HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 24 MARET 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 20 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Simulasikan NTB Terkena Corona
Gubernur Minta Masyarakat Jangan Alergi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB memasuki fase kedua. Pemprov membuat simulasi apabila nanti ada pasien yang positif terkena Covid-19, gubernur meminta masyarakat jangan alergi. terkena,’’ kata gubernur. Pasalnya, kata orang nomor satu di NTB ini, orang yang positif terkena Covid-19, bukan berarti tidak bisa diobati. Ia mengatakan apabila tertangani dengan baik, maka pasien yang positif Covid-19 akan bisa sembuh. Ia mencontohkan seperti Walikota Bogor yang positif terkena covid-19. Begitu juga menteri-menteri di negara lain, ada yang positif terkena Covid-19. Namun mereka dapat disembuhkan. ‘’Jangan sampai nanti teman-teman media, kita minta tolong kalau ada yang terkena seakanakan ini kiamat,’’ katanya.
Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menegaskan, hal penting yang segera dilakukan jika ada yang positif Covid-19 adalah melakukan identifikasi. Kemudian ditracing orang yang positif Covid-19 tersebut pernah berinteraksi dengan siapa saja. Supaya penyebaran Covid-19 dapat dilokalisir. Jangan sampai, lanjut Dr. Zul ada persepsi yang keliru di masyarakat. Karena mulai ada desa yang menolak masyarakat yang baru pulang dari luar daerah karena dicurigai terpapar Corona. Dengan beranjak ke fase kedua, Dr. Zul berharap psikologis masyarakat Bersambung ke hal 11
Pemerintah Siapkan Program Sembako Hadapi Corona Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat akan segera menggulirkan program kartu sembako menghadapi dampak virus Corona (Covid19). Program ini akan menyasar ratusan ribu warga miskin di NTB yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).
Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/ 3), mengatakan Pemda masih menunggu arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pelaksanaan program ini. Kemensos menggelar video
RAPAT TERTUTUP - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah memimpin rapat tertutup bersama Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Gedung Sangkareang, Senin (23/3) kemarin. (Suara NTB/ist)
NTB Masuk Fase Dua Penanganan Corona Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan strategi menghadapi fase kedua penanganan virus Corona (Covid-19). Setelah sebelumnya penanganan dilakukan untuk memaksimalkan strategi pencegahan, dalam fase dua penanganan diproyeksikan untuk menghadapi situasi terburuk dengan kemungkinan kasus positif di NTB. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang terus bertambah setiap harinya di NTB. ‘’ODP kita sekarang 300 orang, itu naik hanya dalam 4 hari,’’ sebutnya saat dikonfirmasi, Senin (23/3) seusai rapat strategi penanganan Covid19 di Kantor Gubernur NTB. Diterangkan Eka, peningkatan jumlah ODP memang disebabkan oleh banyaknya masyarakat NTB yang pulang kampung. Khususnya dari Pekerja Migram Indonesia (PMI) maupun pekerja rantau ke beberapa daerah lain di Indonesia. Hal tersebut dinilai perlu menjadi atensi serius. Mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya dari luar negeri, na-
conference dengan Dinas Sosial Provinsi kaitan dengan pelaksanaan program kartu sembako untuk menghadapi dampak virus Corona. ‘’Kita tunggu bagaimana arahannya. Bagaimana penggulirannya di masa dengan kondisi siaga darurat seperti ini,’’ kata Wismaningsih. Ia menjelaskan, program kartu sembako ini semacam jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Tujuannya agar masyarakat yang masuk kategori miskin tidak jatuh semakin miskin dengan adanya situasi sekarang ini dampak virus Corona. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
Dikonfirmasi usai rapat dengan Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Senin (23/ 3) siang, gubernur mengatakan antisipasi pada fase kedua ini harus dilakukan. Apabila ada yang positif terkena Covid-19, maka masyarakat harus benar-benar dikondisikan. Jangan sampai masyarakat mengucilkan orang yang terkena Covid-19. ‘’Misalnya tiba-tiba ada (orang) yang terkena, positif. Ini kan persoalan waktu saja. Mudah-mudahan, mulai mengkondisikan masyarakat jangan alergi sama yang
KETERANGAN - Kadis Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi didampingi Kalak BPBD NTB, H.Ahsanul Khalik dan Kadis Kominfotik NTB, Putu Gde Aryadi memberi keterangan pers, kemarin. mun juga ditemukan pada kasus transmisi lokal di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. ‘’Kita harus tahu, daerah transmisi
TO K O H
Maskapai Mulai Kurangi Frekuensi Penerbangan
H. H. Lalu Lalu Gita Gita Ariadi Ariadi
KO M E N TTAA R Perusahaan Rumahkan Karyawan DAMPAK penyebaran virus Corona (Covid-19) berdampak signifikan pada kegiatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di NTB. Berbagai cara dilakukan untuk menghadapi penyebaran virus tersebut, termasuk efisiensi dengan merumahkan karyawan. Kepala Disnakertrans NTB, Dr.M.Agus Patria menerangkan, Bersambung ke hal 11
M.Agus Patria (Suara NTB/dok)
Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1942, pada Rabu (25/3), Kamis (26/3) dan Jumat (27/3), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Sabtu (28/3). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit
(Suara NTB/her)
DITUTUP - Suasana Pelabuhan Lembar kemarin, sebelum penutupan jelang Hari Raya Nyepi.
Pelabuhan Lembar Tutup Saat Perayaan Nyepi Giri Menang (Suara NTB) Perayaaan hari Raya Nyepi jatuh pada Rabu (25/3) besok. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelayanan penyeberangan Pelabuhan Lembar tutup sementara. Penutupan penyeberangan dilakukan selama dua hari, mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 26 Maret. Sebelum dilakukan penutupan, pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XII Bali dan Provinsi NTB melakukan sosialisasi kepada semua pengusaha operator penyeberangan. Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD wilayah Lembar Nelson Dalo mengatakan berdasarkan surat edaran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII- Provinsi Bali dan NTB, nomor Hk.209/1/3/ BPTD-XII/2020 bahwa pada hari Rabu (25/3) mulai pukul
06.00 Wita sampai Kamis (26/ 3) pukul 06.00 Wita, kapal penyeberangan dari Pelabuhan Lembar maupun Padangbai tidak beroperasi. Di mana untuk jadwal penyeberangan kapal terakhir pada 24 maret dari Pelabuhan Lembar pukul 19.30 Wita. Sedangkan kapal terakhir dari Pelabuhan Padangbai pada tanggal 25 maret, pada pukul 03.00 Wita. ‘’Pelabuhan tidak operasi selama Nyepi, mulai hari Rabu sampai Kamis,’’jelas Nelson. Jadwal pengoperasian kembali kapal pertama diberangkatkan dari Pelabuhan Padangbai tanggal 26 Maret sekitar pukul 09.00 Wita. Sedangkan kapal pertama diberangkatkan dari Pelabuhan Lembar tanggal 26 Maret sekitar pukul 04.30 Wita. Berdasarkan pemantauan Suara NTB, belum ada terjadi lonjakan penumpang yang cukup
signifikan. Rata-rata penumpang kapal yang datang dari Padangbai-Lembar masih didominasi oleh warga Lombok yang datang dari Bali untuk berlibur. “Kita pulang karena di Bali sedang Nyepi, di sana (Bali) saya kerja sebagai pedagang. Sudah biasa kita mudik setiap tahun pas Nyepi. Disamping itu pengaruh Corona,’’ ujar Sani warga asal Lombok saat ditemui di Pelabuhan Lembar. Sementara itu Pihak PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Cabang Lembar, memprediksi jelang penutupan tersebut akan ada peningkatan penumpang dari hari biasanya. Selain lintas Penyeberangan Lembar-Padangbai yang tutup saat perayaan Nyepi. Penerbangan dari Bali ke NTB dan sebaliknya juga ditutup. (her)
Mataram (Suara NTB) – Intensitas penerbangan di Lombok International Airport (LIA) mulai berkurang. Beberapa maskapai memutuskan mengurangi frekuensi rute penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Khususnya untuk menghindari potensi penyebaran virus Corona (Covid-19). Communication and Legal Manager LIA, Arif Haryanto, menerangkan beberapa maskapai yang telah mengirimkan konfirmasi pengurangan frekuensi penerbangan. Diantaranya, AirAsia untuk rute Lombok – Kuala Lumpur dan sebaliknya, serta Lombok – Perth (Australia) dan sebaliknya. Rute tersebut ditutup sementara terhitung 20 Maret lalu sampai dengan 31 Maret mendatang. Kemudian maskapai LionAir juga mengurangi sementa-
ra delapan rute penerbangan sejak 22 Maret lalu. Diantaranya tiga penerbangan ke Surabaya, dua penerbangan ke Jakarta, penerbangan rute Makassar, dan penerbangan rute Denpasar. ‘’Infonya sementara (semua pengurangan frekuensi penerbangan) sampai 31 Maret 2020,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/3). Di sisi lain, otoritas bandara mencatat penuruan grafik kedatangan dan keberangkatan terus terjadi di LIA sejak 1 Maret lalu. Dari total 82 unit pesawat yang beraktivitas pada awal Maret, menurun menjadi 56 unit per 22 Maret lalu. Grafik kedatangan dan keberangkatan penumpang juga mengalami penurunan, dari 8.947 orang pada 1 Maret, menurun sampai angka 4.070 per 22 Maret. Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/kir)
(Suara NTB/dok)
Pastikan Dana Tangani Corona PEMPROV NTB memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Pemprov sedang mengkonsolidasikan kebutuhan anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. ‘’Kebijakan keuangan dari pusat diselaraskan dan dikawal oleh BPKAD dan siap sesuai kebutuhan,’’ ujar Sekda NTB Bersambung ke hal 11
lokal bukan luar negeri saja, tapi Jakarta, Bandung, Bali dan lain-lain juga. Jadi kita harus siap-siap,’’ ujar Eka. Dalam fase dua, pemerintah daerah juga terus memaksimalkan beberapa fasilitas kesehatan yang ada. Bersambung ke hal 11
SUASANA - Beberapa maskapai memutuskan mengurangi frekuensi rute penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Khususnya untuk menghindari potensi penyebaran virus Corona (Covid-19).
Pengalihan Anggaran untuk Corona
Pembatalan Lelang Proyek Tunggu OPD Mataram (Suara NTB) Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB masih menunggu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelelangan proyek yang dibatalkan pada 2020 ini. Sejumlah pelelangan proyek terancam batal akibat pengalihan anggaran untuk penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19).
Kepala BAPP dan LPBJP Setda NTB, Sadimin, ST, MT mengatakan kemungkinan proyek-proyek dari Dinas Kesehatan yang terancam batal. Karena anggaran Dinas Kesehatan akan dialihkan untuk penanganan Covid-19. ‘’Masih menunggu dari Dinas Kesehatan, sementara belum ada (lelang dibatalkan),’’ kata Sadimin dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/3) kemarin. Sadimin menjelaskan,
proyek-proyek yang berpotensi batal dilelang akibat pengalihan anggaran yang lebih mengetahui adalah Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Untuk sementara ini, kata Sadimin proses pelelangan proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB tetap berlangsung. Untuk proyek Dinas Kesehatan yang sudah lelang di ULP, kata Sadimin ada dua.
Yakni belanja jasa konsultansi perencanaan Detailed Engineering Design (DED) RS Mandalika dengan pagu sebesar Rp1,1 miliar. Selain penyusunan DED, juga ada lelang jasa konsultansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) RS Mandalika dengan pagu Rp510 juta. Bersambung Sadimin ke hal 11
SUARA MATARAM
Sepakat Tak Pawai MELALUI surat edaran yang diterbitkan oleh Gubernur NTB, Walikota Mataram dan PHDI NTB dalam hal menggelar pawai Ogoh-Ogoh di masing-masing banjar, telah disepakati untuk tidak mengarak Ogoh-Ogoh di jalan Protokol maupun jalan lingkungan. Sebelumnya, dua lingkungan di kelurahan Cakranegara Timur belum sepakat mengadakan pawai OgohOgoh di masing-masing banjar. Lurah Cakranegara Timur, I Gusti Agung Ngurah Oka menjelaskan, perlu disampaikan kepada seluruh warga di lingkungan, kegiatan rangkaian hari Suci Nyepi tahun ini tanpa pawai Ogoh-Ogoh di jalan protokol. Hal itu dilakukan jelas Oka, demi kepentingan bersama untuk menghindari wabah Corona Virus Disease (Covid-19).”Dari enam lingkungan sudah menyatakan sepakat untuk tidak mengarak-arak Ogoh-Ogoh di jalan lingkungan,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (23/3). Dijelaskan Oka, pihaknya akan memastikan enam OgohOgoh pada Selasa (24/3) hari ini diarak di jalan protokol maupun jalan lingkungan. “Kita akan rapatkan kembali.Dan dari dua yang menolak itu, sejauh ini menyatakan sepakat untuk tidak mengarak Ogoh-Ogoh di jalan lingkungan. Baik OgohOgoh ukuran kecil maupun besar,” terangnya. Menurut Oka, kedua kelompok Ogoh-Ogoh yang sempat menolak dan berkeinginan mengarak-arak Ogoh-Ogoh di jalan lingkungan akan diberikan perhatian kembali. “Setelah rapat kemarin sore, dua kelompok yang menolak sudah menyatakan sepakat untuk tidak diarak-arak di jalan lingkungan.Melalui musyawarah, mereka sudah sepakat,” jelasnya. Di masing-masing lingkungan kata Oka, pihaknya sudah berkoordinasikan dan membuat catatan agar tidak ada memang Ogohogoh yang diarak nanti. Untuk mengakomodir kekecewaan semua kelompok pengarak OgohOgoh jelas Oka, mereka diberikan pengertian terkait imbauan dari Walikota Mataram. “Agar bisa menaati imbauan pak Wali, kita berikan pengertian.Ini kan untuk meminimalkan wabah Covid-19,” cetusnya. Selama proses perayaan hari Raya Suci Nyepi jelas Oka, pihaknya akan memberikan pengawasan dan pengamanan secara ketat di masing-masing lingkungan. Juga, untuk semua warga, mohon untuk dipahami bersama apa-apa yang perlu dijauhi, “Kita harap imbauan yang sudah keluar dari pemerintah ditaati,” tutI Gusti Agung Ngurah Oka upnya. (viq) (Suara NTB/viq)
Halaman 2
RSUD Batasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Jaga Stok Sembako ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mengingatkan Pemkot Mataram untuk menjaga kestabilan stok sembako. Terlebih menjelang Bulan Puasa. ‘’Untuk stok sembako di bulan suci ramadan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait harus betul-betul dipantau dari sekarang,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (23/3) kemarin. Apalagi, lanjut Mirdiati, dengan adanya wabah virus corona yang dampaknya sangat luas terhadap perekonomian masyarakat. Ketua Fraksi Partai Gerindra ini tidak menyangkal memang ada fenomena masyarakat belanja secara berlebihan. Hal ini, disebabkan kepanikan atau ketakutan masyarakat. Namun aksi borong ini menimbulkan dampak yang kurang baik. Seperti naiknya harga beberapa jenis sembako. Apalagi gula, sejak sebelum merebaknya virus corona harganya sudah naik dari Rp12 ribu, sekarang sudah menjadi Rp17 ribu per kilogram. ‘’Kalau beras, minyak dan lainlain secara umum di pasaran cukup relatif stabil utk hari ini,’’ sebutnya. Keinginan masyarakat, sambung mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, menjelang puasa dan lebaran, agar pemerintah menjaga stabilitas harga supaya tidak naik lagi. Mirdiati berharap, Dinas Perdagangan Kota Mataram agar tetap melakukan pemantauan. Baik di pasar tradisional maupun di pasar-pasar modern. ‘’Atau untuk stok sembako, jangan sampai menjelang puasa dan lebaran tidak ada,’’ pintanya. Karena, menurut dia, kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan lebaran, bisa mencapai dua kali lipat. Yang menjadi kekhawatiran sekarang, kalau masyarakat belanja berlebihan dan menumpukkan barang untuk kepentingan pribadi, jelas akan merugikan masyarakat yang lainnya. ‘’Bagi yang punya uang bisa melakukan itu, kalau yang ekonominya lemah kan tidak bisa. Ini yang kita sayangkan,’’ demikian anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini. Untuk itu, Mirdiati mendorong supaya pemerintah cepat turun ke lapangan. ‘’Dengan keadaan seperti ini, jangan sampai kebutuhan menjelang hari raya stok sembako tidak tercukupi untuk masyarakat kita,’’ pungkasnya. (fit)
Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Senin (23/3), mulai membatasi kunjungan pasien rawat jalan. Kebijakan ini mengantisipasi penyebaran virus corona. Tenaga medis diberikan suplemen tambahan mengurangi resistensi. Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan, kebijakan ini diambil sematamata memutus mata rantai penyebaran covid-19. Hal ini juga bagian dari social distancing. Dimana, pasien rawat jalan (pasien poli) dibatasi. Sebab, jika menerapkan regulasi seperti biasa dengan menerima layanan pasien seperti biasa di tengah kondisi siaga darurat non alat virus corona dinilai tidak cocok. “Kalau saya ikuti regulasi tidak cocok. Kita ingin memutus mata rantai penyebaran covid-19,” katanya dikonfirmasi, Senin (23/3). Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Jack, sapaan akrabnya menegaskan, jika kondisi pasien tidak urgen disarankan tidak perlu ke rumah sakit. Perlakuan berbeda bagi pasien rutin kontrol setiap bulannya. Rumah sakit plat merah mempersilakan pasien datang dan akan diberikan jatah obat selama satu bulan. Pembatasan kunjungan pasien rawat jalan tanpa mengurangi hak sebagai pasien. “Ini semata-mata menghindari covid19. Banyak pasien lansia. Kita harus tegas. Kalau mau berobat, silakan. Obatnya itu dijatah sebulan,” ujarnya. Jumlah kunjungan ke masing – masing poli tergantung dokter spesialis. Terkadang kunjungan pasien 10 orang
bahkan tetap seperti semula. Bagaimanapun juga sambung Jack, pihaknya juga harus melindungi petugas medisnya. Mereka sebagai garda terdepan harus dalam kondisi prima. Sejauh ini, pihaknya telah menangani pasien dalam pengawasan dan orang dalam pengawasan. Disinggung mengenai alat pengaman diri bagi petugas medis? Disampaikan Jack, stok dimiliki terbatas. Pihaknya sudah mencari ke mana – mana tapi tidak ada. Kabarnya, alat pengaman diri (APD) baru tiba di Jakarta. Tetapi hanya diberikan bagi rumah sakit rujukan. Untuk ruang isolasi maupun kendaraan khusus telah disiapkan. Sebagai Ketua Persi juga telah meminta rumah sakit swasta menyiapkan skenario seperti ruang isolasi dan lainnya. Penetapan status PDP maupun OPD yang berhak mendiagnosis adalah dokter spesialis paru. “Semata – mata menjaga pasien rumah sakit kota, supaya tidak tertular atau perpapar covid- 9,”ujarnya. Puncak penyebaran virus corona diprediksi hingga April mendatang. Oleh karena itu, pihaknya memperhatikan petugas medis seperti memberikan suplemen serta makanan tambahan lainnya. Ditambahkannya, hingga saat ini tercatat sembilan pasien dalam pemantauan (PDP) wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sedang
