Edisi Rabu 25 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 25 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 163 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Destinasi Wisata Super Prioritas

Keamanan Pangan Harus Nomor Satu

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat sudah menetapkan NTB (KEK Mandalika), menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, maka produk-produk pangan yang sehat harus menjadi perhatian nomor satu.

Hj.Sitti Rohmi Djalilah

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, dikonfirmasi usai membuka pelatihan Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM Pangan di Kantor Gubernur, Selasa (24/9). Ia mengatakan, memastikan produk pangan yang sehat dan bersih merupakan bagian dari Sapta Pesona Pariwisata. Selain unsur aman, tertib, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan. ‘’Kita kan masuk dalam lima destinasi super prioritas di Indonesia (yakni) Mandalika. Jadi, kita harus yakinkan betul Sapta Pesona

itu. Ini awal yang sangatsangat penting kita yakinkan. Jadi, kita harus yakinkan pelaku usaha menyediakan makanan yang sehat,’’ tegas Wagub. Dengan adanya pelatihan kepada ratusan UMKM Pangan yang ada di NTB tersebut, diharapkan mereka dapat menyiapkan produk makanan yang sehat dan aman. Termasuk juga bagaimana mengurus perizinan yang terkait dengan produk pangan. Kapasitas UMKM Pangan, kata Wagub terus mengalami peningkatan. Tetapi tetap saja penggunaan boraks dan zat pewarna tekstil dalam produk

pangan masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Sehingga, pengawasan terus menerus penting dilakukan. Ia melihat, pengawasan sudah maksimal dilakukan BBPOM dan instansi terkait. ‘’Tapi kadang-kadang ada saja yang masih (menggunakan boraks). Makanya, penyuluhan harus terus menerus. BBPOM intens juga untuk ambil sampel, mengecek ke pasar, (pedagang makanan) pinggir jalan,’’ terangnya. Untuk pengurusan perizinan terkait dengan produk pangan, kata Wagub tidak mahal. Bersambung ke hal 15

Pipa Air Hancur, Optimis Serapan Fisik APBD Terkejar Korban Gempa Kekurangan Air Bersih Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB optimis deviasi serapan fisik APBD yang mencapai 19,25 persen pada bulan Agustus lalu akan terkejar dalam bulan-bulan berikutnya. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan akan mengecek letak persoalan yang menyebabkan realisasi fisik tidak mencapai target sesuai yang direncanakan. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Cobaan dialami korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak kunjung usai. Dalam kondisi tempat tinggal sedang dalam perbaikan, ratusan warga sejumlah dusun di Kecamatan Kayangan mengalami kekurangan air bersih akibat pipa air yang hancur. Pipa yang menjadi satu satunya jalur aliran air bersih dari kaki Gunung Rinjani, ditemukan warga dalam kondisi hancur Selasa (24/ 9). Diperkirakan kerusakan pipa jenis PVC itu sudah hancur sejak tiga hari lalu akibat kondisi yang

sudah lapuk sehingga tidak mampu menahan tekanan air. ‘’Setelah kami cek, pipanya hancur sepanjang dua kilometer,” kata relawan bencana, Luji Hartono dihubungi Suara NTB Selasa siang kemarin. Ada ratusan kepala keluarga yang menggantungkan kebutuhan air bersih dari sumber mata air yang disebut kawasan Tempos Nusa itu. Seperti Dusun Tangga 130 KK, Dusun Lokoq Mandi 100 KK, Dusun Sangiang 147 KK, Dusun Sambik Jengkel Timur 126 KK. Bersambung ke hal 15

TO K O H Percepat Penurunan Kemiskinan PEMPROV NTB terus berupaya mempercepat penurunan angka kemiskinan untuk mengejar target RPJMD 2019-2023. Pada akhir 2023, angka kemiskinan ditargetkan menjadi satu digit, yakni 9,75 persen. Caranya dengan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas/masyarakat atau Community Based Tourism (CBT). Saat ini sedang disusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Pulau Lombok. ‘’Dalam konsepnya ITMP, pengembangan pariwisata yang sustainable dan inklusif,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram. Bersambung ke hal 15 Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Info Cuaca untuk Pariwisata DITUNJUKNYA sektor pariwisata sebagai salah satu program unggulan dan strategis untuk memajukan NTB tidak dapat dilepaskan dari kondisi alamnya. Dengan memahami kondisi cuaca dan iklim, para pelaku pariwisata diharapkan dapat memetakan potensi dan mengatur paket wisata dengan lebih efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pusat, Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc, ketika berkunjung ke Mataram, Selasa (24/9). ‘’Sektornya bermacam-macam (yang membutuhkan), dari transportasi seperti udara, laut, dan darat. Bersambung R. Mulyono Rahadi Prabowo ke hal 15 (Suara NTB/bay)

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Warga Dusun Tangga, KLU, memperbaiki pipa PVC yang rusak akibat lapuk. Mereka berharap bantuan pipa HDPE dari pemerintah.

Kasdiyono Serukan Ketua KONI Kabupaten/Kota Patuhi Aturan bagi Ketua KONI NTB periode kedua. Ini saya Mataram (Suara NTB) Mantan Ketua KONI Provinsi NTB, H. MNS. lakukan karena patuh pada aturan. Apalagi saat Kasdiyono angkat bicara terkait masih ba- itu saya terpilih sebagai anggota DPRD NTB,’’ nyaknya pejabat publik dari mulai bupati, wak- ujar Kasdiyono saat dikonfirmasi, Selasa (24/9) il wali kota, pimpinan dan anggota DPRD di kemarin. Politisi Demokrat yang kini kembali aktif sebeberapa wilayah di NTB, masih aktif bagai pengusaha itu menyayangkan, masih bamerangkap jabatan selaku Ketua KONI. Menurutnya, UU Nomor 3 tahun 2005 ten- nyaknya para pejabat publik di kabupaten/kota di NTB yang kini masih aktif memegang jabatan tang Sistem Keolahragaan sebagai Ketua KONI. Padahal, Kementrian Nasional (SKN), serta Dalam Negeri (Kemendagri) telah dua kali melaPeraturan Pemerintah yangkan surat permakluman yang berisi pelaraNomor 16 tahun 2007 ngan untuk para pejabat publik agar melepastentang Penyelenggaraan kan jabatannya mereka selalu Ketua KONI. Keolahragaan, telah final Aturan SE Mendagri itu, yakni SE Nomor melarang bagi siapapun 800/2398 tahun 2011, SE nomor 800/148 pejabat publik memegang tanggal 17 Januari 2014 tentang pejapimpinan KONI di wilayah bat publik tidak diperkenankan mereka masing-masing. menjabat Ketua KONI. Sehingga, tidak ada Sehingga, kata Kasdiyono, alasan bagi siapapun seandainya Ketua KONI tidak patuh pada bukan pejabat publik, aturan yang sudah bukan berarti pembidigariskan tersenaan olahraga di daerbut. ‘’Saya sendiah akan macet. ri pada tahun ‘’Justru menurut 2015 lalu, teUU, malah peran itu lah mencoba banyak dimainkan memberikan oleh cabang olahcontoh dengan raga (Cabor) mundur saat Bersambung mengemban H. MNS. Kasdiyono ke hal 15 amanah se(Suara NTB/dok)

Jamwas Kejagung Periksa Penyidik Kejati Terkait Kasus BPR Mataram (Suara NTB) Kasus merger Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB jadi atensi Kejaksaan Agung RI. Melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), diturunkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB. Pemeriksaan itu terkait tidak tuntasnya penanganan kasus BPR yang hanya menjerat dua terdakwa, M. Ikhwan dan Mutawalli. Pihak Jampidsus menilai ada yang janggal dalam proses penyelidikan hingga penyidikan kasus tersebut. Karena hanya berkutat pada pelaksana kegiatan konsolidasi Bank BPR NTB. Sementara pihak lain yang memerintahkan hingga timbulnya kerugian negara Rp 1.063.578.853 miliar lebih, tidak tersentuh. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Arif, SH.,MM dikonfirmasi kemarin membenarkan pemeriksaan itu. Menurutnya tim Jamwas turun beberapa waktu lalu, meminta keterangan sejumlah penyidik dan penuntut umum yang menangani kasus BPR. “Itu pemeriksaan Jamwas,” jawabnya. Mengenai materi pemeriksaan, ia belum tahu persis. Termasuk kemungkinan ada indikasi pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara. “Apakah ada perbuatan melanggar yang dilakukan jaksa dalam penanganan perkara itu, saya belum tahu. Karena hasilnya belum saya terima,” papar Kajati. Kajati juga tidak tahu persis siapa saja jaksa yang dimintai keterangan tim Jamwas. Hanya gambaran informasi yang didapatnya, klarifikasi dan pemeriksaan dilakukan kepada jaksa yang terlibat dalam pemeriksaan dan penuntutan kasus BPR. Selebihnya, Kajati menyarankan agar menanyakan itu ke Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH,MH. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

Rumah Korban Belum Diperbaiki RUMAH rusak akibat gempa tahun 2018 lalu di kelurahan Mandalika akan didata ulang. Alasannya, sampai September 2019 ini banyak ditemukan rumah rusak di tiga lingkungan kelurahan Mandalika sampai saat ini belum diperbaiki karena dinilai belum masuk database. Lurah Mandalika, Nasrudin, Selasa (24/9) menyampaikan, saat ini tiga kepala lingkungan di Gerung Butun Barat, Tembelok, dan Lendang Lekong diinstruksikan sesuai dengan perintah Ketua DPRD kota Mataram. “Disarankan dari pak ketua (DPRD Kota Mataram) kemarin itu, nanti kita rembug dulu sama instansi terkait dalam masalah data dan pembangunan RTG ini,” jelasnya. Dikatakan, selama ini tidak ada laporan kelurahan dari warga di tiga lingkungan tersebut. “Begitu ada keluhan warga ini, saya langsung ditelpon sama pak Ketua DPRD. Dari pokmas belum ada yang melapor ke kelurahan,” pungkasnya. Nasrudin menyesalkan hal tersebut. Padahal, pada awal September 2018 lalu, semua kelurahan sudah melakukan pendataan korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan. Data tersebut sudah diserahkan langsung ke BPBD kota Mataram. “Data akhir September 2018 langsung dimasukkan ke database tadi. Di kelurahan sendiri seharusnya yang ada dalam data itu sekitar 300-400 rumah per lingkungan. Itu sudah data yang kita masukkan ke BPBD, tapi ternyata tidak kunjung diperbaiki,” jelasnya. Sampai saat ini, ujar Nasrudin, Pemkot hanya mengeksekusi pembangunan RTG di tiga lingkungan tersebut baru 2-3 rumah saja. Dari data 400 rumah rusak per lingkungan tadi, lanjut Nasrudin, tim dari BPBD selama ini tidak ada yang turun ke lapangan untuk memverifikasi data tersebut. “Nama-nama itu yang ada dalam database tadi tidak keluar biaya anggaran perbaikannya, kita juga heran, kok bisa,” aku Nasrudin. Nasrudin menjelaskan, sampai hari ini pihak kelurahan sudah berkali-kali membicarakan hal ini dengan Dinas Perkim. “Malah kita dikumpulkan kemarin di kantor camat sama dinas Perkim, kita diundang dia di sana. Perkim bilang kita nunggu nanti hasil verifikasi dari BPBD,” jelasnya. Masalah data ini, imbuh Nasrudin, kelurahan menargetkan tiga lingkungan tersebut menyelesaikan proses pendataan ulang. “Kita minta secepatnya harus selesai, minimal bulan ini untuk pendataan ulang ini agar kita serahkan ke dinas terkait,” tutupnya. (viq) Nasrudin

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Serahkan Penyelesaian Aset Bermasalah ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Permasalahan aset di Kota Mataram masih menjadi benang kusut. Penanganan terkesan lamban sehingga menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan itu yang membuat Pemkot menyerahkan penyelesaian aset bermasalah itu dilimpahkan ke Kejaksaan. Catatan Suara NTB, hingga Selasa (24/9), aset milik Pemkot Mataram yang bermasalah antara lain lapangan Malomba. Lahan ini secara de facto berada di Kota Mataram. Setelah pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sekitar tahun 1993 lalu, lapangan Malomba tercatat pada neraca aset Kota Mataram. Faktanya, serti-

fikat kepemilikan diterbitkan untuk Pemprov NTB. Kasus serupa terjadi pada aset pertokoan di lahan eks Pasar Karang Sukun yang juga merupakan limpahan dari Pemkab Lobar. Kenyataannya, warga mengantongi sertifikat hak milik. Demikian pula, status aset Sirkuit Selagalas. Pemkot Mataram dan Pemprov NTB saling

klaim sebagai pemilik. Kisruh pengelolaan aset bermasalah disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Senin (23/9). KPK meminta aset – aset bermasalah segera diselesaikan. Karena tidak ada titik temu antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB, penyelesaian dilimpahkan ke Asisten Perda-

suai arahan dari Komisi Antirasuah. “Tidak ada target. Tapi kita menyerahkan semuanya datanya dulu,” cetusnya. Alwan menambahkan, tidak ansih hanya data aset saja yang serahkan ke Kejaksaan. Termasuk data tunggakan pajak hotel, restauran dan tempat hiburan. Kejaksaan dilibatkan menagih pengusaha yang menunggak pajak. Dugaan pengusaha menggelapkan pajak disampaikan Alwan, perlu didalami. Praktiknya belum diketahui. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum untuk menagih para penunggak pajak. (cem)

Diskan Masifkan Gerakan Makan Ikan Mataram (Suara NTB) Dinas Perikanan (Diskan) Kota Mataram akan memasifkan gerakan makan ikan (GMI). Nantinya GMI ini akan merambah ke tiap sekolah dan kelurahan di Kota Mataram pada tahun 2020 mendatang. Hal tersebut diproyeksikan dengan meningkatnya hasil produksi ikan di Kota Mataram. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini, Selasa (24/9) mengatakan, pada anggaran tahun 2020 mendatang, Diskan Kota Mataram akan memprioritaskan beberapa program unggulan. Salah satunya ialah program Yumina, pengadaan alat tangkap dan GMI. “Saya prioritaskan sesuai permintaan dari bawah. Selain Yumina dan GMI tadi, kita juga tetap adakan alat tangkap ikan sesuai yang dibutuhkan nelayan. Kampanye GMI juga kita masifkan dalam rangka menaikkan konsumsi ikan, sehingga terus kita upayakan,” jelasnya. GMI ini jelas Sujihartini, akan terus dilakukan. “Kalau bisa kita kembangkan modelnya, yang tadinya hanya lomba masak ikan, nanti kita datang berkunjung ke sekolahsekolah atau ke kelurahan-

(Suara NTB/viq)

Harus Jadi Skala Prioritas KOMISI IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., mengaku miris dengan fakta masih adanya warga Mataram yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan). ‘’Terus terang saja di beberapa lingkungan yang ada di sekitaran Kota Mataram masih banyak saya temui seperti itu (BABS, red),” katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (24/9) kemarin. Ini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram. Sebetulnya, lanjut Gus Arik, ini menjadi tugas bersama bagaimana menuntaskan hal ini. Menurut anggota komisi yang membidangi masalah kesehatan ini, menuntaskan persoalan BABS ini tidak harus menunggu tahun 2024. “Itu kelamaan. Kalau bisa dalam waktu yang dekat. Menjadi suatu skala prioritas,” katanya. Keberadaan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Pemkot Mataram, kata politisi Partai Demokrat ini harus mencari akar persoalan mengapa masih ada masyarakat yang BABS. Gus Arik menduga perilaku BABS in tidak terlepas dari fasilitas jamban yang tidak dimiliki oleh masyarakat. ‘’Hemat saya, saya sarankan kepada OPD terkait dalam hal ini Dikes, LH, Disos dan PUPR harus bersinergi di sana,’’ ucapnya. Demikian pula Dewan juga harus ikut memberi solusi. ‘’Kan ndak bisa di dalam ibukota provinsi hal-hal itu (BABS) masih ada. Walaupun kalau kita berkaca pada ibukota negara, itu masih ada. Saya rasa Mataram yang hanya 61,30 km persegi dan enam kecamatan, itu harus tuntas. Ini bukan kota besar. Ini kota yang relatif kecil namun masih berkembang menuju metropolis tapi sayang hal-hal itu masih ada,’’ terang anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini. Gus Arik mengatakan, BABS ini tidak melulu berbicara soal kebiasaan. ‘’Saya yakin ini karena masyarakat tidak memiliki fasilitas. Karena kalau masalah kebiasaan, kebiasaan itu bisa dirubah,’’ katanya. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Dikes Kota Mataram untuk turun melakukan pengecekan di lapangan, terkait bantuan fasilitas MCK yang telah diberikan kepada masyarakat. ‘’Jangan-jangan hanya memberikan bantuan tapi tidak memberikan pemahaman,’’ imbuhnya. Karena, pemberian bantuan saja tidak cukup. Idealnya bantuan itu diiringi dengan pemahaman bahwa bantuan yang diberikan itu harus dirawat. Karena bagaimanapun, keberadaan fasilitas MCK ini berkaitan dengan kesehatan. (fit) IGB Hari Sudana Putra

ta dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Mataram. “Surat sudah dikirim oleh BKD. KPK mengatensi aset bermasalah ini,” kata Alwan. Tidak secara detail data aset mana saja yang diserahkan ke Kejaksaan. Alwan menyampaikan, bersama Badan Keuangan Daerah terus memonitor aset mana saja yang telah selesai atau perlu tindaklanjut kembali. Dia enggan menargetkan hingga kapan aset bermasalah tersebut selesai. Yang jelas, Pemkot Mataram telah menyerahkan data ke Jaksa Negara untuk membantu menyelesaikan se-

(Suara NTB/viq)

PROYEK MONUMEN - Sejumlah pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan menara yang akan menjadi salah monumen kota Mataram, Selasa (24/9). Proyek ini akan terintegrasi dengan menumen Tembolak di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram. Pengerjaan sempat macet karena langkanya semen di Kota Mataram pekan lalu.

Nelayan Bintaro Diberi Pelatihan Kerja Tambahan Mataram (Suara NTB) Menjadi nelayan bekerja melawan alam tidaklah mudah. Hasil dari menangkap ikan tak selalu sesuai harapan para nelayan di tengah laut. Hal itu membuat Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram memberikan pelatihan kerja tambahan demi menambah penghasilan para nelayan di Mataram. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/9), Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi mengatakan, melalui program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), sebanyak 20 nelayan di kelurahan Bintaro diberikan pelatihan las. Hal itu dinilai efektif memberikan pekerjaan tambahan bagi nelayan yang kerap tak melaut. “Program BKM itu sasarannya masyarakat yang kurang mampu di kelurahan

Bintaro melalui program TKM (tenaga kerja mandiri),” jelasnya, Senin (24/9). Dikatakan Hariadi, program pelatihan las tersebut merupakan jaminan ketenagakerjaan yang dihimpun dalam TKM di kelurahan. “Nama programnya TKM. Melalui TKM ini, kita saring melalui MPBM (musyawarah pembangunan bermitra masyarakat). Kelurahan yang langsung mengusulkan,” jelasnya. Pada BKM kali ini, Disnaker Kota Mataram baru melaksanakan TKM di kelurahan Bintaro saja. TKM tersebut lanjut Hariadi, diberikan kepada pihak kelurahan yang sudah mengusulkan melalui MPBM dalam bentuk program-program yang dapat menunjang SDM dan pendapatan masyarakat di kelurahan.

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ist)

PRAKTIK LAS - Salah satu nelayan warga kelurahan Bintaro sedang praktik las yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Selasa (24/9). Hal itu dinilai mampu memberikan pekerjaan tambahan bagi nelayan saat tidak melaut saat musim cuaca buruk datang.

“Masyarakat Bintaro mayoritas nelayan. Manakala datang angin barat selama tiga bulan itu, mereka tak melaut. Kita berikan pelatihan agar mereka bisa alih profesi sementara,” paparnya. Dalam pelatihan TKM ini, Disnaker memberikan pelatihan las kepada nelayan di kelurahan Bintaro selama lima hari. Hal itu bertujuan, agar masyarakat nelayan di kelurahan Bintaro tidak monoton pada profesi nelayan saja. “Kita harapkan ada skil lain selain nelayan, gitu arahnya,” lanjut Hariadi. Untuk anggarannya, Disnaker Kota Mataram menggelontorkan biaya operasional Rp70 juta dalam sekali kegiatan. Pada anggaran tersebut, 20 orang yang ikut dalam program TKM ini, masing-masing orang mendapat mesin las, kacamata las, dan lainnya sesuai kebutuhan. Nantinya, dari pengadaan alat tersebut, Disnaker Kota Mataram menghimbau kepada lurah terkait mengawasi masyarakat yang memperoleh alat-alat tersebut agar digunakan secara berkelanjutan. “Kita minta untuk pengawasan dan pembinaan itu dari kelurahan. Nah kita buatkan juga mereka pakta integritas mereka untuk tidak diperjualbelikan, mengalihtangankan dan sebagainya,” jelasnya. Hariadi menilai, program TKM dalam bentuk las tersebut diberikan dengan alasan potensi profesi las saat ini sangat potensial. “Yang kita pantau seperti itu. Las ini kan tidak makan tempat. Cukup lumayanlah perolehan untuk membuka usaha baru,” jelasnya. (viq)

kelurahan, supaya lebih menyebar,” paparnya. Selain di sekolah, GMI dari program Diskan Kota Mataram ini, nanti akan merambah ke tempat-tempat yang yang strategis. “Di tempat tempat keramaian, nanti kita bisa putar film atau kita bisa sosialisasikan,” imbuhnya. Dikatakan, untuk memasifkan program GMI, Diskan Kota Mataram tidak mau menunggu. “Kalau bisa kita yang lebih aktif,” jelasnya. Dalam perencanaan anggaran tahun 2020 nanti, program prioritas Diskan tetap seperti anggaran tahun 2019. Tidak ada kenaikan anggaran dari APBD yang akan diusulkan. “Anggaran kita tetap, kita belanja langsung dan tidak langsung itu sekitar Rp5,5 miliar,” ujarnya. Selain memasifkan GMI, Diskan juga akan mencoba melakukan pendataan jumlah nelayan di Mataram. Alasannya, tiap tahun jumlah nelayan di kota Mataram fluktuatif. “Pendataan lanjutan untuk jumlah nelayan terus berjalan. Kemarin jumlah nelayan kita 1.449. Kadang naik kadang turun jumlahnya, karena nelayan kita ada yang meninggal. Tiap tahun berubah,” jelasnya. (viq)

Mantan Anggota Dewan Akhirnya Kembalikan Aset

Mataram (Suara NTB) Satu per satu mantan anggota DPRD Kota Mataram telah mengembalikan aset berupa laptop dan notebook. Ada pun aset bermasalah yang harus diganti rugi maupun penyelesaian administrasi lainnya ditargetkan tuntas tahun ini. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/9) menjelaskan, penyelesaian aset dirangkum sekaligus. Data – data aset dipilah dan diselesaikan satu per satu. Di tahap awal difokuskan pada penyelesaian kendaraan dinas. Sebagian besar telah mengembalikan ke pemerintah. Berikutnya, aset berupa laptop maupun notebook juga telah disisir. Diawali dengan anggota Dewan yang kembali terpilih. Aset telah diminta dan serahkan. Ada sekitar 20 item telah berada di Sekretariat DPRD. “Waktu itu ada Inspektorat dan BKD datang mengecek. Kalau tidak salah sekitar 20 item sudah dikembalikan,” kata Aria. Untuk penarikan bagi barang yang hilang, Sekretariat DPRD mengarahkan

Anggota Dewan purnatugas untuk melaporkan ke Kepolisian. Atas dasar surat keterangan kehilangan itu akan disampaikan ke majelis tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi. Majelis TPTGR akan menilai berapa nilai aset yang harus dibayar. “Saya sangat optimis jika sudah dinilai, masalah aset mantan Dewan akan tuntas,” ujarnya. Aria menambahkan, mesti tidak mengetahui jadwal sidang majelis TPTGR, pihaknya menargetkan penyelesaian aset tahun ini adalah berupa pengembalian barang baik berfungsi atau tidak. Kedua, bisa selesai secara administrasi berupa pengembalian ganti rugi. Rumitnya penyelesaian aset tersebut diakui, sejak dilantik sebagai Sekwan tahun 2013 lalu, tidak pernah ada pengadaan apapun. Permasalahan aset ini hanya warisan dari pendahulunya. Dan, mau tidak mau harus diselesaikan secara administrasi maupun berupa ganti rugi. Aria tidak ingin ada bermasalah yang ditinggalkan pejabat berikutnya. “Jujur saja ini bikin repot dan melelahkan,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/ist)

DIDATA - Aset berupa laptop dan notebook yang sebelumnya dikuasai mantan anggota DPRD Kota sedang didata oleh Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Mataram setelah dikembalikan.

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

POLHUKAM

Dukungan Gerindra di Pilkada Loteng

Pathul Bersaing dengan Wirajaya dan Sudihartawan Mataram (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Pathul Bahri tidak sendirian menjadi bakal calon kepala daerah dari Partai Gerindra. Pathul dibayang-bayangi oleh dua kader lainnya yang juga memiliki ambisi yang sama untuk mengendarai Gerindra di pilkada serentak 2020 mendatang. Dua kader Gerindra yang bersaing ketat dengan Pathul untuk berebut rekomendasi dukungan partai besutan Prabowo Subianto tersebut di pilkada Loteng 2020 yakni Lalu Wirajaya dan Lalu Sudihartawan. Keduanya sama-sama merupakan anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi Gerindra dari dapil Lombok Tengah utara dan selatan. Munculnya nama Lalu Wirajaya dan Lalu Sudihartawan dalam bursa pencalonan kepala daerah dalam internal partai Gerindra tersebut, diungkapkan Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat. Disampaikannya, bahwa Gerindra sedang menggodok tiga nama tersebut untuk dicalonkan di Pilkada Lombok Tengah. “Kader kita banyak untuk kita dorong di Loteng, ada Pathul, ada Sudiartawan dan ada Wirajaya. Semua kader, siapa saja yang punya potensi dan keinginan untuk maju, kita dorong, kita persilahkan mereka berkompetisi,” katanya. Ridwan menegaskan, Partai Gerindra akan memperlakukan semua kader sama, tidak ada yang diistimewakan. Semua kader diberikan kesempatan yang sama untuk bertarung. Bahkan kesempatan untuk maju lewat Gerindra juga tidak hanya tertutup untuk kader saja, namun juga terbuka untuk figur di luar kader atau masyarakat umum. “Karena Gerindra mau mencalonkan siapa yang diinginkan oleh rakyat. Kita ingin tampilkan sosok kepala daerah yang mumpuni, yang dikehendaki rakyat. Kita akan cari figur pemimpin secara objektif, karena itu kita lepaskan semuanya,” jelasnya. Dalam rangka itu, Gerindra pun sudah membentuk tim penjaringan bakal calon kepala daerah di tujuh kabupaten/ kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Tim penjaringan tersebut akan bertugas untuk mencari figur-figur potensial baik dari kader maupun non kader untuk diusung. “DPD sudah bentuk tim, sudah mulai bekerja, sedang berproses di masing-masing tingkatan, mulai dari DPC, kemudian DPD dan diteruskan ke DPP. Kita akan dorong tim penjaringan untuk bekerja objektif, kita tidak akan mengintervensinya,” katanya. Dalam rangka untuk menjaring figur bakal calon di Pilkada Loteng, antara Pathul Bahri, Wirajaya dan Sudihartawan. Gerindra akan melakukan survei elektabilitas terhadap ketiganya. Hasil survei akan menjadi rujukan dasar penentuan pemberian dukungan kepada salah satu kader Gerindra tersebut untuk diusung dalam Pilkada Loteng. “Jadi semua kader kita berikan kesempatan yang sama, kita dorong. Soal siapa yang akan diputuskan nanti tergantung dari hasil survei. Kalau hasil survei elektabilitasnya rendah, kan ndak mungkin bisa kita paksakan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Terdakwa Liliana Hidayat menghampiri penasihat hukumnya usai mendengar tuntutan jaksa penuntut umum KPK, dalam sidang di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (24/9) kemarin.

