Edisi Jumat 26 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

JUMAT, 26 JULI 2019

16 HALAMAN NOMOR 111 TAHUN KE 15

TINJAU - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (kiri) bersama Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abu Manan dan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan General Manager PLN NTB Rudi Purnomoloka, Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril saat melakukan peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/7). Berita selengkapnya di halaman 9.

NTB Raih Penghargaan

Mataram (Suara NTB) Balai Pelaksana Jalan Nasional (BJN) dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bekerjasama melakukan penataan jalur wisata Sembalun Lombok Timur, hingga Bayan, Lombok Utara. Mega proyek itu menghabiskan anggaran Rp 224 miliar untuk mendukung pengembangan wisata Rinjani.

Proyek strategis nasional itu untuk peningkatan kualitas jalur pariwisata mulai dari Bayan, hingga Sembalun Bumbung yang merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Program ini adalah salah satu upaya mendukung kegiatan pendakian Gunung Rinjani,” Bersambung ke hal 15

’’Indonesia’s Attractiveness Award’’ Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, MSc., menghadiri malam penganugerahan Indonesia’s Attractiveness Award yang dimenangkan Provinsi NTB, di Jakarta, Selasa (23/4). Penghargaan ini diberikan kepada daerah dengan daya tarik di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM., menjelaskan, Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai pemenang Gold Katagori Provinsi Sedang Pelayanan Publik Indonesia’s Attractiveness Award 2019.

Indonesia’s Attractiveness Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Tempo Media Group yang bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Pemenang peng-

hargaan ditentukan setelah melalui riset dengan melibatkan investor dan publik.

Proses penentuan pemenang dilakukan serangkaian tahap. Mulai dari penyaringan dan pengolahan data, melakukan survei serta verifikasi data, hingga tahap penjurian dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2019. Dalam proses ini, NTB akhirnya terpilih dari 56 nominator kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. ‘’Terpilihnya Provinsi Nusa

Tenggara Barat sebagai pemenang Indonesia’s Attractiveness Award 2019 menunjukkan adanya potensi besar Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah,” ujar Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia’s Attractiveness Award 2019, Y. Tomi Aryanto dalam surat pemberitahuannya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Rekrutmen P3K Direncanakan

(Suara NTB/kir)

Penurunan Tertinggi di Dunia

Eko Putro Sandjojo

Pertengahan Agustus

DALAM empat tahun terakhir Indonesia berhasil menurunkan angka anak stunting sebesar 7 persen. Dari 37,2 persen pada tahun 2014 menjadi 30,7 persen di tahun 2018 lalu.

Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penurunan angka stunting tertinggi di dunia.

Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Desa Wisata Setanggor Kecamatan Praya Barat, Kamis (25/7).

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist_bpbd)

KO M E N TTAA R ’’Ambassador’’ untuk NTB

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

PEMERINTAH Provinsi NTB memberikan apresiasi kepada Paskibraka NTB yang akan bertugas di Istana Negara pada 17 Agustus 2019 mendatang. Apresiasi ini diberikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., ketika melepas siswa siswi perwakilan Paskibraka Nasional Tahun 2019, di ruang kerjanya, Rabu (24/7).

“Melihat kalian berdua seperti melihat NTB itu cerah, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas NTB)

PENGHARGAAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menerima penghargaan pemenang Gold Katagori Provinsi Sedang Pelayanan Publik Indonesia’s Attractiveness Award 2019.

BIMBINGAN - Instruktur dari Kementerian PUPR dan UGM didampingi fasilitator BPBD bersama TNI saat memberikan bimbingan kepada fasilitator di Lombok Utara.

RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Terancam Dibongkar Mataram (Suara NTB) Kegiatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dalam pengawasan ketat. Jika ada yang tidak sesuai spesifikasi, akan dilakukan penindakan dengan pembongkaran. Demi menghindari peluang kekeliruan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB memberikan bimbingan teknis pem-

bangunan RTG sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis).

Pengalaman RTG tidak sesuai spek terjadi di Desa Akar Akar Kecamatan Bayan, Lombok Utara belum lama ini.

Bangunan tahan gempa yang masih berupa tiang dan pondasi itu akhirnya diperintahkan pembongkaran oleh fasilitator sipil dan TNI. Agar kasus serupa tidak terulang, Kepala Pelaksana

BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH., mengaku pada banyak kesempatan mengingatkan para aplikator dan pokmas agar membangun sesuai aturan yang sudah dipegang. Jika masih ditemukan, tidak ada lagi teguran, tapi langsung ke penindakan.

“Bukan teguran, tapi sekarang tindakan saja langsung,” tegas Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Kamis (25/7).

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota masih menunggu penetapan formasi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Rencananya, rekrutmen P3K akan dibuka pertengahan Agustus, sedangkan CPNS pada Oktober mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., menjelaskan seluruh Pemda di NTB sudah mengajukan usulan formasi CPNS dan P3K. Khusus untuk Pemprov NTB, diajukan 800 formasi.

Terdiri dari usulan formasi CPNS sebanyak 500 formasi dan P3K sebanyak 300 formasi. “Kita masih menunggu kuota. Karena diidahului pertimbangan teknis, baru keluar kuota masing-masing Pemda,” kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (25/7).

Secara keseluruhan, Fathurrahman tak hafal jumlah usulan formasi CPNS dan P3K dari seluruh Pemda di NTB. Karena pengajuan formasi dilakukan masing-masing pemda kabupaten/kota ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah pusat, pelaksanaan rekrutmen P3K akan dilakukan lebih dulu, baru kemudian rekrutmen CPNS, karena P3K tahapannya tak begitu panjang. “(Rekrutmen) P3K dulu.

Mungkin pertengahan Agustus informasinya. Kalau CPNS nanti di bulan Oktober. Sama seperti tahun kemarin,” ungkapnya.

Usulan formasi yang disampaikan Pemprov berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Sesuai ABK, Pemprov NTB masih kekurangan lebih dari 3.000 PNS. Bersambung ke hal 15 H. Fathurrahman

DPR RI Aklamasi Setujui Amnesti Nuril Mataram (Suara NTB) DPR RI akhirnya menyetujui amnesti Baiq Nuril Maknun setelah Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA). Persetujuan itu disampaikan setelah dalam Rapat Paripurna Kamis (25/7) setelah Komisi III secara aklamasi memberikan dukungan sama. Selanjutnya, surat itu akan dikirim ke Presiden Ir. H. Joko Widodo.

Koordinator Tim Advokasi Nuril, Joko Jumadi, SH.,MH., mengaku lega dengan keputusan parlemen di Senayan Jakarta itu. Apalagi setelah perjuangan panjang memperjuangkan amnesti setelah diputus bersalah di tingkat MA, bahkan PK ditolak.

“Kita patut bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya perjuangan panjang ini membuahkan hasil,” kata Joko Jumadi dihubungi Suara NTB via ponsel Kamis (25/ 7) saat berada di Jakarta.

Ia bersama tim advokasi #SaveIbuNuril mengapresiasi sikap DPR RI yang awalnya memberikan dukungan personal. Setelah melalui berbagai kajian hukum dan sosiologis, dukungan meluas ke tingkat fraksi dan komisi. Pada pembahasan di tingkat komisi, para politisi punya pandangan sama soal posisi Nuril sebagai korban.

Dukungan amnesti pun aklamasi.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist_zis)

SEMANGAT - Baiq Nuril Maknun tampak semangat saat foto bersama tim advokat dan jurnalis yang konsen mengawal perjuangannya di DPR RI.

(Suara NTB/dok)

Tata Jalur Wisata Rinjani

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Soal Aset Pusat Perbelanjaan Karang Sukun

Lindungi Anak Lewat PKK PERAN organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan wanita dan melindungi anak menjadi penting dalam mempertahankan hak perempuan dan anak. Dengan momen peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli, kecamatan Sandubaya terus menguatkan PKK melalui program turunan dari Pemkot Mataram.

Melalui program PKK yang diinisiasi oleh ibu RT (rumah tangga) yang ada di Sandubaya Mataram menjadi vital. Program-program tersebut nantinya dapat mengurangi kekerasan terhadap anak, stunting, serta dapat memperkuat program ibu hamil dan menyusui.

(Suara NTB/viq) “Jadi tentunya itu, kita di Saharudin kecamatan Sandubaya, di setiap kelurahan sudah membikin program pembinaan ibu PKK, kerjasama kita itu dengani lembaga perlindungan anak, PKK Kota, dan kita bekerjasama juga dengan lembaga-lembaga terkait dengan itu,” kata Saharudin, Camat Sandubaya ini di ruangannya, Kamis (23/7).

Sebagai bentuk perhatiannya, setiap kelurahan nantinya ada sosialisasi. Di samping melakukan sosialisasi kepada PKK, Camat Sandubaya juga kerap mengadakan roadshow dengan PKK kota yang bertujuan memudahkan jalannya kinerja PKK di tingkat kecamatan. Ia pun menilai, melalui roadshow itu, masyarakat diharapkan ikut ambil bagian dalam mengurangi stunting. Mencakup semua program dari PKK kota, PKK Kecamatan terus memberikan bimbingan serta nasehat kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan lingkungan.

“Dalam hal mengurangi stunting, semua program dari PKK kota, kita turunkan ke kecamatan. Karena anak ini tidak terlepas dari bimbingan, nasehat, dan tuntunan orang tua. Hal itu untuk membangun mental anak ke arah yang lebih baik,” kata Saharudin.

Terkait perlindungan anak, Saharudin menilai, momentum hari Anak Nasional menjadi hari kebanggaan bagi anak Indonesia. Dengan adanya PKK ini dapat mengurangi kekerasan terhadap anak. Ia juga telah menyiapkan area bermain anak di kecamatan Sandubaya. “Momentum itu kita akan gaungkan. Kita sudah rencanakan akan membangun tempat bermain/tribun anak di area kecamatan, Insha Allah tahun depan sudah kita laksanakan,” cetusnya. (viq)

Pesimis IPAL Komunal SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengaku pesimis terhadap rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Kota Mataram. “Seperti apa yang disampaikan pak Walikota dalam penyampaian nota keuangan, kita menjadi salah kota yang dipersiapkan untuk pembangunan IPAL komunal. Saya kira ini memang di komisi III adalah suatu yang pernah kita diskusikan di kementerian PUPR. Tapi kaitannya dengan action, tentunya Pemkot Mataram harus lebih bersiap,” katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram.

Karena IPAL dalam skala kecil, banyak yang gagal. “Menghabiskan uang daerah. Di beberapa kelurahan itu harus menjadi evaluasi. Permasalahannya di mana dan apakah IPAL ini menjadi bagian dari solusi yang tepat. Apalagi skala luas, skala daerah yang terpusat dalam suatu IPAL. Ini harus benar-benar direncanakan dengan matang,” terangnya. Dikatakan Ismul, baru Denpasar, Bali yang bisa membuat IPAL komunal berskala. Itupun belum berskala kota. Melainkan baru berskala satu kecamatan. Untuk membuat IPAL berskala kota, jelas membutuhkan biaya yang cukup besar.

Tidak saja pembangunan IPAL-nya, tapi bagaimana kalau masyarakat menolak lahannya dilalui IPAL. “Maka program itu tidak akan berjalan dengan baik,” ujar politisi PKS ini. Pada prinsipnya, Dewan, sambung Ismul, mengapresiasi pemerintah pusat membangun IPAL. “Ayo kita bersiap di dalam. Agar jangan program ini sia-sia,” ajaknya.

Justru, dia menggarisbawahi beberapa item hibah yang ternyata Kota Mataram sangat minim mendapatkannya.

Catatan yang harus menjadi perhatian Pemkot Mataram seperti angkutan persampahan.

Seharusnya angkutan persampahan menjadi perhatian.

“Ketimbang IPAL ini yang justru membutuhkan dana daerah,” cetusnya. Apalagi, masyarakat dinilai masih belum siap dengan pembangunan IPAL komunal berskala kota. Ismul tidak menyangkal bahwa di Mataram ada kawasan padat penduduk yang membutuhkan IPAL. Selain kawasan yang ditata oleh pengembang. ‘’Kalau perumahan, pengembang kan punya kewajiban terhadap fasum (fasilitas umum),’’ tambahnya. Sedangkan untuk kawasan pada penduduk mestinya sudah dibuat percontohan dengan skala satu lingkungan. ‘’Timbang kita menunggu yang skala besar tapi ujung-ujungnya nanti tidak siap karena banyak hal yang kita harus siapkan,’’ demikian anggota Dewan dari dapil Selaparang ini. (fit)

Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)

Kepala BKD Diklarifikasi APH

Mataram (Suara NTB) Ketidakjelasan status aset pusat perbelanjaan di Kelurahan Pejanggik, berbuntut panjang. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H. M. Syakirin Hukmi diklarifikasi oleh aparat penegak hukum (APH).

Informasi dihimpun Suara NTB, Syakirin diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Rabu (24/7). Pemanggilan ini berkaitan dengan status kepemilikan lahan di depan eks RSUP NTB di Jalan Pejanggik.

Terhadap pemanggilan oleh Kejaksaan diakui oleh Syakirin ditemui, Kamis (25/7) di sela –

sela menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Mataram. Dikatakan, penyelidik meminta penjelasan terkait pemberitaan di media massa terhadap status aset pusat perbelanjaan itu. Termasuk adanya pemilik toko yang mengantongi sertifikat hak milik padahal lahan itu merupakan milik pemerintah.

“Selama ini kan teman – teman wartawan menanyakan kapan kejelasan, saya belum bisa menjawab. Itu juga saya sampaikan ke kejaksaan,” kata Syakirin.

Selama ini, hak pengelolaan lahan menjadi hambatan.

Pemerintah Lombok Barat sampai saat ini belum menyerahkan dokumen tersebut.

Permasalahan ini kata Syakirin, juga disampaikan ke penyelidik Kejaksaan Tinggi NTB. Jaksa juga detail menanyakan dokumen termasuk proses pengalihan aset dari Pemkab Lobar ke Pemkot Mataram. “Detail ditanyakan proses itu,” tambahnya.

Tindaklanjut terhadap penyelesaian aset tersebut, Kejati akan mengirim surat yang langsung disampaikan ke kepala daerah, untuk mengambil langkah – langkah tegas. Tidak disampaikan Syakirin, tindakan tegas dimaksud. Hanya disampaikan bahwa pihaknya

masih menunggu dari Kejaksaan. “Suratnya sudah difinalisasi. Tinggal ditandatangani Kajati,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, aset pusat perbelanjaan awalnya adalah pasar tradisional Karang Sukun.

Sekitar tahun 1994, aset tersebut dialihkan dari Pemkab Lobar ke Pemkot Mataram.

Pengelolaan aset disinyalir tak baik menyebabkan lahan tersebut beralih status dari hak pengelolaan lahan menjadi hak milik. Terbukti dua pemilik toko mengantongi sertifikat hak milik. (cem)

Golkar Usulkan Didi Sumardi Jadi Ketua DPRD Kota Mataram

(Suara NTB/cem)

MULAI DIKERJAKAN - Monumen Mataram Metro mulai dikerjakan oleh rekanan. DPRD mengingatkan pengerjaan proyek fisik jangan ada main – main. Keterlambatan maupun potensi pengembalian kerugian negara harus diantisipasi.

DPRD Ingatkan Pengerjaan Proyek Jangan Main-main Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek fisik di Kota Mataram, mulai dikerjakan. Pelaksanaan proyek jangan ada yang main – main. Pengembalian kerugian negara serta pekerjaan molor perlu diantisipasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska mencatat beberapa proyek strategis tengah dikerjakan oleh Pemkot Mataram. Diantaranya, pengerjaan lanjutan Monumen Mataram Metro senilai Rp 11 miliar, peningkatan kualitas jalan senilai Rp 22 miliar, pengerjaan lanjutan kantor rata – rata senilai Rp 1,5 miliar dan lain sebagainya.

Pengalaman tahun – tahun sebelumnya, Komisi III melihat beberapa proyek terlambat alias molor diselesaikan oleh rekanan. Ada pula yang gagal karena rekanan tidak mampu menyelesaikan tuntas.

Kasus demikian kata Wiska, berulang kali diingatkan Pokja Layanan Pengadaan Sistem Elektronik maupun Bagian Administrasi Pembangunan lebih mencermati calon pemenang tender. “Kami beberapa kali ingatkan seperti itu,” tandasnya.

Politisi PDIP ini meyakini, Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram memiliki catatan mana saja rekanan yang bermasalah dan di blacklist. Jangan sampai, proyek strategis kembali dimenangkan oleh rekanan bermasalah seh-

ingga berimbas pada pekerjaan. “Mana perusahaan yang tepat waktu dan bermasalah pasti ada catatannya,” tandasnya.

Supaya tidak ada lagi keterlambatan atau proyek gagal perlu pengawasan ekstra dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dari Inspektorat. Artinya, jangan ada pekerjaan yang main – main terutama proyek strategis, karena akan jadi sorotan masyarakat.

Wiska menambahkan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB setiap tahun menemukan adanya potensi kerugian negara dari pengerjaan proyek. Pejabat pembuat komitmen seharusnya lebih teliti. “Ini jadi hal yang serius buat Pemkot supaya betul – betul menangani dengan baik,” tambahnya.

Di satu sisi, Wiska menyoroti rencana pembangunan terowongan di bawah monumen tahun 2020 mendatang. Anggaran dibutuhkan mencapai Rp6 miliar – Rp7 miliar. Yang belum masuk akal kata dia, kekuatan struktur bangunan monumen tersebut, apakah tidak akan terganggu jika dimulai pekerjaan. Rencananya, Kadis PUPR Miftahurrahman akan dipanggil pada rapat Komisi untuk meminta penjelasan detail rencana pembangunan underpass tersebut. (cem)

Lomba ’’Wedding’’

Upaya Modernisasi Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Pascagempa tahun lalu, pemerintah terus berusaha meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Lomba Wedding and Beauty Expo yang diselenggarakan oleh Epicentrum Mall Mataram bekerjasama dengan Dinas Pariwisata NTB diharapkan dapat memodelisasi budaya NTB sehingga mampu meningkatkan wisatawan untuk menyelenggarakan Wedding di NTB. Acara Lomba Wedding and Beauty Expo yang dibuka pada hari Kamis, (25/7) oleh GM (General Manager) Lombok Epicentrum Mall, Salim Abdad menyampaikan, saat ini memasuki era baru dalam menarik perhatian wisatawan yang hendak berkunjung ke NTB. Acara yang akan berlangsung hingga 28 Juli ini nantinya menampilkan karya-karya Make Up lokal yang ada di NTB. “Saat ini memang musimnya untuk menyelenggarakan pameran, oleh karena itu, kami harapkan untuk terus bisa menyelenggarakan ini agar pengunjung ke NTB lebih ramai.

Lomba Wedding and Beauty Expo ini juga nantinya bisa mewakili NTB di ajang-ajang nasional sehingga bisa meng-Indonesia lewat karya-karya anak NTB kita,” kata Salim seusai membuka acara.

Terkait Wedding, kata Salim, memang bukanlah budaya lokal NTB. Namun, Wedding sendiri dinilai mampu meningkatkan jumlah pengnjung ke daerah NTB. Ia berpendapat, butuh pemodelan dalam budaya wedding dengan budaya lokal yang ada di NTB. “Intinya mau kolaborasi dengan kebutuhan-kebutuhan wedding lainnya. Jadi, jika ada hotel yang hall makanan, wedding organizer, catering, fotografi, kita

kumpulkan jadi satu. Kalau mereka (wisatawan, red) jalanjalan ke Lombok akhirnya ketemu ini, mereka dapat menikmati sajian yang lengkap. Paling tidak buat pembanding untuk daerah lain,” katanya.

“Masyarakat NTB juga menjadi lebih termodelisasi dengan acara ini dan mereka menikmati kegiatan ini sebagai bagian yang bermanfaat seperti persiapan wedding putra putri kita, dan mereka tidak sungkansungkan, karena ini expo,” lanjutnya.

Keinginan untuk memajukan wisata NTB adalah tuga pemerintah dan seluruh masyarakat.

Dari dua mata lomba dan 13 peserta baik itu dari hotel, salon, EO, fotografi, dan lainnnya, memiliki peran yang sama untuk memajukan wisata NTB pada khususnya. Karena, saat ini hotel-hotel yang ada di Lombok telah bersedia untuk memberikan paket wedding. “Kan kalau mau wedding biasanya ke tempat lain (luar NTB, red), sekarang bisa di Lombok langsung. Agar mereka bisa wedding ala Lombok sendiri, dengan konsep Lombok, misalnya

di Gili Trawangan atau yang lainnya,” tutur nya.

Nantinya, acara Lomba Wedding and Beauty Expo ini bisa diselenggarkan tiap tahun untuk menarik minat masyarakat di bidang Make Up tentunya. “Kalau mereka datang ke hotel nanyak langsung, biasanya sungkan. Di sini kan bisa dapat info lengkap. Iya mudah-mudahan kita bisa selenggarakan setiap tahun,” kata Imam, salah satu pengunjung yang ditemui Suara NTB. Hal ini disambut baik masyarakat, karena mampu menunjukkan bahwa NTB sudah lebih modern dari era sebelumnya. Dengan begitu, peran pelaku wisata untuk terus mengeluarkan expo dan mempunyai atraksi atau kelengkapan-kelengkapan yang secara nasional sudah bisa diukur.

“Walaupun wedding bukan khas Lombok. Namun, saya lihat kesiapan kita untuk memulai memang perlu. Dari itu pemerintah dan masyarakat harus siap untuk menyambut keramaian baru lewat wedding supaya daya beli wisata di NTB meningkat,” tutup Salim. (viq)

(Suara NTB/viq)

BUKA - General Manager Lombok Epicentrum Mall, Salim Abdad saat membuka Wedding and Beauty Expo. Acara ini masih berlangsung hingga Minggu (28/7).

Mataram (Suara NTB) Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai pemenang pada Pemilu 2019 di Kota Mataram dengan perolehan sembilan kursi di parlemen. Satu jatah pimpinan akan diperoleh. Partai berlambang beringin mengusulkan H. Didi Sumardi menjadi Ketua DPRD Kota Mataram.

Proses pemilihan calon pimpinan parlemen dibahas di internal partai. Selain nama Ketua Harian Partai Golkar, dua nama lainnya yang diusulkan ke DPP Partai Golkar di Jakarta yakni Ali Hiswandi yang merupakan caleg terpilih dari daerah pemilihan Sandubaya dan Baiq Ika Febrianti dari dapil Ampenan.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana membenarkan, di internal partai telah mengusulkan calon pimpinan di parlemen dari Golkar. Usulan itu disampaikan ke DPD I Partai Golkar NTB dan selanjutnya diteruskan ke tingkat DPP. Ada tiga nama diusulkan yakni H. Didi Sumardi, Ali Hiswandi dan Baiq Ika Febrianti. “Siapapun yang dipilih nanti tergantung keputusan DPP,” kata Mohan ditemui, Kamis (25/7).

Pembahasan di internal partai, Ketua Harian Partai Golkar, H. Didi Sumardi memiliki peluang besar untuk kembali terpilih.

Dari segi pengalaman dan kapasitasnya sebagai pimpinan DPRD sudah diakui. Dan, menjadi jembatan bagi kepentingan partai.

Melihat persoalan ini kata Mohan, harus dilihat bahwa penunjukan kader sebagai pimpinan di parleman bukan semata – mata kepentingan partai. Tetapi posisi pimpinan DPRD ini sudah menjadi jabatan publik yang

menjembati kepentingan legislatif dengan eksekutif, legislatif dengan eksekutif dan legislatif dengan stakeholder lainnya. “Saya pikir pimpinan DPRD harus memiliki kemampuan di bidang itu,” tambahnya.

Kabar yang berkembang bahwa Didi Sumardi telah diputuskan mewakili kepentingan Partai Golkar untuk menjadi pimpinan di DPRD diakui oleh Mohan. DPD memberikan prioritas agar Didi kembali menjadi Ketua DPRD Kota Mataram.

Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram membantah jika dua calon lainnya yang diusulkan hanya sekadar formalitas saja. Tetapi ini bagian dari usulan sepanjang tidak menabrak aturan hukum dan semua dijalankan dengan baik. “Seperti saya sampaikan ini bukan urusan partai semata, tapi hubungannya dengan publik,” tandasnya.

Terlepas dari itu, Mohan berpesan bagi kader Golkar yang terpilih harus menjaga komitmen mereka kepada masyarakat. Karena ini berkaitan dengan reputasi lembaga dan citra partai. Didi Sumardi dikonfirmasi sebelumnya, menyerahkan sepenuhnya ke DPD Partai Golkar untuk mengusulkan siapa calon pimpinan dari Golkar yang diusulkan di parlemen. “Kita serahkan saja dulu,” cetusnya. (cem)

H. Mohan Roliskana (Suara NTB/cem)

Pembangunan Lapak di Pantai Ampenan Terancam Batal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB belum memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan lahan untuk pembangunan lapak di eks Pelabuhan Ampenan. Proyek fisik dari dana alokasi khusus senilai Rp3,8 miliar terancam batal.

Titik terang akan gagalnya proyek milik Dinas Pariwisata tak lepas dari belum lengkapnya administrasi. Di satu sisi, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan tenggat waktu pekerjaan yang dibiayai melalui DAK harus berkontrak 22 Agustus.

Pengajuan lelang sampai saat ini belum dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui di sela – sela menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD, Kamis (25/7) menegaskan, rapat singkat yang dipimpin Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito meminta Kepala Dinas Pariwisata, Drs. I Made Swastika Negara untuk menelusuri surat permohonan pemanfaatan lahan milik Pemprov NTB. Selain itu, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) saat ekspose meminta penyesuaian roi sempadan sungai dengan meminta persetujuan provinsi. “Kejaksaan juga menyarankan seperti itu,” kata Mahmuddin.

Berdasarkan informasi Badan Keuangan Daerah (BKD) kata Mahmuddin, proyek fisik yang dibiaya melalui DAK harus terkontrak maksimal sampai 22 Agustus. Jika tidak anggaran itu akan hangus. Sementara, proyek lapak di eks Pelabuhan Ampenan masih mempersiapkan ad-

ministrasi. Termasuk meminta persetujuan gubernur untuk pembangunan lapak itu.

Mantan Kadis PUPR Kota Mataram ini mengakui, tertundanya pembangunan proyek itu tidak lepas dari belum diterimanya rekomendasi dari provinsi. “Iya, itu kendalanya,” katanya.

Sekda menambahkan, dari hasil komunikasinya Pemprov NTB memberikan signal untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap penggunaan lahan di eks Pelabuhan Ampenan. Hanya saja, membutuhkan proses. “Iya, kita tunggu saja,” jawabnya singkat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska menyayangkan program dinilai bagus akan batal atau sia – sia. Gagalnya pekerjaan itu tidak lepas dari perencanaan yang tidak matang. Semestinya, Dinas Pariwisata mempersiapkan terlebih dahulu administrasi sebelum merancang program. “Jangan membuat program tidak jelas,” kritiknya.

Menurutnya, penataan lapak di eks Pelabuhan Ampenan sangat bagus. Apalagi Pelabuhan Ampenan sudah menjadi destinasi baru di Kota Mataram. Persoalan demikian perlu disikapi oleh kepala daerah dan menjadi catatan ke depannya. Jangan sampai, program yang diusulkan ke pemerintah pusat justru tidak dapat dieksekusi oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Politisi PDI Perjuangan ini pesimis di sisa waktu kurang dari satu bulan proyek lapak ini bisa tandatangan kontrak. “Harus ada akselarasi dari OPD teknis supaya tidak hangus,” demikian kata Wiska. (cem)

SUARA NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Halaman 3

Jumat, 26 Juli 2019

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Tujuh Fraksi Setuju Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2019 Dibahas

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram, masing-masing Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi Gerakan Nurani Bangsa dan Fraksi Keadilan menyatakan setuju nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Persetujuan semua fraksi ini terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran

2019. Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua, I wayan Sugiartha, didampingi Ketua, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Ketua H. Muhtar, SH. Sementara itu, Walikota Mataram diwakili oleh Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM. Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Drs. HM. Noer Ibrahim menyampaikan, APBD memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam menunjang pelayanan publik, pelaksanaan regulasi/peraturan perundangundangan, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pember-

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha (dua dari kanan) bersalaman dengan juru bicara Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram H. Azhar Anshori usai pembacaan pemandangan umum fraksi tersebut.