dalam perawatan di RSUD Kota Mataram. Mereka dirawat di dalam ruang isolasi. Dikatakan, semua PDP yang diisolasi di RSUD kota Mataram sudah dilakukan uji lab untuk memastikan status sembilan PDP positif atau negatid Covid-19. Uji lab sudah dikirim ke salah satu rumah sakit rujukan di Kota Surabaya. “Khusus yang PDP dari Lombok Barat yang dirujuk ke RSUD Kota, saat ini masih kita rawat.Kita juga lakukan observasi uji lab ke Surabaya. Apakah dia positif atau negatif Covid-19.Tapi kan sejauh ini, belum ada yang positif Covid19 di Mataram,” katanya. Setelah melakukan uji lab di Surabaya, ada dua tahapan lagi yang harus dilalui untuk menentukan apakah status PDP masuk dalam negatif atau positif Covid-19. “Kalau ada kabar yang bilang ada yang positif Covid-19, itu bohong.Juga kan yang mengirim uji lab itu kan dari RSUP NTB. Nanti RSUP NTB yang memberikan info ke RSUD apakah positif atau negatif,” terangnya. Dikatakan Jack, persepsi warga juga perlu diluruskan. Pasalnya, status PDP tidak serta merta langsung berstatus positif Covid-19. “Itu butuh observasi dulu,” jelasnya. Selama ini sembilan PDP di RSUD Kota Mataram masih tahapan observasi. “Kita sabar aja dulu menunggu hasil labnya.Kalau sudah ada hasil, nanti kita akan infokan,” papar Jack. (cem/viq)
(Suara NTB/fit)
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
Hj. Baiq Mirdiati
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
Minimalisir Penularan Corona
Transaksi Disarankan Melalui e-Channel dan Agen BRILink Mataram (Suara NTB) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk menyarankan pengguna layanan perbankan melakukan transaksi di e-Channel dan agen-agen BRILink. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko penularan covid-19. Di BRI Mataram yang membawahi tiga kabupten/kota di Pulau Lombok, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara memiliki jaringan agen BRILink sebanyak 1.842 unit. Tersebar hingga ke lingkungan, kelurahan dan desa, kata Erix Nurhariyanto, Plt. Pimpinan Cabang BRI Mataram. Pantauan Suara NTB di kantor cabang BRI Mataram, Senin (23/3) kemarin, layanan perbankan masih berjalan normal. Tingkat kunjungan ke bank juga nampaknya belum berubah dari biasanya. Ditengah isu mewabahnya virus corona. Kendati demikian, BRI Mataram melakukan proteksi kepada pengunjung bank. Sesuai arahan kepala daerah, antisipasi penularan virus corona dilakukan dengan menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan di gerbang kantor yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum, serta di pintu masuk kantor BRI Mataram. Pengunjung tidak diperkenankan masuk langsung, sebelum dilakukan pemeriksaaan suhu tubuh dan dipastikan telah mencuci tangan menggunakan sabun yang disediakan. Jumlah pengunjung di dalam ruangan pelayanan juga dibatasi. Maksudnya, agar tak terjadi penumpukan pengunjung. Jarak duduk antara satu pengunjung dan pengunjung lainnya di tempat tunggu antrean juga dibatasi. Minimal 1 meter. Petugas pelayanan juga diharuskan menggunakan masker, dan sarung tangan. “Kita mengikuti arahan pemerintah untuk meminimalisir potensi risiko penularan,” jelas Erix. Tentu perbankan tak bisa melarang nasabah berkunjung ke kantor bank. Yang bisa dilakukan bank adalah memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, sesuai SOP untuk meminimalisir penularan virus yang telah mewabah hingga ke 150an negara di dunia ini. BRI sendiri telah memberikan pilihan kepada nasabah untuk bertransaksi. Tanpa harus mendatangi kantor-kantor layanan bank. Di e-channel dan agen BRILink, transaksi yang bisa dilakukan di antaranya transfer, setor simpanan, tarik tunai, pembayaran cicilan finance, pembayaran listrik, BPJS, pulsa, tilang, transaksi online (Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lainnya), pembayaran SPP, tiket, dan nabung. “Untuk tarik tunai bisa dilakukan sesuai limit kartu (ATM),” tambah Erix. Agen-agen BRILink juga telah diingatkan oleh bank agar melakukan upaya yang sama untuk pencegahan penularan virus corona. Misalnya dengan menggunakan masker, pencuci tangan, dan membatasi jarak bertransaksi dengan nasabah. (bul)
(Suara NTB/bul)
LAYANAN PERBANKAN - Layanan perbankan di BRI Mataram dengan membatasi jarak duduk dan jarak melakukan transaksi guna meminimalisir potensi risiko penularan covid-19
Halaman 3
Ditolak, Wacana Penutupan Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) Pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Berkumpul juga disarankan dihindari. Tempattempat hiburan malam juga telah diminta ditutup. Hal-hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Bagaimana dengan pasar tradisional? Tidak sedikit kalangan menyangksikan upaya yang dilakukan pemerintah tidak bisa maksimal. Selama tempat-tempat umum belum sepenuhnya ditutup. Misalnya, pusat perbelanjaan, demikian juga pasar tradisional. Pantauan Suara NTB, Senin (23/3) kemarin, aktivitas ekonomi masih berjalan normal di Kota Mataram. Tempat-tempat nongkrong masih buka, tempat-tempat berbelanja juga masih ramai didatangi pengunjung. Jangan sebut pasar tradisional, di Kebon Roek Ampenan, di Pagesangan, maupun di Pasar Bertais. Pasar-pasar percontohan ini masih ramai dikunjungi. Apa mungkin, upaya pencegahan maksimal dilakukan? Hj. Semah, salah satu pedagang pasar Pagesangan Mataram nampaknya pasrah. Mengganasnya virus corona di Indonesia tak sedikitpun membuatnya ciut, apalagi sampai tak berjualan. Separuh hidupnya ia gunakan untuk menopang ekonomi keluarganya di pasar tradisional. Pedagang daging dan ayam ini mengaku, sangat tak mungkin meninggalkan pasar tradisional. Apapun keadaannya. Jika tidak, dari mana ia memberi makan anakanak dan keluarganya. “Tetap
jualan,” katanya. wacana penutupan pasar tradisional ini bergulir. Kalangan masyarakat banyak yang pro, tidak sedikit juga yang menolak. Alasan masing-masing pihak adalah keselamatan, serta pertimbangan ekonomi. Kepala Pasar Bertais, Ismail juga menyatakan menolak, wacana penutupan pasar tradisional. Menurutnya, hal itu akan berdampak dahsyat kepada perekonomian masyarakat kecil. Akan terjadi panic buying. “Ore jadinya nanti kalau pasar ditutup,” ujarnya. Untuk mengantisipasi penularan virus corona, menurutnya pedagang juga menyadari apa yang mesti dilakukan. Diantara tindakan pencegahannya adalah menggunakan masker dan menyiapkan hand sanitizer secara mandiri. Di Kota Mataram, pemerintah daerah juga telah melakukan antisipasi dengan menyedikan tempat-tempat mencuci tangan bagi pedagang dan pengunjung. Selain itu, perlu dilakukan
(Suara NTB/bul)
PASAR MASIH NORMAL - Aktivitas ekonomi di pasar tradisional masih normal. Ditengah beratnya tantangan melawan ganasnya penyebaran virus corona. penyemprotan pasar tradisional yang sampai saat ini belum dilakukan. “Pedagang juga malah paling takut. Dia menyediakan sendiri alat pengamannya. Misalnya masker dan hand sanitizer,” jelas Ismail. Di pasar percontohan terbesar di Provinsi NTB ini, dihuni 620 pedagang. Sampai kemarin, terpantau aktivitas ekonomi di pasar tradisional masih berjalan normal. Masih ramai kunjungan ke pasar. Ditempat terpisah, Malwi, Kepala Pasar Kebon Roek juga
menolak, bila pasar tradisional ditutup. Menurutnya akan menambah beban masyarakat kecil. Pedagang-pedagang di Kebon Roek juga menurutnya telah meminta, jangan sampai dilakukan penutupan pasar. Penolakan pedagang bisa digambarkan ketika muncul rencana penyemprotan pasar tradisional. Pedagang panik. Padahal, rencana penyemprotan pasar berlangsung tak sampai setengah hari. “Mau disemprot pasar saja sudah resah pedagang. Apalagi kalau sampai ditutup
total, ekonomi lumpuh total,” ujarnya. Karena itu, upaya pengamanan diri para pedagang, disarankan menggunakan masker dan hand sanitizer. Pemberitahuan ini disampaikan per 20 menit melalui corong pasar. Kepada calon pengunjung pasar, Malwi juga mengharapkan melakukan antisipasi dengan menggunakan masker dan pencuci tangan agar lebih nyaman bertransaksi. “Pasar masih ramai. Kunjungan ke pasar masih normal,” demikian Malwi. (bul)
Masyarakat Anti Riba Membuat Resah Perbankan Syariah Mataram (Suara NTB) Perbankan syariah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Provinsi NTB terusik dengan keberadaan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya masyarakat anti riba. Keresahan perbankan syariah ini dipicu acuh tak acuh mereka yang enggan menunaikan kewajibannya di perbankan. Asbisindo Provinsi NTB saat ini tengah mengumpulkan data-data nasabah yang mengatasnamakan dirinya anti riba. Salah satu pimpinan perbankan syariah di Provinsi NTB mengaku, oknum nasabah-
nya yang tergabung dalam masyarakat anti riba ini meminta penangguhan untuk tidak membayar pokok dan marjin dari kredit yang mereka ambil. “Alasannya riba. Padahal, jelas-jelas kita perbankan syariah. dari awal ngambil kredit, sudah tau hak dan kewajibannya. Dan kesepakatan marjin sudah difahami. Sekarang setelah berjalan, malah ndak mau bayar hutang dengan alasan riba,” kata pimpinan bank ini. Nasabah dimaksud menurutnya mengajukan surat untuk penangguhan pembayaran marjin kredit yang diambilnya. Bahkan ada indikasi, karena dalih riba, kewajiban untuk pengembalian pokokpun diminta dilunakkan. “Saat meminjam uang, anehnya tidak ada istilah riba. Sekarang setelah kredit berjalan, dalihnya riba. Ini kan persoalan bagi bank,” ujarnya. Ketua Asbisindo Provinsi NTB, Endra Kurniawan mengatakan telah berkoodinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas telah mengarahkan untuk diinventarisir mana saja perbankan dan masing-masing nasabah, serta nilai kredit yang dikucurkan bank kepada meraka. “Kami sedang mengumpulkan data nasabahnya,” jelas Endra kepada Suara NTB, Senin (23/3) kemarin. Keresahan di Asbisindo NTB terhadap gerakan masyarakat anti riba ini, mereka tidak lagi ingin mengakui kewajiban mereka kepada lembaga keuangan. Karena menganggap akad awal mereka menerima kredit dengan jalan bathil (tidak benar). Asbisindo juga masih menunggu arahan dari OJK, langkah apa yang akan ditempuh. Endra menyatakan, seharusnya nasabah sudah sangat faham dari awal, saat mereka mengajukan permohonan pinjaman. Perbankan syariah juga beroperasi dengan stuktur pengawasan yang jelas dari dewan pengawas syariah di masing-masing bank syariah. “Artinya, semua akad yang sudah disepakati diawal sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di negara ini. Sekiranya ada persoalan nasabah, bisa dikomunikasikan dengan bank. Ada restrukturisasi kepada nasabah,” ujarnya. (bul)
(Suara NTB/bul)
PENYEMPROTAN - Penyemprotan disinfektan dilakukan rutin di kapal-kapal milik PT. Dharma Lautan Utama Cabang Lembar untuk meminimalisir risiko penularan covid-19.
Dharma Lautan Cabang Lembar Maksimalkan Pencegahan Penularan Covid-19 Mataram (Suara NTB) PT. Dharma Lautan Utama, salah satu operator kapal yang melayani penyeberangan Pelabuhan Lembar (Lombok) - Padang Bai (Bali) terus memaksimalkan upaya pencegahan penularan covid19 di jalur Selat Lombok. Sejak merebaknya kasus virus corona yang telah menjangkit ke 152 negara di dunia ini, disusul pengumuman resmi pemerintah Indonesia pada awal Maret tentang adanya WNI yang terpapar corona, PT. Dharma Lautan Utama telah menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang lebih ketat. SOP diberlakun di seluruh cabang, tanpa terkecuali cabang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Manajer Ca-
bang PT. Dharma Lautan Utama Cabang Lembar, Listyono Dwitutuko ditemui di Pelabuhan Lembar, Senin (23/3) kemarin menegaskan sejumlah langkah antisipasi diterapkan, sesuai ketentuan yang disarankan pemerintah. Diantaranya, setiap penumpang yang akan masuk kapal, diwajibkan mengikuti prosedur. Misalnya pengecekan suhu tubuh. Dilakukan oleh petugas kesehatan di pelabuhan. Kepada penumpang yang akan memasuki ruang tunggu di Pelabuhan. Bila dipastikan suhu tubuh calon penupang normal, selanjutnya penumpang diperbolehkan masuk kapal. “Sebelum masuk kapal, penumpang diberikan hand sanitizer. Di kapal kita juga siapkan tempat cuci tangan bagi penumpang,” jelas Listyono. Selain pemberian hand sanitizer, perusahaan tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada penumpang tentang upaya pencegahanan penyebaran virus corona melalui ruang informasi yang memberikan pengetahuan secara rinci, pemutaran video pun dilakukan untuk lebih banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegahan terpapar virus corona oleh Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poedjono. Selain itu, di setiap kapal juga dipasang standing banner. Untuk upaya pencegahan yang lebih maksimal, setiap kapal PT. Dharma Lautan Utama usai dioperasikan wajib disemprot disinfektan. Menurut Listyono, penyemprotan dilakukan saat jadwal kapal off melayani penumpang. Dengan upaya – upaya pencegahan yang yang dilakukan ini, Listyono berharap tidak sekedar menjalankan arahan pemerintah. lebih dari itu, agar masyarakat dapat terhindar dari penularan virus corona atau covid-19. Dan tetap beraktivitas normal, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan transpotasi penyeberangan. PT. Dharma Lautan Utama adalah perusahaan pelayaran yang mampu menempatkan strategi perusahaan pada posisi yang terbaik serta melakukan pelayanan maksimal dan terjangkau bagi masyarakat luas. Seperti moto perusahaan PT. Dharma Lautan Utama, melayani negeri dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan sebagai tamu yang terhormat. (bul/*)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
Halaman 4
Sejumlah Formasi CPNS di Lotim Tak Terisi
SKB di Loteng Diikuti 1.145 Peserta (Suara NTB/rus)
H. M. Sukiman Azmy
Bupati Minta Desa Deteksi PMI Ilegal Selong (Suara NTB) Penyebaran virus Corona (Covid-19) benar-benar mengancam kehidupan manusia. Tidak hanya di dalam negeri, melainkan yang lebih parah lagi warga negara Indonesia (WNI) yang sedang bekerja di luar negeri. Dalam mewaspadai penyebaran virus ini, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM meminta supaya Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) yang berstatus ilegal dideteksi. Permintaan tersebut tertuang dalam surat edaran bupati terkait pelaporan kedatangan PMI ilegal di Kabupaten Lotim. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan dan di wilayah masing-masing. Beberapa poin penekanan bupati, di antaranya meminta kepada masyarakat yang baru datang dari luar negeri ke pusat kesehatan masyarakat. Terutama masyarakat yang berangkat dan pulang ke tanah air melalui jalur ilegal. Pasalnya, masyarakat yang berangkat melalui jalur ini tidak terdeteksi oleh pemerintah dalam hal ini Disnakertrans Lotim. Bupati juga mengharapkan kepada pemerintah desa dan dusun untuk menjadikan hal tersebut atensi di lapangan. Artinya dalam mencegah penularan apabila salah satu PMI ilegal terinfeksi, dilakukan pendataan kepada masyarakat dengan mengumumkan melalui corong masjid atau musala. Terutama TKI ilegal, baik yang baru pulang maupun masih berada di luar negeri. Kepala Bidang PPTK pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, mengaku sudah menyebarluaskan surat edaran bupati hingga ke desa-desa. Diharapkannya dapat ditindaklanjuti sehingga keberadaan PMI ilegal baik yang sudah pulang maupun masih berada di rantuan dapat terdeteksi. Adapun saat ini jumlah PMI resmi Lotim berdasarkan data Siskot KLN, tahun 2018 sebanyak, 11.464 orang dan tahun 2019 sebanyak, 15.285 orang. (yon)
Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019, Nomor: 810/153/KPSDM/2020, tentang hasil SKD lingkup Pemkab Lotim. Dari hasil seleksi yang digelar pada bulan Februari 2020 lalu, beberapa formasi tidak terpenuhi dari 482 formasi yang tersedia di Lotim. Demikian disampaikan, Kepala BKPSDM Lotim, H. Moh. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Lalu Agus Satriawan, kepada Suara NTB, Senin (23/3). Dikatakannya, beberapa formasi yang tidak terisi di antaranya formasi Dokter Gigi, Arsiparis dan Teknisi Elektromedis Ahli. Untuk dokter gigi, dari 9 formasi yang tersedia yang terisi hanya 2 formasi. Sementara untuk Formasi Arsiparis dan Teknisi Elektromedis ahli tidak ada pelamarnya. Diketahui bahwa dalam rekrutmen CPNS tahun ini dari 11.103 pendaftar, yang mengikuti tes sebanyak 10.525 peserta dan tidak hadir 578 peserta atau persentase kehadiran sebesar 94 persen dengan jumlah passing
grade, 3.734 peserta. Ditegaskan Agus, formasi yang dibuka ratarata terpenuhi kecuali formasi Arsiparis, Teknisi Elektromedis yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Sementara untuk dokter gigi dari sembilan yang dibutuhkan, jumlah pelamar hanya dua orang. “Rata-rata pelamar memenuhi passing grade. Kecuali Arsiparis, Teknisi Elektromedis dan dokter gigi,”terangnya. Sementara, memperhatikan status tanggap darurat bencana nasional non-alam Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memperhatikan PP pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaan SKB baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan oleh instansi yang sem-
ula direncanakan pelaksanaannya 25 Maret 2020, ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh panselnas yang hasilnya diberitahukan dalam bentuk surat edaran. Maka dari itu, kata Agus, peserta yang lolos ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang memiliki nilai termasuk tiga kali formasi setelah perankingan. Hal ini disesuaikan dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS.
