Edisi Sabtu 24 Agustus 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 24 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 136 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Gedung Baru, Kejati NTB Diminta Tingkatkan Kinerja Mataram (Suara NTB) Jaksa Agung Dr. (HC) H. M. Prasetyo hadir langsung melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung kantor Kejati NTB, Jumat (23/8). Ia meminta keberadaan gedung baru itu menjadi motivasi kerja Kajati NTB Arif, SH.,MM dan jajaran.

Groundbreaking dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalillah, Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana, Bersambung ke hal 11

Gubernur NTB Saksikan MoU LPP NTB dengan 18 Universitas di Malaysia Putrajaya (Suara NTB) – Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 18 Perguruan Tinggi di Malaysia.

Perguruan tinggi yang telah terikat kesepahaman ini nantinya akan menjadi tujuan belajar para mahasiswa penerima beasiswa NTB. Penandatanganan ini dihadiri langsung Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Maszlee Malik, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SH., MSc., serta para rektor perguruan tinggi Malaysia yang terlibat kesepakatan. Penandatanganan digelar di Kantor Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya, Jumat (23/8).

Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuti menyebutkan, bebera-

TO K O H Sindir Jaksa Nakal DALAM momentum kunjungannya ke NTB, Jumat (23/8), Jaksa Agung Dr. (HC) H. M. Prasetyo menyindir masih adanya oknum jaksa nakal. Para oknum memainkan perkara untuk keuntungan sendiri, namun mencoreng nama institusi. Jika ditemukan atau terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bersambung ke hal 11

SERAHKAN - Menteri Pendidikan Malaysia, Maszlee Malik, menyerahkan cinderamata pada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat penandatanganan MoU antara LPP NTB dengan 18 Perguruan Tinggi di Malaysia, Jumat (23/8).

pa perguruan tinggi terbaik di Malaysia ikut serta dalam kesepakatan ini. Beberapa di antaranya adalah Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. Ia menjelaskan, tahun ini akan berangkat 152 mahasiswa NTB yang akan menuntut ilmu di Malaysia.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Setda NTB)

POSE BERSAMA - Pose bersama antara Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dengan Menteri Pendidikan Malaysia, Maszlee Malik, LPP NTB dan jajaran rektor 18 perguruan tinggi di Malaysia usai penandatanganan MoU.

RAPBD 2020, AMNT Didorong Percepat Pembangunan Smelter Tiga BUMD Disuntik Mataram (Suara NTB) Persoalan krusial terkait dengan masalah pembebasan lahan lokasi pembangunan smelter sudah berhasil dituntaskan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sekarang, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) didorong untuk mempercepat pembangunan smelter dan industri turunannya.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP., mengatakan masalah pembebasan lahan sudah ada kesepakatan antara H. M. Prasetyo

masyarakat dengan PT. AMNT beberapa hari lalu. Dengan demikian, pembebasan lahan ditargetkan tuntas tahun ini.

“Sehingga tahun depan, PT. AMNT harus membangun smelter itu. Dan secara paralel juga membangun industri turunannya,” kata Ridwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (23/8) siang.

Menurutnya, AMNT harus segera bergerak. Pasalnya, masalah lahan sudah selesai difasilitasi oleh Pemda KSB. Bersambung ke hal 11

OTT Kepala Imigrasi, KPK Periksa Saksi Tambahan

(Suara NTB/ars)

Purnama

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan saksi tambahan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Imigrasi Mataram, Kurniadie. Pemeriksaan sejak Selasa (20/8) dan berakhir Jumat (23/8) kemarin. Tujuannya, untuk kelengkapan penyidikan untuk tersangka Kurniadie dan pengusaha Liliana Hidayat.

Penyidik KPK melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi suap dalam perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkup kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Modal Rp40,1 Miliar

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berencana mengalokasikan anggaran penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) sebesar Rp40,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Dana penyertaan modal itu akan disuntikkan kepada tiga BUMD dan Perusda.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB yang juga Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H. Zainul Islam merincikan tiga BUMD dan Perusda yang akan mendapatkan suntikan modal.

Pertama, Bank NTB Syariah akan mendapatkan dana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar. Kedua, dana penyertaan modal dengan nilai yang sama juga akan diberikan ke PT. Jamkrida NTB Bersaing. Dan ketiga, dana penyertaan modal sebesar Rp100 juta akan diberikan ke PT. Bangun Askrida.

“Kenapa Bank NTB perlu dibiayai. Karena ini bank kita, bank daerah yang semestinya

(Suara NTB/dok)

H. Zainul Islam harus kita besarkan. Apalagi sekarang mereka sudah berubah menjadi Bank NTB Syariah. Tentunya memerlukan dukungan di dalam pembiayaan,” terang Zainul, Jumat (23/8).

Begitu juga PT. Jamkrida NTB Bersaing yang mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp20 miliar. Zainul menjelaskan, Bersambung ke hal 11

Musisi Jazz Nasional akan Meriahkan ”Mataram Jazz 2019” Mataram (Suara NTB) Bandini Jazz World Music (JWM) akan menggelar kegiatan akbar “Mataram Jazz 2019”, Sabtu 31 Agustus 2019 mendatang. Hadir sejumlah musisi nasional dan musisi – musisi NTB lainnya.

Bandini Jazz and World Music Festival konsisten menyelenggarakan acara Jazz and World Music sejak tahun 2015. Pagelaran kali ini untuk kedua kalinya di Kota Mataram. Pagelaran ini merupakan ketiga setelah event sebelumnya sukses digelar.

Tahun lalu mengangkat tema Sound of Humanity, kemudian tahun ini dengan tema menjaga karakteristik Kota Mataram yang bertepatan dengan HUT ke 26 Kota Mataram.

Tahun ini melibatkan sedikitnya 14 artis jazz ibukota. Di mana, pelaksanaannya berlangsung tanggal 31 Agustus 2019 di Lapangan Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall, dimulai

pukul 10.00 Wita sampai selesai pukul 23.00 Wita.

Beberapa artis papan atas yang sudah dikenal mayarakat NTB khususnya Mataram mengambil bagian dalam Mataram Jazz kali ini, seperti Pusakata yang digawangi Istiqomah, Rio Sidik Quintet, Rizal and the Rasendriya.

Hadir juga musisi musisi NTB yang sudah go nasional bahkan internasional, seperti Amtenar dengan lagu-lagu jazznya. Ada juga Abhy Summer, musisi jazz yang go international. Selain itu, turut naik panggung Betelu, Harmony, Jhonprink ato Jhon Kursi roda, Pamela Paganini, Same, Timeline,Trainees, dan Dont Tell Mom yang digawangi Kevin, Lexa, Naufal, dan Amira Nauli sebagai vokal. Dont Tell Mom merupakan gabungan musisi muda, namun memiliki jam terbang tinggi.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN PERS - Penyelenggara Mataram Jazz 2019, Imam Sofian (tengah) saat memberi keterangan pers terkait even jazz di Mataram 31 Agustus mendatang.

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pejabat Pemkot Tetap Berangkat ke Cina Mohon Ditunda Dulu RENCANA pengosongan ratusan rumah warga di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro, Ampenan, pada Jumat (30/8) mendatang, dimohonkan untuk ditunda dulu. Kalau harus dipaksakan, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang akan berakibat fatal.

Hal ini disampaikan oleh Camat Ampenan, Muzakkir Walad. Kata dia, kecamatan Ampenan telah mengkomunikasikan dalam rapat bersama Forkompinda dan pihak lain di kecamatan, “Kepala BIN, Ketua DPRD dan OPD terkait sudah kita bicarakan terkait surat panggilan masyarakat Bintaro kemarin,” katanya, Jumat (23/8).

Menurut Muzakkir, Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sendiri memberikan atensi terhadap hal ini. Akan tetapi, semua masyarakat yang mendapat penggilan ke PN Mataram saat pembacaan putusan terkait eksekusi tersebut, akan dicarikan solusi sehingga tidak terjadi gejolak.

“Hal prinsip memang tidak bisa kita hindari. Secara hukum kita tidak bisa melawan. Kasus ini kan sudah inkrah karena sudah diputus. Cuma dari pemkot minta kebijakan pemilik tanah untuk melakukan penundaan sampai Rusunawa itu rampung,” ungkapnya.

Dalam hal ini lanjut Muzakkir, pak Wali sendiri akan mencoba mengkomunikasikan kepada pemilik lahan dan pengadilan terkait penundaan. “Beberapa opsi yang kami lakukan, pertama memang akan melakukan penundaan dengan catatan bukti surat pernyataan kepada pemilik tanah dan masyarakat. Ini kan warga kami. Secara de facto dan de jure mereka sebagai warga kota, pak wali memerintahakan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat pada Jumat kemarin untuk cari solusinya,” jelas Muzakkir kepada Suara NTB. Yang perlu dilakukan saat ini kata Muzakkir, permasalahan ini memang sangat sensitif. Maka dari itu, kita hindari adanya pihak yang memprovokasi. “Kita tahu ini masalah lama dan sangat ruwet.

Jadi kita akan mencoba menghindari gejolak karena mungkin saja ada masyarakat yang memprovokasi,” lanjutnya.

“Dalam artian sebagai penundaan sambil menunggu Rusunawa itu. Kita akan komunikasikan dengan pengadilan.Jangan sampai mereka (pemilik tanah) yang berlabuh, kita yang tenggelam. Kita ingin humanis, tentu kita pikirkan itu. Kita sedang cari, ada gak aturan dari pemerintah untuk menyewakan rumah kepada masyarakat yang da di sana,” tuturnya.

Pada dasarnya, lahan yang ada di Pondok Perasi tersebut menurut aturan tidak boleh ditempati untuk perorangan. “Secara privasi memang tidak boleh. Kalau memang mau dibebaskan kita perlu lihat utilitasnya atau manfaatnya. Apakah (lahan) itu nanti bisa jadi Rusunawa, RTH atau pariwisata,” katanya.

Selama tujuh hari ke depan kata Muzakkir, kecamatan Ampenan akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait.

Opsinya lanjut Muzakkir, harus ada surat pernyataan baik dari pemilik dan warga. “Kalau kita bebaskan untuk kebutuhan privat ini akan bertentangan. Tentunya harus ada peruntukannnya. Tanah ini kan akan dijual oleh pemilik, apakah ke pemerintah atau ke masyarakat. Saya hanya menawarkan ke masyarakat,” katanya.

“Opsi terakhir adalah kita ajak ketemu Sri Ayu Devi. Berapa harganya yang 80 are ini. Misalkan masyarakat mau dan harganya pas, kita carikan subsidi, kita akan cari jalannya dengan cari aturannya, apakah boleh atau tidak. Jika tidak, kita beri masyarakat surat pernyataan kesanggupan untuk mau menempati Rusunawa nantinya,” tutupnya.

Muzakkir Walad (viq) (Suara NTB/dok)

Pencemaran Sangat Parah ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., mengaku prihatin dengan kondisi sungai di Kota Mataram. Padahal, air merupakan salah satu sumber utama untuk kehidupan sehari-hari. Memiliki kondisi air yang baik, sudah pasti kesehatan masyarakat akan baik juga. ‘’Namun seiring bertambahnya usia bumi, keadaan alam semakin tidak baik. Hal ini dikarenakan banyaknya air sungai kita yang sudah tercemar,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (23/8) kemarin. Anggota Dewan dari dapil Mataram ini menilai, tingkat pencemaran sungai-sungai di Mataram sudah sangat parah. Terutama karena tercemar bakteri ecoli. ‘’E.coli Enterohemoragik (EHEC) merupakan penyebab diare umum pada bayi di negara berkembang seperti Indonesia.

Ecoli jenis ini memproduksi beberapa jenis eksotoksin yang tahan maupun tidak tahan panas di bawah control genetic plasmid,’’ terang anggota Dewan yang akan duduk di Komisi III ini. Sungai yang tercemar bakteri ecoli, lanjut Shinta, dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya yakni diare. ‘’Ini baru dari satu bakteri, bagaimana jika ada bakteri yang lainnya,’’ kata anggota Fraksi Demokrat ini. Dikatakan Shinta, hingga saat ini masalah sampah dan banyaknya limbah yang ada di sungai masih menjadi masalah besar dan banyak diperbincangkan di masyarakat.

Untuk itu, dia mengajak semua elemen serius menanganinya. ‘’Saya sangat berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan komunitas pecinta sungai untuk turun bekerjasama membersihkan sungai-sungai yang ada di Mataram demi kesehatan masyarakat khususnya Kota Mataram,’’ demikian Shinta.

Kedepan, kalau Mataram memiliki sungai bersih, dapat menjadi contoh kota yang lain. Tingginya pencemaran e-coli menurut Shinta, karena sistem sanitasi yang buruk dan dekatnya jarak antara sumur dengan septic tank. Oleh karena itu dia menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk melakukan sosialisasi budaya hidup sehat kepada masyarakat.

Masyarakat disarankan melaporkan atau memeriksakan kesehatan apabila terjadi indikasi akibat dari air yang tercemar. Selain itu, Pemkot harus mengirimkam tim survei dari Dinas Kesehatan untuk mengambil sampel air dan melakukan uji laboratorium. Tim ini diharapkan menindaklanjuti pengaduan warga. ‘’Dinas mengirimkan tim survei untuk turun langsung ke lapangan atau daerah yang terindikasi terjadi pencemaran air,’’ sarannya.

Pengawasan kualitas air minum, tambah Shinta, dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, inspeksi sanitasi, pengambilan sampel, mencatat hasil pemeriksaan setiap sampel air dan melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan air. ‘’Ikut aktif menabung sampah di Bank Sampah usaha mandiri yang saya ketahui masyarakat kita di Ampenan sudah mampu mengolahnya untuk diproduksi kembali. Sehingga sampah dapat dijadikan sumber mata pencaharian untuk warga katanya. (fit) Shinta Primasari (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Lawatan pejabat Pemkot Mataram ke Cina tetap berlanjut, kendati dikritisi banyak kalangan. Namun menurut Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, penggunaan APBD dalam perjalanan tersebut tidak sebesar yang diperkirakan orang.

“Anggarannya tidak besar.

Berapa sih tinggal bolak-balik Jakarta ke Cina,” katanya, Jumat (23/8). Menurut Sekda, Pemkot Mataram pada spek ini memandang kunjungan ke Kota Hangzhou Cina tersebut ada potensi untuk dikerjasamakan. “Mereka melihat ada potensi dengan Pemerintah Kota Mataram. Akan ada potensi memang untuk bekerjasama,” tambahnya.

Lawatan ke Cina tersebut informasinya hanya membiayai empat orang saja. Namun

Pemkot akan mengajak empat orang untuk mendampingi perjalanan Walikota Mataram ke Cina. “Katanya ada empat orang yang medampingi. Kan tidak mungkin pak wali tidak menggunakan pendamping.

Kita melihat potensi yang dikerjasamakan,” katanya.

“Kita kerjasama dengan SKPD terkait. Kita harapkan ke depan, memang berpotensi untuk dikerjasamakan. Iya, ada timbal baliklah,” kata Sekda.

Dikatakan, perjalanan ke kota Hangzhou Cina tersebut me-

mang ada undangan mereka dari pemerintah kota Hangzhou.

“Mereka sudah dua kali ke Mataram, kita harus sambut baik dong. Sebagai yang diundang,” timpal Effendi.

“Kalau kita tidak pergi, kita tidak akan tahu potensi apa yang bisa kita bangun. Ini juga ada hubungannya dengan mereka (Cina),” katanya. Saat ini, Sekda belum mengetahui siapa saja nanti kepala OPD yang akan berangkat.

“Belum ada kepastian.

Masih banyak wacana. Siapa

yang berangkat kan tergantung pak Wali, dia mau berangatkan siapa yang berpotensi tadi. Saya kira tidak ada yang salah, kita harapkan yang diajak adalah Kadis-kadis terkait yang berpotensi,” katanya.

Lawatan ke Cina tersebut,

Effendi menilai, akan membahas masalah infrastruktur, menyangkut masalah tenaga kerja, perdagangan, dan banyak hal lainnya.

“Bisa juga menyangkut masalah pariwisata, SDM. Rencananya pembahasannya di sana,” ungkapnya.

Perjalanan ke Cina yang membebani APBD tersebut dinilai Effendi mampu memberi manfaat yang bagus bagi Kota Mataram. “Biayanya kan tidak seberapa. Kita lihat saja nanti manfaatnya,” tutupnya. (viq)

H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/viq)

Lima Puskesmas di Mataram Belum Terakreditasi

(Suara NTB/cem)

BERSHOLAWAT - Ratusan siswa – siswa se Kota Mataram duduk lesehan di tengah Jalan Pejanggik, Kota Mataram menghadiri Mataram Bersholawat sebagai rangkaian acara HUT Kota Mataram ke 26, Jumat (23/8).

Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2019 ini, lima puskesmas di Kota Mataram belum terakreditasi. Hal itu karena akreditasi untuk lima puskesmas itu belum terjadwal. Demikian Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr.

Usman Hadi menyampaikan, Jumat (23/8).

Lima puskesmas dimaksud yakni Puskesmas Karang Taliwang, Mataram, Ampenan, Dasan Agung, dan Majelok.

“Mudah-mudahan tahun 2020, puskesmas yang lima tersebut dapat diakreditasi. Insha Allah kita akan siap,” kata Usman.

Terhadap akreditasi yang baik, harus ada program dan fasilitas yang dapat menunjang pada Puskesmas tersebut. “Pelayanannya bagaimana. Kenyamanannya bagaimana. SDM kita alhamdulillah sudah me-

menuhi kualitas,” katanya.

Dengan begitu lanjut Usman, jika telah mendapat akreditasi yang baik nantinya peningkatan layanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. Salah satu masyarakat yang kerap berobat ke Puskesmas Karang Pule, Bukran (34) mengungkapkan, tidak hanya akreditasi saja yang harus diraih. Akan tetapi lanjut Bukran, penanganan serta jumlah SDM yang bekerja di setiap puskesmas harus menunjang.

“Kita kan kerap mengejar predikat itu, tapi apa kenyataannya, pelayanannya masih gitu-gitu saja. Jadi, kita harapkan setiap puskesmas yang ada di samping akreditasinya baik, pelayanannya juga baik. Apalagi kepada puskesmas yang belum diakreditasi, harus tetap memberikan pelayanan terbaiknya,” katanya. (viq)

Pemerintah Harus Sejahterakan Rakyat Mataram (Suara NTB) Pemerintah tidak saja memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Demikian petikan ceramah disampaikan Prof. KH. Manarul Hidayat saat menyampaikan tausiyah pada Mataram Bersholawat digelar Pemkot Mataram, Jumat (23/8).

Mataram Bersholawat yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke 26 ini dihadiri pelantun lagu islam Habib Hadad Alwi Assega, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito serta seluruh ASN dan siswa – siswi se – Kota Mataram.

K.H. Manarul menambahkan, tugas lain yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yakni wajib mengarahkan rakyatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, dasar negara Indonesia dilahirkan oleh Proklamator berlandaskan

Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pemerintah harus dekat dengan para ulama. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga keamanan rakyat.

“Makanya pemerintah membentuk TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan dan keamanan NKRI,” tegasnya.

Rois Syuriah PBNU ini mengapresiasi Pemkot Mataram melaksanakan sholawat sebagai rangkaian merayakan hari jadi ke 26. Menurutnya, bersholawat adalah sebagai wujud mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebab, Muhammad sebagai nabi akhir zaman memiliki keistimewaan dari nabi – nabi lainnya.

Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat bagi umatnya pada akhir zaman.

Kedua, sholawat dianjurkan dalam setiap aktivitas sehari – hari bagi umat muslim. Tanpa sholawat doa umat muslim tidak akan diterima oleh Allah.

Mohan menambahkan, Mataram Bersholawat sebagai rangkaian dari HUT

Kota Mataram ke 26. Tahun lalu tidak bisa dilaksanakan karena masyarakat di Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram mengalami masalah berupa bencana alam.

“Genap setahun bencana alam terjadi semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan bangkit kembali untuk mengejar harapan dan mewujudkan kembali cita – cita kita,” kata Mohan.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Mataram memiliki keselarasan antara lingkungan tempat tinggal bersama dengan kebaikan penduduk yang maju agamanya, sejahtera rakyat, makmur dan pandai bersyukur.

Oleh karena itu, di usia ke 26 tahun, Kota Mataram dalam perjalanannya telah banyak pembangunan dicapai.

Masih banyak pula pekerjaan belum diselesaikan. Tetapi di sisa kepemimpinannya bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memiliki komitmen menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. (cem)

Warga Bintaro yang Tergusur akan Ditampung di Rusunawa Mataram (Suara NTB) Sekitar 80 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, yang akan tergusur, akan ditampung di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang tanahnya sudah dibebaskan. Namun rusunawa tersebut baru akan dibangun dan ditempati pada tahun 2020 mendatang.

Eksekusi lahan ini sebenarnya akan dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu, setelah putusan pengadilan menyatakan 80 KK yang menempati lahan di Kelurahan Bintaro Jaya sebagai terlapor dinyatakan kalah. Proses negosiasi dilakukan oleh Pemkot Mataram dengan pemilik lahan (pelapor, red). Eksekusi pun ditunda dengan alasan warga segera direlokasi.

Namun demikian, berjalan tiga tahun negosiasi itu tidak ada kepastian. Termasuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai alternatif. “Iya, kasus ini kan memang sejak 2015. Tapi kita tertunda soal pembebasan lahan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam ditemui usai acara Mataram Bersholawat, Jumat (23/8).

Pemkot Mataram bukan berarti tidak mau mengurus warga. Sejak kejadian itu, pemerintah sedang mempersiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan rusunawa. Ini sedang berproses dan memang diakui Kemal, ada keterlambatan soal pembebasan lahan. Saat ini, pembebasan lahan telah selesai.