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha (kanan) memimpin rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi didampingi Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Ketua, H. Muhtar, SH. dayaan masyarakat. Selain itu, APBD juga sebagai instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang hendak diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Hj. Baiq Mirdiati, dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini sangat penting kiranya mendukung program dan kegiatan yang tujuannya untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Yaitu, kegiatan yang terkait dengan pelatihan

ketrampilan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2019 ini. ‘’Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa penyampaian tentang Perubahan APBD ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penggelola keuangan daerah.

Juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas publik harus

diberlakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kota Mataram,’’ demikian juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Yogantara.

Juru bicara Fraksi partai Demokrat, Hj. Dian Rachmawati, S.Sos., mengatakan, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Eksekutif atas kerja kerasnya selama ini dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik melalui penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi maupun dengan kebijakan perpajakan lainnya

sehingga dari tahun ke tahun PAD Kota Mataram dapat dimaksimalkan perolehannya.

Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, melalui juru bicaranya, Hj. Kartini Irwarni, S.Pd., menilai bahwa permasalahan utama dari minimnya realisasi Belanja Daerah adalah masih lemah dan kurang siapnya SDM dalam menterjemahkan target kinerja dari program prioritas. Selain itu, orientasi program/kegiatan yang masih jalan di tempat.

Sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang ditimbulkan.

Sedangkan menurut Fraksi Keadilan, dalam pemandangan umum fraksi yang disampaikan juru bicara fraksi gabungan PKS

dan PKPI ini, H. Azhar Anshori bahwa perubahan kebijakan Pendapatan, haruslah berdasarkan kondisi terkini dari kinerja perekonomian daerah dan dengan memperhatikan evaluasi kinerja bidang pendapatan. Maka, kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD ini harus benarbenar mempertimbangkan berbagai hal seperti Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan semester pertama tahun 2018. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, termasuk dinamika tingkat pertumbuhan investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - Juru bicara Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, Hj. Kartini Irwarni, SP.d., sedang membacakan pemandangan umum fraksinya.

Polda NTB Hentikan Penyelidikan Porprov X NTB 2018 Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X NTB tahun 2018 sempat bermasalah. Auditor internal menyebutkan adanya temuan kerugian negara sebesar Rp256 juta. Polda NTB yang menyelidiki kasus itu gigit jari.

Sebab kerugian negara tersebut dikembalikan.

Penyelidikan kasus yang sudah mengklarifikasi ketua masing-masing cabor pun selesai. “Ya kita hentikan. Kan masih penyelidikan kemarin itu kan,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, Kamis (25/7) kemarin.

Alasan penghentiannya, imbuh dia, sebab KONI NTB menyetor kerugian keuangan negara sesuai hasil temuan.

Penggantiannya dilaporkan kepada Inspektorat Provinsi

NTB selama dalam rentang tenggat waktu. “Ini tinggal administrasi saja. Berkas LHP sudah kita terima. Kita tinggal tunggu dari Pak Ibnu (Inspektur Inspektorat NTB) bukti surat bayarnya itu,” terangnya.

Dalam kasus itu sebelumnya Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sudah mengklarifikasi ketua cabang olahraga peserta Porprov. Hal itu terkait alokasi dan penggunaan anggaran.

Selain itu, klarifikasi juga

terkait penyewaan lokasi, pembayaran honor wasit, sampai kebutuhan transportasi dan konsumsi. Namun, setelah ditemukan indikasi kerugian negara, penyelidikan tidak dilanjutkan. pembayaran honor wasit, akomodasi, dana transportasi peserta dan panitia, serta katering. Penelusuran didasarkan pada alokasi anggaran untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Setiap Cabor peserta Porprov tersebut dija-

tah Rp75 juta.Sementara dalam pelaksanaannya menjadi beragam. Sejumlah Cabor bahkan ada yang menerima kurang atau lebih dari patokan RAB dimaksud.

“Pada prinsipnya kalau sekarang ini kan kita didorong untuk pengembalian keuangan negaranya. Diupayakan kembali dulu uangnya yang jadi kerugian itu ke kas negara. Kalau tidak ada baru kita lanjutkan ke pidana,” papar Syamsuddin.

Hal itu, sambung dia, sesuai dengan nota kesepahaman antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan kepolisian, temuan kerugian negara akan diselesaikan secara administrasi berupa pengembalian lebih dulu. (why)

(Suara NTB/ist)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Tbk) menjalin sinergi memaksimalkan potensi kedua belah pihak serta meningkatkan value masing-masing.

Garuda dan Kimia Farma sepakat menandatangani Nota Kesepahaman

Optimalkan Revenue Anak Usaha Garuda Indonesia Group

Alokasi DD Bertambah, Desa Diminta Lebih Inovatif Garuda Sentra Medika Jalin Kerjasama Operasi dengan Kimia Farma

Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat berkomitmen terus menambah besaran alokasi Dana Desa (DD) dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di desa. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi membangun dari pinggiran. Demikian ditegaskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat mengunjungi desa wisata Setanggor, Kamis (25/7) kemarin.

Ia menjelaskan, sejak awal

diluncurkan pada tahun 2015 lalu, alokasi DD terus meningkat.

Kendati pada awal pelaksanannya, program DD dinilai banyak kalangan sebagai program gagal.

Menyusul rendahnya tingkat serapan anggaran dalam program tersebut yang hanya 82 persen. Namun kenyataan itu tidak lantas membuat pemerintah pusat berkecil hati.

Justru pada tahun kedua penyaluran DD, pemerintah pusat meningkatkan alokasi DD hingga dua kali lipat. Dari Rp20 triliun pada pada tahun

2015, naik menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016. Dan, terus bertambah setiap tahun.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah pusat mengalokaskan DD mencapai Rp70 triliun lebih.

Dari sisi pengelolaan, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari tingkat serapan DD yang semakin membaik. Dari hanya 82 persen di tahun awal menjadi 99 persen di tahun 2018 lalu.

Itu semua berkat dukungan pembinaan dari pemerintah daerah serta pengawasan dari aparat penegak hukum.

“Tidak ada satu pun kementerian yang mampu mencapai serapan anggaran 99 persen.

Tapi desa sudah mampu mencapai hal itu. Jelas ini capaian yang luar biasa yang harus dipertahankan,” tegas Eko. Sehingga yang penting sekarang, pemerintah desa harus

mampu menjawab komitmen pemerintah pusat yang akan terus menambah alokasi DD. Dengan menelurkan program-program desa yang lebih inovatif.

Supaya target-target pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat bisa tercapai.

Misalnya, dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran di desa yang sejauh ini bisa dikatakan cukup berhasil. Dimana angka kemiskinan di desa turun drastis, walaupun masih cukup tinggi. Begitu pula angka pengangguran di desa, rata-rata turun sampai 50 persen. “Untuk bisa menuntaskan berbagai target pembangunan di desa, kuncinya harus kreatif dan inovatif. Sehingga bisa melahirkan program yang benar-benar efektif,” ujar Eko.(kir)

Jakarta (Suara NTB) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Tbk) pada hari ini, Rabu (24/7) menjalin sinergi memaksimalkan potensi kedua belah pihak serta meningkatkan value masing-masing dengan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman “Sinergi Kerjasama Bisnis” di Jakarta.

Melalui kerjasama tersebut – dimana salah satunya mencakup kerja sama operasi (KSO)- nantinya pengelolaan operasional Garuda Sentra Medika (GSM) yang merupakan klinik keseha-

tan Garuda Indonesia akan disinergikan bersama dengan Kimia Farma.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kerjasama tersebut merupakan wujud komitmen Garuda Indonesia terhadap upaya peningkatan daya saing berbagai lini layanan usaha unggulan di bidang kesehatan yang dimiliki Garuda Indonesia Group.

“Sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia, dengan menggandeng Kimia Farma sebagai mitra ini kami harapkan dapat memaksimalkan kinerja operasi Garu-

da Sentra Medika (GSM ) sehingga dapat kedepannya meningkatkan daya saing GSM sebagai provider kesehatan terdepan di Indonesia”, lanjut Ari. Ari menambahkan bahwa layanan kesehatan merupakan salah satu sektor bisnis yang memiliki peluang yang menjanjikan mengingat bahwa kebutuhan akan perawatan kesehatan telah menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat.

“Sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan, tentunya GSM memiliki potensi untuk dikembangkan. Kiranya kerjasama ini akan dapat lebih memaksimalkan potensi GSM sehingga untuk kedepannya diharapkan akan menjadi suatu kekuatan baru yang dapat mendukung upaya peningkatan revenue Garuda Indonesia Group”, papar Ari. Selain KSO, kerja sama tersebut juga mencangkup beberapa aspek lain diantaranya adalah kerja sama produk dan layanan, kerja sama distribusi, kerja sama corporate privilege, kerja sama pengembangan jaringan bersama, hingga kerja sama pengembangan SDM. Ari melanjutkan “Melalui sinergi ini, Garuda Indonesia optimistis senantiasa konsisten dalam upaya akselerasi kinerja lini usaha Garuda Indonesia Group menjadi lebih baik lagi. Dengan ruang lingkup kerja sama yang cukup luas, kami yakin sinergi ini akan memberikan added value baik bagi kedua perusahaan, sehingga diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.” Tutup Ari. Garuda Sentra Medika (GSM) saat ini merupakan klinik kesehatan Garuda Indonesia yang memiliki fungsi utama melaksanakan pengelolaan fasilitas(benefit) kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk karyawan Garuda beserta keluarganya, serta pihak-pihak lain (third party) yang membutuhkan.

Saat ini GSM berpusat di Kemayoran dan memiliki 4 cabang yaitu di Garuda Sentra Operasi, Bintaro, Bekasi dan Tangerang. (*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Halaman 4

Tagih Utang Pajak Hotel

Bapenda KLU Libatkan KPK

Tak Hanya Wilayah Selatan TAHUN 2019 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim) memulai pekerjaan proyek percepatan pembangunan infrastruktur. Proyek ini diketahui banyak diarahkan ke wilayah Lotim bagian selatan.

Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi memastikan, untuk pembangunan infrastruktur secara umum tidak saja menyentuh wilayah selatan. Lotim katanya terbagi empat zonasi, yakni Utara, Tengah bagian bara, tengah bagian timur dan wilayah selatan.

(Suara NTB/rus) Di mana di kawasan ini Lalu Mulyadi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler, pembangunannya tersebar di empat zona dan sudah ada yang mulai dikerjakan. “Untuk DAK ini progresnya sudah 30 persen,” klaimnya.

Terkait percepatan sambungnya, saat ini sudah selesai proses kontrak. Sekarang dalam proses investigasi untuk selanjutnya siap menggerakan peralatan ke lokasi proyek.

“Progresnya kalau percepatan ini sudah 10 persen lebih, karena sudah ada pengerjaan pendahuluan,” paparnya.

Proyek percepatan dari dana APBD Kabupaten Lotim ini direncanakan akan digelar tiga tahun. Tahun 2019 sebagai tahun pertama dialokasikan anggaran Rp 80 miliar. Anggaran tahun pertama itu untuk seluruh kegiatan fisik yang menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lotim.

Menurutnya, program percepatan ini ada 77 paket atau 118 km panjang jalan. Lainnya ada untuk pembangunan sarana air dengan total dana proyek multiyears ini mencapai Rp235 miliar. “Kalau air terdiri dari pekerjaan bendungan, dan saat ini dalam tahapan proses lelang perencanaan,” ungkapnya.

Dikarenakan proses pengerjaannya secara multiyears, maka diibolehkan melewati tahun anggaran tahun 2019. “Syarat multiyears itu kan dua tahun anggaran,” terangnya. Termasuklah untuk pengerjaan jalan. “Insya Allah kalau selesai jalan ini, maka kondisi jalan mantab bisa ditingkatkan,” urainya.

Ditegaskan, untuk proyek percepatan banyak menyentuh wilayah selatan ini dikarenakan wilayah Selatan ini masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Di mana wilayah kecamatan Jerowaru, Keruak yang merupakan wilayah Lotim bagian selatan merupakan penopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pengalokasian DAK penugasan itu diarahkan untuk menunjang KSPN tersebut. Pemkab Lotim mencoba memancing dana pusat agar Lotim bagian selatan ini bisa tertangani dengan sumber dana dari pemerintah pusat. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih kesulitan menagih utang pajak kalangan perhotelan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bapenda KLU, H. Zulfadli, SE., Kamis (25/7) mengungkapkan, penagihan pajak pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan yang ada di wilayah Lombok Utara telah diatensi oleh aparat penegak hukum KPK. Hal ini tidak lepas dari masih banyaknya perhotelan yang masih menunggak.

“Piutang pajak yang belum terbayar ini, kami sudah siapkan langkah-langkah antisipasi. Kita bekerjasama dengan KPK. Jika kami kesulitan

menagih piutang itu, ya nanti KPK, dengan caranya sendiri,” ujar Zulfadli.

Ia menjelaskan, KPK dalam hal ini telah menyarankan Pemkab Lombok Utara untuk menyiapkan dan melatih tenaga juru sita yang terlibat dalam penagihan.

Pemkab Lombok Utara, tegas Zulfadli, masih akan melihat dan menilai pajak yang masih tertunggak. Dari total Rp37 miliar pajak hotel yang tertunggak, Bapenda akan melaku-

kan penghapusan pada beberapa waib pajak, khususnya PBB (pajak bumi dan bangunan).

“Karena Rp 37 miliar itu, ada (utang) pajak yang dari 1993 masih belum terbayar. Terutama di PBB yang masih cukup tinggi, tidak jelas wajib pajaknya kerja di mana, tapi SPPTnya masih kota cetak, nah itu yang kita sesuaikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, angka PAD pada KUA PPAS RAPBD - P 2019 ditetapkan sebesar Rp 185 Miliar. Angka ini stabil

(Suara NTB/ari)

TUNJUKKAN - Salah satu warga menunjukkan kualitas bangunan RTG yang dianggapnya tidak sesuai spek.

cagempa cukup mempengaruhi tingkat pendapatan daerah.

Namun bukan karena trauma wisatawan, melainkan rendahnya lama tinggal wisatawan.

Manajer perhotelan, kata dia, ikut membenarkan bahwa rendahnya lama tinggal disebabkan oleh kebijakan penurunan tarif kamar hotel. Wisatawan lebih berasumsi, penurunan tarif akan simetris dengan penurunan kualitas servis.

“Turis-turis yang dari luar, setelah kami tanyakan, sesungguhnya bukan rasa takut karena gempa. Sekarang kenyataan yang dirasakan, setelah mereka datang ke Trawangan, semalam saja (menginap) langsung balik,” tandas Zulfadli. (ari)

Bupati Ingatkan Komitmen Wujudkan WBK dan WBBM Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmym.,MM mengingatkan kepada Forkopimda untuk membangun zona integritas di daerah ini. Komitmen ini penting untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Demikian disampaikan bupati saat menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim dari pejabat lama Tri Cahyo Hananto, SH., ke pejabat baru, Irwan Setiawan Wahyu Hadi,SH,MH, di Pendopo Bupati Lotim belum lama ini.

Pada kesempatan itu, bupati mengatakan pergi meninggalkan kenangan datang membawa harapan. Banyak kenangan ditorehkan Kajari lama Tri Cahyo Hananto. Hananto disebut Bupati merupakan inisiator dalam Forkopimda. Ia memberikan banyak saran dan masukan kepa-

Anggota Pokmas Telok Kodeq Keluhkan Kualitas RTG Tanjung (Suara NTB) Anggota kelompok masyarakat (pokmas) 14 Dusun Telok Kodeq, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang merasa dirugikan oleh aplikator. Pasalnya, kualitas Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dibangunkan oleh aplikator tidak sesuai spek. Pantauan koran ini, Selasa (23/7) malam lalu, dua anggota pokmas 14, masing-masing Agus Sairi dan Arif, mengeluh.

Mereka tidak hanya mempersoalkan cara konstruksi, tetapi juga material tanah urug yang digunakan untuk mencampur beton. Selain itu, kualitas campuran juga dinilai rendah.

Kualitas campuran yang tidak memuaskan terlihat dari video yang dibagikan Agus kepada publik. Dicek pula oleh koran ini, campuran tiang beton keropos. Bagian beton terlepas saat dicungkil dengan jari. Tidak itu saja, material tanah urug yang digunakan untuk mencampur beton berbekas dan mengotori telapak tangan. Cara kerja tukang juga sedikit berbeda dari tukang pada umumnya. Setelah pondasi dan slop dipasang, tukang langsung membuat tembok dengan cara dicor. Material penembokan bahkan sampai mengisi tulang tiang pancang. Tukang mendahulukan penembokan daripada melakukan pengecoran tiang pancang.

Terhadap persoalan itu, Agus Sairi, menegaskan pihaknya menerima kualitas bangunan yang dibangun oleh tukang asal Pulau Sulawesi itu. Pihaknya menuntut agar struktur bangunan dibuat ulang. “Kalau keinginan kami, ya harus dislop bawa dulu, tiang, lalu slop atas, baru tembok. Tapi ini ndak, ditembok dulu baru di cor tiang,” keluh Agus memperlihatkan tiang bangunan yang berdiri di atas tembok. Agus pun meminta agar tukang merekonstruksi ulang bangunan miliknya.

Berdampingan dengan kediaman Agus, RTG milik Arif juga mengalami hal yang sama. Tembok bangunan yang dicor lebih dulu keropos. Sejak awal ia meminta, tembok diservis ulang karena pemasangannya kurang tegak. Pada beberapa bagian, tembokan terlihat kurang rapi. “Sengaja saya minta dibangunkan paling belakang, asal rapi. Rata ketebalan, karena ada penembokan tidak rata. Apalagi saya mau huni, saya lihat saja sudah seperti ini. Kecuali kalau saya dibuatkan kandang ayam, ya biarkan,” keluhnya.

Di lokasi itu, koran ini ditemui oleh salah satu tukang, Kusno. Mengaku dari Kendari, Kusno sekilas menyayangkan anggota pokmas langsung menghubungi media. Seharusnya kata dia, keluhan disampaikan lebih dulu ke aplikator, di mana kekurangan dan ketidakpuasan warga. “Saya baru satu bulan, sampai di sini, slop sudah terpasang. Saya hanya melanjutkan (mulai dari penembokan),” ujarnya.

Kusno memaklumi keluhan warga, sebab pada dasarnya konstruksi dibangunkan oleh tukang lama. Ia dan beberapa kawannya, disajikan material dan sisa konstruksi. “Bagaimana kita mau komplain, material juga didatangkan oleh orang sini. Solusinya menurut saya, kalau ketua suruh kita perbaiki ya kita perbaiki. Pasti ada jalan (perbaiki),” jawabnya. Terpisah, Camat Pemenang, Suhadman, S.Sos., mengaku telah menerima informasi keluhan masyarakat Pemenang terebut. Ia pun akan menindaklanjuti persoalan tersebut, Jumat hari ini.

“Insya Allah besok setelah Jumat, saya kumpulkan semua kepala desa, sekretaris desa, berikut saya undang Kapolsek, Danposramil, Babinsa, dan Babinkamtibmas agar bersama-sama mengawal rekonstruksi RTG lebih intens,” katanya. Camat juga berharap, pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam tim percepatan rehab rekon, dapat mengumpulkan semua kadus, fasilitator, aplikator dan semua pokmas yang bermasalah untuk diselesaikan masalahnya pada rapat koordinasi. (ari)

sesuai dengan asumsi awal pada APBD murni 2019. Zulfadli mengklaim, sedikit optimistis dengan target tersebut mengingat setidaknya 15 hotel besar di 3 Gili telah beroperasi kembali sejak awal Juli lalu.

“Tahun 2018 saja kenapa itu bisa terpenuhi, karena kami menagih piutang tertunggak tahun sebelumnya.

Dan tidak ada sama sekali dari pembayaran pajak masuk,” sambungnya.

Zulfadli menyebut, pihaknya sudah menelusuri kendala lapangan terkait dinamika kunjungan wisatawan yang mempengaruhi pajak. Informasi yang diperoleh, menyebut dinamika wisatawan pas-

da Pemda Lotim. Bahkan, kata bupati, pencanangan pembangunan zone integritas menuju WBK dan WBBM serta pakta integritas merupakan hasil kerja dan wujud pengabdian dalam melayani masyarakat.

Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini mengatakan, ujung pelayanan adalah berkah. Kajari selama bertugas 3,5 tahun di Lotim banyak menorehkan harapan dan kesan, “Tidak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, saling memaafkan. Tempat tugas baru yang tidak jauh semoga komunikasi tetap terjalin,” harapnya.

Kepada Kajari yang baru, Sukiman mengharapkan tugas-tugas Forkopimda berjalan dengan baik. Selain itu diyakini kerjasama yang sudah terjalin selama ini dapat diteruskan dan disinergikan oleh Kajari yang baru, sehingga tugas-tugas dapat berjalan sesuai koridor. (yon)

(Suara NTB/rus)

BERSIHKAN SUNGAI - Warga Rakam yang membersihkan Sungai Rakam yang dipenuhi dengan sampah.

Warga Rakam Bersihkan Sungai dari Sampah Selong (Suara NTB) Aksi peduli lingkungan dilakukan Komunitas Peduli Sungai di wilayah Kelurahan Rakam Kecamatan Selong.

Sungai Rakam yang selama ini terkesan telah menjadi tempat pembuangan sampah secara sembarangan dibersihkan oleh warga Rakam.

Lurah Rakam, Rido Arindi kepada Suara NTB menuturkan, ada 12 anggota masyarakat bergerak melakukan aksi pemungutan sampah di sungai. Semua sampah yang selama ini sudah menumpuk bertahuntahun coba diangkut.

Aksi bersih-bersih ini juga dilakukan seraya mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai.

“Kita mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di

sungai,” ucapnya.

Mengingat banyaknya tumpukan sampah di sungai ini menjadi keprihatinan tersendiri. Lurah Rakam ini mengaku mencoba membina warga dan dibantu oleh para kepala lingkungan.

Coba diberikan kesadaran kepada masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Utamanya, kebersihan sungai.

Warga coba didorong terus untuk melakukan bersih-bersih juga di lingkungan sekitarnya.

Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), sampah-sampah dari Sungai Rakam ini diangkut langsung. “Angkutan sampah sementara kita masih dilayani Dinas LHK Lombok Timur,” urainya.

Harapannya, agar aksi ini berhasil dibutuhkan dukun-

gan dari semua pihak, termasuk dari Pemerintah Provinsi.

Program strategis provinsi Zero Waste didukung penuh oleh masyarakat Rakam.

Masalah sampah, kata Lurah Ridho adalah persoalan pelik. Persoalan sampah ini tak akan selesai dalam waktu satu atau dua hari. Apalagi Rakam sebagai wilayah yang terbilang berada di hilir sungai. Bagaimana dengan hulu sungai?

Agar sungai bersih, maka penanganannya harus dari hulu hingga ke hilir. Melibatkan semua pihak terkait. Sarannya, yang melakukan aksi itu juga lahir dari masyarakat. Muncul kesadaran kolektif dari masyarakat dengan mendukung dan mengembangkan pusat kreativitas masyarakat dalam mengelola sampah. (rus)

Percepat Pencairan Dana Gempa

Bupati Minta Data Anomali Diselesaikan Selong (Suara NTB) Lambatnya penyelesaian pencairan sisa dana gempa saat hingga saat ini masih disebabkan beberapa faktor.

Salah satunya berupa data penerima yang masih bersifat anomali atau tumpang tindih.

Inilah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai syarat sisa dana gempa dicairkan.

Menindaklanjuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., menyebut salah satu poin yang menjadi penegasan bupati berupa lambatnya pencairan sisa dana gempa akibat data penerima yang masih tumpang tindih tersebut.

“Memang data yang anomali ini menjadi penyebab terkendalanya pencairan sisa dana gempa tersebut,” kata bupati saat memimpin apel evaluasi tenaga percepatan penanggulangan data anomali.

Bupati berharap pihak yang ditugaskan menyelesaikan masalah data anomali dapat bekerjasama dengan dinas terkait, dalam hal ini Dukcapil, un-

(Suara NTB/yon)

PIMPIN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, saat memimpin apel evaluasi tenaga percepatan penanggulangan data anomali, Rabu (24/7). tuk penyesuaian data. “Jumlah data yang harus diselesaikan sekitar 300-400,” ungkap bupati.

Ditegaskannya, sedianya perbaikan data sampai dengan 22 Juli, namun belum dapat diselesaikan. Tenggat ini diulur kembali menjadi 31 Juli dan 1 Agustus data sudah terkirim ke Jakarta. Sukiman juga memerintahkan untuk mengusulkan tambahan dana sekitar Rp400 miliar lagi ke pemerintah pusat.

Dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak gempa, baik yang rumahnya rusak ringan, sedang, atau rusak berat. Bupati juga berharap adanya keseriusan memecahkan akar persoalan pendataan ini, sehingga percepatan pendataan dapat dilakukan. Terkait hal itu, bupati meminta penyesuaian komposisi personel dengan beban tugas yang diemban. (yon)

(Suara NTB/yon)

SELAMAT - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, saat memberikan ucapan selamat kepada Kajari Lotim baru dan lama di Pendopo Bupati, Selasa (23/7) lalu.

Rayakan HUT Lotim Ke-124

BPPD Dukung Suguhan 2.500 Dulang Rakyat Selong (Suara NTB) Salah satu wujud dari halal tourism adalah menampilkan dulang rakyat pada acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Lotim ke-124. Penyuguhan dulang rakyat sisi religius dan kebersamaan dari acara besar. Dulang dimaknai kebersamaan semua pihak. Penampilan ribuan dulang ini rencananya akan merebut Museum Rekor Indonesia (MURI).

“Kita dukung ide besar tersebut,” ucap Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji. Kepada Suara NTB, dia menjelaskan dulang yang ditampilkan haruslah yang tradisional dan tersaji di tengah masyarakat.

Dari sudut pandang promosi wisata, kata Roji, penyuguhan ribuan dulang rakyat ini sebagai salah satu wujud adanya perbedaan wisata antara di Lotim dengan kabupaten lain.

“Inilah yang kita sebut different tourism,” ucapnya.

Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikenal dengan lebaran ketupatnya, Lombok Tengah dengan festival bau nyale dan lainnya. Maka, Lotim haruslah menampilkan sesuatu yang berbeda dengan menjadikan penyuguhan ribuan dulang sebagai salah satu branding wisata khas Lotim.

Dulang in rencananya akan dibawa langsung ribuan warga secara berduyun-duyun ke pusat acara di Selong. Cara ini dianggap sebagai salah satu cara memasarkan daerah agar bisa lebih terkenal sebagai daerah religius.

Adapun dulang dimaknai yang terisi oleh hasil-hasil kearifan lokal masyarakat suku Sasak yang notabenenya sebagian besar Muslim.

Ada nasi dengan sederetan lauk pauknya yang khas kulin-

(Suara NTB/rus)

Akhmad Roji er suku Sasak Lotim.

Saat penyuguhannya, diminta ada teatrikalnya dan bisa terpusat di Masjid Lapangan Tugu Kota Selong yang berhadapan dengan Pendopo Bupati Lotim.

Nantinya, masyarakat yang hadir dalam acara tersebut bisa makan bersama. “Saya kira kita bisa mengundang tokoh-tokoh nasional, dai-dai nasional untuk mengisi ceramah pada acara tersebut,” sarannya.

