Edisi Selasa 26 Nopember 2019

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 26 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 215 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dialog dengan Guru dan Siswa di Ponpes Darul Hikmah Karang Genteng

Hj Hj.. Selly Apresiasi Semangat Para Guru PERINGATAN HUT ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional 2019 di SMP dan SMA Darul Hikmah Karang Genteng, Pagutan, Kota Mataram berlangsung sederhana. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang hadir usai pelaksanaan upacara pada momentum bersejarah itu, mengapresiasi semangat mulia para guru untuk mendidik anakanak generasi penerus bangsa.

Saat dialog dengan para guru dan siswa, Hj Selly yang didampingi Pimpinan Darul Hikmah TGH Abdul Hamid, mengingatkan, Bersambung ke hal 15

HUT PGRI - Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, hadir pada peringatan HUT ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional 2019 di SMP dan SMA Darul Hikmah Karang Genteng, Pagutan, Kota Mataram, Senin (25/11).

51.357 Pelamar

Penderita HIV/AIDS di NTB Capai 1.865 Kasus Mataram (Suara NTB) Penemuan kasus HIV/AIDS di NTB terus meningkat. Pada 2019 ini, angkanya secara kumulatif sudah mencapai 1.865 kasus. Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi NTB menyebut, peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS sangat drastis di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Bersambung ke hal 15

Pendaftaran CPNS NTB Diperpanjang hingga Kamis

Mataram (Suara NTB) Masa pendaftaran CPNS Pemprov NTB diperpanjang hingga Kamis (28/11) mendatang. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana No. K26-30/V189-3/99 tentang Batas Waktu Pendaftaran CPNS 2019 tertanggal 22 November 2019. ‘’Pendaftaran diperpanjang sampai 28 November 2019 Pukul 00.00 Wita,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/11) siang.

Semula, pendaftaran CPNS Pemprov NTB 2019 akan ditutup pada Selasa (26/

11). Namun, dengan keluarnya surat edaran Kepala BKN tersebut, pendaftaran diperpanjang sampai Kamis mendatang.

Fathurrahman menyebutkan, jumlah pelamar terus meningkat. Data yang diterima sampai Minggu (24/11), jumlah pelamar CPNS di NTB

sudah mencapai 51.357 orang.

Pelamar terbanyak di Pemda Lombok Tengah (Loteng) mencapai 9.990 orang. Kemudian disusul Kabupaten Bima mencapai 7.602 pelamar.

Selanjutnya Kabupaten Sumbawa 6.458 pelamar, Dompu 5.615 pelamar, Lombok Timur 5.327 pelamar, Pemprov

NTB 5.059 pelamar, Kota Mataram 2.886 pelamar, Lombok Utara 2.684 pelamar, Kota Bima 2.158 pelamar, Lombok Barat 1.891 pelamar dan Sumbawa Barat 1.687 pelamar.

Terkait jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat (TMS), Fathurrahman mengatakan panitia seleksi CPNS 2019 masih melakukan verifikasi.

Nantinya setelah pendaftaran secara online ditutup, akan diumumkan pelamar yang memenuhi syarat dan TMS. Para pelamar akan memperebutkan 3.204 formasi

CPNS pada 11 Pemda di NTB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Lombok Tengah 479 formasi, Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi.

Data BKD NTB hingga Senin (25/11) pukul 16.47 Wita, puluhan formasi CPNS Pemprov masih tidak ada pelamar.

Bersambung ke hal 15

TO K O H 50.000 Pelamar FORMASI untuk sopir dan penjaga tahanan tercatat paling banyak dibutuhkan Kejaksaan se Indonesia. Kuota yang disediakan 1000 untuk penjaga tahanan dan jumlah yang sama untuk sopir.

Diakui Asisten Bidang Pembinaan (Asbin) Kejati NTB, Paryono, SH.,MH, selama ini pihaknya kekurangan tenaga driver untuk kendaraan operasional. Seperti untuk mobil pengangkut tahanan atau untuk operasional kesekretariatan hingga pejabat. Cara mensiasati kekurangan ini, sopir menggunakan tenaga jaksa.

Begitu juga pengawal tahanan. Kejati NTB dan jajaran Kejari merasakan kekurangan personel untuk mengawal para tahanan Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda Lobar)

Paryono

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Perbaikan Jalan Wisata

(Suara NTB/dok)

H. Sahdan

AKSES jalan nasional di daerah wisata Senggigi Lombok Barat (Lobar) terancam putus, karena badan jalan yang rusak akibat longsor. Pemprov NTB melalui Dinas PUPR mengaku sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional, meminta agar jalan wisata tersebut segera diperbaiki.

Pasalnya, jika badan jalan yang longsor lambat ditangani.

Maka akses jalan penghubung Lobar dan Lombok Utara ini terancam akan putus. ‘’Sudah kita koordinasi dengan balai jalan nasional. Kita minta untuk segera ditangani sebelum kondisinya meluas. Apalagi menghadapi musim hujan,’’ ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/11).

Bersambung ke hal 15

SUNSET - Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak pulau-pulau kecil yang indah di bagian selatan. Sebut saja Gili Tangkong, Gili Gede, Gili Asahan, Gili Sudak, Gili Nanggu dan Gili Kedis.

Di antara gili-gili tersebut yang paling sering dikunjungi dan punya fanorama yang cantik adalah trio gili (Nanggu, Sudak dan Kedis). Seperti tampak dalam gambar, pesona pemandangan matahari tenggelam (sunset) tiga Gili di Lombok Barat yang sangat indah dan menawan.

Tarif Penyeberangan Lembar-Padangbai akan Naik Mataram (Suara NTB) Menjelang akhir tahun 2019, Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif angkutan penyeberangan dengan rata-rata sebesar 10,13 persen di 20 lintas komersial. Kenaikan tersebut termasuk untuk penyeberangkan di pelabuhan lintas

Lembar(Lombok Barat)Padangbai (Bali) yang menjadi jalur utama transportasi laut penghubung Lombok dan Bali. Kenaikan tarif itu akan mulai berlaku pada 1 Desember mendatang.

Humas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar, Deny Nurdiana

Putra, menerangkan bahwa pihaknya tengah mengatensi kenaikan tarif penyeberangan tersebut. Walaupun begitu, sampai saat ini untuk pelabuhan Lembar belum menerima keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

PENYEBERANGAN - Suasana di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Menjelang akhir tahun 2019, Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif angkutan penyeberangan dengan rata-rata sebesar 10,13 persen di 20 lintas komersial.

(Suara NTB/ars)

WISATA - Geliat wisata dan usaha di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, KLU. Dari luas total 340 hektare, 65 hektare di antaranya milik Pemprov NTB yang dikelola PT GTI. Status HGB yang dikantongi GTI direkomendasikan oleh KPK dan Kejati NTB untuk dicabut.

Kejaksaan Temukan Indikasi Pidana di Lahan Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terindikasi tidak hanya ingkar janji dalam hal kesepakatan dengan Pemprov NTB pada perjanjian peengelolaan Hak Guna Bangunan (HGU) di Gili Trawanagn.

Lebih dari itu, Kejaksaan Tinggi NTB menemukan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan melakukan pembiaran tumbuhnya bisnis lain di atas lahan 65 hektar dan merugikan daerah.

Perbuatan pidana itu sesuai hasil kajian Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB. Sebab lahan 65 hektar yang dikerjasamakan dengan Pemprov, kenyataannya malah dihuni 700 sampai 800 orang. Dimana notabene orang orang tersebut adalah pengusaha yang mendapat keuntungan, namun tidak ada hubungan kerjasama dengan PT. GTI maupun Pemprov NTB. ‘’Letak pidananya adalah pembiaran. Seharusnya PT GTI dapat menempuh upaya pidana dan perdata karena lahan yang dikerjasamakan dengan Pemprov itu dikuasai orang lain,’’ kata Asdatun Kejati NTB Tenden, SH.,MH, Senin (25/11).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

(Suara NTB/viq)

Perhatikan Gizi Buruk KELURAHAN Karang Baru akan mengintensifkan perhatiannya kepada penderita gizi buruk dan ibu hamil. Hal itu dilakukan untuk mengurangi angka kematian anak dan ibu hamil di Mataram. Lurah Karang Baru, Marsun menyampaikan, melalui kegiatan Kampung Keluarga Berencana, kelurahan akan mencoba mengalihkan perhatiaan pada kondisi anak yang mengalami gizi buruk dan ibu hamil di tengah masyaraka.

Marsun Dangan adanya kegiatan Kampung KB ini, diharapkan menjadi prototipe di kelurahan. “Biar bisa memicu kelurahan lain juga di Mataram. Kampung KB di Kecamatan Selaparang kan baru di tiga kelurahan, Monjok Timur, Rembiga dan Karang Baru,” katanya, Senin (25/11) kemarin. Adanya Kampung KB ini, kelurahan bisa mengantisipasi persoalan gizi buruk yang kerap menambah angka kematian anak.

Di samping itu, Kampung KB juga akan memperhatian semua ibu hamil di kelurahan. “Ini kan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Kelurahan sudah semestinya memperhatikan penderita gizi buruk dan ibu hamil,” jelasnya. Selama ini jelas Marsun, kelurahan mencoba mendata jumlah gizi buruk di lingkungan Kelurahan Karang Baru. “Pendataan ini juga diinstruksikan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Mataram,” imbuhnya.

“Sejauh ini, alhamdulillah di Lingkungan Karang Baru Selatan, dari sisi pendataan, sudah kami lengkapi. Makanya, kelurahan Karang Baru dapat mewakili kecamatan Selaparang untuk lomba Kampung KB tingkat Kota Mataram,” jelasnya. Untuk program Kampung KB sendiri ujar Marsun, masyarakat di kelurahan Karang Baru juga diupayakan bisa meningkatkan pola hidup dengan mengutamakan kesehatan ibu hamil dan anak.

Sehingga asupan ib hamil dan anak perlu diperhatikan.

Adapun untuk penggunaan KB di kelurahan, Marsun akan berupaya memberikan edukasi kepada warga agar lebih memperhatikan kesehatan reproduksi semua warganya guna mengurangi angka gizi buruk dan kematian ibu hamil. (viq)

Perkuat Dokumen Aset SEJUMLAH aset lingkup Pemkot Mataram, masih menjadi persoalan. Seperti aset di Cilinaya maupun di Mataram Shoping Center. ‘’Aset kita ini sudah puluhan tahun bermasalah,’’ ungkap anggota Komisi IV, IGB Hari Sudana Putra, SE., dalam rapat gabungan komisi-komisi Dewan dengan eksekutif di DPRD Kota Mataram, Senin (25/11) kemarin.

Untuk itu, dia mendorong supaya eksekutif menyelesaikan persoalan aset secara komprehensif. ‘’Jadi masalah aset ini muncul tenggelam,’’ cetusnya. Namun dengan langkah Pemkot Mataram yang melibatkan Kejaksaan, Gus Arik meragukan kemampuan Pemkot Mataram untuk menelusuri masalah aset.

Politisi Demokrat ini meminta eksekutif serius melakukan penelusuran aset milik Pemkot Mataram. ‘’Segerakan itu, seriusi itu. Kalau memang tidak bisa, ya sudah kita akan kehilangan aset,’’ ujarnya. Jangan sampai dokumen milik masyarakat lebih kuat daripada dokumen milik pemerintah.

Karena dokumen itu nantinya menjadi alat bukti jika terjadi gugatan di pengadilan. ‘’Saya pribadi pernah mengalami, aset saya diambil pemerintah. Tetapi hal ini kita di Kota Mataram, aset kita (Pemkot Mataram) diambil oleh pribadi masyarakat.

Nah ini yang jadi masalah,’’ sebutnya.

Terkait hal ini, Gus Arik berharap Pemkot Mataram memperkuat dokumen terkait aset berikut melakukan penelusuran. Pada bagian lain, dia juga mengungkapkan adanya indikasi pengambilalihan aset milik Pemkot Mataram berupa tanah negara yang belakangan diubah fungsinya menjadi gudang seluas satu meter. ‘’Jadi fasilitas umum masyarakat di Karang Kelebuh terambil hak mereka. Jadi jalannya dari lebar pertamanya diambil alih oleh oknum pengusaha yang melakukan penembokan secara arogan,’’ terang anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini.

Hal ini seyogiyanya tidak didiamkan begitu saja oleh pemerintah. ‘’Kita tidak ingin masyarakat berbuat anarkis,’’ imbuhnya. (fit) IGB Hari Sudana Putra (Suara NTB/dok)

Segera Ditinjau Ulang

(Suara NTB/fit)

TIDAK REPRESENTATIF - Ruang rapat DPRD Kota Mataram nampaknya sudah tidak representatif lagi. Rapat gabungan komisi-komisi dewan dengan TAPD, Senin (25/11) kemarin, tidak mampu menampung semua anggota dewan yang hadir. Akibatnya, sejumlah anggota Dewan memilih tidak mengikuti rapat itu. Jajaran eksekutif yang harus terpaksa harus duduk berdesak-desakan, akibat keterbatasan ruangan. Sayangnya, persoalan ini belum akan terjawab di tahun 2020 mengigat pembangunan graha DPRD Kota Mataram ditunda.

Tak Ada Perpanjangan Waktu Pendaftaran, Pelamar Mencapai 3.920 Mataram (Suara NTB) – Pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram terus bertambah. Senin (25/11) pukul 10.53 Wita, 3.920 pelamar telah mengunduh dokumen persyaratan. Pemkot Mataram memastikan tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran.

Data dihimpun Suara NTB, pelamar yang telah mengisi formulir 4.447. Diantaranya, 3.920 pelamar telah mengunduh berkas. Dari total itu,121 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat, 2.379 memenuhi syarat dan 681 dokumen belum terverifikasi. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan, sampai saat ini pelamar yang telah mengisi formulir terus bertambah. Sekitar pukul 10.53 wita yang telah mengisi formulir 4.447 pelamar.

Jumlah ini bisa saja berkurang karena pelamar masih berhak mencari instansi. Sementara, 3.920 pelamar telah mengunduh dokumen dan dipastikan tidak bisa lagi memilih instansi. “Setiap hari terus bertambah. Sampai saat ini sudah ada 4.447 pelamar,” sebut Muja. Diakui, pelamar banyak yang tidak lulus administrasi atau tidak memenuhi syarat.

Hal ini disebabkan karena kebanyakan posisi yang dilamar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, salah mengunduh dokumen, surat lamaran diketik bukan ditulis tangan serta perguruan tinggi telah ditutup. Rupanya, pelamar yang telah memiliki ijazah tapi kampusnya telah dibubarkan atau tidak terakreditasi berdasarkan keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi tidak diloloskan.

Salah satu contoh sebut Muja, Sekolah Tinggi Kebidanaan Satria asal Lombok Tengah. Ijazah lulusannya tidak diakui. Selain itu, ada juga pelamar dari universitas di Pulau Sumbawa juga tidak diluluskan dengan kasus sama. “Yang kasian mahasiswanya,” terangnya. Meski jumlah pelamar terus bertambah. Muja menegaskan, tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran.

Walaupun server secara otomatis mengakhiri masa pendaftaran pada Selasa (26/11) dini hari. Tetapi pada pukul 01.00 – 05.00 Wita, server memasuki masa pemeliharan. Artinya, pelamar

(Suara NTB/cem)

CEK DOKUMEN - Tim seleksi penerimaan CPNS Kota Mataram mengecek satu persatu dokumen lamaran yang masuk melalui SSCN. Pemkot Mataram memastikan tidak akan memperpanjang pendaftaran. tidak bisa mengakses kembali.

Untuk formasi CPNS dipastikan telah terpenuhi. Termasuk formasi yang dapat diisi oleh penyandang dis-

Tumpukan Sampah di Jalan Gajah mada Itu TPS Ilegal Mataram (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Ir. H.Mahmuddin Tura menyampaikan, tempat pembuang sampah yang menjadi sorotan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah adalah ilegal.

Malah, Pemkot Mataram berencana menjadikan lokasi itu sebagai TPS resmi bilamana pemilik lahan menyetujui.

“TPS ini ilegal,” kata Mahmuddin, Senin (25/11) kemarin. Kasus TPS ilegal ada beberapa titik, sehingga DLH kesulitan menangani setiap hari karena keterbatasan armada.

Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanganan sampah.

Terhadap poostingan Gubernur tersebut Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh menilai bukan berarti kritikan, melainkan cara Gubernur mengingatkan kepada Pemkot Mataram untuk merespon.

“Bukan kritikan tapi beliau mengingatkan. Iya, kita memang harus saling mengingatkan,” kilahnya.

Dalam penanganan sampah, Pemkot Mataram bekerja terus setiap hari. DLH menyisir penumpukan – penumpukan sampah. Faktanya, masih ada ditemukan tumpukan sampah di TPS ilegal. Oleh karena itu, DLH harus bekerja keras agar benar – benar mewujudkan kebersihan kota.

Disatu sisi, Pemkot Mataram telah memberikan informasi kepada masyarakat TPS dan jam pembuangan sampah.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus sama – sama disikapi antar Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. “Iya, apa yang bisa kita kerjasakan bersama,” katanya.

Seperti diketahui, Gubernur menyoroti tumpukan sampah di Jalan Gajah mada, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram. Tumpukan sampah berminggu – minggu tidak per-

nah diangkut oleh petugas.

Melalui akun facebook miliknya Gubernur mengajak masyarakat yang berada di sekitar kawasan Pagesangan yang berdekatan dengan Universitas Islam Negeri Mataram, untuk menginformasikan kepada kepala lingkungan dan camat setempat bahwa sampah di kawasan tersebut telah beberapa pekan tidak ada perubahan. Bahkan, tumpukan sampah semakin parah.

Untuk menciptakan kota yang indah dan asri imbuh Gubernur, diharapkan masyarakat tidak saling menunggu. “Ayo jgn saling menunggu utk menciptakan kota kita menjadi kota yg indah dan asri,” tulis Gubernur diakun media sosial miliknya.

Gubernur meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup NTB segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram untuk mengatasi hal tersebut. Tumpukan sampah ini berada di jalan besar yang menjadi etalase bersama. (cem)

Royalti Mataram Mall Hadapi Musim Hujan, Rp300 Juta Per Tahun PUPR Fokus Normalisasi Drainase Mataram (Suara NTB) – Besaran nilai royalti yang harus dibayarkan PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantasi) atas pemanfaatan aset Pemkot Mataram di Mataram Mall, segera ditinjau ulang. Hal ini disampaikan Ketua TAPD Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan dengan TAPD, Senin (25/11) kemarin.

Eko menyebutkan sesuai perjanjiannomor 8 tahun 2006, royalti Mataram Mall Rp12 juta per bulan. Sehingga untuk tahun 2010 hingga 2015 besaran royalti yang disetorkan oleh Mataram Mall, yakni Rp150 juta per tahun. Sedangkan untuk tahun 2016 hingga tahun 2019 nilai royalti ditetapkan Rp300 juta per tahun. ‘’Dalam kurun waktu tiga tahun, royakti akan ditinjau kembali,’’ cetusnya. Besaran royalti ini nantinya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni PCF dan Pemkot Mataram selaku pemilik aset. Baik Pemkot maupun PCF akan menunjuk apraisal atau penilai publik. ‘’Biayanya nanti akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak,’’ demikian Eko. Sementara itu, terkait bangunan-bangunan di atas drainase di kawasan APHM Cilinaya, diakui Eko, menjadi temuan Kementerian ATR. Kementerian ATR merekomendasikan untuk dilakukan pembongkaran. ‘’Sekarang sudah clear semua, tidak ada lagi bangunan di atas kali,’’ akunya. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., meminta Ketua TAPD memastikan PCF membayar royaltinya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengintensifkan normalisasi drainase dan sungai pada musim hujan tahun ini. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan genangan di Mataram. Kepala Dinas PUPR kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, dalam mengantisipasi banjir dan genangan Pemkot Mataram sudah melakukan pembersihan rutin sungai, selokan dan saluran yang tersebar di beberapa lokasi.

Hal itu dilakukan untuk siaga bencana. “Kita sudah jalankan semua, cuma kemampuan kita tenaga dan peralatan masih kurang. Dengan kompleksitas persoalan di sungai, selokan dan saluran ini,” kata Miftah kepada Suara NTB, Senin (25/11) kemarin. Persoalan utama kata Miftah,

sampah yang tidak ada hentihentinya dibuang ke saluran dan sungai kerap menyebabkan tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir dan genangan. “Sampah ini selalu jadi masalah dan persoalan utama kita,” jelasnya.

Untuk itu jelas Miftah, persolan sampah akan diserahkan ke DLH Kota Mataram, lingkungan dan kelurahan. Dengan mengajak kelurahan bekerjasama secara keseluruhan juga, akan membuat persoalan sampah ini cepat teratasi. “Ini menjadi PR berat dalam mengatasinya karena keterbatasan tenaga dan peralatan di Dinas PUPR. Maka dari itu, urusan sampah kita harap kelurahan bisa menyelesaikannya. Karena kan selama ini, sudah diselesaikan dari Dinas, belum beberapa waktu,balik lagi sampah ini,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi ini perlu ada peningkatan penyadaran kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran. Penyadaran itu, bukan hanya dilakukan dari pihak OPD terkait, melainkan, dari kepala lingkungan dan kelurahan juga ikut turun tangan. “Imbauan untuk lingkungan dan kelurahan mari sama-sama untuk kita mengimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan kondisi lingkungan. Kita juga perlu kesabaran dalam menangani ini,” imbuhnya.

Apatisme masyarakat terhadap sampah akan menambah debit air yang masuk menjadi over flow pada aliran sungai, saluran dan drainase.Untuk itu, perlu ada komitmen bersama dalam melakukan penanganan terhadap persoalan sampah. (viq)

abilitas. Khusus pelamar disabilitas seperti dokter, ahli gizi, pamong pengajar dan lain sebagai harus memenuhi kriteria. (cem)

Dewan Temukan Target PAD di Dua OPD Tidak Sesuai Mataram (Suara NTB) – Rapat gabungan komisikomisi Dewan dengan eksekutif dimanfaatkan Komisi II DPRD Kota Mataram untuk mengungkapkan kejanggalan data target PAD tahun 2019 di dua OPD, yakni RSUD Kota Mataram dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., menyampaikan, bahwa saat rapat kerja Komisi II dengan RSUD Kota Mataram terungkap adanya selisih PAD dari BLUD RSUD Kota Mataram dengan target PAD yang ada di BKD (Badan Keuangan Daerah). ‘’Pak Dokter Jack (Direktur RSUD Kota Mataram) dengan pedenya menyampaikan target kita sudah terlampaui dengan target Rp150 miliar. Padahal, di BKD itu tertera target rumah sakit Rp156 miliar. Artinya ada selisih sekitar 6 miliar,’’ bebernya.

Hal yang sama juga ditemukan Komisi II pada DPMPTSP. ‘’Di DPMPTSP katanya targetnya Rp2,5 miliar, sedangkan pada dokumen BKD targetnya Rp2,66

miliar. Artinya ada selisih sekitar Rp100 juta,’’ imbuhnya. Menanggapi hal ini, Ketua TAPD Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito meminta Kepala BKD memberikan klarifikasi atas temuan ini.

Kepala BKD Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi, SE., MM., menjelaskan, untuk menentukan target PAD, dilakukan rapat antara BKD dengan OPD terkait. ‘’Dalam rapat penentuan target PAD bagi BLUD RSUD Kota Mataram, direktur tidak pernah hadir. Waktu itu hanya diwakili oleh wadir,’’ sebutnya.

Yang jelas, lanjut Syakirin, penentuan target PAD sudah melalui mekanisme menghasilkan dokumen resmi. Untuk itu, Wiska meminta eksekutif melakukan sinkronisasi data di internal. ‘’Ini akan menjadi bagian dari koreksi yang harus diperhatikan,’’ demikian Eko. Terkait beda data ini, anggota Komisi I Wayan Wardana, SH. , meminta eksekutif lebih cermat dan berhati-hati. ‘’Perbedaan data ini jangan dianggap sederhana. Karena ini akan menjadi pedoman kita,’’ katanya. (fit)

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Wujudkan 1.000 UMKM di NTB

Pengaruhi Penggunaan Taksi PERANG dagang dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China hingga kini masih berlangsung.

Diperkirakan konflik ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Efeknya pun bisa menyebar ke berbagai negara.

Hubungan ekonomi dua negara adidaya makin memanas ketika di Bulan Mei 2019 ini keduanya saling berbalasan menaikkan tarif impor.

Konflik ekonomi ini masih berlangsung dan entah sampai kapan. Salah satu dam(Suara NTB/bul) Amir Muslim paknya di rasakan oleh penyedia jasa transportasi umum darat, taksi. “Seharusnya, Bulan November ini pemesanan naik karena kunjungan wisatawan. Tapi faktanya melandai,” kata Manajer Pool Lombok Taksi (Blue Bird Group), Amir Muslim.

Beberapa negara mengalami resesi (kelesuan ekonomi), Singapura sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang paling terbuka di kawasan Asia, terdampak oleh perang dagang tersebut. Pertumbuhan ekonomi Singapura mengarah pada titik terendah sejak 2009 lalu, di mana perekonomian mereka merosot hingga 0,6 persen pada masa krisis perekonomian global.

Kepada Suara NTB di kantornya, Senin (25/11) kemarin, Amir mengatakan, masih sepinya wisatawan tidak saja terjadi di Pulau Lombok. Destinasi wisata dunia, Balipun mengalami hal yang sama. Berdasarkan pengakuan dari penyedia jasa taksi di Pulau Dewata itu.

Sektor lain selain pariwisata, yang diharapkan menggeliat adalah sektor pertanian. Kenyataannya, saat ini baru memasuki musim hujan, itupun baru hanya sebagian di Pulau Lombok. Akitivitas pertanian masih berkurang. Demikian juga pertanian perkebunannya. Komoditas tembakau yang telah usai nampaknya tak cukup menggairahkan bagi petani tembakau tahun ini.

“Pendapatan yang kita harapkan naik bulan ini akibatnya tidak dapat. Karena kurangnya aktivitas orang berlalu lalang. Sama seperti musim low session jadinya. Harusnya sudah high session,” jelas Amir. Untuk menyiasati dampak perang dagang AS-Tiongkok yang dirasakan hingga ke daerah ini, menurutnya yang bisa dilakukan untuk tetap survive degan menyiapkan diskon bagi pengguna taksi. Blue Bird telah bekerjasama dengan beberapa perbankan. Untuk pembayaran jasa taksi dengan kartu kredit, diberikan potongan harga dengan besaran tertentu. Blue Bird juga telah bekerjasama dengan DANA dan Telkomsel (LinkAja) untuk kemudahan pemabayaran dan diskon-diskon. (bul)

PT. GNE dan BUMDes Kuripan Utara Gelar Bazar Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat menggelar bazar dalam rangka memenuhi kebutuhan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Bazaar telah dilaksanakan selama tiga hari. Sejak Jumat 22 hingga Minggu 24 November 2019 di Kuripan Utara. Seperti biasa, setiap peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, tingkat kebutuhan masyarakat akan bahan-bahan pokok mengalami lonjakan.

