Edisi 26 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 26 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 289 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diskriminasi Agama Kemunduran Peradaban Mataram (Suara NTB) – Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan memegang teguh prinsip hidupnya. Bahwa, diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan adalah kemunduran peradaban. NTB dapat bergerak maju bersama rakyat yang menjunjung nilai adat dan persaudaraan.

‘’Dia tidak laik memimpin kalau di dalam pikirannya ada diskriminasi. Bagi saya, yang akan saya bawa mati adalah persaudaraan bukan jabatan,’’ tegas Calon Gubernur NTB nomor urut 4 ini.

Hal itu diucapkannya dengan sambutan riuh tepuk tangan saat bersilaturahmi ke umat Hindu di Lingkungan (Suara NTB/why) Jeruk Manis, Cakranegara Calon Gubernur NTB, H Barat, Cakranegara, MatMoch Ali Bin Dachlan aram, Jumat (25/2) petang. berbincang dengan umat Dia juga menggali aspirasi hindu di Lingkungan Jeruk Manis, Cakranegara Barat, umat Hindu di Lingkungan Panaraga, Saptamarga, CakraneCakranegara, Mataram.

gara, Mataram, bersama Calon Wakil Gubernur, TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni.

Pria dengan panggilan akrab Amaq Asrul alias Papuq Abada ini menegaskan, pembangunan di era reformasi ini dilakukan dengan menggandeng setiap elemen bangsa.

Dia berpandangan tidak ada satu orang pun yang berhak mendiskriminasikan warga negara Indonesia, apalagi berdasarkan suku dan agama.

Bersambung ke hal 15

Silaturahmi di Bayan KLU

Ali BD Dukung Amaq Asrul: Tidak Gunakan Cara Terwujudnya Global Hub Licik Mencapai Tujuan MINGGU (25/2) kemarin, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuk Abada, menggelar silaturahmi di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ali Dachlan ini menyebut dirinya juga orang daya atau tau daya, istilah bagi masyarakat KLU. Pandangan calon Gubenur Independen, Non Partai dan Non Blok ini KLU adalah potret keberagaman.

Bersambung ke hal 15 Warga Bayan KLU menghadiri acara dialog bersama dengan calon Gubernur Non Partai, H. Moch ALi Bin Dachlan.

CALON Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul, alias Papuk Abada menyambut baik ide besar proyek Global Hub di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di hadapan masyarakat Bayan, KLU Minggu (25/2) kemarin, Bersambung ke hal 15

Dr. H. Moch ALi Bin Dachlan

Aksi Jalan Kaki 120 Km Karyawan PT. AMNT

Manajemen Patuh pada Aturan Mataram (Suara NTB) Belasan karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) melakukan aksi jalan kaki sepanjang 120 kilometer (Km) dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) - Kota Mataram. Aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) yang dilakukan perusahaan pertambangan di Batu Hijau, Sumbawa Barat.

TO K O H NTB Sangat Potensial PROVINSI NTB digadanggadang akan menjadi destinasi wisata bagi sebagian peserta Asian Games 2018. Namun belum ada kepastian terkait kunjungan mereka untuk berwisata ke NTB. Ada 20 ribu peserta dan pendamping peserta Asian Games nantinya. ‘’Asian Games ini akan diikuti oleh kurang lebih 20 ribu orang. Ini kecil bagi Indonesia. Kita berharap kunjungan nanti setelah acara itu,’’ Bersambung ke hal 14

Kaji Pembentukan Pansus

bernur, Sabtu (24/2) siang.

Jayadi melakukan aksi jalan kaki dari KSB - Kota Mataram Mataram bersama 13 karyawan lainnya.

Bersambung ke hal 15 LUKA - Tim medis RSUD NTB membersihkan luka lecet yang dialami Nunung. Dia adalah salah satu karyawan PT. AMNT yang ikut aksi jalan kaki sepanjang 120 Km dari KSB - Kota Mataram.

(Suara NTB/nas)

Cawagub TGH Lalu Gede Sakti Disambut Ratusan Pendukung di Kuripan

(Suara NTB/lin) (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Wakil Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) KSB, Jayadi menyebut kebijakan RTK yang sifatnya sukarela namun dalam implementasinya adalah paksaan. ‘’Teman-teman yang tidak mau mengambil program ini. Tidak mau ikut ambil bagian dalam program ini kemudian didatangi secara khusus, secara pribadi. Yang menurut kami itu adalah intimidasi,’’ kata Jayadi dikonfirmasi ketika baru sampai di depan Kantor Gu-

WAKIL Ketua Komisi V Bidang Ketenagakerjaan DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH mengatakan pihaknya akan mengkaji pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kaitan dengan program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kebijakan RTK yang diambil perusahaan pertambangan di Batu Hijau Sumbawa Barat itu mendapat penolakan dari sejumlah karyawan.

Belasan karyawan PT. AMNT menggelar aksi jalan kaki dari Taliwang, Bersambung ke hal 15 H. MNS. Kasdiono

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan pendukung pasangan calon independen Ali - Sakti berdatangan ke Desa Kuripan Induk Kecamatan Kuripan, Lombok Barat Minggu (25/2) kemarin. Mereka menyambut kedatangan Calon Wakil Gubernur NTB, TGH. Lalu Gede Sakti dalam acara silaturahmi dan temu tokoh.

Dalam sambutannya, TGH Lalu Gede Sakti menyampaikan bahwa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 saat ini adalah ANTUSIAS - Calon Wagub NTB, TGH. Lalu Gede Sakti disambut antusias pendukungnya dalam acara silaturahmi dan temu tokoh sejarah penting di NTB. di Kuripan Lombok Barat (foto kiri). Sementara calon Wagub NTB, TGH Lalu Gede Sakti disambut nuansa adat Sasak di Kuripan.

Bersambung ke hal 15

Ahyar-Mori Siapkan Rp10 Miliar untuk Guru Ngaji

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB no urut 2, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Com (Ahyar-Mori) terus menyambangi berbagai lapisan masyarakat. Mereka pun mengabarkan sejumlah terobosan untuk memajukan NTB di masa depan. Salah satunya, menyiapkan anggaran senilai Rp10 miliar untuk para guru mengaji.

Bersambung ke hal 15 MORI HANAFI - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, saat berdialog dengan warga di Pulau Bungin, Minggu (25/2).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

TPS LIAR - Pengendara motor melintas di ruas jalan depan salah satu tempat pembuangan sementara (TPS) sampah liar di Jalan TGH Faisal Mandalika, Mataram, Minggu (25/2). Tumpukan sampah ini jadi salah satu indikator Kota Mataram nomor urut 32 kota terkotor se - Indonesia.

JABATAN Lurah Selagalas yang beberapa waktu sempat kosong, kini sudah mulai terisi kembali. “Lurah itu adalah pelayan masyarakat yang harus memberikan kesan yang positif bagi warganya, “ terang Lurah Selagalas yang baru, Yusrin, saat ditemui beberapa waktu lalu. Dia mengaku siap mengemban amanah baru sebagai lurah dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Selagalas.

Yusrin Meski baru bertugas, dirinya sudah memetakan warga Selagalas yang heterogen dengan bersikap kekeluargaan. “Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, bagaimana masyarakat yang sudah bagus ini dan dirintis oleh lurah sebelumnya bisa dilanjutkan, setidaknya saya memiliki terobosan baru untuk itu,” ceritanya. Titik tekan yang paling diprioritaskannya adalah bisa melayani dari segi administrasi pemerintahan, juga bisa membangun bekerjasama dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

“Juga membangun mitra kerja dengan pemuda-pemuda kreatif yang masih saya pelajari. Jika ada pemuda kreatif di Selagalas dan berpotensi, kita akan coba untuk mengarahkannya,” kata Yusrin. Nantinya, pihaknya akan berupaya mencari bantuan agar mereka diberikan pembinaan usaha. Kemudian, ia mencermati jika daerah Selagalas ini identik dengan Rumah Sakit Jiwa, pasar hewan dan pasar durian saat musim buah tiba. “Sekarang ke depan kita usahakan agar Selagalas menjadi tempat yang selalu ramah bagi semua kreativitas masyarakat,” tambahnya.

Adanya lapangan Selagalas yang akan dijadikan arena olahraga, Yusrin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilihat dari sejarahnya dulunya dijadikan arena pacuan kuda. “Dari Fordasi NTB akan mengembangkan kembali lapangan itu menjadi pacuan kuda kembali, tetapi tidak melupakan yang sudah ada,” jelasnya. Dengan adanya arena tersebut, ia sangat mengharapkan adanya dampak bagi masyarakat sekitar terutama di bidang ekonomi.

“Selain potensi pariwisata yang terangkat, ekonomi masyarakat juga ikut naik karena pasti akan muncul berbagai usaha untuk mendukungnya,” kaya Yusrin. Untuk itu, dirinya akan berusaha merangkul semua elemen masyarakat agar semua tujuan bisa tercapai. (uul)

Kota Mataram Dinilai Masih Kotor Mataram (Suara NTB) Meski mendapatkan penghargaan adipura di tahun 2017 lalu, Kota Mataram justru mendapat predikat berbeda dari Kementerian Pariwisata. Kemenpar menyebut bahwa Ibukota Provinsi NTB ini nomor urut ke 32 kota terkotor se - Indonesia.

Demikian terungkap dalam diskusi publik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2019 diselenggarakan oleh Bappeda, pekan kemarin. Pernyataan ini setidaknya membuat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi terkejut.

Ia tidak mengetahui detail in-

dikator apa yang dinilai oleh Pemerintah Pusat, sehingga memberikan predikat tersebut. “Saya baru dengar ini. Coba nanti saya tanyakan staf yang hadir di sana (diskusi publik),” kata Irwan.

Dikatakan Irwan, persoalan ini tentu akan didalami termasuk mencari data.

Kalaupun menyikapi ini ten-

tu secara realistis dengan segala kemampuan dimiliki.

Bagi dia, perangkingan diperoleh Kota Mataram seperti disampaikan Kementerian Pariwisata sangat jelas menimbulkan citra negatif.

Hal ini akan segera dilakukan evaluasi dan meminta masukan ke Pelaksana Tugas (Plt) Waliko-

Herman (Suara NTB/fit)

meningkat, armada dimaksimalkan beroperasi. Pola angkut buang armada melayani dua hingga tiga kali. “Sekarang itu tidak ada armada yang mengangkut sekali. Rata - rata dua hingga tiga kali,” sebutnya.

Kendaraan roda tiga mengangkut sampah di lingkungan justru mereka memindahkan masalah. Sampah justru menumpuk di depo. Sementara, pihaknya belum siap secara optimal penanganan di depo. Tetapi lanjutnya, ini akan dilakukan evaluasi untuk pembenahan. (cem)

APK Paslon Belum Sepenuhnya Ditertibkan

Lelang Kepala Pasar ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menilai, rencana Pemkot Mataram, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk mengangkat kepala pasar dari unsur purnawirawan tni/pOLRI, hanya mempertimbangkan faktor keamanan semata. Padahal, pengelolaan pasar tradisional tidak hanya berbicara masalah keamanan, tapi juga kebersihan, kenyamanan dan retribusi. ‘’Kalau faktor keamanan, itu memang jelas, kalangan purnawirawan TNI/Polri itu merupakan tupoksi mereka semenjak aktif. Tapi jangan sampai ini menutup kesempatan pihak lain. Kan warga Mataram berhak mempunyai kesempatan yang sama,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (25/2). Namun yang ditekankan dalam pengelolaan pasar tradisional tidak saja keamanan. Hal ini, menurut Herman belum menggambarkan manajemen profesional. Karena meski berasal dari kalangan purnawirawan, dalam hal kemampuan manajerial, tentu tidak ada jaminan. ‘’Agar citra pasar kita yang semrawut ataupun kebocoran retribusi atau persoalan pasar bisa ditanggulangi,’’ imbuhnya. Pada prinsipnya, kata Herman, tidak masalah kepala pasar nantinya berasal dari kalangan manapun, sepanjang yang bersangkutan memang memiliki kapasitas yang jelas.

Seperti dapat mengelola pasar dan dapat menciptakan keamanan serta kenyamanan.

Politisi Gerindra ini justru lebih setuju Pemkot Mataram melakukan open recruitment untuk posisi kepala pasar. Langkah ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang tentunya memiliki kemampuan mengelola pasar tradisional. ‘’Buka secara umumlah lelang kepala pasar. Jadi ketahuan siapa yang berkompeten dan tidak berkompeten,’’ katanya.

Dalam open recruitment itu harus dijelaskan syarat-syarat menjadi kepala pasar. Sehingga terwujud pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman. Dengan demikian, pasar tradisional di Mataram dapat bersaing dengan pasar swasta maupun pasar modern. Herman tidak menampik, masing-masing pasar tradisional di Mataram memiliki karakter yang berbeda-beda.

Ada pasar yang pengelolaannya memang harus dilakukan dengan pendekatan keamanan. Untuk itu, dia mendorog lahirnya kepala pasar dengan kapasitas yang menyeluruh. ‘’Bagaimana supaya pasar itu bisa aman, nyaman dan dikelola profesional,’’ pungkasnya.

Open recruitment diyakini mampu menekan kesenjangan antara kepala pasar saat ini dengan kepala pasar yang terpilih nantinya. ‘’Karena kalau open recruitment itu kan dari semua kalangan,’’ cetusnya. (fit)

ta Mataram, H. Mohan Roliskana untuk mengevaluasi progres pencapaian penanganan sampah di Kota Mataram. “Secara otomatis ini image tidak baik bagi Kota Mataram,” jawab Irwan.

Substansi masalah sampah sekarang ini berada di depo. Meskipun TPS liar ditemukan tidak lebih dari sembilan titik. Keterbatasan armada menyebabkan petugas tidak bisa menjangkau secara optimal. Karena, kendaraan tidak bisa siaga begitu saja.

Dengan volume sampah

(Suara NTB/cem)

BELUM DITARIK - Lapak PKL di Taman Udayana ini belum mulai ditarik retribusinya. Gara - gara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman lupa memasukkannya dalam Perda.

Retribusi PKL Taman Udayana Belum Ditarik Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, belum menarik retribusi lapak pedagang kreatif lapangan (PKL) di Taman Udayana. Ini gara gara lupa memasukkan satu klausul dalam Perda yang telah disahkan.

Idealnya, penarikan retribusi ini dimulai awal Februari lalu. Namun, sosialisasi belum juga dilaksanakan. Hal ini menurut Kadis Perkim, H.M. Kemal Islam dikonfirmasi pekan kemarin, bahwa ada perubahan untuk Taman Udayana sambil akan disampaikan ke Dewan untuk menambah pengenaan per meter pedagang tidak menetap.

“Ada sedikit lupa dimasukkan dalam Perda khusus di Udayana. Makanya mau kita sampaikan ke Dewan,” kata

Kemal. Yang tadinya pengenaan tarif akan disamakan seperti di Selagalas, tetapi masing - masing wilayah tariff yang dikenakan berbeda.

Kalau di Selagalas itu Rp 2.500/meter persegi.

Sebenarnya kata Kemal, ia bisa menggunakan pasal lain yang mencantumkan Rp 5.000 per meter persegi. Tapi ini terlalu besar pengenaannya. Sebagai contoh, umpamanya pedagang mengambil 2x2 meter.

Artinya, pengenaannya 4 meter x 2.500. Pedagang harus membayar Rp 10.000/malam.

Jika PKL dikenakan Rp 5.000/ meter dengan perhitungan luas lapak 2x2 meter, maka retribusi dibayar Rp 20.000/ malam.

“Maka apakah dianggap berat atau tidak, kalau dikena-

kan Rp 20.000. Tapi coba nanti kita samakan seperti di Selagalas saja,” sebutnya. Penambahan klausul dalam Perda tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Setda Kota Mataram supaya berjalan baik.

Penarikan retribusi PKL di Taman Udayana berdasarkan perhitungan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dihasilkan mencapai Rp 300 juta/tahun. Ini termasuk pengelolaan parkir yang telah diserahkan oleh Dinas Perhubungan. Tinggal nanti diperkuat dengan membangun koordinasi dengan Unit Pengelolaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran. “Ini akan kita dibangun koordinasi dengan UPTD Perparkiran,” demikian kata Kemal. (cem)

Jabatan Kepsek Lowong Segera Diusulkan Pengisian Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam kepala sekolah (Kepsek) sepanjang bulan Maret hingga Mei akan lowong, karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin menyampaikan bahwa hal akan disampaikan ke Kemendagri untuk dilakukan pengisian.

“Kita usulkan lagi nanti,” jawab Muja ditemui pekan kemarin. Pengisian jabatan kepala sekolah itu dinilai

sangat mendesak. Mengingat peserta didik akan melaksanakan ujian nasional dan ijazah harus ditandatangani tidak lebih tanggal 2 Juni. Posisi Kepsek tambahnya, tidak bisa di Plt - kan seperti jabatan struktural.

“Beda kalau struktural. Kalau Kepsek tidak boleh di Plt. Masalahnya ndak boleh plt menandatangani ijazah,” tambahnya. Sedangkan, kepala sekolah sebelumnya lowong sudah dikukuhkan. Ada 12 pengangkatan kepala sekolah dan 14 lainnya telah habis masa jabatannya dikukuhkan kembali.

Pengukuhan sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Senin siang diserahkan supaya tidak berlarut - larut.

Siang itu juga dikukuhkan,” terangnya. Dijelaskan Muja, 12 Kepsek pensiun dan memiliki siswa besar diambilkan dari kepala sekolah menengah.

Sementara, guru yang diperbantukan menjadi kepala sekolah ditempatkan di sekolah menengah. “Ndak mungkin begitu dipromosikan langsung tempati sekolah favorit. Mereka ditempa dulu di sekolah lain,” kata Muja. (cem)

Mataram (Suara NTB) Alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di sejumlah titik di Kota Mataram belum sepenuhnya ditertibkan. Penertiban dilakukan tim yustisi bersama Panwaslu Kota Mataram adalah langkah awal.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, setelah penertiban awal dilakukan, pihaknya kemudian akan meng evaluasi.

Tetapi kata dia, paling krusial adalah bekerjanya organisasi perangkat daerah yang menangani hal itu. “Yang paling krusial adalah bekerjanya tim yustisi,” kata Martawang.

Tim Yustisi masih menunggu data yang dikirim oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, secara bersama menertibkan titik - titik tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Apa yang dilakukan tim beberapa waktu lalu kata dia, merupakan gerakan awal.

Prioritasnya adalah APK yang menempel di pohon, tempat

pendidikan, pemerintahan dan tempat ibadah.

“Teman - teman sudah kita prioritaskan itu yang menyakiti pohon, tempat pendidikan, tempat ibadah dan dekat institusi pemerintahan,” terangnya.

Terhadap baliho paslon yang menggunakan jasa perusahaan advertising, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kata dia, telah mengambil langkah dengan berkomunikasi dengan pengelola periklanan bekerjasama menurunkan APK tersebut.

Selanjutnya demikian Martawang, manakala Panwaslu sudah mengirim data lengkap mana titik - titik diperbolehkan atau tidak, Tim Yustisi kembali bergerak menertibkan baliho, spanduk maupun umbul - umbul.

Sebab, pemasangan umbul umbul, spanduk dan baliho telah ditentukan. “Sejak ditetapkan paslon sudah masuk kampanye. Tapi ada ketentuannya, umbul - umbul, baliho yang boleh dan tidak,” jelasnya. (cem)

Jual Albothyl

Dikes Ancam Cabut Izin Apotek Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kota Mataram mengancam akan mencabut izin apotek, jika tetap bandel menjual obat albothyl. Seperti diketahui, Izin edar obat sariawan ini dibekukan dan dihentikan peredarannya oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, karena dinilai menimbulkan efek samping.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi, pengawasan terhadap peredaran obat albothyl sudah dilakukan bersama BPPOM, Dinas Perdagangan dan Satpol PP. Apotek di Kota Mataram diminta menarik peredaran karena dinilai memiliki efek samping. “Kemarin, sudah kita turun bersama BBPOM,” kata Usman.

Usman menjelaskan, albothyl mengandung Policresulen dengan konsentrasi 36 persen. Kandungan Policresulen oleh tim ahli lanjutnya, sebenarnya tidak menyembuhkan sariawan melainkan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati.

Kandungan pada albothyl ini tidak mengobati sariawan melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Sehingga, direkomendasikan untuk ditarik. “Awalnya kan dari rekomendasi tim ahli dokter karena ada kandungan berbahaya,” jawabnya.

Pengawasan peredaran obat sariawan ini sepenuhnya tanggungjawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Pihaknya hanya mem-back up pengawasan. Jika nanti ditemukan apotek membandel tetap menjual pasca penertiban.

Pihaknya akan mencabut izin sesuai rekomendasi dari BBPOM. “Kalau tunggu rekomendasi BBPOM. Kalau bilang dicabut izin, kita akan cabut,” tegasnya.

Peredaran albothyl tidak saja di apotek, tetapi masyarakat sangat gampang menemukan di toko. Oleh karena itu, pengawasan diserahkan sepenuhnya ke instansi teknis dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Satpol PP. (cem) H. Usman Hadi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/uul)

Arahkan Pemuda Kreatif

SUARA NTB

Senin, 26 Februari 2018

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

MWP Akhirnya Dioperasikan Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama tak beroperasi, akhirnya Mataram Water Park (MWP) yang berada di kompleks Taman Udayana dioperasikan. Mulai dioperasikannya aset tersebut ditandai dengan peresmian sekaligus diselenggarakannya lomba renang tingkat SMP se - Kota Mataram, Rabu (21/2) pekan kemarin.

Peresmian kolam renang ini dihadiri oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana beserta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah serta camat dan lurah lingkup

Pemkot Mataram.

Dalam sambutannya, Mohan mengatakan, MWP memiliki ikatan emosional dan nilai historis. Pengoperasian ini setelah lama tidak berfungsi merupakan komitmen Pemkot Mataram guna mengoptimalisasikan aset - aset telah dibangun.

Sebab, ia memandang kebiasaan selama ini terjadi bahwa pemerintah pandai dan senang membangun. Tetapi nyatanya ketika rampung dan diresmikan, justru pemanfaatannya jadi persoalan. “Saya tidak ingin aset telah dibangun kemudian tidak dimanfaatkan lagi,” tegas Mohan.

Terhadap MWP ini kata dia, akan jadi atensi supaya ke depan tidak jadi seperti itu. Kolam renang ini harus jadi ikon Kota Mataram. Letaknya yang strategis tidak saja sebagai wahana rekreasi, tetapi edukasi serta menggerakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. “Saya rasa ini akan jadi sumber PAD,” ucapnya.

Dikatakan Mohan, pemerintah telah memberikan peluang bagi investor untuk mengelola aset tersebut. Akan tetapi tidak ada satu pun pengusaha serius mengelola, sehingga diambil kebijakan mengelola sendiri kolam renang tersebut, meskipun dalam

kondisi keterbatasan anggaran.

Bagi dia, ini langkah awal pemerintah menghidupkan kembali MWP sebagaimana tujuan awal saat membangun. Kekurangan fasilitas pendukung lainnya secara bertahap akan disempurnakan. Karena, tidak menutup peluang MWP bisa beroperasi pada malam hari.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amran M. Amin menyampaikan, pengoperasian MWP berdasarkan SK Walikota Nomor 470/III/2017 tentang penetapan status aset Kota Mataram diperuntukkan sebagai kolam renang. Tujuan pengoperasionalannya diman-

faatkan oleh masyarakat sebagai wahana rekreasi. Disamping peningkatan prestasi atlet baik skala regional dan nasional. “Kami bekerjasama dengan guru olahraga. Mudah - mudahan ini menjadi lokasi pembinaan atlet ke depannya,” kata dia.

Amran menyadari pengoperasionalan MWP memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Ia mengupayakan akan berkoordinasi dengan OPD teknis, agar membantu melengkapi fasilitas penunjang lainnya untuk alasan keamanan dan estetika. “Kalau airnya sudah dicek oleh Dikes. Insya Allah, tidak ada masalah,” ujarnya. (cem/*)

Pemkot Sosialisasikan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Guna Pertahanan Negara Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan mensosialisasikan pengelolaan sumber daya nasional guna mempertahankan negara di lingkup pegawai negeri sipil, TNI dan Badan Usaha Milik Negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Direktur Komponen Cadangan Ditjen Potensi Pertahanan Kemenhan RI, Brigjen TNI Iskandar M Munir dan FKPD Lingkup Pemkot Mataram serta tamu undangan lainnya.

Sosialisasi sangat diapresiasi karena melihat kondisi kebatinan masyarakat cukup resah. Ia melihat banyak ancaman terhadap kehidupan masa depan berbangsa dan bernegara. Terutama yang masif bergerak adalah non militer dengan berbagai bentuk. Baik berupa pengetahuan maupun teknologi.

Dengan banyak ancaman bagi bangsa dan negara lanjutnya, dibutuhkan penataan dan pembangunan sumber daya nasional, khususnya SDM dari berbagai unsur masyarakat.

Sementara itu, Brigjen Iskandar menjelaskan, kegiatan sosialisasi sumber daya nasional untuk pertahanan negara sudah dilak-

sanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilatarbelakangi untuk memupuk dan menumbuhkembangkan rasa

cinta tanah air. Oleh karena itu, ia berharap sosialisasi ini dapat membangkitkan jiwa nasionalisme. (cem/*)

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Potret Warga Miskin

Mata Buta, Dirawat Cucu Sampai Mengorbankan Sekolah Di pagi yang beranjak siang, sepasang tangan keriput diayunkan beraktivitas. Kanannya memegang parang compang, dan kirinya menahan sepotong kayu. Tok tok tok, bunyi parang yang beradu dengan sebatang kayu.

Sebentar kemudian, kayu itu pun patah.

MEMOTONG ranting kayu untuk kayu bakar adalah salah satu aktivitas rutin, Papuq (Nenek) Naritep di usia senjanya (60 tahun). Rantingranting kayu yang tidak lagi kering karena itu dipungut oleh sang cucu yang tinggal bersamanya, Lira Aprianti (13 tahun). Sampai kayu basah itu bisa digunakan untuk memasak, diangin-anginkan dulu hingga kering.

Kedua kelopak mata Papuq Naritep menututp rapat, dengan bola mata yang tak terlihat. Melihat objek, ia hanya bisa melihat samar-samar.

Fisiknya pun sudah rapuh.

Punggungnya bungkuk, dan jalannya dituntun oleh sang cucu. Kebutaan yang dialami Papuq Naritep ia alami sejak 17 tahun lalu, ketika cucu pertamanya, Didik Alfian, lahir.

Saat Suara NTB tandang ke kediamannya, Minggu (25/ 2), secara kebetulan, anak satu-satunya, Linda, menyempatkan diri menjenguk ibunya. Linda tercatat sudah 2 kali menikah. Suami keduanya saat ini, bernama Bakarudin, berasal dari Dusun Sejongga, Desa Pendua, Kecamatan

Kayangan. Hanya saja, keterbatasan ekonomi membuat Bakarudin harus merantau ke Kalimantan, sekitar 5 bulan.