Pengajuan pembangunan rusunawa telah disetujui oleh pemerintah pusat dan akan dibangun tahun 2020 menH. M. Kemal datang.

Pelaksanaan pembangunan berjalan selama enam bulan. Artinya, selesai pembangunan akan selesai pada bulan Oktober tahun 2020.

“Artinya, tahun depan rusunawa ini sudah bisa selesai dan ditempati warga,” terangnya.

Kondisi saat ini masyarakat perlu mendapatkan kepastian tempat tinggal, sehingga ketika proses eksekusi lahan oleh pengadilan warga tidak telantar. Kemal menambahkan, pihaknya telah menawarkan ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sementara waktu direlokasi ke rusunawa. Kebetulan 40 rusunawa kosong. Artinya, jika warga yang menempati lahan itu berjumlah 80 kepala keluarga bisa menampung setengah. Persoalannya adalah apakah warga mau tinggal jauh dari sumber mata pencahariannya.

“Masyarakat di sana tidak mau tinggal jauh dari mata pencahariannya,” ungkapnya. Sebenarnya, sejak tahun 2015 lalu, Pemkot Mataram ingin membebaskan lahan yang ditempati oleh masyarakat. Persoalannya terbentur aturan. Syarat pembebasan lahan itu adalah tidak sedang bermasalah atau sengketa.

Krusial adalah warga yang menempati lahan itu terus mengakui bahwa lahan tersebut milik mereka tanpa ada bukti kepemilikan.

Menyoal ketidakseriusan Pemkot Mataram sehingga kasus ini mencuat kembali dibantah Kemal. Menurut dia, sejak kepemimpinan mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan, pemerintah serius menangani warga di pesisir Pantai Ampenan. Puluhan kepala keluarga telah direlokasi dan dibangunkan rumah.

Islam (cem) (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/viq)

TERAKREDITASI - Puskesmas Karang Pule, salah satu Puskesmas yang telah diakreditasi. Menurut masyarakat, Puskesmas ini harus meningkatkan kualitas pelayanannya.

KPK Minta Aset Bermasalah Diselesaikan Mataram (Suara NTB) Sejumlah aset milik Pemkot Mataram ditemukan bermasalah. Permasalahan berkaitan gandanya status kepemilikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aset bermasalah diselesaikan agar tak menjadi temuan setiap tahunnnya.

Pertemuan dengan Komisi Antirasuah di Pemprov NTB disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Jumat (23/8). KPK meminta antara kabupaten/kota dengan Pemprov NTB menyelesaikan permasalahan aset. KPK akan memfasilitasi dan mencarikan solusi. Langkah awal dengan meminta data – data aset. “KPK memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah aset,” katanya.

Aset dengan status kepemilikan ganda yakni Lapangan Malomba dan Sirkuit Selagalas. Sekda mengatakan, di satu sisi, aset tersebut ada pencatatan di Kota Mataram sebagai aset milik Pemkot Mataram. Di sisi lain, sertifikatnya atas nama Pemprov NTB. KPK berjanji akan membantu menyelesaikan. Pada prinsipnya tidak ada masalah antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mat-

aram. Aset yang dipersoalkan masih ada dan tidak ada pengalihan kemanapun. Cuma persoalan pengadministrasi karena telah tercatat di neraca. “Cuma masalah pencatatan saja,” tukasnya.

Dijelaskan, aset Lapangan Malomba dan Sirkuit Selagalas diterima berdasarkan berita acara penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat berdirinya Kota Mataram tahun 1993 silam. Atas dasar itu, dilakukan pencatatan oleh Bagian Aset sebagai aset milik Pemkot Mataram.

Permasalahannya adalah di satu Pemkot Mataram sudah mencatat sebagai aset. Di sisi lain, Pemprov sudah mensertifikatkan. Dan, ini harus dicarikan jalan keluar siapa pemilik sebenarnya. Pun, aset ini jadi milik Pemprov NTB harus dicarikan jalan keluar bagaimana penghapusannya supaya tidak jadi temuan tiap tahunnya. “Makanya KPK memfasilitasi penyelesaiannya,” tandasnya.

Di satu sisi, Pemkot Mataram juga meminta bantuan jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, untuk mencarikan benang merah dari kisruh status kepemilikan aset tersebut. (cem)

(Suara NTB/cem)

TIDAK JELAS - Lapangan Malomba di Ampenan hingga kini belum jelas status kepemilikannya apakah menjadi aset Pemkot Mataram ataukah Pemprov NTB. KPK akan memfasilitasi menyelesaikan benang kusut penyelesaian aset tersebut.

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

TAMBAK GARAM - Inilah tambak garam di Bima yang menjadi salah satu sumber garam di NTB. Sayangnya, harga garam di tingkat petani masih rendah.

Optimis Ekonomi Mulai Membaik PERBANKAN berkeyakinan ekonomi NTB mulai membaik. Setahun pascagempa. Kendatipun, pembiayaan untuk sektor unggulan belum progresif.

“Kalau ada yang masih pesimis. Saya optimis melihat NTB mulai pulih,” kata Pemimpin BNI Cabang Mataram, Muh. Musyafak.

BNI adalah bank yang fokus menyalurkan pembiayaan untuk seluruh jasa ikutan di sektor pariwisata. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/8) kemarin, Musyafak memberikan pandangan (Suara NTB/bul) tentang NTB sekarang. BNI Muh. Musyafak ikut mendukung percepatan recovery NTB pascadilanda musibah gempa setahun lalu.

Tentunya, sesuai tupoksi, BNI mendukung dari bidang keuangan. Yang dilakukan, kata Musyafak, mempersiapkan para pelaku usaha dari seluruh ikutan pariwisata.

“Bagaimana pelaku usaha kita bisa melayani turis atau tamu – tamu NTB yang datang, kita berikan dukungan,” ujarnya.

Bicara bank, tentu soal pembiayaan. BNI menyiapkan skema pembiayaan bagi pengusaha-pengusaha di bidang perhotelan. Lalu ekspansi bank kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mensupport pariwisata.

Kembali ke tahun 2018 untuk sektor pariwisata, BNI menyalurkan pembiayaan Rp14,2 miliar. Sekitar 11 persen dari total pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun lalu. Tahun 2019 ini, quarter I sudah pembiayaan di sektor yang sama baru mencapai Rp5 miliar. “Masih kecil. Karena memang target kita naik 50 persen pembiayaan dari tahun lalu. Paling tidak 20 miliar total pembiayaan sektor pariwisata tahun ini,” jelas Musyafak.

Mengapa penyaluran masih rendah? Dijelaskan, bahwa potensi pariwisata NTB cukup menjanjikan. Namun perbankan merasa kesulitan mendapatkan data valid calon nasabah. Maksudnya, contoh di daerah lain di luar NTB. Pemerintah daerah terkait melakukan validasi seluruh pedagang di daerahnya. Terekam jelas nama, alamat, nomor telpon, dan omzet usahanya. “By name by address dan size bisnisnya tercatat,” terang Musyafak.

Data base itu dilakukan untuk kepentingan pembinaan.

Juga untuk kepentingan penerimaan pajak/retribusi daerah. Sehingga yang dilakukan, menggandeng asosiasi-asosiasi pengusaha dan komunitas. Salah satunya asosiasi eksportir yang sudah bekerjasama.

Kedua menggandeng BUMN lain yang memiliki komunitas binaan untuk dibiayai. Lalu, bekerjasama dengan dinasdinas terkait. Misalnya Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan data potensial calon nasabah. “Yang sudah jelas recordnya ini kita bantu dukung percepatan pembiayaan agar perekonomian lebih cepat berputar kembali,” ujarnya. Sementara ini, ia menyimpulkan recovery belum sepenuhnya pulih. Namun tanda-tanda ke arah yang lebih baik sudah terlihat di NTB. (bul)

Pertamina Mulai Pasok Elpiji ke Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pertamina telah mengirim puluhan ribu tabung elpiji subsidi ke Pulau Sumbawa guna mendukung pelaksanaan konversi secara bertahap. Sementara menunggu SPBE yang tengah proses perampungan di Pulau Sumbawa tabung diisi di Pulau Lombok kemudian dimobilisasi ke Sumbawa. “Pada intinya, sedang berjalan agar bagaimana masyarakat di Pulau Sumbawa mendapatkan elpiji PSO dengan harga sesuai yang ditentukan,” kata Ketua Himpinan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, I Komang Gandhi.

Sementara SPBE yang sedang disiapkan oleh Pertamina di Pulau Sumbawa beroperasi, Pertamina telah berinisiatif mengirim elpiji ke Pulau Sumbawa yang sementara ini ditampung di gudang penampungan. Selanjutnya ditebus oleh para agen. “Tanpa menunggu SPBE rampung, pada prinsipnya Pertamina mengusahakan sesegera mungkin agar elpiji dapat tersedia sehingga masyarakat ke depannya dapat membeli elpiji dengan harga yang sudah ditentukan SK Gubernur, Rp15.000/tabung,” terang Gandhi.

Selama pembelian atau penebusan tabung elpiji dilakukan di pangkalan-pangkalan yang sudah dibentuk, harga yang berlaku tentu tidak diperbolehkan diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) di NTB, Rp15.000. “Kalau beli di pengecer-pengecer, ya pasti harganya beda. Harga sudah menyesuaikan,” demikian Gandhi.

Terpisah, Aria Aditya, Sales Executive LPG IX, Pertamina Wilayah NTB turut menegaskan Pertamina telah memasok elpiji dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Kendati demikian, tabung-tabung elpiji subsidi yang telah dipasok tidak serta merta langsung dilempar (jual) ke masyarakat.

Mekanismenya tentu agen akan melakukan penebusan ke Pertamina. Lalu dari agen akan diteruskan ke pangkalan yang tentunya sudah memiliki pengalaman sebagai pangkalan eks minyak tanah. “Cepat lambatnya penetrasi elpiji di lapangan nantinya akan banyak dipengaruhi oleh beberapa hal seperti penerimaan dan perubahan kebiasaan konsumsi di masyarakat, kemampuan penebusan tabung agen dan juga pengadaan/pengiriman tabung untuk kebutuhan refill,” kata Aria.

“Sebentar lagi SPBE yang berlokasi di Sumbawa akan masuk ke tahapan commissioning (pengecekan secara full), sebelum dapat beroperasi kami harus melakukan SOP pengecekan yang baik dan benar sehingga ketika beroperasi kami pastikan tidak ada kendala dalam pengisian,” imbuhnya.

Program konversi dari minyak tanah ke elpiji sangat penting untuk dapat dilakukan dengan smooth. Sehingga penarikan minyak tidak serta merta dilakukan secara massif, namun bertahap sesuai besaran elpiji yang sudah ada di lapangan. “Kita akan lihat bagaimana serapannya,” kata Aria.

Kesiapan operasional SPBE di Pulau Sumbawa sudah hampir rampung. Dalam waktu dekat, Aria mengatakan akan beroperasi. “Kapasitas tanki timbunnya 50 ton. Intinya Pertamina bekerja semaksimal mungkin untuk mensukseskan kebutuhan konversi di Pulau Sumbawa,” demikian penjelasannya. (bul)

Polemik Harga Garam Dilaporkan ke Sejumlah Kementerian Mataram (Suara NTB) Harga garam di Bima sedang anjlok. Petani garam juga mengeluh kepada pemerintah daerah agar dicarikan solusi. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, didampingi kepala daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si baru-baru ini melakukan kunjungan.

Itu guna memastikan kembali fakta yang terjadi di lapangan. Harga garam anjlok. Sekilo Rp150. Sekarung harganya hanya Rp5.000 sampai Rp7.000. Tentu harga ini sangat memprihatinkan. Jauh dari harga layak yang seharusnya didapat oleh petani. Pada 17 Agustus lalu, protes petani garam Bima atas anjloknya harga garam dilakukan dengan bagi-bagi garam pada setiap pengendara yang melin-

tas di jalan Bima-Dompu.

Tanggal 21 Agustus dilakukan audensi antara Gubernur NTB dan Bupati Bima, perwakilan petani garam. Hadir juga wakil Bupati Bima, Kapolres, Kadis Lutkan Bima, Dinas Perindustrian Bima diruang Bandara Salahuddin Bima. Dari audiensi ini mengemuka beberapa hal.

Penyebab harga garam rendah adalah pengusaha garam industri tidak lagi membe-

li garam yang kualitas rendah kata L. Hamdi. Saat ini petani garam sedang panen. Gubernur saat itu langsung memerintahkannya segera identifikasi kualitas dan volume stok garam. Serta mengkomunikasikan dengan mitra pembeli (industri besar) instansi terkait, kementerian terkait. Dan pemerintah harus menuntaskan persoalan ini.

Ada beberapa Kementerian yang akan dikoordinasikan langsung. Kemenko Maritim,

Wisatawan Mancanegara Dominasi Kunjungan ke NTB Mataram (Suara NTB) – Kondisi pariwisata NTB menunjukkan peningkatan yang signifikan selama musim kunjungan wisatawan (high season). Hal itu didukung dengan adanya penerbangan langsung dari Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan rute Perth (Australia)-Lombok yang diakomodir maskapai AirAsia.

Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menerangkan peningkatan kunjungan wisatawan selama musim kunjungan mencapai 80 persen dengan tingkat okupansi hotel mencapai 50 persen.

Selain adanya rute penerbangan langsung, beberapa event MICE (meeting, incentives, conferencing, exhibitions) di city hotel juga dianggap menjadi faktor pendukung lainnya.

“Paling terlihat itu pergerakan wisatawan mancanegara di Senggigi, Lombok Barat (Lobar). Kalau landing pukul 11.22 malam, Senggigi jadi destinasi pertama disambangi sebelum ke Gili,” ujar Faozal saat dikonfirmasi pekan lalu. Selain Senggigi, Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga masih menjadi wilayah dengan tingkat kunjungan tertinggi dengan daya tarik dari Tiga Gili.

“Sampai saat ini wisman Australia dan Malaysia paling mendominasi pariwisata kita di NTB,” ujarnya. Dispar NTB

sendiri disebut Faozal sedang berusaha memenuhi target 2 juta wisatawan hingga akhir tahun 2019. Ditengah-tengah musim kunjungan wisatawan ini Faozal memastikan target tersebut dapat dipenuhi. “Kami optimis, apalagi sudah ada 1,5 juta wisman yang datang ke NTB,” sambungnya.

Meskipun kunjugnan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan. Faozal mengakui kunjungan wisatawan domestik masih mengalami penurunan dikarenakan beberapa kendala. Salah satunya adalah moda transportasi utama seperti pesawat yang masih dibandrol dengan harga tiket mahal.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan okupansi hotel di NTB mengalami peningkatan mencapai 70 persen selama musim kunjungan. Peningkatan itu mengikuti musim kunjungan yang dimulai bulan Juli lalu.

“Kenaikannya tipis. Tapi ada peningkatan sampai 70 persen,” ujar Lanang kemarin.

S e lain itu, gelaH. L. Moh. Faozal ran interna-

sional seperti Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke6 tahun 2019 diharapkan dapat tetap menjaga kondisi pariwisata agar tetap stabil menjelang akhir dari musim kunjungan. Mengingat peningkatan ini adalah yang pertama sejak mengalami penurunan pascagema, Lanang menekankan seluruh pelaku wisata agar bahu-membahu memanfaatkannya untuk melakukan promosi besar-besaran. (bay)

Agen Perjalanan Harapkan Efek Positif dari APGN Mataram (Suara NTB) – Gelaran Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke-6 tahun 2019 yang tinggal menghitung hari belum memberikan dampak positif. Khususnya bagi pelaku jasa transportasi maupun agen perjalanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, beberapa asosiasi milik pelaku pariwisata belum mengalami perkembangan signifikan dengan adanya APGN di Lombok. Seperti yang dialami Asosiasi Travel Indonesia (ASTINDO) dan Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB. “Sementara belum ada

perkembangan. Tidak ada peminjaman mobil dalam jumlah banyak untuk event APGN tersebut,” kata Wakil Ketua ASTINDO NTB, Sahlan M. Saleh saat dikonfirmasi, Jumat (23/8) di Mataram.

Menurut Saleh, event tersebut belum memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku jasa transportasi di Lombok.

“Kemungkinan besar delegasi-delegasi di APGN akan menggunakan bus besar,” ujar Saleh. Dirinya berharap panitia gelaran APGN 2019 bekerjasama dengan para pelaku pariwisata untuk menyiapkan beberapa fasilitas, termasuk mobil-mobil khusus. “Tapi sampai saat ini belum ada data perkembangan yang kami

catat,” sambungnya.

Meski belum merasakan dampak yang signifikan dari gelaran simposium internasioal itu, Saleh mengakui adanya peningkatan dari beberapa event lokal maupun nasional yang diadakan di NTB. Hal itu disebut memberikan dampak baik secara umum bagi pariwisata di NTB. “Sampai sekarang memang belum ada dampaknya, bahkan sepi. Tapi kalau event lainnya (memang) ada dampak yang kami rasakan, khususnya anggota-anggota di ASTINDO,” ujarnya.

Sahlan menekankan gelaran kelas internasional seperti APGN perlu dikaji ulang seandainya tidak memberikan dampak serius bagi meningkatnya

penggunaan fasilitas dari para pelaku pariwisata. Hal itu mempertimbangkan peran palaku pariwisata termasuk para agen perjalanan yang cukup besar dalam mempromosikan NTB selama ini.

Dikonfirmasi di tempat berbeda Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa gelaran APGN 2019 memang diharapkan memberikan dampak baik bagi pariwisata di NTB secara umum. Khususnya bagi pelaku agen perjalanan di Lombok, mengingat sejumlah agenda dari simposium internasional itu dipusatkan di Lombok.

“Kita harap APGN ini memberikan dampak yang baik.

Khususnya bagi jasa travel

kita di Lombok,” ujar Dewantoro, Jumat (23/8) di Mataram. Menurutnya, kurangnya angka peminjaman transportasi pada gelaran APGN 2019 dapat didongkrak dengan tingkat kunjungan delegasi yang mengikuti kegiatan tersebut.

APGN 2019 sendiri akan diikuti oleh 600 orang peserta dari 30 negara asiapasifik dengan tambahan 400 orang peserta peninjau.

“Kami hanya bisa berharap jika APGN ini bisa memberi dampak yang baik bagi semua sektor pariwisata.

Mengingat pascagempa tahun lalu, pariwisata kita sempat lesu,” pungkas Dewantoro. (bay)

Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan. “Kami akan berkoordinasi secara formal. Koordinasi informal, melalui hubungan telepon sudah kita lakukan.

Kemenko Maritim sendiri akan memfasilitasi Rakor soal garam Bima,” jelas L. Hamdi.

Koordinasi dengan pemerintah pusat ini, dengan harapan agar perusahaan-perusahaan nasional didorong menyerap garam yang ada di NTB. Produksi saat ini mencapai 42.000 ton. Produksi terus menerus berlangsung. Selain itu, yang perlu dibantu petani garam harus ada akses jalan dari tambak ke jalan raya. Sebab ongkos pikul mahal. Sehingga

biaya yang dikeluarkan petani garam membengkak.

Selain dengan Kementerian-kementerian, L. Hamdi juga menyebut beberapa perusahaan yang dapat dihubungi. PT. Gudang Garam dan PT. Sukan di Surabaya. Perusahaan-perusahaan ini juga akan diminta melakukan pembelian garam, hasil produksi petani di Bima.

Yang dipaparkan kepala dinas, di atas adalah kebijakan jangka pendek. Sementara kebijakan dalam jangka panjang. produksi dan industrialisasi garam untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Serta pengiriman ke luar daerah.

“Tahun 2020 sudah mulai,” demikian L. Hamdi. (bul)

Baru Dua Perusahaan Sepakati Harga Pembelian Tembakau Mataram (Suara NTB) Dari belasan perusahaan mitra petani tembakau, baru dua diantaranya yang telah melakukan kesepakatan harga pembelian.

Diduga akal-akalan perusahaan kepada petani. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Rifai menyebut dua perusahaan yangtelahmenyepakatihargapembelian. Diantaranya, PT. Bentoel Group dan PT. Djarum.

“Yang lain belum, belum ada informasi,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (23/8) kemarin. H. Rifai mengatakan belum terlalu terlambat. Harga tahun ini diperkirakan lebih baik. Minimal harga terendah adalah harga pembelian tembakau tahun lalu. Sekitar Rp40-an ribu/Kg. Hanya saja lebih sedikit kuota pembeliannya dari tahun lalu.

Dorongan kepada perusahaan lain, diingatkan untuk menyegerakan kesepakan harga. Sebelum melakukan pembelian, harga pembelian harus disepekati terlebih dahulu oleh para perusahaan. “Nanti kita coba SMS-SMS perusahaan mitra ini. Pemprov meminta disegerakan. Dan tim dari kabupaten juga sudah mulai turun,” demikian H. Rifai.

Terdapat 36.840 KK jumlah petani yang terlibat di dalamnya. tersebar paling besar di Lombok Timur, Lombok Tengah. Dan ditambah sedikit-sedikit di Kabupaten Lombok Barat, dan Dompu untuk tembakau virginia rajangan. Sementara perusahaanperusahaan tembakau di NTB diantaranya PT. IDS, PT. Trisno Adi, PT. Sadhana, UD. Jawara, CV. Kalimas Kencana Jaya, CV. Karya Bersama Sejati.