Pilihannya dulang karena dinilai di dalamnya ada unsur gotong royong sebagai salah satu karakter positif masyarakat suku Sasak. Aktivitas warga yang berduyun-duyun bawa dulang ini juga sudah ditradisikan oleh masyarekat Lenek menjelang memasuki hari Raya Raya Idul Fitri yang disebut dengan istilah ngejot.

Menurut Akhmad Roji, tradisi membawa dulang juga ke lapangan dan dikonsumsi bersama-sama ini bisa digelar untuk skala yang lebih besar. Ada semangat membangun daerah tampak dari masayrakat. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Halaman 5

Sekotong Berpotensi Pileg Ulang

Maju di Pilkada Loteng

Supli Intensifkan Komunikasi dengan Parpol

Giri Menang (Suara NTB) – Daerah pemilihan (Dapil) II Lombok Barat (Lobar), Sekotong dan Lembar berpotensi digelar pemilihan legislatif (Pileg) ulang, jika gugatan Demokrat dikabulkan oleh MK. Gugatan MK yang salah satu tuntutannya adalah pemilihan ulang di Dapil II termasuk dilanjutkan oleh MK, berbeda dengan gugatan PBB tidak dilanjutkan.

Praya (Suara NTB) Nama anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) H. Supli, S.H., muncul sebagai salah satu bakal calon kepala daerah yang tengah dipertimbangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Bersama tiga bakal calon lainnya, masing-masing Lalu Suryade, TGH. Patompo LC serta Yek Agil.

Guna memuluskan rencana maju di Pilkada Loteng, H. Supli, S.H., pun kini terus mengintensifkan komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) di daerah ini. “Beberapa parpol sudah kita ajak komunikasi. Mulai dari Partai Golkar, Demokrat, PKB, PBB hingga PPP,” ungkap Supli, Rabu (24/7).

Wakil Ketua DPD PKS Loteng ini mengatakan, memang PKS memberikan keleluasaan bagi bakal calon kepala daerah dari PKS untuk membangun komunikasi dengan parpol manapun. Yang bisa diajak berkoalisi di Pilkada Loteng. Termasuk dengan bakal calon kepala daerah lainnya yang akan digandeng sebagai pasangan di Pilkada Loteng mendatang.

“Oleh partai (PKS) kita diberikan ruang untuk membangun komunikasi dengan parpol dan bakal calon kepala daearah manapun. Untuk selanjutnya, itu yang diajukan ke partai. Baru kemudian partai akan menetapkan siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang,” jelasnya.

Namun sebelumnya, PKS akan melakukan survei untuk melihat elektabilitas serta peluang masing-masing pasangan bakal calon kepala daerah yang ada. Jadi prosesnya masih cukup panjang untuk sampai ke penetapan pasangan calon kepala daerah oleh PKS. “Soal siapa yang diusung oleh PKS sepenuhnya ada di tangan DPP. Dan, menjadi keharusan bagi kita selaku kader untuk menjalankan keputusan tersebut,” timpalnya.

Disinggung dengan parpol mana saja peluang koalisinya, Supli mengatakan semua berpeluang. Dengan Partai Golkar, PKS sudah lama berkoalisi. Begitu pula dengan Partai Gerindra yang memang merupakan mitra koalisi. Mulai dari tingkat pusat dan diupayakan bisa terwujud sampai ke daerah. Termasuk dengan parpol lainya. (kir)

Pembacaan putusan MK terkait gugatan Demokrat ini akan dibacakan bersamaan dengan putusan parpol lain yang menggugat pada 6 Agustus mendatang. Gugatan Demokrat ini juga bakal berpengaruh terhadap pelantikan Calon Legislatif terpilih 20192024. Pasalnya, jika gugatan ini dikabulkan maka proses pelantikan akan diundur, menunggu hasil putusan MK. Komisioner KPU Lobar, Amrullah mengatakan, ada dua gugatan di Lobar terkait pileg lalu, yakni dari PBB dan Demokrat. “Gugatan PBB di dapil II dan IV sudah tidak dilanjutkan oleh MK.

Kalau untuk yang Demokrat dia berlanjut ,” tegas Amrullah. Gugatan Demokrat ini dilanjutkan namun tanpa proses pembuktian, cukup dengan pemeriksaan alat bukti yang disampaikan Demokrat dan KPU. Keputusan apakah gugatan ini dikabulkan (diterima) atau tidak, masih belum. Sesuai jadwal sidang di MK tanggal 6 Agustus – 9 Agustus pembacaan putusan, kemudian tanggal 6-14 Agustus penyerahan salinan putusan MK. Lebih jauh dijelaskan, dalam tuntutan Demokrat itu peraturan KPU dan kedua pemungutan suara ulang di Dapil II. “Apakah gugatannya ini di-

terima atau tidak, kita belum tahu. Itu baru kita tahu besok setelah pembacaan putusan oleh MK tanggal 6-9 Agustus,” jelas dia. Namun yang jelas, gugatan Demokrat ini termasuk berlanjut sehingga harus menunggu putusan akhir MK. “Kalau diterima gugatannya, karena gugatannya pemungutan suara ulang kemungkinan dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau ditolak maka kami langsung pleno penetapan caleg terpilih,” jelas dia.

Kenapa gugatan Demokrat berlanjut, apakah itu artinya ada indikasi peluang terjadi pemilihan ulang di Dapil II? Menurut dia, memang ada indikasi

demikian. Hanya saja hal ini menjadi penilaian dan pertimbangan majelis hakim. Kalau memang tak layak dan memenuhi syarat dilanjutkan, tentu hakim tidak melanjutkan.

Kemungkinan kata dia, darisisi alat bukti yang diserahkan lengkap. Bagaimana dengan KPU,? Pihaknya mengklaim kalau buktinya lengkap. Yang jelas KPU sudah menyiapkan alat bukti, apa yang dituduhkan Demokrat tersebut kata dia tidaklah benar.

Menurut dia, jika gugatan ini dikabulkan oleh MK, maka pihaknya sudah menyarankan ke Setwan agar agenda pelantikan dewan terpilih menunggu putusan MK tersebut. Sebab kalau dijadwalkan pelantikan, bagaimana mau dilantik sementara belum ditetapkan calon terpilih. Pihaknya akan menetapkan calon terpilih apabila sudah keluar putusan MK. Menurut dia, kalau MK

memutuskan tanggal 13 atau 14 Agustus, tentu tidak bisa dilakukan pelantikan tanggal 12 Agustus sesuai batas akhir masa jabatan Dewan periode 2014-2019. Sehingga jadwal pelantikan ini harus menunggu putusan MK. Ia berharap apapun keputusan supaya sebelum akhir masa jabatan Dewan berakhir, namun hal ini tergantung dari hasil putusan. “Sementara penetapan caleg terpilih ini juga tergantung putusan MK,” jelas dia.

Kalau misalnya MK memutuskan tanggal 7 Agustus, lalu KPU menerima salinan putusan tanggal 7 Agustus, maka tanggal 9 Agustus sudah bisa dilakukan pleno penetapan caleg terpilih. “Tapi ini tergantung putusan MK, kalau dikabulkan gugatan tentu pelantikan tidak bisa dilakukan, tapi kalau tidak dikabulkan maka kita bisa langsung pleno penetapan caleg terpilih,” kata dia. (her)

Ditetapkan sebagai Tersangka

Kades Lingsar Masih Aktif Bekerja Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Lingsar yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dana CSR sejauh ini belum dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara oleh Bupati Lombok Barat (Lobar). Padahal, oknum Kades yang baru menjabat lima bulan ini ditetapkan sebagai tersangka hampir sepekan lalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Suhamdi mengaku pihaknya belum menerima usulan pemberhentian sementara Kades lingsar dari BPD setempat. “Mekansimenya, dari BPD bersurat ke kami, terkait usulan pemberhentian sementara, baru kita proses,” jelas dia.

Usulan pemberhentian sementara ini dilengkapi status Kades diperkuat dengan bukti tertulis dari Kejaksaan. Barulah setelah itu pihaknya bisa menyikapinya. Kalau hanya berbekal kliping koran, tentu tidak bisa dijadikan dasar.

Sebab nantinya khawatir kalau itu dipakai acuan, pihak Kades bisa saja menggugat dinas.

Suhamdi mencontohkan, saat kasus Kades Sekotong Barat yang dijadikan acuan berita koran. “Tidak bisa jadi acuan (dasar) itu,” tegas dia. Sejauh ini kata dia pihaknya belum memberikan sanksi kepada bersangkutan sebab usulan BPD belum masuk ke pemda. Sesuai ketentuan, kalau Kades berstatus tersangka dilakukan pemberhentian sementara.

Untuk pemberhentian sementara ini butuh proses, seperti usulan dari BPD lalu diusulkan ke pemda. Setelah ada putusan dengan kekuatan hukum tetap barulah dilanjutkan dengan pemberhentian permanen. “Sejauh ini belum ada tindakan ke bersangkutan, dia masih aktif sebagai Kades,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Lingsar, Setia Darma mengatakan pihaknya sudah membahas wacana usulan pemberhentian sementara Kades, setelah konsultasi dengan kejaksaan. “Kita sudah pertemuan, sempat kami ungkap wacana itu (usulan pemberhentian sementara) berdasarkan usulan BPD,” jelas dia.

Namun pihaknya masih menunggu waktu untuk mengusulan ke pemda sebab kondisi saat ini di bawah bahwa BPD yang dituding melaporkan kasus ini ke kejaksaan. Pihaknya juga tak ingin dianggap seolah-olah BPD yang ada permainan ingin memberhentikan Kades.

Pihaknya juga mau ke kecamatan dalam rangka membahas usulan ini namun karena kondisi sibuk di kecamatan.

“Hasil konsultasi ke kejaksaan, kami tunggu sampai tahap penahanan untuk usulan ini,” jelas dia. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Sebagian warga dari tiga desa, Dasan Griya, Bukit Tinggi dan Gegerung yang terdampak pembebasan lahan bendungan Meninting, Lombok Barat (Lobar), menolak harga tanah yang mereka mengacu hasil appraisal. Mereka menolak harga lahan ini karena dinilai tak adil sebab harga lahan berbeda – beda, padahal berada di satu lokasi.

Warga terdampak, Hadiah, mengatakan hasil musyawarah masyakarat yang tergabung dalam aliansi masyakarat terdampak menolak ketetapan harga tanah.

Warga tidak pernah diajak musyawarah terkait harga tanah. Anehnya lagi pembagian nilai ganti rugi tanah secara individu - individu dengan dipanggil satu per satu tanpa dipaparkan total harga per arenya. “Apa dasar penetapan harga tanah sehingga timbul harga tanah yang bervariasi pada satu jenis tanah yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama namun memiliki harga yang berbeda, ini kan ndak adil.” tegas dia.

Imbas dari penetapan harga yang variatif tersebut yakni melonjaknya harga tanah rata-rata tiga kali lipat dari harga normal, di atas Rp50 juta/are. Warga juga mempertanyakan beberapa pepohonan tidak masuk dalam item sebagai dasar penetapan harga sehingga dirasakan tidak adil.

Ketidakadilan harga tanah ini pun menimbulkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Masalah lain yang dipertanyakan, adanya lahan warga yang terkena dampak pembebasan lahan namun tidak dimasukkan dalam form yang terbitkan oleh tim penilai publik pengadaan tanah.

Menanggapi penolakan sebagian warga ini, Sekdes Dasan Griya, Satria Mulajati mengatakan pihak desa terus berupaya menyampaikan apa yang menjadi keluhan warga. Menindaklanjuti tuntutan warga ini, pihaknya akan bersurat ke BPN dan BWS, Kejati, pihak kecamatan dan pemda. “Yang tidak setuju sekitar 16 orang,” jelas dia. Terkait perbedaan harga tanah ini, pihak desa akan tetap menyuarakan keluhan warga ini. Sebelumnya warga melakukan aksi di kantor desa menuntut agar harga appraisal ini ditinjau ulang karena dinilai tak adil bagi warga.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar, H. Mahyudin mengatakan pemda sudah menyerahkan hasil appraisal ke pelaksana pembebasan lahan dalam hal ini BPN. “Sekarang bolanya ada di Kanwil BPN provinsi terkait langkah tindaklanjutnya. Soal pro- kontra, itu tidak domain kita. Kita di pemda sudah memfasilitasi appraisal,” jelas dia.

Terkait adanya sebagian warga yang menolak nanti diurus oleh tim pengadaan. Nantinya hasil appraisal ini akan dirembukkan bersama, di mana semua pihak akan dipanggil untk melakukan negosiasi terkait harga lahan tersebut. (her)

Lobar akan Bangun Gedung Baru SMP 2 Gunungsari Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) berencana membangun sekolah baru SMP 2 Gunungsari. Langkah ini diambil menyikapi diekesekusinya lahan SMP tersebut oleh pengadilan menyusul Pemda kalah dalam sengketa lahan di tingkat kasasi.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi yang dikonfirmasi media mengatakan, pihaknya berencana membangun bangunan baru untuk SMP 2 Gunungsari tahun 2020.

Sebab kalau menunggu-nung-

gu waktu, khawatirnya berdampak terhadap anak-anak karena tak punya sekolah yang jelas. Paling lama kata dia, mereka berada di sekolah relokasi selama 1 tahun.

Menurut dia untuk luas lahan yang dibutuhkan minimal mencapai 1 hektar. “Lokasi lahan banyak sih, tapi nanti tim teknis yang mengkaji sebaiknya di mana. Tapi tahun depan kami akan usulkan untuk pembebasan lahan termasuk untuk pembangunan gedungnya, kalau bisa dalam tahun yang sama,” jelas Hendrayadi.

Terkait kebutuhan anggaran

baik untuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung baru, pihaknya belum menghitung.

Namun diestimasikan, kebutuhan anggaran mencapai di atas Rp10 miliar.

Pihaknya sudah merelokasi guru, anak-anak SMP 2 Gunungsari ke SD 1 Penimbung.

Pada Kamis lalu mereka sudah mulai aktif masuk setelah tidak masuk dari Senin sampai hari Rabu, akibat perlu pemindahan sarana prasarana ke sekolah relokasi. Dari sisi kondisi ruang kelas di SD 1 Penimbung, diniliai cukup sehingga hal ini menjadi pertim-

1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 Pengisian Kursi Pimpinan DPRD Loteng 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 Praya (Suara NTB) dua nama kader PPP lainnya, 1234567890123456789012345678901212345678901234 Ketua DPC Partai Persatuan Sukatmi dan Lalu Sunting Mentas.

1234567890123456789012345678901212345678901234 Pembangunan (PPP) “Sudah ada rekomendasi dari 1234567890123456789012345678901212345678901234 Lombok Tengah (Lo- DPP,” kata H. Ahmad Mayuki, 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 teng), H. Ahmad S.Ag., saat dikonfirmasi Suara 1234567890123456789012345678901212345678901234 Mayuki, S.Ag., NTB, terkait penunjukan Wakil 1234567890123456789012345678901212345678901234 dipastikan bakal Ketua DPRD Loteng, Rabu (24/ 1234567890123456789012345678901212345678901234 mengisi salah 7). Dikatakannya, rekomendasi 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 satu kursi Wakil DPP PPP tersebut keluar beber1234567890123456789012345678901212345678901234 Ketua DPRD apa waktu yang lalu. Dan, untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234 Loteng periode sampai penetapan ada tahapan 1234567890123456789012345678901212345678901234 2019-2024. Dia dan prosedurnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234 telah mengantongi Dimulai dari rapat pengusu1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 surat rekomendasi lan dari DPC. Kemudian pen1234567890123456789012345678901212345678901234 dari DPP PPP. gusulan ke DPD lalu ke DPP. 1234567890123456789012345678901212345678901234 Mayuki Oleh DPP, usulan tersebut di1234567890123456789012345678901212345678901234 menyisihkan godok kembali barulah kemudi1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 an diputuskan siapa yang 1234567890123456789012345678901212345678901234 direkomendasi. “Tahapanya 1234567890123456789012345678901212345678901234 berjenjang. Mulai dari DPC, 1234567890123456789012345678901212345678901234 DPD sampai DPP,” tegasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 Disinggung kabar kalau po1234567890123456789012345678901212345678901234 sisi Wakil Ketua DPRD Loteng 1234567890123456789012345678901212345678901234 sudah ditetapkan terlebih 1234567890123456789012345678901212345678901234 dahulu, bahkan sebelum DPC 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 mengusulkan nama ke DPP, 1234567890123456789012345678901212345678901234 Mayuki menegaskan itu soal 1234567890123456789012345678901212345678901234 lain. Yang jelas, tahapanya 1234567890123456789012345678901212345678901234 sudah dijalankan sesuai prose1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 dur di partai. Tidak ada ada 1234567890123456789012345678901212345678901234 prosedur yang dilanggar.

1234567890123456789012345678901212345678901234 Dengan kata lain, DPP men1234567890123456789012345678901212345678901234 geluarkan keputusan sudah se1234567890123456789012345678901212345678901234 suai mekanisme partai. “Soal sia1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 pa yang direkomendasikan, ten1234567890123456789012345678901212345678901234 tu DPP punya pertimbangan 1234567890123456789012345678901212345678901234 tersendiri,” imbuhnya. Mulai 1234567890123456789012345678901212345678901234 dari sisi pengalaman, posisi 1234567890123456789012345678901212345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234 dikepengurusan dan kontribusi 1234567890123456789012345678901212345678901234 kepada partai. (kir) H. Mayuki 1234567890123456789012345678901212345678901234

Mayuki Kantongi Rekomendasi PPP

(Suara NTB/kir)

Sebagian Warga Tolak Harga Pembebasan Tanah Bendungan Meninting

(Suara NTB/her)

RELOKASI - Guru di SMP 2 Gunungsari tengah memindahkan barang-barang ke tempat relokasi.

bangan para guru dan siswa direlokasi ke sekolah tersebut.

Awalnya ada dua alternatif untuk menangani masalah SMP 2 Gunungsari, yakni pertama sekolah akan merger dan digeser (relokasi). Kalau direlokasi kata dia, ada beberapa tempat yakni SMP 4 Gunungsari, eks Puskesmas. Pertimbangannya, kalau di SMP 4 Gunungsari butuh transportasi anak-anak. Kalau menggunakan eks Puskesmas, butuh persiapan-persiapan. “Kalau saja diputuskan kami keluar lebih awal, maka kami akan persiapkan eks Puskes-

mas itu,” jelas dia.

Namun setelah eksekusi ternyata dilakukan penggembokan sekolah sehingga gedung itu tidak bisa dipakai lagi. Sehingga kata dia, dilakukan langkah cepat dengan merelokasi anakanak dan guru. Untungnya kata dia pihaknya sudah dipersiapkan alternatif-alternatif penangannya. Saat ini pihaknya berupaya mengambil barang dari dalam gedung sekolah yang masih dalam kondisi digembok.

“Infonya kunci gembok dibawa ke Bali, terakhir kami diminta bersurat untuk bisa membuka gembok,” ujar dia. (her)

Dukcapil Lobar Bentuk Kantor UPTD di Tiga Wilayah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) bakal menjawab masalah jauhnya pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) di Lobar dengan membentuk tiga kantor UPTD mencakup Kawasan Lingsar untuk melayani Kecamatan Lingsar dan Narmada. Kemudian di Kecamatan Gunungsari untuk melayani Gunungsari dan Batulayar dan di kawasan Lembar untuk Lembar dan Sekotong.

Hal ini dijelaskan Kadis Dukcapil Lobar, H. Muridun menjawab kritikan wakil ketua DPRD terkait jauhnya pelayanan Adminduk sehingga disarankan agar kewenangan Dukcapil didelegasikan ke kecamatan.

Menurut Muridun, apa yang menjadi saran Dewan ini bagus. Hanya saja pihaknya tidak bisa mendelegasikan pembuatan dokumen kependudukan kepada pihak Kecamatan. “Kepengurusan di kecamatan memang ada sebatas entri data dan pemberian NIK untuk ditranfer ke Pusat, tidak untuk penandatanganan (dokumen kependudukan),” tegasnya.

Muridun mengatakan, dalam Undang-undang tidak ada yang mengatur pendelegasian pembuatan dokumen kependudukan itu di Kecamatan. Dan hanya boleh ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil. Terkecuali untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). “Karena kalau UPTD itu sudah ada rambu-rambunya (Ketentuan),” ujarnya. Bahkan kini Lobar sudah mengajukan pembuatan UPTD di tiga

kawasan yang jauh jaraknya dari kantor pelayanan.

“Yang dekat sama kabupaten (kantor Dukcapil) ndak usah dulu.

Biar dia ke sini, baik yang dari Gerung, Labuapi, Kediri dan Kuripan,” sambungnya. Menurutnya dengan adanya UPTD itu ada kewenangannya untuk mendelegasikan pengurusan Dokumen kependudukan. Tentunya dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak Dukcapil atas delegasi itu.

Sejauh ini pengusulan itu tengah dalam evaluasi pihak pemerintah Provinsi NTB. “Dilihat dulu (evaluasi) dari struktur organisasinya dari mana. Karena Kepala UPTD eselon IV A, Sekretaris dan star Eselon IV B,” bebernya. Terkait kepastian waktu jadinya dokumen kependudukan, Muridun mengatakan hal itu tidak bisa dipastikan. Sebab tidak ada yang tau jika terjadi gangguan saat proses pembuatannya. Terlebih lagi pengurusannya menggunakan sistem yang langsung menyambung kepada pusat. Di samping itu, terkadang tidak lengkapnya berkas yang dimasukkan oleh masyarakat.

Meski demikian ia mengakui jika dalam Undang-undang diatur pengurusan itu paling lama seminggu sejak berkas diterima. Bahkan di SOP pihaknya menggunakan waktu tiga hari jika normal. “Bisa saja waktu itu listrik mati, sinyalnya jadi blank, server terganggu dan percetakan KTP-nya lelet. Karena seluruh Indonesia, kan servernya di Jakarta,” pungkasnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Halaman 6

Kekeringan Meluas, Ratusan Hektare Lahan di KSB dan Sumbawa Puso Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan terus bertambah dari 647 hektare menjadi 1.619 hektare untuk padi dan 170 hektare untuk jagung. Dari jumlah tersebut, sekitar 359 hektare sudah dinyatakan puso karena tak kunjung mendapatkan pasokan air. Sawah-sawah tersebut tersebar di Kecamatan Poto Tano, Taliwang dan Seteluk.

(Suara NTB/arn)

PENILAI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersamaTim Penilai LSSTingkat Nasional, Rabu (24/7).

Dua Sekolah di Sumbawa Ikuti LLS Tingkat Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua sekolah di Sumbawa, yaitu TK Sariasih Kecamatan Sumbawa dan SDN Kerato Kecamatan Unter Iwes terpilih menjadi wakil NTB dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional. Rombongan Tim Penilai LSS Tingkat Nasional diterima Bupati Sumbawa, Rabu (24/7). Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc mengatakan dalam mewujudkan sekolah sehat, selain peran aktif dari pihak sekolah tentu juga didukung oleh berbagai unsur lain yang terkait seperti Tim Pembina UKS. Disampaikan Bupati, kerja sama dan koordinasi yang baik

antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus terus dijalin. Karena berkat sinergi dan kolaborasi yang baik itu pula, hampir setiap tahun ada saja sekolah di Kabupaten Sumbawa yang terpilih dalam Lomba Sekolah Sehat mewakili Provinsi NTB di tingkat nasional.

“Saya optimis, dengan kebersamaan dan kekompakan yang telah terbina selama ini, Insya Allah dalam penilaian kali ini sekolah kita akan mampu berprestasi di tingkat nasional,” imbuh Bupati.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai LSS Tingkat Nasional, Surip, M.Pd menjelaskan, LSS

tahun ini diikuti oleh 25 Provinsi, 53 Kabupaten dan 27 Kota yang terdiri dari 21 TK, 24 SD, 25 SMP dan 24 SMA sehingga total ada 94 sekolah yang menjadi peserta LSS Tingkat Nasional.

Selepas diterima Bupati, Tim Penilai langsung meninjau TK Sariasih dan SDN Kerato untuk mengecek kesesuaian dokumen yang telah dikirim sebelumnya dengan realitas di lapangan.

Jika terdapat komponen penilaian yang belum lengkap, Tim Penilai akan melakukan pembinaan dan memberikan saran kepada pihak sekolah. (arn)

“Memang luas lahan yang terdampak kekeringan di KSB masih berpotensi untuk terus bertambah karena tidak kunjung turun hujan. Upaya kita untuk menyelamatkan lahan tersebut dengan mendistribusikan mesin pompa air berukuran 5 PK dan 10 PK untuk petani juga sudah maksimal dilakukan. Tapi hanya beberapa persen yang bisa kita selamatkan, sementara sisanya kita kesulitan untuk mendapatkan pasokan air untuk digunakan,” ujar Kepala Distanbunnak melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP kepada Suara NTB, Kamis (25/7).

Dikatakannya, sampai saat ini baru tiga lokasi yang sudah melaporkan masalah kekeringannya yakni di kecamatan Seteluk sekitar 1.486 hektare, di Taliwang sekitar 173 hektare dan Poto Tano sekitar 130 hektare. Hanya

saja untuk dua lokasi Poto Tano dan Taliwang baru memasuki kekeringan sedang hingga berat, tetapi sangat berpotensi terjadi Puso (gagal panen) karena pasokan airnya sudah tidak ada.

Terhadap dua lokasi tersebut, saat ini tim sudah turun ke lapangan untuk membantu masalah pengairannya. Sehingga lahan tersebut bisa diselamatkan dari Puso dan masalah lainnya. Selain pola penanganan darurat, pihaknya juga akan berupaya untuk menciptakan sumber mata air di lokasi-lokasi yang rawan kekeringan sebut saja di Poto Tano, Seteluk, sebagian Taliwang dan Jereweh.

“Memang persoalan kekeringan ini selalu terjadi setiap tahunnya di tiga lokasi tersebut, maka dari itu anggaran di APBD-P akan kita arahkan ke penambahan sumber mata air bagi para petani. Sehingga

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kasus Balai Nikah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sumbawa Besar (Suara NTB) - nyidikan ini, sejumlah pihak dimintai keterangan. Jika ka berinisial JS selaku 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kejari Sumbawa terus terkait akan dimintai keter- nantinya tersangka tidak juga wakil direktur CV. Sama1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengembangkan penyidikan angan. Tindakan lainnya juga memenuhi panggilan, maka wa Talindo Resource se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dugaan korupsi Balai Nikah akan dilakukan, seperti renca- pihaknya akan menerbitkan bagai pelaksana kegiatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan Manasik Haji KUA La- na penyegelan bangunan. Na- Daftar Pencarian Orang (DPO) pembangunan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Penetapan tersangka bangka. Setelah satu tersang- mun terlebih dahulu pihakn- terhadap yang bersangkutan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ini karena pihak kejak“Nanti kita tetap akan meya harus mempersiapkan doka ditetapkan, kini jaksa men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dalami keterlibatan pihak lain. kumen-dokumen. Termasuk manggil yang bersangkutan un- saan telah menemukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kasi Pidsus Kejari Sumba- akan berkoordinasi dengan tuk diperiksa sebagai tersangka. alat bukti dugaan tindak pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wa, Reza Safetsila Yusa, SH BPKP guna mengetahui keru- Kalau tidak hadir, maka akan dana korupsi dalam pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bangunan gedung bernilai menyampaikan, penetapan gian negara. “Hal ini segera di- kita tetapkan DPO,” tukasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seperti diberitakan, Ke- Rp1,2 miliar lebih ini. tersangka dilakukan belum lakukan,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Terhadap tersangka, di- jari Sumbawa menetapkan Dalam pembangunan, reallama ini. Saat ini pihaknya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melakukan pengembangan akuinya sebelumnya sudah satu orang tersangka kasus isasi fisiknya hanya sebe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 untuk menelusuri keterliba- tiga kali dipanggil saat bersta- dugaan tindak pidana korup- sar 41,56 persen hingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan pihak lain. “Kita lagi mem- tus saksi. Namun yang ber- si pembangunan gedung berakhirnya masa kon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 persiapkan tindakan hukum sangkutan tak memenuhi Balai Nikah dan Manasik trak. Sedangkan pencairan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 panggilan. Tersangka juga Haji KUA Kecamatan La- keuangan sudah dilakukan lain,” ujarnya, Kamis (25/7).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dalam pengembangan pe- akan kembali dipanggil untuk bangka tahun 2018. Tersang- sebesar 100 persen. (ind) Reza Safetsila Yusa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Jaksa Dalami Keterlibatan Pihak Lain

(Suara NTB/ind)

musibah puso (gagal panen) yang kiranya terjadi bisa diminimalisir,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain masalah penyediaan jaringan irigasi dan sumber mata air baku, pihaknya juga akan berupaya membantu para petani dengan program AUTP yang dianggap masih sangat minim peminat. Bahkan tidak tanggung-tanggung pemerintah akan menanggung pembayaran asuransi tersebut asalkan para petani bisa ikut dan bergabung.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena petani harus membayar asuransi sebesar Rp36 ribu untuk satu hektare lahan yang rusak. Dari jumlah uang yang dibayarkan itu, petani akan mendapatkan bantuan ganti rugi Rp6 juta untuk satu hektare jika mengalami gagal panen dan masalah lainnya. Sehingga pada saat terjadi masalah terhadap lahan pertanian petani tidak terlalu merugi dan merasa terbantukan.