Pemkab Loteng Mulai Berlakukan Kerja dari Rumah Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memutuskan melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah, bagi para pegawainya terhitung mulai hari Selasa hari ini. Meski tidak secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi potensi penyebaran virus Corona (Covid-19) di antara pegawai lingkup Pemkab Loteng. Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi wartawan, usai rapat evaluasi penanganan virus corona di kantor Bupati Loteng, Senin (23/3) mengatakan, kebijakan WFH hanya diberlakukan bagi para staf. Tetapi tidak secara penuh. Artinya, sewaktu-waktu jika tenaganya dibutuhkan bisa ditugaskan oleh atasannya. Adapun untuk pejabat setingkat eselon II dan III, itu tetap masuk kantor. Sedangkan pejabat eselon IV bisa diterapkan sistem piket. Tergantung kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. “Khusus untuk OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti rumah sakit, puskesmas dan pelayanan perizinan tetap masuk seperti biasa,” tegasnya. Karena bagaimana pun juga, meski tengah dilanda kekhwatirkan akan penyebaran virus Corona, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti. Apalagi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Justru pada kondisi seperti sekarang inilah, sangat dibutuhkan. “Kebijakan WFH ini berlangsung sampai tanggal 31 Maret mendatang. Dan, jika memang masih diperlukan bisa saja diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan,” terangnya. (kir)
(Suara NTB/kir)
RAPAT - Rapat evaluasi penanganan Corona di Loteng, Senin (23/3).
ke empat bulan Maret sampai minggu pertama Bulan April. Tapi karena sedang ada wabah virus Corona, maka jadwal pelaksanaan SKB diundur oleh pemerintah pusat sampai batas waktu yang belum ditentukan. Di Lombok Barat (Lobar), berdasarkan pengumuman hasil tes SKD yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah peserta CPNS yang dinyatakan lolos tahap SKB hanya 407 orang dari jumlah peserta tes SKD 3.879 orang. Artinya 3.472 peserta tidak lolos. Sedangkan sekitar 42 formasi dipastikan kosong, lantaran ada yang tidak ada pelamar dan pelamar tidak lulus passing grade. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Lobar melalui Kasubid Pengadaan Pegawai H. Rizky Bani Adam dikonfirmasi mengatakan hasil tes seleksi SKD atau peserta yang lolos tes SKB diterima sejak pekan lalu. Namun pengumuman menunggu serentak dengan provinsi dan kabupaten/ kota lain. (yon/kir/her)
Polres Loteng Amankan Ratusan Botol Miras
Tangani Corona, Lobar Siapkan Skema Terburuk Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menyiapkan langkah antisipasi terhadap wabah Corona, termasuk kemungkinan terburuk dampak Corona. Salah satunya dari sisi penganggaran untuk penanganan Corona. ‘’Sementara ini Pemda mengalokasikan dana tak terduga untuk penanganan Covid 19 atau Corona. Dari total dana tak terduga mencapai Rp 2 miliar, sekitar Rp 600 juta lebih sudah diusulkan OPD untuk dipakai penanganan di lapangan,’’ ungkap Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar H. Adnan, Senin (23/3). Pengalokasian anggaran penanganan Corona ini, ujarnya, akan melihat perkembangan ke depan, jika kondisi memburuk maka Pemda sudah menyiapkan langkah-langkah dengan pengalihan anggaran untuk penanganan Corona. Langkah ini memungkinkan dilakukan, karena mengacu surat edaran Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Pengalokasian penanganan Corona dari dana tak terduga hanya bersifat sementara, karena kalaupun kurang anggaran dan kondisi tak sesuai harapan (buruk), maka anggaran bisa dilakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Corona. Hal ini mengacu PMK, Perpres dan inpres dari Kemendagri, maka angggaran untuk ada bisa dialihkan. Seperti halnya mengacu usulan dari OPD, seperti RS Tripat mengusulkan dana Rp 9 miliar untuk keperluan ruang isolasi lengkap dengan perangkat. Namun kemampuan daerah belum mencukupi. Anggaran yang bisa digeser, seperti dana bagi hasil, DBHCHT, DAK baik fisik dan non fisik dan bidang kesehatan. Ada juga dari DID. Namun pihaknya mencoba menggunakan dana tak terduga dulu. “Tapi untuk sementara ini, tapi lihat perkembangannya nanti, kalau hal terburuk maka bisa dilakukan pergeseran anggaran, tapi khusus anggaran Dikes,”jelas dia. Sementara itu Dirut RSUD Tripat drg Arbain Ishak mengatakan memang usulannya untuk ruang isolasi Rp9 miliar. Namun itu lengkap dengan perangkat dan peralatan. Namun diakui kondisi keuangan belum memungkinkan. Sejauh ini pihaknya menyiapkan ruang isolasi dilengkapi peralatan standar. Isolasi inipun menggunakan dana rumah sakit. Di satu sisi pihaknya terkendala alat pelindung diri yang minim. Pihaknya pun masih menggunakan APD lama. Pihaknya sudah mengajukan pengadaan, namun APD sulit didapat. Ia khawatir kalau dalam jangka waktu ke depan belum ada APD, kemungkinan pihaknya terpaksa mensiasati dengan membuat sendiri. “Kami juga terkendala minimnya obat-obatan untuk tangani pasien,”imbuh dia. (her)
Sementara di Lombok Tengah (Loteng), SKB seleksi CPNS tahun ini bakal diikuti 1.145 peserta saja. Jumlah tersebut lebih sedikit dari prediksi awal sebanyak 1.419 orang peserta. Itu sesuai dengan hasil SKD yang disampaikan oleh pemerintah pusat ke panitia seleksi CPNS Loteng belum lama ini. Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., Senin (23/ 3) hasil SKD sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. ‘’Jadi yang berhak mengikuti SKB sebanyak 1.145 orang pelamar. Adapun daftar nama yang berhak mengikuti SKB di Loteng sudah diumumkan secara online mulai hari ini (Senin kemarin, red),” terangnya. Adapun untuk pelaksanaan SKB, Nazili mengaku belum ditentukan, karena pemerintah pusat belum memberikan kepastikan kapan jadwal pelaksanaan SKB. Walaupun memang jika merujuk rencana awal, SKB digelar pada minggu
(Suara NTB/rus)
TUTUP – Pemkab Lotim menutup Pasar Ternak Masbagik untuk meminimalisir penyebaran Corona di Lotim.
Bupati Lotim Tutup Pasar Ternak Masbagik
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menutup sementara pasar ternak Masbagik. Kebijakan penutupan pasar ternak terbesar di NTB ini katanya sebagai salah satu upaya untuk antisipasi sebaran virus Corona atau Covid 19. Dikonfirmasi Senin (23/3) kemarin di Pendopo Bupati, orang nomor satu di Lotim ini mengatakan pasar ternak ini bukanlah menjual kebutuhan pokok. Ditutup sementara karena diyakini pembelian ternak ini bisa dilakukan tanpa harus datang di pasar ternak. “Hewan bukan kebutuhan pokok, beda dengan pasarpasar sembako,” ucapnya. Penutupan dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Dikatakan, informasi lanjutan mengenai pembukaan kembali pasar ternak ini akan disampaikan melalui pengumuman lebih lanjut. “Kalau sapi ini kan bisa ditunda dulu pembeliannya, kalau mau beli sapi kan bisa langsung ke peternaknya,” imbuhnya. Harapannya, melalui penutupan yang berlaku sejak Senin kemarin, penyebaran virus Corona bisa diminimalisir.
Sementara itu, sejumlah peternak dan pengusaha ternak sapi saat penutupan memprotes keras petugas di pasar ternak Masbagik. Disebut, informasi penutupan ini dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan Lotim, drh. Suryatman Wahyudi saat berada di pasar mengaku banyak yang mendesaknya agar pasar dibuka. Meski banyak yang protes, secara perlahan para peternak ini mulai memahami dan berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. Senada, Kepala Pasar Ternak Masbagik, Ismail yang dikonfirmasi mengatakan cukup kewalahan menghadapi para peternak. Meski demikian, karena sudah menjadi kebijakan pimpinan, maka harus dijalankan dan demi kebaikan warga sendiri. Pada bagian lain, Pemkab Lotim menyiagakan dana Rp 20 miliar untuk mengatasi ancaman virus Corona. Anggaran yang sebelumnya belum ada ini dicarikan dari APBD Lotim dengan memilih penunda pelaksanakan sejumlah
kegiatan lain. “Kita sudah sisir APBD, mana yang perlu ditunda akan kita tunda dan mana dibatalkan akan dilakukan pembatalan,” ungkapnya. Dana tersebut antar alain digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), penyemprotan cairan disinfektan dan penyiapan tempat ruang isolasi. Saat ini RSUD dr. R. Soedjono Selong yang sudah secara resmi dipersiapkan sebagai tempat rujukan pasien Corona. Ada 40 tempat tidur dipersiapkan. Selain RSUD Selong, Lotim juga tengah mempersiapkan RSUD Labuhan Haji jika untuk antisipasi luapan pasien yang tak mampu di RSUD Selong. Rumah Susun Sewa yang ada di Labuhan Lombok yang saat ini sedang sepi juga diwacanakan bupati akan dipersiapkan sebagai salah satu tempat alternatif lain untuk isolasi pasien Corona. Selanjutnya digambarkan Bupati, saatini ada dua pasang suami istri warga Lotim di duga suspect Corona sedang dirawat di RSUD Provinsi. Sampai saat ini, Bupati masih menunggu keterangan resmi apakah dua warga tersebut positif atau tidak. (rus)
Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) menggelar operasi kewilayahan dengan sasaran penyakit masyarakat (pekat), Senin (23/3) dini hari. Salah satu kios yang diduga sebagai pengedar minuman keras (miras) diwilayah Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, digerebek. Hasilnya, ratusan botol miras berbagai merk berhasil diamankan di lokasi tersebut. Kasat Resnarkoba Polres Loteng,IptuHizkiaSiagian,STK,SIK., yang memimpin langsung operasi tersebut, kepada wartawan, Senin siang mengungkapkan, kalau lokasi tersebut memang sudah lama jadi incaran aparat kepolisian. Karena menurut informasi dari masyarakat, lokasi tersebut selama ini diketahui memperjualbelikan miras berbagai merk. Berdasarkan informasi terse-
but, pada Senin dini hari tim Opsnal Polres Loteng diterjunkan ke lokasi. Saat digerebek, polisi menemukan hanya sekitar 59 miras saja tersimpan di dalam kios milik Y (40) warga Dusun Johor Baru Daten Peken Desa Penujak. Namun karena tidak puas, polisi kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah pemilik kios dan berhasil menemukan lebih banyak miras sekitar 61 botol lebih, sehingga total yang diamankan sebanyak 101 botol miras berbagai merk. Ada yang merk lokal, ada juga yang merk terkenal dari luar negeri. Adapun miras-miras tersebut saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Ia pun menegaskan operasi serupa masih akan terus dilakukan dengan sasaran, titik-titik lokasi yang diduga tempat jual beli miras yang tak berizin. (kir)
Dampak Corona, PAD KLU Diprediksi Merosot Tanjung (Suara NTB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diprediksi akan merosot seiring dampak Corona di daerah. Hingga periode Maret 2020, PAD yang sudah terkumpul di Bapenda sebesar Rp15 miliar. Kepala Bapenda KLU, Ir. H. Hermanto, Senin (23/3) mengungkapkan, belum mengetahui proyeksi penurunan PAD. Namun ia memastikan akan terjadi penurunan signifikan seiring melambatnya pergerakan ekonomi khususnya sektor pariwisata. Ia menjelaskan, target PAD tahun 2020 sebesar Rp220 miliar. Dari target itu, Rp136 miliar menjadi beban Bapenda. Sisanya berada di lintas OPD teknis. Sedangkan pada capaian Rp15 miliar yang sudah dibukukan, Rp13 miliar dihasilkan oleh Bapenda dan Rp2 miliar lainnya diperoleh sejumlah OPD. Mantan Asisten II Setda KLU ini mengakui, dampak virus Corona menyebabkan pi-
haknya tak bisa memaksakan pendapatan PHR. Sektor pariwisata tengah lesu. Kunjungan wisatawan merosot. Hotel-hotel juga sepi dari aktivitas pelayanan kepada pengunjung. Untuk itu kata dia, Bapenda ikut berupaya membantu kalangan pengusaha guna mendapatkan insentif bebas pajak selama 6 bulan terhitung 1 April mendatang. “Kita sudah bersurat ke Kemenpar tembusan ke Kemenkeu dan Kemendagri. Surat sudah kita email, minta supaya pengusaha KLU masuk dalam daerah bebas pajak. Karena di Indonesia diberlakukan hanya 10 kawasan dan 33 kabupaten yang bebas pajak,” paparnya. Terhadap potensi PAD yang bisa ditarik, Hermanto menambahkan tetap mengusahakannya secara optimal. Misalnya, penagihan tempat parkir di pasar-pasar, ataupun retribusi dari para pedagang. Begitu pula, PBB di masyarakat tetap akan ditarik. (ari)
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 5
Akhirnya, KSB Putuskan Libur Siswa Selama 14 Hari Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat (KSB), akhirnya memutuskan untuk meliburkan para siswa mulai dari tingkat TK sampai SMP hingga tanggal 4 April mendatang. Kebijakan tersebut diambil setelah beberapa pertimbangan salah satunya kondisi terkini penyebaran Covid-19 yang terus meluas di seluruh Indonesia meski kondisi KSB masih dianggap aman. Pengambilan keputusan untuk meliburkan para siswa ini cenderung terlambat sekitar sepekan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTB yang dimulai dari tanggal 16 Maret sampai dengan 14 hari kedepan. “Setelah kami lakukan rapat dan mendengarkan pertimbangan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) akhirnya kita putuskan untuk merumahkan para siswa dari tingkat SD sampai SMP. Tentu kami meminta kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya selama berada dirumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga akan melibatkan Polres, Pol PP dan TNI untuk melakukan pengawasan terhadap para peserta
didik, jika ditemukan berkeliaran maka kita akan berikan sanksi tegas,” ucap Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, saat memimpin rapat teknis penanganan covid-19, Senin (23/3). Dikatakannya, kebijakan untuk meliburkan peserta didik bukan berarti para guru, kepala sekolah dan pengawas juga ikut libur, melainkan mereka harus tetap masuk sekolah. Bahkan jika ada yang tidak masuk sekolah, maka sanksi tegas sudah disiapkan
oleh Pemerintah untuk memberikan efek jerah. Pihaknya juga tetap mengimbau kepada para guru untuk tetap melanjutkan proses belajar mengajar sesuai dengan mata pelajaran di hari yang sama dengan metode online. Bahkan guru juga diharapkan untuk bisa memberikan tugas setiap harinya supaya para siswa tidak ada yang keluyuran dan tetap belajar. Kebijakan tersebut dilakukan jelang persiapan pelak-
sanaan UN dan ujian sekolah lainnya. Pihaknya juga tidak menginginkan dengan kebijakan tersebut, malah membuat nilai peserta didik menjadi turun karena hal itu juga akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Untuk itu, orang tua diharapkan bisa memiliki peran yang sentral selama para peserta didik pelajar dirumah dengan tetap memantau anak-anaknya. “Kebijakan ini sudah kita ambil, makanya kami berharap kepada para orang tua untuk bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Kami juga meminta kepada para guru dan kepala sekolah untuk tetap masuk dan melakukan pembelajaran meski tidak memilki siswa,” pungkasnya. Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud), Drs. H. Mukhlis M.Si kepa-
da Suara NTB mengatakan, memang untuk proses belajar mengajar di ruang kelas sudah dihentikan sementara waktu. Tetapi bukan berarti peserta didik akan libur semaunyanya melainkan akan ada tugas yang akan diberikan per hari sesuai jadwal. Makanya para guru dan kepala sekolah sengaja tidak diliburkan dengan harapan tetap memantau para peserta didik selama dirumah masing-masing. Khusus untuk peserta didik di dalam kota dan terjangkau jaringan telekomunikasi maka sistem pembelajaran akan dialihkan melalui jaringan internet dan para siswa harus hadir. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki jaringan telekomunikasi maka akan dilaksanakan pertemuan tetap muka sekali seminggu dengan mengatur jarak tempat duduk dan tidak
33 Eks TKI Dalam Pemantauan di Dompu Dompu (Suara NTB) Sebanyak 33 eks TKI dari beberapa negara di Asia Pasifik dalam pemantauan tim siaga darurat Corona. 21 diantaranya tersebar di Kecamatan Huu dan 12 orang baru tiba pekan kemarin di Kecamatan Pekat. Sementara dalam perjalanan pulang masih ada 11 orang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, Abdul Syahid keti(Suara NTB/jun) ka dikonfirmasi Suara NTB, Abdul Syahid Senin (23/3). Ia mengatakan, eks TKI yang terdata semenjak ditetapkannya status siaga darurat Corona pada 16 Maret 2020 kemarin sudah ada 33 orang. Mereka saat ini dalam pemantauan tenaga medis masing puskesmas. “Baru tiba TKI kita di Pekat. Itu ada 12 orang, mereka sekarang dalam pemantauan tenaga medis,” ungkapnya. Dari 33 eks TKI yang terdata ini, belum berani dipastikan mereka datang dengan gejala Covid-19 atau tidak. Tim masih terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut. Sementara Disnakertrans, dalam hal ini sebatas mengidentifikasi keberadaan eks TKI saja. Termasuk 11 orang yang dikabarkan masih dalam perjalanan pulang. Selain 11 orang dimaksud, lanjut dia, kabarnya masih banyak TKI yang diberangkatkan beberapa tahun terakhir ini dalam perjalanan pulang. Karenanya, Disnakertrans kini harus bekerja ekstra memastikan mereka tak luput dari pendataan apalagi pemantauan. Sebab dikhawatirkan menjadi sumber penularan dari virus mematikan itu. “Saya harus kerja keras turun lapangan sekarang, karena informasinya banyak TKI kita yang pulang,” jelasnya. Selain menekankan kerjasama tim dalam mendata setiap TKI yang pulang, Abdul Syahid berharap, seluruh elemen masyarakat di delapan kecamatan proaktif melaporkan siapa saja TKI yang baru tiba di kampung halamannya. Sehingga langkah-langkah pendeteksian bisa lebih cepat dilakukan tim siaga darurat Corona demi keamanan masyarakat. (jun)
berkumpul di satu tempat. “Libur bukan berarti tidak belajar tetap mereka tetap belajar akan tetap dipantau setiap harinya. Jika ada siswa
yang tidak mengikuti proses belajar maka kami akan panggil orang tuanya untuk bisa mengingatkan anaknya untuk tetap belajar,” pungkasnya. (ils)
Disperindag Sebut Kenaikan Harga Gula Terkait Stok
Giliran Poktan Kempo Diklarifikasi Penyidik Dompu (Suara NTB) Setelah 70 orang Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan Kilo, rampung diklarifikasi, giliran puluhan Poktan di Kempo yang dihadirkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tahun 2019. Kasi Intel Kejari Dompu, (Suara NTB/jun) Indra Zulkarnain, SH., kepaIndra Zulkarnain da wartawan di kantornya, Senin (23/3) menyampaikan, pemeriksaan 50 orang pengurus Poktan dalam sepekan kedepan masih dengan agenda yang sama. Yakni mengklarifikasi berapa dari jumlah mereka yang menerima dan tidak bantuan bibit jagung dan kedelai. “Khusus hari ini (kemarin) ada 10 orang yang kita jadwalkan,” cetusnya. Jika target 50 orang tuntas diklarifikasi pekan ini, maka total Poktan yang memberikan keterangan sudah sampai 200 lebih. Dengan begitu, tersisa ratusan orang lagi yang perlu dihadirkan, khususnya Poktan di Kecamatan Kempo dan Pekat. Disinggung temuan awalnya sejauh pengumpulan data dan bahan keterangan dilakukan, Indra Zulkarnain belum berani membeberkan. Pihaknya masih akan terus mendalami dengan menggali semua keterangan dari sekitar 371 Poktan di delapan kecamatan. “Untuk bayangan kita dalami dulu. Artinya ini kan baru kelompok tani, pihak lain belum. Masih buramlah,” jelasnya Dari ratusan Poktan yang diberi surat panggilan klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan Insan Cita Institut (ICI) ini. Ditegaskannya, belum ada kendala berarti yang dihadapi seperti halnya Poktan menolak hadir. Sebagian besar masih proaktif memberi keterangan. Sementara menyangkut dugaan bahwa Poktan di Kilo tidak menerima bibit melainkan dalam bentuk uang tunai, Indra Zulkarnain belum bisa memastikan. Pihaknya akan fokus menyelesaikan terlebih dahulu pemeriksaan semua Poktan baru dapat menyimpulkan. Pun menentukan tahapan-tahapan yang mesti dilakukan selanjutnya. “Kita selesaikan dulu semua kelompok tani ini,” tandasnya. (jun)
(Suara NTB/ils)
RAPAT - Suasana rapat koordinasi penanganan Covid-19 di graha fitrah, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (23/3). Rapat yang dipimpin Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin tersebut antara lain memutuskan kebijakan libur siswa dari jenjang TK hingga SMP di KSB.
(Suara NTB/Uki)
TINJAU GOR - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri saat meninjau pembangunan GOR mewah di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Senin (23/3).