“Kadang 2 bulan sekali saya kemari kirimkan beras barang 25 kg. Kalau untuk lauk, seadanya. Apa saja dedaunan di sekitar sini yang bisa dimakan, dimasak untuk lauk,” kata Linda.

Bisa dibayangkan, betapa miris kehidupan Nenek – cucu ini selama bermukim di Dusun Busur. Sebagai anak yang masih ingusan, daya Lira merawat neneknya seadanya saja. Ia sudah tinggal bersama neneknya sejak kecil. Ketika ibunya menjanda, lalu merantau menjadi buruh migran ke Arab Saudi pun, ia sudah tinggal bersama neneknya. Kini, Lira tercatat sebagai siswa kelas I di MTs NW Jelitong.

Hidup dengan segala keterbatasan ekonomi dan jauh dari ayah kandung, membuat Lira patah semangat. Ia seolah tak mampu lagi sehari-harinya menempuh perjalanan 2 km (PP 4 Km) dari tempat tinggal ke tempat sekolah. Akhirnya ia pun memutuskan berhenti

Tindak Tegas Guru Malas DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menindak tegas guru-guru malas. Dalam beberapa bulan terakhir ini saja sudah empat guru ditindak dan dicabut sertifikasinya. Beberapa di antaranya siap dipecat, karena tidak menjalankan tugas dengan baik.

Menurut Sekretaris Dinas Dikbud Lotim Jujuk Ferdianto. Menjawab Suara NTB, Cucuk mengakui salah satunya di SDN 4 Korleko Kecamatan Labuhan Haji. Ada seorang guru berinisial MS. Tidak pernah masuk mengajar. MS katanya (Suara NTB/dok) sudah menjadi target untuk segJujuk Ferdianto era dibuatkan berita acara pemberhentian. Guru bersangkutan sudah dicabut sertifikasinya.

Selain di Korleko, guru-guru di daerah terpencil yang malas mengajar juga ditindak tegas. Seperti guru di Sembalun Sajang.

Meski ditengah keterbatasan jumlah guru, Dikbud tetap bersikap tegas hingga pencabutan segala hak kepada guru-guru yang malas menjalankan tugasnya.

Sampai saat ini, jumlah guru di Lotim ini terus berkurang.

Kekurangan dicatat sebanyak 3.600 orang. Hal ini terjadi karena sejak lama tidak pernah dilakukan penggangkatan guru. Moratorium pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sejak beberapa tahun lalu, sehingga jumlah guru ini terus berkurang. Namun, pihaknya bersyukur ada penambahan jumlah honor daerah yang bisa mengurangi jumlah kekurangan guru.

Sebagian besar satuan pendidikan di tingkat SD dan SMP ini mengalami kekurangan. Ada satu sekolah yang memiliki 3 orang guru negeri. Kekurangan antara lain pada bidang studi olahraga, pendidikan kewarganegaraan, guru agama dan guru bimbingan konseling (BK) di tingkat SMP. Menyikapi kekurangan guru ini, Dikbud berencana akan melakukan pemerataan ke seluruh satuan pendidikan. Sebagian besar guru ini menginginkan ditempatkan di wilayah perkotaan. Dikbud tegas akan mengambil tindakan menempatkan guru-guru ini di tempat-tempat yang mengalami kekurangan.

“Ini guru-guru dari K2 ini semua menginginkan kota, kita akan melakukan pemerataan segera dan harus siap di tempatkan di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan,” demikian papar Sekdis.

Sebelumnya Kepala SDN 4 Korleko, Ahyaruddin menuturkan sekolahnya ada 4 guru negeri dari 9 jumlah guru. Parahnya lagi dari jumlah guru yang terbatas itu, satu guru berinisial MS yang tidak pernah masuk sekolah. Sudah dilaporkan beberapa kali, namun belum ada respons.

Besar harapannya, guru berinisial MS ini segera ditindak dan diganti dengan guru status negeri yang sesuai dengan kebutuhan murid. (rus)

Kades Kritik Pemda Lamban Realisasikan DD Giri Menang (Suara NTB) Kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) mengkritisi lambannya realisasi dana desa (DD), pasalnya dari ketentuan kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seharusnya DD bisa cair bulan januari. Akan tetapi di Lobar sampai mau masuk bulan ke 3 belum ada satupun desa mencairkan DD. Padahal sejumlah desa telah memenuhi seluruh syarat yang dipersyaratkan. Pihak desa berharap agar pemda melalui OPD terkait lebih gesit memproses pencairan DD tersebut.

Kepala desa Jeringo Sahril menyatakan mengacu penekanan kementerian seharusnya DD seharusnya bisa cair bulan Januari sebesar 20 persen. “Menteri Keuangan maupun Kementerian Desa, memberikan sinyal penuh bahwa Januari DD sudah bisa dicairkan 20 persen, lalu selanjutnya 40 persen pada bulan maret, akan tetapi Lobar yang dijadikan pilot project tahun ini nota bene sudah dapat WTP hingga mau berakhir bulan Februari belum ada satupun desa cair,” kata Sahril.

Ia mempertanyakan kenapa desa belum ada satupun ada yang cair DD-nya. Seharusnya konsisten dengan penekanan kementerian, jangan menunggu desa yang belum lengkap persyaratan. Desanya telah menuntaskan persyaratan, bahkan diminta mengumpulkan semua syarat lebih awal. Namun ia menyayangkan pemda belum memproses, sebab menunggu desa yang malas menyelesaikan persyaratan, sehingga imbasnya pun ke desanya.

Sementara Kepala Seksi Bantuan Keuangan pada Dinas PMD Lobar, Ahmad Marzuki menyebut semua desa di Lobar belum bisa mencairkan DD lantaran belum memenuhi syarat untuk pencairan. Sebagian besar desa belum memenuhi syarat seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) DD tahun 2017, laporan pertanggungjawaban dan APBDes tahun 2018. Dari 119 desa yang ada, baru beberapa desa yang menyelesaikan SPJ DD tahun 2017.

Semua desa pun diberi batas waktu hingga akhir Februari ini untuk melengkapi semua syarat tersebut agar DD bisa dicairkan. (her)

alias Drop Out (DO).

Lira tak memberi jawaban saat ditanya mengapa memutuskan berhenti sekolah. Oleh ibunya, Linda, Lira diklaim pernah sakit 2 minggu sebelum DO. “Saat masuk sekolah seragam kami beli sendiri, karena sejak SD anak saya tidak pernah dapat sumbangan. Dana PKH diambilkan oleh ibu tirinya,” kesah Linda.

Perihal bantuan BOS dan PKH itu, tidak pernah sampai di tangan Lira. Itu diakui oleh Linda dan tetangga Papuq Naritep, Nurhayati. Hal itu dikuatkan pula keterangan salah satu petugas PKH Kecamatan Gangga. “Untuk kebutuhan belanja kadang Lira memburuh jadi tukang cuci di tetangga. Pernah beberapa kali dia menangis, kebingungan tidak ada uang untuk membeli buku,” dikuatkan Nurhayati.

Kebutuhan Papuq Nuritep dan Lira bukan tidak dibantu oleh anaknya. Namun karena berstatus istri Bakarudin, sang anak pun hanya mampu menyisihkan uang belanja sebesar Rp 200 ribu sebulan.

Minimnya perhatian dari orang tua membuat Lira dan sang kakak, Didik Alfian (17 tahun) DO sejak SD. Bahkan sang kakak, lebih parah lagi, DO tanpa memiliki ijazah SD. Menengok sekilas kondisi tempat tinggal Papuk Naritep, tidak kalah miris.

Lahan yang ditempatinya

saat ini adalah aset satu-satunya yang dibeli dari hasil Linda sebagai TKW. Karena kasihan, seorang pemilik tanah, Amaq Saudi, bersedia memecah 2 are dan diperjualkan kepada Linda dan keluarganya.

Rumah yang ditempati beratap asbes, berdinding bambu dan berlantai semen. Lantai semen itu sudah retak-retak.

Dari ukuran 3 x 4 meter, rumah itu dibagi 2 kamar. Sedangkan luarnya dibuat emperan, yang dibagi lagi. Sebelah berdiri dipan reot sebagai tempat duduk, dan sebelahnya lagi untuk dapur. Rumah ini sangat layak “divonis” sebagai rumah tidak layak huni (RTLH). Namun sayang, sejak hidup menumpang dan tinggal di tempatnya saat ini 5 tahun lalu, Papuq Naritep tidak pernah tersentuh program bantuan RTLH. Disurveipun tidak. Karena bagi warga Dusun Busur, program RTLH yang masuk hanya bantuan rehab sebesar Rp 5 juta.

Itu pun mengarah hanya kepada 5 orang saja se Dusun Busur di tahun 2015.

“Asalkan dapat makan sekali sehari, bagi kami sudah cukup. (Dari bantuan pemerintah) Inaq hanya dapat raskin 5 kilo yang ditebus seharga Rp 2.500,00 per kg. Kupon pasar murah tetap dapat tapi tidak pernah mampu beli,” terang Nurhayati.

Beli raskin 5 kilo @ Rp

(Suara NTB/ari)

BUTUH BANTUAN - Papuq Naritep, bersama cucu dan anaknya. Mereka membutuhkan bantuan uluran tangan pemerintah.

2.500,00 per kg.

Sekarang, kondisi malam hari di rumah Papuk Naritep gelap gulita. Pasalnya, kabel listrik yang nyantel gratis dari rumah Nurhayati, mati sejak 3 bulan lalu. Linda tak mampu membelikan kabel sepanjang 60 meter untuk ibunya.

Alternatif lain, ia sudah mencari minyak tanah ke warungwarung, tetapi nihil. Sekali waktu, pada malam hari, sebutir kelapa muda jatuh dan menjebol atap rumahnya. Kelapa itu pun mengenai kepala Papuq Naritep hingga bocor dan mengeluarkan darah.

“Sebagai tetangga saya sangat berharap Inaq Naritep dibantu WC. Karena kebutaan, seringkali Inaq kami jemput di kebun orang. Mau buang hajat mesti ke kebun, tidak jarang sampai nyasar karena tak bisa melihat,” demikian Nurhayati. (ari)

Bupati Nilai OPD Belum Serius Lengkapi Sarana Perkantoran Tanjung (Suara NTB) Sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. Najmul Akhyar, SH. MH., berupaya menyeimbangkan pembangunan melalui konsep visi misi menjadikan KLU yang religius, berbudaya, Aman dan Sejahtera. Satu yang ia tekankan sejak awal misalnya, keberadaan sarana dukungan tempat ibadah di dinas-dinas.

Dalam momen mutasi Kamis (22/2) malam lalu, Najmul Akhyar, kembali menyoroti tempat ibadah, khususnya di dinasdinas. Sepanjang inspeksi mendadak yang dilakukannya, ia belum melihat ada keseriusan dari dinas untuk melengkapi sarana perkantoran dengan musala yang representatif.

“Saya datang ke beberapa kantor untuk Salat Zuhur bersama. Saya sudah berikan edaran agar di kantor-kantor disediakan musala, atau kalau tidak ada musala, disiapkan ruang kosong untuk salat ber-

jamaah bersama. Tidak semua kantor juga melaksanakannya,” cetus Najmul di hadapan seluruh pejabat SKPD. Rendahnya semangat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melengkapi sarana dengan bangunan musala ia khawatirkan pada aspek-aspek lain. Misalnya saja, salat berjamaah di OPD tersebut pada waktu siang atau sore hari.

“Bahkan saya datang, saya berdua dengan staf, kawan yang datang saya suruh azan.

Jadi sekali-sekali, jangan dilihat model apa amanah atau

Ciptakan Pilkada Aman

Kades di Lotim Tandatangani Pakta Integritas Selong (Suara NTB) Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang aman dan kondusif, ratusan kepala desa (kades) di Lombok Timur (Lotim) menandatangani pakta integritas. Melalui pakta integritas ini, kades siap untuk bersikap netral pada pilkada yang saat ini sedang berjalan.

Penandatanganan pakta integritas dilakukan dalam acara Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu yang diadakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur dari tanggal 23-24 Februari 2018.

Kepala Divisi Hukum dan Penindakan pada Panwaslu Lotim, Sahnam, SH, menjelaskan, kegiatan sosialisasi disertai dengan penandatanganan pakta integritas itu dilaksanakan untuk menjaga dan menjamin netralitas kepala desa dalam pelaksanaan pilkada. Kegiatan ini, menurutnya, satu-satunya di Indonesia dan sangat disambut baik oleh seluruh kades yang ada di Kabupaten Lotim.

Sikap netralitas kades, lanjut dia, sangat diharapkan dalam keamanan dan kondusivitas wilayah di tingkat desa. Terlebih

netralitas kades sudah diatur dalam undang-undang, sehingga sangat penting supaya para kades diingatkan dan mengetahui hak, kewajiban, larangan serta aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Pasalnya, kades yang terbukti terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat, sebagaimana pasal 70 ayat (1) butir a, b dan c. Disebutkan setiap Paslon dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Polri, TNI serta Lurah dan kepala desa. Dengan demikian, sikap netralitas kades sangat diharapkan.

Sementara, Kepala Seksi Datun Kejari Lotim, Thoriq Mulahela, mengingatkan kepada seluruh kades di Lotim agar tidak terlibat dalam politik praktis. Jika diketahui terlibat yang disertai dengan bukti yang kuat, maka hal tersebut dapat menjadi temuan dan dapat ditindak sesuai dengan undangundang yang berlaku. Dicontohkannya, bila ditemukan adanya kades di dalam pemasangan baliho paslon tertentu diatur dengan lebih mengutamakannya, maka itu sudah menjadi salah satu temuan dan dapat dilakukan penindakan. (yon)

(Suara NTB/yon)

TANDATANGANI - Ratusan kades di Lotim saat menandatangani pakta integritas Pilkada 2018 di Tete Batu Kecamatan Sikur, Sabtu (24/2).

instruksi yang diberikan, tapi yang bisa kita, membuat kita berubah itu adalah kesatuan hati,” cetusnya lagi.

Ia beranggapan dengan diberikannya motivasi oleh motivator yang sengaja didatangkan, maka sikap dan mentalitas ASN lingkup Pemda KLU bisa berubah. Satu hal yang ia renungkan kembali, bahwa kesamaan cara pandang dalam menyikapi satu persoalan akan membuahkan hasil positif.

“Kemarin pada saat motivator memberikan motivasi, SKPD sudah mendengar se-

mua, bahwa kesuksesan kita berasal dari kesamaan pandang kita terhadap apa yang kita lakukan secara bersamasama ini. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada kantor yang sukses hanya karena satu orang saja. Semua OPD, bahkan Lombok Utara ini, akan sukses apabila kita bisa menjadi tim yang kuat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Najmul meminta agar kebersamaan di intern OPD, kebersamaan antar-OPD, dan kebersamaan antara OPD dan masyarakat harus dijunjung tinggi bersama guna membuahkan hasil yang bisa dilihat bersama. Seluruh ASN, apakah Kepala OPD, Sekretaris, maupun jajaran lainnya agar memegang asas propiorsionalitas dalam bekerja.

Hal itu ia singgung kembali sebagai bentuk penegasan,

bahwa tidak seluruh usulan pimpinan OPD yang diajukan dalam rangka proses mutasi dan rotasi ASN diakomodir.

Usulan yang masuk ke dirinya tetap dijadikan pertimbangan, meski endingnya ada nama yang akhirnya ditolak.

“Saya tahu banyak jabatan yang diusulkan oleh kawankawan , saya hargai, karena saya berpandangan bahwa kawan di OPD memahami anak buahnya di masing-masing. Tetapi kemudian, asas proporsionalitas yang saya maksud, biarkan kami yang mengolah dan menentukan, siapa yang ditempatkan pada usulan-usulan tersebut. Jangan merasa bahwa bisa mengambil keputusan sendiri, apabila tidak dinaikkan muncul kekecewaan,” demikian Najmul. (ari)

Lantik Tim Pemenangan, Fiddin Optimis Menang Selong (Suara NTB) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestafa (Fiddin), melantik tim pemenangannya untuk tingkat kabupaten, Sabtu (24/2). Melihat semangat dan kekompakan tim yang berasal dari berbagai latar belakang dalam proses pelantikan bertempat di posko pemenangan di Gelang. Fiddin optimis menang dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Menurut Calon Bupati Lotim H. M. Syamsul Luthfi, pelantikan itu mengandung makna, segala pergerakan yang dilakukan tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada pasangan calon, melainkan kepada Allah SWT. “Ini merupakan ikrar dan baiat, di dalam melakukan kerja tim, harus kompak tidak saling menyalahkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar tidak ada pengkhianatan antara dirinya dengan tim, tidak ada janji muluk. Ia mengharapkan apa yang terjadi dan dilihat di lapangan supaya disampaikan apa adanya. “Kami ingin apa yang disampaikan itu apa adanya,” pesannya.

Menurutnya, tim yang dibentuknya tersebut ramping, akan tetapi untuk di tingkat bawah akan menjadi agemuk karena dalam waktu dekat akan terbentuk tim untuk tingkat kecamatan, desa dan dusun. “Yang di kabupaten ini bentuknya koordinasi, bekerja secara terstruktur bukan saling perintah. Nanti dipadukan sehingga menimbulkan kemenangan,” ungkapnya.

Syamsul Luthfi menguraikan, terbentuknya pasangan Fiddin tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun penuh dengan suka duka dan lika liku.

Walaupun Fiddin telat terbentuk dibandingkan pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) dan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni (Harum) yang jauh membangun

(Suara NTB/yon)

LANTIK - Pasangan Fiddin saat melantik tim pemenangan tingkat kabupaten bertempat di posko pemenangan di Gelang, Sabtu (24/2). koordinasi dengan partai, katanya, namun dari segi elektabilitas paket Fiddin tidak bisa diragukan dan diremehkan.

Pasalnya, berdasarkan hasil survei dari LSI tanggal 12 Februari 2018, tingkat elektabilitas masing-masing calon, posisi pertama diduduki paket Sukma dengan 29,64 persen, diikuti Fiddin 26,22 persen dan Harum 18,08 persen serta Al-Habib 4,78 persen.

Ia berpesan kepada seluruh tim agar tetap menjaga kodusivitas antartim, tidak saling menyalahkan serta tidak mudah diadu domba. Berasal dari latar belakang yang berbeda, pasti memiliki pemahaman yang berbeda. Bila itu dipadukan maka akan menjadi kekuatan hingga terciptanya kekuatan dan kemenangan.

Fiddin mengaku sengaja membentuk tim ketika memasuki masa kampanye karena waktu empat bulan merupakan waktu yang cukup lama. Empat bulan ini akan melakukan kampanye sesuai dengan konsul-

tan yang dimilikinya, di mana Fiddin memiliki kesempatan untuk melakukan pertempuan tatap muka di 300 titik dengan maksimal dihadiri 100 orang baik tatap muka di dalam maupun di luar ruangan. Itulah yang akan dilakukan.

Sementara, calon Wakil Bupati, H. Najamudin Moestafa, mengajak kepada tim bekerja dengan apa adanya, bukan ada apanya. Bila di lapangan menemukan ada yang pahit, maka harus disampaikan yang pahit, begitupun jika kondisi di lapangan manis.

Ditegaskannya, keberadaan tim sangat penting dan perolehan kemenangan sangat tergantung dari kinerja tim selaku penyambung lidah ke bawah. Ia mengajak kepada tim untuk bekerja dengan baik, mengutamakan etika dan moral dalam berkampanye. “Kunci kemenangan kerja keras, ikhtiar dan doa.

Berkomunikasi dengan semua kelompok dengan etika dan moral yang baik,”pesannya mengingatkan. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

Halaman 5

Wereng Coklat Serang Puluhan Hektar Tanaman Padi di Loteng Praya (Suara NTB) Menjelang panen raya padi musim tanam pertama tahun ini, hama wereng coklat mulai menyerang tanaman padi petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Data dari Dinas Pertanian Loteng menyebutkan, hingga saat ini luas serangan hama sudah mencapai 45 hektar lebih. Ditambah 200 hektar lebih dalam kondisi terancam serangan hama wereng.

(Suara NTB/ist)

Nauvar F Farinduan

(Suara NTB/ist)

H. Fauzan Khalid

Berebut Suara di Narmada

Zaitun dan F-One Berebut Dukungan Relawan TGH Hasanain Giri Menang (Suara NTB) Pasangan Calon Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid – Hj Sumiatun (Zaitun) dan pasangan Nauvar F Farinduan-TGH Muammar Arafat (F-One) terkesan saling berebut dukungan gerbong Maju Berkah yang merupakan tim bakal paslon yang batal maju TGH Hasanain Juaini – H. Sulhan Muchlis. Relawan Maju Berkah ini pun terbelah menjadi dua, ada yang ke paslon nomor 3 dan ke paslon nomor 2.

Sabtu (24/2) malam, usai mengukuhkan tim Relawan Sopoq Angen Kecamatan Batulayar di Meninting Cabup H. Fauzan Khalid menerima dukungan dari Relawan Hasan (Hasanain-Sulhan) yang datang ke kediamannya di Desa Sandik. Dipimpin Ketua Relawan Hasan, Hamdani Khairul Fikri, ratusan warga yang datang di tengah hujan diterima Fauzan Khalid di pelataran rumahnya.

Hamdani menyatakan potensi relawan yang dipimpinnya akan menambah kekuatan Zaitun (Fauzan-Sumiatun) dalam Pilkada 27 Juni nanti. “Setelah Tuan Guru Hasanain tidak jadi maju, kami sudah memastikan untuk bergerak memenangkan Zaitun. Tim ini akan memperkuat mesin politik dan relawan yang sudah ada,” ujar alumni sebuah perguruan tinggi di Malaysia itu.

Sebelumnya, tim Relawan Maju Berkah yang dikomandoi Fairuzzabadi juga mengarahkan dukungan ke F-One. Bahkan, Sabtu (24/2) F-One mengumpulkan semua tim relawan termasuk Maju Berkah yang tersebar di 10 kecamatan. “Untuk yang sekarang kita dalam posisi siap. Siap untuk memenangkan, dan siap untuk mendukung,” ujarnya.

Sementara Cabup Nauvar F Farinduan menyatakan F-One tengah konsolidasi tim dan memperkuat koordinasi tim dari tingkat atas hingga bawah dusun, RT bahkan TPS. Dengan bergabungnya kelompok besar ini, disatukan untuk menyerap aspirasi baik tingkat visi-misi dan pergerakan.”Perwakilan dari Tim Maju berkah (tim TGH Hasanain) juga hadir mereka dari 10 kecamatan,” akunya.

Final atau tidaknya gerbong Maju Berkah ke FOne menurut Farin dilihat dari pergerakannya, jika ada yang bicara ini dan itu atau mempertanyakan ia tak persoalkan. Yang jelas, para penggerak tim relawan Maju Berkah siap bersama-sama memenangkan F-One. (her)

Kepala Dinas Pertanian Loteng, Ir. L. Iskandar, kepada Suara NTB, Sabtu (24/2), mengungkapkan, serangan hama wereng ditemukan di empat kecamatan. Masing-masing Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya serta Kecamatan Pujut dan Praya Timur.

Di mana, serangan terbanyak ditemukan di wilayah Kecamatan Praya Barat.

“Pola serangnya tidak luas di satu area pertanian. Tetapi sporadik di beberapa area pertanian saja. Tapi setelah dikalkulasikan, luas serangnya mencapai 45 hektar lebih,” jelasnya.

Menurutnya, jika tidak segera dilakukan upaya penanggulangan dan pengendalian dikhawatirkan serangan hama

wereng ini akan meluas. Dari laporan yang masuk, serangan hama wereng coklat sudah ada sejak sepekan terakhir. Akibatnya, tanaman padi petani yang terserang hama mati dan tidak bisa dipanen. “Rata-rata yang terserang tanaman padi yang sudah hampir siap panen,” tambahnya.

Terhadap serangan ini, pihaknya sudah melakukan upaya pengendalian dengan menerjunkan petugas maupun dengan membagikan obat-obatan kepada petani yang tanaman padinya terkena serangan hama wereng coklat. Dan, dari 200 hektar yang berpotensi terkena serang hama wereng, sekitar 100 hektar di antaranya sudah bisa dikendalikan. (kir)

Satlantas Polres Loteng Terapkan Layanan SIM Online Praya (Suara NTB) Layanan pembuatan SIM online mulai diterapkan jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah (Loteng). Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan jajaran Satlantas Polres Loteng kepada masyarakat di daerah ini.

Hal itu diungkapkan Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Suhendri, seizin Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada wartawan, di kantornya, Sabtu (24/2).

Ia menjelaskan, layanan SIM online sudah mulai diterapkan sejak awal bulan Februari dan respons masyarakat cukup baik.

Di mana antusias masyarakat untuk membuat SIM online cukup tinggi. “Sejak mulai kita buka layanan pembuatan SIM online

ini, animo masyarakat untuk membuat SIM semakin meningkat,” terangnya.

SIM online memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya, SIM tersebut bisa digunakan sebagai pengganti KTP, mengingat, SIM online sudah berbasis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Karena SIM online hanya bisa dibuat oleh penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik.

Bagi pemegang SIM online, nantinya bisa mengajukan perpanjangan SIM di daerah manapun di wilayah Indonesia.

Tidak mesti harus memperpanjang di tempat SIM tersebut diterbitkan, karena data yang ada di SIM sudah terkoneksi dengan sistem kepolisian di seluruh Indonesia. (kir)

(Suara NTB/kir)

MONITOR - Petugas dari Dinas Pertanian Loteng turun lapangan untuk memonitor sekaligus melakukan pengendalian hama wereng coklat, Sabtu (24/2).

Program Pemda Bermuatan Foto Calon Harus Diturunkan Giri Menang (Suara NTB) Pjs Bupati Lombok Barat (Lobar), H. L. Saswadi memerintahkan Dinas Perumahan dan Permukiman segera menindaklanjuti permintaan dan rekomendasi Panwaslu terkait penertiban baliho dan reklame program pemda yang memuat salah satu calon.

Penegaskan ini disampaikan Pjs Bupati ketika menerima permintaan dari sejumlah terkait masih adanya baiho yang terpasang di sejumlah titik. “Sudah saya minta OPD melakukan penertiban baliho berisi program pemda, sudah mulai langsung kami turunkan,” tegas Saswadi ditemui akhir pekan kemarin.

Dikatakan, sesuai hasil rapat dengan Forkopimda, meski baliho bermuatan program pemda, namun berisi foto calon harus diturunkan atau diganti. Menurutnya hal ini perintah sesuai regulasi dan aturan, sehingga baliho tersebut harus diturunkan atau diganti. Pihaknya sudah melaksanakan penertiban sejak beberapa hari lalu. Bahkan sudah banyak baliho dan reklame yang diturunkan. Namun diakui dibeberapa titik ada yang

belum diturunkan, ia meminta OPD segera menurunkan.

“Terkait ada baliho yang belum ditertibkan itu masukan bagi kami untuk ditindaklanjuti,’’ tegasnya.

Terkait politisasi program, ia menegaskan belum sampai ke arah itu, sebab dirinya baru masuk. Yang jelas APBD sudah disahkan, tinggal pelaksanaannya bagaimana bentuk programnya perlu dipantau oleh masyarakat. Bahkan politisasi program yang dimaksud belum ditemukan. Menurutnya jika perencanaan bagus, maka tidak masalah, sebab sudah ada dokumen perencanaan yang diacu.