Naiknya permintaan kebutuhan dasar ini, dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga sembako di pasaran. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah ketentuan harga pemerintah, digelarlah bazar di Kuripan Utara.

PT. GNE dan BUMDes Kuripan Utara bekerjasama dengan Perum Bulog dan beberapa distributor menyediakan sejumlah kebutuhan pokok. Diantaranya, beras, gula, minyak goreng, tepung dan beras merah. Serta beberapa jenis kebutuhan tambahan lainnya. Harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menjadi ketentuan Kementerian Perdagangan (di bawah harga pasar).

Bazar ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Sejumlah bahan pokok yang disediakan diserbu. Ketua BUMDes Kuripan Utara, Akhyar Rasyidi menegaskan, kegiatan bazar yang sukses diselenggarakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Kuripan Utara. “Apalagi bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi SAW, kebutuhan sembako naik drastis sehingga berpengaruh kepada harga pasar.

Selain itu, kegiatan yang kami lakukan ini (bazar) untuk meningkatkan PADes dan memperkenalkan keberadaan BUMDes di masyarakat khususnya Desa Kuripan Utara,” demikian Akhyar Rasyidi. Sementara itu, Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi mengatakan, PT. GNE telah berkomitmen dengan beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui program Mahadesa yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2020. “Bazar ini adalah stimulan awal untuk kita mempersiapkan program mahadesa tersebut,” ujarnya.

Tidak saja di Desa Kuripan Utara, rencananya kegiatan serupa dilaksanakan di beberapa titik. Seperti diketahui, pada 2020 mendatang Program Mahadesa di mulai oleh PT. GNE. Rencananya seluruh BUMDes akan menjadi jaringan pemasaran untuk kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. PT. GNE bekerjasama dengan beberapa pihak akan menjadi pemasok barang. Sekaligus sistemnya dikendalikan oleh PT. GNE. (bul)

(Suara NTB/bul)

BAZAR - Bazar di Desa Kuripan Utara untuk memenuhi kebutuhan sembako saat Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Gubernur Minta Anak Muda NTB Lebih Produktif Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah, SE. M.Sc, mendorong terwujudnya 1.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meresmikan Lembaga Cipta Daya Wirausaha (CDW), Senin (25/11) di Mataram.

Diterangkan Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut bahwa saat ini memang banyak pihak yang menunjukkan inisiatif untuk mendukung kemajuan NTB. Baik dari pihak perbankan maupun lembaga-lembaga.

“Penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dunia usaha. Karena itu, investasi penting dihadirkan untuk membangun daerah,” ujarnya ketika melakukan peresmian CDW tersebut di Pendopo Tengah Gubernur NTB. Peresmian CDW sendiri sebut Dr. Zul merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lembaga baru yang dapat mendorong terwujudnya visi NTB. Dimana lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan pendampingan sekaligus mengatasi beberapa masalah yang selama ini menjadi kendala. Seperti kurangnya pemahaman tentang cara memulai usaha ataupun kurangnya jaringan yang dapat diberdayakan untuk mewujudkan hal tersebut.

Dr. Zul menerangkan bahwa

dirinya sangat mengharapkan agar kaum muda di NTB mulai melirik dunia usaha, khususnya untuk usaha-usaha produktif. Mengingat pendampingan dan kemudahan sistem administrasi menjadi daya tarik yang ditawarkan pemerintah saat ini.

Dengan begitu, angka pengangguran dan kemiskinan di NTB diharapkan dapat menurun.

“Saya berharap kahadiran Lembaga Cipta Daya Wirausaha dapat mempercepat terwujudnya 1.000 pengusaha baru di NTB,” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, CDW sendiri diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lintas sektor dan OPD terkait untuk menyesuaikan program pemerintah. Salah satu target utamanya, adalah menjadikan CDW sebagai katalisator yang bisa memfasilitasi ruang komunikasi bagi calon pelaku UMKM muda NTB dengan pihak-pihak terkait seperti perbankan dan lain-lain. “Tugasnya mereka bisa memperlancar komunikasi dan mem-

bantu kaum muda yang mau jadi pebisnis untuk dilatih dan difasilitasi,” ujar Dr. Zul. Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama Ketua CDW, M. Jon Fitriyadi, menerangkan bahwa salah satu misi utama lembaga yang dipimpinnya adalah untuk menyukseskan target dari Pemprov NTB saat ini yang tertuang dalam visi misi dari Gubernur NTB, khususnya dalam hal mencetak UMKM. Mengingat peran UMKM yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di NTB saat ini.

“Itu sekaligus menjadi target utama di lembaga kami. Program yang kami jalankan salah satunya adalah Inkubator bisnis,” ujar Jon saat ditemui di sela-sela kegiatan, Senin (25/ 11). Untuk 1.000 UMKM sendiri, disebutnya menjadi target kerja dari CDW untuk empat tahun ke depan, yaitu hingga 2023 mendatang. “Sekarang kita baru membina 100 UMKM terlebih dahulu,” sambungnya.

Diterangkan Jon peran CDW tidak terbatas dalam mencetak

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, meresmikan Lembaga Cipta Daya Wirausaha, Senin (25/11) UMKM baru, namun juga mengembangkan kapasitas usaha UMKM yang sudah ada.

Untuk itu para pelau UMKM akan dilatih dan diberi pendampingan sampai berhasil menjadi wirusaha yang mandiri.

Untuk fase pertama, CDW disebut berfokus pada perekrutan calon pengusaha mikro untuk berbagai bidang seperti kuliner, fashion, retail dan lain-lain.

“Jadi dari proses awal itu, akan timbul pemersalahanpermasalahan dari para pelaku UMKM yang selama ini mereka jalani. Nantinya, kita memberikan pendampingan

kepada mereka bagaimana bisa berkembang,” ujar Jon. Beberapa masalah yang sering muncul terkait pembentukan unit UMKM baru adalah masalah modal, sistem kerja, dan rencana usaha yang seringkali belum matang. Dicontohkan Jon seperti beberapa pemilik UMKM yang disebutnya tidak memiliki target jelas dalam mengerjakan usaha yang dikelolanya. “Itu yang akan kita bantu dorong.

Semoga kami bisa bekontribusi program Gubernur untuk mencetak 1000 pengusaha baru,” pungkasnya. (bay)

Distribusi Solar Subsidi Dibatasi Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu terakhir pembelian solar subsidi di SPBU - SPBU sangat terbatas. Hal itu akibat over permintaan tahun ini, distribusi oleh Pertaminapun di hemat.

Strategi penghematan ini dilakukan karena terjadinya over kuota. Konsumsi solar subsidi tahun 2019 ini lebih tinggi dibandingkan kuota subsidi yang disiapkan pemerintah, kata Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), I Komang Gandhi.

Dalam kondisi normal, kata pemilik SPBU Pagesangan Kota Mataram ini, berapapun permintaan kebutuhan biasanya selalu dipenuhi oleh Pertamina. Sejak diberlakukannya penghematan, khusus di SPBUnya, dalam seminggu hanya dua kali Pertamina mendistribusikan solar. “Kita hanya pelaksana lapangan. Berapa yang didistribusikan Pertamina. Itu yang kita jual. Tetapi artinya bukan stok kosong melompong,” terang Gandhi.

Over kuota terjadi secara nasional, bukan hanya di provinsi ini. Untuk itu, Pertamina melakukan penghematan namun tetap diupayakan untuk memenuhi permintaan masyarakat. Pertamina juga telah menyiapkan bahan bakar alternatif, Dexlite yang kualitasnya berada di antara Bio Solar dan Pertamina Dex. Dari sisi spesifikasi, varian solar baru ini tentu saja memiliki kualitas yang lebih baik.

(Suara NTB/bul)

ANGKUT BBM - Aktivitas mengangkut BBM di Depo Ampenan, Pertamina.

Dexlite memiliki cetane number minimal 51 dengan kandungan sulfur minimal 1.200 part per milion (ppm).

Secara kualitas, Dexlite lebih bagus dari Bio Solar yang menjadi varian terendah solar Pertamina yang punya cetane number 48 dengan kandungan sulfur 3.500 ppm. Kendati demikian, Dexlite kualitasnnya masih di bahwa Pertami-

na Dex yang punya cetane number 53 dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm.

“Ya konsekuensinya, lebih mahal dari bio solar. Karena produk non subsidi. Berapapun tetap ada disediakan,” jelas Gandhi. Terhadap kebutuhan akhir tahun ini, Gandhi juga mendorong masyarakat pengguna bio solar untuk beralih ke Dexilite. Meskipun harganya

sedikit lebih tinggi dibanding bio solar, namun kualitasnya lebih baik untuk keawetan mesin.

Operation Head Pertamina Depo Ampenan, Ngurah Yamatika mengiyakan, bahwa pemerintah melakukan penghematan untuk solar subdidi. Sebelumnya, meski demikian, bukan berarti masyarakat tidak lagi bisa mendapatkannya di SPBU-SPBU.”Tetap

ada, berapa kebutuhan masyarakat, diberikan. Sesuai dengan kebutuhan dan lebih tepat sasaran. Untuk truk-truk pengangkut barang dan kendaraan-kendaraan pariwisata, jangan khawatir. Aman sampai akhir tahun,” ujarnya. Pertamina akan memenuhi berapapun permintaan masyarakat, terutama untuk Dexlite dan Permina Dex. (bul)

OJK Dorong Kemudahan Perbaikan MCC Akses Keuangan di Gili Gede Dianggarkan Rp1,2 Miliar Mataram (Ekbis NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri keuangan mempermudah akses keuangan masyarakat yang tinggal di gili-gili (pulau-pulau).

Harapannya, masyarakat yang tinggal di gugusan pulau tidak di gerogoti investasi bodong dan rentenir.

Akhir pekan kemarin, OJK bersama salah satu industri keuangan, Bank NTB Syariah mendatangi kelompok masyarakat yang tinggal di Gili Gede, Kabupaten Lombok Barat. OJK dan industri keuangan melakukan edukasi agar masyarakat setempat tidak mudah dipengaruhi investasi bodong dan rentenir. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan dan jajaran, serta perwakilan dari Bank NTB Syariah bertemu dan berdiskusi dengan puluhan masyarakat di Gili Gede dan pesisir pantai Sekotong.

Mulai dari tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga perwakilan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat, H. Abu Bakar dari komisi yang membidangi ekonomi. Dalam kesempatan ini, mesyarakat menyampaikan sejumlah persoalan tentang industri keuangan. Terutama soal bagaimana mendapatkan kebutuhan modal, dan fasilitas layanan keuangan di lembaga keuangan yang resmi.

Gili Gede salah satu dari sekian jumlah gugusan pulau yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Inilah yang paling luas di wilayah Sekotong. Sebagian masyarakatnya adalah nelayan, sebagian juga bekerja sebagai penyedia jasa transportasi laut.

Gili Gede sekaligus menjadi pintu masuknya wisatawan dengan yacht. Marina

untuk yacht juga telah terbangun di sana.

Selain akses keuangan yang belum masuk, masyarakat juga menyampaikan soal investasi bodong berbasis online.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat, H Abu Bakar sangat mengapresiasi kepedulian OJK NTB bersama wartawan Ekonomi NTB yang turun mengedukasi kepada warga Desa Gili Gede tentang industri keuangan.

Menurutnya, pemahaman tentang industri keuangan sangat penting dimiliki oleh warga di daerahnya. Sebab, potensi ekonomi Desa Gili Gede tidak kecil dari sektor kemaritiman. Potensi perputaran uang dari usaha penginapan (home stay) saja potensinya mencapai Rp1,5 miliar per bulan.

Dengan asumsi tarif kamar Rp500 ribu/malam dikalikan dengan 100 kamar yang tersedia. Dengan kehadiran OJK diharapkan menjadi pemicu perhatian industri jasa keuangan untuk mempermudah akses masyarakat sehingga Gili Gede bisa terus berkembang.

Sementara itu, Kepala OJK NTB, Farid Faletehan memberikan pemahaman tentang industri kuangan yang formal yang dapat diakses oleh masyarakat.

Untuk mempermudah layanan keuangan, ia juga mendorong Bank NTB Syariah membuka agen Laku Pandai. Masyarakat juga diajak menabung uang hasil dari aktivitas ekonominya agar ada dana tersimpan yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Menabung sekaligus akan menjadikan masyarakat dipercaya mendapat pinjaman oleh bank (bankable). (bul)

Mataram (Suara NTB) ulai Bulan April 2020 setelah dilakuMCC (Mataram Craft Centre) yang kan lelang. Bukan hanya itu, untuk meberlokasi di Kelurahan Pegesangan akan lengkapi fasilitas di MCC, Pemkot akan tata kembali. Biaya untuk penataan berupaya menganggarkan kembali MCC kota Mataram ini menelan angka melalui APBD perubahan 2020. MenuRp1,2 miliar. Kepala Dinas Koperasi rutnya, selama perbaikan MCC ini, para Kota Mataram, Yance Hendra Dira, pedangang di MCC tak perlu khawatir.

MCC sudah memiliki Detail Engineer- Perbaikan MCC hanya dilakukan di ing Desain (DED) untuk perbaikannya. lantai atas dan bagian atapnya. “BuMatinya MCC Mataram dua tahun kan hanya itu, perbaikan MCC juga terakhir tahun 2018-2019, kata Yance, akan dilakukan untuk Patung Mutiara akibat gempa dan desain MCC dinilai yang di depannya. Itu akan dibongkar, masih semrawut. “Untuk itu kita akan diganti dengan video trone,” jelasnya. upayakan lakukan perbaikan. Kita sudah Nanti, videotrone ini ujar Yance, akan punya DEDnya, karena pada tahun 2020 mempercantik wajah MCC. “Karena kan Pemkot Mataram mendapatkan DAK full selama ini wajah Patung Mutiara itu teruntuk perbaikan MCC,” jelas Yance ke- lihat kaku. Juga, kendaraan yang melinpada Suara NTB, Senin (25/11) kemarin. tas melewati area MCC. Nanti diupayaDED dan perbaikan MCC Mataram, kan akan steril dari pengendara motor dan kata Yance, dibiayai oleh Kementerian pedagang tambahan,” tutupnya. (viq) Perindustrian RI dengan anggaran Rp1,209 miliar.

Nanti, gedung MCC kota Mataram akan dikelola dengan konsep pendekatan pariwisata. Konsep pendekatan pariwisata itu nantinya akan diseleraskan dengan unsur edukasi dan hiburan. “Setelah perbaikan ini, tidak ada lagi perubahan (Suara NTB/viq) yang akan dilaku- MCC - Kondisi MCC di Perempatan Pegesangan Mataram. Tahun depan, Pemkot Mataram akan kan,” jelasnya.

P e n g e r j a a n mengubah wajah MCC Mataram dengan anggaran dari fisiknya akan dim- pusat sebesar Rp1,2 miliar.

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

Siapkan IKM Masuk ”E-Commerce” DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan memilih sekitar 60 Industri Kecil Menengah (IKM) agar bisa masuk di e-commerce tingkat nasional. Penjualan produk IKM melalui sistem online dinilai sangat penting untuk memperluas akses pasar bagi produk yang berasal dari para produsen lokal.

Kabid Perindustrian Disperindag Loteng Hj. Baiq Enny Mardiana, SH, MM., (Suara NTB/ris) kepada Suara NTB Senin ( Hj. Baiq Enny Mardiana 25/11) mengatakan, tidak hanya e-commerce yang memiliki pasar dalam negeri, namun e-commerce yang memiliki jaringan dunia seperti Alibaba juga akan dibidik oleh IKM yang bisa masuk ke sana. “ Untuk pasar internasional ada tujuh IKM yang akan kita siapkan di tahun 2020 agar bisa masuk ke Alibaba,” terangnya.

Ia mengatakan, pelatihan dan pembinaan untuk pelaku IKM sering dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Secara umum ada tujuh produk unggulan yang sedang dipacu oleh Loteng, di antaranya IKM dengan produk tenun, gerabah, rotan ketak, makanan dan minuman olahan serta mebel. “ Kita tetap lakukan peningkatan mutu serta kualitasnya.

Kita sudah dapat predikat juara untuk tingkat nasional tahun 2017 untuk desain mutu dan desain perak. Dari itulah kita terus berupaya meningkatkan kualitas IKM kita sebagai penopang KEK Mandalika,” terangnya.

Baiq Enny menerangkan, salah satu pelatihan yang dilakukan beberapa waktu lalu yaitu pelatihan peningkatan kualitas kerajinan perak di Desa Ungga. Pelatihan semacam ini dipandang sangat penting, karena produk dari kerajinan perak bisa menjadi salah satu suvenir andalan untuk wisatawan yang datang ke Loteng.

Apalagi dengan hadirnya MotoGP tahun 2021, para perajin suvenir di sana bisa membuat suvenir dengan aneka bentuk para pembalap atau dengan meniru kendaraan yang berlaga di MotoGP. Industri kreatif seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjawab respons pasar yang semakin luas.

Event bergensi seperti MotoGP adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi seluruh pelaku IKM di Loteng khususnya agar bisa mengambil peran untuk meningkatkan hasil penjualan produk mereka.(ris)

SUARA PULAU LOMBOK

Pertanian Tak akan Maju Tanpa Industrialisasi Giri Menang ( Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., menekankan pertanian tidak akan maju tanpa industrialisasi. Untuk memajukan sektor primer ini, maka harus ada sektor sekundernya, yakni menghadirkan teknologi industri, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi petani.

Penegasan gubernur ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam proses pengukuhan Ketua Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB, di Narmada, Senin (25/11).

Industrialisasi, kata gubernur adalah suatu konsep yang bisa menciptakan produk yang lebih tahan lama. Dengan sentuhan teknologi, bisa memberikan margin keuntungan yang lebih besar bagi para petani dan nelayan.

Seperti dicontohkan, dalam budidaya ikan tidak saja ikannya saja yang dijual. Akan tetapi ada industri pabrik pakan. Menurutnya, kalau ada pabrik pakan, maka akan bisa membangkitkan perekonomian nelayan.

Begitu juga pada komoditi pertanian yang lainnya. Tomat

misalnya, disebut gubernur sudah ditanam berhektar-hektar tapi tidak ada harganya kalau tidak ada industrialisasi. Bawang merah pun demikian. Untuk itu, KTNA diharapkan bisa mencarikan cara agar tomat bisa diolah agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian petani.

Gubernur juga mengharapkan, KTNA sebagai organisasi yang akan membantu petani dan nelayan bisa menggerakkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Pelantikan pengurus KTNA diharapkan tidak sekadar formalitas. Keberadaan sebuah organisasi bukanlah sekadar untuk mengakomodir kepentingan pejabat dan mantan pejabat. Organisasi sebagai wadah untuk bekerja, bersemangat dan ada

(Suara NTB/yon)

BENAHI - Dermaga Labuhan Haji terus dibenahi, sehingga pada tahun 2020 mampu mendatangkan PAD besar bagi daerah.

(Suara NTB/yon)

DISTRIBUSI - Pendistribusian air bersih yang dilakukan BPBD Lotim belum lama ini.

Labuhan Haji Harus Dioptimalkan

Selong (Suara NTB) Pemanfaatan Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini belum maksimal.

Keberadaannya belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap daerah.

Meski sudah mampu menghasilkan PAD ratusan miliar, pelabuhan yang tidak jauh dari ibukota Kabupaten Lotim ini harus terus dioptimalkan.

Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, Senin (25/11) mengharapkan, dalam pemanfaatan kolam labuh ini, kerjasama multi pihak perlu dilakukan. Termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk melayani pelabuhan dari Labu Lalar. Namun penyeberangan Labuhan Haji terlebih dahulu harus mendapat izin dari provinsi, karena dinilai menyalahi tata ruang.

Sementara keberadaan kolam labuh Labuan Haji saat ini banyak digunakan untuk mengangkut cangkang sawit. “Terobosan-terobosan sangat perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan maupun UPT pelabuhan,” harapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Drs. M. Zaini.

Untuk mewujudkan itu dibutuhkan korelasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran, terutama untuk melakukan pembenahan-pembenahan, sehingga keberadaan Dermaga Labuhan Haji beserta kolam labuhnya dapat termanfaatkan dengan maksimal.

“Dermaga Labuhan Haji merupakan potensi besar bagi Lotim. Sekarang bagaimana kita memanfaatkannya agar dapat mendatang PAD besar bagi Lotim,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, potensi besarnya yakni dengan dapat bersandarnya kapal-kapal besar pengangkut barang serta melakukan bongkar muat di dermaga Labuhan Haji. Apabila itu sudah terwujud, maka diyakini masyarakat Lotim juga akan merasakan dampaknya secara langsung, baik sebagai pekerja maupun pencipta lapangan kerja khususnya di sekitar dermaga dikarenakan aktivitas perekonomian di wilayah ini akan mengalami peningkatan.

Untuk Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dermaga Labuhan Haji mengusulkan harus jadi. Supaya memenuhi syarat yang nantinya diresmikan oleh kementerian, sehingga dapat mendatangkan PAD bagi Lotim. Salah satu langkah yang dilakukan pada tahun 2020 direncanakan pembangunan border dan vender untuk mendukung pengoperasian pelabuhan.

Apabila itu sudah terwujud, maka diyakini masyarakat Lotim juga akan merasakan dampaknya secara langsung, baik sebagai pekerja maupun pencipta lapangan kerja khususnya di sekitar dermaga dikarenakan aktivitas perekonomian di wilayah ini akan mengalami peningkatan. (yon)

Masuk di KUA PPAS

Anggaran Jalan Gili Meno Rp9 Miliar Dicoret Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memutuskan mencoret anggaran rehabilitasi infrastruktur jalan Gili Meno. Pada KUA PPAS yang sudah disepakati sebelumnya, anggaran Jalan Gili Meno disepakati sebesar Rp 9 miliar, namun anggaran tersebut menghilang pada RAPBD 2020 (sedang dibahas Banggar DPRD dan TAPD).

Dalam penjelasan eksekutif kepada DPRD Senin (25/11), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lebih memilih melempar jawaban atas pertanyaan mengapa anggaran tersebut dihapus.

“Untuk jawaban poin C, mungkin Pak Kaban (Bappeda) yang menjawab men-

gapa samai hilang,” jawab Kadis PUPR KLU, M. Zaldy Rahardian, ST. Mendapat tawaran itu, Kepala Bappeda, Heryanto pun menjawab pertanyaan DPRD. Wakil Ketua TAPD itu menyebut, pola penganggaran yang dilakukan dalam RAPBD adalah bagian dari strategi.

“Jawaban yang C, ini strategi pak. Di dalam rancangan KUA PPAS, memang anggaran harus terbagi semua ke dalam program kegiatan. Dan kami, ini sudah kota sepakati sejak awal, kita kasih slot untuk aspirasi DPRD di situ,” ujarnya.

TAPD dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk menghapus poin pertanyaan Jalan Gili Meno. Pasalnya menurut Heryanto, strategi anggaran sudah disampaikan sejak awal.

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah meninjau produk pertanian yang dipamerkan di UPT Balai Pelatihan dan Perkebunan Provinsi NTB di Narmada, Senin (25/11). cara berkomunikasi dengan lebih pihak,” ucapnya.

Gubernur NTB ini mengaku

siap menjalin komunikasi dengan pengurus KTNA. “Nanti kalau ada masalah yang berhubun-

gan dnegan industrialisasi di sektor pertanian, tolong hubungi kami,” pinta Gubernur. (rus)

Pemda KLU Siapkan 1,1 Juta Ekor Udang Vannamei

Distribusi Air Bersih ke Wilayah Kekeringan Terkendala Armada Pemanfaatan Pelabuhan

Selong (Suara NTB) Menjelang musim kemarau tahun ini. Jumlah wilayah kekeringan terus meluas dari 6 kecamatan menjadi 12 kecamatan.

Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah permintaan air bersih terus bertambah. Sementara dalam pendistribusian air bersih masih terkendala ketersediaan armada mobil air bersih.

Kepada Suara NTB, Senin (25/11), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, menyebutkan jika pihaknya setiap hari menerima permintaan untuk dilakukan pendistribusian air bersih.

Untuk itu pihaknya secara aktif melakukan pendistribusian air bersih 4-8 kali sehari. Di mana saat ini kekeringan meluas menjadi 12 kecamatan yang harus dilayani air bersih. “Wilayah kekeringan kita meluas menjadi 12 kecamatan. Ini terjadi seiring dengan tidak pernah turunnya hujan,” ungkapnya.

Disebutkannya, wilayah-wilayah kekeringan ini dilayani secara bergilir seiring dengan keterbatasan armada. BPBD hanya memiliki 4 armada. Sementara idealnya dari 21 kecamatan atau 12 kecamatan yang mengalami kekeringan idealnya disediakan satu kecamatan tersedia 2 armada mobil tanki air bersih. “Kita berharap satu kecamatan 2 unit mobil tangki air bersih. Idealnya begitu,” terangnya.

Sampai saat ini, penetapan darurat kekeringan masih diberlakukan sejak tanggal 9 September hingga 9 Desember 2019. Dalam darurat kekeringan ini, pemerintah terus melakukan pendistribusian air bersih terhadap wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan.

Pendistribusian secara bergilir rutin dilakukan setiap hari sesuai dengan permintaan. Selain dari BPBD, pendistribusian air bersih juga dilakukan oleh instansi lain maupun pihak swasta.

Pada musim kemarau ini, dari BPBD Lotim merencanakan dilakukan survei geolistrik untuk dilakukan pembangunan sumur bor di lokasi yang masih mengalami krisis air bersih. Menurut Lalu Rusnan, pembangunan sumur bor merupakan solusi permanen dalam mengatasi krisis air bersih yang setiap tahun dialami oleh masyarakat di Kabupaten Lotim.

“Kita juga melakukan sosialisasi dampak kekeringan terhadap masyarakat. Ini kita lakukan supaya masyarakat memahami dan mengetahui menyikapi bencana kekeringan,” ungkapnya. (yon)

Halaman 4

Lantas anggaran Gili Meno, diplot untuk membiayai program pokok-pokok pikiran DPRD yang diserap melalui aspirasi masyarakat. Pokirpokir DPRD yang tersebar di dinas-dinas didanai dari anggaran jalan tersebut. Misalnya tertuang pada jawaban TAPD, sekitar Rp 6,5 miliarnya dialokasikan untuk kelompok-kelompok masyarakat.

