Edisi Kamis 25 Oktober 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 25 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 187 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Dana BOS Madrasah

Ombudsman Serahkan Data Awal, Ditreskrimsus Bentuk Tim

Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menyerahkan data awal terkait temuan dugaan maladministrasi pada pengadaan buku di lingkungan Kementerian Agama Provinsi NTB yang dananya bersumber dari BOS (Biaya Operasional Sekolah). Merespons penyerahan data itu, Ditreskrimsus Polda NTB langsung membentuk tim penyelidik.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH.,MH membenarkan sudah menyerahkan beberapa dokumen awal. ‘’Diskusi sudah dengan pihak Krimsus Polda. Dokumen- dokumen awal juga sudah kami serahkan,’’ ujar Adhar kepada Suara

NTB, Rabu (24/10), namun enggan membeberkan dokumen yang sudah diserahkan.

Langkah selanjutnya, tidak menutup kemungkinan koordinasi berikutnya akan dilakukan lagi dengan Polda NTB untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam

pengembangan penyelidikan.

Intinya, kata Adhar Hakim, pihaknya akan mendukung penuh penegakan hukum atas temuan tim investigasi tersebut, sebab kecenderungannya, maladministrasi selalu dekat dengan tindak pidana korupsi. Terlebih temuannya itu

mengarah pada indikasi kolusi melibatkan oknum di Kemenag Provinsi NTB dan rekanan dalam pengadaan buku kurikulum pembelajaran yang terkesan dipaksakan kepada ribuan madrasah.

Dihubungi terpisah, Direskrimsus Polda NTB, Kombes

Pol. Baharudin Syamsudin memastikan sudah merespons temuan Ombudsman. Langkah yang dilakukan Polda NTB, diawali dengan membentuk tim sebelum pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata dan pulbaket).

Bersambung ke hal 15

TNGR Buka Jalur Trekking Alternatif Lombok Tengah Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengkaji jalur alternatif untuk pendakian melalui Kabupaten Lombok Tengah.

Sebab jalur Senaru Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur masih ditutup akibat longsor.

Jalur alternatif yang dipertimbangkan itu melalui Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah. Akses ini dianggap paling mungkin meskipun ada titik kerusakan akibat gempa, namun dipastikan tidak terlalu parah. Sebab berdasarkan hasil survei masih aman untuk dilalui para pendaki.

Menurut Kepala TNGR Sudiy-

ono, jalur ini diperkirakan akan dibuka November mendatang. ‘’Tapi kita akan awali dengan survei lagi untuk memastikan tingkat keamanan jalur,’’ kata Sudiyono kepada Suara NTB Rabu (24/10). Setelah dipastikan aman, akan diumumkan bahwa jalur bisa dibuka secara resmi.

Diketahui, jalur pendakian di Aik Berik merupakan alternatif pendakian selama ini, meski tidak sepupuler Sembalun dan Timbanuh di Lombok Timur serta

Senaru Lombok Utara. Dari jalur ini akses bisa sampai ke Danau Segara Anak.

Karakteristik jalur ini juga relatif datar dan banyak dijumpai titik-titik sumber mata air untuk dimanfaatkan para pendaki. Jauh berbeda dengan jalur Senaru, Sembalun dan Timbanuh, sum-

ber mata airnya banyak hilang akibat keretakan tanah pascagempa.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Benteng Pencegah Hoaks MELAWAN berita bohong atau hoaks adalah kampanye yang tak ada habisnya disuarakan, khususnya oleh aparat keamanan.

Informasi tidak benar bisa memicu propaganda, perpecahan hingga korban jiwa.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Achmat Juri, M.Hum menjelaskan, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 adalah agenda demokrasi yang sebentar lagi disambut masyarakat, menjadi ruang yang rawan penyebaran informasi hoaks.

Pihak- pihak tertentu berpeluang memanfaatkan informasi hoaks untuk kepen-tingan propaganda, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

RUSAK -- Jembatan Jembatan kecil kecil penghupenghuRUSAK bung jalur jalur trekking trekking di di Sembalun Sembalun bung menuju Pelawangan Pelawangan yang yang rusak rusak akibat akibat menuju guncangan gempa. gempa. Retakan Retakan tanah tanah guncangan di jalur jalur pendakian pendakian Sembalun Sembalun menuju menuju di Pelawangan yang yang rusak rusak akibat akibat guncaguncaPelawangan ngan gempa gempa (foto (foto kanan). kanan). ngan

(Suara NTB/ist_tngr)

Hasil Verifikasi, Rumah Rusak Tiga Kabupaten Kelabakan Akibat Gempa Terus Bertambah Tangani Bencana

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman (Pekim) NTB, jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai 210.670 unit.

Angka ini diprediksi akan terus ber-

tambah mengingat Lombok Utara dan Lombok Timur belum tuntas melakukan verifikasi.

Angka sementara, jumlah nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa bertambah menjadi Rp18,2 triliun.

Bersambung ke hal 15

RUSAK - Personel polisi membantu warga merobohkan sisa bangunan yang hancur akibat gempa.

(Suara NTB/dok)

Dukung RSUP Bima KETUA DPD PDIP NTB, H.Rachmat Hidayat SH, sangat mendukung wacana Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, membangun Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) di Kabupaten Bima. Pertimbangan membangun RSUP di wilayah paling timur Provinsi NTB itu, sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal karena tipenya akan menyesuaikan.

Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 kan, permasalahan yang dihadapi Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901 Kabupaten Sumbawa kaitan dengan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkiefli1234567890123456789012345678901212345678901 mansyah, SE, M. Si mengatakan, pem- masalah koordinasi. Sedangkan per1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 bangunan rumah korban gempa di masalahan yang dihadapi Lombok 1234567890123456789012345678901212345678901 NTB berjalan sesuai rencana. Namun, Utara dan Lombok Barat hampir 1234567890123456789012345678901212345678901 ada tiga kabupaten yang agak kelaba- sama. Sementara kabupaten/kota 1234567890123456789012345678901212345678901 lainnya yang terdampak bencana kan dalam menangani bencana.

1234567890123456789012345678901212345678901 Gubernur menyebutkan, tiga sudah tak ada persoalan terkait 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 kabupaten yang agak kelabakan dengan pembentukan Pokmas.

1234567890123456789012345678901212345678901 ‘’KLU, Lobar dan Kabupaten Sumatau agak lamban dalam pembentu1234567890123456789012345678901212345678901 kan kelompok masyarakat (Pokmas) bawa, tidak seperti yang kita inginkan.

1234567890123456789012345678901212345678901 adalah Lombok Utara, Lombok Masih agak lambat,’’ terangnya.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Data Pusat Komando PenanggulanBarat dan Kabupaten Sumbawa.

1234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Pembangunan berjalan sesuai gan Bencana NTB, sampai 19 Oktober 1234567890123456789012345678901212345678901 rencana walaupun kelabakan di Lom- lalu, rekening masyarakat penerima 1234567890123456789012345678901212345678901 bok Utara, Lombok Barat dan Kabu- bantuan stimulan di Lobar yang sudah 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 paten Sumbawa. Kami akan datang, terisi sebanyak 1.817 KK. Dari jum1234567890123456789012345678901212345678901 apa yang diinginkan para kepala desa lah itu, sebanyak 17 Pokmas yang te1234567890123456789012345678901212345678901 itu sehingga Pokmas terbentuk de- lah terbentuk. Sementara dana yang 1234567890123456789012345678901212345678901 ngan segera,’’ kata Dr.Zul dikonfirma- sudah dicairkan 7 Pokmas.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Kemudian Lombok Utara, sebanyak si di Mataram, Rabu (24/10) siang.

1234567890123456789012345678901212345678901 Dana bantuan stimulan tahap 13.388 KK sudah terisi rekeningnya. Jum1234567890123456789012345678901212345678901 pertama sudah ada. Tetapi belum lah Pokmas yang terbentuk sebanyak 13 1234567890123456789012345678901212345678901 dapat dicairkan karena Pokmas be- Pokmas dan yang sudah cair 6 Pokmas.

1234567890123456789012345678901212345678901 lum terbentuk. Gubernur mengata- Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901

(Suara NTB/why)

Tunggu Hasil Tim Evaluasi

Gubernur Isyaratkan Penyegaran Direksi BUMD

H.Rachmat Hidayat

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil kerja tim akan dilaporkan pada Sabtu (27/10) mendatang. Gubernur memberikan isyarat akan melakukan penyegaran direksi BUMD. ‘’Mungkin hari Sabtu ada laporan yang lebih terperinci. Mungkin perlu penyegaran, ide yang baru. Nanti kita lihat setelah laporan hari Sabtu,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD di Mataram, Rabu (24/10) siang.

Kontribusi BUMD dalam APBD sangat dibutuhkan. Namun, mencari uang pada zaman sekarang tidak gampang. Ia mengharapkan BUMD milik Pemprov NTB yang ada sekarang harus lebih baik.

Karena itu menjadi tuntutan keadaan. ‘’Kontrsibusinya sudah cukup. Tapi

kita ingin memperpanjang, menemukan bisnis baru, menghasilkan keuntungan maksimal buat daerah kita,’’ ujar Dr.Zul. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, BUMD yang ‘’sakit’’ perlu disembuhkan. Ibarat orang yang sakit maka perlu diberikan obat dan diperiksa oleh dokter.

Meskipun memberikan sinyal akan melakukan penyegaran direksi BUMD, gubernur mengatakan dirinya bukan tipe orang yang mudah mengganti orang.

Dikatakan, orang yang punya loyalitas pengabdian tidak boleh dilupakan. ‘’Tapi ke depan (BUMD) harus berlari lebih kencang, itu pasti. Harus lebih banyak anak-anak muda profesional mengisi BUMD-BUMD kita,’’ katanya.

Penyegaran direksi BUMD kata Dr. Zul akan menghormati orang-orang yang sudah berjasa dalam pengembangan BUMD sebelumnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

RAKOR - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menghadiri Rakor BUMD di Mataram, Rabu (24/10) siang.

SUARA MATARAM

Terus Ingatkan PKL CAMAT Sekarbela, Cahya Samudra kembali mengingatkan PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) yang berjualan di trotoar jalan di Loang Baloq. Pasalnya beberapa waktu lalu juga sudah ditertibkan dan sempat rapi. Namun para PKL kembali lagi menaruh meja dan kursi di trotoar jalan.

“Kami kembali ingatkan kepada PKL yang berjualan di trotoar. Ini memang tugas kita harus tetap ingatkan. Karena pernah kita ingatkan dan tertibkan, itu sempat rapi. Tapi kembali lagi sekarang,” ujarnya, Rabu (24/10).

Jika kondisi ini terus (Suara NTB/lin) berlanjut, maka ia akan Cahya Samudra kembali melakukan penertiban. Pasalnya, sudah seringkali PKL diingatkan agar tidak mengambil hak pejalan kaki dengan menggunakan trotoar. Padahal tidak pernah ada larangan untuk mereka tetap berjualan, sepanjang tidak menggunakan trotoar jalan.

“Kan kita mau pemandangan kota kita ini tertib dan rapi, kita juga mau dikunjungi wisatawan, ya seharusnya kita juga bisa lebih tertib,” ujarnya.

Ia menyadari bahwa semua yang berjualan itu adalah warganya. Namun ia kembali mengingatkan agar warga mengikuti tata tertib yang sudah ditentukan. Dengan demikian tidak perlu ada penertiban. Selain itu, warga juga bisa tetap berjualan dan mencari nafkah dengan tenang.

“Kita ndak pernah larang mereka jualan, ya kita samasama tahu itu ladang mereka mencari rezeki. Tapi dengan catatan tidak menggunakan trotoar jalan. Itu sama sekali tidak boleh digunakan berjualan, itu hak pejalan kaki,” ujarnya.

Sebelumnya para pedagang sudah sepakat untuk tidak lagi berjualan di trotoar jalan. Namun ia tidak mengetahui secara pasti alasan para pedagang itu kembali menggunakan trotoar jalan. Ia berharap sebelum ada penindakan, warga tidak lagi menggunakan trotoar jalan untuk berjualan atau menjajakan dagangannya.

“Sebelumnya mereka sudah sepakat untuk tidak lagi gunakan trotoar jalan, tapi sekarang pakai lagi. Maka dari itu, memang tugas kami harus terus menerus ingatkan.

Ndak bisa sekali saja ini,” ujarnya.

Ia berharap setelah proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa ini, kawasan Loang Baloq dapat ditata.

Sehingga terdapat tempat khusus bagi para pedagang.

Dengan demikian mereka tidak perlu lagi menggunakan trotoar jalan untuk berjualan. (lin)

Halaman 2

Pemkot Kekurangan Pendamping Bangun Rumah Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) Pemerintah kota Mataram kekurangan pendamping untuk pembangunan rumah tahan gempa. Saat ini hanya ada 14 pendamping yang membantu 35 kelompok masyarakat membangun rumah tahan gempa yaitu Risha dan Riko. Jumlah itu dinilai sangat kurang mengingat banyaknya kebutuhan warga akan pendampingan itu.

“Ini sangat kurang, kebutuhan kita itu paling tidak 40 pendamping yang seharusnya bisa melakukan pendampingan kepada semua pokmas kita. Karena kita kan mau cepat tapi pendampingan sedikit, jadi tidak bisa cepat,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam, Rabu (24/10).

Ia mengatakan idealnya

lima kelompok dibantu oleh lima orang pendamping sehingga pengerjaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Namun kondisi yang terjadi saat ini hanya ada 14 pendamping.

Jumlah itu tentu saja lebih sedikit dibandingkan kebutuhan akan pembangunan rumah tahan gempa di Kota Mataram.

“Setiap kali rapat dengan provinsi, kita selalu menyuar-

akan itu. Tetapi kan kita hanya diberikan segitu, ya mau bagaimana lagi. Harapan kita sih bisa ditambah lagi jumlah pendampingannya,” ujarnya.

Hingga saat ini baru delapan Risha yang terbangun.

Padahal bisa saja pembangunan itu dipercepat jika jumlah pendamping lebih banyak atau ideal dengan jumlah pokmas yang ada. Namun hingga

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menyayangkan tiga proyek pusat di Kota Mataram tidak jelas keberlanjutannya. Tiga proyek itu masing-masing, panggilan darurat 112, program kota pintar dan ATCS (Automatic Traffic Control System). ‘’Kalau memang itu anggaran dari pusat, kita harusnya diberitahu, kapan direalisasikan,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (24/10). Selama ini, Dewan cenderung tidak mengetahui apa saja proyek atau program pusat yang ada di daerah, seperti Kota Mataram.

Hal ini, lanjut Misban, karena Pemkot Mataram tidak pernah melaporkan atau mensosialisasikan program pusat itu kepada Dewan. ‘’Kalau memang sudah ada anggarannya ya segera laksanakan. Kalau memang pemeritah pusat belum ada anggaran karena terkendala gempa, harus diberikan laporan tertulis mengapa ditunda,’’ ujarnya. Bisa saja, penundaan itu karena ada skala prioritas yang harus disegerakan.

Artinya, kalaupun itu program pusat harus jelas berapa alokasi anggarannya dan kapan direalisasikan. Politisi PKPI ini mengaku baru mendengar bahwa ada tiga program pusat yang terbengkalai di Kota Mataram. Misban mengkritisi program pusat berupa ATCS. ‘’Kalau hanya sekadar pemasangan CCTV saya pikir tidak perlu dianggarkan oleh pemerintah pusat. Cukup pemerintah pusat minta daerah yang menganggarkan melalui APBD,’’ ucapnya. ‘’Tapi lebih bagus lagi dianggarkan pusat. Kita lebih suka kalau semua dibiayai pusat,’’ kelakarnya. Hanya saja, pemerintah pusat diharapkan memberikan petunjuk yang jelas. Kapan dilaksanakan dan kapan akhir penyelesaiannya. Kalau petunjuk pelaksanaannya sudah ada, Pemkot Mataram tinggal melakukan sosialisasi. Baik waktu maupun anggarannya.

Kalau anggarannya berasal dari pusat, Dewan mendorong supaya anggaran itu masuk dulu ke APBD. Dengan demikian, Dewan juga dapat mengetahui, programprogram apa saja yang digelontorkan pusat di daerah. ‘’Kita (dewan, red) hanya berwenang mengawasi yang ada di nota APBD saja, di luar itu Dewan tak bisa melakukan pengawasan. Dewan penting mengetahui program pusat yang ada di daerah.

Supaya, kita menyusun pokir (pokokpokok pikiran), tidak tumpang tindih dengan progam milik pemerintah pusat. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaar yang lebih luas. (fit) Misban Ratmaji (Suara NTB/fit)

cepat. Apalagi sebentar lagi akan memasuki musim hujan.

Diketahui bahwa jumlah rumah yang rusak akibat gempa sebanyak 7.116 unit. Dengan rincian rusak berat sebanyak 1.674 unit. Rusak sedang sebanyak 1.103 unit dan rusak ringan sebanyak 4.339 unit.

Sudah ada surat keputusan dari Walikota Mataram yang menetapkan jumlah kerusakan akibat gempa ini.

Dalam satu bulan ini, hanya delapan Risha yang mampu dibangun dengan tenaga yang ada. Padahal masih ada ribuan korban lainnya yang tengah menunggu rumahnya kembali dibangun. (lin)

Gubernur Kukuhkan 12 Pengurus LP3KD

TAK BERLANJUT - Proyek lapak milik Dinas PUPR Kota Mataram di samping kiri kantor Imigrasi Kelurahan Monjok Barat tak berlanjut. Pembangunan lapak ini dinilai menyalahi aturan karena membangun di daerah aliran sungai Ning.

Harus Masuk APBD

saat ini Pemerintah Provinsi belum juga memberikan penambahan pendamping bagi Kota Mataram. Sehingga Pemkot Mataram melakukan pembangunan rumah tahan gempa itu sedikit lebih lama dari yang seharusnya.

“Kan banyak yang dikerjakan, dicek dulu lahannya setelah itu dibuat desainnya kemudian dibuat RAB-nya. Kalau banyak pendampingnya kan bisa lebih cepat dikerjakan,” ujarnya.

Ia tetap berharap akan ada penambahan jumlah pendamping yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Sehingga pembangunan kembali rumah warga ini bisa dilakukan dengan lebih

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengukuhkan 12 Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi NTB Masa Bakti 20172022 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (24/10).

Pada kesempatan yang sama Gubernur NTB juga melepas Kontingen LP3KD Provinsi NTB yang berjumlah 53 orang untuk mengikuti Pesta Paduan Suara, Gerejani Katolik, Tingkat Nasional ke 1 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober sampai dengan 2 November, di Ambon Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya

Gubernur NTB berpesan kepada peserta paduan suara, agar pertandingan tidak dijadikan beban namun dijadikan ajang untuk menemukan persahabatan.

“Pejalanan teman-teman ke sana bukan sekedar perziarahan untuk bertanding,namun jauh lebih penting adalah perjalanan menemukan persahabatan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (24/10).

Kepada seluruh peserta, gubernur mengingatkan agar tidak terlalu memikirkan menang atau kalah.

“Menang kita bersyukur, kalaupun harus kalah minimal kita sudah dipertemukan dengan sahabat-sahabat dan kawan baru di sana,” ujarnya. (ham)

Mantan Kepala SMPN 6 Gugat Walikota Mataram Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Drs. Lalu Marwan tak terima surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat. Ia melayangkan gugatan atas surat keputusan Walikota yang dikeluarkan 4 September 2018 lalu.

Marwan dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (24/10) membenarkan gugatan tersebut.

Namun, ia enggan mau berkomentar banyak karena semua persoalan dihadapi diserahkan ke kuasa hukumnya. “Semua sudah saya serahkan ke pengacara saya,” jawab Marwan.

Heri Kurniadi selaku kuasa hukum penggugat mengatakan, pemecatan kliennya berdasarkan surat nomor 821/ 1741/BKPSDM/IX/2018 tak sesuai aturan. Menurut dia, sanksi pemberhentian tidak hormat ASN berlaku jika masa kurungan dua tahun atau lebih. “Pak Marwan dihukun satu tahun,” ucapnya.

Dua item materi gugatan

dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pertama, berkaitan pembatalan SK pemberhetian. Kedua, penundaan proses pemberhentian karena gugatan tengah berproses. Heri mengaku, proses gugatan tengah bergulir. Dan, akan menungga replik dari penggugat.

Menanggapi gugatan itu, Kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansyur tak mempermasalahkan. Karena, hak itu diberikan oleh Negara bilamana warga negara tak menerima putusan tersebut. “Kalau kami tidak ada masalah. Memang ada ruang diberikan menempuh jalur itu,” jawabnya.

Materi gugatan menyangkut keputusan pemecatan Lalu Marwan sebagai pegawai negeri sipil. Tim indisipliner itu, kata Mansyur, menjatuhkan sanksi berat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen

aparatur sipil negara dan PP 53 ahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sanksi itu juga berdasarkan putusan inkracht dari pengadilan.

Baiq Nelly Kusumawati membenarkan gugatan itu sedang berproses. Ini jadi konsekuensi dari keputusan telah diambil tim. Namun, tim indisipliner tak memiliki konsekuensi apa - apa jika penggugat menang di PTUN. “Kalau itu haknya dia.

Kalau menang itu terbaik buat dia. Dan, tidak ada dampak bagi kami,” jawab Kepala BKPSDM. Pemecatan yang bersangkutan jawab Nelly, tim indisipliner hanya menjalankan tugas berdasarkan amanah dalam PP 11 tahun 2017. Dia pesimis penggugat menang di pengadilan. Karena, tidak ada celah untuk mencari pembenaran.

Pasalnya, PP 11 tahun 2017 maupun SKB tiga menteri yang segera mengeluarkan surat edaran telah detail mengatur hal tersebut. (cem)

DPPKB Berpartisipasi di Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 46 Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kembali berpartisipasi di hari kesatuan gerak PKK NTB ke 46.

Kegiatan digelar di Kantor Lurah Dasan Cermen, Rabu (24/10) dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh, Ketua GOW Kota Mataram Hj. N.D. Kinnastri Mohan Roliskana dan Ketua Dharma Wanita Hj. Herlina.

Roadshow Tim Penggerak PKK NTB dimulai dengan menyapa siswa PAUD, mengunjungi pelayanan pemasangan KB gratis menggunakan mobil keliling dan menyerahkan bantuan sembako ke warga.

Kepala DPPKB Kota Mataram Sutrisno menyampaikan, pihaknya selalu berperan aktif mendukung program Tim Penggerak PKK Kota Mataram.

Salah satunya, menyediakan pelayanan KB gratis kepada masyarakat tidak mampu pada roadshow hari kesatuan gerak PKK NTB ke XXXXVI Pelayanan KB difokuskan pada program KB menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. “Roadshow PKK ini juga melihat pelayanan KB,” kata Sutrisno.

Pelayanan KB merupakan kolaborasi dinas dengan PKK

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN KB - Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh, Ketua GOW Kota Mataram Hj. N.D. Kinnastri Mohan Roliskana dan Ketua Dharma Wanita Hj. Herlina bersama petugas pelayanan KB berfoto bersama usai melihat pelayanan KB gratis dilaksanakan oleh DPPKB Kota Mataram.

Kota Mataram. Sutrisno menambahkan, program ini dimaksudkan agar masyarakat menekan angka kelahiran, meningkat kesejahteraan dan perekonomian.

Suryani mengatakan, tim penggerak PKK merupakan organisasi sebagai mitra dan membantu pemerintah. Ada 10 program pokok PKK yang sangat berdampak langsung untuk pemenuhan pelayanan dasar,

pendidikan dan ekonomi.

Program ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat dasawisma sampai kota.

“Sepuluh program ini melekat di OPD,” kata Suryani. Suryani mengharapkan, roadshow PKK diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Artinya, masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan. (cem/*).

(Suara NTB/ist)

LEPAS - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah melepas Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Tingkat Nasional di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (24/10).

Sebulan Lebih Tidak Ngantor

Tiga Pejabat hanya Ditegur Mataram (Suara NTB) Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Mataram masih enak.

Meskipun tidak ngantor lebih dari sebulan, tapi tak diberikan sanksi. Pemkot masih longgar menjatuhkan sanksi ASN malas.

Seperti halnya tiga pejabat setingkat kepala seksi.

Dua di antaranya bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga. Satu Dinas di Dinas Pendidikan. Tiga pejabat ini hanya diberikan teguran. Mereka diketahui tak masuk kerja selama lebih dari 45 hari.

Sanksi bagi sanksi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dalam pasal 10 ayat 9 poin C dan D dibebastugaskan atau diberhentikan secara tidak hormat.

Namun demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusumawati, Rabu (24/10), tim indisipliner memberikan kesempatan. Mereka saat ini, masih tahap pembinaan.

Jika pada akhirnya yang bersangkutan tetap mengulangi perbuatannya, tim akan merekomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi. “Nanti tim menyampaikan ke Pak Walikota. Sanksinya berdasarkan rekomendasi tim,” kata Nelly.

Sidak indisipliner, Selasa (23/10) memanggil tiga pegawai. Dua di antaranya di Dinas Pemuda dan Olahra-

ga. Dan, satu bertugas di Dinas Pendidikan. Nelly membantah jika selama ini kendor menjatuhkan sanksi ke ASN. Faktanya, di tahun 2017 lalu lima pejabat diberhentikan dengan cara tidak hormat. Dan, lima lainnya dibebaskan.

“Apalagi ada SKB tiga menteri ini akan tambah berat,” jawabnya.

Dijelaskan, sanksi bagi ASN disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat. Dia melihat tiga ASN merupakan warisan jabatan sebelumnya. Mereka kembali berulah dan dipanggil untuk dikonfrontir.

Hanya saja, satu ASN menghindar. Tim indisipliner memberikan waktu selama seminggu untuk menjadwalkan pemanggilan kembali. “Kalau ndak hadir lagi kita jatuhkan sanksi,” demikian kata Nelly. (cem)

Baiq Nelly Kusumawati

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

SUARA NTB

Kamis, 25 Oktober 2018

Halaman 3

Rencanakan UNBK, Sekolah hanya Berharap dari Bantuan Mataram (Suara NTB) Sekolah yang belum sama sekali melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Seperti SMPN 15 Mataram berencana akan melaksanakan UNBK pada tahun 2019, tapi sangat bergantung dari adanya realisasi bantuan komputer dan server yang sudah diajukan.

(Suara NTB/ron)

Zainudin

Kepala SMPN 15 Mataram, Zainudin, di ruang kerjanya mengakui sampai tahun 2018 ini pihaknya belum bisa melaksanakan UNBK. Pada tahun ini juga pihaknya sudah mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk pengadaan enam buah server. Selain itu akan ada

bantuan 21 komputer dari pemerintah pusat.