Sementara itu, Calon Bupati Lobar Nauvar F Farinduan menyatakan harapan dalam gelaran pilkada khususnya kepada pihak bewajib agar terlaksana pilkada yang terbuka dan kondusif. Ia meminta agar kasus intimidasi yang dialami timnya ditangani serius oleh aparat berwajib. “Sebab kami ini pasangan muda, harus diberikan contoh pendidikan politik yang baik sehat dan bermartabat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan cawabupnya, TGH Muammar, meminta kepada aparat dan

pemda agar membantu paslon berjalan ada relnya. Jangan sampai tim melakukan tindakan sendiri.

Sementara Bupati non aktif H. Fauzan Khalid mengapresiasi silaturahmi yang diadakan Pjs Bupati bersama Forkominda, menurutnya kunjungan ini akan mengurangi tensi politik yang ada di Lobar, termasuk posisi dirinya sebagai petahana.

Hal senada disampaikan Cabup H. M. Izzul Islam yang bangga dengan pemda yang sudah menunjukkan perhatian yang serius terhadap stabilitas keamanan. “Mari kita jadikan pilkada ini sebagai contoh dan ajang silaturahmi,” ujarnya.

Sebelumnya, panwaslu Lobar Abrar menegaskan Panwaslu sudah merekomendasikan ke pemda khususnya ke sejumlah OPD yang berwenang untuk menurunkan semua baliho atau reklame yang bermuatan program pemda namun ada foto petahana. Semua atribut ini perlu diturunkan sebab jangan sampai nantinya dianggap menguntungkan salah satu paslon selama kampanye berlangsung sehingga melanggar aturan. (her)

(Suara NTB/kir)

SIM ONLINE - Layanan SIM online yang mulai diterapkan di Satlantas Polres Loteng.

Sumiatun Gelar Lomba Mancing di Kuripan

Fauzan Kukuhkan Relawan Sopoq Angen di Batulayar Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Puskesmas Eyat Mayang Mulai Beroperasi Giri Menang (Suara NTB)Pemkab Lombok Barat (Lobar) terus berupaya meningkatan taraf kesehatan masyarakat dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan.

Tahun lalu Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan menambah lagi 2 unit puskesmas, yakni Puskesmas Suranadi dan Puskesmas Eyat Mayang di Kecamatan Lembar.

Secara resmi Puskesmas Eyat Mayang resmi beroperasi mulai hari Jumat (23/2).

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi didampingi Sekda Lobar H. Moch Taufiq dan Kadis Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra. Proses pembangunan Puskesmas Eyat Mayang dimulai 2017 den-

gan biaya Rp 2,7 miliar.

Kepala Dikes Lobar, H. Rachman Sahnan Putra mengatakan, menyasar lima desa di Kecamatan Lembar. “Saat

ini di Lobar terdapat 19 Puskesmas, Puskesmas Pembantu 59, Poskesdes 119 dan 889 Posyandu. Keberadaan semua ini dimaksudkan un-

(Suara NTB/ist)

Puskesmas Eyat Mayang

tuk meningkatkan derajat kesehatan di Lobar,” jelasnya.

Sementara itu, PJS Bupati Lobar H. Lalu Saswadi mengharapkan dengan keberadaan puskesmas yang baru ini kesehatan masyarakat di Lobar bisa semakin meningkat.

Ia juga berharap agar nantinya puskesmas ini memiliki ruang rawat inap. “Kita semua patut berbangga bahwa kinerja tenaga kesehatan di Lobar telah mampu meningkatkan indikator kesehatan. Terbukti dalam 5 tahun terakhir, angka kematian ibu hamil menurun dari 18 orang menjadi 5 orang. Angka kematian bayi menurun dari 211 kasus menjadi 36 kasus.

Ini semua patut diapresiasi, ke depan juga kita berharap angka kematian bisa menjadi nol,” pungkasnya. (her/*)

(Suara NTB/ist)

Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi didampingi Sekda Lobar H. Moch. Taufiq dan Kepala Dikes Rachman Sahnan Putra memotong pita pertanda mulai beroperasinya Puskesmas Eyat Mayang.

(Suara NTB/ist)

Pjs Bupati bersama Sekda dan Kepala Dikes saat memeriksa kelengkapan alat di Puskesmas Eyat Mayang.

Giri Menang (Suara NTB) – Pasangan Calon Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid – Hj Sumiatun (Zaitun) terus bergerilya turun ke masyarakat di masa kampanye ini. Pasangan yang memilik jargon Sopoq Angen ini berbagi wilayah untuk disasar, di samping menerima masyarakat di kediamannya masing-masing.

Seperti akhir pekan kemarin, Fauzan menerima tim TGH. Hasanain Juaini Maju Berkah di kediamannya di Sandik lalu mengukuhkan Relawan Sopoq Angen di Batulayar, sedangkan Hj. Sumiatun menggelar lomba mancing di Kuripan.

Pada kesempatan itu, H. Fauzan Khalid menyatakan satu-satunya kecamatan di Lobar yang sampai saat ini belum memiliki lapangan sepak bola tingkat kecamatan adalah Kecamatan Batulayar.

Meski merupakan wilayah penghasil PAD terbesar, belum ada lapangan sepakbola di kecamatan ini. Akibatnya para pemuda harus rela bermain sepakbola di sawahsawah atau area kosong di pinggir pantai.

Sejak setahun lalu, Fauzan yang saat ini sudah non aktif sebagai bupati sudah menugaskan Camat Batulayar untuk mencari lokasi strategis yang dapat dijadikan lapangan umum. Tanah-tanah milik pemerintah yang ada di Batulayar dan berada di tempat strategis pun didata. Hasilnya, ada 42 are tanah milik Pemda Lobar yang berada di pinggir jalan, tepat di sebelah KUA Batulayar bisa dimanfaatkan.

Kini tinggal dilakukan upaya pembebasan tanah tambahan yang ada di sekitarnya sejumlah 1 hektar, sehingga cukup representatif menjadi lapangan umum.” Kita butuh

(Suara NTB/ist)

MANCING - Calon Wakil Bupati Hj. Sumiatun saat menghadiri lomba mancing yang digelar di Kuripan, Sabtu (24/2). yang sesuai standar nasional, yaitu 1,4 hektar. Itu sudah termasuk areal larinya,” ujarnya.

Sementara, Hj. Sumiatun yang berpasangan dengan H. Fauzan Khalid semakin gencar mensosialisasikan dirinya.

Mantan Ketua DPRD Lobar ini nampak hadir di pinggiran sungai Dusun Dasan Geres Pande Desa Jagaraga Kuripan, untuk ikut meramaikan Kegiatan Mancing Gratis yang diselenggarakan Tim Relawan Paslon Zaitun yang biasa dikenal dengan sebutan Relawan Sopoq Angen, Sabtu (24/2).

Kehadiran ratusan pemancing menambah meriah acara tersebut. Mereka tumpah ruah sepanjang lebih dari 300 meter lebih di pinggiran sungai dengan kail aneka ukuran. Mereka memperebutkan 3 ekor ikan besar yang sengaja diberi tanda pita. Siapapun yang berhasil memancing ikan-ikan bertanda itu, hadiah sudah menanti mereka berupa sepeda mountain bike

berharga jutaan dan sejumlah uang yang sengaja disiapkan oleh Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Hj. Sumiatun, dan anggota DPRD Lobar dari Partai Amanat Nasional Munawir Haris.

Arifin, Kepala Dusun Dasan Geres Pande menyambut antusias kehadiran Sumiatun dan Khairatun. Ia merasa bangga dengan kesediaan dua orang tersebut untuk hadir, bahkan melepas ikan besar yang disiapkan untuk hadiah selain ikan seberat 1 kuintal yang dilepas malam hari sebelumnya.

Hj. Sumiatun dalam sambutannya menyatakan berharap agar siapapun yang terpilih dalam pemilihan (Pilkada 27 Juni, red) nanti, agar masyarakat Lobar dapat terus melanjutkan semangat “Sopoq Angen” atau “Sama Rasa atau Satu Rasa” yang telah terbangun olehnya selaku Ketua DPRD dan Fauzan Khalid selaku bupati hingga saat ini. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

Halaman 6

Jauhi Politik Identitas dan Primordialisme Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa tidak ingin terjadi pelanggaran dalam tahapan kampanye.

Untuk itu, diminta kepada tim pasangan calon untuk menjauhi penggunaan isu politik identitas dan primordialisme yang barbau SARA dalam setiap kampanye yang dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, dalam sosialisasi Peraturan KPU No. 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada 2018, Sabtu (24/2) di kantor Kelurahan Uma Sima Sumbawa. Pihaknya ingin memastikan tahapan kampanye bisa berjalan dengan baik, sehinga melalui sosialisasi ini disampaikan beberap hal terkait

aturan pelaksanaan kampanye.

Diharapkan, kepada seluruh tim Paslon, relawan dan lembaga lain yang ikut meramaikan Pilgub ini untuk melakukan kampanye secara jujur dan terbuka. Dengan lebih mengedepanka visi misi dan program paslon. Yang pada akhirnya bisa meingkatkan partisipasi pemilih.

Dalam tahapan kampanye

ini pula, diharapkan kepada tim seluruh paslon untuk menjaga hal hal yang dilarang dalam PKPU. Agar tidak terjadi pelanggaran. Sebab nantinya ada potensi muncul isu politik identitas dan primordial.

“Sedini mungin KPU, melalui sosialisasi ini mengajak tim kampanye Paslon untuk menanggalkan politik berbau SARA. Primordial dihilangkan dalam peredaran kam-

panye,” pinta Sudirman.

Diketahui tahapan kampanye dimulai sejak penetapan pasangan calon dan berkahir tiga hari sebelum pemungutan suara. Kampanye yang berbentuk pertemuan terbatas dan tatap muka, tidak diatur jumlahnya, bebas dimana dan kapan saja. Sementara rapat umum setiap paslon diberiikan jatah dua kali, masing masing sekali di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Komisioner KPU Sumbawa lainnya, Aryati S.Pdi, menambahkan, maksud dari sosialisasi ini untuk membangun persepsi yang sama dengan tim kampanye paslon, seperti

diatur dalam PKPU 4 tahun 2017. Ada beberap hal yang diatur dalam PKPU 4 dimaksud yang berbeda dan Pilkada sebelumnya. Seperti Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pilkada sebelumnya hanya disediakan KPU. Sekarang ini, boleh ditambah 150 persen dari APK maksimal yang difasilitasi KPU. Kemudian, kalau Pilkada sebelumnya, APK dipasang dan dipelihara oleh KPU, maka sekarang ini, diserahkan ke tim masing masing paslon.

“Sekitar awal Maret APK akan diserahkan KPU provinsi melalui KPU Sumbawa,” jelasnya. (arn)

Dana Bedah Rumah di KSB Rp 10 Miliar

(Suara NTB/ils)

Dishub akan Optimalisasi Bandara Sekongkang Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk optimalisasi pengembangan Bandara Sekongkang, Kecamatan Sekongkang, yang hingga saat ini masih belum digunakan secara maksimal.

Anggaran yang cukup besar ini, dianggap cukup relevan mengingat bandara ini nantinya akan digunakan untuk mendukung adanya smelter yang akan dibangun di lokasi ini.

“Memang anggaran yang kita butuhkan masih cukup banyak, tetapi akan kita lakukan secara bertahap. Seperti di tahun 2017, kita sudah merampungkan penyusunan RIB yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar dari APBD-P dan akan kita lanjutkan untuk pembangunan landasan pacu (run away) bandara ini,” ungkap Kadishub Sumbawa Barat Ir. H. Muslimin HMY, M. Si kepada Suara NTB, Jumat (23/2).

Dikatakannya, ada tiga opsi hasil dari penyusunan RIB kemarin.

Pertama yakni perpanjangan landasan pacu ke arah laut dengan melakukan reklamasi hingga 300 meter dan ke arah bukit sekitar 400 meter dengan estimasi dana sekitar Rp 200 miliar. Jumlah ini belum termasuk juga perpanjangan runaway yang ada saat ini.

Opsi kedua yakni dengan menggunakan jalan provinsi sebagai landasan pacu bandara sekitar 20 kilometer dan itu sangat dimungkinkan. Tetapi, karena kondisi gunung yang berlokasi di belakang kantor camat yang sangat tinggi dan harus dipangkas dengan anggaran sekitar Rp 200 miliar juga.

“Kedua opsi yang dihasilkan dalam RIB ini tentu tidak bisa kita realisasikan, karena butuh anggaran yang cukup besar. Selain itu, arah angin juga berputar di lokasi tersebut, sehingga sangat sulit untuk take off dan landing pesawat di lokasi tersebut,” ujarnya.

Sementara opsi terakhir dalam rangka memaksimalkan bandara ini yakni dengan melakukan optimalisasi runway yang ada saat ini. Landasan pacu yang saat ini sekitar 700 meter akan dimaksimalkan dengan estimasi anggaran sekitar Rp 50 miliar.

Opsi terakhir inilah yang akan dipilih, karena apabila dipaksanakan untuk tetap memangkas gunung dan reklamasi, biayanya cukup tinggi. Melihat jumlah anggaran yang cukup tinggi, pihaknya lebih memilih untuk membangun bandara di lokasi yang baru.

“Kalau kita tetap paksakan untuk melakukan reklamasi dan cutting hill (gunung dipangkas) maka lebih baik digunakan untuk membangun bandara baru yang lokasinya strategis yang direncanakan akan dibangun di Desa Kuang Busir,” sebutnya.

Optimalisasi harus dilakukan lanjutnya, karena bandara ini akan digunakan sebagai bandara khusus PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Selain itu, kebutuhan teknis dari keberadaan bandara ini juga harus dipenuhi semua, seperti radio dan sarana pendukung lainnya. Sehingga asas manfaat dari pembangunan Bandara yang sudah terbangun beberapa tahun lalu bisa digunakan oleh masyarakat. Selain itu, bandara ini juga sudah seharusnya digunakan, karena proses perizinan Bandara sudah diberikan kementerian.

Jika tidak digunakan, dikhawatirkan perpanjangan izin bandara ini akan terkendala nantinya.

“Bandara ini harus kita gunakan, kalau tidak maka proses perizinannya untuk tahap selanjutnya akan sulit terealisasi. Kita juga akan segera melakukan optimalisasi terhadap bandara H. Muslimin HMY ini,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Sudirman dan Aryati menyampaikan sosialisasi tahapan kampanye kepada tim kampanye setiap Paslon dalam sosialisasi PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada 2018, Sabtu (24/2) di Kantor Kelurahan Uma Sima Sumbawa.

(Suara NTB/bug)

BERGELOMBANG - Seperti inilah hasil akhir pembangunan jalan provinsi jalur dua di kecamatan Poto Tano. Sejumlah ruas terlihat bergelombang dan median jalan tampak belum diselesaikan serta dinilai terlalu rendah.

Bergelombang, Pembangunan Jalan Menuai Sorotan

Taliwang (Suara NTB) Hasil pembangunan jalan provinsi di kecamatan Poto Tano menuai sorotan. Jalan dengan dua jalur sepanjang sekitar tiga kilometer di desa Tambak Sari itu tampak bergelombang di sejumlah ruas.

Kritik itu sendiri disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST. Ia mengatakan, kondisi jalan yang dibangun akhir tahun 2017 lalu itu sangat jauh dari kualitas yang diharapkan. “Coba jajal langsung jalan itu, kondisinya sungguh miris dengan statusnya dibangun baru,” cetusnya.

Ada beberapa bagian jalan sehingga Dinata menilai demikian.

Mulai dari badan jalan yang tidak terasa rata, median (pembatas tengah jalan) yang dibuat terlalu rendah, adanya beberapa tiang listrik yang masih mepet dengan ruas jalan hingga tidak adanya garis pembatas jalan yang dipasang.

“Itu kan sudah dinyatakan selesai, tapi kok masih ada beberapa bagian yang belum beres,” sesal Dinata.

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya, ruas jalan jalur dua itu sangat berbahaya bagi pengendara. Terutama di malam hari, pengguna jalan tidak menutup kemungkinan akan salah jalan karena beberapa bagian jalan yang lama dibiarkan begitu saja tanpa ditempatkan garis pembatas.

“Harusnya di bagian jalan lama diberikan pembatas garis. Karena kalau ada pengendara yang baru lewat bisa saja mengambil ruas jalan tersebut,” paparnya.

Demikian juga dengan median jalannya yang dianggap kurang tinggi. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, saat kendaraan berlari kencang bisa jadi naik ke median jalan karena posisinya yang rendah.

“Bisa membuat celaka pengendara. Apalagi median jalan itu belum dicat sehingga penampakannya hampir sama dengan warna jalan di malam hari,” bebernya.

Selain hal di atas, Dinata juga menyebutkan, ruas jalan

tersebut belum dilengkapi rambu-rambu. Terutama di simpang tugu KPKSB (komite pembentukan KSB) dari arah pelabuhan Poto Tano, menurutnya harus segera ditempatkan rambu petunjuk. Pasalnya, banyak pengendara masih terbiasa menggunakan jalur lama saat jalan belum dibuat dua jalur.

“Dulu kan dari pelabuhan langsung belok saja di jalur kanan tugu.

Kalau sekarang kan tidak boleh.

Karena sudah kebiasaan banyak yang langsung belok seperti belum jalur dua. Nah itu juga rawan kecelakaan kalau tidak segera ditempatkan petunjuk,” sebut politisi asal Brang Rea ini.

Ia pun berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB agar segera mengambil tindakan. Terutama untuk melengkapi kekurangan yang dibutuhkan jalan jalur dua tersebut.

“Kalau memang sudah dinyatakan selesai ya tolong lengkapi alat pendukungnya. Seperti median jalannya dicat dan juga segera memasang rambu-rambu di jalur itu,” pungkasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) setempat mengkonfirmasi besaran dana yang disiapkan untuk program bedah rumah tahun 2018 ini. Di mana besaran anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 10 miliar.

“Dananya sudah disiapkan.

Tahun ini melalui kami menyiapkan sebesar Rp 10 miliar,” terang kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, ST kepada Suara NTB. Sama pada tahun sebelumnya, Amar menjelaskan, dana tersebut disiapkan untuk dua jenis kegiatan. Pertama program rehab dan sebagiannya lagi program bangun baru. Di mana untuk nilai maksimal anggarannya, untuk kegiatan rehab maksimal sebesar Rp 15 juta dan bangun baru maksimal Rp 30 juta. “Tidak ada yang berubah. Hanya saja tentu penerima manfaatnya tidak sama seperti tahun lalu,” katanya.

Ia mengatakan, untuk penerima manfaat sendiri saat ini pihaknya bersama tim agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) selaku pelaksana program di lapangan masih melakukan verifikasi dan validasi data. Hal ini untuk memastikan para calon penerima manfaat benar-benar sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan.

“Belum ada jumlah penerimanya. Kan kita harus tahu dulu datanya baru kita bisa tentukan berapa yang perlu direhab berapa yang bangun baru,” ujarnya.

Terkait pendataan calon penerima manfaat, Amar menyatakan, sejak awal pihaknya beharap kepada para agen PDPGR bisa menyiapkannya.

Pasalnya program bedah rumah dibutuhkan durasi waktu yang cukup lama. Sehingga dengan adanya data yang sudah disediakan, maka pelaksanaan program di lapangan bisa cepat dieksekusi.

“Kalau tidak salah lihat, tahun ini eksekusinya masih sama dengan tahun lalu. Sekitar triwulan ketiga baru mulai jalan. Padahal kan untuk bedah rumah ini butuh waktu yang cukup lama,” timpalnya.

Ia berharap, para agen menyadari kondisi tersebut. Terlebih, seluruh agenda kegiatan PDPGR, hanya program bedah rumah yang prosesnya sepenuhnya dikerjakan para agen PDPGR. “Kalau program Pariri dan Bariri kan dananya langsung ke penerima, agen hanya mendata saja. Beda dengan bedah rumah, dana masuk rekening peliuk (agen) karena mereka yang mengerjakan. Nah seandainya mereka sudah punya data sejak awal, tentu bisa lebih cepat bekerjanya,” cetusnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Buntut Kasus Pembunuhan

Belasan Kafe di Batu Guring Dibakar Massa Sumbawa Besar (Suara NTB) Belasan kafe di Batu Guring, di Kecamatan Alas Barat, dibakar massa, Sabtu (24/2) siang. Aksi tersebut diduga buntut dari tindak pidana pembunuhan terhadap salah seorang penjaga kafe setempat.

Dari informasi yang diperoleh, sebelum aksi pembakaran belasan kafe, terjadi peristiwa dugaan kasus pembunuhan di Kafe Bintang yang diketahui milik Sukarman, Kades Usar Mapin pada dinihari sekitar pukul 03.00 Wita.

Awalnya, terjadi keributan di kafe setempat antara pengunjung dengan penjaga kafe.

Akibatnya, penjaga kafe yang bernama Samrah (38) warga Mapin Kebak tewas mengenaskan dengan luka tebas di beberapa bagian tubuhnya.

Sebelum kejadian, korban diketahui saksi baru mengambil jaket di ruang kasir. Di sana, ada seorang saksi berinisial Mr. Dari ruang kasir, korban dan saksi langsung tidur. Selang beberapa menit, korban berteriak memanggil nama Din (operator).

Mendengar teriakan tersebut, saksi terbangun dan bergegas melihat ke jendela, korban membawa parang hendak berkelahi.

Saksi kemudian berteriak meminta bantuan tetapi tidak ada yang mendengarkan. Saksi pun keluar dari ruang kasir dan mengajak temannya yang bernama Jihad untuk melihat. Namun di luar kafe saksi sudah tidak melihat adanya korban maupun pelaku di pinggir jalan. Sakasi mendapati korban di dalam selokan pinggir jalan dengan poisisi terlentang dan telah meninggal dunia.

Korban mengalami luka tebas pada bagian kiri, luka tusuk di

dada sebelah kiri, luka tebas pada pinggang belakang, dan luka tebas di bagian leher belakang.

Sementara pelaku yang diduga pengunjung kafe sudah kabur setelah membantai korban.

Polisi yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti parang milik korban dan membawa korban ke Puskesmas Alas Barat. Korban kemudian dibawa oleh pihak keluarga dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Mapin Kebak.

Nampaknya, peristwa tersebut mengundang reaksi massa yang mendengar adanya kejadian. Setelah pemakaman dilakukan siang harinya, ratusan massa mendatangi lokasi kafe setempat. Massa yang emosi lantas membakar belasan kafe.

Pengelola dan pekerja kafe pun keluar mengamankan diri.

Kapolsek Alas Barat, IPTU Komang Oka yang dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Peristiwa pembakaran kafe di wilayah setempat buntut dari pembunuhan yang terjadi di salah satu kafe setempat. Dimana jumlah massa yang ada sangat banyak, sehingga pihaknya dengan personel yang terbatas tidak mampu menghalau massa untuk melakukan pembakaran.

“Massa yang datang sangat banyak. Diperkirakan mencapai ratusan orang,” ujarnya.

Dijelaskannya, sebelum terjadinya pembunuhan, korban diketahui sempat cekcok dengan pelaku. Mengenai motifnya sendiri, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Dimungkinkan terjadinya ketersinggungan setelah cek-cok antara korban

(Suara NTB/ils)

TERBAKAR - Sisa bangunan kafe yang terbakar di Batu Guring, di Kecamatan Alas Barat, Sumbawa menyusul insiden pembunuhan seorang penjaga di kafe setempat. dan pelaku. “Cek-cok karena apa kita belum mengetahui secara pasti,” terangnya.

Saat ini, kata Iptu Oka, pelaku kasus pembunuhan tersebut sudah terungkap. Pelaku yang diketahui berinisial RS alias Rolan warga Desa Meraran, Kecamatan Sateluk, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut ditangkap di wilayah setempat sore harinya setelah kejadian sekitar pukul 16.00 Wita. Atas kerjasama dengan Polres KSB dan Polsek Sateluk.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Zaky Maghfur, SIK yang dikonfirmasi terpisah mengakui sudah ditangkapnya pelaku kasus pembunuhan di wilayah setempat.

Pelaku diamankan di KSB berkat bantuan dari Reskrim Polres KSB dan Polsek Sateluk. “Kita dibantu oleh Reskrim Polres KSB dengan Kapolsek Sateluk dalam menangkap pelaku,” ujarnya.

Dijelaskannya, terjadinya aksi pembunuhan bukanlah karena memperebutkan pelayan

kafe. Tetapi motifnya karena cekcok biasa yang dimungkinkan terjadinya ketersinggungan. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Polres Sumbawa dan pihaknya tengah melakukan pendalaman mengenai penyebab terjadinya cekcok antara korban dan pelaku.

“Bukan karena waitress, Cuma cekcok biasa. Mungkin terjadi ketersinggungan. Searang pelaku sudah di Polres Sumbawa untuk dilakukan proses lebih lanjut. Sekarang kami masih melakukan pendalaman,” terangnya.

Terhadap peristiiwa ini, Pemkab Sumbawa langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) di Rumah Dinas Wakil Bupati, Sabtu malam. Rapat dipimpin langsung Wabup, Drs. H. Mahmud Abdullah, diikuti Kapolres Sumbawa, Dandim, Kajari, Asisten Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Aparatur, Kasat Pol PP, dan beberapa pimpinan per-

angkat daerah terkait.

Menurut Kabag Humas Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki, rapat tersebut memutuskan Pemkab segera mengambil langkah langkah dalam rangka mengatasi insiden Batuguring. Jangan sampai terulang kembali seperti kasus Batu Gong beberapa tahun lalu.

Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan peringatan melalui surat Camat Alas Barat kepada semua pemilik kafe agar tidak melakukan aktivitas di kawasan Batuguring sampai ada keputusan resmi dari Pemkab Sumbawa. “Ke depan, kawasan Batuguring akan ditata ulang sesuai dengan aturan yang ada, sebagai kawasan wisata terbuka,” jelasnya.

Selain itu, Satpol PP dan OPD terkait diminta agar tetap berkoordinasi dan memantau perkembangan situasi, serta melaporkannya kepada Bupati Sumbawa. Rakor penanganan masalah selanjutnya akan dilaksanakan di Kantor Camat Alas Barat pada hari 26 Februari jam 14.00 (setelah Musrenbang).

Dengan menghadirkan para pemilik kafe, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan Pemerintah desa.

Rakor di Kecamatan Alas Barat akan dipimpin langsung Bupati Sumbawa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala OPD terkait. Penanganan insiden Batuguring sepenuhnya dibantu oleh Kapolres Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, dan Kajari Sumbawa. (ind/arn)

TIDAK DIGUNAKAN – Satu unit insinerator milik RSUD AsySifa yang tidak kunjung digunakan karena mendapat penolakan oleh masyarakat setempat.

Ditolak Masyarakat, Insinerator RSUD Asy-Sifa Menganggur Taliwang (Suara NTB) Meski pembangunannya telah dinyatakan rampung pada tahun 2015 silam, hingga kini unit insinerator atau pengolah limbah padat milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak kunjung digunakan.