Suap Imigrasi Mataram

Halaman 3

Pilkada KLU

Tak Mau Tersandera, PPP Jajaki Djohan Mataram (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mempertimbangkan berbagai opsi dan strategi dalam menghadapi kontestasi di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020. PPP mengaku telah memikirkan opsi lain jika nantinya opsi pertama kandas yakni kader PPP tidak dipilih oleh calon petahana, Najmul Akhyar sebagai pendamping (calon wakil). Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri yang dikonfirmasi, mengungkapkan, selain menyodorkan kader ke calon petahana Najmul Akhyar sebagai calon pendamping. Pihaknya juga siapkan opsi alternatif dengan menjajaki komunikasi dengan Djohan Sjamsu. Seandainya nanti, lanjutnya, dengan situasi dan kondisi politik berkembang di Pilkada KLU, Najmul tak memilih kader PPP sebagai calon pendamping. Maka pihaknya memiliki opsi alternatif dengan menyandingkan kader dengan

Djohan Syamsu di Pilkada. “Tentu kita sudah ada opsi alternatif, Jika kader kami tak dipilih Pak Najmul sebagai pendamping,” kata ketua Fraksi PPP DPRD NTB tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Akri sebagai bentuk manuver PPP dalam menekan Najmul agar mengambil kader PPP sebagai bakal calon wakilnya. Jika tidak, maka jelas PPP mengancam akan meninggalkan Najmul, dan memilih mendukung Djohan. Akri pun mengatakan bahwa pihaknya sudah mengin-

struksikan kepada DPC KLU untuk membangun dan menjajaki komunikasi dengan mantan Bupati KLU, Djohan Syamsu. Dengan tiga kursi di DPRD KLU, PPP berusaha maksimal untuk memperjuangkan kader agar bisa tampil bertarung di kontestasi Pilkada KLU. Ketua DPC PPP KLU, Narsuddin jadi kandidat kuat yang disiapkan dan dijagokan PPP di kontestasi Pilkada KLU. Dalam konstelasi politik yang demikian, PPP terbuka kadernya berpasangan dengan Najmul atau Djohan di Pilkada 2020.

Menurut Akri, itu semua tergantung situasi dan komunikasi politik diantara kedua belah pihak. Namun hingga saat ini pihaknya tetap optimis kader PPP bisa maju. “Prinsipnya kader tetap kita perjuangkan maju di Pilkada KLU,” imbuhnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PPP KLU, Narsuddin membenarkan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan komunikasi dengan Djohan di Pilkada KLU. Dengan mencermati situasi politik berkembang di Pilkada KLU, maka ada potensi pihaknya tidak menemukan titik temu atau kesepakatan dengan Najmul. Sebab itu, Pihaknya perlu ada opsi alternatif, Jika memang nanti PPP tidak bergabung koalisi Najmul Ahyar. Hanya saja, kandidat bakal calon Bupati bertarung di Pilkada KLU masih berkutat

(Suara NTB/dok)

Muhammad Akri kepada dua figur yakni Najmul dan Djohan. Sehingga pihaknya perlu siapkan langkah dan strategi politik alternatif dengan jalin komunikasi dengan Djohan Sjamsu. “Karena intinya PPP ingin kader tetap bisa maju di Pilkada KLU,” pungkasnya. (ndi)

Terbukti Memeras Tahanan

Tuti Maryati Divonis Tiga Tahun Mataram (Suara NTB) Mantan Kasubdit Pengamanan Tahanan Dittahti Polda NTB Kompol Tuti Maryati menemui nasibnya. Terdakwa pungli tahanan Rutan Polda NTB ini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim menjatuhinya hukuman penjara selama tiga tahun. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin Sri Sulastri membacakan vonisnya terhadap Tuti dalam sidang Selasa (24/9) kemarin. majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tuti Maryati dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp50 juta,” kata Sulastri. Untuk pidana denda, imbuh dia, apabila denda itu tidak dibayarkan maka terdakwa wajib menggantinya dengan kurungan selama tiga bulan. Vonis itu sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa sebelumnya. Pledoi yang diajukan Tuti jadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Bahwa akhirnya Tuti mengakui perbuatannya meski se-

belumnya dalam pemeriksaan kerap berbelit-belit. Hakim anggota Fathurrauzi menjelaskan bahwa terdakwa terbukti memaksa tahanan untuk menyetor uang. Dalihnya sebagai kompensasi penggunaan ponsel selama tahanan berada di sel. Total uang yang diterima Tuti dari para tahanan sebesar Rp4,35 juta. Rinciannya, dari Ansari Rp500 ribu, Firman Ramdani Rp250 ribu; Sulfikri Rp250 ribu; Icin Rp100 ribu; Kemudian dari tahanan kabur WNA asal Perancis, Dorfin Felix Rp2,5 juta. Uang itu sebagai upah untuk Tuti karena sudah membantu membelikan Dorfin ponsel pintar, televisi, dan alas tidur. Dari Saifudin alias Abu Rp750 ribu yang merupakan janji tidak sempat diserahkan. Ditambahsebesar Rp150 ribu untuk yang memakai ruangan bilik asmara. Uang sampah Rp25 ribu per blok per bulan. “Terdakwa memaksa tahanan dengan dalih memberikan izin tahanan menggunakan apabila tidak memberikan uang, ada ancaman dan tindakan nyata terhadap tahanan dimasukkan ke dalam sel tikus,”

(Suara NTB/why)

VONIS - Terdakwa pungli tahanan Rutan Polda NTB Tuti Maryati mendengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (24/9). Mantan Kasubdit Pamtah Dittahti Polda NTB ini dihukum penjara selama tiga tahun. jelas Fathurrauzi. Selain itu, Tuti juga terbukti membantu kaburnya seorang mantan tahanan, Dorfin Felix WNA Perancis kasus narkoba 2,98 Kg. Berupa, menjembatani paket kiriman uang, membelikan alas tidur dan televisi serta ponsel. Paket kiriman untuk Dorfin tidak diperiksa sehingga menyebabkan masukknya alat

gergaji. Alat itu kemudian dipakai Dorfin untuk memotong ventilasi Rutan meski butuh waktu selama 35 jam. Kursi ruangan kerja Tuti juga yang dipakai Dorfin untuk memanjat tembok. “Ada ikut campur terdakwa dalam pelarian tahanan Dorfin Felix. Ada penawaran sebesar Rp1 miliar untuk kabur. Meskipun ditolak, terdakwa

sudah menerima janji dan tindakannya menolak itu tidak sejalan dengan tindakan membiarkan Dorfin,” paparnya. Hakim menilai Tuti terbukti bersalah melanggar pasal 12 e juncto pasal 12A ayat 1 dan 2 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Dugaan Pengeroyokan Zainal Abidin Pilkada Bima KPK Tuntut Liliana Dua Tahun Penjara Sembilan Oknum Anggota Polres Hanura Dorong Paket IDP - Dahlan Jilid II Lotim Jadi Tersangka

Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum KPK mengajukan tuntutan penjara selama dua tahun untuk Liliana Hidayat. KPK meyakini Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) itu bersalah. Yakni menyuap mantan Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar untuk menghentikan kasus penyalahgunaan izin tinggal. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (24/9) kemarin. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif dan hakim anggota Fathurrauzi serta Abadi. “Menuntut majelis hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liliana Hidayat berupa pidana penjara selama dua tahun,” kata jaksa penuntut umum Heradian Salipi membacakan amar tuntutannya. Selain itu Heradian juga menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Jaksa meyakini Liliana terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Heradian menjelaskan Liliana terbukti memberikan uang kepada Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. Perantaranya, mantan Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram, Yusriansyah Fazrin. Penyerahan sebanyak tiga kali sejak Jumat (24/5) sampai Sabtu (25/5). “Liliana memberi uang dengan maksud supaya Kurniadie tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal, WNA Singapura Manikam Katherasan dan WNA Australia Geoffrey William Bower,” jelasnya. Heradian menyebut menyebut rencana pemberian suap itu berawal dari pengusutan penyalahgunaan izin tinggal dua WNA tersebut, yang ikut mengelola bisnis bersama Liliana di Wyndham Sundancer Resort Lombok. Kurniadie memerintahkan Yusri menyelidiki. Manikam dan Geoffrey lalu menunjuk kuasa hukum, Ainudin. Sementara Liliana didampingi Antonius Zaremba. Karena dua WNA itu tak mau dipidana, akhirnya muncul rencana pakai jalur belakang. “Ainudin dan Anton Zaremba menyarankan menyerahkan uang untuk menghentikan penyidikan. Lalu, terdakwa memberikan Rp 1,2 miliar melalui Yusri kepada Kurniadie,” ungkap Heradian. Angka itu disepakati setelah Liliana negosiasi. Awalnya hendak memberi Rp1 miliar. Namun Kurniadie berkeras meminta lebih dengan kode 500x3. Yang berarti Rp1,5 miliar. Akhirnya mereka sepakat di angka Rp1,2 miliar. Penyerahan uang disepakati pada Jumat (24/5) pagi. Liliana menyerahkan Rp473 juta dan Rp725 juta. Sisanya, Rp2 juta diserahkan pada Sabtu (25/9) setelah Manikam dideportasi ke Singapura dan Geoffrey ke Australia.

KPK Tetapkan Liliana sebagai Justice Collaborator Pimpinan KPK menetapkan Liliana sebagai justice collaborator dalam kasus tersebut. Penetapan itu turut dibacakan dalam sidang tuntutan itu. KPK menimbang Liliana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkap korupsi. Heradian mengatakan bahwa pimpinan KPK menyatakan Liliana bukan merupakan pelaku utama, Liliana memberikan keterangan yang signifikan dan konsisten. “Liliana juga telah membuka peran pelaku lain. Terdakwa kooperatif mendukung proses penyidikan dan persidangan,” ujarnya. Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum Liliana, Maruli Rajagukguk akan menanggapinya dalam surat tuntutan yang akan disampaikan dua pekan lalu. Dia mengapresiasi KPK yang mengabulkan permohonan Justice Collaborator Liliana. (why)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB akhirnya menetapkan tersangka dugaan pengeroyokan Zainal Abidin. Sembilan anggota Polres Lotim diduga mengeroyok pelanggar lalu lintas tersebut. Peran masing-masing tersangka masih akan diperdalam lagi. Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiadjie menyatakan bahwa penetapan tersangka itu berdasarkan bukti dan saksi yang sudah dikumpulkan selama penyidikan. “TKP di Satlantas (Polres Lotim) empat tersangka. Di TKP samping kantor SPKT di atas mobil patroli tiga tersangka. Di ruangan Unit Reskrim dua tersangka. Totalnya tersangka sembilan orang,” jelasnya dikonfirmasi Selasa (24/9) kemarin. Kris merinci para tersangka itu antara lain tujuh oknum anggota Satlantas Polres Lotim, satu oknum anggota Satresnarkoba Polres Lotim dan satu

(Suara NTB/why)

Kristiadjie oknum anggota Polsek KP3 Kayangan. Penetapan tersangka itu, imbuh dia, setelah melalui gelar perkara. Kasus itu sudah naik penyidikan sejak 11 September lalu. “Besok pagi (hari ini) akan kita panggil untuk penahanan,” jelasnya. Para tersangka itu, sambung Kris, diduga bersama-sama melakukan kekerasan dan atau

melakukan penganiayaan secara bersama-sama. “Sangkaannya pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Indikasi pengeroyokan,” tegas Kris. Subdit III Jatanras Ditreskrimum bertugas mengungkap kasus itu. Dari penyidikan, Kris mengatakan pengeroyokan oknum anggota kepolisian itu spontanitas menanggapi aksi pemukulan Zainal Abidin. “Setelah dari Lantas, anggota yang luka ini buat laporan Abidin sebagai terlapor. Setelah dari SPKT itu, Abidin diduga dikeroyok sampai dibawa ke Reskrim,” paparnya. Pengeroyokan pada Kamis (5/9) petang itu membuat Zainal Abidin dilarikan ke RSUD Selong. Namun nyawanya tidak tertolong. Abidin meninggal dunia dengan luka di badan dan kepala. “Dari visum ada pendarahan di kepala sebelah kanan. Benturan benda tumpul,” ungkap Kris. (why)

Sukses Selenggarakan Pemilu

KPU NTB Raih Empat Penghargaan Nasional Mataram (Suara NTB) – Dalam evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 oleh KPU RI, sejumlah KPU daerah diberikan penghargaan atas capaiannya yang dinilai sukses menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan baik. KPU Provinsi NTB salah satu yang berhasil meraih penghargaan. Tidak tanggung-tanggung, empat kategori penghargaan berhasil diraih KPU NTB. Empat kategori penghargaan yang berhasil disabet KPU NTB, pertama, penghargaan peringkat 1 kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Inovatif. Penghargaan kedua, peringkat II Kategori Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas, ketiga penghragaan peringkat II Kategori Penyelenggara Pemilu yang Inovatif dan Profesional, dan keempat peringkat III kategori

Transparansi Informasi. Capain prestasi yang dicatatakan oleh KPU Provinsi NTB tersebut, diumukkan dalam forum Evaluasi Pemilu 2019 dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (23/9) malam. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud hadir untuk menerima penghargaan tersebut. “Penghargaan nasional merupakan bukti dan pengakuan bahwa KPU Provinsi NTB pada khususnya telah bekerja sungguh-sungguh dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan, serta sungguh-sungguh pula memberi layanan demokrasi terbaik kepada masyarakat,’’ ujar Suhardi. Disampaikan Suhardi, raihan prestasi tersebut menjadi catatan tersendiri bagi KPU, karena prestasi ini mengalami peningkatan dari lima

tahun sebelumnya. Dimana pada Pemilu 2014 yang lalu KPU NTB hanya meraih dua penghargaan nasional. Yaitu Peringkat dua kategori Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas dan Peringkat tiga Kategori Kreasi Sosialisasi. Lebih lanjut disampaikan Suhardi, capaian KPU NTB tersebut bukan merupakan hasil kerja sendiri, tapi tidak lepas dari peran semua pihak yang sudah ikut mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Terutama dukungan dan kerjasama yang sangat baik dan solid dari KPU kabupaten/kota serta penyelenggara Adhoc se-NTB. “Tanpa dukungan mereka mustahil kreasi, inovasi dan gagasan yang dilahirkan di tingkat provinsi dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” katanya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) pemerintahan dan pembanPartai Hanura tidak hanya gunan bisa berjalan dengan kembali memberikan dukun- baik dan lancar. Kalau pecah gan kepada Indah Dhamayan- kongsi, itu bisa mengganggu ti Putri (IDP) untuk tampil jalannya pemerintahan. Karemaju bertarung sebagai bakal na itu kita dukung kembali calon petahana di pilkada ser- paket ini,” jelas anggota DPRD entak Kabupaten Bima 2020. Provinsi NTB itu. Hanura juga mendukung DahlHanura memilliki tiga kursi an M. Noer tetap menjadi ca- di DPRD Bima. Meski memiliki lon wakil IDP. Sehingga paket posisi tawar politik yang cukup pasangan IDP-Dahlan jilid II baik dengan modal tiga kursi berlanjut pada Pilkada 2020. tersebut, Hanura memberikan Hal itu diungkapkan oleh dukungan kepada IDP-Dahlan Ketua DPC Partai Hanura tanpa syarat. Artinya Hanura Kabupaten Bima, Ahmad Dahl- tidak menawarkan kadernya an. Menurutnya, partainya leb- untuk menjadi wakilnya IDP. ih menghendaki paket IDP-Dahl“Hanura belum ada rencaan jilid II, ketimbang IDP men- na tawarkan kader untuk cari figur calon wakil yang lain. mendampingi IDP. Kita tetap Pasalnya selama pemerintahan dukung IDP meskipun ada ajaduet IDP-Dahlan berlangsung kan lobi-lobi dukungan sejumdalam empat tahun terakhir ini, lah figur lain untuk didukung mereka selalu kompak dan har- Hanura,” katanya. monis. Tidak seperti di daerahKetika ditanya alasan Hanudaerah lainnya, antara kepala ra memutuskan untuk kembali daerah dan wakilnya mengala- mendukung IDP di Pilkada mi pecah kongsi dari sejak awal. Bima, Dahlan menyampaikan “Masih terbuka lebar pelu- sejumlah alasan. Salah satunya ang paket IDP-Dahlan jilid II. terkait kinerja yang sudah ditoreKarena itu Hanura mau melan- hkan IDP selama pemerintahanjutkan paket ini di Pilkada 2020. nya. Selain itu, Hanura juga meKami nyaman dan tidak pernah miliki pertimbangan kalkulasi melihat ada konflik di kedua fig- politik, sehingga memutuskan ur ini,” ungkap Ahmad Dahlan. tetap mendukung IDP. Adapun alasan mengapa Ha“Sampai sejauh ini, potensi nura mewacanakan ingin tetap dukungan kepasa IDP sudah cukmendukung paket IDP-Dahlan up besar. Karena figur yang lain jilid II berlanjut pada Pilkada belum nampak. Suksesi Pilkada 2020 mendatang. Pertama, dari Bima itu juga agak beda sisi politik, elektabilitas ini masih dengan daerah yang lain. cukup baik dibandingan jika Bima itu butuh figur IDP berpasangan dengan yang kuat, finansial yang lainnya. Sehingga peyang kuat, dan berani luang kemenangan paket menggembrak IDP-Dahlan jilid II ini diperubahan serta nilai cukup besar. elektabilitas. Nah “Dan harmonisasi sampai hari ini antara kepala daerah belum ada figur yang dan wakilnya itulah memenuhi kriteria yang kami tadi, selain harapkan. IDP,” Harmonisasi pungkaspemimpin nya. (ndi) itu adalah modal kuat aktivitas Ahmad Dahlan (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Selesaikan Polemik Pusuk DINAS Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berusahakan menyelesaikan polemik pengelolaan objek wisata Pusuk Sembalun. Objek wisata yang menjadi rebutan dua desa di dua wilayah kecamatan, yakni Sembalun dan Bebidas Wanasaba ini disepakati akan dikelola secara bersama-sama. Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. Mugni, Selasa (24/9), menegaskan, jika pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antar dua kecamatan dan perwakilan dari warga yang ada di dua (Suara NTB/dok) desa yang saling klaim. H. M. Mugni Mugni menguraikan, objek wisata Pusuk Sembalun ini pada Selasa kemarin sudah resmi menjadi wilayah kewenangan Kabupaten Lotim dari sebelumnya di bawah kendali Pemprov NTB. Menurutnya, Pemprov NTB sudah menyerahkan secara resmi kepada Kabupaten Lotim pengelolaannya. Hal ini tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 522/192/ LHK/2019 tertanggal 24 Juni 2019. Berdasar pada surat Gubernur itu pula, Dispar Lotim mencoba memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang selama ini saling klaim di tingkat bawah. Mugni mengharapkan, ke depan tidak terjadi lagi konflik horizontal antara masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dan masyarakat Kecamatan Sembalun. Dalam hal ini, pihaknya telah meminta saran pendapat dari kedua belah pihak mengenai konsep, model dan teknis pengelolaan Pusuk ke depan dan mencoba untuk mengakomodir kedua belah pihak. Dalam pengelolaan ke depan disepakati akan dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat di dua kecamatan, Sembalun dan Sambelia akan dilibatkan. Direncanakan akan dibentuk Kelompok Sadar Wisata untuk pengelolaanya. Anggota Pokdarwis dimaksud berdasarkan rekomendasi dari dua kecamatan, Sembalun dan Wanasaba. (rus)

Lotim Penyalur KUR Terbesar di NTB Selong (Suara NTB)Tingginya jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tampak berbanding lurus dengan angka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kabupaten yang menjadi barometer ini juga menjadi penyalur KUR terbesar se NTB. Hal ini diutarakan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan saat diwawancara Suara NTB. Dia menjelaskan, data hasil penyaluran KUR di NTB pada triwulan II tahun 2019 telah mencapai Rp 1,34 triliun dan tersebar di 10 kabupaten/kota se NTB. Di mana Lotim sudah tersalur sebesar Rp 285,78 miliar atau 21,2 persen. Jumlah debitur KUR di Lotim tercatat sebanyak 10.328 jiwa atau 23,4 persen dari keseluruhan debitur se NTB. Melihat prestasi capaian KUR di Lotim ini membuat daerah dengan sebutan lain Gumi Selaparang ini masuk dalam daftar nominasi peraih penghargaan dalam ajang KUR Award yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Disebut Azlan. Lotim masuk dalam lima besar yang akan mendapatkan penghargaan. “Mudah-mudahan kita dapat,” harapnya. Penyalur KUR di Lotim ini ada tiga perbankan, yakni Bank BRI Cabang Selong, Bank Mandiri dan Bank NTB Syariah. Tiga bank ini dinilai sudah menyalurkan KUR dengan baik dan mengenai sasaran, yakni para pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Dicatat rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di sektor UMKM di Lotim sangat terukur. Bankbank umum yang menyalurkan ditemukan angka NPL-nya masih sangat baik. Dalam menyukseskan program penyaluran KUR, Pemkab Lotim memiliki sejumlah terobosan. Di antaranya, terus mensosialisasikan ke masyarakat agar terus memanfaatkan KUR. Syarat dapat KUR sangat dipermudah. Antara lain, dalam pemberian izin UMKM di kantor-kantor camat digratiskan. Lotim juga memiliki Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang terus diperbarui. Di samping melakukan monitoring dan evaluasi, informasi-informasi terkait program kredit di perbankan ini terus disosialisasikan ke tengah masyarakat. (rus)

Rangkap Jabatan Ketua KONI

Pimpinan DPRD Disarankan Mawas Diri Tanjung (Suara NTB) Jabatan Ketua KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dijabat Wakil Ketua DPRD KLU, H. Burhan M. Nur., mengundang polemik. Pasalnya, posisi rangkap jabatan yang diemban Politisi Demokrat KLU itu bertolak belakang antara perannya sebagai eksekutor (penerima hibah KONI) dengan tupoksinya sebagai wakil rakyat. Pengamat sekaligus mantan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Senin (24/9) mengungkapkan, hasil uji materil di Mahkamah Konstitusi menyatakan rangkap jabatan pejabat publik tidak bertentangan. Namun demikian, kata dia, dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas melarang pejabat daerah menduduki jabatan di lembaga lain yang anggarannya bersumber dari APBD. Aturan itu pun, dituangkan kembali Tata Tertib DPRD KLU. Adapun larangan tersebut tertuang pada Pasal 188 -189 UU 23/2014 tentang Pemda dan atau pasal 180 Peraturan DPRD No. 1 tahun 2018, menyatakan bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Kepolisian, pegawai pada BUMN, BUMD yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Pasal selanjutnya menyatakan, anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. “Artinya sekarang secara etika, maka kitalah yang berpikir. Jabatan pimpinan DPRD sudah cukup besar. Bicara KONI, memang jarang-jarang jauh dari kekuasaan, karena biasanya jabatan itu sebagai imbal balik dari jasa-jasa politik. Kalau sudah jadi Ketua KONI, lalu apa yang bisa diperbuat, kan begitu pertanyaan masyarakat,” tegasnya. Menyikapi itu, Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., yang ditemui wartawan, Selasa (24/9) memberi pernyataan santai. Pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan dengan memvonis apakah Wakil Ketua Dewan menyalahi aturan atau tidak. Sebaliknya, regulasi yang berkenaan dengan larangan atau dibolehkannya rangkap jabatan itu akan dikonsultasikan lebih dulu kepada lembaga yang berwenang, misalnya Ombudsman NTB. “Kita akan pelajari dulu, juga tanya ke Ombudsman NTB terkait rangkap jabatan. Untuk masalah ini, kita tidak hanya bicara etika saja, tapi menjalankan Undang-Undang,” kata Nasrudin. Secara logika, politisi Gerindra ini melihat kesibukan di pundak Wakil Ketua DPRD cukup padat. Ia khawatir, dengan mengemban tugas berat di KONI, justru pelaksanaan tugas KONI dalam melahirkan calon atlet berprestasi tidak maksimal. “Beliau kan melekat tupoksi pengawasan, di sis lain sebagai pelaksana anggaran di KONI. Ini kan repot. Jadi nanti Pak Bur kita minta legowo melepas jabatan KONI jika memang dianggap keliru,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

GEMBOSI - Salah satu dari sekian kendaraan yang kembali digembosi oleh petugas Dishub Lotim lantaran parkir sembarangan di Jalan Cipto Mangunkusumo, Selasa (24/9).