PT. Bentoel, PT. Djarum, PT. Budi Jasa Sentosa, dan PT. AOI. Sementara yang tak melakukan pembinaan, namun melakukan pembelian diantaranya. UD. Nyoto Permadi, UD. Iswanto, UD. Supianto, UD. Rinjani Maju Bersama, UD. Bintang Mas, KUD Tunggal Kayun, dan UD. Sumber Rejeki. Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (Apti) Provinsi NTB, Sahminuddin tegas mengatakan, belum ada kesepakatan pembelian dari sejumlah perusahaan mitra hanyalah akal-akalan perusahan, atau strategi bisnis.

Fakta lapangan, petani tembakau sudah mulai melakukan pemetikan. Bahkan pemetikan dilakukan dua sampai tiga kali.

Namun ada juga yang baru dua

(Suara NTB/bul)

H. Rifai minggu melakukan penanaman. Harusnya kesepakatan harga sudah dilakukan oleh semua perusahaan mitra kata Sahminuddin. APTI telah bersuara. Kepada perusahaan. Dan kepada pemerintah daerah. sayangnya, pemerintah daerah juga dianggap tak cukup serius mengurus persoalan tembakau.

“Untuk menyepakati harga ini. Harusnya gubernur yang ikut, setidaknya kepala dinas. Baik kabupaten maupun provinsi. Ini Kabidnya saja ndak kelihatan.

Padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” imbuhnya.

Petani tembakau sedang mengalami masalah. Mereka yang sudah melakukan pemetikan terpaksa harus menyimpan tembakaunya sampai perusahaan membuka keran pembelian. Padahal, daun tembakau yang disimpan dalam waktu lama akan berubah warna, berubah aroma dan kelembaban. Dan dapat membuat harganya anjlok. Tentunya akan merugikan petani.

Sesuai penegasan Perda No 4 tahun 2006 dan Pergub No 1 tahun 2007, Pemprov sebagai penanggung jawab usaha tembakau di NTB. APTI meminta harus disikapi. Persoalan lain, perusahaan telah menginformasikan kepada petani terkait harga tembakau yang mengalami penurunan 20 persen.

Perusahaan juga sangat selektif melakukan pembelian. Yang diinginkan adalah tembakau berwana tua dan oranye. Sementara tembakau di lapangan kebanyakan berwarna lemon.

“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harusnya bersikap,” imbuhnya. Penanaman tembakau tahun ini dihitung di atas 20.000 hektar. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Pemerintah akan Rombak Data KPM PKH

Tak Jadi Masalah DINAS Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan dinonaktifkannya 77 ribu peserta BPJS PBI bukan menjadi suatu masalah yang mesti dipersoalkan. Pasalnya, di balik itu Pemkab Lotim mendapat tambahan kuota sebesar 115 ribu. Timbulnya kekhawatirkan akibat nonaktif dan diaktifkan itu karena dari 77 ribu terdapat sebanyak 40 ribu yang tidak ada by name by address maupun tidak ada NIK dan KKnya.

(Suara NTB/yon) Ditemui di ruang kerjanya, H. Ahmat Jumat (23/8), Kepala Disos Lotim, H. Ahmat, mengimbau kepada masyarakat agar tidak resah akibat dinonaktifkannya kartu BPJSnya tersebut oleh pihak BPJS. Langkah itu dilakukan untuk penertiban, sehingga masyarakat tidak menuai masalah ketika menggunakan kartu BPJS. “Tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu dipermasahkan. Artinya 77 ribu yang dinonaktifkan itu, apabila orangnya masih ada dan layak dapat BPJS PBI, maka ia langsung tercover di kuota tambahan sebanyak 115 ribu lebih itu,” jelasnya.

Bahkan penonaktifkan tersebut lebih kepada up date data. Di mana dari kroscek yang dilakukan, kembali ditemukan peserta BPJS PBI yang sudah meninggal, namun kartu BPJS PBI masih aktif dan kasus-kasus lainnya. Persoalan ini sejak awal sudah diantisipasi bersama instansi terkait dari BPJS, rumah sakit, Dikes, maupun Dukcapil. Misalnya dari pihak rumah sakit atau Dikes siap memberikan pelayanan dengan dikeluarkannya SKTM, BPJS siap mengaktifkan kembali kartu masyarakat terutama yang sifatnya emergency.

Kondisi saat inipun, ujarnya, sebagian besar masyarakat Lotim menjadi tanggungan pemerintah baik kuota dari PBI pusat, provinsi maupun kabupaten, sehingga dari jumlah penduduk Lotim sekitar 1,3 juta jiwa, hampir 88 persen atau 800 jiwa yang sudah menjadi tanggungan PBI. Selebihnya mandiri. Termasuk untuk calon KPM PKH secara otomatis mendapatkan KIS. Dari data 104 ribu KPM PKH saat ini terdapat tambahan sekitar 6.000 untuk Lotim. “Selama ini tidak ada masalah yang teriak-teriak. Itu menunjukkan bahwa masyarakat baik-baik saja,”pungkasnya. (yon)

PTSL di Lotim

BPN Yakinkan Tak Ada Sandungan Hukum Selong (Suara NTB) Tahun 2019,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditargetkan 45.000 bidang Sertifikat Hak Tanah (SHT) dan 50.000 Peta Bidang Tanah. Jumlah itu disebar di 21 desa. Selama prosesnya sejak Januari 2019 lalu, semua berjalan lancar. Badan Pertanahan Negara (BPN) yakinkan tak akan ada lagi yang kena sandungan hukum, seperti sejumlah kasus sebelumnya.

Hal ini diutarakan Kepa(Suara NTB/rus) la Sub Bagian Tata Usaha Edy Budaya Lutfi BPN Lotim, Edy Budaya Lutfi kepada media di Selong, Jumat (23/8). Dikemukakan, pada aspek biaya saat ini sudah sangat jelas aturannya. Lotim sebagai satu-satunya daerah yang menindaklanjuti langsung peraturan bersama tiga menteri terkait besaran biaya, yakni dengan ketentuan biaya maksimal Rp350 ribu per bidang tanah.

Peraturan Bupati Lotim ini oleh desa-desa sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa (Perdes), masing-masing desa dan kelurahan beda-beda besaran iuran. Dalam prosesnya, BPN dan kepala desa melibatkan aparat penegak hukum, sehingga ketentuan mengenai biaya ini sudah tak ada masalah.

Sampai Agustus 2019 ini, kata Edy progres pembuatan sertifikat sudah mencapai 60 persen. Beberapa bulan ke depan diharapkan bisa tuntas. Secara fisik pengukuran sudahselesai. Lambatnya hanya pada proses usai pengukuran. Di mana, begitu selesai ukur tidaklah langsung jadi. Ada proses pembuatan aplikasi khusus, alat-alat ukur yang digunakan pun saat ini sudah cukup canggih, sehingga sangat memudahkan.

“Mengukur memang tidak ribet, tapi administrasi sampai pada pembuatan gambar itu yang butuh waktu lama,” terang Edy. Pekerjaan PTSL menjadi makin lama dikarenakan juga volume pekerjaan yang tinggi.

Di samping itu, BPN tidak saja mengerjakan PTSL, namun juga ada pengerjaan pensertifikatan tanah lain di luar itu. “Di luar konteks PTSL banyak yang jalan, banyak buat sertifikat secara mandiri. Baik berupa balik nama agunan maupun sengketa atas tanah juga turut dilayani,” paparnya.

Diterangkan, sertifikat tanah ini adalah alat bukti kepemilikan.

Sertifikat menjamin kepastian hukum. Dapat pula digunakan untuk mengakses perbankan. Lahan yang belum disertifikat pada program PTSL ini diklarifikasi tidaklah serta merta akan jadi milik negara, ada tanah adat, dan lainnya. Seperti kawasan di luar hutan atau disebut tanah gege. Jika tetap ada dimohonkan oleh masyarakat pembuatan sertifikat, maka bisa dibuatkan oleh BPN.(rus)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan melakukan pengajuan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Pengajuan perombakan data ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali KPM PKH tepat sasaran dan menghilangkan prinsip suka-suka yang dilakukan oleh kepala dusun maupun kepala desa.

Disos Lotim, Jumat (23/8) siang mengumpulkan 370 pendamping PKH di Lotim untuk dilakukan pembekalan. Tujuan pembekalan ini adalah agar pendamping PK mampu mendata KPM sesuai dengan kriteria yang betul-betul miskin.

“Jangan sampai suka-sukanya di bawah, mau kaya dan mau miskin semua masuk PKH terutama adanya unsur keluarga kades maupun kadus jadi prioritas,” ungkap Kepala Disos Lotim, H. Ahmad, Jumat (23/8).

Untuk itu, ujarnya, pembekalan terhadap 370 pendamping PKH ini jangan sampai bekerja secara sepihak dan berdasarkan suka dan tidak suka. Melainkan betul-betul melakukan pendataan. Calon KPM PKH itupun secara otomatis mendapatkan KIS. Dari data 104 ribu KPM PKH saat ini terdapat tambahan sekitar 6.000 untuk Lotim.

H. Ahmad menambahkan, perombakan data dapat dilakukan dan tidak mesti menunggu pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui lima tahun sekali, sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan data, karena berasal dari data pusat. Alasan-alasan ini menurut, H. Ahmad merupakan alasan klasik. Sementara dalam kurun waktu lima

(Suara NTB/yon)

TANGKAP - Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lotim menangkap terduga pengedar narkoba di rumahnya, Kamis (22/8).

Terduga Bandar Narkoba Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) menangkap satu terduga pengedar narkoba jenis sabu, MW (53) warga Presak Barat Kelurahan Kelayu Kecamatan Selong. MW ditangkap, Kamis (22/8) di rumahnya disertai beberapa barang bukti yang ada di genggamannya.

Kasat Resnarkoba Polres Loitm, Iptu. Surya Irawan, SH, mengatakan penangkapan ter-

Lotim Harapkan Tak Sekadar Dikunjungi

(Suara NTB/rus)

SEMBALUN – Inilah pemandangan Sembalun dari atas bukit Pusuk yang cukup memesona. Di balik keindahan ini banyak potensi sejarah yang belum terungkap.

Rinjani ini bisa ditempati lebih lama oleh para peserta Simposium APGN. Menurutnya, penginapan di Sembalun sudah representatif. “Hotel-hotel di Sembalun saya rasa sudah sangat bagus,” ucapnya.

Diterangkan, APGN adalah ajang bergengsi dunia. Disebut ada sekitar 68 negara yang ikut atau sekitar 600 orang sejauh ini yang sudah terdaftar akan ikut ambil bagian. Pihaknya tidak ingin, Lotim hanya sejadar mendapatkan kunjungan lapangan.

tahun itupun terjadi perubahan perekonomian masyarakat.

“Cukup dilakukan verifikasi tingkat dusun dan kecamatan lalu diserahkan ke kabupaten untuk diusulkan ke pusat dilakukan perubahan,” jelasnya.

Paling tidak, harapnya, perbaikan data inilah nantinya menjadi kado bagi hari jadi Lotim pada tanggal 31 Agustus 2019, jika sekitar 1.500 KPM PKH yang graduasi atau mundur, karena sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Masyarakat yang mampu dan masuk dalam daftar KPM PKH digantikan orang-orang yang kategori miskin dan layak mendapat bantuan.

Jika pendataan ini terus diperbarui, ujarnya, maka ke depan berdampak pada angka kemiskinan di Lotim menurun.

Semakin banyak bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, bukan memperbanyak jumlah masyarakat miskin. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat yang perekonomiannya cukup baik agar secara bijak memundurkan diri.

“Pendamping PKH benar-benar melakukan verifikasi, sehingga target 2023 angka kemiskinan di bawah angka 13 persen dari 14 persen saat ini,” tegasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

AMBIL BANTUAN - Sejumlah KPM PKH di Lotim saat mengambil bantuan. Pemkab Lotim akan melakukan pengajuan data KPM PKH untuk perombakan data dalam penyesuaian kembali KPM PKH agar tepat sasaran.

Perlindungan Perempuan dan Anak, Masyarakat Diminta Berperan

Simposium APGN 2019 Selong (Suara NTB) Mulai tanggal 31 Agustus sampai 6 September mendatang akan digelar Simposium Asia Pasific Geoparks Network (APGN).

Simposium yang ke 6 oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark itu digelar di Rinjani. Lotim sebagai wilayah terbesar memiliki kawasan Rinjani diharapkan tak sekadar dikunjungi oleh ratusan peserta dari puluhan negara tersebut.

Harapan ini disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji. Menjawab media di Selong, Jumat (23/8), dia melihat run down acara Sembalun akan dikunjungi tanggal 4 September mendatang. Kedatangannya diketahui hanya sekadar berkunjung ke Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung. “Singgah di Pusuk, fotofoto dan makan siang di Nusantara Sembalun setelah itu pulang,” ucapnya.

Sangat diharapkan, Sembalun yang merupakan wilayah yang berada di kaki

Halaman 4

Selaku tuan rumah, siap menerima tamu dari mancanegara tersebut. Harapan besarnya, bisa lebih besar lagi dampak yang bisa diperoleh Lotim. Kunjungan dari banyak negara orang ini pastinya akan ikutkan banyak orang.

Setidaknya, ada yang tertarik menanamkan investasi di Lotim. Karenanya, sangat disayangkan jika sekadar kunjungan lapangan dan usai makan siang langsung kembali pulang dampaknya tidaklah akan maksimal. (rus)

hadap pelaku berawal informasi dari masyarakat, sehingga Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap situasi TKP, aktivitas orang orang yang keluar masuk TKP serta penggalian beberapa informasi terkait TO yang dicurigai memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut.

Dari hasil pengintaian itu, tim kemudian pada hari Kamis 22 Agustus 2019 pukul 16.00 wita tim opsnal yang dipimpin KBO dan Kanit Resnarkoba Polres Lotim melakukan penangkapan di Presak Barat, Kelayu Selatan di rumah tersangka. Pada saat penangkapan tim mendapati tersangka sedang tidur di ruang televisi. Setelah diamankan, kemudian tim memanggil warga sebagai saksi.

Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan.

Tim berhasil menemukan 3 poket kecil plastik klip yang diduga berisi sabu dan 1 bungkus besar yang diduga berisi sabu,1 buah bong,1 bungkus pipet,1 buah jarum, 1 buah skop plastik, 3 bungkus klip kosong,1 buah gunting yang ditemukan di lemari yang berada di dapur. “Saat ini tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Lotim untuk pemerikasaan lebih lanjut,”ujarnya.

Dalam kasus ini, kata Surya Irawan, pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berharap masyarakat ikut berperan dalam menekan masalah perlindungan perempuan dan anak. Hal itu ditegaskan Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, melalui Asisten III Setda KLU, Ir. H. Melta, dalam sosialisasi terbentuknya Pos PPA belum lama ini.

Melta mengutarakan, terbentuknya Pos PPA merupakan wujud komitmen nyata kepedulian dan perhatian terhadap penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Menyadari pentingnya Pos PPA, maka keberadaannya diharapkan mampu mengadvokasi masyarakat.

Betapa tidak, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menyangkut urusan internal rumah tangga melainkan memiliki konsekuensi hukum berupa hukuman pidana.

Sementara terhadap peserta sosialisasi, dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dalam upaya pen-

anganan korban kekerasan.

Dengan bekal yang diperoleh dari sosialisasi, untuk membangun pemahaman dan pengetahuan tentang upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

“Masyarakat diharapkan ikut berperan bersama pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, membentuk agen kader/perubahan dan transformasi budaya serta paradigma untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian terbentuk keluarga dan masyarakat harmoni yang damai dan cinta sesama,” pungkasnya.

Sementara Direktur Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB, H. Bahran Helmi menyampaikan, sekolah perempuan merupakan strategi terbaru dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Adanya pos pengaduan diarahkan pada eduka-

si kritis terhadap dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

“Ada empat desa di Lombok Utara yang telah memiliki interaksi baik terhadap perlindungan kaum perempuan. Ke empat desa desa tersebut mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah desa setempat. Di antaranya Desa Medana, Desa Sokong, Fesa Teniga dan Desa Sesait,” imbuhnya.

Camat Tanjung Samsul Bahri, MM., menambahkan pemerintah kecamatan merupakan tempat pengaduan masyarakat.

Sejauh ini, belum banyak masyarakat yang bersedia melaporkan ketika terjadi kekerasan perempuan dan anak. Terdapat kecenderungan di mana keluarga lebih memilih merahasiakan kekerasan yang terjadi.

“Kami bersyukur karena telah terbentuknya pos pengaduan sekolah perempuan pada berbagai desa di Kabupaten Lombok Utara ini, khususnya di Kecamatan Tanjung,” imbuhnya. (ari)

BKN Regional X Bali Gelar Simulasi CAT di KLU Tanjung (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Bali-Nusra menyarankan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menutupi kekurangan pegawai melalui jalur (P3K).

Sebelum itu dilakukan, Pemda dianjurkan untuk melakukan analisis jabatan.

“Kekurangan jumlah pegawai di Lombok Utara harus dilakukan analisis terlebih dahulu seperti beban kerja jabatan, kira-kira jumlah yang dibutuhkan di Lombok Utara berapa. Sudah ada program yang membantu kekurangan jumlah ASN itu seperti program P3K mungkin kekurangan ASN bisa ditutupi dengan P3K,” ungkap Kepala Balai Kantor BKN Regional X Bali, Bambang Hari Samasto, di sela-sela sosialisasi CAT di Tanjung, Kamis (22/8).

Bambang menjelaskan, kekurangan jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Lombok Utara, agar segera diselesaikan. Sebab, hal itu akan mempengaruhi pelayanan di OPD. “Intinya kami datang untuk membantu kawan-kawan BKD di kabupaten/kota di wilayah kami khususnya ASN khususnya dan masayrakat umumnya,”tandasnya.

Dalam sosialisasi CAT, ia menegaskan dalam proses penempatan penjabat tidak saja melalui Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K).

(Suara NTB/ist)

CAT - BKN Regional X Bali-Nusra saat sosialisasi CAT di KLU. Bahwa program P2K disusun perencanaan kepegawaian dari penempatan, pemberhentian hingga pensiunnya ASN. Kanreg BKN Bali, ujarnya, berharap, usai sosialisasi Pemkab dapat membedah persoalan kepegawaian secara umum sekaligus menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. “Paling tidak setelah ini kami dapat masukan apa yang kurang di Lombok Utara. Serta permintaan e-Kinerja bisa dilaksanakan setelah ini. Karena terhadap kepegawaian mungkin bisa dilakukan dengan asistensi melalui e-kinerja,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, BKN juga menggelar simulasi penerimaan CPNS dengan sistem CAT. Simulasi CAT dilakukan untuk mensosialisasi-

kan kepada masyarakat bahwa penerimaan CPNS dengan sistem CAT betul-betul dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan cepat.

Menurutnya, simulasi CAT dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sistem CAT sangat transaparan, sehingga masyrakat tidak berpikir negatif tentang pelaksanaan CPNS dengan sistem CAT yang betul-betul dilaksanakan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Di samping sosialisasi CAT kami juga sosialisasikan kaitannya dengan peraturan Undangundang yang baru. Semacam FGD membedah masalah kepegawaian yang ada di Lombok Utara,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Rekrutmen Dimulai Oktober Tekan Angka Pengangguran PEMDA Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar job fair pada tanggal 28-29 Agustus mendatang. Job fair yang melibatkan 19 perusahaan ini menyediakan 800 lowongan kerja. Dari ratusan lowongan kerja ini, ditargetkan mampu terisi sekitar 600 lowongan kerja.

Digelarnya job fair ini salah satu upaya pemda untuk menurunkan angka pengangguran yang masih lumayan tinggi di Lobar mencapai 3 persen lebih, selain itu meningkatkan partisipasi kerja di wilayah setempat.

Kepala Disnaker Lobar, (Suara NTB/her) Rusditah mengatakan kegRusditah iatan job fair ini menjadi bagian tugas Pemda melalui Disnaker seluruh Indonesia, termasuk provinsi dan kementerian. Dalam job fair yang diadakan nanti di kantor dinas terkait, diikuti oleh 19 perusahaan dengan menyediakan 800 lowongan kerja. “Kami targetkan mudahan bisa terisi 600-800,” jelasnya, Jumat (23/8).

Sejauh ini, lanjut dia, jumlah pendaftar online yang sudah mendaftar mencapai 327 orang. Sedangkan peserta yang mendaftar offline nantinya langsung mendaftar saat job fair.

Bagi peserta yang mendaftar online akan disiapkan doorprize kecil-kecilan. Untuk pendaftar lanjut dia, ada juga dari daerah lain, namun pihaknya mengutamakan putra daerah.

Selain dikuti tidak saja oleh perusahaan, job fair ini juga melibatkan tiga lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta untuk bisa merekrut peserta yang tak bisa ditampung di perusahaan-perusahaan yang ikut job fair tersebut. Namun peserta yang ikut LPK ini tentu mengeluarkan biaya sendiri. Tiga LPK ini kata dia akan merekrut peserta untuk magang di Jepang dan Jerman. Di samping itu, rencananya job fair ini juga akan menghadirkan tiga BLK. Yakni BLK Bandung, Bekasi dan Lotim. Sejauh ini yang sudah menyatakan kesiapan turut serta dari BLK Bandung dan Bekasi.

Sedangkan untuk BLK Lotim, belum ada kesiapan. Pada program BLK ini peserta tidak dipungut biaya.

Menurutnya, job fair ini akan diadakan tiap tahun. Bahkan intensitasnya akan ditingkatkan menjadi dua kali setahun, yakni pada HUT Lobar dan HUT RI. Kegiatan kali ini juga jelas dia bagian dari memeriahkan HUT RI oleh Disnaker. Sebelumnya pihaknya mengadakan Launching Desa Sadar Ketenagakerjaan di Sesela Gunungsari.