Namun bantuan server itu bisa mendukung UNBK di SMPN 15 Mataram jika wali siswa mau meminjamkan laptop untuk pelaksanaan UNBK. “Tahun ini kita buat proposal ke pusat untuk enam buah ser-

Lombok Bangkit Bersama ’’Kopi Ya Susu’’ Meriah di Gerung Mataram (Suara NTB) Ribuan orang memadati Lapangan Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung Lombok Barat Sabtu (20/10) lalu. Mereka berduyun duyun datang menghadiri acara Lombok Bangkit Bersama Kopi Ya Susu yang dirangkai dengan pengundian program kopi Ya BERKAH (Berangkat Umrah) Periode dua. Acara tersebut menghadirikan penyanyi dangdut ternama NTB, John Kursi Roda dan Erni Ayuningsih.

Dalam acara Lombok Bangkit bersama Kopi Ya Susu memberikan donasi yang dihim-

pun dari penjualan Kopi Ya Susu untuk korban bencana gempa bumi di Lombok.

Program kopi Ya BERKAH merupakan program undian yang diselenggarakan oleh Kopi Ya Susu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kepada konsumen setia Kopi Ya Susu.

Melalui program undian yang bertajuk BERKAH ini, Kopi Ya Susu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berangkat Umrah bersama Kopi Ya Susu secara cuma-cuma bagi pemenangnya.

Selain itu, beberapa produk

(Suara NTB/ist)

UMRAH - Penerima undian hadiah Umrah Kopi Ya Susu.

elektronik juga disiapkan sebagai hadiah tambahan dalam Lombok Bangkit Bersama Kopi Ya Susu dan BERKAH Kopi Ya Susu kali ini. Hadiah elektronik tersebut antara lain 10 Magic Com, 10 Blender, 4 Mesin Cuci, 2 Lemari Es dan 2 LED TV 32 inch. Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedi Sitorus mengatakan, antusiasme konsumen untuk mengikuti undian ini cukup tinggi terlihat dari banyaknya jumlah amplop yang terkumpul.

Ditambahkan Dedi, Berkah Kopi Ya Susu ini berlangsung selama dua periode, yakni Periode Pertama di Bulan April – Juni yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan saat ini adalah Periode yang kedua yakni di bulan Juli hingga september 2018. ‘’Kami mencari total 10 pemenang untuk berangkat Umroh bersama dengan Kopi Ya Susu,’’ jelasnya.

Pada undian di Periode dua titik pertama BERKAH Kopi Ya Susu, memunculkan dua nama pemenang undian dan berhak atas hadiah Umrah yakni, Inaq Zaenal asal Dusun Buntage dan Wasi’ah asal Merembu. ‘’Alhamdulillah, Syukur beleq-beleq, saya tidak menyangka, terima kasih Kopi Ya Susu,’’ ucap Inaq Zaenal.

Dirinya mengaku kalau sebelumnya dirinya tidak pernah mendapatkan firasat apa apa mendapatkan hadiah utama BERKAH Kopi Ya Susu. (ars/*)

ver, tentu dengan syarat wali siswa kelas IX meminjamkan laptop. Sekarang ekstra hatihati agar tidak langgar aturan,” katanya.

Siswa kelas IX di SMPN 15 Mataram sebanyak 495 orang.

Dibutuhkan sekitar 100-an komputer untuk memenuhi kebu-

tuhan. Terkait bantuan komputer, Zainudin memastikan 21 unit komputer akan diterima dari pemerintah pusat. Sisanya akan meminjam di wali siswa kelas IX. Pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan para wali siswa, dan mereka menyetujui meminjamkan laptop.

“Orang tua mendukung.

Sekarang kita data anak-anak yang punya laptop. Tentu dengan spesifikasi yang bisa digunakan untuk UNBK,” jelasnya.

Jika bantuan server tidak datang sebelum UNBK, maka dengan terpaksa SMPN 15

Mataram kembali melaksanakan UNKP. Namun pihaknya akan tetap mengomunikasikan dengan wali siswa, agar sekolah tidak dianggap main-main. “Kuncinya di bantuan server itu,” katanya.

Meski demikian, SMPN 15 Mataram tidak berpangku tangan, sejak dua minggu yang lalu sudah dilaksanakan pengayaan bagi siswa kelas IX. Dengan begitu siswa tidak terlalu terbebani dengan belum tersampaikannya materi.

Zainudin juga mengatakan, nantinya ketika sarana sudah

lengkap maka empat mata pelajaran yang diujikan di UNBK akan dilaksanakan pembelajarannya di ruang multimedia. “Di sana mereka akan terus jawab soal dengan aplikasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., pada Rabu (24/10) mengatakan belum ada pendataan pelaksanaan UNBK. Ia juga mengakui akan ada bantuan dari pemerintah pusat bagi sekolah yang akan melaksanakan UNBK. (ron)

Kemarau, Pengusaha Sumur Bor Kebanjiran Order Praya (Suara NTB) Kondisi kekeringan yang tak kunjung berakhir membuat masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai mencari solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Selain dengan membeli air bersih. Membuat sumur bor secara swadaya kini juga mulai dilirik masyarakat. Akibatnya, pengusaha jasa pembuatan sumur bor kini kebanjiran order.

“Sejak musim kemarau ini, permintaan pembuatan sumur bor memang ada peningkatan,” aku L. Winangun, pengusaha jasa sumur bor, kepada Suara NTB. Walaupun biaya untuk membuat sumur bor tidak murah.

Masyarakat harus merogoh kocek lebih dari Rp20 juta untuk membangun satu sumur bor.

Diakui, pihaknya hampir setiap hari mendapat permintaan pembangunan sumur bor. Sehingga praktis pekerja yang ada harus berkerja setiap hari. Untuk memenuhi permintaan masyarakat untuk dibuatkan sumur bor.

“Sekarang ini saja, kita masih menyelesaikan pembangunan sumur bor. Begitu selesai, sudah ada permintaan yang lain,” akunya.

Roni, salah seorang warga Desa Pengadang mengaku, membangun sumur bor kini jadi solusi terbaik untuk bisa mengatasi kondisi kebutuhan air bersih. Karena kalau mengandalkan air dari PDAM Praya sudah tidak bisa lagi.

Apalagi kalau menunggu hujan.

Disatu sisi, kebutuhan air bersih masyarakat pada musim kemarau seperti sekarang ini sangat tinggi. “Kalau untuk kebutuhan pertanian jangan ditanya lagi, sudah tidak ada. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sangat susah,” tegasnya.

Sehingga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, mau tidak mau harus membangun sumur bor. Karena kondisi yang memaksa demikian. “Kalau sudah ada sumur bor, paling tidak pada musim kering ke depan kita sudah tidak khawatir kekurangan air bersih,” tambahnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SUMUR BOR - Pekerja tengah membangun sumur bor di Desa Pengadang Praya Tengah, Rabu (24/10) kemarin.

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

’’Trauma Healing’’ Anak Lewat Pengenalan Budaya dan Dongeng Minim Jaringan Internet KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) masuk kategori daerah tertinggal. Di antara penyebabnya adalah, masih tertinggal dari akses layanan internet.

Wilayah Lotim disebut masih minim akses layanan menjangkau akses informasi melalui jaringan internet tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Seksi Opini dan Kominikasi Publik Bidang Pelayanan Informasi Publik, Sahrudin mengatakan, beberapa upaya sudah dilakukan agar semua daerah di Lotim ini bisa dijangkau internet.

(Suara NTB/rus) Kondisi Lotim saat ini, Sahrudin sebutnya kurang dari 20 persen yang sudah ada akses internet. Sisanya sedang diupayakan terus untuk diadakan fasilitas-fasilitas penunjang agar seluruh masyarakat Lotim bisa mengakses internet.

Melalui Badan Aksesibilitas informasi dan Telekomunikasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 ini memasang beberapa site di Lotim, yakni untuk akses internet di Lotim bagian selatan. Target BAKTI, tahun 2020 mendatang sudah seluruh daerah sudah terkoneksi internet.

Site yang terpasang tersebut ditempatikan di fasililitasfasilitas umum. Sepetri kantor desa, puskesmas, kantor camat, sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Keberadaan jaringan telekomunikasi, khususnya internet ini juga disiapkan di titik gempa. Tahun ini sebutnya, dipasang di 10 titik. Antara lain, terpasang di Kantor Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Wanasaba. “Kita sudah pasang jaringannya di Desa Madayin, Desa Obel-Obel, Kantor Desa Pringgabaya, Kantor Desa Bebidas Wanasaba,” ucapnya. (rus)

Produksi Panel Risha Masih Minim Selong (Suara NTB) Para korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebagian besar memilih model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Sesuai hasil sosialisasi dari 2.807 korban gempa, sebanyak 1.159 yang memilih bentuk Risha. Hanya saja, jumlah produksi panel yang dilakukan para aplikator sejauh ini masih sangat minim.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, jumlah aplikator yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di Lotim hanya tiga orang. Itupun dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diterangkan Kabag, ada rencana sejumlah perusahaan besar seperti PT. Waskita, PT. Nindia Karya akan datang ke Lotim guna mempercepat proses pembuatan panel. Hanya saja, sampai saat ini masih masih fokus selesaikan masalah di Lombok Tengah dan Mataram.

Rencananya, perusahaan yang siap mencetak panel itu akan datang pada bulan November mendatang. Diketahui, Lotim ini cukup banyak yang akan dibuatkan panel. Terlebih Lotim ada sekitar 24 ribu lebih yang akan dibangunkan rumah. Koordinator Wilayah Rekompak, Lalu Zamzami juga mengingatkan agar seluruh aplikator segera mempercepat produksi panel Risha.

Pasalnya, proses pencairan sudah mulai dilakukan. Artinya sudah mulai pula digelar pembangunan rumah Risha tersebut.

Iskandar, salah satu aplikator yang coba dikonfirmasi mengakui belum bisa maksimal memproduksi panel Risha. Pihaknya mengaku saat ini sedang dalam proses persiapan. Diakuinya, saat ini sudah mulai produksi panel. Hanya saja masih terbatas. Dalam sehari, baru bisa dirampungkan untuk satu unit rumah. Salah satu kendalanya karena minim jumlah tenaga yang digunakan. “Tenaga yang saya gunakan ini sekarang juga sedang pulang ke Lombok Tengah,” tuturnya.

Aplikator ini komitmen untuk segera mempercepat produksi. Ia pun saat ini sedang menggelar pelatihan kepada para tukang yang akan membuat panel tersebut. “Rencana saya akan tambah tenaga sampai 50 orang pekerja,” ucapnya.

Ia meminta agar diberikan waktu untuk bisa menuntaskan sisa pekerjaan persiapan sampai awal November mendatang. Pihaknya menjanjikan awal November sudah bisa memproduksi untuk 2 sampai dengan 8 unit rumah Risha.

Soal anggaran akuinya sudah tidak masalah karena anggaran sudah mulai cair dari pokmas. (rus)

Keberadaan budaya tradisional acap kali tergerus oleh perubahan zaman. Pemerintah pun memandang perlu untuk merevitalisasi keberagaman budaya itu, melalui penanaman pemahaman pada anak. Hal itulah yang diintegrasikan oleh pemerintah pusat dan daerah serangkaian trauma healing pascagempa kepada siswa.

Sebanyak 500 anak dari lingkup PAUD/TK, disuguhkan aneka budaya tradisional anak-anak.

Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemendikbud, Dra. Christriati Ariani, Rabu (24/10) di Gangga mengatakan, Kemendikbud bersama Pemda Lombok Utara (KLU) menggelar revitalisasi pengenalan budaya untuk melestarikan budaya lokal. Dongeng dan permainan tradisional diperkuat kembali agar tidak terkikis.

“Kegiatan ini juga tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap korban gempa di Lombok Utara.

Pemulihan psikis korban gempa melalui dongeng dan permainan tradisional,” ujarnya.

Di samping itu, kegiatan revitalisasi tersebut juga merupakan upaya untuk melestarikan budaya bangsa sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Meningkat-

kan apresiasi terhadap keragaman budaya, menanamkan nilai-nilai tradisi pada generasi muda sebagai penyaring derasnya arus budaya global yang masuk ke Indonesia.

“Di dalam kedua unsur budaya ini terkandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk sekaligus memperkokoh jati diri dan karakter sebagai bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk tidak patah semangat menghadapi musibah. Di balik cobaan, akan ada hikmah yang bisa dipetik untuk kemajuan maayarakat di masa depan.

“Anak-anak kita masih membutuh perhatian kita semua untuk jemput masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

(Suara NTB/ari)

TRAUMA HEALING - 500 anak dari PAUD/TK di KLU yang mengikuti trauma healing pemerintah di Gangga, Rabu (24/10).

Ditambahkan Plt. Kadis Dikpora, Dr. Fauzan Fuad, revitalisasi kebudayaan tradisional ini merupakan wadah anakanak menyaksikan keragaman

anak kembali ke situasi sebelum musibah. Saya optimis situasi pendidikan kita akan segera normal kembali,” sebut Fauzan. (ari)

70.000 Siswa Belajar di Tenda

Belasan Sekolah di KLU Belum Dapat Donatur

Tanjung (Suara NTB) Perbaikan infrastruktur sekolah telah diinstruksikan untuk ditangani dalam waktu 1,5 tahun sejak masa transisi. Hingga saat ini, dari jumlah sekolah rusak berat masih tercatat belasan sekolah yang belum memperoleh kepastian donasi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara, Dr. Fauzan Fuad, Rabu (24/10), mengungkapkan musibah gempa menyebabkan seluruh sekolah di KLU mengalami kerusakan.

Tercatat sebanyak 1.700 lebih ruang kelas belajar (RKB) yang rusak dan memerlukan penanganan, dari 162 SD dan 34 SMP yang mengalami kerusakan akibat gempa. “Musibah gempa ini menyebabkan 23.000 lebih siswa SD, 7.500 lebih siswa SMP dan 40.000 lebih anak-anak kita di Madrasah, tidak punya ruang belajar,” sebut Fuad.

Progres bantuan kepada sekolah baik dari relawan, donatur organisasi kemasyarakatan hingga bantuan keuangan Pemda lain terus mengalir. Seperti Kemendikbud sebut Fuad, telah memastikan untuk membantu membangun 29 sekolah SD dan 27 sekolah SMP, Kementerian PUPR mengalokasi-

kan 88 sekolah yang sudah diverifikasi siap dibangun. Sementara Pemda DKI Jakarta memastikan untuk membantu menangani 21 sekolah dengan rincian 3 SMP dan selebihnya SD. NGO dan organisasi kemasyarakatan lain juga bergerak membantu, seperti PMI membantu 8 sekolah, NGO Inovasi dari Australia di Indonesia membangun 21 sekolah.

Fauzan mengatakan, sekolah-sekolah yang dikerjakan oleh donatur umumnya rusak berat. Sedangkan sekolah rusak ringan akan ditangani pada tahap berikutnya setelah fasilitas sekolah sudah memadai. Kementerian PUPR selaku pihak yang terlibat menangani sekolah, memprioritaskan sekolah yang sudah diverifikasi pada tahap 1 dan tahap 2 untuk dibangun. Sedangkan verifikasi tahap 3 masih berproses berkaitan dengan syarat

administrasi. Sekolah verifikasi tahap 4, masuk pada kategori rusak ringan.

“Sisanya sekitar 14 sekolah yang belum mendapat donatur. Dan itu akan kita coba cover lewat APBD untuk pengadaan bahan-bahan bangunan,” sambungnya.

Fauzan mengakui, kemampuan APBD Lombok Utara untuk merekonstruksi sekolah di Lombok Utara tidak akan bisa dilakukan secara penuh.

Misalnya, dalam satu sekolah yang memiliki 6 sampai 8 RKB, maka Pemda KLU hanya bisa mengalokasikan anggaran 4 sampai 6 kelas.

Kondisi fisik sekolah di masa transisi tidak seluruhnya seragam. Sekolah yang tertangani dari dana bantuan Kementerian dan Bantuan Keuangan pemda lain, umumnya dibangun permanen. Sedangkan sekolah lain dibangun dengan konstruksi semi

Pengadaan Paket Sandang Pangan

PPK Diminta Ketat Awasi Rekanan Selong (Suara NTB) Pengadaan paket sandang pangan Lombok Timur (Lotim) tahun 2018 mulai dilaksanakaan. Sejumlah item logistik mulai didatangkan oleh pihak rekanan. Dalam pengadaan logistik paket sandang pangan yang dihajatkan terhadap 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lotim ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta lebih ketat melakukan pengawasan.

Kepada Suara NTB, Rabu (24/10), Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, mengaku sangat menyayangkan pengadaan paket sandang pangan yang setiap tahun selalu menuai permasalahan. Bahkan sampai masuk ke meja aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, kondisi itu dikarenakan masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK maupun Dinas Sosial (Disos) selaku leading sector yang menangani pelaksanaan proyek ini.

Ditegaskannya, adanya permasalahan yang dihadapi selama lima tahun pengadaan paket sandang pangan, karena pihak rekanan yang belum siap. Seperti rekanan yang dimenangkan dalam menangani pengadaan paket sandang pangan itu tidak memiliki modal, bahkan pinjam bendera. Sehingga ketika sudah dinyatakan menang, rekanan tersebut kelimpungan untuk mencari anggaran dalam pengadaan sejumlah item paket sandang pangan senilai Rp 25 miliar di tahun 2018 untuk 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lotim. “Pihak rekanan ini yang perlu diawasi. Karena permasalahan yang kerap terjadi di sana. Keterlambatan ketersediaan logistik,” ujarnya.

Untuk itu, politisi Partai Golkar Lotim ini meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) lebih jelas melihat rekanan dalam pelaksanaan proses tender. Harus dipelajari betul latar belakang dari setiap rekanan yang mengikuti proses tender.

Barulah ditentukan pemenangnya yang betul-betul sesuai dengan kualifikasi. “Kita berharap ULP juga jangan asal memenangkan kontraktor itu. Latar belakang dan kesanggupan dari segi modal dan barang harus dilihat juga,” harapnya.

Plt. Kepala Disos Lotim, Lalu Dami Ahyani, mengungkapkan pengadaan paket sandang pangan tahun 2018 sudah masuk dalam proses pengadaan barang. Sesuai dengan kontrak, pengerjaan paket sandang pangan ini selama 60 hari kerja dengan sasaran target pendistribusian terhadap 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lotim.

“Pengadaan paket sandang pangan sedang berjalan. Saat ini sedang dalam tahap pengadaan barang. Sejumlah item sudah didatangkan oleh pihak rekanan. Tidak ada perubahan penerima. Sesuai dengan DPA dihajatkan untuk 80 ribu warga miskin dengan total anggaran Rp 25 miliar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan, PPK paket sandang pangan Lotim 2018, Rusman, jika sejumlah item barang dalam paket tersebut sudah mulai didatangkan satu persatu dan secara bertahap dan saat ini barang yang sudah dititip sementara di lapangan futsal sport hall GOR Selaparang Selong. (yon)

budayanya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini sudah sangat jarang mengetahui kekayaan budayanya sendiri.

“Kita juga berharap abak-

(Suara NTB/yon)

AKSI - Aksi Forum Peduli TKI Lotim di depan kantor ULP Imigrasi Kelas I Mataram di Selong, Rabu (24/10).

Kantor ULP Imigrasi Lotim Didemo Selong (Suara NTB) Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Forum Peduli TKI Lombok Timur (Lotim) mendatangi kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Mataram di Selong, Rabu (24/10).

Mereka mendatangi Kantor Imigrasi, karena penerbitan paspor bagi TKI dinilai cukup lama.

Seperti disampaikan salah satu massa aksi, H. Abdul Haris, meminta supaya pelayanan dipercepat, terutama dalam pembuatan paspor TKI. Menurutnya, pelayanan pembuatan paspor saat ini memakan waktu cukup lama hingga satu tahun. “Kalau satu atau dua minggu tak apaapa, tapi ini masyarakat kita harus menunggu bertahuntahun,” ungkapnya.

Di samping itu, ketika masyarakat membawa paspor asli, seharusnya penerbitan paspornya cepat. Sementara fakta di lapangan saat ini ketika masyarakat membawa paspor asli, namun pelayanan tetap lama. Ia mengungkapkan, awalnya pelayanan pembuatan paspor berjalan baik, lancar ser-

ta prosesnya cukup cepat, sehingga ia mempertanyakan pelayanan saat ini semakin buruk.

Sudirman, pegawai di Imigrasi Lotim, menjelaskan saat ini sedang dilakukan pembaharuan sistem di NTB dan Bali sedang diberikan sistem baru. Pada sistem baru ini masih banyak perbaikan-perbaikan. Adapun apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan tetap disampaikan ke kantor pusat di Jakarta, karena dalam pembuatan paspor, ada adjudikator berdasarkan keterangan pusat.

Sudirman menegaskan untuk pembuatan paspor TKI sudah ada di LTSP dan bertempat di kantor Disnakertrans Lotim. Sedangkan untuk data berasal dari kantor pusat, terutama di dalam mengambil NIK, sehingga muncul data lengkap. Apabila data itu tidak muncul, maka tidak bisa dilakukan pencetakan paspor.

Untuk segala bentuk dan jenis pelayanan, terutama dalam penerbitan paspor. Imigrasi Lotim tetap mengikuti petunjuk dari kantor pusat. “Imigrasi bergantung pada arahan pusat. Ka-

lau pada sistem warna hijau, maka dilanjutkan atau dinyatakan lulus. Apabila warna merah, maka akan ditunggu dulu. Imigrasi Lotim pun masih berada di bawah komando imigrasi Mataram. Intinya imigrasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” terangnya.

Kasubag Tata Usaha Kanim Kelas I TPI Mataram, Deny Krisdian, mengakui saat ini pelayanan terkendala dalam sistem.

Kondisi saat ini sedang dilakukan pembaharuan sistem simkim terbarukan. Di mana NTB dan Bali menjadi pilot project sebelum diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Dalam sistem ini, Imigrasi langsung terintegrasi sistemnya dengan Dukcapil dan BP2TKI. Dalam pelaksanaan sistem ini, dilakukan update satu minggu sekali. Namun akibat gempa yang terjadi, pelayanan kepada masyarakat juga terhambat. Namun proses perbaikan sistem secepatnya dilakukan perbaikan.

Hal itu seiring dengan target uji coba sistem bulan ini untuk selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. (yon)

permanen. Menurut jumlah bantuan yang masuk, sekolah dihitung paling banyak sekitar 32 s e k o l a h .

“Sekolah-sekolah yang sudah dibangun sudah banyak, kemarin saja kita terima 6 sekolah.

Ada yang sudah jadi, ada yang sudah berproses. Target kita di akhir tahun ini, sekolah permanen dan semipermanen sudah selesai semua,” tandasnya. (ari)

Fauzan Fuad

Verifikasi Korban Gempa Selesai

Lotim Masih Butuh Waktu Lakukan Validasi Selong (Suara NTB) Proses verifikasi bangunanbangunan yang rusak akibat gempa sudah dirampungkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hanya saja, Lotim masih memerlukan proses validasi dan finalisasi data, sehingga benar-benar valid.

“Perintah bupati agar lebih teliti dalam melakukan pendataan,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Ahmad Subhan saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (24/10).

Verifikasi dilakukan Dinas PUPR di 20 kecamatan dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim.

Kecamatan Keruak, satu-satunya kecamatan yang tidak ada laporan. Validasi dan finalisasi data diperlukan guna mengetahui lebih rinci dan riil sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Di mana, ada laporan dari beberapa kepala desa dan kepala dusun yang menyebut ada yang dobel. “Validasi dilakukan untuk mengecek apakah ada yang dobel Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarganya (KK),” ungkapnya Hingga Rabu siang, ujarnya, jumlah rumah yang rusak sebanyak 24.683 unit. Rusak berat 8.290, rusak sedang 4.267 dan rusak ringan 12.126 unit. Dari jumlah itu diakui sebagian besar belum cair bantuannya. Pemerintah Lotim sudah membuat Surat Keputusan (SK) dan mengusulkan pencairan dana untuk para korban. Masing-masing Rp 50 juta untuk korban rumah rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rusak ringan.

Dana cair sampai saat ini, ujarnya, sebesar Rp 300,2 miliar.

Tahap pertama Rp148,6 miliar untuk 2.807 jiwa. Tambahan pada pertengahan Oktober 2018 lalu

(Suara NTB/rus)

Ahmad Subhan kembali cari Rp 151,6 miliar yang diperuntukkan bagi 8.158 jiwa, terdiri dari 1.797 unit rumah rusak berat, 1.150 rumah rusak sedang dan 5.211 rumah rusak ringan.

“Sudah diterima rekening masingmasing,”ucapnya Sementara itu, untuk pencairan ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) yang tersebar di 5 kecamatan dan 18 desa terdampak sebanyak 204.

Terdiri dari 2.547 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 196 pokmas menunggu SK Kepala Desa (Kades) atau 2.445 KK. Adapun pokmas yang sudah ada rekeningnya sebanyak 188 kelompok yang terdiri dari 2.342 KK. Berikutnya, sudah dilakukan penandatanganan MoU dengan aplikator sebanyak 98 kelompok atau 1.178 KK. Sedangkan, jumlah rekening yang masuk pokmas Rp 41,4 miliar yang diperuntukkan 1.178 jiwa. Jumlah yang cair tahap pertama 50 persen, atau Rp 25 juta untuk korban rusak berat. Untuk tahap dua nanti 30 persen tahan ketiga 20 persen. (rus)

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

Selesaikan Sengketa Tenaga Kerja BELASAN perusahaan di Lombok Barat (Lobar) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan karyawan dampak gempa beberapa waktu lalu. Total terdapat 11 perusahaan dengan 68 karyawan yang tengah menjalani proses mediasi perselisihan atau sengketa kerja di Dinas Tenaga Kerja setempat, masingmasing 16 karyawan yang diPHK dan 52 karyawan dirumahkan. Dari puluhan sengketa kerja tersebut, sejumlah kasus telah diputus, sedangkan ada beberapa masih dalam proses.

Hal ini dikatakan Kadis Tena(Suara NTB/her) ga Kerja dan Transmigrasi (DiRusditah snakertrans) Lobar Rusditah, Rabu (24/10). Rusditah menyebut sampai saat ini, Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnakertrans telah memproses belasan kasus PHK melihatkan 9 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 16 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 11 orang telah diselesaikan (berhenti bekerja dan diberikan pesangon) dan ada satu kasus sengketa yang dilanjutkan ke pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Sedangkan sisanya ada 5 pekerja tengah proses mediasi antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja.