Kabupaten Bima akan Punya GOR Berkapasitas Ribuan Penonton Bima (Suara NTB) Kabupaten Bima akan memiliki Gelanggang Olahraga (GOR) mewah. Saat ini sarana olahraga, yang dibangun di Desa Panda Kecamatan Palibelo tersebut dalam tahap pekerjaan finishing. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Chairunnas mengaku pembangunan GOR itu dikerjakan sejak tanggal 8 Oktober 2019 kemarin hingga diadendum sampai tanggal 4 April 2020 mendatang. “GOR dibangun di atas lahan seluas 8,4 hektar dengan besar 38,5 X 55 meter persegi. Kapasitas penontonnya mencapai 1.500 sampai 3.000 orang,” katanya, Senin (23/3). Menurutnya anggaran pembangunan GOR itu bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora). Kisaranya sekitar Rp11,2 miliar, yang diusulkan Rp21 miliar tahun 2018 lalu, namun yang diteken MOUnya hanya Rp14 milliar. “Saat ini pembangunannya sudah tahap 97 persen, tinggal pengecatan saja,” katanya. Dikatakannya, GOR yang dibangun tersebut masuk kategori tipe B, dengan berbagai sarana olahraga seperti, basket ball, takraw, volly ball, badminton, futsal hingga, dijadikan pemusatan atlet yang mengikuti program Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). “GOR ini juga akan diagendakan untuk dimanfaatkan dalam berbagai Kejurda berbagai olahraga,” katanya. Chairunnas menambahkan, meski fisik bangunannya cukup memadai, namun ada sejumlah kekurangan. Bahkan dibutuhkan anggaran sekitar
Rp10 milliar lagi untuk melengkapi secara keseluruhan. “Jika sudah lengkap semua. GOR yang dibangun ini bisa dijadikan sport center Kabupaten Bima,” ujarnya. Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri yang meninjau langsung pekerjaan finishing GOR, berharap dengan adanya sarana olahraga tersebut, prestasi atlet Kabupaten semakin meningkat. “Banyak atlet kita yang berprestasi di tengah kurang memadainnya sarana olahraga. Namun adanya GOR ini nantinya prestasi akan terus meningkat,” katanya. Bahkan Ibu dua ini menambahkan, dirinya akan berupaya memasukkan anggaran ke dalam APBD perubahan tahun 2020 nanti untuk penunjang dan kelengkapan GOR. (uki)
Stok APD di RSUD Asy-Syifa Terus Menyusut Taliwang (Suara NTB) Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menyusut. Pihak rumah sakit bahkan mengkonfirmasi jumlahnya hanya cukup untuk pemakaian hingga sekitar 3 minggu ke depan. “Kita masih punya stok. Tapi jumlahnya terus berkurang karena kita juga tetap ada pemakaian,” kata dr. Carloff Sitompul kepada wartawan, Senin (23/3). Ia menjelaskan, pemakaian APD di rumah sakit tidak semata untuk upaya penanganan virus corona yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Namun juga untuk penanganan jenis penyakit yang memiliki potensi penularan lainnya. “Jadi tetap ada pemakaian setiap hari ya. Kita kan menangani banyak penyakit termasuk penyakit menular lainnya,” paparnya. Sebenarnya kata Carloff, terkait pemenuhan kebutuhan APD itu pihaknya sudah berupaya melakukan penambahan. Bahkan sejak sekitar 2 minggu lalu RSUD Asy Syifa telah melakukan pemesanan. Hanya
(Suara NTB/ist)
Carloff Sitompul saja kelangkaan alat-alat tersebut di pasaran saat ini membuat pemesanan terhambat. “Kita punya uang (anggaran). Kita juga sudah pesan. Cuma kan barangnya yang langka. Informasinya untuk memenuhi kebutuhan di NTB sekitar bulan April baru ada barangnya,” ungkapnya. Menyiasati terbatasnya APD itu, RSUD Asy Syifa terpaksa menerapkan manajemen ketat dalam pemakaiannya. Carloff memaparkan, petugas medis
tidak seluruhnya dibekali APD. Mereka hanya diberikan ketika memang sedang menangani pasien memiliki penyakit berpotensi menular. “Kami lakukan pembatasan, tidak semua misalnya petugas kita berikan masker. Hanya yang menangani penyakit menular saja atau yang sedang langsung menangani dalam kaitannya pencegahan virus corona ini,” urainya seraya menyampaikan harapan wabah coronavirus disiase (Covid-19) tidak menjangkit di KSB. “Mudah-mudahan tidak ada kasus (virus corona) ya di tempat kita. Karena kalau ada sudah otomatis stok APD kita akan makin cepat habis karena untuk penangan di daerah kan pihak kami yang ditunjuk pemerintah,” sambung Carloff. Untuk diketahui, APD standar yang wajib digunakan oleh petugas medis dalam menangani penyakit menular seperti virus corona terdiri dari beberapa peralatan. Diantaranya baju pelindung, sarung tangan, masker N95, tutup kepala, kacamata (google), sepatu boot dan penutup sepatu. (bug)
Dompu (Suara NTB) Harga gula pasir di pasaran cukup tinggi di atas HET dan menembus Rp19 ribu per kg. Kenaikan harga ini diduga sudah mendapat persetujuan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stok gula tetap tersedia dalam daerah dan tidak dibawa ke luar daerah. Sekretaris Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Dompu, Drs Abdul Sahar kepada Suara NTB, Senin (23/ 3) mengungkapkan, harga gula pasir yang cukup tinggi di pasaran disebut sudah diketahui Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan kenaikan itu dimaklumi untuk menjaga stok gula dalam daerah. Karena di beberapa daerah di luar NTB, harga gula di pasaran jauh lebih tinggi dibandingkan di NTB. “Pekan lalu, di Surabaya harga gula pasir Rp18 ribu per kg. Kalau kita minggu kemarin masih Rp16 ribu per kg,” kata Sahar. Bila gula di NTB tetap sesuai HET dan tidak disesuaikan, kata Sahar, ada kekhawatiran stok gula akan habis dan dibawa ke keluar daerah. Sehingga dilakukan penyesuaian dan
stoknya tetap tersedia dalam daerah. “Walau harga mahal, tapi stoknya tetap tersedia dari pada harga mahal, barang tidak ada,” ungkap Sahar. Kendati mengklaim stok gula dalam daerah masih aman, namun Sahar tidak mengetahui jumlah stok gula di Dompu. Karena di Dompu belum memiliki distributor, tapi hanya subdistributor. Kendati demikian, PT SMS selaku produsen gula di lereng Tambora hingga saat ini tetap memproduksi gula. Berdasarkan pantauan Suara NTB, pedagang grosiran di Dompu menjual gula pasir Rp17 ribu per kg mulai Minggu (22/3). Tingginya harga di grosir membuat pedagang eceran harus menjual gula dengan harga Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per kg. Sementara untuk bahan pokok lain seperti beras, telur dan lainnya masih relatif stabil di pasaran. Untuk beras kualitas medium di pasaran antara Rp9.500 hingga Rp11 ribu per kg dan stoknya masih tersedia cukup. Begitu juga dengan telur ayam ras juga masih tersedia dengan harga Rp47 ribu per kerak isi 30 biji telur. (ula)
Satpol PP Temukan Pelajar Berkeliaran Sumbawa Besar (Suara NTB)Meskipun sudah diimbau untuk belajar di rumah selama 14 hari, namun sejumlah pelajar masih ditemukan berkeliaran di luar. Hal ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan Satpol PP Sumbawa, Senin (23/3). KaSatpol PP Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si mengakui, Dinas Dikbud sudah berkoordinasi dengan Pol PP untuk melakukan pemantauan terhadap siswa di lapangan. Hal ini ditindaklanjuti dengan menyisir sejumlah tempat. Hasil pemantauan, masih ditemukan beberapa siswa berkeliaran di pagi hari. “Kita turun ke Lapangan Pahlawan ada dua orang
siswa ditemukan. Kita tidak bawa ke kantor, kita bina di tempat dan langsung kita suruh pulang,” ujarnya. Pihaknya juga menyisir sejumlah tempat lainnya, seperti warnet, game PS, Taman Mangga, Pantai Jempol, Jalan Samota dan tempat lainnya. Namun tidak ditemukan adanya siswa berkeliaran. “Selama siswa diliburkan, Pol PP tetap memantau,” terangnya. Selama siswa diliburkan, lanjutnya, kepala sekolah dan guru diharapkan rutin memberikan tugas belajar kepada siswa. Supaya siswa tetap berada di rumah untuk mengerjakan tugas. Begitupula orang tua untuk memantau anak-anaknya supaya tidak berkeliaran di luar. (ind)
(Suara NTB/ist)
PELAJAR – Petugas Satpol PP Kabupaten Sumbawa saat menemukan beberapa pelajar berkeliaran di luar rumah.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
Halaman 6
Butuh Banyak Pemasukan
Unram Izinkan Ritel Modern Beroperasi di Rumah Sakit
Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) merupakan salah satu kampus Perguruan Tinggi Negeri (TN) Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU). Dalam praktiknya perguruan tinggi jenis Satker BLU dituntut untuk bisa memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dari berbagai sektor yang bisa digarap kampus. Sebagaimana halnya kini Unram mengizinkan ritel modern untuk masuk kampus. Sementara secara umum dalam dunia pendidikan saat ini dikenal setidaknya ada 3 jenis status Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PTN Satker Murni, PTN Satker BLU dan PTN-BH. Khusus PTN Satker BLU terdapat 2 dasar hukum yang sering menjadi rujukan satker jenis ini, yaitu Undangundang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Kepada Suara NTB, Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, menjelaskan pihaknya sedang jor-joran mengembangkan Rumah Sakit Pendidikan agar ramai dikunjungi masyarakat banyak, sehingga menjadi pilihan berobat yang tepat bagi masyarakat. Hal itu mengingat sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai. Namun kendala datang lantaran fasilitas pendukung yang dimiliki di area rumah sakit pendidikan masih terdapat kekurangan. Rumah sakit ini belum memiliki minimarket yang buka 24 jam sebagai fasi-
(Suara NTB/dok)
H. Lalu Husni litas pendukung yang sangat dibutuhkan oleh para pengunjung. “Banyak saya dikomplain ini beli roti beli apa kemana mau keluar jauh kan,” ujarnya. Dikatakan Husni, banyak pengunjung yang mengeluhkan dengan kondisi ini. Mereka yang mau menginap atau menjalani rawat inap kesulitan mendapatkan barang-barang kebutuhan lainnya, karena tidak adanya minimarket di sekitar rumah sakit yang bisa
Punya Potensi Besar ANAK-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di NTB jumlahnya cukup banyak. Sudah selayaknya mereka mendapatkan porsi perhatian cukup besar, mengingat mereka juga punya potensi yang cukup besar. Tentu saja potensi yang mereka miliki untuk menunjang pembangunan daerah. “Anak anak berkebutuhan khusus memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd., beberapa waktu lalu. Dikatakan Aidy Furqan, banyak contoh anak berkebutuhan khusus, namun telah mampu keluar dari stigma negatif dan sukses dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan keahlian yang mereka miliki bisa hidup mandiri di tengah kehidupan masyarakat. “Tidak sedikit anak-anak berkebutuhan khusus yang telah sukses dan mampu hidup mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki. Tentu saja tidak berbeda dengan anak-anak normal lainnya,” kata Aidy. Apa yang melekat pada anak-anak berkebutuhan khusus pada dasarnya merupakan sebuah kelebihan yang harus disyukuri setiap saat. “Perbedaan dengan anak anak normal selayaknya dipandang sebagai prioritas yang akan memberikan keutamaan baginya bukanlah sebuah kekurangan. Oleh karena itu saya berharap akan bertambah sikap dan dukungan dan partisipasi masyarakat terutama pendidik kita,” terangnya. Dia pun mengajak pada segenap tenaga pendidik layanan khusus agar berjuang dan mengajak masyarakat mengubah stigma negatif anak berkebutuhan khusus. Mereka adalah anak yang sama dengan anak normal lainnya. “Upaya mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat agar tidak mempersekusi bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang sama dengan anak lainnya yang membutuhkan penopang dan pembinaan,” H. Aidy Furqon ujarnya. (dys) (Suara NTB/dok)
Belajar Total di Rumah
Santri MA Darun Najah Al-Falah Belajar Mandiri Mataram (Suara NTB) Belajar mandiri merupakan cara yang digunakan santri MA Darun Najah Al-Falah Telagawaru selama dua pekan libur karena virus Corona. Belajar total dari rumah ini dipilih sebagai satu-satunya cara belajar dalam situasi saat sekarang ini. Kepala MA Darun Najah Al-Falah Telagawaru Hasmuin, M.Sos., menilai upaya meliburkan santri dua pekan sangat tepat di tengah semakin merebaknya wabah virus Corona. Menghindari bahaya seperti ini merupakan sebuah kewajiban. Hal demikian juga sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana dicontohkan terdahulu ketika menghadapi wabah. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah memutuskan meliburkan semua siswa SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta termasuk madrasah yang sederajat, kecuali siswa kelas XII yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah. Libur telah dimulai pada Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan Sabtu, 28 Maret 2020 selama dua pekan. Keputusan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) pada satuan pendidikan di NTB. Dikatakan Hasmuin, belajar mandiri total di rumah dilalui dengan pemberian serangkaian tugas belajar terhadap santri. Hanya saja jenis tugas apa saja yang diberikan kepada mereka, Hasmuin tidak menjelaskan lebih detail. Dia hanya menyebut bahwa tugas yang diberikan juga berkaitan dengan internet. Artinya tugas bisa dicari melalui internet. “Bisa pakai internet,” terang Hasmuin. Selama dua pekan ini, Hasmuin berharap agar situasi dan kondisi bisa lebih baik ke depan, sehingga pada masa waktu libur yang telah ditentukan dapat kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. “Tapi katanya ada perpanjangan hingga Mei, infonya begitu,” ujarnya. Hasmuin (dys) (Suara NTB/dok)
buka 24 jam. “Kalau Indomaret itu kenapa saya segera perintahkan, karena di situ orang nggak berani bermalam nginap rawat inap di situ karena sepi kan gelap. Indomaret ini sengaja kita rayu bagaimana caranya dulu untuk kebutuhan. Iya karena itu kan kebutuhan orang yang nginap,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum Unram ini. Atas dasar itulah pihaknya lantas berinisiatif untuk membangun kerjasama dengan pihak ritel modern dengan harapan agar para pengunjung di area rumah sakit bisa terpenuhi segala kebutuhan mereka selama menginap. Unram yang telah berstatus Satker BLU berarti pula bahwa kampus ini bisa atau diberikan peluang untuk menambah pendapatan kampus lewat berbagai sektor, seperti pemberian izin dibukanya ritel modern. “Selain untuk kebutuhan pasien dan keluarganya dia 24 jam jadi orang lebih PD kalau mau menginap itu kan ngak terlalu sepi keliahatannya. Jadi memang untuk rumah sakit. Itu sasarannya orang untuk op-
name itu komplain kemana kalau dia butuh sekarang ATM juga,” terang Husni. Lebih jauh Husni mengaku sebagai kampus berstatus Satker BLU, Unram dituntut bisa berinovasi mengembangkan sektor-sektor yang memungkinkan bisa mendatangkan pundi-pundi untuk pembiayaan kampus di luar UKT. “Makanya salah satu usaha yang kita kembangkan rumah sakit tadi karena terbataslah sumber-sumber terutama dari BNPB dan sejenisnya, UKT juga masih belum cukup banyak dengan kebutuhan kita yang sekarang baik untuk membayar tenaga honor, remunerasi, biaya sekolah, insentif, jurnal, penyelenggaraan konferensi internasional dan lain lain itu makanya kita skala prioritas,” tambahnya. Sementara itu Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr. Maskur mendukung penuh langkah Unram yang mendatangkan ritel modern di area rumah sakit. Dia menyebut untuk mendapatkan pemasukan bagi pembiayaan operasional kampus, tidak mungkin sumbernya diambil melalui cara menaikkan UKT mahasiswa yang justeru akan mendapatkan penolakan. “Sekarang itu kita mau naikkan UKT berat sekali. Dari pada naikkan UKT ayo mau pilih yang mana?” tantangnya. (dys)
Disesalkan, Masih Ada Sekolah Buat Kegiatan Berkumpul Bersama Guru Mataram (Suara NTB) Ada sekolah di Mataram yang masih meminta guru masuk sekolah dan melaksanakan kegiatan yang membuat guru berkumpul. Tindakan itu disesalkan karena tidak memperhatikan imbauan pemerintah tentang social distancing atau pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Pihak sekolah seharusnya mematuhi imbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dari pantauan Suara NTB, ada sekolah yang meminta guru masuk dan melakukan kegiatan bersama di sekolah. Kegiatan sampai membuat para guru duduk berdekatan, tidak sesuai surat edaran dari Walikota Mataram agar menghindari kontak fisik langsung dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Untuk diketahui siswa di Kota Mataram diliburkan selama 14 hari mulai dari Senin (16/3) sampai dengan Sabtu (28/3). Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti mengatakan sebaiknya guru mematuhi larangan dari Kemendikbud agar sekolah melaksanakan protokol pencegahan virus Corona. Guru sebaiknya melaksanakan pembelajaran dengan model dalam jaringan (daring) atau memberikan tugas kepada siswa. Ia berharap sekolah bisa mematuhi aturan dengan baik untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan. “Kemdikbud melarang keras ada kegiatan (yang tidak sesuai pencegahan Corona) di sekolah,” katanya. Ermawanti menyampaikan, pembelajaran secara daring perlu dilakukan agar siswa bisa belajar di rumah. Diakuinya pembelajaran secara daring tidak seefektif
pembelajaran di sekolah, tapi itulah yang harus dilaksanakan oleh guru di situasi seperti ini. “Saat ini IGI NTB dengan beberapa lembaga seperti rumah belajar Kemdikbud, juga Sekolah Guru Indonesia NTB dan organisasi lainnya sedang merancang pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk memudahkan guru dan siswa belajar bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi,” katanya. Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi terkait hal itu, menegaskan pelaksanaan kegiatan di sekolah harus sesuai imbauan Dinas Kesehatan yaitu melakukan kegiatan dengan prinsip social distancing. “Sesungguhnya guru-guru ingin mengambil waktu jeda ini dengan memanfaatkan beberapa hal penting ke depannya, seperti koordinasi, sosialisasi Virus Corona kepada siswa,” katanya. Terkait masih adanya kegiatan sekolah yang membuat guru duduk dan berkumpul berdekatan, Fatwir mengatakan semua kebijakan dan regulasi sekolah diserahkan ke kepala sekolah yang paling tahu situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing. Ia mengakui masih ada guru datang ke sekolah karena memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengesahan ijazah bagi alumni yang mau melamar pekerjaan, atau yang berhubungan dengan mata pelajaran, jadwal ujian dan lainnya yang perlu diketahui masyarakat. “Kita menunggu petunjuk berikutnya dari Pemerintah Kota Mataram bagaimana ke depan dengan kehadiran guruguru di sekolah. Yang jelas saat ini guru-guru bergiliran piket hadir di sekolah, supaya ada pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (ron)
(Suara NTB/ist)