“Selain menambah fasilitas untuk mengatensi masalah kekeringan, kami juga akan berupaya mengratiskan para petani untuk mendapatkan progam AUTP. Upaya itu kita lakukan supaya para petani bisa ikut program AUTP dan kerugian akibat bencana bisa kita minimalisir,” tandasnya.

Tetap Menanam Di Kabupaten Sumbawa,sedikitnya 46 hektare tanaman padi mengalami puso atau gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa melalui Koordinator Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Iskandar, S.P membenarkan hal tersebut. Tanaman padi yang puso rinciannya di

Desa Marente Kecamatan Alas 45 hektare dan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara 1 hektare. “Total yang puso sebanyak 46 hektare,” imbuhnya, Kamis (25/7).

Dipaparkannya, untuk di Marente, lokasi lahan puso pola tanamnya hanya satu kali padi. Sebelumnya untuk tanam kedua tidak direkomendasikan untuk menanam padi.

Karena meskipun daerah irigasi, tetapi air sulit masuk ke lokasi setempat. Apalagi debit air juga tidak mencukupi.

Namun masyarakat tetap menanam karena pengalaman tahun sebelumnya mengharapkan air hujan. Ternyata hujan sudah tidak turun hingga pertengahan Mei lalu. Sehingga puluhan hektare tanaman padi di lokasi setempat tidak bisa terselamatkan.

Sedangkan di Desa Penyaring juga tidak direkomendasikan untuk menanam padi.

Tetapi petani menanam atas kemauan sendiri menanam.

Karena kekurangan air, sehingga satu hektare tanaman tak terselamatkan. Saat ini para petani sudah mengganti dengan menanam jagung.

Terhadap tanaman padi yang gagal panen ini, diakuinya tidak terakomodir asuransi.

Karena sebelumnya petani setempat tidak mendaftar untuk masuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Meskipun Sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi. “Semua yang puso ini tidak mendapat asuransi karena tidak ikut AUTP. Karena persyaratan untuk AUTP harus mendaftar sebelum tanam,” jelasnya.

Sementara ini, lanjutnya, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan yang terjadi. Selain tanaman padi yang puso, diketahui terdapat 13 hektare tanaman jagung di kecamatan yang sudah mengalami kekeringan ringan. “Wilayah lain di Plampang ada 13 hektare tanaman jagung kategori kekeringan ringan. Setelah kita konfirmasi, wilayah itu adalah daerah irigasi. Cuma mereka belum mendapat giliran air,” pungkasnya. (ils/ind)

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Jaga Kelestarian Teluk Saleh, KKP RI Bersama Pemkab Sumbawa Kampanyekan Penanggulangan ”Destructive Fishing” Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bekerja sama dengan Pemkab Sumbawa menggelar kegiatan kampanye dan edukasi penanggulangan destructive fishing di dusun Prajak desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Rabu (24/7) lalu. Yang dihadiri Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI Bidang Ekologi dan Kelautan. Sebagai upaya mencegah maraknya penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.

Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini. Mengingat di Teluk Saleh masih cukup marak terjadi destructive fishingberupa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun menggunakan potasium. Pola ini dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan laut. Karena itu, kegiatan kampanye dan edukasi penanggulangan destructive fishing ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya para nelayan untuk menempati garis terdepan dalam menjaga dan memelihara kelestarian terumbu karang dan spesies langka hiu paus yang ada di Teluk Saleh.

Lebih lanjut H. Husni menyampaikan pasca ditetapkannya Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) sebagai cagar biosfer oleh UNESCO

(Suara NTB/ist)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, bersama Staf Ahli dan Pejabat KKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Pimpinan OPD, serta perwakilan nelayan pada deklarasi anti destructive fishing di Dusun Prajak Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Rabu (24/7). pada Juni lalu, Pemkab Sumbawamelalui dinas terkait terus berupaya mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta bekerja secara kolaboratif dengan mengambil langkah-langkah strategis melalui dukungan program yang

terintegrasi untuk keberlanjutan perlindungan hiu paus dan ekosistemnya untuk pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI Bidang Ekologi dan Kelautan, Dr. Aryo Hanggono, D.EA menghimbau

masyarakat pesisir pantai untuk menghentikan kebiasaan menangkap ikan dengan menggunakan bom dan potasium.

Agar kelestarian biota laut seperti terumbu karang dan ikan tetap terjaga. Mengingat Teluk Saleh memiliki potensi sum-

ber daya yang dapat menjadi daya tarik untuk kemajuan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Sumbawa.

Dr. Aryo juga menambahkan, ikan hiu paus yang ada di Teluk Saleh merupakan aset berharga yang dimiliki perairan Sumbawa, yang bisa membawa nama Pulau Sumbawa terkenal seperti Pulau Komodo di NTT. Sebelumnya ketua penyelenggara kegiatan tersebut, Iim Naimah dalam laporannya menyebut kegiatan kampanye dan edukasi destructive fishing ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Ikan dan Kelautan pada KKP yang bekerja sama dengan Pemkab Sumbawa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran para nelayan di Kabupaten Sumbawa. Sehingga tumbuh rasa memiliki, mencintai dan menjaga lautnya agar tetap lestari. Salah satunya dengan tidak melakukan penangkapan ikan dengan mengebom dan menggunakan racun.

Pada acara tersebut ditandatangani juga deklarasi anti destructive fishing oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kelautan Dan Perikanan, Bupati Sumbawa, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dan perwakilan nelayan. Turut hadir pada acara tersebut para Kepala OPD lingkup PemkabSumbawa. (arn/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

H. M. Husni Djibril, B.Sc

(Suara NTB/ist)

Dr. Aryo Hanggono, D.EA

Bupati H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Staf Ahli Menteri tukar menukar cinderamata.

(Suara NTB/ist)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Pejabat dari KKP RI menandatangani deklarasi anti destructive fishing.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Parlementaria

Halaman 7

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Badan Anggaran DPRD Sumbawa Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan laporan terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020. Pada sidang paripurna, Kamis (25/7). Pada paripurna sebelumnya, Bupati menyampaikan penjelasan KUA-PPAS dimaksud.

Banggar DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya, Khaeruddin S.E, terlebih dahulu menyampaikan ringkasan Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : Target PAD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp155.651.553.490,60. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 31,11% sehingga Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp923.478.480.460,00. Hal ini dikarenakan Dana DAK yang tidak diperkirakan terlebih dahulu sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dimana disebutkan bahwa tidak diper-

kenankan memprediksi DAK sebelum ada peraturan resmi dari Kementrian Keuangan.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan sebesar Rp394.397.163.000,00. Penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp50.000.000.00.

Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dapat kami jabarkan sebagai berikut : Penurunan Angka Kemiskinan, Stunting dan Pemenuhan Hak Sipil Anak melalui Pemenuhan Layanan Dasar, yang dilaksanakan melalui lima program unggulan, antara lain : peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan, diantaranya pembangunan RSUD, peningkatan perlindungan sosial dengan peningkatan ketahanan pangan daerah; penurunan angka kemiskinan; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. Yang memiliki Rencana Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp130,430.000.000,00.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur, yang dilaksanakan melalui empat program unggulan, antara lain: pemenuhan target jalan mantap; peningkatan

TP4D Tidak Ingin Dijadikan Tempat Berlindung Proyek Bermasalah Dompu (Suara NTB) – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu tidak ingin menjadi tempat berlindung bagi proyek bermasalah.

Dari 37 permohonan pengawalan dan pengamanan proyek tahun 2019 di Dompu, baru beberapa yang disetujui setelah ditelaah dan dikaji bersama usai ekspose pekerjaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Edhi Nursapto, SH pada konferensi pers Hari Bhakti Adiyaksa (HBA) ke 59 tahun 2019 di aula Kejari Dompu, Senin, 22 Juli 2019 menegaskan, TP4D tidak ingin menjadi tempat berlindung bagi pelaksanaan proyek bermasalah. Sebelum memutuskan untuk dilakukan pendampingan, selain permohonan pendampingan, pemilik proyek diharuskan mengekspose paket pekerjaan untuk menganalisa pekerjaan dan kemungkinan masalah.

“Kami tidak mau dijadikan bunker/tempat untuk berlindung (proyek dan kontraktor bermasalah). Makanya sebelum diputuskan untuk didampingi, kita haruskan mereka ekspose dulu,” tegasnya. Untuk menghindari masalah pada pekerjaan proyek yang didampingi TP4D, Edhi mengaku, saat ini pihaknya mengharuskan penandatanganan proyek oleh pimpinan perusahaan pemenang tender yang dihadiri pihaknya. Agar pimpinan perusahaan memiliki tanggungjawab atas paket pekerjaan, termasuk bila perusahaannya dipinjam oleh orang perorang.

Pola ini dilakukan karena hasil evaluasi beberapa proyek bermasalah, dikerjakan oleh perusahaan yang dipinjamkan ke orang per orang. “Kalaupun kita (harus) awasi, ekstra kita awasi,” ungkapnya.

Terkait pembangunan proyek RSUD Dompu tahun 2016 senilai Rp9,5 M oleh PT Telaga Pasir Kuta dari Bandung Jawa Barat yang didampingi TP4D dan saat ini sedang diselidiki penyidik Polda NTB, Kasi Intel Kejari Dompu, Ahmad Sulhan, SH menjelaskan, proyek tersebut sejak awal progresnya bermasalah sehingga pihaknya merekomendasikan ke direktur RSUD Dompu untuk melakukan pemutusan kontrak.

Rekomendasi itu menyusul progres pekerjaan dengan waktu kontrak serta uang muka proyek yang dibayarkan. “Seandainya pada saat itu pihak rumah sakit tidak memutuskan kontrak, maka kami akan mundur,” kata Ahmad Sulhan.

Setelah diputuskan kontrak atas paket pekerjaan pembangunan gedung lantai 2 RSUD Dompu tahun 2016, proyek ini diproses tender ulang tahun 2017 dengan pagu Rp4,5 M. Pada proyek lanjutan ini, kata Sulhan, TP4D kembali mendampingi hingga tuntas. “Gedungnya sudah dimanfaatkan. Kalaupun ada yang belum, itu karena masih menunggu peralatan,” jelas Sulhan.

Direktur RSUD Dompu, dr. H. Syafrudin yang dihubungi di ruang kerjanya mengaku, tidak tahu soal proyek pembangunan gedung RSUD Dompu yang sempat diputus kontraknya tahun 2016. Dirinya mulai menjabat tahun 2017 dan menyelesaikan paket pekerjaan lanjutan gedung lantai 2 senilai sisa pagu proyek tahun 2016 sebesar Rp4,5 M. “Sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah juga diaudit BPK,” katanya.

Dr. H. Syafrudin juga mengaku, tidak tahu proyek ini diselidiki penyidik Polda NTB. Karena hingga saat ini, pihaknya tidak pernah diundang untuk dimintai informasi. “Belum ada pemberitahuan ke kami,” ungkapnya.

Namun Syafrudin mengaku, bangunan gedung lantai 2 tersebut sesuai perencanaan sudah dimanfaatkan untuk ruang gizi, apotik, laundry, ruang isolasi, bangunan musala.

“Gedungnya sudah dimanfaatkan sejak tahun kemarin. Itu untuk ruang gizi, apotik dan laundri juga,” jelasnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

KONFERENSI PERS - Kajari Dompu, Edhi Nursapto, saat menggelar konferensi pers didampingi para Kasinya pada Hari Bhakti Adhiyaksa ke-59, Senin, 22 Juli 2019.

kualitas infrastruktur wilayah; peningkatan konektivitas wilayah; dan peningkatan kualitas teknologi informasi dan komunikasi. Yang memiliki Rencana Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp277.694.000.000,00. Sedangkan Peningkatan Realisasi Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, yang dilaksanakan melalui tiga program unggulan, antara lain : peningkatan investasi sektor riil; industri olahan berbasis pertanian; dan penguatan kewirausahaan dan UMKM diantaranya pembangunan Pasar Seketeng.

Yang memiliki Rencana Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp65.183.000.000.

Berikutnya, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Kebudayaan, yang dilaksanakan melalui empat program unggulan, antara lain : peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup; peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran wisata; penguatan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan berbasis potensi ekowisata; dan pemajuan kebudayaan daerah untuk mendukung perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang memiliki Rencana Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp 11.000.000.000.

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah, yang dilaksanakan melalui dua program unggulan, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sistem dan prosedur serta ketersediaan sumberdaya lainnya di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah yang andal, akuntabel dan partisipatif; dan memfasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan Science and Techno Park (STP) dan Dewan Riset Daerah (DRD) untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Yang memiliki Rencana Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp59.400.000.000.

Pembinaan kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan, yang dilaksanakan melalui tiga program unggulan, antara lain: pembangunan budaya, karakter dan prestasi daerah. peningkatan wawasan kebangsaan; dan peningkatan kerukunan antar umat beragama. Yang memiliki Rencana Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp35.000.000.000. Sehingga total Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

sebesar Rp578.707.000.000.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp944.829.723.529,45 dengan rincian sebagai berikut: Belanja Pegawai yang memiliki Rencana Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp648.052.337.470,37; Belanja Hibah sebesar Rp38.500.000.000; Belanja Bansos sebesar Rp6.395.325.000; Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp5.863.664.391,16; Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp244.009.742.802,40; dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.000.000.

Pada dasarnya Badan Anggaran Dewan menyetujui Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020. Namun dalam proses pembahasan ada beberapa hal yang berkembang, baik berupa pendapat, saran, kritik, dukungan dan masukan-masukan lain secara umum yang patut dijadikan sebagai pertimbangan bersama di masa yang akan datang. Untuk itu sampaikan beberapahal sebagai berikut : Sektor Pendapatan, Badan Anggaran Dewan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-

langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sumbawa; Penetapan target PAD seharusnya menjadi indikator kinerja bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu, pada masa yang akan datang Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam menggali dan mengkaji dengan akurat sumber-sumber PAD agar penetapan target PAD sesuai dengan potensi daerah dan lebih rasional; Kemudian meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap SPPT Pajak BumidanBangunansehinggapenetapan dan penerimaan dari pajak tersebut bisa meningkatkan PAD; dan meminta mengkaji potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah agar dapat dijadikan sebagai retribusi daerah.

Sektor Belanja, Badan Anggaran Dewan menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk kedepannya agar setiap OPD yang memiliki kegiatan rutin pada setiap tahun anggaran agar dilakukan evaluasi terhadap capaian target/kinerjanya sebagai indikator dalam memberikan anggaran/belanja, dengan cacat-

an jika kinerja pada kegiatan OPD tersebut rendah, maka tidak perlu dianggarkan kembali; menyarankan setiap OPD menyusun belanja pada setiap program dan kegiatan berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; danmenyarankan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran, pada beberapa kegiatan perlu dilakukan penyesuaian belanja di seluruh OPD, antara lain belanja honor tenaga teknis kegiatan pemeliharaan, belanja BBM, belanja penggantian ban kendaraan operasional dinas, belanja pada kegiatan penyusunan RKA dan penyusunan laporan tahunan OPD. Pada kesempatan tersebut, Badan Anggaran Dewan juga memberikan masukan terkait dengan KUA-PPAS 2020, sebagai berikut : Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) pada tahun mendatang, harus memperhatikan seluruh dokumen perencanaan keuangan daerah, baik Renstra, RPJMD maupun Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD agar Kebijakan Umum APBD yang tersusun menjadi lebih baik dan komprehensif.

Serta harus memberikan gambaran detail kondisi daerah. (arn/*)

TKW Asal Bima Tiga Tahun Hilang Kontak di Malaysia Bima (Suara NTB) – Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW), asal Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo bernama Rostina yang bekerja di negeri jiran Malaysia dikabarkan hilang kontak dengan pihak keluarga selama tiga tahun.

Keluarga Rostina, Muhammad Ito mengaku, Rostina diberangkatkan pada tahun 2013 lalu melalui sponsor di desa setempat. Kemudian, diteruskan ke sebuah agen yang berada di Sumbawa. “Saat itu Ia (Rostina) dikontrak selama tiga tahun bekerja di Malaysia,” katanya kepada Suara NTB. Menurut Ito, selama tiga tahun bekerja, Rostina aktif berkomunikasi dengan orangtuanya. Bahkan beberapa bulan sebelum masa kontrak habis, Ia ingin pulang namun orangtua memintanya untuk memperpanjang kontrak.

“Tapi setelah pembahasan

kontrak diperpanjang, sampai sekarang kami tidak mengetahui lagi kabar dan keberadaannya,” katanya.

Selama hilang kontak dengan pihak keluarga, keluarga sempat menghubungi pihak agen yang memberangkat ke Malaysia untuk mencari tahu keberadaannya. Namun agen tersebut sudah lama ditutup.

“Sampai sekarang kami terus mempertanyakan keberadaannya. Kami ingin tahu kabar dan keberadaannya.

Apakah masih di Malaysia atau dimana,” katanya.

Selain itu, Ito mengaku pihak keluarga berencana akan me-

laporkannya ke aparat kepolisian dan mengadukan ke Dinas teknis terkait, untuk membantu menelusuri keberadaan Rostina.

“Soal ini kami sudah mengadukan ke Disnaketrans.

Dengan harapan bisa ditelusuri keberadaannya,” katanya.

Sementara Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaketranns Kabupaten Bima, M. Irfan S.Sos, mengaku menerima pengaduan pihak keluarga terkait hilangnya Rostina di Malaysia.

“Sudah kita terima pengaduannya, bahkan kita sudah memanggil kedua orangtua dan mantan sponsor untuk

(Suara NTB/Roni)

PUSO - Tanaman padi petani di belakang SMPN 4 Dompu yang alami puso dan disabit untuk pakan ternak.

Ratusan Hektare Tanaman Padi di Dompu Alami Puso Dompu (Suara NTB) Ratusan hektare tanaman padi di Dompu mengalami puso sebagai dampak kekeringan.

Selain kekeringan, tanaman padi ini juga diserang hama tungro batang dan diperparah oleh tidak adanya pasokan air.

Akibat puso, tanaman padi warga pun dijadikan pakan ternak dan disabit para pemilik ternak. “Padi di belakang SMPN 4 Dompu kita sabit untuk pakan ternak. Padinya sudah merah – merah akibat tidak ada pasokan air. (Kondisi) ini merata di sekitar area belakang SMP 4,” kata Nahroni, petani ternak kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Tidak hanya terjadi di sekitar

SMPN 4 Dompu, tapi juga terlihat di hamparan tanaman padi di sekitar so Bara, so Monta, so Nowa dan so Dorokobo Kempo.

Beberapa petani langsung menanam dengan sistem langsung menabur bibit padi. Pola ini untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air. Akibat tidak disuplai air yang cukup, gulma lebih cepat tumbuh menutupi tanaman padi.

Hama penggerek batang juga menyerang tanaman padi lain, secara berlahan menguning akibat tidak ada pasokan air.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pd yang dihubungi, Kamis (25/7) mengaku belum mendapatkan data terbaru

dampak kekeringan. Data yang dimilikinya yang dilapor 10 Juli 2019 lalu, yaitu 344 ha dari 3.095 ha tanaman padi dalam kondisi waspada. Begitu juga dengan tanaman jagung seluas 699 ha dari 3.529 ha dalam kondisi waspada. “Kami punya data lama itu saja. Saya belum dapat data laporan terbaru,” katanya.

Terkait kondisi tanaman padi di beberapa titik yang mengalami puso sehingga diberi untuk pakan ternak, Armansyah mengaku, akan koordinasikan dengan jajaran di bawahnya. Karena ada masing – masing koordinator terkait hama maupun kekeringan. “Nanti saya koordinasikan dulu,” terangnya. (ula)

klarifikasi,” katanya.

Berdasarkan keterangan dari pihak orangtua, lanjut Irfan, Rostina sempat berkomunikasi selama tiga tahun berada di Malaysia. Namun setelah itu, hilang kontak sampai sekarang.

“Setelah kami minta keterangan dari orangtua, persoalan ini termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Rostina juga diberangkatkan oleh

agen dari Sumbawa,” katanya.

Meski Rostina diberangkatkan oleh agen dari Sumbawa bukan melalui Disnaketrans setempat, tidak akan menyurutkan dan menghalangi pihaknya untuk mencaritahu keberadaannya. “Kami akan menyurati BNPT serta Kementerian terkait untuk membantu mencari keberadaan Rostina di Malaysia,” pungkasnya. (uki)

Polres Targetkan Kasus Kredit Fiktif Rampung Dompu (Suara NTB) Polres Dompu menargetkan akan merampungkan perkara kasus dugaan korupsi kredit fiktif pada Bank NTB syariah cabang Dompu tahun 2013 – 2015 rampung Juli 2019 ini.

Mantan pimpinan Bank NTB Syariah Dompu, HAH yang sudah memasuki masa pensiun, diduga ikut terlibat pada kasus yang menjerat Fs dan sudah diputus pengadilan tipikor Mataram.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Reza Fahmi, SH, SIK, MH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (23/ 7) lalu mengaku, kasus dugaan korupsi kredit fiktif pada Bank NTB Syariah Cabang Dompu sejatinya ada dua tersangka yaitu Fs yang disidangkan lebih awal dengan pimpinannya berinisial HAH. Setelah Fs diputus pengadilan tipikor, pihaknya kemudian mengirim berkas untuk tersangka HAH dan jaksa pemeriksa mengembalikan dengan petunjuk dalam P19. “P19 baru satu kali. Hari ini kita kembalikan (berkas perbaikan atas petunjuk jaksa),” ungkap Reza.

Reza mengatakan, perkara dengan tersangka HAH ini ditargetkan rampung pada Juli 2019 ini. Perkaranya sudah cukup jelas, karena tersangka utamanya sudah disidangkan dan diputus pengadilan tipikor Mataram awal 2019 lalu.

“Sesuai petunjuk jaksa pemeriksa, kita diminta lengkapi surat – surat dokumen terkait SOP. Kita sudah lengkapi,” jelasnya.

Kasus dugaan kredit fiktif dengan tersangka utama Fs pada bank NTB syariah cabang Dompu tahun 2013 – 2015 ini merugikan keuangan

negara hingga Rp1,6 M. Fs kemudian dilimpahkan ke pengadilan akhir tahun 2018 dan diputus awal 2019. Dia dikenai sanksi kurung lima tahun dan denda Rp1,5 M, termasuk 1 unit rumah. Dalam perkembangan kasusnya, HAH diduga ikut terlibat karena sebagai atasan ia ikut mengetahui kasusnya.

Namun Kajari Dompu, Edhi Nursapto, SH dalam rilisnya, Senin (22/7) lalu mengaku kesulitan mengeksekusi barang sitaan berupa satu unit rumah milik Fs dalam perkara kredit fiktif untuk terpidana kasus kredit fiktif pada Bank NTB Syariah Cabang Dompu.

Untuk melelang rumah tersebut, harus dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram. Sementara biaya yang disiapkan dalam DPA Kejari Dompu tidak cukup, menjadi kendala proses lelang rumah sitaan.

“Kalau yang dilelang itu kayu atau mobil seperti tahun sebelumnya, kita tinggal serahkan ke (dinas) Perdagangan dan Perhubungan (Dompu), selesai. Kalau rumah ini, kita harus diperkirakan harganya dulu oleh lembaga khusus yang adanya di Mataram,” katanya.

Sementara untuk perkara split kasus ini dengan tersangka mantan kepala Bank NTB Syariah Cabang Dompu, penyidik kepolisian resort Dompu yang menanganinya sudah mengirimkan SPDP dan berkasnya untuk diperiksa. “Kita juga sudah kembalikan untuk perbaikan dalam P19,” kata M. Isa Ansyari, SH kasi Pidsus Kejari Dompu pada kesempatan yang sama. (ula)

PT. NK Berutang Material Pasir Ratusan Juta Dompu (Suara NTB) – Proyek pembangunan saluran irigasi tahap II untuk Bendungan Mila dan Tanju di Dompu, rupanya menyisakan banyak persoalan. Salah satunya PT. Nindia Karya (NK) selaku pelaksana belum membayar ribuan kubik material pasir yang dipasok warga. Nilainya diperkirakan mencapai Rp500 juta lebih.

Salah seorang pemasok, Nurazin usai mengadukan persoalan ini ke Kantor DPRD Dompu mengungkapkan, pihak perusahaan enggan membayar ribuan kubik pasir yang dipasok dengan alasan tidak pernah

mengeluarkan surat perintah kerja dan Pesanan Order (PO).

Meski demikian, ironisnya material yang disediakan warga lingkar bendungan tersebut justru habis dipakai untuk pembangunan proyek.

“Material yang kami drop itu sudah ada di catatan perusahaan, fisiknya juga sudah dipakai semua. Tapi sampai sekarang tidak mau dibayar,” ungkapnya.

Penyuplaian material pasir tanpa PO dan perintah kerja dari perusahaan, tegas dia, bukan kali ini saja dilakukan pihaknya. Pada pembangunan beberapa item bendungan se-

belumnya pun demikian. Tapi pembayarannya tetap dilakukan sesuai harga yang telah disepakati bersama.

Atas kebiasaan itu kemudian Nurazin bersama warga lingkar bendungan lain memasok material khususnya pasir untuk setiap pelaksanaan proyek ini. Kalaupun PT. Nindia Karya menolak dengan alasan tak pernah mengeluarkan perintah atau pesanan, ia mempertanyakan alasan mereka tetap memanfaatkan material yang telah disediakan.

“Kerja awal saja lebih banyak dari ini, tanpa PO pun sudah dibayar bahkan hampir 600

juta. Ada bukti administrasi keuangannya juga,” jelasnya.

Selain berutang material pasir, dalam pembangunan saluran irigasi tahap dua ini pihak perusahaan juga tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Guna menginformasikan buruh lokal terkait apa saja material yang dibutuhkan proyek.

Untuk itu, melalui DPRD pihaknya menuntut agar perusahaan segera melunasi piutangnya. Karena sebagian dari mereka kini ada yang harusa berurusan dengan hukum karena terlilit utang di rentenir untuk biaya operasional

pengangkutan pasir ke perusahaan. “Jawaban dari DPR tadi akan segera memanggil pihak perusahaan dan pihakpihak terkait,” ujarnya.

Sementara Humas PT. Nindia Karya, Sanusi yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon, Kamis (25/7) siang, tak berani berkomentar terkait persoalan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan perusahaan.