Lebih jauh dikatakan, 9 perusahaan yang melakukan PHK di antaranya hotel, hiburan dan perusahaan lain. Sedangkan ada 3 perusahaan yang merumahkan karyawan termasuk hiburan dan juga hotel. Jumlah karyawan yang dirumahkan pun lumayan banyak mencapai 52 orang. Sejauh ini dari belasan perusahaan ini, baru 5 perusahaan yang melapor resmi ke dinas terkait bahwa telah melakukan PHK atau merumahkan karyawan. Sedangkan sisanya belum melaporkan. Menurutnya kebanyakan perusahaan melakukan PHK atau merumahkan secara sepihak, sehingga banyak karyawan yang melapor ke dinas untuk dimediasi agar mendapatkan haknya dari perusahaan.

Terkait kasus hotel S yang menunggak pajak, kondisi pekerjanya saat ini masih diambangkan. Hal ini, jelasnya, menjadi polemik, sebab aset hotel sudah tutup total dan listrik dicabut. Ia pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak owner untuk mempertanyakan kejelasan status para pekerja.

Jumlah karyawan di hotel itu sendiri 47 orang, mereka belum di-PHK sebab belum ada keputusan dari pihak perusahaan.

Namun pihak dinas tetap mengupayakan mediasi agar pihak perusahaan memberikan hak karyawan.

Tindakan perusahaan melakukan PHK dan merumahkan karyawan jelasnya bukan ansih karena dampak gempa yang mengakibatkan penghasilan menurun. Namun beberapa perusahaan ada yang memindahkan karyawan untuk bekerja di cabang lain seperti di Bali dan Bajo. Namun ada karyawan yang tak mau berangkat, karena alasan rumah rusak akibat gempa dan memiliki bayi, sehingga maju ke sengketa kerja.

Kasi Syarat Kerja dan Perselisihan Dinas tenaga kerja Asmuni Hadi S.Sos menambahkan, pihak dinas sudah menekankan kepada semua perusahaan terkait mekanisme PHK, tidak bisa dilakukan sepihak dan melalui telepon. Namun harus resmi melalui surat. Mekanismenya pun jelas mengacu aturan, jika karyawan melakukan kesalahan, maka diberikan surat peringatan 1 sampai 3. Jika pihak perusahaan tidak melakukan itu maka sudah terjadi perselisihan. Jika dilakukan PHK, hak karyawan tidak dipenuhi maka hal itu dimediasi oleh dinas. (her)

Pemda Lobar ’’Road Show’’ Bentuk Pokmas Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan tim teknis melakukan road show ke semua kecamatan terdampak gempa untuk mempercepat proses pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) sekaligus mensosialisasikan tata cara pembangunan rumah tahan gempa kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memilih jenis bangunan rumah yang akan dibangun.

Menurut Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawati, pihaknya membagi tiga tim untuk road show ke kecamatan terdampak. “Road show ini bertujuan mempercepat pembentukan pokmas, sekaligus kita sosilisasikan tata cara pembangunan rumah yang tahan gempa agar warga paham terkait struktur bangunan tahan gempa,”kata Ratnawi.

Baginya, yang terpenting dari kegiatan road show adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tahu jenis rumah tahan gempa, jenis dan bagaimana membangunnya.

Sebab warga yang akan memilih dan membangun rumahnya, sehingga warga harus paham terkait struktur dan pemilihan material bangunan agar tidak asal bangun rumah.

Meski demikian, ujarnya, sebelum membangun, mereka harus memperhatikan syarat-syarat dan struktur rumah secara teknis. Sebab jika hanya bentuk pokmas tanpa mensosialisasikan cara membangun rumah, menurutnya percuma.

Hingga Rabu (24/10), pihaknya sudah road show ke Kecamatan Gunungsari dan Batulayar. Setelah itu tim akan menyasar Kecamatan Narmada dan Lingsar, Kuripan dan Sekotong. Sampai saat ini, ujarnya, sudah ada 27 pokmas yang dibentuk dan tambahan di Gunungsari sebanyak 17 pokmas, sehingga total mencapai 44 pokmas. Namun 17 pokmas ini sudah masuk dana ke rekening masing-masing, sehingga tinggal diproses untuk dicairkan.

Dalam sosialisasi ini, tambahnya, tim teknis didampingi oleh BPKP. Pihak BPKP memantau dari awal proses ini agar bantuan tak salah sasaran. (her)

(Suara NTB/her)

ROADSHOW - Pemda Lobar dan tim teknis melakukan road show ke kecamatan untuk pembentukan pokmas dngan tujuan mempercepat pencairan bantuan stimulan.

SUARA PULAU LOMBOK

Tinggi, Aktivitas Pembakaran Lahan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Selain kejadian kebakaran bangunan baik rumah dan gedung, aktivitas pembakaran lahan di Lombok Barat (Lobar) beberapa bulan terakhir tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan banyaknya laporan masyakarat yang masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Baru-baru ini, Dinas Damkar mendapat laporan pembakaran lahan. Namun kendala dihadapi dinas terkait dalam menangani persoalan kebakaran ini, dinas terkait minim armada atau kendaraan pemadam. Selain itu tandon penampung air yang dimiliki juga masih terbatas.

“Aktivitas pembakaran lahan ini cukup tinggi, karena musim kemarau panjang ini.

Itu kita khawatirkan merembet ke pemukiman warga., Makanya kita bertindak cepat memadamkan,” kata Kepala Dinas Damkar Lobar Fauzan Husniadi, Rabu (24/10).

Aktivitas pembakaran lahan terakhir di Kuripan, bahkan akibat api yang membesar dari hasil pembakaran sampah di

sekitar lokasi hampir merembet ke Pasar Kuripan. Untungnya, api cepat bisa dipadamkan oleh tim Damkar dengan menghabiskan 9 tangki air.

Selain di Kuripan, terjadi juga kasus pembakaran lahan hutan di perbukitan Dusun Beroro Lembar menyebabkan api hampir merambah ke pemukiman warga. Pihaknya pun mengerahkan tim untuk memadamkan api. Belum lagi,

dua kasus pembakaran lahan di daerah Aik Ampat dan Reyan Gerung yang cukup mengganggu masyarakat.

Menurutnya, tingginya kejadian pembakaran lahan dipicu oleh musim kemarau yang panjang. Pihaknya berupaya melokalisir penyebaran api agar tidak merambah ke rumah penduduk dan pasar serta fasilitas umum lain. Selain pembakaran lahan, kasus kebaka-

ima dari pemerintah pusat.

“Belum ada kejelasan aturan ataupun regulasinya dari pemerintah. Jadi bisa dipastikan tidak dibangun tahun ini,” terang Kepala Disperindag Loteng, H. Saman, kepada Suara NTB, Rabu (24/10).

Semula, kalau regulasinya cepat keluar dari pemerintah pusat pihaknya berharap proses pembangunan pasar bisa dilaksanakan tahun ini juga. Tapi karena terkendala regulasi yang

ran juga kerap kali terjadi. Bahkan beberapa waktu terakhir kasus kebakaran cukup tinggi.

Di samping menangani kebakaran, pihaknya juga ikut membantu distribusi air bersih ke lokasi kekeringan.

Setiap hari, paling tidak 23 kali ia menerjunkan armada untuk droping air ke warga yang mengalami kekeringan. Meski bukan tupoksinya, karena diperlukan masyakarat ia pun berupaya memberikan pelayanan. Ia men-

gaku dengan tingginya intensitas kejadian kebakaran tersebut, ia sedikit kewalahan akibat minimnya armada angkutan. Sejauh ini hanya memiliki 3 unit armada damkar dan 1 unit mobil suplai.

“Ini sangat minim sekali, apalagi dengan luas cakupan Lobar yang begitu luas ini,” jelasnya. (her)

Fauzan Husniadi (Suara NTB/her)

(Suara NTB/kir)

PILKADES - Suasana pemungutan suara di TPS IX Desa Darek. Tahun ini total ada 96 desa di Loteng yang menggelar pilkades secara serentak.

Loteng Sukses Gelar Pilkades Serentak Praya (Suara NTB) Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (24/10) berlangsung sukses. Kendati ada gejolak di beberapa titik, secara umum gelaran pilkades serentak di 96 desa tahun ini, berlangsung aman. Sejumlah desa yang sebelumnya dikhawatirkan bakal bergejolak, justru pilkadesnya bisa berjalan lancar.

Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, kepada Suara NTB, Rabu (24/10) sore menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh laporan soal adanya gangguan dalam

pelaksaan pilkades. Pihaknya berharap tidak ada gejolak maupun gangguan pascapemungutan suara pilkades. “Titik rawannya memang setelah pemungutan suara. Tapi kita berharap semua bisa berjalan aman dan lancar,” tegasnya.

Hanya saja yang menjadi catatan ke depan ialah soal rendahnya angka partisipasi pemilih pada pilkades kali ini.

Bahkan di beberapa desa, partisipasinya ada yang hanya 50 persen, seperti di Desa Mekar Sari, dari 3.700 lebih pemilih yang ada, sebanyak 1.400 lebih pemilih di antaranya tidak menggunakan hak pilihnya.

Kemudian di Desa Batujai, dari 11 ribu pemilih, sebanyak 5 ribu lebih pemilih di antaranya memilih untuk golput alias tidak menggunakan hak pilih. “Soal memilih atau tidak itu kembali ke pemilih bersangkutan. Tapi tetap harus menjadi perhatian, kenapa kemudian angka partisipasi di pilkades justru rendah. Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada pilkada sebelumnya,” imbuhnya.

Catatan yang lain, soal banyaknya surat suara batal. Akibat salah coblos. Di mana surat suara banyak yang tercoblos di dua tempat. Itu bisa terjadi,

Dampak Kebakaran

Potensi Retribusi Pasar Renteng Dipastikan Hilang Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dipastikan kehilangan pemasukan dari retribusi Pasar Renteng Praya. Pasalnya, pasca musibah kebakaran awal bulan Agustus lalu, Pemkab Loteng sudah tidak menarik retribusi lagi dari Pasar Renteng. Itu artinya, sampai terbangun pasar yang baru atau paling tidak sampai akhir tahun ini retribusi Pasar Renteng sudah tidak ditarik lagi.

“Target dari Pasar Renteng bisa masuk retribusi sekitar Rp1,2 miliar per tahun. Tapi dengan musibah gempa yang melanda, target tersebut dipastikan tidak akan tercapai,” ungkap Kabid Retribusi dan Lainlain PAD yang Sah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng, Alfian Muntaha, S.IP., M.M., kepada Suara NTB, Selasa (23/10).

Menurutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng selaku

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pasar Renteng sudah tidak menarik retribusi pasar lagi dari Pasar Renteng terhitung sejak musibah kebakaran berlangsung hingga saat ini. “Dari pihak Disperindag sudah bersurat ke kami, kalau retribusi pasar Renteng sudah tidak ditarik lagi sampai akhir tahun ini. karena musibah kebakaran,” jelasnya.

Kondisi tersebut dipastikan berdampak pada capaian retribusi pasar. Bukan hanya untuk Pasar Renteng saja, tapi capaian target retribusi pasar secara umum. Pasalnya, dari target pemasukan sebesar Rp 2,2 miliar dari seluruh pasar di Loteng, sebesar Rp 1,2 miliar bersumber dari retribusi Pasar Renteng.

Sementara sebelum musibah kebakaran berlangsung, retribusi Pasar Renteng yang sudah masuk sekitar Rp200 juta lebih dengan begitu, sisa

target pemasukan dipastikan tidak akan tercapai, sehingga bisa dipastikan target pemasukan dari retribusi pasar secara total di Loteng tidak akan bisa tercatat.

Saat ini di Loteng ada sekitar 42 pasar tradisional yang dikelola oleh kecamatan ditambah dua pasar induk yang dikelola oleh Disperindag Loteng, yakni Pasar Renteng serta Pasar Karang Bulayak.

Tapi kontribusi pasar tradisional tersebut tidak terlalu besar. ‘’Yang besar memang dari Pasar Renteng serta Pasar Karang Bulayak,’’ ujarnya.

Pihaknya pun mengaku belum bisa memastikan kapan penarikan retribusi Pasar Renteng akan kembali dilakukan, karena fasilitas pasar yang menjadi syarat bagi pemerintah daerah untuk bisa menarik retribusi belum ada, lantaran masih proses pengajuan pembangunan ke pemerintah pusat. (kir)

Pembangunan Sembilan Pasar di Loteng Batal Praya (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan proses pembangunan sembilan pasar yang diusulkan ke pemerintah pusat batal dilaksanakan tahun ini. Selain terkendala batas waktu pengerjaan yang sudah sangat mepet. Regulasi terkait pembangunan pasar tersebut sampai saat ini belum diter-

Halaman 5

belum turun, belum lagi soal waktu pelaksanaan yang sangat mepet, sehingga dari pada jadi persoalan di kemudian hari, akhirnya diputuskan untuk tidak dilaksanakan.

“Harapan kita pembangunan pasar-pasar ini bisa dilaksanakan tahun depan. Itupun kalau pemerintah pusat merestui. Karena memang anggarannya berasal dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Disinggung pasar mana saja

yang akan dibangun serta pagu anggaranya yang disiapkan, Saman enggan berkomentar, karena memang proses pembangunannya tidak akan terealisasi tahun ini. “Belum ada yang jelas,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Loteng, Helmi Qazwaini, pembangunan sembilan pasar masuk perencanaan pusat. Di mana seluruh anggaran pembangunannya dibiayai. Tapi untuk proses

tender diserahkan ke pemerintah daerah. Namun, karena keterbatasan waktu serta regulasi, pembangunan pasar tidak akan bisa dilaksanakan, sehingga pihaknya sudah mengingatkan kepada Disperindag Loteng untuk mengajukan kembali rencana pembangunan pasar tahun depan. Karena kalau dipaksakan dibangun tahun, dikhawatirkan tidak akan bisa maksimal hasilnya. (kir)

kemungkinan karena pola pelipatan surat suara yang perlu diperbaiki. “Rupa-rupanya banyak pemilih yang langsung mencoblos tanpa membuka surat suara secara utuh, sehingga bagian belakang tanda gambar calon di surat suara ikut tercoblos,” terang Amin.

Tidak hanya itu, konsistensi aturan juga perlu ditingkatkan. Mengingat, banyak laporan soal beberapa regulasi pilkades tidak dijalankan secara maksimal oleh perangkat pilkades di bawah, sehingga banyak memicu persoalan.

Salah satunya, soal banyaknya pemilih yang tidak masuk

dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkades.

Walaupun soal pemilih yang tidak masuk dalam DPT pilkades sudah diatasi dengan adanya Surat Edaran (SE) Bupati Loteng, yang membolehkan pemilih menggunakan KTP elektronik jika tidak masuk dalam DPT pilkades. Tapi persoalan tersebut tetap harus jadi atensi ke depan, supaya bila perlu tidak ada regulasi-regulasi tambahan. Cukup dengan regulasi yang sudah ada. “Kalau soal gugatan sengketa hasil pilkades, kita masih menunggu,” tambah Ketua Panitia Pengawas Pilkades serentak ini. (kir)

Rumah Warga di Banyumulek Terbakar Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran terjadi di wilayah Banyumulek Kecamatan Kediri sekitar pukul 11.30 Wita, Rabu (24/10). Api membakar rumah Fatimatuzzahra. Untungnya kobaran api dengan cepat dipadamkan oleh warga dibantu Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), sehingga yang terbakar hanya bagian dapur dan tak sampai mengenai rumah warga lainnya.

Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran ini, namun diduga disebabkan arus pendek listrik. Akibat kejadian ini semua perabotan korban ludes terbakar.

Kebakaran, ujar pemilik rumah Fatimatuzzahra, terjadi saat semua warga pergi kerja.

Pemilik rumah pergi kerja menjadi perajin tak jauh dari lokasi.

“Untungnya ada mertua saya bangun tidur langsung keluar dan melihat api sudah menyala, lalu ia teriak minta tolong,” ujarnya.

Warga yang ada di sekitar pun keluar rumah. Semua warga langsung memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.

Warga mengambil air menggunakan bak dan ember yang ada.

Kobaran api yang sudah menjalar ke atas bangunan pun berhasil dipadamkan, namun api di bagian atas masih menyala. Selang puluhan menit warga memadamkan

api, kendaraan Damkar pun tiba di lokasi membantu memadamkan api. Tak beberapa lama, api pun bisa dijinakkan.

Salah seorang warga, Inaq Hannah mengaku tahu rumahnya terbakar setelah dipanggil di lokasi kerja membuat kerajinan gerabah. Tak menunggu lama iapun bergegas ke rumahnya. Sesampai di lokasi ia sudah melihat kondisi rumahnya sudah ramai. Ia pun langsung mematikan meter listrik untuk mencegah api menjalar.

“Rumah memang sepi karena saya pergi bikin gerabah,tapi saat meninggalkan rumah saya tidak nyalakan api,” tuturnya.

Sementara itu Kepala DInas Damkar Lobar H. Fauzan Husniadi, membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Pihaknya mengerahkan dua unit kendaraan untuk memadamkan api.

Fauzan juga mengaku, sebelum kejadian di Banyumulek, kebakaran juga terjadi di Kuripan dekat dengan lokasi pasar. Pihaknya menerjunkan 3 kendaran memadamkan api yang bersumber dari sampah yang dibakar. Api itu pun membesar bahkan merembet ke pasar. Untungnya tim Damkar cepat memadamkan api, sehingga tidak sampai merembet ke bangunan pasar. (her)

(Suara NTB/her)

KEBAKARAN - Rumah warga di Banyumulek yang terbakar, Rabu (24/10). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

Pekan Depan, KSB Kembali Gelar Mutasi Taliwang (Suara NTB) Mutasi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali akan digelar.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST memastikan rotasi pegawai itu akan dilaksanakan pada pekan depan.

“Kita akan gelar mutasi lagi minggu depan. Sekarang masih digodok personal pegawai yang akan kita rotasi nanti,” ungkap Fud Syaifuddin kepada wartawan, Rabu (24/10).

Pada mutasi nanti, (Suara NTB/bug) Wabup menyatakan, peFud Syaifuddin rgeseran pegawai akan dilakukan di seluruh tingkatan eselon. Mulai dari eselon II, III hingga IV, pemerintah melalui Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) tengah menganalisa setiap pegawai yang akan ditetampatkan di jabatan barunya nanti. “Kita sudah minta Baperjakat segera menyelesaikan analisa kepegawaiannya itu,” cetusnya.

Menurut Wabup, kebutuhan mutasi kali ini tidak sekedar dalam rangka penyegaran kepegawaian. Hal terpenting kata dia, rotasi juga untuk memperkuat personel pegawai di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang memiliki gugus tugas penanganan bencana. Termasuk pada personel kecamatan yang terdampak gempa beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa bagian SKPD yang bertugas menangani bencana belum kuat karena tenaganya (staf) masih kurang.

Nah ini yang kita akan isi atau ganti personelnya, termasuk juga yang ada di kecamatan,” ungkap Wabup.

Ditanya mengenai rotasi pejabat eselon II, Wabup mengaku, beberapa SKPD yang lowong akan diisi dalam mutasi nanti. Namun demikian, ia enggan mengungkapkan, mana saja SKPD yang akan diisi itu. “Nanti lihat saja saat pelantikan. Yang jelas eselon II yang menjabat sekarang ada yang kita geser. Bisa pindah ke SKPD lain atau mengisi yang kosong,” cetusnya.

Sementara ini, ada 4 SKPD lowong tanpa pimpinan definitif di lingkungan Pemda KSB. Di antaranya kepala Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Wabup menjelaskan, pengisian seluruh pimpinan SKPD nantinya ditargetkan selesai di akhir tahun ini. Pemda KSB sendiri saat ini telah mengajukan sejumlah nama pejabat untuk mengikuti seleksi terbatas untuk mengisi jabatanjabatan lowong tersebut. “Di mutasi minggu depan itu kita akan rotasi dulu eselon II-nya. Nah baru yang lowong kita tetap akan isi melalui kegiatan seleksi. Insya Allah tahun depan tidak ada lagi SKPD yang lowong,” janjinya. (bug)

Pengganti Ustad Ma’ruf Dilantik Selasa Depan Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menjadwalkan ulang pelantikan Muhammad Nur, SH yang akan menggantikan H. Amir Ma’ruf Husain, S.PdI (Ustad Ma’ruf) sebagai anggota DPRD setempat dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan mengatakan, pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ustad Ma’ruf dari posisi keanggotannya di DPRD akan digelar pada Selasa, 30 Oktober mendatang. “Banmus sudah membuat jadwal ulang dan akan digelar hari Selasa,” terangnya kepada Suara NTB, (Suara NTB/bug) Agus Hadnan Rabu (24/10).

Ia menjelaskan, penundaan pelantikan yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 22 Oktober lalu dikarenakan hal teknis. Pihak DPRD KSB baru menerima SK pemberhentian Ustad Ma’ruf sebagai anggota DPRD KSB dari gubernur pada hari Jumat, tanggal 19.

Sementara saat itu kesempatan untuk mengubah jadwal tidak bisa dilakukan karena para anggota DPRD bersiap menggelar agenda reses.

“Sekarang anggota semuanya sedang reses dan baru minggu depan masuk kantor lagi. Makanya dimundurkan agenda pelantikannya,” paparnya.

Selanjutnya Agus mengatakan, saat ini DPRD masih menunggu satu lagi SK pemberhentian Ustad Ma’ruf dari gubernur. Yakni SK terkait pencopotannya sebagai wakil ketua di unsur pimpinan DPRD. “Untuk SK pemberhentian sebagai pimpinan masih kita tunggu. Kalau datang minggu ini, pelantikan penggantinya juga akan kita gelar di hari (Selasa) yang sama.”

Untuk diketahui posisi Ustad Ma’ruf sebagai anggota DPRD KSB periode 2014-2019 dari PBB akan digantikan oleh Muhammad Nur, SH. Sementara di posisi wakil ketua pada unsur pimpinan DPRD yakni H. Muhammad Syafi’i.

Ustad Ma’ruf sendiri memilih meninggalkan kursi keanggotaannya di DPRD KSB dari PBB karena memilih mencalonkan diri di pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang melalui partai Gerindra. Langkah ini ditempuh salah satu pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ikhlas Taliwang ini, setelah dirinya tidak disertakan dalam daftar Caleg PBB untuk bertarung merebut kursi DPRD KSB periode 20192024 melalui daerah pemilihan (Dapil) 1 Taliwang. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Diprioritaskan, Usulan DAK di APBD-P KSB Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa memprioritaskan perencanaan untuk usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Perubahan tahun 2018. Perencanaan tersebut baik di bidang Bina Marga maupun Pembangunan Sumber Daya Air. “Untuk pelaksanaan kegiatan program di Dinas PUPR yang alokasi anggarannya melalui APBD Perubahan 2018, diprioritaskan pada perencanaan terhadap usulanusulan pengembangan pada akses jaringan jalan, pengembangan sumber daya air.

Yaitu pada perencanaan usulan, khususnya di bidang DAK,” kata Kepala Dinas PUPR KSB, Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST, MT, kepada Suara

kait dirinya tidak terbukti.

Kendati demikian pihaknya tetap akan melakukan upaya pengecekan lanjutan sekaligus akan mengklarifikasi kepada para pengadu. Bahkan dalam waktu dekat ini, pihak terkait akan kembali dipertemukan dengan anggota MPS lainnya.

Sehingga dalam penanganan terhadap masalah ini tidak ada yang ditinggalkan.

“Memang hasil pengecekan sementara lapangan tidak benar ada indikasi ijazah palsu.

Tapi kita tetap akan terus mendalami untuk mengetahui secara jelas,” ungkapnya.

Dikatakannya, selain ditangani MPS masalah dugaan ijazah palsu ini juga ditangani oleh Aparat Penegak Hukum

NTB, Rabu (24/10).

Dijelaskannya, perencanaan ini nantinya juga menjadi salah satu prasyarat untuk bisa mendapatkan alokasi anggaran DAK pada saat desk yang dimungkinkan dilakukan pada bulan November atau Desember mendatang.

“Yang kita harapkan melalui perencanaan yang sudah dilakukan di 2018, bisa mempercepat proses-proses pengadaan barang dan jasa untuk

program DAK tahun 2019. Sehingga lebih cepat selesai program kegiatannya,” terangnya.

Terkait kegiatan lain yang masuk dalam program yang diprioritaskan yakni mendukung pengembangan-pengembangan kawasan strategis. Baik yang ada di Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, maupun kementerian lainnya. Karena akses jaringan jalan merupakan salah satu pendukung

utama dalam membuka kawasan yang ada. Diharapkan dalam program pengembangan kawasan-kawasan bisa lebih berkembang, baik itu di kawasan pedesaan maupun perkotaan.

Adapun untuk kegiatan fisik, tidak menjadi prioritas diusulkan dalam APBD Perubahan ini. Karena membutuhkan tender dan pelaksanaan kegiatannya sifatnya berat.

Yang ada hanya yang penangananya yang tidak terlalu berat.

“Fisik itu ada dalam rangka mendukung kawasan-kawasan, tetapi penanganannya yang tidak terlalu berat. Seperti kita di penanganan bencana ini lebih fokus kepada

(Suara NTB/ind)

Lalu Suharmaji Kertawijaya bagaimana agar percepatan akses-akses ke kawasan ekonomi itu bisa cepat pulih,” pungkasnya. (ind)

4.656 Pelamar CPNS di Sumbawa Lulus Administrasi

(Suara NTB/ils)

KAUM PEREMPUAN - Puluhan masyarakat Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk yang didominasi kaum perempuan menggelar demonstrasi di halaman Graha Fitrah, Rabu (24/10).

Mereka mendesak Pemerintah KSB untuk menyikapi dugaan penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga pengangkatan para staf desa yang tidak prosedural di desa mereka.

Suara Disnakeswan Sumbawa

Disnak Sumbawa Dukung Kebijakan Gubernur Larang Kirim Sapi Hidup ke Luar Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa menyambut positif dan mendukung kebijakan Gubernur NTB, terkait larangan pengiriman sapi hidup ke luar daerah.

Untuk lebih mengembangkan industri olahan daging.

“Kami juga berharap begitu.

Tidak perlu lagi mengirim dalam bentuk ternak hidup.

Agar prosesnya (pemotongan dan pengolahan daging) bisa dilakukan disini (dalam daerah).

Minimal yang kita kirim daging beku ke luar daerah,” kata Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, saat ditemui Suara NTB, Rabu (24/10).

Kalau industri olahan yang dikembangkan, maka tentu semuan prosesnya bisa dilakukan sendiri di daerah. Selain daging, tulang sapi juga bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai pakan. Hanya saja, kalau dalam skala besar, maka tentu membutuhkan investor. Sebab mereka bisa menjaga dari sisi suplay dan higienitasnya terjamin.