PENYEMPROTAN - Petugas dari Pemerintah Kota Mataram melakukan penyemprotan disinfektan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Cakranegara, Senin (23/3). Pemerintah Kota Mataram melakukan penyemprotan disinfektan di semua sekolah untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Cegah Corona, Pemberian Tugas Sekolah di Rumah Sangat Penting Mataram (Suara NTB) Pemberian tugas oleh guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa sangat penting dilakukan selama penghentian sementara kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Siswa dan mahasiswa harus memahami pentingnya pemberian tugas itu, demikian juga kepada guru dan dosen harus tepat dalam memberikan tugas serta memahami psikologis peserta didik. Sosiolog dari Program Studi Sosiologi Universitas Mataram (Unram), Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio., pada Senin (23/3) mengatakan, beberapa orang menyalahkan pengajar ketika tugas diberikan saat libur pembelajaran tatap muka selama dua pekan, karena menganggap siswa atau mahasiswa tertekan dengan adanya virus Corona. Namun ia tidak setuju dengan pendapat tersebut. Oryza menekankan, yang perlu dipahami saat ini situasi tidak normal. Namun proses belajar mengajar tetap harus berjalan, apalagi di zaman teknologi komunikasi tanpa batas seperti saat ini. Ia sebagai pengajar lebih khawatir bila siswa atau mahasiswa tidak menjalani kuliah online atau mendapat tugas. “Saya bayangkan mereka akan menghabiskan waktu hanya untuk bercengkerama dengan gadget atau bahkan dipakai eksplorasi kota alias jalan-jalan dan kumpul-kumpul. Agak miris juga bila sesekali saya berkeliling kota hanya untuk memantau perkembangan dan mendapati, kafe-kafe masih saja
(Suara NTB/dok)
Oryza Pneumatica Inderasari penuh anak muda. Ke mana ini peran moral force pemuda?” katanya. Moral force pemuda itu maksudnya, pemuda harus berperan sebagai kekuatan moral. Predikat moral force ini diberikan kepada pemuda oleh masyarakat, sebab di pundaknya ada harapan besar dari negeri ini pada pemuda yang akan menjadi kekuatan moral untuk negeri. Pemuda harus memiliki acuan dasar dalam berperilaku. Acuan dasar itu adalah tingkah laku, perkataan, cara mengambil keputusan, cara bersikap, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik. “Konteks saat ini harusnya mereka jadi rujukan masyarakat untuk mengambil keputusan yang taktis, kritis, dan tepat dalam kondisi seperti sekarang,” jelas Oryza yang merupakan dosen Prodi Sosiologi Unram ini. Terkait hal itu, pembelaja-
ran jarak jauh melalui kelas virtual dianggapnya solusi yang efektif. Meski demikian, belajar jarak jauh di rumah butuh peran serta dari seluruh anggota keluarga untuk memahamkan bahwa libur ini bukan liburan bebas tugas. Namun libur untuk misi kemanusiaan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Corona. Lebih utama lagi, kata Oryza, siswa atau mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus punya komitmen yang tegas untuk mendukung pembatasan sosial atau social distancing, sehingga dapat berperan mengedukasi masyarakat untuk diam di rumah. Ketika orang tua atau pengasuh di rumah memiliki kepedulian pada misi putus rantai penyebaran virus Corona, maka mereka memiliki peran penting untuk memantau kegiatan anak di rumah selama sekolah atau kuliah diliburkan. “Ya setidaknya saling mengingatkanlah untukk selalu melakukan hal produktif selama di rumah,” ujar Oryza. Sementara itu, bagi pengajar, mengenai model pembelajaran hendaknya disesuaikan psikologis peserta didik. Oryza menyampaikan perlu diingat juga bahwa situasi siswa atau mahasiswa itu selama satu semester dan mengikuti banyak mata kuliah atau mata pelajaran. Bila pengajar tidak ada ruang komunikasi antar pengajar mengenai tugas-tugas yang akan diberi secara bersamaan ke siswa, maka sebaiknya juga mengingat bahwa siswa atau mahasiswa juga pasti akan menerima tugas dari pengajar lainnya. (ron)
Penyesuaian Kurikulum Jadi Tantangan Kampus Merdeka Mataram (Suara NTB) Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka memiliki tantangan dalam implementasinya. Terutama dalam bentuk penyesuaian kurikulum berkaitan dengan kerja sama antar industri sesuai dengan arahan mahasiswa mengambil dua semester di luar perguruan tinggi. Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) NTB, Dr. Halus Mandala, M.Hum., mengatakan pada prinsipnya, perguruan tinggi di APTISI mengikuti alur dan kebijakan pemerintah, karena pada prinsipnya untuk kebaikan. Namun perlu diperhatikan implementasinya, terutama untuk tiga semester yang berada di luar kampus. Oleh karena itu pasti akan ada perubahan atau penyesuaian kurikulum. “Itu harus betul-betul dikaji dengan mendalam, karena mata kuliah satu semester sekitar 24 SKS, jika satu tahuan bisa 40 sampai 48 SKS yang harus dirumuskan sesuai dengan model berada di luar kampus. Itu lumayan besar
SKS, maka harus dibuatkan rumusan kurikulum yang harus mendukung SKS itu dan itu tidak mudah,” ujar Halus Mandala yang juga Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram. Penyesuaian kurikulum itu butuh proses dan harus benarbenar tidak menyalahi ketentuan. Halus mengakui yang cukup berat itu menyusun kurikulumnya, meskipun perguruan tinggi sudah terbiasa menyusun kurikulum karena setiap dua tahun harus menyesuaikan kurikulum dengan industri. “Kurikulum dibuat sesuai kebutuhan industri, mempercepat proses daya serap atau luaran perguruan tinggi,” katanya. Di samping itu, dibutuhkan kerja sama atau adanya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan industri agar siswa bisa mengambil SKS di luar perguruan tinggi atau industri. “Kalau tidak ada MoU tidak ada legalitas formal. Supaya disiapkan payung hukumnya,” katanya. Sebelumnya Halus juga me-
nilai kesempatan mahasiswa mengambil SKS di luar perguruan tinggi sangat tepat bagi pendidikan vokasi. Sedangkan untuk akademis atau program sarjana, menurutnya masih harus ada kajian lebih lanjut. Terutama teknis perubahan kurikulumnya. Salah satu kebijakan Kampus Merdeka yaitu hak mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi SKS. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak, mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak lima semester dari total semester yang harus dijalankan, tapi tidak berlaku untuk prodi Kesehatan. Sebelumnya, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Dr. Baiq Mulianah, S.Ag.,
M.Pd.I., mengatakan diperlukan kerangka yang tepat terkait kebijakan kampus merdeka itu, karena mahasiswa juga harus menguasai kompetensinya secara teoritik juga. “Seperti konsep belajar di NU, belajar itu seumur hidup jadi, kalau dalam filosofi dalam islam, belajar itu memang sepanjang waktu, ilmu itu akan ditambah ketika kita sudah mengamalkan. Saya juga sepakat bahwa harus ada persyaratan kompetensi formal, harus ada standarisasi. Secara spirit tidak ada masalah,” katanya. Empat kebijakan Kampus Merdeka yaitu pendirian prodi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi S w a s t a (PTS) dengan akreditasi A dan B; Reakreditasi
bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi; Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH); dan, hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). (ron)
Halus Mandala (Suara NTB/dok)
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
POLHUKAM
Halaman 7
Pilkada Loteng Batasi Pintu Masuk PENYEBARAN wabah covid-19 di Indonesia cukup masif menyusul peningkatan kasus positif dan penyebaran yang sudah mencapai 16 provinsi dari 34 provinsi yang ada. Namun, untuk memastikan NTB tetap zero covid-19 dan mencegah penyebarannya masuk ke wilayah ini, Pemprov NTB disarankan membatasi akses di pintu-pintu masuk ke daerah ini. Baik Bandara, maupun pelabuhan-pelabuhan laut. “Kalau sudah sangat serius (perkembangannya) maka, opsi-opsi tegas untuk memperketat dan (Suara NTB/dok) membatasi pintu masuk Lalu Hadrian Irfani ke NTB harusnya dipertimbangkan. Ini penting untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 ke daerah ini,” kata Ketua anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Lalu Hadrian Irfani, Senin (23/3). Ia menilai status siaga darurat bencana non alam yang ditetapkan Pemprov NTB untuk mengantisipasi penyebaran covid-19, sudah tepat. Hanya saja, secara teknis harus lebih detil dijabarkan dan implementasi kebijakannya harus benar-benar dilakukan di lapangan. Langkah memperketat dan membatasi pintu masuk di NTB dinilai menjadi hal yang utama dan prioritas dilakukan. Selain melakukan edukasi dan imbauan social distancing dan pola hidup bersih di tengah masyarakat. “Sebab, NTB ini masih zero (kasus covid-19), maka peluang penyebaran di lalu lintas manusia pada pintu-pintu masuk ini perlu diperketat. Bila perlu beberapa pintu masuk dibatasi,” katanya. Hingga Minggu (22/3), wilayah NTB masih dinyatakan bebas covid-19, karena belum ditemukan satu pun kasus positif. Data Posko Waspada Covid-19 NTB menyebutkan, hingga Minggu (23/3) tercatat 319 telah diperiksa di NTB. Terdiri dari 19 orang terkategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 11 orang dinyatakan sudah selesai dan 8 orang masih diisolasi dan pengawasan. Kemudian 300 Orang Dalam Pemantauan (ODP), diantaranya sebanyak 145 ODP sudah selesai masa pemantauan dan 155 ODP masih tetap di dalam pemantauan. Menurut Hadrian, arus pergerakan penumpang baik dari penerbangan dan jalur laut yang masuk ke NTB harus benar-benar dijaga ketat. Apalagi sebagian kota besar dan Kabupaten di Pulau Jawa, dan Bali juga menjadi daerah terpapar, yang bukan tidak mungkin masuk ke NTB. Hadrian mengatakan, peningkatan pemeriksaan di tiap pintu masuk juga harus dilakukan melibatkan lintas sektoral. Selain Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) petugas Dinas Kesehatan, juga melibatkan unsur TNI-Polri. “Jadi ada pemeriksaan ketat dan terpadu. Misalnya ada penumpang yang gejala klinisnya panas badan dan ada flu, ya bisa lebih discreen mendalam,” kata Ketua DPW PKB NTB itu. Ia menambahkan, Pemprov NTB sudah saatnya melakukan sejumlah tindakan strategis dan sistematis untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 ke wilayahnya. Selain bersinergi terpadu dengan Pemda di 10 kabupaten dan kota, Pemprov NTB juga diharapkan tidak ragu dalam memutuskan kebijakan di masa siaga darurat bencana non alam hingga Agustus 2020 mendatang. “Masa siaga darurat ini kan sudah ditetapkan, maka Pemprov melalui perangkat yang bertanggungjawab harus mulai action dengan tindakan strategis yang nyata untuk antisipasi covid-19 di NTB ini,” tegasnya. Selain itu, langkah sterilisasi pusat-pusat area publik dengan penyemprotan disinfektan juga harus massif dilakukan. Termasuk penyediaan handsanitizer di pusat layanan publik, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta. Hadrian mengatakan, semua pihak juga harus berpartisipasi dalam mengkampanyekan sosial distancing, penggunaan handsanitizer, serta ada kampanye untuk masyarakat agar memeriksakan diri ke pusat kesehatan jika mengalami sakit. Menurutnya, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi tentang covid-19 harus terus dilakukan agar masyarakat NTB bisa lebih waspada tanpa harus panik. “Masalah covid-19 ini kan masalah global, sehingga masyarakat kita juga harus mulai teredukasi untuk mengikuti semua anjuran dan imbauan pemerintah. Satu hal kecil misalnya soal social distancing, penggunaan handsanitizer, ini hal sepele namun jika masyarakat tidak teredukasi tidak akan maksimal,” pungkasnya. (ndi)
Suryade Gandeng Habib Ziadi Jadi Wakil
Mataram (Suara NTB) – Bakal calon Bupati Lombok Tengah dari PKS, Lalu Suryade memastikan dirinya sudah mantap memilih Habib Ziadi Thohir sebagai balon pendampingnya dalam menghadapi kontestasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah. Suryade dan Habib Ziadi sepakat berpasangan sebagai balon Bupati dan balon wakil bupati. “Saya sudah memilih Habib Ziadi sebagai pendamping,” katanya saat dikonfirmasi Senin (23/3). Dari pendekatan dan komunikasi dirinya dan Habib Ziadi, sudah ada kecocokan dan kesamaan visi misi untuk membangun dan memajukan kabupaten Loteng. Sehingga dirinya dan Habib Ziadi memutuskan untuk bergandengan memberikan kontribusi dan pengkhidmatan terbaik bagi Loteng. “Kita sudah ada kecocokan,” akunya. Ia juga sudah menyampaikan hal itu ke DPC PKS Loteng terkait keputusan dirinya memilih Habib
Ziadi sebagai balon wakil. Lantas, Parpol mana saja jadi parpol pengusung paket Lalu Suryade - Habib Ziadi selain PKS. Lalu Suryade mengklaim sudah ada sinyal positif dari parpol lain berpeluang jadi mitra koalisi PKS. Dengan parpol itu sudah memenuhi syarat minimal untuk dukung dan mengusung balon kada di Pilkada Loteng. Tetapi pihaknya belum akan mengumumkan kepada publik terkait parpol koalisi pengusung paket Lalu Suryade - Habib Ziadi. “Tunggu waktu tepat untuk kita umum-
kan,” imbuhnya. Ia menyebut, raihan enam kursi yang dimiliki PKS di DPRD Loteng, tidak terlalu tidak sulit bagi pihaknya untuk bisa mengajak parpol lain berkoalisi. Pihaknya pun sudah menyampaikan ke DPC PKS Loteng terkait hasil komunikasi dirinya dan Habib Ziadi dan keputusan berpasangan di Pilkada Loteng. “Hal ini sudah kita sampaikan ke DPC PKS Loteng,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi yang dikonfirmasi mengaku, pihaknya belum menerima laporan ter-
(Suara NTB/ist)
Lalu Suryade ini sudah menyampaikan pasangan pendamping dan parpol mitra koalisi. “Hanya tinggal Loteng masih berproses di DPC,” pungkasnya. (ndi)
Pembatasan Sosial Lapas Mataram
Kunjungan hanya Lewat Panggilan Video
Mataram (Suara NTB) – Virus corona diantisipasi masuk Lapas Mataram. Mulai Senin (23/3) kemarin, layanan kunjungan ditiadakan. Gantinya, warga binaan pemasyarakatan (WBP) diberi akses panggilan video. Waktunya pun terbatas. Kepala Lapas Mataram Muhammad Susanni mengatakan, penghentian sementara layanan kunjungan itu untuk mengurangi kontak fisik WBP dengan orang luar. Lapas yang memang merupakan area terlokalisasi dicegah sedini mungkin dari penyebaran virus. “Orang-orang berkumpul, keramaian, kontak fisik itu rentan penyebaran. Maka kita melangkah lebih cepat dengan membatasi kunjungan dari luar,” ujarnya didampingi Kepala Pengamanan Lapas Mataram Afan Sulistiono. Meski demikian, barang titipan tetap diperbolehkan masuk. Mekanismenya pun diubah. Pengunjung diminta meletakkan barang di pintu depan dengan melengkapi identitas nama yang dituju. “Yang mengantar juga dicek suhu tubuhnya,” kata dia. Sepekan yang lalu, area Lapas yang kini berpenghuni 1.034 WBP ini disemprot disinfektan. Di setiap blok kini juga ditambah bak cuci tangan. Pencegahannya lebih dini dikarenakan Lapas Mataram melebihi kapasitas tampungnya. Langkah
(Suara NTB/why)
PANGGILAN VIDEO - Salah satu narapidana narkotika di Lapas Mataram, Senin (23/3) menggunakan layanan panggilan video. Lapas Mataram meniadakan sementara layanan kunjungan untuk pembatasan sosial antisipasi penyebaran virus Corona. selanjutnya, pembatasan kunjungan. Pembatasan kunjungan itu awalnya mendapat penolakan. Namun, antisipasi penyebaran virus jauh lebih penting. Hak-hak WBP tetap dipenuhi dengan penyediaan fasilitas ko-
munikasi tambahan. “Kita ganti dengan video call. Kita sediakan lima komputer. Tapi, masing-masing dibatasi waktunya paling lama lima menit. Ini agar semua WBP juga kebagian,” kata Sanni. Salah
satu narapidana, Suwandi menggunakan layanan panggilan video tersebut. Dia sangat memerlukannya karena tidak pernah dikunjungi keluarga. “Keluarga saya di Jawa. Jadi ini saya butuh sekali,” ucapnya lega
setelah berbincang dengan anaknya. Peniadaan kunjungan berlaku selama dua pekan ke depan. Kemungkinan akan diperpanjang apabila ada arahan lanjutan dari Dirjen Kemenkumham RI. (why)
Pemungutan Suara Pilkada 2020 Masih Tetap Sesuai Jadwal
Sahyan Minta Penangguhan Penahanan Mataram (Suara NTB) – Kades Lingsar nonaktif, Sahyan sudah melenggang bebas setelah menjalani masa pidananya. Namun, hakim Pengadilan Tinggi NTB memutuskan Sahyan ditahan lagi. Alasannya, perkara korupsi dana CSR PDAM Giri Menang itu naik banding. “Kami ajukan penangguhan penahanan dengan alasan yuridis dan alasan kemanusiaan,” kata penasihat hukum Sahyan, Bion Hidayat dihubungi Senin (23/3) kemarin. Bion menyinggung profesionalisme jaksa dalam proses banding perkara itu. Berita acara bebasnya Sahyan dari pidana belum dilampirkan dalam memori banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi NTB. “Dalam resume pengiriman berkas oleh jaksa, tidak dilampirkan berkas berita acara pembebasan terdakwa sehingga menurut kami ada hukum acara yang dilanggar dalam konteks permohonan banding,” terangnya. Dia mengaku, apabila berita acara itu dilampirkan, maka majelis hakim PT NTB bakal punya pertimbangan lain. “Saudara Sahyan kan sudah bebas dari hukuman. Banding itu tidak menjustifikasi secara yuridis bahwa terdakwa harus ditahan lagi,” paparnya. Alasan lainnya, kata Bion, Sahyan kini sedang dalam kondisi sakit. Karenanya panggilan untuk penahanan kembali belum bisa dihadiri. Sahyan dalam proses berobat. “Rekam medis sudah dikirim ke jaksa maupun ke PT,” bebernya. Terpisah, Kepala Kejari Mataram Yusuf mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan pemanggilan kembali terdakwa Sahyan. Upaya lainnya, mencari pembanding pemeriksaan kesehatan. “Kita sedang usahakan second opinion kondisi kesehatannya,” ucapnya. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Sahyan dengan pidana penjara enam bulan 22 hari. Masa pidana itu sudah selesai dijalani Sahyan. Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal 12A juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, untuk korupsi yang nilainya paling banyak Rp5 juta. Sahyan divonis untuk mengganti kerugian negara sejumlah tersebut. kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta karena dihitung dari actual loss. Sahyan menggunakan uang tersebut sesuai dengan isi MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu. MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial. Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati. Jaksa kemudian mengajukan banding karena belum sesuai dengan rasa keadilan. menurut SOP kejaksaan, vonis itu juga masih jauh dari 2/3 dari tuntutan yang sudah diajukan. Sebelumnya, Sahyan dituntut agar dipenjara satu tahun sembilan bulan plus denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. (why)
kait keputusan Lalu Suryade memilih berpasangan Habib Ziadi. Meskipun memang pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Lalu Suryade untuk memilih pasangan. “Kita bebaskan bersangkutan memilih pasangan,” ungkapnya. Dia mengingatkan, dalam memilih balon wakil pendamping, sebaiknya juga balon wakil itu juga mampu membawa partai politik. Lantaran, PKS tidak memiliki raihan kursi cukup untuk mengusung paslon. Butuh tambahan empat kursi lagi untuk memenuhi syarat minimal. “Kita harapkan balon wakil bisa membawa parpol. Sehingga ada parpol mitra koalisi PKS,” imbuhnya. Seraya menambahkan, bahwa pihaknya memang meminta Lalu suryade paling lambat akhir Maret
(Suara NTB/why)
DIGIRING - Tersangka penyebaran berita bohong virus corona, DW (paling kanan) digiring tim penyidik Subdit II Siber Ditreskrimsus Polda NTB, Senin (23/2).