Menurut dia, lebih penting kegiatan job fair ini untuk menekan angka pengangguran di Lobar yang masih tinggi. “Angkanya 3,28 persen, lumayan besar. Angka partisipasi angkatan kerja kita baru 68,2 persen. Kita ingin tingkatkan partisipasi angkatan kerja dan turunkan angka pengangguran. Itu target kita,” jelas dia. (her)

Kuota CPNS dan P3K Lobar Bertambah 150 Formasi

Giri Menang (Suara NTB) Jatah kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 150 formasi pada penerimaan calon pegawai tahun ini. Dari usulan awal Pemda Lombok Barat (Lobar) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) sebanyak 228 formasi bertambah 150 menjadi 378 formasi.

“Dari usulan formasi sekitar 228, Pemkab Lobar mendapatkan tambahan 150 formasi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Suparlan, S.Sos., Jumat (23/8).

Dijelaskan, tambahan formasi ini agar bisa memenuhi formasi yang didasarkan pada jumlah PNS pensiun dan men-

inggal dunia bisa lebih besar.

Karena, jika formasi yang disediakan hanya 228, kecil kemungkinan pelamar lulus 100 persen. Apalagi dengan kondisi passing grade yang memiliki standar tinggi seperti tahun sebelumnya. Otomatis ada posisi yang nantinya bakal kosong, sehingga adanya tambahan formasi, maka peluang untuk terpenuhinya posisi PNS yang kosong akibat ditinggal pensiun dan meninggal

dunia bisa lebih besar.

Namun dengan tambahan formasi ini, persentase kuotanya masih tetap sama seperti sebelumnya yakni lebih banyak formasi P3K dengan persentase 70 persen untuk perekrutan PPPK dan 30 persen untuk CPNS. Dengan formasi didominasi untuk pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Terkait kapan dilakukan proses perekrutan, pihaknya masih belum menerima dari

Dukung Pembangunan Dam Mujur

Warga Dusun Lokon Diusulkan Direlokasi

Pilkada Loteng

Samsul Qomar Jajaki Peluang Gandeng Lalu Suryade Praya (Suara NTB) Sejumlah kandidat calon kepala daerah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus bergerilya mencari pasangan yang berpotensi digandeng di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Tidak terkecuali, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar yang kini tengah menjajaki peluang berpasangan dengan H. L. Suryade alias Mamiq Ade yang merupakan politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kita masih dalam proses penjajakan,” ujar M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Jumat (23/8).

Meski demikian, ujarnya, penjajakan bukan hanya dengan L. Suryade saja. Tetapi juga dengan beberapa figur dan kandidat lainnya. Namun yang cukup intensif komunikasinya baru dengan L. Suryade. Diakuinya, sembari penjajakan berlangsung, survei elektabilitas juga ikut berjalan. Hal ini untuk mengukur potensi masing-masing pihak dan sebagai dasar dalam menentukan pasangan yang akan digandeng di Pilkada Loteng nantinya. “Nantikan survei yang akan menentukan, dengan siapa elektabilitas kita tinggi. Itulah yang mejadi dasar pertimbangan kita menentukan pasangan,” ujar Qomar.

Dalam hal ini pihaknya tidak mau sembarang menentukan pasangan, karena menjadi kepala daerah itu soal pengabdian. Disinggung soal kendaraan politik yang akan digunakan, Qomar menegaskan, sebagai kader Partai Demokrat tentunya pihaknya sangat berharap bisa diusung oleh Partai Demokrat. Tapi tentu ada mekanisme yang harus dijalankan untuk bisa diusung oleh Partai Demokrat dan tahapan serta proses tersebut saat ini telah dijalankan.

“Partai Demokrat sudah membuka keran bagi 4 kadernya untuk maju di Pilkada Loteng. Tinggal sekarang menunggu keputusan DPP, siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat,” terangnya. Ke empat kader tersebut, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, Ketua DPC, Ahmad Ziadi, M. Samsul Qomar serta H. Rais Ishak.

Hal senada juga disampaikan H.L. Suryade. Politisi PKS ini mengaku dirinya sangat terbuka dengan potensi untuk berpasangan dengan kandidat manapun. Pihaknya saat ini juga tengah menjalankan proses seleksi di internal PKS, untuk bisa mendapat dukungan dari PKS di Pilkada Loteng mendatang.

“Soal pasangan kita sangat fleksibel dan terbuka dengan siapapun. Begitu pula terkait kendaraan politik, kita tengah upayakan supaya bisa diusung oleh PKS,” tandasnya.

Dikatakanya, sejumlah figur sudah mulai dijajaki potensinya untuk berpasangan di Pilkada Loteng. Namun karena tahapan masih jauh, pihaknya masih terus menjajaki siapa kira-kira yang bisa diajak berkomunikasi. “Politik itukan sangat fleksibel dan dinamin,” ujarnya mantan anggota DPRD Banten ini. (kir)

(Suara NTB/Damkar Lobar)

KEBAKARAN - Kasus pembakaran lahan di wilayah Lobar semakin meningkat, diduga pembakaran lahan ini disengaja untuk membuka lahan.

Banyak Kasus Kebakaran Lahan Diduga Disengaja Giri Menang (Suara NTB) Kasus kebakaran lahan di Lombok Barat (Lobar) meningkat tajam. Sampai saat ini, dari data Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) tercatat 10 kasus kebakaran lahan.

Angka melonjak tajam dibandingkan sebelumnya.

Tingginya intensitas kasus kebakaran lahan ini, diduga banyak yang disengaja.

Oknum yang ingin membuka lokasi lahan untuk keperluan bercocok tanam dan lain-lain sengaja membakar lahan tersebut. Pembakaran lahan ini dipermudah dengan kondisi kekeringan yang melanda daerah setempat.

Untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan ini, pihak Pemda Lobar berencana membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla). ‘’Tim Satgas ini nantinya tidak saja melakukan penanganan pencegahan, namun hingga penindakaan hukum,’’ ujar Kepala Dinas Damkar Fauzan Husniadi, Jumat (23/8).

Menurut dia sejumlah kasus kebakaran lahan ini, ada yang disengaja oleh oknum tertentu. Beberapa kejadian kebakaran lahan ini, di Dusun

Pelan Desa Mareje Kecamatan Lembar Kamis malam lalu.

Pihaknya dilaporkan bahwa terjadi kebakaran lahan di dusun setempat. Pihaknya pun langsung menerjunkan tim pemadam ke lokasi. Namun akibat lokasinya jauh dan medannya sulit dijangkau pemadaman pun dilakukan dengan ekstra keras dibantu Polres Lobar dipimpin langsung oleh Kapolres bersama jajaran, kebakaran lahan itu berhasil dipadamkan.

Selain di Mareje, kebakaran lahan juga terjadi di dekat lokasi PLTG PLTU Jeranjang Taman Ayu Gerung. Bahkan pembakaran lahan masuk hingga areal PLTG. Sebelumnya, kata dia, kebakaran lahan terjadi di beberapa titik di dekat BTN Graha Sandik Desa Sandik. Tempos Gerung, Wadon Gunuungsari. Untuk menangani kasus kebakaran lahan ini, pemda berencana memantuk Tim Satgas Karhutla. Rencana pembentukan tim Satgas ini pun sudah dibahas bersama dengan OPD terkait dan polres dalam rapat yang diadakan Jumat (23/8). Rapat ini, jelasnya, menindaklanjuti rapat pembentukan Tim Satgas Kar-

hutla yang dipimpin Sekda Lobar. Saat ini, susunan tim yang terlibat dalam Satgas ini tengah digodok di Kesbangpol dan Bagian Hukum.

Tim Satgas ini, jelasnya, melakukan langkah pencegahan secara preventif. Namun persoalan yang masih jadi perdebatan, kata dia, kehutanan sudah masuk tanah provinsi, sehingga provinsi diharap bisa mem-back up penuh. Alasannya, pemda tidak punya institusi dan alat untuk penanganan bidang kehutanan ini. “Ini salah satu kendala karena urusan kehutanan ini ada di provinsi, bagaimana bentuk intervensi kita, ini yang belum jelas,” ujar dia.

Jumat dini hari sekitar pukul 02.00, rumah warga di Dusun Bangket Punik, Desa Golong Kecamatan Narmada Lobar mengalami kebakaran hebat. Rumah milik H Safi’i habis dilalap si jago merah.

Saat kebakaran, sang pemilik tidak ada di rumah karena dirawat di RSUP. Penyebab kebakaran ini diduga dipicu arus pendek aliran listrik. Korban pun diperkirakan mengalami kerugian material sekitar Rp150.000.000. (her)

’’Groundbreaking’’ Proyek Bendungan Meninting Terganjal Persoalan Lahan Giri Menang (Suara NTB) Groundbreaking proyek Bendungan Meninting yang direncanakan tanggal 26 Agustus ini terganjal oleh persoalan lahan. Pasalnya warga terdampak pembangunan masih belum menyetujui hal itu. Terlebih lagi sejumlah lahan masih belum terbayarkan.

Untuk membahas masalah ini, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid pun berencana bertemu dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., secepatnya. Sementara saat ini tengah berlangsung sengketa lahan Bendungan Meninting di Pengadilan Negeri Mataram.

Sidang sengketa ini digelar, menyusul pengajuan gugatan yang dilayangkan 14 warga yang belakangan bertambah menjadi 21 orang terdampak pembangunan mega proyek itu.

Warga menggugat harga appraisal yang dinilai tidak adil.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menilai jika gugatan

warga atas harga lahan itu wajar dilakukan. Sebab jika melihat harga lahan yang bersebelahan, namun berbeda nilai penafsirannya, tentu warga akan mempertanyakannya.

“Menurut saya memang gugatan warga itu wajar,” ujarnya.

Terkait rencana groundbreaking bendungan yang akan dilakukan pada 26 Agustus mendatang di kawasan Bukit Tinggi, bupati mengaku belum mendapatkan kepastian dari pihak pemprov. “Tapi ada waktu ini sampai 26 Agustus (untuk menyelesaikan permasalahan),” ungkapnya.

Fauzan berencana segera berkomunikasi dengan Gubernur NTB terkait permasalahan itu. Karena pihak Pemkab Lobar tidak memiliki kewenangan menetapkan waktu groundbreaking itu, melainkan pihak provinsi. Mengingat proyek itu merupakan proyek nasional.”Bukan tugas kami yang menetapkan waktu itu. Kami hanya bisa men-

(Suara NTB/her)

Suparlan

kementerian. Namun, kata dia, kemungkinan untuk perekrutan CPNS bulan Oktober. “Rekrutmen kemungkinan bulan Oktober,” jelas dia.

Kasubid Pengadaan Pegawai BKDPSDM Lobar H. Rizki Bani Adam sebelumnya menjelaskan untuk perekrutan CPNS tahun ini didominasi oleh formasi guru di wilayah Sekotong. Rinciannya ada sekitar 38 formasi CPNS umum untuk tenaga guru di wilayah Sekotong. Sementara 30 formasi untuk tenaga teknis.

Untuk tenaga teknis diusulkan bagian pengadaan barang dan jasa, kemudian penyuluh di Disperindag, mediator pengantar tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja, tenaga teknis di Dinas PUPR dan OPD lainnya. (her)

dukung dan kalau ada koordinasi untuk mengkondisikan, kami siap,” pungkasnya.

Perwakilan warga, Taufiqqulrahman yang dikomfirmasi mengatakan bahwa Jumat (23/ 8) berlangsung persidangan sengketa dengan nomor perkara: 149/ Pdt.G/2019/PN Mtr. Sidang tersebut sudah memasuki masa sidang ke-2 dengan menghadirkan langsung kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon yang sama-sama didampingi kuasa hukumnya. “Dari jumlah warga yang menggugat ke PN seganyak 14 orang, namun bertambah menjadi 21 orang,”jelas dia. Dalam persidangan tersebut, kedua belah pihak. Di mana selaku termohon dihadiri kuasa hukum BPN, sedangkan pemohon dalam hal ini warga bersama kuasa hukum Irfan Suryadiata.

Menurutnya dalam masa sidang ke-2 itu beragendakan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.

Seperti beberapa berkas surat, sertifat, maupun bukti lain-

(Suara NTB/ist)

SIDANG - Proses sidang sengketa lahan Bendungan Meninting di Pengadilan Negeri Mataram. nya. Di mana dari pihaknya ran appraisal itu,” ujarnya. sebelumnya sudah menyerahMasa persidangan itu samkan dokumen berupa surat per- pai dengan pembacaan putusan mohonan mediasi, surat dari akan berjalan selama 30 hari BPN tentang undangan sosial- masa kerja. rencananya sidang isasi hasil appraisal. Terma- berikutnya akan kembali dilansuk bukti sertifikat tanah war- jutkan, Senin (26/8) mendatang ga yang berjumlah 21, dan do- dengan agenda pemeriksaan kumen lainnya. “Termasuk saksi-saksi dari kedua belah juga pengumuman hasil tafsi- pihak. (her)

Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan Dam Mujur saat ini masih terkatung-katung. Belum jelasnya, penyelesaian persoalan sosial di tengah masyarakat yang bakal terkena dampak pembangunan dam, terutama masyarakat Desa Persiapan Lokon jadi salah satu penyebab utamanya. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mendesak pemerintah daerah supaya lebih serius menangani persoalan tersebut, agar pembangunan Dam Mujur bisa segera terwujud.

“Kuncinya sebenarnya kemauan saja. Kalau pemerintah daerah mau, pasti ada jalan,” ujar Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., kepada Suara NTB, Jumat (23/8).

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat yang terkena dampak pembangunan Dam Mujur dan dengan memperhatikan inti persoalannya. “Masyarakat ini mau ada kejelasan soal kemana mereka akan pindah kalau Dam Mujur jadi dibangun,” sebutnya.

Dari situ pemerintah daerah bisa memberikan solusi dengan membentuk desa mandiri khusus bagi warga yang terkena dampak pembangunan Dam Mujur lengkap dengan fasilitas penunjang, seperti sekolah, puskesmas dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan begitu

masyarakat pasti akan mau untuk pindah.

“Kalau masyakat sudah pindah, maka tidak ada lagi persoalan sosial. Dengan begitu Dam Mujur akan bisa dibangun. Tapi untuk bisa seperti itu, memang dibutuhkan kemauan yang besar dari pemerintah daerah. Sementara kita lihat pemerintah daerah kurang serius untuk bisa mewujdukan Dam Mujur,” sebutnya.

Padahal kalau Dam Mujur bisa terbangun, maka bisa menyediakan tidak kurang dari 23 juta meter kubik air baku.

Itu bisa digunakan untuk mengairi lebih dari 7 ribu hektar lahan pertanian. Sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan air bersih dan bisa digunakan untuk penyediaan listrik.

“Ke depan dengan berkembangnya kawasan The Mandalika Kuta, Dam Mujur bisa menjadi altenatif dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan tersebut,” imbuhnya. Jadi bisa dibayangkan mulitiplayer effect yang bisa diberikan dari keberadaan Dam Mujur tersebut.

Sehingga wajar jika kemudian pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan Dam Mujur dengan menyiapkan desa mandiri. Karena berkat pengorbanan masyarakat tersebut, Dam Mujur bisa dibangun dan mampu memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat di daerah ini. (kir)

10 Ribu Peternak Lotim Gratis Premi AUTS Selong (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sedia menanggung biaya tambahan premi 10 ribu peternak yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Dalam hal ini, Pemkab Lotim mengalokasikan Rp 400 juta atau masing-masing Rp 40 ribu tiap peternak per tahun. Sejatinya, Rp 40 ribu tersebut dibayarkan oleh peternak selaku peserta AUTS secara swadaya.

Demikian diterangkan Kepala Bidang Pengembagan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Distannak) Lotim, drh. Surya Wahyudi.

Menjawab Suara NTB, Jumat (23/8), dia menjelaskan besaran premi AUTS ini ada 2 persen Rp 10 juta per ekor atau Rp 200 ribu dari total harga pertanggungan per ekor sapi.

Pemerintah pusat menanggung 80 persen atau Rp 160 ribu per ekor per tahun bantuan premi. Sisanya inilah yang kemudian ditanggung oleh Pemkab Lotim. “Setelah pusat memberikan subsidi, bupati juga memerintahkan untuk turut memberikan subsidi, sehingga semuanya gratis premi,” ungkapnya.

Dijelaskan, mengikuti AUTS saat ini jauh lebih mudah. Cukup dengan membuat kelompok lengkap dengan identitas masing-masing peternak dan identitas ternak sapinya. Syarat usia sapi minimal satu tahun.

Hanya saja yang disyaratkan hanyalah sapi betina. Namun, tujuan utamanya melindungi sapi betina produktif atau melindungi perkembangbiakan sapi. Pasalnya, kalau sapi jantan hanya penggemukan. Selang enam bulan biasanya langsung dijual.

Klaim AUTS ini dipastikan sangat mudah. Peternak me-

(Suara NTB/rus)

Surya Wahyudi lengkapi beberapa dokumen klaim seperti fotokopi polis asuransi, berita acara kehilangan atau kematian sapi dari penerima polis yang ditandatangani pejabat dinas peternakan dan kesehatan hewan terdekat. Peternak harus menampilkan surat keterangan kehilangan kepolisian setempat jika terjadi kehilangan, dokumentasi dan foto-foto kematian jika terjadi kematian dan hasil visum dari dokter hewan dan petugas teknis yang berwenang.

Jumlah penerimaan klaim juga disesuaikan dengan risiko yang menjadi penyebab proses klaim. Untuk faktor kematian karena sakit dan peternak sempat menjual dagingnya, klaim yang diterima akan berkurang dengan jumlah hasil perolehan atau penjualan yang diterima peternak.

Lotim, selama tahun 2019 ini, sudah 14 ekor klaim dan peternak langung menerima Rp 10 juta. Antara lain ada yang mati tanpa dipotong dan mati beranak. Sapi yang hilang pun turut akan diberikan biaya petanggungannya dengan syarat-syarat tertentu. “Untuk sapi hilang belum ada di Lotim,” ucapnya. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

Sumbawa Berkomitmen Jadikan STP Wadah Kemitraan Bisnis Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sumadiarta, SH, menyatakan Pemkab berkomitmen menjadikan Sumbawa Technopark (STP) sebagai wadah kemitraan bisnis. Yang muaranya diharapkan membawa kemajuan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara Business Meeting Sumbawa Technopark yang bekerjasama dengan kemenristek Dikti, Jumat, 23 Agustus 2019, di Kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan dalam rangka sosialisasi layanan dan program Sumbawa Technopark tersebut dihadiri Direktur Kawasan Sains Teknologi Kemenristek Dikti, Direktur Bandung Technopark, dan Direktur Sumbawa Technopark.

Dikatakan Bupati, keberhasilan pemerintah hanya akan bermakna apabila masyarakat juga berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Dimana hal itu akan dapat terwujud ketika Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha dapat bersinergi positif. (arn)

Sempat Terancam, Paket DAK Sarana Belajar Akhirnya Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) – Paket Sarana Belajar SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sempat dikhawatirkan gagal. Namun paket bernilai ratusan juta ini dipastikan tuntas, setelah adanya pemenang tender cepat, sehari sebelum berakhirnya masa pelaporan.

“Sebelumnya dikhawatirkan gagal. Tapi sekarang sudah ada pemenangnya.

Pemenang sudah ada tanggal 20 Agustus, dan tanggal 21 kami kirim berita acaranya ke PPK dari Dinas Dik(Suara NTB/ind) Pipin Shakti Bitongo bud untuk dilakukan langkah selanjutnya. Informasinya dari Dikbud juga sudah memasukkan pelaporan melalui aplikasi OM SPAN,” kata Kabag Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, S.T., M.Eng. Diungkapkannya, tender cepat kedua paket Sarana Belajar SKB dengan pagu Rp 357.857.000 dimenangkan CV Megawanainti, perusahaan yang beralamat di Jawa Barat.

Penentuan pemenang ini langsung ditentukan oleh sistem karena memasukkan penawaran paling rendah yakni Rp 331.700.000. Dalam hal ini terdapat sisa tender Rp 26.157.000. “Paket ini ada dua penyedia yang memasukkan penawaran. CV Megawanainti menjadi pemenang karena penawarannya dia lebih rendah. Pemenang tender ini otomatis ditentukan oleh sistem,” tukasnya.

Dengan adanya pemenang tender paket ini, lanjut Pipin, maka semua paket DAK yang masuk semuanya sudah tuntas.

Tinggal dilakukan proses pelaksanaan di lapangan. “Tidak ada yang gagal, semuanya sudah tuntas. Intinya lelang 89 paket, semua sudah tuntas. Tinggal pelaksanaan saja,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, paket Sarana Belajar SKB ini sebelumnya dikhawatirkan gagal. Karena dari lelang cepat pertama tidak ada yang memasukkan penawaran. Setelah paket gagal tender, kemudian dilakukan tender cepat ulang.

Namun proses tender yang dilakukan mendekati batas akhir.

Dalam hal ini batas akhir dilaporkan melalui aplikasi pada tanggal 21 Agustus. (ind)

Sikapi PHK PT MacMahon, KSB Upayakan Mediasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat, akan melakukan upaya maksimal terhadap karyawan PT MacMahon yang diduga di PHK secara sepihak. Bahkan saat ini delapan orang karyawan yang di PHK tersebut sudah dimintai keterangan termasuk perusahaan supaya ada titik temu dalam upaya penyelesaian kasus tersebut.

Kepala Dinas Nakertrans, Ir. H. Muslimin HMY, M. Si kepada Suara NTB, Jumat (23/8) mengatakan, untuk penanganan kasus dugaan PHK sepihak tersebut saat ini tim masih terus mendalami hasil pemeriksaan para karyawan dan managemen perusahaan supaya tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Makanya dalam waktu dekat ini, pihaknya berencana untuk melakukan mediasi terkait kasus tersebut (Tripartit).