Membandel, Sejumlah Kendaraan Kembali Digembosi Petugas Selong (Suara NTB) Upaya penindakan tegas terus dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan. Seperti di Jalan Cipto Mangunkusumo, meski imbauan, penggembosan ban kendaraan sudah dilakukan beberapa waktu lalu, masyarakat masih membandel. Selasa (24/9), petugas dari Dishub Lotim kembali melakukan penggembosan ban kendaraan untuk memberikan efek jera. Kepala Dishub Lotim, Drs. M. Zaini, mengatakan, penggembosan ban kendaraan, terutama bagi kendaraan roda empat untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya sem-

barangan. Terlebih di lokasi itu sudah terpasang plang larangan parkir. Banyaknya kendaraan roda empat yang setiap hari parkir di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo memang menjadi keluhan masyarakat. Pi-

haknya pun sudah melakukan sosialisasi dan meminta kepada pengemudi untuk tidak lagi parkir di tempat tersebut. Dishub Lotim tetap melakukan pemantauan terhadap sejumlah tempat larangan

parkir dengan ditempatkannya petugas. Pengendara yang tidak mengindahkan imbauan, maka harus siap menerima risiko tindakan tegas yang dilakukan petugas untuk segera menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan, karena cukup mengganggu arus lalu. Terlebih di lokasi larangan parkir itu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan jalan yang terletak di pusat pemerintah ibukota Kabupaten Lotim. Apabila kendaraankendaraan tersebut tidak di-

tertibkan, maka dapat merusak pemandangan dan keindahan Kota Selong. Dari tindakan tegas yang dilakukan ini, Zaini berharap dapat memupuk semangat para pengemudi di Kabupaten Lotim agar tidak lagi parkir sembarangan di lokasi tersebut maupun di tempat-tempat lain. termasuk, memahami rambu-rambu lalu lintas untuk ketertiban dan keamanan bersama. “Kalau ada yang parkir lagi di sana, kita lakukan tindakan tegas lagi,” tandas Zaini. (yon)

Tambak Udang Dikhawatirkan PBB P2 Ditarget Rp19 Miliar Ancam Masa Depan Pariwisata Tanjung (Suara NTB) Investasi tambak udang cukup diminati di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun tak disangka, keberadaannya justru mengancam masa depan pariwisata KLU yang lebih ikonik dengan keindahan pantai. Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., kepada wartawan, Selasa (24/9) menegaskan, kekhawatirannya terhadap keberadaan tambak udang. Tercatat di KLU, sebaran tambak udang menyisir wilayah pantai antara lain di Sambik Elen, Sukadana, Mumbulsari, lahan Pemda Amor-Amor dan Lengkukun. Jumlah tambak udang yang rata-rata berada di dekat pantai dikhawatirkan akan menurunkan daya tarik wisata KLU. “Kepala daerah saat ini maupun yang akan datang, agar tidak lagi mengeluarkan izin tambak udang di semua wilayah,” cetus Mariadi. Pertimbangan politisi senior Partai Golkar Lombok Utara ini, cukup beralasan. Selain dampak lingkungan dan belum jelasnya penampakan pascareklamasi, Lombok Ut-

(Suara NTB/ari)

H. Mariadi ara juga tidak memperoleh retribusi kecuali dari IMB. Sebaliknya, dari tiap kilogram udang yang diperjualbelikan, tidak memberi kontribusi karena tidak diatur dalam Perda. Berikutnya, alibi bahwa tambak udang menyediakan pasar tenaga kerja terbantahkan. Pasalnya, tambak yang menghabiskan ruang wilayah antara 20-30 hektar hanya menyerap belasan tenaga ker-

ja. Bandingkan dengan sektor pariwisata yang menyerap ratusan bahkan ribuan tenaga kerja pada areal yang sepadan. Analisa Mariadi pula, investasi tambak Udang berlawanan dengan investasi sektor pariwisata. Menjamurnya tambak secara otomatis menghilangkan keindahan sektor pariwisata KLU yang menggantungkan pantai dan pegunungan. “Yang saya tahu tambak itu beroperasi karena ada izin bupati. Kalau seandainya di semua sudut wilayah kita ini dibangun tambak udang, maka daerah kita ini akan menjadi kumuh dan tidak menarik lagi untuk berinvestasi pariwisata,” tegasnya. Izin invetasi yang diajukan oleh calon investor, pinta Mariadi harus disikapi selektif. Bahwa lahan yang diajukan investor adalah lahan pribadi, tidak lantas disetujui begitu saja untuk kepentingan perusahaan. Investasinya harus dipelajari. Bahkan jika mengarah kepada tambak, maka harus ditolak. Investor bersangkutan sebaiknya diarahkan untuk mengembangkan pariwisata.(ari)

Awasi Pilkada, Asumsi Jatah Bawaslu Rp3,5 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pengawasan proses Pilkada 2020 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diperkirakan efektif mulai 2020 mendatang. Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda KLU memproyeksikan jatah anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 3,5 miliar. Kepala Bappeda Lombok Utara selaku Wakil Ketua TAPD Pemda KLU, Heryanto, SP., Selasa (24/9), mengungkapkan asumsi penganggaran untuk Bawaslu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Meski anggaran ini jauh dari usulan Bawaslu sebesar Rp9 miliar, Bappeda menilai angka tersebut cukup realistis. “Asumsi (anggaran Bawaslu) Rp 3,5 miliar, naik Rp 1 miliar dibandingkan 2015 karena penyesuaian standar harga,” kata Heryanto. Ia menjelaskan, besaran anggaran untuk Bawaslu KLU sejatinya lebih rendah dari harapan Bawaslu. Pihaknya belum mengetahui konsep formulasi anggaran yang dilakukan Bawaslu KLU, sehingga mencapai anggaran sebesar Rp 9 miliar. Dalam rapat koordinasi dengan Bawaslu Pusat, Kepa-

la Bappeda mengusulkan agar Bawaslu secara nasional mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang formulasi DD. Di mana dalam PMK, alokasi anggaran ke desa-desa menyediakan dengan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. “Nah KPU dan Bawaslu, bisa mengadopsi ini dengan indikator (misalnya) jumlah wajib pilih, standar jumlah TPS, asumsi jumlah calon dan tingkat kesulitan geografis. Kalau begini, mudah kita menghitung anggaran, tidak hanya berdebat,” tegasnya. Sekali waktu, daerah menurut dia harus berani mengkritisi kebijakan pusat yang kebanyakan membuat bingung TAPD di daerah. Ia memaklumi, semua daerah berkewajiban untuk mensukseskan Pilkada. Tetapi di sisi lain, ketidaktegasan regulasi pusat membuat daerah kebingungan merumuskan dukungan anggaran dan menimbulkan perbedaan persepsi dengan lembaga penyelenggara pilkada terkait pagu anggaran. Harusnya menurut Heryanto, ada kebijakan yang sifatnya mandatori terkait dukungan anggaran seperti SE Permendagri No. 903 tentang Prioritas Angga-

ran Pengawasan. Namun yang paling tepat menurut dia, mengadopsi PMK tentang Perhitungan Dana Desa Per Kabupaten dengan indikator yang jelas. “Itulah yang tidak ada acuan memformulasikan anggaran maka saya menyarankan (di rapat dengan Bawaslu Pusat) mengadopsi PMK tentang formulasi DD. (Usulan Bawaslu) Ini hanya standar harga/standar honor saja,” ujarnya lagi. Di samping itu, ia juga menyarankan agar rapat mengenai kebijakan anggaran mengundang Banggar DPRD. Pasalnya, penganggaran untuk lembaga penyelenggara Pilkada tidak hanya kewenangan TAPD tetapi juga Banggar DPRD. “Alhamdulillah masukan saya untuk perbaikan kebijakan pusat ini akan ditindaklanjuti serius oleh Bawaslu RI, supaya tidak terjadi perbedaan persepsi dengan bahasa regulasi bahwa dukungan pilkada harus cukup/memadai.” “Memadai menurut TAPD kan bisa beda menurut lembaga penyelenggara karena TAPD juga berbicara anggaran untuk prioritas yang lain. Supaya tidak terjadi perbedaan persepsi ini, harusnya ada kebijakan yang sifatnya mandatori dengann formulasi yang jelas,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2019 ini ditarget Rp 19 miliar. Capaian target ini terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Selamet Alimin, Selasa (24/9) menjelaskan, dibandingkan pada keadaan yang sama di tahun yang lalu capaian pada tahun 2019 ini diklaim lebih besar. Di mana, sudah berhasil dikumpulkan sebesar Rp 7,9 miliar. Angka tersebut diakui Selamet Alimin masih relatif kecil dibandingkan dengan capaian target yang telah ditetapkan. Bulan September 2019 ini diyakini, target capaian bisa mendekati 60 persen. “Kalau tahun yang lalu, capaiannya di bulan yang sama sekitar 48 persen,” ucapnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB P2 ini diyakini terus bertambah seiring terus bertambahnya jumlah wajib pajak. Pemkab Lotim sebelumnya sudah menetapkan jatuh tempo pembayaran pajak sampai bulan Oktober 2019 ini. Namun karena melihat capaian yang masih belum maksimal, sehingga waktu terakhir penarikan pajak ini diperpanjang hingga bulan November 2019. Menurut Kepala Bapenda Lotim ini, pembayaran pajak

dari para wajib pajak ini ramai pada satu waktu. Bisanya menjelang akhir-akhir tempo pembayaran. “Biasanya bergerombolan bayar kalau sudah mau berakhir, seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya. Tidak saja PBB P2, perilaku pembayaran pajak ini memang acap kali dilakukan para wajib pajak saat menjelang akhir. Diakui pula, masih banyak yang belum taat pajak dan menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat baru banyak yang mengeluarkan pajak, seperti pengalaman di desa-desa pada sejumlah item pajak yang diharuskan membayar terkadang dikeluarkan setelah dilakukan audit. Tidak saja PBB P2, termasuk pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Saat ini, Bapenda mencoba mengincar pajak MBLB dari para pelaksana proyek. Diketahui, material batuan berupa pasir, tanah dan lainnya ini banyak digunakan. Para pelaksana proyek juga dituntut membayar pajak. “Ini yang juga cukup besar yang kita harapkan dapat ditaati pembayaran pajaknya,” harapnya. Disebut, khusus MBLB ini saja targetnya Rp 18 miliar. Target ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 14 miliar. Harapannya, target tersebut bisa segera dapat diwujudkan. Pasalnya, kalau tidak tercapai akan menjadi piutang. (rus)

Pemerintah Minta Perusahaan Akomodir Petani Swadaya Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) meminta kepada seluruh perusahaan tembakau yang ada di daerah ini untuk mengakomodir petani-petani tembakau swadaya. Pasalnya saat ini petani-petani tembakau swadaya kesulitan menjual tembakau miliknya pada perusahaan. Kepala Dinas Pertanian Lotim, Ir. H. Moh. Abadi, Selasa (24/9), menegaskan, sudah disepakati supaya para perusahaan mitra menyerahkan data-data petani binaannya. Sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian (Distan) Lotim mendata petani swadaya. Di mana petani swadaya harus diakomodir, sehingga diberikan tenggat waktu kepada masing-masing perusahaan untuk berkomunikasi dengan pusat dalam penentuan kebijakannya. Langkah ini dengan tingginya minat petani tembakau secara swadaya untuk tahun ini. Sementara pihak perusahaan berhatihati dalam menetapkan target serapan tembakau. Terkait persoalan ini, H. Abadi mengatakan bahwa Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, beberapa waktu lalu sudah mengumpulkan semua pe-

(Suara NTB/yon)

H. Moh. Abadi rusahaan tembakau. Menyusul kekhawatirannya apabila petani terus mendapat kepastian usaha, maka minat petani untuk kembali menanam tembakau pada musim tanam berikut yang melemah. Itupun ke depan akan berimbas pada perusahaan. Maka dari itu, berdasarkan hasil pertemuan pemerintah daerah membentuk tim untuk menemukan solusi dan meminta kesanggupan pihak perusahaan dalam menyerap tembakau petani terutama petani tembakau swadaya. “Intinya bagaimana produksi tembakau dari petani swadaya ini juga diserap oleh perusahaan,”tandasnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Anggota DPRD Loteng Baru Jalani Masa Orientasi Praya (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) terhitung sejak Senin (23/9) mulai menjalani masa orientasi. Orientasi ini sebagai tahapan awal sebelum menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sampai lima tahun ke depan. Orientasi dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB di Aruna Hotel Lombok Barat (Lobar). “Penyelenggara BPSDM NTB, jadi untuk waktu dan lokasi kegiatan semua ditentukan oleh penyelenggara. Kami hanya kapasitas sebagai peserta,” sebut Ketua DPRD Sementara, M. Tauhid, S.IP., kepada Suara NTB, Selasa (24/9).

Ia menjelaskan, masa orientasi harus dilalui oleh para anggota legislatif yang baru. Karena di situlah para anggota legislatif akan diberikan pembekalan terhadap semua aspek yang menyangkut bidang tugas selama memangku jabatan sebagai wakil rakyat mendatang, sehingga diharapkan para anggota legislatif yang baru ini bisa

benar-benar memahami peran, tugas dan fungsi pokok. Dengan bekal yang ada tersebut, diharapkan para anggota DPRD Loteng ke depan bisa memberikan kinerja terbaiknya. “Semua aspek kita dibekali. Mulai dari kedudukan keuangan dan anggaran sampai pengetahuan soal hukum,” terangnya.

Dan, antusiasme para anggota DPRD Loteng yang baru ini untuk mengisi tahapan orientasi cukup tinggi. Pola yang dijalankan juga lebih santai. Lebih banyak kegiatan diskusi serta tanya jawab, dari pada penyampaian materi. “Banyak hal-hal baru yang diperoleh teman-teman anggota DPRD Loteng pada orientasi kal ini. Hal ini yang membuat

teman-teman anggota DPRD Loteng begitu semangat mengikuti orientasi,” tandas Tauhid. Hal itu tidak hanya dirasakan oleh para anggota DPRD Loteng yang baru saja. Temanteman anggota DPRD lama yang terpilih kembali juga mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama orientasi berlangsung.

Untuk kegiatan orientasi yang dibuka langsung Wakil Bupati Loteng itu, lanjut politisi asal Partai Gerindra ini akan berlangsung hingga hari Kamis (26/9) besok. “Setelah orientasi ini selesai, output yang diharapkan para anggota DPRD Loteng yang baru ini benar-benar siap menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” ujarnya. (kir/*)

(Suara NTB/kir) (Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Para anggota DPRD Loteng foto bersama usai pembukaan orientasi DPRD Loteng oleh Wabup Loteng, Minggu (22/9) malam.

Ketua DPRD Sementara, M. Tauhid, memberikan sambutan pada pembukaan orientasi anggota DPRD Loteng.

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, membuka orientasi anggota DPRD Loteng, ditandai dengan penyematan tanda peserta orientasi.

Belum Direspons BPK Dorong Bentuk BPPD DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang bisa membantu pemda mempromosikan pariwisata daerah ke dalam dan luar negeri. Sebab tidak cukup menjual destinasi melalui event-event untuk mendatangkan wisatawan, namun harus dibarengi dengan promosi keluar. “Itulah makanya kita dorong dibentuknya BPPD ini, karena ini penting,” tegas anggota DPRD Lobar, Saeun, Selasa (24/9). Menurut politisi yang juga pelaku wisata ini, BPPD ini memiliki peran membantu pemda mempromosikan parwisata daerah. Adanya kekhawatiran dinas terkait adanya BPPD akan mengambil peran dinas, menurut dia tidak mungkin. Sebab lembaganya berbeda. Keduanya harus saling back-up dan koordinasi untuk kemajuan pariwisata daerah. Dalam mempromosikan dan mengembangkan pariwisata ke depan dibutuhkan masukan dari para pelaku wisata. Misalnya, dana untuk sektor pariwisata tidak cukup menaikkan anggaran saja. Namun melibatkan semua unsur pelaku wisata yang paham tentang pariwsata juga sangat penting. Sebab mereka yang tahu apa yang akan lakukan, karena mereka merasakan itu. “Kalaupun hari ini dilibatkan, tapi harus lebih ditingkatkan keterlibatan mereka,”tegas dia. Seperti halnya pada event Pesona Senggigi. Seharusnya, kata dia, melibatkan lebih banyak lagi para pelaku pariwisata. Pemda, butuh masukan dari pelaku pariwisata, karena kalau pariwisata maju maka mereka juga akan menikmati. Selain itu, pemda akan mendapatkan pajak lebih besar lagi. Di sinilah pentingnya adanya BPPD yang bisa mengkoordinasikan antara pemda dengan pengusaha, pelaku wisata dan para pihak terkait. Meski demikian, ada beberapa kendala yang harus dituntaskan, seperti sampah yang dibuang warga lokal dan asing. ‘’Sampah ini tidak akan selesai, kalau pemda dan semua pihak tidak melakukan edukasi tentang sampah untuk menggugah pola pikir warga. Perlu diperbanyak edukasi kepada masyarakat tentang sampah ini,” jelas dia. (her)

Saeun (Suara NTB/ist)

Jaksa Pastikan Penyidikan Kasus Bantuan Kedelai Lanjut Praya (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) memastikan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada program bantuan benih kedelai tahun 2017, tetap berlanjut. Meski permintaan untuk dilakukan audit kerugian negara yang diajukan Kejari Loteng belum juga direspons oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sampai saat ini. Penegasan tersebut disampaikan Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/9). Agung mengaku memang banyak mendengar tudingan miring terhadap kejaksaan terkait penanganan kasus tersebut. Di mana jaksa dianggap tidak serius menangani perkara tersebut. Bahkan ada pi-

haknya mengatakan kalau penanganan kasus sudah dihentikan. “Itu hal yang biasa. Tapi kami tegaskan, penyidikan kasus bantuan benih kedelai tetap berlanjut,” tegasnya. Ia mengatakan, kendala utama yang dihadapi pihaknya dalam menuntaskan kasus tersebut soal kejelasan rencana audit kerugian negara oleh BPK RI. Yang sampai saat ini

belum ada kepastian kapan akan mulai turun. Kalau yang lain, akan mengikuti setelah audit dilakukan. “Kita sudah bersurat ke BPK RI, soal permintaan audit. Namun BPK RI belum merespons. Jadi kita menunggu. Sehingga kelihatan penanganan kasusnya ada lamban. Tapi itu bukan dari jaksanya. Tetapi dari faktor luar,” sebutnya.

Dalam hal ini pihaknya pun tidak bisa memaksa BPK harus segera turun, karena BPK punya alasan tersendiri, kenapa sampai sekarang belum turun. “Intinya kami sudah surati BPK. Soal kapan BPK mau turun mulai melakukan audit, itu kewenangannya ada di pihak BPK,” imbuhnya. Untuk memudahkan proses penyidikan, sesuai saran dari BPK RI, ruang lingkup penyidikan kasus akan diperkecil. Jadi untuk tahap awal, penyidikan akan difokuskan di Kecamatan Janapria. Karena dari hasil penyelidikan, indikasi kerugian negara di kecamaan tersebut yang paling tinggi dari kecama-

tan lain yang memperoleh program bantuan benih kedelai. “Ada tiga aspek penyidikan dari perkara ini. Yakni soal lahan, bibitnya sendiri serta obatobatan. Di mana fokusnya nanti itu akan disepakati bersama dengan BPK. Dari sanalah pintu masuk kita untuk mengungkap kasus ini,” tandasnya. Dalam program bantuan benih kedelai tersebut, total Loteng memperoleh anggaran sekitar Rp12,6 miliar. Tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur serta Janapria sengan total luas lahan program sekitar 10 ribu hektare. (kir)

OPD Harus Proaktif Jemput Anggaran ke Pusat Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar lebih pro aktif menjemput program ke pemerintah pusat. OPD harus rajin ngamen ke pusat dengan “menjual” potensi wilayah Lobar yang masuk sebagai penyangga KEK Mandalika. ‘’Sebagai kawasan penyangga, daerah Lobar punya peluang besar diberikan program oleh pusat. Hanya saja OPD sejauh ini malas melobi ke pusat, sehingga program pun belum diperoleh,’’ ungkap anggota DPRD Lobar Abu Bakar Abdullah, Selasa (24/9). Menurutnya, kluster pengembangan KEK ada di Lombok Tengah. Namun daerah Lobar sebagai kawasan basis penyangga yang sangat po-

tensial. Daerah Lobar khususnya Sekotong, bahkan bisa mengambil lebih banyak manfaat dari posisinya tersebut. “Jangan sampai dimonopoli saja oleh Mandalika, karena itu Lobar sebagai penyangga KEK harus pro aktif. OPD jangan pasif atau menunggu program. Tapi harus aktid jemput atau ngamen ke pusat,” sarannya. Diakuinya, posisi Sekotong saat ini pun sangat strategis bagi kunjungan wisatawan. Misalnya saja, wisatawan Eropa yang berkunjung, rutenya dari Lombok Tengah pasti ke Sekotong. Hal ini tak lepas dari potensi wisata yang dimiliki kawasan ini. baik dari pemandangan pantai, pegunungan dan lain-lain. Karena itu, posisi ini harusnya dimanfaatkan oleh OPD dengan mempersiapkan daerah ini dari semua aspek. Sementara anggota DPRD Lobar Saeun menambahkan, pihaknya mendorong pemda agar membangun lagi Senggigi, sebab kondisinya sudah tertinggal dari kawasan lain. kare-

(Suara NTB/her)

KAWASAN PENYANGGA - Kawasan Sekotong yang lokasinya dekat dengan KEK Mandalika. Sebagai penyangga KEK Mandalika, Pemkab Lobar mesti intens melobi ke pusat untuk mengembangkan kawasan ini. na itu pemda harus berinvestasi di Senggigi untuk membangun sektor pariwisata di sini. “Tapi kita telat berinvestasi untuk sektor di sana,” tegas dia.

Saat ini kata dia, pembangunan kawasan wisata sangat tak seimbang dibandingkan dengan PAD yang diperoleh. Bahkan persentasenya sangat

Hampir Pasti Usung Pathul

Partai Gerindra Godok Calon Wabup sejumlah partai politik Praya (Suara NTB) yang ada, komunikasi Nama Wakil Bupati paling intensif dengan Lombok Tengah (Loteng) PKS. H.L. Pathul Bahri, S.IP., Ia menjelaskan, hampir dipastikan bakal Partai Gerindra berdiusung Partai Gerindra harap bisa mengulang di Pemilihan Kepala catatan sukses dengan Daerah (Pilkada) Loteng PKS maupun dengan tahun 2020 mendatang. Partai Golkar. Di mana Bahkan internal pendalam dua kali gelaran gusung DPC Partai GerPilkada Loteng, koalisi indra justru kini tengah yang dibangun Partai fokus menggodok calon Gerindra sukses meWakil Bupati yang akan menangi Pilkada Lodiusung di Pilkada Loteng. “Dengan Partai teng mendatang. (Suara NTB/kir) M. Tauhid Golkar dan PKS, kita “Kalau di internal punya catatan sukses. pengurus hampir semua sudah sepakat mengusung Ketua DPC Itulah yang ingin coba kita ulangi dan Partai Gerindra Loteng. Tinggal pertahankan kembali,” terang Tauhid. Pun demikian, tegas Ketua DPRD sekarang kita dorong untuk segera menentukan sikap soal siapa yang akan di- Sementara ini, keputusan akhir soal figgandeng,” sebut anggota DPRD Loteng ur calon kepala daerah yang diusung Fraksi Partai Gerindra, M. Tauhid, S.IP., tetap akan di tangan DPP. Tapi berdasarkan usulan serta rekomendari pengurus kepada Suara NTB, Selasa (24/9). Partai Gerindra sudah menjalani ko- di daerah. Dengan kata lain, DPP tentumunikasi dengan sejumlah partai poli- nya tidak akan merekomendasikan figtik yang akan dijadikan mitra koalisi di ur yang tidak direkomendasikan oleh Pilkada Loteng mendatang. Di antaran- pengurus daerah. Partai Gerindra di Pemilu legislatif ya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2019 memperoleh tujuh kursi di (PKB) termasuk juga dengan Partai Per- DPRD Loteng, sehingga berhak atas kursi Ketua DPRD Loteng periode 2019-2024. satuan Pembangunan (PPP). “Dengan Partai Golkar kita juga buka Dengan begitu, Partai Gerindra hanya komunikasi. Walaupun kita sama-sama butuh tambahan tiga kursi lagi untuk membidik posisi calon bupati. Tapi nanti memenuhi syarat bisa mengusung satu komunikasi politik yang menentukan,” pasangan calon kepala daerah di Pilkasebutnya seraya menambahkan dari da Loteng mendatang. (kir)

kecil. Ia menambahkan, perlu juga ada lembaga semacam yang menangani isu yang sangat berdampak terhadap pariwisata. (her)

PPP Torehkan Sejarah di DPRD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Barat (Lobar) menorehkan sejarah, menyusul partai berlambang Ka’bah ini mampu meraih suara terbanyak ke empat pada pemilihan legislatif lalu. Dengan raihan suara ini, PPP pun berhak menempatkan salah seorang kadernya duduk di kursi pimpinan DPRD Lobar bersama tiga kader parpol lainnya yang resmi dilantik, Senin (23/9). Ketua DPC PPP Lobar, H. Ruslan mengaku bersyukur setelah ia memegang tampuk pimpinan di DPC PPP Lobar terjadi lonjakan perolehan suara yang cukup drastis pada pemilihan legislatif lalu. “Setelah saya pegang tampuk pimpinan DPC PPP Lobar, Alhamdulillah terjadi lonjakan suara drastis pada pileg kemarin. Kami berjuang keras untuk perolehan 5 kursi itu, sehingga dapat menduduki pimpinan DPRD Lobar (Wakil Ketua, red),” kata Ruslan. Untuk pengisian wakil ketua DPRD Lobar kata dia, diutus oleh DPC atas nama Ahmad Suparman, karena perolehan suaranya paling tinggi. Hal ini menjadi tolok ukur oleh DPW untuk penentuan kader yang mengisi posisi Wakil Ketua DPRD. Tak itu saja, dirinya pun mampu menduduki kursi DPRD provinsi denga torehan suara termasuk tertinggi untuk dapil LobarKLU. Suara yang berhasil diraih untuk pileg provinsi mencapai 42 ribu lebih. Di mana suaranya saja yang tusuk nama mencapai 18.760 ribu lebih. Dengan keberhasilan dirinya duduk di DPRD provinsi juga menjadi prestasi tersendiri, sebab sebelumnya belum ada kader PPP dari Lobar yang lolos ke Udayana. “Ndak ada kader PPP dari Lobar sebelumnya duduk di DPRD Provinsi,” jelas dia. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

Halaman 6

Blangko E-KTP Habis, Disdukcapil Kewalahan Taliwang (Suara NTB) Stok blangko E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah habis sejak beberapa minggu yang lalu. Akibat kondisi tersebut, Disdukcapil mengaku kewalahan melayani tingginya permintaan masyarakat. Terutama bagi warga yang akan bekerja ke luar negeri karena untuk penggunaan Surat Keterangan (Suket) sangat berbatas waktu. Kepala Dinas Dukcapil KSB, H. Ibrahim S. Sos., MM kepada Suara NTB, Selasa (24/9) mengatakan, memang untuk saat ini bahan baku pembuatan KTP elektronik sudah habis. Tetapi hingga kini belum ada informasi adanya distribusi dari Pusat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di KSB melainkan seluruh