“Kalau itu bisa dilakukan dan dibantu oleh investasi yang masuk, maka akan banyak juga tenaga kerja yang

Sengketa Pilkades Lamusung, MPS Dalami Pengaduan Taliwang (Suara NTB) Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pilkades tahun 2018 masih mendalami laporan pengaduan terhadap dugaan ijazah palsu Kades Lamusung terpilih Surya Ratna.

Bahkan, untuk mendalami masalah tersebut tim MPS sudah turun ke desa Lamusung untuk memastikan kondisi lapangan serta mengumpulkan bahan keterangan lainnya.

Anggota majelis MPS, Syaifullah S. Stp kepada Media ini Rabu (24/10) kemarin mengatakan, hasil pengecekan di desa Lamusung masih ada teman-temannya (Surya Ratna) ketika masih bersekolah baik itu dari tingkat SD maupun SMP. Itu artinya, dugaan ijazah palsu ter-

Halaman 6

(APH). Tentu dalam penanganan nanti, pihak terkait juga akan berkoordinasi dengan para APH. Bahkan jika di MPS sudah selesai, maka pihak terkait akan tetap menunggu hasil dari Kepolisian untuk proses pelantikannya. Jika tidak ada masalah, maka yang bersangkutan bisa langsung dilantik.

Tetapi jika tidak, maka Kades Lamusung terpilih bisa saja dibatalkan. Hanya saja untuk saat ini, pihaknya perlu melakukan rapat di internal MPS untuk menentukan sikap selanjutnya. Majelis juga harus berpacu dengan waktu, karena penyelesaian sengketa yang telah dilaporkan hanya 30 hari dan harus ada keputusan. (ils)

terserap. Artinya banyak nilai tambah yang bisa kita peroleh,” jelas Thalif.

Dalam kerangka itu pula, pihaknya mulai mengoptimalkan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di kecamatan. Selain RPH Bangkong Karang Dima yang telah lama beroperasi, kini RPH kecamatan Pelampang mulai dioperasikan. Dalam waktu dekat juga RPH Empang, RPH Lopok dan lainnya juga akan dibenahi. “Selama ini, RPH Bangkong juga mengelola daging beku skala kecil. Itupun hanya untuk kebutuhan daging dalam daerah. Makanya kita butuh investasi yang lebih besar,”terangnya.

Selama ini, Sumbawa yang dikenal sebagai Kabupaten ternak yang mengirim sapi paling besar ke luar daerah.

Dalam sehari, sedikitnya 8090 ekor sapi hidup keluar dari Sumbawa. Sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah provinsi, dalam setahun Sumbawa bisa mengirimkan ternak ke luar daerah 16.000 sampai 22.000 ekor.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, Pemprov NTB mengambil kebijakan

tidak lagi mengirim sapi hidup ke luar daerah. Dalam lima tahun ke depan, Pemprov fokus dalam pengembangan industri olahan. Sehingga sapi yang dikirim dalam bentuk daging.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc membenarkan dirinya telah melarang pengiriman sapi hidup ke luar daerah. “Maksud saya kita mau industri pengolahan. (Kalau) sapi hidup, bukan diolah, kan gitu saja simple,” katanya. (arn/*)

Thalifuddin (Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 4.656 pelamar CPNS di Kabupaten Sumbawa dinyatakan lulus seleksi administrasi. Data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, dari 4.906 pelamar yang mendaftar secara online, 250 diantaranya tidak lulus seleksi.

Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Nurfaridah, S.Kom., M.M menjelaskan, dari 4.906 pelamar yang mendaftar, sebanyak 4.792 yang mengirimkan berkas secara fisik. Dari jumlah tersebut yang lulus seleksi administrasi sebanyak 4.656 pelamar, dan yang tidak lulus sebanyak 250.

“Pelamar yang lulus administrasi sebanyak 4.656. Tidak Masuk Seleksi (TMS) sebanyak 136, karena tidak memenuhi persyaratan. Ada juga yang tidak mengirimkan berkas secara fisik sebanyak 114 pelamar. Itu kemungkinan mereka salah kirim. Karena kami di sini juga menerima berkas yang salah kirim.

Sebelumnya sudah ada kesempatan kita informasikan untuk mengambil kembali. Kalau yang merasa diri salah kirim, akan datang dan mengirim kembali sepanjang itu belum sampai batas waktu atau ditutupnya pendaftaran pengiriman

berkas,” ujarnya, Rabu (24/10).

Disebutkannya, pelamar CPNS didominasi tenaga guru dengan jumlah yang mendaftar secara online sebanyak 2.439. Yang berhasil masuk seleksi 2.382, tidak masuk seleksi 12, dan yang tidak mengirimkan berkas 45. Kemudian diikuti tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang jumlahnya hampir seimbang.

“Semua ada peminat. Yang tidak ada sama sekali yakni dari penyandang disabilitas yang hanya tersedia 1 formasi.

Sampai akhir batas pendaftaran tidak ada yang masuk, sehingga dialihkan ke pelamar CPNS umum,” jelasnya.

Terhadap para pelamar yang telah dinyatakan lulus administrasi, mereka diwajibkan mencetak kartu peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Mereka mencetak sendiri dan pengesahannya langsung ke BKPP. Adapun ruang buka kartu dimulai tanggal 25 Oktober dan dijadwalkan sampai H1 dari jadwal seleksi kompetensi dasar. Tempat dilakukannya seleksi kompetensi dasar, pihaknya telah membuat MoU dengan SMK Negeri 3 Sumbawa.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut pengumuman hasil seleksi administrasi, bisa dilihat di bkpp.sumbawakab.go.id. (ind)

Nurfaridah (Suara NTB/ind)

Pembetulan Dalam berita Suara NTB edisi Rabu, 24 Oktober 2018, di halaman 6, berjudul “Rehab Bendung Tiu Tiu Dirampungkan”, terdapat kesalahan pemuatan foto narasumber yang cukup mengganggu. Foto narasumber yang termuat di berita tersebut adalah foto H. Abdul Hamid (foto kiri). Seharusnya, foto yang dimuat adalah Abdul Haris (foto kanan). Dengan demikian, kekeliruan telah diperbaiki. (Redaksi)

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Diduga Lecehkan STISIP, Wakil Ketua DPRD Diperiksa BK Kota Bima (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sudirman Dj, SH, diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) terkait laporan mahasiswa STISIP Mbojo Bima dalam kasus dugaan pelecehan nama baik kampus setempat.

Ketua BK DPRD Kota Bima, H. Ridwan H. Mustakim membenarkan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan pimpinan DPRD tersebut berlangsung selama satu jam di ruang BK setempat pada Senin (22/10).

“Ya sudah kita panggil dan periksa kemarin,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (24/10).

Meski demikian, Politisi Demokrat ini enggan membeberkan secara detail hasil pemeriksaan tersebut. Bahkan terkesan merahasiakan. Hanya saja Ia mengaku hampir semua anggota BK mencerca dengan sejumlah pertanyaan. “Belum bisa kami jelaskan. Ini kan baru pemeriksaan pertama masih ada lagi pemer-

iksaan lanjutan,” katanya.

Menurutnya hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka melalui sidang paripurna. Ridwan memastikan proses penanganan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Nanti hasilnya akan kita beberkan semua dalam Paripurna. Yang jelas per-

soalan ini kita tangani sesuai aturan berlaku,” katanya.

Seperti diketahui, mahasiswa, alumni serta lembaga Kampus STISIP Mbojo Bima berang dengan komentar Sudirman Dj yang dinilai melecehkan nama baik kampus di akun facebook De Je. Wakil Ketua I STISIP Mbojo Bima, Drs. Arif Sukirman, MH mengaku, pihaknya keberatan dengan isi komentar yakni lulusan kampus setempat tidak berbobot.

Membandingkan dengan ka-

mpus di luar Bima. “Kami telah menelaah isi komentar ini. Kesimpulan kami masuk dalam penghinaan kelembagaan. Peryataannya sangat tendesius dan mengandung unsur politis,” kata Arif usai melaporkan ke SPKT Polres Bima saat itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sudirman Dj, SH sekaligus pemilik akun De Je mengklarifikasi komentarnya di facebook yang dituding melecehkan lembaga kampus STISIP

Orang Tua Perlu Perhatikan Perkembangan Anak Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH memberikan apresiasinya atas keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus narkoba di Dompu. Penangkapan para pengedar dan pengguna selama ini belum memberikan efek jera. Ini ditandai tetap adanya penangkapan kasus narkoba dengan barang bukti (BB) yang semakin besar.

Ia pun mengingatkan kepada para orang tua untuk lebih memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anaknya. Anak yang memasuki masa remaja sering kali (Suara NTB/ula) menjadi sasaran peredaran Arifuddin narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan. Ketika anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, ia akan mencari perhatian ke hal lain.

“Untuk menekan peredaran narkoba, tidak hanya cukup oleh aparat. Tapi harus juga ada kepedulian orang tua dan masyarakat dalam mengawasi kondisi di sekitarnya,” kata Arifuddin kepada Suara NTB, Rabu (24/10) kemarin.

Arifuddin juga mengaku kaget mendapat informasi, ada bandar narkoba yang berhasil ditangkap aparat kepolisian dengan omset hingga Rp91 juta di Dompu. Untuk memberi efek jera, ia pun berharap untuk diberlakukan hukuman maksimal kepada bandar. “Beri hukum yang maksimal, biar ada efek jeranya,” ungkapnya.

Ia juga berharap, aparat kepolisian untuk tetap mengintenskan patroli dalam peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan. Semakin intens pengawasan dilakukan, maka akan semakin menutup ruang bagi peredaran barang haram tersebut. “Menyetop memang tidak mungkin, karena pengedar dan penyalahgunaan obat – obatan ini memiliki banyak ruang. Ketika ketat pengawasan dan memberikan hukum yang maksimal, mereka akan berpikir untuk mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba,” katanya.

Terkait rencana pendirian Badan Narkotika di Dompu, Wabup mengaku, semua persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi pihaknya. Upaya pendekatan kepada para pihak agar penanganan narkoba semakin masif, juga sudah dilakukan. “Tapi memang, pemerintah pusat sedang terkendala anggaran. Karena pendirian badan narkotika akan diikuti dengan pembiayaan yang tidak sedikit dan penyiapan perangkat SDM,” jelasnya. (ula)

Diduga karena ”Headset”, Warga Lewi Rato Ditemukan Tewas Kota Bima (Suara NTB) Seorang warga Kelurahan Lewi Rato Kecamatan Mpunda Kota Bima yang diketahui bernama M. Hakim ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar tidurnya pada , Selasa (23/10) malam.

Pria berusia 28 tahun itu meninggal dunia diduga karena pengaruh headset. Karena saat ditemukan, dari lubang telinga dan mulutnya mengeluarkan darah. Bahkan, saat itu masih menempel alat pengeras suara tersebut di telinga.

Kerabat korban, Arif menuturkan mayat Hakim ditemukan pertama kali oleh ibunya. Saat itu tergeletak di dekat kasur kamarnya dengan mengeluarkan bercak darah dari mulut dan telinga. “Sekitar pukul 22.45 Wita ditemukan. Ibunya langsung memanggil tetangga,” katanya.

Dikatakannya, pihak keluarga sempat membawa korban ke RSUD Bima untuk ditangani secara medis dengan harapan nyawanya bisa tertolong. Hanya saja, Dokter memastikan Hakim meninggal dunia. “Sudah dipastikan meninggal. Malam itu kita langsung kita bawa pulang,” katanya.

Menurutnya dia, Hakim memiliki riwayat kebiasaan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Salahsatunya yakni memiliki kebiasaan memakai headset saat menggunakan ponsel. “Setiap hari seperti ini. Bahkan jarang bergaul dengan teman dan tetangga karena lebih memilih bermain hp sendiri didalam rumah,” katanya.

Sementara Kasubbag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan kematian korban. Sehingga sampai saat ini belum bisa menyimpulkan apakah korban meninggal karena dampak menggunakan headset atau tidak.

“Masih kita selidiki. Tapi berdasarkan informasi dan keterangan para tetangga, korban tidak bisa lepas dari headset saat menggunakan HP,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

PENGARUH HEADSET - M. Hakim (28) korban yang diduga meninggal akibat pengaruh headset disemayamkan di kediamannya di Kelurahan Lewi Rato Kecamatan Mpunda, Rabu (24/10).

Mbojo Bima.

Sudirman membantah komentarnya yang sempat viral ditujukan atau menyinggung civitas almamater orange tersebut. Akan tetapi komentarnya itu ditujukan kepada pemilik akun bernama Delian Lubis.

“Demi Allah saya tidak menjelekkan Lembaga STISIP. Tidak ada niat untuk menyinggung. Ini hanya kesalahpahaman saja, komentar saya ditujukan ke Delian Lubis saja,” katanya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Ridwan

Tiga Terduga Pembobol Ruko Barang Elektronik Dibekuk

(Suara NTB/ula)

AYAM BROILER - Pedagang ayam broiler di pasar Dompu. Ayam broiler yang dijual pedagang di pasar Dompu bersumber dari pengusaha lokal dan ayam broiler import. Harga per kg ayam broiler di pasar Dompu Rp50 ribu hingga Rp55 ribu.

Disperindag Segera Cek Pemicu Lonjakan Harga Ayam Potong Dompu (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu terkejut mendengar lonjakan harga ayam potong akhir-akhir ini.

Sebab, pada pendataan sebelumnya meski diketahui naik, namun tidak begitu signifikan.

Sekarang justru melonjak drastis hingga Rp85 ribu – Rp90 ribu/ekor.

Kabid Perdagangan Disperindag setempat, H. Iskandar menyikapi informasi itu menyatakan segera turun lapangan untuk memastikan dan mengidentifikasi pemicunya, apakah disebabkan minimnya pengusaha ayam potong diwilayah atau memang harga pasokan dari luar daerah yang tinggi.

“Kita langsug turun sekarang ndak bisa ditunda itu, biar kita tahu penyebabnya apakah karena peternak ayam potong kita kurang atau mahal ambilnya di luar daerah,” kata dia kepada Suara NTB, Rabu (24/10).

Jika memang lonjakan harga salah satu kebutuhan pokok itu disebabkan hasil panen peternak di Dompu minim, atau produksi ayam potong di NTB memang berkurang maka alternatifnya akan digelar pasar murah. Tetapi, langkah ini sifatnya terbatas sampai harga dan persediaan stok kembali stabil. “Pasar murah itu insidentil kalau harga dan kebu-

tuhan sudah stabil berhenti,” ujarnya.

Disebutkan, normalnya harga ayam potong berkisar Rp30 ribu – Rp35 ribu/Kg. Namun, terus merangkak naik sejak gempa bumi Lombok beberapa waktu lalu hingga Rp65 ribu/Kg. Kendati sempat kembali stabil, lanjut H. Iskandar, namun nyatanya kenaikan harga semakin signifikan hingga memaksanya harus segara bersikap untuk menentukan langkah terbaiknya.

Ketika tetap dibiarkan khawatirnya akan banyak pengusaha warung makan dan sebagainya yang terpaksa harus berhenti beroperasi sementara waktu. Sehingga berimbas pada mandegnya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Disamping ayam potong, tambah dia, harga telur dan beras pun saat ini mulai merangkak naik. Untuk beras kelas medium misalnya, dari Rp9 ribu – Rp10 ribu/Kg kini naik menjadi Rp11 ribu. Sementara telur Rp48 ribu/tray dari sebelumnya Rp35 ribu/ tray. Kenaikan harga dua jenis kebutuhan pokok tersebut disinyalir akibat petani atau pengusaha belum memasuki masa panen.

“Naik karena memang petani kita sekarang belum semuanya panen jadi mempen-

garuhi haga,” pungkasnya.

Fakta yang berbeda justru datang dari pengakuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu yang menyebut ada indikasi pengusaha peternakan ayam menaikan harga dengan membatasi pasokan ayam di pasaran. Karena beberapa kandang ayam broiler juga memasuki masa panen.

“Tapi ini dampak dari gempa Lombok lalu. Para peternak kesulitan dapat bibit satu dua bulan lalu dan sekarang dirasakan dampaknya,” kata kepala bidang Agribisnis dan usaha peternakan, Ir. Avanwari di ruang kerjanya, kemarin.

Ia pun menyebutkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Dompu, tapi hampir semua daerah mengalami kondisi serupa. Kendati pasokan ayam terbatas, namun ayam tetap ada di pasaran.

Karena beberapa pengusaha juga memasok ayam kemasan dari luar.

Namun kondisi keterbasan ayam broiler ini cukup dirasakan dampaknya oleh pedagang kecil yang menjual nasi campur maupun nasi kuning. Beberapa pedagang ini terpaksa tidak buka karena terbatasnya pasokan ayam dan mahalnya. “Ayam tidak ada, makanya kami tidak jualan (nasi kuning),” kata pedagang nasi kuning di Montabaru. (jun/ula)

Dompu (Suara NTB) Tiga terduga pembobol ruko barang elektronik di Dusun Transad Desa Doromelo akhirnya dibekuk polisi, Selasa (23/10) Pukul 16.30 Wita.

Mereka Rz (18) Ar (17) dan Gl (18). Ketiga orang itu ditangkap buah tindak lanjut laporan masyarakat dengan LP/65/X/2018/Res Dompu/Sek Manggelewa.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., kepada Suara NTB menyampaikan, dengan bekal keterangan saksi terkait ciri-ciri pelaku pembobolan ruko tersebut polisi melakukan penyelidikan, hingga didapati informasi bahwa barang curian berupa HP telah dijual pelaku pada salah seorang warga. “Polisi kemudian mendatangi rumah pembeli HP itu yakni Burhan dan didapati keterangan barang itu dibeli dari Rz,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (24/10).

Pengakuan tersebut langsung ditindak lanjuti dengan meringkus tersangka Rz di kediamannya. Tanpa perlawanan,

ia kemudian membeberkan identitas rekannya saat melakukan aksi kejahatan ini.

Mereka adalah Ar, pelajar asal Tekasire dan Gl dari Dusun Meci Angi Desa Soriutu.

Keduanya pun tak lama ditangkap dan digiring ke Mapolsek Manggelewa untuk diproses lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dikteahui bahwa pembobolan tersebut dilakukan para tersangka dengan cara mencongkel pintu utama ruko menggunakan tang. “Dari pengembangan informasi itu para tersangka kemudian berhasil ditangkap oleh anggota,” jelasnya.

Selain Rz, Ar dan Gl, lanjut Sabri, polisi juga menyita barang bukti hasil curian mereka, yakni 16 buah HP dari 30 buah yang dicurinya.

Sebagian sisanya yang dikabarkan sudah dijual masih dalam proses penyelidikan.

“Barang bukti yang sudah berhasil diamankan sebanyak 16 buah HP dan sisanya masih dilakukan penyelidikan,” pungkasnya. (jun)

Pengusaha Sarang Walet Minta Keringanan Pajak Dompu (Suara NTB) Bappenda Dompu pada 11 Oktober 2018 lalu telah menghadirkan seluruh pengusaha yang menjadi objek pajak di wilayah ini, mulai dari usaha perhotelan, rumah makan, mineral bukan logam dan batuan sampai pengusaha sarang burung walet.

Dari sekian jenis usaha ini hanya pengusaha sarang burung walet yang meminta keringanan beban pajak. Alasannya, selain baru berkembang juga hasil yang diperoleh tidak merata karena besar kecilnya ruang penangkaran tidak sama.

“Dari besaran pajak 10 persen itu mereka minta diturunkan, maunya diklasifikasi berdasarkan besar kecil rumah waletnya,” kata Kabid Pajak Bappenda Dompu, Arif Hidayatullah, SE, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (24/10).

Meski usaha ini baru berkembang dan menjadi potensi baru Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bappenda tidak menuntut adanya persetujuan dari pengusaha. Karena memang kewajiban membayar pajak usaha sudah diatur dalam undang-undang. Saat ini, lanjut dia, tinggal menyikapi permintaan para pengusaha dengan mengkaji kembali regulasi yang ada untuk diturunkan dalam peraturan daerah.

Jika memang keringanan

beban pajak itu tidak bertentangan dengan aturan maka sah-sah saja untuk mengabulkan permintaan para pengusaha. “Jadi prinsipnya kalau itu tidak melanggar ya kita siap menerima,” jelasnya.

Mengingat prosesnya masih pada tahap pendataan potensi, sosialisai dan penyesuaian dengan regulasi maka beban pajak itu belum bisa ditarik ke para pengusaha tahun ini. Targetnya, 2019 nanti sumber PAD yang tak kalah besarnya tersebut akan mulai digarap, berikut potensi lain seperti kos-kosan.

Terpisah salah seorang pengusaha sarang burung walet, Muhnan kepada Suara NTB mengaku, tidak keberatan jika usaha yang baru dirintisnya dibebankan pajak, tetapi harus disesuaikan dengan hasil yang diperoleh para pengusaha. Juga instansi terkait diminta jeli melihat dan menentukan beban pajak bagi pengusaha yang memanfaatkan sebagian bangunan rumah pribadinya dengan mereka yang sengaja membuat bangunan untuk usaha ini.

“Ini kan pasti beda hasil panennya nanti, jadi jangan sampai semua dipatok rata juga harus ada timbal baliknya buat pengusaha dari pajak yang kita keluarkan,” pungkasnya. (jun)

Rp62 Miliar DD Tahap III di Bima Masih Mengendap Bima (Suara NTB) Dana Desa (DD) tahap III dengan total kurang lebih Rp62 miliar diperuntukkan bagi 191 desa di Kabupaten Bima rupanya hingga saat ini masih mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Padahal, dana dengan angka miliran tersebut telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) Bima beberapa waktu yang lalu.

Kepala KPPN Bima, Saprudin mengaku berdasarkan data pada aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN). Aplikasi khusus yang digunakan untuk monitoring span dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan, hingga saat ini DD tahap III belum ditranfser ke RKUDes. “Masih belum ditransfer ke RKUDes,” katanya, Rabu (24/10).

Ia mengatakan pagu anggaran DD diperuntukkan 191

desa di Kabupaten Bima tahun anggaran 2018 mencapai Rp156 miliar lebih. Dana tersebut direalisasikan selama tiga tahap dari RKUN ke RKUD. “Tahap pertama ada Rp31 miliar. Tahap II sebesar Rp62 miliar dan tahap III juga Rp62 miliar,” katanya.

Saprudin menjelaskan DD tahap pertama sudah hampir diselesaikan. Hanya saja tinggal tersisa ada 1 Desa. Sementara tahap kedua juga demikian, masih tersisa 21 Desa yang belum disalurkan. “Tahap ketiga juga seperti itu. Bahkan masih mengendap ke RKUD sampai sekarang,” katanya.

Ia juga tidak mengetahui persis alasan mengapa DD tersebut belum juga ditransfer atau disalurkan oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa (Pemdes) meski telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

Saprudin menambahkan pihaknya hanya bertugas men-

yalurkan DD apabila syaratnya terpenuhi. KPPN setempat juga tidak bisa menarik kembali dana yang ditransfer masuk ke RKUD. “Tugas kita hanya menyalurkan dan memastikan DD sudah masuk ke RKUD,” pungkasnya.

Saprudin merincikan, penyaluran DD tahap 1 kurang lebih sebanyak Rp31 miliar dan sudah digunakan masih 99, 48 persen. Hanya saja sampai sekarang masih tinggal 1 desa yang belum disalurkan, yakni Desa Nanga Wera Kecamatan Wera.

Sementara DD tahap II kurang lebih sebanyak Rp55 miliar. Tingkat realisasi penggunaannya telah mencapai 89, 01 persen. Sisanya masih ada 21 Desa yang belum tersalur.

“Dengan demikian ada 22 desa yang belum tersalurkan. Tahap I ada 1 desa dan tahap II ada 21 desa,” kata Saprudin.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM membenarkan hal tersebut.

Hanya saja DD yang tersisa tersebut, salahsatunya Desa Nanga Wera telah dicairkan belum lama ini. “Kemarin sudah saya cek sudah masuk ke rekening desanya,” katanya.

Menurut dia, alasan keterlambatan penyaluran tersebut karena Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat tidak mengesahkan APBDes. Akan tetapi persoalan itu telah diselesaikan sehingga proses penyalurannya bisa dilakukan. “Baru DD tahap I yang dicairkan.

Sementara DD tahap ke II dan III belum,” katanya.

Sirajuddin mengingatkan kepada pihak Pemerintah Desa setempat agar segera menyelesaikan sejumlah kegiatan. Dengan harapan sisa 2 bulan depan, desa Nanga Wera bisa segera menuntaskan pekerjaannya. “Sudah

(Suara NTB/uki)

Saprudin kita ingatkan berkali-kali, karena proses pencairan atau penyaluran DD tergantung keaktifan desa sendiri. Tapi saya optimis dua bulan kedepan program kegiatan bisa diselesaikan,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

Halaman 8

Ikut CPNS, Banyak Caleg Sekadar Mencari Pekerjaan (Suara NTB/her)

PISAH SAMBUT - Pisah sambut tiga perwira bersama Kapolres, Wakapolres serta jajaran di Mapolres Lobar

Tiga Perwira Polres Lobar Dapat Promosi Jabatan Giri menang (suara NTB) Tiga perwira menengah di Polres Lombok Barat dimutasi. Ketiga perwira ini, memproleh promosi jabatan dengan digeser ke jabatan baru di sejumlah daerah. Serah terima jabatan dilakukan Rabu (24/10) di Halaman Mapolres Lobar dipimpin Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi dan dihadiri seluruh petinggi dan anggota Polres Lobar.

Rotasi perwira tersebut melalui keputusan Kapolda NTB dengan Nomor : KEP/473/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018.

Ketiga Pamen yang digeser itu antara lain Kasat Sabhara AKP Burhanudin yang dimutasi menjadi Kabag Ops Polres Sumbawa. Posisi Burhanuddin digantikan Iptu Adam Utoyo yang sebelumnya menjabat Danki Dalmas 1 Sipasdal Subdit Dalmas Diri Sabhara Polda NTB. Kapolsek Kediri Iptu Muhammad Rianto juga digeser dan menduduki jabatan sebagai Kasat Sabhara Polres Lotim.

Kapolsek Kediri diduduki Pamen baru yakni Iptu Donny Wira Setiawan yang sebelumnya menjabat Paur Sugbaganev Bagbinopsnal Ditlantas Polda NTB. Terakhir Kasat Res Narkoba Polres Lobar Iptu I Wayan Tanaya dipindah menjadi Kapolsek Sikur Polres Lotim. Posisi Tanaya digantikan Iptu Hilmi Manossoh Prayugo yang sebelumnya Kapolsek Pemenang Polres Lombok Utara.

Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi yang dikonfirmasi terkait mutasi Pamen di jajarannya mengatakan bahwa mutasi atau penyegaran itu merupakan hal yang biasa. Terlebih Pama yang ke luar dan yang masuk ini merupakan Pamen promosi. “Ini kebanggaan bagi kita, karena Pama yang ke luar itu semuanya promosi,” katanya.

Dalam mutasi kali ini ada beberapa yang menjadi atensi Polres Lobar yakni di wilayah hukum Polsek Kediri. Pasalnya, masih ada hal yang harus diperhatikan yakni kasus di Desa Ombe Baru yang masih berlanjut. “Selain itu yang menjadi atensi termasuk Pilkades serentak. Pendekatan keagamaan lebih ditekankan, karena Kediri itu kota santri,” sambungnya.

Tak hanya itu, di Res Narkoba juga menjadi perhatian. Terlebih sebentar lagi akan ada operasi antik. “Minimal pengungkapan banyak. Yang dulu bagus, banyak penangkapannya, ke depan harus ditingkatkan,” pungkasnya. (her)

Penadah Hasil Kejahatan Diringkus Polisi Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat yang membeli handphone melalui sosial media diimbau agar lebih berhati-hati. Pasalnya baru-baru ini Reserse Kriminal Polres Lobar mengungkap penjualan HP melalui media sosial yang diduga hasil curian.

HP berbagai merek itu diperoleh kepolisian dari seorang terduga spesialis penadah berinisial AD. AD diamankan di kediamanya di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi, belum lama ini.

Terbongkarnya penjualan itu berawal dari adanya laporan pencurian yang terjadi di Desa Terong Tawah. Atas laporan itu, dilakukan penyelidikan dan pengintaian. Hasilnya diperoleh informasi dari informan atas dugaan penjualan barang curian melalui medsos. “Nah pas kita melakukan pengeledahan di rumahnya (AD), HP yang dilaporkan dicuri itu, ada di dia,” ungkap Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono yang ditemui di Makopolres Lobar, kemarin. Dari tangan terduga penadah itu, diperoleh 11 unit smartphone berbagai merek dengan kotak yang diduga palsu. Serta uang tunai Rp 4,8 juta. Selain itu terduga penadah itu mengaku memperoleh belasan unit smartphone itu dari seorang temannya (AG).

“Kemungkinan besar AG ini pelaku pencuriannya. AG ini yang menyerahkan barang kepada dia (AD) untuk dijual melalui online,” bebernya.

Bisnis ini sudah ditekuni AD sekitar tiga bulan. Berbagai smartphone diduga curian itu dijual online dengan harga bervariasi, sesuai tipe dan jenisnya. Kini AD telah diamankan bersama barang bukti di Makopolres Lobar. Polisi terus melakukan pengembangan kasus ini dengan mengecek keabsahan Nomor IME antara HP dengan kotak HP. Termasuk melakukan pengejaran atas pelaku AG yang sudah dikantongi identitas dan alamatnya. AD pun dijerat pasal 480 KUHP tentang penadah barang curian dengan acaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. (her)

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Pelaku penadah barang kejahatan diamankan polisi bersama barang bukti.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 17 Calon anggota Legislatif (caleg) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), terdeteksi ikut mencari pekerjaan lain dengan menjadi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Namun demikian, mimpi menjadi peserta CPNS kandas. Secara otomatis mereka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lantaran terbentur aturan persyaratan ikut CPNS harus bukan anggota partai politik.

Namun dari fenomena caleg yang juga ikut mencoba mengadu nasib sebagai CPNS memperlihatkan bahwa ada sebagai caleg memang tidak serius untuk ikut berkompetisi memperebutkan kursi wakil rakyat Pemilu 2019 ini.

Jikapun serius, fenomena

tersebut juga tengah mempertontonkan sikap mental para caleg yang hanya sekedar mencari pekerjaan semata. Namun bukan maju untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Hal itu juga diungkapkan pengamat politik dari Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram, Ayatullah Hadi.

Menurutnya tidak dipungkiri tidak semua caleg maju karena idealisme, visi-misi untuk menjadi pejuang aspirasi di pusat pengambil kebijakan.

“Kita harus akui banyak juga caleg yang hanya sekedar coba-coba jadi caleg, untuk cari keberuntungan atas pertimbangan siapa tau dapat,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (24/10) kemarin.

Munculnya banyak caleg yang hanya maju sekedar untuk mengadu peruntungan, dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan ringan namun berpendapatan besar.

Menurutnya Ayatullah tidak lepas dari situasi iklim politik yang sangat pragmatis.

Parpol yang diharapkan se-

bagai garda terdepan untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik uang duduk di kursi wakil rakyat, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga melahirkan politisi yang kering dengan ideologi perjuangan. “Itu karena keringnya pengkaderan dan penanaman ideologi partai kepada kader-kadernya,” ungkap Ayatullah.

Selain itu, Dosen Ilmu politik ini menambah, situasi pragmatismenya politisi saat ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pemilu yang sangat liberal. Dimana pemilu liberal menuntut cost politik yang tinggi.

“Sistem pemilu yang liberal ditandai oleh Kompetisi yang sengit antar caleg dalam satu partai dan antar partai

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI - Kapolda NTB, Achmat Juri bersama para rektor universitas di NTB mendeklarasikan Pemilu 2019 damai Selasa (23/10) di Mataram.

Kapolda NTB Deklarasi Pemilu Damai dengan Para Rektor Mataram (Suara NTB) – Pengamanan Pemilu 2019 membutuhkan dukungan setiap elemen masyarakat.

Satu diantaranya universitas yang merupakan tempat pembinaan pendidikan. Civitas akademik dapat turut membantu mencegah hoaks dan ujaran kebencian dengan modal keilmuan.

Kapolda NTB, Irjen Pol

Achmat Juri mengumpulkan para rektor universitas di NTB dalam rangka bersama-sama mendeklarasikan Pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Untuk mendukung kondusivitas daerah NTB. “Situasi aman, damai dan sejuk dapat terus kita jaga.

Masyarakat bisa tetap menuju sejahtera dengan mencerdaskan kehidupan

tanpa ada merusak orang lain,” ujarnya di Mataram, Selasa (23/10) lalu.

Dia mengajak pimpinan universitas di NTB untuk menjaga silaturahim dan ukhuwah sehingga dapat mewujudkan NTB yang kondusif selama gelaran Pemilu 2019.

Wakil Rektor III Unram, H Muhammad Natsir menambahkan, civitas akademika

dapat menggunakan fungsi kontrol dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa, kata dia, bisa menjadi motor penggerak keamanan.

“Cermati, pahami, dan hindari hoaks untuk terus merajut kedamaian di NTB. Mahasiswa adalah motivator dan penggeraknya,” ucap Natsir.

Turut hadir dalam deklarasi antara lain Universitas

Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mataram.

Universitas Islam Negeri Mataram, STMIK Bumigora, Universitas Nahdlatul Ulama NTB, STKIP Hamzanwadi, Stikes Mataram, IAIH Anjani, STIA, Unizar Mataram, STIE 45, AIA Nurul Hakim. (why)

Parpol Dilarang Jaksa Dampingi Walikota Mataram Gunakan Dana Hibah Hadapi Gugatan Lalu Marwan untuk Kampanye Pemecatan ASN Korupsi

Mataram (Suara NTB) – Jaksa pengacara negara mendampingi Pemkot Mataram dalam perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Jaksa Kejari Mataram bertindak selaku pengacara Pemkot Mataram melawan Lalu Marwan, yang menggugat Walikota atas pemecatannya sebagai ASN. “Kita mendapat surat kuasa khusus sebagai jaksa pengacara negara untuk Walikota,” ujar Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Mataram, Putu Agus Ary Artha, Rabu (24/10).

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh digugat mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan. Marwan menggugat pemecatannya pada 4 September 2018 lalu. Penasehat hukum tergugat, Baiq Iramaya dan Lalu Muhammad Azwar menyampaikan jawaban gugatan dalam sidang Rabu (24/10) kemarin.

Dalam jawabannya, Pemkot Mataram menegaskan SK Walikota Mataram tentang pemberhentian tidak

dengan hormat Lalu Marwan sudah sesuai peraturan perundangan, serta azas tata pemerintahan yang baik.

Ary mengatakan, pemecatan Lalu Marwan tertuang dalam SK Walikota Mataram No 821/1741/BKPSDM/IX/ 2018. “Dasarnya ada norma pidana yang dilanggar, penyalahgunaan wewenang dan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Hal itu merujuk pada UU RI No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Keputusan Bersama Mendagri, Men PANRB, dan Kepala BKN RI tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Subur MS

kemudian ditunda sampai Rabu pekan depan untuk dilanjutkan dengan agenda pembacaan duplik.

Marwan melalui penasihat hukumnya, Edi Kurniadi menggugat PTUN Mataram untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/ 1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd tanggal 4 September 2018.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Lalu Marwan dengan penjara selama satu tahun, denda Rp50 juta subsidair satu bulan, pada 7 Agustus 2017 lalu.

Marwan terbukti bersalah melakukan pungli terhadap 397 siswa kelas IX yang akan menghadapi UNBK. Total uang punglinya Rp95,33 juta, yang dipakai untuk honorhonor, serta pembelian perlengkapan ujian. (why)

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mengingatkan Partai politik peserta pemilu 2019, yang memperoleh bantuan dana hibah yang bersumber dari APBN/ APBD. Agar tidak digunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu nasional 2019.

Pasalnya dana bantuan hibah tersebut diperuntukkan bagi kegiatan kaderisasi, sekretariat maupun penguatan kelembagaan kepartaian tersebut.

Karenanya bantuan dana hibah tersebut sama sekali tidak diperbolehkan untuk kegiatan kampanye parpol tersebut.

“Bantuan dana hibah untuk parpol tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye” tegas kata Divisi Informasi, Data dan komunikasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi, Rabu (24/10).

Sesuai aturan, parpol tidak diperbolehkan menerima sumbangan dana bersumber dari APBD/ APBN bagi aktivitas kegiatan kampanye Parpol. Jika ditemukan menggunakan bantuan

run tersebut mengawasi pelaksanaan realisasi bantuan rumah untuk warga terdampak gempa. Materi pengawasannya kesesuaian verifikasi, kondisi rumah korban dan pelaksanaan pembangunan yang disepakati.

Sumedana menjelaskan pemantauan dan pendampingan itu sebagai bentuk kejaksaan menjalankan Inpres No. 5/2018 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa Bumi di NTB. “Yang dikawal, diawasi itu bagaimana rumah itu dibangunkan, apakah sesuai dengan hasil verifikasinya, spesifikasinya seperti apa,” jelasnya.

Data command Centre Penanggu-

langan Bencana Pemprov NTB per 16 Oktober 2018, rumah rusak berat yang terverifikasi dan tercantum dalam SK Bupati/Walikota antara lain Lombok Utara 44.014 unit, Lombok Barat 13.942 unit, dan Kota Mataram 2.396 unit.

Di Lombok Utara, 324 KK memilih rumah Risha dan 26 KK rumah Rika, dengan progres baru tiga unit rumah Risha yang terbangun. Warga Lombok Barat 176 KK memilih Risha dengan realisasi 58 unit rumah. Satu KK rumah Rika dan 201 rumah Riko yang satu pun belum terealisasi pembangunannya.

Kemudian di Kota Mataram 292

KK memilih Risha, baru lima unit dibangun, dan 104 KK memilih Riko yang belum ada yang terbangun. Rumah rusak berat dijatah sebesar Rp50 juta yang dikirim ke rekening.

Yang sudah terisi di Lombok Utara 1.478 rekening di Lombok Utara, 379 rekening di Lombok Barat, dan 1.077 rekening di Kota Mataram. (why)

(Suara NTB/dok)

Kejaksaan Turunkan Tim Pantau Realisasi Rumah Bantuan Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menerjunkan tim ke tiga lokasi terdampak bencana, Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Tim tersebut memantau realisasi bantuan pembangunan kembali rumah-rumah warga terdampak gempa. Pemantauan mulai dari verifikasi sampai realisasi pembangunan rumah.

“Tim sudah kita kirim ke lapangan. Mereka memantau realisasi bantuan rumah yang diberikan pemerintah itu,” kata Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana, Rabu (24/10).

Dia mengatakan, tim yang tu-

yang berbeda. Hal tersebut memaksa para caleg mengeluarkan banyak dana untuk memenangkan kontestasi pencalegkan. Bagi caleg yang tidak memiliki cukup modal maka akan pesimis bisa menang.

Sehingga mungkin ada sebagian caleg mencoba nyambi ikut tes CPNS,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua KPU KLU, Burhan Ekwanto, kepada Suara NTB membenarkan bahwa dari 393 caleg tetap yang berasal dari 16 parpol untuk DPRD KLU, sebanyak 17 orang terindikasi ikut menjadi peserta CPNS. Hal itu diketahui setelah pihaknya menerima surat dari BKD terkait daftar nama peserta CPNS yang juga merupakan anggota parpol. (ndi)

Suhardi Soud

dana hibah itu, untuk aktivitas kampanye, diancam pidana. “Parpol menggunakan bantuan dana hibah bagi aktivitas kampanye, bisa dipidanakan” tegasnya.

Baginya, apa yang disampaikan Bawaslu NTB dengan mewarning parpol agar tidak menggunakan bantuan dana hibah bagi aktivitas kampanye, lebih kepada mengedepankan aspek pencegahan.

Dengan demikian. Sedari awal parpol sudah memahami aturan bahwa, tidak diperbolehkan menggunakan bantuan dana hibah bagi aktivitas kampanye dilakoni. “Karena memang bantuan dana hibah itu bukan diperuntukkan bagi aktivitas kampanye” paparnya.

Oleh karena itu, digunakan atau tidak bantuan dana hibah bagi parpol tersebut akan bisa terlihat nanti dalam laporan keuangan dana kampanye Parpol. Pasalnya, setiap sumbangan diperoleh parpol bagi aktivitas kampanye tersebut harus ada bukti pernyataan dari penyumbang.

Dengan begitu, keberadaan dari penyumbang bagi Parpol bisa ditelusuri kebenarannya.

“Setiap penyumbang harus jelas identitas dan alamatnya.

Sehingga dana sumbangan diberikan ke parpol bisa dipertanggungjawabkan” terangnya.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU NTB, Ilyas Sarbini menyampaikan, KPU pun sudah memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi Parpol dalam pelaporan dana kampanye dan penggunaan aplikasi pelaporan dana kampanye Pemilu 2019.

Menurutnya, KPU menggelar dua kelas bimtek masing-masing untuk calon anggota DPRD dan calon anggota DPD. Ia mengatakan bimtek sebagai upaya mengingatkan dan langkah pembinaan setiap parpol agar melaporkan dana kampanye. (ndi)

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Tunggu Arahan KKP DINAS Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah mengajukan konsep pemberdayaan nelayan ke Kementeriannya, guna menekan terjadinya praktik penangkapan dan penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Kepala Dinasnya, Ir. L. Hamdi, M.Si., belum memberikan gambaran detail konsep pemberdayaan yang dimaksudkan.

“Kita tunggu arahan dan petunjuk dulu dari KKP,” kata L. Hamdi menanggapi masih adanya penyelundupan benih lobster. Seperti diketahui, tim gabungan pada Senin (22/10) sekitar pukul 18.00 (Suara NTB/bul) Wita berhasil menggagalkan L. Hamdi upaya penyelundupan benih lobster dari Bandara Internasional Lombok.

Penyelundupan dengan meggunakan koper yang dibawa sendiri oleh tersangka, dengan mengemas benih lobster 5.000 ekor dalam 23 kantong plastik. Pelaku diketahui AMS, asal Sukabumi Jawa Barat. Rencananya akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan pesawat Silk Air MI 127.

Nilai barang bukti hasil penyelundupan di perkirakan lebih dari Rp500 juta. Barang bukti kemudian dilepas di perairan Pantai Pandanan, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai rekomendasi BPSPL Wilker NTB. L. Hamdi menyebut, untuk sementara ini upaya penanganan penangkapan dan penyelundupan benih lobster dilakukan dengan dua cara. Memberikan sosialisasi (pencegahan/preventif) kepada masyarakat pesisir tentang potensi dan dampak dari penangkapan benih lobster. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sekitar. Selain itu, dari sisi hilirnya, pengawasan dilakukan dengan melibatkan tim Polsus.

“Dilautnya kita sosialisasi, di darat kita juga terlibat operasi,” katanya. Salah satu penyebab masih adanya penyelundupan, ditengarai karena tingginya harga tawar pembelian bagi komoditas kelautan perikanan NTB ini.

KKP sedang gencar memerangi pengiriman benih lobster ke luar negeri. Dengan permintaan tertinggi ke Vietnam. Kebijakan ini dilahirkan untuk melindungi nelayan tanah air. Permen KP nomor 56 tahun 2016 mengatur tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran benih lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NKRI dibawah ukuran 200 gram. (bul)

Menyusut Signifikan, Hasil Pertanian dan Perkebunan di Kaki Tambora Mataram (Suara NTB) Masyarakat lingkar Gunung Tambora di Dompu mulai gerah. Hasil perkebunan dan pertanian mereka terus menyusut signifikan, akibat tak terkendalinya pembabatan hutan. Sumber-sumber penghasilan dan ekonomi di sana terancam. Pemerintah tak bisa tutup mata.

Kondisi lingkar Gunung Tambora makin memprihatinkan.

Kekayaan alam, berupa hutan terus digunduli oleh tangantangan yang tak bertanggung jawab. Masyarakat mulai merasa terancam atas kelangsungan hidup mereka ke depannya.

L. Wahidin, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, sekaligus pengusaha besar komoditas pertanian dan perkebunan di Dompu mempertanyakan peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Intervensi pemerintah dianggap belum berpihak. Alasannya, tak nampak pengendalian atas penggundulan hutan yang dilihat.

Kayu-kayu besar di Gunung Tambora terus terusan ditebang. Dugaan masyarakat di sana, perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan hutan juga terlibat. Karena pengawasan pemerintahpun sangat minim. Masyarakat setempat justru dipertontonkan aktivitas yang dianggap illegal itu. Tak banyak yang mereka bisa perbuat. Karena otoritas ada di tangan pemerintah.

Menurut L. Wahidin, masyarakat setempat dalam waktu dekat akan menggelar sejumlah aksi. Memprotes pemerintah agar kondisi ini di intervensi. Aksi atas keprihatinan dan keterancamannya. L. Wahidin memperlihatkan buktibukti foto pembabatan kayu-kayu besar di Gunung Tambora. Foto yang diambil langsung oleh mereka yang tinggal kawasan Hutan Tambora.

“Sementara tidak ada pengimbangan dengan konservasi.

Dulunya PT. Penir yang melakukan penghijauan, sekarang tidak lagi. Dalam setahun dua tahun, Tambora akan semakin kritis,” papar L. Wahidin di temui di Mataram, Rabu (24/10) kemarin.

Dompu terkenal dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK), semisal kopi, cokelat (kakao), pisang, belakangan jagung, dan hasil pertanian lainnya. Sebelum-sebelumnya, untuk budidaya kopi. Dalam sehektar mampu menghasilkan biji kupas sampai 6 ton. Bahkan HHBK ini berpotensi besar ekspor bila produksinya terus meningkat. Sayangnya, saat ini, mendapatkan 500 Kg/hektar menurutnya sangat untung. Komoditas HHBK yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat lingkar Tambora belakangan tak lagi siproduktif yang mereka harapkan.

“Karakteristik komoditas perkebunan ini perkembangannya akan bagus bila tempat tumbuhnya adem. Setelah pohon-pohon pengademnya di babat. Produksi menjadi turun drastis. Bagaimana nasib kami ke depannya kalau pemerintah tak mengendalikannya,” kata L. Wahidin.

L. Wahidin termasuk yang paling giat mendukung kelestarian lingkungan. Atas krisis lingkungan ini, dampak lain yang dirasakan makin krisisnya sumber mata air. Pohonpohon besar yang tadinya menyediakan sumber air melimpah, belakangan kawasan sekitarnya mengering drastisis setelah pohon-pohon tersebut ditebang. Selain HHBK yang tak lagi produktif, masyarakat juga mulai mengkhawatirkan serangan hama dari hutan.

Calabai adalah pintu keluar masuknya aktivitas penebangan Hutan Tambora ini. Masyarakat di sana waswas, kehilangan mata pencaharian dari hasil perkebunan dan pertanian mereka. (bul)

(Suara NTB/ist)

KAYU - Kayu-kayu besar di Hutan Tambora yang dibabat pembalak liar.

(Suara NTB/bul)

HASIL PELATIHAN - Kepala BP3TKI Mataram, Joko Purwanto (tengah) dan jajaran, menunjukkan hasil pelatihan purna TKI dan keluarga TKI yang dipajang di Kantor BP3TKI Mataram

BP3TKI Arahkan Remitansi TKI untuk Wirausaha

Mataram (Suara NTB) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) diam-diam memberikan perhatian khusus kepada pemberdayaan keluarga TKI dan purna TKI. Mereka diberdayakan, agar tak salah memanfaatkan uang yang dihasilkan (remitansinya) di luar negeri.

Seperti diketahui, pasca TGB-Amin digantikan ZulRohmi sebagai gubernur dan wakil gubernur di NTB, pemerintah daerah semakin serius melakukan penanganan kepada buruh migran. Sebab mereka sebetulnya SDM-SDM andalan NTB yang menopang kuat perekonomian daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang diterima dari PT. POS dan Bank Indonesia, setahun ratarata uang yang masuk dari luar negeri lebih Rp1 triliun. Tahun

2016, bahkan NTB menerima kiriman dari luar negeri paling tinggi, mencapai Rp1,7 triliun.

Rata-rata tiap tahun masuk sebesar Rp1,4 triliun.

Uang yang masuk dari luar negeri ini. Umumnya datang dari negara-negara penempatan TKI/TKW terbesar NTB, Malaysia, Timur Tengah, dan negaranegara Asia lainnya. Diproyeksikan, sebagian besar adalah kiriman hasil menjadi TKI. Jika dikelola dengan baik, remitansi TKI ini dampaknya tak kecil terhadap perekonomi-

an daerah. Jika keluarga TKI, maupun purna TKI memanfaatkannya pada hal-hal yang bersifat produktif. Sayangnya, tidak sedikit yang mengarahkan kiriman TKI untuk kebutuhankebutuhan konsumtif, membeli perabot rumah tangga, kendaraan, ponsel mewah atau sejenisnya. Jarang yang mengembangkannya menjadi modal usaha. Akibatnya, tingkat strata sosial masyarakat tetap saja tak berubah signifikan.

“Sejak 2014, kami lakukan pendampingan kepada keluarga

TKI, maupun yang sudah purna.

Agar mereka menjadi TKI yang berhasil,” kata Kepala BP3TKI Mataram, Joko Purwanto.

Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik di daerah asal pekerja migran. Sebagai contoh, Bulan September 2018 difasilitasi pelatihan pengolahan cabai dan tomat di Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Lombok Timur. Jenis pelatihan ini diberikan, mengingat potensi hasil cabai dan tomatnya yang melimpah.

“Secara banyak sekali hasil panen yang tidak bisa dioptimalkan. Maka dilatihlah pembuatan saos, bekerjasama dengan mitra industri bagaimana mengolah, packag-

ing hingga pemasarannya,” papar Joko di ruang kerjanya, Rabu (24/10) kemarin.

Empat kegiatan pelatihan yang juga telah dilakukan sebelumnya di tahun 2018 ini, diantaranya. Pelatihan pembuatan krupuk ubi ungu di Bilebante, Lombok Tengah. Pelatihan budidaya jamur di Desa Krama Jaya Narmada, Lombok Barat.

Pelatihan olahan kelapa di Tete Batu Sikur, Lombok Timur dan pelatihan sablon di Desa Kuripan, Lombok Barat.

Tahun 2017 lalu, 12 kali pelatihan difasilitasi. Dari pelatihan pengolahan hasil, peternakan, kecantikan, industri kerajinan tenun, hingga sablon. Sekali pelatihan, sasarannya kepada 25 orang purna TKI dan keluarga TKI. (bul)

Desa Berdaya, Upaya Rumah Zakat Hidupkan Ekonomi Pascagempa Tanjung (Suara NTB) Sejak masa tanggap darurat hingga transisi, berbagai NGO sudah banyak membantu masyarakat terdampak gempa.

Rumah Zakat salah satunya, berperan aktif mendukung pemulihan fisik maupun ekonomi melalui Desa Berdaya.

Rumah Zakat membangun hunian sementara (huntara) terintegrasi dengan pendirian fasum seperti dapur umum, layanan kesehatan, pasar, sekolah darurat, dan sebagainya. Terdapat 3 Kabupaten yang menjadi sasaran Desa Berdaya, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat dan

Sumbawa.

“Kami menggulirkan 3 fase penanganan yaitu fase tanggap darurat, fase rehab rekon dan fase berkelanjutan. Program seperti Huntara, pembangunan sekolah darurat, pembangunan masjid sementara, toilet komunal dan pembangunan pasar berdaya sudah dilakukan,” ujar Chef Officer Rumah Zakat, Nur Efendi, usai melaunching program Desa Berdaya di Dusun Menggala, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Rabu (24/10).

Program Desa Berdaya kata Nur Efendi, didesain terintegrasi dalam satu wilayah.

Taksi di NTB akan Gunakan Kendaraan Keluarga Mataram (Suara NTB) NTB terus menjelma menjadi provinsi modern, seperti kotakota besar lainnya di Indonesia.

Sejumlah fasilitas pendukung yang ada di daerah perlahan disesuaikan dengan kebutuhan kekinian. Demikian halnya dengan layanan transportasi umum darat.

Blue Bird menambah investasinya di NTB melalui anak perusahaannya, Lombok Taksi.

Kendaraan angkut umum yang umumnya digunakan di daerah ini jenis sedan, secara bertahap diremajakan menggunakan kendaraan keluarga.

“Dalam waktu dekat, sebanyak 25 unit kendaraan jenis MPV (Multi Purpose Vehicle atau kendaraan serbaguna) akan dioperasikan melayani penumpang,” kata Cekas Budiman Miharja, Manajer Personalia Lombok Taksi ditemui di pool Lombok Taksi, Rabu (24/10) kemarin.

Jenis kendaraan ini sedang populer di negara – negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Pengunaan kendaraan MPV sebagai fasilitas transportasi umum kepada penumpang, karena melihat kebutuhan dari penumpang.

Karakteristis NTB yang saat ini tengah gencar mengembangkan sektor pariwisata, kata Cekas, oleh Lombok Taksi mencoba mengikuti permintaan kebutuhan penumpang. Di kota-kota besar lainnya, seperti di Bali sebagai provinsi tetangga. Taksi dengan jenis kendaraan keluarga telah menjadi hal lumrah.