Lagi, Polisi Tangkap Pembuat Hoaks Virus Corona Mataram (Suara NTB) – Sembilan orang menjadi target operasi penindakan hoaks virus corona. Dua diantaranya sudah ditindak. Yang paling terkini tersangka SA alias DW (21). Diduga membuat unggahan hoaks virus Corona menyebar di Lombok Tengah. “Motif tersangka karena kesal di tempat itu adalah rutenya pulang ke rumah,” beber Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Senin (23/3) kemarin, bersama Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Tersangka DW ditangkap pagi kemarin di rumah orangtuanya di Kopang, Lombok Tengah. Janda satu anak ini langsung dibawa tim Subdit II Siber untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda NTB. Tersangka jadi buruan polisi atas unggahannya di media sosial Facebook pada Selasa (17/3)
lalu. Isinya menerangkan kekesalan karena virus corona yang sudah masuk Montong Gamang. “Itu informasi berita bohong,” kata Ekawana. DW, wanita asal Janapria, Lombok Tengah ini mengunggah status menggunakan akun Facebook ‘Dhewy Cheeby Chubby’. Bukan tanpa sebab, saat berselancar di media sosial, DW melihat unggahan akun ‘Sirru Wathoni’. Isinya sama, “Kalau virus corona sudah masuk Montong Gamang.” Eka menambahkan, tersangka langsung membuat status sendiri berbekal informasi palsu tersebut. Unggahan itu lantas membuat gaduh dunia maya sekurangnya teman Facebook tersangka. “Dia tidak mengecek kembali isi unggahan dan langsung membuat unggahan baru di akunnya sendiri berdasarkan unggahan orang lain,” terangnya. DW masih bisa pulang karena hanya dikenai wajib lapor. DW
disangka melanggar pasal 28 ayat 1 UU RI No19/2016 tentang perubahan atas UU RI No11/ 2008 tentang ITE. Ancamannya pidana paling lama enam tahun. Tersangka DW mengakui dan menyesali perbuatannya. “Saya minta maaf atas postingan saya. Saya membuat itu setelah membaca status teman saya di Facebook,” ucapnya. Eka menegaskan, penindakan kasus ini agar dijadikan pembelajaran bagi masyarakat. Dalam hal membuat unggahan di media sosial terkait virus Corona yang kini sedang sensitif. “Ini untuk pembelajaran dulu. Kalau ada unggahan hoaks saya tidak akan mainmain. Nanti bila perlu akan ditindak dengan pasal berlapis,” tegasnya. Artanto menambahkan, saat ini Polda NTB mencatat sembilan target operasi yang akan ditindak dengan UU ITE. “Sudah ada dua yang berhasil kita ungkap. Yang lainnya masih dalam penyelidikan,” ujarnya. (why)
Mataram (Suara NTB) – KPU RI sudah memutuskan penundaan pelaksanaan sejumlah tahapan persiapan Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung dalam rentang waktu tiga bulan ini, yakni Maret, April dan Mei. Segala tahapan yang terjadwal di tiga bulan itu dilarang dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus corona yang makin meluas. Penundaan sejumlah tahapan Pilkada serentak 2020 tersebut tentu akan berdampak pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 23 September mendatang. Jika tahapan persiapan saja tidak dilanjutkan, maka otomatis akan menganggu jadwal lainnya. Pasalnya tidak mungkin semua tahapan yang tertudan ini akan dilaksanakan dalam waktu relatif singkat. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi terkait hal itu, mengaku bahwa pihaknya belum bisa memprediksikan apakah Pilkada serentak 2020 akan tetap digelar pada tanggal 23 September atau tidak. Meskipun pihaknya menyadari dengan penundaan pelaksanaan tahapan persiapan itu, maka otomatis akan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya. “Belum bisa kita prediksi sampai sana, karena hari H pemungutan suara sampai saat ini belum ada perubahan, tetap tanggal 23 September. Baru beberapa tahapan persiapan saja yang ditunda, kalau hari H pemungutan belum,” ujarnya, Senin (23/3) kemarin. Dijelaskan Suhardi mengapa pihaknya belum bisa memprediksi apakah akan terjadi perubahan juga terkait waktu hari H pencoblosan atau tidak. Karena hal itu sangat dipengaruhi oleh keadaan setuasi dan kondisi perkembangan
penanganan virus Corona ini. Sebab penundaan dan atau dilanjutkan tahapannya ini, dipengaruhi oleh Corona. “Perkembangan selanjutnya tergantung perkembangan covid 19. Kita tidak tahu sampai kapan virus ini dapat ditangani. Kalau virus ini masih terus berlanjut maka KPU RI tentu akan mengambil kebijakan terkini penentuan hari H pemungutan suara ini,” katanya. Ditempat terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin juga mengaku tak dapat menyampaikan kemungkinan soal penundaan tahapan pemungutan suara pilkada serentak 2020. Meskipun memang diakuinya bahwa dengan penundaan tahapan ini sudah barang pasti akan mengaruhi pelaksanaan hari H pemungutan suara Pilkada 2020. “Untuk selanjutnya kita menunggu arahan dari KPU RI, tapi yang pasti ini akan berdampak pada tahapan yang akan berjubel nanti setelah Mei, karena Juni sudah pendafataran calon. Sekarang ini kita tidak bisa berandai-andai, apakah hari H pencoblosan itu akan bergeser atau tidak, bisa tidak, bisa ya. Tapi kita tunggu keputusan KPU RI, tapi yang jelas kami tunda tahapan yang empat ini dulu,” katanya. Diketahui sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona melalui Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/ 2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut. KPU RI memutuskan untuk menunda tahapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Empat tahapan yang ditunda itu, pertama pelantikan PPS, kedua verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, ketiga pembentukan PPDP dan keempat penyusunan daftar pemilih. (ndi)
SUARA NTB
Selasa, 24 Maret 2020
Halaman 8
Pemkot akan Tutup Tempat Hiburan Mataram (Suara NTB) Untuk mengantisipasi sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram, pemerintah kota Mataram berencana menutup semua lokasi hiburan di Mataram. Mulai dari kafe di hotel, kafe, rumah bernyanyi dan lokasi-lokasi hiburan lainnya. Rencana penutupan ini sesuai instruksi dari Pemprov NTB. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat edaran dari Gubernur NTB untuk menutup semua lokasi hiburan di Mataram. Pasalnya, lokasi-lokasi hiburan paling rentang terpapar wabah Covid-19.
“Kalau tidak ditutup, wisatawan pasti akan datang dari penjuru daerah.Ini perlu diantisipasi. Makanya kami akan tindaklanjuti dengan berencana mengeluarkan surat edaran Walikota untuk menutup semua lokasi hiburan di Mataram,” katanya, Senin (23/3).
Dijelaskan Denny, risiko terburuk dari penutupan semua lokasi hiburan ini berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Mataram.Juga, perlu diantisipasi, pemulangan karyawan di semua hotel lebih cepat bisa saja dilakukan. “Pemberhentian sementara pekerja hotel
itu jelas akan dilakukan jika harus menutup semua hotel di Mataram. Dan PAD kita pasti jelas akan berkurang,” pungkas Denny. Ia tak memungkiri, risiko penutupan semua lokasi hiburan di Mataram akan menimbulkan kemerosotan PAD, sebab kota Mataram hidup dari perdagangan dan jasa. “Jelas dampaknya seperti itu.Tapi kebijakan (penutupan, red) ini harus dilakukan oleh Pemkot. Karena sebagian besar sebaran wabah ini banyak dari jalur wisa-
ta,” jelasnya. Sejauh ini, Dispar kota Mataram akan melakukan pengawasan sebaran Covid-19 di lokasi-lokasi hiburan di Mataram. Ia akan melihat sejauh mana dampak dari wabah Covid-19 di semua pelaku wisata dan pengusaha hiburan di Mataram.”Kita akan awasi dengan ketat. Penghentian sementara harus dilakukan. Karena kalau tidak, pengunjung dari luar daerah pasti berdatangan,” katanya. Ketua DPC Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI)
(Suara NT/ist)
MURID LIBUR - Kondisi lingkungan SDN 11 Mataram selama murid-murid diliburkan, Senin (23/3). Guru di Mataram kesulitan memberikan tugas kepada murid saat menjalani proses social distancing untuk mengurangi wabah Covid19 di Mataram.
Siswa Tak Diberi Tugas Selama Libur
Mataram (Suara NTB) Selama proses social distancing dalam kurun waktu dua pekan, semua murid SDN dan siswa SMPN di Kota Mataram boleh tak diberikan tugas pokok dari guru bimbingan belajar di sekolah. Hal itu dikarenakan, hampir sebagian dari siswa di Mataram tak memiliki smartphone android.Karena, pemberian tugas sejauh ini melalui smartphone android orang tua siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali mengatakan, selama libur sekolah, hampir semua siswa di Mataram tak diberikan tugas pokok dari guru kelas.Sebab, tak semua siswa memiliki fasilitasalat komunikasi smartphone android. “Kita atur saja, yang mana yang punya fasilitas saja yang kita beri (tugas, red) dulu. Libur ini kan sifatnya dadakan. Sosialisasi saja ke semua siswa kita tidak punya kesempatan, istilahnya berlari sambil pakai celana,” katanya, Senin (23/3). Untuk siswa yang memiliki smartphone jelas Fatwir, sebelumnya telah melapor ke guru di masing-masing Mapel (mata pelajaran). Nanti, melalui smartphone android itu akan diberikan tugas secara online. Pun, bagi yang tak memiliki smartphone android, pihaknya kelabakan dalam memberikan tugas kepada siswa-siswi di Mataram. “Kita mau bilang apa? Mereka tidak punya smartphone kan?” katanya. “Ini kan sifatnya darurat. Intinya anak dirumah saja. Kita serahkan pembelajaran ke orang tuanya.Jadi orang tua silakan mewakilkan semua guru di sekolah selama siswa berada di rumah.Kita imbau semua orang tua siswa, dialah yang berperan menjadi guru.Dia yang mengatur jadwal belajar anak saat di rumah.Kapan belajarnya, menuntun dan membimbing belajar anaknya,” katanya. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah semua orang tua siswa bisa memberikan belajar tambahan bagi siswa.Baik berupa belajar ngaji sebagai ilmu tambahan selama menjalani social distancing di rumah masing-masing. “Pokoknya (siswa, red) jangan pergi ke mana-mana. Tetap di rumah mengisolalasi diri,” papar Fatwir.Untuk pemberian tugas sendiri jelas dia, nanti setelah siswa masuk sekolah barulah diberikan tigas tambahan dari sekolah. Bagi siswa yang tak memiliki smartphone android jelas Fatwir, selama proses belajar di rumah, pihaknya tak begitu tahu bagaimana perkembanganproses belajar siswa. “Kalau punya smartphone android , kan gampang kita kontrol. Kadang-kadang anak kalau dikasi smartphone juga lebih banyak mainnya nanti,” pungkasnya. Menanggapi hal tersebut, salah satu guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 11 Mataram Ahmad Zaini, S.Pdi mengatakan, selama proses libur, muridmuridnya diberikan tugas melalui orang tuanya. Sebab, tidak mungkin murid SDN memiliki smartphone android. “Metode yang digunakan dalam pemberian tugas ialah membuat grup whatsapp antara guru mata pelajaran dengan semua orang tua murid,” katanya. “Jadi tetap kok mereka kita kasi tugas sesuai dengan Mapel hari itu. Nanti orang tuanya yang akan memonitoring anaknya selama proses pengerjaan tugas. Kalau sudah selesai tugasnya, orang tua mereka yang kirim laporan via whatsapp grup yang dibuat,” katanya kepada Suara NTB. Zaini mengakui, selama proses pemberian tugas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru PAI asal Gerung ini. Salah satu kendala, beberapa dari orang tua muirid tak memiliki smartphone android.”Tapi untuk mengantisipasi itu, nanti kita infokan kepada teman kelas yang berasal dari satu kompleks terdekat. Intinya mereka bisa saling memberi informasi,” tutupnya. (viq)
Pemkot juga harus memikirkan nasib semua pengusaha dan pelaku wisata.Sebab, bukan tidak mungkin, akibat penutupan ini bisa saja membuat semua pengusaha dan pelaku wisata kehilangan pendapatan. “Jadi kita harap semua pengusaha dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu juga, kita minta bisa diberdayakan dan meminta masukan-masukan mereka sebagai front linner ujung tombak pariwisata kita,” tutupnya. (viq)
Anggaran Perjalanan Dinas Dialihkan
PJU di Mataram Banyak Mati Mataram (Suara NTB) – Penerangan jalan umum (PJU) di Kota Mataram banyak yang mati. Kondisi cuaca diklaim jadi pemicu. Aksi kriminalitas dikhawatirkan muncul di daerah minim pencahayaan. Seperti halnya di Jalan Lingkar Mandalika, TGH. Faisal serta titik – titik lainnya. PJU tidak banyak berfungsi. Penerangan hanya berasal dari kendaraan yang melintas serta lampu dari toko sekitar. Lukman, yang sering melintas di Jalan TGH. Faisal mengeluhkan hal tersebut. Lampu penerangan jalan tidak biasanya mati. Ada rasa takut serta khawatir saat pulang pada malam hari. Selain minim penerangan, kondisi jalan sepi akan memicu aksi kriminalitas. “Iya, tumben beberapa hari ini mati. Kalau di sekitar pasar setiap malam gelap,” tuturnya. Warga lainnya, Edward juga mengeluhkan hal sama. Aktivitasnya menjemput istri setiap malam hari membuatnya khawatir harus pulang ke rumah. Pasalnya, lampu PJU banyak tak berfungsi alias mati. Dia tidak tahu harus melapor kemana agar lampu jalan normal seperti sedia kala. “Takut. Pulang jemput istri pas malam lampunya mati,” ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menjelaskan, dua hal menyebabkan PJU mati. Pertama, dipengaruhi oleh faktor cuaca. Beberapa hari ini, kondisi cuaca tidak menentu. Jaringan otomatis terganggu. Di satu sisi, jaringan ditanam bawah tanah rata – rata berusia di atas 10 tahun. Rencananya akan ada peremajaan. Kedua, faktor kenakalan warga yang sering menurunkan MCB. Kemudian, membuat jaring macet dan PJU mati total. “Kenyataan ini terjadi dan tidak kita buat – buat. Ketika kita naikkan MCB normal seperti biasa,” jelasnya. Kemal membenarkan bahwa PJU di Jalan TGH. Faisal banyak mati akibat jaringan konslet. Tahun ini, skala prioritas pada meterisasi. Pemkot menyiapkan anggaran Rp2,5 miliar untuk mengubah kontrak daya menjadi meterisasi. Khusus peremajaan jaringan harus menunggu anggaran. Idealnya, jaringan telah berusia 10 tahun harus diganti sehingga berfungsi optimal. (cem)
Kota Mataram, Zulfikar Nasution mengatakan keperihatinannya terhadap dampak dari wabah Covid-19 ini di Mataram. Kendati demikian, ia sangat setuju dengan rencana Pemkot Mataram untuk menutup semua lokasi hiburan di Mataram. “Karena kan preventif lebih bagus daripada kuratif. Untuk menangkal Covid-19 di Mataram, hanya menutup salah satu langkahnya,” katanya. Kata dia, di samping menutup semua tempat hiburan dan wisata di Mataram,
(Suara NTB/cem)
CUCI TANGAN - Seorang pegawai Pemkot Mataram mencuci tangan di tanki yang telah disiapkan di pinggir Jalan Pejanggik, Senin (23/3). Pemkot belum menutup diri dari segala aktivitas. Meskipun jumlah warga ODP maupun PDP terus bertambah setiap harinya.
Pemkot Mataram Belum Berpikir untuk ’’Lockdown’’ Mataram (Suara NTB) – Pasien dalam pengawasan dan orang dalam pengawasan akibat covid-19 semakin bertambah. Penanganan lambat akan menimbulkan korban. Meskipun demikian, Pemkot Mataram belum memutuskan untuk lockdown atau menutup pintu keluar-masuk kota. Pertimbangan sampai saat ini, Kota Mataram belum menutup diri karena akan berdampak luas terhadap segala sektor. Terutama aktivitas ekonomi masyarakat dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, lockdown sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran virus corona akan dilakukan. Tetapi setelah ada evaluasi secara menyeluruh terhadap perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat. “Tidak serta merta kita putus-
kan untuk menutup diri atau lockdown. Karena dampaknya sangat luas,” kata Walikota ditemui, Senin (23/3). Sebagai langkah antisipasi, pemkot mengeluarkan edaran maupun imbauan pada masyarakat dan mengambil tindakan antisipasi oleh petugas medis. Di samping itu, masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di fasilitas umum, sekolah dan lainnya. Saat ini sambung Walikota, sedang disiapkan tempat pencucian tangan di sepanjang jalan protokol, sekolah, kantor – kantor serta pusat keramaian lainnya. Hal terpenting adalah masyarakat tidak panik dan tetap waspada untuk mengantisipasi penyebaran covid-19. “Kita tidak boleh menganggap remeh seperti daerah lain. Jangan panik dan tetap waspada,” katanya mengingatkan. Di Kota Mataram tercatat 40 orang diperiksa den-
Tak Dicairkan hingga Juni
Jatah ADD Terancam Hangus Giri Menang (Suara NTB) Desa terancam kehilangan jatah alokasi dana desa (ADD), jika sampai dengan bulan Juni belum bisa mencairkan. Aturan terkait DD ini ketat, sama halnya seperti dana alokasi khusus (DAK). Kalau tidak bisa terealisasi sesuai tenggat waktu ditentukan pusat, maka dana bisa ditarik pusat. Sejauh ini di Lombok Barat (Lobar) baru ada 40 desa yang mencairkan DD dengan total Rp21 miliar. Menyusul ada 15 desa diajukan ke KPPN dengan total DD Rp7,4 miliar Lebih. Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar, H. Adnan mengatakan, sejauh ini ada 55 desa’ yang diajukan ke BPKAD untuk pencairan DD. Dari 55 Desa ini, 40 desa sudah cair. Sedangkan sisanya 15 desa diajukan menyusul. Pencarian DD dilakukan bertahap pada bulan lalu dan pekan lalu. Sedangkan 15 desa diajukan hari ini (kemarin red). Sesuai SOP, pencairan DD dilakukan sepekan setelah diajukan, artinya awal bulan depan. Pencairan DD ini sangat tergantung dari desa menyelesaikan syaratnya. Seharusnya pengajuan lebih cepat dilakukan desa, sebab kata dia konsekuensinya akan diterima desa. Batas waktu pencairannya hingga bulan Juni. “Kalau Ndak bisa dicairkan maka DD tidak bisa dicairkan (hangus),” tegas dia. Seharusnya kata dia, pembahasan APBDes mengikuti APBD. Artinya dibahas pada tahun sebelumnya. Namun me-
mang akibat pergantian Kades dan perubahan aturan menyebabkan terjadi perubahan-perubahan sehingga mempengaruhi APBDdes. Ia berharap agar semua desa bisa mencairkan DD. Kasi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas PMD Lobar, Ahmad Maryuki mengatakan, sudah 61 desa yang masuk untuk rekomendasi pencairan DD. 57 Desa diusulkan sebelumnya dan menyusul hari ini (kemarin). Langkah percepatan yang dilakukan, pihaknya sudah komunikasi dengan TA dan PLD. Sebab kata dia batas waktu mengacu aturan sampai Juni, sehingga pihaknya mempercepat agar bisa lebih cepat terealisasi. (her)
HILANG HLG BPKB R4 DAIHATSU DR.8272 AR NOKA/NOSIN : MHKPA1JEKO74799/D FC7725 AN. YUDI SETIAWAN HLG SKTR JL.LINGKAR SELATAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4479 CA NOKA/NOSIN : MHIJFB117CK180098/ J F B 1 E - 1 1 7 7 6 4 9 AN.PELAPOR HLG SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6863 HO NOKA/NOSIN : MHIJFF11XDK195367/ J F E 1 E 1 1 9 6 8 7 6 AN.LATIFAH HLG SKTR KOTA MATARAM
gan status lima pasien dalam pengawasan dan 35 orang dalam pengawasan. Sejauh ini, belum ada laporan masyarakat yang positif. Statusnya sebatas PDP dan OPD. Sebagai langkah antisipasi lainnya kata Walikota, jalan – jalan protokol mulai besok (hari ini, red) akan disemprotkan disinfektan secara masif. Pemkot ingin memastikan bahwa jalan steril dari virus, sehingga memberi rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. “Besok pagi (hari ini,red) mobil tanki pemadam kebakaran mulai dari Pendopo Walikota akan menyemprot disinfektan,” tambahnya. Pembatasan aktivitas malam hari di tempat hiburan malam maupun kafe. Walikota dua periode mengatakan, sudah ada surat edaran dari Gubernur ke bupati dan Walikota untuk menutup tempat hiburan malam. Surat edaran itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan ketat bersama Kepolisian dan TNI. (cem)
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai penanganan wabah covid-19. Total kebutuhan masih dirincikan. Masyarakat tetap diminta waspada. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergeseran anggaran untuk penanganan virus corona. Selama ini, pemerintah tidak pernah membayangkan adanya wabah yang membahayakan tersebut, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu pembiayaan digeser adalah perjalanan dinas pejabat. Kebijakan kepala daerah melarang pejabat melakukan perjalanan dinas terutama ke daerah dinyatakan positif terjangkit covid-19. “Ada anggaran mendesak untuk dibiaya. Bisa saja anggaran perjalanan dinasi dialihkan,” kata Sekda ditemui Senin (23/3). Pergeseran anggaran dialihkan untuk pengadaan 50 – 100 pencuci tangan. Perlengkapan ini diletakkan di jalan protokol, area publik serta sekolah maupun perkantoran. Sekda tidak menyebutkan detail berapa anggaran perjalanan dinas pejabat yang dialihkan untuk pembiayaan tersebut. Penanganan virus corona telah disiapkan skenario pembiayaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui dana siap pakai. Pola pencairannya sama persis seperti penanganan rehab – rekon pascagempa. Sekda mengaku, belum mengetahui pasti