Indonesia, bahkan Kabupaten Sumbawa saja sudah empat bulan blangko E- KTPnya habis. Meskipun beberapa bulan yang lalu, pihaknya mengaku sudah mendapatkan blangko sebanyak 1000 keping, hanya saja untuk sekarang ini stok sudah habis. Hal ini tentu dianggap tidak sebanding dengan sangat tingginya animo

masyarakat mengurus data kependudukannya. Dalam sehari, pihaknya bisa menghabiskan blangko sampai 200 keping sementara untuk Suket dalam sehari bisa mencapai angka 10002000 lembar yang sudah dikeluarkan. Terkait dengan kondisi blangko yang sudah habis, pihaknya mengaku sudah

mengusulkan kebutuhan blangko ke Kemendagri sebanyak 10 ribu keping tetapi hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Kondisi habisnya bahan baku untuk pembuatan KTP elektronik bukan hanya di KSB melainkan di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. “Memang permintaan masyarakat untuk membuat KTP-EL sangat tinggi sehingga kita kewalahan melayaninya. Sehingga mau tidak mau perhari kita harus mengeluarkan 1000-2000 suket, karena untuk mengimbangun banyaknya masyarakat yang mengurus E-KTP,”

ungkapnya. Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih tingginya jumlah permintaan blangko E-KTP di KSB yakni proses pemekaran RT dan Dusun serta berpindah tempat tinggal yang ada di masing-masing desa. Selain masalah tersebut tidak sedikit juga masyarakat yang datang membuat KTP baru dengan alasan KTP yang lamanya hilang dan rusak. Belum lagi anakanak yang menginjak 17 tahun di bulan September tahun ini juga sangat banyak, sehingga stok yang tersedia saat ini tidak akan bertahan lama. Meski demikian, pihaknya

mengaku sudah membuat langkah strategis untuk menyikapi masalah dengan dengan mengeluarkan surat keterangan (Suket). Karena pada dasarnya Suket ini sama dengan KTP hanya bentuknya saja yang berbeda dan penggunaannya juga sama. Tentu jika masyarakat sudah memegang Suket maka datanya sudah terekam tinggal nanti dilakukan penggantian saja jika blangko tersedia. Hanya saja upaya tersebut juga belum dianggap maksimal terutama bagi para warga yang akan bekerja ke luar negeri. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya pemerintah

bisa segera memenuhi kuota blangko masing-masing daerah. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisi, pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak berkecil hati jika hanya menerima Suket, karena peruntukannya sama dengan KTP. “Kita tetap berupaya meminta kebijakan dari Kemendagri untuk meminta supaya stok blangko bisa dipenuhi masing-masing daerah. Kami juga akan menyikapinya kelangkaan E-KTP ini dengan menerbitkan Suket, karena peruntukan dan kegunaannya juga sama tidak ada yang beda,” pungkasnya. (ils)

Proyek Pasar Seketeng

Pelaksana Diminta Tambah Ratusan Tenaga Kerja

Tiga Nama Daftar di PDIP Sumbawa

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga nama telah mendaftarkan diri selama proses penjaringan bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumbawa oleh PDIPerjuangan Sumbawa. Yakni, H. M. Husni Djibril B.Sc (Bupati Sumbawa), Dr. Arahman Alamudy dan Kamaluddin S.T (mantan pimpinan DPRD Sumbawa). Sebagaimana disampaikan Ketua DPC DPI Sumbawa, A. Rafiq, Selasa (24/9) kemarin, dua nama yakni, Arahman Alamudin dan Kamaluddin mendaftar sebagai bakal Cawabup. Berkas formulir telah diserahkan ke DPD PDIP NTB untuk selanjutnya diverifikasi dan diserahkan ke DPP. Seperti disampaikan sebelumnya, menurut A. Rafiq yang juga Ketua DPRD Sumbawa ini, DPP akan membentuk tim yang akan memunculkan nama figur yang bakal diusung, baik Cabup maupun Cawabup. Beberapa bulan setelah itu nantinya, PDIP Sumbawa akan melaksanakan Rakercabsus yang membahas tentang nama dari A. Rafiq DPP. (arn)

(Suara NTB/ist)

KSB dan PTAMNT akan Kerjasama Siapkan Tenaga Kerja Lokal Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, Pemda KSB dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) saat ini telah menjalin komunikasi dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk kebutuhan operasional pabrik smelter nantinya. Komunikasi yang dijalin tersebut bahkan sudah mencapai pada komitmen perusahaan membiayai program Pemda KSB dalam upaya membekali keterampilan para tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pasar kerja pabrik pemurnian tambang mineral itu. “Perusahaan (AMNT) sudah punya komitmen mendanai program penyiapan tenaga kerja lokal kita untuk smelter nantinya,” kata kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY kepada Suara NTB. Tidak saja untuk kebutuhan tenaga kerja pada pabrik smelter. Pemda KSB saat ini juga sudah mulai memikirkan penyiapan tenaga kerja untuk industri turunannya. Menurut H. Muslimin, menyongsong kehadiran pabrik smelter PTAMNT, khususnya di sektor ketenagakerjaan pemerintah KSB berkonsentrasi secara penuh. Sebab kehadiran pabrik tersebut akan membuka peluang lapangan kerja yang sangat luas. Karena itu sejak awal pihaknya terus berkoordinasi dengan PTAMNT dalam rangka menyiapkan tenaga kerja lokal. Ia menjelaskan, tidak sulit menyiapkan tenaga kerja lokal untuk kebutuhan smelter berikut industri turunannya. Selain saat ini sudah ada komitmen PTAMNT membantu pemerintah, banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk sarana latihan dan pembekalan skill yang sesuai pasar kerja pabrik smelter. “Lembaga latihan pemerintah yang khusus menyiapkan tenaga ahli untuk smelter banyak. Kita sudah data, ada di Serang, Makasar, Semarang, Banjarmasin dan tempat-tempat lain. Itu semua bisa kita gunakan,” cetusnya. Selain di luar daerah, pelatihan untuk pemberian keterampilan bagi tenaga kerja lokal juga akan diaksanakan di dalam daerah. H. Muslimin menjelaskan, Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano nantinya juga akan disiapkan menyelenggarakan berbagai keterampilan khusus mengenai smelter dan industri turunannya. “Nah yang pelatihan di sini (KSB) kita alan sepenuhnya kerja sama dengan AMNT menyelenggarakannya,” klaimnya. Selain penyiapan temaga kerja untuk operasional Smelter. Mantan kepala Dinas Pertanian KSB ini menyatakan, kebutuhan tenaga konstruksi smelter paling mendesak yang perlu dipersiapkan. Sementara ini pihaknya tengah melakukan pemetaan kebutuhan masa konstruksi itu agar para tenaga kerja lokal bisa maksimal ambil bagian di dalamnya. “Kami sudah minta data-data jenis pekerjaan yang dibutuhkan nanti saat konstruksi,” ungkap H. Muslimin. Sementara itu ditanya berapa proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan mulai dari kegiatan konstruksi hingga smelter milik PTAMNT itu berproduksi. H. Muslimin mengaku, pihaknya masih melakukan pemetaan. Sejumlah daerah yang memiliki pabrik serupa telah didatangi termasuk ke manajemen perusahaan yang mengelola pabrik smelter. “Kami masih susun datanya. Dan nanti kita pakai angka perkiraan karena kan kebutuhan tenaga kerja smelter tentu juga didasari kemampuan produksi pabriknya juga,” imbuhnya. (bug) H. Muslimin HMY

(Suara NTB/ist)

CEK PROYEK - Pengecekan lokasi proyek oleh TP4D dan sejumlah instansi terkait. besi. Meskipun demikian, dari segi jadwal terdapat surplus 0,5 persen. Dengan penambahan tenaga kerja, kedepannya ditargetkan progresnya perminggu mencapai 8 sampai belasan persen. Karena rencana kerja sudah disusun oleh konsultan manajemen konstruksi. “Sebenarnya kita juga dengan siswa waktu yang singkat ini jujur agak khawatir, tetapi kita harus optimis. Karena dengan optimisme itu kita bisa mengambil langkah-langkah seperti apa untuk mempercepat pekerjaan ini.

Dan kita sudah tagih komitmennya dari pelaksana. Karena pelaksana sanggup mengerjakan ini enam bulan, maka segala upaya dia harus selesai dalam enam bulan dan tetap harus memperhatikan kualitas,” terangnya. Ke depan, lanjutnya, yang juga akan dikerjakan yakni IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah). Kemudian sarana pendukung lainnya diantaranya pagar dan musala. Pihaknya pun bersama pelaksana menargetkan pengerjaan tuntas pada 16 Desember mendatang. Di mana TP4D juga berkomit-

Aheruddin Sidik Kembali Pimpin Komisi II DPRD KSB Nama Aheruddin Sidik, SE., ME tampaknya semakin identik dengan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Betapa tidak, politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) ini kembali terpilih menjadi ketua di komisi yang mengawal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola program kelompok “Rumpun Hijau” itu. TERPILIHNYA kembali Aheruddin sebagai Ketua Komisi II DPRD KSB kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Di mana di dua kali pemilihan sebelumnya (dengan periodesasi 2,5 tahun masa jabatan alat kelengkapan dewan DPRD KSB), ia berturutturut menjabat pada tahun 2014-2017 dan 2017-2019. Atau sepanjang masa jabatannya sebagai anggota DPRD KSB Periode 2014-2019. Komisi II bagi politisi yang berumur masih terhitung belia namun senior dari sisi pengalaman politiknya ini, bukan “barang baru”. Sejak terpilih menjadi anggota DPRD pertama kali 2009 silam, Aher sapaan akrabnya memang selalu didapuk fraksinya di tempat yang sama di Komisi II DPRD KSB. Bahkan pada pemilihan kedua unsur pimpinan Komisi II, tepatnya untuk masa jabatan 2012-2014 dirinya sudah dipercaya memegang jabatan sebagai sekretaris komisi. Seolah telah melekat dengan dirinya, kerja-kerja Komisi II sangat dipahami betul oleh lulusan Magister Ekonomi Universitas Brawijaya itu. Dan salah satu prestasinya, ia bersama koleganya di Komisi II periode lalu adalah menginisiasi kehadiran gudang Bulog di KSB. Menurut Aher, pihaknya sengaja mendorong percepatan dibangunnya fasilitas penampung produksi pertanian tersebut karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat KSB yang nota bene banyak menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Jika pengalaman Aher di Komisi II terbilang sepuh, di keanggotaan DPRD tentunya tak perlu dipertanyakan lagi. Duduk kembali di periode 20192024, anak dari pasangan HM. Sidik (Alm) dan Hj. Siti Hawa

Aheruddin Sidik (Suara NTB/bug)

ini mencatatkan rekor hattrick (3 kali) mengemban amanah sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II KSB dengan tetap setia di bawah bendera PKP Indonesia. Ia mengaku falsafah politiknya hanya mengikuti sifat air. Mengalir agar terus bisa memberi manfaat bagi orang lain. Meski dirinya terhitung masih sangat muda saat terpilih pertama pada tahun 2009, yaitu berusia 25 tahun dan bahkan masih berstatus mahasiswa pascasarjana Universitas Brahwijaya malang. Tetapi pengalaman keorganisasian membuat dia cepat beradaptasi dengan iklim politik praktis. Setidaknya cikal bakal kepemimpinan dan karakter politiknya sudah ia tunjukkan sejak bersekolah di SMAN 1 Mataram sebagia ketua Palang Merah Remaja (PMR) tahun 2001 silam dan dilanjutkan di bangku kuliah di Fakultas Ekonomi UNRAM sejak tahun 2002. Terhitung ada beberapa organisasi kemahasiswaan di mana Aher sempat menampuk jabatan ketua, mulai dari pengurus pusat ketua bidang humas Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia (IMEPI), ketua Bidang Humas Forum Kajian Ekonomi Islam (FoKEI) FE Unram, ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan (HMJ-IESP) FE Unram dan puncaknya sebagai ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FE Unram Periode 2005-2006. Berbagai prestasipun telah ditorehkan semenjak sekolah dengan meraih NEM tertinggi pada kelulusan di SMPN 2 Seteluk tahun 1999 dan menjadi Wisudawan terbaik Fakultas ekonomi unram dengan predikat

cumlaude pada tahun 2006. Sebagai politisi sekaligus wakil rakyat, pria murah senyum ini memiliki kelihaian “meramu” program. Ia setidaknya punya dua program yang cukup nyentrik karena memadukan urusan hobi pribadinya dan kepentingan melayani masyarakat khususnya konstituen partainya. Dua program yang kini tengah dirintisnya yaitu program pengembangan kawasan tanaman hortikultura di desanya, Lamusung kecamatan Seteluk dan program Rumah Singgah Persatuan di Mataram. Ia menjelaskan, bahwa program pengembangan kawasan hortikultura berawal dari kegemarannya bertani. Karena itu sejak tiga tahun terakhir, memanfaatkan lahan pribadinya di blok pertanian “Bao Desa” secara khusus menanam berbagai jenis tanam buah dan sayur mayur. Tak lupa dirinya mengajak warga setempat (konstituennya) bercocok tanam karena harapan dari program pribadinya itu dapat merangsang petani di daerahnya gemar menanam buah dan sayuran. “Program ini awalnya dari hobi saja. Saya pikir bagus mengajak masyarakat karena saya ingin dari sini tercipta petani horti handal sehingga kita bisa mandiri jenis-jenis tanaman horti ke depannya,” kata Aher. Selanjutnya program Rumah Singgah Persatuan di Mataram. Aher mengungkapkan, sebagai program anyar yang diluncurkannya itu, berawal dari pengalaman pribadinya. Ia melihat sangat dibutuhkan fasilitas rumah singgah bagi masyarakat KSB yang sedang berurusan di Mataram terutama bagi pasien rujukan dan keluarganya yang membutuhkan tempat nginap sementara karena jauhnya jarak KSB ke ibukota NTB itu kerap membuat warga kesulitan mendapatkan tempat tinggal sementara jika harus berlama-lama di sana. “Jujur ini pengalaman pribadi saya. Saya sering bolakbalik Mataram karena urusan keluarga dan kadang harus menginap bebeberapa lama. Nah saya membayangkan bagaimana kalau ada warga KSB seperti saya tapi kondisinya pas-pasan. Makanya saya buatlah rumah singgah itu dengan harapan bisa dimanfaatkan siapapun warga KSB ketika berada di Mataram untuk tempat tinggal sementara,” kenang Aher. (bug/*)

men untuk terus melakukan pengawalan demi selesainya pembangunan pasar ini. Supaya bisa lebih cepat difungsikan sesuai dengan yang dihajatkan. “Rencananya kita juga sudah mengusulkan untuk lanjutan tahap kedua untuk pembangunan blok A tahun 2020. Tinggal kita menunggu pembahasan dengan DPRD. Kalau asistensi dengan TAPD Pemda sudah dilakukan. Kita mohon doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan Pasar Seketeng ini dapat tuntas di tahun 2020 dan bisa langsung operasional,” pungkasnya. (ind)

PKS Komunikasi dengan Sejumlah Figur, Jarot Tetap Bidik EA 1

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PENYERAHAN BERKAS - Penyerahan berkas formulir dari Ketua Tim Penjaringan DPC PDIP Sumbawa, Ridwan Amor kepada Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek revitalisasi Pasar Seketeng, Sumbawa, menyisakan waktu kurang dari tiga bulan lagi. Dalam pengerjaan proyek bernilai puluhan miliar ini, pelaksana diminta menambah ratusan tenaga kerja untuk melakukan percepatan. Hal ini setelah adanya pengecekan yang dilakukan TP4D dan sejumlah pihak terkait di lokasi pelaksanaan proyek. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, Selasa (24/9) kemarin, mengakui adanya monitoring progres Pasar Seketeng yang dilakukan TP4D. Dari pengecekan, progresnya sudah mencapai 30 persen. Saat ini sedang dilakukan pengecoran plat lantai II untuk blok C serta pengecoran kolom lantai I dan slop lantai I untuk blok B. Adapun waktu yang tersisa cukup singkat kurang dari 90 hari. Oleh karena itu, TP4D merekomendasikan agar dalam kesempatan pertama segera menambah jumlah tenaga kerja. Pihaknya bersama TP4D juga meminta pelaksana agar tetap dilakukan pekerjaan shift malam untuk mengejar progres. “Yang kekurangan memang tenaga, dan kita minta terus menerus. Alhamdulillah itu direspon. Minggu ini sudah dijanjikan ada 120 orang tenaga kerja yang masuk. Ini ada tenaga lokal dan dikirim dari luar daerah,” ujarnya. Diungkapkannya, satu-satunya kendala dalam pengerjaan adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang tersedia saat ini sekitar 140 orang di luar tukang

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbawa secara internal mengusung dua nama, M. Takdir dan Andi Tirta. Baik sebagai bakal Calon Bupati (Cabup) maupun Cawabup. Untuk bangunan koalisi, PKS pun menjalin komunikasi dengan sejumlah figur yang namanya kini banyak beredar di bursa calon kepala daerah. Sebagaimana disampaikan Ketua DPC PKS Sumbawa, M. Takdir, kepada Suara NTB, Selasa (24/9) kemarin. Awalnya untuk internal partai, PKS merekomendasikan tiga nama kader. Selain dirinya dan Andi Tirta (Rektor UTS) , juga ada nama Salamuddin Maula. Namun nama terakhir, mundur karena sesuatu dan lain hal. “Di internal tinggal kami berdua, karena kader internal yang lebih diutamakan. Kita diminta menjalin koH. Syarafuddin Jarot munikasi dengan Parpol dan sejumlah figur, karena PKS tidak bisa mengusung sendiri,” terangnya. Dalam hal ini, komunikasi yang dijalin terus berproses. Diakuinya, secara langsung telah berkomunikasi dengan sejumlah nama. Seperti dengan, H. Mahmud Abdullah (Wakil Bupati), Nurdin Ranggabarani (Politisi PPP), Burhanuddin Jafar Salam (Ketua DPC PAN Sumbawa) hingga dengan tokoh seperti H. Syarafuddin Jarot. “Dengan semuanyalah kita bangun komunikasi,” tukas Takdir. Sebelumnya, H. Syarafuddin Jarot, yang sempat diwawancarai belum lama ini, sudah sangat serius maju pada Pilkada 2020 mendatang sebagai bakal Calon Bupati. Bahkan, Jarot mengklaim telah mengantongi dukungan dari parpol. Hanya saja, belum bisa disebutaknnya secara gamblang partai mana saja yang akan menjadi kendaraan poltiknya di Pilkada 2020. “Parpol Insya Allah itu sudah ada. Saya tidak mau sebut dulu, pokoknya itu sudah. Partai sudah cukup, pokoknya secukupnya sesuai dengan persyaratan,” tukasnya. Kini, Jarot terus melakukan sosialisasi dan memperkenalkan dirinya kepada msyarakat. “Kita tetap berdiri tegak. Kita sekarang ini hanya fokus dulu bagaimana kita melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri, menyampaikan bahwa kita serius maju,” tegas H. Jarot. Jarot pun menegaskan niat awalnya untuk tetap maju sebagai Cabup. Meskipun ada informasi akan gandeng dengan incumbent sebagai Cawabup, kemungkinan tersebut diakuinya belum ada. “Saat ini masih tetap EA 1. Belum Ada kemungkinan untuk EA 2. Mengenai informasi akan gandeng dengan incumbent belum ada. Berita itu sudah dari dulu. Tapi saya masih M. Takdir fokus ke EA 1,”pungkasnya. (arn) (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Walikota Janji Tindaklanjuti Kerja Pansus Terkait Sengketa Lahan Amahami Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE menegaskan akan menindaklanjuti hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima terkait sengketa penimbunan lahan di kawasan Amahami. “Memang itu amanatnya Pansus. Ya, kita akan laksanakan dan tindaklanjuti,” kata Lutfi kepada wartawan, Selasa (24/9). Akan tetapi, lanjutnya hal tersebut akan digelar rapat bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), seperti Kapolres Bima Kota, Ketua (Suara NTB/Uki) DPRD dan Dandim 1608 Muhammad Lutfi Bima. “Soal kapan dieksekusi, kita akan rapatkan dulu bersama FKPD,” tegasnya. Seperti diketahui Pansus DPRD Kota Bima mengeluarkan laporan yang menyatakan penimbunan kawasan Amahami Ilegal. Laporan itu disampaikan Ketua Pansus, H. Armansyah SE, dalam rapat Paripurna, di ruang utama kantor DPRD setempat belum lama ini. Berdasarkan hasil pembahasan, kajian, analisis informasi dan data dari berbagai pihak, penimbunan dinyatakan ilegal, karena wilayah pesisir Amahami dan teluk bima adalah kawasan laut yang ditimbun oleh individu, kelompok masyarakat ataupun Pemerintah. Hal itu bertentangan dengan peraturan yang ada, seeprti Perda nomor 3 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang dan wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029, Perda nomor 12 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB Tahun 2017-2037. Serta Perda Kota Bima nomor 4 Tahun 2012 tentang rencanan tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2011-2031, bahwa wilayah pesisir Amahami merupakan kawasan bagi pengembangan pariwisata perikanan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bima didesak untuk melakukan pembongkaran seluruh bangunan atau rumah yang dibangun diatas kawasan atau lahan dan mengambil alih lahan Amahami agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (uki)

PDIP Putuskan Dukungan Setelah Bacabup Miliki Partai dan Pasangan Dompu (Suara NTB) PDI Perjuangan telah menutup masa pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu tahun 2020. Masa pendaftaran pasangan bakal calon Bupati ke KPU akan dimanfaatkan untuk menganalisis potensi arah dukungan. Namun, PDI Perjuangan akan memutuskan arah dukungan setelah bakal calon memiliki pasangan calon wakil Bupati dan partai politik pendukung mitra koalisi lain. Hal itu ditegaskan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dompu, Subarno, SE, (Suara NTB/ula) kepada Suara NTB di kanSubarno tor Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Dompu, Selasa (24/9). “Keputusan arah dukungan akan kami sampaikan setelah bakal calon Bupati yang mendaftar di PDI Perjuangan mendapat partai pengusung untuk mitra koalisi dan pasangan wakil Bupati,” kata Subarno. Dua keputusan ini penting karena PDI Perjuangan Kabupaten Dompu hanya memiliki satu kursi keterwakilan hasil pemilu 2019 dari syarat minimal keterwakilan enam kursi Dewan untuk bisa mengusung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Sehingga PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung. “Kita tidak ingin, saat kita sudah putuskan arah dukungan, ternyata calon yang kita dukung tidak memiliki partai pengusung lain, kita yang rugi,” terangnya. Diakui Subarno, masa pendaftaran yang telah ditutup 22 September 2019 lalu hanya sembilan bakal calon Bupati yang mengembalikan formulir pendaftaran dan dua orang mendaftar lewat telpon. Karena hanya sembilan orang yang mengembalikan formulir, hanya sembilan orang yang diproses DPC PDI Perjuangan. Kesembilan orang ini akan dianalisa dan dikaji potensinya bisa memenangkan Pilkada hingga membangun Dompu lima tahun kedepan. Kesembilan orang tersebut diantaranya Abdul Kader Jaelani (politisi PAN, dan Pengusaha), H Yuhasmin Ismail, SIP, MSI (Pensiunan ASN dan Pengusaha), H Mulyadin, SH, MH (Pensiunan ASN, Konsultan Hukum, Kontraktor, dan Politisi Partai Nasdem), Arifin (Kepala Desa Riwo), H Syaifurrahman Salman, SE, MSI (Wiraswasta, fungsionaris partai Golkar, dan mantan Bupati Dompu), Arifuddin, SH (Wakil Bupati Dompu, pensiunan ASN, dan pemilik bis Sinar Rejeki). H Ichtiar, SH (Kepala Dinas Dikpora, dan pengusaha), Ir Khaerul Usman (fungsioner partai Golkar), Ilham Yahyu, S.Pd (pengusaha, dan Ketua Partai Berkarya Dompu). Sementara yang daftar melalui telpon diantaranya H Sukardin (Pengusaha, dan mantan anggota DPRD Dompu dari PDI Perjuangan), dan Drs H Syamsuddin MK (pensiunan ASN, dan fungsionaris partai Berkarya). (ula)

PDAM Masih Terapkan Pelayanan Bergilir Air Bersih Dompu (Suara NTB) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, masih menerapkan sistem pelayanan bergilir air bersih ke ribuan pelanggannya di dua kecamatan. Hal itu dikarenakan debit mata air sumber di Bedungan Kemudi dan Rora pada musim kemarau ini terus menyusut. Bahkan, untuk memastikan pelanggan tetap bisa menikmati air bersih PDAM terpaksa harus mendistribusikannya dengan mobil tangki. Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., kepada Suara NTB di kantornya menjelaskan, pelayanan bergilir tersebut dilakukan bukan karena sejumlah bendungan dalam tahap perbaikan. Tetapi murni akibat debitnya yang berkurang di saat musim kemarau ini. “Bukan salahnya perbaikan tapi ini akibat debit airnya yang kecil,” ungkapnya. Meski pelayanannya dilakukan secara begilir dan hanya mengandalkan 18 kubik air perdetik yang tertampung di bendungan, Agus Supandi memastikan, ribuan pelanggannya di Kecamatan Woja dan Dompu tetap bisa menikmati air bersih ketika mendapat jadwal penyaluran. Kalaupun ditemukan pelanggan yang tidak terjangkau pelayanan karena posisinya di daerah ketinggian, langkah pendistribusian menggunakan mobil tangki langsung dilakukan. “Seperti kemarin malam kita salurkan ke Renda karena air melalui instalasi kita tidak bisa sampai. Cuma distribusinya sesuai kebutuhan saja, tidak dipatok sehari harus 10 kali,” jelasnya. Disamping kendala debit air yang terus menyusut di musim kemarau ini. Kondisi instalasi perpipaan yang rusak termakan usia dan belum sama sekali tersentuh perbaikan pemerintah menjadi salah satu penyebab tak bisa maksimalnya pelayanan di lapangan selama ini. Belum lagi ditambah kerusakan pipa akibat kecelakan dan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, harapan besarnya saat ini ialah proyek pembangunan saluran irigasi oleh Dinas PU bisa segera dieksekusi. “Ketika ini sudah jalan mudah-mudahan tidak ada pelayana bergilir lagi untuk kedepan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Uki)

UNJUK RASA - Aksi unjuk rasa petani garam di depan Kantor Bupati Bima, Selasa (24/9).

