Edisi Kamis 24 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 24 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 264 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bank NTB Syariah Kian Agresif BANK NTB Syariah terus memberi kejutan. Diam-diam dan bank daerah ini terus merangsek. Menggarap seluruh lini. Kerjasama-kerjasama dengan seluruh penentu kebijakan dan potensi terus mengalir bak air. Di bawah komando Direktur Utamanya, Kukuh Raharjo.

Tiga bulan sudah pascakonversi penuh, dari bank konvensional ke bank syariah penuh.

Beberapa kejutan besar yang lahir dari tangan dingin Kukuh Raharjo memimpin Bank NTB Syariah. Diantaranya,

kerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB untuk pembiayaan perumahan. Lalu disusul kerjasama dengan Telkomsel untuk pelayanan nasabah yang lebih modern dan kekinian.

Layanan keuangan dan pembayaran hanya melalui ponsel.

Rabu (23/1) kemarin, Bank NTB Syariah bekerjasama dengan 34 mitra strategisnya di Hotel Santika Mataram.

Penandatangan kerjasama terbesar yang pernah ada yang dikemas melalui kegiatan Sharia Business Gathering

mengambil tema “Hidup Berkah Tanpa Riba”.

Kukuh Raharjo dalam kesempatan ini menyampaikan pesan, bahwa Bank NTB Syariah kini hadir dengan layanan yang lebih lengkap.

Ditunjang fasilitas pendukung perbankan yang memadai.

Tak kalah dengan perbankanperbankan nasional lainnya. ‘’Kami terus berusaha mengajak semua stakeholders kembali ke bank daerahnya, Bank NTB Syariah,’’ ujarnya.

Bank Pembanguan Daerah (BPD) ini berdiri sejak tahun 1964 lalu. Sejak awal berdirinya, pengusaha lokal men-

dukung penuh. Dalam perjalanannya, para pengusaha lokal kemudian menjadi incaran perbankan nasional. ‘’Sekarang, apa yang dimiliki oleh bank nasional, kita sudah memilikinya, bahkan lebih lengkap (produknya).

Karena itu kita tak hentihentinya mengajak pengusaha lokal untuk kembali ber-Bank NTB Syariah,’’ ajak Kukuh.

Dulunya, Bank NTB semasih konvensional, lebih dikenal sebagai bank bagi PNS/ASN. Kukuh Raharjo mengatakan, bank ini kini hadir diperuntukan universal.

Karena itu, perbaikan terus

menerus dilakukan. Dari sisi layanan, maupun produk ditingkatkan dan lebih variatif.

Karena itu, Kukuh meyakinkan, bahwa Bank NTB Syariah sangat layak dibanggakan. Kerjasama dengan seluruh stakeholders lokal diharapkan untuk bersama-sama mendukung pembangunan di daerah melalui Bank NTB Syariah.

Bersambung ke hal 15 Kukuh Raharjo

Wahyu Ari Wibowo

Banjir, Gelombang Pasang dan Puting Beliung Terjang KLU

Huntara Rusak, Warga Mengungsi Tanjung (Suara NTB) Angin puting beliung, gelombang pasang dan banjir, menerjang wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (22/1) malam. Bencana alam itu mengakibatkan sarana hunian sementara (Huntara) warga rusak parah. Angin kencang serta naiknya air laut, memaksa warga yang bermukim di pinggir pantai mengungsi.

Pantauan Suara NTB, Rabu (23/1) pagi kemarin, Huntara warga di Dusun Karang Bedil, hancur diterbangkan angin.

Pengakuan warga setempat, Huntara yang terbuat dari material baja ringan beterbangan akibat kencangnya sapuan angin yang terjadi sejak Rabu pukul 22.30 Wita hingga Kamis (24/1) pukul 03.00 Wita dini hari.

Koordinator Pengungsi Karang Bedil, Hastomo, mengatakan,, angin puting beliung pada Selasa malam disertai

dengan hujan lebat datang secara tiba-tiba. Di lokasi pengungsian warga yang berada di persawahan dusun setempat, tercatat sudah dua kali ini diterjang angin kencang. Pada kejadian kedua Selasa malam, sapuan angin terasa dampaknya. Nyaris tidak ada satu pun Huntara baja ringan yang bertahan. Seluruhnya rusak. Yang bertahan, ratarata Huntara yang beratap daun kelapa.

Bersambung ke hal 15

TO K O H AirAsia Minta Proteksi MASKAPAI penerbangan asal Malaysia, AirAsia akan menjadikan Lombok sebagai hub ke lima di Indonesia. Dalam waktu dekat, maskapai penerbangan berbiaya murah ini akan membuka penerbangan langsung (direct flight) Lombok Perth, Australia.