“Terkait dengan demo kemarin saya belum bisa mengkonfirmasi (memberi jawaban).

Mungkin ada yang lebih berkompeten di kantor itu,” tandasnya singkat. (jun)

(Suara NTB/jun)

TUNJUKAN KUITANSI – Warga menunjukan kuitansi pembayaran material pasir yang dipasok tanpa perintah kerja dan PO dari PT. NK di proyek awal bendungan, Kamis (25/7).

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Halaman 8

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2019 Mataram (suara NTB) DPRD Kota Mataram, Selasa (23/7) menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun angaran 2019. Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar dan I Wayan Sugiartha, hadir langsung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Dalam pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun angaran 2019, Walikota menyampaikan, Penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan pemerintah pusat, kebutuhan-kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maupun untuk menampung penyesuaian pendapatan dan tambahan belanja prioritas yang belum atau sudah tercantum dalam APBD murni.

Kebijakan penganggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan penataan kembali belanja langsung yang disesuaikan dengan realisasi se-

mester pertama Tahun 2019, khusus untuk gaji pegawai dengan mempertimbangkan prognosis sampai bulan Desember 2019. Kewajiban terhadap belanja langsung pada setiap OPD atau Program kegiatan yang mendukung sasaran OPD. Serta, Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal.

Perubahan APBD 2019 berdasarkan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif, sebagai berikut: A. Pendapatan Daerah Rencana pendapatan mengalami perubahan. Semula sebelum perubahan Rp1,415 triliun ebih berubah menjadi Rp1, 476 triliun lebih. Atau, meningkat Rp60,551 miliar lebih atau naik 4,28 persen. Secara rinci perubahan pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar 339 Milyar 934 Juta Rupiah Lebih berubah menjadi 372 Milyar 928 Juta Rupiah Lebih atau mengalami kenaikan sebesar 32 Milyar 994 Juta Rupiah Lebih.

2) Dana Perimbangan semula direncanakan Rp901,395 miliar lebih berubah menjadi Rp924,226 miliar lebih atau naik Rp22,830 miliar lebih.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula direncanakan Rp174, 184 miliar lebih, berubah menjadi Rp178,911 miliar lebih atau naik Rp4,726 miliar lebih B. Belanja Daerah Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini direncanakan bertambah Rp109,757 miliar lebih dari anggaran semula Rp1,446 triliun lebih. Setelah perubahan menjadi Rp1,556 triliun lebih. Sedangkan beberapa poin kebijakan penting yang akan dibiayai dalam Perubahan APBD ini antara lain: Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan pembiayaan diantaranya adalah : 1. Penyesuaian Perhitungan Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan; 2. Pembiayaan Persiapan Pilkada; 3. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial; 4. Pemenuhan Pembiayaan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Biaya Ko-

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

PENGANTAR NOTA KEUANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 mpensasi Dampak Negatif (KDN) dalam Pengelolaan Persampahan; Sedangkan Belanja Langsung mengalami peningkatan pembiayaan diantaranya adalah: 1. Pengadaan Tanah; 2. Pengelolaan Sampah; 3. Rehabilitasi dan Penataan Pasar; 4. Rehabilitasi Gedung Perkantoran OPD; 5. Rehabilitasi Rumah Potong Hewan; 6. Rehabilitasi Gedung Sekolah; 7. Kegiatan Diklat Prajaba-

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (dua dari kiri) memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua H. Muhtar dan I Wayan Sugiartha

tan Pegawai; 8. Peningkatan Belanja Operasional RSUD dan Puskesmas yang bersumber dari peningkatan pendapatan BLUD dan silpa JKN; C. Pembiayaan Dengan adanya rencana pendapatan bertambah sebesar 60 Milyar 551 Juta Rupiah Lebih dan belanja bertambah sebesar 109 Milyar 757 juta Rupiah Lebih maka terdapat defisit sebesar 49 Milyar 206 Juta Rupiah Lebih yang ditutupi melalui silpa Tahun Anggaran 2018. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berbincang dengan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Ketua I Wayan Sugiartha.

Pilkada Serentak

PKB akan Usung Kader di Empat Daerah Mataram (Suara NTB) Sejumlah parpol mulai melakukan tahapan di tingkat internal untuk menghadapi Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota.

Namun berbeda halnya dengan PKB, yang belum akan mulai melakukan tahapan internal dalam menyambut Pilkada serentak 2020 di NTB. (Suara NTB/ndi)

HASIL PENETAPAN - Saksi dari Partai Golkar (kiri) saat menerima hasil penetapan perolehan kursi partai dan caleg terpilih hasil Pemilu 2019 dari KPU Kota Mataram. Pemilu 2019 ini, Golkar masih tetap mencatatkan diri sebagai partai pemenang dengan perolehan sembilan kursi.

KPU Mataram Tetapkan Caleg Terpilih

Raih Sembilan Kursi, Golkar Tetap Berjaya di Lingkar Selatan Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram menggelar sidang pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan anggota DPRD Kota Mataram terplih hasil Pemilu 2019 untuk masa bakti 2019-2024, Kamis (25/7) kemarin. Rapat pelno penetapan dihadiri oleh Bawaslu dan juga saksi-saksi dari partai politik.

Rapat pleno berlangsung lancar, tanpa ada aksi protes yang dilayangkan baik oleh pihak Bawaslu maupun saksi parpol. Karena itu, KPU usai membacakan perolehan suara masing-masing parpol dan caleg, KPU langsung menetapkan caleg terpilih.

“Dengan ini, KPU Kota Mataram menetapkan perolehan kursi partai politik dan caleg terpilih,” ujar Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin, saat membacakan Surat Keputusan (SK) penetapan perolehan kursi partai politik dan caleg terplih periode 2019-2024.

Dari hasil penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih Kota Mataram itu, memperlihatkan bahwa Partai Golkar masih tetap berjaya pada Pemilu 2019 kemarin. Golkar di bawah kepemimpinan Ketua DPD II, Mohan Roliskana, berhasil mempertahakan perolehan sembilan kursi. Perolehan kursi Golkar tersebut di semua dapil, bahkan Golkar berhasil mengunci masing-masing dua kursi di tiga dapil dari enam jumlah dapil di Kota Mataram, yakni dapil II, Dapil III dan dapil IV. Pemenang kedua ditempati oleh partai Gerindra dengan perolehan enam kursi yang diperoleh dari enam dapil. Kemudian disusul oleh PDI-P lima kursi dan PKS lima kursi serta Demokrat empat kursi. Kemudian di papan tengah dengan perolehan kursi masingmasing tiga yakni PAN dan PPP. Sisanya Hanura, Nasdem, PKPI, Berkarya dan PKB memperoleh masing-masing satu kursi.

Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin yang dikonfirmasi Suara NTB usai pleno menyampaikan bahwa setelah pihaknya menetapkan perolehan kursi masing-masing partai politik dan nama-nama caleg terpilih. Pihaknya kemudian akan segera menyampaikannya ke Gubernur NTB melalui Walikota untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK).

“YahariinisesuaidenganaturanKPUKotaMataramtelahmelakukan penetapan selanjutanya tiga hari ke depan kita akan serahkan ke parpol dan caleg terplih dan kita serahkan ke Gubernur melalui Walikota untuk di-SK-kan dan pelantikan. Karena hasil penetapan inilah yang menjadi dasar proses pelantikannya,” jelas Husni.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda memberikan apresiasi terhadap Partai Golkar Mataram yang berhasil menpertahankan perolehan sembilan kursi sehingga menjadikan partai beringin tersebut sebagai pemenang pemilu.

Dengan keberhasilan tersebut maka otomatis Kursi Ketua DPRD Kota Mataram periode 2019-2024 masih menjadi milik Golkar. (ndi)

PKB baru akan mulai melakukukan tahapan persiapan menghadapi Pilkada serentak 2020, usai menggelar Muktamar yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus mendatang. Dalam Muktamar itu akan diagendakan pemilihan Ketua Umum DPP PKB periode lima tahun ke depan.

“Karena kita fokus Muktamar, September baru kita bentuk desk Pilkada 2020,” ujar Sekretaris DPW PKB NTB, Akhiansyah, yang dikonfirmasi Kamis (25/7) kemarin. Pembentukan desk Pilka-

da disesuaikan juga dengan dimulai pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.

Nantinya, desk Pilkada itu akan dibentuk di masing-masing DPC kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada. Meliputi Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan kabupaten Bima.

Tujuan pembentukan desk Pilkada tersebut, untuk mengordinasikan dan komunikasi semua hal terkait persiapan PKB untuk menghadapi kon-

(Suara NTB/why)

LOKASI PENAMBANGAN - Lokasi penambangan tanah uruk di Kali Ranget, Batu Mekar, Lingsar, Lombok Barat. Pemilik lahan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penambangan galian C tanpa izin.

Tambang Galian C Ilegal Lingsar

Pemilik Lahan Jadi Tersangka Mataram (Suara NTB) Penambangan ilegal galian C di Kali Ranget, Batu Mekar, Lingsar Lombok Barat akhirnya menyeret pemilik lahan, Erik Dian Hinata (24) ke penjara.

Tersangka EDH menambang tanah uruk tanpa izin. Mandor galian, Kurdiawan (31) juga turut menjadi tersangka.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan bahwa tersangka Erik mempekerjakan

buruh untuk menggali tanah uruk.

Keuntungan dari penjualan tersebut merugikan negara.

“Tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK dari pemerintah terkait.

Tambang ini berakibat pada kerusakan lingkungan, pencemaran sumber daya air, dan keselamatan jiwa,” terangnya, Kamis (25/7).

Tersangka Erik dikenai pasal 158 UU RI No4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang mengancam pelang-

Muzihir Siap Bertarung di Pilkada Mataram 2020. ”Pertama saya akan lihat peluang dulu dari hasil survei.

Jika surveinya kemungkinan ada peluang menang, kenapa tidak saya tidak maju,” tegasnya.

Survei elektablitas akan dia laksanakan setelah pelantikan anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024 pada awal September mendatang. “Karena tahapan Pilkada yang saya baca juga mulainya September, itupun baru tahapan di internal KPU. Tapi kita survei awal September itu nanti,” katanya.

Politisi PPP yang digadanggadang sebagai kandidat kuat calon pimpinan DPRD NTB itu pun

gan kita utamakan kader,” ujarnya.

Meski demikian, pada prinsipnya, kader akan diutamakan diusung di Pilkada empat daerah tersebut, Tetapi PKB tetap berikan peluang terbuka bagi non kader didorong dan diusung oleh PKB. Pasalnya, di semua kontestasi Pilkada digelar di tujuh kabupaten kota itu PKB harus jajaki koalisi dengan parpol lainnya.

Namun karena mekanisme ada, lanjutnya, melalui desk Pillkada, Pilkada di empat daerah itu tetap memberikan prioritas bagi kader. Baik sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati. “Peluang bagi calon diluar kader tetap ada, karena PKB tidak bisa mengusung paslon sendiri,” pungkasnya. (ndi)

PAN - PKS Godok Peluang Koalisi di Pilkada Bima

Galang Koalisi Gerindra, PPP dan PKS Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD NTB dari Dapil Kota Mataram, H. Muzihir menyatakan kesiapannya untuk tampil di Pilkada Mataram 2020 mendatang. Sebagai bentuk komitmennya, dalam waktu dekat dirinya akan mulai merancang untuk melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitasnya di masyarakat.

Demikian disampaikan Muzihir saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/7) kemarin.

Tekadnya sudah bulat untuk ikut serta dalam proses politik jelang Pilwakot Mataram

testasi di Pilkada 2020. Desk Pilkada dibentuk juga untuk menjaring dan menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah sampai pada survei penerimaan terhadap calon.

Baik penjaringan unsur kader maupun non kader.

“Bahkan, Desk Pilkada ini nanti mengawal bagi terbit SK rekomendasi calon di DPP,” ungkap caleg DPRD NTB terpilih itu. Lebih lanjut, seperti parpol lainnya, PKB juga tentu akan berikan prioritas bagi kader terbaik diusung di Pilkada. Ada empat daerah akan

jadi prioritas bagi parpol berbasis nadhiyin di Pilkada.

Lantaran, raihan kursi dimiliki di DPRD setempat, dan PKB juga memiliki kader terbaik dipersiapkan maju bertarung di Pilkada 2020.

Empat daerah dimaksud, yakni Lombok Utara raihan 3 kursi, Lombok Tengah raihan 6 kursi, Sumbawa raihan 4 kursi dan Dompu raihan 4 kursi. Sedangkan, kader digadang-gadang di empat daerah yang menjadi prioritas tersebut yaitu ketua DPC KLU, Djohan Sjamsu, Ketua DPC Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra, untuk Pilkada Sumbawa dua kader yakni Ir. Mokhlis dan Rasidi, dan Ketua DPC Dompu, Muhammad Amin.

“Khusus untuk empat Pilkada ini kita istimewakan den-

mengaku siap melepaskan jabatannya sebagai wakil rakyat untuk maju di Pilwakot Mataram.

“Saya siap mundur, sekalipun saya pegang palu wakil Ketua DPRD NTB nantinya,” tegasnya.

Ia akan maju di Pilwakot Mataram sebagai kandidat bakal calon Walikota, bukan sebagai balon wakil Walikota seperti yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan.

Karena itu, dirinya juga mulai intens membangun komunikasi politik dengan sejumlah figur yang dinilai potensial untuk dijadikan calon wakilnya.

“Saya sudah komunikasi

sama pak Kasdiyono dan Ahda untuk jadi wakil. Kalau Selly dan Mohan tidak mungkin saya dekati karena kita sama-sama calon Walikota,” ungkapnya.

Peraih suara terbanyak di Dapil Kota Mataram itu, juga mengaku bahwa kemungkinan PPP bisa mengusung pasangan calon sangat memungkinkan jika koalisi tiga partai yakni Gerindra, PKS dan PPP sendiri berhasil terbentuk. Jika tiga partai itu bergabung dalam satu koalisi, maka akan menjadi satu kekuatan politik yang berpeluang untuk memenangkan pertarungan. (ndi)

gar pidananya dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Sementara tersangka Kurdiawan dijerat dengan pasal 161 undang-undang yang sama. Ancaman pidananya pun sama yakni maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp20 miliar.

“Jadi kegiatan penambangannya ini sudah dilakukan dua bulan lamanya. Karena kontrol yang tidak baik dan asal-asalan membuat salah seorang buruh tertimpa runtuhan pasir dan meninggal dunia,” tegas Alam.

Barang bukti yang disita dalam kasus itu antara lain mobil pikap Mitsubishi L300 nomor polisi DR 8199 MZ, mesin air, dan selang.

Sebelumnya, pada Jumat (19/ 7) lalu, Salime (50) warga Desa Selat, Narmada tertimbun longsoran tanah. Salime merupakan buruh yang dipekerjakan tersangka Erik untuk menggali dan mengangkut tanah uruk. Salime bersama dua rekannya, Sarimah (35) dan Kurdiawan (35).

Sekitar pukul 09.30 Wita mereka mulai menyekop tanah untuk dinaikkan ke mobil pikap.

Tebing yang tiba-tiba longsor langsung menimbun Salime.

Pemilik lahan EDH yang saat itu juga berada di lokasi mengevakuasi korban bersama Sarimah dan Kurdiawan. (why)

Mataram (Suara NTB) PKS dan PAN tengah melakukan penjajakan politik untuk membangun koalisi di Pilkada Kabupaten Bima. Koalisi ini rencananya akan mengusung M. Aminurlah sebagai kandidat bakal calon bupati untuk menghadapi balon petahana, Hj Indah Damayanti Putri (IDP).

Aminurlah yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini, saat dikonfirmasi di Mataram, mengatakan penjajakan bersama PKS dilakukan untuk menjalin sebuah koalisi, dukungan politik terhadap keinginannya maju sebagai salah satu kandidat Bupati Bima periode 2020-2025.

“Kami ingin maju ini bukan sekadar narasi. Tapi sebuah keinginan membangun daerah.

Apalagi selama 10 tahun ini saya sudah tahu bagaimana pengelolaan daerah,” ujarnya. Aminurlah atau akrab disapa Maman ini, mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan PKS sejak lama.

Dimulai dari DPD PKS Kabupaten Bima dan sekarang bersama DPW PKS NTB. Dirinya juga sudah melakukan penjajakan dengan partai-partai lainnya, seperti Gerindra, Demokrat, dan NasDem. “Insya Allah, mudah-mudahan bisa terhubung dengan seluruh partai,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode ini mengaku baru-baru ini sudah bertemu dengan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah yang juga Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah DPW PKS NTB untuk membicarakan keinginannya maju dalam Pilkada Kabupaten Bima pada 2020.

“Saya diminta oleh Pak Gubernur untuk ikut berkompetisi pada Pilkada Kabupaten Bima dan Pak Gubernur berpesan Bima itu butuh perubahan dan butuh orang yang ikhlas,” tuturnya. Lebih lanjut disampaikan Maman, Bima memiliki sumber daya alam (SDA)

yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Hanya saja, selama ini potensi tersebut tidak pernah dimaksimalkan.

Padahal, jika digarap dengan serius bisa menjadi pendapatan yang luar biasa bagi daerah. Sehingga daerah tidak lagi terlalu berharap banyak dana dari transfer pemerintah pusat. Selain penerbitan izin usaha supaya investor tertarik berinvestasi di Bima dipermudah agar mampu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ‘’Jangan ada lagi kesenjangan sosial di Bima,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPW PKS NTB H. Abdul Hadi mengaku tidak menampik jika PAN tengah melakukan penjajakan politik dengan partainya untuk mendorong Maman maju dalam kontestasi Pilkada Bima. Meski demikian, pihaknya juga tengah menyiapkan sejumlah kader terbaik yang dimiliki oleh DPD PKS Kabupaten Bima.

“Masih dalam proses penjajakan dan pengkajian peluang untuk melakukan koalisi.

Bahkan, penjajakan seperti ini diperluas dengan partai-partai lain tidak hanya PAN,” ujarnya. Menurut Abdul Hadi, PKS sudah membentuk Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) dan Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) untuk melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

“Tim sudah bekerja melakukan pengkajian dan melakukan penganalisaan terhadap peluang-peluang yang akan dihadapi dalam Pilkada nanti. Termasuk akan melakukan kerja-kerja survei pada masing-masing kabupaten dan kota yang akan menghadapi perhelatan Pilkada. Karena target kita jelas PKS menang di setiap Pilkada,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Tawarkan Solusi Sektor Pertanian DEKAN Fakultas Pertanian Unram, Ir. Sudirman, M.Sc. Ph.Di memaparkan sejumlah solusi untuk meningkatkan kembali kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan di NTB. Sektor pertanian menjadi konsen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB untuk dibenahi. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor unggulan ini mengalami kemunduran.

Sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor utama dengan share terbesar dalam PDRB yaitu 23,41% (Tw I-2019) dan menyerap (Suara NTB/bul) 864 ribu tenaga kerja (36%).

Sudirman Berdasarkan hasil kajian BI diperlukan sekitar 36 tahun untuk meningkatkan PDRB 2 (dua) kali lipat dengan asumsi pertumbuhan hanya 2% (yoy) per tahun.

Pertumbuhan sektor pertanian sata ini rata-rata catatan terkahir, pertanian hanya tumbuh 0,07 di quarter I 2019. Dulunya, ratarata kita pertumbuhan sektor ini di atas 5. Dari quarter I 2018, dari sebelum gempa dan sesuah gempa, hanya tumbuh 2,2 persen.

Jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dari 2017 ke bawah, 5 tahun ke belakang masih di atas 5 persen.

Sudirman memaparkan kondisi pertanian pangan dan hortikultura (padi, jagung, kedelai dan sayur-sayuran) selama lima tahun terakhir memang dipengaruhi musim yang tidak menentu. “Ini memang terkait non teknis. Tapi tetap saja masih bisa disiasati,” ujarnya. Persoalan cuaca sulit diramalkan. Saat inipun terjadi kekeringan di mana-mana di NTB yang mengakibatkan potensi gagal panen.

Yang dikhawatirkan lagi, terjadinya musim hujan yang tak menentu. Sehingga menyikapi faktor-faktor non teknis ini, dibutuhkan teknologi pertanian. Misalnya, menggunakan benih dengan varieras yang tahan kering. Teknik memulai tanam dengan membaca cuaca.

Disinilah peran dinas Pertanian. Termasuk perguruan tinggi memberikan pemahaman dan menularkan teknologi pertanian kepada para petani. “Kapan mulai tanam berdasarkan potensi curah hujan ke depan. Jenis komoditas yang akan ditanam,” imbuhnya. Pertanian memberi harapan kepada pembangunan di NTB. Alasannya, sebagian besar masyarakat NTB adalah dominan petani. Apalagi sektor pariwisata adalah peluang bagi hilirisasi dan pemasaran produk-produk pertanian.

Sektor pertanian di NTB didukung oleh sumber daya manusia yang ahli yang dapat dilibatkan untuk membimbing petani memenuhi standar produksi yang ingin dihasilkan. Perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholders lainnya.

Selama ini, kerjasama yang sifatnya formal dan non formal juga sudah dilakukan. Tetapi tak maksimal. Perguruan tinggi memiliki tugas dharma ketiga, pendidikan, penelitian dan hasil penelitian yang harus disampaikan kepada petani/masyarakat sebagai pengabdiannya.

“Banyak hasil penelitian teman-teman. Misalnya soal benih yang berkualitas, mengatur waktu tanam yang tepat sesuai kondisi cuaca. Terutama kepada lahan-lahan non teknis yang tergantung pada curah hujan. Kalau lahan teknis ndak ada masalah, tinggal ngatur pola tanam saja,” jelas Sudirman.

Lalu khusus untuk produk hortikultura, seringkali pada saat musim panen produksi kebanjiran. Sebut saja cabai, tomat, bahkan melon atau semangka. Sehingga nilai jual komoditas menjadi rendah. Sebaliknya menurut Sudirman, di sinilah perlunya mengatur pola tanam dan dibentuk klaster pertanian. Sehingga petani tidak asal ikut-ikutan menanam saat melihat satu komoditas harganya tinggi.

“Memang tidak mudah mengatur petani. Tapi harus dilakukan,” imbuhnya. Lalu pascaproduksi, Sudirman menyarankan perlunya memberdayakan kembali KUD. Persoalan petani adalah terbatasnya lantai jemur. Sehingga ketika produksi tinggi, tidak ada pilihan selain menjual ke tengkulak. Meksipun harganya tinggi. Daripada gabah yang dihasilkan tak kering maksimal dan justru tumbuh karena lembab.

Kemudian menjadikannya produk dalam kemasan. Perlu lembaga khusus, atau perusahaan daerah yang menanganinya. Agar gabah, atau produk-produk pertanian di NTB tidak hanya dijual keluar gelondongan. Lalu masuk lagi ke NTB dalam bentuk kemasan yang harganya jauh lebih tinggi.

Di pertanian hortikultura, petani di NTB memiliki peluang yang besar dengan tumbuhnya sektor pariwisata, perhotelan, dan pembangunan KEK Mandalika. Meskipun sementara ini sektor pariwisata mengalami penurunan pascagempa tahun 2018 lalu.

“Peluang pariwisata ini adalah momentum. Siapkan SDM, siapkan produk pertanian hortikultura yang berstandar. Saat ini konstribusi sektor pertanian berkurang. Indikator paling sederhana, harga beras kita tinggi, sayur dan buah didatangkan dari luar. Kalau ada yang mengatakan surplus produksi, perlu diuji datanya karena berbanding terbalik dengan fakta lapangan,” demikian Sudirman. (bul)

Kejaksaan akan Tangani Perusahaan yang Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Mataram (Suara NTB) Kejaksanan Agung bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama. Ditingkat daerah, kerjasama serupa juga dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi. Kerjasama ini dalam rangka penanganan perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang pembentukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial dan PP 86 tahun 2013 tentang pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

Pekan kemarin, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksanaan Tinggi NTB melakukan edukasi kepada badan usaha yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Mansursyah mengatakan sekitar 400 perusahaan diundang. Sosialisasi ini sekaligus untuk menginformasikan kepada perusahaan tentang kewenangan Kejaksaan bagi perusahaan-perusahaan yang terindikasi tak melaksanakan ketentuan dan amanat undang-undang.

BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Kejaksaan agar badan usaha yang belum terdaftar dengan harapan akan mendaftarkan diri menjadi peserta. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah yang cukup baik untuk mengingatkan perusahaan. Diantaranya dengan melakukan pendekatan, mengundang perusahaan untuk sosialisasi.

Meksi demikian, dengan melibatkan Kejaksanaan, kata Mansuryah, tidak juga serta merta Kejaksaan turun tangan langsung. Mekanisme dilakukan, dengan surat pemberitahuan pertama, kedua, lalu mendatangi perusahaan untuk mengajak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pemerintah.

“Kalau tidak ada respon sama sekali dengan tahapan-tahapan itu, barulah kita serahkan kepada Kejaksaan,” ujarnya.

Untuk sampai kepada tahapan penanganan oleh Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang disodorkan kepada Kejaksaan, bagi perusahaan yang belum menjadi peserta. Sebelum diterbitkannya SKK ini, terlebih dahulu dilakukan pra SKK. Seperti yang disebutkan dengan mengimbau dan mengajak, serta memberitahuan secara resmi perusahaan.

“Kalau sudah di surat kuasa khususkan ke Kejaksaan, lebih tajam lagi. Kejaksaan bisa memanggil, bisa meminta data. Dalam rangka pra SKK itu sudah kita panggil lagi perusahaan. Dari 400-an yang diundang, hanya 100an perusahaan yang hadir,” jelas Mansur.

Diketahui jumlah perusahaan yang beroperasi di NTB ribuan. Sebagian kecil diantaranya yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Berapa jumlahnya yang akan di SKKan, kami akan pastikan jumlahnya,” demikian Mansur. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Kemendag Buka Pintu di 18 Negara untuk Eksportir NTB

Mataram (Suara NTB) Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) membuka pintu bagi para eksportir asal NTB mengembangkan jaringan ekspornya ke 18 negara di Asia, Eropa, maupun Timur Tengah.

Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor non tambang NTB. Informasi ini disampaikan langsung Aksamil Khairi, Kasubdit Pengembangan Sistem Informasi Ekspor Ditjen PEN Kementerian Perdagangan kepada pengusaha lokal dari berbagai entitas komoditas. Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB pada Rabu (24/7) mengundang seluruh pengusaha potensial ekspor pada kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri di Mataram.

Mendukung kinerja ekspor NTB, Ihlana Nairfana, Trade Finance Officer BNI Wilayah Denpasar, bersama Pemimpin BNI

Mataram, Muh. Musyafak juga turut menyampaikan informasi terkait produk perbankan, Letter of Credit (LC) atau jaminan bagi eksportir dan importir bertransaksi. Aksamil Khairi mengatakan, Kementerian Perdagangan selalu mendukung pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekspornya.

Dalam dua tahun terakhir ekspor Indonesia defisit. Dalam kesempatan ini, disampaikan potensi peluang pasar produk NTB di luar negeri. Peluang pasar mana saja yang dapat dimasuki. Potensi NTB ikan, kerajinan, pertanian dan perkebunan. Khusus ikan, se-

mua negara dapat dimasuki. Baik Pasar Asia maupun Eropa.

Demikian juga kerajinan. Untuk perkebunan, kopi misalnya memiliki peluang pasar yang sangat terbuka ke Korea. Demikian juga yang lain-lain.

“Kalau memang pengusaha kita siap ekspor, saya minta dibuatkan profil lengkap. Produknya, potensinya,” kata Aksamil.

Selanjutnya Dirjen PEN akan mendukung promosi produknya di berbagai negara. Sehingga pengusaha NTB dapat terhubung langsung dengan buyer di luar negeri. 19 kantor Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) terse-

bar di 18 negara. IPTC ini sangat harus dapat dimanfaatkan oleh para eksportir NTB. “Tugas ITPC memang jualan produk dari Indonesia,” jelas Aksamil.