Harga Anjlok, Petani Desak Pemda Terbitkan Perda Garam Bima (Suara NTB) – Petani garam pesisir Kecamatan Woha Kabupaten Bima menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima, Selasa (24/9). Mereka sempat memblokade jalan lintas Bima-Sumbawa. Tepatnya di Desa Penapali, Kecamatan Woha. Aksi tersebut mendesak dan menuntut Pemerintah Daerah agar menerbitkan Peraturan daerah (Perda) tentang standarisasi garam yang dijanjikan sejak tahun 2016 lalu, segera direalisasikan. Koordinator aksi, Indra, mengaku kebijakan Pemerintah Daerah tidak berpihak kepada petani garam, karena sampai saat ini garam tidak laku terjual. Bahkan harganya tidak menentu dan terus merosot dari tahun ke tahun. “Sejak 2016 sampai dengan sekarang, Bupati Bima hanya berjanji, tidak pernah ada keseriusan menyikapi keluhan

petani garam,” katanya. Dikatakannya pada tahun 2016 atau tiga tahun silam, Bupati Bima bersama anggota DPRD Kabupaten Bima disaksikan sejumlah petani garam telah menandatangani surat pernyataan untuk memperhatikan harga garam. “Tapi janji ini hanya wacana semata. Tidak ada upaya dan penyelesaian persoalan Petani garam sampai sekarang,” katanya. Diakuinya, harga garam yang dijual dan dibeli dari petani saat ini, masih saja dalam kisaran Rp2.000 dan Rp3.000 per sak. Bahkan harga tersebut masih

saja tidak ada pembelinya. Untuk itu, Ia menuntut perhatian DPRD, Bupati Bima dan jajaran Dinas terkait untuk bekerja maksimal dalam menuntaskan persoalan garam yang sedang dalam krisis harga dan krisis pembelian. “Kami meminta DPRD dan Bupati Bima untuk membentuk Perda standar harga garam dengan Rp500 rupiah per kilogram,” katanya. Selain itu, Indra juga meminta agar pemerintah daerah menghadirkan investor untuk membeli garam produksi petani sebagai bentuk mewujudkan Bima Ramah dan mem-

Empat Warga Dompu Jadi Korban Kapsul Tawon Liar Dompu (Suara NTB) Kapsul Tawon Liar yang disebut memiliki khasiat untuk mengatasi asam urat, kolesterol, stamina, dan pegal linu memakan korban nyawa orang warga Dompu. Obat yang diproduksi PT Maju Jaya Bersama Indonesia ini telah ditarik izin edarnya sejak 2016, tapi banyak dikonsumsi warga Dompu. Selain empat orang meninggal, dua orang lain kini dalam kondisi menderita sakit parah akibat mengonsumsi obat ini. Kepala bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Abubakar Husain, A.Mg kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (24/9/2019) kemarin mengaku pasca beredar informasi soal obat Tawon Liar yang memicu meninggalkan warga Dompu langsung ditelusuri pihaknya. Informasi dari RSUD Dompu, sudah ada empat orang meninggal akibat Tawon Liar di Dompu. Diantaranya dari Oo, Mangge Asi, Maulana, dan dari Potu Dompu. “Begitu dapat informasi (korban meninggal karena Tawon Liar), kita cek ke rumah sakit. Data rumah sakit sudah empat orang meninggal karena mengonsumsi obat ini,” ungkap Abubakar Husain. Tidak hanya itu, lanjut Abubakar yang didampingi stafn-

(Suara NTB/ula)

MAKAN KORBAN - Tawon Liar kapsul yang memakan korban nyawa empat orang warga Dompu. Obat ini ini telah ditarik izin edarnya sejak 2016, namun masih banyak warga Dompu yang mengonsumsinya. ya ini. Ada 2 orang warga lainnya yang sedang menjalani perawatan intens di RSUD Dompu karena mengonsumsi Tawon Liar yaitu berinisial Ihk dan Fd. Obat ini memiliki efek bagi kesehatan seperti susah buang air besar (BAB), dan lambung bocor untuk pemakaian lama. “Ihk itu lambungnya bocor. Sekarang sedang dirawat di ruang perawatan rumah sakit,” kata staf Dikes. Untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, Abubakar mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPOM Bima. Pihak BPOM bahkan telah turun ke lapangan untuk menelusuri penjual Tawon Liar dan akan diser-

et ke proses hukum penjualnya. “BPOM tidak hanya akan menarik barangnya, tapi akan dipidanakan juga,” ungkapnya. Abubakar menghimbau masyarakat untuk tidak lagi bergantung pada Tawon Liar kapsul ini karena efeknya sangat fatal bagi kesehatan. Obat ini disebut sebagai obat herbal, tapi sebenarnya mengandung zat kimia yang dapat membuat orang mabuk. Tawon Liar ini sebelumnya memiliki izin edar dan sejak tahun 2016 telah dicabut izinnya. “Karena izinnya ditarik sejak 2016, berarti obat ini tidak memiliki izin alias ilegal,” kata Abubakar. (ula)

perhatikan produksi garam rakyat untuk diprioritaskan. Lantaran tidak ada tanggapan, massa aksi sempat memblokade jalan menggunakan bebatuan dan kayu sehingga mengakibatkan arus lalu lintas macet. Namun jalan kembali dibuka setelah Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M.Pd menemui mereka. Pada kesempatan itu, Dahlan mengatakan dalam menerbitkan Perda standar harga garam harus ada acuan dari Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, hal itu sedang digodok di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Setelah ada ketetapan peraturan pusat, baru kami akan membuat perda garam bersama DPRD Kabupaten Bima,” katanya. Di samping itu, pembahasan terakhir bersama

Gubernur NTB, pihaknya berupaya menghadirkan pengusaha atau investor. Bahkan sampai saat ini sudah ada empat investor sudah dikomunikasikan akan hadir di Bima tahun 2020 mendatang. “Dalam komunikasi ini disepakati juga investor akan membeli garam seharga Rp300 rupiah perkilogram di gudang,” katanya. Dahlan berharap kepada petani garam agar mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib petani garam. Agar petani bisa sejahtera dengan harga garam yang maksimal. “Terkait harga garam, tidak hanya dibahas di tingkat Kabupaten Bima. Namun juga diambil alih Pemprov NTB untuk dicarikan solusinya,” pungkasnya. (uki)

Tak Ada Pencetakan E-KTP Hingga Akhir Tahun Dompu (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, memastikan hingga akhir 2019 ini tak akan ada pencetakan E-KTP. Hal tersebut dikarenakan 16.000.000 keping blangko pengadaan pemerintah pusat sudah habis terpakai. Karenanya, sambil menunggu pengadaan baru tahun anggaran 2020 pemohon terpaksa dilayani dengan Surat Keterangan (Suket). Sekretaris Disdukcapil setempat, Drs. Abdul Nazib kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/9) menjelaskan, kekosongan blangko ini akan berlanjut hingga akhir tahun nanti. Sebab blangko dan anggaran pengadaan sudah habis. Baik dari APBN maupun APBNP. “Tahun ini sudah tidak ada blangko, anggaran juga sudah tidak ada,” ungkapnya. Sebagaimana hasil pertemuan dalam rapat koodinasi beberapa waktu lalu di pusat, lanjut dia, pengadaan blangko tahun ini hanya sebesar 16.000.000 untuk seluruh Indonesia. Dan itu hanya berdasarkan penghitungan penduduk yang akan memasuki usia 17 tahun. Sementara perubahan elemen data yang notabene paling banyak menghabiskan blangko tidak diperhitungan, seperti misalnya terjadi pemekaran

wilayah, perubahan status yang mengharuskan mereka mengubah alamat tempat tinggal dan sebagainya. “Itu tidak ada dalam prediksi orang-orang pusat, padahal di daerah ini paling banyak pemekaran, termasuk di Dompu,” jelasnya. Menurutnya, pencetakan EKTP bagi warga yang baru memasuki usia 17 tahun tak seberapa jika dibanding kebutuhan blangko atas perubahan elemen data. Bahkan di wilayah ini ada yang sampai bertahun-tahun lamanya tidak tuntas diatasi, seperti halnya pemekaran wilayah Desa Sori Sakolo dari Kelurahan Bali I. Kendati sudah empat tahun berjalan namun masih banyak warga Desa Sori Sakolo yang beralamat Kelurahan Bali I. Selain karena keterbatasan blangko kesadaran mereka untuk mengurus perubahan elemen data itu jadi pemicunya. Disinggung total kebutuhan blangko baik untuk perubahan elemen data, pemegang Suket maupun yang sudah melalui proses perekaman tahun ini. Disebutkan Abdul Nazib, ada 9000 keping. “Paling banyak mengganti elemen data itu, tapi biasanya dari total permintaan tidak semuan dipenuhi oleh pusat. Paling tinggi 2000 kalau ada stok,” pungkasnya. (jun)

25 Anggota DPRD Kota Bima Dilantik, Posisi Ketua Milik Golkar Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 25 anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bima, Haris Tewa SH, di Aula Paruga Convetion Hall, Selasa (24/9). Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dihadiri Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Bupati Bima, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Unsur FKPD, Ketuaketua Parpol dan pimpinan OPD Pemerintah Kota Bima. 25 anggota DPRD yang dilantik itu antara lain, Alfian Indrawirawan, Hj. Gina dan M. Amin (Golkar). Syamsurih, Yogi Prima Ramadhan dan Syamsuddin (PAN). Dari Gerindra, Sudirman Dj, Khalid bin Walid dan Syahbuddin.

Kemudian dari PBB yakni, H. Mustamin, Hj, Anggraeni dan Abdul Haris. Selanjutnya dari Partai Demokrat, Sukri, H. Ridwan dan M. Ryan Kusuma Permadi. Partai NasDem, Rahmat Saputra dan M. Erwin. Dari PPP, H. Taufik A. Karim dan Edy Ihwansyah. Dari PKB, M. Irfan M.Si, Partai Perindo, Ipa Suka, partai Hanura, Amiruddin dan Dedi Irawan. Serta dari PKS, Asnah Madilau dan Amir Syarifudin. Usai pengambilan sumpah dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari Ketua DPRD yang lama yakni Syamsurih SH, (PAN) kepada Ketua DPRD sementara, Alfian Wirawan S.Adm, (Golkar). Alfian mengaku dirinya ditunjuk Ketua DPRD sementara, yang nantinya akan bertu-

gas antara lain, membentuk tata tertib (tatib), memimpin rapat, menfasilitasi pembentukan fraksi. “Serta yang keempat memberikan kewenangan kepada anggota untuk melalukan orientasi,” katanya kepada wartawan usai pelantikan. Dalam proses tersebut lanjut dia, pihaknya akan tetap mempercepat alat dan kelengkapan dewan. Seba tanpa itu semua, program-program pembangunan tidak bisa dilaksanakan. “Untuk saat ini unsur pimpinan sementara DPRD yang saya ketahui, yakni Golkar, PAN dan PBB. Tiga partai yang meraih perolehan suara tertinggi Pileg kemarin,” katanya. Disamping itu, usai pelantikan anggota DRPD yang baru akan membahas dan menyelesaikan beberapa peraturan daerah

(Suara NTB/Uki)

SUMPAH - Pelantikan dan pengambilan sumpah 25 anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024, oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bima, Haris Tewa, di Aula Paruga Convetion Hall, Selasa (24/9). (Perda). Seperti Perda pembentukan BUMD dan Kos-kosan. “Pokoknya anggota DPRD yang baru dilantik ini akan menyele-

saikan Perda yang belum kemarin. Untuk masa sidang III nanti masalah BUMD yang kita prioritaskan,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Rabu, 25 September 2019

Halaman 8

Harapan Baru Masyarakat Bumi Patut Patuh Patju

Dua Srikandi dan Pemuda Nahkodai DPRD Lombok Barat Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak pimpinan DPRD Lombok Barat definitif resmi dilantik. Empat pimpinan baru ini terdiri dari dua srikandi dan dua pemuda Lombok Barat. Keempat pimpinan baru ini, Hj Nurhidayah dari Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD. Wakil ketua I, Hj. Nurul Adha dari PKS. Imam Kafali sebagai Wakil Ketua II dari Golkar dan Wakil Ketua III dari PPP, Ahmad Suparman. Selain empat pimpinan ini, dilantik juga dua anggota dewan. Diantaranya HL Hermayadi dan H Hardiyatullah. Pimpinan dan anggota DPRD Lobar ini menjadi harapan baru bagi masyarakat di Bumi Patut Patuh Patju. Pelantikan empat pimpinan DPRD ini terlaksana setelah tertunda satu bulan lebih. Pelantikan yang digelar melalui Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Lobar, Selasa (24/9) kemarin, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 171.2/689 Tahun 2019. “Palu pimpinan secara resmi kami terima dan sekaligus mem-

beri makna bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam memimpin DPRD Kabupaten Lombok Barat lima tahun ke depan menjadi wewenang dan tanggung jawab kami,” ucap Nur Hidayah dalam sambutannya. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati H Fauzan Khalid, Wakil Bu-

pati Hj. Sumiatun, Sekda, kepala OPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta tamu undangan lainnya dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Hadir pula ketua partai politik di lonet Ditambahkannya, Rapat Paripurna Istimewa memberikan legistimasi

Ketua DPRD Hj. Nurhidayah

Wakil Ketua I Hj. Nurul Adha

yang kuat dalam mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD Lobar kedepan. Sehingga tidak ada keraguan atau kendala dalam pelaksanaan tugas kewenangan dan tanggung jawab sebagai pimpinan DPRD kedepan.”Ini menjadi titik awal mulainya amanah yang dipercayai kepada kami,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang membacakan sambutan Gubernur NTB Dr H. Zulkieflimansyah berharap agar para wakil rakyat di bawah pimpinan yang baru mampu bekerja dengan baik. Gubernur juga berharap agar sinergitas antara eksekutif dan leg-

Wakil Ketua II, Imam Kafali

islatif dapat terjalin lebih baik lagi. “Semoga Ketua DPRD terpilih atas amanah dan kepercayaan masyarakat mampu merangkul aspirasi dari segenap anggotanya yang membawa suara masyarakat Kabupaten Lombok Barat,” katanya. “Pimpinan DPRD periode 2019 -2024 yang memancarkan keindahan ibarat sunrise baru terbit memancarkan harapan baru. Sedangkan Pimpinan DPRD lama ibarat sunset yang baru terbenam, yang telah menorehkan prestasi. Sehingga ke depan antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat saling membangun kerja yang bersinergi, kerja yang saling dukung, serasi dan tidak saling mendomiasi satu dengan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tegas,” lanjutnya. (her/*)

Wakil Ketua III Ahmad Suparman

Pimpinan dan anggota DPRD bersama Bupati, Wabup Lobar dan FKPD

Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah didampingi wakil ketua memimpin rapat paripurna pelantikan kemarin

Pimpinan DPRD bersama Bupati, Wabup Lobar

Dua anggota DPRD Lobar dilantik Ketua DPRD Hj. Nurhidayah

Pimpinan DPRD, Ketua Hj. Nurhidayah (paling kiri), Wakil Ketua I Hj Nurul Adha (kedua dari kiri), Wakil Ketua II Imam Kafali (ketiga dari kiri) dan Wakil Ketua III Ahmad Suparman.

Anggota dewan dan kepala OPD serta para tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif dan anggota dewan

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

SUARA NTB

Halaman 9

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Untuk mencapai terwujudnya sistem transportasi komunikasi dan informatika yang berdaya saing, ada beberapa program unggulan yang dicanangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisk selaku penyelenggara urusan Kominikasi dan Informasi di Provinsi NTB Strategi pelaksanaan dan arah kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018 adalah: a) Mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. b) Menyampaikan fasilitasi pembentukan kampung media informasi/pesan-pesan pembangunan melalui Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola kampung media pentas budaya. Program-program kerja yang dilakukan untuk urusan komunikasi di tahun 2018 antara lain sebagai berikut : · Program Pegembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan kegiatannya Penguatan Komunitas Kampung Media; Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); Penyediaan Sarana dan Prasarana TIK; Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK). · Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, kegiatannya antara lain : Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Operator SIP-PPID (Sistem Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada 10 Kab/kota se NTB); Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi · Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Penyebarluas Informasi pembangunan daerah melalui Pertunjukan Rakyat, Film, Siaran Mobil Keliling, Media Luar Ruangan (Baliho, Spanduk) dan melalui media cetak dan media elektronik) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah menyediakan akses informasi public bagi pemohon informasi. Untuk maksud tersebut Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) Provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi NTB telah membangun Sistim Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) baik yang bersifat online maupun offline.

10. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui 4 program pokok dan 12 kegiatan Sejak tanggal 7 Mei 2014 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah melalui membumikan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Gerakan Koperasi dengan target penumbuhan sebanyak 500 Koperasi sampai dengan tahun 2018. Tahun 2017 jumlah KSPPS/USPPS sebanyak 307 Kopsyah. Sedangkan per 31 Desember 2018 jumlah Koperasi sebanyak 345 Kopsyah atau meningkat sebanyak 38 (12,38%) Koperasi. Dengan demikian target penumbuhan 500 KSPPS/USPPS baru tercapai 69 % dari rencana 500 KSPPS/USPPS. Sementara itu jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada tahun 2018 sebanyak 4.190 KSP/USP, bertambah 3 KSP/USP didibandingkan tahun 2017, karena adanya kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait pembubaran koperasi tidak aktif. Dukungan perkuatan modal kepada KUKM telah diupayakan melalui pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir KUKM serta melalui Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program KUKM dari Kementrian kepada Koperasi dan UKM. Penyaluran pembiayaan LPDB di Provinsi NTB sampai dengan Desember 2018 sebanyak 55 mitra dengan jumlah pencairan penyaluran sebanyak Rp. 195.250.000.000 dari total Rp. 233.450.000.000,-. Ikhtiar Pemerintah Provinsi untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin adalah melalui Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru (WUB) selama lima tahun. Program ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap target penurunan angka kemiskinan sebesar 10 persen hingga tahun 2018, perekonomian masyarakat NTB dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Pencetakan Wirausaha Baru ini dilakukan dengan memberikan stimulan bagi WUB untuk mengembangkan usahanya hingga berkembang dan mampu merekrut tenaga kerja selaras dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada wirausaha baru untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga niat mencetak wirausaha baru untuk ditingkatkan kualifikasinya menjadi usaha mikro, kecil dan menengah dapat terwujud. Perkembangan wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2018 sebanyak 1.351 unit/orang (135%) dari target 1.000 unit/orang 11. PENANAMAN MODAL Capaian kinerja pembangunan daerah bidang penanaman modal diukur melalui indikator Laju Investasi. Laju investasi di Provinsi NTB tahun 2018 sebesar 39,90 persen melampaui target 13,50 persen, meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan laju investasi sebesar 13,95 persen. Capaian realisasi investasi di tahun 2018 dari target Rp.14 Triliun terealisasi Rp.15,781 Triliun,- Dengan rincian investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 11.863.726.122.754,dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp.3.917.628.581.179,-. Jumlah izin penanaman modal yang tercatat di DPMPTSP Provinsi NTB tahun 2018 untuk PMDN sebanyak 222 perusahaan dengan rincian sektor primer 49 perusahaan, sektor skunder 9 perusahaan dan sektor tersier 164 perusahaan, sedangkan untuk PMA sebanyak 1.196 Perusahaan dengan rincian sektor primer 48 perusahaan, sektor sekunder 20 perusahaan dan sektor tersier 1.128 perusahaan. Realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat baik PMDN maupun PMA berdasarkan wilayah maupun sektor secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mampu memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang dilaksanakan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya yang diberikan pada tahun 2018. Upaya untuk meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui : 1. Perijinan yang tidak dipungut biaya. 2. Mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi. 3. Sinkroisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi dimasing-masing kabupaten/kota melalui Forum PTSP. 4. Mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi. Semua jenis perizinan yang dikeluarkan melalui SPIPISE membutuhkan waktu penyelesaiannya 3 hari terhitung sejak persyaratan yang diajukan lengkap. Hal ini merupakan inovasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk memangkas waktu penyelesaian perizinan, dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel. Tahun 2018 DPMPTSP Provinsi NTB meraih Role Nodel Nasional Pelayanan Publik Terbaik ke 3 dengan Nilai Baik dari kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selain itu Tahun 2018 DPMPTSP meraih penghargaan Propinsi Terbaik Secara Pelayanan Publik dan Potensial Sektor Investasi dari Indonesia’s Attractiveness. 12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector dijabarkan melalui 5 program pokok dan beberapa kegiatan utama. Program-program tersebut diantaranya program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Dari program-program tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan : Pendataan Potensi Kepemudaan, Pengembangan Kelompok Pemuda dan Keterampilan, pengembangan kelompok pemuda pelopor

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI LAINNYA)

Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda, penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda, Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Dalam bidang olahraga, Upaya meningkatkan prestasi atlet dalam kompetisi baik tingkat nasional maupun partisipasi ditingkat internasional terus digalakkan, melalui program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan sasaran guna meningkatkan intensitas masyarakat dalam olahraga prestasi, maka dilaksanakan melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga. Penyelenggaraan kegiatan SoINA, Kegiatan POPWIL tahun 2018 dimana Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah dan Penyelenggaraan POPDA 2018 13. STATISTIK Urusan Statistik secara de jure telah menjadi kewenangan daerah, namun secara defakto urusan Statistik tersebut masih ditangani oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan perlengstuk/perpanjangan tangan Pemerintah di Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik . Sebagai badan vertikal yang ada di daerah, Badan Pusat Statistik juga banyak melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD lingkup Provinsi NTB. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama Pemerintah Provinsi NTB antara lain : 1. Melaksanakan Forum Data dengan 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penguatan data-data sektoral; 2. Terlibat secara rutin pada acara Press Release terkait data-data social, ekonomi, serta SDA dan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi NTB setiap bulannya; 3. Penyusunan empat buku yang terbagi dalam : a. Buku database yang berjudul “Buku Statistik Sektoral Bidang Sosial” b. Buku database yang berjudul “Buku Statistik Sektoral Bidang Ekonomi” c. Buku tematik yang berjudul “Data Statistik Pembangunan Infrastruktur Zona Wilayah Pesisir di Provinsi NTB” dan Buku database yang berjudul “Buku Statistik Sektoral Bidang SDA dan Infastruktur” 14. PERSANDIAN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi NTB sebagai pelaksana urusan Persandian. Induk urusan Persandian berada pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dulu dikenal dengan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG). Perubahan LEMSANEG menjadi BSSN terjadi pada Tahun 2017 dengan penggabungan LEMSANEG dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diatur dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017. Dengan perubahan paradigma persandian seiring dengan semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan ruang kasa sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kirim terima berita sandi menjadi tidak optimal. Meskipun demikian, ruang kasa tetap terpelihara dengan baik sesuai ketentuan SOP dari BSSN. Pelaksanaan kegiatan sandi pada tahun 2018 yang terlaksana dengan baik dan rutin adalah kirim terima berita melalui email sanapati. Alat operasional pendukung persandian seperti jammer dan alat kontra pengideraan tidak difungsikan pada tahun 2018. Selain tidak adanya permintaan dari unsur pimpinan untuk melakukan sterilisasi, penggunaan alat kontra penginderaan tidak dapat dilakukan karena peralatan kontra penginderaan telah ditarik oleh BSSN. 15. KEBUDAYAAN Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dieksekusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB bersama dengan Museum NTB dan Taman Budaya Provinsi NTB telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan dengan terapainya target jumlah pranata adat yang terbentuk di tahun 2018 yaitu 50 pranata adat. Sejatinya pranata adat adalah nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah ada dan terpatri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat NTB sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Pemerintah Provinsi NTB sangat optimis untuk mencapai target 260 buah pranata adat di akhir tahun 2018. Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dieksekusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB bersama dengan Museum NTB dan Taman Budaya Provinsi NTB telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan dengan tercapainya target jumlah pranata adat yang terbentuk. Sejatinya pranata adat adalah nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat NTB sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Pemerintah Provinsi NTB sangat optimis untuk mencapai target 260 buah pranata adat di akhir tahun 2018. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai budaya, nilai adat istiadat dan menjaga pranata adat yang ada di masyarakat antara lain: Bimbingan teknis gerakan seniman di sekolah-sekolah, pentas budaya, Pentas Pagelaran tetap di Taman Budaya Mataram (15 kali pagelaran), Pergelaran Seni (festival Tari dan Gebyar Seni Pelajar) yang ditampilkan, Event kesenian budaya Daerah yang dilaksanakan (4 event), Perawatan/ Pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak bagi 1.500 koleksi cagar budaya, Perawatan Kuratif untuk Restorasi koleksi yang di sediakan 700 koleksi. 16. PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang perpustakaan dan arsip. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat, hal ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan pada Tahun 2018 mencapai 1.064.000 orang. Upaya menarik minat masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan ini dilakukan antara lain melalui penyediaan koleksi buku. Pada tahun 2018 judul buku yang tersedia sebanyak 100.250 judul dan 328.355 eksemplar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 98.983 judul dengan jumlah mencapai 322.020 eksemplar. Selain secara manual melalui pencanangan gerakan cinta membaca dan sadar arsip, juga diberikan pelayanan sistem pencarian informasi cepat berbasis internet. Pengguna digital pustaka yang mengakses melalui jaringan internet tahun 2018 sebanyak 58.112 akses, meningkat jika dibandingka tahun 2017 sebanyak 57.152 akses. 17. KEARSIPAN Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Upaya penyelamatan arsip mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, pemindahan, pemusnahan, sampai penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, setelah melihat nilai guna arsip dengan berpedoman pada Jadwal Retenisi Arsip (JRA) yang disusun oleh panitia yang memahami kearsipan, fungsi dan kegiatan instansinya masing-masing untuk mengetahui apakah arsip tersebut masih memiliki nilai guna atau tidak untuk disimpan. Penyelematan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta diseluruh Organisasi Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akusisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan.