“Karena tidak bisa kita masukkan, tidak ada nomenklatur program, ujug-ujugnya ada dana Rp 17 miliar aspirasi, ‘kan tidak boleh,” paparnya.

Usai rapat Banggar, anggota Banggar DPRD, Artadi, S.sos., mengkritik penghapusan jalan Gili Meno tersebut. Ia menyayangkan, jalan yang sudah disepakati pada KUA PPAS dihilangkan begitu saja. “Saya juga sayangkan jalan Gili dihapus pada-

hal di KUA PPAS sudah masuk,” sebutnya.

Menurut Artadi, penghapusan program jalan Gili Meno akan menempatkan Pemda dalam dilema. Pasalnya, tentang tahun 20162017 lalu, Pemda melakukan penertiban tiga Gili dengan tujuan untuk menata ulang ruang publik (roi pantai). Namun tindaklanjut dari keinginan itu, ditunda pada perencanaan anggaran.

“Sementara kita menggebu-gebu untuk meningkatkan kunjungan wisata dan menaikan PAD. Para wisatawan akan aman dan nyaman berkunjung kalau fasilitas bagus. Kita hanya kejar PAD supaya tinggi dari 3 pulau tapi, justru kita tidak memprioritaskan program ke 3 Gili ini,” tandasnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menyiapkan 1,1 juta ekor lebih bibit udang Vannamei pada tahun 2020 mendatang. Rencana itu dituangkan dalam Rancangan APBD 2020 yang mana sedang dalam pembahasan oleh Banggar DPRD KLU. Dalam rapat Banggar, Senin (25/11), Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (DKP) KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., memaparkan penjelasan atas pertanyaan DPRD terhadap anggaran program pengadaan bibit udang Vannamei. Pengadaan bibit udang terbagi dalam dua program yakni bibit udang Vannamei 120.000 ekor senilai Rp 36 juta dan pengadaan bibit 1 juta ekor senilai Rp 150 juta.

“Belanja bibit udang Vannamei 1 juta ekor dengan dana Rp 150 juta dan bahan pakan 9.500 kg dengan dana Rp190 juta. Udang diperuntukan kepada 10 kelompok yang sedang dilaksanakan saat ini, sehing-

ga berkelanjutan terhadap program pemberantasan kemiskinan melalui budidaya udang Vannamei tersebut,” ujarnya.

Sementara pada pengadaan bibit 120.000 ekor, diikuti oleh anggaran pengadaan pakan sebanyak 10 ton senilai Rp 200 juta. Selain itu, terdapat pula pengadaan 19 paket alat budidaya udang Vannamei sebesar Rp 330 juta serta kegiatan rehabilitasi kolam senilai Rp 209 juta.

Mantan Kalak BPBD KLU itu menyebut, pengadaan bibit udang tersebut diperuntukkan bagi kelompok baru atau kelompok yang belum tercover di 2019. Rata-rata kelompok tersebut berada di sekitar daerah pesisir.

“Dan itu sedang digarap agar bisa mengintervensi kemiskinan. Jadi kenapa harus menggunakan air tawar, Supaya ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat wilayah pesisir,” jelasnya.

Terhadap calon penerima, Iwan menyatakan bahwa

mereka sudah dan sedang diidentifikasi sebagai calon penerima. Pasalnya, tidak semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar itu bersedia melakukan budidaya udang.

Sedangkan pada pengadaan alat budidaya pada 2020, DKP memfasilitasi program ekonomi dengan membuat kolam bundar, dilengkapi dengan bak kontrol, tandon, pipa, kabel, fiber, kain strim, pipa paralon, panel listrik MCB, serta lampu dan genset.

Adapun kegiatan rehabilitasi kolam, merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana budidaya ikan kolam bagi kelompok yang belum mampu membuat kolam yang baik, sehingga kegiatan rehabilitasi kolam ini bisa memacu masyarakat dalam melaksanakan budidaya ikan secara kontinyu.

“Pada tahun 2019 diberikan bantuan dalam bentuk material itu semen batako, dan pasir. Jadi tidak diberikan dalam bentuk kolam jadi,” tandasnya. (ari)

Pendaftaran Ditutup Hari Ini

Pelamar CPNS di Lotim Tembus 12.369 Orang Selong (Suara NTB) Waktu pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditutup, Selasa (26/11). Penutupan dilakukan, Selasa (26/11) pukul 23:11 Wita malam. Sementara jumlah pelamar dari 482 formasi di Lotim mencapai 12.369 hingga Senin sore kemarin dan sudah submit 11.481 pelamar.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan penutupan di sistem SSCN tergantung pembukaan, karena waktu pembukaan tanggal 11 November 2019 SSCN dapat diakses pelamar pada pukul 23:11 wita. ‘’Maka penutupan tanggal 26 November pada pukul 23:11 wita.

Di mana waktu pendaftaran selama 15 hari, sehingga di settingan penutupan penerimaan otomatis tanggal 26 November 2019 pukul 23:11 wita. Kita tidak ada masa perpanjangan pendaftaran, seperti beberapa daerah lainnya.

Saat ini kita langsung ke tahap verifikasi,” ujarnya.

Verifikasi yang dilakukan sejak tanggal 13 November hingga beberapa hari ke depan memasuki masa pengumuman kelulusan administrasi. Di mana untuk pengumuman melalui media sosial, akun maupun pengiriman ke email pelamar. Sehingga tidak ada alasan bagi pelamar untuk tidak mengetahui kelulusannya serta dapat mengikuti tahapantahapan selanjutnya.

“Setelah pengumuman.

Nanti ada masa sanggah selama tiga hari. Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bisa melakukan penyanggahan,” terangnya.

Hingga Senin sore, ujarnya, jumlah pelamar masih terus bertambah hingga penutupan Selasa pukul 23.11 Wita. Diketahui,

(Suara NTB/yon)

Yulian Ugi Lusianto 482 formasi yang dibuka oleh Pemkab Lotim didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. Hingga saat ini, jabatan dokter gigi dari 9 formasi yang dibuka. Jumlah pelamar baru dua orang yang masuk. Sementara jabatan ahli pertama teknisi elektro medis dari 1 formasi sampai saat ini belum ada pelamarnya.

Sementara di Kabupaten Lombok Utara (KLU), jumlah pelamar CPNS hingga, Senin (25/11) siang tercatat sebanyak 4.000-an orang. Mereka dinyatakan lulus administrasi dan akan mengikuti tahapan selanjutnya.

Kepala BKD PSDM KLU, H. M. Najib, M.Pd., melalui Kepala Bidang PSDM, Datu Aryanata kepada wartawan mengatakan pendaftaran seleksi CPNS ditutup sampai 25 November, pukul 00.00. Dari yang sudah mendaftar, pihaknya sudah melakukan verifikasi dengan angka pendaftar yang memenuhi syarat administrasi mencapai 4 ribu lebih.

“Jumlah pendaftar ini didominasi pelamar formasi tenaga pendidik. Kita belum hitung jumlah persisnya berapa,” ujarnya.

Kendati sudah menghitung 4.000-an orang lulus seleksi administrasi, Datu memaatikan jumlah pelamar yang gugur di tahap ini tidak sedikit. Kebanyakan dari yang gugur, tidak dapat memenuhi semua syarat untuk dinyatakan sebagai calon yang memenuhi syarat.

Misalnya, ada pelamar yang yang tidak bisa menunjukkan syarat akreditasi, ada pula yang mendaftarkan diri pada formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Setelah pendaftaran dan verifikasi usai, maka BKD selanjutnya akan mengumumkan nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus. Pada tahap ini, disiapkan waktu kepada masyarakat untuk menyanggah apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Disediakan masa sanggahan 3 hari dan masa jawab seminggu,” imbuhnya.

Pada tahap masa sanggahan tersebut, masyarakat bisa menyanggah dan membuktikan dokumen yang dimilikinya.

Sebab bisa saja, staf BKDPSDM melakukan kesalahan saat verifikasi, karena sebab keletihan dan sebagainya.

Bagi yang menyanggah, maka BKD akan membuka dokumen penyanggah untuk diteliti dan dibuktikan bersama.

Apabila BKD keliru dan penyanggah memenuhi syarat, maka namanya bisa dimasukkan ke dalam peserta yang memenuhi syarat.

Terkait lokasi tes nantinya, BKD masih berkoordinasi dengan BKD NTB. Setidaknya, lokasi tes di KLU masuk dalam opsi. Beberapa lokasi SMP bisa digunakan sebagai lokasi tes dengan syarat Pemda harus menyiapkan PC dan jaringan internet. “Kita upayakan pinjam beberapa PC di SMP, dan sisanya kita sewa,” kata Datu. (yon/ari)

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

Terganjal Rekomendasi Mendagri RENCANA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sampai saat ini masih bisa dipastikan. Belum turunnya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi ganjalan, sehingga rencana ini tak kunjung terwujud. Padahal keberadaan BNK mendesak ada di Loteng.

“Kalau bicara urgensi, keberadaan BNK di Loteng sangat urgent. Tapi mau bagaimana lagi, kita belum bisa membentuk BNK kalau rekomendasi Mendagri terkait (Suara NTB/dok) pembentukan BNK belum tuH. Lalu Pathul Bahri run,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan, Senin (25/11).

Dikatakannya, semua persyaratan untuk pembentukan BNK sudah dipenuhi oleh Pemkab Loteng, mulai dari kesiapan lokasi kantor BNK Loteng sampai struktur dan personel BNK Loteng juga sudah dibentuk dan sudah disampaikan ke Mendagri.

Namun sampai saat ini, rekomendasi pembentukan BNK Loteng dari Mendagri yang diharapkan belum juga keluar.

Pemkab Loteng dalam hal ini sangat berharap BNK Loteng bisa segera terbentuk. Mengingat, kasus peredaran narkoba di Loteng sudah masuk fase yang mengkawatirkan. Bahkan, narkoba sekarang tidak hanya pada orang dewasa saja. Tetapi juga kalangan pelajar dan remaja, sehingga butuh lembaga khusus yang bisa fokus menangani persoalan narkoba.

Memang sudah ada pihak kepolisian yang menangani kasus narkoba. Tetapi dengan adanya BNK itu nantinya, upayaupaya pencegahan dan penanggulangan narkoba akan bisa lebih maksimal. Karena tidak bisa penanganan narkoba hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata. Mengingat, aparat kepolisian juga punya keterbatasan.

“Terjaringanya 11 warga yang menggunakan narkoba saat operasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB akhir pekan kemarin, menunjukkan kalau narkoba sudah merambah di Loteng. Ironisnya, di antaranya yang terjaring tersebut ada yang masih pelajar,” ujarnya prihatin.(kir)

(Suara NTB/ris)

DIALOG - Rombongan DPRD Tulungagung saat berdialog dengan Pemda Loteng terkait kontribusi desa wisata untuk peningkatan ekonomi.

Tulungagung Intip Kontribusi Desa Wisata di Loteng Praya (Suara NTB) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur (Jatim) saat ini sedang mengembangkan desa wisata dalam rangka memperluas destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Pada Senin (25/11) kemarin, rombongan DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan studi komparasi dengan Pemda Lombok Tengah (Loteng) terkait dengan peranan desa wisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri.

Rombongan DPRD Tulungagung diterima Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Loteng Murdi AP, M, Si dan sejumlah pejabat lingkup Pemda Loteng lainnya.

Pimpinan rombongan Suprapto dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya ingin melihat lebih dekat potensi dan kontribusi desa wisata serta ekonomi kreatif di Loteng terhadap perekonomian masyarakat.

Pihaknya tertarik dengan wisata di Loteng, terlebih dengan akan digelarnya avent internasional MotoGP tahun 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Desa wisata, kata Suprapto, memiliki peran yang strategis dalam rangka mendongkrak pendapatan masyarakat, karena bisnis turisme memiliki cakupan yang sangat luas.

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kab Loteng Murdi dalam kesempatan itu mengatakan, harus diakui bahwa event MotoGP 2021 di Lombok menjadi daya tarik yang luar biasa bagi publik di Indonesia bahkan di dunia. Sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 KM dengan 18 tikungan tersebut sedang dalam tahap pembangunan.

Terkait dengan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Loteng, Murdi mengatakan, saat ini memang angkanya masih dibawah 10 persen. Hal itu tercermin dari pajak hotel dan restoran yang belum mendominasi, namun yang diharapkan adalah dampak pada PDRB.” Saya rasa itu adalah capaian yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” terang Murdi.

Ia mengatakan, desa wisata saat ini sedang dikembangkan oleh Pemkab Loteng. Corak desa wisata tidaklah seragam, karena mereka menonjolkan kelebihan masing-masing, mulai dari wisata budaya, kuliner, bahari, sejarah hingga atraksi. “ Saat ini terdapat sekitar 23 desa wisata di Loteng dari 129 desa dan 12 kelurahan,” tambahnya. (ris)

SUARA PULAU LOMBOK

Belasan Formasi Guru Daerah Terpencil dan Dokter Gigi Nihil Pelamar Giri Menang (Suara NTB) Pengumuman pendaftaran CPNS di Lombok Barat (Lobar) ditutup Rabu (27/ 11). Namun sampai Senin (25/11), jumlah pendaftar CPNS di Lobar terbilang masih minim. Jumlah pelamar baru 2.462 orang. Bahkan dari jumlah formasi yang dibuka, ada belasan formasi yang masih kosong atau nihil pendaftar.

Kasubid Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar H. Rizky Bani Adam, menjelaskan, banyak formasi yang dibuka, namun minim pendaftar.

“Sampai sekarang bahkan ada formasi yang kosong pelamar, seperti dokter gigi. Dari tiga tempat yang dibuka baru satu

orang yang mendaftar, sisanya dua belum ada yang mendaftar. Ada juga sanitarian dan beberapa formasi guru masih kosong pendaftar,” jelasnya, Senin (25/11).

Menurutnya, belasan formasi yang masih kosong pelamar di antaranya satu formasi dokter gigi di Puskesmas Eyat Mayang dan satu

formasi di Puskesmas Pelanggan. Formasi Sanitarian di Puskesmas Sekotong, Formasi Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar. Sementara formasi guru kelas di SDN 10 Buwun Mas Sekotong, SDN 7 Buwun Mas, SDN 4 Buwun Mas, SDN 5 Buwun Mas, SDN 11 Buwun Mas, SDN 1 Pelangan Sekotong, SDN 5

mosikan Desa Pusuk sebagai desa wisata yang telah diterapkan oleh Gubernur NTB. “Kami berharap melalui festival ini bisa mempromosikan desa kami sebagai desa wisata yang telah ditetapkan oleh Pak Gubernur, “ jelasnya.

Ia menyampaikan bagaimana niatan masyakarat yang ingin mengangkat nilai ekonomi melalui potensi alam dan wisata yang dimiliki desa setempat dengan pola forestry hutan Pusuk. Dengan bantuan Pemda menyiapkan fasilitas areal Monkey Forest justru akan memudahkan wistawan.

Sebab wisatawan bisa dialihkan dari sebelumnya melihat dan memberi makan monyet dari pinggir jalan ke lokasi yang sudah disiapkan, sehingga tidak berbahaya bagi pengunjung. “Kami juga siapkan track sepeda gunung, motor, “ ujar dia.

Ia berharap kegiatan ini

Pelangan, SDN 2 Batu Putih belum ada peminat sama sekali. Termasuk SDN 2 Mekar Sari Kecamatan Gunungsari dan formasi Guru Bahasa Indonesia di SMPN 1 Gerung belum ada peminat.

“Sepertinya formasi guru di daerah-daerah ini (terpencil) kurang diminati,”jelas dia.

Selain banyak formasi yang kosong pelamar, banyak juga formasi yang pelamarnya masih minim. Jumlah pelamar sampai dengan dengan Senin dini hari sebanyak 2.462 orang.

Ia pun berharap agar pelamar yang ingin mendaftar segera

mendaftarkan diri. Sebab batas waktu pengumuman pendaftaran tinggal dua hari, sebab pendaftaran mulai ditutup tanggal 27 November besok.

Meski kondisi pelamar terbilang minim dan banyak yang kosong pelamar, masa pendaftaran tidak akan diperpanjang. Sebab beberapa formasi dipastikan tidak akan terisi jika sampai akhir pendaftaran tidak ada yang melamar. Berbeda dengan formasi guru, bisa disiasati dengan formasi guru yang terisi di tempat lain, sehingga formasi dipastikan bisa terisi.(her)

Kapal Pesiar Kembali Singgah di Lombok Giri Menang (Suara NTB) Satu kapal pesiar MV AIDA Vita yang membawa ribuan wisatawan kembali singgah di Pelabuhan Gili Mas Kecamatan Lembar, Senin (25/11).

Kedatangan MV AIDA Vita ini merupakan kapal pesiar kedua yang singgah setelah kapal pesiar Sun Princess singgah beberapa waktu lalu.

Regional Manager Kapal Pesiar PT Pelindo III Recky Julius mengatakan, uji coba kedua ini berjalan lancar.

Tidak ada kendala. Itu dibuktikan dengan nakhoda yang tidak menemui masalah. Ini meyakinkan pihak PT Pelindo jika pelayanan sudah siap di Pelabuhan Gili Mas ditambah pembangunan terminal penumpang Gili Mas kini sudah mencapai 80 persen.

“Lombok kini sudah menjadi tujuan kapal pesiar. Desember ada empat yang akan bersandar lagi. Total tahun ini ada 12 kunjungan kapal pesiar dengan rata-rata penumpang mencapai 1.500 orang. Namun khusus kemarin kunjungannya sekitar 1.200 orang,” jelas dia.

Kepala KSOP Lembar M. Junaidin mengaku pihaknya mengaku tahun ini memang ada 12 jadwal sandar kapal pesiar di Pelabuhan Lembar.

Namun tahun depan, jumlahnya diprediksi meningkat menjadi 20 unit. Ia mengatakan pihaknya sudah dikumpulkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bali, mulai dari KSOP Lembar, KSOP Pelabuhan Bajo dan KSOP Pelabuhan Benoa Bali.

“Kami diberi tugas tidak boleh kalah dari Singapura, Vietnam dan negara lainnya dalam pariwisata,” ucapnya.

Kondisi Pelabuhan Gili Mas dikatakan Junaidin saat ini kompetitif. Bahkan jika dibandingkan dengan Pelabuhan Benoa Bali sekalipun. Dermaga Gili Mas memiliki panjang 440 meter dengan kedalaman 12-14 meter.

Sementara di Benoa panjangnya di bawah Gili Mas. Kapal pesiar dengan panjang 268 meter sempat kesulitan sandar di Pelabuhan Benoa Bali, sehingga nantinya kapal dengan 300 meter tidak menutup kemungkinan bisa saja pindah sandar dari Bali

(Suara NTB/her)

WISATAWAN - Wisatawan yang baru turun dari kapal pesiar MV AIDA Vita yang singgah di Pelabuhan Gili Mas Lembar, Senin (25/11). ke Lombok. “Kalau dalam fasilitas Pelabuhan Gili Mas kita lebih bagus dari Bali,” klaimnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Moh Faozal, menjelaskan wisatawan kapal pesiar yang datang kemarin bakal mengunjungi sejumlah destinasi wisata, seperti Taman Narmada, Pura Ling-

PAD Sektor PBB P2 Tak Capai Target Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah pendapatan daerah melempem dalam menangani piutang pajak yang sampai ini menembus angka Rp 50 miliar lebih. Piutang pajak ini akibat pajak hiburan yang kurang bayar dari seharusnya sesuai perda, 25 persen, namun yang dipungut OPD hanya 10 persen.

“Piutang pajak itu bukan Rp 10 miliar tapi Rp 50-an miliar.

Ini jadi sorotan kita di banggar. Kita minta pemda direkomendasi banggar untuk mengintensifkan penagihan,” tegas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (25/11).

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, H. Saikhu menyatakan piutang pajak ini menjadi atensinya ke depan.

Dirinya baru beberapa hari menjabat Kepala Bapenda, sehingga belum tahu data piutang tersebut. “Yang jelas ini jadi atensi kami untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Ia mengaku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) bakal tidak tercapai. Sementara, target PAD tahun 2019 dari sektor ini sebesar Rp16 miliar. Namun kondisi sampai minggu ketiga bulan November, capaiannya hanya sebesar Rp 12 miliar atau 76 persen.

“Kondisi sampai minggu ke tiga bulan November mencapai Rp12 miliar,” sebut Saikhu saat acara Gebyar PBB dan Launching Pembayaran Pajak

(Suara NTB/her)

PANTAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat memantau pelaksanaan pembayaran PBB P2, Senin (25/11).

P2 di Gerung, Senin (24/11).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini, menegaskan, kemungkinan target ini hanya mencapai 85 persen atau mentok pada angka 90 persen. Tidak tercapainya target ini lantaran beberapa faktor.

Salah satunya, karena sebagian wajib pajak (WP) masih dalam fase rekonstruksi akibat bencana gempa setahun lalu. Bencana gempa ini berdampak cukup besar, sehingga sebagian WP mengusulkan penundaan, pengurangan bahkan penghapusan total pembayaran. Namun pada 2020 mendatang, Saikhu menyatakan optimis sektor pajak P2 mampu dioptimalkan.

Selain itu, untuk memudahan pelayanan, pihak Bapenda telah melakukan kerja sama dengan Bank NTB Syariah, dan PT Pos Indonesia.”Tahun depan (2020, red), wajib pajak akan membayar dengan sistem on-

line. Pada hari ini, akan dilaunching pembayaran secara online oleh Bank NTB Syariah,” kata Saikhu.

Kegiatan gebyar ini lanjut Saikhu, tiap tahun digelar. Ini sebagai bentuk upaya sosialisasi dan pembinaan kepada petugas agar lebih meningkatkan kinerjanya. Demikian juga kepada WP, diharapkan taat membayar pajak tepat waktu.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berharap, dalam rangka mengoptimalkan PAD di sektor ini supaya targetnya mencapai 100 persen kendati dirasa sulit. Bupati juga mengingatkan agar WP tidak semua berdalih dengan alasan gempa tahun lalu.”Saya sampaikan itu bukan alasan, tapi walaupun masyarakat kita pendapatannya sudah normal, membayar pajak adalah kewajiban mereka untuk memperbaiki kondisinya,” tegas bupati. (her)

Festival Minum Tuak Manis Pusuk Lestari Sedot Banyak Pengunjung Giri Menang (Suara NTB) Festival Pesona Pusuk Lestari yang diisi dengan beragam event, mulai dari festival minum tuak manis hingga trail adventure yang digelar Pemerintah Desa Pusuk Lestari bersama Pemda Lobar, Minggu (24/11) berhasil menyedot ribuan pengunjung.

Dalam event unik yang pertama kali diadakan di NTB bahkan Indonesia ini, para pengunjung disuguhkan ribuan gelas tuak manis gratis yang dihidangkan dalam gelas dari bambu. Tidak itu saja, pengunjung juga dihibur dengan musik perkusi dan musik tradisional gendang beleq. Pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan alam di bukit Pusuk Pass, Monkey Forest serta jalur Trail Adventure.

Kepala Desa Pusuk Lestari Junaidi mengatakan festival ini diharapkan lebih mempro-

Halaman 5

menjadi awal berkembangnya Pusuk Lestari sebagai desa wista. Ia berharap dengan kehadiran tamu dan wistawan, desa yang terletak di perbatasan dengan KLU bisa menjadi destinasi unggulan ke depan.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengapresiasi kegiatan Festival Pesona Pusuk Lestari yang diadakan oleh pemdes setempat. Pasalnya festival yang diisi beberapa event yang menarik, bahkan terbilang tidak pernah dilakukan di daerah lain. “Festival ini sangat menarik karena ada yang belum pernah dilakukan di tempat (daerah) lain, bahkan mungkin di Indonesia,” kata bupati.

Ia mengapresiasi semangat kepala desa, BUMDes dan Pokdarwis dalam mempersiapkan even ini. Ia menceritakan bagaimana persiapan event ini, sejak beberapa bulan lalu kades setempat datang ke dirinya untuk

(Suara NTB/her)

MINUM TUAK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi istri bersama Sekda Lobar H. Moh. Taufiq dan Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah saat minum tuak manis pada Festival Pesona Pusuk Lestari, Minggu (24/11). meminta dukungan dari Pemda.

Tanpa banyak komunikasi, Pem-

da pun memback-up secara penuh kegiatan tersebut. (her)

sar, Museum NTB, Kuta Mandalika, Senggigi hingga Gili Trawangan.

Sementara Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo mengimbau warga agar menyambut wisatawan dengan baik, khususnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan.

Belajar dari pengalaman sebel-

umnya, beberapa wisatawan kapal pesiar banyak mengeluhkan persoalan kenyamanan, mulai dari kenyamanan wisatawan ketika turun di Pelabuhan Gili Mas hingga keamanan di destinasi wisata. Untuk itu Kapolres Lobar mengatensi penuh persoalan ini dengan mengerahkan petugas di sejumlah titik. (her)

Setahun, Pasar Kopang Ditarget Bisa Berikan PAD Rp3 Miliar Praya (Suara NTB) Keberadaan Pasar Kopang yang saat ini tengah dalam proses pembangunan. Pasar ini diharapkan bisa mendatangkan pemasukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana Pemkab Loteng menargetkan paling tidak bisa memperoleh PAD sampai Rp 3 miliar per tahun setelah Pasar Kopang beroperasi, akhir tahun 2020 mendatang.

“Jadi kenapa pasar Kopang kita bangun ulang. Karena dari hitung-hitungan kita, jika dikelola maksimal Pasar Kopang bisa mendatangkan pendapatan sampai Rp 3 miliar per tahun,” ungkap Wakil Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan, Senin (25/11).

Pendapatan itu bisa bersumber dari restribusi pasar, sewa toko, pajak restoran termasuk dari parkiran, karena dengan konsep semi modern, Pasar Kopang bakal banyak dikunjungi oleh masyarakat. “Selain bisa memberikan manfaat bagi para pedagang. Di mana tempat berjualannya dibuat lebih nyaman, bagi pemerintah daerah

bisa memperoleh pedapatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya,” terangnya.

Dikatakannya, saat ini proses pembangunan pasar Kopang masih terus berjalan dengan target selesai pertengahan tahun 2020 mendatang. Itu artinya, akhir tahun 2020, Pasar Kopang sudah bisa beroperasi penuh.

Pemkab Loteng harus menggelontorkan anggaran tidak kurang dari Rp 79 miliar untuk membangun pasar ini. Anggaran pembangunan bersumber dari dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Di mana Pemkab Loteng paling harus menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar per tahun selama tiga tahun untuk membayar cicilan pinjaman.