Pihak RSUD Asy-Syifa sendiri sebenarnya sangat berharap dapat memanfaatkan unit pengelola limbahnya tersebut. Namun sayang penolakan masyarakat sekitar yang khawatir aktivitas insinerator itu akan mencemari lingkungan membuat pihak manajemen RSUD mengurungkan niatnya.

“Yah mau bagaimana lagi.

Masyarakat sekitar kan menolak. Selama ini mereka bilang pokoknya tidak boleh dioperasikan,” kata Direktur RSUD AsySyifa, dr. Carloff.

Satu-satunya izin yang belum dimiliki unit insinerator itu adalah izin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH). Namun, akibat penolakan itu, pihak RSUD sejak tahun 2015 lalu menghentikan pengurusannya.

“Istilahnya kalau kita punya izin juga kan tetap tidak bisa beroperasi. Makanya kita sementara menghentikan pengurusan izinnya,” ungkapnya.

Akibat tidak dapat dioperasikannya unit insinerator tersebut, Carloff memaparkan, pihaknya terpaksa mencari alternatif lain

mengelola limbah padat rumah sakit. Selama ini rumah sakit milik Pemda KSB itu menggandeng pihak ketiga untuk mengangkut limbah padatnya untuk kemudian dimusnahkan di Surabaya, Jawa Timur. “Jadi limbah kita dibakarnya di sana (Surabaya). Mitra kita ini punya izin dan kita juga sudah punya izin penampungan sebelum diangkut,” urainya.

Diakuinya, dengan pola kerja sama dalam mengelola limbah padat itu, manajemen RSUD Asy-Sifa memerlukan biaya tambahan. Namun, langkah itu tetap ditempuh karena pilihan untuk mengoperasikan unit insinerator yang ada sangat sulit karena penolakan warga yang kuat.

“Kalau kita paksakan kan akan berhadapan dengan masyarakat. Kalau tidak kerja sama, terus kita mau buang kemana limbahnya. Kan produksi limbah padat kita setiap hari,” papar Carloff.

Pihaknya meyakini lokasi insinerator yang dibangun tersebut sudah memenuhi syarat.

Jika tidak, penetapan lokasi pembangunannya sejak awal pasti tidak akan mendapat izin.

“Setahu saya kan sampai digelar hearing sampai ke dewan.

Tapi setelah selesai di bangun masyarakat tetap pada pendiriannya (menolak),” katanya. Carloff mengungkapkan, unit insinerator itu kemungkinan tidak akan dimanfaatkan. (bug)

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

Tramadol Picu Eskalasi Kasus Kekerasan Dompu (Suara NTB) Hingga akhir Februari 2018 ini belasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Dompu. Cukup dominan yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disusul pencabulan dan pelecehan seksual serta kekerasan fisik.

Penyalahgunaan tramadol dinilai menjadi salah satu pemicu eskalasi kasus kekerasan ini.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A setempat, Rahman, Skm., mengungkapkan, maraknya penyalahgunaan tramadol dan sejenisnya pemicu utama munculnya kasus-kasus itu, khususnya pencabulan, pelecehan seksual dan kekerasan fisik.

“Penyalahgunaan tramadol ini yang paling banyak pengaruhnya terhadap kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual,” kata dia kepada Suara NTB dihubungi, Minggu (25/2).

Selain itu, penggunaan tehnologi yang salah juga memberi pengaruh yang besar, anak baik pelajar tingkat SMA, SMP bahkan SD sudah bisa leluasa membuka konten-konten berbau pornografi. Karenanya tak heran sebagian dari pelaku pelecehan seksual tersebut adalah anak-anak.

Sementara KDRT, kata Rahman, disinyalir persoalan ekonomi keluarga akibat perjudian, minuman keras. Parahnya, rumah tangga ini rata-rata pasangan yang menikah usia dini. “Antara lain yang terlibat KDRT itu anak-anak yang menikah usia dini, karena persoalan ekonomi keluarga mereka kemudian bertengkar kadang-kadang karena suami main judi, minum-minuman keras dan sebagainya,” jelas dia.

Terhadap para korban kasus kekerasan perempuan dan anak tersebut sementara ini tengah dalam penanganan pihaknya bersama tim terkait, penangana berupa rahabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologinya maupun menempuh upaya kekeluargaan untuk mencari jalan keluarnya. “Kita sedang upayakan untuk penanganan para korban, termasuk ada yang kita selesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya.

Disinggung data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya, Rahman menyebutkan, hingga November 2017 kemarin data yang terekap sebanyak 96 kasus, belum termasuk data akhir tahun yang juga ditemukan adanya kasu-kasus ini. Sedangkan para pelaku bervariasi, mulai kalangan anak juga orang dewasa. “Bervariasi pelakunya ini ada orang dewasa juga sesama anak-anaknya,” pungkas dia. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kepala Kemenag Kabupaten Bima Dilaporkan ke KASN Bima (Suara NTB) ASN Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, Faturahman S.Ag melaporkan Kepala Kemenag setempat dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB ke Komisi Aparatur Sipil Negara belum lama ini.

Faturahman mengatakan, pelaporan tersebut buntut mutasi dan rotasi dari Kasi Ponpes dan Diniyah yang dilakukan Kepala Kemenag.

Bagi dia, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Masa pejabat struktural golongan III/d ditempatkan ke jabatan fungsional yang setara golongan III/b. ini kan

sangat keliru,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya pelaporan tersebut supaya mendapatkan keadilan atap apa yang menimpanya. Yang dilakukannya selama ini rupanya sia-sia karena tidak gampang mengembalikan jabatan tersebut.

“Intinya kekeliruan ini bisa diproses lebih lanjut. Kemudian hasilnya dibuka dan diket-

ahui publik,” katanya.

Mengapa Kepala Kakanwil Kemenag juga dilaporkan ?

Faturahman menambahkan, pelaporan terhadap Kakanwil, karena sebagai pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan Surat Keputusan (SK). “Makanya saya ingin agar SK ini ditinjau kembali,” katanya.

Selain itu, Faturahman mengaku, kasus tersebut juga

diproses oleh Inspektorat dan mendatangi Kemenag setempat.

Hanya saja, tidak melakukan investigasi lebih lanjut mengenai persoalan itu. Kedatangan Inspektorat hanya dalam kunjungan investigasi madrasah,” katanya.

Sementara Kepala Kemenag Kabupaten Bima, Drs. Syhahrir M.Si dikonfirmasi Suara NTB, enggan banyak komentar terkait pelaporan tersebut. Ia menegaskan proses mutasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku. “tidak masalah, tapi yang jelas mutasi dan rotasi kemarin sudah sesuai dengan aturan main,” pungkasnya. (uki)

Faturahman (Suara NTB/uki)

Perusda Kapoda Rawi Belum Bisa Setor PAD Dompu (Suara NTB) Perusahaan daerah (Perusda) Kapoda Rawi Dompu yang mengelola beberapa usaha belum juga memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan perusahaan ini dikabarkan selalu merugi. Perubahan manajemen untuk mendapatkan keuntungan pada usaha yang dijalankan, hingga saat ini belum terealisasi.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang dikonfirmasi, mengakui hingga saat ini Perusda belum bisa menyumbangkan PAD bagi daerah. Hal ini membuat pihaknya ingin melakukan pembenahan managemen agar usaha Perusda bisa memberikan hasil yang maksimal.

“Kita sudah ajukan (usulan perubahan ke pimpinan). kalau sudah disetujui, saya berharap bisa dilelang secara terbuka,” katanya.

Saat ini, Perusda Kapoda Rawi masih dipimpin Nasrun Hanif, SE, MM yang juga sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Ia ditunjuk sebagai Plt sejak beberapa tahun lalu setelah sebelumnya menjadi Direktur Utama. Padahal dalam UU ASN, tidak membolehkan ASN merangkap jabatan di BUMN ataupun BUMD. Perusda Kapoda Rawi sendiri mengelola beberapa usaha diantaranya penginapan di Wisma Praja, SPBU Manggelewa, Wisma Dompu di Mataram dan sarang burung walet di Huu. Sebelumnya, Perusda Kapoda Rawi juga mengelola gedung Samakai Dompu. Karena tidak pernah mendapat keuntungan, pengelolaan gedung Samakai Dompu diambil alih oleh Pemda dan dikelola oleh Bagian Umum Setda Dompu.

Selain mengelola beberapa usaha di atas, Perusda Kapoda Rawi juga sempat diberi dana investasi oleh Pemda untuk usaha jual beli hasil pertanian khususnya jagung sekitar Rp4 Miliar. Namun beberapa usaha yang dikelola, tidak pernah memberikan keuntungan melalui penyetoran PAD. Usaha SPBUnya pun buka tutup. (ula)

Wakil Ketua MK Harap Tak Ada Sengketa Pilkada di Kota Bima Bima (Suara NTB) Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Dr. H. Anwar Usman, SH,.MH berharap pesta demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018, berjalan lancar, tanpa ada masalah hingga pelantikan Kepala Daerah baru.

“Saya harap tak ada sengketa Pilkada di Kota Bima ini,” katas Anwar dalam diskusi penyelesaian sengketa Pilkada, di aula Pemkot Bima, Sabtu (24/2). Ia ingin Pilkada di Kota Bima sama seperti proses pelaksanaan demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima yang digelar pada dua tahun lalu. Saat itu tidak ada gugatan ataupun sengketa.

“Gugatan yang diajukanpun pasca penutupan massa sengketa Pilkada, sehingga tidak bisa diproses karena sudah kedaluwarsa. Pilkada seperti ini saya harap juga berlangsung di Kota Bima ini,” katanya.

Dikatakannya, terkait proses penyelesaian sengketa pilkada bagi MK adalah persoalan kecil. Hanya saja dalam berdemokrasi harus ada kesadaran perilaku politik semua pihak yang harus dibangun sejak awal. “Kesadaran itu tidak melakukan hal-hal yang tidak sehat yang dapat menuai polemik dan sengketa,” ujarnya.

Anwar menambahkan, MK memiliki sejumlah peran penting dan kewengangan. Seperti membubarkan partai politik. Menyelesaikan sengketa lembaga negara hingga menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. “Termasuk di dalamnya mengadili sengketa hasil Pilkada hingga mengeluarkan putusan yang final.” Katanya.

Diskusi yang digagas Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Bima (FMHB) FH Universitas Mataram ini dibuka resmi oleh Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin. Qurais berharap Pilkada Kota Bima yang akan dihelat Juni mendatang berlangsung aman dan nyaman.

“Beberapa yang tidak bisa dihhindari dalam sebuah kontestasi politik yakni astmofer persaingan antar calon, partai maupun masaa pendukung. Konstalasi ini sudah bermunculan tahun 2017 lalu,” katanya.

Kegiatan itu, dihadiri dihadiri perwakilan OKP dan Ormas, serta Kepala OPD dan perwakilan unsur FKPD ruang lingkup pemerintah Kota Bima, Salahsatunya Wakapolres Bima Kota, Kompol Yusuf. (uki)

(Suara NTB/uki)

SENGKETA PILKADA - Diskusi yang mengusung topik penyelesaian sengketa Pilkada, menghadirkan wakil Ketua MK RI, Anwar Usman, di aula Pemkot Bima, Sabtu (24/2).

(Suara NTB/ula)

PERIKSA JAGUNG - Seorang petani sedang memeriksa jagung yang dijemurnya di lapangan bola Desa Konte Kecamatan Kempo, Minggu (25/2).

Jagung Mulai Dipanen, Harga Masih Stabil Dompu (Suara NTB) Panen raya jagung di Dompu diperkirakan pada Maret – April 2018 ini. Namun beberapa lahan yang ditanam lebih awal sudah mulai dipanen dan harga jagung kering di pasaran berkisar Rp2.900,- per kilogram.

Tingginya biaya produksi akibat mahalnya pupuk, petani berharap harga jagung tidak kurang dari Rp2.900,- per kilogram.

Nurmi, petani jagung di Konte Kecamatan Kempo kepada Suara NTB, Minggu (25/ 2) kemarin mengungkapkan, jagung yang dipanen di awal musim panen ini rata – rata yang menanam lebih awal di kebun – kebun dengan luasan yang terbatas.

Puncak masa panen diperkirakan pada Maret – April. Karena masih terbatas jagung yang dipanen, dari beberapa gudang penampung jagung di Dompu baru 1 yang buka dan menampung jagung petani. “Gudang yang buka baru 1 di Dorokobo. Kalau gudang besar di Manggelewa belum satupun yang buka,” terangnya.

Harga jagung pun tidak beda jauh dari kondisi tahun 2017 lalu. Di tingkat petani, harga jagung kering Rp2.900,dan di gudang Rp3.200,- hingga Rp3.300,- per kilogram. Sementara harga jagung basah jauh di bawah itu, sehingga petani lebih memilih menger-

Depresi, Korban Pelecehan Seksual Kakak Kandung Dirujuk Dompu (Suara NTB) Fn (18) korban persetubuhan kakak kandung di Kempo beberapa waktu lalu kondisinya makin memperihatinkan, kejiwaannya terganggu setelah mendapat perlakuan bejat sudaranya, DP (20). Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindndungan Anak (DP3A) Dompu merujuknya ke Yayasan Paramita, Mataram untuk direhabilitasi.

“Korban sudah kita mintai keterangan dan hasilnya sudah kita serahkan ke polisi, sekarang tinggal kita rujuk ke Mataram untuk rawat,” kata Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Dompu, Rahman, Skm., Kepada Suara NTB. Keputusan pihaknya untuk merujuk korban yang masih berstatus pelajar tersebut sudah melalui pertujuan orang tuanya, pihak keluarga khawatir melihat kondisi korban yang semakin hari makin buruk, apalagi Fn tengah mengandung janin berusia sekitar tujuh bulan.

Hanya saja, lanjut Rahman, proses ini baru bisa dilakukan setelah melalui pemeriksaan penyidik guna proses hukum pelakunya. “Untuk menjaga tekanan bantin korban dan keluarga itu makanya kita bawa tapi sekarang kami masih menunggu proses hukumnya,” ujarnya.

Selain mengupayakan penanganan korban DP3A bersama tim terkait terus mengawal penegakan tindak pidana yang dilakukan DP. Pelaku harus dipastikan mendapat hukuman setimpal atas perlakuan bejatnya yang mengakibatkan adik

(Suara NTB/jun)

Rahman kandungnya hamil. Dengan begitu, harap Rahman, akan ada efek jera bagi pelaku termasuk para pihak lain yang berusaha melancarkan aksi bejat semacam ini.

“Meski sulit karena memang ini antara saudara kandung tapi kami tetap kawal agar pelaku ini diberi efek jera,” tegasnya.

Rahman mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah sudah cukup mengancam, ada banyak faktor yang menjadi pemcunya. Untuk itu, selain meminta penguatan kontrol orang tua keberadaan KPAD juga akan dimaksimalkan, termasuk akan dibentuk KPAD baru di Desa/Kelurahan yang belum terbentuk.

“Namun untuk sementara ini kami masih menunggu pencairan anggaran untuk mengevaluasi keberadaan KPAD dan pembentukan yang baru,” pungkasnya. (jun)

ingkan secara manual untuk mendapatkan harga yang lebih baik. “Kemarin ada yang jual harganya Rp2.900,- per Kilogram yang sudah kering,” kata Nurmi.

Syahrul, petani Konte lainnya mengungkapkan harapannya harga jagung kering tahun ini tidak sampai di bawah Rp2.900,- per kilogram.

Jika harga di bawah itu, petani akan banyak merugi akibat tingginya biaya produksi yang ditanggung. Tingginya biaya produksi dipengaruhi oleh harga pupuk dan gaji buruh tani. “Kalau Rp2.800,(per kilogram), petani masih merugi,” katanya.

Kepala bidang Tanaman

Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, M Syahrul, S.P yang dihubungi mengaku, luas tanam jagung di Dompu periode Oktober – Februari ini mencapai 58 ribu Ha. Diperkirakan masa panen raya jagung di Dompu pada akhir Maret – April.

Diakui Syahrul, saat ini jagung petani di Dompu sudah mulai dipanen dan harganya masih stabil di tingkat petani.

Pada awal masa panen, harga jagung di tingkat petani Rp3.400,- per Kilogram dan sempat turun di harga Rp2.700,- hingga Rp2.900,per Kilogram. “Saat ini saya cek di (UPTD Pertanian) Kempo harganya Rp3.200,- per ki-

logram,” kata Syahrul.

Untuk harga jagung, dikatakan Syahrul diperkirakan akan tetap stabil hingga akhir masa panen. Namun pada tahun 2018 ini diperkirakan, produktifitasnya yang diperkirakan akan menurun.

Ini disebabkan oleh adanya jagung yang terkena busuk batang.

“Kalau harga kelihatannya stabil. Kemungkinan produktifitas per hektar yang berkurang karena ada beberapa busuk batang yang menyerang jagung petani. Tapi jumlah produktifitas jagung secara keseluruhan, mungkin tidak akan berdampak,” katanya. (ula)

DPO Belasan Kasus Curanmor Wilayah Bima Akhirnya Diringkus Kota Bima (Suara NTB) Aparat gabungan Polsek Lambu dan Opsnal Polres Bima Kota meringkus oknum Mn alias Igo (22), akhir pekan kemarin. Oknum warga Desa Lanta Kecamatan Lambu ini diduga pelaku hilangnya belasan sepeda motor di wilayah Kota Bima.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota melalui Kanit Pidum Ipda Dediansyah mengatakan, oknum yang diringkus tersebut bahkan sebelumnya telah ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO), dalam kasus Curanmor. “Oknum yang ditangkap ini sudah lama dicari karena terlibat Curanmor,” katanya.

Menurutnya penangkapan Igo berawal informasi yang dilaporkan warga kepada Polsek

Lambu kemudian diteruskan ke Polres bima Kota. Tanpa menunggu waktu lama, petugas langsung membekuknya di wilayah Lambu. “Pada saat dibekuk yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan,” ucapnya.

Usai dibekuk pelaku langsung digelandang digelandang ke Sat Reskrim Polres Bima Kota, untuk diproses lebih lanjut. Dediansyah mengatakan, dari interogasi awal yang dilakukan pelaku telah mengakui perbuatannya.

“Sedikitnya ada 17 motor di wilayah hukum Polres Bima yang berhasil dicuri. Motor-motor yang diambil itu sebagian besar dijual dan digunakan oleh rekannya,” katanya. Dediansyah mengatakan, dalam penanganan tersebut akan terus dilakukan pendalaman serta masih memburu para pelaku lain, ber-

dasarkan petunjuk dan pengakuan Igo. “Aksi curanmor selama ini tidak dilakukan sendiri.

Dugaan awal kami Igo memiliki kelompok yang teroganisir. Makanya kasus ini akan tetap kami kembangkan,” katanya.

Kanit Pidum menambahkan, selain kasus belasan Curanmor. Pelaku yang diamankan tersebut juga terlibat dalam kasus pembobolan rumah dokter di Kecamatan Lambu, dan dilaporkan pada 2017 lalu. “Di rumah pelapor, pelaku bersama rekannya yang sudah duluan ditangkap dan divonis penjara, berhasil menggasak sejumlah barang berharga, seperti Laptop dan HP,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

DIRINGKUS - Oknum Mn alias Igo (duduk), pelaku Curanmor yang diringkus aparat gabungan Polsek Lambu dan Opsnal Polres Bima Kota, diwilayah Kecamatan Lambu, akhir pekan kemarin.

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

Sakdudin Incar Kursi Wakil Ketua DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Posisi salah satu Wakil Ketua DPRD NTB tengah lowong sejak ditinggalkan oleh Mori Hanafi, yang mengundurkan diri karena maju bertarung sebagai Calon Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018. Kini posisi Wakil Ketua DPRD NTB yang menjadi jatah Fraksi Partai Gerindra tersebut tengah diperebutkan oleh sejumlah anggota Fraksi Gerindra.

Salah satu anggota Fraksi yang disebut-sebut memiliki keinginan kuat untuk duduk di kursi pimpinan dewan itu adalah, H.M. Sakdudin, SH. Ia bahkan sudah sesumbar bahwa dirinyalah yang paling layak untuk menggantikan posisi Mori Hanafi mengisi posisi Wakil Ketua DPRD NTB. “Insya Allah lah, memang siapa lagi yang pas untuk duduk di sana. Emang ada yang lain selain kita,” ujarnya kepada Suara NTB ketika dikonfirmasi di DPRD NTB pekan kemarin.

Menurut Sakdudin, terkait pengisian kursi Wakil Ketua tersebut, sudah dibahas dalam internal Partai Gerindra dan sudah diusulkan ke DPP. Untuk itu pihaknya masih menunggu keputusan DPP terkait siapa yang akan ditunjuk.

Wakil rakyat dari Dapil Lombok Timur Selatan itu cukup berasalan menyebut dirinya paling layak untuk naik menjadi Wakil Ketua DPRD NTB mengantikan Mori Hanafi. Saat ini, ia merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB sekaligus sebagai Ketua Komisi II DPRD NTB. Bahkan ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra. Untuk itu secara kapasitas wajar ia menganggap dirinyalah paling pantas.

Diluar nama Sakdudin, Nama anggota Fraksi Gerindra yang juga disebut-sebut mengincar posisi Wakil Ketua DPRD NTB, adalah Lalu Jazuli Azhar dan M. Syabirin. Meski demikian, dari kedua nama tersebut belum ada pernyataan setegas Sakdudin.

Selain Mori Hanafi, ada empat anggota DPRD NTB yang juga mengundurkan dirinya karena maju bertarung dalam Pilkada serentak 2018 ini. Mereka adalah, Ketua Fraksi Bintang Restorasi, H. Machsun Ridwaini, yang maju sebagai Calon Wakil Bupati Lombok Timur dan juga Wakil Ketua Komisi I, H. Rumkasi SJ, yang juga maju sebai Calon Wakil Bupati Lombok Timur.

Sementara dua orang lainnya yakni TGH. Khudari Ibrahim dan juga TGH. Muammar Arafat, yang sama-sama maju sebagia Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat. (ndi)

Debat Kandidat Telan Anggaran Rp 2 Miliar

Mataram (Suara NTB) Debat kandidat empat pasangan Cagub dan Cawagub NTB direncanakan antara Bulan Mei dan Juni mendatang. Untuk debat kandidat tersebut, KPU NTB telah mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar. Debat kandidat ini akan ditayangkan secara langsung oleh media televisi nasional.

Demikian disampaikan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pekan kemarin. Debat kandidat tersebut akan dilaksanakan selama dua kali. “Masalah debat kandidat, ada dua kali debat ini. Satu kali debat itu kami anggarkan Rp 1 miliar dengan alokasi waktu satu kali debat 90 menit,” ujar Aksar.

Anggaran untuk membiayai debat kandidat tersebut bersumber dari dana hibah APBD NTB untuk pembiayaan Pilkada. Sehingga pihaknya saat ini tengah melakukan lelang untuk pelaksanaan penyiaran debat oleh media televisi nasional.

“Baru kita lelang. Sedang proses lelang, melalui ULP. Semua media nasional bisa

mengikutinya. Intinya harapan kita ingin yang terbaiklah dengan hadirnya debat ini.

Nanti kami ingin debat ini, meskipun hanya dua kali, bisa dibuat siaran ulang dan tunda, karena kita punya 12 hari masa kampanye di mena cetak dan elektronik,” ujarnya.

Pada saat acara debat kandidat nanti, pihaknya juga akan menginstruksikan kepa-

da semua jajarannya. Mulai dari KPU kabupaten/kota, PPK sampai PPS, untuk menggelar acara nonton bareng debat kandidat. Dengan demikian, harapannya, melalui debat kandidat tersebut, pihaknya bisa makin memperluas penyebaran visimisi, program dan gagasan para pasangan calon agar bisa dikenal lebih baik oleh masyarakat sebelum menentukan pilihannya pada tanggal 27 Juni mendatang.

“Sehingga harapannya, dalam debat nanti, masyarakat silahkan mendalami seluk belum program calon. Karena itu

debat ini tentu ini harus benarbenar, bukan hanya lipstik belaka. Bukan sekedar elektabilitas, tetapi benar-beanr ada interaksi dengan masyarakat dan paslon punya komitmen, jika terpilih nanti bisa melakukan perubahan lebih baik bagi NTB,” katanya.

Diketahui bahwa, KPU memiliki tanggungjawab dalam mensosialisasikan visi misi dan program pasangan calon. Sehingga untuk penyebaran alat peraga kampanye dan juga kampanye di media cetak, menjadi tanggunngjawab KPU untuk membiayainya. (ndi)

HUT Ke - 57 Korem 162/WB

Momentum Introspeksi dan Motivasi Prajurit TNI Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar sejumlah rangkaian dalam rangka memperingati HUT ke – 57.

Puncaknya Sabtu (24/2). Makna peringatan kali ini, HUT sebagai wadah introspeksi diri dan motivasi sebagai prajurit TNI AD. Rangkaian kegiatan berupa ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Majeluk Mataram. Ziarah rombongan yang dipimpin langsung Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., bersama ratusan personel gabungan Makorem, Satdisjan Korem 162/WB, Kodim 1606/ Lobar, Yonif 742/SWY dan ibu-ibu Persit berjalan khidmat.

Usai ziarah, Farid menyampaikan kegiatan ziarah rombongan dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dan bangga sekaligus penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan. “Atas jasa para pendahulu yang berjuang dan mempertahankan kemerdekaan sehingga kita bisa seperti sekarang ini,” kata Danrem.

Selesai melaksanakan ziarah, seluruh personel langsung menuju Makorem 162/Wb untuk

melaksanakan acara syukuran.

Dalam sambutannya, Farid menyampaikan selamat kepada seluruh warga Korem 162/WB sembari mengucapkan “Dirgahayu Korem 162/WB ke - 57 tahun 2018”. “Perayaan syukuran HUT Korem kali ini kita laksanakan dengan sederhana, tentunya tidak menghilangkan esensi dari HUT itu sendiri,” kata Farid.

Farid melanjutkan, melalui momen perayaan HUT, ia mengajak seluruh warga Korem 162/ WB untuk mengintrospeksi diri dan menumbuhkan motivasi dalam diri. Sehingga ke depan, lanjutnya, segala bentuk tugas dapat diselesaikan lebih baik lagi dari sebelumnya.

“Tingkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan Slogan Prajurit Kodam IX/Udayana yang Profesional, loyalitas dan bangga terhadap profesi serta bangun kebersamaan yang harmonis dengan berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas,” pungkas orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut.

Terpisah Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., men-

(Suara NTB/penrem)

GEMBIRA - Suasana kegembiraan saat Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf diusung para prajurit dalam puncak HUT Korem. yampaikan kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan di Korem 162/WB saja, namun juga dilaksanakan di masing-masing Kodim jajaran dalam bentuk doa bersama secara sederhana tidak

melupakan esensi HUT Korem.