1) PERENCANAAN PEMBANGUNAN Capaian kinerja urusan Perencanaan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai OPD pelaksana dijabarkan melalui 7 program pokok dan 33 kegiatan utama diukur dengan indikator kinerja Dokumen Perencanaan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan. Bappeda sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi di bidang perencanaan, bertanggungjawab pada indikator kinerja “Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD”. Tahun 2018 indikator ini mencapai 100 persen, artinya telah mencapai target. Capaian target keselarasan tersebut, dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi perencanaan (entebePLAN) yang dibangun sebagai upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 12 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renja, e-RKPD, e-Musrenbang, e-KUA PPAS, e-Pokir, e-renstra, e-integrasi, e-rka, e-lips, e-data berbasis android. Dalam rangka persiapan perencanaan pembangunan 2018 - 2023, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Bappeda melakukan persiapan penyusunan RPJMD dengan mengkoordinasikan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan naskah akademik RPJMD Provinsi NTB dimana memuat kajian secara empirik dan ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Provinsi NTB lima tahun kedepan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan awal RPJMD 2018-2023 2) Biro Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2018 melalui Biro Administrasi Pemerintahan selaku salah satu eksekutor urusan pemerintah fungsi penunjang telah melaksanakan 5 program pokok dan 15 kegiatan utama. Adapun program-program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain dalam hal : • Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi NTB • Penanganan penyelesaian batas wilayah. Untuk penyelesaian batas wilayah ada 10 segmen batas daerah yang sudah terbit Permendagrinya, namun masih ada yang belum disepakati dibeberapa segemen yaitu : · Segmen batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat masih ada perbedaan persepsi terhadap penarikan garis batas daerah pada titik koordinat I menuju PABU A. · Segmen batas daerah Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah; · Segmen batas daerah Kabupaten Bima dengan kabupaten Dompu · Segmen batas Kabupaten Bima dengan Kota Bima ada kesalahan dalam penulisan unsur toponimi sungai Oifanda dalam lampiran peta yang sudah berkoordinat pada Permendagri Nomor 33 tahun 2016 bila diovely di lapangan sungai Oifanda yang dimaksud dalam peta adalah Sorinehe, perbedaan ini memicu adanya sengketa batas baru • Terselesaikannya Administrasi 27 (dua puluh tujuh) Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Terselesaikannya 1 kasus tanah bermasalah

3) Biro Hukum Pada tahun 2018 penyelesaian sengketa hukum (Perkara) Provinsi NTB tahun 2018 yang dapat diselesaikan ada 10 perkara. Sebanayak 9 kasus sudah dapat terselesaikan dengan rincian 5 kasus inkrah, 2 kasus banding, 1 kasus kasasi dan 2 kasus dicabut. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dengan output berupa tersusunnya 16 Raperda, 46 Rapergub dan 921 SK Gubernur; terevaluasinya 141 Perda/Perbub/Perwal, tersosialisasinya produk-produk hukum ke kab/kota se NTB. 4) Biro Organisasi Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi telah mengeksekusi beberapa program/kegiatan, antara lain: Program Peningkatan Pelayanan Pubblik telah dilaksanakan dengan sasaran program/kegiatan terwujudnya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; Program Penataan Daerah Otonomi Baru dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kualitas kelembagaan perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Biro Oranganisasi telah melakukan kajian terhadap kelembagaan perangkat daerah dan membuat Rancangan Peraturan Gubernur tentang organisasi perangkat daerah. Dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu serta tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui program peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu berupa laporan penilaian kinerja dari masingmasing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang akan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang akan dijadikan penilaian akuntabalitas kinerja dari Pemerintah Provinsi secara keseluruhan. 5) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Kesejahteraan Rakyat selaku pelaksanan urusan pemerintah fungsi penunjang, telah mengeksekusi 10 (sepuluh) program poko pada Tahun 2018. Sebagian besar penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka program peningkatan pelayanan keagamaan meliputi, memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan program peningkatan Iman dan Taqwa/ tauziah bagi aparatur PNS lingkup Setda Provinsi NTB sebanyak 50 kali. Salah satu program yang cukup penting yang telah dieksekusi di tahun 2018 adalah Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan agama. Dalam program tersebut telah dilaksanakan seleksi tilawatil quran (STQ) Tingkat Provinsi di Mataram dan MTQ Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara (Medan). 6) Biro Umum Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan beberapa program pokok dan beberapa kegiatan utama. Selama kurun kurun waktu 2018 Biro Umum Setda Provinsi NTB berhasil melaksanakan program-proram : - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran programnya Meningkatkan Kualiatas dan Kapasitas sarana dan prasarana aparatur (pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan, pengadaan alat elektronik, pengadaan peralatan jaringan/studio dan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah; - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatannya antara lain : penyusunan standar harga dan peningkatan manajemen aset daerah; - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan : Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Bersambung...

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

Halaman 10

Tuntut Tuntaskan Sejumlah Kasus Dorong Dikbud Redistribusi Guru KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan program pendistribusian guru berbasis zonasi mulai diterapkan tahun ini. Dilakukan secara bertahap bersamaan dengan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Sebelumnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud membentuk program redistribusi guru. Guru yang diprioritaskan untuk diredistribusi adalah pegawai negeri sipil yang menumpuk di satu sekolah. (Suara NTB/dys) Kepala LPMP NTB, MoMohammad Mustari hammad Mustari, PhD., mendorong agar redistribusi guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di provinsi dan kabupaten/ kota untuk memastikan kualitas dan mutu di setiap sekolah. Menurut Mustari, redistribusi dianggap penting untuk memetakan dan membangun kualitas sekolah secara merata. Selain itu masalah kesenjangan jumlah dan kualitas guru di setiap sekolah disebabkan menumpuknya guru berkualitas di satu sekolah. “LPMP berkoordinasi berdampingan dengan sekolah, jadi sekolah harus membuat rapor mutunya, kekurangan dan kelebihan nya di mana. Kekurangan nya bisa dikoordinasikan,” ungkapnya, Selasa (24/9). Lebih jauh dikatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan mutu adalah dengan melakukan redistribusi guru, makanya pemerintah perlu melakukan redistribusi guru. “Dengan adanya zonasi itu juga agar terjadi redistribusi guru, di mana saja guru yang kurang,” ujarnya. Namun demikian LPMP sesuai kewenangannya hanya sampai pada pemetaan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil rapor guru ke dinas. Selanjutnya yang melakukan redistribusi guru tetap menjadi kewenangan dinas. Dirinya yakin dengan adanya sebaran guru yang merata akan membangun ekosistem masyarakat dan kualitas sekolah yang lebih baik. Maka dari itu guru perlu didistribusikan merata. (dys)

Beragamnya SDM Jadi Tantangan Pengembangan Perpustakaan Mataram (Suara NTB) – Berbaagai tantangan dihadapi untuk pengembangan perpustakaan di daerah. Salah satu yang cukup krusial mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) di perpustakaan yang masih beragam. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI, Dra. Opong Sumiati, M.Si., ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, masalah SDM menjadi sangat krusial dalam pengembangan perpustakaan. Karena banyak kompetensi SDM yang masih beragam. “Padahal kita sebenarnya sudah punya standar kompetensi,” katanya. (Suara NTB/ron) Terkait dengan SDM, Opong Sumiati Opong Sumiati mengatakan SDM perpustakaan menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan pemerintah yang mengatur, minimal D2 Ilmu Perpustakaan. Ia menyebutkan terkait hal itu masih ditemukan SDM yang memiliki latar keilmuan beragam. Bahkan ada yang masih SMA. “Di sekolah-sekolah itu banyak yang masih SMA, akhirnya posisi tawar dengan guru agak sulit, makanya sebenarnya didorong menjadi D2 mudahan bisa terwujud,” katanya. Selain itu, menurutnya yang perlu dibenahi terkait keberagaman organisasi. Perpustakaan di pemerintah ada yang memiliki struktur dan ada juga yang tidak atau diselipkan. “Keberagaman itu saja ketika membina agak harus jeli banget,” katanya. Tidak hanya itu, Opong Sumiati juga memandang fasilitas perpustakaan yang masih minim. Banyak ditemukan perpustakaan yang ditempatkan di bagian pojok atau di dekat toilet, sehingga mengganggu kenyaman seseorang. Opong Sumiati menekankan, komitmen pimpinan suatu daerah atau wilayah terhadap perpustakaan juga menjadi penting. Seperti di negara lain, perpustakaan juga menjadi target wisata. “Apakah suatu daerah atau pimipinan wilayah komitmen atau sadar bahwa perpustakaan itu penting? Kalau ke Paris atau ke tempat lainnya, perpustakaan itu jadi target wisata,” katanya. Adanya perpustakaan sampai di daerah pelosok adalah komitmen dari pemerintah daerah terhadap perpustakaan. “Juga diperlukan kesinambungan sistematis, sebaiknya dituangkan dalam satu dokumen, ketika pimpinan diganti bisa diteruskan sampai ke teknisnya. Nah ini tidak bisa Perpusnas sendiri, harus semua punya tekad bersama. Kalau sadar, perpustakaan adalah salah satu bentuk protektif kita terhadap kebiasaan dari luar yang buruk,” ujarnya. (ron)

Ribuan Mahasiswa Unram Demo Rektor

Mataram (Suara NTB) Ribuan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) menggelar aksi demonstrasi. Mereka mendatangi rektorat Unram dan memaksa masuk ruang rektor. Namun aksi itu dihalangi petugas keamanan kampus. Presiden Mahasiswa Unram Muhammad Amri Akbar, dalam tuntutannya meminta Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.HUm., menuntaskan sejumlah kasus yang menyelimuti kampus. Dicontohkannya ialah kasus jual beli nilai KKN mahasiswa yang hingga kini dinilainya belum ada tindakan. Selain itu berdasarkan informasi mahasiswa yang bersangkutan akan diwisuda pada periode ini. “Menuntut selesai kan kasus suap KKN, karena informasi mahasiswa yang menyatakan KKN akan diwisuda besok pagi,” ujarnya. Aksi juga menuntut agar rektor menaikkan anggaran kegiatan kemahasiswaan dan memperhatikan semua unit organisasi kemahasiswaan kampus. Mengingat selama ini anggarannya sangat kecil. Termasuk juga pihak kampus harus memperbanyak lomba dan melakukan pembinaan pada mahasiswa. “Tidak punya visi misi yang jelas padahal mau go international. Penilepan beasiswa Bidikmi-

si, belum ada progres penyelesaian kasus kasus ini. Padahal kita tidak tahu ada kasus lain di luar itu,” ungkapnya. Selain itu para mahasiswa juga menuntut pihak kampus untuk melakukan pembebasan uang pangkal bagi mahasiswa baru, karena uang pangkal bagi mahasiswa baru sangat memberatkan mahasiswa. Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, yang akhirnya menemui masa pendemo menjelaskan rinci tuntutan para mahasiswa. Dikatakan Husni bahwa kebijakan kampus selalu diarahkan kepada kebaikan mahasiswa agar mereka cepat selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan. “Semakin cepat mahasiswa selesai akreditasi kita juga akan baik,” ujar Husni menjelaskan. Selain itu upaya meningkatkan pelayanan juga dilakukan. Saat ini sudah mulai menggunakan KKN dengan mekanisme online. Mengenai keinginan agar mahasiswa diberikan seragam KKN, menurutnya, jadi dilema, karena anggaran yang dimiliki

(Suara NTB/dys)

AKSI - Mahasiswa Unram saat aksi di depan Rektorat Unram, Selasa (24/9). Mereka menuntut pihak rektorat menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Unram. sangat terbatas. ‘’Untuk kasus KKN dan kasus beasiswa bidikmisi, tim sudah melakukan tugasnya untuk kasus KKN. Untuk memecat PNS tidaklah mudah, tapi yang bersangkutan sudah kita mutasi,’’ tegasnya. Sedangkan fasilitas AC, CCTV, meja kursi di Unram

sudah 70 persen. Menurutnya, pelengkapan fasilitas masih dalam proses, karena untuk pengadaan barang jasa tidak semudah yang dibayangkan. ‘’Ada aturan yang kita ikuti,” katanya. Sedangkan untuk anggaran kemahasiswaan, pihaknya mengaku tidak ada yang

STP Mataram Tandatangani Kerja Sama dengan Dragon Resort Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama sekaligus perekrutan tenaga kerja dengan Dragon Resort, Gili Air. Kegiatan itu dilaksanakan di Kampus STP Mataram, Selasa (24/9). Penandatanganan MoU dilakukan Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., dan Owner of Dragon Resort, Noel Wiliam. MoU tersebut berkaitan untuk penerimaan tenaga kerja di Dragon Resort. Seusai penandatanganan MoU, dilaksanakan wawancara kerja kepada lulusan STP Mataram. Kegiatan itu dihadiri oleh dosen STP Mataram dan lulusan STP Mataram yang mengikuti wawancara kerja. Halus Mandala menyampaikan, penandatanganan MoU itu sebagai bentuk kerja sama untuk persiapan grand opening Dragon Resort pada tiga bulan mendatang. “Karena itu kami ada kerja sama dengan mereka (Dragon Resort, red), penandatanganan MoU untuk rekrut tenaga kerja,” katanya. Dragon Resort membutuhkan satu orang asisten manajer, satu orang chef (staff), dua orang bartender (staff and trainee), dua room personels, dan empat orang waiters (staff and trainee). Menurut Halus, kebutuhan tenaga kerja tersebut untuk tahap pertama. Nantinya akan dilakukan perekrutan kembali. “Paling tidak mahasiswa yang sudah wisuda, yang belum bekerja, bisa diterima di sana. Karena ini sudah lama kita upayakan untuk bisa bekerjasama. Beliau sudah pernah datang ke sini, melihat situasi kampus, dan meminta kita untuk bekerjasama dengan pihak Dragon Resort,” katanya. Halus menekankan, ketika mahasiswa berkuliah di STP Mataram, pihaknya berkewajiban membuat mahasiswa memiliki kemampuan atau skill, mengubah mahasiswa dari tidak memiliki skill menjadi memiliki skill. “Kami juga berusaha untuk mencarikan tempat mereka bekerja, karena itu kami melakukan banyak kerja sama untuk perekrutan dan penempatan bagi mereka-mereka yang menjadi alumni. Tugas dan tanggung jawab kami tidak hanya sebatas membuat mereka menjadi terampil. Juga mencarikan tempat mereka tempat untuk bekerja, tentunya dengan menjalin kerja sama. Salah satu kelebihan kami di situ, karea kami punya jalinan kerja sama. Sudah ada tiga instansi yang meminta tenaga kerja ke STP Mataram,” ujarnya. Owner of Dragon Resort, Noel Wiliam, menyampaikan sejumlah fasilitas yang akan diterima tenaga kerja di sana. Sesudah penan-

datanganan MoU, ia melakukan wawancara terhadap lulusan STP Mataram. (ron) SERAHKAN - Ketua STP Mataram, Halus Mandala, (kiri) menyerahkan suvenir kepada Owner of Dragon Resort, Noel Wiliam seusai penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) atau kerja sama sekaligus perekrutan tenaga kerja dengan Dragon Resort, Gili Air.

(Suara NTB/ron)

BERSAMA - Siswa SMKN 2 Gerung yang meraih juara pose bersama Kepala SMKN 2 Gerung bersama Wakasek Humas, Syamsuddin.

SMKN 2 Gerung

Borong Sejumlah Prestasi Nasional

Tim Casting Film Gundala Datangi Smansa

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Tim dari Film Gundala bertemu dengan Kepala SMAN 1 Mataram belum lama ini. Mataram (Suara NTB) Siswa SMAN 1 Mataram (Smansa) Mataram cukup beruntung. Sebab sekolah favorit di Mataram ini kedatangan tim casting Film Gundala ‘Bumi Langit’ bersama tiga pemeran utama Gundala

tidak transparan, tidak ada yang ditutup tutupi. Untuk anggaran BEM Rp50 juta, DPM Rp25 juta dan UKM masing masing Rp7,5 juta. ‘’Adapun jika ada permohonan lomba-lomba di even nasional, selalu kita bantu. Tentu sesuai kemampuan universitas,” imbuhnya. (dys)

Putra Petir yaitu Abimana Aryasatya, Tara Basro dan Ario Bayu. Kepala Smansa Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, menyatakan para siswa beruntung bukan main, karena para pemeran film tersebut mengajari para siswa untuk berakting.

Aktor dan aktris nasional ini mengunjungi Smansa Mataram dalam rangka promosi Film Gundala yang sedang diputar di seluruh bioskop Indonesia saat ini. Disebutkan dalam kegiatan tersebut tim casting dan para bintang Film Gundala melakukan talk show dalam rangka ‘Gundala Goes to School’ dengan para siswa dan beberapa orang guru. “Saya sangat senang kalau Smansa Mataram dipilih sebagai tujuan para pemeran film Gundala yang merupakan super hero asli Indonesia,” katanya pada Suara NTB, Selasa (24/9). Momen yang langka ini merupakan bukti bahwa Smansa Mataram sudah dikenal di Indonesia. Di akhir kegiatan tim dari Gundala memberikan T-shirt bertuliskan ‘Gundala’ langsung dari para tokoh film layar lebar tersebut. (dys)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Siswa SMKN 2 Gerung menunjukkan hasil pengecatan modifikasi dalam lomba tingkat nasional. Giri Menang (Suara NTB) – SMKN 2 Gerung Lombok Barat (Lobar) berhasil memborong sejumlah prestasi nasional. Sejumlah prestasi nasional yang berhasil diraih di antaranya, lomba ASC (ASEAN Skill Competition) dan lomba nasional Mecha Tronik di Yogyakarta. Terakhir lomba modifikasi Spray Competition Samuraian World Party 2019 yang diadakan di Surabaya, SMK ini berhasil juara I. Atas prestasi ini, sekolah yang berada di pinggiran Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung ini bakal

mewakili Indonesia pada ajang yang sama tahun depan yang akan diadakan di Vietnam. Kompetesi Samuraian tingkat nasional diikuti empat siswa, di antaranya Lukmanul Hakim Kelas XII, Nasrullah kelas XII, Ahmad Rifai kelas XII dan M. Adrianto kelas XI. Guru pembimbing empat siswa peserta Lomba Samuraian SMKN 2 Gerung Ramdoni Guntara, mengatakan, kompetisi ini merupakan lomba nasional modifikasi pengecatan kendaraan. Lomba ini diikuti oleh perwakilan se – Indonesia.

Sebelum ikut kompetisi ini jelas dia, selama satu bulan anak-anak diberikan training. Pihak sekolah memberikan training selama dua pekan ditambah perusahaan PT Surya Kencana yang menaungi melakukan training selama 10 hari. Beberapa aspek yang dinilai, kerjasama tim, kerapian dan paling utama adalah finishing. Dari beberapa aspek ini, yang paling tinggi nilai yang diperoleh dari segi kerapian dan finishing. “Kami berhasil juara I lomba tingkat nasional, tahun depan rencananya wakili Indonesia di tingkat internasional,”jelas dia. Sementara M. Adrian, mengaku sangat bangga atas prestasi ini. apalagi dirinya senang ngecat dan modifikasi. Kepala SMKN 2 Gerung, Ir. H. Kamran sangat mendukung penuh segala kegiatan yang dilakukan siswanya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang ini. “Kita bangga telah berhasil beberapa juara tingkat nasional,” jelas dia. Wakasek Humas SMKN 2 Gerung, Syamsuddin mengatakan, SMK kali pertama ikut kompetisi ini, namun telah berhasil juara I. Ke depan, SMKN 2 Gerung akan ikut lomba yang sama pada tingkat internasional. Tak itu saja pihak perusahaan akan merekrut siswanya sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Anak-anak dan sekolahnya juga akan menjadi duta untuk promosi perusahaan ini di wilayah NTB. “Ke depan anak-anak kita sudah disiapkan lapangan kerja,”jelas dia. (her/*)

SUARA NTB

Rabu, 25 September 2019

Halaman 11

Zohri Tidak Dibebani Target Mataram (Suara NTB) Atlet atletik asal NTB, Lalu Muhammad Zohri akan memperkuat tim atletik Indonesia di Kejuaraan Dunia Atletik di Doha, Qatar, 27 September 2019. Pelatihnya tidak membebankan target apapun untuk juara dunia lari nomor 100 meter atletik junior di Finlandia 2018. (Suara NTB/ils)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan panitia seleksi dan kuasa hukum dan calon Kades yang gagal lulus tahap seleksi.

DPMD Siapkan Alat Bukti Terkait Cakades Desa Goa Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mengaku sudah menyiapkan alat bukti terkait gugatan dari Calon Kepala Desa (Cakades) Desa Goa, Kecamatan Jereweh yang dinyatakan tidak lolos tahapan seleksi. Bahkan saat ini, tim Panitia pelaksana Pilkades tingkat Kabupaten, sudah memanggil tim seleksi dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Cordova untuk melakukan klarifikasi terkait masalah itu. Kepala Dinas PMD, Drs. Mulyadi M.Si kepada Suara NTB, Selasa (24/9) mengatakan, memang saat ini sudah ada gugagatan yang masuk terkait penetapan Cakades jelang Pilkades serentak tahun 2019. Gugatan tersebut masuk dari Kades petahana Desa Goa, melalui Kuasa Hukumnya Abdul Wahab, SH dan Asosiasinya dari Mataram. Dalam gugatan tersebut, mereka menilai ada kesalahan prosedur dalam penetapan Cakades Desa Goa, selain itu mereka juga menduga ada kesalahan substansi. Terkait hal itu saat ini pihaknya masih mempelajari terlebih dahulu gugatan yang masuk, sehingga pada saat pengambilan keputusan nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, pihaknya juga akan berencana untuk melaksanakan rapat terbatas dengan panitia seleksi terkait penetapan skor dalam pelaksanaan tesnya. Hal itu semata-mata dilakukan agar tidak ada persoalan yang muncul di kemudian hari. Apalagi saat ini tahapan Pilkades sudah mulai masuk masa-masa krusial, sehingga dianggap rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Memang gugatannya sudah kami terima dan saat ini kami masih mempelajarinya supaya tidak ada kesalahan nantinya. Kami juga akan melakuka klarifikasi ke tim seleksi dalam hal ini Fisip Universitas Cardova supaya bisa memberikan penjelasan lebih rinci terkait sistem yang digunakan saat pelaksanaan tes dalam penentuan Cakades,” ungkapnya. Dikatakannya, proses pelaksanaan seleksi tambahan kepada para Cakades terpaksa dilakukan lantaran melebihi Kuota Cakadesnya. Dimana didalam Perda yang sudah ditetapkan masing-masing desa hanya boleh memiliki maksimal lima Cakades, jika melebihi dari jumlah maka harus dilakukan seleksi. Adapun desa yang terpaksa dilakukan seleksi tambahan yakni desa Meraran dengan jumlah Cakades sebanyak tujuh orang, Desa Goa dengan jumlah Cakades enam orang dan Talonang Baru enam orang. Tentunya sebelum pelaksanaan tes, pihaknya mengaku sudah mengundang panitia di tingkat Desa dan Cakades untuk mendapatkan kisi-kisi pelaksanaan tes. Dengan melihat mekanisme tersebut, pihaknya menegaskan bahwa dalam penetapan Cakades di tiga desa tidak ada intervensi dari pihak manapun. Karena pada prinsipnya jika terjadi kesalahan di awal, maka tahapan berikutnya juga akan ada masalah nantinya. Sehingga para Cakades yang masuk kedalam lima besar langsung dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya. Karena saat ini sudah ada masuk laporan gugatan yakni dari desa Goa, maka pihaknya juga akan bekerja secara professional tidak ada intervensi dari pihak manapun. Pihaknya juga berjanji dalam waktu dekat ini sudah ada hasil terkait persoalan dimaksud dan pelaksanaan tahapan Pilkades bisa berlanjut. “Di aturannya memang jika ada desa yang memiliki calon lebih dari lima, maka harus dilakukan tes tambahan dan itu sudah kita laksanakan. Kita menjamin pelaksanaan proses tersebut sangat professional tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penentuan Cakades,” pungkasnya. (ils)

Disbudpar Pertimbangkan Pengalihan Aset Madaprama Dompu (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, akan mempertimbangkan pengalihan pengelolaan kawasan wisata Pemandian Madaprama. Pasalnya, potensi ini telah menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan. Selama proses tersebut berjalan warga diharap menghentikan penyegelan, karena pusat wisata alam dan pemandian itu tengah dalam tahap penataan dan perawatan. Demikian disampaikan Sekertaris Disbudpar Dom(Suara NTB/jun) pu, Maujud, S.Sos., kepada Maujud wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/9). Ia menegaskan, aksi penyegelan aset daerah oleh kalangan muda di Desa Madaprama yang menuntut pengalihan pengelolaan tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebab akan menghambat upaya pencapaian target PAD serta perawatan yang tengah dilakukan. “Untuk sementara itu belum bisa dialihkan begitu saja, bukan karena menjanjikan untuk PAD saja, tapi potensi ini juga merupakan kawasan jadi tidak bisa serampangan begitu dialihkan. Harus melalui tahapan-tahapan penyelesaian,” jelasnya. Penjelasan di atas, lanjut dia, sudah disampaikan langsung pihaknya ke kalangan muda saat penyegelan awal terjadi. Namun, mereka tetap saja menolak dan mendesak pengalihan segera dilakukan tanpa persyaratan. Bahkan sebelum permintaannya dikabulkan langkah paksa itu akan terus dilakukan. Kondisi tersebut kemudian memaksanya harus menggelar rapat forum wisata dalam waktu dekat ini. Melibatkan Bupati, Sekda, Bappeda, Disbudpar, pemerintah desa serta kalangan muda yang menyampaikan tuntutan. “Itu rencana kita kedepan, Jadi tidak ada yang tinggal diam,” ujarnya. Disamping mengagendakan rapat forum wisata untuk menentukan sikap. Maujud menambahkan, Disbudpar juga telah melayangkan surat permakluman ke pemerintah desa untuk meminta kalangan muda sementara waktu menghentikan penyegelan. Terlebih memungut biaya kunjungan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. “Saya kemarin melihat ada semacam karcis yang mereka buat. Itu sebetulnya sudah melampaui kewenangan,” tegasnya. (jun)

“Tidak ada target. Yang kita ingin Zohri lari enjoy saja. Ngak ada beban,” ucap Asisten Pelatih Pelatnas Atletik, Fadlin yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (24/9). Pengurus PB PASI, kata Fadlin, tidak membebankan target apapun untuk atlet kelahiran Lombok Utara itu. Dengan harapan Zohri bisa tampil lepas tanpa beban apapun. Dijelaskan Fadlin, pihaknya belum ingin memasang target medali emas untuk atlet muda tersebut karena pesaing Zohri di kejuaraan dunia nanti banyak. Masing-masing atlet memiliki catatan waktu yang tajam. Maklum event yang diikuti Zohri melibatkan atletatlet juara dunia senior, sementara Zohri merupakan juara dunia junior. “Karena ini kan kejuaraan dunia senior. Juara-juara dunia-nya pada turun semua. Intinya semua lawannya be-

rat. Zohri aja masih di peringkat 33 dunia. Dan peringkat 34 sampai 50 dunia lainnya aja waktunya masih sama-sama Zohri. Jadi kalau di bilang semua lawannya berat,” terangnya. Sementara itu, di tempat terpisah, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan bahwa Zohri sudah mampu berlari di bawah 10 detik dalam latihannya. Bahkan Zohri punya target pribadi yakni ingin berlari 9.98 detik. “Rencana Zohri menargetkan waktu di 100 meter di bawah 10 detik,” ucap Husnanidiaty Nurdin menirukan kata Zohri. Target tersebut disampaikan Zohri saat Husnanidiaty menyambangi Zohri latihan di Lintasan Atletik GBK Senayan Jakarta belum lama ini. “Kan dia tulis di pahanya dan saya tanya itu motivasinya dia,” ujarnya. (fan)

ZOHRI - Atlet kebanggaan NTB, Lalu Muhammad Zohri berpose bersama Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin di GOR GBK Senayan Jakarta, Sabtu (21/9).

(Suara NTB/ist)

Tarung Derajat Persembahkan Perunggu

(Suara NTB/ist)

RAIH PERUNGGU - Tim Cricket NTB meraih medali perunggu di Pomnas Jakarta, belum lama ini. Mataram (Suara NTB) Cabor tarung derajat menyumbangkan satu medali perunggu di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) yang berakhir di Jakarta Timur, Minggu (22/9). Satusatunya medali perunggu diraih cabor tarung derajat lewat Dedi Iswari di kelas 67,170 Kilogram putra. “Cabor tarung derajat meraih satu medali perunggu lewat Mahasiswa Universitas NTB, Dedi,” ucap Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noorcholish yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (24/9). Dedi hanya dapat mempersembahkan medali perung-

gu setelah kalah atas atlet asal Aceh di babak semifinal. “Dedi kalah angka atas atlet Aceh di semifinal sehingga meraih perunggu,” ucapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, cabang olahraga tarung derajat hanya menurunkan tiga atlet di ajang multi event olahraga tingkat mahasiswa nasional itu. Tiga atlet itu adalah Ririn Sulastri, Abdul Malik Akbar dan Dedi Iswari. Dari tiga atlet yang dikirim Bapomi NTB di event itu, kontingen NTB hanya mampu mempersembahkan satu medali perunggu lewat Dedi. Sementara dua atlet lainnya tersingkir di babak penyisihan.