Tapi melihat besarnya dampak dari pembangunan tersebut, bagi Pemkab Loteng anggaran tersebut bukan jadi persoalan. “Kita membangun fasilitas umum juga demi masyarakat. Jadi besar kecil anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemkab Loteng, bukan jadi soal,” tandasnya. (kir)

Sekitar Rp7 Miliar DD di Lobar Mengendap Jadi Silpa Giri Menang (Suara NTB) Dana Desa (DD) yang masuk silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran akibat tidak bisa dieksekusi oleh desa lumayan besar tiap tahunnya. Jumlahnya mencapai Rp6-7 miliar atau kurang 5 persen dari total DD yang diterima Lobar sebesar Rp 155 miliar lebih. Penyebab tingginya silpa dari DD ini, di antaranya desa tidak bisa mengeksekusi anggaran dan adanya efisiensi penggunaan DD. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) PAD Sektor PBB P2 Tak Capai Target Kesuma Supaka mengatakan, realisasi DD tahap III baru mencapai 96 desa dari 119 desa yang sudah mencairkan. Itu artinya, masih tersisa sekitar 23 desa belum mencairkan DD tahap III. Puluhan desa ini masih dalam proses pencarian yang ditargetkan harus dalam pekan ini bisa terealisasi. Melihat sisa waktu yang ada hingga akhir tahun, ia tetap optimis DD bisa terealisasi dan dieksekusi oleh desa.

Rata-rata kata dia silpa DD di Lobar mencapai dibawah 5 pers-

(Suara NTB/her)

Kesuma Supaka en atau 6-7 miliar kalau dihitung secara total dari DD yang diterima Rp 155 miliar. “Rata - rata dalam setahun itu silpa DD mencapai di bawah 5 persen,” ujar dia.

Dijelaskan silpa ini bisa muncul akibat beberapa hal.

Salah satunya desa tidak bisa mengeksekusi DD. Bisa muncul dari sisa kegiatan dan program misalnya RAB 20, namun terealisasi 15, sehingga ada semacam efisiensi anggaran. Selain itu bisa saja ada kegiatan tidak dilaksanakan.

Namun kata dia rata-rata program fisik bisa dilaksanakan oleh desa. (her)

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

Musyafirin Sudah Bicarakan Detail Dukungan dengan PKS Taliwang (Suara NTB) Dr. Ir. H. W. Musyfirin, MM mengaku telah bertemu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membicarakan detail dukungan partai tersebut kepada dirinya di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020 mendatang.

“Sudah ya, kami ketemu dengan tim PKS kabupaten soal lanjutan detail dukungan mereka ke kami,” ungkap Musyafirin kepada Suara NTB, Senin (25/11).

Musyafirin sendiri enggan membocorkan apa saja detail yang dibicarakan (Suara NTB/ist) dengan PKS terkait dukunH. W. Musyafirin gan partai tersebut kepada dirinya. Namun ia mengatakan, sejauh ini harapan pasangan Firin - Fud dengan PKS telah selaras, sehingga partai itu diyakininya akan menjatuhkan pilihan dukungan kepadanya. “Banyak hal yang kita bicarakan. Dan di level ini PKS dan kami sudah satu kata,” klaimnya.

Tidak saja dengan PKS, Musyafirin mengatakan, pihaknya juga tetap konsisten berkomunikasi dengan partai-partai lain yang sebelumnya pasangan Firin - Fud telah mendaftarkan diri. Diantaranya dengan PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Persatuan (PKP) Indonesia, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terakhir dengan Partai Golkar.

“Di semua partai itu komunikasi kami di tiap level kepengurusannya alhamdulillah lancar,” cetusnya.

Sejauh ini nama pasangan bakal calon petahana di Pilkada KSB ini memang paling populer di partai-partai tempatnya telah mendaftar. Bahkan di partai lain yang belum didaftari pasangan berjuluk F3 (f-three) di Pilkada 2015 lalu itu, turut santer menjadi buah bibir.

Menanggapi adanya sinyal dari partai lain yang berminat bergabung dalam koalisi pendukungnya itu, Musyafirin menyatakan, dirinya tidak akan merangkul seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD KSB. Menurutnya partai-partai yang ada saat ini telah cukup untuk memuluskan pasangan F3 lolos dalam pencalonan di Pilkada 2020 nanti.

Terlebih lanjut dia, dirinya ingin memberi kesempatan kepada tokoh dan kader-kader partai lain untuk maju berkompetisi di Pilkada KSB. “Kami yakin ada banyak tokoh dan kader partai yang berpotensial maju di Pilkada. Makanya kami beri kesempatan partai mengusung kadernya atau tokoh-tokoh terbaik daerah ini,” paparnya.

Jika 7 partai di atas akhirnya resmi menyatakan dukunganya kepada pasangan petahana, maka tersisa 4 partai pemilik kursi di DPRD yang bisa membentuk poros baru. Keempat partai yang masing-masing memiliki 2 kursi di DPRD itu, diantaranya Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerindra dan terakhir Partai Amanat Nasional (PAN). Dan dengan 7 partai yang mendukungnya, pangan Firin -Fud akan menguasai 17 kursi DPRD KSB. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Waktu Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Diperpanjang Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memperpanjang waktu pendaftaran bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2019.

Pendaftaran yang sedianya berakhir di tanggal 25 November 2019, diperpanjang menjadi 26 November 2019 pukul 23.59 WITA. Perpanjangan waktu tersebut, bukan karena masih minimnya jumlah pelamar, melainkan petunjuk khusus dari BKN. Bahkan data pelamar sampai saat ini sudah mencapai angka 2.600 pendaftar, meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya.

“Seharusnya jadwal pendaftaran CPNS berakhir tanggal 25 (hari ini, red) tetapi karena ada kebijakan khusus dari BKN, akhirnya diperpanjang sehari dari jadwal setelah resmi dibuka tanggal 11 November lalu. Tentu perpanjangan waktu sangat diapresiasi, karena masih banyak masyarakat yang mencoba peruntungannya menjadi PNS dengan mengikuti

seleksi. Perpanjangan waktu juga bukan karena jumlah pelamar yang sedikit, tetapi ini merupakan kebijakan khusus BKN,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB Drs. Tajuddin M.Si kepada wartawan, Senin (25/11).

Diakuinya, memang dengan jumlah pelamar yang mendaftar saat ini di angka 2.600, tetapi yang sudah memasukkan berkas baru mencapai 2.300 sementara yang datanya sudah terverifikasi saat ini baru 2.097.

Dari jumlah tersebut, disebutnya masih ada dua formasi yang masih kosong pelamarnya yakni dokter gigi dengan kebutuhan tenaga satu orang untuk

rekam medis. Belum terisinya dua formasi tersebut tentu sangat disayangkan karena dua formasi ini merupakan permintaan khusus untuk bisa dipenuhi.

Untuk itu, pihaknya berharap mudah-mudahan di sisa waktu pendaftaran bisa ada satu orang yang melamar serta memenuhi kuota tersebut. Pihaknya juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk tetap ada pelamar di dua formasi itu, karena ini merupakan hak dari para pelamar.

Apalagi semua kabupaten dan kota di NTB juga membuka formasi yang sama dengan peluang yang dianggap lebih

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa terus melakukan percepatan dalam rangka menurunkan angka stunting. Dari beberapa aksi yang direncanakan, Pemkab setempat sedang melakukan pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia (PKM) di puluhan desa yang menjadi lokus penanganan.

Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, M.Pd menyebutkan, ada 25 desa yang menjadi lokus penanganan stunting tahun 2019 ini. Dari delapan aksi yang direncanakan, searang pihaknya sedang melakukan penanganan akasi lima. Yakni pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia (PKM). PKM Iini berada di desa dan bertugas memantau, membina, dan melaporkan perkembangan penanganan dan pencegahan stunting di desa.

“Ada 25 desa yang menjadi lokus. Itu yang fokus kita tangani sekarang. Untuk tahun 2020 tetap masih jumlah itu. Hanya penangananya kemarin sudah kita laksanakan aksi satu sampai empat. Sekarang dalam posisi penanganan aksi lima dan enam. Aksi lima itu adalah pembinaan KPM di desa,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/11).

Dijelaskannya, di setiap desa terdapat pokja penanganan stunting yang diketuai kepala desa. Bagian dari pokja tersebut ada KPM yang tugasnya sebagai penghubung ke kabupaten untuk membuat laporan. “Insya Allah dengan langsung ada KPM, data-datanya bisa lebih valid, lancar dan sangat membantu dalam penanganan intervensi. Intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan dan intervensi sensitive oleh dinas-dinas terkait,” terangnya.

Sementara ini kata, Dr. Ikhsan, untuk 25 desa lokus penanganan, masing-masing terdapat satu KPM. Meskipun demikian nantinya akan diusahakan ada di seluruh desa.

“Sekarang prioritas di daerah lokus (25 desa). Tetapi kita akan usahakan di semua desa. Karena pembiayaan melalui bantuan dana pusat, ada juga dana desa,” ungkapnya.

Nantinya, lanjutnya, untuk aksi keenam yakni manajemen data. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perbedaan data yang diperoleh. (ind)

besar jika dibandingkan dengan formasi di KSB. “Memang masih ada beberapa formasi yang masih kosong karena tidak ada yang mendaftar yakni untuk posisi dokter gigi dan rekam medis.

Makanya kami berharap di sisa waktu minimal ada satu orang di masing-masing formasi, apalagi dua formasi ini dianggap kebutuhan daerah yang mendesak,” ungkapnya.

Disinggung mengenai persiapan sarana dia mengatakan sudah tidak ada masalah lagi dan komputer yang disiapkan sudah siap tinggal menunggu waktu pelaksanaan tesnya saja.

Dimana dalam petunjuk pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019, seharusnya jumlah komputer yang disiapkan sebanyak 100 unit, tetapi yang tersedia saat ini baru 70 unit. Dari umlah tersebut, 60 unit siap

beroperasi dan sisanya bersiap jika dibutuhkan nantinya.

Meski jumlah perangkat komputernya masih kekurangan, tetapi hal itu dianggap tidak terlalu fatal karena bisa ditutupi dengan cara yang lain seperti meminjam Komputer Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) sekolah-sekolah.

Bahkan pihaknya sudah mulai melakukan pembicaraan dengan kepala dinas Dikpora agar bisa dibantu dalam pelaksanaan tes mendatang dan hal itu juga sudah siap didukung.

“Memang sesuai petunjuk pelaksanaan CPNS harus 100 perangkat komputer yang terpasang, tetapi yang sudah siap saat ini 60 unit saja. Meski demikian, kami sangat yakin kekurangan itu tidak akan berpengaruh dan mengganggu tahapan pelaksanaan tes CPNS,” pungkasnya. (ils)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Taliwang (Suara NTB) wasan. Sehingga arus ma1234567890123456789012345678901212 Penambangan emas ile- suknya merkuri ke Sumba1234567890123456789012345678901212 gal di wilayah selatan Kabu- wa Barat bisa semakin di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paten Sumbawa Barat minimalisir.

1234567890123456789012345678901212 (KSB) kembali marak seteLangkah lain yang diam1234567890123456789012345678901212 lah sebelumnya sempat di- bil yakni dengan memban1234567890123456789012345678901212 lakukan penertiban secara gun kordinasi dengan tokoh 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paksa oleh petugas gabun- masyarakat dan juga tokoh 1234567890123456789012345678901212 gan. Kini, aparat tidak akan agama untuk memberikan 1234567890123456789012345678901212 ada lagi menggunakan lang- penyadaran kepada masya1234567890123456789012345678901212 kah persuasif, tetapi lebih rakat supaya meninggalkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pada penegakan hukum. kebiasan buruk mereka. Den1234567890123456789012345678901212 Upaya tersebut tentu gan pola yang akan dilaku1234567890123456789012345678901212 sangat berdasar karena kan demikian, pihaknya yak1234567890123456789012345678901212 lokasi yang kembali di ga- ni merkuri tidak akan lagi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rap masyarakat adalah bisa masuk ke KSB, sehing1234567890123456789012345678901212 wilayah konsesi PT Amman ga pencemaran lingkungan 1234567890123456789012345678901212 Mineral Nusa Tenggara merkuri bisa diminimalisir.

1234567890123456789012345678901212 (AMNT) jika persoalan ini “Memang kita masih be1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (PETI) tidak segera ditert- lum maksimal mengungkap 1234567890123456789012345678901212 ibkan dikhawatirkan akan peredaran gelap merkuri di 1234567890123456789012345678901212 menimbulkan masalah KSB, tetapi kami tetap akan 1234567890123456789012345678901212 baru di kemudian hari. berupaya maksimal. Kami 1234567890123456789012345678901212 “Memang untuk wilayah juga akan menggandeng 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 selatan sebelumnya sudah tokoh agama dan juga tokoh 1234567890123456789012345678901212 kita lakukan upaya penertiban masyarakat untuk menekan 1234567890123456789012345678901212 secara paksa dengan menut- penggunaan merkuri di 1234567890123456789012345678901212 up lubang galian dengan KSB,” ungkapnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tanah dan tong yang diSementara untuk lokasi 1234567890123456789012345678901212 gunakan untuk memurnikan yang berada di kawasan 1234567890123456789012345678901212 emas. Tetapi karena aktivitas konsesi, saat ini pihaknya 1234567890123456789012345678901212 para pelaku tambang ini masih mencari solusi ter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kembali kambuh setelah baik dengan tidak menutup1234567890123456789012345678901212 jarang tim turun ke lapangan, nya secara paksa karena 1234567890123456789012345678901212 maka kita akan kedepankan bisa menimbulkan gangguan 1234567890123456789012345678901212 upaya penegakan hukum ke- khantibmas. Hal ini tentun1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pada para pelaku. Apalagi di ya sangat beralasan, lanta1234567890123456789012345678901212 wilayah selatan merupakan ran mata pencaharian uta1234567890123456789012345678901212 wilayah konsesi AMNT, maka ma mereka akan ditutup 1234567890123456789012345678901212 tidak ada lagi tawar menawar tanpa ada solusi bagi mere1234567890123456789012345678901212 karena pada prinsipnya tetap ka untuk bisa mendapatkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan tindak secara tegas,” ujar penghasilan. Melihat fenom1234567890123456789012345678901212 Kapolres KSB AKBP Musto- ena yang akan ditimbulkan 1234567890123456789012345678901212 fa SIK., MH kepada Suara tersebut, pihaknya akan leb1234567890123456789012345678901212 NTB, Senin (25/11). ih menekankan untuk meng1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dikatakannya, selain aktiv- hentikan peredaran alat un1234567890123456789012345678901212 itas penambangan untuk diter- tuk pemurnian emas baik 1234567890123456789012345678901212 tibkan upaya memutus mata itu merkuri maupun sianida.

1234567890123456789012345678901212 rantai terkait penjualan Selain itu, pihaknya juga 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 merkuri juga akan diberikan at- akan tetap melakukan sosial1234567890123456789012345678901212 ensi khusus. Hal itu dilakukan, isasi terkait dampak yang dit1234567890123456789012345678901212 karena diakui untuk saat ini imbulkan dari penggunaan 1234567890123456789012345678901212 upaya menekan perederan bahan berbahaya. Karena ju1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 merkuri dianggap belum mak- jur saja sampai dengan saat 1234567890123456789012345678901212 simal dilakukan. Pasalnya, ini, sudah banyak masyarakat 1234567890123456789012345678901212 hingga kini baru 2,5 kilogram yang mulai merasakan dam1234567890123456789012345678901212 merkuri yang berhasil diaman- pak dari merkuri. Sebut saja 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan oleh para petugas dengan kelahiran balita tanpa anus, 1234567890123456789012345678901212 tiga orang pelaku. Meskipun balita tanpa batok kepala, 1234567890123456789012345678901212 demikian, pihaknya tetap akan dan anak yang lahir dengan 1234567890123456789012345678901212 melakukan pengawasan dan jari yang tidak lengkap. Bah1234567890123456789012345678901212 pemantauan secara maksimal kan beberapa komoditas per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 terhadap penjualan merkuri. tanian juga sudah terdamp1234567890123456789012345678901212 Pihaknya juga akan mel- ak merkuri, sehingga fokus 1234567890123456789012345678901212 ibatkan tim dari Pemerintah utama untuk saat ini lebih ke1234567890123456789012345678901212 dan TNI untuk secara bersa- pada memberantas penjua1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ma-sama melakukan penga- lan merkurinya ketimbang 1234567890123456789012345678901212 wasan. Karena jika hanya untuk penutupan paksa.

1234567890123456789012345678901212 Polri saja yang bergerak di“Dampak bagi lingkungan 1234567890123456789012345678901212 anggap tidak akan memberi- sudah semakin besar di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan hasil yang maksimal, masyarakat dari penggunaan 1234567890123456789012345678901212 karena jumlah personel yang merkuri ini, makanya kami 1234567890123456789012345678901212 terbatas. Pihaknya juga me- tetap akan memberikan sos1234567890123456789012345678901212 nambah pasukan pengam- ialisasi sekaligus penga1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 anan di pelabuhan Poto Tano, wasan masuknya merkuri ke 1234567890123456789012345678901212 untuk melakukan penga- KSB,” pungkasnya. (ils) 1234567890123456789012345678901212

PETI Kembali Marak di Wilayah Selatan KSB

(Suara NTB/ist)

ISTANA - Kondisi terakhir capaian pembangunan Istana Sultan Sumbawa. saat ini pembangunan telah mencapai 36,13 persen.

Jelang Akhir Tahun, Genjot Penanganan Stunting, Restorasi Istana Sultan Sumbawa Pemkab Sumbawa Bina KPM di Desa

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres pembangunan restorasi Istana Sultan Sumbawa (Wisma Daerah) terus digenjot. Sejumlah pengerjaan seperti pasangan kuda kuda dan kerangka akan berusaha dituntaskan mengejar waktu yang tersisa hingga akhir tahun ini.

Sebagaimana disampaikan PPK Restorasi Istana Sultan Sumbawa dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa,

Rudy Kaharuddin S.T, saat ini pembangunan telah mencapai 36,13 persen. Beberapa pekerjaan yang telah dituntaskan sejauh ini, pemasangan bata di atas ring balok, pemasangan gewel, gelagar kayu serambi depan, aula dan aula khusus. Serta bangunan bagian belakang dan pasangan kuda kuda. “Sementara tiang dinding lantai dua dalam proses produksi,” sebutnya.

Sedangkan pekerjaan yang berusaha untuk dituntaskan

hingga akhir tahun, diantaranya pasangan kuda kuda lantai satu beserta penutup atap. Begitu pula dinding lantai dua, kerangka kuda kuda dan penutup atap.

“Untuk pekerjaan ini, kita usahakan bisa rampung hingga Desember,”kata Rudy. Diketahui, untuk restorasi Istana Sultan Sumbawa ini, telah didatangkan total 102 kubik kayu jati dari Pulau Jawa.

Dengan jumlah sirap ulin 158.160 lembar. (arn/*)

Pemkab Pertimbangkan Terbitkan Izin Satu Retail Modern Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih mempertimbangkan penerbitan izin satu retail modern. Penerbitan izin belum dilakukan karena terdapat kendala terkait pola penghitungan jarak dari pasar tradisional.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumbawa, Tarunawan mengakui belum menerbitkan izin satu retail modern tersebut. Pasalnya masih terdapat kelemahan dalam Perbup terkait kejelasan dalam mengukur jarak. “Ada yang sampai hari ini belum kita keluarkan (izin). Karena kelemahan kita di Perbub.

Di Perbup memang benar diatur 200 meter dari pasar tradisional. Cuma tidak jelas, mengukur jaraknya seperti apa,” ujarnya.

Diungkap-

(Suara NTB/ist)

Tarunawan kannya, sampai saat ini pihaknya belum berani menerbitkan izin. Karena terdapat kondisi terkait calon lokasi retail dengan pasar tradisional.

Jika diukur melalui jalan raya, jaraknya lebih dari 250 meter.

Sedangkan jika diukur dari titik bagian belakang lokasi dan bagian belakang pasar jaraknya hanya 189 meter. Sehingga jika izinnya diterbitkan, pihaknya berpotensi digugat dan kalah di PTUN. “Kita ketemui kasus itu, ketika kita ukur jaraknya lewat jalan raya, maka itu lebih dari 250

meter. Tapi jika kita ukur dari belakang pasar itu hanya 189 meter.

Mana yang kita pakai, untuk amannya lebih baik tidak saya keluarkan dulu (izinnya),” sebutnya.

Terkait kasus ini, maka Perbup harus direvisi dengan memperjelas cara mengukur jarak.

Mengingat selama sesuai dengan Perbup, pihaknya tidak memiliki dasar untuk tidak mengeluarkan izin. “Harus revisi Perbup. Harus diperjelas cara mengukur. Selama sesuai dengan Perbup, tidak ada dasar DPMPTSP untuk tidak mengeluarkan izinnya,” jelas Tarunawan.

Adapun terkait ambang batas jumlah retail modern yang diberikan izin diakuinya tidak ada. Pihaknya hanya mengatur dengan jarak yang dipersyaratkan dalam Perbup. Sedangkan dampak keberadaan retail modern terhadap usaha kecil juga perlu dilakukan kajian mendalam.

“Untuk ambang batas tidak ada. Kita hanya mengatur dengan jarak itu. Tentu perlu dikaji dengan kajian yang mendalam apakah ada dampak keberadaan retail modern dengan usaha kecil lainnya. Perlu dikaji secara mendalam,”pungkasnya. (ind)

Jelang Pilkada, Tingkatkan Deteksi Dini dan Kewaspadaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang Pilkada 2020, deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati melalui Asisten Pemerintahan Sekda Sumbawa Dr.H.M.Ikhsan M.Pd, dalam Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) oleh Bakesbangpoldagri Sumbawa.

Kegiatan itu diikuti para Camat, Danramil, Kapolsek dan jajaran FKDM, Senin (25/11).

Menurutnya, situasi Kamtibmas di daerah ini relatif kondusif. Apalagi menjelang Pilkades dan Pilkada tahun 2020 mendatang. “Situasi dan kondisi daerah kita tetap aman terkendali. Itu semua berkat semangat kebersamaan yang selalu kita bangun sehingga masyarakat kita memandang Pemilukada sebagai pes-

(Suara NTB/ist)

H. M. Ikhsan ta demokrasi layaknya sebuah pesta dengan suasana senang dan gembira,” terangnya.

Namun demikian, harus tetap waspada terhadap tantangan dan persoalan yang mungkin timbul.

Mengingat bangsa ini sesungguhnya telah menghadapi berbagai persoalan yang cukup menyita perhatian seluruh masyarakat, mulai dari isu terorisme, konflik bernuansa sara, berita-berita hoaks dan juga kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh narkoba. Serta berbagai tindakan anarkis lainnya yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat tanpa dapat diprediksi dan diantisipasi sebelumnya.

Wabub berharap, dengan adanya FKDM ini baik di tingkat kecamatan maupun Kabupaten, mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi sejak dini. Serta harus senantiasa disikapi secara terpadu oleh segenap komponen masyarakat.

Dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang setiap saat dapat mengganggu ke-

hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kita semua sepakat dengan membangun komunikasi dan dialog yang baik, masalah apapun dapat dicarikan solusinya,” jelasnya.

Kepala Kesbangpoldagri Sumbawa, Drs. Irawan subekti menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kesiap – siagaan dan antisipasi dini masyarakat terhadap potensi dan indikasi timbulnya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Sehingga cegah dan tangkal dini masyarakat dapat terkoordinir secara terpadu dan menyamakan visi dan persepsi serta sikap pengurus FKDM di Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pencegahan secara dini dan penanganan persoalan yang akan terjadi di daerah. (arn)

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

Raih Gelar Doktor

Jurjis Berharap Bisa Bermanfaat bagi Pengembangan Madrasah di Dompu Dompu (Suara NTB) Jurjis, S.Ag., M.Pd guru MTsN 2 Dompu yang diperbantukan di MTs Al Rasyid Desa Sawe Kecamatan Huu Dompu berhasil raih doktor yang disponsori Yayasan Pendidikan Lodo Persada Nusantara Huu dengan ijin belajar dari Kementrian Agama pusat. Jurjis mengambil disertasi pengelolaan manajemen pendidikan di Universitas Negeri Makassar dan dipromosi pada Kamis (20/11).

Ia pun berharap, ilmu yang diperoleh dalam (Suara NTB/ist) pendidikan S3 ini dapat Dr Jurjis, S.Ag., M.Pd bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Dompu khususnya madrasah. “Ilmu yang saya dapatkan sebagai spesifikasi doktor ini bisa juga dirasakan oleh teman – teman (madrasah) yang lain,” kata Dr Jurjis, S.Ag, M.Pd kepada Suara NTB, Minggu (24/11).

Pengelolaan madrasah yang sudah terstandarisasi secara nasional belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan di lapangan. Utamanya madrasah swasta yang notabene jumlahnya sekitar 90an persen dari jumlah madrasah di Kabupaten Dompu. Aspek utama dalam pengelolaan pendidikan belum tersentuh dengan baik. “Jadi belum direncanakan dengan baik (pengelolaan pendidikannya),” kata Jurjis.

Hal itu terjadi akibat madrasah – madrasah di Dompu belum memiliki rencana pengembangan madrasah (RPS).

RPS menjadi arah pengelolaan madrasah. “Disitu rancang bangun madrasah. Jadi tidak satupun madrasah di Dompu yang memiliki (RPS) itu,” ungkapnya.

Dr Jurjis, S.Ag., M.Pd merupakan ASN dan menjadi guru di kementrian Agama Kabupaten Dompu. Ia memulai pendidikan doktor sejak 2015 lalu. Pendidikan ini dijalaninya dalam rangka pengembangan tupoksinya sebagai guru dan ASN. (ula/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

Hari Terakhir, Pelamar CPNS di Kota Bima Capai 6.777 Orang Kota Bima (Suara NTB) Sejak pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 dibuka pada 11 November 2019, hingga hari terakhir, jumlah pelamar CPNS di Kota Bima mencapai 6.777 orang.

“Hingga hari ini pelamar CPNS Tahun 2019 di Kota Bima sebanyak 6.770 orang,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Rusdhan SE, kepada Suara NTB, Senin (25/11).

Menurutnya jumlah tersebut telah diprakirakan pihaknya sejak awal, karena beberapa hari hingga seminggu dibukanya pendaftaran

CPNS, peminatnya sangat sepi. Namun memasuki minggu hari terakhir langsung meningkat drastis.

“Akhir pekan kemarin banyak pelamar yang mendaftar.