Dahlan menambahkan, sebelum acara syukuran digelar, dilaksanakan lomba memasak nasi goreng diikuti oleh masingmasing Kepala Seksi (Kasi) Ko-

rem, Danyonif 742/SWY, para komandan dan kepala Satdisjan Korem 162/WB dengan juri dari Hotel Garden Falace dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. (ars/r/*)

(Suara NTB/her)

Pjs Bupati dan Forkopimda Gelar Silaturahmi Pilkada Damai

H. Lalu Saswadi

Giri Menang (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat H. Lalu Saswadi turun bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke seluruh pasangan calon (Paslon) Bupati/ Wakil Bupati, Sabtu (24/2). Ia didampingi Sekda Lobar, H.M Taufiq, Kasi Intel Kejari Mataram, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Kominfo Statistik, Kepala Dinas Perhubungan, dan beberapa Pejabat Eselon III lingkup Pemkab Lombok Barat.

Hal tersebut dilakukannya sebagai bentuk perhatian khusus dalam tugasnya sebagai Pjs Bupati usai dikukuhkan beberapa waktu lalu. Saswadi diberikan wewenang tidak hanya memfasilitasi

Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, juga mewujudkan Pilkada damai dan menjamin netralitas seluruh aparatur sipil daerah.

Hal itu disampaikannya di semua Paslon yang diawali di Kediaman Bupati Non Aktif H. Fauzan Khalid, lalu disusul di kediaman H. M. Izzul Islam dan berakhir di kediaman Nauvar Furqoni Farinduan di Desa Dasan Tapen. Calon Bupati Petahana H. Fauzan Khalid sangat mengapresiasi silaturahmi tersebut. Menurut Fauzan, kunjungan ini akan mengurangi tensi politik yang ada di Lombok Barat. Termasuk posisi dirinya sebagai incumbent. “Dengan adanya kunjungan ini, mudahmudahan bisa menepis berbagai macam anggapan terhadap Forkopimda dan ASN, terkait sikap mereka terhadap pelaksanaan Pemilukada ini,” ujarnya menjawab tudingan yang mem-

persoalkan netralitas ASN dan Forkompimda.

“Kita tidak boleh terbelenggu oleh tafsir makna netralitas. Netralitas itu bukan berarti tidak boleh saling silaturrahim, akan tetapi (arti) netralitas itu kita harus bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pasangan calon,” pungkas mantan Ketua KPUD NTB yang akan berpasangan dengan Hj. Sumiatun itu.

Setelah dari kediaman Fauzan, Saswadi dan rombongan pun bergeser ke rumah H. M. Izzul Islam yang jaraknya tidak jauh dari rumah Fauzan. Rombongan diterima langsung oleh Izzul yang baru saja tiba dari kegiatan lainnya. Senada dengan Fauzan, Izzul pun mengaku bangga dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang sudah menunjukkan perhatian serius terhadap stabilitas keamanan. “Mari kita jadikan

Pemilukada ini sebagai contoh dan ajang silaturrahmi. Jangan sampai ada terjadi benturan di tengah masyarakat. Sebagai calon, saya harap calon yang lain juga jangan sampai melakukan intimidasi atau hal-hal yang bisa memecah belah dan mengadu domba masyarakat,” ujar mantan Plt. Bupati era Almarhum H. Iskandar ini.

Suasana berbeda ditemukan Saswadi bersama rombongannya saat berkunjung ke kediaman Farin. Pasangan yang biasa disebut F-One ini menyambut tim Pemkab Lobar didampingi tim suksesnya. Bahkan saat itu, menyatakan optimisme Fone menang pada Pilkada. Hal itu disampaikan di hadapan Pjs bupati dan jajaran Forkopimda.

Dalam kesempatan itu, Farin dan Muammar menyatakan momentum silaturrahmi itu tidak hanya sekedar bersifat seremonial. “Harapan kami, khususn-

ya kepada pihak yang berwajib, bantu kami untuk menyelenggarakan konteks-konteks Pilkada yang terbuka dan kondusif,” pungkasnya sambil menuturkan kondisi di lapangan. Dalam kesempatan terakhir, Saswadi mengungkapkan harapannya agar semua Paslon bisa mengendalikan simpatisannya.

“Para kandidat ini adalah orang tua kita semua. Mereka terdepan dalam memberikan rasa aman dalam Pilkada,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi didampingi Kapolres Mataram AKBP Muhammad dan Dandim 1606 Lobar Letkol Joko Rahmanto menyatakan seluruh potensi konflik sudah dipetakan dan peran serta masyarakat adalah kunci penyelenggaraan Pilkada Damai di Kabupaten Lombok Barat. (her/*)

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Pjs Bupati Lobar HL. Saswadi bersama Cabup Lobar, H. Fauzan Khalid dan istri saat silaturahmi Pilkada damai

Pjs Bupati HL. Saswadi dan Forkopimda bersama Cabup H M. Izzul Islam didampingi istri saat silaturahmi Pilkada damai akhir pekan kemarin

Pjs Bupati HL Saswadi dan Forkopimda bersama Cabup Nauvar F Farinduan dan Cawabup TGH Muammar Arafat serta tim saat silaturahmi Pilkada damai akhir pekan kemarin.

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Perlu Inventarisir Warisan Budaya di NTB Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki banyak kebudayaan yang perlu untuk dilestarikan.

Kebudayaan ini sangat penting karena merupakan warisan dari nenek moyang. Sehingga perlu dilakukan inventarisir untuk mengetahui budaya dan kesenian apa saja yang masih bertahan dan mana saja yang sudah jarang dilakukan atau yang sudah tidak pernah dilakukan lagi.

“Memang ini yang sedang kami upayakan. Semoga secepatnya kami bisa melakukan inventarisir kebudayaan asli yang dimiliki NTB dari Bima

hingga Lombok. Semua harus kita ketahui karena merupakan warisan dari pendahulu kita,” kata Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi NTB Lalu Manan, di Mataram, Sabtu (24/2).

Ia mengatakan bahwa saat ini memang sudah ada beber-

apa kesenian dan kebudayaan asli NTB yang sudah masuk dalam warisan budaya Indonesia. Baik warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Hanya saja, menurutnya masih banyak kesenian dan kebudayaan lainnya yang dianggap sangat perlu dan sangat penting untuk diinventarisir untuk kemudian dilestarikan.

“Secepatnya kita akan laku-

kan inventarisir itu. Jadi masyarakat bisa tahu bahwa kita punya banyak kebudayaan yang bisa dilestarikan. Karena budaya ini selain menjadi identitas kita juga sebagai atraksi untuk menyambut wisatawan yang datang,” ujarnya.

Ia berharap di masa mendatang akan semakin banyak generasi muda yang mencintai budaya asli daerah. Sehingga kebudayaan ini bisa terus diper-

tahankan meskipun saat ini teknologi informasi sudah semakin maju. Sebab budaya ini menjadi identitas diri dan bangsa yang harus dipertahankan.

“Beberapa kebudayaan kita sudah kita daftarkan sehingga tidak dapat diklaim oleh pihak lain. Inilah mengapa kita perlu untuk melakukan inventarisir. Semuanya kita upayakan untuk didaftarkan sehingga bisa menjadi

warisan budaya Indonesia asal NTB,” ujarnya.

Ia juga mengajak warga NTB untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya asli daerah. Sehingga kebudayaan di NTB ini bisa semakin kuat.

Hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan budaya tradisional yang diharapkan bisa semakin diminati oleh generasi penerus bangsa, terutama generasi milenial saat ini. (lin)

Selain Mantar, Sekongkang Destinasi Unggulan KSB Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat semakin berbenah pada sektor pariwisata. Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga dari sektor pariwisata. Tidak hanya Mantar, KSB juga mengunggulkan potensi wisata Sekongkang. Sehingga diharapkan bisa lebih banyak dikunjungi wisatawan.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat IGB Sumbawanto mengatakan pihaknya saat ini tengah mengupayakan banyak kunjungan ke Sekongkang. Di sini wisatawan bisa bersantai atau bisa juga melakukan aktivitas olahraga berselancar. Sebelumnya memang Pantai Sekongkang banyak dikunjungi peselancar dari berbagai negara.

“Tidak banyak yang kita prioritaskan, sementara ini Mantar dan Sekongkang. Namun kita harapkan kunjungan wisatawan di dua tempat ini bisa terus meningkat,” ujarnya.

Ia melihat ini sebagai bentuk keseriusan dari Pemkab KSB dalam mengelola pariwisatanya. Sebab memang perlu adanya destinasi yang diunggulkan dan dibenahi dengan maksimal. Sehingga wisatawan dapat direkomendasikan untuk berkunjung ke destinasi wisata itu.

“Tidak perlu banyak tapi kan pasti, ini sudah pasti dua destinasi ini kita benahi sehingga siap menerima kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Belum lama ini ia juga sudah melakukan kerjasama dengan Pemda KLU. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke KLU bisa berkunjung pula ke KSB. Pihaknya sudah memastikan bahwa destinasi wisata Sekongkang sudah sangat siap untuk menyambut wisatawan yang datang dari KLU. “Kita ingin wisatawan itu tahu bahwa kondisi kita saat ini sudah dalam keadaan siap dalam menerima kunjungan wisatawan. Kita sudah berbenah dan fasilitas juga sudah kita upayakan dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, bukan berarti destinasi wisata lain yang ada di Sumbawa Barat tidak baik untuk dikunjungi. Apalagi saat ini sudah banyak destinasi wisata baru yang sudah dibuka. Pihaknya sangat terbuka apabila ada wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata tertentu. Pihaknya juga saat ini tengah mengupayakan untuk melengkapi fasilitas di destinasi lain selain Mantar dan Sekongkang.

“Kita juga punya banyak destinasi wisata lain yang bisa dikunjungi. Tentu saja kita berharap wisatawan bisa menikmati kunjungannya selama berada di KSB. Kita punya banyak pilihan destinasi wisata yang bisa dinikmati,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

BRANG SEDO - Keindahan Pantai Brang Sedo yang ada di Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa.

Melihat Keindahan Pantai Brang Sedo di Pulau Moyo Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Salah satunya adalah Pulau Moyo yang menyimpan banyak keindahan. Di pulau ini terdapat air terjun yang cantik dan banyak pula pantai yang indah.

Salah satunya Pantai Brang Sedo yang ada di Pulau Moyo.

Pantai ini merupakan salah satu dari banyak pantai yang ada di Pulau Moyo. Pantai ini terbilang tenang dan tidak terlalu banyak wisatawan

Trans Studio Mini Gelar Lomba Mewarnai Mataram (suara NTB) Untuk pertama kalinya Trans studio mini menggelar lomba mewarnai yang terbilang cukup sukses, Minggu (25/ 2). Peserta yang mengikuti lomba mewarnai sekitar ratusan anak dari berbagai sekolah dan daerah. Bahkan ada peserta yang dari berasal dari Lembar, Lombok Barat.

Ditemui di sela-sela acara, Marketing Event Trans Studio Mini, Ikhsan Ramdani menjelaskan, lomba mewarnai dibagi menjadi dua kategori.

Kategori A diikuti oleh TK dan PAUD. Kategori B diikuti oleh murid SD kelas 1-3. Kali ini penobatan juara lain daripada yang lain. Kalau biasanya setiap kategori ada 6 juara.

Tetapi kita sekarang ada 11 juara dari masing-masing kategori, terangnya Selain lomba mewarnai, ada acara hiburan dari para pendukung acara. ‘’Ada dari Sanggar Ceria Lombok yang menampilkan modern dance dan fashion show. Ada juga pameran binatang seperti ular dan anoa dari Example (Exotic Mataram Pet Lovers) Lombok. Tidak lupa banyak promo, voucher bermain dan masih banyak hadiah yang akan dibagikan,’’ katanya.

Target peserta lomba mewarnai 200 peserta. Yang registrasi kemarin hampir memenuhi target. Tujuan dari acara ini untuk mengenalkan masyarakat Lom-

(Suara NTB/ist)

LOMBA MEWARNAI - Suasana lomba mewarnai di Trans Studio Mini Transmart Mataram, Minggu (25/2). bok dan Mataram pada khususnya, bahwa di Transmart Mataram ada wahana bermainnya yaitu di lantai atas. Karena masyarakat kebanyakan berkunjung ke Transmart hanya ke lantai bawah saja. Banyak juga masyarakat yang belum mengetahui. ‘’Tujuannya juga untuk meningkatkan kreativitas anak, dapat merefresh otaknya walaupun dalam suasana kompetisi.

Karena kan memang tempat diselenggarakan acara ini adalah tempat bermain,” tuturnya.

Adapun juara pada kategori PAUD dan TK adalah Aisyah Kamiliah Ramadhani dari (Tk Baitul Fikri) yang ke luar se-

bagai juara pertama. Juara kedua M. Ridwan dari (RA Thariqul Izza) dan juara ketiga Asyifa dari (RA Thariqul Izza). Sedangkan yang menjadi juara pada kategori tingkat SD kelas 1-3, juara pertama diraih oleh Ulhaq dari (SDN 7 Mataram), Juara kedua Silva dari (MIN Punia) dan Juara ketiga Gradine dari (Alethea) ‘’Harapan yang ingin kami capai dengan kegiatan ini, selain banyak masyarakat mengetahui keberadaan Trans Studio Mini, juga untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Trans Studio Mini ini,’’ demikian Ikhsan. (*)

yang berkunjung. Sehingga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati suasana berlibur bersama kerabat.

“Biasanya orang yang datang pasangan ke Pulau Moyo kan untuk berbulan madu. Jadi pantai-pantai di Pulau Moyo ini menjadi tempat yang sangat pas. Selain indah, pantainya juga tidak terlalu banyak pengunjung,” kata pelaku pariwisata di Sumbawa Juhad, Minggu (25/2).

Ia mengatakan bahwa wisatawan juga dapat menikmati keindahan pantai lain-

terciptanya efisiensi ruang. Hotel Fortune memiliki 53 kamar yang terdiri dari 6 kamar deluxe dan 47 kamar superior serta bangunan yang dirancang dengan desain yang sangat modern. Pemilihan warna untuk setiap kamar juga sangat diperhatikan. Ini dimaksudkan agar tercipta suasana nyaman sehingga membuat para tamu senang dan betah. Setiap kamarnya dilengkapi dengan AC,

TV kabel layar datar, ketel listrik dan lemari pribadi. Fasilitas lain yang ditawarkan hotel ini adalah fasilitas rapat dan binatu. Untuk pilihan tempat bersantap, restoran hotel dapat menjadi pilihan. Restoran di Hotel Fortune menyajikan beragam hidangan khas Indonesia dan Cina.

Hotel ini juga menyediakan akses wifi di seluruh areanya dan parkir pribadi gratis untuk anda

dan singgah di beberapa pantainya yang indah, salah satunya Pantai Brang Sedo.

“Waktu tempuhnya bisa lebih lama kalau pakai public boat.

Kalau pakau speed boat bisa lebih cepat, biasanya ini wisatawan lakukan charter,” ujarnya.

Pantai ini juga bisa menjadi spot diving dan snorkeling.

Sebab bawah lautnya masih asri dan sangat indah. Sehingga tidak heran jika pelaku pariwisata sekitar sangat merekomendasikan wisatawan untuk berkunjung

ke pantai ini.

Pantai Brang Sedo dapat dikunjungi dari pantai lain di dekatnya. Diantaranya Pantai Tanjung Pasir yang bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 70 menit. Selain itu ada pula Pantai Kencana yang dapat ditempuh kurang lebih 60 menit. “Karena di Moyo itu banyak pantai, jadi kita bisa berkunjung ke masing-masing pantai kalau pakai boat charter. Pantainya juga bagus-bagus, ada yang bisa snorkeling dan diving juga,” ujarnya. (lin)

Tembang Sasak Jadi Media Penguatan Jati Diri Giri Menang (Suara NTB) Tembang Sasak merupakan salah satu kesenian NTB yang perlu untuk dilestarikan.

Salah satu upaya untuk melestarikan kesenian ini adalah dengan cara melakukan pelatihan dan sosialisasi serta dialog bersama Maestro NTB. Pada Sabtu (24/2) lalu telah dilakukan sosialisasi sekaligus pelatihan dan belajar bersama sang Maestro Sastra Lontar Sasak, Amaq Mini. Bertempat di SMK 02 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kesenian dan budaya asli NTB sekaligus untuk memperkenalkan Tembang Sasak sebagai media penguatan jati diri dan kepribadian bangsa.

“Kita hadirkan maestro NTB untuk mengajarkan kepada mereka para generasi muda ini tentang tembang, dalam hal ini adalah Tembang Sasak. Mereka adalah siswa siswi dari 10 sekolah yang ada di Lombok Barat,” kata Kasubag TU Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali Nusra, I Wayan Suci Sumadi, SH, di Kuripan, Sabtu (24/2).

Kegiatan itu dihadiri 50 siswa dan 10 pendamping serta budayawan serta Maestro NTB. Selain itu adapula beberapa warga dari Lombok Barat yang turut hadir. Para peserta diajarkan cara menembang dan cara mengartikan tembang yang dibawakan.

Nikmati ’’Honeymoon’’ yang Berkesan di Fortune Hotel Mataram (Suara NTB) Terletak di pusat Kota Mataram, Fortune hotel menjadi rekomendasi menginap bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Lombok. Lokasinya sangat strategis. Hanya butuh waktu 10 menit berkendara menuju pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Mataram.

Hotel yang berada di Jalan Repatmaja No. 2 Cakranegara - Mataram merupakan hotel yang lengkap. Seperti konsep city hotel pada umumnya, lobby Hotel Fortune menjadi satu dengan restorannya agar

nya. Namun Pantai Brang Sedo inilah yang paling direkomendasikan. Sebab wisatawan bisa mandi sepuasnya. Selain itu juga bisa mengambil gambar dengan lebih leluasa.

Wisatawan dapat menggunakan public boat yang berangkat pukul 11.00 Wita dari Dermaga Muara Kali.

Wisatawan akan sampai pukul 13.00 di Pulau Moyo. Saat ini sudah ada penyediaan private boat bagi wisatawan yang ingin melakukan charter. Wisatawan dapat mengelilingi Pulau Moyo

yang membawa kendaraan. ‘’Kali ini Fortune Hotel menawarkan promo package honeymoon. Jadi untuk pasangan pengantin baru yang ingin menikmati honeymoon dengan istimewa dan budget terjangkau, Hotel Fortunelah pilihannya,’’ ungkap General Manager Fortune Hotel, I Ketut Rawan Subianta.

Pengunjung bisa merasakan suasana nyaman dan romantis di kamar yang bisa didesain khusus sesuai permintaan tamu. ‘’Selain itu, tamu juga dapat menikmati makan malam romantis di restoran kami. Karena bahagia tak perlu mewah,’’ pungkasnya. (*)

(Suara NTB/lin)

BELAJAR BERSAMA - Suasana belajar bersama Maestro NTB di SMK 02 Kuripan, Lombok Barat, Sabtu (24/2).

Sebab Tembang Sasak memiliki banyak nilai moral yang terkandung di dalamnya.

“Tembang Sasak itu memiliki banyak nilai moral. Jadi kita harapkan generasi muda ini bisa mendapatkan pelajaran tentang Tembang Sasak dari sang maestro dan bisa mengambil manfaat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Saat ini memang sudah semakin jarang anak muda yang menyukai Tembang Sasak karena perkembangan zaman.

Tidak sedikit dari mereka yang menganggap tembang merupakan hal yang kuno. Sehingga mereka menjadi malas dan tidak mau belajar ten-

tang tembang yang sebenarnya memiliki banyak nilai moral dan merupakan salah satu kesenian asli daerah.

“Itulah kenapa kita menyelenggarakan kegiatan ini. Salah satu tujuannya untuk memperkenalkan lebih dalam lagi tentang kesenian dan kebudayaan daerah, salah satunya Tembang Sasak ini,” ujarnya.

Kegiatan ini didukung penuh oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang meliputi wilayah kerja Bali, NTB dan NTT. Diwakilkan oleh I Wayan Suca Sumadi, SH bersama tim dari BPNB Bali lainnya, I Made Deyana, S.Sos, I Wayan Rudita, S.Sos, Made Budiana, S.Sos, Ni Made Ana Kurnia, S.Kom

dan Made Teguh Darma Putra.

Sementara itu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Lalu Manan mengatakan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab perkembangan zaman saat ini bisa saja menggerus kebudayaan asli daerah. Namun dengan adanya pelatihan, sosialisasi dan pemberian pamahaman tentang kebudayaan kepada generasi muda, diharapkan bisa membuat kesenian daerah tetap eksis meskipun sudah banyak jenis kesenian modern saat ini.

“Kita sangat optimis dengan generasi muda kita. Kita yakin mereka bisa melestarikan budaya dan kesenian yang kita miliki saat ini. karena bagaimanapun kesenian ini merupakan identitas kita yang membedakan budaya daerah kita dengan daerah lain bahkan negara lain,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya akan semakin banyak generasi muda yang mencintai kebudayaan dan kesenian asli daerah. Salah satunya Tembang Sasak yang merupakan kesenian asli di Lombok yang dirasa sangat perlu untuk terus dilestarikan. Melalui kegiatan ini, ia berharap siswa siswi yang hadir bisa meneruskan ilmu yang didapatkan kepada teman-temannya yang lain. Sehingga kesenian Tembang Sasak ini bisa terus lestari. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

Tarik Minat Masyarakat SEBAGAI upaya untuk menarik minat masyarakat, guru-guru SMPN 16 Mataram berkunjung ke SD/MI untuk melakukan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 16 Mataram. Dengan begitu diharapkan kuota siswa baru di SMPN 16 Mataram dapat terpenuhi.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., Sabtu (24/2) mengatakan, ia menugaskan guru-guru berkunjung ke SD/Madrasah di sekitar SMPN 16 Mataram untuk melakukan sosialisasi tentang PPDB di (Suara NTB/ron) SMPN 16 Mataram. InforSuraji masi terakhir yang diterima dari Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, bahwa tahun ini akan dipakai sistem zonasi.

“Kami berharap mudahan dengan sistem ini jumlah anak didik kami bisa mencukupi 5 rombel atau 160 siswa untuk kelas VII,” harapnya.

Suraji menyampaikan, bahwa sekolah yang dipimpinnya merupakan sekolah negeri yang memiliki guru, fasilitas, dan pelayanan yang tidak berbeda dengan sekolah negeri lainnya. “Kami berharap masyarakat sekitar mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SMPN 16 Mataram,” ajaknya.

Selain itu, peningkatakan kedisiplinan dilaksanakan oleh guru maupun siswa. Suraji menjelaskan, para siswa sudah disambut di depan sekolah sejak pagi hari. Mereka diperiksa cara berpakaian dan kerapiannya. Selain itu, siswa tidak bisa sembarangan izin meninggalkan kelas. Kantin dibuka hanya saat sebelum belajar, istirahat, dan setelah pulang sekolah. Sehingga tidak ada siswa yang masuk kantin ketika jam pelajaran sedang berlangsung.

Diharapkan dengan siswa terbisaa disiplin akan memberikan dampak bagi pembelajaran yang semakin baik. Karena tidak aka nada kelas kosong. “Guru juga datang lebih pagi, persiapan pembelajaran juga menjadi lebih bagus,” kata Suraji.

Dengan guru yang semakin rajin dan tertib, para siswa juga malu ketika bermasalan. Menurut Suraji, siswa jarang yang datang terlambat ke sekolah. “Suasana pembelajaran di SMPN 16 menjadi lebih bagus dan tertib,” pungkasnya.

Peningkatan kegiatan literasi juga ingin digiatkan SMPN 16 Mataram. Serta meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi kelas IX. Nantinya akan ada pelajaran tambahan mulai pekan kedua bulan Januari 2018 ini. (ron)

Dosen UIN Mataram Belum Serius Lakukan Penelitian Mataram (Suara NTB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berupaya memperkuat SDM dari kalangan pendidik.

Penguatan ini dilakukan dalam spesifikasi publikasi penelitian yang mengedepankan pengabdian pada masyarakat.

Ketua LP2M UIN Dr. H. Nazar Na’amy, M.Si., mengaku banyak dosen UIN Mataram yang belum serius dalam melakukan penelitian.

Sehingga, kata Nazar, kegiatan workshop penguatan kapasitas ini sangat urgen atau penting dilaksanakan.

“Penelitian dosen hanya sebagian yang benar-benar serius, yang sesuai dengan standar dan pedoman penelitian, masih di angka 30 persen,” ujar Nazar di sela-sela kegiatan, Jumat (23/2).

Lebih jauh, ia merasa alasan di atas menjadi dasar mengembangkan kapasitas tulisan dosen di UIN Mataram. “Berangkat dari hal

Mataram (Suara NTB) – Banyak siswa sudah selesai belajar tentang sesuatu, tapi mereka tidak tahu untuk apa teori atau konsep yang sudah dipelajari, sehingga ilmu yang diperoleh hanya lewat saja. Berbeda dengan Sekolah Kristen Aletheia Ampenan, Sekolah Kristen Aletheia memberikan kesempatan siswa kelas 7a dan 7b menerapkan kon-

Sekolah Minim Sarana Prasarana, Anak-anak Punya Semangat ”Baja” respons, bisa melihat dan memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Kondisi sekolah kami inikan jauh dari keterbatasan, tidak memiliki apa apa karena tidak pernah diberi kesempatan mendapat bantuan,” keluhnya.

Selain itu kata dia, kekurangan sarana dan prasarana di sekolahnya juga tidak ada salah satupun guru PNS bahkan tidak adanya tunjangan guru terpencil, yang ada hanya 9 orang guru yang masih honor semua.”Ini juga harus bisa dijawab oleh pemerintah untuk menempatkan guru PN di sekolah kami,” pintanya.

Secara keseluruhan sekolahnya hanya mengandalkan dari dana biaya operasional sekolah (BOS) sebesar Rp21 juta dalam setahun. Peruntukan penggunaanya pun tetap mengikuti juklat juknis, bayangkan selain persennya untuk gaji guru yang ada tidak seberapa, belum untuk kebutuhan ATK dan lainnya.”BOS kami sangat kecil, karena minim siswanya hanya 50 orang, semuanya diatur agar bisa jalan jalannya pendidikan di sini,” keluhnya.

Sementara Ketua Lembaga Sanggar Belajar Rumah Cerdas Lembar, Evi Febriana, M.Pd., menyatakan pihaknya turun melakukan buku masuk kampung dan baksos berupa pemberian sumbangan ATK ke anak-anak setempat. Menurutnya, hal ini

itu kita desain workshop ini, dan menjadi suatu langkah strategis” tuturnya.

Basis kemasyarakatan yang diangkat dalam penelitian tentunya diharapkan terpublikasi dan tersertifikasi mengingat keberadaan UIN Mataram adalah kiblat ilmu pengetahuan, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. H. Masnun Tahir. MA. “UIN Mataram adalah kiblat ilmu pengetahuan, sehingga 10 persen saja publikasinya yang terakreditasi akan mengamankan kebijakan termasuk penganggaran,” jelasnya.