Menanggapi prestasi yang diraih oleh atlet tarung derajat NTB itu, Dedi memakluminya. Sebab, ketiga atlet yang dikirim itu bukan atlet binaan Pelatda Mayung NTB. Ketiga atlet itu adalah atlet-atlet kabupaten/ kota yang selama ini latihannya di masing-masing Pengcab sehingga tak bisa dipantau oleh Pengprov Kodrat NTB. Lanjutnya, meski bukan atlet Pelatda Mayung NTB, namun Dedi melihat ketiga atlet itu punya potensi untuk didorong menjadi atlet nasional. Seperti Dedi Iswari memiliki peluang untuk bersaing di Pra-PON di Jawa Barat bulan November mendatang. “Pomnas ini jadi ajang evaluasi kami, karena ada dua atlet Pra-PON yang ikut, Dedi dan Ririn. Mudah-mudahan mereka bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi Pra-PON di Jabar,” harapnya. Cricket Capai Target Sementara itu, target cabang olahraga Cricket menyumbang medali perunggu di pertandingan eksebisi Pekan Olahr-

Ancaman Bagi Lembaga KONI Pelanggar UU Mataram (Suara NTB) Pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai Ketua KONI di kabupaten/kota di NTB dapat mengancam penganggaran olahraga di lembaga tersebut. Pasalnya, pemerintah tidak memperbolehkan menganggarkan anggaran hibah kepada lembaga yang melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Demikian dikatakan Pemerhati Olahraga NTB, H. MNS. Kasdiyono, SH yang diwawancara via ponselnya, Selasa (24/9). “KONI itu bersifat mandiri sehingga tidak boleh dijabat oleh pejabat publik karena bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2005 Tetang SKN. Selanjutnya ada surat edaran dari Mendagri tentang larangan pejabat publik merangkap Jabatan ketua KONI,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan m antan Ketua KONI NTB ini menyoroti soal beberapa pejabat publik di kabupaten/kota di NTB yang masih merangkap jabatan Ketua KONI. Peranan enam pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai Ketua KONI di kabupaten/kota di NTB itu terus menuai kritik. Kritik itu tak hanya datang dari kalangan anggota DPRD NTB. Namun, pemerhati olahraga di NTB juga ikut mengingatkan pejabat publik agar menyadari bahwa merangkap jabatan sebagai pengurus inti

KONI melanggar Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005. Mantan Wakil Komisi V DPRD NTB ini menyayangkan terkait masih adanya sejumlah pejabat publik yang mau merangkap jabatan ketua KONI NTB. “Yang disayangkan kenapa pejabat publik mau merangkap jabatan? Sudah jelas ini melanggar UU,” terangnya. Lanjutnya, di kabupaten/kota di NTB diakuinya masih banyak pejabat publik yang merangkap jabat ketua KONI. “Pertanyaan saya boleh nggak Pemprov NTB memberikan anggaran hibah kepada lembaga yang bertentangan dengan UU?” tanya Kasdiyono lagi. Lanjutnya, bila ada pemerintah yang menganggarkan dan hibah kepada lembaga yang melanggar UU, ia menyarankan ke depan pemerintah tidak lagi menganggarkan anggaran hibah ke lembaga tersebut. Menurutnya supaya tidak salah anggaran hibah olahraga harus serahkan kepada Dispora yang menangani terkait penganggaran olahraga. “Di dalam UU jelas peranan itu lebih banyak di cabor. Pemerintah itu dapat melibatkan KONI. Kata dapat itu bisa tidak dan bisa iya,” jelas Kasdiyono yang pernah mundur dari jabatan KONI NTB karena menjabat pejabat publik. ”Saya berharap KONI di NTB bisa menjadi contoh KONI daerah lain,” harapnya. (fan)

aga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di Jakarta,19-22 September sukses dicapai. Kontingen Cricket NTB yang diperkuat sebanyak 12 atlet berhasil mempersembahkan medali perunggu di ajang multi event olahraga tingkat mahasiswa nasional itu. Manajer Tim Cricket NTB, Hari Gunawan yang dihubungi Suara NTB, Senin (24/9) kemarin mengakan tim Cricket NTB meraih peringkat tiga besar bersama provinsi Jawa Timur (Jatim) di event itu. Sementara juara satu diraih oleh provinsi Bali, disusul DKI Jakarta diperingkat kedua. “NTB meraih peringkat tiga bersama dengan Jatim. Atas hal ini NTB berhasil mengantongi medali perunggu,” ucapnya. Hary mengatakan, raihan medali perunggu dari cabor Cricket merupakan pertama kali

di Pomnas. Maklum olahraga yang menggunakan permainan tongkat dan bola bundar kecil itu baru pertama kali dipertandingkan eksebisi di Pomnas 2019. Sebelumnya Cricket tidak dipertandingkan di Pomnas. Menurut Hari, Raihan medali yang dipersembahkan kontingen Cricket NTB tak berarti permainan atlet-atlet sudah bagus. Namun medali itu dapat diraih kontingen NTB karena peserta yang tampil di event itu tidak banyak. Yakni melibatkan empat provinsi, yakni Bali, DkI Jakarta, Jatim dan NTB. “Dari empat provinsi itu, kontingen NTB raih peringkat tiga bersama dengan Jatim. Panitia memberikan medali kepada tim NTB sebagai bentuk penghargaan atas keikutsertaan NTB di event itu,” jelasnya. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 25 September 2019

Halaman 12

Pemkot akan Lelang Enam Jabatan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan melelang enam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Panitia seleksi (pansel) sedang mempersiapkan administrasi. Lelang jabatan dilaksanakan secara transparan. Enam jabatan eselon II tersebut yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggungan Bencana Daerah. Sementara, tiga jabatan lainnya seperti Dinas Pariwisata dan Staf Ahli diketahui akan kosong pada akhir Desember mendatang. Dan, Kepala Satuan Poli-

si Pamong Praja berpeluang dilelang setelah surat keputusan (SK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) keluar. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan, kemungkinan enam jabatan eselon II akan dilelang secara bersamaan. Meskipun tiga jabatan telah lowong akibat purnatugas dan pergeseran. Penegasan disampaikan Muja, karena dua jabatan yakni Staf Ahli dan Dinas Pariwisata akan lowong Desember mendatang. “Kemungkinaan bersa-

maan dilaksanakan. Sebentar lagi dua pejabat pensiun. Kalau Bayu Pindah, bisa jadi enam,” kata Muja, Senin (23/9). Kebijakan selanjutnya menjadi kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Untuk pengurusan administrasi seperti meminta rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum ada instruksi dari Sekrektaris Daerah maupun Walikota. “Belum ada sampai sekarang,” ucapnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, dari hasil pelantikan pejabat beberapa hari lalu telah terlihat formasi jabatan eselon II yang kosong. Ta-

hap selanjutnya adalah mengurus rekomendasi pengisian jabatan ke KASN di Jakarta. Kemungkinan berkas administrasi akan diajukan pekan ini. Setelah mendapatkan rekomendasi, Pansel JPTP akan membuka pendaftaran. Tahapan tidak jauh berbeda dari pelaksanaan pansel sebelumnya. “Secepatnya akan dipansel,” ucapnya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, setelah pelantikan dan pengambilan sumpah masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yakni, pengisian tiga jabatan kosong di eselon II. Tidak menutup kemungkinan kata Walikota, ada pejabat eselon II

yang diroling. Jabatan diroling nantinya akan dipansel. Akan tetapi, pihaknya akan melaksanakan tahapan dengan meminta persetujuan dan rekomendasi panitia seleksi. (cem)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

RUPA-RUPA

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 25 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 14

Regenerasi Pertanian

Petani Masa Depan Harus Dekat dengan IT Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, meminta renegerasi sektor pertanian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, atau dinas dan instansi terkait. Semua pihak diharapkan saling mendukung. Hal tersebut diungkapkan gubernur usai mengikuti pembukaan Telkomsel On The Mission 2019 di Taman Budaya, Selasa (24/9). Ia menegaskan, sektor pertanian tak mungkin dilupakan. Ia

membayangkan, untuk mengurangi kegengsian, petani masa depan haruslah petani modern. Yang dekat dengan IT, dan teknologi. Sehingga pertanian tidak lagi dianggap erat kaitannya dengan

masyarakat tradisional. Diketahui sektor pertanian adalah sektor unggulan di NTB. Sektor inilah yang paling dominan kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutor (PDRB)

NTB. Selain itu, sektor pertanian juga yang berkontribusi besar terhadap serapan tenaga kerja. Di satu sisi, sektor ini justru minim regenerasi. Bahkan cenderung ditinggalkan karena dianggap sektor yang sangat tradisional. Ke depan aktor utama bukan lagi Pemprov. Tetapi semua pihak, tanpa terkecuali yang bergerak di bidang jasa

telekomunikasi untuk membuka terobosan yang lebih memudahkan bagi seluruh sektor. Tanpa terkecuali pertanian. Jika saat ini sekolah-sekolah pertanian diharapkan, tidak bisa lagi demikian. Menurut orang nomor satu di NTB ini, harus di garap oleh lintas disiplin. Salah satunya disebut Telkomsel, operator seluler BUMN yang memberikan pelatihan ke-

pada generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan bisnis. “Karena itu, kita berharap teman-teman Telkomsel, dari 45 yang dilatih, setidaknya 10 diantaranya di arahkan untuk sektor pertanian. Supaya ada sucses story,’’ demikian gubernur. Seperti diketahui, Selasa (24/9) kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Tani

Nasional yang diperingati secara rutin setiap tahun oleh oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Ir.Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). (bul)

Telkomsel Latih 45 Pemuda NTB Jadi Inovator Digital

(Suara NTB/bul)

Denny F. Anggoro

(Suara NTB/bul)

H.L.Bayu Windia

Penyeberangan Badas - Surabaya Segera Dibuka Mataram (Suara NTB) Akhir Bulan September ini, salah satu armada penyeberangan milik Jembatan Nusantara mulai melayani penyeberangan Badas (Sumbawa) – Surabaya dan sebaliknya. Kehadiran kapal ini disebut akan mengurai beragam persoalan di pelabuhan. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, sebelumnya gencar berkoordinasi dengan pihak otoritas, hingga penyeberangan Badas-Surabaya ini dilayani. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windia, kehadiran KMP Swarna Bahtera dengan kapasitas 500 orang penumpang dan 75 kendaraan ini akan berdampak pada banyak hal. Diantaranya, memperlancar arus barang dan orang dari Sumbawa ke Jawa/Surabaya. Warga Jatim dapat merencanakan perjalanan wisata atau bisnisnya langsung ke Sumbawa. ‘’Berwisata ke Moyo yang sudah menjadi destinasi dunia, menjadi lebih mudah,’’ kata kepala dinas. Selain itu, kapal dengan kecepatan 11 knot berbobot 4.500 GT (grosstonage) ini bisa mengurangi kesenjangan harga antara Jawa -Luar Jawa. Berpeluang mengurangi biaya sehingga berpengaruh pada efisiensi ongkos angkut logistik. Selain itu, di sisi jalan raya, mengurangi laju kerusakan jalan raya, khususnya pada jalur jalan utama Kayangan-Mataram . Masih terkait jalan raya, dengan LDF (Long Dostance Ferry) ini, mengurangi kepadatan lalu lintas. Dengan demikian, waktu tempuh bisa dipercepat. Tahun 2011, waktu tempuh Mataram-Kayangan bisa 1,5 jam. Saat ini pada pada jam padat, bisa lebih 3,5 jam. Selanjutnya juga akan berpengaruh pada berkurangnya polusi. dan yang sangat diharapkan, adalah dengan lalu lintas yang tidak lagi terlalu padat, dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. “UMKM Jatim juga akan berdatangan ke Sumbawa. Kita juga harus balas dengan Sepat Sumbawa, Singang, menyerbu Jatim,’’ ujarnya. Terpisah, Ketua Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Cabang Lembar, Denny F. Anggoro mengatakan, pada prinsipnya untuk kepentingan orang banyak, Gapasdap sangat mendukung adanya very lintas panjang Badas-Surabaya ini. Lintasan Surabaya-Badas ini diciptakan untuk mewujudkan tercapainya kelancaran dan kemudahan arus barang dan orang. Sementara ini baru satu kapal yang melayani, jika potensial, ke depan anggota Gapasdap juga dapat mempersiapkan diri menambah jumlah kapal yang melayani rute penyeberangan baru ini. ‘’Ketika ini sudah digagas Provinsi NTB kalau cukup bisa di terima pasar, para penumpang dan pebisnis. Tentu yang diperlukan ke depan adalah armada. Disinilah perlunya kerjasama Gapasdap Pemerintah daerah untuk penambahan armada ke depannya,’’ jelas Denny. Meskipun pada prinsipnya, Gapasdap juga mengingatkan pemerintah daerah, bahwa penciptaan lintasan baru harus mempertimbangkan kebutuhannya. Hasil survei yang dilakukan, selama ini untuk rute Badas-Surabaya hanya disisi hasil komoditas pertanian. Padatnyapun musiman. “Tapi untuk kepentingan banyak orang, kita tetap mendukung,” demikian Denny. (bul)

Mataram (Suara NTB) Telokomsel melatih para pemuda dari Nusa Tenggara Barat menjadi pencipta produk digital. Pemerintah daerahpun menaruh harapan besar program ini mampu menciptakan SDM-SDM yang siap bersaing dan ramah memanfaatkan peluang dari kemajuan teknologi yang saat ini berkembang sangat cepat. Telkomsel, operator seluler milik pemerintah ini menggelar Telkomsel On The Mission 2019. Didukung oleh Kemenkominfo dan Kumpul Coworking Space. Program ini merupakan inisiasi dari program The NextDev yang diselenggarakan di tiga kota, Mataram, Minahasa dan puncaknya di Jayapura. Pemilihan lokasi ini merupakan bagian dari upaya Telkomsel melahirkan dan memajukan talenta digital baru yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 420 orang di registrasi mengikuti kegiatan ini sejak sepekan lalu. Dari jumlah tersebut, akan disaring sebanyak 45 orang untuk di training secara intensif. Selasa (24/9) kemarin, kegiatan ini di mulai. Dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Manager Branch Mataram, Sandy Adyat secara simbolis Selasa

(24/9) kemarin. Di pusatkan di Taman Budaya NTB di Mataram. Direktur Utama Telkomsel, Emma Sri Martini menyebut, tahun lalu The NextDev On The Mission sukses melahirkan 10 prpduk digital yang terbagi di dua daerah asal. Yakni Kota Ambon (KantongDarah, Me-Doc, iLine, KRah dan Maniso Trip). Sementara di Kupang (Komodev, Lopo Tenun, Babagi Buku, BB, BB, Air.do). Kini Telkomsel On The Mission 2019 menjangkau lebih banyak daerah. Sehingga mampu menginspirasi lebih banyak startup atau innovator di Indonesia Timur. Telkomsel In The Mission 2019 ini akan membekali para peserta mendapatkan kurikulum training dan coaching yang bertujuan untuk membentuk dasar pemahaman dalam merancang produk digital. Telkomsel mengharapkan inisiatif ini dapat menciptakan 45 produk digital dari masingmasing kota penyelenggara. Selain itu, Telkomsel On The Mission 2019 ini turut menyediakan pembukaan akses ke stakeholders serta pengakuan eksistensi nasional melalui kerja sama dengan Kemenkominfo dan Kumpul Coworking Space. Inisiatif ini merupakan

(Suara NTB/bul)

CINDERAMATA - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah (dua dari kiri) menerima cinderamata dari Manager Telkomsel Branch Mataram, Sandy Adyat, saat pembukaan Telkomsel On The Mission 2019 di Mataram kemarin bagian dari dukungan Telkomsel terhadap pemerintah dalam mewujdukan gerakan nasional 1.000 startup digital untuk mengakselerasikan lahirnya perusahaan-perusahaan digital rintisan berkualitas. Dari Telkomsel On The Mission 2019, juga diharapkan akan muncul aplikasi-aplikasi produk sendiri untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggar Bar-

at. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah secara terbuka menyampaikan apresiasinya. Simpel saja gambarannya. Telkomsel membuat program pasti bagus, serta berkesinambungan. Kedepan anak-anak NTB tidak lagi berfikir tentang NTB saja, lebih dari itu, gubernur berharap anak-anak muda NTB akan berbuat banyak hal dalam konteks global.

“Masa yang akan datang adalah bicara big data. Tidak cukup berkacamata tebal, pintar dan memanfaatkan gadget. Tetapi kemampuan unttuk menangkap peluang juga sangat diperlukan,” ujarnya. “Terimakasih telah membantu generasi NTB menjadi pengusaha andal di dunia digital. Terimakasih Telkomsel,” demikian Gubernur. (bul)

Japnas YEN-D SEA Business Matching 2019

Delegasi NTB Sepakati Kerjasama Senilai Rp30 Miliar Mataram (Suara NTB) Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) bersama Young Entrepreneur Network Development (YEN-D) menggelar kegiatan Business Matching antar pengusaha seAsia Tenggara. Hasilnya, tercatat kesepakatan kerja sama senilai Rp3 triliun. Business Matching antar pengusaha se - Asia Tenggara dilaksanakan di J.W. Marriot, Jakarta Sabtu, 21 September 2019. Dari total kesepakatan kerjasama antar pengusaha ini, Ika Rizky Veryani atau biasa disapa Chika, mewakili pengusaha dari NTB yang berhasil membangun kesepakatan kerjasama dengan pengusaha dari dalam dan luar negeri. Nilai kesepakatan kerjasama awal mencapai Rp30 miliar. Untuk kesepakatan bisnis jagung dan sepeda motor. Chika sendiri menjabat Ketua Harian Japnas NTB. Ia juga pengusaha perempuan muda sukses NTB yang ada di Kabupaten Dompu. Owner Dompu Rizky Motor, agen tunggal produk-produk Yamaha di Kabupaten Dompu. Japnas YEN-D SEA Business Matching 2019 merupakan ajang pertemuan pengusaha asal Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Ter-

catat 400 perusahaan mengha diri acara ini. Sebanyak 16 sektor difasilitasi di program ini dan sektor dengan nilai terbesar ada di sektor pertambangan dan marine. Namun dari sisi jumlah, sektor yang terbanyak adalah sektor food and beverages (makanan dan minuman). Chika mengatakan, kerjasama bisnis yang disepakatinya dengan pengusaha dalam dan luar negeri tersebut selanjutnya akan didetailkan. Secara umum, kerjasama tersebut juga dianggap sebagai harapan baru membuka jaringan pasar nasional dan internasional. Apalagi, untuk kebutuhan jagung, NTB atau Kabupaten Dompu khususnya, dikenal sebagai daerah yang sukses di Indonesia mengembangkan komoditas pertanian jagung. Japnas YEN-D SEA Business Matching 2019 kata Chika adalah satu pintu telah terbuka untuk memperluas jaringan pasar, domsetik maupun internasional bagi komoditas lokal. Ia mengatakan, khusus untuk jagung, PT. Petrofot Rizky Indonesia ditunjuk sebagai eksekutor kerjasama bisnis ini. Selain dengan pengusaha Thaliand, kerjasama bisnis untuk jagung ini juga dilaku-

RADIO

kan dengan pengusaha dalam negeri, dari Surabaya Jawa Timur. Sementara untuk suplai sepeda motor, Chika jika menandatangani kerjasama dengan pengusaha asal Korea. “Total nilai kerjasama awal Rp30 miliar. Kita trial dulu. Sama pengusaha Thailand belum terhitung. Karena kita masih on prores. Namun sudah kami bicarakan keseriusan ke arah selanjutnya,” demikian Chika. Nilai kerjasama akan terus bertambah. Setelah kesepakatan kerjasama didetailkan. Bagi Chika, pengusaha harus tetap berjejaring, berinovasi dan membuka diri dalam melihat peluang-peluang yang ada. “Persaingan makin ketat. Kalau kita tidak terus moving maka kita tidak akan berkembang. Intinya selalu semangat dan pantang menyerah,” pesannya. Sementara Ketua Umum Japnas NTB, Made Agus Ariana mengatakan Japnas YEN-D SEA Business Matching 2019 adalah momentum. Pengusaha lokal NTB juga menangkap peluang tersebut. Pasca kerjasama bisnis di Jakarta, beberapa pengusaha dari luar negeri juga turun langsung ke Lombok. Menjajaki peluang-peluang kerjasama lainnya. (bul/*)

(Suara NTB/ist)

Chika dan pengurus Japnas NTB pada kegiatan Japnas YEND SEA Business Matching 2019 di Jakarta

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 25 September 2019

Pelaku Pariwisata Dorong Bale Kriya Jadi Pusat Oleh-oleh NTB Mataram (Suara NTB) – Sejak diresmikan pada Agustus 2019 lalu, Bale Kriya yang dikelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB belum menunjukkan aktivitas yang berarti, terutama untuk mengakomodir produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal, lokasi Bale Kriya yang berada di tengah Kota Mataram dianggap cukup strategis dan mudah djangkau. Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan potensi Bale Kriya yang bisa menjadi pusat oleh-oleh khas NTB yang menampung produk-produk unggulan UMKM. Mengingat jumlah UMKM di NTB mencapai puluhan ribu, Bale Kriya yang difungsikan dengan optimal akan mampu memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal maupun mancanegara. “Setidaknya Bale Kriya ini bisa dijadikan pusat produk khas NTB. Supaya ada tempat khusus yang bisa dijual ke wisatawan,” ujar Dewantoro kemarin di Mataram. Menurutnya dengan adanya satu pusat oleh-oleh khusus akan membantu pelaku pariwisata untuk memberikan penawaran kepada wisatawan yang datang. Dewantoro menyampaikan harapannya agar Bale Kriya dapat segera difungsikan dan dikelola dengan aktif. Hal itu disebutnya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. “Jangan setelah diresmikan tempatnya, tetapi barangnya malah sedikit dan tidak up-date (diperbarui, Red),” ujarnya. Selama ini agen perjalanan yang tergaung dalam ASITA kerap memasarkan dan menawarkan kepada para wisatawan produk UMKM dari setiap kabupaten/kota. Walaupun produk yang ada di setiap toko oleh-oleh memang memiliki kualitas, namun jumlah produknya belum bisa mencukupi kebutuhan pasar, terutama untuk produk selain berupa makanan. Selain itu, Dewantoro menerangkan wisatawan memang kerap menanyakan satu toko oleh-oleh yang menjual berbagai produk khas NTB, baik berupa makanan maupun kerajinan. “Kita tahu tamu-tamu yang datangnya hanya 2-3 hari pasti mereka mencari tempat yang menjual semua produk. Makanya, setidaknya bisa dipergunakan tempat itu (Bale Kriya ),” pungkasnya. Sebelumnya Bale Kriya NTB memang dihadirkan sebagai bukti keseriusan dalam memajukan industri kerajinan, terutama pascagempa yang terjadi pada 2018 lalu. Dengan adanya satu lokasi khusus yang disediakan untuk mengakomodir hasil produk UMKM, para perajin di NTB diharapkan dapat bersaing secara lebih luas dengan dukungan dari segi pemasaran, permodalan, dan manajemen usaha yang ditawarkan Dekranasda NTB selaku salah satu lembaga yang memayungi hal tersebut. (bay)

Percepat Penurunan Kemiskinan Dari Hal. 1 Dengan konsep inklusif, manfaat pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat di sekitar destinasi. Tidak seperti sebelumnya, perkembangan pariwisata hanya dinikmati oleh perhotelan dan industri pariwisata. ‘’Jadi, tidak hanya perhotelan yang menikmati perkembangan wisata. Tetapi bagaimana atraksi, amenitas. Amenitas kaitan dengan kuliner, kerajinan, oleh-oleh, souvenir yang kita dorong,’’ katanya. Pengembangan desa wisata, kata Ardhi merupakan salah satu bentuk dari CBT. Seperti Desa Bilebante Lombok Tengah. Pengembangan desa wisata di sana mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga ujungujungnya akan menurunkan kemiskinan. ‘’Bagaimana kalau banyak desa wisata. Maka harus dikoneksikan. Kemudian kalau ada desa wisata yang sejenis, jangan sampai saling mematikan,’’ katanya. Ia menjelaskan, konsep ITMP adalah membangun kawasan-kawasan di sekitar destinasi. Misalnya, KEK Mandalika, maka desa-desa sekitarnya harus dipersiapkan mendukung keberadaan KEK Mandalika. ‘’Mandalika, kalau dia sendirian tak akan berkembang. Dia harus didukung wilayah sekitarnya. Sehingga desa-desa wisata yang akan kita kembangkan. Mandalika sebagai mataharinya. Daerah sekitarnya menjadi planet-planet, satelitsatelitnya,’’ terang Ardhi. Jangan sampai, kata Ardhi, setelah selesai gelaran MotoGP, para wisatawan yang menonton tidak menikmati destinasi wisata lainnya yang ada di Pulau Lombok bahkan Sumbawa. Sehingga, desadesa sekitar KEK Mandalika harus dipersiapkan dari sekarang. Untuk Pulau Lombok, ada empat area yang menjadi destinasi utama. Yakni, Senggigi, Mataram, Mandalika dan Rinjani. ‘’Bagaimana CBT kita terapkan di NTB. Instrumennya ada ITMP, kemudian kebijakan pemprov dan kabupaten/ kota ikut di situ,’’ terangnya. Menurut Ardhi, potensi-potensi desa wisata perlu diframing dan branding. Sehingga semua aktivitas masyarakat yang ada di desa wisata dapat menjadi tontonan wisatawan. Ardhi menyebut tiga prioritas pembangunan Pemprov NTB adalah sektor pertanian, pariwisata dan industrialisasi dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan. Pengembangan tiga sektor tersebut harus saling dukung. ‘’Tantangannya bagaimana

merencanakan program. Dan bagaimana OPD berinteraksi, berkoordinasi. Harus konvergensi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa,’’ katanya. Pemprov NTB telah menetapkan pengembangan 99 desa wisata selama lima tahun. Pengembangan desa wisata dilakukan secara bertahap setiap tahun. Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Di Kabupaten Dompu ada 9 desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya. Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan 4 desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Antara lain Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng. Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak, Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun. Kemudian di Lombok Utara ditetapkan 8 desa wisata. Seperti Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas. (nas)