Padahal sebelumnya sangat sepi. Sudah kita perkirakan memang,” katanya.

Ia mengaku pelamar CPNS di Kota Bima cukup tinggi, karena ada banyak pelamar yang berguguran. Sayangnya Rusdhan enggan menyebut-

kan jumlahnya secara pasti, namun gugurnya pelamar itu karena tidak teliti saat mendaftar.

“Bahkan ada satu pelamar yang tidak mencantumkan namanya karena kemungkinan buru-buru, sehingga yang bersangkutan langsung gugur,” katanya.

Rusdhan mengaku dari 175 formasi yang tersedia, yang banyak diminati pelamar adalah jabatan sebagai staf

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIAMANKAN – MY (54) oknum guru PNS terduga pelaku pencabulan diamankan di Mapolres Dompu, Senin (25/11).

ODHA terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Sejak dari tahun 2010 hingga 2019, kumulatif penderita HIV/AIDS ada sebanyak 132 orang,” kata Kabid P2PL Dikes Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.AP kepada Suara NTB, Senin (25/11).

Menurutnya dari data terakhir, yakni Januari sampai Oktober tahun 2019, penderita ODHA di Kabupaten Bima men-

Rusdhan

UMK Dompu Naik 8,51 Persen

(Suara NTB/Ist)

TUTUP JALAN - Warga menutup jalan di jembatan Boro Kecamatan Sanggar saat menghadang sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima, Minggu (24/11).

Anggota Dewan Tagih Perbaikan Jembatan Bima (Suara NTB) Pasca dihadang oleh warga di Desa Boro Kecamatan Sanggar. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sos mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar segera memperbaiki jembatan di desa setempat yang rusak.

“Kita minta Pemprov NTB pastikan untuk memperbaiki jembatan Boro,” katanya, kepada Suara NTB, (25/11). Ia khawatir aksi penghadangan serupa akan kembali terjadi dalam menyikapi soal ketimpangan pembangunan jembatan. Apalagi jembatan itu merupakan akses satu-satunya bagi warga setempat.

“Harus dicarikan solusinya secepatanya. Jangan sampai ada reaksi warga lagi baru bertindak,” katanya. Ia juga berharap aksi penghadangan itu bisa menjadi catatan penting bagi Pemerintah (Eksekutif) agar merealisasikan tuntutan masyarakat dalam mengantisipasi tindakan yang serupa.

“Kita tidak ingin ada reaksi masyarakat yang berlebihan dengan melakukan penghadangan seperti kemarin.

Tapi ini bentuk reaksi mereka karena belum adanya kejelasan,” katanya.

Selain jembatan Boro, Poltisi PAN ini mengaku ada juga jembatan di Desa Kananta Kecamatan Soromandi yang hingga kini belum diperbaiki oleh Pemprov NTB. Padahal rusaknya jembatan itu telah

lama. “Saya kira perbaikan jembatan Kananta juga harus diatensi,” tegasnya.

Terkait perbaikan jembatan Boro, Anggota DPRD Kabupaten Bima lainnya, Erwin mengaku pernah menemui pihak PU Pemprov NTB, saat dirinya beberapa hari dilantik sebagai Anggota DPRD periode 2019-2020.

“Saat pertemuan itu, jembatan Boro akan diperbaiki tahun 2020 mendatang. Tapi mudah-mudahan benar direalisasikan Tahun 2020 mendatang,” katanya.

Sebagai putra Asli Sanggar, perbaikan jembatan Boro sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Karena akses jembatan itu menghubungkan wilayah Kecamatan Sanggar dan Tambora lintas utara. “Sangat dibutuhkan sekali, apalagi memasuki musim hujan seperti ini,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana mulai dari Bima sampai Sumbawa akan ditangani 2020 mendatang. Pemprov NTB melalui program percepatan penanganan jalan tahun jamak, 2020-2022 menggelontorkan anggaran sebesar Rp750 miliar.

Setiap tahun akan dialokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar. “Itu (perbaikan jalan dan jembatan) sudah masuk pro-

gram kita di 2020. Nanti bulan Maret - April kita akan lelang,” kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/11) siang, terkait penghadangan anggota DPRD Kabupaten Bima oleh warga akibat tak kunjung diperbaikinya jembatan Boro Kecamatan Tambora.

Sahdan mengatakan banyak jalan dan jembatan yang akan ditangani selama tiga tahun anggaran. Baik itu jembatan yang putus maupun pembangunan jembatan baru. “Banyak ditangani 2020. Yang rusak maupun yang belum ada jembatannya kita bangun,” ungkapnya.

Untuk penanganan jalan provinsi yang rusak di Pulau Sumbawa ditangani lewat program percepatan penanganan jalan tahun jamak. Pemprov sudah memiliki Perda No. 12 Tahun 2019 tentang percepatan penanganan jalan tahun jamak.

Penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 2022. Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023. Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 persen.

Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, setiap tahun Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan jalan provinsi akan tertangani agar menjadi mantap. (uki/nas)

Pengidap HIV/AIDS Meningkat, Sembilan Tahun Capai 132 Jiwa Bima (Suara NTB) – Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Bima mencapai 132 jiwa selama sembilan tahun terakhir. Dari jumlah tersebut kebanyakan didominasi laki-laki dengan usia antara 25 sampai 40 tahun.

Berdasarkan data dari Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, penderita

Penggerak Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. “Selain itu, ada formasi PGSD (Guru) dan guru Matematika,” katanya.

Berdasarkan tahapan, lanjutnya, penutupan pendaftaran CPNS Tahun 2019 akan ditutup pada pukul 00.00 wita. Namun hal itu masih dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. “Sifatnya hanya penyesuaian saja.

Mungkin akan ditambah sehari sampai tanggal 26 November besok. Soal ini kita koordinasikan ke Pemprov NTB,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Polisi Atensi Kasus Pencabulan Siswi di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan pencabulan siswi salah satu sekolah di Dompu, diatensi penyidik Satreskrim Polres Dompu. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan termasuk korban. Sementara terduga pelaku yang merupakan guru PNS inisial MY (54), masih menunggu kelengkapan bukti untuk diringkus.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP. Reza Fahmi, SH, MH., SIK dikonfirmasi wartawan menyampaikan, dugaan pencabulan tersebut diketahui orang tua korban setelah mendengar pengakuan langsung sang anak pada Kamis 21 November 2019. Di mana saat akan membuang air kecil korban tibatiba merintih kesakitan pada bagian kemaluannya.

“Setelah dicecar pertanyaan oleh orang tuanya akhirnya sang anak ini mengaku telah dicabuli sejak Kelas 1 SD,” ungkapnya.

Atas pengakuan tersebut orang tua korban langsung melaporkannya ke Mapolres untuk ditindaklanjuti pada Jumat 22 November. Sejauh ini, sejumlah saksi telah beberapa kali dimintai keterangan termasuk korban.

Tindak pidana melanggar hukum yang menimpa siswi berusia delapan tahun ini, tegas Reza Fahmi, menjadi atensi khusus pihaknya untuk sesegera mungkin dituntaskan. “Kita dalami dulu dari terlapor untuk kronologinya. Karena untuk pemeriksaan terhadap anak tidak bisa sekaligus, harus di dalami pelanpelan baru mengarah ke saksi dan alat bukti lain,” jelasnya.

Semenjak kasus tersebut dilaporkan pihaknya memang belum mengambil sikap apa-apa terhadap terduga pelaku. Namun, komitmennya kasus ini mesti segera tuntaskan agar bisa meringkus MY. “Kekhawatiran untuk pelaku kabur ada, tapi kita tetap berupaya maksimal secepatnya. Kalau sudah cukup bukti pasti kita lakukan penahanan, nunggu apalagi. Saya juga pribadi kalau masalah seperti ini atensi saya,” pungkasnya.

Sementara, pantauan Suara NTB di lapangan, keluarga korban yang mengetahui terduga pelaku masih dibiarkan bebas siang kemarin langsung memblokade jalan raya. Mereka menuntut agar oknum Guru PNS yang mengajar Penjaskes ini segera ditangkap dan diadili. Harapan itu tak lama kemudian diindahkan polisi sore kemarin. (jun)

Halaman 7

capai 24 jiwa. Dari jumlah itu, 7 orang diantaranya HIV. Sementara AIDS ada 17 orang. “Dari 24 jiwa ini ada 4 orang yang meninggal dunia,” katanya.

Rifai mengaku penyebab ODHA adalah bergantian pasangan. Pada saat berhubungan badan juga tidak menggunakan kondom serta menggunakan jarum suntik secara bersamaan. “Penderita ODHA di Kabupaten Bima ke-

banyakan dibawa dari luar (tidak langsung.red),” ujarnya.

Menurut Rifai, tidak langsung yang dimaksud yakni ada warga Bima yang bekerja keluar negeri seperti Malaysia sebagai pekerja kelapa sawit.

Mereka sebagian besar berhubungan dengan WTS tanpa menggunakan kondom.

“Setelah pulang ke Indonesia (Bima.red) membawa HIV/AIDS dan menular ke is-

tri. Selain TKI (laki-laki), ODHA juga diderita oleh supir bus,” katanya.

Ia menambahkan ODHA di Kabupaten Bima kebanyakan menderita AIDS ketimbang HIV. Menurutnya HIV hanya baru gejala awal yang bisa diobati. Sementara AIDS menunggu akhir hidupnya (tak bisa diobati). “Yang kita harapkan HIV. Tapi kebanyakan mengidap AIDS,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dompu, untuk 2020 mendatang akhirnya ditetapkan sebesar Rp2.187.562.

Jumlah tersebut naik sebesar 8,51 persen dari sebelumnya Rp2.016.000. Kendati terus ditemukan kenaikan tiap tahunnya, namun realisasi di lapangan tak banyak berubah.

Bahkan terkadang nominalnya jauh dari keputusan bersama dewan pengupahan yang disetujui pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Disnakertrans) Dompu, Sadaruddin, SE, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/11) kemarin menjelaskan, pada 14 November lalu pihaknya sudah menggelar rapat penetapan UMK bersama dewan pengupahan kabupaten. Keputusan akhirnya ditetapkan sebesar Rp2.187.562.

“Kemudian dibuatkan rekomendasi Bupati sudah ditandatangani dan minggu kemarin saya antar ke provinsi,” ungkapnya.

Kenaikan UMK 8,51 persen ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 yang menitikberatkan acuannya pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Sehingga diputuskan dan telah disetujui naik sekitar Rp100 ribu lebih. Hanya saja hasil akhir yang direncanakan mulai berlaku 1 Januari 2020 mendatang itu masih belum diputuskan oleh Gubernur.

Dikatakan Sadaruddin,

kenaikan UMK di Dompu maupun Kabupaten/Kota lain di NTB hampir tiap tahun. Namun realisasinya di lapangan masih sangat rendah. Bahkan tak sedikit perusahaan kecil dan menengah mengupah karyawan mereka jauh di bawah UMK, mulai kisaran Rp400 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.

Kondisi ini membuat cukup dilematis. Karena ketika memaksa perusahaan menerapkan UMK mereka terancam gulung tikar. Di sisi lain mereka melanggar aturan dengan menggaji pekerja di bawah UMK. “Kadangkala memang di beberapa perusaha masih ada yang mengupah karyawan dibawah itu (UMK). Karena mengukur dengan kemampun, tetapi sepanjang inikan mereka ada kesepakatan artinya kedua pihak menerima.

Kalaupun kita paksakan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Disinggung tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tahun ini berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Sadaruddin mengaku, tak mengetahuinya lantaran dalam pertemuan sebelumnya tak membahas soal itu. Tetapi untuk kondisi 2018 wilayah ini lebih tinggi sekian persen jika dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.

“Lebih tinggi daerah tahun lalu, tahun ini ndak tahu karena kita tidak diskusi soal itu kemarin,” pungkasnya. (jun)

Berkas Pemecatan Karyawan PD BPR NTB Dompu Dilimpahkan Dompu (Suara NTB) Kasus pemecatan sepihak karyawan PD. BPR NTB Dompu, akhirnya dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Pelimpahan terpaksa dilakukan karena tak dimilikinya mediator kementerian yang akan memediasi kedua pihak, yakni jajaran Direksi perusahaan dan karyawan atas nama Misdah.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Dompu, Sadaruddin, SE, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/11) menerangkan, selain karena tidak dimilikinya mediator kementerian, pelimpahan itu didasari tak ditemukannya solusi terbaik pada tahapan bipatrit atau perundingan pertama yang difasilitasinya.

“Berkasnya itu sudah kita kirim ke provinsi, jadi tinggal menunggu tindaklanjut dari mereka kapan dipanggil keduabelah pihak ini,” ungkapnya.

Tidak ditemukannya solusi pada tahapan bipatrit sebelumnya, lanjut dia, karena jajaran Direksi PD. BPR NTB Dompu enggan menghadiri pertemuan. Pertama dengan alasan agenda internal dan terakhir tanpa keterang a n

sedikitpun.

Sikap tersebut dirasa cukup sebagai dasar Misdah untuk kemudian mengajukan pencatatan perselisihan untuk di mediasi mediator kementerian. “Berhubung kita tidak punya mediator ya terpaksa kita limpahkan ke provinsi,” ujarnya.

Pemecatan salah seorang karyawan PD. BPR NTB Dompu oleh jajaran Direksi ditegaskan belum memenuhi unsur jika mengacu pada aturan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Sebab dasar PHK berupa keputusan inkrah pengadilan atas dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Misdah sampai saat ini belum mampu dibuktikan. Untuk itu, yang bersangkutan dinyatakannya masih sah sebagai karyawan di PD. BPR NTB Dompu dengan jabatan terakhirnya sebagai Kasi Dana dan Kas. (jun)

Sadaruddin (Suara NTB/jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

Halaman 8

Daftar di Golkar

Mohan Belum Tentukan Pendamping

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Golkar yang juga Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (25/11) akhirnya resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota di Partai Golkar. Meski menjadi satu – satunya kader partai yang telah mengembalikan formulir, Mohan belum juga menentukan bakal calon pendampingnya pada pemilihan kepala daerah 2020 mendatang.

Mohan tiba di Kantor DPD Partai Golkar di Jalan Pendidikan, Kelurahan Gomong sekitar pukul 09.07 Wita. Tak ada yel – yel atau sorakan para pendukung. Mohan datang mendaftar hanya ditemani istrinya Hj. Kinnastri Roliskana dengan kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

Setibanya, Mohan disambut oleh kader Partai Golkar yang mengenakan jas berwarna kuning. Tak berselang lama panitia penjaringan bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota partai berlambang beringin langsung memverifikasi berkas administrasi pendaftaran.

Dokumen persyaratan rangkap tiga yang diserahkan Mohan dinyatakan lengkap dan sah.

Mohan mengatakan, dirinya mendaftar sebagai salah satu syarat agar mendapat dukungan dari Partai Golkar diusung sebagai Bakal Calon Walikota.

Tahap awal harus dipenuhi seperti kelengkapan administrasi serta mekanisme yang ditentukan oleh partai termasuk penyampaian visi dan misi.

Adapun kebijakan partai memasangkan dirinya dengan bakal calon lainnya akan siap dijalankan. Semua mekanisme pasti dijalankan dan partai akan bekerja. Terhadap figur bakal Calon Wakil Walikota seperti H. Badruttamam Ahda, H. Baehaqi dan H. Ahsanul Khalik yang akan mendampingi. Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram menegaskan, belum ada komunikasi apapun dengan figur – figur tersebut.

“Iya, saya belum ada komunikasi apapun dengan figur yang disebutkan tadi,” tandasnya.

Dengan perolehan sembilan kursi di parleman, Partai Golkar memiliki peluang untuk mengusung kader sendiri untuk maju pada pesta politik lima

tahunan tersebut. Namun demikian ujar Mohan, kontes politik ini ada baiknya membangun koalisi dengan partai politik lainnya. Artinya, ada kerjasama dengan partai lain untuk melahirkan pemimpin. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dirinya akan mendaftar ke partai politik lainnya.

“Iya, kemungkinan saya akan mendaftar ke partai lain. Tapi kita lihat dulu perkembangan dinamika ke belakang,” tandasnya. Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Mataram, Usman menyebutkan, beberapa nama telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota yang akan diusung oleh Partai Golkar. Adalah, H.Badruttamam Ahda, H. Irzani, Jana Hamdiana, H. Baehaqi, Haifa Akbar, Dr. Akada Maulana dan Imam Sofyan.

Keenam figur mengambil

formulir sebagai Bakal Calon Wakil Walikota. Tetapi hingga hari ini (kemarin, red) hanya satu yang telah mengembalikan formulir pendaftaran yakni H. Badruttamam Ahda. Selain itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H. Ahsanul Khalik juga telah mengambil formulir sebagai bakal calon walikota, tetapi belum mengembalikan formulir. Dan, H.Mohan Roliskana telah mengembalikan formulir sebagai bakal calon walikota.

“Yang telah mengembalikan formulir Pak Mohan dan Ahda. Yang lainnya belum ada,” jawab Usman. Panitia penjaringan calon walikota dan wakil walikota Partai Golkar akan melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran. Selanjutnya, nama – nama yang telah mendaftarkan akan diplenokan untuk diusulkan ke DPD I Partai Golkar NTB. Setelah itu, diusulkan kembali ke DPP Partai Golkar di Jakarta.

Khalik Segera Kembalikan Formulir Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik dikon-

firmasi via ponsel membenarkan bahwa telah mengambil formulir pendaftaran di Partai Golkar untuk maju sebagai bakal Calon Walikota. Formulir tersebut akan segera dikembalikan. “Segara. Kan awal Desember pengembaliannya,” jawab Khalik. Selain mengambil formulir di Golkar, Khalik juga mengambil formulir pendaftaran sebagai Balon Walikota di Partai Amanat Nasional. Mantan Camat Cakranegara ini menegaskan, komunikasi politik belum dibangun dengan figur manapun.

Sebab, ia masih membaca dinamika politik serta melihat proses politik di permukaan. Politisi senior Partai Golkar yang juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menanggapi sejumlah figur yang muncul menjelang pesta demokrasi, termasuk munculnya duet Selly – Hanan. Menurut Ahyar, masyarakat kota cerdas memilih siapa figur yang bakal melanjutkan pembangunan di Kota Mataram.

Bukan berarti munculnya duet Selly – Hanan yang dikenal sebagai pasangan nasional dan religius tidak dilihat dari faktor

TNI Terjunkan Tim Operasi Narkotika di Mataram Mataram (Suara NTB) Anggota TNI dari Kodim 1606/Lobar bergabung bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mataram dan Satpol PP Kota Mataram menggelar operasi di sejumlah game online. Operasi berlangsung Jumat (22/11) malam.

Sebelum menggelar razia, anggota tim gabungan diberikan briefing oleh Kepala BNNK Mataram AKBP Ivanto Aritonang di halaman Kantor Walikota Mataram dan langsung bergerak ke lokasi yang sudah ditentukan.

Komandan Kodim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP., menyampaikan razia gabungan itu dilakukan dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khususnya di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Menurutnya, operasi yang dilakukan secara bersama tersebut sebagai wujud sinergitas antara TNI dengan BNN dan instansi terkait. Tujuannya, untuk meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba. “Dengan harapan peredaran Narkoba bisa berkurang dan bahkan Indonesai bebas dari penyalahgunaan Narkoba,” jelasnya.

Efrijon juga mengajak semua pihak untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga dan mengamankan lingkungannya khususnya terhadap peredaran gelap Narkoba sehingga generasi penerus bangsa terbebas dari barang haram tersebut.

Selain itu, Dandim Alumni Akmil 1995 tersebut juga menghimbau bagi para pengguna Narkoba untuk berhenti dan apabila sudah kecanduan atau sebagai korban penyalahgunaan Narkoba maka segera laporkan diri ke BNN terdekat baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk direhabilitasi sehingga terbebas dari Narkoba.

Adapun hasil pelaksanaan razia, telah diamankan belasan oknum warga sipil yang terjaring karena dinyatakan positif menggunakan Narkoba setelah menjalani tes urine ditempat dan tim gabungan kemudian berkoordinasi dengan Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

Anggota TNI dari Kodim 1606/Lobar bergabung bersama BNNK Mataram dan Satpol PP menggelar operasi di sejumlah game online.

tendensius politik. “Saya kira masyarakat kota ini sudah cerdas menentukan siapa calonnya,” terangnya. Ahyar mendukung penuh putranya Badruttamam Ahda menjalankan ikhtiar politiknya. Persoalan berpasangan dengan siapa nantinya tergantung dari dinamika politik yang berkembang.

Kabar bahwa Mohan dan Ahda sulit dipersatukan kare-

na melihat figur lain seperti Baehaqi juga memiliki posisi tawar di internal Partai Golkar, Walikota dua periode ini, menyerahkan mekanisme itu kepada partai. Bagaimana pun juga, ia tetap berusaha menyatukan agar Mohan dan Ahda bisa berpasangan. “Saya tidak mengarahkan. Sebagai mentor politiknya saya hanya memberikan masukan,” katanya. (cem)

Selly Temui Ketua MUI

PDIP dan PKS Tunggu Momentum Umumkan Arah Dukungan

(Suara NTB/why)

SAKSI AHLI - Terdakwa Gede Laken (paling kanan) mendengarkan keterangan ahli perbankan OJK NTB Rita Listia (tengah) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (25/11) kemarin.

Kasus Kredit Fiktif PNS Pemkab Bima

Bank Langgar Aturan Jika Terobos SOP Mataram (Suara NTB) – Sidang perkara korupsi kredit serbaguna dengan kerugian negara Rp165,6 juta berlanjut ke pemeriksaan saksi.

Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dalam sidang dengan terdakwa Analis Kredit Bank NTB Cabang Bima, Gede Laken. Saksi ahli Rita Listia memberikan kesaksian sesuai keahliannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (25/11). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra.

“Pada dasarnya setiap bank memiliki pedoman pelaksanaan perkreditan. Bank diwajibkan punya SOP, prosedur perkreditan,” ujarnya menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Wayan Suryawan. Rita menjelaskan, secara umum SOP itu dalam praktiknya harus dipatuhi bank sebagai entitas jasa keuangan. Setiap pengajuan kredit wajib melalui proses

Kodim Bima Bantu Korban Kebakaran di Donggo Bima (Suara NTB) Kebakaran hebat yang menimpa rumah Aidin H.M. Ali (48) di Dusun Toke Desa Kala Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Perisitwa Sabtu (23/11) diduga akibat kosleting listrik.

Kerugian material dperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api melalap diantaranya 1 unit rumah hangus terbakar, 1 unit sepeda motor, 2 ton kemiri, ijazah dan surat-surat lainnya, dan gabah sebanyak 20 karung ikut terbakar.

Melihat kondisi tersebut, Danramil 1608-05/Donggo Kapten Inf Seninot Sribakti bersama beberapa orang anggota Koramil berkunjung ke rumah korban tujuh anak tersebut. Danramil bersilaturrahmi dan menyerahkan bantuan dari Komandan Kodim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Saputra, berupa Sembako seperti beras, mie instan, minyak goreng, kecap, gula, telur dan lainnya.

Pada kesempatan yang baik tersebut, Danramil juga datang bersama Ketua PK

(Suara NTB/cem)

PENDAFTARAN - Ketua Harian Partai Golkar, H. Didi Sumardi menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Walikota, H. Mohan Roliskana, Senin (25/11). Persyaratan diserahkan dinyatakan sah dan akan diverifikasi.

analisa dengan verifikasi faktual. Setiap pemberian kredit dilaksanakan berdasar pada prinsip kehati-hatian.

“Analis turun ke lokasi apabila itu kredit untuk usaha. Untuk kredit konsumtif pihak bank harus bertemu minimal satu kali dengan nasabah,” ujarnya. Proses itu, sambung Rita, untuk memastikan nasabah layak menerima fasilitas kredit sesuai dengan validasi persyaratan yang ditentukan. ”Apabila tidak diikuti SOP itu maka itu termasuk pelanggaran perbankan,” tegas Rita.

Dia mencontohkan kredit konsumtif PNS. Persyaratan wajibnya adalah SK asli yang dijadikan sebagai agunan.

Analis harus memastikan nama pegawai sesuai dengan SK di tempatnya bekerja.

“Proses akad kreditnya kedua belah pihak harus hadir. Kalau pimpinan cabang tanda tangan tanpa hadir nasabah maka itu masuk dalam kategori pelanggaran,” ucapnya.

Pelanggaran itu, imbuhnya, apabila mengakibatkan kredit macet maka masuk dalam kategori penyalahgunaan kredit. Status fraud kreditnya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. “Ketika ada penyalahgunaan kredit, diinventarisir sebagaiamana besar penyalahgunaannya. Kalau beberapa tahun tidak dibayar

itu masuk kredit macet. OJK menyebutkan hal itu sebagai kerugian bank,” urai Rita.

Dalam kasus itu, Gede Laken didakwa meloloskan kredit terpidana Evi Rahmawati, Hasnah, dan Rita Elmiati pada tahun 2011 lalu. Evi dihukum penjara satu tahun dua bulan. Sementara Rita dan Hasnah divonis penjara satu tahun. Terdakwa Evi Rahmawati, Rita Elmiati, dan Hasnah terbukti korupsi yang merugikan BUMD Bank NTB Cabang Bima sebesar Rp165,6 juta.

Terdakwa Hasnah adalah mantan bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima, sementara Evi dan Rita, keduanya pada tahun 2011 lalu berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Terdakwa Evi dan Rita bermodal SK CPNS mengajukan Kredit Serba Guna (KSG) ke Bank NTB cabang Bima. Kredit diajukan dengan plafon Rp100 juta dan masa angsuran 96 bulan. Mereka mengajukan kredit sebagai PNS Dinas Peternakan Kabupaten Bima padahal mereka berdinas di Dinas Kesehatan.

Pengajuan persyaratan kredit itu dibantu manipulasinya oleh terdakwa Hasnah. Pinjaman tersebut bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban yang diatur dalam klausul perjanjian. Evi menggunakan uang pinjaman kredit itu untuk membangun rumah kos. (why)

Mataram (Suara NTB) – Manuver Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, yang melakukan pertemuan dengan Ketua MUI Kota Mataram, TGH. Abdul Manan, Minggu (24/11) memberikan pesan politik yang cukup kuat, bahwa kedua tokoh tersebut akan bergandengan di Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang.

Kedua figur tersebut kabarnya akan diusung oleh koalisi dua partai, yakni PDI-Perjuangan dan PKS. Koalisi kedua partai ini mengusung tema koalisi partai Nasionalis - Religius, begitu juga dengan Selly-Manan dinilai merepresentasikan keterwakilan dua tokoh nasionalis-relegius untuk ditawarkan kepada masyarakat Kota Mataram sebagai kandidat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota.

Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB terkait dengan pasangan Selly - Manan yang disingkat dengan paket Salaman itu, tidak menampik bahwa kedua figur tersebut bisa melanju dengan mulus sebagai pasangan bakal calon dengan dukungan dari PKS dan juga PDI-P. “Orang salaman masa ndak boleh, itu baguskan, boleh-boleh saja dan mungkin bisa berlanjut (jadi pasangan calon),” kata Hadi saat dikonfirmasi Suara

NTB di sela-sela rapat paripurna di DPRD Provinsi NTB, Senin (25/11) kemarin.

Namun demikian lanjut Hadi, bahwa silaturahmi kedua tokoh tersebut bisa menjadi sinyal mereka akan menjadi pasangan calon di Pilwalkot Mataram 2020. Hanya saja untuk dukungan partai secara resmi, pihak belum bisa menyimpulkannya. Pasalnya keputusan final arah dukungan tersebut berada di tangan DPP. Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P Provinsi NTB, Lalu Budi Suryata yang dikonfirmasi juga enggan untuk memberikan pernyataan tegas soal rencana koalisi dengan PKS untuk mengusung paket pasangan SellyManan. Senada dengan Abdul Hadi, terlepas dari pertemuan yang dilakukan oleh Selly dan Manan itu. Budi mengatakan, PDI-P juga tengah berproses untuk menggodok koalisi dan juga pasangan figur yang akan mereka usung di Pilwalkot Mataram.

Ditempat yang sama, Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet juga secara tersirat memberikan sinyal dukungan duet Selly-Manan tersebut dengan diusung oleh rencana koalisi PDI-P dengan PKS. “Koalisi PDI-P dengan PKS kenapa tidak, ini kan nyambung menjadi koalisi Nasionalis-religius, seperti yang kami harapkan,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Kadis Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani saat bertemu dengan Ketua MUI Kota Mataram, TGH. Abdul Manan, memberikan sinyal kedua tokoh akan maju sebagai pasangan di Pilwakot Mataram 2020.

Pilkada KSB, Nasir Dekati Demokrat

(Suara NTB/Penrem)

Penyerahan bantuan untuk korban kebakaran.

KNPI Soromandi Suryadin, S.Pdi., Bendahara Puskesmas (PKM) Soromandi Muhammad Kadaffi dan diterima keluarga korban dan masyarakat setempat. Terpisah, Dandim Bima menyampaikan turut perihatin dengan kondisi yang menimpa keluarga korban kebakaran mengingat kondisi sekarang memasuki musim hujan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada korban jumlahnya tidak seberapa hanya berupa Sembako. “Semoga bermanfaat bagi keluarga korban,” ujar Dandim. Kondisi setelah ke-

bakaran, korban saat ini menumpang di rumah keluarganya bersebelahan dengan rumah yang terbakar.

Terkait dengan seringnya kebakaran rumah yang diduga dari arus pendek, Dandim menyarankan agar melakukan pengecekan ulang kabel yang digunakan.

“Apabila pemakaiannya sudah lama atau menggunakan kabel dengan serabut tembaga yang tipis, agar segera diganti dengan harapan tidak ada lagi kebakaran,” imbuhnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Muhammad Nasir membantah dirinya bakal berpasangan dengan bakal calon Petahana, H. Musyafirin pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Karena menurutnya Musyafirin sudah bisa dikatakan hampir pasti final kembali berpasangan dengan wakil Bupati yang sekarang, Fud Sayfuddin.

“Ndak, saya belum, kalau petahana itukan sudah jelas dia berpasangan degan Fud Sayfuddin, sudah final itu termasuk dengan partai pendukungnya,” ujar Nasir saat dikonfirmasi Senin (25/11).

Sebelumnya memang sangat santer dibicarakan bahwa M. Nasir digadang-gadang bakal berpasangan dengan Musyafirin. Namun belakangan terjadi perubahan peta politik dengan berbagai kalkulasi politiknya, sehingga kedua figur tersebut urung

bergandengan. Lantas den- anggota DPRD Provinsi NTB gan siapa kemudian Nasir itu juga mengatakan tengah mendekati Gerindra. akan berpasangan?

“Barusan saya ketemu denDikonfirmasi terkait hal gan Ketua Demokrat KSB. itu, Nasir menjawab bahwa Kita bangun komunikasi dirinya tengah mencari figur politik, dan beliau yang tepat untuk menjadi juga sudah pasangan. Namun sampai mendaftar di saat ini dirinya masih PAN. Kalau mencari sosok figur yang kita ketemu tepat. “Kita belum, kita sama sedang cari pasangan Demokrat ini,” katanya. maka Disampaikan Nasir, selesailah saat ini dirinya tengah sudah, cukup membangun komunikursi kita kasi politik dengan untuk Partai Demokrat.

Bahkan ia sudah beberapa kali bertemu dengan Ketua DPC Demokrat KSB, untuk membicarakan soal rencana koalisi. Selain Demokrat, Muhammad Nasir (Suara NTB/ndi)

maju. Tapi tetap kita galang partai yang lain juga, masih ada Gerindra dan PBB,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Ketua DPD PAN KSB itu, sebagai bentuk keseriusannya melakukan persiapan untuk tampil di KSB, tidak saja dengan menggalang dukungan parpol dan membangun komunikasi politik dengan figur-figur. Namun dirinya juga melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitasnya dan juga sekaligus elektabilitas lawan.

“Jadi begini, survei kita sedang berjalan, karena kita maju itu harus dengan langkah-langkah profesional, kita berhitung secara matang. Kita ndak mau ujukujuk mengatakan mau maju tanpa ada hasil survei. Karena didalamnya itu nanti ada petunjuk bagaimana membangun strategi sehingga langkah-langkah kita lebih terukur,” jelasnya.(ndi)

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Selasa, 26 November 2019

Halaman 9

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Pemkot Mataram Beri Bantuan Paket Konversi BBM ke Gas kepada Nelayan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memberikan bantuan 460 paket peralatan konversi dari bahan bakar minyak ke gas kepada nelayan. Bantuan dari pemerintah pusat dinilai lebih murah dan efisien.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Sujihartini menyampaikan bantuan paket konversi yang diberikan pemerintah pusat kepada nelayan di Ampenan setiap tahunnya meningkat.

Tahun 2018 lalu peralatan berupa mesin ketingting dan gas elpiji 3 Kg diberikan 200 unit. Karena, ada komitmen dari kepala daerah sehingga pemerintah pusat menambah bantuan menjadi 460 unit.

“Ini tergantung komitmen kepala daerah,”kata Sujihartini ditemui, Senin (25/11).

Paket konversi BBM ke gas kemanfaatannya sangat bagus. Pengalaman tahun sebelumnya, nelayan merasakan manfaatkan. Dengan menggunakan bahan bakar gas dapat digunakan selama dua hari dengan jarak tempuh sekitar 5 mil. Berbeda halnya dengan bahan bakar minyak nelayan menghasilkan paling sedikit 10 liter perhari.

Selain murah, juga memi-

liki tingkat efisiensi yang bagus. Nelayan merasa lebih nyaman dan mudah dibawa ke mana – mana.

“Tabung gas harganya di pengecer Rp 18.000/tabung. Itu bisa dipakai selama dua hari.

Kalau solar atau bensin mahal,”ucapnya.

Untuk daya dorong mesin menggunakan gas tidak jauh beda dengan mesin menggunakan solar atau bensin. Dia menyebutkan, peralatan diterima oleh nelayan Rp10 juta per unit.

Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh menekankan, bantuan konversi BBM ke gas sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dari tahun ke tahun bantuan disalurkan meningkat mulai dari 200 unit di 2018 dan sekarang 460 unit. Meskipun jumlah nelayan di Mataram 1.600 orang secara bertahap akan diberikan bantuan.

“Kita akan usulkan tambahannya,”tandasnya.

Penggunaan mesin dari bahan bakar gas lebih banyak kemanfaatannya dibandingkan menggunakan BBM. Harganya yang murah, efisien serta dijamin keamanannya.

Mesin menggunakan gas mampu bertahan selama tiga

hari. Sedangkan mesin menggunakan solar atau bensin hanya bertahan sehari. Artinya, biaya yang dikeluarkan nelayan lebih kecil dibandingkan harus menggunakan BBM. “Ini lebih aman. Harga gas pun murah dibandingkan dengan BBM,” ujarnya.

Walikota mengingatkan, bantuan peralatan itu dimanfaatkan sebaik – baiknya.

Jangan ada satupun nelayan menjual bantuan yang diberikan pemerintah.

Nelayan Lingkungan Melayu Bangsal, Rusli merasakan manfaat menggunakan bahan bakar gas. Selain murah, juga risikonya kecil dibandingkan menggunakan BBM. Satu tabung gas mampu bertahan selama dua atau tiga hari. Jarak tempuhnya bisa mencapai lima mil.

“Awet dan praktis,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan. Nelayan Lingkungan Penghulu Agung ini tertarik menggunakan gas karena mendengar cerita dari rekan sesama nelayannya. Selain irit, juga lebih efektif dibandingkan menggunakan bensin atau solar.

“Belum saya coba. Tapi ini lebih murah,” ujarnya. (cem/*)

Peringatan Hari Guru

Pendidikan Kota Mataram Harus Semakin Berkualitas H. Ahyar Abduh

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menggelar peringatan Hari Guru ke 25 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke 74, Minggu (24/11). Momentum ini harus dijadikan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram.

Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI dihadiri oleh Walikota Mataram,H.Ahyar Abduh, Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mat-

aram H. Lalu Fatwir Uzali, Ketua PGRI Kota Mataram Saptadi Akbar beserta anggota PGRI lainnya.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan, eksekutif dan legislatif telah menunjukkan komitmen dalam memajukan pendidikan di Kota Mataram. Dia juga mengapresiasi kegiatankegiatan besar yang dilaksanakan oleh PGRI dalam memperingati HUT PGRI pesertanya tidak kurang dari 3000

orang orang.

Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI harus dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. Orang nomor satu di Kota Mataram melihat, kualitas pendidikan di Kota Mataram dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan kualitas pendidikan diharapkan melahirkan generasi muda yang unggul serta mampu mengisi pembangunan di Kota Ma-

taram.

“Mewujudkan pendidikan berkualitas tidak peran penting guru dalam mendidik dan membina siswanya,” ungkapnya.

Momentum ini diharapkan memperkuat solidaritas, semangat persatuan dan persaudaraan para guru di Kota Mataram. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan gemilang.

Ketua PGRI Kota Mataram

Saptadi Akbar menyampaikan rangkaian HUT PGRI dan Hari Guru dilaksanakan jalan sehat yang melibatkan anggota PGRI, guru serta siswa mulai tingkat TK,SD ,SMP dan SMA se – Kota Mataram. Saptadi berharap melalui kegiatan ini para guru bisa menghilangkan perbedaan, menghindari perpecahan, dan melepas kotak-kotak antar guru sehingga terjadi silaturahmi yang solid. (cem/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

Sosialisasi Mitra Strategis UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar kegiatan sosialisasi mitra strategis menuju kampus cendekia, terbuka dan unggul akhir pekan kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur stakeholder dan mitra strategis lainnya.

Rektor Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag., pada kesempatan itu mengingatkan kepada stakeholder yang telah banyak menjalin kerjasama dengan UIN. Hanya saja dia menyampaikan bahwa banyak di antara stakeholder itu ketika melayangkan surat masih mengalamatkan kepada STAIN Mataram. Padahal sebutnya telah lama berubah jadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan kini sudah menjadi UIN. “ini momen yang tepat untuk menyampaikan bahwa selama ini masih ada masyarakat, lembaga dan unsur stakeholder lainnya bila bersurat ke kampus masih mengalamatkan STAIN Mataram, padahal UIN Mataram telah lama bermetamorfosa dari STAIN Mataram,” jelasnya.

Dikatakannya, UIN Mataram kini fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari fasilitas perkuliahan, laboratorium terpadu, pusat pelatihan, dan gedung serbaguna. Semua fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat luas, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Senada dengan Rektor, Kabag Humas, kerjasama dan kelembagaan H. Marzuki, S.Sos dalam laporannya menegaskan bahwa penting bagi UIN Mataram untuk menyampaikan progress tahapan perkembangan yang mengalami lejitan lompatan yang sangat prestisius. Bahkan penerimaan mahasiswa tahun 2019 banjir peminat.

Hal ini tak lepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, menjadi vital dan strategis bagi masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mengetahui progress, kebijakan pengembangan UIN Mataram hari ini dan target di masa depan.

Lebih jauh Mutawali menyebut UIN Mataram sedang berproses menuju kampus lebih baik. Dalam perkembangannya sebagai salah satu identitas keilmuan, UIN Mataram mengembangkan keilmuan integratif, yaitu mengintegrasikan, mengin terkoneksikan dan menginternalisasikan berbagai disiplin keilmuan.

“Endingnya nanti kita akan memiliki fakultas kedokteran yaitu keilmuannya mengintegrasikan keilmuan keagamaan dan medis. Sehingga ke depan dokter kita tidak hanya mumpuni pada keilmuan medis, tetapi memberikan optimisme sehat secara spiritualitas,” tegas Mutawali. (dys)

H. Mutawali (Suara NTB/dok)

Guru Masih Dihadapkan pada Kesejahteraan Selong (Suara NTB) Keberadaan guru sangat besar. Tanpa guru, alangkah bodohnya bangsa ini.

Akan tetapi, peran guru yang begitu besar belum diiringi dengan hak yang harus didapatkan. Terutama masalah kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah diminta lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru terutama para guru honorer.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, ketika dikonfirmasi serangkaian Hari Guru ke 74 tahun 2019 kepada Suara NTB, Senin (25/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki background seorang guru ini mengungkapkan persoalan yang dihadapi oleh Pemkab Lotim, karena terlalu banyak mengangkat guru beberapa waktu lalu. Sehingga porsi anggaran yang diberikan nominalnya sedikit. Di mana untuk honorer pemegang SK perintah kerja, Rp550 ribu, kon-

trak kerja Rp650 ribu dan perjanjian kerja Rp750 ribu.

“Apabila yang direkrut sesuai kebutuhan. Maka honor yang diberikan dapat lebih tinggi,” terangnya.

Murnan berharap, ke depan upah bagi tenaga honor daerah dapat diberikan sesuai upah minimum kabupaten (UMK), sehingga para guru dapat lebih fokus mengajar. Hanya saja ketersediaan anggaran menjadi masalah dalam merealisasikannya. “Kita pernah mendorong pemerintah menyelesaikan yang lama-lama baik diangkat menjadi PPPK ataupun

sejenisnya. Barulah dilakukan pengangkatan kembali. Tapi ini sekaligus diangkat dan jumlahnya cukup banyak,” terangnya.

Hal senada disamapikan, Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Achsyid, mengaku prihatin atas honor guru yang jauh di bawah UMP ataupun UMK. Inilah yang didorong supaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, karena pendidikan merupakan pilar kemajuan bangsa.

Ditegaskannya, hal yang harus dipenuhi berupa sistem pemberian honor guru harus

ada rumusan standarisasi seperti penentuan upah minimum agar kebutuhan dasar, terutama guru honor dapat dipenuhi. “Apalagi saat ini kita masih dihadapkan dengan nasib PPPK yang belum jelas. Sehingga kita perlu duduk bersama semua stakeholder,”ungkapnya.

Dari proses verifikasi itu, rincian klasterisasi masa kerja di antaranya, pertama untuk OPD se-Kabupaten Lotim di luar UPTD Dikbud, sekolah dan puskesmas, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 409 orang, masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sebanyak 761 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 966 orang sehingga totalnya 2.136 orang.

Untuk di Puskesmas seKabupaten Lotim, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak

38 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 484 orang, dan masa kerja di bawah 5 tahun sebanyak 760 orang dengan jumlah sebanyak 1.282 orang. Selanjutnya untuk UPTD Dikbud dan sekolah se-Kabupaten Lotim, untuk masa kerja 10 tahun keatas sebanyak 907 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 342 orang dengan total 1.708 orang.

Sedangkan untuk sekolah swasta atau yayasan, masa kerja 10 tahun keatas sebanyak 190 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 253 orang dengan jumlah 600 orang. Maka dari itu, total tenaga honorer dari semua OPD tersebut sebanyak 5.726 orang tenaga honorer. (yon)

Karya Inovasi Mahasiswa Ditampilkan di Ajang KKN Expo diri oleh pimpinan di lingkungan Undikma, seperti dekan, kaprodi, kepala biro dan lembaga serta seluruh mahasiswa KKN dan mahasiswa lainnya yang datang berkunjung melihat produk teman-teman mereka.

Ketua Panitia KKN Expo 2019, M. Arif Rizka, menyampaikan bahwa pelaksanaan Expo 2019 diikuti oleh 38 kelompok KKN, menampilkan produk yang dihasilkan saat mereka KKN berupa produk kewirausahaan dan media pembelajaran. Semua produk dinilai dan tiga terbaik diberikan penghargaan serta hadiah sebagai penyemangat mereka untuk terus berkarya pengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Selain produk mahasiswa KKN, Expo juga diikuti oleh beberapa program studi yang memiliki produk hasil inovasi dan dosen untuk diperlihatkan kepada ratusan pengunjung yang hadir memenuhi lobi Rektorat Undikma.

Sementara itu Ketua LPPM, Akhmad Sukri, memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menunjukkan semangat luar biasa sebagai wujud kesungguhan dalam mengikuti dan menyukseskan KKN Expo yang digelar setiap tahun.

“KKN Expo merupakan kegiatan yang disiapkan sebagai cara LPPM mengapresiasi semua karya inovasi dari mahasiswa sekali(Suara NTB/her) gus sebagai INSPEKTUR - Bupati Lobar H. media dari Fauzan Khalid menjadi Sivitas AkaInspektur Upacara pada HUT demika UnPGRI dan Hari Guru. dikma untuk mengetahui ingatan HUT PGRI di Kantor Bupati kegiatan-kegLobar mengatakan dunia pendidiiatan yang dikan sekarang ini memang sudah laksanakan sangat maju dan masih sedang oleh mahasisberkembang. Namun bagi mereka wa saat KKN”, masih butuh beberapa hal untuk ungkap Doktor mendukung kinerja guru.”Kami seAlumni Unibagai guru kalau bisa semua PR yang versitas kaitannya dengan sekolah-sekolah, Negeri Mabaik dari segi mental guru maupun lang ini. bangunan fisik kalau bisa lebih ditSelanjutingkatkan lagi, agar dunia pendidinya Wakil Rekan bisa lebih maju lagi,” ungkap ktor I, Ni Ketut Azdam, guru di SDN 1 Lembah SemAlit Suarti, paga Narmada ini. saat menyamDi sisi lain, Helen yang merupapaikan sambkan guru di SDN 1 Kediri Selatan utan memulai mengharapkan jika kesejahteraan dengan memguru harus tetap diperhatikan. Wanberikan inforita yang sudah mengajar sejak masi terbaru tahun 2000 ini juga berharap agar yang ada di pengangkatan guru honorer harus Undikma septetap ditambah lagi. “Kalau kita erti peringkat lihat guru-guru honor di sekolah itu, bidang penelibagaimana kita menuntut dia untian yang dirituk bekerja keras untuk kemajuan lis oleh Kependidikan jika kesejahteraannya menristek ditidak diperhatikan,” tuturnya. mana IKIP Dalam hal peran masyarakat dan Mataram siswa terhadap pendidikan, kedua (Undikma) guru ini kompak mengatakan jika naik cluster dari masyarakat harus tetap dan harus Binaan menlebih terlibat lagi dalam hal menjadi Utama, didik anak, terlebih lagi wali murid. sebuah lomTidak lupa mereka mengingatkan patan dan para siswa agar tetap mengedepanprestasi luar kan akhlak dalam segala hal. (her) biasa. (dys)

Mataram (Suara NTB) Berbagai hasil karya inovasi mahasiswa ditampilkan di ajang Expo KKN 2019. Kegiatan ini digelar LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) menggelar Expo KKN 2019 bertempat di Lobi Rektorat Undikma akhir pekan lalu.

Expo diisi dengan berbagai kegiatan seperti pameran produk (kewirausahaan dan media pembelajaran) mahasiswa KKN, pameran lukisan dan demo melukis mahasiswa Prodi Seni Rupa, pembagian bibit oleh mahasiswa Prodi Kehutanan, konsultasi bisnis oleh mahasiswa Prodi Manajemen, layanan cek kesehatan gratis oleh Prodi Kesehatan Masyarakat dan pemeriksaan hewan peliharaan oleh Prodi Kedokteran Hewan.

Expo dibuka oleh Wakil Rektor I, Ni Ketut Alit Suarti, diha-

Khidmat, Peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional Ke-74 di Lobar

(Suara NTB/her)

UPACARA - Ribuan guru di Lobar ikut upacara HUT PGRI dan Hari Guru di Lapangan Umum Kantor Bupati Lobar, Senin (25/11).

Giri Menang (Suara NTB) Upacara peringatan HUT PGRI Tahun 2019 dan Hari Guru Nasional ke-74, di Lapangan Umum Bencingah Lombok Barat (Lobar), Senin (25/ 11) berjalan khidmat. Upacara yang dihadiri ribuan guru dan kepala sekolah se-Lobar dipimpin langsung Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, bupati menyebut bagaimana pentingnya peranan guru di masyarakat. Di tengah Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi sangat cepat dan tidak dapat diduga. Kemajuan ini membawa dampak positif dan negatif secara beriringan dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran di sekolah.

Meskipun kemajuan teknologi pembelajaran sudah pada tahap yang cukup mencengangkan, namun kemajuan ini tidak dapat menggantikan fungsi dan peran guru dalam seluruh proses pendidikan anak.

Manusia memang sudah hidup dalam dunia yang berteknologi tinggi tetapi secara psikologis pada kelompok anak-anak dan remaja usia sekolah tetap ada hasrat untuk mencari figur yang dapat mereka kagumi, hormati, dan bahkan meniru perilaku dan prestasi kehidupannya.

Sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yakni “SDM Maju Indonesia Unggul” yang dimaknai sebagai pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa, sehingga menjadi prioritas utama dengan meletakkan pentingnya pendidikan dalam konstelasi pembangunan bangsa yang berarti menghargai keutamaan guru.

Diakuinya, peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting. Hal itu sesuai dengan tema HUT PGRI tahun ini, yakni Peran Strategis Guru Dalam

Halaman 10

Mewujudkan Indonesia Unggul”.

“Tema ini secara substansial padu padan dengan tema Hari Guru Nasional dari Kemendikbud yaitu Guru Penggerak Indonesia Maju. Gurulah sebagai episentrum perubahan tersebut. Untuk itu, sudah seharusnya perhatian terhadap guru menjadi sangat penting mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, profesionalisme, kesejahteraan, pelatihan, hingga perlindungannya,” jelasnya.

PB PGRI juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Presiden RI, seluruh jajaran Kemendikbud, KemenPan-RB, dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang responsif terhadap permasalahan guru yang selalu diperjuangkan PGRI. Apresiasi tersebut antara lain dengan terbitnya PP PPPK yang disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi pada Puncak Perayaan HUT ke-73 PGRI dan HGN 1 Desember tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti Permenpan No. 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memungkinkan Honorer berusia 35 tahun mengikuti tes CPNS dengan perjanjian kerja.

Kemudian, Surat Dirjen GTK No. 9634 yang memberi kesempatan honorer di sekolah negeri mengikuti PPG, Surat Edaran Mendikbud Nomor 10 tahun 2019 mengenai PNS DPK yang dapat terus mengajar di sekolah yang dikelola masyarakat.

Sebelumnya pemerintah juga melalui Permendikbud No. 10 tahun 2018 mengenai juknis penyaluran TPG yang memberikan ruang bagi guru yang menunaikan haji, cuti sakit hingga 14 hari dan hal Iainnya dengan tetap dihargai TPG nya.

Sementara itu, dua guru Sekolah Dasar, Azdam dan Helen yang ditemui seusai mengikuti upacara per-

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram saat melaksanakan kunjungan atau kegiatan di luar ruangan atau outbound di Batu Kumbung, Narmada, pada Sabtu (23/11).

KB-TK Putra 1 Mataram Kunjungi Desa Batu Kumbung Giri Menang (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram melaksanakan kunjungan atau kegiatan di luar ruangan atau outbound di Batu Kumbung, Narmada Lombok Barat, Sabtu (23/11). Sebanyak 85 anak yang didukung oleh seluruh wali peserta didik mengikuti kegiatan tersebut.

Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti menyampaikan kegiatan itu sekaligus memperingati hari guru nasional ke-74. Hj. Yuniarti langsung membuka kegiatan dan melepas anakanak mulai dari area sekolah dengan menggunakan armada 2 bus wisata menuju lokasi kegiatan.

Kegiatan yang bertema Happiness and Wonderfull Time ini untuk mengeratkan lagi silaturahmi seluruh peser-

ta didik, serta memberikan kegiatan yang memacu adrenalin untuk membentuk pendidikan yang berkarakter dan berwawasan luas.

“Kegiatan ini selain untuk membentuk kemandirian juga membentuk rasa tenggang rasa dan tanggung jawab anak-anak untuk lebih mencintai lingkungan, melalui kegiatan games yang bergotong royong dan bekerjasama. Kegiatan ini juga dapat menanamkan adab dan moral sejak usia dini. Dengan kegiatan seperti itu, anak-anak lebih berani dan lebih peduli dan mencintai lingkungan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, anak-anak memulai kegiatan dengan mini trip dengan menanam kembali tanaman hijau di hutan, menangkap ikan di kolam dan permainan atau

games seru lainnya. Selain kegiatan games, anak-anak juga langsung praktik membuang sampah sesuai organik dan anorganik di lokasi outbound. Setelah kegiatan, anak-anak diimbau dan langsung memungut sampah kegiatan di lokasi.

Yuniarti berharap dengan kegiatan outbound ini anakanak lebih mencintai lingkungannya dengan bentuk nyata.

“Selain mengajarkan anakanak untuk peduli terhadap lingkungannya, saya juga berharap kegiatan ini sebagai memori anak-anak agar kelak saat dewasa, mereka dapat mengingat kembali akan pentingnya menjaga lingkungan dari berbagai sampah dan menjaga hutan sebagai sumber mata air kehidupan,” harapnya. (ron)

Selasa, 26 November 2019

SUARA NTB

Halaman 11

Tarung Derajat Pertahankan Tradisi Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tarung derajat berhasil mempertahankan tradisi meraih medali emas di ajang nasional. Kontingen tarung derajat NTB yang diperkuat 20 atlet berhasil meraih 1 emas dan 3 perak di Pra-PON yang berlangsung di GOR Padjadjaran Bandung, Jawa Barat (Jabar), 18-24 November 2019.