Blue Bird terus mengembangkan moda transportasi darat di NTB menggunakan jenis yang lebih fleksibel. Rencananya, secara bertahap 50 unit yang akan direncanakan. Selain memenuhi permintaan pasar. Lombok Tak-

si, kata Cekas sangat memperhatikan faktor kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang.

Kendaraan-kendaraan yang telah masuk umur 5 tahun untuk penggunaannya, oleh manajemen siap-siap diberi lampu merah untuk operasionalnya.

“Idealnya, lima tahun, kendaraan sudah harus ganti. Untuk kondisi NTB, bisa 6 sampai 7 tahun, kendaraan harus diganti,” jelas Cekas.

Berkaitan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan penumpang, kendaraan-kendaraan yang belum ganti, diwajibkan harus dilakukan uji berkala. SOPnya, setiap hari sebelum dioperasikan. Kendaraan harus dipastikan oleh teknisi dalam keadaan sangat oke atau laik operasi.

“Karena kenyamanan dan keamanan ini juga erat kaitannya dengan keselamatan pengemudi dan penumpang. Sisi-sisi pendukung keselamatan dan kenyamanan ini menjadi perhatian wajib setiap hari,” demikian Cekas.

Terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal turut menyambut baik keinginan pengusaha taksi melakukan penyesuaian armada. Menyusul, lahirnya Peraturan Daerah yang menjadi payung hukumnya.

Dengan menggunakan kendaraan ke luar, bagi Antonius, perusahaan taksi konvensional akan dapat bersaing dengan taksi online. Menurutnya, pilihan layanan angkutan umum kepada masyarakat akan lebih variatif di NTB. “Ini menjadi salah satu bukti kemajuan daerah. Silahkan saja, kepada perusahaan yang mampu menyesuaikan. Perdanya sudah ada,” demikian Antonius. (bul)

Pasalnya masyarakat tidak hanya disentuh pada satu persoalan sosial (logistik atau perumahan) saja, tetapi di dukung oleh fasilitas lain. Desa Berdaya di Menggala ini mengakomodir 105 KK. Saat ini, Rumah Zakat tinggal menyelesaikan los pasar yang di kawasan huntara tersebut.

“Pada fase berkelanjutan, di masing-masing lokasi, Rumah Zakat menempatkan satu orang pendamping. Diharapkan bisa merubah mindset masyarakat untuk bangkit kembali,” katanya.

Menurut Nur, paling utama dalam proses recovery adalah memberi daya dukung perubahan ekonomi. Rumah Zakat akan memberikan bantuan modal untuk menghidupkan pasar Desa Berdaya. Masyarakat setempat diharapkan bisa berbelanja di tempat.

Sementara pada aspek perumahan, sesuai kesepakatan dengan warga maka Rumah Zakat membangun huntara berbahan triplek, dinding bambu (bedek).

Total huntara yang dibangun 300 huntara dengan taksiran biaya per unit Rp 12 juta.

“Kita dorong warga untuk secepat mungkin kembali ke rumah masing-masing. Karena yang dibangun Rumah Zakat

(Suara NTB/ari)

HUNTARA - Rumah zakat membangun huntara bagi warga korban gempa di KLU. adalah hanya sementara,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Lombok Utara H. Suardi, MH., memberi apresiasi atas dukungan para NGO. Kontribusi pihak-pihak yang terlibat berperan dalam membantu lebih cepatnya proses pemulihan masyarakat Lombok Utara.

“Kita tetap berharap ada lagi pihak-pihak lainnya yang ikut membantu masyarakat seperti yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Alhamdulillah apa yang

diterima warga membuat warga merasa nyaman.

Kades Pemenang Barat, Sukri, mengakui hunian sementara sudah banyak menyasar masyarakat di desanya. Di Menggala, 100 unit terbangun dari Rumah Zakat.

“Akses Pemda melalui kelompok sudah kita berikan dalam bentuk seng dan triplek.

Sedangkan Pemdes mendukung dengan alokasi seng 6 lembar untuk 800 sampai 900 KK,” tambah Sukri. (ari)

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

Ikuti ’’One Young World’’ 2018 SEDIKITNYA 193 negara turut ambil bagian dalam acara One Young World (OYW) 2018. Tahun ini Indonesia diwakili oleh Siti Syifaún Nufus dari Lombok, NTB. Ia adalah mahasiswi pascasarjana Universitas Mataram bersama rekannya, Margiata Surahman asal Jakarta. Di antara 1.878 pemimpin muda itu, keduanya ikut menyuarakan inovasi dan kegiatan mereka dari Indonesia.

Acara tersebut dilaksanakan di The Hague, sebuah kota di Den Haag dengan julukan International City of Peace and Justice atau kota internasional dengan kedamaian dan keadilan. Mereka berangkat ke Belanda setelah melewati proses seleksi ketat sejak awal tahun 2018.

Pembukaan acara dilaksanakan di Peace Palace, istana keadilan dan pusat hukum internasional yang menjadi simbol kota Den Haag. Acara pembukaan berlangsung sangat meriah pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dibuka langsung oleh Ratu Maxíma.

Acara pembukaan juga dimeriahkan dengan parade bendera 193 negara yang berpartisipasi dan para delegasi menggunakan pakaian tradisional mereka. Delegasi Indonesia, Syifa, dengan bangga menggunakan pakaian Lambung dalam acara tersebut.

“Saya bangga dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Lombok. Hari ini saya menggunakan pakaian adat lambung dan memperkenalkan budaya Lombok-Indonesia kepada dunia,” ungkapnya.

Dalam pidato pembukaannya, Queen Maxíma berharap konferensi ini dapat memberikan inspirasi, kebijaksanaan dan ketekunan untuk semua tugas yang akan dijalankan. Turut memberikan pidato juga Walikota The Hague, Pauline Krikke, Professor Muhammad Yunus, Pendiri Bank Grameen dan peraih nobel perdamaian Tawakkol Karman, peraih nobel perdamaian tahun 2011 Sigrid Kaag, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Bisnis Belanda dan Bob Geldof, musisi internasional dan aktivis kemanusiaan.

Syifa yang dihubungi via WhatsApp menceritakan, itu adalah acara bergengsi yang mempertemukan pemimpinpemimpin muda dunia. Dalam forum tersebut Syifa mengaku berbicara tentang perjuangannya melindungi anakanak dan kaum muda dari bahaya Industri rokok.

Ia memulai banyak kegiatan sejak tahun 2016. Mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah, peningkatan kapasitas guru dan siswa di sekolah, menginisiasi aksi kreatif di masingmasing sekolah dampingan, penurunan dan penggantian spanduk iklan rokok di sekitar sekolah, deklarasi sekolah sebagai kawasan tanpa rokok, dan aksi kreatif serta deklarasi anak muda Mataram menolak menjadi target industri rokok.

“Saya memulai kegiatan dan advokasi sejak 2016 hingga saat ini, Bersama Gagas Foundation dan bekerjasama dengan 30 sekolah di Kota Mataram, kami masih terus bergerak untuk melindungi anak dan kaum muda dari bahaya rokok,” jelasnya.

Ia juga bercerita bahwa dalam tiap kesempatan selama kegiatan OYW di Belanda ia berusaha untuk terus memperkenalkan Lombok kepada dunia.

“Kemarin saya makan siang satu meja bersama delegasi dari Jepang, saya bercerita banyak tentang Lombok terutama tentang wisatanya. Saya juga menjelaskan bahwa kondisi Lombok saat ini sudah semakin baik dan berusaha bangkit pascagempa. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa saya berasal dari Lombok, karena mereka tahu bencana yang menimpa Lombok,” kenang Syifa.

Dia juga bercerita bahwa selama di Belanda ia banyak bertemu dengan orang Indonesia. Saat mengetahui bahwa Syifa berasal dari Lombok mereka pasti selalu bertanya bagaimana kondisi Lombok saat ini. Dia menjelaskan dan berusaha meyakinkan bahwa kondisi Lombok berangsurangsur membaik dan berusaha berbenah untuk bangkit kembali. (ron)

(Suara NTB/ist)

Siti Syifaún Nufus

Prodi Sosiologi Unram Dorong Masyarakat Hunian Perkotaan Sadar Lingkungan Mataram (Suara NTB) Prodi Sosiologi Universitas Mataram (Unram) mengajak warga perumahan subsidi Dasan Geria Sejahtera (DGS) untuk sadar terhadap lingkungan. Ajakan ini tertuang dalam program pengabdian kepada masyarakat prodi Sosiologi dengan tema “Pemberdayaan Hunian Perkotaan melalui Role Models Urban Farming untuk Penguatan Ketahanan Pangan” dan Penguatan Volunterisme dalam Gerakan Sosial Sadar Lingkungan”.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan warga terhadap kondisi perumahan subsidi DGS yang panas dan gersang tanpa naungan pohon peneduh. Warga perumahan subsidi DGS sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Adapun kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan sasaran orang dewasa hingga anak-anak. Rangkaian kegiatan meliputi pembersihan kompleks perumahan, penghijauan, penanaman tanaman pangan, sosialisasi, dan workshop pemanfaatan botol bekas sebagai media prakarya khusus untuk anak-anak.

Pelaksana tim pengabdian, Ika Wijayanti dan Solikatun dalam sosialisasinya mendorong warga untuk lebih aktif dan peduli terhadap lingkungan terutama terhadap ketahanan pangan keluarga di wilayah perkotaan. Ketahanan dan keamanan pangan sekarang ini menjadi isu penting masyarakat dunia sejalan dengan pesatnya pertumbuhan populasi manusia.

Senada dengan hal tersebut, warga Dasan Geria Ahmad Zarkasi, menjelaskan, Dasan Geria memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang ketahanan pangan dan pariwisata. Hal ini terlihat dari lingkungan fisik dan sumber daya lokal yang dimiliki Dasan Geria yaitu tanah yang subur, sistem irigasi yang baik, serta pemandangan alam yang indah.

“Warga perum DGS memiliki solidaritas dan kesadaran yang bagus terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial, sehingga kegiatan sadar lingkungan untuk ketahanan pangan akan terus diupayakan secara swadaya” ujarnya.

Warga Perum DGS bercita-cita ingin menjadikan hunian percontohan (role models) yang dapat menciptakan ketahanan pangan dalam keterbatasan lahan. Program ini diharapkan terus berkelanjutan agar ketahanan pangan dapat dicapai secara mandiri oleh masing-masing rumah tangga di Perum DGS. Hal ini sangat mungkin tercapai karena modal sosial yang dimiliki oleh warga Perum DGS telah menjadi pondasi dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Alasan Keluarga, Kepala SMPN 2 Mataram Mundur Mataram (Suara NTB) Kepala SMPN 2 Mataram Drs. H. Lalu Suwarno mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah. Pengunduran diri Suwarno dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Dikonfirmasi Suara NTB,Rabu (24/10), Suwarno mengaku mundur dari jabatan kepala sekolah dengan berbagai pertimbangan. Dirinya mundur, karena sudah tak mampu mengelola sekolah yang dipimpinnya dan paling penting adalah alasan keluarga.

Suwarno mengaku, SMPN 2 Mataram sebagai sekolah elite di Kota Mataram. Bahkan sering dijadikan barometer bagi sekolah lain. Tentu tugas mengelola sekolah dengan sarat prestasi itu sangat tidak mudah. Dia menilai tugas itu sangat berat baginya.

“Tidak ada masalah hanya saja di SMP 2 beban untuk mempertahankan prestasi begitu menyita waktu, tenaga dan piki-

ran kepala sekolah,” tuturnya.

Mantan Kepala SMPN 3 Mataram ini pun menjelaskan jika masih diberi kepercayaan, dia ingin menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah yang bebannya tak seberat di SMPN 2 Mataram, yakni mempertahankan prestasi sekolah. “Sehingga kalau masih dipercaya saya ingin jadi kepala sekolah yang lebih kecil agar bisa lebih santai karena kondisi saat ini sudah tidak

mungkin eksis berinovasi dan berkreasi,” paparnya.

Seluruh keputusan pengunduran diri Suwarno atas persetujuan keluarga terutama istri agar lebih banyak waktu bersama keluarga. Mengingat selama menjadi Kepala SMPN 2 Mataram, nyaris tidak punya waktu bersama keluarga, karena harus mengawal kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang begitu padat di sekolah.

Sementara Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengakui sudah menerima pengajuan pengunduran diri Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno dari jabatan kepala sekolah. Tapi belum bisa memastikan keputusan selanjutnya.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., pihaknya belum membahas tindak lanjut dari pengunduran diri itu.

“Itu memang ada (pengunduran diri), tapi belum kita bahas.

Saya tanya Sekretaris Dinas, katanya sudah sampai sekda (pengajuan pengunduran diri itu),” kata Sidik yang juga mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini.

Meski demikian, Sidik be-

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Suwarno lum berani berkomentar lebih jauh, karena dirinya masih berada di luar daerah. “Saya belum bisa konfirmasi lebih jauh, nanti kalau sudah sampai di Mataram akan dijelaskan lebih jauh,” ujar Sidik. (dys/ron)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Yudisium dan Samawartana KeXVI

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Workshop sosialisasi pengisian e-rapor dan desiminasi model pembelajaran berbasis STEM di SMKN 2 Mataram, Rabu (24/10).

Peningkatan Kompetensi

Guru SMKN 2 Mataram Dilatih Isi E-Rapor Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Mataram menggelar kegiatan workshop sosialisasi pengisian e-rapor dan desiminasi model pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Kegiatan diikuti seluruh guru sekolah setempat, pada Rabu (24/10). Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad dalam keterangannya menjelaskan jika workshop ini diadakan dalam rangka peningkatan kompetensi guru khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Dijelaskan lebih jauh bahwa e-rapor adalah aplikasi rapor yang dikembangkan oleh Direktorat PSMK. Diharapkan semua SMK menggunakan aplikasi ini sebagai bagian dari evaluasi kegiatan belajar mengajar. Ini sejalan dengan prinsip kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan.

Melalui perubahan sistem evaluasi yang baru ini, pemerintah mengharapkan seluruh SMK di NTB pada tahun 2019 telah menggunakan aplikasi erapor ini. Ini merupakan tuntutan perubahan yang harus

diikuti seluruh sekolah.

Lebih jauh Hudri, mengingatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) agar bekerja maksimal sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif.

Menurutnya, model pembelajaran berbasis (STEM) merupakan model pembelajaran yang dikembangkan di beberapa negara maju. Oleh karenanya model STEM ingin diterapkan di Indonesia. “ Model pembelajaran ini sangat cocok dalam menghadapi era digital saat ini,” ungkapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan Yudisium dan Samawartana keXVI Sarjana dan Pascasarjana ke-IV. Kegiatan itu dilaksanakan di Pura Saraswati STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (24/ 10). Sebanyak 74 mahasiswa sarjana dan pascasarjana diyudisium pada kegiatan itu.

Ketua Panitia Yudisium, I Gede Sumarda Cakra, S.H., M.H., dalam laporannya mengatakan tujuan dilaksanakan yudisium yaitu dalam rangka telah selesainya masa studi dari mahasiswa.

“Karena telah terpenuhi semua syarat secara akademis sehingga ditetapkan dapat lulus,” ujarnya.

Jumlah peserta yudisium pada kesempatan ini sebanyak 74 orang yang terdiri dari 17 orang lulusan pascasarjana dan 57 orang lulusan sarjana. Lulusan Pascasarjana terdiri dari Program Studi Ilmu Komunikasi.

Sementara untuk Sarjana (S1) terdiri dari empat jurusan, yaitu sebanyak 36 orang lulusan dari Jurusan Pendidikan, delapan orang lulusan dari Jurusan Hukum, tujuh orang dari Jurusan Filsafat, dan enam orang lulusan Jurusan Penerangan.

“Dari jumlah 74 itu, 38 orang meraih predikat pujian.

Dari pascasarjana sebanyak 8 orang, dan dari sarjana sebanyak 30 orang, ini merupakan prestasi bagi bapak/ibu, sehingga bisa meraih yang terbaik selama masa studi,” katanya.

Prestasi lainnya, ada lulusan yang meraih predikat pujian dengan IPK hampir 4,00 tepatnya 3,99. Gede Sumarda mengatakan hal ini merupakan prestasi yang luar biasa, dan membuktikan dari tahun ke

tahun STAHN Gde Pudja terus berubah. Ia juga meminta doa dan dukungan kepada para lulusan agar perubahan status STAHN Gde Pudja menjadi Institut dapat berjalan lancar.

Ketua STAHN Gde Pudja, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, proses Samawartana merupakan peninggalan pendidikan Hindu. Di STAHN Gde Pudja Mataram mencoba merujuk kembali ke kitab Suci Weda untuk mengintegrasikan ilmu umum dan pengetahuan suci yang bersumber dari Weda. “Sehingga nanti kita berharap lulusan STAHN Gde Pudja adalah lulusan yang sangat fasih dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga diilhami dengan nilai-nilai Hindu,” kata Nyoman Wijana.

Ke depan akan memasuki era disrupsi peradaban. Pada lima sampai sepuluh tahun lagi pekerjaan tidak bisa diramal dari sekarang. Dimungkinkan kehilangan jenis pekerjaan yang ada saat ini. Oleh karena itu, lulusan perlu juga merespon dengan cepat. Selain penguasaan ilmu pengetahuan suci, juga harus menguasai ilmu pengetahuan yang berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban.

“Saya bangga karena lulusan ini IPK-nya tinggi-tinggi. Semua orang harus meningkatkan pengetahuan. Demi bekal untuk menyongsong kehidupan,” ujar Nyoman Wijana.

Kegiatan itu dilanjutkan dengan pembacaan SK dan daftar nama mahasiswa yang mengikuti yudisium oleh Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Ni Made Ayu Gempa Wati, S.Ag., M.Pd.H. Kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. (ron/*)

IMM Gandeng Polda NTB dan Bawaslu ’’Perangi’’ Hoaks Mataram (Suara NTB) DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB sepakat masyarakat harus dibentengi dari informasi bohong atau hoaks. Mendukung gerakan ini, IMM menggandeng Polda NTB dan Bawaslu NTB untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa dampak informasi bohong akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Hal itu terungkap dalam “Seminar Kebangsaan” yang digelar di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Rabu (24/10).

Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Achmat Juri, M.Hum., mengungkapkan, kemajuan negara dan bangsa terletak di tangan pemuda. Karenanya pemuda diharapkan tidak mudah percaya dengan informasi atau berita bohong.

“Saya dari selama menjadi Polri sudah keliling dari ujung timur sampai barat. Begitu beragamnya Indonesia kita, sehingga jangan mudah percaya pada informasi hoax yang akan memicu pecahnya keberagaman bangsa ini,” ungkap Kapolda di hadapan ratusan mahasiswa peserta seminar.

Kapolda menegaskan, agar semua sumber informasi yang diterima dikaji dan diuji sumber dan kebenarannya. Sebagai the man of analysis, mahasiswa diharapkan tidak mudah percaya, sehingga berujung pada penyebaran kebohongan publik. “Kita harus jadi benteng dari pemberitaan hoax, juga hoax itu musuh kita bersama,” tandasnya.

Dalam kesempatan sama,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH., menyampaikan, walaupun pihaknya selaku Pengawas Pemilu, tapi tetap menaruh harapan kepada semua elemen, terutama mahasiswa, agar bersama-sama membantu menjadi pengawal dalam momentum Pemilu 2019 mendatang.

“Bukan hanya kita di penyelenggara sebagai pengawal, penting partisipasi mahasiswa, juga masyarakat dalam mengawal Pemilu ke depan agar jadi Pemilu yang bersih,” ujarnya.

Dalam acara yang mengangkat tema ‘Melawan Hoax, Merajut Keberagaman, Merekatkan Kebersamaan untuk Pemilu Integritas 2019’ itu, juga dibarengi dengan penan-

datanganan kesepakatan bersama melawan hoaks.

Sementara, Ketua Umum DPD IMM NTB, Supratman, S.Pd.,M.Pd, menjelaskan, seminar tersebut berangkat dari adanya isu hoaks yang banyak dikonsumsi publik.

Maka sebagai wujud semangat kebangsaan produksi hoaks tersebut harus dimusnahkan.

“Itu akan merusak semangat keberagaman kita, jangan sampai kita mudah diadu domba oleh informasi yang tidak valid,”katanya.

Lebih lanjut Supratman pihaknya yakin semua mahasiswa yang aktif di lembaga kemahasiswaan, sama idenya seperti yang dilakukan organisasi IMM sekarang, bahwa hoax itu tidak baik untuk di konsumsi oleh publik. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Kapolda NTB, Pol. Drs. Achmat Juri bersama Ketua Bawaslu NTB Khuwailid dan akademisi Ummat, Hj. Maemunah saat menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan diselenggarakan DPD IMM NTB.

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja, I Nyoman Wijana saat memberikan sambutan di kegiatan Yudisium dan Samawartana ke-XVI Sarjana dan Pascasarjana ke-IV. Kegiatan itu dilaksanakan di Pura Saraswati STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (24/10).

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selong (Suara NTB) masyarakat yang berada di 1234567890123456789012345678901212 Program perpustakaan wilayah pelosok ini cukup an1234567890123456789012345678901212 keliling Dinas Perpustakaan tusias menunggu kedatangan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dan Kearsipan (DPK) Kabu- perpustakaan disertai seman1234567890123456789012345678901212 paten Lombok Timur gat belajar cukup tinggi.

1234567890123456789012345678901212 (Lotim) semakin diminati Diakuinya, program di desa1234567890123456789012345678901212 masyarakat. Hal itu dapat desa terpencil yang masih jauh 1234567890123456789012345678901212 dilihat dari jumlah per- dari jangkauan. Untuk me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mintaan masyarakat, desa menuhi permintaan masya1234567890123456789012345678901212 dan sekolah yang ingin rakat, Djowaeny mengaku, 1234567890123456789012345678901212 dikunjungi cukup banyak. jumlah armada perpustakaan 1234567890123456789012345678901212 Akan tetapi, yang menjadi keliling yang dimiliki minimal 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kendala dalam memenuhi sebanyak dua unit.

1234567890123456789012345678901212 permintaan itu yakni ketDisinggung terkait ke1234567890123456789012345678901212 ersediaan armada mobil beradaan perpustakaan desa, 1234567890123456789012345678901212 perpustakaan keliling. saat ini baru terdapat 24 per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Menurut Kepala DPK pustakaan desa yang beker1234567890123456789012345678901212 Lotim, H. Haryadi Djowaeny, jasama. Program perpusta1234567890123456789012345678901212 Rabu (24/10), pihaknya tidak kaan desa dari Perpusseru, 1234567890123456789012345678901212 mampu melayani banyaknya kata mantan Kepala Dinas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 permintaan, dikarenakan Pariwisata Lotim ini akan di1234567890123456789012345678901212 keterbatasan armada. Di adopsi oleh Bappenas. Se1234567890123456789012345678901212 mana mobil perpustakaan ke- mentara untuk koleksi buku 1234567890123456789012345678901212 liling hanya satu, disertai cukup memadai.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 jumlah petugas yang terbaSaat ini, lanjut dia, DPK 1234567890123456789012345678901212 tas. Atas kondisi itu, jumlah Lotim memang mendapat 1234567890123456789012345678901212 yang bisa dilayani dalam ku- mobil bekas dari Dinas Kese1234567890123456789012345678901212 run waktu satu bulan cukup hatan Lotim. Namun mobil 1234567890123456789012345678901212 empat kali pelayanan. tersebut perlu diperbaiki 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kendati demikian, DPK kembali serta dimodifikasi, 1234567890123456789012345678901212 Lotim melakukan terobosan sehingga layak untuk dijadi1234567890123456789012345678901212 dengan menjangkau wilayah- kan armada perpustakaan 1234567890123456789012345678901212 wilayah terpencil seperti di Pu- keliling untuk memenuhi per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lau Maringkik. Di mana mintaan masyarakat. (yon) 1234567890123456789012345678901212

DPK Butuh Tambahan Mobil Perpustakaan Keliling

SUARA NTB

Kamis, 25 Oktober 2018

Halaman 11

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Lomba Cipta Menu B2SA

Wakil Bupati Ingatkan Agar Dompu Miliki Kawasan Kuliner Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH mengingatkan, banyak bahan pangan lokal yang sering dikonsumsi warga Dompu menjadi barang mahal di tempat lain karena khasiat dan kandungan gizinya yang tinggi. Ia pun mengingatkan perlunya kekhasan kuliner daerah untuk dipatenkan dan pasarkan lebih masif.

“Daun kelor menjadi sayur hari – hari warga Dompu karena mudahnya didapat. Ternyata, daun kelor mengandung banyak gizi dan khasiat untuk kesehatan. Di daerah timur, daun kelor yang sudah diekstrak menjadi kapsul harganya sampai Rp200 ribu per kemasan,” kata Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat membuka lomba cipta menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal yang digelar di gedung Pemuda Dompu, Rabu (24/10).

Arifuddin juga mengungkapkan, banyak pangan lokal Dompu memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kuliner khas Dompu juga bagi daerah lain menjadi makanan yang mahal. Ia mencontohkan, lawa (ikan mentah) di Soro Kecamatan Kempo.

Oleh sebagian orang menyebut,

makanan lawa menjadi bahan bulian karena makan ikan mentah. Di Jepang, ikan laut dimakan hanya dengan disirami cuka sebelum dikonsumsi dan itu menjadi makanan mahal dengan gizi tinggi.

“Apalagi untuk anak – anak, sangat bagus dikasi makan ikan mentah ini. Sehingga tidak heran, orang di daerah pesisir itu IQ-nya tinggi,” ungkap Arifuddin.

Ia pun berharap, kuliner khas daerah yang kini mulai sulit ditemukan untuk terus dibina hingga bisa dipasarkan.

Setiap tamu yang mengunjungi suatu daerah, yang ditanya pasti soal kulinernya. Karenanya, ia berharap agar sinergi dan koordinasi lintas sektor dan SKPD terus diperkuat untuk memajukan kuliner daerah.

“Tadi saya melihat, banyak menu yang ditampilkan tadi rasanya enak dan bergizi. Tapi masih terkendala kemasan, makanya saya minta untuk dibantu kemasannya. Masalah lain, menu – menu ini sangat jarang dipasarkan, padahal enak dan pasti banyak dicari,” katanya.