ITPC menurutnya tentu tak mengetahui secara detail potensi produk dan ekspor dari daerah.

Karena itu, dengan mensuplai informasi oleh para pengusaha (profil), tentu akan lebih memudahkan bagi ITPC berpromosi. “Dari profil komoditas ini, ITPC akan datang ke pengusaha-pengusaha di masing-masing negara. Profil dapat disampaikan ke ITPC langsung, atau bisa ke Dirjen PEN. Di luar negeri kita punya orang, kenapa ndak dipakai,” demikian Aksamil.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan selama ini, terlebih setelah terjadinya gempa tahun 2018 lalu, ekspor NTB

kendor. “Banyak yang peralatannya rusak, rumahnya juga rusak. Mereka harus disemangati kembali. Dari Kementerian di undang untuk memberikan pembekalan kembali kepada eksportir,” jelas kepala dinas.

Kementerian Perdagangan melihat Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai syarat ekspor masih kecil sekali dikeluarkan oleh NTB. Belum dapat dikatakan ekspor NTB gol. Persoalan lain juga terutama infrastruktur ekspor di NTB. Harapannya, dengan akan beroperasinya pelabuhan ekspor Gili Mas di Lembar, Lombok Barat ekspor non tambang NTB akan terdongkrak.

NTB juga butuh trading house.

Sehingga tak perlu lagi kita ekspor dari luar daerah. Kebutuhan ini oleh kepala dinas juga tak lupa disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. (bul)

(Suara NTB/bul)

SAMBUNGAN GRATIS - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril dan jajaran direksi PLN, serta Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa meresmikan PLTMG Sumbawa serta memberikan secara simbolis sambungan gratis kepada masyarakat di Labuan Badas kemarin.

Menteri ESDM Resmikan Infrastruktur Kelistrikan di Nusa Tenggara Sumbawa (Suara NTB) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abu Manan meresmikan infrastruktur kelistrikan di Provinsi NTB dan NTT Kamis (25/7) di komplek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 50 MW di Labuan Badas Kabuaten Sumbawa.

Proyek kelistrikan di NTB yang diresmikan adalah PLTMG Sumbawa 50 MW, PLTMG Bima 50 MW, GI 150 kV Empang 20 MVA, GI 70kV/150kV Dompu Extension

60 MVA, , GI 70 kV Bima Extension 30 MVA, dan GI 70 kV Bonto Extension, dan Tol Listrik Sumbawa yaitu SUTT 70kV GI Taliwang – PLTU Sumbawa Barat, SUTT 150 kV PLTMG Sumbawa – GI Labuhan, SUTT 150 kV Labuhan – Empang, SUTT 150 kV Empang – Dompu.

Sementara proyek kelistrikan di NTT yang diresmikan adalah PLTMG Maumere 40 MW, PLTS Maumere Ropa Ende 2x1 MWp, dan PLTMH Sita-Borong 2x500 kW. Pembangkit-pembangkit baru ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyediaan listrik. Selain itu, dengan bero-

perasinya Tol Listrik Sumbawa sepanjang 461 km membuat sistem kelistrikan Sumbawa dan Bima menjadi interkoneksi. Hal ini tentu akan membuat sistem kelistrikan semakin andal.

Khusus di NTB, hingga bulan Juni 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 97,3 persen.

Beroperasinya infrastruktur-infrastruktur kelistrikan baru ini dapat meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai 99 persen di akhir tahun 2019, serta mendorong munculnya bisnis dan industri di Pulau Sumbawa.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefli-

Gapensi Bantah Kontraktor Lokal Gadaikan Bendera ke Kontraktor Luar Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) menolak pernyataan kepala Dinas PU Provinsi NTB Ir. H. Azhar, MM soal adanya kontraktor lokal yang dipinjam benderanya oleh kontraktor luar daerah untuk memenangkan proyekproyek yang bersumber dari APBD di NTB. Menurut Ketua Gapensi Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, hal itu perlu pembuktian. Ia menyebut pernyataan kepala dinas itu sebagai fiksi. Jika benar hal itu ada, ia memastikan adalah ulah kontraktor abalabal yang mengatasnamakan diri kontraktor dan hanya memiliki kelengkapan dokumen untuk mengikuti tender.

Kontraktor abal-abal ini biasanya menjamur pascapilkada. Dibentuk hanya sebagai formalitas untuk memenangkan proyek-proyek yang ada di daerah. H. Salman mengatakan, kontraktor abal-abal ini biasanya berhubungan erat dengan penyandang dana bagi calon kepala daerah yang menang, atau berhubungan langsung dengan politik balas budi, atau bisa berupa kontraktor dadakan dari keluarga pejabat.

Kontraktor abal-abal, atau kontraktor pelat kuning inilah biasanya ikut meramaikan tender. Bahkan dimenangkan dengan deal-deal tertentu. Ketika proyek dimenangkan, proyek tersebut kembali dijual kepada pihak ketiga, bisa saja kepada kontraktor luar. Tetapi dalam dokumennya tetap menggunakan atas nama kontraktor lokal.

“Karena kotraktor lokal ini memiliki hubungan yang erat dengan pejabat atau penentu kebijakan. Pokja seperti dicocok hidungnya untuk memenangkan proyek-proyek tertentu,” kata kontraktor, sekaligus pengacara ini. Kontraktor abal-abal ini, dimenangkan karena penentu kebijakan memberikan lampu hijau.

Apakah bisa ditertibkan? Sangat bisa. Tergantung penentu kebijakan. Apakah mendukung penertiban, atau H. Salman

sebaliknya.

Maksudnya, jika didukung penertiban, jangan lagi ada kontraktor-kontraktor pesanan untuk memenangkan tender. Lakukan secara profesional, jika niatnya untuk pemberdayaan.

Apalagi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) No. 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Di mana, dalam Pergub ini mewajibkan kontraktor luar melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan kontraktor lokal untuk proyek-proyek konstruksi besar. Kewajiban KSO tersebut mengatur untuk proyek-proyek yang anggarannya berasal dari APBD. “Kami sangat mendukung, ada ribuan anggota Gapensi yang menunggu kebijakan ini. Kita tunggu implementasinya,” kata H. Salman.

Jika professional, Pergub ini dilaksanakan, Gapensi bersedia melakukan penertiban kontraktor-kontraktor abal-abal dimaksud.

“Sekarang barang (proyeknya) sudah bermasalah, tapi masih tetap dimemenangkan yang salah. Ini persoaan. Dan di sinilah perlunya ketegasan aturan ini. Kami juga yang akan menindak kontraktor abal-abal, kontraktor pelat kuning itu,” imbuhnya.

Kontraktor lokal juga sesalkan permainan kontraktor luar, atau yang bekerja menggunakan bendera lokal. Beberapa gedung yang ambruk total saat gempa tahun 2018 lalu misalnya, Gedung Kantor Balai Karantina Ikan Mataram, Gedung Rumah Sakit Jiwa di Selagalas dan beberapa gedung di Kabupaten Lombok Utara yang rata dengan tanah.

“Bandingkan kalau bagian-bagian gedung yang dikerjakan oleh kontraktor lokal. Nyaris tidak ada masalah. Karena kita jaga image dan tanggung jawab penuh hingga pascaselesainya proyek,” demikian H. Salman. Karena itu, ketegasan Pergub 20 Tahun 2019 ini juga harus diperkuat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar betul-betul profesional. (bul) (Suara NTB/bul)

mansyah dalam kesempatan ini menyampaikan harapan semoga dengan diresmikannya PLTMG ini tidak ada lagi persoalan kelistrikan atau setidaknya dapat diminilaisir di Pulau Sumbawa. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pascaperesmian PLTMG Sumbawa memberi target rasio elektrifikasi di NTB harus mencapai 90 persen hingga akhir 2019.

“Kita target saja NTB 99 persen saja, kalau ada perizinan mohon dibantu Pemda dan APH. Masak 74 tahun merdeka masih ada yang tidak bisa menikmati penerangan,” seloroh menteri.

Diketahui di Indonesia ada 500 ribu rumah tangga yang belum mendapat listrik. 34.000 di NTB. Dari semua kabupaten kota, Kabupaten Lombok Timur daerah tertinggi rumah tangga yang belum menikmati listrik.

Untuk mengurangi jumlahnya, menteri ESDM membantu 1.000 sambungan gratis di NTB, dan 1.000 sambungan gratis di NTT. “Masih banyak yang tidak mampu membayar biaya sambungan listrik Rp500 ribu sampai Rp700.000. Padahal infrastruktur listriknya sudah ada, di depan rumah” kata menteri.

Karena itu, mantan Menteri

Perhubungan ini juga meminta gubernur, bupati agar mengalokasikan anggaran untuk menggratiskan masyarakatnya yang tak mampu. Beberapa warga di Labuan Badas juga banyak yang belum menikmati sambungan listrik. Karenanya, mereka yang mendapatkan sambunggan gratis dari PLN dan Pemprov NTB merasa bahagia, listrik yang selama ini dialirkan dari tetangga akhirnya dapat diputus.

Masyarakat dapat menikmati listrik di rumahnya secara mandiri.

Gubernur NTB bersama Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril menyatakan akan turut mengalokasikan anggaran untuk sambungan gratis, seperti yang dilakukan oleh Menteri ESDM. Hadir dalam peresmian PLTMG Sumbawa ini, GM PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka dan GM PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar. Pada kesempatan ini, PLN melalui program PLN Peduli memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada 1.000 rumah tangga tidak mampu. Sementara Pemerintah Provinsi NTB juga memberikan hibah berupa sambungan listrik gratis kepada 950 rumah tangga tidak mampu. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan RE di NTB. (bul)

Menteri ESDM Tegaskan 2022 Smelter Harus Sudah Terbangun Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri ESDM, Ignasius Jonan menegaskan kembali soal pembangunan smelter untuk mendukung operasional PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Tahun 2022, smelter harus terbangun di Pulau Sumbawa. Penegasan ini disampaikan menteri Jonan saat peresmian PLTMG Sumbawa, Kamis (25/7).

Kementerian ESDM, akunya terus mengawal rencana besar PT. AMNT untuk membangun smelter. Soal kebutuhan listrik yang akan digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi berkapasitas besar, menteri mengatakan, perusahaan pengganti PT. Newmont Nusa Tenggara yang beroperasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat ini akan memenuhi sendiri kebutuhan listriknya.

“AMNT punya pembangkit listrik sendiri,” demikian menteri Jonan. Dengan begitu, tak terlalu berat bagi pemerintah melalui PLN menyediakan infrastruktur kelistrikannya. Hal senada disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Pemda juga terus komitmen mengawal rencana besar PT. AMNT untuk membangun smelter. “Harus selesai (2022).

(Suara NTB/bul)

Ignasius Jonan Sekarang sedang proses Amdal.

Mudah-mudahan masalahnya segera selesai sehingga bisa dimulai (pembangunannya),” ujar Gubernur.

Jika menteri menteri Jonan meminta 2022 smelter harus selesai di bangun, Gubernur juga mengharuskan selesai pembangunannya tiga tahun mendatang.

Tahapan pembangunan fisik smelter kata Gubernur, sejatinya telah mulai dilaksanakan.

Hanya saja, karena lokasi pembangunannya bergeser, akibatnya berubah jadwal tahapan pembangunannya. (bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Halaman 10

Pemerintah Terlalu Lama ”Meninabobokan” Koperasi SIAPAPUN warga tentu telah mengenal koperasi yang merupakan kebanggaan masyarakat dan Pemerintah, sebab koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian bangsa dan sekaligus merupakan tulang punggung perekonomian bangsa kita. Harapan ini tampaknya kurang begitu mulus kalau kita melihat sejarahnya kebelakang dengan liku-liku pengalamannya sebagai suatu badan usaha berbadan hukum.

Idealnya, koperasi diharapkan dapat membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan asasdemokrasi.

Hal inilah yang menjadikan koperasi sebagai suatu badan hukum usaha yang dianakemaskan oleh pemerintah. Sejak berdirinya badan hukum ini dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, koperasi telah menjadi prioritas dan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah mengenai kemudahan dalam menjalankan usahanya.

Kalau kita bandingkan

dengan badan hukum usaha swasta lainnya, koperasi diberikan fasilitas dalam segala hal menyangkut soal ekonomi, seperti sembilan bahan pangan pokok, tetapi hingga kini koperasi belum dapat beroperasi sebagai badan usaha yang mampu bersaing dalam dunia usaha.

Mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan apa masalahnya? Sebagian dikarenakan para pengurus koperasi merasa bahwa badan hukum ini adalah milik pribadi, dan hal ini dibenarkan karena koperasi didirikan atas nama para anggota dan pengurus, sehingga tanggung jawab terbatas kepada para anggota dan pengurus tersebut. Tetapi harus diingat, bahwa misi yang dibebani kepada badan hukum koperasi ini adalah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja, tetapi juga kebutuhan bersama dan kebutuhan masyarakat.

Dilihat dari tujuannya, peran koperasi jelas merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan juga masyarakat, sehingga pemerintah tidak tanggung-tanggung untuk memberikan berbagai fasilitas tertentu,seperti halnya bidang

Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) hasil tani dan perkebunan yang selalu mendapat prioritas.

Bahkan prasarana seperti lapangan jemur dan galeri pertokoan yang merupakan inventaris pemerintah dialokasikan untuk dapat digunakan sebagai prasarana usaha.

Tetapi sering terjadi kesalahpengertian oleh pengurus,di mana harta pemerintah seperti lapangan penjemuran padi yang dipergunakan sebagai hak pakai malah disalahgunakan oleh para pengurusnya sendiri melalui keputusan rapat pengurus koperasi. Hal yang sangat keliru apabila hak penggunaannya yang merupakan inventaris pemerintah untuk koperasi digunakan sendiri oleh pengurus koperasi, sehingga menimbulkan polemik bagi pengurus koperasi itu sendiri. Untuk itu dengan kehadiran Dinas Koperasi Provinsi NTB tentu akan dapat melacak koperasi primer mana yang telah menghapus kekayaan pemerintah di wilayah Provinsi NTB. Apabi-

la harta kekayaan pemerintah (negara) yang berada di NTB tidak ditata, maka akan diikuti oleh koperasi yang lainnya dengan dalih merupakan keputusan rapat badan pengurus.

Kita ketahui Mahkamah Agung RI telah menganulir Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang No. 25 Tahun

Hari Ini, Hasil Tes Mandiri Diumumkan

Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi Ujian Masuk Mahasiswa Jalur Mandiri akan mengumumkan hasil seleksi ujian masuk pada Jumat (26/7) hari ini. Pada tes seleksi ujian masuk calon mahasiswa Universitas Mataram jalur Mandiri yang digelar Rabu (17/7) lalu, lebih dari 6.209 peserta memperebutkan 2.604 kursi yang tersedia. Tingkat persaingan untuk memasuki jurusan ataupun program studi favorit di Unram pun makin ketat.

“Diumumkan pada 26 Juli,” kata Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Unram, Drs. Ruspan, M.Ak, Kamis (25/7).

Dari data yang disampaikan oleh panitia pelaksana Ujian Masuk Jalur Mandiri Unram, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari daya tampung 105 orang, pada seleksi lalu jumlah peminat untuk jurusan ini sedikitnya 666 orang untuk pilihan pertama dan 543 orang untuk pilihan kedua.

Sementara di Program Studi S1 Ilmu Hukum, dari daya tampung 180 kursi jumlah pendaftar seban-

yak 615 orang untuk pilihan pertama dan 388 orang untuk pilihan kedua. Sedangkan untuk Program Studi favorit di sektor Saintek seperti S1 Pendidikan Dokter, dari daya tampung sejumlah 30 kursi peminat untuk jurusan ini sejumlah 350 orang untuk pilihan pertama dan 120 orang untuk pilihan kedua.

Demikian halnya untuk Program Studi Teknik Informatika, dari 30 kursi yang tersedia jumlah pendaftar untuk program studi ini sebanyak 249 orang pada pilihan pertama dan 198 orang pada pilihan kedua. Artinya tingkat persaingan untuk sejumlah program studi

(Suara NTB/dok)

Ruspan tersebut memang sangat ketat.

Lebih jauh Ruspan, mengatakan bahwa pelaksanaan tes mandiri kali ini menggunakan ujian tulis berbasis cetak. Sedangkan pengumuman hasil seleksi dapat diakses melalui web Unram www.unram.ac.id dan www.pmb.unram.ac.id. (dys)

Sekolah Swasta Alami Penurunan Jumlah Siswa Baru Mataram (Suara NTB) – Sebagian sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020.

Penurunan tersebut disinyalir, karena penerapan PPDB zonasi di sekolah negeri. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengelola sekolah swasta.

Kepala SMK Saraswati Mataram, Gusti Ketut Tantra, AMd.Par., S.Pd., kepada Suara NTB, Kamis (25/7) mengatakan, SMK Swasta (SMKS) Saraswati Mataram mengalami penurunan jumlah siswa. Pada awal tahun pelajaran ini pihaknya hanya mendapatkan 17 siswa dan siswi.

SMK Saraswati masih membuka PPDB sampai akhir Juli 2019.

“Apa boleh buat kita orang swasta tidak bisa buat apa-apa akhirnya bers-

abar saja. Kondisi ini terjadi karena sistem zonasi,” kata Gusti Ketut Tantra.

Terpisah, dihubungi sebelumnya, Kepala SMA Saraswati Mataram, Dra. Ni komang Sukertiasih, M.MPd., mengatakan, di tahun pelajaran baru ini sekolah yang dipimpinnya hanya mendapatkan empat siswa baru.

Menurut Komang, kondisi kekurangan siswa itu, karena ada sejumlah sekolah negeri yang masih kekurangan siswa dan membuka kesempatan pendaftaran lagi. Siswa yang belum diterima di sekolah tertentu akhirnya memilih sekolah negeri. “ Meski demikian, Komang mengatakan SMA Saraswati akan tetap melaksanakan pembelajaran meski pun hanya ada empat orang siswa. Ia berharap sembari pembelajaran berjalan, ada siswa baru lagi yang mendaftar.

Kondisi kekurangan siswa itu mulai terasa sekitar lima tahun terakhir. Terutama ketika praktik Bina Lingkungan (BL) masih terjadi di sekolah negeri. Padahal sebelumnya SMA Saraswati bisa menerima sampai tiga rombongan belajar (rombel) saat PPDB. Siswa yang sangat sedikit tersebut diakui Komang akan berdampak negatif bagi SMA Saraswati termasuk bagi guru. Jumlah siswa yang hanya empat orang itu sangat berisiko terhadap biaya operasional sekolah.

Ditemui terpisah, Sekretaris Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan di sekolah negeri pun masih ada sekolah yang kekurangan siswa. Terkait sekolah swasta, menurutnya jika sekolah swasta bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sekolah swasta mampu memberikan pelajaran yang baik, pasti akan mendapatkan simpati dari masyarakat. (ron)

1992 tentang Perkoperasian.

Dalam pertimbangannya dikatakan bahwa filosofi dalam UU tersebut tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 (1) UUD 1945. Mengingat UU yang lama dipandang tidak relevan lagi, maka disusun kembali undang-undang tahun 2016, namun hingga kini belum juga mendapat pengesahan DPR RI. Hal ini juga merupakan perlindungan bagi mereka yang telah menghapus kekayaan negara yang dipercayakan kepada badan hukum tersebut. Harus diingat, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang berupa pinjaman yang bersumber dari bank dan sumber lainnya, dan pasal 42 yang mengatur tentang modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sehingga penghapusan harta pemerintah harus dipertanyakan.

Untuk itu setiap warga nega-

ra Indonesia sebagai pendukung hak dan kewajiban, mengharap bahwa koperasi ini dapat menjadi ujung tombak ekonomi, sehingga sejak awal perlu dilakukan pendataan kekayaan/aset negara yang dipinjamakan kepada koperasi.

Terkait dengan pemberdayaan koperasi, STIE AMM Mataram sebagai lembaga pendidikan tinggi, turut berperan untuk memberikan kontribusi berupa bantuan pembinaan dan sosialisasi melalui program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Tematik yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2019 mendatang.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan bakti lembaga dalam implementasi pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Dalam kegiatannya, selain bertugas membantu pengadministrasian dan melaksanakan berbagai program di Kantor Desa, mahasiswa STIE AMM Mataram nantinya juga akan bertugas untuk membantu mengelola kegiatan perkoperasian.Adapun tugas-tugasnya antara lain membantu menyusun tata kelola keuangan, pemberdayaan aset, serta

berbagai kegiatan lainnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang ditemuinya nanti.

Sebelumnya, para mahasiswa tersebut telah dibekali pengetahuan mengenai konsep manajemen perkoperasian di bangku kuliah. Selain itu, mahasiswa STIE AMM yang mengikuti Program KKL Tematik 2019 ini juga telah mendapatkan pembinaan langsung oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 24 Juli 2019 yang lalu.

Dalam kegiatan KKL ini, nantinya mereka akan diterjunkan ke berbagai desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat, antara lain Desa Kuripan, Desa Kuripan Utara, Desa Kuripan Selatan, Desa Kuripan Timur Desa Jagaraga, dan Desa Giri Sasak.

Melalui pengelolaan yang baik serta didukung oleh perhatian pemerintah, semoga ke depannya terbentuk koperasi yang benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang bukan hanya bagi pengurusnya saja, namun juga bagi anggotanya dan masyarakat secara umum. (*)

Jadi ’’Trauma Healing’’ Anak-anak

Bupati Resmikan Kampung Baca Jasindo dan YIAB di Taman Sandik Giri Menang (Suara NTB) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Asuransi Jasa Indonesia Jasindo bekerjasama dengan Yayasan Inspirasi Anak Bangsa (YIAB) dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendirikan kampung baca di taman Sandik dan halaman Kantor Desa Rumak. Dua tempat yang menjadi kampung baca tersebut, masing-masing mendapat dua unit kontainer yang difungsikan untuk ruang belajar dan pustaka baca.

Dalam sambutannya Ketua YIAB, Eko Syahputra menyampaikan, Kampung Baca Jasindo merupakan sebuah wadah literasi bagi anak-anak yang tinggal di sekitarnya. Kampung bacaan dengan desain yang menarik dan fasilitas memadai, diharapkan dapat membuat anak-anak tertarik masuk ke ruangan dan tidak takut atau trauma lagi saat membaca dan belajar.”Ini Kampung Baca pertama berbasis kontainer yang kita dirikan.

Ruang baca dan ruang kelas ini dikhususkan untuk anak-anak dengan suasana yang berbeda untuk trauma healing,” jelasnya.

Program tamanisasi di sekitaran ruang belajar dan Pustaka Jasindo dihatapkan dapat menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dapat membantu trauma healing dalam bentuk positif. Jasindo juga memberikan pelatihan kepada enam puluh masyarakat dari Desa Sandik dan Desa Rumak. Sementara itu, Head Of CSR PKBL Jasindo Pusat Reni Rizal mengatakan, Jasindo sebagain tujuan salah satu BUMN yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan semua dari keuntungan perusahaan guna kepentingan masyarakat.”Kami milih Lobar ini sebagai salah satu daerah pasca gempa waktu lalu sekaligus bisa memberikan trauma healing hanya dengan datang membaca di Taman Sandik ini,” ujarnya.

Dengan dibangunnya taman bacaan di sini, pihaknya mencoba memberikan fasilitas membaca kepada anak anak supaya bisa lebih giat lagi membaca dan juga mau untuk membaca. “Kami kasi fasilitas yang dilengkapi dengan ruang bacaan sama ruang belajar yang dilengkapi dengan AC,” ungkapnya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadis Dikbud M. Hendrayadi bersama Head Of CSR PKBL Jasindo Pusat Reni Rizal dan Ketua YIABI saat meresmikan Kampung Bacaan Jasindo Di Taman Baca Sandik.

(Suara NTB/ist)

MEMBAUR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Head Of CSR PKBL Jasindo Pusat dan Ketua YIABI membaur bersama anak-anak di taman baca yang diresmikan. dalam sambutannya menyebutkan, hari adalah meresmikan rumah baca yaknisumbangandariPT.Jasindo.Jika pemberian ini dinilai dengan uang kisarannya sekitar Rp500 juta. Atas nama masyarakat pihaknya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

“Alhamdulillah kita diberikan dua tempat yang berbeda yaitu di Taman Bacaan Sandik dan di Halaman Kantor Desa Rumak,” ungkapnya.

Membaca lanjut Fauzan, adalah sebuah kegiatan yang harus diusahakan oleh kita semua. Terlebih dengan membiasakan membaca terutama bagai anak anak kita, karena didalam membaca terdapat sumber ilmu yang banyak.”Kedepannya kita bisa melihat dan mengetahui tingkat kebiasaan dan kecerdasan anak kerena membaca. Oleh sebab

itu dengan kampung bacaan ini sekaligus membudayakan anak terbiasa membaca,” tutupnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs Hendrayadi menuturkan, Kampung Baca Jasindo ini perspektifnya ibarat layang putus yang ditangkapnya. Karena leading sectornya ada di perpustakaan. Namun apapun itu, dengan kampung baca ini, dapat memberikan edukasi secara meluas terhadap masyarakat luas terutama anak anak pasca gejolak gempa lalu. Pun ini bisa menjadi inspirasi bagi anak sekaligus memberikan trauma healing bagi anak.

Pada prinsipnya konsep dari kampung baca ini akan dikelola oleh desa. Di mana akan menunjuk orang yang bisa membantu pengelolaannya. (her)

Pekan MPLS KB-TK Putra 1 Mataram Diisi Kelas Parenting untuk Orang Tua Mataram (Suara NTB) TK Putra 1 Mataram melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada minggu pertama awal masuk sekolah, dimulai pada Senin (15/7). Pada tahun ini mengambil tema Menjadi Generasi Gemilang Bersama KB-TK Putra 1 Mataram. Kegiatan itu diisi dengan kelas parenting untuk orang tua peserta didik.

Kepala TK Putra I Mataram Hj.Yuniarti, mengatakan, tahun ini KB-TK Putra 1 Mataram langsung memberikan kelas parenting di awal masuk sekolah untuk wali peserta didik. “Bertujuan untuk sinkronisasi dan koordinasi antara pola asuh di sekolah dan di rumah atau keluarga,” katanya.

Di hari ke enam atau Sabtu (20/7), KB-TK Putra 1 Mataram menggelar kegiatan parenting mengenai pola asuh

anak dan literasi keluarga. Selain koordinasi tujuan kegiatan parenting ini juga sebagai sosialisasi pelaksanaan Gernas Baku 2019 yang tinggal mengghitung hari pelaksanaannya.

Selain kelas parenting bagi orang tua, kegiatan itu juga bertujuan untuk sosialisasi pelaksanaan program-program sekolah yang sesuai Kurikulum 2013 PAUD dan program pengembangan sesuai kondisi sekolah yang tematik dan saintifik.

Yuniarti mengatakan, selama enam hari pelaksanaan kegiatan itu kerja sama orang tua peserta didik sangat baik. “Bahkan di tahun pelajaran ini, ananda peserta didik baru sudah tidak ada lagi yang menangis, sebagian besar mereka sudah mandiri dan percaya diri. Ia berharap dengan nuansa literasi di sekolah dapat membentuk karakteristik ananda yang bera-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para orang tua peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram berfoto bersama dalam kegiatan kelas parenting dari rangkaian MPLS KB-TK Putra 1 Mataram yang dilaksanakan pekan lalu. khlak mulia dan berpengetahuan secara baik,” harapnya.

Dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai moral sejak usia dini, lembaga PAUD Putra 1 Mataram berharap mampu mewujudkan generasi-generasi gemilang yang nantinya memil-

iki akhlak terbaik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tahun ini PAUD Putra 1 Mataram tetap meningkatkan pelayanan dan fokus dalam mewujudkan Kota Mataram yang berbudaya dan relegius dan zero waste bagi NTB. (ron)

SUARA NTB

Jumat, 26 Juli 2019

Halaman 11

Walikota Tegaskan Kawasan Amahami Ruang Terbuka Hijau Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE menegaskan lahan di kawasan Amahami, yang kini diklaim sebagian orang serta diterbitkan sertifikat kepemilikan merupakan milik Negara.

Menurut Lutfi, berdasarkan peraturan daerah Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, kawasan Amahami merupakan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), bukan daerah terbangun atau pemukiman warga. “Jika nanti ditemukan kekeliruan penerbitan sertifikat, kita akan bertindak, karena ini sudah melanggar Perda RTRW ini,” katanya.

Lebih jauh dijelaskannya, ada tiga masalah yang muncul di kawasan Amahami. Antara lain, ada lahan bahkan masih berbentuk laut yang memiliki SPPT. Selain itu ada lahan yang memiliki sertifikat dan lahan yang tidak bertuan. “Tiga masalah ini yang harus diselesaikan dan kita upayakan bisa dikembalikan ke Negara,” katanya.

Meski begitu, Lutfi mengaku pihaknya masih menunggu hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima yang tengah menelusuri latar belakang serta kepemilikan lahan tersebut. “Untuk saat ini biar pansus dulu yang bekerja.

Mengungkap fakta-fakta terkait lahan ini,” katanya.

Ia meyakini Pansus akan bekerja sesuai dengan waktu yang diberikan, kalaupun pun tidak mampu, Lutfi menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan agar dibentuk lagi Pansus baru. “Apapun hasil atau rekomendasi dari Pansus nantinya kita akan menindaklanjutinya. Rekomendasi itu sebagai dasar pihaknya bertindak,” katanya.

Seperti diketahui, Pansus DRPD Kota Bima terkait lahan Amahami sedang bekerja untuk menelusuri dan mengecek kawasan Amahami. Untuk memastikan lahan yang telah dimiliki dan disertifikat.

Dari hasil penelusuran dan pengecekan terakhir, Pansus terkejut ketika mengetahui semua lahan yang terletak di belakang pasar Amahami telah dimiliki warga dan bersertifikat.

Padahal berdasarkan arsip Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima tanah atau lahan seluas lima hektar yang berada di belakang pasar tersebut adalah milik Pemerintah Kota. (uki)

Muhammad Lutfi

(Suara NTB/fan)

BERTANDING - Petenis asal NTB, Panji Untung Setiawan (depan) sedang bertanding melawan petenis asal Papua Iqbal di kelas tunggal putra Kejurnas Tenis Senior “Pegadaian Open” di Lapangan Tenis Gebang Mataram, Kamis (25/7). Panji unggul 2-0 (7-6 dan 6-4) di babak delapan besar itu.

Sengit, Panji Kalahkan Iqbal Mataram (Suara NTB) Atlet tenis unggulan NTB, Panji Untung Setiawan sukses mengalahkan petenis nasional asal Papua, Iqbal 7-6 (1) dan 6-4 di putaran delapan besar Kejurnas Tenis “Pegadaian Open” yang berlangsung di Lapangan Gebang Mataram, Kamis (25/7).

Kemenangan itu meloloskan Panji ke babak semifinal melawan petenis asal DKI Jakarta, Jeremy Nahor, Jumat (26/7) hari ini. Jeremy mengalahkan Esmid M. Rasyid asal Papua 6-0,6-3 di babak penyisihan yang berlangsung di lapangan yang sama.

Pantauan Suara NTB, Panji dan Iqbal memperlihatkan pertarungan sengit sejak set pertama berlangsung.

Dua petenis yang memiliki peringkat nasional di turnamen nasional Christopher Benyamin Rungkat (CBR) dan TDP itu memperlihatkan kejar mengejar poin, sehingga pertandingan set pertama sempat imbang 6-6 di set pembuka. Namun di set penentu Panji berhasil memanfaatkan keadaan sehingga mampu memenangkan set penutup dengan tie break 7-6 (1).

Kemudian di set kedua, permainan Iqbal cenderung menurun. Dan akhirnya petenis unggulan NTB, Panji sukses mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 6-4. Hasil kemenangan 2-0 itu membuat Panji lolos ke babak semifinal dan akan melawan Jeremy Nobar yang merupakan petenis peringkat enam besar nasional.

Panji yang merupakan atlet peraih medali perunggu

NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar 2016 ini mengatakan bahwa kemenangan dirinya atas Iqbal merupakan kedua kalinya. Sebelumnya Panji mengalahkan Iqbal di babak delapan besar PON 2016. “Dulu saya pernah kalahkan Iqbal di PON 2016.

Dan ini kemenangan kedua saya atas Iqbal,” jelasnya.

Menurut Panji kemenangannya di babak penyisihan itu tidak lepas dari konsistennya dalam menjaga ritme pertandingan. Sehingga ketika kondisi fisik lawan mulai terkuras Panji pun memanfaatkan situasi tersebut dengan meningkatkan ritme pertandingan.

“Sebenarnya permainan Iqbal bagus, tapi dia agak lemah di set kedua. Saya berusaha menjaga ritme di set awal, sehingga ketika set kedua saya mulai bermain cepat dan lepas, dan strategi saya berjalan baik,” jelasnya.

Sementara itu dipertandingan tenis perorangan lainnya, Arif Rahman asal Kalimantan Timur (Kaltim) unggul 2-0 (63), 6-3) atas petenis asal DI Yogyakarta, M. Filo Aji Wijaya. Selain sukses di kelas perorangan, Panji Untung Setiawan juga tampil di kelas ganda putra, Ia berpasangan dengan Jeremy Nahor di kelas ganda putra. (fan)

(Suara NTB/Uki)

TI Kota Mataram Bidik Juara Umum Mataram (Suara NTB) Pengurus Cabang (Pengacab) Taekwondo Indonesia (TI) Kota Mataram akan menurunkan 100 atlet di Pekan Olahraga Pelajar (Popjar) Taekwondo yang akan berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, 2628 Juli 2019. Dengan kekuatan 100 atlet pimpinan cabor taekwondo Kota Mataram menarget juara umum.

“TI Kota Mataram menurunkan 100 atlet di Porja NTB. Target kita meraih juara umum,” ucap Ketua Umum Pengcab TI Kota Mataram, H. Bambang Muntoyo yang diwawancara Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (25/7).

Bambang Muntoyo yang juga menjabat Ketua Gapeksindo NTB ini menjelaskan target at-

let Kota Mataram meraih juara umum di event itu cukup beralasan, sebab atlet TI Kota Mataram turun di semua kelas dari total 76 yang akan dipertandingkan. Selain itu, atlet Taekwondo Kota Mataram sudah melakukan persiapan khusus mengikuti event tahunan TI NTB itu dan pernah meraih juara umum kedua di Porja Taekwondo tahun 2018.

“Di Porja tahun lalu atlet kami meraih juara dua umum.

Tahun ini atlet kami siap merebut juara umum,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Atlet Kota Mataram yang tersebar di berbagai bermacam klub terdiri dari berbagai macam usia dan akan ambil bagian di kategori junior, cadet dan pemu-

la. Masing-masing atlet akan berlaga di kelas Kyorugi (tarung) dan Poomsae (jurus). Mereka yang tergabung di TI Kota Mataram itu berasal dari unit/klub Kota Mataram seperti Spendu Taekwondo Klub, UKM Taekwondo Unram, Dragon Police, Wolf Taekwondo,Mataram Taekwondo Center, Dojang Reformasi, Brimobda Taekwondo, Dojang Smeda, Tegar Baja Taekwondo, dan MU Star Kick.

Kepala Seksi Pelatihan TI Kota Mataram, Sopan Sopian mengatakan pihaknya sudah membuat program latihan maksimal guna mengantarkan atlet meraih prestasi terbaik di event itu. “Para atlet sudah melakukan latihan gabungan untuk meningkatkan kualitas atlet,” jelasn-

ya. Persiapan yang dilakukan adalah desentralisasi di masingmasing dojang atau klub.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Porja NTB, Lalu Dedy Rahman mengatakan Porja NTB merupakan kejuaraan tingkat pelajar yang melibatkan atlet dari Pengcab TI se NTB. Singel event yang akan berlangsung selama tiga hari itu akan diikuti sebanyak 382 atlet yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Ratusan peserta akan memperebutkan sebanyak 76 medali emas, 76 perak dan 152 medali perunggu. Maklum event itu mempertandingkan sedikitnya 76 kelas dari tiga kategori, yakni junior, cadet dan pemula. (fan)

(Suara NTB/ist)

SEBELUM TAMPIL - Tim taekwondo pelajar Kota Mataram berpose bersama sebelum tampil di Pekan Olahraga Pelajar (Porja) NTB, 26-28 Juli 2019.

Polda NTB Tegaskan Komitmen Penanganan Dampak PETI Taliwang (Suara NTB) Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, MM memastikan akan tetap memberikan atensi serius terhadap pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri. Komitmen tersebut tentu beralasan, pasalnya tingkat pencemaran merkuri khususnya di KSB dan juga beberapa lokasi lainnya sudah semakin mengkhawatirkan. Sebagai langkah awal, Kapolda segera membentuk tim khusus untuk melakukan penertiban. Kapolda juga berharap Pemkab bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan merkuri tersebut.

“Komitmen kami bahwa pencemaran lingkungan akibat merkuri di NTB harus segera kita tertibkan, karena lebih besar mudharatnya daripada manfaat yang diberikan.

Makanya dalam waktu dekat ini kami akan segera membentuk tim gabungan khusus yang terdiri dari TNI, Polri dan Pemerintah guna melakukan aksi bersama di masyarakat.

Tapi sebagai langkah awal, kami juga meminta agar Pemkab bisa melakukan upaya persuasif dengan harapan tidak terjadi konflik pada saat

penertiban nanti,” ujar Kapolda kepada wartawan saat ditemui usai kunjungan kerja di KSB, Rabu (24/7).

Dikatakannya, rencana penertiban yang akan dilakukan oleh tim gabungan ini tetap akan mengedepankan upaya sosialisasi dan musyawarah dengan para tokoh masyarakat sekaligus dengan penambang.

Jika dengan cara demikian tidak memberikan hasil juga, baru dilanjutkan dengan penertiban secara paksa bahkan akan dilakukan tindak hukum terhadap para pelaku.

Hanya saja, untuk penertiban paksa merupakan langkah terakhir yang akan diambil oleh tim gabungan tersebut. Apalagi potensi konflik jika Peti ditutup paksa akan sangat dimungkinkan terjadi, sehingga berdampak pada gangguan Khantib-

mas. Maka dari itu, tugas utama dari tim gabungan ini yakni dengan melalukan pemetaan lokasi yang dianggap paling banyak ditemukan gelondong dan penambang.

Setelah pemetaan ini rampung baru dilanjutkan ke proses sosialisasi agar masyarakat bisa melakukan penertiban secara mandiri sebelum tim yang akan melakukannya secara paksa. Karena bagaimanapun juga namanya juga penambangan ilegal harus segera ditertibkan, karena tidak hanya merusak lingkungan tetapi lebih dari akan membahayakan kesehatan bagi masyarakat.

“Karena proses penambangannya dilakukan secara ilegal, maka sudah seharusnya kita tertibkan. Maka dari itu tim khusus tersebut akan sesegera mungkin kita bentuk, karena kondisi pencemarannya sudah mengkhawatirkan,” tukasnya. (ils)

Nana Sudjana (SuaraNTB/ils)

IBT Presiden Cup 2019, Endang Lolos ke Final Mataram (Suara NTB) Petinju putri asal NTB, Endang sukses melaju ke babak final setelah mengalahkan atlet Indonesia B, Tomatalla Merlin di kelas 45-48 Kg putri Kejuaraan International Boxing Tournament (IBT) 23rd President’s Cup 2019 yang di gelar di Labuanbajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 23-28 Juli 2019.

Pelatih Tinju asal NTB, Indah Dugi Cahyono yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Kamis (25/7) kemarin mengatakan Endang adalah petinju Indonesia pertama yang telah lolos ke babak final kejuaraan tinju level internasional itu. Selain Endang,Putra Samada, dan Huswatun Hasanah juga telah lolos ke babak semifinal.

Sedangkan Ainun Azizah yang turun di kelas 48-51 Kg akan berhadapan dengan petinju Australia, Franks April di babak penyisihan delapan besar, Kamis (25/7) malam.

“Endang melaju ke babak final setelah mengalahkan petinju tim B Indonesia, Tomatalla Merlin di semifinal,” ucap Indah Dugi Cahyono yang ikut menyaksikan pertandingan tinju tersebut.

Indah Dugi Cahyono yang biasa disapa Dugi mengatakan pertemuan Endang dengan Tomala Merlin berlangsung tanggal 24 Juli malam lalu. Peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar tahun 2016 itu menang angka atas petinju putri tim B Indonesia.

Sukses di babak semifinal, Endang

akan menantang petinju asal India, Monika di babak final yang berlangsung di lokasi yang sama, 28 Juli mendatang. Petinju asal India, Monika lolos ke babak final setelah unggul atas Niis Anggelina petinju Indonesia tim C di babak semifinal.

Sebagaimana diketahui Indonesia menurunkan menurunkan sedikitnya 22 atlet di kejuaraan tinju level internasional itu. Dari 22 atlet itu terdapat empat petinju asal NTB, yakni Endang, Huswatun Hasanah kelas 57-60 Kg putri, Ainun Azizah dan Saputra Samada di kelas 69 Kg putra.

Hingga berita ini ditulis, Endang menjadi petinju pertama wakil Indonesia lolos ke babak final. Sementara dua petinju NTB lainnya, Huswatun Hasanah dan Saputra Samada juga lolos ke babak semifinal. Dua petinju Pra-PON NTB itu akan melakoni babak semifinal yang berlangsung, Kamis (25/7) malam.

Sebelum lolos ke babak semifinal, Saputra Samada berhasil mengalahkan petinju asal Singapore Velco Tan Jun Yuan di pertandingan yang berlangsung, 23 Juli lalu. Kemudian Huswatun Hasanah menang angka atas petinju Indonesia B, Kaihatun Grecia, sedangkan Ainun Azizah yang turun ke kelas 48-51 Kg putri masih bertanding di babak delapan besar dan akan berhadapan dengan petinju Australia, Franks April, Kamis (25/7) malam. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 26 Juli 2019

Halaman 12

Milenial Didorong Cerdas Bermedsos Mataram (Suara NTB) Berita hoaks dengan konten disinformasi maupun misinformasi atau bahkan fitnah selalu menemukan momentumnya. Produsen hoaks makin digdaya dengan rendahnya literasi pengguna media sosial. Cerdas dalam menghadapi guyuran informasi menjadi bekal agar selamat dari hoaks.

Demikian mencuat dalam Diskusi Publik Cerdas Bermedia Sosial yang diselenggarakan Divisi Humas Polri dengan Diskominfotik Provin-

si NTB, Kamis (25/7) di Mataram. Kegiatan itu diikuti pelajar dan konten kreator media sosial. “Paling banyak hoaks politik, karena ada Pemilu kemarin. Ini cukup banyak golongan muda milenial yang kena,” ucap Kabag Infodok Divhumas Polri Kombes Pol Tjahyono Saputro.

Dia menambahkan setiap informasi dari sumber tidak kredibel atau akun bot di media sosial sangat perlu dikroscek kembali. Apalagi jika hendak memutuskan untuk menyebarkan informasi terse-

but. “Jangan semuanya langsung disebarkan. Kalau sudah tersebar, nanti ditelusuri siapa pembuatnya. Tindakan paling akhir itu penegakan hukum,” terangnya.

Tjahyono menyebutkan bahwa media sosial berperan mengubah nilai sosial budaya masyarakat. Termasuk diantaranya yang mencari keuntungan dari biasnya informasi. Bentuknya antara lain ujaran kebencian, penipuan, perundungan daring, serta berita palsu. “Maka itu perlu dicounter dengan medsos berkonten positif. Berita hoaks berbahaya bisa mengancam persatuan dan kesatuan. Kita harus pintar sikapi informasi,” tegasnya.

“Kita harapkan generasi milenial di NTB ini dapat memahami cara cerdas melawan hoaks sehingga mencegah terjadinya konflik yang mengancam stabilitas keamanan

kalau setiap orang mampu saya yakin ujaran kebencian berita hoaks dapat ditekan,” paparnnya.

Sementara Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi NTB Fairuz Abadi menjelaskan, bahwa selama ini hoaks diproduksi dari luar NTB. Berita palsu dan bohong cepat menyebar melalui media sosial di dunia maya. “Persentasenya kecil. Kalau yang di sini banyak yang hanya ikutikutan menyebarkan. Tidak sampai memproduksi,” bebernya. Setiap muncul informasi hoaks, imbuh pria yang akrab disapa Abu Macel ini, Kominfo melalui tim Fact Checker menguji informasi tersebut. (why)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 26 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

Tangkap Peluang Ekspor 18 Negara KEMENTERIAN Perdagangan melalui Ditjen PEN membuka pintu bagi para eksportir asal NTB mengembangkan jaringan ekspornya ke 18 negara di Asia, Eropa, maupun Timur Tengah.

Ini tentu menjadi angin segar bagi para eksportir di NTB. Peluang ini tentu dapat dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor non tambang NTB. Seperti, udang vannamei, cabai, jagung dan bawang. Karena, nilai ekspor Provinsi NTB berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pada bulan catur wulan pertama tahun 2019 mengalami penurunan cukup tinggi dibandingkan ekspor Bulan Maret 2019. Penurunannya mencapai 83,50 persen. Ekspor NTB terus tergerus.

Nilai ekspor Bulan April 2019 hanya sebesar US$ 2.676.537, sedangkan bulan Maret 2019 mencapai US$ 16.219.947. Penurunan ekspor terjadi akibat nihilnya ekspor hasil tambang. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan April 2019 adalah ikan dan udang senilai US$ 1.409.687 (52,67 persen), daging dan ikan olahan us$ 561.948 (20,99 persen), perhiasan/ permata sebesar us$ 356.458 (13,32 persen), serta garam, belerang, dan kapur sebesar us$ 263.234 (9,83 persen).

Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan terus mengupayakan ekspor non tambang melalui berbagai pendekatan. Seperti pelatihan penguatan prosedur ekspor, diversifikasi produk melalui pelatihan desain produk dan kualitas produk. Diversifikasi pasar dengan memberikan info-info peluang pasar luar negeri.

Sayangnya, kebanyakan ekspor produk non tambang asal NTB, justru dilakukan melalui daerah lain oleh para eksportir lokal. Misalnya dari Bali, Surabaya, Yogyakarta atau dari Jakarta melalui agen-agen ekspor yang selama ini telah menjadi mitra.

Faktanya cukup banyak produsen intens mengirim barang ke luar. Hanya saja, tetap tujuannya ke agen dari luar daerah. Bukan diekspor langsung.

Kendala yang masih dihadapi NTB, terutama masih belum tersedia pelabuhan ekspor yang memadai. Selain itu, permintaan produk dari luar negeri biasanya melalui agen-agen yang ada di daerah pintu-pintu ekspor. Terutama dari tiga daerah tersebut.

Agen biasanya mengumpulkan barang tidak saja dari NTB, tetapi dari berbagai daerah sesuai produk permintaan buyer. Setelah dalam jumlah besar, baru dibuat jadi satu SKA. SKA ini dibuat juga tergantung kebutuhan buyer.

Namun demikian, Pemda berkeyakinan persoalan ekspor ini akan segera berakhhir. Menyusul progresifnya pembangunan pelabuhan pariwisata dan ekspor Gili Mas, Lembar Lombok Barat. Fasilitas ekspor ini, terus diperdengarkan kepada para pelaku usaha ekspor di dalam daerah agar bersiap-siap. Pemprov berupaya mengubah mindset berpikir eksportir lokal. Pemda tentu sangat ingin melihat pengusaha lokal menjadi menjadi pemain utama saat pelabuhan ekspor itu telah mulai beroperasi.

Karenanya, Dinas Perdagangan NTB memperkirakan jumlah SKA yang diajukan dari NTB mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari sebelumnya sebulan hanya 3 sampai 5 SKA yang diterbitkan. Bertambah menjadi 15 SKA dari 30-an eksportir lokal. Produk non tambang yang potensial ekspor dari NTB adalah produk-produk perikanan, handycraft. Produk agro memiliki potensi tidak kecil, misalnya jagung. Karena lebih menguntungkannya harga penjualan dalam negeri, tak sedikit para eksportir akhirnya memilih menjual di Indonesia ketimbang luar negeri. (*)

OPINI

Halaman 14

Menanam Benih Literasi lewat Dongeng Di era macam ini, anak-anak umumnya dibiasakan memainkan gadget semenjak kecil.

Lalu menggunakan media sosial sebagai saluran informasi yang kadang bersumber dari antah berantah. Dalam usia demikian, nalar anak belum berkembang, kemampuan memilah informasi belum matang.

ARAHNYA lagi persoalan yang sama tak hanya dihadapi anakanak. Ternyata orang dewasa sekali pun kian mudah menelan berita bohong. Turut menyebarkannya pula. Lantas apa yang mesti dilakukan untuk menangkis semburan berita bohong itu? Kearifan macam apa yang dibutuhkan agar hoaks tak ditelan mentah-mentah?

Mengandalkan kecerdasan saja tak cukup. Dibutuhkan tingkat literasi yang memungkinkan setiap orang berpikir dan bertanya secara kritis.

Dan itu semua harus dimulai dari rumah.

Kata orang, keluarga adalah sekolah pertama. Bagaimana tidak, rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga menyimpan banyak hal.

Kenakalan waktu kecil, kemarahan orang tua, dan dogeng yang mengiang dalam ingatan. Kebiasaan yang terakhir menjadi semacam tradisi domestik yang lazimnya dibacakan dan dituturkan ibu kepada anak menjelang tidur.

Kita tahu, tak sedikit fungsi dongeng dalam keluarga, misalnya sebagai sarana pedagogis orang tua kepada anak serta sebagai salah satu jembatan komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua.

Berkat dongeng pula anak-anak merasa terhibur. Imajinasi anak makin tajam bahkan amanat atau pesan di dalamnya dapat dijadikan sebagai semacam acuan dan basis atas tindakan anak dalam lingkungan sosial.

Itu artinya dalam dongeng adalah semacam laku literatif yang kerap diabaikan. Anak-anak yang dibiasa-

Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy (Kelompok Studi Sosial dan Kebudayaan (KlaSiKa)) kan mendengar dongeng dari tuturan ibunya akan tahu, bagaiamana cerita bekerja dalam pikirannya. Di sana lah titik awal anak mencari dari mana cerita-cerita yang dibenamkan ibu dalam ingatannya bersumber.

Kalau anak sudah akrab dengan dongeng, orang tua tinggal menyediakan akses terhadap sumber bacaan.

Tanpa merasa terpaksa, seorang anak akan menikmati bahan bacaan sebagaimana ia menikmati dongeng yang dituturkan ibunya. Dengan jalan itu, dongeng dapat dijadikan sebagai strategi mendekatkan anak dengan dunia literasi.

Kini tak sedikit cerita-certita menarik dalam buku-buku sastra anak yang dapat dijadikan bahan mendongeng. Semakin variatif bahan bacaan yang dihadirkan orang tua, besar kemungkinan anak semakin terdorong untuk membacanya.

Dari Dongeng ke Buku Sayangnya tradisi mendongeng belakangan terpinggirkan oleh sinetron dan game dalam gadget. Itu sebabnya, banyak di antaranya mengkhawatirkan eksistensi dongeng bakal punah, betulkah demikian dinamis sebuah zaman hingga perubahan setiap saat menyambar seperti kilat. Kadang perubahan betul-betul membikin kita melongo-longo bahkan kerap panik menghadapinya.

Kehadiran dongeng di depan anakanak pada dasarnya memang sudah ada sejak manusia mengenal bahasa.

Metode penyampaian dongeng pun mulai bergeser. Dari secara lisan yang kemudian disalip oleh tulisan, kata Ed Yong, seorang penulis di The Atlantic.

Transformasi dongeng yang awalnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut kini menjamur di buku dan dunia digital. Transformasi demikian memang sudah lama. Buktinya dongeng masa lampau sudah mulai ditemui di batu, papyrus, daun, dan kertas.

Begitu halnya saat ini, dongeng tak melulu hadir lewat lisan tapi juga mesti lewat tulisan. Buku dongeng bertumpuk-tumpuk bisa ditemui di toko buku. Juga dalam arsip digital, ragam dongeng tiap saat bertambah.

Tinggal klik kata kunci, segera tampil

RADIO

deretan dongeng mulai dari satu daerah ke daerah lain.

Kalau pada usia anak—yang belum mampu baca-tulis, boleh lah orang tua membacakan dongeng sebelum tidur. Tapi setelah anak bisa baca-tulis, orang tua mesti menyediakan akses terhadap buku dongeng atau karya sastra dan bahan bacaan lainnya. Taruh lah misalnya sejak mulai masuk sekolah dasar. Atau jauh lebih awal dari itu.

Kemudian orang tua tinggal meenggeser cara pengemasannya, dari lisan ke tulisan. Sebab setelah anak tumbuh dewasa, lazimnya ibu akan berhenti mendongengkan. Tapi ingatan terhadap dongeng tak luntur begitu saja. Kebahagiaan saat didongengkan terus mengiang dalam ingatan.

Kebiasaan mendengar dongeng itu mendorong intensitas hingga akhirnya menjadi semacam kultur. Kultur itu dapat dimulai ketika ada momentum. Salah satu momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan anak kepada buku adalah peerayaan ulang tahun. Saat ulang tahun, orang tua dapat mulai memberikan buku sebagai hadiah pertama kepada anaknya. Kalau setiap ulang tahun anak disodorkan buku, bayangkan ketika menginjak kelas satu sekolah dasar, seorang anak setidaknya sudah memiliki enam buku.

Lewat itu juga, kebahagiaan anak saat mendengar dongeng dipertemukan dengan medianya. Kalau sudah demikian tinggal menunggu usia anak beranjak tiap tahun, jumlah koleksi buku pun sudah pasti meningkat.

Ada bawah sadar yang bekerja dan mendorong si anak mengakrabi bahkan mencintai buku. Kalau sudah mencintai buku, pada tingkat yang lain, anak dapat menjadikannya sebagai basis atas tindakannya. Tindakan yang berpijak pada ide akan melahirkan argumen, melandasi setiap tingkah polah anak. Argumen tersebut menjadi semacam modal ketika berhadapan dengan lingkungan di luar. Membikin anak jadi berkarakter dan punya kepekaan sosial.

Lewat dongeng, beberapa data ‘suram’ tingkat literasi kita dari The World’s Most Literate Nations (2016) misalnya yang menyebut Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara

serta data UNESCO (2011) yang menyebut tingkat membaca kita hanya 0,001, dengan mudah dapat terpatahkan.

Berkat dongeng dan buku pula, imajinasi dan daya nalar bakal berkembang. Kemampuan menganalisis semakin tajam, kelincahan berpikir tambah terasah, sehingga apa yang kita hadapi saat ini berupa tsunami hoaks dapat dipotong habis.

Tentu saja dengan catatan, orang tua sadar bahwa menanamkan benih literasi pada anak berdampak besar terhadap masa depan generasinya.

Bila kegemaran membaca anak mulai tumbuh, tinggal menjaga intensitas, sehingga menjadikan buku tak terpisah dari hidupnya. (*)

POJOK NTB raih penghargaan ’’Indonesia’s Attractiveness Award’’ Tidak boleh terlalu berpuas diri

*** Kemendag buka pintu di 18 negara untuk eksportir NTB

Peluang yang tidak boleh disia-siakan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2019

NTB Raih Penghargaan ’’Indonesia’s Attractiveness Award’’ Dari Hal. 1 Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB telah melakukan serangkaian terobosan yang menggembirakan.