Jika tahapan mediasi tidak kunjung ada hasil yang dianggap baik, maka pihaknya akan menyarankan kasus itu untuk bisa dituntaskan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan ranahnya bukan lagi tanggung jawab dari Pemerintah. Hanya saja pihaknya berharap supaya kasus tidak sampai ke PHI karena orang di PHK tersebut merupakan para tenaga kerja lokal. Hal itu dilakukan supaya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari dan akan mengganggu aktivitas perusahaan.

Masalah tenaga kerja di PT AMNT juga tengah menjadi atensi pihaknya, karena ada banyak laporan pengaduan yang diterima. Salah satunya kasus dugaan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan aliansi PT AMNT (PT MacMahon Indonesia) sehingga tidak ada yang disembunyikan. “Kita sudah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.

Kita juga sudah periksa kedua belah pihak dan dalam waktu dekat akan kita mediasi supaya tidak lagi menimbulkan pengangguran baru di KSB,” ungkapnya.

Dikatakannya, terkait dengan kasus dugaan PHK tersebut pihaknya masih belum mengetahui secara persis pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh delapan orang itu.

Tetapi hasil informasi di lapangan yang didapatkan sementara itu bahwa mereka diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan pekerjaan. Selain Masalah tersebut ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yakni masuk ke kawasan blasting tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Hal itu tentu sangat disayangkan terjadi karena akan sangat berbahaya bagi para pegawai jika terkena serpihan dampak dari blasting.

Pihaknya juga tetap meminta pertimbangan kepada pihak perusahaan untuk tidak langsung memberhentikan para karyawan di forum mediasi yang akan dilakukan nanti. Karena para prinsipnya mereka masih dilatih dan belum bekerja secara penuh di perusahaan dimaksud supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi para karyawan tersebut merupakan karyawan lokal Sumbawa Barat, empat orang dari Kecamatan Sekongkang dan empag orang lainnya berasal dari kecamatan Taliwang.

“Memang informasi awalnya sudah kita terima terkait pelanggaran yang mereka lakukan, tetapi kami tetap akan melakukan investigasi. Kami juga berharap agar perusahaan bisa mempertimbangkan sanksi tegas tersebut karena mereka masih dalam tahap pelatihan,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Banyak Ditemukan ”Pelompong” Liar di DI Batu Bulan Sumbawa Besar (Suara NTB) Praktik pencurian air secara liar atau pelompong liar di hulu Daerah Irigasi (DI) Bendungan Batu Bulan kerap terjadi. Bahkan pelompong liar ini banyak ditemukan di daerah irigasi setempat.

Temuan ini diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi (PSDAH) Wilayah Sungai Pulau Sumbawa.

Kepala Balai PSDAH Wilayah Sungai Pulau Sumbawa, MedManjarungi, ST, MT kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Dari monev yang dilakukan, masih dijumpai banyak pelompong liar di daerah hulu DI Batu Bulan. Bahkan sudah terjadi pengerusakan jaringan irigasi di sejumlah titik.

“Hasil monev tadi, masih dijumpai banyak pelompong liar di daerah hulu DI Batu Bulan.

Pelompong liar yang kita jumpai di BBKa (Bendungan Batu Bulan Kanan) 4 dan BBKA 5.

Tadi yang kita ketahui ada 5 titik. Tidak hanya pelompong liar, tetapi juga perusakan jaringan,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruangannya, Jumat (23/8).

Dijelaskannya, di lima titik temuan, rata-rata digunakan untuk mengairi lahan persawahan. Tidak hanya dibuatkan bendung menggunakan batu, tetapi juga membongkar saluran dengan membuat crossing pipa air

lewat bawah tanah. Adapun pelompong liar ini tidak hanya terjadi di BBKa (Bendungan Batu Bulan Kanan) tetapi juga di BBKa kiri. Dengan adanya praktik seperti ini, debit air yang direncanakan ke hilir menjadi berkurang dan kemungkinan tidak sampai. ”Adanya pengalihan atau pelompong liar itu, kalau sedikit tidak terasa. Kalau banyak titik terjadi sangat terasa dan bahkan debit akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan air tidak nyampai ke hilir,” terangnya.

Menyikapi hal ini, kata Med, pihaknya sudah menginstruksikan petugas di lapangan untuk melarang atau menutup langsung ketika adanya aktifitas tersebut. Namun untuk menanganinya tidaklah mudah. Karena kelembagaan P3A belum optimal. Kemudian ada ketakutan dari petugas untuk menegur langsung karena berhadapan dengan petani. Makanya untuk sement-

(Suara NTB/Kepala Balai PSDAH)

DI - Petugas menunjukkan salah satu titik pelompong liar di Daerah Irigasi (DI) Batu Bulan. ara ini pihaknya akan melakukan upaya persuasive dengan sosialisasi penyadaran masyarakat. Selain itu juga akan memperkuat kelembagaan P3A. Bahkan pihaknya terus membangun koordinasi dengan sejum-

lah instansi terkait guna pembentukan tim pengawas distribusi air. Dalam tim nantinya meliputi sejumlah instansi, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, kecamatan, desa dan P3A. Tim inilah yang nantinya akan

melakukan penertiban terhadap pelompong liar. “Langkah kita nanti akan membentuk tim pengawas air. Karena yang kita hadapi masyarakat. Nanti tim itulah nanti yang akan melakukan penertiban,” pungkasnya.(ind)

Warga Otak Kres Berharap Masih Tambahan Pekerjaan, Pemerintah Tepati Seluruh Janji Sentra IKM di PotoTano Taliwang (Suara NTB) Warga dusun Otak Kres, Desa Maluk akhirnya sepakat melepaskan lahan dan fasilitas mereka untuk lokasi pembangunan pabrik smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pasca kesepakatan tersebut, warga pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dapat memenuhi seluruh permintaan mereka yang telah dituangkan dalam kesepakatan.

“Kami juga lega pak. Dan harapan kami sekarang mudah-mudahan pemerintah memenuhi semua yang telah dijanjikan ke kami,” harap Rebin, salah satu warga pemilik lahan.

Rebin mengaku, dirinya dan seluruh warga yang bermukim dan mencari penghidupan sebagai petani di Otak Kres sejak awal tak menginginkan proses pelepasan lahan mereka berjalan alot.

Warga sangat mendukung pemerintah yang memiliki hajatan mempercepat terbangunnya pabrik pemurnian hasil tambang tersebut.

Hanya saja permintaan warga saat itu belum mendapat respon dari pemerintah. Di mana menurut Rebin, permintaan ia dan warga lainnya cukup sederhana. Yakni pemerintah diharapkan menyediakan lahan dan fasilitas pengganti yang seusai dengan harapan warga. “Kami hanya ingin pengganti yang sedikit tidak seperti yang akan kami tinggalkan,” papar Rebin.

Ia mengakui, adanya aksi yang sempat menutup akses ke pemukiman Otak Kres sangat di sayangkan. Padahal permintaan warga cukup relevan apalagi tidak ada niatan sejak awal menolak keberadaan smelter.

“Ya namanya minta mas.

Kalau tidak dipenuhi kan kita cari yang terbaik. Makanya kami sesalkan ada yang sempat tutup jalan kami waktu itu,” katanya.

Namun kini kata Rebin hal itu sudah tuntas. Ia pun berharap semua kesepakatan yang telah ditandatangani pemerintah bersama warga bisa dipenuhi semuanya. “Itu saja mas sekarang. Kita sepakat digantikan lahan dan rumah kami serta uang sangu untuk memulai kehidupan baru di tempat baru nanti,” harapnya.

Senada dengan Rebin, Wagiman warga lainnya mengatakan, warga sangat berat meninggalkan Otak Kres karena selama puluhan tahun sudah bermukim di sana. Datang sebagai peserta transmigrasi sekitar tahun 80-an, hingga kini warga telah memiliki penghidupan di lokasi tersebut. “Kami ini petani mas. Kalau pindah dari situ dan tidak diberi lahan pengganti terus mau mau makan apa kami nantinya,” ujarnya.

Selama ini sambung Wagiman yang juga dipercaya sebagai perwakilan warga menandatangani kesepakatan pembelian lahan dengan Pemda KSB ini memaparkan, hanya satu permintaannya yakni digantikan lahan baru oleh pemerintah. Dan sesuai

Belum Digunakan

(Suara NTB/bug)

FOTO BERSAMA - Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan perwakilan warga Otak Kres usai penandatangan kesepakatan pembelian lahan smelter. Turut mendampingi Kapolres KSB dan Dandim. kesepakatan berikut dengan fasilitas yang akan di tinggalkan di Otak Kers. “Kami maunya dan sudah disepakati sekalian terima kunci rumah terus sedikit sangu (uang) untuk modal bertani di tempat baru nanti,” tukasnya.

Sementara itu Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM usai menandatangani kesepakatan dengan warga menyampaikan, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ambil bagian tercapainya kata sepakat terkait proses pembebasan lahan smelter itu. Terutama kepada warga dusun Otak Kres yang akhirnya mau mengikhlaskan lahan mereka dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

“Saya mewakili pemerintah berterima kasih kepada semua pihak karena setelah melewati jalan panjang akhirnya ada titik terang bagi kita semua menyelesaikan pembebasan lahan smleter itu,” cetusnya.

Bupati mengakui, kerelaan warga Otak Kres menyerahkan lahannya merupakan sebuah pengorbanan yang teramat besar. Sebab selama itu lahan-lahan tersebut tidak saja menjadi lokasi pemukiman terapi juga sekaligus lahan penghidupannya. Akan tetapi warga Otak Kres pada akhirnya mau melepaskan demi kepentingan lebih besar, yakni hajatan daerah menjadi daerah industri dengan kehadiran smelter nantinya.

Atas kerelaan warga Otak Kres itu, selanjutnya bupati menyatakan, sebagai pemerintah dan pribadi, dirinya akan memberikan yang terbaik bagi warga dusun Otak Kres khusunya dan masyarakat Maluk umumnya.

Memenuhi seluruh janji yang telah disetujui dalam setiap poin kesepakatan yang telah disetujui tersebut. “Merupakan tugas saya yang diberi amanah untuk mendapatkan tanah pengganti untuk anak keluarganya. Insya Allah ketika kita memeberikan yang terbaik maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik,” tandas bupati.

Selanjutnya orang nomor satu di KSB ini menambahkan, penyelesaian pebebasan lahan smelter ini menjadi con-

toh dan bukti bahwa tingginya kesadaran masyarakat mendorong kehadiran investasi di daerah. Karenanya hal tersebut harus terus dipertahankan agar iklim investasi daerah terjamin.

“Ini akan jadi preseden baik bagi dunia investasi daerah.

Dan harapan saya bukan soal smelter ini saja. Tapi investasi lain juga karena persoalan lahan paling banyak menjadi batu ganjalan tumbuh kembang investasi selama ini. Dan harapan terakhir kami semoga ini menjadi tonggak KSB menjadi kiblat perekonomian NTB,” demikian bupati.(bug)

Taliwang (Suara NTB) Keberadaan bangunan gedung sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Desa PotoTano, yang dibangun tahun 2017 dan dilanjutkan di tahun 2018 dengan jumlah anggaran Rp 1,4 miliar hingga kini belum bisa digunakan. Pasalnya, sarana pendukung belum dilengkapi dengan estimasi anggaran tambahannya sekitar Rp1 miliar dan saat ini tinggal pembangunan finalnya saja.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) UMKM KSB, Ir. Amin Sudiono MM kepada Suara NTB, Jumat (23/8) tidak menampik belum bisa digunakannya bangunan itu karena fasilitas pendukung yang masih kurang. Kendati demikian, pihaknya tetap mengupayakan di akhir tahun 2019 sudah bisa digunakan. Bahkan saat ini para pelaku usaha yang direncanakan akan menempati gedung tersebut sudah mulai diinventarisir sesuai usaha yang akan diproduksi. Sehingga asas manfaat dari keberadaan sentra IKM dirasakan masyarakat.

Selain fasilitas, ada beberapa bagian bangunan lain yang rusak setelah diguncang gempa juga masih terus diperbaiki.

Bahkan saat ini fasilitas dan sarana pendukung sudah siap tinggal menunggu waktu untuk bisa digunakan.

“Kita upayakan di akhir tahun 2019 perbaikan dan pe-

nambahan fasilitas pendukung bisa tuntas. Sehingga asas manfaat dari kebedaannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas,” ungkapnya.

Menurutnya, adapun item pekerjaan yang harus ditambah agar bangunan yang representatif yakni mesin untuk pengepakan kemasan, mesin untuk produksi serta sarana pendukung lainnya. Adanya penambahan sarana ini, diharapkan akan menjadi pelecut bagi para pelaku usaha di KSB untuk meningkatkan produktifitas usahanya baik dibidang kelautan perikanan dan pertanian. Sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha akan semakin meningkat karena tidak hanya bahan baku melainkan barang jadi dan setengah jadi juga menjadi prioritas untuk terus dikembangkan.

Tentu tujuan akhir menurunkan angka kemiskinan di KSB. Karena hasil dari kerajinan pelaku usaha akan langsung dipasarkan kepada masyarakat secara umum dengan harapan bisa dijadikan pusat oleh-oleh di pulau Sumbawa. Hal itu tentu sangat beralasan karena produk yang dihasilkan di sentra IKM sudah memiliki label dan kemasan khusus. “Kita berharap keberadaan dari sentra IKM mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat KSB. Tentu kedepan masih ada upaya lain yang akan kita lakukan agar keberadaannya bisa semakin maksimal,” tandasnya. (ils)

Kecamatan dan Desa Berkinerja Baik akan Diberikan Insentif Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecamatan dan Desa yang memiliki kinerja yang baik direncanakan akan mendapatkan insentif. Dana Insentif Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan desa serta layanan dasar, layanan infrastruktur desa.

Sebagaimana disampaikan Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Sumbawa, Ulumuddin, ada aspek yang harus dimiliki desa. Ukurannya kinerjanya yang berkontribusi terhadap perbaikan kinerja desa. Sehingga desa bisa memperoleh Dana Insentif Desa. Seperti yang terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) awal yang digelar KOMPAK dengan Dinas PMD untuk perumusan inisiatif pemeringkat kinerja desa dan kecamatan, Jumat (23/8).

KOMPAK Provinsi, M. Wahyudi, menjelaskan, sebagai kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, kegiatan

(SuaraNTB/ula)

FGD - Suasana FGD KOMPAK dengan Dinas PMD dan OPD lainnya terkait pemeringkatan kinerja kecamatan dan desa. kali ini lebih kepada penetapan instrumen yang bisa menjadi indikator dalam pemeringkatan kinerja desa dan kecamatan Serta adanya masukan dari Desa dan Kecamatan. Untuk sempurnanya rancangan awal Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Sumbawa.

Kegiatan yang dihadiri oleh OPD Sumbawa, Camat, dan Kepala Desa serta BPD se-Kabupaten Sumbawa tersebut juga akan membahas tentang rencana awal Peraturan Bupati tentang tata cara Pembagian dan Peneta-

pan Dana Insentif Desa di Kabupaten Sumbawa. Dalam diskusi juga, ada perbaikanperbaikan Ranwal Perbup. Diantaranya variabel penilaian kinerja penyusunan RKPDes yaitu ketersediaan dan validitas data profil Desa sebagai dasar Penyususnan PerencanaandanPenganggaran,variabel dalam penyusunan APBDes yaitu Komitmen penganggaran Program Inovasi Desa serta sistem penilaian yang harus jelas unsur Tim Penilai dan jumlah tim penilai yang akan melakukan penilaian. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pembentukan UPTD BLK Diprioritaskan Dompu (Suara NTB) – Usulan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) disambut baik bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setda Dompu. Bahkan unsulan tersebut masuk skala prioritas yang akan dituntaskan tahun ini.

Demikian disampaikan Kabag Ortal Setda Dompu, H Gaziamansyuri kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (23/8). “BLK ini memang kita prioritaskan. Perdanya (Suara NTB/jun) sudah ada dan perbupnya seGaziamansyuri dang kami susun,” kata dia.

Diakui, selama ini pengiriman tenaga kerja keluar negeri tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sehingga dirasa wajar ketika banyak ditemukan persoalan oleh TKI, apakah dalam bentuk tidak digaji setelah bertahun-tahun bekerja atau mendapat perlakuan tak manusiawi dari majikan.

Untuk itu, kehadiran BLK ini sangat penting agar mereka memiliki bekal sebagaimana yang dibutuhkan lapangan kerja. Dan dengan sendirinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya hasil yang diperoleh TKI di daerah rantauan. “Kalau kita mengirim tenaga kerja yang memiliki keterampilan tentu mereka akan mendapat imbalan atau penghasilan yang memadai,” jelasnya.

Selain pembetukan UPTD BLK dari Disnakertrans, disebutkan Gaziamansyuri, terdapat beberapa instansi lain yang juga mengusulkan pembentukan unit pelaksana teknis itu. Seperti misalnya Disnakeswan dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Namun demikian, sebagaimana ketentuan Permendagri nomor 12 tahun 2017 bahwa dalam pembetukan UPTD tidak lagi diperbolehkan menggunakan pendekatan wilayah melain teknis. Terkecuali hanya untuk persoalan kesehatan dan pendidikan. “Misalnya kalau pertanian mungkin perlu UPTD benih atau Alsintan kenapa tidak, karena itu akan lebih fokus penanganannya nanti. Masalah anggaran tinggal dialihkan dari UPTD daerah itu,” pungkasnya. (jun)

Dahlan Disarankan Maju pada Pilkada Bima Bima (Suara NTB) – Politisi Nasdem, Edy Mukhlis S.Sos, menyarankan Drs. Dahlan M. Noer M. Pd yang juga Wakil Bupati Bima saat ini, untuk maju dan bertarung dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang.

Menurut Edy, kans Dahlan sebagai calon Bupati Bima cukup besar. Selain ada dukungan dari kalangan milenial dan akademisi, banyak juga Parpol yang mengingingkan ada pergantian Bupati tahun 2020-2025. “Keinginan masyarakat untuk mengganti Bupati tahun 2020 cukup banyak di lapangan. Saya (Suara NTB/Uki) kira ini momennya pak DahlEdy Mukhlis an untuk maju sebagai calon Bupati,” katanya, Jumat (23/8). Pada satu sisi, ia berpendapat elektablitas dan popularitas Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, yang merupakan Bupati Bima serta Petahana saat ini, sudah cenderung semakin turun dari tahun ke tahun. “Apa saja faktorfaktor turunnya elektablitas petahana? Yakni ada janji-janji politiknya yang belum dilaksanakan sampai saat ini,” katanya.

Tidak hanya itu, petahana juga dianggap gagal dalam mengatasi persoalan yang cukup vital selama memimpin Kabupaten Bima. Seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan infrastruktur jalan yang ada di wilayah terpencil. “Misalnya di Langgudu, pertumbuhan ekonomi warganya cukup membaik.

Namun pendidikan dan jalan belum memadai,” katanya.

Melihat beberapa kondisi itu, lanjut anggota DPRD Kabupaten Bima ini, secara politik Dahlan ataupun figur yang ingin maju dalam Pilkada 2020 mendatang melawan petahana cukup diuntungkan. “Ini yang menjadi poin pentingnya, para figur terutama pak Dahlan bisa menjemput peluang untuk mengalahkan petahana,” katanya.

Edy menambahkan, persoalan dan kondisi Kabupaten Bima saat ini, akan disampaikan juga kepada pimpinan partai Nasdem, agar tidak sembarang mengusung calon atau figur dalam Pilkada 2020 mendatang. “Nanti akan saya sampaikan. Terutama indikator dan faktor gagalnya petahana saat ini,” pungkasnya. (uki)

Dompu Pastikan Seluruh DAK 2019 Terserap Dompu (Suara NTB) Pemkab Dompu memastikan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 sebesar Rp242 miliar akan terserap seluruhnya. Batasan waktu pengajuan pencairan anggaran diyakini akan dipatuhi, sehingga masing – masing OPD didorong mempercepat proses review anggaran atas program DAK sebelum diajukan pencairannya.

Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (22/8) menyatakan, pihaknya memasti(Suara NTB/ula) kan DAK 2019 akan terserMuhammad ap walaupun ada ketentuan pencairannya tidak seperti tahun – tahun sebelumnya. Pencairan DAK tahun 2019, salah satu dokumen yang harus dilengkapi agar pemerintah bisa mentransfer anggarannya ke kas daerah yaitu melalui proses review oleh Inspektorat. “Jadi dokumen review inspektorat ini menjadi salah satu syarat pengajuan transfer DAK ke kas daerah,” katanya.

Pencairan DAK ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 25 persen, 45 persen, dan 30 persen. Pengajuan tahap kedua dan ketiga dapat dilakukan apabila anggaran tahap sebelumnya sudah termanfaatkan minimal 75 persen. Setiap pengajuan harus diawali dengan review oleh Inspektorat sebelum diajukan ke BPKAD. Tahap kedua batas akhir pengajuannya 21 Oktober dan tahap ketiga batas pengajuannya 15 Desember 2019. “Transfer dana masuk kas daerah dijanjikan paling lama 28 Agustus ini,” ungkap Muhammad.

Diakui Muhammad, tinggal bidang kesehatan yang belum mengajukan pencairan tahap kedua. Sementara yang pertama masuk pengajuan itu Dinas Pariwisata. Kendati sudah mengajukan pencairan, beberapa OPD tersebut tidak langsung dilayani karena harus menunggu transfer anggaran pusat masuk kas daerah. “DAU kita terbatas. Ndak mungkin kita gunakan DAU untuk bayar proyek DAK,” katanya.