(Suara NTB/ist)

TRADISI EMAS - Pelatih Tarung Derajat NTB, Abdul Khair (satu dari kiri), bersama atlet peraih medali emas Julyana Dewi, kemudian Suryati (perak), Munawir (perak), Dedi Iswari (perak), Murdani (5 besar) Kurniawan (5 besar) dan pelatih Dedy Noorcholish (paling kanan). Mereka sukses mempertahankan tradisi emas NTB pada Pra-PON di GOR Padjadjaran Bandung, Jabar, 18-24 November 2019.

Desember, KSB Mulai Uji Coba E-Kinerja

Dompu (Suara NTB) H. Yuhasmin Ismail, S.AP, M.Si yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati Dompu pada Pilkada 2020 kini mulai mendorong anaknya Ika Risky Veryani alias Chika maju di Pilkada Dompu 2020 mendatang. Dengan mencalonkan Chika, H. Yuhasmin dipastikan tidak akan maju di Pilkada Dompu 2020 mendatang.

“Saya mundur, tidak jadi maju. Makanya sekarang lagi dorong Chika (anak) untuk maju (mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Dompu),” kata H. Yuhasmin Ismail, S.AP., M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Senin (25/11).

Pencalonan Ika Risky Veryani sebagai bakal calon wakil Bupati sudah diikuti dengan mendaftarkan diri di sejumlah partai politik (Parpol) diantaranya PAN dan partai lain. Chika tetap akan maju kendati pamannya, H. Ichtiar, SH (HI) dan bibinya, Hj. Eri Aryani (Umi Eri) juga mencalonkan diri dan akan berpasangan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Jalan terus. Kita akan jalan masing – masing,” kata H. Yuhasmin saat diminta tanggapannya soal H. Ichtiar yang sudah final berpasangan dengan Hj. Eri Aryani, istri H. Bambang M. Yasin.

Namun H. Yuhasmin mengaku, kelanjutan pencalonan Chika ini akan bergantung dukungan partai politik (Parpol).

Rencana maju di Pilkada ini menggunakan jalur dukungan partai politik, dan saat ini beberapa partai politik yang membuka pendaftaran sudah diajukan pendaftarannya. “Nanti bergantung dukungan partai juga (kepastian maju),” ungkapnya.

Selain melakukan pendekatan ke sejumlah partai politik (parpol), Chika juga tengah intens membangun komunikasi politik dengan H. Syaifurrahman Salman, SE, M.Si. Keduanya direncanakan akan berpasangan sebagai bakal calon

H. Yuhasmin Ismail

(Suara NTB/ula)

HYI Dorong Anaknya Maju di Pilkada Dompu

Bupati dan wakil Bupati. “Iya, kita sedang membangun komunikasi dengan H Syaifurrahman,” katanya. (ula)

Tagih LKPM, KSB Mulai Surati Perusahaan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, saat ini mulai melayangkan surat ke pemilik perusahaan yang memiliki nilai investasi Rp500 juta di wilayah setempat untuk melaporkan LKPM. Hal tersebut diatensikan lantaran sesuai aturan di tahun 2018 perusahan yang memiliki nilai investasi sebesar Rp500 juta harus membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya jika tidak maka akan diberikan sanksi.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) KSB, melalui kabid pengendalian penanaman modal Fatmawati SP, M. Si, Senin (25/11) tidak memungkiri masih ada beberapa perusahaan di wilayah setempat yang masih belum rutin menyerahkan laporan LKPM sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dari ratusan perusahaan

yang beroperasi, hanya beberapa perusahaan saja yang rutin.

Terkait hal ini, pihaknya tetap akan intens turun ke lapangan untuk memantau kondisi dari penanaman modal yang dilakukan. Selain masalah itu, saat ini pihaknya juga akan semakin gencar melakukan sosialisasi terhadap perusahaan yang memiliki investasi Rp500 juta untuk bisa melaporkan LKPM setiap tahunnya dan sudah mulai dilakukan dengan melayangkan surat himbauan. Hal ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana perusahaan yang memiliki investasi di angka Rp500 juta tidak wajib LKPM. “Kita tetap mengingatkan perusahaan ini untuk intens menyampaikan laporan LKPM

sebagai bahan evaluasi kita.

Hanya saja untuk sementara kita masih belum sampai terhadap penghentian operasi perusahaan hanya sebatas teguran untuk tetap melaporkan LKPMnya saja,” ujarnya.

Dikatakannya, LKPM ini sangat penting untuk mengetahui progres penanaman modal yang ada. Baik itu penanaman modal asing (PMA) yang ada maupun penanaman modal dari dalam negeri (PMDN). Bahkan LPKM menjadi salah satu indikator untuk mengetahui geliat investasi bisa dikategorikan meningkat atau tidak.

Khusus untuk perusahaan yang sudah berproduksi, pihak terkait memberikan waktu setiap semester harus menyerahkan

LKPM. Jika tidak, akan langsung diberikan surat teguran tertulis untuk segera. Sementara bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi harus melaporkan aktifitas yang ada per tiga bulan. Guna menyikapi molornya penyerahan LKPM, pihak terkait akan turun ke lapangan melakukan pemantauan. Bahkan tim ini akan menyasar semua kecamatan yang ada untuk melakukan pengecekan rutin terhadap perusahaan yang ada.

“LKPM ini kita anggap sangat penting sebagai bahan evaluasi penanaman modal di KSB apakah ada peningkatan atau penurunan. Makanya kita perusahan untuk intens melaporkan kondisi investasi yang mereka lakukan,” pungkasnya. (ils)

Lima Dosen UTS Lanjut S3 ke Taiwan Sumbawa Besar (Suara NTB) Lima dosen Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) saat

ini sedang melanjutkan Studi Doktoral (S3) di Chaoyang University of Technology (CYUT)

Taiwan. Melalui jalur beasiswa NTB, Sahri Yanti, Muhammad Hidayat, Ivon Arisanti, Emsal Yanuar dan Dinar Suksamayu Saputri, telah tiba di wilayah Naga Kecil Asia (Taiwan) pada bulan Oktober lalu.

Kampus CYUT, Taiwan juga memiliki kesamaan dengan UTS, yaitu sama-sama menempel di bukit dan di pinggir desa juga sebagai kampus teknologi. Dari Taiwan, Sahri Yanti bersama empat dosen lainnya menyampaikan harapannya, semoga kedepannya UTS bisa seperti ini.

Setelah sebelumnya, CYUT menyelenggarakan Welcome Dinner for Indonesian Student untuk menyambut para mahasiswa asal Indonesia. Kegiatan berlangsung sangat hangat dan didukung penuh oleh International Office CYUT serta para mahasiswa senior Indonesia.

Makan malam yang menunya dihidangkan halal, semakin meyakinkan bahwa Chaoyang University of Technology merupakan kampus yang tepat.

Sahri Yanti mewakili para Student S3 Taiwan menyampaikan, mereka sangat senang telah diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi dalam meraih beasiswa tersebut. Dan juga menyampaikan ucapan terimakasih untuk, Rektor UTS, DR. Andy Tirta, M.Sc, atas semangat dan supportnya, tim LPP-NTB, Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Gubernur NTB (Zulkieflimansyah) atas programnya yang luar biasa.

“Berawal dari niat menambah ilmu dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman menuju zona penuh tantangan, sepertinya asyik kalau dijalani rame-rame bareng dosen kece UTS. Semoga NTB dan UTS semakin gemilang,” tutur Sahri Yanti. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mulai menguji coba penerapan sistem E-Kinerja di lingkungannya terhitung bulan Desember mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, Drs. Tajuddin mengatakan, pelaksanaan uji coba sistem kepegawaian terpadu berbasis aplikasi web itu menindaklanjuti instruksi bupati. Di mana sebelumnya Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM telah menetapkan, penerapan E-Kinerja efektif per 1 Januari 2020. “Kita mulai dengan uji coba dulu sebulan,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (25/11).

Untuk persiapan uji coba itu, BKD KSB telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasukkan seluruh data kepegawaiannya dalam aplikasi E-Kinerja yang telah tersedia. Dikatakan Tajuddin, sementara ini masih ada beberapa OPD yang belum tuntas meng-input data-data personel pegawainya ke dalam sistem.

“Barusan kami rapat dan kami minta OPD yang belum selesai (datanya) segera menuntaskannya dalam waktu seminggu ke depan,” ujarnya.

Meski masih dalam rangka uji coba, Tajuddin menyatakan, penerapan E-Kin-

erja akan diupayakan berlaku di seluruh OPD. Termasuk juga di unit-unit pelayanan pemerintah seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. “Rencananya uji coba kita tidak saja di lingkungan KTC. Tapi semuanya. Makanya kami dorong semua input data pegawainya diselesaikan satu minggu ini,” tegasnya mengulangi.

Sebelumnya kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE mengatakan, penerapan E-Kinerja menjadi salah satu solusi efektif yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengefisiensi penggunaan anggaran daerah. “Secepatnya diterapkan lebih baik. Karena sistem E-Kinerja ini memang sangat bagus,” katanya.

Dijelaskannya, selama ini pembiayaan kepegawaian dilaksanakan pemerintah tidak berbasis hasil kerja.

Akibatnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak selalu berjalan paralel dengan hasil kerja yang dihasilkan kepegawaian.

“Selama ini kan penghasilan tambahan pegawai pakai TKD (tunjangan kinerja daerah) sehingga uang yang diterima

pegawai setiap bulan tetap.

Mau banyak kerja atau tidak.

Tapi kalau E-Kinerja, pegawai yang sedikit kerja maka sedikit pula pendapatan tambahannya. Dan begitu sebaliknya,” timpalnya.

Nurdin mengaku, penerapan E-Kinerja tidak secara otomatis akan menurunkan secara drastis pembiyaan kepegawaian di APBD. Akan tetapi dari sisi pencapaian hasil kerja, mantan kepala bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB ini yakin akan mengalami peningkatan drastis.

“Dengan E-Kinerja pegawai kan akan berlomba-lomba menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Karena kalau tidak selesai artinya tunjangan yang diterima juga akan sedikit,” pungkasnya. (bug)

Tajuddin

(Suara NTB/ist)

Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noorcholish yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (25/11) mengatakan, satu medali emas NTB diraih Julyana Dewi Amelia, sedangkan tiga perak dipersembahkan Munawir, Suryati dan Dedi Iswari.

“Tarung Derajat berhasil meraih satu emas dan tiga perak.

Hasil satu emas dan tiga perak hampir sama dengan medali yang diraih NTB di Pra-PON di Semarang 2017,” ucapnya.

Selain meraih satu emas dan tiga perak kontingen NTB juga berhasil meloloskan dua atlet mengikuti PON 2020 melalui babak play off. Mereka adalah Murdani dan Kurniawan. ”Kurniawan dan Murdani lolos PON/2020 dengan peringkat lima besar nasional,” terangnya.

Lanjutnya, dengan lolosnya dua atlet lewat babak play off, maka jumlah atlet NTB yang lolos PON di Papua sebanyak enam atlet, yakni empat atlet peraih satu medali emas dan tiga perak, ditambah dua atlet lewat babak play off.

Jumlah atlet NTB yang lolos mengikuti PON 2020 memang berkurang dibanding PON 2016, dimana pada Pra-PON sebelumnya NTB meloloskan 10 atlet, dengan raihan satu emas, dua perak dan tiga perunggu. Serta ditambah empat atlet yang lolos babak play off.

Berkurangnya jumlah atlet yang lolos PON tahun ini diakui Dedy dikenakan banyaknya peserta yang ikut dan peluang atlet meraih tiket PON diperketat. Bila di Pra-PON sebelumnya atlet yang lolos PON diambil hingga peringkat delapan besar.

Sementara di Pra-PON tahun ini diambil lima atlet yang lolos PON di masing-masing kelas yang dipertandingkan. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 26 November 2019

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4241 CK NOKA/NOSIN : MHIJFH115EK137949/JFH1E1137696 AN.SAHIR HLG D’SKTR SESELA GUNUNG SARI HLG STNK R2 YAMAHA DR.6011 NOKA/NOSIN : MH31570016K157933/1S7158026 AN.BKPM HLG D’SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR. 3072 NOKA/NOSIN : MHIHR00055K16313/HRE2262600 AN.PEMDA TK.I NTB HLG D’SKTR AMPENAN

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3550 CV NOKA/NOSIN : MHIJFZ129HKO33189/ JFZ1E-2044405 AN.LALU SUHERMAN HLG D’SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.4421 BN NOKA/NOSIN : MHIJF31159K034197/ JF31-0034189 AN.HAJI ZULFANDI HLG D’SKTR JL.SANDUBAYA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc q

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 26 November 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Selasa, 26 November 2019

Atasi Pengangguran dengan UMKM PENCIPTAAN 1.000 UMKM di NTB, nampaknya bisa menjadi angin segar untuk menjawab persoalan pengangguran di daerah ini. Karena meskipun tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB terus menurun dari tahun ke tahun, namun angka pengangguran tersembunyi masih cukup tinggi. Angka pengangguran tersembungi di NTB masih cukup tinggi mencapai 40,66 persen atau 965.983 orang. Pengangguran tersembunyi adalah masyarakat yang setengah menganggur dan bekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Apalagi dampak gempa tahun lalu terhadap sektor UMKM sebanyak 33 ribu UMKM terkena dampak pada tujuh kabupaten/kota yang diguncang gempa bumi.

Namun, upaya masyarakat bangkit melalui sektor UMKM, tidak jarang mendapat tantangan. Seperti masih sulitnya akses permodalan di perbankan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di salah satu bank pelat merah nasional, bila distatistikkan 10 pengajunan kredit UMKM, 5 diantaranya ditolak. Padahal UMKM yang ditolak bank ini dikategorikan bankable. Dalam pengajuan kredit di perbankan, kendatipun Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang oleh pemerintah nyata-nyata diberikan kelonggaran agar kredit dengan plafon Rp25 juta dapat diberikan tanpa adanya jaminan.

Justru aturan perbankan, agunan minimal kendaraan (sepeda motor) yang berumur maksimal 3 tahun. Lebih dari itu, agunan ditolak, kreditpun tak diberikan. UMKM sangat membutuhkan dukungan modal perbankan untuk bangkit setelah gempa. Persoalan keterbatasan modal selalu menjadi kendala utama pengembangan UMKM. UMKM sering mengalami kesulitan terkait masalah collateral atau jaminan. Akses modal ini akan dapat menumbukkan perekonomian pada sektor riil akan lebih cepat. Sehingga berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja. Meski berutang, namun geliat UMKM makin bagus.

Perbankan seharusnya tak perlu khawatir memberikan kredit kepada pelaku UMKM. Apalagi UMKM yang telah memiliki kemampuan untuk ekspor. UMKM telah kebal dengan keadaan. Berbeda dengan pengusaha-pengusaha besar. UMKM nyaris tak pernah rugi meskipun keadaan sulit. Ketangguhan UMKM dibuktikannya saat gempa tahun lalu. Meski dilanda musibah, UMKM tetap eksis. Terhadap dukungan berbagai pihak dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, pemerintah sangat mengapresiasi.

Peresmian CDW merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lembaga baru yang dapat mendorong terwujudnya visi NTB. Dimana lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan pendampingan sekaligus mengatasi beberapa masalah yang selama ini menjadi kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang cara memulai usaha ataupun kurangnya jaringan yang dapat diberdayakan untuk mewujudkan hal tersebut.

Gubernur sangat mengharapkan agar kaum muda di NTB mulai melirik dunia usaha, khususnya untuk usahausaha produktif. Mengingat pendampingan dan kemudahan sistem administrasi menjadi daya tarik yang ditawarkan pemerintah saat ini. Dengan begitu, angka pengangguran dan kemiskinan di NTB diharapkan dapat menurun.

Untuk mencapai tujuan tersebut CDW sendiri diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lintas sektor dan OPD terkait untuk menyesuaikan program pemerintah. Salah satu target utamanya, adalah menjadikan CDW sebagai katalisator yang bisa memfasilitasi ruang komunikasi bagi calon pelaku UMKM muda NTB dengan pihakpihak terkait seperti perbankan dan lain-lain. (*)

Halaman 14

Guru sebagai Garda Terdepan dalam Pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Sekolah Oleh : Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM, MKKK “Seorang Guru bukan hanya dia yang berprofesi sebagai guru, melainkan siapa saja yang ikhlas dan rela berbagi ilmu dengan orang lain” ELAMAT hari Guru Nasional, untuk seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Tugas guru begitu mulia yaitu membentuk, mengembangkan dan menghasilkan SDM yang terampil dan berkompeten, sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden Jokowi yaitu ingin mengahilkan SDM yang unggul, maka peran guru sangat diperlukan untuk menmbuhkan budaya prilaku K3 sejak dini.

Curriculum Taman Kanak-kanak Kementerian pendidikan pusat di sini dapat berperan untuk menetapkan peraturan umum tentang pendidikan kesehatan dan keselamatan di TK nantinya. Pihak berwenang setempat bertanggung jawab atas isi pendidikan tersebut. Sementara sekolah berkewajiban mendidik keselamatan jalan dan bahaya di rumah, setiap taman kanak-kanak dapat memutuskan bagaimana melakukan ini; sebagai contoh mereka dapat mengundang tenaga K3 ke sekolah untuk berbicara dengan anak-anak.

Sekolah Dasar Kementerian pendidikan pusat di sini dapat berperan untuk menetapkan peraturan umum tentang pendidikan kesehatan dan keselamatan di SD nantinya.

Kurikulum untuk Sekolah Dasat harus dilaksanakan oleh sekolah. Kurikulum untuk SD dapat dibingkai secara luas.

Ini mendefinisikan secara umum istilah tujuan pendidikan dan konten yang akan diajarkan dalam berbagai kurikulum mata pelajaran. Dalam kerangka yang luas ini para guru memiliki kebebasan untuk memilih pengajaran mereka metode, dan di bawah ketentuan dinas pendididkan setempat, misalnya sekolah

RADIO

(Fouder Komunitas Sehat Kerjaku, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat – K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) dapat memberikan pendidikan terkait Keselamatan di jalan raya adalah mata pelajaran wajib di sekolah dasar yang tunduk pada otonomi sekolah. Subjek ini membahas pencegahan kecelakaan dan pertolongan pertama, menggunakan bahan pengajaran yang dikeluarkan oleh organisasi PMI. Topik meliputi kecelakaan olahraga, gigitan nyamuk, kecelakaan di dapur dan kecelakaan di bengkel.

Pendidikan dapat disisipkan melalui cerita, komik, teka-teki dan permainan untuk setiap topik dalam subjek ini.

Sekolah Menengah Pertama Di sekolah Menengah Pertama, masalah kesehatan dan keselamatan dimasukkan dalam subjek sains dan nutrisi. Subjek terdiri dari empat tema seperti Gizi dan kesehatan, Ekonomi rumah tangga dan masyarakat, Pendidikan dan kesehatan konsumen, Gaya hidup dan kesehatan.

Masalah yang dibahas terkait dengan kesehatan dan keselamatan termasuk aturan dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kesadaran

aspek ergonomi kerja, hubungan antara nutrisi dan kesehatan, bertanggung jawab atas kesehatan, fisik dan mental seseorang sumber daya, dll. Pembelajaran ini bertujuan membiasakan siswa dengan dunia bekerja dan mencakup masalah yang terkait dengan K3 seperti kondisi kerja, pekerjaan dan kesehatan, perlindungan kesehatan, dll.

Sekolah Menengah Atas Tujuan lintas-kurikuler umum pendidikan menengah atas didefinisikan dalam lima bidang pendidikan.

Aspek kesehatan dan keselamatan dimasukkan dalam bidang ‘manusia dan masyarakat’, ‘Alam dan teknologi’ dan ‘kesehatan dan pendidikan jasmani’. Sebagian besar mata pelajaran berkaitan dengan pencegahan kecelakaan, keselamatan, dll., berada di bawah otonomi sekolah.

Model Kurikulum Pendidikan K3 di sekolah dapat digambarkan sebagai berikut:

Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM, MKK Tentunya penerapan K3 di sekolah meliputi semua aspek yang dikenakan dan dikerjakan oleh siswa dan guru.

Dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan saat belajar di sekolah. Guru dapat bekerja sama dengan tenaga K3 dalam hali ini terkait pemberian pemahaman K3 penting untuk diajarkan sejak dini seperti dijjelaskan apa saja risiko yang dapat terjadi saat pembelajaran di ruang kelas, bagaimana tindakan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan, selain itu pentingnya pemahaman mengenai keselamatan kebakaran, simulasi tentang cara penggunaan APAR, simulasi evakuasi jika terjadi bencana alam di sekolah. Setiap guru sangatlah penting memahami, mengerti, dan dapat menerapkan K3 di sekolah dengan harapan kegiatan pembelajaran yang aman, tertib dan lancar, sehingga siswa juga akan merasa aman, nyaman serta dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan maksimal.

POJOK Penderita HIV/AIDS di NTB capai 1.865 kasus Penularan lebih luas harus dicegah

***

Perbaikan MCC dianggarkan Rp1,2 miliar Setelah diperbaiki harus difungsikan maksimal

***

SUARA NTB

Selasa, 26 November 2019

Hj. Selly Apresiasi Semangat Para Guru Dari Hal. 1 pada para guru untuk terus bekerja keras untuk membekali anak-anak di Kota Mataram meraih masa depan.

Sebab kata dia, guru memiliki peran untuk memberikan pendidikan berkualitas terhadap peserta didik. Apalagi saat ini, tugas dan tantangan guru di Kota Mataram semakin berat. Karena anakanak di Kota Mataram tidak hanya bersaing dengan anakanak di daerah lain di NTB. Namun sudah di semua wilayah di Indonesia.

Hal itu menyusul, pada tahun 2020 merupakan pemberlakuan WTO (World Trade Organization) di semua negara di dunia yang harus sudah berjalan. ‘’Anak-anak kita sudah tidak bersaing, misalnya, dengan anak Bali atau Surabaya.

Tapi, anak-anak Mataram akan bersaing dengan anakanak di seluruh dunia. Makanya, tantangan guru dan kami dari pemerintah itu sangat berat. Karena tahun 2020 kita semua tahu bahwa WTO sudah berjalan. Jadi, saingan kita tidak lagi sesama anak Indonesia tapi anak-anak di seluruh dunia,’’ ujar Hj. Selly menjawab wartawan, Senin (25/11).

Ia pun meminta guru untuk melanjutkan kerja keras yang sudah dilakukan. Harapannya, anak-anak di Kota Mataram mampu mengibarkan bendera Indonesia di tengah-tengah bendera negara lainnya di dunia. ‘’Saya yakin dari sekolah berbasis Ponpes di sini, para gurunya yang bekerja ikhlas akan bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anakanak yang hebat dan sukses.

Lanjutkan kerja keras yang

sudah bapak dan ibu lakukan saat ini,’’ Hj. Selly memberi semangat. ‘’Mari kita kerja keras semua. Dengan begitu, kita bisa berprestasi bukan hanya tingkat Kota Mataram dan Indonesia. Melainkan bisa berprestasi di tingkat dunia. Modal kerja keras itu membuat anakanak bisa dihormati di seluruh Indonesia maupun dunia,’’ sambungnya menyemangati para siswa.

Dalam kesempatan itu, Hj. Selly mengingatkan, agar para guru tetap terus menjaga kualitas dan mutu pendidikan di sekolah. Anak-anak di Kota Mataram, harus mampu bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia. ‘’Karena itu kita harus persiapkan dengan baik dan benar, supaya anak-anak tidak jadi penonton di kota atau di negara ini,’’ tegasnya.

Terkait nasib para guru yang kerap diabaikan di banyak daerah, Hj.Selly mengatakan bahwa ia akan mencoba menyuarakan hal itu pada pemerintah daerah setempat agar selalu memperhatikan keberlanjutan dunia pendikan. Khususnya lembaga pendidikan swasta di bawah naungan yayasan Ponpes agar diberi perhatian yang khusus. ‘’Saya rasa (kesejahteraan guru) di Mataram memang masih jadi soal utama. Pelan-pelan ini akan coba benahi dan membantu menyuarakannya. Sehingga dengan seringnya disuarakan oleh berbagai pihak, maka pemangku kebijakan akan bisa melirik lembaga pendidikan Ponpes kedepannya,’’ tandasnya. (*)

Penderita HIV/AIDS di NTB Capai 1.865 Kasus Dari Hal. 1 ‘’Di Bima itu sudah lebih dari 100 kasus. Padahal dulu tahun 2018 cuma 50 kasus. Di Kota Bima sudah ada 60 kasus lagi.

Peningkatannya tertinggi di sana. Harus diantisipasi,’’ kata Sekretaris KPA Provinsi NTB, Soeharmanto, SH dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/11) kemarin.

Ia menyebutkan secara kumulatif kasus HIV-AIDS di NTB sampai 2019 sebanyak 1.865 kasus. Angka ini meningkat dibandingkan 2018 sebanyak 1.640 kasus. Pada 2019 saja, penemuan kasus HIV/AIDS di NTB sebanyak 225 kasus.

Soeharmanto mengatakan, penemuan kasus HIV/AIDS di NTB baru sekitar 63 persen.

Diperkirakan kasus HIV/AIDS di daerah ini mencapai 3.090 kasus. ‘’Sisanya terus kita cari,’’ujarnya.

Ditanya sebaran kasus HIV/ AIDS terbanyak di NTB, Soeharmanto menyebutkan Kota Mataram masih tertinggi. Disusul Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Tingginya penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Mataram, kata Soeharmanto akibat banyak penderita dari luar Kota Mataram yang melakukan pengecekan di fasilitas kesehatan yang ada.

“Misalnya dari Lombok Tengah mau periksa di sana, mereka khawatir jangan-jangan dilihat orang yang dikenalnya. Sehingga mereka melakukan pemeriksaan di Kota Mataram,”

terangnya.

Yang cukup mengejutkan, katanya peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bima dan Kota Bima cukup drastis. Tingginya mobilitas masyarakat ke luar daerah.

Kemudian berhubungan seks dengan orang lain diduga menjadi pemicu meningkatnya kasus HIV/AIDS di Bima.

Untuk itu, perlu diperbanyak sosialisasi kepada remaja berusia 15-24 tahun. Yakni, remaja sejak kelas III SMP sampai mahasiswa perlu dilakukan sosialisasi yang masif. Soeharmanto juga mengatakan, khusus di Kota Mataram banyak ditemukan hubungan seks sesama jenis laki-laki sama laki-laki.