penggunaan dana itu. Menurutnya, sepanjang ada ketentuan mendesak dan harus disiapkan anggaran akan disiapkan. “Kita sedang konsentrasi mengantisipasi virus corona, sehingga apa yang dibutuhkan akan disiapkan,” jelasnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menjelaskan, Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan gugus tugas penanganan corona virus 2019 telah ditunjuk Kepala BNPB, Letjen Doni Bonardo sebagai ketua gugus tugas penanganan covid-19. Di NTB khususnya Kota Mataram sesuai edaran Kepala Pelaksana BPBD NTB dan berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Maret 2020 tentang antisipasi covid-19. Bupati/walikota diminta menetapkan status siaga darurat bencana non alam covid 19 selama 199 hari. Penetapan siaga darurat terhitung dari 16 Maret 31 Agustus 2020. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran dana siap pakai untuk penanganan virus corona. Mekanisme pencairan telah diatur oleh BNPB. Polanya tidak jauh berbeda dengan pencairan dana rehab – rekon pascagempa 2018 lalu. Sebagai ketua gugus tugas di daerah, tahap awal BPBD akan menghimpun kebutuhan instansi terkait terutama Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanganan virus corona. “Kita data berdasarkan mekanisme apa – apa yang dibutuhkan oleh Dikes, Kominfo dan rumah sakit,” sebutnya. (cem)
H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/cem)
SUARA NTB
Selasa, 24 Maret 2020
SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON
Halaman 9
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
LOWONGAN
SALON
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
RUPA-RUPA
LOWONGAN
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778
SALON
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
LOWONGAN
RUPA-RUPA
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas PENANGANAN pandemi covid-19 atau virus corona membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Termasuk di NTB. Pemprov NTB membutuhkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan pencegahan penyebaran covid-19. Dengan besarnya kebutuhan pembiayaan itu, tentu tidak bisa ditertutupi oleh anggaran dana tak terduga yang memang dialokasikan untuk penanganan bencana. Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk penanganan antisipasi penyebaran virus corona itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran virus tersebut. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB melihat Pemprov NTB masih punya ruang besar untuk melakukan realokasi anggaran sejumlah item belanja program yang bisa dialihkan untuk alokasi anggaran penanganan pencegahan penyebaran virus corona di NTB, sesuai yang dibutuhkan sebesar Rp25 miliar itu. Toh aturannya sudah jelas, pemerintah pusat sudah membuka opsi untuk merevisi rencana anggaran di bidang kesehatan. Sehingga Pemda tidak perlu bingung. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 19 tahun 2020 diperbolehkan untuk melakukan revisi terhadap item anggaran yang pembiayaannya bersumber dari DBH-CHT, DBH-SDA selain kehutanan, dan Dana insentif daerah. Kemudian ada juga PMK Nomor 6 tahun 2020 yang membolehkan untuk merevisi dana yang bersumber dari DAK Khusus fisik kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan. Pemprov harus merespon cepat karena situasinya darurat. Dari hasil simulasi hitungan potensi realokasi anggaran untuk penanganan corona berdasarkan PMK No 6 tahun 2020 dan No 19 tahun 2020. Pertama dari DAK Fisik Kesehatan dan KB sebesar Rp11,055 miliar lebih. Kemudian bantuan operasional kesehatan Rp3,001 miliar lebih. Sementara untuk DBH-CHT sebesar Rp88,697 miliar lebih, DBHDAU, DBH-SDA selain DBH-SDA Kehutanan bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalti) Rp104,810 miliar lebih. Selanjutnya dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp36,709 miliar lebih. Dengan demikian ada sekitar Rp244.274.887.800 yang bisa direalokasi untuk penanganan corona ini. Sehingga untuk pencegahan dan penangan corona ini tidak harus menggunakan dana tidak terduga. Langkah yang sama juga dilakukan Pemkot Mataram. Pemkot Mataram mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai penanganan wabah covid-19. Total kebutuhan masih dirinci. Seperti ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergeseran anggaran untuk penanganan virus corona. Selama ini, pemerintah tidak pernah membayangkan adanya wabah yang membahayakan tersebut, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu pembiayaan yang digeser adalah perjalanan dinas pejabat. Kebijakan kepala daerah melarang pejabat melakukan perjalanan dinas terutama ke daerah dinyatakan positif terjangkit covid-19. Pergeseran anggaran dialihkan untuk pengadaan 50 – 100 pencuci tangan. Perlengkapan ini diletakkan di jalan protokol, area publik serta sekolah maupun perkantoran. Penanganan virus corona telah disiapkan skenario pembiayaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui dana siap pakai. Pola pencairannya sama seperti penanganan rehab – rekon pascagempa. (*)
RADIO
OPINI
Halaman 10
Zakat untuk Tanggap Darurat Corona di NTB ENYEBARAN dan dampak Covid-19 terus menggila di seantero dunia. Saat ini tercatat ada lebih dari 118.000 kasus Covid-19 di sedikitnya 114 negara, dan menewaskan lebih dari 4.000 orang. Di Indonesia sendiri per Jumat (20/3) terjadi 369 kasus dengan 32 diantaranya meninggal dunia. Kiranya tepat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus Covid-19 sebagai sebuah pandemik pada Rabu (11/3) lalu. Atas dasar kondisi ini, Pemerintah telah menetapkan status darurat hingga 29 Mei 2020. Berbagai upaya tanggap darurat juga dilakukan masif. Selain kesehatan, sektor terdampak yang paling terpukul adalah ekonomi, baik mikro maupun makro. Nilai tukar Rupiah melemah drastic, saham-saham dalam negeri juga anjlok, pariwisata tutup, kehidupan masyarakat menengah ke bawah juga terancam. Kondisi ini diprediksi akan semakin parah jika sampai terjadi kebijakan lockdown. Apapun itu langkah taktis dan efektif diperlukan guna menjamin kehidupan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan berbagai sektor dibutuhkan. Salah satunya dengan menggandeng lembaga zakat dan filantropi untuk berpartisipasi mengoptimalkan zakat dan infaq dalam penanganan ekonomi selama darurat Corona di NTB. Instabilitas Ekonomi Dampak pandemic Corona adalah terjadinya penurunan atau instabilitas perekonomian nasional. Indonesian Corporate Governance Banking Watch (2014) me-ngung-kapkan bahwa stabilitas keuangan ber-kaitan dengan 2 ele-men, yaitu stabi-litas harga dan stabilitas sektor keua-ngan. Jika salah satu elemen tersebut terganggu ataupun tidak dapat ber-fungsi dengan baik, maka elemen- lain-nya akan- terpengaruh. Stabilitas keuangan memang bukanlah suatu target akhir, namun menjadi syarat prakondisi yang pen-ting bagi per-tum-buhan perekono-mian. Sistem keuangan berfungsi meng-alo-kasikan dana dari pihak
Oleh
:
Ribut Lupiyanto
Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apa-bila sis-tem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, penga-loka-sian dana tidak berjalan baik hing-ga menghambat pertumbuhan ekono-mi. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap ber-bagai gejo-lak sehingga meng-gang-gu perputaran roda perekonomian (BI, 2014). Atas dasar konsepsi dan kenyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa stabilitas sistem keuangan menjadi kebutuhuan yang niscaya bagi Indonesia. Stabilitas ekonomi termasuk dalam pembangunan ekonomi. Qardhawi (2002) me-nyu-guhkan beberapa strategi Islam dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya dengan implementasi zakat. Zakat bukan saja etika moralitas atau mengandalkan kesadaran pribadi. Namun sebagai tanggung jawab pemimpin atau pemerintah serta hadir dalam ketegasan hukum. Ia adalah strategi fundamental pembangunan sosial ekonomi, apalagi dalam kondisi darurat. Tidak bisa disepelekan dan bukan pula tanpa keadilan. Optimalisasi Gerakan Zakat dan sejenisnya dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, termasuk dalam masa darurat Corona sekarang ini. Sosialisasi dan penyadaran berbasis spiritual penting digalakkan kepada calon muzakki atau donatur. Distribusi juga penting tepat sasaran dan berkonsep pemberdayaan sebagai solusi jangka panjang mengentaskan kemiskinan. Sosialisasi zakat penting untuk mengoptimalkan penyadaran spiritual berbasis teologi. Zakat adalah termasuk rukun islam yang ke-3. Kata zakat di dalam Alquran terdapat pada 26 ayat yang tersebar pada 15 surat. Salah satunya dalam Q.S At-Taubah ayat 103. Allah SWT berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
RADIO
mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.” Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Islam didirikan di atas lima dasar: Mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. (H.R. Muttafaq ‘alaih). Sosialisasi merupakan kunci keberhasilan pengumpulan zakat. Amil penting memberikan fasilitas ekstra, seperti bantuan penghitungan hingga penjemputan dan pelaporan distribusi. Pembayaran zakat pada level tertentu sudah menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Hal ini dengan niat ikhlas dan pemahaman akan hikmah besar dari zakat. Antara lain menyucikan harta dan mengembangkannya, menyucikan dan membersihkan orang yang berzakat, orang yang fakir menjadi lapang, menguatkan rasa saling menolong, sebagai wujud syukur, menunjukkan shiddiqul iman (kejujuran iman), serta dapat menjadi sebab mendatangkan keridhaan. Basis data juga penting dimiliki minimal oleh pengurus atau takmir masjid atau lembaga amil zakat. Data kemiskinan jamaah salah satunya dapat di-update setahun sekali. Perkembangan jamaah miskin mesti terpantau. Kerja sama antarmasjid dibutuhkan guna saling tukar data demi kepentingan distribusi. Selanjutnya, distribusi yang tepat dan visioner. Visi distribusi zakat mestinya tidak sekadar mengentaskan kemiskinan, tetapi mengantarkan yang semula penerima (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki). Pendekatan pemberdayaan berbasis kewirausahaan penting dioptimalkan. Informasi dan data dapat menjadi rujukan guna mendapatkan gambaran kemampuan mustahik dan peluang usaha di wilayahnya. Pemerintah penting mendukung
dan memfasilitasi optimalisasi zakat ini. Zakat merupakan komponen yang tidak akan mengganggu penerimaan pajak. Bahkan dapat menambah sumber pengentasan kemiskinan. BAZNAS hingga daerah-daerah dapat berperan sebagai fasilitator membimbing, mengawasi, dan mengeksekusi proses pengumpulan hingga distribusi. Jika semuanya bisa ditunaikan secara sadar sebagai bentuk tangung jawab moral dan formal, maka sangat tipis peluang resesi ekonomi akibat pandemik Covid19. Zakat dapat dimasukkan dalam upaya tanggap darurat. Sinergi dan sinkronisasi program juga penting dilakukan antara amil dan pemerintah.
POJOK Simulasikan NTB terkena Corona, gubernur minta masyarakat jangan alergi Tingkatkan kewaspadaan, taati aturan pemerintah
*** Pelabuhan Lembar tutup saat perayaan Nyepi Selamat melaksanakan Brata Penyepian
RADIO
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2020
Halaman 11
Polda Ubah Jadwal Pengamanan Pilkada Mataram (Suara NTB) Setelah menerima surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penundaan tahapan pengamanan Pilkada serentak, Polda NTB kemudian melakukan pembahasan internal terkait pengamanan. Menurut Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Artanto menegaskan, pihaknya menyesuaikan dengan perubahan jadwal yang ditetapkan KPU. Perubahan itu setelah keluarnya keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/ KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dana tau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Artinya ploting pasukan pada tiap
tahapan ini juga ditunda. “Artinya, kami menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU,” ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Artanto kepada Suara NTB via pesan instan, Senin (23/3). Keputusan itu dikeluarkan dalam upaya mencegah penyebaran Covid – 19. Penundaan itu untuk agenda pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tiga tahapan lainnya. Pasukan Polri sedianya sudah disiapkan untuk tahapan ini. Dimana, sesuai jadwal sebelumnya di NTB, pelantikan PPS pada 22 Maret 2020. Namun akhirnya ditunda, termasuk untuk tiga tahapan lainnya, yakni verifikasi dukungan calon perse-
orangan yang dimulai 26 Maret hingga 28 Mei 2020, terdiri dari 16 kegiatan. Tahapan yang ditunda dan sedianya mendapat pengamanan lainnya, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 26 Maret – 15 April 2020. Tahapan ketiga yang ditunda lainnya, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, untuk kegiatan penyusunan daftar pemilih tanggal 23 Maret dan pencocokan dan penelitian tanggal 18 April. Namun demikian, potensi potensi kerawanan tetap dipantau dan diantisipasi. Sebagaimana penjelasan Karo Ops Polda NTB, Kombes Pol. Dewa Putu Maningka Jaya ada sejumlah kerawanan yang
harus diwaspadai. Bisa berasal dari masyarakat, para kandidat, parpol. Pihak pihak yang harusnya independen dalam bersikap, juga bisa jadi sumber kerawanan. Seperti KPU, Bawaslu. Sebagai penyelenggara, ketika KPU terlambat pencetakan dan distribusi suara, ditambah pengawasan lemah dari Bawaslu akan memicu kerawanan. Kerawanan bahkan bisa datang dari Pemda dan aparat yang tidak netral dalam bersikap dan bertindak. ‘’Dari aparat, ini masalah netralitas bisa picu masalah. Makanya nanti ada maklumat agar aparat tidak berpihak, tetap jaga netralitas,’’ jelas Maningka Jaya. Penetapan calon perseorangan juga bisa menjadi
pemicu masalah. Jika ada yang lolos dan keberatan, bisa memicu reaksi dan masalah. Tapi jalur hukum sudah ada, sehingga Karo Ops berharap ruang ini dimanfaatkan jika mengajukan keberatan. ‘’KPU juga harus melakukan verifikasi yang benar. Sebab kalau ada gugatan, bisa dijawab dengan baik dan diterima mereka yang tidak lolos,’’ sarannya. Masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), jadi kerawanan yang sering terjadi. Mereka tidak terdaftar sebagai pemilih, namun tidak melapor ke petugas KPPS, sehingga lolos pendataan. ‘’Inilah masalah masalah nanti yang akan kita identifikasi,’’ tandasnya. (ars)
Kejati NTB Hentikan Sementara Penyuluhan Hukum Mataram (Suara NTB) Kajari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinyatakan positif Covid – 19. Kejadian ini membuat Kejati NTB dan jajaran meningkatkan kewaspadaan, antisipasi penularan virus Corona. Salah satu kebijakan dampak pan-
demik virus ini, Kejaksaan Tinggi NTB menghentikan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan yang menjadi tugas pokok Seksi Penerangan Hukum ini biasanya rutin dan terjadwal di sekolah sekolah, kampus dan komunitas. Bahkan beberapa pekan lalu, Ka-
Gubernur Minta Masyarakat Jangan Alergi Dari Hal. 1 benar-benar siap apabila nanti ada orang yang positif terkena Covid-19. ‘’Kita akan segera beranjak ke fase kedua. Dimana kita betul-betul mengasumsikan sudah ada yang positif. Supaya kita secara psikologis siap. Baru nanti pada fase berikutnya,’’ katanya. Memasuki fase kedua ini, Dr. Zul mengatakan tenaga kesehatan sudah banyak yang dilatih dalam penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 nantinya semakin tinggi jumlahnya. ‘’Jadi persiapannya dari sekarang. Makanya kita, segala sesuatu disiapkan pada skenario yang terburuk,’’ ujarnya. Apabila kondisi terburuk terjadi, sudah ada rencana yang dibuat untuk penanganannya. Gubernur optimis dengan sering melakukan pertemuan bersama Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 dan terus mengupdate situasi, penyebaran Covid-19 dapat dilakukan penuh perhitungan dan terukur. Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, untuk kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi petugas kesehatan akan ada bantuan dari Mabes TNI dan BNPB. Mengenai jumlahnya, Khalik belum mengetahui. Tetapi ia mengatakan apa yang menjadi kebutuhan daerah akan menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Memasuki fase kedua, penguatan peran komunitas di masyarakat mulai dari tuan guru, tokoh masyarakat, ormas dan NGO dinilai cukup penting. Namun yang paling penting, menurutnya, agar ada ke-
sadaran masyarakat mau memeriksakan dirinya ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Terutama bagi mereka yang sudah bepergian ke luar daerah atau daerah terpapar Covid-19, seperti Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Karena masih ada masyarakat yang baru datang dari luar daerah atau luar negeri, harus didatangi aparat kepolisian dulu baru mau diperiksa. ‘’Hal-hal seperti ini harus mulai kita berikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa itu tujuannya untuk masyarakat secara luas. Sematamata kewaspadaan kita di daerah. Semakin banyak diperiksa sebenarnya semakin bagus. Maka peluang penyebaran virus ini semakin kecil,’’ katanya. Data Pemprov NTB per 23 Maret 2020, jumlah PDP Covid-19 sebanyak 21 orang. Dimana, 11 PDP sudah selesai dalam pengawasan dan 10 PDP masih dalam pengawasan. 10 PDP masih dalam pengawasan tersebut dengan rincian di Kota Mataram 2 orang, Lombok Utara 1 orang, Lombok Timur 3 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 2 orang dan Dompu 1 orang. Sementara itu, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 327 orang. Dengan rincian, 149 ODP selesai dalam pemantauan dan 178 ODP masih dalam pemantauan. 178 OPD masih dalam pemantauan tersebut tersebar di Kota Mataram 13 orang, Lombok Barat 13 orang, Lombok Tengah 4 orang, Lombok Utara 16 orang, Lombok Timur 66 orang, Sumbawa 7 orang, Dompu 5 orang, Bima 43 orang, Kota Bima 9 orang dan Warga Negara Asing 2 orang. (nas)
Perusahaan Rumahkan Karyawan Dari Hal. 1 pihaknya saat ini cukup mengatensi situasi yang terjadi di dunia usaha. Terutama pascapenetapan status siaga bencana non-alam, yang diikuti oleh penutupan beberapa akses masuk menuju NTB. Hal tersebut diakuinya cukup berat bagi perusahaan. Mengingat diberlakukannya social distancing atau pembatasan sosial membuat masyarakat NTB lebih memilih diam di rumah, termasuk tingkat kunjungan wisatawan yang juga merosot tajam. Diterangkan Agus, pihaknya telah mensosialisasikan dampak tersebut kepada perusahaanperusahaan yang ada di NTB. Khususnya terkait efisiensi yang mungkin dilakukan dengan merumahkan karyawan. ‘’Kalau mereka merumahkan karyawan harusnya kami diberitahu, tapi kita anggap ini situasi yang memang sulit. Karena semua mengalami kesulitan, sehingga imbauan kami kepada perusahaan-perusahaan yang penting jangan lakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) saja,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/3) di Mataram. Menurutnya yang paling penting saat ini adalah bagaimana perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan para pekerja untuk membangun pengertian. ‘’Karena kita memang perlu menghemat pengeluaran, tapi juga menjaga ekonomi tidak anjlok,’’ ujar Agus. Di sisi lain, seluruh hak karyawan disebutnya harus dibayarkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, Disnakertrans NTB tetap menyediakan kanal pelaporan bagi pekerja yang hak-haknya tidak