Tentunya, tuntutan terse-

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Workshop penguatan kapasitas dosen yang digelar LP2M UIN Mataram, Jumat (23/2). but bukan berarti publikasi menjadi jalan untuk mengambil jalan pintas dalam meneliti dan mengabdi pada masyarakat. “Jangan sampai penelitian untuk

mencari penemuan malah berujung menjadi temuan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan harus ada laporan yang jelas mengenai pertang-

gungjawaban anggaran penelitian yang disediakan bagi peneliti. “Bukti-bukti yang menjadi laporan akademik harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (dys)

SMP Kristen Aletheia Terapkan Ilmu dalam Kehidupan

Potret Pendidikan Terpencil di Sekotong

Giri Menang (Suara NTB) Potret pendidikan di daerah terpencil di Lombok Barat (Lobar), perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya kondisi sarana prasarana pendidikan di wilayah terpencil ini begitu memperhatinkan. Gedung sekolah tak pernah direnovasi, sarana penunjang seperti ruang kelas masih minim. Belum lagi buku pelajaran serta meja kursi yang belum memadai. Meski di tengah keterbatasan ini, anak-anak terpencil ini tetap memiliki semangat “baja” untuk menempuh pendidikan.

Hal inilah yang mendorong Sanggar Belajar Rumah Cerdas Lembar mengadakan buku masuk kampung dan baksos di daerah setempat. Anak-anak di dusun terpencil Telor Jago Desa Sekotong Tengah mengenyam pendidikan mengandalkan sekolah MI Ta’lumussibyan NW. MI yang berdiri sejak 27 tahun ini memiliki gedung kurang representatif. Sekolah yang didirikan tahun 1991 ini, masih minim RKB, Perpustakaan, Ruang Guru ruang TU serta sarana lainya.

Kondisinya pun banyak yang rusak, sudah lapuk, kumuh dan terlihat apa adanya. Namun kondisi ini tak menyurutkan semangat anak-anak setempat untuk menimba ilmu. Bahkan mereka rela menempuh jarak jauh, medan terjal dan rusak parah untuk tetap bersekolah.

Kepala MI Ta’lumussibyan Multazam mengatakan, sekolahnya yang sudah berdiri sejak 27 tahun silam ini, tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Padahal, sejatinya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dapat menikmati bantuan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah setempat. “Pihak sekolah hanya menginisiasi satu ruang kelas dijadikan ruang kepala sekolah dan guru, selain itu ruang perpustakaan sekaligus ruang guru,” ungkapnya Sejauh ini ,lanjut Multazam, pihak sekolah telah berusaha beberapa kali mengusulkan permohonan bantuan unit RKB, namun sepertinya nihil dan tidak pernah ada realisasi dari pemerintah. “Kenyataanya tidak pernah direspons sama sekali, padahal sekolah kami sangat butuh karena kondisi sekolah kita tidak ada perangkat penunjang pendidikan selama 27 tahun ini,” cetusnya.

Meski sekolah ini sekolah terpencil, namun tidak seharusnya pemerintah melepas tanggungjawabnya untuk memenuhi dan membantu kekurangan sekolah, setidaknya walaupun tidak seberapa, minimal bisa diberlakukan yang sama dengan sekolah sekolah lain pada umumnya.”Mestinya pemerintah

Halaman 10

atas dasar perhatian dari pihaknya terhadap pendidikan khususnya bagi anak-anak usia Dini. Hal semacam ini, jelasnya, telah dilakukan di berbagai tempat.

Menurutnya buku masuk kampung ini bertujuan menguatkan literasi atau budaya membaca bagi kalangan anakanak yang minim bahan bacaan terutama di wilayah yang jauh dari bahan bacaan. Sasarannya, anak-anak usia sekolah yang ada di wilayah perkampungan nelayan sekitar Lembar. Pihak Rumah Cerdas membawakan buku ke kampung-kampung untuk dibaca anak-anak. Tidak hanya membawakan bahan bacaan, namun anak-anak didampingi untuk memahami isi buku.

Dalam kegiatannya, tim Rumah Cerdas bersama relawan tidak hanya membawakan bahan bacaan namun beragam kegiatan. Seperti memberikan bimbingan terhadap anak untuk memahami isi yang ada dalam buku yang dibaca. Di samping itu, pihaknya juga melakukan pendampingan dan bedah buku. Melalui kegiatan ini juga pihaknya ingin mendeteksi anak-anak yang memiliki potensi untuk dibina secara khusus oleh Rumah Cerdas.

Sebab pihaknya berencana untuk menyiapkan anak didik ikut seleksi penerimaan siswa sekolah dhuafa. (her)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Evi Febriana bersama Tim Relawan Rumah Cerdas saat melakukan buku masuk kampung di MI Dusun Telor Jago belum lama ini.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Tim Rumah Cerdas bersama pengurus MI serta masyarakat.

sep itu dan dapat digunakan menyelesaikan masalah yang jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala SD-SMP Aletheia, Vironika Endras Bhairawati, S.Pd., mengatakan, salah satunya dalam teori pelajaran IPA dengan cara praktikum pemisahan campuran secara fisika. Nantinya diharapkan dengan bekal pengalaman belajar, siswa mampu mencipta-

kan inovasi.

“Harapan ke depan dengan bekal pengalaman belajar di Sekolah Kristen Aletheia (SKA) Ampenan siswa bisa siap menapaki tahap menciptakan inovasi yang berguna bagi umat manusia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam teori pelajaran IPA dengan cara praktikum pemisahan campuran secara fisika, Pasir

dan garam dipisahkan denga cara filtrasi kemudian dilanjutkan kristalisasi. Pemisahan kedua dengan cara ekstraksi, yakni menerapkan pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dalam kumpulan dengan cara ekstrasi.

Ketiga, kromatografi yakni memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan.

Dengan bantuan alat-alat

seperti gelas kimia, gelas ukur, corong, kertas saring, benang, pengaduk, kaki tiga, kawat kasa, lampu spiritus, cawan penguapan, dan tissue diharapkan siswa mulai bisa mengerti proses panen garam oleh petani garam, pembuatan teh, kopi, santan dan untuk memisahkan pestisida atau herbisida pada sayuran atau buah-buahan. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

IPSI NTB akan Ajukan Ulang Atlet dan Pelatih Pelatda “Kita akan evaluasi ulang atlet dan pelatih yang masuk pelatda. Semua atlet yang sudah baik prestasinya kita teruskan. Tentunya kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada atlet akan terus kita perbaiki,” ucap Ketua Umum Pengprov IPSI NTB Terpilih, H. Agus Hidayatulloh saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya,

Minggu (25/2).

Dikatakan Agus, penunjukan atlet dan pelatih pencak silat untuk mengikuti program Pelatda Mayung 2018 harus lebih baik lagi. Tentunya harus lebih obyektif lagi. Pola seleksinya akan melibatkan semua atlet dan pelatih kabupaten/kota.

Dalam hal ini penetapan at-

let Pelatda harus ditata ulang, karena menurutnya sejauh ini pengurus IPSI NTB sebelumnya tidak pernah memberikan kesempatan kepada atlet berprestasi regional NTB mengikuti event nasional. Seperti pengalaman Pra-PON sebelumnya atlet juara Porprov NTB dari Kota Mataram tidak dikirim oleh

IPSI NTB ikut event nasional.

Intinya kata Agus pembinaan atlet yang dilakukan kepengurusan IPSI NTB yang sebelumnya banyak yang harus dibenahi. Khususnya soal persiapan atlet mengikuti event nasional di PON lalu cukup mengecewakan pengurus silat kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, kedepannya pengurus IPSI NTB akan memberikan kesempatan kepada semua atlet untuk mengikuti event nasional. Khususnya atlet yang juara Porprov NTB harus dilibatkan di event na-

sional, sehingga kedepannya IPSI NTB akan tetap memiliki regenerasi atlet andalan.

Diakui Agus, saat ini NTB kehilangan regenerasi atlet yang bisa meneruskan perjuangan atlet senior. Dimisalkan regenerasi, Mariati atlet juara dunia NTB sampai saat ini tidak ada. Hal itu karena kebijakan pengurus cabor yang tidak memberikan kesempatan kepada semua atlet untuk mengikuti event nasional.

Diakuinya, saat ini NTB hanya menyisakan dua atlet yang berprestasi nasional,

yakni Milasari dan Nur Haedah. Kedua atlet itu sudah sangat senior, dan sangat sulit ditingkatkan prestasi di kancah nasional. Namun demikian IPSI NTB akan tetap memberikan kesempatan kepada kedua atlet untuk membela NTB di kancah nasional. Tentu melalui tahapan evaluasi pelatih. (fan)

H. Agus Hidayatulloh

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Setelah terbentuk pengurus yang baru, Pengprov IPSI NTB akan mengajukan ulang nama-nama atlet dan pelatih yang akan menghuni Pelatda Mayung 2018.

Para atlet yang dinilai sudah bagus prestasinya akan diteruskan, namun akan tetap dilakukan evaluasi oleh pelatih.

Musprov IPSI NTB

Agus Terpilih Secara Aklamasi

(Suara NTB/ind)

BERTARUNG - Dua pesilat sedang bertarung di Open Pencak Silat Championship. Kejuaraan tersebut diselenggarakan selama tiga hari sejak Sabtu (24/2) hingga Senin (26/2).

Ratusan Pesilat Bersaing di Sumbawa Open Pencak Silat Championship Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 300 atlet pencak silat remaja beradu kehebatan dalam kejuaraan Sumbawa Open Pencak Silat Championship yang digelar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang diikuti oleh pesilat remaja SMP dan SMA sederajat tersebut diselenggarakan selama tiga hari sejak Sabtu (24/2) hingga Senin (26/2).

Ketua Panitia, Jufriadi menyampaikan kegiatan kejuaraan Sumbawa Open Pencak Silat Championship ini dilaksanakan dengan tujuan supaya terciptanya kesempatan mengembangkan potensi diri, khususnya dalam bidang olahraga dari sejak dini/remaja. Menggali potensi calon generasi muda dalam bidang olahraga khususnya pencak silat. Meningkatkan prestasi olahraga pencak silat, membentuk sikap profesionalisme sejak dini.

Kegiatan ini juga digelar untuk menjalin hubungan silaturrahim dan mempererat hubungan antar sesama anggota pencak silat, meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya bangsa, yaitu pencak silat.

Adapun jumlah peserta sebanyak 300 orang pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa.

Ketua IPSI Kabupaten Sumbawa, Kamaluddin, ST menyampaikan, kegiatan yang diikuti oleh pemuda, para remaja tingkat SMP dan SMA salah satunya untuk membangun karakter dan kebersamaan. Untuk itu kepada anak-anak

atlet yang akan mengikuti pertandingan diharapkan tidak sekedar mengikuti sebuah kompetisi. Tetapi untuk membangun kebersamaan silat di IPSI. Sehingga membawa IPSI kedepannya menuju yang lebih baik dan keakraban.

“Saya berpesan juga kepada juru wasit, jadilah sebagai pengadil yang betul-betul berperan obyektif sehingga apa yang sering terjadi persoalan dalam olahraga tidak terjadi,” pesan Kamal.

Sekretaris Koni Sumbawa, Tata kostara, mengapresiasi kegiatan yang digelar IPSI karena beberapa tahun terakhir kegiatan-kegiatan seperti ini kian meredup. Dengan ketua dan pengurus IPSI yang baru saat ini mulai ada geliat dan bersemangat untuk kembali bangkit.

Beberapa tahun lalu atlet pencak silat sempat berjaya di tingkat regional. Diharapkan dengan kepemimpinan baru IPSI atelt pencak silat bisa mewarnai dunia persilatan di tingkat internasional.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa,Dr. Drs. Arahman Alamudy, S.H., M.Si mengakui kegiatan ini sangat positif guna menghindari generasi muda melakukan hal-hal yang tidak produktif. Karena pemuda adalah pemimpin di masa depan.

“Dengan adanya ini generasi muda bisa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Pemuda hari ini ada pemimpin kita di masa depan. Jangan sia-siakan ini, harus ikhtiar dan selalu berdoa. Kita harus memanfaatkan sebaik-baikn-

ya,” kata Abi Mang, akrab disapa.

Sementara Staf Ahli Bupati bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Ir. Ahmad yani menyampaikan, Pemda Sumbawa mengapresiasi IPSI Kabupaten Sumbawa atas diselenggarakannya kegiatan ini. Pihaknya menyambut baik kegiatan ini, selain sebagai wahana untuk menambah pengalaman bertanding, juga sebagai upaya pembinaan terhadap para atlet pencak silat. Supaya dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sekaligus sebagai ajang untuk mengembangkan bakat generasi muda yang memiliki hobi dibidang oleh raga, khususnya pencak silat.

Pihaknya meyakini, kegiatan ini akan memberi manfaat dan dampak positif. Baik bagi para atlet, para pecinta pencak silat, maupun bagi masyarakat pada umumnya.

“Diharapkan kepada para pesilat yang bertanding, semoga event ini dapat menjadi wahana untuk saudarasaudara dapat menambah pengalaman bertanding serta memupuk semangat kebersamaan dan sportivitas.

Kepada para pengurus agar dapat membangun komitmen dan melakukan terobosan-terobosan baru dalam mengoptimalkan pembinaan olahraga khsusunya pencak silat di Kabupaten Sumbawa. Karena semakin banyak event-event kompetisi seperti ini, maka semakin tinggi jam terbang para atlet kita. Tentunya dapat menambah motivasi dan rasa percaya diri dalam mengembangkan bakat dan profesionalismenya,” pungkasnya. (ind/arn)

Sirnas Voli Pantai Pertama Mulai Bergulir Praya (Suara NTB) Sirkuit Nasional (Sirnas) Voli pantai dikawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), Minggu (25/2) mulai digelar. Sebanyak 26 tim putra dan 21 tim putri mengikuti event olahraga tingkat nasional pertama yang digelar di Loteng tersebut. Mereka berasal dari 8 provinsi dan 6 negara.

Event yang direncanakan bakal menjadi event tahunan tersebut, dibuka langsung Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip. Dihadiri Sekda Loteng, H.M.Nursiah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) NTB, Drs.H.L.Moh.Paozal, M.Si., beserta pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. “Kita berharap ini event ini bisa masuk kalender event nasional yang setiap tahun digelar di kawasan Pantai Kuta,” ujar L. Pathul Bahri.

Tidak hanya sampai disitu, Pemkab Loteng bakal mendukung penuh jika kemudian Loteng bisa ditunjuk menjadi event olahraga serupa. Tetapi dengan level yang lebih tinggi lagi. “Tahun ini kelas eventnya sudah taraf nasional. Kalau bisa tahun depan, level sudah naik ke level internasional. Paling tidak level Asia Pasifik,” tandasnya.

Terlebih jika melihat dari sisi venue event yang ada, kawasan Pantai Kuta yang menjadi lokasi penyelenggaaraan Sirnas voli pantai kali ini, sangat memadai. Dan, berada dikawasan pariwisata internasional. Sehingga sangat me-

(Suara NTB/kir)

MULAI BERGULIR - Sirnas voli pantai pertama di kawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), mulai bergulir Minggu (25/2). mungkinkan menjadi tempat penyelenggaraan event voli pantai level internasional.

“Informasinya bulan Oktober mendatang akan ada event voli pantai tingkat Asia Pasifik. Kalau bisa, kita yang menjadi tuan rumah penyelenggaraannya,” tandasnya. Dengan catatan, gelaran Sirnas voli pantai kali ini harus sukses lebih dulu.

Sebelumnya, Ketua PBVSI Loteng, Suhaimi, S.H.,mengatakan peserta yang mengikuti Sirnas voli

pantai pertama ditahun 2018 ini, berasal dari Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Yogyakarta, Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali serta NTB sendiri.

Ditambah tim dari 6 negara undangan. Masing-masing Jepang, Hongkong, Singapura, Timor Leste, Macau dan Malaysia. “Tim dibagi dalam beberapa grup. Dan, akan bertanding sampai tanggal 1 Maret mendatang,” pungkasnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama ditunda, Musyawarah Provinsi (Musprov) IPSI NTB akhirnya di gelar di Aula Kantor Bappenda NTB, Jl. Majapahit Mataram, Sabtu (25/2) kemarin. Musprov dengan agenda pemilihan pimpinan organisasi olahraga pencak silat itu memilih H. Agus Hidayatulloh sebagai Ketua Pengprov IPSI NTB periode 2018-2022.

Agus yang juga menjabat Ketua Umum Pengprov IPSI Kota Mataram itu akan menggantikan ketua sebelumnya, H. Wahyudin. Musprov yang berlangsung selama satu hari itu dibuka oleh Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murad. Hadir juga Wakil Ketua KONI NTB, H. Haryoto AZ dan melibatkan kurang lebih 25 pengurus IPSI kabuapten/kota dan perwakilan perguruan silat di Kabupaten/ kota di NTB. H. Agus Hidayatulloh yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (25/2) kemarin mengatakan Musprov IPSI NTB itu berjalan lancar dan sukses. Dibuka oleh Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murat dan dihadiri Wakil Ketua KONI NTB, H. Haryoto AZ. Dalam proses pemilihan itu, enam pemegang hak suara di Musprov mengajukan dua calon, yakni H. Suhartono Toemiran dan H. Agus Hidayatulloh. Namun suksesi penjaringan calon ketua hanya meloloskan Agus Hidayatulloh karena didukung oleh lima pemilik hak suara. Sementara Suhartono

Toemiran didukung satu suara.

Karena mayoritas pemilik hak suara memilih H. Agus Hidayatulloh, akibatnya Pimpinan Sidang H. Jubair (Ketua IPSI Kota Bima) menetapkan secara aklamasi H. Agus Hidayatulloh sebagai ketua umum IPSI NTB periode 2018-2022.

Selain memilih pimpinan IPSI NTB, Musprov yang berlangsung selama satu hari itu telah memilih formatur yang akan ditugaskan untuk menyusun kepengurusan yang baru. Menurut Agus , formatur ditunjuk satu orang, yakni dirinya

seorang. “Dipilih formatur tunggal saja, saya sendiri,” terangnya seraya menambahkan, dia diberi waktu satu Minggu untuk menyusun kepengurusan IPSI NTB yang baru.

Agus sendiri menginginkan kepengurusan IPSI NTB kedepan akan lebih ramping dari kepengurusan sebelumnya. Dalam hal ini dia akan memiliki orang-orang yang memiliki waktu dan mau bekerja untuk mengurus organisasi silat. Tentunya sama-sama memiliki motivasi dan komitmen bersama membangun prestasi olahraga silat NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

IPSI - Suasana Musprov IPSI NTB di Aula Bappenda NTB, Sabtu (25/2).

Musprov memilih H. Agus Hidayatulloh sebagai Ketua Pengprov IPSI NTB periode 2018-2022.

SUARA NTB

Senin, 26 Februari 2018

Halaman 12

Penyalahgunaan Narkotika Meningkat di Mataram Mataram (Suara NTB) Ratusan pelajar dan mahasiswa berbagai kampus di Kota Mataram mengikuti sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika yang digelar Samalas Institute dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah di aula Pascasarjana UIN Mataram, Sabtu (24/2).

Kegiatan yang mengambil tema “Mewujudkan Generasi Milenial Bebas Narkotika” secara umum bertujuan agar terwujudnya Kota Mataram yang bebas narkotika. Di samping terbentuknya kesadaran pelajar dan mahasiswa akan bahaya narkoba di lingkungan sekolah dan kampus.

Selain itu mampu memberikan pemahaman secara utuh

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika yang digelar di aula Pascasarjana UIN Mataram, Sabtu (24/2). tentang bahaya narkoba kepa- Seksi Pencegahan Narkotika da pelajar di Kota Mataram, ter- BNN Kota Mataram, Heri Sumasuk mencetak kader-kader towo, S.Km., M.Kes., menjelasanti narkoba. Terlebih peredar- kan berbagai motif pengan narkotika sudah mengerikan. gunaan narkotika yang sangat Dalam paparannya, Kepala beragam, baik aspek sosial,

SALON

LOWONGAN

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Vo u c h e r 2 0 % , i n b o x / WA : 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREA TMENT TREATMENT TMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngknbkasjrwatmncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SP A SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SP A : Refresing Body, SPA Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOT A MTR, dptkn TOYOTA Prgram Khusus blnAgsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

dan ekonomi. Namun apapun motifnya, dampak yang ditimbulkan narkotika sangat merusak. “Orang yang menggunakan narkotika tidak akan baik pendidikannya,” ujar Heri.

Disebutkannya, di Kota Mataram terdapat 140 orang yang mengikuti rehabilitasi dengan sukarela, 17 di antaranya berasal dari siswa SMP, dan 9 di antaranya setelah di asassment mengenal narkotika sejak SD. “ Inilah kondisi kids zaman now. Memang tantangan anak zaman now sangat kompleks,” ungkapnya prihatin.

Yang lebih memprihatinkan,

hampir seminggu ini ada banyak temuan narkotika di sejumlah tempat yang beratnya berton-ton. Bahkan dengan fakta semua kapal yang membawa narkotika itu berasal dari luar, membuktikan bahwa Indonesia kini jadi tempat percobaan untuk narkotika jenis baru. Pangsa pasar yang dinilai sangat potensial karena jumlah anak muda yang sangat banyak.

Dirinya mengajak mahasiswa turut ambil bagian melawan penyalahgunaan narkotika karena berakibat buruk terhadap perilaku sosial penggunanya di

masyarakat. Seperti mudah marah, mudah tersinggung.

“Triliunan uang negara hilang karena narkoba untuk penindakan, pencegahan dan lain sebagainya,” tukasnya.

Hadir juga sebagai pemateri Kasat Resnarkoba Polres Kota Mataram, Prayit Harianto, SH., dan akademisi UIN Mataram Lalu Abdurrahman Wahid, MA. Prayit Harianto dalam kesempatan itu menjelaskan dampak buruk narkotika. Sifat candu narkotika sangat mematikan jika dikonsumsi. Untuk itu, pemuda dan mahasiswa harus

menjauhi barang haram ini.

Selain itu, jarang pengguna yang menggunakan narkotika sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dan memakai secara bergilir. Ini dapat menimbulkan penyakit ikutan lainnya. “Kita tidak tahu dia sakit apa, dari mulut ke mulut.

Akhirnya menambah daftar panjang jumlah penderita HIV AIDS. Di Lotim sudah ada 184 penderita HIV, yang sudah studium ada 18 itu di Lotim. Di Mataram kami belum kantongi datanya, tapi yang jelas lebih banyak,” ungkapnya. (dys)

Murid SD di Lotim Kenakan Pakaian Adat Setiap Sabtu Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluarkan kebijakan untuk penerapan penggunaan baju adat sebagai seragam sekolah peserta didik khususnya untuk tingkat sekolah dasar (SD) pada hari Sabtu.

Upaya ini sebagai bentuk tanggungjawab moral Dinas Dikbud untuk mengembangkan dan mewariskan budaya.

Kepada Suara NTB, Sabtu (24/2), Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos menjelaskan, penerapan penggunaan baju adat oleh siswa dan guru setiap hari Sabtu untuk saat ini targetnya satu sekolah per satu kecamatan. Untuk penerapannya saat ini surat edaran sudah dikeluarkan sekitar dua minggu yang lalu. Dengan dilakukan pembinaan budaya selam enam tahun di SD, diyakini dasar pemahaman peserta didik terkait budaya akan kuat. Upaya itu juga sebagai bentuk tanggungjawab moral Dinas Dikbud untuk mengembangkan dan mewariskan budaya, maka ini harus dilakukan.

“Penerapan penggunaan baju adat ini sebagai fokus untuk penguatan pendidikan karakter, di mana ada beberapa

fokus yang harus ditingkatkan yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap,” ujarnya.

Disaat para murid berbusana adat, diyakini mengenai sikap akan lebih mudah diajarkan berupa sopan santun dan lain sebagainya. Kebijakan inipun sangat disambut positif baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat, meskipun dalam penerapannya yang cukup sederhana ada keluhan dari masyarakat terutama terkait pembelian baju adat. Namun dijelaskannya, pakaian adat yang dimaksud cukup dengan peserta didik untuk laki-laki menggunakan pakaian harian menggunakan sapu (ikat kepala), baju bebas berkerah dan bebet yang diharapkan menggunakan sesekan Lombok agar berdampak ekonomis terhadap

RUPA-RUPA DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI GALERI,, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

(Suara NTB/yon)

Lalu Suandi perajin sesekan di Lotim. Kedua, peserta didik juga bisa

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SP A SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

menggunakan sarung biasa kemudian kopiah.

“Saat ini beberapa sekolah sudah menerapkan seperti di Kesik, Kotaraja dan Sukamulia dan beberapa tempat lainnya,” ujarnya.

Untuk yang perempuan juga tetap tidak bisa mengabaikan segi agama, artinya peserta didik harus menutup aurat. Adapun pakaian yang digunakan tetap menggunakan jilbab dan baju busana muslim, kemudian bawahnya menggunakan kain bercorak songket atau sesekan serta diharapkan menggunakan selendang. “Upaya anak-anak kita menutup aurat juga tetap menjadi bagian utama dan terpenting yang harus kita perhatikan,”ujarnya. (yon)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SY AFIRA Melayani Face SYAFIRA Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 26 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Senin, 26 Februari 2018

Halaman 14

PKL, Terjepit antara Uang dan Ruang Menggugah Kesadaran Masyarakat MESKI mendapatkan penghargaan Adipura di tahun 2017 lalu, Kota Mataram justru mendapat predikat berbeda dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kemenpar menyebut bahwa Ibukota Provinsi NTB ini nomor urut ke 32 kota terkotor se - Indonesia.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 diselenggarakan oleh Bappeda, pekan kemarin. Pernyataan ini setidaknya membuat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi terkejut.

Ia tidak mengetahui detail indikator apa yang dinilai oleh Pemerintah Pusat (Kemenpar), sehingga memberikan predikat tersebut. Persoalan ini tentu mengangetkan. Karena Adipura sebagai lambing keberhasilans ebuah daerah di bidang kebersihan telah diraih Kota Mataram. Tentu saja, ranking yang diperoleh Kota Mataram seperti disampaikan Kemenpar, jelas menimbulkan citra negatif.

Substansi masalah sampah sekarang ini berada di depo.

Meskipun TPS liar ditemukan tidak lebih dari sembilan titik.

Keterbatasan armada menyebabkan petugas tidak bisa menjangkau secara optimal. Karena, kendaraan tidak bisa siaga begitu saja.

Dengan volume sampah meningkat, armada dimaksimalkan beroperasi. Pola angkut buang armada melayani dua hingga tiga kali. Sementara kendaraan roda tiga pengangkut sampah di lingkungan justru mereka memindahkan masalah. Sampah justru menumpuk di depo. Sementara, pihaknya belum siap secara optimal penanganan di depo. Tetapi lanjutnya, ini akan dilakukan evaluasi untuk pembenahan.

Predikat sebagai salah satu kota nomor urut ke 32 terkotor se – Indonesia, tentu harus dicarikan penyelesaiannya. Dalam arti persoalan sampah yang dari tahun ke tahun belum menemukan solusi, harus dituntaskan.

Ada baiknya Pemkot Mataram belajar dari keberhasilan Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, MT dalam mengubah image Kota Surabaya yang dulunya dikenal sebagai kota yang kotor sekarang kelihatan bersih dan asri.

Keberhasilan Waliota Surabaya mengubah wajah kota yang dulunya terkesan kotor sekarang sudah asri patut ditiru. Diakui tidak mudah mewujudkan kebersihan kota dalam sekejap. Perlu ada pengorbanan dan kerja keras. Letak keberhasilan dan kesuksesan itu ada di masyarakat. Walikota Surabaya mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam mengelola kebersihan.