Kendati demikian, ia pastikan semua DAK tahun 2019 akan terserap. Keterlambatan pencairan tidak akan sampai melewati batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan pengajuan beberapa OPD terjadi bukan karena keterlambatan realisasi anggaran, tapi lebih banyak karena belum terbiasa dengan review saat pengajuan anggaran. “Beberapa OPD itu terlambat mengajukan karena belum terbiasa dengan review oleh inspektorat,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/jun)

TENDA DARURAT - Korban kebakaran di Dusun Woro Atas, Desa Bakajaya, Dompu, hingga kini menetap di tenda darurat, Jumat (23/8).

Perbaikan Rumah Korban Kebakaran Masih Belum Jelas Dompu (Suara NTB) – Perbaikan rumah korban terdampak kebakaran di Dusun Woro Atas Desa Bakajaya, kabupaten Dompu belum mendapat kepastian. BPBD dan Disos dinilai saling lempar tanggung jawab. Sementara warga di tengah ketidakpastian itu terpaksa harus menetap di tenda darurat.

Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan saat dihubungi Suara NTB usai penyaluran logistik mengaku, tak berani memastikan perbaikan rumah para korban tersebut akan ditangani pihaknya. Sebab di instansinya tak tersedia anggaran yang akan dialokasikan. “Kita tidak berani jamin perbaikannya karena memang tidak tersedia anggaran di kator,” ungkapnya.

Biasanya, lanjut dia, penanggulangan dampak kebakaran rumah semacam ini menja-

di tanggung jawab Dinas Sosial (Disos). Sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sedangkan BPBD fokus pada penanggulangan kerusakan yang diakibatkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung dan sebagainya. “Masalah ini harusnya Disos yang bergerak karena itu tupoksinya mereka,” tegasnya.

Terpisah Sekretaris Disos, Abdul Haris, SH., ditemui Jumat (23/8) mengatakan, atas insiden kebakaran yang telah

menghanguskan delapan unit rumah warga tersebut pihaknya sudah menyalurkan bantuan logistik dan perlengkapan tenda darurat. Baik berupa terpal, makanan siap saji serta perabotan rumah tangga lain yang dibutuhkan.

Sedangkan menyangkut perbaikan rumah untuk ditempati kembali para korban, ditegaskannya, BPBD yang memiliki kewenangan menangani dan mengusulkannya ke pemerintah daerah maupun

Operasi Yustisi

Pol PP Amankan Miras Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Bima menggelar operasi yustisi di beberapa titik di wilayah. Dari hasil operasi yang berlangsung selama dua hari atau sejak Kamis (22/8) hingga Jumat (28/8) itu, Satpol PP menyita puluhan botol minuman keras (Miras) dan mengamankan enam orang perempuan di salah satu losmen.

Kabid Trantibum Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, Abdurahman, S.Sos mengungkapkan, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan daerah (Perda) tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). “Selain itu menindaklanjuti atau merespon laporan yang disampaikan oleh masyarakat,” katanya.

Dari hasil operasi tersebut lanjut Abdurahman, pihaknya menyita sebanyak 20 botol miras jenis sofi dan bir di beberapa cafe. Serta mengamankan enam orang perempuan yang menginap di sebuah losmen. “Barang bukti (BB)

(Suara NTB/Uki)

PEMBINAAN - Para perempuan yang diamankan dalam operasi yustisi oleh Satpol PP dan Damkar Kota Bima diberikan pembinaan di kantor OPD setempat, Jumat (23/8). miras yang disita tersebar di beberapa tempat. Sementara enam orang perempuan hanya pada satu tempat penginapan saja,” katanya.

Diakuinya BB miras yang disita tersebut selanjutnya akan dimusnahkan dalam waktu dekat. Sedangkan enam perempuan hanya diambil keterangannya saja, karena pada saat operasi tidak terdapat pasangan yang bukan muhrim. “Miras yang disita akan dimusnahkan. Sementara enam perempuan ini akan dilepaskan dan diberikan

pembinaan,” katanya.

Sebelum menggelar operasi tersebut, pihaknya terlebih dahulu memberikan himbauan sekaligus peringatan kepada pemilik cafe dan losmen yang ada di Kota Bima agar tidak menjual miras, narkoba, tidak memfasilitasi prostitusi ataupun hal-hal yang melanggar Perda K3.

“Yang jelas kedepan operasi yustisi ini akan kita terus lakukan, demi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bima,” tegasnya. (uki)

Bima Peringkat Tiga Upaya Pencegahan Stunting Bima (Suara NTB) – Kabupaten Bima berhasil meraih peringkat III dari delapan daerah yang dinilai oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam konvergensi pencegahan dan penanganan stunting.

Demikian disampaikan Kabid Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima, Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc, Jumat (23/8).

Kata dia, penilaian kinerja stunting diikuti oleh delapan Kabupaten se-NTB. “Sementara dua daerah lainnya yakni Kota Bima dan Kota Mataram sebagai peninjau,” katanya.

Raani menjelaskan, tim menilai progres konvergensi pencegahan stunting yang di-

lakukan oleh Kabupaten terdiri dari poin aksi 1 sampai 4 dari 8 aksi konvergensi stunting. “Dari target empat aksi yang dipersyaratkan, Kabupaten Bima berhasil membuat lompatan progres capaian hingga aksi 5 sampai dengan bulan Juli 2019,” ujarnya.

Empat aksi itu lanjutnya, antar lain mencakup aspek analisis data, rencana kegiatan, rembug stunting dan Peraturan Bupati tentang peran Desa dan Kecamatan dalam pencegahan dan penanganan stunting. “Aspek lain yang menjadi titik berat penilaian tim, yakni pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), manajemen data dan review kinerja tahunan,” ujarnya.

Ia menambahkan capaian

tersebut tidak terlepas dukungan dari Kepala Daerah yang yang menunjukkan komitmen penanganan stunting. Serta dukungan perangkat daerah terkait, Kecamatan dan Desa.

“Hasil kinerja ini merupakan kolaborasi multipihak dengan perangkat daerah,” ujarnya.

Raani menambahkan, penilaian kinerja stunting delapan daerah tersebut, Tim Panelis menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai Juara I, disusul Kabupaten Lombok Timur pada Juara II. “Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP, dalam pertemuan penilaian di Mataram, belum lama ini,” demikian Raani. (uki)

provinsi. “Kalau Disos kan hanya memberikan bantuan tanggap darurat saja, soal bantuan perbaikan dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh BPBD,” tandasnya.

Tak adanya kepastian terkait perbaikan rumah tersebut juga diakui salah seorang korban. Ialah Misbah, pemilik rumah yang menjadi sumber awal percikan api dalam insiden kebakaran itu, Rabu pekan lalu.

Ia mengatakan, semenjak didatangkannya berbagai jenis bantuan oleh beberapa instansi ke tenda darurat belum ada satupun pihak yang menjanjikan perbaikan rumah. Padahal, menurutnya, ini yang jauh lebih penting agar ia dan keluarga bisa kembali menjalani kehidu-

pan dengan normal. “Harapan kami yang paling besar itu ya bagaimana rumah kami bisa kembali dibangun. Karena akibat kebakaran ini tidak ada lagi yang tersisia, bahkan tabungan saya hasil menjual motor Rp10 juta sudah hangus terbakar,” ungkapnya.

Bantuan yang dibutuhkan tak mesti seperti rumah panggungnya yang telah hangus terbakar beberapa waktu lalu.

Terpenting yakni bantuan tersebut layak untuk ditempati. Karena untuk mengharapkan modal pribadi dirasa berat apalagi dirinya hanya seorang penjual ikan. “Itupun saya jual punya orang, hanya mengambil upah tiap harinya Rp50 ribu,” pungkasnya. (jun)

Warga Dompu Takut Program Jagung Berhenti Dompu (Suara NTB) Program unggulan jagung masih cukup diminati masyarakat Kabupaten Dompu. Menjelang pelaksanaan Pilkada, masyarakat petani khususnya justru khawatir program jagung tidak dilanjutkan Bupati Dompu pengganti Drs. H. Bambang M. Yasin.

Hal itu diakui sendiri oleh bakal calon Bupati Dompu, Prof Dr Mansyur, M.Si kepada wartawan beberapa waktu lalu. “Yang paling ditakuti masyarakat sepanjang saya jalan di 72 Desa dan 9 Kelurahan itu, berhentinya program jagung walaupun mereka rugi.

Kalau untuk kami, jagung itu bahkan akan dorong terus dengan tidak menambah lahan baru, tapi menggunakan lahan tidur yang sekarang itu masih banyak,” katanya.

Dikatakan Prof Mansyur, harga jagung pipilan kering yang saat ini di atas Rp3 ribu/kg di tingkat petani masih memungkinkan untuk dinaikkan. Karena masih adanya praktik bisnis yang dinilai tidak perlu, sehingga menyebabkan harga jagung menjadi rendah di tingkat petani. “Tidak boleh ada permainan harga jagung antara pengusaha dan pengepul. Saya tahu persis dan kami punya data, bera-

pa itu harga jagung,” terangnya.

Monopoli komoditi jagung di Dompu juga dinilai Prof Mansyur, menyebabkan komoditi ini dipermainkan harganya oleh pembeli.

Sehingga pihaknya akan mendorong komoditi lain yang diintegrasikan dengan program pariwisata. Ketika pariwisata didorong, berbagai komoditi lain akan saling mendukung dan saling terkait, termasuk UMKM. Tidak hanya Prof Dr Mansyur, M.Si, beberapa bakal calon yang disebut – sebut akan maju di Pilkada Dompu tahun 2020 mendatang juga menjadikan program jagung sebagai jualannya. Karena program jagung yang dikembangkan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dirasakan manfaatnya dan membuat masyarakat sejahtera.

Nasaruddin, SH dari PKS terus mensosialisasikan diri dengan program industrialisasi pertanian. Di mana pertanian menjadi komoditi utama dengan memanfaatkan teknologi tepat guna hingga pengolahan hasil pasca panen. Jagung yang sudah menjadi andalan masyarakat Dompu saat ini akan didorong tidak hanya dijual dalam bentuk pipilan, tapi ada nilai tambah yang bisa dirasakan petani. (ula)

(Suara NTB/dok)

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menunjukkan jagung pipilan milik petani.

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

Halaman 8

Pilkada Mataram

Golkar NTB Tak Ingin Wakil Mohan dari Kader Internal Mataram (Suara NTB) DPD I Partai Golkar NTB tidak menghendaki bakal calon Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengambil bakal calon wakilnya dari kader internal. Tapi Mohan diharapkan mengambil wakil dari luar Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Menurutnya meskipun Golkar bisa mengusung sendiri pasangan calon tanpa harus membangun koalisi dengan partai lain di Pilwakot Mataram. Tetapi Golkar tetap membutuhkan mitra koalisi dalam menghadapi Pilwakot Mataram.

“Golkar dengan sembilan kursi bisa mengusung sendiri, tapi kita

tetap harus berpatner dengan partai lain. Sehingga tidak mungkin calonnya hanya Golkar-Golkar, kita harus berkoalisi,” ujar Isvie.

Namun demikian, penentuan siapa kandidat yang akan diusung menjadi wakil Mohan, tetap berpatokan pada hasil survei. Sebab dengan target meraih kemenangan, maka Golkar harus memasangkan Mohan dengan figur yang memiliki kans kuat

untuk mendongkrak kemenangan.

“Saya memang belum melihat peta itu, tapi tentu bagi kita yang penting menang. Karena itu siapa yang akan digandeng Mohan, kita tunggu saja hasil surveinya, karena semua figur kita survei juga,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Isvie, pihaknya untuk sementara ini belum bisa banyak memberikan penjelasan terkait dengan langkah politik yang bakal diambil Golkar dalam menghadapi Pilwakot Mataram, sebelum hasil survei ke luar. Jika hasil survei sudah ke luar, maka pihaknya baru akan bisa melihat peta politik yang ada.

“Insya Allah sebelum November hasil survei sudah ke luar. Sehingga

sekarang kita belum bisa bicara siapa yang akan digandeng Mohan.

Intinya siapa yang lebih bagus maka itu yang akan kita usung, tapi kalau hasil surveinya jelek, ndak mungkin kita paksakan ambil, karena kita mau menang,” katanya.

Sebelumnya di tempat terpisah, para kader Golkar Mataram cukup percaya diri mewacanakan mengusung pasangan calon dari internal partai saja, baik sebagai calon Walikota maupun Wakil Walikota. Hal itu disampaikan langsung Ketua Harian DPD II Golkar Mataram, H. Didi Sumardi.

“Kalau kepemimpinan memang itu yang lebih maslahat bagi rakyat, itu tidak menjadi sesuatu yang

masalah, kenapa tidak kan. Dari mana saja yang penting kepemimpinan itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Dikatakan Didi, Golkar memiliki banyak stok kader yang dinilai layak dan pantas untuk menjadi pendamping Mohan di Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Baginya jika memang hal itu yang terbaik, dari segala pertimbangan, maka tidak ada soal jika Golkar mengusung kadernya sebagai pasangan balon Walikota dan Wakil Walikota.

“AdabanyaksekalikaderGolkaryang bisa jadi wakil beliau. Tapi tentu nanti akan ditimbang sama pak Mohan, dari semua sisi. Yang paling penting adalah pertimbangan kemanfaatanya bagi daer-

ah dan masyarakat. Tidak ada masalah Golkar-Golkar,” katanya.

“Sebelumnya juga kan kita begitu, dari Golkar-Golkar. Dulu mulai dari alm. Pak Ruslan berpasangan dengan pak Ahyar kan satu partai, menang. Kemudian lanjut lagi ke Pak Ahyar berpasangan sama Mohan juga sama satu partai dan menang. Nah ke depan ini juga bisa jadi,” jelasnya.

Sementara Mohan sendiri mengaku masih sangat terbuka kepada siapa saja yang akan menjadi wakilnya. Bagi dirinya yang jelas, calon wakil tersebut bisa klop dengan dirinya dan bisa memberikan sumbangan suara yang signifikan untuk memenangkan pertarungan. (ndi)

KPU Luncurkan Tahapan Resmi Pilkada

Masa Kampanye Lebih Pendek han Kecamatan (PPK) dibentuk dalam rentang waktu 1-31 Januari 2020. Kemudian Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 16-29 April, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari-21 Maret, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni- 21 Agustus 2020.

“PPK akan bekerja selama sepuluh bulan, yaitu 1 Februari sampai 23 November 2020. PPS bekerja selama delapan bulan, 23 Maret-23 November 2020.

PPDP bekerja untuk satu bulan, 17 April-16 Mei 2020. Dan KPPS satu bulan lebih tujuh hari, 23 Agustus - 30 September 2020.

Sedangkan untuk penyusunan data pemilih, dimulai dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) direncanakan diterima KPU dari pemerintah pada tanggal 20-23 Februari 2020. Data ini kemudian disinkorinisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudian dicocokkan dan diteliti sehingga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS yang diperbaiki berganti status menjadi DPT. Dengan telah keluarnya tahapan resmi Pilkada serentak 2020 tersebut maka, bagi partai politik dan juga kandidat yang bakal mau maju, bisa dijadikan acuan untuk memulai ancang-ancang menghadapi Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB. (ndi)

(Suara NTB/ars)

GROUNDBREAKING - Jaksa Agung H. M. Prasetyo dan Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menekan tombol sebagai tanda groundbreaking kantor baru Kejati NTB. Berita selengkapnya di halaman 1.

F-PDIP Tolak Sampaikan Pandangan Fraksi RAPBD 2020 Mataram (Suara NTB) Sidang paripurna DPRD NTB dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2020, Jumat (23/8) tak dihadiri oleh fraksi PDI-P. Ketidakhadiran dari fraksi partai banteng moncong putih tersebut merupakan bentuk konsistensinya yang menyatakan tidak ikut membahas dan bertanggungjawab terhadap APBD 2020.

Juru bicara Fraksi PDI-P, Made Slamet dalam

keterangan persnya, Jumat kemarin menjelaskan bahwa fraksinya tetap pada pendirian awal untuk tidak terlibat dalam pembahasan RAPBD 2020.

“Kami tetap pada sikap awal untuk tidak ikut membahas dan tidak bertanggungjawab terhadap APBD 2020. Karena kami melihat prosesnya masih banyak yang belum pas,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Made Slamet, pihaknya merasa tidak perlu menyampaikan pemandangan umum fraksinya, karena toh tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap RAPBD. Pasalnya mata anggaran yang diusulkan oleh eksekutif sudah tidak bisa utak atik lagi.

“Tidak ada urgensinya lagi

Made Slamet

pembahasan Banggar dan Fraksi, kalau tidak bisa kita rasionalisasi. Lantas untuk apa kita bahas berhari-hari kalau tidak boleh ada perubahan. Misalnya soal usulan kami agar dilakukan perubahan terhadap potensi penerimaan, dan juga untuk menggeser pos-pos belanja saja tidak bisa kami lakukan,” katanya.

“Padahal usulan kita terhadap usulan perubahan itu logis, misalnya usulan peningkatan pendapatan. Tapi kalau tidak bisa diubah dalam proses pembahasannya sebagai bagian dari dinamika pembahasan. Terus kita hanya diminta menerima apa yang sudah diprogramkan, jadi kita (Dewan) ini hanya jadi tukang stempel saja,” sambungnya.

Fraksi PDI-P banyak menemukan ketidaksesuaian antara program unggulan yang diajukan dalam RAPBD tersebut dengan RPJMD. Padahal program-program tersebut harusnya mengacu pada RPJMD. Made Slamet pun menyinggung program zero waste yang dianggarkan cukup besar. Padahal,

hal tersebut bukan bagian dari program unggulan yang tertera dalam RPJMD. “Zero waste itukan sebuah gerakan, sehingga sifatnya hanya sosialisasi. Karena kewenangan Pemprov itu koordinasi dengan kabupaten/kota. Pemprov itu hanya satu yang dikelola yaitu TPA regional Kebon Kongok.

Jadi Pemprov itu bukan kita intervensi kepada Kabupaten kota, karena kita tidak punya wilayah.

Nah inilah yang mau kita geser, agas pos belanja itu bisa dialihkan ke yang lain, yang menjadi urusan provinsi dan menjadi program unggulan,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Ruapeda, memilih tidak berkomentar. Pasalnya, sebelumnya pimpinan telah mendengarkan saran dan pendapat fraksi untuk diberikan perpanjangan waktu pembahasan, sehingga Fraksi PDI-P sempat melunak dan mau ikut membahas. Namun sikap fraksi PDI-P kembali berubah dan tetap pada sikap awalnya. (ndi)

Kasus DD/ADD Lunyuk

Jaksa Bidik Penyimpangan Proyek Fisik Desa Mataram (Suara NTB) – Tunggakan penanganan kasus DD/ADD Lunyuk digarap Kejari Sumbawa. Jaksa menemukan proyek aula balai pemusyawaratan desa mangkrak.

Bangunan tidak selesai dikerjakan meskipun anggaran sudah dieksekusi habis.

Kepala Kejari Sumbawa Iwan Setiawan menjelaskan kasus itu sudah naik penyidikan dan menunggak penyelesaiannya sejak tahun 2017.

Satu item yang menjadi fokus penyidik yakni pembangunan aula. Total dana DD/ADD dikelola Desa Lunyuk tahun 2015 sebesar Rp1,3 miliar.

“Kita sudah turun bersama ahli. Aula mangkrak tidak selesai dibangun. Bangunannya kurang dari setengah jadi, Sementaranya uangnya sudah habis.” ujarnya ditemui di Mataram, Jumat (23/8) pekan lalu.

Bangunan itu pun tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hasil audit konstruksi tim ahli menemukan bahwa pengerjaan fisik tidak sesuai dengan perencanaan.

“Kalau dari auditor kerugian negaranya sekitar Rp200 sampai Rp300 juta. Tapi kalau ada bangunan yang tidak bisa dipakai, bisa masuk kategori total loss. Kita lihat nanti berapa ang-

garannya untuk bangunan itu,” sebut Iwan.

Penyidik Pidsus, sambung dia, sudah mengagendakan pemanggil saksi-saksi. Antara lain mantan Kades, bendahara desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tim pelaksana kegiatan, rekanan material bangunan, serta ahli auditor inspektorat dan ahli pidana.

“Kita sudah agendakan pemeriksaan lanjutan. Untuk penetapan tersangkanya kan perlu proses penyidikan dulu. Kita periksa saksi-saksi dulu,” pungkasnya. (why)

Iwan Setiawan

(Suara NTB/dok)

calon yang maju dari jalur independen, KPU akan mengumumkan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah pada 25 November-8 Desember 2019. Untuk Piwalkot atau Pilbup, penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada 11 Desember 2019-5 Maret 2020. Bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan secara lengkap, diberikan kesempatan satu kali untuk melengkapi.

Salah satu yang paling mendasar perbedaan PKPU tahapan pilkada serentak 2020 ini dengan Pilkada sebelumnya yakni pada waktu masa kampanye.

Dimana masa kampanye Pilkada serentak 2020 hanya berlangsung selama dua bulan saja. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, seperti Pilkada 2018 lalu, kamapanyenya berlangsung selama lima bulan lebih.

“Kalau Pilkada 2020, masa kampanye berlangsung selama dua bulan lebih, dimulai pada 11 Juli dan berakhir pada 19 September. Untuk kampanye di media masa, cetak dan elektronik, hanya dapat dilakukan selama tanggal 6-19 September.

Setelahnya, 20-22 September, berlaku masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (APK),” jelas Suhardi.

Adapun tahapan lainnya yakni pembentukan Panitia Pemili-

(Suara NTB/do k)

Mataram (Suara NTB) Setelah melalui proses uji publik dan konsultasi, akhirnya KPU resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, yang akan dikuti oleh 270 daerah.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi membenarkan bahwa KPU RI telah menetapkan PKPU tahapan Pilkada 2020. Disampaikannya, bahwa waktu pemungutan suara Pilkada serentak 2020 tidak berubah dari rencana awal, yakni digelar pada 23 September 2020.