Halaman 15

Kejaksaan Dalami Dugaan Korupsi PTSL Praya (Suara NTB) Setelah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bleke, Praya Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) berencana memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya pekan depan. Langkah tersebut sebagai upaya pendalaman sekaligus untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti pendukung terkait kasus tersebut. Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H.,

kepada Suara NTB, Selasa (24/9) menjelaskan, pihaknya masih butuh banyak keterangan serta alat bukti untuk bisa mengungkap dugaan korupsi pada program pemerintah pusat tersebut. Sehingga pihak-pihak yang terkait dalam kasus PTSL tersebut akan dipanggil semua. “Salah satunya BPN Praya. Keterangan mereka sangat penting untuk mengetahui alur dan mekanisme dari prorgram tersebut,” ujarnya, sehingga jaksa nantinya punya gambaran pihak mana saja yang harus dimintai keterangan. Disinggung apakah sudah

ada gambaran soal indikasi penyimpangan dalam kasus tersebut, Agung mengaku pihaknya belum bisa menyimpulkan. Karena prosesnya masih tahap pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Baru berdasarkan dugaan dari laporan yang masuk. “Kita kan masih tahap pulbaket. Jadi belum bisa kita simpulkan. Nantinya kalau keterangan sudah lengkap, baru bisa kita simpulkan. Jadi tahapannya sekarang, kita terus mengumpulkan keterangan pendukung. Dengan memanggil pihak-pihak terkait dalam program PTSL serta

Prona tersebut,” timpalnya. Masyarakat selaku penerima program juga sangat diharapkan dukungan. Khususnya bagi masyarakat pemohon yang sampai sekarang ini belum menerima sertifikat supaya bisa melapor ke kejaksaan. Sehingga nantinya jelas dari sekian usulan yang masuk, sudah berada yang belum menerima sertifikat. “Masyarakat yang belum menerima sertifikat dari program PTSL maupun Prona bisa segera melapor ke kami,” imbuh Agung. Soal target penyelesaian kasus tersebut, Agung kembali menambahkan diupayakan

secepatnya. Paling tidak tahun ini sudah kejelasan soal status kasus tersebut, bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Karena pihaknya juga terkendala anggaran penanganan perkara korupsi yang tahun ini sudah habis. Tetapi bukan berarti pihaknya tidak bekerja. Pihaknya tetap akan mengupayakan penyelesaian kasus yang ada, walaupun dengan keterbatasan anggaran. “Soal anggaran penanganan perkara bukan jadi masalah. Yang pasti, kasus yang kita tangani harus tuntas. Karena memang masyarakat butuh kepastian,” pungkasnya. (kir)

Titik Api di Empat Kecamatan Dipantau Intensif Taliwang (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Polres Sumbawa Barat, tengah memberikan atensi serius kepada empat kecamatan yang dianggap paling rawan terjadi aktivitas pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Keempat lokasi yakni Poto Tano, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang lantaran banyaknya laporan yang diterima dari masyarakat terkait adanya aktivitas tersebut. Kapolres KSB, AKBP Mustofa S.IK., MH kepada Suara NTB, mengatakan, memang untuk empat kecamatan yang saat ini tengah diatensi dianggap rawan terjadi aktivitas pembakaran hutan untuk lahan baru. Untuk itu, pihaknya sudah memberikan instruksi khusus Bhabinkamtibas yang bertugas empat lokasi itu untuk memberikan himbauan agar mereka

lagi tidak melakukan pembakaran hutan apapun alasannya. Karena jika tidak segera diantisipasi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang baru di kemudian hari dan itu dampaknya sangat tidak bagi lingkungan dan masyarakat. Belum lama ini, pihaknya menemukan adanya upaya masyarakat di desa Lamunga untuk membakar hutan dengan alibi lahan baru, beruntung aksi tersebut mampu diminimalisir sehingga tidak menimbulkan masalah. Sementara terhadap pelaku pembakaran hutan, pihaknya hanya memberikan teguran saja dan mengingatkan untuk tidak mengulangi lagi. Jika masih dilakukan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena untuk satgas Karhutla ini menjadi perhatian serius Presiden, karena kemarau panjang

(Suara NTB/dok)

Mustofa yang terjadi. “Ada empat kecamatan yang saat ini menjadi atensi kami terkait Karhutla. Kami juga instruksikan ke seluruh Bhabinkamtibmas di empag

Pipa Air Hancur, Korban Gempa Kekurangan Air Bersih Dari Hal. 1 Kerusakan pipa bukan kali ini saja. Terparah saat gempa magnitudo 7.0 Agustus lalu. Seluruh bagian pipa hancur diterjang longsor. Karena keterbatasan biaya, warga menyambung pipa yang ada secara swadaya hingga berjarak 8 Km ke perkampungan. ‘’Tapi karena pipa memang

sudah lapuk, makanya lebih cepat rusak. Sudah lima kali kami perbaiki, masih rusak terus,” keluh mantan Kadus Tangga ini. Jika hingga hari keempat pipa masih rusak, diperkirakannya warga yang mayoritas korban gempa di sana akan alami krisis air. Sebab tidak ada sumber lain kecuali mata air Tempos Nusa.

Mewakili warga, ia mengaku berharap banyak dari Pemerintah KLU atau Pemprov NTB untuk memberikan bantuan pemasangan pipa yang lebih paten, jenis HDPE karena daya tahan longsor lebih. Jika bertahan dengan jenis pipa yang sama, dipastikan warga akan terus mengulang perbaikan akibat pipa semakin lapuk. (ars)

Info Cuaca untuk Pariwisata Dari Hal. 1 Itu berkaitan juga dengan sektor pariwisata, pertanian, dan sebagainya,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB. Terkait potensi pariwisata, Mulyono menekankan bahwa Lombok secara khusus telah menjadi objek wisata nomor dua setelah Bali. Dengan demikian, pemanfaatan informasi cuaca oleh para pelaku pariwisata diharapkan dapat bekerja dengan maksimal. “Pariwisata itu sangat sensitif terhadap kondisi cuaca. Apalagi setelah kejadian gempa bumi yang cukup meresahkan beberapa waktu lalu, kita menjadi makin sadar bahwa kondisi lingkungan ini perlu kita pahami,” ujarnya. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan badan pemerintahan linear seperti BMKG maupun stakeholder terkait untuk menyusun sistem mitigasi yang baik. Mulyono menyebut saat ini pihaknya telah mengupayakan beberapa hal terkait hal tersebut. Diantaranya penyusunan program Masyarakat Indonesia Sadar Iklim dan Cuaca (MOSA-

IC) yang menyasar pelaku pariwisata di NTB sebagai peserta. Dalam program tersebut akan dibahas bagaimana mengatur pariwisata berbekal info cuaca. Selain itu, Mulyono juga berharap ada peran aktif dari para pelaku pariwisata untuk mengajukan jenis informasi apa yang dibutuhkan dari BMKG untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di NTB. ‘’Ada hal-hal yang perlu dari BMKG belajar bagaimana kalau di daerah perairan dangkal kita harus menyiapkan informasi apa, untuk daerah-daerah pegunungan yang ada trekingnya dan lain sebagainya. Tentunya ini akan berbeda dengan kondisi cuaca yang kita siapkan secara rutin,’’ ujarnya. Dengan begitu, informasi yang dikeluarkan oleh BMKG diharapkan benar-benar dapat mendukung pengaturan paket pariwisata sehingga dapat sesuai dengan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Dicontohkan Mulyono seperti kondisi dimana cuaca dominasi hujan, para pelaku pariwisata dapat menentukan objek wisata yang paling tepat untuk dikunjungi berdasarkan informasi cuaca.

‘’Contohnya dengan adanya angin timuran dan angin baratan ini tentunya akan bisa merubah pola layanan kepada pariwisata. Apakah kemudian daerah barat yang akan lebih dieksplore ketika terjadi angin timuran atau nantinya bergeser ke arah timur,’’ ujar Mulyono. Tujuan utama dari pemanfaatan informasi tersebut adalah memastikan kesiap-siagaan seluruh pelaku pariwisata dalam menjamin keselamatan wisatawannya. Secara umum wilayah Indonesia yang begitu luas disebut memengaruhi karakteristik kondisi cuaca di masing-masing daerah. Walaupun begitu, ada variabilitas harian mencakup perubahan cuaca maupun pergerakan lempeng bumi yang sulit diprediksi yang disebut akan sangat mempengaruhi keadaan di lapangan. ‘’Pelaku pariwisata yang sedang meng-guide (memandu) wisatawan, menjadi group leader wisata, tentunya menjadi tanggung-jawab utamanya untuk menyelamatkan group. Dari situlah kami dari BMKG (akan) mengajak pelaku pariwisata untuk diskusi,’’ pungkasnya. (bay)

kecamatan tersebut untuk bisa melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat,” ungkapnya. Dikatakannya, kebakaran di musim kemarau ada banyak faktor yang menjadi pemicu salah satunya yakni gesekan bambu di atas gunung sehingga menimbulkan api. Hanya saja untuk api yang berada di atas gunung, pihaknya tidak mampu memadamkannya secara langsung karena kondisinya yang jauh. Tetapi jika kondisi kebakarannya dekat dengan pemukiman atau persawahan, maka pihaknya akan langsung menyikapinya dengan menerjunkan personel. Bahkan satgas Karhutla sudah banyak lokasi yang timbul titik api dan langsung dipadamkan supaya tidak membesar. Tetapi yang jelas pihaknya tetap

menghimbau dan mengajak masyarakat Sumbawa Barat, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakarnya. Jika perilaku tersebut tetap saja dilakukan oleh masyarakat, maka alam akan rusak dan hewan yang menempati hutan tersebut juga akan merasakan dampak nantinya. Pihaknya juga tetap akan memberikan sanksi tegas, jika masih ada masyarakat yang membakar hutan tanpa alasan yang jelas. “Hukumannya sangat jelas bagi pelaku yang sengaja membakar hutan secara global dan kami tetap akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga hutan dengan tidak melakukan pembakaran,” tukasnya. (ils)

Keamanan Pangan Harus Nomor Satu Dari Hal. 1 Bahkan sekarang untuk pengurusan izinnya gratis. Sehingga tidak ada alasan UMKM untuk tidak mengurus perizinan soal keamanan pangan. Menurutnya, UMKM Pangan harus konsen terhadap pangan yang sehat. Jika tidak, maka cepat atau lambat mereka bisa tutup. Mereka juga bisa dituntut oleh masyarakat apabila ada yang keracunan dalam mengunsumsi pangan. ‘’Jadi sekarang, kebutuhan kesehatan menjadi nomor satu. Baru bicara yang lain-lain. Jadi bahan dulu harus sehat. Baru bicara kreativitas, kuenya seperti apa. Itu next step, tapi kesehatan nomor satu,’’ kata orang nomor dua di NTB ini. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram masih menemukan penggunaan bahan berbahaya

olahan makanan di NTB. Produk makanan yang masih menggunakan bahan berbahaya ditemukan pada kerupuk. Sementara untuk olahan makanan yang lain sudah mulai berkurang. Kepala BBPOM Mataram, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi. Karena penggunaan bahan berbahaya jenis boraks pada kerupuk masih ditemukan. Ia mengatakan, BBPOM Mataram sudah menemukan bahan yang lebih aman sebagai pengganti boraks pada kerupuk. Nantinya akan ada pembinaan khusus dari BBPOM kepada UMKM. Razia bahan berbahaya tetap dilakukan BBPOM Mataram. Penggunaan bahan berbahaya pada olahan makanan masih sering ditemukan di pasar - pasar tradisional. (nas)

Jamwas Kejagung Periksa Penyidik Kejati Terkait Kasus BPR Dari Hal. 1 Dihubungi kemarin, Aspidsus enggan berkomentar. Termasuk peluang kasus ini dikembangkan ke pihak lain sebagaimana materi pemeriksaan Jamwas. “Kan sudah berulang ulang diberitakan,” kelitnya. Perkembangan terakhir perkara ini, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dua terdakwa kasus korupsi dana konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian, putusan tingkat banding tetap berlaku yang menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum tiga tahun

enam bulan penjara. MA menolak kasasi terdakwa mantan Ketua Tim konsolidasi, M. Ikhwan yang juga mantan Direktur PD BPR Sumbawa dan mantan Wakil Ketua Tim Mutawali yang juga mantan Direktur PD PBR Lombok Timur. Sesuai petikan putusan MA nomor 1844 K/PID.SUS/ 2019, MA menyatakan menolak kasasi atas putusan banding untuk kedua terdakwa pada Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500. Putusan pada 15 Juli 2019 lalu namun salinannya diterima Senin (23/9) kemarin. (ars)

Optimis Serapan Fisik APBD Terkejar Dari Hal. 1 ‘’Deviasi 19 persen masih masuk akal. Nanti kita coba tanya macetnya kemarin dimana,’’ kata gubernur singkat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (24/9) siang. Berdasarkan data emonev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sampai Agustus 2019, progres fisik APBD NTB baru 55,75 persen. Sampai bulan Agustus, Pemprov menargetkan realisasi fisik APBD NTB sebesar 75 persen. Namun, masih terjadi deviasi progres fisik APBD NTB sebesar 19,25 persen. Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si membantah be-

sarnya deviasi progres fisik APBD karena kinerja OPD lamban. Ia menjelaskan terlambatnya eksekusi anggaran, baik fisik dan keuangan lantaran adanya penyesuaian organisasi. Sehingga ada program/ kegiatan yang diatur pelaksanaannya setelah penetapan APBD Perubahan 2019. ‘’Sekarang sudah tuntas semua. Ini yang kita rapatkan untuk melancarkan semua itu,’’ kata Kepala Bappenda NTB ini usai memimpin rapat di Ruang Anggrek Kompleks Kantor Gubernur, Selasa (24/9) siang. Terkait progres lelang proyek di ULP NTB, berdasarkan data emonev Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB. Dari total 152 paket proyek senilai

Rp312,689 miliar, sudah selesai lelang sebesar 83,55 persen hingga saat ini. Sebanyak 127 paket proyek senilai Rp282,759 miliar yang sudah selesai lelang. Kemudian 21 paket proyek senilai Rp27,680 miliar sedang lelang atau 13,82 persen. Dan 4 paket proyek senilai Rp2,250 miliar atau 2,63 persen belum diajukan tender oleh OPD. Empat paket proyek tersebut berada di Dinas Sosial satu paket senilai Rp236 juta, Dinas LHK satu paket senilai Rp1,314 miliar, dan Dinas Keswan dua paket senilai Rp700 juta. Sedangkan untuk proyek non tender atau yang dilakukan dengan penunjukan langsung. Dari 4.342 paket proyek

senilai Rp674,907 miliar, sebanyak 3.147 paket senilai Rp476,430 miliar yang sudah dilakukan penandatangan SPK/SPB. Atau secara keseluruhan sudah mencapai 72,48 persen. Kemudian 274 paket senilai Rp125,980 miliar sedang dalam proses. Dan 921 paket senilai Rp72,497 miliar belum proses. Diketahui, APBD murni NTB 2019 sebesar Rp5,253 triliun lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp3,071 triliun dan belanja langsung Rp2,182 triliun. Jumlah pengadaan barang sebanyak 1.400 paket senilai Rp592,529 miliar, konstruksi 1.921 paket senilai Rp521,371 miliar, konsultansi 1.041 paket senilai Rp30,170 miliar dan jasa lain-

nya 281 paket senilai Rp28,494 miliar. Untuk progres fisik bulan Januari, Pemprov menargetkan sebesar 6 persen, terealisasi 3,57 persen. Kemudian bulan Februari ditargetkan 10 persen, terealisasi 5,95 persen. Selanjutnya bulan Maret ditargetkan 17 persen, terealisasi 13,44 persen. Pada bulan April ditargetkan 25 persen, terealisasi 18,99 persen. Mei ditagetkan 35 persen, terealisasi 33,52 persen. Juni ditargetkan 50 persen, terealisasi 41,89 persen. Sedangkan Juli dan Agustus ditargetkan masing-masing 60 persen dan 75 persen. Tetapi hanya mampu terealisasi sebesar 49,67 persen dan 55,75 persen. (nas)

Kasdiyono Serukan Ketua KONI Kabupaten/Kota Patuhi Aturan Dari Hal. 1 dan pejabat publik bisa menjadi Ketua Cabor dan itu diperbolehkan. Makanya Ketua DPRD NTB menjadi Ketua Cabor itu langkah yang tepat dan bisa dijadikan contoh,’’ ujarnya. Menurut Kasdiyono, jika dikaji dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pe-

ran KONI itu sangat kecil saat ini. Sebab, peran dalam memajukan keolahragaan justru banyak dimiliki oleh Cabor. ‘’Ada ketentuan di sejumlah pasalnya yang menarik untuk didiskusikan. Bahkan kalimatnya pemerintah dapat mengikutsertakan Komite Olahraga, disinilah point utamanya. Bahwasanya, KONI itu harus bersifat mandiri dan tidak lagi bergantung dengan dana APBD,’’ tegasnya. Terkait sanksi pada pejabat publik yang masih menjabat Ketua KONI lantaran dana yang

dipergunakan adalah dana hibah yang bersumber dari APBD. Menurut Kasdiyono, dalam aturan telah digariskan, jika anggaran seluruh kegiatan olahraga yang bersumber dari APBD diserahkan sepenuhnya pada Dispora di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia. Termasuk di Provinsi NTB. Hal ini, ujar dia, agar Pemda tidak salah langkah serta tidak ada konflik kepentingan saat pengucuran dana tersebut pada masing-masing cabor. ‘’Disinilah, tugas kepala

daerah adalah menempatkan Kadis yang benar-benar paham tentang olahraga. Sehingga, jalannya pembinaan dan keberlangsungan atlet dapat berjalan dengan baik melalui wadah Disporanya,” tandas Kasdiono. Menyinggung adanya dana yang keluar dan sudah dipergunakan oleh pejabat publik sebagai Ketua KONI. Ia menjelaskan, hal itu biarlah nanti aturan UU dan PP yang mengeleminasininya. Mengingat, ada pasal 40 di UU SKN yang menyebutkan jika dilanggar pun tidak

masalah, karena tidak ada sanksinya yang bersifat tegas. ‘’Hanya saja, yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh kita (Pemda) memberikan dana hibah kepada lembaga yang melanggar UU? Saya termasuk pihak paling ngotot menolak pasal 40 ini. Tapi apa boleh buat MK memutuskan jika rangkap jabatan pejabat publik tetap dilarang secara aturan. Sehingga kepatuhan pada aturan untuk taat azas sangat diperlukan oleh siapapun Warga Negara Indonesia,’’ tegasnya. (ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 25 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TNI dan BPBD Serahkan 4.297 Kunci RTG Tanjung (Suara NTB) Korban gempa kini merasa lega. Setelah di Lombok Barat, bertahap kunci Rumah Tahan Gempa (RTG) yang selesai dibangun diserahkan kepada warga. Selasa (24/9) kemarin di Lombok Utara, pihak Korem 162/WB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menyerahkan 4.297 kunci RTG kepada korban gempa. Rinciannya, penyerahan Kunci di Kecamatan Kayangan untuk 2.393 RTG dan Kecamatan Bayan 1.904 unit. Pada proses itu, disaksikan juga Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar. Bupati bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan Kepala Pelaksana BPBD NTB

H. Ahsanul Khalik, secara simbolis menyerahkan kunci rumah RTG untuk warga di Dusun Sejongga, Desa Kayangan. Ahsanul Khalik mengajak masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan rumah yang dibangun pemerintah itu sebaik - baiknya. Dengan dibangunnya rumah itu, warga diajak pulih secara psikologis. “Mari kita lupakan kesedihan, kita bangkit bersama dengan saling membantu dan bersinergi baik dengan masyarakat, pendamping, TNI/Polri sehingga semua permasalahan terselesaikan dengan baik,” jelasnya. Ia menyebut, dengan pulihnya masyarakat, menandai kebangkitannya masyarakat NTB secara umum. Ditambahkannya, terkait kekura-

(Suara NTB/ist)

Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani di hadapan warga di sela sela penyerahan kunci RTG. ngan anggaran sesuai data mas maupun fasilitator sipil. anomali, pemerintah telah Kerja keras para fasilitator dimenyiapkan dana sekitar Rp1 akuinya menjadi faktor kebertriliun lebih melalui Pemprov hasilan percepatan RTG. “MereNTB untuk disalurkan segera. ka adalah pahlawan bagi korDanrem 162/WB Kolonel CZI ban gempa NTB karena peranAhmad Rizal Ramdhani di sisi nya sangat dominan mendamplain mengapresiasi fasilitator, ingi masyarakat dalam proses baik Babinsa, Bhabinkamtib- rehab rekon,” ujarnya.(ars)

Seribu UMKM Pangan di NTB Dapat Intervensi Keamanan Pangan dari BPOM BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama sejumlah stakeholder seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS dan pemerintah daerah memberikan edukasi berupa intervensi keamanan pangan untuk seribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan di Provinsi NTB. Keamanan pangan menjadi sangat penting untuk dibahas dan harus menjadi prioritas, baik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan atau dengan tujuan memajukan usaha di tengah perkembangan wisata NTB. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS, saat berbicara dihadapan pelaku UMKM pada acara Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM

Pangan, di gedung Serba Guna SMK Negeri 1 Praya, Senin (23/ 9) mengatakan, kasus stunting di NTB masih di atas rata-rata nasional di angka 33,5 persen. Faktor keamanan pangan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sehingga menjaga keamanan pangan di daerah ini sangat penting, dalam upaya menekan kasus stunting di NTB. Saat ini kata Ermalena, di NTB khususnya masih beredar makanan atau produk olahan pangan yang belum bisa dikatakan aman. Baik itu dari kebersihan serta dari ancaman terkontaminasi bahan kimia berbahaya. “Kita tidak pungkiri, masih banyak makanan atau produk olahan pangan kita yang masih belum aman,” sebutnya. Zat pewarna pakaian serta bahan pengawet masih banyak ditemukan di produk makanan di daerah ini. Ironisnya, itu banyak beredar secara bebas di

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat menyaksikan pajangan produk olahan pangan.

Kegiatan Sosialisasi acara Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM Pangan bertempat di Graha Bhakti Praja

Foto bersama Kepala BBPOM Mataram IGAN Suarningsih (paling kiri),Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt., M.Kes dan Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah (empat dari kiri) tengah masyarakat. Padahal penggunaan zat kimia berbahaya tersebut sangat besar dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi anak-anak karena itu juga bisa memicu kasus stunting. Bahkan sejak anak-anak masih dalam kandungan, bisa terpapar zat kimia berbahaya dalam makanan jika makanan yang tidak sehat tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil. “Jangan dikira aspek keamanan makanan tidak berdampak dari sisi kesehatan. Bahkan bagi anak-anak, makanan yang mengandung bahan pengawet maupun pewarna pakaian dan bahan kimia lainnya bisa memicu munculkan kasus stunting,” tegasnya. Sehingga upaya-upaya pencegahan penggunaan bahan zimia berbahan pada makanan harus terus dioptimalkan. BPOM dalam hal ini memiliki andil penting, termasuk para pelaku UMKM pangan yang memang berhadapan langsung dengan kegiatan pengolahan makanan. Dengan kata lain, pemahaman akan bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya serta ancaman terkontaminasi lainnya di kalangan para pelaku UMKM pangan menjadi sangat penting. Karena dengan begitu, penggunaan bahan kimia di dalam produk olahan pangan bisa ditekan. “Bagaimanapun keras pemerintah dalam hal ini BPOM melakukan mencegah dan menekan penggunaan bahan

kimia berbahaya dalam produk olahan pangan, tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan para pelaku UMKM pangan itu sendiri,” ujarnya. Selamatkan Anak Bangsa Makanan dari olahan pangan yang sehat memegang peran penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui makanan olahan yang sehat bisa menyelamatkan anak bangsa. Untuk itu, mengkonsumsi makanan ataupun makanan dari olahan pangan yang sehat penting untuk menjadi budaya di tengah masyarakat. Menurut Hj. Ermalena, pangan memegang peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Dengan makanan olahan pangan yang sehat bisa menyelamatkan anak bangsa,” ungkapnya. Guna menekan penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk makanan olahan, pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan secara ketat. Baik itu melalui lembaga pemerintah yang ada termasuk dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hanya saja, pengawasan tersebut diakui masih belum maksimal. Keterbatasan sumberdaya dari BPOM sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memperkuat kinerja BPOM yakni penguatan

dari sisi kelembagaan. Dengan dibentuknya BPOM di tingkat kabupaten, bahkan bila perlu hingga kecamatan. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt., M.Kes, dalam acara Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM Pangan bertempat di Graha Bhakti Praja, Selasa (24/9) mengatakan, di tahun 2019, Badan POM menyelenggarakan pendampingan atau intervensi untuk UMKM pangan sebanyak 8000 UMKM di 11 provinsi, salah satunya adalah di Provinsi NTB. Khusus di Provinsi NTB, UMKM yang mendapat intervensi sebanyak 1.000 UMKM pangan. Jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya 500 UMKM di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sementara UMKM pangan di Lombok Tengah sebanyak 250 serta di Kabupaten Bima sebanyak 250 pelaku usaha. “Jadi perhatian kami terhadap NTB lebih besar, karena NTB termasuk salah satu destinasi wisata dari 10 prioritas nasional. Jadi di sini tidak hanya alamnya yang cantik, juga kulinernya yang harus unggul,” terangnya. BPOM bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi juga akan

melakukan intervensi di tiga desa di Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Intervensi ini khusus di bidang pemberdayaan perempuan agar mereka bisa produktif. Mereka diharapkan mampu menyediakan pangan yang aman, memiliki mutu yang baik serta sehat kepada wisatawan yang datang berlibur. “Dalam memproduksi pangan yang aman, bermutu dan bergizi harus mengikuti peraturan, seperti UU Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Peraturan Kepala Badan POM. Pangan industri rumah tangga sangat penting untuk bisa diberikan izin edar oleh kepala daerah. Tentu pangan olahan yang dikemas yang masa simpannya lebih dari 7 hari,”ujarnya. Smentara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd meng-

harapkan agar pelaku UMKM bidang pangan di NTB mampu memproduksi olahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi serta terjamin kesehatannya. Pelaku usaha juga didorong agar tetap memiliki ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan usahanya. Wakil Gubernur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha di NTB, baik dari segi jaminan kesehatan makanan, kreasi maupun dalam mendapatkan izin usaha. “Mari Kita berjuang untuk UKM di NTB ini terdepan dalam pertumbuhan ekonomi kita, kita sajikan makanan-makanan yang enak, yang sehat untuk masyarakat NTB, bagi wisatawan juga, sehingga NTB ini semakin dikenal,” pungkasnya. (kir/ris/*)

Foto bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS dengan peserta intervensi keamanan pangan bagi UMKM pangan

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt., M.Kes berikan sosialisasi