Kebersihan ituharus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Persoalan kebersihan tidak saja menjadi tanggung jawab petugas kebersihan semata atau hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Di Kota Mataram, masih banyak masyarakat yang menggunakan sungai, got dan selokan sebagai ‘’tong sampah’’. Kebiasaan yang sepertinya sudah mendarah daging ini, seolah-olah sangat sulit diubah atau dihilangkan.

Dampak dari membuang sampah sembarangan, tidak saja menjadikan Kota Mataram sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Ancaman lainnya, terjadi ketika musim hujan tiba.

Banjir menggenangi wislayah ini, akibat salura airnya tersumbat. Salah satu penyumbatnya adalah sampah.

Menjatuhkan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan memang belum diterapkan. Bisa saja langkah ini dicoba (pembuang sampah sembarangan didenda), jika kesadaran masyarakat begitu sulit digugah dengan caracara penyadaran. (*)

ISA percaya bisa tidak, bahwa karier politik Joko Widodo dimulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberhasilannya dalam menata PKL di Taman Banjarsari, Pasar Klewer Kota Solo, melambungkan nama Walikota Solo saat itu menjadi 10 Tokoh Nasional Majalah Tempo Tahun 2008 dan puncaknya sebagai Walikota Terbaik di Indonesia di Tahun 2012. Sejak itu, Jokowi, panggilan akrabnya, menjadi perbincangan level nasional bahkan internasional. Dengan pendekatan “diplomasi meja makan” sebagai jurus andalannya, PKL Banjarsari, Pasar Klewer menjadi jauh lebih rapi dan teratur tanpa pakai penggusuran apalagi bentrok dengan warga.

Penulis, secara kebetulan mendadak kembali ke “habitat” lama yaitu PKL. Sejak seminggu terakhir ini. Inilah konsekuensi dari kisah perjalanan karier seorang buruh negara (baca: Aparat Sipil Negara). Disaat sedang asyik asyiknya berjibaku mengurusi “ruang”, dengan penuntasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, akhirnya bergeser mengurusi “uang” (baca: ekonomi) para pelaku sektor informal. Bagi penulis, ini seperti kembali ke habitat (rumah) kedua, sekaligus ini melanjutkan iktiar dan perjuangan sekitar 15 tahun silam. Di kala itu, penulis meneliti karakteristik PKL di Kawasan Pusat perdagangan Cakranegara sebagai tesis sebagai syarat untuk menyelesaikan pasca sarjana di bidang Manajemen Perkotaan.

Dalam tesis itu, diuraikan bahwa para pelaku PKL adalah sepenuhnya digerakkan oleh rasionalitas ekonomi.

Fenomena PKL bukan fenomena keindahan semata, tetapi PKL adalah fenomena sosial ekonomi. Artinya, PKL adalah akibat dari ketimpangan struktur social ekonomi, sehingga masyarakat yang tidak bisa mengakses sektor-sektor formal, sementara untuk memenuhi tuntutan kebuthan hidup harus memiliki pendapatan, mereka memilih sektor informal yang relatif mudah untuk memulainya. Selama masih ada keterbatasan lapangan kerja sektor formal, maka sektor informal adalah pilihan gampang dan PKL adalah salah satunya. Artinya pilihan menggeluti sektor informal ini adalah sebuah pilihan yang logis dari warga kota untuk bisa betahan hidup (survival). Bahkan secara dramatis, disebutkan dalam hasil penelitian dari Urban and Rehgional Development Institute (URDI), sektor informal adalah katup pengaman perekonomian , menjadi cagar alam bagi mereka yang gagal bersaing dipasar kerja formal yang “kejam”. Data menunjukan bahwa sejak krisis ekonomi 1998, 40 juta unit usaha ekonomi, 98% adalah sektor usaha kecil dan menengah serta mampu menyerap tenaga kerja 70% dari 80 juta tenaga kerja di Indonesia. Dan ternyata, 70% itu sebagaian besar adalah PKL dan pengrajin kecil. Jadi dari kacamata

RADIO

Oleh : M.Ramadhani (Tim penyusun RTRW Kota Mataram dan Staf Dinas Perdagangan Kota Mataram) ‘uang’ (baca: ekonomi), PKL adalah salah satu kekuatan ekonomi yang tidak boleh dianggap remeh.

Lalu kenapa PKL dianggap dan selalu dipandang dari sudut pandang sebagai “isu atau masalah perkotaan”? Iya, PKL masih dianggap “jerawat” bagi kota yang beranjak “maju”. Warga kota mana yang tidak nyaman ketika keindahan pedestrian yang sudah ditata sedemikian rupa terpaksa ternoda oleh lapak lapak dan gerobak PKL yang membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Dengan rombong dan fisik bangunan yang kumuh sering dianggap “sampah” yang merusak wajah kota. Sangat dilematis.

PKL seperti terjepit antara Uang dan Ruang: antara potensi kekuatan ekonomi dengan ketersediaan ruang dan lahan yang layak sehingga menjadi lebih tertata dan manusiawi.

Sebagai contoh kasus saja, Isu PKL yang sedang hangat adalah soal PKL di Tanah Abang Jakarta. Ahok, sang gubernur pemberani: dengan segala nyali serta taruhannya, menggusur dan menertibkan PKL di Pasar Tanah Abang yang menjadi biang kemacetan dan kesembrawutan. Banyak warga DKI Jakarta yang salut dengan langkah berani tersebut dan Tanah Abang pun relatif aman dan nyaman bagi para pejalan kaki dan pengguna jalan. Tak lama berselang, Sang Pemberani, tumbang. Gubernur berganti. Kebijakan berubah.

Anies dengan keramahan dan kesantunannya, dengan dalih mencoba membangkitkan ekonomi kecil, pasang badan dan siap dikritik, kembali memberikan ijin bahkan memberi bantuan kepada PKL Tanah Abang untuk berjualan kembali. Akibatnya jalan menyempit dan hiruk pikuk Pasar Tanah Abang pun kembali terdengar. Lalu, pertanyaannya, siapa benar dan siapa benar? Ahok dan Anies merasa dalam kacamatanya masing masing adalah benar. Kembali ke kesimpulan PKL seperti terjepit antara Ahok dan Anies. Antara kebutuhan uang dan ruang.

PKL di Kota Mataram Lalu bagaimana PKL di Kota Mataram? Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan perubahan RTRW Kota Mataram adalah alokasi ruang bagi sektor Informal. Kalau dari aspek “uang”, dari kaca mata ekonomi sepertinya tidak terbatahkan bahwa PKL adalah kenyataan yang harus diterima oleh sebuah kota ditengah keterbatasan lapangan kerja sektor formal. Menariknya, para penggiat PKL Kota Mataram adalah para pendatang, kaum urbanisasi, yang datang dari berbagai penjuru kota, baik daerah daerah disekitar Kota Mataram maupun dari kota / daerah dari pulau seberang terutama pendatang dari

Jawa dan sekitarnya. Meskipun penulis belum memiliki data terkini, namun dari data tesis tahun 2003 silam, untuk dikawasan perdagangan Cakranegara terdata: Penduduk Asli Mataram (29,9%), Penduduk sekitar Mataram/ Pulau Lombok (45,4%) serta Luar Pulau Lombok (Jawa, Bali, Sumatra) 24,7%. Artinya, total yang bukan warga Kota Mataram adalah 70,1 %. .Meskipun ini tidak menggambarkan secara keseluruhan profil PKL di Kota Mataram, namun sepertinya secara acak bisa di survey secara sederhana sepeetinya angka ini tidak jauh bergeser bahkan mungkin makin besar untuk pendatang. Kebijakan Kota Mataram yang “welcome’ kepada siapa saja yang berkunjung ke kota ini, disambut baik pula oleh para pendatang.

Ibarat semut selalu mengerumuni gula. Salah satu karakteristik PKL adalah mendatangi keramaian. Karena ketika ada keramaian berarti ada uang yang beredar. PKL mencoba menguntit uang uang receh yang kalau diakumulatif besar juga akhirnya. Maka strategi penanganan PKL selalu terkonsentrasi pada pusat pusat keramaian kota baik yang sudah diciptakan oleh sejarah yang panjang, maupun keramaian yang di rekayasa sesaat. Tentu karakteristiknya sedikit berbeda dari 2 tipe keramaian ini, sehingga pola penangangannya pun berbeda.

Untuk Kota Mataram, tipe keramaian yang memiliki sejarah panjang biasanaya terletak di spot spot straregis kota, contohnya: kawasan perdagangan cakranegara, kawasan eks pelabuhan ampenan dan yang terbaru adalah Kawasan RTH Udayana. Sementara untuk tipe keramaian yang sesaat (insidentil) adalah PKL yang muncul bersama digelarnya event even keramaian, seperti PKL di Lapangan Umum, PKL di Lapangan Malomba, dan PKL di Asrama Haji. PKL yang tipe pertama inilah yang sangat kompleks permasalahnya dan urgen untuk ditangani.

Menurut penulis, ujung dari penanganan PKL adalah “mencari titik temu” antara aspek akses terhadap ruang (lokasi) dan aspek akses terhadap sosial ekonomi (akses modal). Aspek ruang terdiri dari regulasi tata ruang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan selanjutnya yang tidak bisa di abaikan adalah kepastian dan penegakan hukum, yang dikomandani oleh Satpol PP. Sementara aspek sosial ekonomi adalah membangun akses permodalan serta akses ke sektor formal, sehingga ada simbiosis antara sektor informal dan formal. Bukan justru “saling membunuh” dan meniadakan. Pola Pasar Sore Malam di Kawasan Cakranegara adalah salah satu best practice yang berjalan hingga saat ini.

Keberadaan “PKL Modern” seperti indomart serta alfamart harus dioptimalkan untuk memberi ruang kepada PKL untuk bersinergi. Ruang kosong yang dimiliki oleh alfamart dan indomart bisa dioptimalkan dengan mewajibkan untuk memberi akses maksimal 3-4 gerobak PKL di depannya tentu dengan gerobak yang didesain sedemikian rupa sehingga tidak menggangu estetika kota dan gerai pasar modern.

CaraAmanMenuntaskan“Jerawat” Kota Mataram adalah kota yang tengah bergerak maju dan berkembang.

PKL adalah realitas yang menjadi konsekuesi kota yang maju dan berkembang.

Ibarat jerawat gadis yang beranjak dewasa, PKL tidak bisa disembuhkan dengan cara cara “main cabut” dan digusur secara tidak manusiawi. Selama masalah dasarnya tidak disentuh: penyediaan lapangan kerja belum dipenuhi, maka PKL adalah pilihan.

Jerawat akan sembuh dengan cara menyembuhkannya dari akar masalahnya. Ciptakan lapangan kerja sebanyak banyaknya, tata PKL dengan akses lahan dan akses permodalan yang mudah, maka PKL pun akan berkurang, kalaupun tumbuh tidak akan membahayakan keindahan wajah apalagi menjadi “bom waktu” bagi masalah konfliks sosial. Meminjam istilah iklan obat jerawat: Bye Bye Jerawat.

Kota Mataram dinilai masih kotor

PR besar bagi Pemkot Mataram

*** Wereng coklat serang puluhan hektar tanaman padi di Loteng Antipasi stok pangan masyarakat

***

NTB Sangat Potensial Dari Hal. 1 kata Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar RI Prof. Dr. Ir. I Gede Pitana, M.Sc. Ia memang melihat NTB ini sangat potensial untuk dikunjungi oleh peserta Asian Games. Pihaknya tetap mempromosikan NTB sebagai salah satu destinasi wisata yang direkomendasikan untuk dikunjungi.

“Kita tetap akan promosikan pariwisata NTB, ini masih belum pasti apakah akan ada kunjungan atau tidak. Yang jelas kita terus berupaya (kunjungan ke NTB),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk bisa mendatangkan peserta Asian Games 2018 ke NTB. Menu-

rutnya ini merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk lebih memperkenalkan lagi potensi pariwisata NTB kepada dunia.

“Kemarin ada sinyal bahwa kita akan dikunjungi oleh peserta Asian Games. Ini yang akan kita upayakan, kita perlu yakinkan panitia bahwa kita memiliki destinasi wisata yang bagus untuk dikunjungi oleh para peserta,” ujarnya.

Kesempatan ini tentu saja menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan NTB sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Sehingga wisatawan yang sebelumnya belum tahu tentang NTB bisa berpikir untuk mengajak kerabat dan keluarganya untuk berkunjung. Hal inilah yang menjadi tujuan utama mengapa Pemda NTB berupaya untuk mendatangkan para peserta Asian Games ke NTB. (lin)

RADIO

SUARA NTB

Senin, 26 Februari 2018

Amaq Asrul: Tidak Gunakan Cara Licik Mencapai Tujuan Dari Hal. 1 Banyak agama lain selain Islam, ada komplek Agama Budda, komplek Agama Hindu. Sebelum ada politik kekinian, masyarakat KLU bersatu.

Tidak ada cerita berkelahi atas alasan agama. Dewasa ini terjadi perpecahan yang dilandasi agama. Sebabnya adalah adanya kepentingan politik.

Kepentingan politik telah menghalalkan segala cara.

Cara halal, cara licik dan menipu dipakai untuk merusak. ‘’Saya calon rakyat, tidak ada cerita rakyat menipu orang yang lebih atas. Mari kita pakai cara lurus, tidak gunakan cara licik mencapai tujuan,” urainya.

Saat berada di tengah warga Bayan ini, Bupati Lotim yang sedang cuti kampanye ini menyatakan seluruh pejabat negara, termasuk bupati pada saat prosesi Pilkada ini harus netral. Tidak boleh gunakan cara yang tidak baik, kampanyekan satu pasangan saja.

“Kecuali cuti kampanye, baru boleh,” ucapnya mengingatkan.

Kepala daerah harus jadi contoh membela seluruh rakyatnya.

Kepada seluruh warga, Ali Dachlan sempat menjawab sejumlah pertanyaan. Sebelum menjawab, Ali Dachlan sengaja menyampaikan pertanyaan lebih dulu. Ditanyakan, alasan ikut hadir dalam pertemuan tersebut? Mau cari pemimpin? Apakah tertarik pada pemimpin yang bohong dan tukang janji?

Apakah senang calon pemimpin yang bergelar?

Amaq Asrul menerangkan, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ali -Sakti adalah calon dari rakyat. Pendukung Ali-Sakti adalah rakyat murni. Bukan dari partai atau organisasi manapun. Ali- Sakti tidak membeli partai.

Ada yang diduga membayar mahar politik dengan nominal yang besar. Namun

tidak ada yang mengaku sudah mengeluarkan uang.

Ibarat kentut, hanya baunya saja yang keluar tapi tidak ada bentuknya.

Tegas Ali Dachlan nyatakan, dirinya bukanlah golongan kentut. Ia sampaikan, Ali Sakti tidak mau golongn kentut. Pasangan calon independen ini bersama dengan rakyat saja. Rakyat yang lurus-lurus dan tidak membohongi rakyat.

Dituturkan, maju lewat jalur independen ini dengan jumlah dukungan KTP sebanyak 670 ribu, meski yang disyaratkan hanya 325 ribu. Semua KTP tersebut katanya tidak ada yang dibeli. Satu sen pun tidak ada yang meminta uang karena memang mau mencalonkan calon independen.

Pilkada, lanjutnya dalam pandangan Amaq Asrul merupakan hal yang biasabiasa saja. Menjadi rutinitas terjadi setiap lima tahun.

Disarankan semua tim pendukung dan tidak usah terkejut dan ribut. Menggunakan hak pilih pada Pilkada itu adalah hak, bukan kewajiban. Sebagai rakyat, agar suaranya tidak sia-sia dengan ratusan ribu KTP yang diserahkan disarankan Ali Dachlan semua bisa menggunakan hak pilihnya tersebut memilih pasangan calon yang diusung oleh rakyat.

Harus ada subsidi juga dari pemerintah daerah.

Dari Rp 5.5 triliun. Subsidi untuk pertanian, subsidi untuk pendidikan. ‘’Saya sudah kalkulasi. Kalau Allah izinkan saya jadi Gubernur, Rp 60 miliar saja untuk beasiswa S1 dan S3.

Rp 32 juta perorang. Kenapa selama ini belum bisa dilakukan karena kebanyakan dimakan (untuk gaji) pegawai. (rus)

Ahyar-Mori Siapkan Rp10 Miliar untuk Guru Ngaji Dari Hal. 1 Calon Wakil Gubernur NTB, Mori Hanafi SE., M. Comm., yang berpasangan dengan Calon Gubernur NTB, TGH Ahyar Abduh, Minggu (25/2), menyambangi ribuan masyarakat Pulau Bungin Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Di Pulau Bungin, Mori Hanafi disambut warga setempat, beserta sejumlah Pimpinan Partai Politik Pengusung Paslon Ahyar-Mori. Mulai dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa, H. Irwan Rahadi, ST, hingga relawan Dewi-Dewi yang pada Pilkada Kabupaten Sumbawa dikenal dengan sebutan Tim Srikandi. Relawan ini sukses menghantarkan politisi PDI Perjuangan, M. Husni Djibril, menjadi Bupati Sumbawa.

Mori Hanafi juga disambut oleh Tim Relawan Alfa Bravo yang akan berjuang memenangkan paslon AhyarMori di Kabupaten Sumbawa.

Saat dialog dengan Mori, Kusnadi Ibrahim, perwakilan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang juga merupakan pendiri TPQ Daarul Qur’an, mengeluhkan tidak adanya tunjangan untuk kegiatan TPQ di Desa.

Menurutnya, keberadaan TPQ di Desa sangat diperlukan dalam membentuk akhlak generasi muda yang qur’ani sebagai salah satu upaya membangun pendidikan non formal.

Hanya saja, sejak 2014 silam, TPQ yang didirikannya tersebut tidak pernah mendapatkan atensi dari Pemerintah.

Pihaknya sangat berharap pasangan Ahyar-Mori dapat mewujudkan aspirasi ini. “Dan mudah-mudahan setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018, TGH Ahyar Abduh-Mori Hanafi, dapat terus berkunjung ke Pulau Bungin ini,” harap Kusnadi.

Menanggapi masukan ini, Mori Hanafi, mengemukakan dalam APBD NTB, Pemerintah Provinsi mengalokasikan pemberian tunjangan bagi para Marbot sebesar Rp1 juta per marbot. Namun, tunjangan untuk para guru ngaji belum dialokasikan anggaran.

Mori memperkirakan, jika jumlah guru mengaji se-NTB itu berjumlah sekitar 10 ribu orang dan diberikan tunjangan per orang sebesar Rp1 juta, maka anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp10 Miliar.

“Kami rasa dari Total APBD Provinsi NTB itu sekitar Rp6 triliunan lebih, anggaran sebesar Rp10 Miliar itu tidak terlalu membebani APBD kita. Apalagi jika kita bandingkan dengan manfaat dari pemberian tunjangan bagi guru ngaji ini tentu akan lebih memotivasi para guru ngaji kita untuk memberikan pengajaran Al-Qur’an bagi generasi muda kita,” tutup Mori.

Bantuan Purna TKI Pada Sabtu (24/2), Ahyar

Abduh juga menggelar berkeliling silaturrahim dengan warga di Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Sekitar 500 warga yang terdiri dari tokoh agama, masyarakat, relawan Ahyar-Mori Aikmel dan masyarakat sekitar Aikmel hadir dalam silaturahim ini.

Ketua Relawan AhyarMori Aikmel, H. Akhim berharap besar kepada pasangan Ahyar-Mori terkait permasalahan di Aikmel dan Lotim umumnya.

Akhim menyatakan pasangan Ahyar-Mori akan mampu menjawab persoalan masyarakat khususnya di Aikmel. Untuk diketahui bahwa masyarakat Aikmel cukup banyak yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.

“Saya berharap besar TGH. Ahyar Abduh dan Mori Hanafi akan menjawab apa yang menjadi tantangan masyarakat Aikmel, karena mayoritas pedagang kaki lima. Semoga ada solusi yang baik serta menjadi acuan beliau ketika terpilih menjadi Gubernur NTB nantinya,” harapnya.

TGH. Ahyar Abduh secara tegas menjawab bahwa ketika paket Ahyar-Mori dinyatakan terpilih menjadi Gubernur, masyarakat Aikmel akan diberikan bantuan usaha, dan juga diberikan bantuan 200 juta perdesa.

Dan itu sudah menjadi program turunan dari visi-misi Ahyar-Mori.

“Dan untuk para purna TKI akan diberikan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan untuk masa depan para purna TKI agar lebih mandiri,” tegas Walikota Mataram dua periode ini.

Di kesempatan yang berbeda, Ahyar juga menghadiri kegiatan silaturahim dan tatap muka dengan masyarakat Desa Bagek Papan Kecamatan Wanasaba. Kegiatan ini dihadiri tak kurang dari 1.500 hadirin. Tampak diantara mereka yang hadir, tokoh masyarakat, TGH. Hilmi, para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat, serta para ibu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lotim, H. Maidiy secara tegas menyatakan TGH. Ahyar Abduh dan Mori Hanafilah yang akan menjadi pemimpin NTB kedepan.

“Dan kita sebagai partai pengusung berkewajiban untuk memenangkan beliau berdua menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.

Dalam sambutannya, TGH. Ahyar Abduh menyampaikan pahwa program utama dan prioritas pasangan Ahyar-Mori ke depan adalah menyiapkan infrastuktur dasar dan menghadirkan pelayanan prima, cepat, gratis dan mudah bagi masyarakat NTB. Khususnya, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. (tim)

Kaji Pembentukan Pansus Dari Hal. 1 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) - Kota Mataram, sejauh sekitar 120 Km. Politisi Partai Demokrat inipun menyambut kedatangan sejak pintu masuk Kota Mataram, Sabtu (24/2) siang.

“Kita akan dalami dalam pertemuan hari Senin (hari ini). Ada petisi agar dibentuk Pansus.

Nanti kami akan kaji secara internal,” kata Kasdiono saat menerima massa di depan Kantor Gubernur, Sabtu (24/2) siang.

Kasdiono mengaku pada waktu itu dirinya baru mendarat di Lombok International Airport (LIA) dan langsung menyambut kedatangan massa yang menggelar aksi jalan kaki seratusan kilometer tersebut.

Setelah menyambut di pintu gerbang Kota Mataram, selanjutnya ia menunggu massa di depan kantor gubernur.

Saat menerima massa aksi, Kasdiono menjelaskan persoalan ketenagakerjaan merupakan tupoksi Komisi V DPRD

NTB. Sebagai salah satu pimpinan Komisi V, dirinya secara pribadi dan kelembagaan telah melakukan koordinasi dengan Disnaketrans NTB. “Bahkan kami juga akan mengambil langkah-langkah setelah bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Kami akan olah aspirasi itu dan komunikasikan dengan pihak perusahaan. Insya Allah percayakan kepada kami,” katanya.

Menurut Kasdiono, persoalan yang terjadi harus dihadapi oleh manajemen AMNT. Artinya, manajemen tak boleh lepas tangan. “Bahkan saya berencana, sudah komunikasi dengan manajemen AMNT, Disnakertrans, setelah Senin kita ketemu,” katanya.

Kasdiono menambahkan, dalam petisinya para pekerja meminta DPRD membentuk Pansus. Hal ini, katanya akan dibahas secara internal baru dibuat keputusan.”Tapi paling tidak kami akan memanggil pihak manajemen AMNT untuk mendengar apa kebijakankebijakannya,” imbuhnya.

Ia mengatakan kebijakan RTK yang diambil AMNT perlu didalami lagi. Apakah sesuai dengan aturan dan disosialisasikan kepada karyawan.

“Saya sudah mendapatkan sedikit catatan-catatan bahwa RTK itu ada pola. Pertama pengunduran diri secara sukarela. Dan kedua pensiun dini bagi mereka yang berumur di bawah 45 tahun,” katanya.

Termasuk mengenai jumlah karyawan sebanyak 3.553 orang, berapa yang mengambil program RTK dan tidak. Pihaknya masih belum mendapatkan informasinya. “Kalau itu krusial dan mengarah kepada hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan yang berdampak luas, bisa (buat pansus),” tambahnya.

Sebelumnya, keberadaan AMNT diharapkan lebih baik daripada Newmont. Kasdiono mengatakan bisa saja hal yang terjadi saat ini merupakan dinamika untuk mencapai yang baik tersebut.”Yang terpenting adalah kita jangan lari dari persoalan ini,” tandasnya. (nas)

Diskriminasi Agama Kemunduran Peradaban Dari Hal. 1 “Dalam lapangan pekerjaan, kemisikinan, diskriminasi adalah sisi lain. Bisa saja diskriminasi itu menyebabkan kemiskinan,” kata Ali BD. Dia menegaskan, pembangunan bangsa tidak boleh merusak sendi-sendi adat. Umat Hindu, sambung dia, harus dihormati dan dihargai dalam konteks keagamaan dan budaya.

Umat Hindu adalah warga

sah Indonesia yang menjadi bagian mendirikan bangsa secara bersama-sama dengan umat lain. Oleh karena itu, dia mengajak umat Hindu untuk memperkuat banjar beserta awig-awig-nya.

Penguatan banjar tersebut akan menyelesaikan persoalan keumatan sejak dini.

Dia mencontohkan Bali yang progresif karena memegang nilai-nilai adat dan agama.

Amaq Asrul juga menyindir

pihak-pihak yang menggunakan isu SARA untuk meraih suara dalam kontestasi Pilkada.

“Tidak pantas seorang pemimpin kalau dia memecah belah bangsa,” tegasnya.

“Jauh lebih mahal dan berguna menjaga persaudaraan dan persatuan daripada membahas kita jadi apa. Menjadi calon gubernur tidak penting tetapi membangun masyarakat itu yang lebih penting, ini pandangan hidup saya,’’ tutup Ali BD. (why)

Halaman 15

Cawagub TGH Lalu Gede Sakti Disambut Ratusan Pendukung di Kuripan Dari Hal. 1 ‘’Pilkada tahun 2018 saat ini adalah Pilkada yang paling bersejarah bapak –bapak. Kenapa?

Karena saat ini ada Calon GubernurdanWakilGubernuryangmaju dari rahim rakyat sendiri,’’ ujarnya.

Menurutnya, perjuangan untuk mendapatkan tiket rakyat begitu berat. Sehingga rakyat harus bersatu dalam perjuangan untuk memenangkan calon yang diusung oleh rakyat. ‘’Kita harus menang, rakyat harus menan. Karena hari ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk memiliki gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari rakyat sendiri,’’ tegasnya dan disambut pekikan yel-yel, “Independen”, “Gerakan Politik Rakyat”, “AliSakti.... Harus menang”.

Pada kesempatan itu, TGH L Gede Sakti menyampaikan visi dan misi serta program unggulan pasangan Ali - Sakti.

Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah tentang pemberian modal kepada pengusaha baru senilai Rp 15 juta per wirausahawan baru. ‘’Pasangan Ali-Sakti komit pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui program unggulan pemberian modal Rp 15 juta per wirausahawan baru, ‘’ jelas TGH L. Gede Sakti.

Hal senada juga disampaikan Manager Relawan Independen Kecamatan Kuripan, Budi Setiawan dalam sambutannya menyatakan, bahwa perjuangan independen adalah bagian dari perjuangan rakyat.