Dikatakan Suhardi, perubahan dilakukan pada waktu pendaftaran pasangan calon, di mana dalam rencangan sebelumnya bakal dilakukan pada Bulan April, namun diundur menjadi Bulan Juni. Hal itu terjadi lantaran untuk mempersingkat masa kampanye.

“Pendaftaran menjadi paslon dibuka tiga hari, yakni 16-18 Juni 2020. Dokumen syarat bapaslon akan diteliti, lalu diumumkan di laman KPU guna memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat. KPU memberikan masyarakat untuk mengirimkan tanggapan selama lima hari, 1620. Kemudian baru di tetapkan sebagai paslon diumumkan pada 8 Juli 2020,” jelas Suhardi.

Sementara untuk pasangan

SUARA NTB

Sabtu, 24 Agustus 2019

Halaman 9

SMKN 2 Mataram Terima Mahasiswa PPL Kampus STAHN Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Mataram kembali menerima empat orang mahasiswa program PPL Pendidikan Agama Hindu (PAH) dan Budi

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4700 BW NOKA : MH 1JF9117BK587345/NOSIN : JF91E-1585143 AN.DIAN WIJAYANTI HLG D’SKTR J L . T G H . L O P A N DSN.JEMENG HLG STNK R2 HONDA DR.3620 CS NOKA : MH1JM1116GK082993/ NOSIN : JM11E-1082450 AN.EDHIE JHON PARSAORAN NGL HLG D’SKTR JL.JENDRAL SUDIRMAN 5 LABUAPI LOBAR HLG STNK R2 HONDA DR.3962 BM NOKA : MH1JB91109K820875/NOSIN : JB91E-1818245 AN.SUPRIADI HLG D’SKTR KOTA PRAYA KAB.LOMBOK TENGAH HLG STNK R2 HONDA DR.2711 CB NOKA : MH1JB913XCK081782/ NOSIN : JB91E-3070212 AN.I KETUT KALER HLG D’SKTR KOTA MATARAM

Pekerti dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mataram. Mereka diterima langsung oleh Kepala Sekolah di ruangan Kasek didampingi Waka Humas dan Guru PAH yang diserahkan langsung oleh Dosen Pembimbing.

Kepala Sekolah H. Hudri Achmad berharap guru PPL PAH dan Budi Pekerti dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan keilmuan yang sudah diagendakan. Mengingat mereka merupakan caloncalon guru nantinya. Sehingga apa yang akan dilaksanakan di sekolah selama mengikuti program PPL ini benar-benar dapat dijadikan sebagai tempat belajar menjadi guru profesional.

Selain itu mereka juga diingatkan untuk mampu beradaptasi dan membaur dengan warga SMKN 2 Mataram.

Keberadaan mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik di tengah siswa. Selanjutnya kepada guru Pamong, Ni Luh Yuniarti, S.Ag., dia berpesan

RUPA-RUPA

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Mahasiswa PPL PAH saat diterima Kepala SMKN 2 Mataram. agar mampu memberikan siswa selama mengikuti probimbingan kepada maha- gram PPL ini. (dys)

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 24 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2019

Gubernur NTB Saksikan MoU LPP NTB dengan 18 Universitas di Malaysia Dari Hal. 1 Kesepakatan ini mendapat sambutan positif dari Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Maszlee Malik. Ia mengutarakan, kerjasama ini memiliki makna penting sebagai upaya membangun kehidupan bersama.

“Kita hidup sebagai satu keluarga,” ujarnya.

Dr. Maszlee menilai, Provinsi NTB beruntung memiliki Gubernur seperti Dr. Zulkieflimansyah yang menginisiasi kerjasama ini. “NTB bertuah mendapatkan Gubernur seperti Bapak Zulkieflimansyah,” ujarnya. Ia meyakini, apa yang dilakukan Gubernur NTB bersama jajarannya memang tidak akan nampak hasilnya sekarang, melainkan 10, 20 atau bahkan 50 tahun dari sekarang.

Dr. Maszlee menilai Gubernur NTB juga memberikan sumbangsih berharga bagi penguatan hubungan kedua negara. “Beliau dan siswa merupakan aset bagi negara,” ujarnya.

Menurut Maszlee, pada 2025 mendatang Malaysia bertekad menjadi tempat belajar bagi 250.000 pelajar antarbangsa. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pelajar antarbangsa dari Indonesia merupakan yang ketiga tertinggi di Malaysia, dengan jumlah mencapai 10.874 pelajar.

“Bilangan ini amat kecil berbanding penduduk Indonesia yang ratusan juta. Kita berharap lebih ramai lagi yang datang ke Malaysia. Begitu juga kita berhasrat untuk mengantar pelajar-pelajar Malaysia melakukan mobility di Indonesia. Begitu juga dosen,” ujarnya.

Karena itulah, setengah berkelakar, Dr. Maszlee mengutarakan keinginannya agar jumlah mahasiswa NTB dilipatgandakan hingga 10 kali lebih banyak. “Kalau tadi saya bilang ke Bapak Doktor, berapa bilangan, dia bilang 200 kali ini. Mungkin di masa hadapan (depan, red) 2.000,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB juga mengutarakan makna penting yang mendasari kerjasama ini. Ia menegaskan, salah satu manfaat utama dari kerjasama ini adalah memperkuat saling pemahaman antara Indonesia dan Malaysia.

Menurut Gubernur, miskomunikasi dalam sebuah hubungan, seringkali terjadi karena salah satu pihak tidak mengetahui gambaran dan cerita pihak lain secara utuh.

“Kami sangat berminat mengirimkan putra-putri NTB untuk belajar di Malaysia bukan semata mengejar gelar akademis, Pak Menteri. Tapi leb-

ih dari itu, kita berharap dengan mengirimkan mereka belajar ke Malaysia, ada relasi yang lebih dalam antara dua bangsa ini bisa kita ketahui,” ujarnya.

Selain itu, ujar Gubernur, para pelajar yang dikirim ini adalah para aktivis pelajar juga. “Tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga cerdas dalam banyak aspek.

Jadi kami berharap di lima atau 10 tahun mendatang, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia, mereka memiliki koneksi dengan Malaysia,” harapnya.

Gubernur berharap, Menteri Pendidikan Malaysia bersama para rektor perguruan tinggi di Malaysia bisa berkunjung ke Lombok dan menikmati destinasi-destinasi wisata di Lombok.

Gubernur menyampaikan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa meriah dari pihak Malaysia.

“Kami merasa terhormat dan merasa dimuliakan dengan hebatnya sambutan yang diberikan jajarannya bersama Pak Rektor.

Mudah-mudahan kami juga bisa memberikan sambutan dengan hal yang sama seperti ini ketika Pak Menteri datang ke wilayah kami di Nusa Tenggara Barat.”

Rektor Universiti Utara Malaysia (UUM), Prof. Dr. Ahmad Bashawir Haji Abdul Ghani mengapresiasi penandatanganan MoU dengan LPP NTB ini. Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi investasi yang bermanfaat bagi upaya membangunan kualitas manusia di NTB. Bashawir mengemukakan, terobosan kebijakan mengirimkan mahasiswa belajar ke Malaysia ini juga membuka akses lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkelas dunia dengan biaya yang murah.

Menurutnya, lewat kerjasama ini, pihaknya akan memberikan insentif berupa iuran spesial. Tidak mainmain, insentif yang diberikan kepada penerima beasiswa asal NTB adalah berupa diskon biaya pendidikan hingga separuh dari biaya normal. Ini menjadikan biaya pendidikan di UUM bagi para penerima beasiswa ini dapat menjadi lebih murah daripada di Indonesia. “Sebenarnya lebih mahal. Tapi karena ini inisiatif pak gubernur, jadi kami dengan senang hati membantu dengan harga spesial,” ujarnya. (aan/*)

RAPBD 2020, Tiga BUMD Disuntik Modal Rp40,1 Miliar Dari Hal. 1 PT. Jamkrida NTB Bersaing akan beralih menjadi perusahaan penjaminan syariah. Supaya bisa memberikan penjaminan kepada masyarakat yang meminjam di Bank NTB Syariah.

“Sehingga ini perlu juga kita dukung dari sisi penguatan permodalannya. Agar bisa masuk, berperan dalam membiayai masyarakat NTB yang meminjam di Bank NTB Syariah,” jelasnya.

Sementara itu, penyertaan modal ke PT Bangun Askrida dilakukan Pemprov lantaran selama ini belum pernah menyuntikkan modal. Sedangkan perusahaan ini tetap memberikan kontribusi bagi daerah setiap tahun berupa dividen.

“Karena selama ini Pemda NTB belum pernah memberikan tambahan penyertaan modal. Sehingga tahun 2020, kita akan rencanakan Rp100 juta,” sebutnya.

Persoalan masih minimnya kontribusi BUMD dan Perusda bagi peningkatan PAD sering menjadi sorotan DPRD NTB. Pada 2018, dividen BUMD dan Perusada menurun jika dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data Biro Ekonomi Setda NTB, pada 2017, target dividen dari BUMD dan Perusda sebesar Rp90,29 miliar, mampu terealisasi sebesar Rp163,84 miliar.

Kemudian pada 2018, dividen BUMD dan Perusda ditargetkan sebesar Rp91,49 miliar.

Dari target tersebut hanya terealisasi Rp60,3 miliar. Dengan rincian, target dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp60 miliar, terealisasi sebesar Rp49,32 miliar.

Kemudian PT. Gerbang NTB Emas, target dividen sebesar Rp1,1 miliar, terealisasi Rp841 juta. PT. Jamkrida NTB Bersaing, target dividen sebesar Rp692 juta, terealisasi Rp554 juta. PT. Daerah Maju Bersaing dengan target dividen sebesar Rp16 miliar, realisasi nol.

Selanjutnya, PT. Bangun Askrida dengan target dividen sebesar Rp100,6 juta, terealisasi Rp96 juta. PD. BPR NTB Mataram dengan target dividen Rp510,8 juta, terealisasi Rp257,4 juta. PD. BPR NTB

Lombok Barat dengan target dividen sebesar Rp2,75 miliar, terealisasi Rp2,37 miliar.

PD. BPR NTB Lombok Tengah dengan target dividen Rp2,384 miliar, terealisasi Rp2,02 miliar. PD. BPR NTB Lombok Timur dengan target sebesar Rp2,15 miliar, realisasi nol. PD. BPR NTB Sumbawa Barat dengan target dividen Rp375 juta, terealisasi Rp432,9 juta.

PD. BPR NTB Sumbawa dengan target Rp2,331 miliar, terealisasi Rp2,252 miliar. PD. BPR NTB Dompu dengan target dividen Rp1,45 miliar, terealisasi Rp1,139 miliar. Terakhir, PD. BPR NTB Bima dengan target dividen sebesar Rp1,645 miliar, terealisasi Rp1,012 miliar. Secara total, target dividen untuk PD. BPR NTB pada 2018 sebesar Rp13,6 miliar hanya mampu terealisasi Rp9,485 miliar.

Pemprov NTB menargetkan setoran dividen semua Perusda dan BUMD tahun 2019 sebesar Rp65,4 miliar lebih. Target ini meningkat dibandingkan capaian dividen BUMD dan Perusda tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp60,3 miliar.

Pada 2019 ini, Pemprov menargetkan dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp55 miliar. Kemudian PD. BPR NTB sebesar Rp9,01 miliar, PT. GNE Rp841 juta, PT. Jamkrida NTB Bersaing Rp500 juta dan PT. Bangun Askrida Rp96 juta lebih.

Untuk PD. BPR NTB, dividen berasal dari 8 PD. BPR NTB yang berada di kabupaten/kota. Dengan rincian, PD. BPR NTB Mataram ditargetkan menyetor dividen Rp257 juta, PD. BPR NTB Lombok Barat Rp1,9 miliar.

Kemudian PD. BPR NTB Lombok Tengah Rp2 miliar lebih, PD. BPR NTB Lombok Timur nol, PD. BPR NTB Sumbawa Barat Rp 432 juta, PD. BPR NTB Sumbawa Rp2,25 miliar, PD. BPR NTB Dompu Rp1,1 miliar lebih dan PD. BPR NTB Bima Rp1,01 miliar lebih. (nas)

Halaman 11

70 Persen APBD NTB Bergantung Dana Pusat Mataram (Suara NTB) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengungkapkan kemampuan fiskal NTB masuk kategori rendah. Sekitar 70 persen APBD NTB masih sangat bergantung dana dari pemerintah pusat.

Sedangkan sekitar 30 persen APBD NTB merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola aset harus mengoptimalkan penerimaan PAD. “Pada prinsipnya, kita menyadari bahwa kemampuan fiskal kita terbatas. Kita itu masuk kategori rendah kemampuan fiskal kita. Karena sekitar 70 persen, APBD kita berasal dari dana transfer pusat. Kontribusi PAD terhadap APBD memang baru mencapai 30 persen,” kata Ridwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (23/8) siang.

Masukan dan kritikan dari masyarakat terkait menurunnya target penerimaan PAD terutama retribusi daerah dijadikan sebagai pelecut untuk membuat terobosan dan inovasi. Bagaimana meningkatkan penerimaan PAD. Antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan aset-aset.

Karena aset yang dimiliki Pemprov cukup banyak tersebar di NTB. Termasuk juga, kata Ridwan adanya masukan dan saran dari masyarakat agar Pemprov melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan aset yang sudah lama. Yang memang kontribusinya dirasakan sangat kecil bagi daerah.

Bahkan, kata Ridwan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Kamis (22/ 8) malam. Eksekutif diingatkan tentang banyaknya Perda yang

berkaitan dengan PAD. Misalnya, Perda tentang pajak air permukaan, Perda Pengelolaan sampah dan lainnya.

Untuk itu, kata Ridwan perlu ada pertemuan khusus dengan OPD-OPD untuk menghitung potensi PAD dari pemanfaatan aset yang dikelola tiap-tiap OPD. Apalagi sudah ada Perda yang telah dibuat berkaitan dengan penarikan retribusi daerah. Semua potensi PAD di masingmasing OPD akan disisir.

“Kita harus memaksimalkan semua potensi yang ada. Misalnya, pemanfaatan aset Pemprov di Gili Tangkong, selama ini idle.

Nilainya cukup besar. Kita juga akan melakukan pemetaan, asetaset yang bisa dimanfaatkan.

Mudahan semua OPD mulai memetakan potensi masingmasing,” katanya.

RAPBD NTB tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp5,72 triliun lebih, bertambah sebesar 227,76 miliar lebih atau 4,14 persen dibandingkan dengan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp5,49 triliun lebih. Besaran pendapatan daerah pada RAPBD 2020 direncanakan mencapai Rp5,67 triliun lebih, bertambah sebesar Rp268,24 miliar lebih atau 4,96 persen dibandingkan dengan target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp5,40 triliun lebih.

Dari total pendapatan daerah tersebut, penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah direncanakan Rp1,84 triliun lebih, bertambah sebesar Rp136,18 miliar rupiah lebih atau 7,97 persen dari RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,70 triliun lebih.

Sementara itu, penerimaan daerah dari dana perimbangan direncanakan mencapai Rp3,76 triliun lebih, bertambah sebesar Rp165,22 miliar lebih atau 4,58

Musisi Jazz Nasional akan Meriahkan ”Mataram Jazz 2019” Dari Hal. 1 Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH., mendukung penuh acara “Mataram Jazz 2019”. Sebagai pejabat yang konsen terhadap musik dan juga menaungi para musisi serta komunitas kreatif di Mataram, Mohan Roliskana mengaku antusias dengan diselenggarakannya even jazz akbar ini.

“Kami selaku Pemerintah Kota Mataram, saya mendukung penuh gerakan dan kegiatan yang positif seperti ‘Mataram Jazz 2019’ ini. Semua mengenal Imam dan kawan kawannya di Bandini JWM sangat konsen dalam mendorong music Jazz memiliki tempat di tengah masyarakat NTB khususnya Mataram,” ujarnya dalam jumpa pers, Kamis (22/8) malam.

Project Manager Mataram Jazz 2019 Sobah Mahdi, SE., mengatakan, kegiatan ini dihajatkan untuk kado ulang tahu ke 26 Kota Mataram. Sejumlah komunitas dan lembaga turut mendukung, seperti Pemerintah

Kota Mataram, BRI, Komunitas Jazz Lombok, Warta Jazz. ‘’Bukan hanya musik, ada Miracle Dance, para entrepreneur muda. Dan kami akan memberikan kejutan pada rangkaian Mataram Jazz 2019,” ujarnya.

Sementara penyelenggara kegiatan, Imam Sofian menyatakan, dengan event tersebut ia ingin mendorong para musisi untuk terus berkarya dan menjadikan ajang tahunan ‘Mataram Jazz’ sebagai salah satu panggungnya.

“Panggung Mataram Jazz 2019 ini dihajatkan bagi musisi berbakat dan yang memiliki keinginan untuk maju dan berkembang,” kata Iman Sofian didamping Nuniks selaku Founder Bandini JWM. Imam Sofian yang juga berprofesi sebagai lawyer juga berharap, dengan hadirnya musisi papan atas Indonesia, menjadi stimulan merangsang karya karya berkualitas di NTB, sekaligus diharapkan bisa berbagi pengalaman serta sinergi satu sama lain untuk lebih cepat berkembang. (ars)

persen dari target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp3,60 triliun lebih.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan mencapai Rp57,14 miliar lebih, berkurang sebesar Rp33,15 miliar lebih atau 36,72 persen dari target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp90,30 miliar lebih.

Secara rinci, target pendapatan asli daerah dalam RAPBD tahun anggaran 2020 bersumber dari pajak daerah. Target pajak daerah direncanakan sebesar Rp1,49 triliun lebih bertambah sebesar Rp140,87 miliar lebih atau 10,41 persen dari target pendapatan dalam RAPBD perubahan tahun 2019 sebesar Rp1,35 triliun lebih.

Kemudian hasil retribusi daerah, ditargetkan sebesar Rp19,63 miliar lebih, berkurang sebesar Rp6,69 miliar lebih atau 25,42 persen dari target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp26,33 miliar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, direncanakan sebesar Rp54,37 miliar lebih, berkurang sebesar Rp210 juta rupiah atau 0,38 persen dibandingkan dengan target RAPBD perubahan 2019 sebesar Rp 54,58 miliar lebih.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, direncanakan sebesar Rp276,16 miliar lebih, bertambah sebesar Rp2,21 miliar lebih atau 0,81 persen dibandingkan dengan target RAPBD perubahan tahun 2019 sebesar Rp273,94 miliar lebih.

Sedangkan target pendapatan dana perimbangan dalam RAPBD 2020 bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.

Direncanakan sebesar Rp271,13 miliar lebih, berkurang sebesar Rp95,62 miliar lebih atau 26,07 persen dibandingkan dengan target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp366,75 miliar lebih. Kemudian

dana alokasi umum, direncanakan sebesar Rp1,59 triliun lebih bertambah sebesar Rp15,83 miliar lebih atau 1 persen dibandingkan dengan target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,58 triliun lebih.

Dana alokasi khusus, direncanakan sebesar Rp1,89 triliun lebih, bertambah sebesar Rp245 miliar lebih atau 14,81 persen dari RAPBD perubahan tahun 2019 sebesar Rp1,65 triliun lebih. Selanjutnya, target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RAPBD tahun anggaran 2020 bersumber dari pendapatan hibah, direncanakan sebesar Rp20,43 miliar lebih. Berkurang sebesar Rp29,56 miliar lebih atau 59,12 persen dibandingkan dengan target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp50 miliar.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus direncanakan sebesar Rp36,70 miliar lebih. Bertambah sebesar Rp363,47 juta lebih atau 1 persen dibandingkan dengan target RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp36,34 miliar lebih. Sementara itu, alokasi anggaran belanja daerah pada RAPBD tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp5,68 triliun lebih. Dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp3,44 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp2,24 triliun lebih.

Belanja tidak langsung, direncanakan sebesar Rp3,44 triliun lebih, bertambah sebesar Rp203,49 miliar lebih atau 6,28 persen dibandingkan dengan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp3,23 triliun rupiah lebih. Dengan rincian belanja pegawai, direncanakan sebesar Rp1,43 triliun lebih, berkurang sebesar Rp41,19 miliar lebih atau 2,78 persen dibandingkan dengan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,48 triliun lebih.

Kemudian belanja subsidi, direncanakan sebesar Rp1,43

miliar lebih, semula tidak dianggarkan dalam RAPBD perubahan tahun anggaran 2019.

Belanja hibah, direncanakan sebesar Rp1,22 triliun lebih, bertambah sebesar Rp323,24 miliar lebih atau 35,70 persen dibandingkan dengan anggaran RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp905,37 miliar lebih.

Kenaikan ini diantaranya disebabkan karena adanya kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

Dimana dananya bersumber dari pendapatan pajak rokok sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Selain itu belanja bantuan sosial, direncanakan sebesar Rp11,12 miliar lebih, berkurang sebesar Rp31,01 miliar lebih atau 73,60 persen dibandingkan dengan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp42,14 miliar lebih. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, direncanakan sebesar Rp740,04 miliar lebih.

Berkurang sebesar Rp48,23 miliar lebih atau 6,12 persen dibandingkan dengan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp788,27 miliar lebih.

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa dan partai politik direncanakan sebesar Rp14,95 miliar lebih.