Khususnya, di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc., dalam berbagai kesempatan juga terus mendorong agar para pelaku usaha bisa merasakan kenyamanan berusaha di daerah ini.

Di bidang perizinan, gubernur telah memberikan garansi bahwa seluruh perizinan usaha di wilayah kewenangan Pemprov NTB harus tuntas dalam sepekan. Gubernur juga menegaskan kesiapannya untuk memberikan jalan keluar jika pelaku usaha menemukan kendala di luar proses perizinan.

Tak jarang, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini meluangkan waktu dan tenaga untuk mendampingi sendiri para pelaku usaha yang ingin mengunjungi NTB. Dalam sebuah kesempatan, gubernur menerangkan bahwa upaya semacam itu ia tempuh untuk menanamkan keyakinan kepada para pelaku usaha bahwa NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi. NTB, adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup bersama komunitas bisnis.

“Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan pola pikir yang demikian, ujar Dr. Zul, pemerintah daerah, gubernur, camat, bupati kepala dinas dan lainlain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka. “Bahwa kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak,

kemudian melayani dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ketua Komisi Ekonomi DRD NTB, Dr. M. Firmansyah dalam sebuah opininya juga mengutarakan pentingnya memberikan kemudahan dalam proses izin investasi.

“Perizinan yang lama dan berbelit-belit memang salah satu penghambat daya saing ekonomi nasional dan daerah. Sehingga, mempercepat izin investasi merupakan program pemerintah dari pusat sampai daerah dan menjadi keniscayaan era industri 4.0 saat ini,” ujarnya.

Namun demikian, Firmansyah menegaskan bahwa jalan mempercepat izin bukan dengan memangkas prosedur penilaian calon investor. Melainkan, dengan menambah tenaga (petugas) yang bekerja di bidang perizinan itu.

Selain kemudahan untuk investor asing dan luar daerah, Firmansyah juga mengingatkan perluna pemerintah daerah lebih sering duduk satu meja dengan pengusaha lokal.

Terutama pengusaha berskala menengah dan atas.

Pemerintah daerah bisa memaparkan pintu-pintu untuk dimasuki pengusaha lokal, pengusaha lokal memaparkan pengalaman dan rencana kerja untuk membangun investasi daerah.

“Ketika nilai investasinya cukup besar, pengusaha lokal dapat membentuk konsorsium sehingga cukup modal untuk itu. Atau dengan pola lain misalnya perusahaan daerah menggandeng perusahaan luar daerah untuk bekerja sama dengan pola Bussiness to Bussiness (B to B) di antara mereka,” sarannya. (*)

DPR RI Aklamasi Setujui Amnesti Nuril Dari Hal. 1 Selanjutnya hari itu juga DPR RI mengirim surat balasan kepada Presiden RI, bahwa permintaan pertimbangan amnesti sudah disetujui. “Hari ini juga suratnya sudah dikirim Sekretariat DPR ke Presiden.

Hanya tinggal menunggu amnesti presiden,” sebutnya.

Sementara Nuril dalam keterangan persnya di gedung Senayan menyampaikan terima kasih kepada unsur pimpinan, komisi dan fraksi di DPR RI yang telah memutuskan menyetujui permohonan amnestinya. Ia juga menyampaikan hal sama kepada Presiden RI Joko Widodo yang sejak awal menunjukkan keberpihakan kepada nasibnya.

Suami Nuril, Lalu Isnaeni

turut haru menyambut keputusan DPR RI ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada tim advokasi yang tergabung dalam tagar #SaveIbuNuril, politisi PDI P Nyayu Ernawati yang mendampinginya hingga bertemu Diah Rieke Pitaloka di Senayan, aktivis perempuan Nurjannah dan semua pihak yang berkontribusi menolong istrinya dari jerat pidana UU ITE. “Saya tidak dapat sebutkan satu per satu. Tapi, semoga semua selalu sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan dan dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah SWT. Jazakumullahu khoiron katsiro,” tulis Lalu Isnaeni. (ars)

KPID NTB Atensi Konten SSJ Lokal Mataram (Suara NTB) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan atensi khusus bagi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) televisi nasional yang dinilai tidak mengindahkan aturan penyiaran di stasiun daerah. Hal itu disebut merugikan daerah, karena tidak memberikan sumbangsih apa-apa.

Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, S.T., M.Pd., menerangkan dari 13 SSJ, hanya tiga di antaranya yang benar-benar mengikuti aturan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU No.32 Tahun 2002. Salah satunya adalah aturan terkait penanyangan konten dengan nuansa kedaerahan dan memperhatikan kebaruan konten.

“Kita generalisir permasalahan di SSJ ini memang baru sekitar 20% yang sudah memulai siaran lokal yang up-to-date (diperbarui, red). Kalau siaran lokal yang dalam konteks hanya logo dan tulisan Mataram saja, itu ya semua. Tapi kontennya itu bukan konten lokal,” tegas Yusron, Kamis (25/7).

KPID NTB sendiri telah mengundang para perwakilan SSJ di seluruh NTB untuk mendengar alasan pelanggaran aturan penyiaran di daerah tersebut. Diterangkan Yusron, setidaknya ada lima kendala yang disampaikan oleh para perwakilan tersebut.

“Lima masalah general itu soal konten, SDM, pola hubungan

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/bay)

PEMAPARAN - Ketua KPID NTB memberikan pemaparan terkait temuan pelanggaran aturan penyiaran oleh SSJ lokal di NTB (foto kiri). Perwakilan SSJ se-NTB seusai memberikan klarifikasi ke Kantor KPID NTB terkait konten lokal yang disiarkan. dengan pusat, dan kami baca ada hubungan yang bagus dengan TV lokal yang juga belum ada, juga bagaimana hubungannya (SSJ) dengan pemerintah setempat,” ujarnya.

Disebut Yusron kelima masalah tersebut perlu diurai satu per satu untuk menciptakan siaran sehat bagi masyarakat. Mengingat frekuensi yang digunakan oleh SSJ tersebut adalah frekuensi milik publik, sehingga konten yang disiarkan, sesuai dengan PKPI No.2 Tahun 2012 Pasal 68 ayat (1). “Supaya manfaat penyiaran yang ada di Mataram ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita di NTB,” ujar Yusron.

Beberapa temuan dari KPID sendiri adalah seringnya SSJ lokal memutar konten kedalu-

Pelanggan Mulai Pesan Mesin di PT.GNE Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengunjungi Kantor Pemasaran PT. GNE, di Cakranegara, Selasa (23/7). Gubernur sangat bahagia menyaksikan Badan Usaha Daerah ( BUMD) milik Pemprov NTB itu, kini sudah mulai mendapat pesanan produkproduk permesinan dari masyarakat dan para pelanggan.

Dr. Zul sapaan akrabnya pada kesempatan itu menegaskan bahwa industrialisasi memang harus dimulai dari hadirnya industri permesinan. Karena dengan mesin, memungkinkan produktivitas meningkat di berbagai sektor. ‘’Semua bisa kita buat asal ada kemauan dan tekad yang kuat,’’ tegasnya.

Karena itu gubernur mengingatkan kepada jajarannya, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk mulai membangun kerjasama dengan PT.GNE. Misalnya menjadi pasar bagi BUMD itu untuk pemenuhan barang-barang kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah yang bersangkutan.

Di antaranya, pengadaan marka jalan dan petunjuk arah di Dinas Perhubungan, alat mesin pertanian (alsintan), perlengkapan alat-alat pertanian lainnya, mesin pengolahan, pengeringan, alat pasca panen di Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Demikian juga di Dinas Perdagangan, Dr. Zul menyebut pengadaan terop, gerobak UKM, dan peralatan lain untuk bantuan kepada para pedagang mestinya bisa diadakan lewat BUMD atau mengutamakan produk-produk lokal dari anakanak NTB. Juga Dinas LHK untuk mesin pengolahan sampah, bak sampah, karoseri dump truck dan lain-lain.

Di Dinas Perindustrian seperti pengadaan mesin-mesin pengolahan untuk IKM serta paving blok, kanstin, alat berat, mesin bor dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman. Sementara di Dinas Sosial, pengadaan mesin pengolahan untuk bantuan ke masyarakat. ‘’Bahkan semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan dinas di bengkel PT. GNE, ‘’pungkasnya. (r)

Penurunan Tertinggi di Dunia Dari Hal. 1 Berkat keberhasilan ini, ujarnya, banyak negara yang kemudian melirik Indonesia dan meniru apa yang dilakukan Indonesia dalam menurunkan angka stunting di negaranya. “Ada sekitar 23 negara yang saat ini meniru cara Indonesia dalam menurunkan angka stunting,” klaimnya.

Kendati mengalami penurunan cukup tinggi, bahkan tertinggi dunia namun bagi Indonesia angka stunting 30,7 persen masih dinilai sangat tinggi, sehingga pemerintah pusat secara kontinyu terus berupaya menekan angka stunting melalui program-program yang sudah ada. Termasuk dengan menambahkan program pendukungan lainnya.

Dalam upaya ini, ujarnya, peran desa sangat diharapkan supaya upaya penurunan angka stunting bisa lebih maksimal lagi dengan mendukung melalui program-program dari Dana Desa (DD) yang ada. Misalnya, melalui optimalisasi peran posyandu, kader serta program kesehatan terkait lainnya.

“Ke depan, selain fokus pada pembenahan infrastruktur

dasar serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), desa juga diharapkan bisa mengarahkan DD yang ada untuk mendukung program-program yang terkait pengentasan angka stunting,” terangnya.

Pasalnya, kasus stunting bisa berdampak pada kualiatas SDM masyarakat. Di mana kasus stunting itu bisa mengganggu perkembangan kecerdasan serta pertumbuhan pada anak, sehingga untuk bisa mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat, maka kasus stunting harus ditekan semaksimal mungkin.

“Kasus stunting muncul pada fase 1.000 hari kehidupan pertama. Sejak masa kehamilan sampai usia balita.

Di masa-masa itulah perlu ada program yang tepat untuk memastikan anak tumbuh dengan sehat dan bebas dari stunting,’’ tambahnya.

Dalam hal ini, peran orang tua juga sangat diharapkan, karena orang tualah yang setiap hari berinteraksi dan mengetahui kondisi serta kebutuhan anak-anaknya. (kir)

’’Ambassador’’ untuk NTB Dari Hal. 1 harapan saya kalian bisa jadi ambassador untuk NTB,” pesannya.

Wagub juga berharap, paskibraka perwakilan NTB nantinya bisa menceritakan kepada teman-teman perwakilan lainnya dari seluruh provinsi, bahwa NTB sudah pulih, kita memiliki daerah yang sangat kaya dan indah, dan saat ini NTB sedang gencar kampanye Zero Waste atau bebas sampah.

“Mudah-mudahan adikadik juga punya wawasan yang baik mengenai NTB, harus pede (percaya diri) mewakili NTB jangan merasa minder atau kurang, saya yakin kalian berdua mampu menunjukkan yang terbaik,” ujarnya mem-

beri semangat.

Di akhir pesannya wagub mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan sebab itu menjadi modal selama sebulan sampai tiba hari H. Dua siswa yang mewakili NTB pada pengibaran bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta diraih siswa MAN 2 Kota Bima, Muhammad Adzan dan Shelly Melsyan. S, siswi SMAN 2 Sumbawa Besar.

Keduanya lolos setelah melewati tahap seleksi di sekolah, tingkat kabupaten/ kota dan provinsi.

Terpilihnya dua perwakilan provinsi NTB ini nantinya akan memulai karantina di Jakarta sampai tanggal 28 Agustus mendatang. (r)

Halaman 15

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah saat mengunjungi Kantor Pemasaran PT. GNE, di Cakranegara, Selasa (23/7).

warsa, Selain itu, SSJ lokal juga seringkali menyiarkan konten daerah di jam-jam yang sepi penonton serta tidak mematuhi aturan waktu penanyangan konten lokal bagi stasiun daerah, yaitu selama 2 jam 15 menit.

Diterangkan Yusron harusnya SSJ lokal berperan aktif dalam mengedukasi para penontonnya. Mengingat peran televisi sebagai media dengan kemampuan penetrasi paling tinggi terhadap masyarakat. Dicontohkan Yusron seperti mitigasi bencana yang saat ini sedang dicari medianya oleh pemerintah.

Untuk itu, pihaknya akan bersurat secara resmi kepada jaringan induk SSJ lokal yang ada Jakarta untuk menuntut hak-hak penyiaran yang sesuai dengan aturan undang-undang.

Prinsipnya, katanya, jika ada RTG dibangun tidak sesuai spesifikasi, maka fasilitator, pokmas dan pihak kabupaten/kota diminta melakukan penghentian bahkan ditindaklanjuti dengan pembongkaran. Jangan sampai, kata dia, RTG diperuntukkan untuk hunian agar tahan gempa, justru rusak akibat penyimpangan juklak juknis.

“Intinya, perintahkan bongkar atau dilakukan perkuatan, sehingga memenuhi standar RTG,” tegasnya.

Sebagai upaya penguatan kapasitas fasilitator pengawas pembangunan RTG, Kementerian PUPR bersama BPBD memberikan bimbingan teknis kepada para fasilitator. Kegiatan diawali di Lombok Utara sejak Rabu (24/7) sampai Jumat (26/7).

Instruktur pada pelatihan itu Dadri Abriyakto, ST, MT dari Kementerian PUPR dan Lava Himawan, ST, MT dari Universitas Gajah Mada (UGM), didampingi Koordinator Asistensi dan Supervisi Wilayah KLU Hadi Santoso, ST.,MT. Rencananya semua fasilitator di kabupaten dan kota terdampak gempa akan mendapat bimbingan yang sama.

Bimbingan itu disampaikan tim Balai Pusat Libang PUPR. Tujuannya, kata Khalik, untuk menguatkan pengetahuan fasilitator dalam melakukan pendampingan masyarakat dalam proses pembangunan rumah dampak gempa, sehingga bisa mengawal aplikator agar bekerja sesuai dengan spesifikasi konstruksi sesuai juklak juknis.

Sementara itu, progres pembangunan rumah tahan gempa terus mengalami kemajuan.

Mataram (Suara NTB) – Perhatian terhadap kesehatan anak dicurahkan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan turut merayakan Hari Anak Nasional 2019, Selasa (23/7). Mengambil tema “Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak” perayaan tersebut dimaksudkan untuk menjaga semangat menyediakan ruang-ruang ramah anak di RSUP NTB. Bertempat di Gedung Gili Nanggu RSUP Mataram, kegiatan diisi dengan hiburan bagi para pasien anak rawat inap maupun rawat jalan di Bangsal Anak RSUP Mataram.

Mulai dari mewarnai, permainan motorik, hingga mendengar pembacaan dongeng.

Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, menerangkan RSUP NTB melalui perayaan Hari Anak Nasional 2019 berusaha mendorong proses pemulihan lebih cepat bagi para pasien dengan memberikan dukungan psiko-sosial.

“Ternyata pasien-pasien yang masuk di rumah sakit ini, selain dia mendapatkan pelayanan medis perlu kita berikan terapi suportif, artinya dalam hal ini adalah dukungan psiko-sosial,” ujarnya ditemui di sela-sela kegiatan.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya merencanakan akan menjadikan kegiatan serupa sebagai kegiatan rutin di RSUP NTB. Mengingat jumlah pasien anak yang menjalani perawatan di RSUP

Data per 21 Juli lalu, 55.662 rumah selesai dikerjakan.

Dengan kategori, RTG untuk rumah rusak berat mencapai 14.006 unit, sedangkan rumah kategori rusak sedang mencapai 9.457 unit dan rumah kategori rusak ringan 32.199 unit.

Sementara rumah dalam proses pengerjaan mencapai 87.128 unit, dengan rincian 32.348 unit rusak berat, 15.592 kagetori rusak sedang dan 39.188 rusak ringan.

Dari semua kabupaten dan kota terdampak, termasuk Lombok Utara sedang memacu percepatan karena menjadi daerah paling banyak terjadi rumah rusak berat.

Target rumah yang harus dibangun 44. 014 unit, total diselesaikan 3.508 unit.

Dalam proses pengerjaan 26.736 unit, sedangkan yang belum tuntas dikerjakan mencapai 13.770 unit. (ars)

Rekrutmen P3K Direncanakan Pertengahan Agustus Dari Hal. 3 Paling banyak tenaga kesehatan dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK dan SLB. Kemudian ada juga tenaga teknis.

Meskipun NTB kekurangan lebih dari 3.000 PNS, Fathurrahman menjelaskan Pemprov tak mengusulkan formasi sebanyak itu. Pasalnya, dalam surat edaran Men PANRB tentang pengadaan ASN tahun 2019, usulan formasi harus melihat kemampuan keuangan daerah. Di mana, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik tidak boleh melebihi 50 persen.

“Sehingga usulan sementara yang kita sampaikan 500 formasi untuk CPNS dan 300 formasi untuk P3K,” katanya.

Khusus untuk rekrutmen P3K, pemerintah berencana akan menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada rekrutmen sebelumnya. Untuk jumlah honorer K2 Pemprov, kata Fathurrahman sebanyak 288 orang.

Terdiri dari 234 eks honorer K2 tenaga pendidik dan kesehatan. Kemudian sisanya merupakan eks honorer K2 tenaga teknis.

Selain menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lu-

aksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH, menerangkan hadirnya SSJ di NTB harusnya bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi saat ini. Apalagi, pemerintah punya banyak sekali program yang memang perlu dipublikasikan dengan media yang tepat dan mengena di masyarakat.

Dicontohkan Gede bahwa SSJ lokal bisa menjadikan desa-desa yang dicanangkan menjadi desa wisata sebagai materinya. Selain itu, ada juga program-program lain dari pemerintah seperti percepatan proses rehabilitas dan rekonstruksi pascagempa serta penanganan kemiskinan yang butuh publikasi dari media. (bay)

RSUP NTB Dorong Penyembuhan Pasien Melalui Perayaan Hari Anak

RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Terancam Dibongkar Dari Hal. 1

Menurutnya, apa yang dihadirkan oleh SSJ lokal saat ini adalah pengulangan siaran yang tidak memberikan sumbangsih apa-apa bagi proses edukasi masyarakat serta adanya konten-konten yang malah merugikan pemerintah karena kesesatan informasi yang diberikan. “Undang-Undang 32 tahun 2002 sudah mengatur tentang keberagaman konten. Jadi itu yang kami tuntut,” ujar Yusron.

Selain itu, Yusron menerangkan bahwa KPID NTB seringkali menerima aduan masyarakat terkait konten siaran SSJ yang dinilai tidak mendidik. “Keluhan terbesar di siaran induk. Itu ya sinetron dan acara gosip,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Pel-

lus pada rekrutmen sebelumnya. Pemprov NTB berharap ada formasi untuk tenaga teknis sesuai potensi daerah.

Misalnya tenaga teknis bidang kepariwisataan, bahasa dan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Internasional MotoGP Mandalika. Fathurrahman menjelaskan usulan formasi yang akan disampaikan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan penambahan 500 CPNS dan 300 P3K, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik masih jauh di bawah 50 persen. (nas)

(Suara NTB/bay)

HARI ANAK - Suasana perayaan Hari Anak Nasional di Gedung Gilli Nanggu Bangsal Anak RSUP NTB, Selasa (23/7).

NTB cukup banyak.

Selain perawatan medis, Hamzi menyebut perlu juga diberikan konseling serta dukungan psiko-sosial kepada para pasien. Hal itu dinilai sangat penting dan sejalan dengan arahan dari pemprov saat ini. “Kita mendukung sesuai arahan Gubernur di Hari Anak Nasional (supaya) ada jam bermain. Gerakan supaya memberikan anak waktu bermain,” ujarnya.

Diterangkan Hamzi bahwa dari sisi psikologis memberikan pasien anak kesempatan bermain akan menstimulus proses penyembuhannya. Selain itu, bagian anak secara umum yang aktif bermain secara aktif akan mendukung proses pertumbuhan, baik itu psiko-motorik maupun intelektualitasnya.

Untuk itu, Hamzi berharap apa yang dilakukan oleh RSUP NTB di Hari Anak Nasional kali ini dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya yang juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien anak.

Senada dengan itu, Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUP NTB, dr. Yudhi Kurniawan, Sp.A, menerangkan perayaan Hari Anak Nasional kali ini memang dilakukan secara besar-besaran, khususnya bagi pasien anak yang mengamali sakit kronis.

“Setiap anak yang masuk rumah sakit, anak itu pasti tidak nyaman walaupun hanya di area saja. Dengan adanya Hari Anak Nasional ini diharapkan keluarga mempunyai (peran) support-sosial yang baik agar

penyempuhan anak menjadi lebih baik,” ujar Yudhi.

Sebagai rumah sakit rujukan tersier, diterangkan Yudhi Bangsal Anak RSUP NTB kerap menerima pasien yang tingkat penyakitnya lebih parah dibandingkan di rumah sakit lain. Di RSUP penyakit yang diderita pasien memang beragam, namun yang paling mendominasi adalah pasien noninfeksi dengan penyakit seperti thalasemia, hemofilia, dan infkesi pernapasan. “Mereka harus mendapat support-sosial yang sangat baik. Karena seperti thalasemia saja mereka datang ke rumah sakit setiap bulan untuk transfusi. Kita bayangkan anak datang ke rumah sakit untuk dilakukan transfusi setiap bulannya (itu) mulai dari tidak masuk sekolah, di rumah sakit beberapa hari, dan tentu saja kehilangan waktu bermain bersama teman-temannya,” ujar Yudhi.

“Mereka tentunya bosan, capek, marah karena setiap bulannya harus masuk ke rumah sakit,” tegas Yudhi. Menurutnya, dukungan sosial yang berusaha ditunjukkan oleh RSUP NTB dalam momen hari anak adalah agar pasien yang dirawat tidak merasa enggan untuk menjalani perawatannya.

Selain itu, dengan lingkungan sekitar yang mendukung juga secara sosial, diharapkan anak yang harus menjalani perawatan tidak merasa takut datang kembali ke rumah sakit sehingga mempercepat proses pengobatannya. (bay)

Tata Jalur Wisata Rinjani Dari Hal. 1 kata Kepala Balai TNGR Sudiyono, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/7).

Pengerjaan berupa berbaikan dan pelebaran jalan itu dinilai sangat penting, karena menjadi jalan penghubung destinasi wisata Sembalun.

Apalagi destinasi wisata itu merupakan salah satu pintu masuk pendakian utama di Gunung Rinjani.

Sesuai informasi lelang di LPSE PU, pagu anggaran

proyek kakap ini mencapai Rp 224.849.792.000, bersumber dari APBN tahun 2018.

“Jadi proyek ini menghubungkan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.

Pembangunan ruas jalan nasional ini menjadi keharusan, karena menurut pihak Balai Pelaksana Jalan IX Mataram, kualitas jalan saat ini kondisinya rusak di beberapa lokasi. Pihaknya ingin memastikan akses yang layak untuk kegiatan wisata. (ars)

(Suara NTB/ars)

KONDISI - Kondisi ruas jalan Sembalun menuju hutan Bawak Nao yang rusak parah. Padahal ruas ini menjadi akses wisata menuju Desa Wisata Sembalun dan Taman Nasional Gunung Rinjani.

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 26 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

H. Rohman Farly

Membawa Harapan Baru untuk Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Satu lagi bakal calon Walikota Mataram muncul, yakni Drs. H. Rohman Farly, MM. Lahir di Mataram pada 16 Juni 1963, figur yang hingga saat ini masih duduk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur ini mengusung tekad membawa perubahan dan harapan baru bagi warga dan Pemkot Mataram. ‘’Banyak potensi yang belum tergali di Kota Mataram, dan karena itu saya ingin mengabdikan diri untuk kemajuan Kota mataram,’’ katanya di Mataram, Kamis (25/7).

Menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Rembiga dan SMPN 1 Mataram serta SMA Muhammadiyah Mataram, almamater APDN Mataram 1987 ini memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan, Rohman Farly menjadi Lurah Pancor, Lotim, selanjutnya menjadi Camat Selong dan kemudian menduduki sejum-

lah jabatan struktural lainnya di pemkab Lotim.

Dengan jabatan yang diembannya hingga saat ini menjadi Sekda Lotim, mantan Ketua KNPI Lotim ini memiliki bekal yang cukup untuk mengorganisir bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. ‘’Pada hakikatnya masyarakat berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan saya memiliki banyak konsep untuk perubahan yang membawa harapan baru bagi warga Mataram,’’ katanya.

Menurut Rohman yang beralamat di perumahan Sembada Griya Asri blok A no 2, Kekalik, Mataram ini, dia akan maju menjadi salah satu bakal calon kepala daerah dari unsur perseorangan. ‘’Kami ingin menjadi kepala daerah yang berasal dari rakyat, menjadi pilihan rakyat, dan karenanya maju atas kehendak rakyat,’’ ucapnya. Hingga saat ini lebih dari 20.000 KTP warga Kota Mat-

Penerbangan Rute Lombok - Darwin Masih Dikaji Praya (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) NTB saat ini masih melakukan kajian terkait rencana pembukaan rute penerbangan Lombok – Darwin, Australia. Untuk melihat peluang dan potensi pembukaan rute penerbangan internasional tersebut, sejumlah maskapai penerbangan pun sudah diajak untuk mulai menjajaki peluang di rute tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Dispar NTB, H. Lalu Faozal, M.Si., Kamis (25/7).

“Pembukaan rute ini (LombokDarwin) masih dalam proses FS (feasibility study) oleh pemerintah daerah bersama dengan beberapa maskapai,” katanya.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari pasar yang ada. Terutama terkait potensi penumpang di rute tersebut. Mengingat, saat ini jumlah penumpang di rute tersebut masih fluktuatif. Karena memang karakteristik penumpang di Darwin tidak sama dengan kota-kota besar lainnya di Australia.

Penduduk Darwin juga tidak terlalu banyak. Seperti Melbourne ataupun Perth yang memang termasuk kota-kota dengan jumlah penduduk terbesar di

Australia. “Darwin itu merupakan daerah tambang. Jadi untuk urusan wisata, masyarakat Darwin juga sangat bergantung dari kondisi tambang,” jelasnya.

Jadi kalau hasil tambang sedang bagus, maka banyak masyarakat Darwin yang berwisata. Begitu pula sebaliknya, ketika hasil tambang sedang kurang bagus maka masyarakat Darwin pastinya bakal berhitung untuk berwisata. “Ini yang sedang kita kaji dan analisis,” tandasnya.

Sampai kapan FS akan dilakukan? Faozal mengaku belum bisa dipastikan. Bisa jadi sampai satu tahun. Karena memang tidak mudah melakukan kajian. Banyak aspek yang harus dihitung dan dipertimbangkan. Apalagi, pembukaan rute penerbangan ini erat kaitanya dengan aspek bisnis.

Jadi kalau dari aspek bisnis rute tersebut kurang menjanjikan, maka maskapai pastinya akan berhitung dua kali untuk mau membuka rute penerbangan ini. Pemerintah juga pastinya tidak bisa memaksa maskapai harus membuka rute penerbangan kalau rute tersebut tidak prospektif dari sisi bisnis. (kir)

aram telah dikantonginya sebagai syarat untuk maju secara independen (perseorangan).

Soal paket bakal calon Wakil Walikota yang akan menjadi pasangannya, Rohman menyatakan sedang konsolidasi. ‘’Tentu saja paket bakal calon Wakil Walikotanya juga dikenal oleh masyarakat Mataram,’’ katanya.

Paket bakal calon Wali dan Wawali Kota Mataram harus dapat memahami karakter masyarakat Kota Mataram, terutama visi perubahan ke arah kemajuan Mataram yang berlatar sebagai daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perdagangan dan jasa. (038)

H. Rohman Farly (Suara NTB/ist)