Independen adalah gerakan poli-

tik rakyat yang harus dikawal dengan baik oleh rakyat. ‘’Kita harus menyatukan kekuatan sebagai rakyat, agar calon dari rakyat menang. Jika kita tidak menyatukan kekuatan maka kekuatan lain akan terus menghegemoni rakyat yang notabene adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini,’’ tegas Budi.

Sementara itu, Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) Zainuddin Atsani selaku Penasehat Relawan Independen mengatakan bahwa relawan independen adalah gerbong yang solid dan bergerak atas dasar kepedulian terhadap politik di NTB. ‘’Saya memberikan apresiasi yang setinggi -tingginya kepada semua Relawan Independen, melalui merekalah pesan - pesan politik rakyat tersampaikan kepada rakyat, terutama rakyat arus bawah,’’ ujarnya.

Selain itu, RTGB juga mengimbau kepada seluruh relawan agar terus bergerak menyampaikan pesan pentingnya rakyat ambil andil dalam gerakan politik rakyat. ‘’Saat ini bahwa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB adalah kontestasi demokrasi yang harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Oleh karena itu relawan harus menularkan politik santun, sehat dan gembira, rasional serta dengan hati yang jernih. Sehingga persatuan dan rasa damai tercipta di tengah-tengah rakyat. Itulah yang harus dipegang teguh oleh Relawan Independen untuk memenangkan calon yang berasal dari rahim rakyat,’’ pungkasnya. (ars/*)

Ali BD Dukung Terwujudnya Global Hub Dari Hal. 1 Ali Dachlan ini menjawab sejumlah pertanyaan dari warga. Termasuk mengenai Global Hub. Diantara pertanyaan tersebut adalah: 1. Apakah ada jaminan tamatan SLTA bisa dapat pekerjaan?

Jawaban Ali Dachlan, tidak saja lulusan SMA saja yang menganggur. Tapi lulusan SD, SMP bahkan S1 juga banyak yang masih menganggur. Banyaknya pengangguran karena tidak ada lapangan pekerjaan. Teori ekonomi, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka pengangguran menurun. Tapi fakta di NTB, terjadi klaim pertumbuhan besar namun faktanya masih banyak pengangguran. Catatan pertumbuhan NTB disebut dinilai semu. ’’Kita sebut kurang akurat datanya,’’ katanya.

Mengurangi pengangguran harus dibuat pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang sejati.

APBD NTB Rp 5,5 triliun, akan tetapi sebagian besar anggaran Provinsi NTB untuk pegawai. Cara yang akan coba dilakukan Ali BD sudah dia

lakukan selama menjadi Bupati Lombok Timur (Lotim) dua periode. Seperti sudah dilakukan di Lotim, ia pangkas anggaran untuk pejabat. Tidak ada nyanyi-nyanyi dan pesta-pesta di lingkup pemerintah. Tidak ada rapat-rapat yang memakan biaya besar. Perjalanan dinas Rp 36 miliar, dipotong jadi Rp 18 miliar. Tidak ada dinas yang bagi-bagi uang rakyat. Anggaran semua diarahkan ke kegiatan yang lebih mengena. Antara lain, angkat honorer, bangun jembatan dan jalan serta bangun kantor-kantor pelayanan pemerintah.

Akibat kebijakan Bupati Ali, diakui banyak pejabat yang mengeluh. Banyak yang mengaku tidak dapat rekengan (bagian) dari Pak Ali. Cara ini tegasnya akan dilakukan saat nanti menjadi gubernur. Anggaran Bansos provinsi hanya Rp 35 miliar, Lotim bisa lebih.

Bahkan dua kali lipat karena peruntukan anggaran negara ini untuk masyarakat miskin.

Bangun dan terus membangun agar ada lapangan pekerjaan dan bisa mengurangi pengangguran. Di Jawa, katanya, banyak pabrik sehingga mal ramai. Beda

dengan NTB, karena tidak ada pekerjaan sehingga mal tutup.

Keadaan inilah kata Amaq Asrul harus diubah, meski tidak mudah namun harus dilakukan.

2. Apa alasan Anda menolak wisata halal?

Menurut ALi BD, wisata itu seperti pabrik yang mencetak uang. Tapi dalam pandangan agama, wisata itu identik dengan kegiatan senang-senang.

Seperti kegiatan orang yang datang dari Cina, Amerika membawa uang banyak belanja sambil wisata. Apakah dia orang kafir, majusi tapi uang masuk.

Wisata itu harus bawa uang.

Ada aktivitas ekonomi, ada yang naik pesawat terbang dan ekonomi berkembang. “Tidak usah ada embel-embel wisata halal, Bali saja tanpa ada halal, itu maju wisatanya. Bangun pariwisata bangun saja, tidak usah diberi cap,’’ tandasnya.

Mungkin maksud gubernur, ada kekhawatiran akan dampak negatif bagi rakyat NTB. Khawatir bisa menimbulkan kerusakan sehingga dijaga dengan wisata halal. ‘’Mungkin itu tujuan beliau supaya bebas dari dosa, tapi mungkin ya kita tidak tahu,’’ urainya.

Bagi Ali BD, bangsa yang kuat adalah bangsa yang taat laksanakan ajaran agamanya. Seperti Bali yang kuat mempertahankan nilai-nilai agama dan budayanya. NTB belum kuat, sehingga kita harus memperkuat diri dengan melaksanakan dan mempertahankan nilai-nilai agama.

3. Apa tanggapan anda terkait Global Hub? Jawaban Ali BD mengenai rencana mega proyek di KLU ini masih sebatas cerita. Ada yang berminat untuk investasi disambut baik dan hal itu merupakan cita-cita besar. Ali BD mendukung terwujudnya Global Hub. Investor mau investasi akan disambut gegap gempita.

Pelabuhan Carik yang ada di wilayah Kecamatan Bayan yang akan disulap menjadi Global Hub itu dinilai saat ini belum layak. Jika Global Hub belum bisa, menurutnya cukup Pelabuhan Carik Nusantara Hub. Saat ini yang perlu dilakukan adalah memperbaiki konstruksi pelabuhan sebelum menginjak ke Global Hub. Jika Global Hub terwujud, yang untung pasti semua warga NTB. Ali BD mengaku paling bangga, kalau betul ada investor

mau bangun Global Hub. Hanya saja diingatkan, jangan terlalu bangga dengan Global Hub. ‘’Jangan terlalu berbangga diri karena masih cerita. Jangan sampai 10 tahun tidak kunjung dibangun lalu muncul penilaian itu investor bohong,’’ urainya. Wacana Global Hub ini diketahui sudah enam tahun. ‘’Mudahan di era saya nanti terwujud Global Hub. Saya orang yang hati-hati,’’ paparnya.

Kita semua ingin Global Hub. Tapi benar atau tidak? Banyak orang dari Jepang, Amerika tapi hanya datang main-main. ‘’Cara saya, tidak akan umbar janji.

Kalau saya, benar tidak investor tersebut serius? Pemerintah harus cerdas. Tetap dukung Global Hub itu, tapi harus serius investor. Investor suruh tanam modal yang benar-benar memiliki uang. Bukan daftar minat, tapi daftar yang benar-benar mau berinvestasi.’’

Soal pembangunan pelabuhan, Ali BD sudah buktikan dengan membangun Pelabuhan Labuhan Haji. Meski Pelabuhan Labuhan Haji belum rampung, namun sudah bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Lotim. (rus)

Manajemen Patuh pada Aturan Dari Hal. 1 Terdiri dari 11 karyawan PT. AMNT dan 3 karyawan PT. Bumi Harapan Jaya (BHJ), sebuah perusahaan tambak udang di KSB yang juga mengalami nasib yang sama. Sesampai di Lombok Timur (Lotim) dan Kota Mataram, ada dari serikat pekerja yang ikut bergabung.

Seharusnya, kata Jayadi kebijakan RTK tersebut sukarela.

Namun, ketika ada yang tidak mau mengambil program tersebut, mereka malah didatangi serta ditakuti dengan aturan-aturan yang menurut perusahaan adalah benar. ‘’Tapi menurut kami SBSI bahwa semua yang dilakukan tidak benar,’’ ucapnya.

Ditanya alasan mereka menolak tawaran bergabung ke PT. MacMahon? Jayadi mengatakan seharusnya karyawan tidak dipaksa untuk mengambil program RTK tersebut. Sekarang, perusahaan memberikan batas waktu sampai 28 Februari mendatang. Dengan dalih tidak ada lagi pekerjaan di AMNT. ‘’Secara tidak langsung memaksa kami untuk mengambil RTK ini. Dengan dalih tak ada pekerjaan lagi. Ini kan aneh. Di BHJ juga hal yang sama. Cuma kemasannya yang berbeda,’’ katanya.

Aksi yang mereka lakukan untuk meminta Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi supaya mendesak PT. AMNT agar menghentikan program RTK. Mereka juga meminta supaya dipekerjakan kembali di perusahaan pertambangan tersebut. Karena sampai saat ini beberapa orang karyawan belum mengambil program RTK tersebut.

Kemudian mereka juga meminta DPRD NTB membentuk Panitia Khusus (Pansus) kaitan dengan persoalan ini. Ia menyebut kebijakan PT. AMNT tersebut sebagai sebuah kegilaan. ‘’Kebijakan mereka adalah memaksa kami untuk keluar dari rumah kami. AMNT ini ibarat rumah kita. BHJ juga rumah kita. Kenapa kami dipaksa keluar dengan alasan yang tak jelas. Maka kami

akan pilih bertahan untuk melawan,’’ imbuhnya.

Hal inilah yang menjadi alasan dirinya bersama belasan karyawan PT. AMNT dan BHJ untuk melakukan aksi jalan kaki dari KSB sampai Mataram sepanjang 120 Km. Pertemuan antara kedua belah pihak, kata Jayadi sudah diupayakan. Namun pihak perusahaan tidak mau hadir.

Di samping itu, Pemda KSB juga dianggap sudah tak peduli dengan nasib mereka. Sehingga mereka sendiri yang terpaksa memperjuangkan nasibnya sampai tingkat provinsi.

Jika tidak ada titik temu di tingkat provinsi, mereka akan melanjutkan aksi tersebut hingga ke Istana Negara di Jakarta. Rencananya, massa akan bertemu dengan Pemprov NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dan DPRD NTB pada Senin (26/2), hari ini. ‘’Pertama kami akan menemui gubernur.

Setelah bertemu gubernur maka kami akan datang ke DPRD,’’ kata Jayadi.

Salah seorang karyawan PT. AMNT yang ikut aksi jalan kaki,dari KSB - Kota Mataram, Nunung terlihat sangat kelelahan. Kaki kiri dan kanannya terlihat bengkak akibat berjalan 120 Km. Ibu satu anak ini mengatakan dirinya ikut aksi tersebut karena menganggap kebijakan perusahaan salah. Ia mengatakan menolak kebijakan merumahkan karyawan yang ‘’dibungkus’’ dalam kebijakan RTK. Nunung mengatakan sudah 6 tahun bekerja di PT. AMNT yang dulunya bernama PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

Sedangkan teman-temannya yang laki-laki kebanyakan sudah bekerja belasan tahun.

Ibu yang punya anak kelas VI SD di Taliwang ini berharap apa yang menjadi tuntutan aspirasi para pekerja menjadi perhatian gubernur dan DPRD NTB. Selama dalam perjalan ke Mataram, Nunung mengatakan dirinya istirahat bersama teman-temannya di Polsek dan masjid-masjid.

Aksi belasan karyawan PT. AMNT ini mendapatkan perhatian Pemprov NTB. Terlihat

ada dua ambulans milik RSUD NTB yang standby di lokasi. Tim Medis RSUD NTB langsung memeriksa kesehatan mereka.

Kepala Divisi Prehospital RSUD NTB, H. Awaludin didampingi dr. Nyoman dari Bidang Pelayanan mengatakan kondisi para karyawan yang melakukan aksi jalan kaki dari KSB ke Kota Mataram itu stabil. Dalam artian, tidak ada masalah yang serius terkait dengan kondisi kesehatan mereka walaupun sudah menempuh perjalanan seratusan kilometer. ‘’Dari pemeriksaan fisik hanya luka-luka lecet saja di kaki akibat perjalanan jauh karena aspal. Sama kena sepatu dan sandal. Kami sudah melakukan upaya pembersihan luka, merawat luka dan berikan obat penghillang rasa nyeri dan antibiotik,’’ ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, ada satu orang yang ditemukan mengalami hipertensi ringan. Kemungkinan, kata Awaludin karena kelelahan.

Sehingga pihaknya memberikan penghilang rasa nyeri dan penurun tekanan darah. “Secara fisik kondisi semuanya aman,” tandasnya.

Menanggapi aksi yang dilakukan karyawan tersebut, Senior Manager Social Responsibility PT. AMNT, Syarafuddin Djarot dalam keterangan tertulisnya mengatakan dalam menjalankan operasinya, PT. AMNT selalu berpegang pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Ia menjelaskan pengalihan dan pengaturan fungsi dan peran di antara berbagai perusahaan di Grup Amman Mineral dilakukan dalam rangka sinergi. Demi menjamin kelangsungan jangka panjang operasional Batu Hijau dan pekerja. Serta pemangku kepentingan lainnya. ‘’Manajemen PT. AMNT tetap patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PKB AMNT2017/2018,” kata Djarot, Minggu (25/2).

Terkait dengan merumahkan karyawan/pool sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian, menurut Djarot telah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis perusahaan dan bagin dari program rasionalisasi perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional dilakukan secara efisien dan berkesinambungan.

Ditambahkan, PT. AMNT tengah menyelesaikan tahap akhir rencana RTK perusahaan yang bertujuan untuk mencapai jumlah tenaga kerja yang sesuai, produktif dan efisien untuk mencapai tantangan kerja PT. AMNT di masa yang akan datang. Saat ini, ungkapnya, sudah 94 persen dari jumlah keseluruhan karyawan yang secara sukarela telah berhasil mengikuti program RTK. ‘’Saat ini pihak perwakilan resmi karyawan, yakni FSPKEP-SPSI, SPAT dan SPN tengah menjalin komunikasi dengan manajemen. Sedangkan SBSI tidak bisa mewakili karyawan PT. AMNT karena mereka tercatat di AMNT hanya berjumlah 21 orang, terdiri dari 20 pengurus dan satu anggota,’’ tandasnya.

Diketahui, November 2016, Amman Mineral International secara resmi menyelesaikan akusisi kepemilikan saham mayoritas pada PTNNT. Jumlah karyawan PTNNT pada saat itu 3.553 orang. Dengan akusisi saham itu, nama PTNNT berubah menjadi PT. AMNT. Pada Mei 2017, perusahaan menjalankan program RTK, yang berupa paket pensiun dini sukarela dan paket pengunduran diri sukarela. Dengan paket pesangon/pensiun khusus dengan tambahan paket insentif atau kebijakan perusahaan.

Sebanyak 3.200 orang lebih atau 93 persen karyawan telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan paket RTK. Mulai Agustus 2017, perusahaan telah memberikan persetujuan pelepasan karyawan. Total karyawan yang telah mendapatkan paket pengunduran diri sukarela maupun pensiun dini sukarela sebanyak 1.005 orang.

Sebagai bagian rencana

strategis perusahaan, pada Juli 2017, pemegang saham AMNT mengakuisisi saham pengendali PT. MacMahon.

Dan MacMahon diminta untuk mengelola departemen dan aktivitas penambangan proyek Batu Hijau AMNT. Karena departemen mining dioperasikan oleh PT. MacMahon, maka perusahaan meminta karyawan untuk secara sukarela ditransfer ke MacMahon dengan memberikan paket pesangon yang nilanya setara dengan paket RTK. Sebanyak 994 karyawan menyatakan diri secara sukarela pindah ke MacMahon mulai November 2017.

Sementara saat ini masih ada 89 karyawan yang tidak mau bergabung dengan MacMahon. Dan posisi mereka telah diisi melalui rekrutmen.

Sehingga mereka saat ini tak memiliki posisi di perusahaan.

Mereka pada saat ini dalam posisi pool dan standby.

Pada Februari 2018, perusahaan mengumumkan restrukturisasi organisasi tingkat korporasi. Dengan dibentuknya tiga perusahaan baru. Yakni Amman Integrasi (AMIG) yang mengelola SDM untuk Amman Mineral Group.

Kemudian, Amman Industri (AMIN) yang akan mengelola smelter dan Amman Energi (AMEN) yang akan mengelola pembangkit tenaga listrik.

Sebanyak 950 karyawan telah menyatakan setuju untuk bergabung dengan AMIG. Dengan diberikan paket 2-1-1 plus kebijakan perusahaan. Mereka akan efektif bekerja sebagai karyawan AMIG per 1 Maret.

Ada 86 karyawan yang tidak mau bergabung dengan AMIG yang sebagian besar pengurus serikat pekerja. Dan ada 40 orang yang tidak memiliki posisi di struktur AMIG. Menajemen merencanakan untuk menjadikan status mereka menjadi pool. Sementara mereka masih tetap diberi tawaran untuk bergabung dengan AMIG bagi yang memiliki posisi di AMIG sampai batas waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Saat ini masih tersisa 187 karyawan dari 3.553 orang atau 6 persen karyawan yang belum menerima proses RTK. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 26 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Suhaili Tepis Tudingan Tolak Global Hub Tanjung (Suara NTB) Calon Gubernur NTB, H. M. Suhaili FT, menepis tudingan telah membuat pernyataan di media massa yang menyebutkan dirinya menolak keberadaan Global Hub. Sebaliknya, ia justru berkomitmen mendukung proyek pusat itu guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

“Ada yang mengatakan Suhaili anti Global Hub, na’udzubillah. Bukan anti, itu adalah sebuah keniscayaan dan keharusan. Kita sebagai warga NTB, potensi diberikan kepada Lombok Utara, Lombok Selatan maupun Lombok Timur, kita akan berikhtiar untuk menata dan mengelolanya secara bersama-sama,” ungkap Suhaili dikonfirmasi usai kampanye di Dusun Luk, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, Minggu (25/2) sore.

Bupati Lombok Tengah itu menjelaskan, proyek Global Hub dan Mandalika Resort adalah potensi yang sudah diperhitungkan dan diperkirakan oleh para ahli. Menjadi pertanyaannya, mengapa lantas tidak didukung oleh dirinya atau masyarakat lain di NTB. “Kalau ada yang mengatakan Suhaili tidak mendukung Global Hub, itu adalah bohong,” tegasnya lagi.

Sebaliknya kata dia, keberadaan proyek-proyek bernilai triliunan rupiah di NTB harus ada sinergitas satu sama lain. Global Hub sebagai proyek yang baru muncul idealnya harus terus didorong untuk mendukung proyek lainnya.

Global Hub yang terintegrasi dengan Kilang Minyak tentunya akan mendorong pertumbuhan infrastruktur lain yang sudah lebih dulu dibangun.

Demikian halnya dengan potensi agribisnis di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan daerah di Pulau Sumbawa, Suhaili menyatakan harus dikembangkan untuk mendukung keberadaan sektor pariwisata di NTB. Buah-buahan, sayur mayur dan komoditas lain harus terserap oleh perhotelan yang ada di NTB. “Global Hub ini nanti sebagai lokasi penurunan barangbarang kebutuhan kita atau pintu ekspor potensi yang ada di daerah kita ini,” katanya.

Selain Global Hub, Suhaili justru mempunyai visi agar infrastruktur yang ada seperti Mandalika Resort dan Global Hub didukung oleh sarana lain, seperti Rumah Sakit Internasional. Malaysia dikatakannya, mempunyai strategi pengembangan sarana kesehatan di

negara-negara bagiannya. Belakangan rumah sakit itu menjadi referensi bagi masyarakat di Indonesia untuk berobat. Hal inilah yang dinilai Suhaili harus diintegrasikan lagi.

Lalu bagaimana dengan isu tenaga kerja lokal NTB di Global Hub dan Mandalika Resort? Menjawab itu, Suhaili optimis untuk mengoptimalkan peran naker lokal. Apa yang ia lakukan di Mandalika Resort akan diterapkan di Global Hub jika dirinya terpilih sebagai Gubernur. Mandalika Resort dibuka seluasnya untuk penyerapan naker lokal.

“Prioritas utama, peluang kerja di Global Hub itu diberikan kepada keluarga kita, keluarga dalam arti luas, bisa keluarga dari Lombok Timur, Lombok Tengah.

Mandalika itu tidak ansih Lombok Tengah, karena kawasan Mandalika itu mulai dari tiga Gili sampai

Sekaroh,” tambahnya.

Suhaili berkomitmen untuk memperbaiki mekanisme dalam perekrutan tenaga kerja.

Dimana kelemahan pemerintah daerah selama ini adalah lemahnya model fasilitasi pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja sehingga warga NTB tidak berorientasi sebagai TKI ke luar negeri. (ari)

OPD, masin-masing dinas PUTR sebanyak 13 paket dan sisanya di Dikbud ada 5 paket.

Proyek ini khusus dari APBD sedangkan dari APBN masih menunggu, beberapa sudah masuk. Namun pengalaman sebelumnya anggaran APBN ini masuk bertahap. “Tahun ini dilelang sebanyak 96 paket, dalam waktu dekat ada belasan paket akan dilelang (umumkan),”kata Heri.

Lebih jauh kata Heri, pihaknya sudah membuat surat perintah kepada Pokja untuk melakukan lelang belasan paket ini. Saat ini tengah dikaji untuk ketentuan persyaratan yang perlu disiapkan penyedia, jika tuntas segera maka bisa

diumumkan pekan ini. Ia mengklaim, proses tahun ini lebih cepat dibandingkan sebelumnya, sebab sudah diwarning OPD untuk lebih cepat mengusulkan sehingga lebih cepat dilaksanakan.

“Melalui SE pak Pjs bupati juga agar dipercepat lelang, sebab total anggaran paket proyek ini Rp 220 miliar lebih harus diserap,” tegasnya.

Bahkan target Pjs bupati, di akhir masa jabatannya bulan Juni nanti serapan harus 50 persen. Tidak saja lelang proyek namun fisik, keuangan dan PAD juga ditarget 50 persen.

Bahkan warning ini disampaikan sejak tahun sebelumnya terhadap OPD agar dipersiap-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala Diskominfotik NTB Tri Budiprayitno bersama siswa yang ikut memeriahkan acara Inspiratif Expo, Minggu (25/2) pagi.

Telur Palsu Dipastikan Hoaks Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram menegaskan, adanya isu telur palsu yang dijual di pasaran dan menjadi viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu sebagai berita tidak benar alias hoaks.

Alasan ini menurut Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt MH., setelah tim yang diturunkan BBPOM Mataram melakukan penelitian dan pengawasan di lapangan.

Penegasan ini disampaikan Kepala BBPOM, Gusti Ayu Nengah Suarningsih dalam acara Inspiratif Expo yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB di ajang

Car Free Day, Minggu (25/2).

Dalam hal ini, ujarnya, BBPOM Mataram bersama lintas sektor terkait secara terus menerus melakukan pengawasan agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi obat dan makanan, sehingga tidak perlu khawatir. Hal ini sebagai upaya memberdayakan masyarakat untuk mengetahui keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi.

Begitu juga dengan obatobatan yang dilarang peredarannya, seperti Albothyl, BBPOM Mataram bersama beberapa instansi juga melakukan penarikan di apotek. Adanya penarikan ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memberi-

kan perlindungan pada masyarakat, khususnya dari sisi obat-obatan dan penganan lainnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah produk obat dan makanan yang layak konsumsi bisa dilihat dengan mengecek kemasan, label, izin edar dan masa kedaluwarsa. Jika hal ini sudah dilakukan, maka masyarakat bisa mengetahui lebih dini produk atau obat-obatan yang layak untuk konsumsi.

Pada kegiatan Inspiratif expo Minggu pagi juga dimeriahkan penampilan siswa SMKN 8 Mataram dan MAN Mataram.

Siswa juga diberikan pemberian piagam bintang keamanan pangan kepada siswa dari dua sekolah ini. (ham)

SD dan SMP Harus Terapkan K13 H. M. Suhaili FT

Proyek Senilai Rp 220 Miliar Siap Dilelang di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Tahun ini sebanyak 96 paket proyek senilai Rp 220 miliar lebih yang dilelang di APBD murni 2018. Namun hingga bulan kedua tahun ini, belum ada yang dilelang. Ditargetkan akhir bulan ini ada 15 paket yang bakal diumumkan pelelangan.

Untuk mempercepat lelang proyek ini, Pjs Bupati pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih awal menyelesaikan lelang, agar target capaian fisik bisa tercapai 50 persen setelah berakhir masa jabatan Pjs bupati.

Kabag A dan ULP Heri Ramadhan menyatakan, akhir bulan ini pihaknya siap melelang sekitar 18 paket dari dua

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

kan sejak bulan November – Desember lalu untuk mengakselerasi pembangunan proyek.

Sebelumnya, Pjs Bupati Lobar, H.L. Saswadi Ia menargetkan ke OPD agar selama menjalankan tugas pemerintahan di Lobar penyerapan anggaran sampai akhir masa jabatannya bisa mencapai 50 persen. “Saya harapkan bisa tercapai 50 persen,”jelasnya.

Masa jabatan Saswadi akan berakhir pada 23 Juni mendatang. Dalam kesempatan itu, Saswadi juga memberi arahan terkait pengisian form LHKPN secara online. Ia mengharapkan pengisian secara online dapat tuntas hingga akhir Maret esok. (her)

Mataram (Suara NTB) Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, seluruh sekolah diharuskan menerapkan kurikulum 2013 (K13) pada tahun ajaran baru nanti.

Di Kota Mataram masih ada 65 SD dan 13 SMP baik negeri dan swasta yang belum menerapkan K13. Pada semester ini semua sekolah itu harus tuntas menyiapkan diri menerapkan kurikulum tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohamad Sidik, M.MPd., kepada Suara NTB, pekan lalu. Informasi itu didapatkannya saat pertemuan di Bali belum lama ini. “Insya Allah akan ditindakalanjuti, harus diselesaikan di semester ini,” ujar Sidik.

Saat ini sebanyak 65 SD negeri dan swasta yang belum menerapkan K13. Sementara SMP sebanyak 13 sekolah, SMP negeri hanya tinggal satu sekolah yang belum menerapkan Kurikulum 2013, siswan-

ya SMP swasta. “Kalau SMP negeri, tinggal SMPN 23 Mataram yang belum menerapkannya,” ujarnya.

Sidik mengatakan, pihaknya akan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada pihak sekolah untuk mempersiapkan diri melaksanakan K13. Ia menegaskan, memang berdasarkan program pemerintah di tahun ajaran 2018/ 2019 nanti semua sekolah menerapkan K13. “Akhir tahun ajaran ini harus tuntas.

Tahun ajaran baru semua sekolah menerapkan K13,” kata mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini.

Sebelumnya ia mengatakan, secara prinsip tidak ada kendala berarti dari penerapan K13. Hanya perlu penguatan dan pemantapan. Selain itu juga perlu penambahan waktu untuk K13. Di mana jam belajar K13 lebih banyak dibanding Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. (ron)