Arifuddin juga mendorong KNPI Dompu dapat bersinergi dengan SKPD terkait, agar bisa

SDN Sering Masuk Nominasi Juara Lomba UKS Nasional SumbawaBesar(SuaraNTB)SDN Sering Sumbawa yang mewakili NTB masuk sebagai salah satu nominasi Juara lomba Unit Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Nasional jenjang SD. Mereka telah dinilai tim pusat dan saat ini tengah diundang untuk presentasi di Jakarta.

Sebagaimana disampaikan Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Varian Bintoro, tim penilai dan verifikasi dari Pusat sebelumnya telah turun menilai kelayakan SDN Sering yang me(Suara NTB/arn) wakili NTB. Sekarang ini diVarian Bintoro undang untuk menyampaikan presentase di Jakarta sebagai salah satu nominator Juara.

“Kita ada peluang menjadi yang terbaik secara nasional.

SDN Sering sudah dinilai secara fisik dan tinggal presentasi untuk selanjutnya diberikan penghargaan,” terangnya.

SDN Sering dinilai telah memenuhi syarat sebagai salah satu nominator. Beberapa keunggulannya, inovasi “basebo jaga” (sarapan pagi), program pemanfaatan limbah oleh guru dan siswa. Dari sisi penataan fisik sekolah juga bagus dan kreatif. Sehingga tak heran, kalau berhasil membawa nama NTB ke tingkat nasional. (arn)

menghadirkan kawasan kuliner. Ini penting, karena Dompu ini belum memiliki daerah kuliner yang bisa dikunjungi setiap saat dan menjadi tempat penyaluran kreativitas generasi muda. “Kawasan kuliner ini perlu kita dorong bersama di daerah ini,” harapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs. Burhanuddin pada kesempatan yang sama menyampaikan, lomba cipta menu B2SA berbasis pangan lokal ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun dan selama ini dilaksanakan di sekitar kantor. Pesertanya pun hanya melibatkan tim penggerak PKK tingkat Kecamatan. Tahun 2018 ini dilaksanakan di gedung Pemuda bekerjasama dengan KNPI Dompu dan melibatkan lebih banyak peserta. Tidak hanya dari PKK, tapi juga dari kelompok masyarakat dan sekolah.

“Ini dilakukan untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa makan itu tidak hanya nasi. Tapi ada bahan pangan lokal non beras dan terigu memiliki kandungan gizi lebih dan aman untuk dikonsumsi,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kel-

(Suara NTB/ula)

CICIPI MENU - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, didampingi Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Burhanuddin mencicipi menu makanan yang dilombakan di lomba cipta menu B2SA berbasis pangan lokal di Gedung Pemuda Dompu, Rabu (24/10). Tim juri saat membacakan pemenang lomba (foto kanan). ompok masyarakat dan sekolah pada lomba cipte menu B2SA berbasis pangan lokal. Ini akan menjadi awal untuk mengenalkan berbagai pangan lokal non beras dan terigu bisa dioleh untuk kebutuhan sarapan pagi, makan siang hingga makan malamnya. Tidak hanya makanan pokok, tapi juga makanan pembuka dan penutupnya.

Ketua KNPI Kabupaten Dompu, Rihul Rahman, ST pada

kesempatan yang sama menyampaikan, kegiatan lomba cipta menu B2SA berbasis pangan lokal bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu ini dalam rangka gebyar sumpah pemuda tahun 2018.

KNPI saat ini, terus bersinergi dengan Dinas/Instansi yang ada dan dipadukan dengan berbagai event yang ada.

“Sinergi ini harus terus dikembangkan kedepan, seh-

Untuk sekolah dan karang taruna dimenangkan SMKN 1 Dompu sebagai juara 1. Diikuti 98 comunity, SMAN 2 Dompu, dan KNPI Dompu. Sementara untuk kelompok kawasan rumah pangan lestari (KRPL) binaan Dinas Ketahanan Pangan untuk lomba kudapan (makanan ringan) dimenangkan oleh KRPL Oo, diikuti KRPL Ranggo, KRPL Bakajaya, dan KRPL Mumbu. (ula/*)

Tim Keabsahan Harus Fokus Siapkan Aturan Mutasi Atlet Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Hadianto mengatakan masalah mutasi atlet rawan menjadi pemicu keributan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang akan digelar di Mataram, 9-17 Desember 2018. Untuk menghindari keributan, Andy mengingatkan tim keabsahan Porprov NTB agar serius mempersiapkan aturan mutasi atlet.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam rapat pleno dengan panitia Porprov NTB di kediamannya di Monjok Mataram, Selasa (23/10) malam lalu. “Tolong tim keabsan mempersiapkan dengan baik aturan mutasi atlet. Karena perpindahan atlet ini bisa

memacu keributan,” ucapnya.

Dikatakan Andy, berdasarkan pengalaman Porprov NTB tahun 2014, persoalan yang memicu keributan adalah soal perpindahan atlet. Pasalnya ada atlet luar daerah yang mewakili daerah Sumbawa Barat. Namun perpindahan atlet itu diprotes oleh kabupaten lain.

“Tolong tim Keabsahan menyiapkan secara baik aturan mutasi atlet. Jangan sampai terjadi lagi keributan gara-gara soal perpindahan atlet,” tegasnya.

Untuk diketahui, rapat panitia Porprov NTB itu membahas persiapan masing-masing bidang kepanitian. Khususnya masalah aturan mutasi,

persiapan sarana dan prasarana olahraga serta bidang transportasi dan akomodasi menjadi pembahasan utama.

Pimpinan KONI NTB itu menginginkan Porprov NTB dapat berjalan lancar dan aman, sehingga aturan mutasi atlet harus benar-benar dibahas secara serius dan mendasar oleh tim keabsan. Demikian juga soal transportasi dan keamanan juga menjadi perhatian KONI NTB. Selanjutnya akomodasi dan kesiapan sarana olahraga juga menjadi atensi KONI NTB. Selanjutnya terkait pertandingan Porprov NTB, Bidang

Pertandingan, Wibowo Budisantoso melaporkan bahwa entry by name atlet 10 kabupaten/kota di NTB sudah selesai diterima oleh pihaknya. Demikian juga cabor-cabor yang dipertandingkan sudah siap dilaksanakan, kecuali tinju dan muay thai masih dibahas kembali karena pertandingan dua cabor itu akan dipertandingkan di Lombok Episentrum Mall.

“Sebanyak 26 cabor sudah siap dipertandingkan, kecuali muay thai masih dibahas lagi karena akan dipertandingkan di Lombok Epicentrum Mall,” jelasnya. (fan)

Deisya Kalahkan Petenis Kaltim

Tim Keabsahan Harus Fokus Siapkan Aturan Mutasi Atlet Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Hadianto mengatakan masalah mutasi atlet rawan menjadi pemicu keributan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang akan digelar di Mataram, 9-17 Desember 2018. Untuk menghindari keributan, Andy mengingatkan tim keabsan Porprov NTB agar serius mempersiapkan aturan mutasi atlet.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam rapat pleno dengan panitia Porprov NTB di kediamannya di Monjok Mataram, Selasa (23/10) malam lalu. “Tolong tim keabsan mempersiapkan dengan baik aturan mutasi atlet. Karena perpindahan atlet ini bisa memacu keributan,” ucapnya.

Dikatakan Andy, berdasarkan pengalaman Porprov NTB tahun 2014, persoalan yang memicu keributan adalah soal perpindahan atlet. Pasalnya ada atlet luar daerah yang mewakili daerah Sumbawa Barat. Namun perpindahan atlet itu diprotes oleh kabupaten lain. “Tolong tim Keabsahan menyiapkan secara baik aturan mutasi atlet. Jangan sampai terjadi lagi keributan gara-gara soal perpindahan atlet,” tegasnya.

Untuk diketahui, rapat panitia Porprov NTB itu membahas persiapan masing-masing bidang kepanitian. Khususnya masalah aturan mutasi, persiapan sarana dan prasarana olahraga serta bidang transportasi dan akomodasi menjadi pembahasan utama.

Pimpinan KONI NTB itu menginginkan Porprov NTB dapat berjalan lancar dan aman, sehingga aturan mutasi atlet harus benar-benar dibahas secara serius dan mendasar oleh tim keabsan. Demikian juga soal transportasi dan keamanan juga menjadi perhatian KONI NTB. Selanjutnya akomodasi dan kesiapan sarana olahraga juga menjadi atensi KONI NTB. Selanjutnya terkait pertandingan Porprov NTB, Bidang Pertandingan, Wibowo Budisantoso melaporkan bahwa entry by name atlet 10 kabupaten/kota di NTB sudah selesai diterima oleh pihaknya. Demikian juga cabor-cabor yang dipertandingkan sudah siap dilaksanakan, kecuali tinju dan muay thai masih dibahas kembali karena pertandingan dua cabor itu akan dipertandingkan di Lombok Episentrum Mall.

“Sebanyak 26 cabor sudah siap dipertandingkan, kecuali muay thai masih dibahas lagi karena akan dipertandingkan di Lombok Epicentrum Mall,” jelasnya. (fan)

ingga kegiatan di SKPD lebih bergaung di tengah masyarakat,” katanya.

Lomba cipta menu B2SA berbasis pangan lokal ini ini diikuti oleh tim penggerak PKK Kecamatan, kelompok masyarakat, dan sekolah. Setelah dilakukan penilaian, tim juri memutukan PKK Kecamatan Kempo sebagai juara 1 diikuti PKK Woja, Manggelewa, dan PKK Kecamatan Dompu.

(Suara NTB/fan)

DI SEMIFINAL - Pesilat putri NTB, Artika Novianti (kiri) kalah 0-5 atas atlet Jatim, Zakiyah Surya Nada saat bermain di babak semifinal kelas G putri di Padepokan Pencak Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (24/10).

Yuliana Singkirkan Atlet Jatim Mataram (Suara NTB) Atlet pencak silat NTB, Yuliana berhasil menyingkirkan atlet Jatim, Chorina Juliana di babak semifinal kelas A putri Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV di Padepokan pencak silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (24/10). Atas kemenangan itu Yuliana berhasil maju ke babak babak final.

Pertemuan Yuliana dengan atlet Jatim di babak semifinal kemarin merupakan pertandingan pertama. Pasalnya, Yuliana mendapat tiket ke babak semifinal dengan mudah karena menang Bay (menang tanpa tanding) di hari pertama.

Sementara itu lawannya, Chorina Juliana merupakan pertandingan kedua, sebab atlet Jatim itu sebelumnya mengalahkan atlet NTT, Nimas Adifa di hari pertama.

Di pertandingan kemarin, Yuliana sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Pasalnya,

Yuliana merupakan atlet berlabel juara dunia Yunior. Sementara itu pesilat Jatim, Chorina juga sangat diperhitungkan karena Jatim merupakan langganan juara di Popwil.

Namun, Yuliana berhasil membuktikan kelasnya. Atlet asal Lobar itu sukses mengalahkan Chorina dengan kemenangan angka 5-0. Atas hasil itu, Yuliana lolos ke babak final dan akan melawan Melani, atlet Sulsel di babak final, Kamis (25/10) hari ini.

Sementara itu, di pertandingan lainnya, atlet NTB, Yusuf Muhajir yang turun di kelas B putra gagal meraih tiket Popnas setelah disingkirkan oleh atlet asal Sulawesi Tenggara, Ismail Muridun 0-5. Selanjutnya atlet NTB, Tiara Nurul Azizah yang turun di kelas B putri kalah atas atlet NTT, Infinite G. Kemudian, di pertandingan kelas C putri, pesilat putri NTB, Salsabila Dwi Ananda

berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan atlet Jatim, Reni Pangestika 3-2. Kemudian Iqbal Anugrah unggul 5-0 atas Ronal asal Kaltim.

Muhamad Fadillah yang turun di kelas E Putra unggul atas Mustafa atlet asal Kaltim 4-1.

Kemudian atlet NTB, Tengku Hari Kusnanti yang turun di kelas E putri kalah 0-5 atas atlet Jatim Surya Ningtyas.

Visky Rizki Ahmad Dani yang turun di kelas F putra kalah 05 atas Jatim, serta Baiq Tarian Nanda yang main di kelas F putri kalah 0-5 atas atlet Sulawesi Barat (Sulbar).

Sementara itu Taufiq Hidayat unggul 5-0 atas Angga, atlet Sulawesi Tenggara di kelas G putra. Terakhir Artika Novianti yang turun di kelas G putri kalah 0-5 atas Jatim, Zakiyah Surya Nada. Hingga berita ini masih ada dua atlet NTB yang masih bertanding, yakni M. Nizam Rahmatullah dan Dimas Rizki. (fan)

Mataram (Suara NTB) Petenis NTB, Deisya Alfiana berhasil tampil memuaskan di pertandingan single beregu putri cabor tenis lapangan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) NTB, di Lapangan Gebang Mataram, Rabu (24/10). Siswi SMA Negeri 1 Selong itu sukses mengalahkan petenis putri asal Kaltim, Annisa dengan skor kemenangan 2-0 (6-2 dan 6-2).

Kemenangan tersebut membuka peluang tim tenis putri NTB meraih tiket mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2019. NTB butuh menang satu kali lagi untuk bisa membawa tim beregu putri lolos ke Popnas 2019.

Pantauan Suara NTB di lokasi pertandingan, laga Deisya melawan Annisa sempat sengit.

Memulai babak pertama, kedua atlet saling bermain menyerang dengan teknik yang sama-sama kuat membuat skor kedua pemain di babak pertama pun sempat imbang 1-1 ketika bermain dua set. Namun demikian, petenis NTB, Deisya akhirnya bisa membaca kelemahan lawan di set ketiga hingga akhir pertandingan babak pertama.

Mengetahui kelemahan lawan, Deisya pun semakin kokoh, sehingga skor pertandingan babak pertama dimenangkan Deisya dengan skor 6-2. Selanjutnya di babak kedua, Deisya tetap konsisten dengan permainan

apiknya, hingga Deisya kembali unggul 6-2 di babak kedua. Kemenangan di tunggal pertama beregu putri pun dimenangkan oleh Deisya dengan skor 2-0 (6-2 dan 6-2). Dan tim tenis NTB butuh kemenangan satu kali lagi untuk raih tiket lolos ke Popnas.

Deisya Alfiana yang diwawancara Suara NTB usai memenangkan pertandingan mengatakan dirinya sempat kesulitan menghadapi lawannya. Namun setelah melewati beberapa set pertandingan baru dia dapat membaca kelemahan lawan.

“Saya sempat melakukan banyak kesalahan di babak pertama. Saya banyak membuang bola keluar lapangan, makanya di set pertama dan kedua skor sempat imbang. Namun saya senang bisa mememangkan pertandingan,” ucapnya.

Putri pasangan Isma Sultrayandi dan Rosmala Dewi ini mengatakan kemenangan dirinya melawan atlet Kaltim itu baru pertama kali. Sebelumnya dipertandingan hari pertama dirinya kalah atas petenis Jatim dengan skor 0-2. Dia berharap kemenangan dirinya bisa diikuti oleh rekan-rekannya yang lain, sehingga tim beregu putri NTB bisa lolos Popnas 2019.

“Masih ada double beregu putri lagi yang bertanding. Kalau menang di double kita bisa lolos ke Popnas. Mudah-mudahan bisa menang,” harapnya. (fan)

Peserta Mandalika Triathlon Mulai Berdatangan Mataram (Suara NTB) Ajang Mandalika Triathlon Internasional akan berlangsung di Kawasan Wisata Pantai Mandalika Kute Lombok Tengah (Loteng), 28-29 Oktober 2018. Meski eventnya masih empat hari lagi, namun peserta Mandalika triathlon sudah berdatangan.

Panitia Pertandingan, Yan Bahtiar kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (24/10) kemarin mengatakan peserta dari

Jawa Barat (Jabar), Jatim, DKI Jakarta, Tim Surabaya Marinir, Sumsel dan Padang sudah berdatangan. Salah satu atlet triathlon yang sudah berdatangan adalah Johari Johan. Johari Johan adalah atlet asal Jawa Barat (Jabar) yang baru saja menjuarai Bali International Triathlon 2018.

“Johari Johan sudah datang sejak kemarin. Dia sekarang sudah latihan di Lombok. Kalau peserta lain-

nya hari ini sudah banyak berdatangan,” ucapnya.

Yan yang juga merupakan atlet triathlon nasional andalan NTB ini menjelaskan bahwa peserta Mandalika Triathlon akan melibatkan sekitar 150 lebih atlet. Pasalnya sampai saat ini jumlah peserta mencapai 150 atlet dari berbagai provinsi se Indonesia.

Para peserta Mandalika Triathlon akan menginap di sejumlah penginapan di Ka-

wasan Wisata Mandalika Kute Loteng. “Sekarang saya masih menjemput peserta di Bandara. Mereka akan menginap di Kute Loteng,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang turut mendukung pelaksanaan event itu mengatakan bahwa Mandalika Triathlon akan menjadi event yang kedua di gelar oleh Pengurus Pusat (PP) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) di

NTB. Sebelumnya event Triathlon juga pernah digelar di Lombok tahun 2008.

Diakui Andy, pelaksanaan Mandalika Triathlon bakal lebih meriah dari event yang sama sebelumnya. Pasalnya, triathlon di NTB tahun ini akan melibatkan 150 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. “Saya mendengar sudah 150 peserta yang mendaftar. Kami KONI NTB mendukung pelaksanaan event ini di NTB,” ujarnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

USAI PERTANDINGAN - Petenis putri NTB, Deisya Alfiana berpose bersama Ketua Pelti NTB, Jamaluddin Maladi usai mengalahkan tunggal beregu putri Kaltim, Annisa 2-0 (62-62) di pertandingan tenis Popwil IV di Gebang Mataram, Rabu (24/10).

SUARA NTB

Kamis, 25 Oktober 2018

Fauzan Putuskan Fokus Urus Pariwisata Mataram (Suara NTB) Polemik di tubuh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB masih berlanjut. Pasalnya lima orang penentu kebijakan sepakat untuk memberhentikan H. Fauzan Zakaria dari jabatannya sebagai ketua. Sementara H. Fauzan Zakaria menyakan bahwa dirinya tetap menjadi Ketua BPPD NTB dan tidak lagi mengurusi urusan pencalegan.

“Pak Gubernur minta saya untuk fokus urus pariwisata dengan catatan tidak lagi mengurus urusan pencalegan. Sekarang saya tegaskan, saya tidak akan melanjutkan pencalegan

dengan tidak melakukan kegiatan kampanye,” kata Fauzan saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (24/10).

Ia berharap tidak ada lagi yang mempermasalahkan proses pencalegan dirinya.

Sebab ia sudah memutuskan untuk fokus pengurus pariwisata dan tidak akan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. “Ini adalah pilihan saya, ini adalah keputusan saya. Saya minta semuanya memahami bahwa saya akan fokus urus pariwisata saja dan tidak melanjutkan pencalegan saya sebelumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, tim penentu kebijakan sepakat untuk menetapkan H. Abdul Hadi

Faishal sebagai ketua menggantikan H. Fauzan Zakaria.

Keputusan ini dianggap sudah final, karena sudah mendapatkan kesepakatan dari semua tim penentu kebijakan, kecuali H. Fauzan Zakaria.

Anggota Penentu Kebijakan BPPD lainnya yang menjadi calon anggota legislatif ialah JN Wirajagat dan H.Guffranudin. Namun keduanya sudah memberikan surat pengunduran diri dan ingin fokus kampanye sebagai calon anggota legislatif.

Harapan Pelaku Pariwisata Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Djoka berharap polemik di tubuh BPPD NTB segera diakhiri. Ia berharap semua pihak dapat terfokus pada recovery pariwisata pascagempa ini. Dengan demikian, pariwisata di NTB ini dapat segera pulih.

“Kalau secara kelembagaan, ASITA tidak ada pengaruhnya dengan polemik di BPPD. Kita tetap

jalankan program sesuai rencana. Tapi alangkah baiknya kalau semua yang berkaitan dengan kepariwisataan ini dapat bersatu,” ujarnya.

Ia melihat perlunya gebrakan dari para pelaku pariwisata yang dimotori oleh Pemerintah Provinsi NTB dan BPPD NTB. Sebab proses recovery ini harus dipercepat.

Semua kesempatan harus diambil sebelum dialihkan ke daerah lain. Sebab daerah lain juga saat ini sudah bersiapsiap mengambil sekecil apapun peluang untuk memajukan pariwisata di daerahnya.

“Kita harus punya gebrakan baru untuk proses recovery ini. Caranya bagaimana, kita buat program yang bagus dengan mendatangkan media, baik lokal, nasional maupun internasional. Kita ajak mereka ke destinasi wisata. Selain itu kita juga bisa buat program lain yang mungkin lebih mantap,” ujarnya. (lin)

Halaman 12

Bupati Ajak Investor Buat Kereta Gantung di Rinjani Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lotim. Beberapa hal yang diinginkan untuk dapat dibangun ialah Islamic Center dan kereta gantung di Rinjani.

“Mari kepada investor yang mau buat kereta gantung di Rinjani, akan saya permudah izinnya dan semua yang dibutuhkan. Selain itu kami juga punya tanah di Kotaraja untuk pembuatan Islamic Center sebagai pusat wisata MICE,” kata Sukiman, Rabu (24/10).

Salah satu tujuannya membangun kereta gantung untuk membuat wisatawan semakin tertarik berkunjung ke Sembalun. Selain itu, pendaki juga bisa langsung menuju Pelawangan dari pintu pendakian.

Ini dianggap cukup efisien, karena dapat memperpendek waktu pendakian.

“Itu akan menjadi daya

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR.5605 CT NOKA/NOSIN MH1JFX117HK244872/ JFX1E-1242287 NO.BPKB N09596749 AN.HARDIANINGSIH,S.Sos HLG D’SKTR JL.ADE IRMA SURYANI KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA ALL NEW SCOPY DR.3645 CU N O K A / N O S I N MHIJM3112HK109152/ J M 3 1 E 1 1 1 2 6 6 3 AN.ASMIATI HLG D’SKTR PAGESANGAN.

H. M. Sukiman Azmy tarik bagi wisatawan. Khusus bagi pendaki kan bisa langsung ke Pelawangan dari pintu pendakian. Itu akan memperpendek waktu pendakian yang semua mungkin 6-8 jam jadi Cuma 15 menit saja,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mempersiapkan untuk membangun Islamic Center yang dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan MICE dan menjadi pusat wisata halal di Lombok Timur. Dengan demikian akan ada MICE representatif yang dapat dimanfaatkan. Setelah itu, wisatawan dapat berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada di Lombok Timur.

“Kami juga punya tanah di Pancor, silakan bagi investor yang mau bangun hotel berbintang

atau mau bangun mall. Kami akan permudah semuanya, asalkan investor ini mau menanamkan modalnya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menjajakan Kebun Raya Lemor agar bisa dikelola oleh pihak ketiga atau investor. Nantinya, destinasi ini akan terintegrasi dengan destinasi wisata yang ada di Sembalun. Ia berharap ada investor yang mau menanamkan modalnya dan bisa memperindah pemandangan dan suasana di kebun raya ini.

“Kami membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Sekali lagi kami akan permudah semuanya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang profesional. Di Lotim ada Balai Latihan Kerja yang mendidik anakanak muda agar memiliki pemikiran yang luas tentang dunia pariwisata. Selain itu juga ada banyak pelaku pariwisata profesional yang selama ini sudah melayani wisatawan yang berkunjung ke Lotim.

“Kami punya BLK yang melatih tenaga profesional. Selain itu, kami juga punya banyak pelaku pariwisata profesional yang akan melayani wisatawan. Dari segi SDM kami sudah siap dan tentu saja akan terus kami tingkatkan kualitas SDM kami,” ujarnya. (lin)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

(Suara NTB/lin)

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 25 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Kamis, 25 Oktober 2018

Halaman 14

TP PKK Provinsi NTB ’’Road Show’’ di Kota Mataram KETUA Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh menghadiri road show TP PKK Provinsi NTB sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang ke 46 Tahun 2018 di Kelurahan dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Rabu (24/10).

Acara dihadiri juga oleh Ketua TP.PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW)Kota Mataram ND. Kinnastri Roliskana, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Mataram, Herlina Effendi Eko saswito dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram.

Camat Sandubaya Drs.Lalu Samsul Adnan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua TPPKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah. ‘’Ini merupakan kunjungan yang sangat istimewa. Karena ini merupakan kunjungan pertama Ibu Ketua TP. PKK Provinsi NTB bersama rombongan,’’ ucapnya.

Samsul juga menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu Kelurahan Dasan Cermen mendapatkan juara pertama lomba Kelurahan Tingkat Nasional. Selain itu Kelurahan Dasan Cermen juga mendapatkan predikat kelurahan yang Sadar Hukum dan juga menjadi juara Kelurahan Sayang Ibu dan Kecamatan Sayang Ibu. Bahwa salah satu alasan Kelurahan Dasan Cermen menjadi pilihan untuk dikunjungi oleh Ketua TP PKK provinsi saat ini karena PAUD Edelwise yang ada di Kelurahan Dasan Cermen masuk dalam kategori PAUD Holistik Integratif, yaitu ada perpaduan antara Bina Keluarga Balita, Posyandu dan PAUD itu sendiri.

Berbicara mengenai prestasi yang diraih Kelurahan Dasan Cermen seperti yang disampaikan oleh Camat Sandubaya, Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh menjelaskan bahwa semua penghargaan tersebut tidak lepas dari semangat Ibu Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih dan selu-

ruh kader PKK serta dukungan dari Pemerintah Kota Mataram. ‘’Prestasi yang diraih Kelurahan Dasan Cermen bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kita se-

mua,’’ jelasnya. Suryani juga berharap semoga para Camat dan Lurah se Kota Mataram terus bersemangat membangun dan memotivasi para kader baik itu di

lingkungan masing-masing dan mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh juga menjelaskan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai mitra dan membantu pemerintah di dalam melaksanakan program-program pembangunan melalui 10 program Pokok PKK. Di mana semua program pokok PKK sangat berdampak langsung pada kesejahteraan keuarga terutama dalam pemenuhan pelayanan keutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi, yang secara operasionalnya dilaksanakan secara berjenjang. ‘’Melalui kesempatan ini saya mohon kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi NTB bersama rombongan bisa sering melaksanakan pembinaan secara berkala sebagaimana halnya yang dilakukan pada hari ini,’’ harap Suryani.

Sedangkan dalam sambutannya Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyahmenjelaskan bahwa tujuan dari road show ini adalah untuk bersilaturahmi dengan para kader PKK. Karena dengan silaturahmi ini bisa meningkatkan kerjasama di tahun-tahun yang akan datang.

Hj.Niken juga menjelaskan bahwa PKK Provinsi NTB akan segera mengadakan seminar mengenai Pola Asuh Anak dan Remaja yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan. Niken berharap dengan adanya seminar ini, semua keluarga memiliki persamaan persepsi mengenai pentingnya melakukan pola asuh anak dan remaja sehingga keluarga memiliki ketahanan yang baik.