dibayarkan sesuai aturan, termasuk dalam situasi saat ini. Situasi sulit ini diharapkan segera berakhir. Menurut Agus, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari karyawan-karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. ‘’Memang harus ada saling pengertian. Situasinya mudah-mudahan dalam waktu dekat (teratasi). Sampai sekarang belum ada laporan, dan mudah-mudahan tidak ada,” ujarnya. Terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan pihaknya juga telah mengeluarkan imbauan kepada perusahaan-perusahaan agar jangan sampai melakukan PHK. ‘’Kalau dirumahkan masih bisa. Nanti kondisi normal, harus dipekerjakan kembali. Itu (isi) surat kami kepada anggota,’’ ujarnya, Senin (23/3). Kendati demikian, Wolini menyebut hampir setengah jumlah perusahaan di NTB telah melakukan efisiensi. Diantaranya dengan merumahkan karyawan, dan dengan pemberlakukan sistem kerja sif bagi kelompok dengan hitungan per minggu. ‘’Jadi misalnya ada kelompok A libur seminggu, yang masuk kerja kelompok B dan sebaliknya. Sekarang ini penjadwalan itu yang paling efisien,’’ ujar Wolini. Menurutnya efisiensi saat ini dilakukan secara adil untuk semua divisi dan unit kerja di masing-masing perusahaan. ‘’Jadi karyawan yang dirumahkan itu sesuai divisinya. Kita harus adil juga,’’ pungkasnya. (bay)
jati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.MH turun langsung ke sekolah, mendatangi para kepala daerah beserta jajarannya untuk memberi pemahaman hukum. ‘’Tapi kegiatan itu kita hentikan sementara, sesuai anjuran pemerintah untuk menghindari kegiatan yang menghadirkan banyak orang,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, Senin (23/3). Sesuai surat edaran Jaksa Agung nomor 2 tahun 2020 pada nomor 3 poin d, bahwa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa di satu tempat ditiadakan. ‘’Seperti apel kerja, penyuluhan hukum
dan lain lain. Jadi, sementara tidak dilaksanakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut dari Kejagung,’’ kata Dedi Irawan. Dalam edaran yang sama, pengisian daftar hadir secara elektronik (finger print) juga dihentikan, diganti dengan pengisian daftar hadir secara manual. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan virus yang terkontaminasi melalui jari. Sementara kebijakan Work from Home (WFH) juga diberlakukan untuk pegawai yang sakit dan hamil. Meski bekerja di rumah, tunjangan kinerja dan hak-hak kepegawaian lainnya bagi mereka tetap
dibayarkan. Namun pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan pola WFH wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap hari kepada atasannya langsung. Ditambahkan Dedi Irawan, mengenai kasus Kajari yang positif Covid – 19, belum ada petunjuk baru dari pimpinannya. Meski demikian, kewaspadaan tetap diberlakukan. Seperti SOP penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Termasuk SOP pemeriksaan saksi berjarak sekitar 1 meter. “SOP ini kita jalankan dengan ketat,” tandasnya. (ars)
Cegah Wabah Corona
Fraksi PKS Lobar Bagikan ’’Hand Sanitizer’’, Masker dan Disinfektan Giri Menang (Suara NTB) Fraksi PKS DPRD Lombok Barat (Lobar) terus konsolidasi dengan semua anggota fraksi untuk menyiapkan hand sanitizer dan masker untuk masyarakat. Fraksi PKS akan turun membagikan alat pencegahan Corona kepada masyarakat. Pembagian alat pencegahan Corona ini menindaklanjuti arahan Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR-RI untuk Ta’awun (saling menolong) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mencegah lebih jauh penyebaran Covid-19. “Kami Fraksi PKS DPRD Lombok Barat berupaya menyiapkan kebutuhan dasar
masyarakat dalam upaya pencegahan virus Corona. Insya Allah Selasa kita sudah mulai turun untuk membagikannya kepada masyarakat terutama tukang ojek dan pedagang,” jelas Usman, politisi PKS Dapil Lingsar-Narmada yang didapuk sebagai Ketua Satgas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 PKS Lobar, Senin (23/3). Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Lobar ini, pembagian hand sanitizer dan masker diharapkan tetap memperhatikan kesehatan diri, sehingga pembagiannya tidak dengan mengumpulkan masyarakat. Selain itu juga, pihaknya meminta semua anggota fraksi
untuk ikut aktif membangun kesadaran masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mengadakan acara-acara yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. “Kita juga berharap masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Ketua Umum Pengurus Wilayah Persatuan Umat Islam (PUI) ini. Sejauh ini, memang belum ada yang positif Covid-19 di NTB. Ia berharap NTB tetap tidak terkena Covid-19. Selain membagikan masker dan hand sanitizer, pihaknya juga akan menyemprotkan disinfektan ke masjid-masjid yang membutuhkan. (her)
RAPAT - Ketua Fraksi PKS DPRD Lobar, Usman memimpin rapat pembahasan penanganan Corona di Ruang Fraksi DPRD Lobar
Maskapai Mulai Kurangi Frekuensi Penerbangan Dari Hal. 1 Terpisah, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan pembatalan penerbangan sejumlah maskapai tersebut akan memberi pengaruh besar bagi pariwisata NTB, terlebih pascapenyebaran Covid-19. ‘’Dampak dari penutupan maskapai-maskapai ini tidak hanya terjadi sekarang saja, tapi sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu,’’ ujar Awan, Senin (23/3) di Mataram. Dampak penyebaran Covid-19 sendiri disebutnya telah menyeluruh dan sistematis. Mulai dari penurunan tingkat kunjungan wisatawan hingga pengurangan frekuensi penerbangan. ‘’Ini sudah jadi masalah serius,’’ sambungnya. Untuk menanggulangi dampak yang cukup besar tersebut, Awan mengharap-
kan seluruh pelaku usaha pariwisata dapat menemukan solusi-solusi kreatif untuk bertahan. Pasalnya, salah satu masalah utama adalah belum adanya kepastian kapan masalah ini dapat selesai. ‘’Untuk saat ini, hanya satu yang bisa kita lakukan. Yakni upaya untuk bertahan di tengah dampak besar Corona,’’ ujarnya. Selain itu, kebijakan perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah diharapkan dapat segera terealisasi, terutama untuk menjaga stabilitas dunia usaha saat ini. Dampak penyebaran Covid19 diakui awan sangat besar, hingga memberatkan dunia usaha. ‘’Kondisi saat ini itu sudah parah banget, boro-boro ada tamu yang masuk. Kita hanya mengelola tamu-tamu yang masih stay saja,’’ujarnya. Menurutnya, untuk menanggulangi seluruh dampak terse-
but yang perlu dilakukan adalah memutus rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, selama virus berbahaya tersebut terus meluas, maka kerugian tidak dapat dibendung lagi. Karena itu kepatuhan masyarakat terhadap imbauan Gubernur NTB maupun pemerintah secara umum disebut sangat penting. ‘’Jangan kemana-mana dulu, diam saja di rumah. Ini demi kebaikan kita bersama,’’ujarnya. Dengan melaksanakan imbauan dari pemerintah, pihaknya berharap kasus penyebaran Covid-19 dapat ditangani 1-2 bulan ke depan. Astindo memprediksi pergerakan pariwisata akan kembali naik mengikuti libur panjang akhir tahun mendatang. ‘’Untuk saat ini, kita harus bisa buktikan jika NTB tidak ada kasus suspect. Kalau semua normal, proses recovery kita bisa cepat,’’ pungkasnya. (bay)
NTB Masuk Fase Dua Penanganan Corona Dari Hal. 1 Peningkatan fasilitas diantaranya pemeriksaan mandiri sampel pasien Covid-19 di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di RSUD NTB yang akan dilakukan awal April mendatang. Selain itu, jumlah rumah sakit yang akan menangani pasien suspect Covid-19 juga terus ditambah, termasuk untuk kapasitas tempat tidur. ‘’Tempat tidur kita sekarang 37 unit, bisa dimaksimalkan jadi 70 unit. Skenarionya rumah sakit swasta juga kita minta merawat, ada 11 rumah sakit di luar 4 (yang menjadi rujukan),’’ ujar Eka. Rumah sakit
swasta yang telah diminta menangani pasien antara lain Rumah Sakit Harapan Keluarga dan Rumah Sakit Siloam. ‘’Rumah Sakit Risa juga dalam persiapan. Kalau ruang isolasinya sudah siap, kita langsung minta merawat,’’ sambungnya. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Pemprov NTB sampai dengan 23 Maret tercatat jumlah ODP di NTB mencapai 327 orang. Dimana 149 orang telah selesai diperiksa, dan 178 lainnya masih menjalani karantina dengan rincian 13 orang di Kota Mataram, 13 orang di Lombok Barat, 4 orang di Lombok Tengah, 16 orang di Lombok Utara, 66
orang di Lombok Timur, 7 orang di Sumbawa, 5 orang di Dompu, 43 orang di Bima, 9 orang di Kota Bima, dan 2 orang lainnya merupakan warga negara asing (WNA). Kemudian untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 21 orang. Dimana 11 orang telah selesai dalam masa pengawasan, dan 10 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan dengan rincian 2 orang dari Kota Mataram, 1 orang dari Lombok Utara, 3 orang dari Lombok Timur, 1 orang dari Sumbawa Barat, 2 orang dari Sumbawa, dan 1 orang dari Dompu. (bay)
Pelaku Usaha Dukung Penutupan Sementara Tempat Hiburan Mataram (Suara NTB) – Kebijakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, untuk menutup sementara semua aktivitas tempat hiburan mendapat sambutan baik dari pelaku usaha. Pasalnya, hal tersebut ditujukan untuk sama-sama memerangi potensi penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB. Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Suhermanto, menerangkan penutupan memang akan memperparah kerugian yang sedang dialami pelaku usaha. Kendati demikian, hal tersebut bukan mejadi fokus utama lagi di tengah penyebaran Covid-19 yang membuat para pelaku usaha was-was. ‘’Kita pengusaha tempat hiburan maupun restoran di Senggigi, kita ikut program pemerintah. Kita sudah menerima surat edarannya,’’ ujar Suhermanto saat dikonfirmasi, Senin (23/3). Menurutnya, penyebaran virus tersebut di Indonesia memang memerlukan perhatian semua pihak, termasuk pelaku usaha. Diterangkan Suhermanto aktivitas di tempat hiburan telah dilakukan sejak 22 Maret lalu. Penutupan akan dilakukan selama 14 hari hingga 30 Maret mendatang, dan menunggu hasil evaluasi lebih lanjut. Penutupan sendiri didasarkan pada Surat Edaran dari Gubernur NTB terkait penut-
upan sementara aktivitas di tempat hiburan yang kemudian disalurkan oleh Pemda Kabuapten/Kota. Dalam Surat Edaran tersebut gubernur menginstruksikan penutupan tempat hiburan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Desa Wisata, dan Masyarakat terhitung sejak 23 Maret sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Diterangkan Suhermanto, pihaknya sampai saat ini harus mengalami kerugian hingga miliaran rupiah sebagai dampak penyebaran Covid-19. Walaupun sebagian besar tempat hiburan tutup, namun beberapa perusahaan yang masih beroperasi mempertimbangkan pemenuhan masyarakat sekitar. ‘’Kurang dari 100 perusahaan di Senggigi, itu sudah tutup semua. Dari anggota kami saja yang 23 itu sudah semua tutup, tapi kegiatan yang sifatnya restoran untuk umum dan perusahaan seperti Alfamart dan Indomart masih dia berjalan,” ujar Suhermanto. Di sisi lain, nasib bagi karyawan selama penutupan berlangsung juga disebutnya telah dikomunikasikan. Dimana karyawan dan perusahaan sama-sama memahami pentingnya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. “Ini berat juga tetapi sejauh ini karyawan juga memaklumi situasi ini,” ujarnya. (bay)
Pastikan Dana Tangani Corona Dari Hal. 1 yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Senin (23/3) kemarin. Mengenai seberapa besar anggaran yang akan disiapkan untuk penanganan Corona, Sekda mengatakan sedang dilakukan konsolidasi dengan OPD terkait. Mulai dari tahap sosialisasi penanganan Covid19 di Dinas Kesehatan dan OPD lainnya. ‘’Teman-teman BPKAD menyiapkan uang dan regulasinya itu. Teman-teman ini terus bekerja, melihat. Yang jelas dari aspek administrasi keuangan sudah diantisipasi dan disiapkan sesuai dengan regulasi-regulasi dari kementerian keuangan,’’ terangnya. Hingga saat ini, kata Gita, anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 masih bisa tercover. Termasuk anggaran yang boleh dilakukan pengalihan untuk penanganan Covid-19, menunya sudah jelas. Terpisah, Kepala BPKAD NTB, Drs. Samsul Rizal, MM yang dikonfirmasi usai rapat Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 mengatakan, anggaran penanganan Corona masih sedang dibahas. Ia mengatakan anggaran penanganan Corona masih dibahas bersama OPD terkait. Sebelumnya, Wakil Ketua TAPD Pemprov NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan pihaknya menyisir anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan anggaran perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan virus Corona (Covid-19). Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mengajukan anggaran sekitar Rp20 - 25 miliar untuk penanganan Covid-19. Ardhi menjelaskan, Bappeda bersama BPKAD sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk penanganan virus Corona. Dijelaskan, pihaknya bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 sudah menggelar rapat kaitan dengan pembahasan anggaran ini. Disebutkan, ada dua skenario yang dilakukan, yakni skenario antisipasi dan skenario penanganan dampak virus Corona. ‘’Ini sedang kita hitung berapa miliar kebutuhannya. Sehingga perlu pergeseran anggaran,’’ katanya. Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, pihaknya sedang menyisir anggaran OPD yang dapat dialihkan untuk angga-
ran penanganan virus Corona. Pengalihan anggaran ini sudah ada payung hukumnya dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19. Ardhi menyebutkan, DBHCHT sektor kesehatan tahun ini sekitar Rp51 miliar. Pihaknya sedang menyisir dari DBHCHT sebesar itu, mana yang sudah terkontrak dan belum terkontrak. Untuk yang belum terkontrak atau belum dilaksanakan memungkinkan untuk dialihkan untuk penanganan virus Corona. Selain itu, pihaknya juga menyisir anggaran-anggaran rapat, kegiatan seremonial yang saat ini diminta untuk ditunda pelaksanaannya dengan mempertimbangkan status siaga darurat bencana non alam virus Corona. Potensi anggaran dari kegiatan ini sekitar Rp10 miliar. ‘’Paling tidak kita mengantisipasi itu. Mencegah kerumunan orang. Sehingga anggaran itu bisa kita alihkan,’’ katanya. Kemudian, anggaran program-program yang tidak terlalu urgen juga akan dialihkan untuk penanganan virus Corona. Termasuk di dalamnya anggaran untuk perjalanan dinas pejabat ke luar daerah dan luar negeri. ‘’Kita sedang sisir jumlahnya. Kan sudah dilarang keluar negeri dan keluar daerah. Kalau luar negeri sudah jelas. Kalau perjalanan dinas luar daerah, dilarang sampai 31 Maret,’’ katanya. Ardhi mengatakan, anggaran yang diusulkan Dikes sebesar Rp20 - 25 miliar memang masih kurang. Sehingga dilakukan penghitungan lagi. Nantinya, Pemprov akan menambah alat thermoscan dan memperbanyak thermogun untuk mendeteksi suhu tubuh masyarakat atau orang yang masuk ke NTB. Pemprov akan melakukan pengadaan sekitar 100 - 200 thermogun. Anggaran yang diusulkan Dikes tersebut nantinya akan masuk Belanja Tak Terduga (BTT). Dengan masuk BTT, eksekusinya akan lebih cepat. Karena bisa dilakukan pengadaan langsung, tanpa melalui tender apabila dilakukan pengadaan alatalat kesehatan untuk pencegahan virus Corona. (nas)
Pemerintah Siapkan Program Sembako Hadapi Corona Dari Hal. 1 Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB pada bulan September 2019 sebanyak 705.680 orang. Sedangkan pada Maret 2019 sebesar 735.960 orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode Maret 2019 -
September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68 persen dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen. ‘’Kalau program kartu sembako ini, program reguler biasa. Menjaga masyarakat miskin agar tidak jatuh semakin miskin. Penduduk yang ada dalam BDT memperoleh sembako,’’ jelasnya. (nas)
Pembatalan Lelang Proyek Tunggu OPD Dari Hal. 1 ‘’Sementara belum ada (dibatalkan). Yang lainnya belum (le-
lang), itu saja yang sudah lelang untuk Dinas Kesehatan, lelang penyusunan DED dan Amdal RS Mandalika,’’ tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 24 Maret 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Percepat Pelayanan
Direktur Baru Perumda Air Minum Batulante Diberi Waktu Dua Tahun
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa diwakili Sekretaris Daerah, Drs. H. Hasan Basri M.M, melantik Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batulanteh Sumbawa, Juniardi Akhir Putra, ST, S.ST, M.Kom, Masa Jabatan 2020-2025, Senin (23/3). Bupati memberikan tenggat dua tahun kepada Direktur baru untuk untuk mempercepat kemajuan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan PDAM kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan Bupati, keberadaan PDAM Batulanteh Kabupaten Sumbawa mempunyai peran ganda. Disatu sisi sebagai institusi yang berorientasi sosial untuk memberikan layanan publik, disisi lain juga berorientasi ekonomi, untuk mendapatkan profit atau keuntungan, yang bisa mendorong peningkatan PAD. Sehingga dibutuhkan komitmen dan kinerja nyata semua pihak. Utamanya seluruh sumber daya di lingkungan PDAM Batulanteh Sumbawa, mulai dari pimpinan hingga jajaran staf, sehingga layanan publik yang diberikan dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. “Kepada saudara Juniardi Akhir Putra, selaku direktur yang baru, Bupati memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk mempercepat kemajuan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan PDAM kepada masyarakat,”kata Sekda, seraa berharap momentum pelantikan ini menjadi spirit bagi Direktur baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Diktahui, Juniardi Akhir Putra adalah salah satu pengembang aplikasi layanan berbasis online dan aplikasi smartphone PDAM Kabupaten Demak. Yang diharapkan mampu untuk melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal, demi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan PDAM Batulanteh Kabupaten Sumbawa kepada masyarakat. (arn)
(Suara NTB/ist)
PELANTIKAN - Bupati Sumbawa yang diwakili Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri saat melantik dan mengambil sumpah/janji Direktur Perumda Air Minum Batulante yang baru, Senin (23/3).
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
KSB Terbitkan SK Siaga Bencana 199 Hari Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menerbitkan Surat Keputusan (SK) siaga bencana non alam selama 199 hari mulai 16 Maret hingga 31 Agustus mendatang. SK tersebut diterbitkan sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di KSB. Apalagi dengan semakin bertambahnya kasus tersebut di seluruh Indonesia. Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Senin (23/3) mengatakan, penetapan status siaga bencana tersebut merupakan instruksi dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Siaga bencana non alam ini juga menjadi salah satu langkah nyata mencegah penyebaran virus yang dianggap mematikan tersebut. Saat ini pihaknya sudah memiliki empat posko pemantauan masyarakat yang akan masuk KSB melalui Pelabuhan Poto Tano maupun Benete. Selain upaya dimaksud, pihaknya juga akan tetap berkoordinasi dengan satgas Covid19 yang sudah dibentuk sebelumnya. Sehingga dalam penanganan dan pencegahan virus tersebut tidak ada yang tumpang tindih dan mengambil pekerjaan satgas lainnya. Hanya saja untuk pelaksanaan penga-
wasan serta pencegahan, pihaknya mengaku belum memiliki sarana yang optimal sehingga akan menyulitkan tim yang bekerja di lapangan. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan tim lainnya untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Jika leading sector terkait (Dikes) memiliki sarana dan obat-obatan yang maksimal, maka BPBD sudah sangat siap dengan personel yang dimiliki saat ini. “Kalau untuk penanganan virus kami akui masih belum memiliki sarananya karena kami sifatnya menangani bencana alam.
Tetapi jika dibutuhkan tenaga manusia yang akan mengoperasikan sarana pencegahan Covid-19 Kami sangat siap,” ungkapnya. Dikatakannya, penanganan Covid-19 tentu saja sangat berbeda dengan penanganan bencana lainnya. Karenanya, pihaknya berharap APD bagi para petugas yang melakukan pencegahan harus bisa dimaksimalkan. Apalagi selama ini petugas BPBD tidak diberikan pelatihan khusus menyikapi masalah virus. Pihaknya juga sudah mulai membagi tim yang akan bertugas supaya dalam pencegahan masuknya virus ini bisa maksimal dilakukan. (ils)