Hubungan seksual sesama jenis ini menjadi penyumbang kedua kasus HIV/AIDS di NTB. Pada tahun sebelumnya, kata Soeharmanto, penumbang pertama adalah heteroseksual dan kedua adalah penggunaan jarum suntik.

Sekarang, penggunaan jarum suntik hampir sudah tidak ada. ‘’Tapi hubungan sejenis banyak. Sebenarnya harus kita rangkul mereka, melalui sosialisasi. Makanya harus diberikan sosialisasi kepada remaja. Kalau tidak maka menjadi ancaman bagi generasi emas NTB. Makanya kita harus masuk ke sekolahsekolah,’’ katanya. (nas)

Pendaftaran CPNS NTB Diperpanjang hingga Kamis Dari Hal. 1 Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S. STP menyebutkan jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB sudah mencapai 6.831 orang.

Puluhan formasi dokter spesialis masih belum ada pelamarnya. Kemudian juga formasi guru prakarya dan kewirausahaan. Selain itu, ada juga guru nautika pada beberapa formasi belum ada pelamarnya.

Formasi yang paling banyak pelamarnya adalah pengawas

benih tanaman sudah tercatat 279 pelamar. Kemudian formasi perawat di Rumah Sakit Manambai Abdul Kadir tercatat 291 pelamar, perawat di RSJ Mutiara Sukma 174 pelamar, perawat di RSUD NTB 132 pelamar.

Kemudian analis ketahanan pangan 106 pelamar, penyuluh kehutanan 181 pelamar, Polisi Kehutanan 182 pelamar, Instruktur di Disnakertrans 203 pelamar dan penggerak swadaya masyarakat DPMPD Dukcapil 126 pelamar. (nas)

Perbaikan Jalan Wisata Dari Hal. 1 Ia mengatakan Balai Jalan Nasional sedang mengupayakan perbaikannya. Dinas PUPR terus memantau penanganan yang dilakukan Balai Jalan Nasional. Karena jalan tersebut merupakan akses jalan nasional yang menjadi kewenangan mereka.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mereka mulai action. Kami juga akan segera bersurat ke sana supaya segera ditangani,” imbuhnya.

Bagaimanapun juga, kata Sahdan, akses jalan tersebut keberadaannya sangat penting.

Karena berada di daerah wisata Senggigi, yang merupakan akses menuju kawasan tiga gili di Lombok Utara seperti Gili Air, Meno dan Trawangan.

“Dampaknya luar biasa kalau sampai putus. Karena ini jalan

akses wisata,” tandasnya.

Longsor terjadi di akses jalan utama kawasan wisata Senggigi menuju Lombok Utara beberapa hari lalu, persisnya pada bagian tebing dekat Hotel Sheraton. Longsor diakibatkan hujan deras tersebut hampir mengenai badan jalan. Jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan akses jalan wisata tersebut putus.

Akses jalan ini pernah longsor akhir tahun lalu. Pihak desa setempat bersama dengan pihak hotel sudah memperbaiki longsor tersebut, namun rusak lagi. Longsor ini diakibatkan aliran air hujan dari bukit mengalir lewat jalan menuju ke laut.

Akibat tak bisa menahan derasnya aliran air sehingga terjadinya longsor. (nas)

Halaman 15

Alfamart Gelar Pelatihan, Ajak IKM Pasarkan Produknya Taliwang (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (selaku pengelola Alfamart) melakukan pelatihan bagi Industri Kecil Menengah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan, Senin (25/11), di Aula Kantor setempat itu, bertujuan mengajak IKM untuk memasarkan produknya di toko Alfamart dengan harapan bisa terus menumbuhkan keberadaan usaha tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbawa Barat mengatakan, kerja sama yang dilakukan dengan Alfamart ini sangat baik karena pihak minimarket itu dapat memfasilitasi produk IKM untuk bisa dipasarkan dengan

menyediakan tempat khusus.

“Tentunya semuanya ada proses dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada,” ucapnya.

Dia berharap produk IKM di wilayah tersebut lebih banyak diserap nantinya dan para pelaku usahanya diberikan kemudahan untuk memasukkan produknya.

Sementara itu Branch Buyer Food Merchandising Jaloem Pratama pada pelatihan tersebut menyampaikan mengenai seperti apa prosedur supaya produk IKM bisa masuk dan dipasarkan di toko-toko Alfamart. Mulai dari kemasan sampai legalitasnya tapi tentunya tidak serumit suplier besar.

“Kami ingin berbagai produk makanan khas Kabupaten Lombok Barat semakin

April 2020, Pemprov Lelang Proyek Perbaikan Jalan dan Jembatan Senilai Rp750 Miliar Mataram (Suara NTB) Mulai tahun depan, Pemprov NTB akan mulai melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang putus di Sumbawa dan Bima. Dinas PUPR NTB akan mulai melakukan pelelangan proyek perbaikan jalan dan jembatan senilai Rp750 miliar pada April 2020.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan jalan dan jembatan ang rusak akibat bencana mulai dari Bima sampai Sumbawa akan ditangani 2020 mendatang. Pemprov NTB melalui program percepatan penanganan jalan tahun jamak, 2020-2022 menggelontorkan anggaran sebesar Rp750 miliar.

Setiap tahun akan dialokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar. ‘’Itu (perbaikan jalan dan jembatan) sudah masuk program kita di 2020. Nanti bulan Maret - April kita akan lelang,’’ kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/11) siang, terkait penghadangan anggota DPRD Kabupaten Bima oleh warga akibat tak kunjung diperbaikinya Jembatan Boro, Kecamatan Tambora.

Sahdan mengatakan, banyak jalan dan jembatan yang akan ditangani selama tiga tahun anggaran. Baik itu jembatan yang putus maupun pembangunan jembatan baru. ‘’Banyak ditangani 2020. Yang rusak maupun yang belum ada jembatannya kita bangun,’’ ungkapnya.

Untuk penanganan jalan provinsi yang rusak di Pulau Sumbawa ditangani lewat program percepatan penanganan jalan tahun jamak. Pemprov sudah memiliki Perda No. 12 Tahun 2019 tentang percepatan penanganan jalan tahun jamak.

Penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 2022. Sesuai target RPJMD

NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023. Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 persen.

Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, setiap tahun Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan jalan provinsi akan tertangani agar menjadi mantap.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 Km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap.

Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018.

Dengan luas wilayah 20.153,15 Km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 Km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 Km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 Km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Artinya, masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 Km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas)

dikenal oleh masyarakat dengan cara dipasarkan di toko Alfamart. Semoga kerja sama ini dapat berlanjut secara berkesinambungan,” katanya.

Jaloem menuturkan, pada kesempatan ini pihaknya mengajak para IKM di kabupaten ini untuk memasarkan produknya ke toko kami namun harus mengikuti prosedur yang ada. “Terkait kendala-kendala teknis yang mungkin bisa didiskusikan dengan kami serta dinas terkait,” ucapnya.

Usai kegiatan, ada 14 produk IKM yang akan diusulkan ke kantor pusat untuk dipasarkan. Akan tetapi semuanya tidak instan butuh proses dalam pengajuannya.

Hal senada disampaikan Deputy Branch Manager Alfamart Lombok Dikdik Dirgan-

Dibutuhkan Pelibatan Seluruh Komponen untuk Peningkatan Mutu Sekolah Mataram (Suara NTB) Peningkatan mutu di dalam satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tampa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan atau whole school approach untuk bersama-sama membangun budaya mutu. ‘’Agar Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME),’’ ujar Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB I Made Murta Astawa, M.Pd., saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis SPMI di Kabupaten Bima, pada tang-

‘’Kenaikan tarif di bahas dulu oleh kantor pusat, nanti baru ada keputusan di direksi. Karena kami mengarahnya ke sana,’’ujar Deny ketika dihubungi Suara NTB, Senin (25/11).

Menurutnya, jika proses pengambilan keputusan tersebut telah selesai maka pihaknya akan mengikuti aturan besaran tarif ditetapkan. ‘’Tapi mungkin kenaikannya ada penyesuaian dulu,’’ sambungnya.

Deny sendiri mengaku belum mengetahui persentase pasti kenaikan tarif yang akan terjadi karena masih dalam proses pembahasan. “Belum ada, nanti kita tunggu informasi dari pusat. Keputusannya seperti apa,” ujarnya.

Terkait mekanisme penghitungan skema kenaikan tarif, Deny menerangkan bahwa untuk tarif angkutan penyeberangan, Kementerian Perhubungan akan melibatkan beberapa stakeholder dan perwakilan sejumlah pihak. Antara lain pengusaha yang menjadi anggota Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan

Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).

Kenaikan tarif sendiri diterangkan Deny pasti akan bervariasi untuk setiap wilayah.

Pemerintah dalam ketentuannya disebut memang berhak menaikkan tarif setiap setahun sekali melalui hasil evaluasi. Sebagai payung hukum untuk kebijakan tersebut, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perhubungan.

“Ini memang ketentuan dari kementerian. Kalau keputusannya sudah begitu, kita di sini tinggal mengikuti saja bagaimana hasilnya,” ujar Deny.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, tarif angkutan penyeberangan di tiga lalulintas angkutan penyeberangan besar seperti LembarPadangbai, Merak-Bakauheni, dan Ketapang Gilimanuk, naik di atas rata-rata. Untuk tarif angkutan LembarPadangbai naik sekitar 13,15 persen.

Sedangkan untuk Merak-

gal 12 sampai 15 November lalu.

Menurutnya, dalam SPMI pendekatan yang dipergunakan adalah Whole School Approach, sehingga terbangunnya budaya mutu. Apalagi peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tanggung jawab bersama, untuk itu harus dikawal bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, sehingga semua merasa terlibat di dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kerja bersama akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mewujudkan NTB Gemilang,” katanya.

Menurut Made, hasil yang diharapkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis SPMI ini adalah sekolah dapat menerapkan penjaminan mutu secara mandiri, sekolah dapat meningkatkan mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan sekolah memiliki budaya mutu atau quality culture.

Kegiatan Bimtek SPMI di Kabupaten Bima dilaksanakan tiga lokasi yaitu di SDN Panda, SDN 5 Sila, dan SMPN 1 Bolo. Bimtek ini dikawal oleh enam Fasilitator Daerah (Fasda), masing-masing kelas difasilitasi oleh dua orang fasda. Jumlah peserta Bimtek di Kabupaten Bima 90 orang yang berasal dari 30 sekolah jenjang SD dan 15 sekolah jenjang SMP, setiap sekolah mengirimkan peserta sebanyak dua orang baik kepala sekolah maupun guru atau tenaga kependidikan lainnya.

Pelaksanaan SPMI di sekolah harus dikawal oleh seluruh komponen yang ada baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya.

Pelibatan secara langsung warga sekolah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan mempercepat sekolah mencapai budaya mutu dan pada akhirnya sekolah cepat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)/melampaui SNP. (ron)

Hari Guru Sebaiknya Jadi Momentum Refleksi Mataram (Suara NTB) Peringatan hari guru nasional pada Senin (25/11) berlangsung semarak. Hampir semua sekolah melaksanakan kegiatan untuk memperingati hari guru.

Namun demikian, hari guru perlu menjadi refleksi bagi semua guru dan pemerintah.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, M.M., mengatakan, momentum hari guru nasional sebagai refleksi diri bagi semua guru, dan peringatan itu bukan hanya sekadar acara seremoni.

“Sebagai repleksi diri bagi semua guru apa yang kita berbuat untuk anak didik kita satu

Tarif Penyeberangan Lembar-Padangbai akan Naik Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama jajaran Alfamart pelaku IKM usai pelatihan kemarin. tara. “Kami hadir untuk men- produk IKM dari wilayah bisa jemput bola dan sekaligus lebih dikenal ke luar daerah memberikan wawasan supaya lainnya,” ujarnya. (r)

Bakauheni naik 14,51 persen, dan Ketapang-Gilimanuk naik 18,74 persen.

Deny menerangkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah kenaikan tarif yang akan terjadi di jalur Lembar-Padangbai benar-benar mencapai 13,15 persen dikarenakan belum menerima keputusan resmi dari pemerintah pusat. Walaupun begitu, Deny membenarkan bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat tarif di satu jalur penerbangan naik.

Tarif penyeberangan bisa naik antara lain karena terjadi kenaikan pada harga bahan bakar minyak (BBM). Dicontohkan Deny seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, dimana kenaikan harga BBM turut mempengaruhi kenaikan tarif angkutan penyeberan. “Kalau saya melihat kemarin terkahir seperti itu, dengan kondisi harga BBM yang turun naik. Waktu itu peraturan menterinya seperti itu, nanti kalau ada baru lagi kami tidak tahu,” pungkasnya. (bay)

tahun ini, bukan hanya sekadar acara seremonial belaka, tapi jauh dari itu semua, mari kita tingkatkan lagi pengabdian kita. Jadilah guru yang pengajar, pendidik, pembimbing bagi anak didiknya,” ujar Jauhari.

Pada peringatan hari guru nasional, SMAN 1 Mataram melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu upacara, pemotongan tumpeng, pemberian apresiasi untuk guru SMAN 1 Mataram, pemberian penghargaan kepada guru-guru yang akan pensiun. Kemudian dilaksanakan juga sejumlah lomba, antara lain lomba bola sarung antara guru dan siswa, lomba terompah, dan lainnya. ditampilkan juga acara musik.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, dihubungi Senin ke-

marin mengatakan, dalam momentum hari guru nasional itu, IGI menyarankan agar pemerintah konsisten dalam meningkatkan kompetensi guru.

Selain itu, terkait dengan hari guru, Ermawanti mengayakan pengurus IGI pusat mengarahkan ke pengurus wilayah dan daerah untuk mengisi dengan hal yang bermanfaat berupa kegiatan peningkatan kompetensi guru di daerah. “Bagi guru, bisa memaknai bahwa pendidikan memasuki era revolusi industri 4.0. Maka harus berpikir lebih global dengan menekankan pemahaman karakter. Saat ini, pendidikan kita lemah di karakter, sehingga apa yang dilihat, didengar terkadang tidak disaring, tidak ditelaah dan dicermati dengan baik,” katanya. (ron)

50.000 Pelamar Dari Hal. 1 “Jadi ini masalah seluruh Kejati di Indonesia, termasuk Kejati NTB dan jajaran Kejari.

Makanya dalam pembukaan CPNS ini, paling banyak dicari adalah sopir dan pengawal tahanan,” kata Paryono.

Sementara perkembangan jumlah pelamar secara online sudah mencapai 50.000 lebih pendaftar.

Pendaftaran secara daring (dalam jaringan) ini akan ditutup Senin malam kemarin sekitar pukul 24.00 Wita.

Paryono belum memastikan berapa pelamar dari NTB, karena sistem tidak membagi per wilayah.

Jumlah itu akan diketahui dari proses verifikasi berkas yang sudah dibuka sejak tanggal 20 November lalu. Berdasarkan catatan panitia seleksi CPNS dan seleksi jaksa, ada penambahan pelamar yang memasukkan berkas. “Sampai

siang ini (kemarin) ada 10 orang tamahan yang memasukkan berkas,” sebutnya. sehingga jumlah pendaftar online yang sudah menyerahkan berkas untuk diverifikasi mencapai 26 orang.

Dalam catatannya, Pengawal Tahanan kebutuhan pengawal tahanan untuk SLTA/SMA sederajat 1000 orang, Pengemudi Pengawal Tahanan SLTA/SMA Sederajat 1000 orang. Selanjutnya, Pranata Komputer S1 Komputer, Tehnik Informatika, Sistem Informasi sebanyak 533 orang. Auditor Pertama untuk S1 Ekonomi dan S1 Akutansi 130 orang. Arsiparis Pelaksana untuk DIII Kerasipan sebanyak 137 orang.

Menurut Asbin, selebihnya adalah dokter spesialis berbagai penyakit, termasuk apoteker dan bidan. Sehingga jumlah total kebutuhan pegawai dan jaksa adalah 5.203 orang se Indonesia. (ars)

Kejaksaan Temukan Indikasi Pidana di Lahan Gili Trawangan Dari Hal. 1 Dampak perbuatan melawan hukum PT GTI akan merugikan Pemprov NTB sebagai pemilik lahan. Setelah kontrak selesai, bangunan untuk kepentingan usaha dan bisnis milik 800 orang di sana, akan tetap bertahan. Ini kemudian akan menjadi pekerjaan sekaligus kerugian bagi Pemprov NTB. sebab Pemprov akan berhadapan dengan masyarakat yang tidak ada hubungan kerjasama samasekali.

“Bukti bahwa dia (PT GTI)

tidak kosongkan itu bisa dipidanakan, juga bisa diperdatakan. Sehingga itu yang saya sebut tadi, pidananya pembiaran. Itu dari sisi hukumnya,” jelas Tenden.

Kesimpulan Kejaksaan, bahwa GTI sudah layak untuk dilakukan pemutusan kontrak. Terlebih jika ditinjau dari sisi hukum tersebut, menurut Tenden, sudah cukup jadi alasan untuk menyataan PT GTI ingkar janji.

Pertimbangan lain tidak ada royalti yang dibayar dari perjanjian kerjasama yang tertuang dalam HGB. Kewajiban royalti

dimaksud, timbul dari kewajiban membangun 150 cottage di atas lahan tersebut. Bahkan dalam aturan ditegaskan, kewajiban membayar uang royalty tidak gugur meski kewajiban membangun 150 cottage itu tidak terpenuhi.

“Karena kewajiban kewajiban itu tidak terpenuhi, maka seharusnya bisa dilakukan pemutusan kontrak. Kesimpulan kami mengarah ke sana,” ujar Tenden, terkait hasil kajian rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemprov NTB. Ditambahkan Jaksa Pen-

gacara Negara (JPN) Pada Datun Kejati NTB Ikhsan Ashri, SH, pihaknya objektif memberikan penilaian. Bahwa tidak hanya GTI yang patut disalahkan, tapi kelalaian Pemprov NTB berkontribusi semakin membuat sengkarut pengelolaan lahan di sana.

Pertama, kata dia, royalti yang dibayar Rp 22.250.000 per tahun, nilainya sangat rendah dibanding dengan aset lahan Pemprov senilai Rp 2,3 triliun di Gili Trawangan tersebut.

Kedua, dalam kajian lain soal HGU, harusnya Pemprov NTB melakukan kajian ber-

dasarkan Peraturan Agraria.

Seharusnya, perjanjian dibuat maksimal 50 tahun dengan perpanjangan.

“Dengan peraturan di Agraria, seharusnya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Jadi harusnya 50 tahun. Nah, dari awal perjanjian HGB ini seharusnya sudah batal demi hukum,” kata Ikhsan.

Sehingga kesimpulan Bidang Datun, ada sejumlah sisi yang jadi pertimbangan Pemprov NTB untuk segera memutus kontrak dengan PT. GTI. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 26 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

ROAD SHOW HARI KESATUAN GERAK PKK - KKBPK - KESEHATAN PROVINSI NTB TAHUN 2019 DALAM rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan tahun 2019, Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Road Show ke Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Barat. Road show dicanangkan mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 6 November 2019. kemudian dilanjutkan ke 4 (empat) Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa.

Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Niken Widyawati Saptarini menyampaikan kegiatan road show HKG PKK NTB merupakan agenda tahunan dalam rangka membangun partisipasi semua pihak bagi peningkatan cakupan pelayanan KB - kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dan gerakan PKK. Hal tersebut tidak lepas dari peran PKK sebagai salah satu unsur penggerak pembangunan. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan Tim Penggerak PKK dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat

desa memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera agar mampu menjadi kekuatan pendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Menjadi lebih spesial, tahun ini HKG-PKK dilaksanakan di Kampung Keluarga Berencana yang ada di masing-masing Kabupaten/ Kota, tujuannya agar para stakeholder/ mitra kerja lintas sektor secara terpadu melakukan interpensi membangun dan mensejahterakan Kampung Keluarga Berencana, karena kegiatan di Kampung Keluarga Berencana bukan hanya tugasnya BKKBN dan PKK, namun semua dinas terkait harus ambil bagian, sebab Kampung Keluarga Berencana ini bersifat multidimensi.

Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat di kesempatan lain mengatakan, Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan SDM, salah satunya melalui peran PKK di berbagai bidang, baik kesehatan berupa posyandu keluarga maupun di bidang ekonomi dan sosial, seperti PAUD Holistik Integratif dan Revitalisasi Dasawisma, pola asuh anak dan remaja hingga peningkatan usia pernikahan yang diintegrasikan dengan kelompok-kelompok kegiatan yang ada seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta penuntasan stunting dan Zero Waste demi mewujudkan NTB Sehat Cerdas Menuju NTB Gemilang.

Bersama Bapak Fathin Wahyudi (kemeja biru) peserta KB MKJP MOP saat pelaksanaan HKG PKK di Desa Brang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa

Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan di Kampung Keluarga Berencana Dusun Hijrah, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat turut diikuti oleh seluruh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-Kabupaten Sumbawa Barat

Road Show HKG PKK juga diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat berKB masyarakat, serta menggerakkan dan memberdayakan seluruh keluarga untuk ikut Program KB yang ditindaklanjuti oleh Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten sampai ke tingkat bawah.

Seluruh Ketua Tim penggerak PKK Se Kabupaten Sumbawa, sangat mendukung upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui Program Keluarga Berencana, di mana dalam rangkaian Road Show HKG PKK Provinsi NTB disiapkan berbagai agenda kegiatan seperti Pelayanan KB bagi akseptor baru dengan menggunakan sarana mobil pelayanan KB, dan di fasilitas-fasilitas kesehatan lokasi road show. (r/*)

Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi NTB, foto bersama Ketua TP PKK NTB, dan Asisten I Setda Dompu di Kampung KB Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Dompu

Penyerahan Bantuan ATK kepada Pusat Informasi dan Konseling (PIK) dan Bina Keluarga Remaja oleh Ketua TP PKK NTB, Ketua TP PKK Kota Bima, Sekda Kota Bima

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB memberikan sambutan pada Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan di Kampung Keluarga Berencana Dusun Hijrah, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

Kunjungan ke pelayanan KB, PAUD dan Taman Bacaan selepas seremoni penerimaan rombongan di Kampung KB Kepiting, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima

Penyerahan bantuan bagi peserta didik PAUD di Kampung Keluarga Berencana Dusun Hijrah, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Utara

Resmi Jadi Ketua KTNA NTB

H. Haerul Warisin Siap Berikan Solusi Masalah Pertanian

(Suara NTB/rus)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah foto bersama dengan Ketua KTNA Provinsi NTB H. Haerul Warisin bersama pengurus KTNA yang dilantik di Balai Diklat Pertanian NTB Narmada, Senin (25/11).

H. HAERUL WARISIN resmi menjadi Ketua Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) NTB periode kepengurusan 2019-2024. Hal ini ditandai dengan pengukuhan/pelantikan H. Haerul Warisin beserta dengan pengurus lainnya oleh Sekretaris Jenderal KTNA Pusat yang berlangsung di Balai Diklat Pertanian NTB, Narmada, Senin (25/11).

Prosesi pengukuhan Pengurus KTNA NTB juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan para kepala

dinas terkait di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Turut dihadirkan para petani-petani andalan NTB dan para pelaku usaha bidang rumpun hijau.

Kepada Suara NTB, H. Haerul Warisin yang juga anggota DPRD NTB ini mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi NTB. Penyumbang tertinggi perekonomian NTB ini harus terus menjadi atensi serius. Banyak masalah-masalah di lingkup pertanian dan nelayan yang perlu dicarikan solusi terbaiknya.

Untuk itu, kehadiran KTNA

akan coba memberikan solusi terbaik tersebut bagi semua persoalan yang tengah dihadapi oleh petani dan nelayan NTB. Dikatakan, akan coba dibangun kemitraan antara pemerintah dengan KTNA. “KTNA ini adalah orang-oranga ndalan dan bisa menciptakan dirinya sebagai pelopor entrepreneur dalam bidang usaha pertanian,� ungkapnya.

Mantan Wakil Bupati Lotim ini mengemukakan, NTB diketahui sudah dinobatkan sebagai lumbung pangan nasional. Secara kabupaten, di Lotim sebagai penyangga cabai nasional dan sentral produksi bibit bawang putih nasional. Lotim dan Loteng juga sebagai penghasil tembakau virginia terbaik dunia. Laut NTB yang sangat luas juga menghasilkan beragam komoditi yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat.

Berbekal itu, beberapa solusi atas masalah yang dihadapi pertanian dan nelayan coba akan dihadirkan, sehingga pertanian dan nelayan tetap bisa bergairah.

Beberapa contoh kasus yang perlu segera dicarikan solusinya adalah, masalah budidaya lobster yang masih melarang keras menjual lobster di bawah ukuran 2 ons.

Masalah kedua, budidaya tembakau virginia yang ada indikasi permainan harga.

Ketiga masalah tambak garam yang harganya tidak berpihak kepada petambak, dan terakhir masalah jagung yang perlu ditingkatkan perhatiannya oleh pemerintah.

Terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi petani dan nelayan ini, ujarnya, harus segera dicarikan solusi terbaiknya. Pasalnya, sektor pertanian ini selain sebagai penyumbang ekononomi terbesar, juga terbanyak masalah kemiskinannya. Bangkitnya perekonomian petani dan nelayan, maka akan berbanding lurus dengan kebangkitan ekonomi dan perbaikan tingkat kesejahteraan masayrakat.

Ditekankan, menjadi pengurus KTNA haruslah mengerti dan memahami keinginan dan aspirasi petani- nelayan di tingkat wilayah kelompok KTNA yang bersangkutan.

Pengurus KTNA harus bisa berhubungan dengan unit kerja/instansi/badan usaha pemerintah, swasta, koperasi

maupun lembaga-lembaga lainya dalam mencari informasi dan fasilitas yang dapat wilayah. KTNA harus bisa dimanfaatkan di tingkat petaninelayan. KTNA harus bisa berperan serta dalam rembug dan mimbar sarasehan, membawa aspirasi dan permasalahan petani-nelayan Apalagi KTNA adalah mitra kerja pemerintah yang bisa dijadikan sebagai penyuluh pertanian swadaya. Paling tidak, ujarnya, KTNA NTB ke depan coba diarahkan untuk lebih mandiri dan memiliki kemampuan agar bisa menjadi penghubung antara pemerintah dengan petani dalam kegiatan pembangunan pertanian. Selain itu, bagaimana memahami kebijakan pemerintah dan pembangunan pertanian serta tanggap akan aspirasi petani-nelayan anggota kelompok dan masyarakat

(Suara NTB/rus)

H. Haerul Warisin petani lainya. Tidak hanya itu, bisa menyusun rencana kerja kelompok sesuai dengan kepentingan petani-nelayan dan kepentingan nasional. (rus/*)