Dalam acara tersebut diserahkan bantuan kepada beberapa masyarakat yang berdampak gempa dan juga melakukan kunjungan kepada PAUD Edelwise serta tempat pelayanan KB yang ada di lingkungan sekitar Kelurahan Dasan Cermen. (humas/*)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 25 Oktober 2018

Kisruh BPPD Harus Segera Diselesaikan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si meminta kisruh yang terjadi di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB harus segera diselesaikan. Gubernur mengaku telah menerima laporan dari Ketua BPPD NTB, H. Fauzan Zakaria bahwa sudah tidak ada kekisruhan di lembaga promosi pariwisata daerah itu. ‘’Saya kemarin dapat laporan katanya nggak ada kisruh-kisruhan, sudah damai katanya,’’ kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu (24/10). Dr. Zul mengatakan persoalan yang terjadi di BPPD NTB harus segera selesai. Jangan sampai kekisruhan yang terjadi membuat promosi pariwisata NTB menjadi terganggu. Seluruh unsur penentu kebijakan di BPPD NTB diminta menyelesaikan masalahnya secara internal.

“Harus segera selesai. Masa kita mau promosikan sesuatu masih kisruh. Mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri,” harap Gubernur.

Sebelumnya sejumlah pengurus BPPD mempersoalkan posisi Fauzan sebagai Ketua BPPD. Hal ini terkait status Fauzan sebagai Calon Anggota DPRD NTB di pemilu 2019 mendatang.

Mereka mempersoalkan posisi Fauzan secara etika, meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menegaskan secara hukum Fauzan dapat menjadi caleg dan Ketua BPPD secara bersamaan.

Akibat kekisruhan yang terjadi, para pengurus BPPD NTB menggelar konferensi pers mencopot posisi Fauzan sebagai Ketua BPPD NTB. Mereka kemudian menunjuk H.L. Abdul Hadi Faishal sebagai Ketua BPPD NTB. Sementara Sekretaris, M. Nur Haedin. (nas)

Dukung RSUP Bima Dari Hal. 1 ‘’Saya sangat setuju dengan ide Gubernur NTB yang mewacanakan membangun RSUP di Kabupaten Bima,’’ ujar Anggota DPR RI Dapil NTB ini, Rabu (24/10). Langkah ini menurut Rachmat, sebagai upaya untuk melengkapi fasilitas-fasilitas publik yang representatif di daerahdaerah yang selama ini harus diakui masih terbatas (pelayanannya).

Saat ini, memang sudah operasional RSUP H.L. Manambai Abdul Kadir di Kabupaten Sumbawa. ‘’Rumah sakit ini akan optimal melayani masyarakat kita yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa hingga bagian Barat (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat). Masyarakat kita di wilayah timur (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu), juga membutuhkan tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas representatif juga. Agar jarak jangkauannya tidak terlalu jauh,’’ jelasnya.

Rachmat Hidayat sangat kecewa jika ada pihak-pihak, seperti oknum pejabat penting di Pemprov NTB yang justru tidak setuju dengan pembangunan RSUP di Kabupaten Bima. Apalagi menganggap bahwa pembangunan RSUP di Kabupaten Bima itu, dinilai tidak mendesak. ‘’Saya kecewa dengan pernyataan oknum pejabat itu. Ini kebijakan gubernur yang seharusnya ikut diamankan,’’ tandasnya.

Kehadiran RSUP di Kabu-

paten Bima dinilai Rachmat sangat mendesak. Selain untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata yang sedang gencar dilakukan NTB. Sektor pariwisata tidak hanya cukup dengan destinasi yang menarik serta fasilitas infrastruktur yang memadai saja. ‘’Ketersediaan rumah sakit yang layak juga sangat penting,’’ tandasnya.

Tawaran Gubernur NTB membangun RSUP di Kabupatenn Bima mengemuka, dalam kunjungan kerjanya di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Minggu (20/10) lalu. Dalam perjalanan menuju Kecamatan Sape, gubernur berhenti tepat di areal persawahan Keluruhan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima. Di lokasi itu pejabat Kota Bima menunjukkan tanah seluas 4 hektar yang merupakan aset Pemprov NTB. Pejabat itu menyampaikan bahwa Pemkot Bima meminta izin pinjam pakai lahan untuk dibangunkan rumah sakit.

Menanggapi permintaan itu, Dr. Zul langsung memberikan solusi. ‘’Karena ini tanah provinsi biar provinsi saja sekalian yang akan membangun RSUP sehingga pelayanan kesehatan masyarakat lebih dekat dan lebih maksimal karena tipenya pun menyesuaikan,’’ Dr.Zul memberi solusi. (r)

Benteng Pencegah Hoaks Dari Hal. 1 tujuan akhir untuk memenangkan kandidat tertentu.

Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dalam Seminar Kebangsaaan, Rabu (24/10) kemarin, Kapolda mengingatkan agar generasi bisa menjadi benteng pencegahan penyebaran informasi hoaks. ‘’Kita harus jadi benteng dari pemberitaan hoaks.

Hoaks itu musuh kita bersama. Apalagi Pilpres dan Pileg sebentar lagi. Mari kita jaga bersama keutuhan bangsa dengan melawan hoaks demi Pemilu damai,’’ ajaknya.

Kepada para mahasiswa jenderal bintang dua ini mengingatkan, agar selektif memilih informasi, khususnya dari media sosial. Selain itu selektif sebelum menyebar informasi tersebut karena dampaknya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain jika ternyata kabar itu hoaks.

‘’Jangan mudah percaya, jangan mudah share informasi jika belum jelas kevalidannya,’’ kata Kapolda.

Keberagaman suku, agama, adat istiadat yang saat ini dimiliki Indonesia bisa jadi modal awal membentengi informasi hoaks. Kebersamaan yang saling mempercayai bisa mempersatukan tekad melawan kabar bohong pihak-pihak yang akan melakukan propaganda. ‘’Saya selama bertugas di Polri sudah keliling dari ujung timur sampai barat, begitu beragamnya Indonesia kita. Tidak ada perpecahan, semua bersatu.

Sebab masyarakat kita tidak mudah percaya pada informasi hoaks yang akan memicu pecahnya keberagaman bangsa ini,’’ujarnya.

Sekali lagi ditekankannya, agar semua informasi diuji sumber dan kebenarannya, sebelum dibaca atau disebar. (ars)

Tiga Kabupaten Kelabakan Tangani Bencana Dari Hal. 1 Sedangkan Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.076 KK sudah terisi rekeningnya.

Jumlah Pokmas terbentuk sebanyak 74 Pokmas, yang cair dananya 15 Pokmas.

Untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa, gubernur mengatakan telah mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gapensi, REI dan lain-lain. Jika sebelumnya hanya berkutat pada pembangunan tiga model rumah tah-

an gempa yakni Risha, Riko dan Rika. Maka sekarang, kata Dr.Zul apapun pilihan rumah yang dibangun yang penting tahan gempa.

Dalam pembangunan rumah korban gempa, Pemda akan melibatkan para pengusaha jasa konstruksi.

Bahkan Kadin NTB menyatakan siap menggerakkan 1.000 pengusaha jasa konstruksi yang ada di daerah ini untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa. (nas)

Halaman 15

Investor Korea Kaji Rencana

Pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa Mataram (Suara NTB) Sejak tiga bulan terakhir, investor asal Korea melakukan survei terkait dengan rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, investor tersebut sedang melakukan pra feasibility study (FS).

“Kayak jembatan Suramadu. Ini makanya sedang disurvei. Karena itu investasi yang besar. Itu diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena ini menghubungkan dua pulau dalam satu provinsi, tentu akan melibatkan kita (provinsi),” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Rabu (24/10).

Ridwan menjelaskan Pemkab Sumbawa Barat belum mengekspos rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok - Sumbawa ini lantaran masih dalam tahap pra FS. Ia menjelaskan investor Korea tersebut sudah tiga bulan melakukan survei dan ditargetkan selesai Oktober ini.

Jika proyek pembangunan jembatan ini terwujud, Ridwan mengatakan konektivitas

Pulau Lombok dan Sumbawa akan begitu mudah. Transportasi laut lewat penyeberangan Kayangan - Pototano yang maembutuhkan waktu berjam-jam, dapat dipangkas menjadi 15 menit jika jembatan tersebut terbangun.

“Kalau ada jembatan ini cuma 15 menit, jaraknya 12 mil Lombok - Sumbawa ini. Kalau menggunakan kapal 1,5 jam.

Kalau dia menjadi jembatan,

Matahari di Bima Terasa Paling Menyengat Mataram (Suara NTB) Wilayah Kota dan Kabupaten Bima tercatat sebagai daerah dengan sengatan matahari paling panas di NTB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, suhu di wilayah paling timur itu mencapai 37,2 derajat celsius. Selain posisi matahari di ekuator atau tepat di atas NTB, juga musim kemarau yang masih melanda.

“Di mana pada bulan September - Oktober matahari berada tepat di atas wilayah NTB. Ini menyebabkan peningkatan suhu di wilayah NTB, khususnya daerah Bima,” kata Prakirawan BMKG BIL, I Gusti Agung Angga Dwik Sanjaya kepada Suara NTB, Rabu (24/10).

Sementara daerah di Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat dan Pulau Lombok sama sama terekam pada suhu 32 derajad celsius. Sehingga hawa panas juga dirasakan masyarakat di Pulau Lombok dan sebagian di Pulau Sumbawa, meski tidak seekstrem di Bima.

Selain posisi matahari tepat di ekuator, wilayah Bima juga terpantau rendahnya kelembaban, menyebabkan kondisi udara juga terasa kering dan panas. Kelembaban udara tercatat berkisar 50 – 84 persen, dengan kecepatan

(Suara NTB/ist_bmkg_bil)

SUHU - Ilustrasi gerak semu Matahari tepat di atas NTB, menyebabkan suhu lebih panas dari biasanya. angin 8 – 20 Km/jam.

Fenomena cuaca panas dan terik menurutnya fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Kejadian cuaca panas dan terik di NTB lebih sering terjadi pada pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti saat ini. Lebih teknis dijelaskannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut ialah gerak semu matahari.

Suhu panas didukung aliran massa udara dingin dan kering yang bergerak dari Australia menuju wilayah Indonesia selatan khatulistiwa terutama di sekitar Jawa, Bali,

hingga Nusa Tenggara. Udara yang uap airnya sedikit atau kering menyebabkan radiasi matahari langsung ke kulit.

“Kondisi cerah dan sedikit awan juga menyebabkan intensitas energi sinar matahari langsung mengarah ke bumi tanpa halangan. Fenomena cuaca panas ini diprakirakannya akan berakhir pada bulan November mendatang, ketika pergerakan semu matahari menjauhi wilayah NTB. Dalam pengamatan pihaknya, kondisi cuaca secara umum di wilayah NTB masih cerah hingga berawan. (ars)

TNGR Buka Jalur Trekking Alternatif Lombok Tengah Dari Hal. 1 Ditambahkan juga, kelebihan lain dari jalur pendakian Aik Berik adalah vegetasi hutan yang lebat dan berbagai satwa bisa jadi pemandagan lain di sepanjang jalur. ‘’Para pendaki juga bisa menikmati keindahan beberapa air terjun di sekitar jalur pendakian. Misalnya air terjun di atas awan yang jarang dikunjungi wisatawan,’’ terangnya.

Jalur baru ini baginya adalah kombinasi wisata pendakian dengan wisata air terjun yang ada di luar kawasan jalur pendakian. Karena dalam kawasan kaki Rinjani ada air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu.

Sebelum benar-benar diresmikan, Sudiyono berharap dukungan dari semua

pihak untuk ikut membantu perbaikan sarana dan prasarana jalur pendakian. ‘’Beberapa fasilitas yang sangat penting untuk diperbaiki seperti MCK, pos peristirahatan, tempat berkemah dan ramburambu bagi pendaki,’’ jelasnya.

Harapannya, ada dukungan dari Dinas Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan para pecinta alam untuk membantu perbaikan fasilitas mulai dari pintu masuk hingga pos terakhir pendakian yang direkomendasikan.

Dijelaskan Sudiyono sebelumnya, tiga jalur pendakian yang belum boleh dibuka tersebut dalam kondisi rusak berat akibat gempa bumi Juli sampai Agustus lalu. Hasil survei lokasi oleh tim gabungan baru-baru ini, tiga jalur

resmi Senaru, Sembalun dan Timbanuh, masih berbahaya untuk dilalui. Gempa mengakibatkan retakan tanah dan longsor di jalur pendakian.

Belum lagi masih ada potensi longsor di sepanjang jalur pendakian. Ini yang dianggap sangat membahayakan keselamatan jiwa pendaki. ‘’Kesimpulan kami, jalur masih berbahaya. Permukaan jalan retak- retak. Juga masih ada potensi longsor,’’ kata Sudiyono.

Untuk menentukan jalur pendakian tersebut belum memenuhi syarat untuk pendakian, setelah melalui survei melibatkan ahli geologi, Balai Wilayah Sungai (BWS), TNIPolri, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pariwisata NTB dan kabupaten/kota. (ars)

Gubernur Isyaratkan Penyegaran Direksi BUMD Dari Hal. 1 Namun akan dibuat kesinambungan kepengurusan BUMD yang bagus ke depannya.

Ke depan, kata Dr. Zul keberadaan BUMD harus hadir dalam menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Misalnya, banyak harga komoditas pertanian yang anjlok di musim panen. Maka BUMD harus hadir mengatasi kegagalan pasar yang ada. BUMD masuk ke unit usaha yang tidak ada orang tertarik di sana. ‘’Jadi BUMD itu tak boleh maknanya ditarik ke profit saja. Oleh karena itu saya setuju harus diisi oleh orang-orang muda yang profesional.

Mungkin hanya menyediakan ruang bagi mereka berekspresi,’’ katanya.

Gubernur menjelaskan, keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu daerah, salah satunya ditentukan dari kemajuan dunia usaha.

Bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan peran BUMD dan mendinamiskan peran tersebut dengan tujuan pembangunan daerah.

Untuk itu, tugas pemerintah adalah memastikan lingkungan di daerah aman, nyaman, bersahabat serta menyenangkan bagi hadirnya dunia usa-

ha untuk berinvestasi. Kenyamanan bekerja itu, dengan sendirinya akan membawa kemajuan bagi perusahaan.

Sebagai gubernur yang spesialisasinya di bidang ekonomi, Dr. Zul berbagi resep langgengnya sebuah perusahaan. Umur perusahaan bisa panjang jika perusahaan itu memiliki empat karakter di dalamnya.

Pertama, harus sensitif dan bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

Kedua, perusahaan harus memiliki identitas yang jelas. Ketiga harus memiliki conservative in finance, artinya selektif dalam membelanjakan uang perusahaan. Dan terakhir, harus bisa bertoleransi, memberikan peluang yang fleksibel pada individu marginal.

Menurutnya, dari semua faktor tersebut yang tak kalah penting untuk menjadi modal bagi keberlangsungan “umur” perusahaan adalah memandang perusahaan sebagai sebuah entitas yang hidup, yang akan tumbuh, berkembang dan suatu saat nanti akan mati.

Di situlah tugas bersama seluruh komponen perusahaan, untuk menjaga bagaimana agar perusahaan tetap bisa hidup sehat. Selayaknya mahluk hidup yang butuh pola hidup sehat melalui asupan

makanan, olahraga, dan pikiran sehat untuk bisa berumur panjang. ‘’Kenapa seringkali perusahaan mati? Karena seringkali perusahaan dijadikan sebagai mesin penghasil uang. Profit atau keuntungan, diibaratkan seperti oksigen yang kita perlukan untuk hidup. Tapi, tujuan hidup bukan berarti untuk mencari oksigen,’’ jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran BUMD untuk tidak memaknai bisnis BUMD sebagai sarana mencari profit semata. Bukan mencari oksigen tapi carilah tujuan yang lebih luas. Dengan begitu, keuntungan yang lebih besar pasti akan menyertainya.

Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si, menyampaikan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) NTB selama 10 tahun belakanngan ini berada dalam kategori rendah.

Sehingga diharapkan tiga tahun ke depan, IKFD NTB dapat berada dalama kategori sedang. Dan BUMD merupakan salah satu penyumbang deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‘’Melalui Rakor ini, diharapkan dapat dirumuskan proyeksi untuk peningkatan proporsi penyertaan deviden ke depannya,’’ kata Iswandi. (nas)

sekitar 15 menit,” jelasnya.

Jika melihat dari aspek ekonomi, pembangunan jembatan penghubung Lombok Sumbawa ini sangat prospek.

Pasalnya, saat ini ada puluhan kapal penyeberangan yang bolak-balik Kayangan Pototano tiap hari. Apalagi jika melihat tren pengembangan destinasi wisata. Selain

itu, jalan nasional yang ada di Lombok dan Sumbawa merupakan bagian dari jalur logistik nasional.

“Selama ini wisatawan yang datang ke Lombok jarang ke Sumbawa. Kalau jembatan itu jadi, hanya 15 menit.

Masyarakat yang menikmati.

Pemerintah yang punya strategi,” tandasnya. (nas)

Hasil Verifikasi, Rumah Rusak Akibat Gempa Terus Bertambah Dari Hal. 1 Untuk pemulihan kembali tujuh daerah terdampak bencana di NTB mencapai Rp11,8 triliun lebih.

Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT yang dikonfirmasi Rabu (24/10), menjelaskan awalnya laporan rumah rusak yang diterima sebanyak 204.449 unit. Dengan rincian rusak berat 83.808 unit, rusak sedang 44.566 unit dan rusak ringan 76.075 unit.

Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, jumlah rumah warga yang rusak bertambah menjadi 210.670 unit. Dengan rincian rusak berat 73.426 unit, rusak sedang 31.950 unit dan rusak ringan 105.294 unit.

Angka ini masih bersifat sementara karena Lombok Utara dan Lombok Timur belum tuntas dilakukan verifikasi. Diprediksi jumlah rumah warga yang rusak menembus angka 220 ribu unit.

Sugihartha mengatakan, kebutuhan anggaran untuk perbaikan rumah saja diperkirakan sebesar Rp7,3 triliun.

Data sementara Badan Pen-

anggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa meningkat jadi Rp18,2 triliun.

Sedangkan untuk recovery dibutuhkan anggaran sekitar Rp11,8 triliun.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT menjelaskan nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp18,2 triliun tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Antara lain, Lombok Utara Rp9,9 triliun, Lombok Barat Rp3,5 triliun, Lombok Timur Rp1,5 triliun. Kemudian Lombok Tengah Rp852 miliar, Kota Mataram Rp1,09 triliun, Sumbawa Rp659 miliar dan Sumbawa Barat Rp570 miliar lebih.

Total kebutuhan anggaran untuk me-recovery tujuh daerah terdampak bencana ini mencapai Rp11,8 triliun. Dengan rincian, Lombok Utara Rp5,59 triliun, Lombok Barat Rp2,07 triliun, Lombok Timur Rp1,15 triliun. Lombok Tengah Rp777 miliar lebih, Kota Mataram Rp1,14 triliun, Sumbawa Rp551 miliar dan Sumbawa Barat Rp 510 miliar lebih. (nas)

Ombudsman Serahkan Data Awal, Ditreskrimsus Bentuk Tim Dari Hal. 1 ‘’Ya, kita sudah bentuk tim untuk menindaklanjuti temuan itu,’’ kata Baharudin Syamsudin kepada Suara NTB ditemui usai menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Rabu (24/10) kemarin.

Akan tetapi katanya, meski sudah ada data otentik dari Ombudsman, tetap perlu dilakukan penelusuran dokumen dan bukti kuat lainnya.

Data Ombudsman hanya dijadikan pintu masuk untuk menelisik lebih jauh jika memang dalam pengadaan dengan total nilai sekitar Rp200 miliar itu ada indikasi tindak pidana korupsi. ‘’Kan nanti harus dicari lagi dokumen, pemeriksaan-pemeriksaan lagi.

Jadi belum cukup data dari Ombudsman saja,’’ terangnya.

Dalam temuan awal Ombudsman, terjadi dugaan perbuatan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang hingga berujung dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pencairan dana BOS di 2.256 Madrasah se NTB. Nilai total anggaran pengadaan buku sekitar Rp200 miliar, dihitung dari 20 persen dari total dana BOS masing masing Madrasah.

Pada proses tersebut diindikasikan telah terjadi proses pengkondisian secara sistemik. Proses pembelian buku umum K 13 oleh Madrasah di masing-masing kabupaten/kota lingkup Kementerian Agama di NTB. ‘’Secara berjenjang kuat dugaan telah terjadi konspirasi dari oknum pejabat di Kanwil Kemenag Provinsi NTB sampai dengan pejabat pada kabupaten/kota,’’ Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman NTB, Sahabudin.

Bahwa katanya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diduga telah menunjuk satu perusahaan penyalur tertentu sebagai satu-satunya tempat pembelian buku. Ini bertentangan dengan Juknis BOS pada Madrasah 2018.

Pada temuan hasil investigasi timnya, diduga ada praktik penyimpangan proses pencairan dana BOS. Pengaturan terjadi sejak penyaluran dana pembelian buku. Ada indikasi, semua Madrasah diharuskan untuk membeli buku umum sebesar 20 persen dari dana BOS yang diterima tanpa melihat kebutuhan dan kurikulum yang digunakan.

Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman menemukan, pihak pengelola Madrasah diwajibkan membeli buku dalam bentuk tertentu oleh penyalur tertentu, sebagai salah satu syarat wa-

jib pencairan dana BOS tahap kedua tahun 2018.

Hasil serangkaian investigasi mendalam di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menemukan dugaan itu. Bukti pembelian buku umum K13 sebesar 20 persen dari anggaran dana BOS tersebut tidak dapat ditawar pembeliannya, padahal Madrasah belum tentu membutuhkan.

Dibantah Kakanwil Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB H. Nasrudin, membantah pihaknya memerintahkan Madrasah-madrasah untuk membeli buku tersebut. Temuan yang disampaikan Ombudsman tidak benar. ‘’Tidak benar pihak Kemenag ikut campur dalam penggunaan dana BOS Madrasah, apalagi mau mengarahkan Madrasah untuk membeli buku ke salah satu penerbit,’’ bantah Nasrudin, dikonfirmasi Suara NTB Selasa (23/10) siang.

Pihaknya tidak pernah mengarahkan Kemenag kabupaten/kota untuk menunjuk salah satu perusahaan jasa penyedia buku agar dijual ke Madrasah-madrasah.

Bahkan kata Nasrudin, pihaknya mempersilakan kepada seluruh Madrasah untuk membeli buku di perusahaan dan penerbit mana saja sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing. Dengan catatan pada saat diperiksa nanti Madrasah mampu menunjukkan bukti fisik pembelian buku.

Dikatakan Nasrudin, pengadaan buku ajar yang harus dimiliki siswa sudah diatur dan harus dilaksanakan. Aturan mengamanatkan agar Madrasah membelanjakan 20 persen dari anggaran dana BOS untuk pembelian buku sesuai kebutuhan.

Hal itu sesuai dengan dasar penggunaan dana BOS sebagaimana tertera jelas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Sekolah pada Madrasah.

Pada satu item dalam juknis itu dijelaskan membeli buku non teks (buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lainnya yang tersedia di perpustakaan Madrasah). ‘’Pemerintah mengamankan hak-hak siswa yang mana siswa harus dipenuhi kebutuhan bukunya. Setiap siswa harus pegang buku. Satu siswa satu buku dan setiap mata pelajaran. Makanya sangat salah jika ada Madrasah tidak membelanjakan dana bosnya 20 persen,” imbuhnya. (ars/dys/why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 25 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Program Pariwisata Tekankan Pemulihan Pascagempa Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi pariwisata NTB. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan ialah proses pemulihan pascagempa.

Pemerintah Provinsi NTB harus dapat meyakinkan wisatawan bahwa NTB ini sudah aman untuk dikunjungi.

“Pascabencana ini kita fokus lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi kita juga akan fokus pada objek wisata juga.

Jadi ini semua bisa segera pulih dan wisatawan bisa banyak yang datang,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (24/10).

Dalam rapat koordinasi pari-

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan keterangan pers usai melakukan rapat koordinasi pariwisata di Mataram, Rabu (24/10).

wisata itu juga disebutkan berbagai destinasi wisata yang sudah siap menerima kunjungan wisatawan pascagempa ini. Sebab beberapa destinasi wisata tidak terdampak gempa, sehingga sangat aman untuk dikunjungi wisatawan.

“Sekarang ini menjadi tugas kita. Kita harus fokus bagaimana tingkatkan dunia pariwisata kita di NTB ini,” ujarnya. Salah satu PR yang masih menjadi catatan Pemerintah Provinsi NTB soal penerbangan langsung yang harus diperbanyak.

Pasalnya banyak potensi pasar wisatawan yang lepas karena tidak adanya penerbangan langsung dari daerah atau negara itu.

“Sekarang yang menjadi PR kita juga bagaimana agar penerbangan langsung ini diperbanyak. Tentu saja kita harus lebih dulu persiapkan destinasi. Karena ini kan soal bisnis, bagaiamana orang mau berbisnis kalau tidak melihat peluang yang besar,” ujarnya.

Selain Wagub, dalam rapat koordinasi itu hadir pula Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., P.hD. Ia menekankan untuk memaksimalkan potensi wisatawan nusantara. Salah satunya dengan bersinergi bersama pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Diketahui bahwa jumlah desa di Indonesia sebanyak 83.184, terdiri dari 74.754 desa dan 8.430 kelurahan.

“Kalau kita bisa datangkan kepala desa itu lima ribu saja dalam sebulan, ndak habis semuanya kita datangkan dalam setahun. Ini bagus, karena mereka punya dana desa. Tapi tentu saja kita harus lihat aturan yang memperbolehkan mereka berkunjung meggunakan dana desa itu,” ujarnya.

Ia melihat ini sebagai salah satu peluang yang dapat dimaksimalkan. Pasalnya, semua peluang harus diambil untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke NTB, terutama pascagempa ini. Ia juga berharap semua pihak, baik itu travel agent, perhotelan dan pengurus desatinasi wisata dapat terus meningkatkan kualitasnya. Sehingga wisatawan merasa puas dengan kunjungannya.

Dalam rapat koordinasi pariwisata itu hadir pula Bupati Lombok Timur, Kepala Bappeda NTB, para asosiasi pelaku pariwisata, BPPD NTB dan perwakilan masyarakat dari sektor pariwisata. Harapannya, rapat koordinasi ini dapat menemukan pola peningkatan kualitas kepariwisataan di NTB. (lin)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257