Berkurang sebesar Rp4,23 miliar rupiah lebih atau 22,08 persen dibandingkan dengan anggaran RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp19,19 miliar lebih. Belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp7,5 miliar rupiah. Bertambah sebesar Rp3,49 miliar rupiah lebih atau 87,48 persen dibandingkan dengan RAPBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp4 miliar lebih. (nas)

Sindir Jaksa Nakal Dari Hal. 1 sanksi dijatuhkan tanpa kompromi.

Keberadaan oknum jaksa diakuinya masih melakukan praktik menyimpang di lingkungan Adhyaksa. “Saya akui, sementara masih ada oknum di lingkungan Kejaksaan yang belum tinggalkan paradigma lama.

Menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kewenangan,” ungkap H. M. Prasetyo kepada wartawan usai ground breaking gedung Kantor Kejati NTB kemarin.

Para oknum jaksa yang masih melakukan praktik ini diminta mawas diri, karena dianggap paradigma lama yang seharusnya sudah ditinggalkan.

Oknum harus segera introspeksi diri dengan menjaga perilaku dan perkuat integritas. ”Jaksa yang seperti ini perlu mawas diri dan introspeksi diri. Jaga kinerja dan interigasnya,” ujarnya.

Pada era yang transparan saat

ini, menurut dia, yang dikedepankan adalah kerja keras. Sebab masih banyak pekerjaan rumah belum tuntas untuk pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan.

“Kita harap dengan kerja maksimal ini bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Periode kedua Pak Jokowi, saat ini lebih pada pengembangan SDM. Tentu tidak tinggalkan pembangunan fisik yang masih diperlukan. Semua harus didedikasikan untuk jalannya pemerintahan kemarin,” imbuhnya.

Oknum jaksa di Yogyakarta yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, disarankan jadi pelajaran penting. Jika tidak meninggalkan kebiasaan buruk dan terjaring KPK, maka tidak ada kompromi lagi. Dalam proses hukumnya, Jaksa Agung langsung yang akan menyerahkan pelaku untuk diperiksa KPK. “Kalau ada yang kena OTT, tidak ada kompromi lagi. Saya

perintahkan untuk oknum Jaksa itu datang ke KPK dan saya bahkan sarankan antar langsung,” tegasnya.

Namun dalam situasi ini, ia meminta publik tidak menganggap semua jaksa berperilaku buruk. Masih ada 10 ribu lebih jaksa yang bekerja dengan baik dan punya niat untuk mengabdi kepada institusi dan masyarakat.

Jaksa nakal hanya sebagian kecil yang harus diamputasi agar tidak merusak secara institusi.

Terkait kasus OTT di Yogyakarta, dia juga meminta masyarakat tidak menyalahkan program pendampingan TP4D. Pada praktiknya, program ini bagus untuk pencegahan penyimpangan. Namun yang masalah adalah oknum yang menjalankan program tersebut. “Bukan program (TP4D) yang salah, tapi manusia yang di dalamnya yang salah.

Maka dari itu, saya katakan, tidak akan kompromi kalau masih ada yang begini,” pungkasnya. (ars)

OTT Kepala Imigrasi, KPK Periksa Saksi Tambahan Dari Hal. 1 Pemeriksaan berlangsung di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Pemeriksaan itu dibenarkan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK. “Benar ada tim KPK yang meminjam gedung Ditreskrimsus.

Pemeriksaan sejak Selasa, sudah selesai hari ini,” ujar Kabid Humas kepada Suara NTB, Jumat (23/8). Namun tidak diketahuinya materi pemeriksaan dan siapa saja yang diklarifikasi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin di Mataram, Rabu,

membenarkan penyidik KPK meminjam ruangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi suap imigrasi.

Sejak Rabu (21/8) siang, sejumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Mataram hadir memenuhi panggilan penyidik KPK di lantai dua gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Pegawai imigrasi Bagus Wicaksono ditemui usai pemeriksaannya, membenarkan panggilan oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan lanjutannya. “Iya pemeriksaan lagi. Masih ada juga yang (diperiksa) di atas,” sebut Bagus Wicaksono.

Sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, penyidik KPK juga

telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dalam kurun waktu lima hari, sepuluh pegawai imigrasi diperiksa, mulai dari staf, penyidik PNS, pejabat imigrasi. Pejabat Kanwil Kemenkum HAM NTB juga diperiksa, di antaranya Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham NTB Wilopo.

Selain dari pihak lingkup Kemenkum HAM, sejumlah saksi dari manajemen Wyndham Sundancer Lombok Resort juga diperiksa karena terlibat sebagai pemberi uang suap Rp1,2 miliar.

Salah satunya yang menjalani pemeriksaan adalah mantan General Manager Hotel, Nanang

Supriadi. KPK juga menyasar dua WNA, Manikam Katherasan asal Singapura dan Geoffery William Bower asal Australia. Pemeriksaan diwakili Kuasa Hukumnya Dr. Ainuddin, SH.,MH. Sebab kedua WNA sudah dilakukan deportasi terkait penyalahgunaan izin tinggal.

Pihak perbankan dari Bank BNI juga dihadirkan penyidik KPK sebagai saksi.

Terkait kasus ini, KPK menetapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie sebagai tersangka penerima suap Rp1,2 miliar, bersama Yusriansyah Fazrin, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Selain itu, KPK menetapkan pihak pemberi suap, Liliana Hidayat selaku Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI), yang juga pemilik saham Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Dalam perkembangannya, Pengadilan Negeri Tipikor Mataram telah menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan untuk terdakwa Liliana Hidayat, pada Rabu (21/8) pagi.

Dari hasil persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Isnurul Syamsil Arif menyatakan sidangnya dilanjutkan pada Rabu (28/ 8), pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak migrasi. (ars)

Gedung Baru, Kejati NTB Diminta Tingkatkan Kinerja Dari Hal. 1 Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, sejumlah Kajari, Wakil kepala daerah, serta sejumlah pejabat Forkopimda.

Dalam sambutannya, H. M. Prasetyo berharap gedung baru akan diimbangi dengan tanggung jawab dan keseriusan Kajati NTB dan jajaran dalam melaksanakan tugas. Dedikasi harus lebih optimal dalam pelaksanaan penegakan hukum.

“Gedung baru ini harus dijawab dengan memaksimalkan

peran dalam penegakan hukum, khususnya masyarakat yang mencari keadilan,” kata HM Prasetyo. Masyarakat harus diberikan akses seluas luasnya dan pelayanan hukum yang objektif agar mendapat keadilan.

Jaksa Agung mengajak agar Kejati dan jajaran untuk mencermati sejumlah hal, khususnya teknologi informasi yang memicu timbulnya tindak kejahatan cyber. Termasuk maraknya kejahatan lintas negara.

“Seperti narkotika, perdagangan orang, Tipikor dan pencucian

uang. Kejahatan kejahatan yang dilakukan dengan cara, jenis dan ragam. Bahkan rumit dan canggih,” tandasnya.

Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi NTB menurutnya harus sebagai poros, sehingga perlu kematangan dan kelengkapan fasilitas termasuk gedung representatif dalam proses penegakan hukum. Situasi ini tidak linier dengan tantangan tugas.

“Dengan gedung baru ini, jadi pijakan peran Kejaksaan dalam menjamin kualitas dan penegakan hukum. Harus ber-

banding lurus dengan terjaganya supermasi hukum di NTB,” tandasnya.

Pihaknya mendorong peningkatan kualitas, pulihnya kepercayaan pada penegakan hukum. Dengan upaya peningkatan kualitas, dipastikannya akan dikurangi anggapan minor soal kualitas penegakan hukum. “Segala yang bisa mencoreng penegakan hukum, harus diminimalisir. Hukum harus jadi depan untuk atasi masalah,” tandasnya.

Hadir pada kesempatan itu, manajemen PT. Wijaya Karya

(Persero). Jaksa Agung bersama Wagub menekan tombol sirine tanda dimulainya pembangunan.

Sementara Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap sinergi kuat antara Kejaksaan Tinggi NTB dengan Pemprov NTB dalam upaya kelancaran pembangunan daerah. Dengan didirikannya gedung baru itu, menandai semangat baru bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah. (ars)

AMNT Didorong Percepat Pembangunan Smelter Dari Hal. 1 Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan smelter dan industri turunannya seluas 850 hektare.

Untuk lahan sebagai lokasi pembangunan smelter saja dibutuhkan lahan sekitar 200 hektare. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan sudah disepakati besaran nilai pembebasan lahan untuk pembangunan smelter dan industri turunannya tersebut sesuai dengan hasil appraisal.

Sekarang, AMNT tinggal mengeksekusi atau melakukan pembayaran pembebasan lahan kepada masyarakat terdampak.

Ridwan menyebut sebelumnya masyarakat di Desa Otak Keris melakukan penolakan. Namun, dengan fasilitasi Pemda KSB, masyarakat yang memiliki lahan di lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan smelter itu sudah sepakat melepaskan lahannya. “Tinggal proses selanjutnya sampai penyelesaian pembayarannya,” katanya.

Pekan depan, Pemprov NTB berencana akan menggelar rap-

at koordinasi terkait percepatan pembebasan lahan ini. “Minggu depan kami akan kumpul lagi. Untuk mendetailkan lagi langkah berikutnya,” kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Menurut Ridwan, pembangunan smelter harus sudah mulai dilakukan awal 2020. Apabila tidak dilakukan pembangunan pada 2020, maka AMNT tak akan bisa mengejar target waktu yang diberikan pemerintah pusat sesuai UU. Smelter tersebut harus sudah tuntas akhir 2021 dan beroperasi pada 2022.

“Titik krusialnya sudah bisa

diselesaikan, masalah pembebasan lahan itu. Tinggal dibayar saja. Masyarakat sudah sepakat,” pungkasnya.

Pada Kamis (8/8) lalu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mendampingi Wakil Menteri ESDM, Dr. Archandra Tahar mengunjungi tambang PT. AMNT di KSB. Gubernur mengatakan konstruksi pembangunan smelter akan dimulai April 2020 mendatang.

Dr. Zul mengatakan progres pembangunan smelter AMNT di KSB masih on the right track dan sesuai jadwal yang disepa-

kati bersama. “Insya Allah bulan April tahun 2020, smelter mulai konstruksinya dibangun,” ujarnya.

Pemprov NTB sudah membentuk tim percepatan pembangunan smelter dan industri turunannya.

Pembangunan smelter merupakan kewajiban perusahaan tambang sesuai amanat UU. Smelter AMNT yang ada di KSB harus beroperasi 2022 mendatang. Progres pembangunan smelter terus dikawal tiap bulan. PT. AMNT telah diminta melaporkan progres pembangunan smelter yang ada di KSB setiap bulan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 24 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penggunaan Rektor Asing Harus Patuhi Regulasi (Suara NTB/ist)

Kegiatan forum Temu INOVASI dengan tema “Kepemilikan dan Keberlanjutan Program Rintisan INOVASI Menuju Akselerasi Mutu Pendidikan” bertempat di Gedung Wanita, Sumbawa Besar.

Pentingnya Keberlanjutan Program Rintisan INOVASI di Kabupaten Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), sebuah program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar, menggelar forum Temu INOVASI dengan tema “Kepemilikan dan Keberlanjutan Program Rintisan INOVASI Menuju Akselerasi Mutu Pendidikan” bertempat di Gedung Wanita, Sumbawa Besar.

Temu INOVASI kali ini diselenggarakan bekerjasama dengan lembaga mitra penerima program hibah INOVASI di Sumbawa dan Sumbawa Barat yaitu Edukasi101. Edukasi101 melalui program linumeratif (Literasi dan Numerasi Inovatif) menjalankan program di dua kabupaten ini dalam rangka akselerasi peningkatan kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung siswa yang diimplementasikan di 17 sekolah di Kabupaten Sumbawa dan 16 sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumberdaya Aparatur dan Kemasyarakatan, Drs. Zainal Abidin, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penyebaran praktik-praktik baik. “Saya berharap praktik-praktik baik yang ditampilkan hari ini jangan hanya berhenti di sekolah sasaran melainkan harus bisa menyebar ibarat bola salju yang semakin lama semakin berkembang dan menginspirasi berbagai sekolah di wilayah kecamatan lainnya,” katanya dalam rilis yang diterima Suara NTB. Forum Temu INOVASI Sumbawa ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H. Rusman, SH. MH. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan pentingnya sinergisme antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan.

“Saya berharap kita harus bangun sebuah komunikasi yang baik, kita bangun tali temali yang baik sehingga sampai perguruan tinggi (dihasilkan) anak-anak yang berkualitas. Mari INOVASI ini kita desain menjadi lebih baik di mana intervensi kota/kabupaten, di mana intervensi provinsi, di mana intervensinya pusat. Mari kita bersinergi,” ujar Rusman dalam pidato pembukaan temu INOVASI Sumbawa.

Dalam berbagai pengimplementasian program rintisan INOVASI, dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa sungguh terasa termasuk dalam hal penganggaran. Kerjasama erat yang telah terjalin selama ini kiranya tetap dapat dipertahankan dalam rangka menghasilkan proses pembelajaran yang lebih bermutu bagi siswa-siswi Sumbawa Provincial Manager INOVASI NTB, Edy Herianto mengatakan pemerintah Kabupaten Sumbawa telah bekerjasama dengan INOVASI sejak Juni 2016. Berbagai kegiatan telah dilakukan yaitu Gema Literasi, Guru BAIK, Asesmen Formatif, Pembelajaran Matematika Tingkat Dasar, baik dengan pendanaan dari INOVASI maupun APBD Kabupaten Sumbawa. Menjelang akhir masa fase 1 Desember 2019 ini, penguatan atas capaian baik dan upaya mempertahankannya menjadi tugas yang tidak ringan.

Tujuan pelaksanaan forum ini adalah untuk menguatkan koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk menyebarluaskan hasil-hasil penerapan dan pembelajaran program INOVASI di Sumbawa dan daerah lain di NTB kepada para pemangku kepentingan dan pelaku pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan ini pula, para pemangku kepentingan dan mitra-mitra INOVASI lainnya didorong untuk melanjutkan praktik-praktik baik yang telah terlaksana termasuk mendorong kepemilikan akan program yang pada akhirnya berujung pada akselerasi mutu pendidikan di kabupaten ini. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendorong rektor asing masuk ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terlebih dulu. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., mengatakan PTS memiliki otonomi dalam penentuan struktur kepemimpinan. Meski demikan tetap harus mematuhi regulasi atau ketentuan tenaga kerja asing.

“Selama PTS itu mau dan mampu, tidak ada halangan untuk mereka mau menggunakan salah satu pimpinan, apakah di tingkat dekan, pembantu rektor, atau rektor orang asing. Kewenangan mutlak di yayasan. Karena itu selama nanti menggunakan rektor asing harus sesuai den-

gan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan tenaga kerja asing,” ujar Nengah Dasi, dihubungi Jumat (23/8) Menurutnya, banyak hal yang bisa diperopleh oleh PTS ketika menggunakan rektor asing. Salah satunya kemungkinan jejaring atau memudahkan kesepakatan sep-

Ingin Mengembangkan Bakat di Bidang Tarik Suara CHARLIE Maerisa Raharja lolos audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) 2019 bagian paduan suara. Hal itu membuatnya berhak tampil di Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus lalu. Charlie ingin terus mengembangkan bakatnya di bidang tarik suara.

Charlie yang merupakan siswi kelas XI SMAN 1 Mataram ini mengawali keberhasilannya sebagai salah satu bagian GBN 2019 ketika mengikuti audisi bagian paduan suara. “Setelah diumumkan, ternyata aku lolos bagian suara sopran. Jadi tiap provinsi ngirim empat orang untuk mewakilkan empat suara: sopran, alto, tenor, dan bass,” katanya.

Ia bersama teman-temannya yang lolos audisi mengikuti karantina dari tanggal 1 sampai dengan 19 Agustus 2019 di Wisma Kinasih, Depok. Pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus, ia bersama dengan para siswa yang lulus audisi terus mengikuti latihan menyanyi secara penuh dengan ditambah kegiatan olahraga pagi.

“Tanggal 12 Agustus, kami pergi ke sea world, Ancol untuk refreshing sebelum konser perdana tanggal 14. Lanjut lagi nyanyi di sidang paripurna DPRDPD di gedung MPR tanggal 16, dan terakhir nyanyi di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus.

Malamnya kami diundang untuk silaturahmi di Istana Presiden bersama anggota GBN dan Paskibra lainnya,” ujar gadis berusia 16 tahun ini.

Siswi yang berasal dari Kota Mataram ini mengaku memang sangat ingin lolos menjadi bagian dari GBN, karena menurutnya ikut GBN bisa menambah

(Suara NTB/ist/dok. pribadi)

Charlie Maerisa Raharja ilmu dan teman. Karena ada batasan umur, maka tahun ini baru bisa terealisasi. Ia juga merasa cukup tegang saat menjadi paduan suara di peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia. “Deg-degan banget sih, takut ada salah gerakan atau salah nada gitu, karena kan ditayangin di tv juga,” katanya.

Charlie berharap ke depannya ia bisa lebih mengembangkan bakat di bidang tarik suara, dan bisa lebih banyak dikenal banyak orang. “Aku banyak banget ilmu yang aku dapat dari kegiatan GBN ini, dari bagaimana cara disiplin, teknik-teknik nyanyi yang benar, posisi duduk yang benar saat bernyanyi dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Ia sudah mulai mengikuti lom-

Mahasiswa Sosiologi Unram Terbitkan Buku Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Mataram yang tergabung dalam kelompok Program Kreativitas Mahasiswa menulis buku berjudul Kearifan Lokal Besiru dalam Daya Juang Masyarakat Pasca Gempa.

Kelompok Program Kreativitas Mahasiswa yang diketuai Siti Ilhami Fatmahandayani dan dua anggotanya Nurul Haromain dan Peri Anggraeni terinspirasi dari fenomena sosial unik yang terjadi di tengah bencana gempa bumi Lombok pada Agustus 2018 lalu.

Peri Anggraeni mengungkapkan isi buku yang mereka tulis menceritakan kisah salah satu korban gempa bumi Lombok yakni masyarakat di Desa Sembalun Bumbung menjual hasil bumi yang mereka miliki yang kemudian disumbangkan pada masyarakat terdampak gempa bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan korban tsunami di Donggala, Palu.

“Mereka juga melakukan hal yang sama untuk membangun kembali masjid yang hancur akibat gempa bumi yang bera-

da di Desa Sembalun Bumbung.

Padahal, di satu sisi masyarakat di Desa Sembalun Bumbung juga menjadi korban bencana yang kehilangan harta benda, bangunan rumah yang rusak, dan dari segi psikologis masih belum sembuh,”tutur mahasiswi Prodi Sosiologi ini.

Ia juga mengungkapkan tujuan diterbitkannya buku Kearifan Lokal Besiru dalam Daya Juang Masyarakat Pasca Gempa. “Tujuan dari diterbitkan buku ini untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat lain agar bangkit dari ujian yang diterima melalui penguatan solidaritas sosial dan bertujuan untuk memberikan referensi kepada pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah Bencana alam yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Ketiga mahasiswi kreatif yang juga lolos mewakili Unram di ajang PIMNAS Ke-32 di Universitas Udayana ini telah menyerahkan buku yang mereka tulis kepada Rektor Unram dan Ketua Program Studi Sosiologi.

Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H.,M.Hum memberikan apresiasi yang baik terhadap buku tersebut.

(Suara NTB/ist)

BERIKAN BUKU - Mahasiswa prodi Sosiologi memberikan buku karya mereka kepada Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni.

erti MoU dengan perguruan tinggi asal dari rektor asing itu. “Selama memenuhi aturan administrasi dan yuridisnya, banyak hal yang bisa diperoleh dari adanya rektor asing di PTS,” katanya.

Selain itu, kehadiran rektor asing di PTS bisa mengajak anak muda dari asal rek-

Ia berharap semoga buku tersebut dapat dijadikan referensi dan memberikan inspirasi pada semua pembaca.

“Semoga buku ini dapat dijadikan referensi dan memberikan inspirasi pada semua pembaca. Untuk mempererat dan mempertahankan kearifan

lokal Besiru yang ada di tengah kemajuan zaman serta dapat menginspirasi mahasiswa yang lain untuk menerbitkan bukubuku yang lain yang dapat menambah wawasan dan keilmuan,” katanya saat menerima perwakilan mahasiswa di ruang kerja Rektor. (dys)

ba-lomba menyanyi sejak Taman Kanak-Kanak (TK).

“Saya memang hobi nyanyi, suka dengerin musik, baca novel dan komik, dan renang. Inginnya menjadi akuntan pajak yang bisa menyanyi,” pungkasnya. (ron)

tor untuk menjadi mahasiswa asing di PTS. Dengan format pembayaran yang lebih mahal.

“Bisa kerja sama karena punya jaringan atas dasar punya Rektor atau PR atau dekan asing,” ujarnya.

Namun, Nengah Dasi mengatakan, perlu dilihat kemampuan PTS membayar rektor asing. Meski demikian, menurutnya wacana itu sah-sah saja. Setidaknya wacana itu sebagai bahan diskusi bersama.

“Saya yakin ke depan tidak lagi jadi hambatan perguruan tingg swasta yang besar ingin melebarkan sayap untuk

mendapatkan mahasiswa asing di luar negeri. Bisa saja mereka menggunakan pimpinan dari asing, sebagaimana hotel menggunakan GM asing, apa bedanya hotel gunakan GM asing, mungkin ada motif mereka agar mendapatkan wisatawan,” katanya.

Meski pun di tingkat Bali, NTB, dan NTT, diakui Nengah Dasi belum banyak PTS yang berorientasi menggunakan rektor asing. “Saya rasa tidak ada masalah selama mereka (PTS) berada di koridor dan ketentuan berlaku, tentu nantinya akan ada regulasi yang mengatur,” pungkasnya. (ron)