Selain membuka rute penerbangan langsung Lombok Perth, AirAsia juga akan membuka penerbangan langsung Lombok - Singapura.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ari)

HANCUR - Huntara warga korban gempa di KLU hancur diterjang angin puting beliung, Selasa (22/1) malam mengakibatkan warga kehilangan tempat berteduh. Terjangan banjir membuat jembatan putus yang mengakibatkan satu Dusun Grenggeng, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, terisolir.

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)

Pemprov Hapus Honor Tim MULAI 2020, Pemprov akan menghapus pemberian honor-honor tim kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penghapusan pemberian honor tersebut untuk tim kegiatan yang bukan turunan dari UU. ‘’Menghilangkan seluruh honor tim yang sifatnya tidak ada turunan dari UU. Jadi honor-honor bentukan segala macam. Itu yang kita rumuskan, hapuskan semua,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Rabu (23/1).

Ia menjelaskan, pemberian honor kepada PNS yang (Suara NTB/nas) melaksanakan kegiatan seH. Fathurrahman suai tugas pokok dan fungsinya akan dihapus. Penghapusan honor itu, karena apa yang dilakukan merupakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS. Bersambung ke hal 15

Perahu Nelayan Hancur SEMENTARA, akibat air laut pasang pada Selasa (22/1) malam, membuat armada milik nelayan di KLU rusak parah. Perahu, sampan, boat hingga fastboat angkutan barang milik warga hancur akibat sapuan ombak.

Ketua Koperasi Nelayan Dusun Kerakas, Desa Genggelang, Ahmadi, kepada Suara NTB, mengakui kerusakan perahu di wilayah Kerakas mencapai 85 persen. Puluhan perahu milik 7 kelompok nelayan dan milik pribadi warga tidak ada yang selamat dari gempuran ombak pada Selasa malam. ‘’Jenis alat yang rusak berat seperti

jaring seret, kemudian alat penangkapan ikan kembung dan penangkapan ikan tongkol. Perahu pribadi milik saya sendiri juga hancur. Kalau mesin tidak ada yang rusak,’’ ujarnya.

Menurutnya, warga Dusun Kerakas, 99 persen adalah nelayan. Kampung di pesisir Pantai Desa Genggelang ini dikenal sebagai produsen ikan terbesar se KLU. Sehingga dengan kerusakan armada ini, warga terancam menganggur. Selain itu, ketersediaan ikan yang selama ini disiapkan warga juga terganggu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ari)

HANCUR - Perahu nelayan yang hancur diterjang gelombang pasang.

Dugaan Kebocoran Rp3,1 Miliar

Sambut Rencana Rekrutmen CPNS 2019

Gubernur akan Pemprov NTB Masih Kekurangan Konfrontir Direksi 4.000 PNS PT. GNE

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyambut baik rencana pemerintah pusat yang akan kembali membuka rekrutmen CPNS tahun 2019 ini.

Pasalnya, Pemprov NTB masih kekurangan lebih dari 4.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi mengenai rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang akan membuka rekrutmen 100 ribu CPNS pada akhir Maret mendatang. Namun, informasi

yang diperoleh belum formal. ‘’Ini masih informasi, belum formalnya. Informasi banyak sekali termasuk rekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kita dengar juga. Daerah siap, ndak masalah dengan itu selama seperti (rekrutmen CPNS 2018) kemarin,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi di Mataram, Rabu (23/1) siang.

Dijelaskan, Pemprov sudah melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Pada 2017, sesuai dengan hasil ABK, kebutuhan PNS di Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, tena-

ga teknis, dan guru SMA/SMK/ SLB totalnya ada 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang tersedia pada waktu itu untuk bidang-bidang baru tersebut hanya ada sekitar 2.362 orang. Sehingga, Pemprov NTB masih kekurangan sekitar 4.603 PNS. Kekurangan PNS Pemprov ini dapat diisi dengan adanya rekrutmen CPNS tahun 2018, yang saat ini dalam proses pengusulan NIP ke pusat.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi, namun terisi hanya 380 formasi.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasnyah, SE, M. Sc mengatakan akan meminta laporan terkait informasi yang berkembang di media massa mengenai dugaan kebocoran keuangan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp3,1 miliar. Gubernur akan memanggil jajaran Direksi PT. GNE untuk mengonfirmasi kebenaran isu soal dugaan kebocoran keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTB tersebut.

‘’GNE kita akan minta laporan. Karena kan kemarin ini kita masih belum, karena masih ada DMB kemarin. Jadi memang masalah GNE belum kita sentuh sama sekali secara detail,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri pembukaan acara Workshop Zero Waste di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Rabu (23/1) siang.

Keuangan PT. GNE diduga bocor. Nilai kebocoran keuangan BUMD ini diduga mencapai Rp3,1 miliar.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

Segera Evakuasi Diri SEPANJANG sembilan kilometer Pantai Ampenan, rawan terhadap gelombang pasang. Termasuk Kelurahan Ampenan Selatan menjadi langganan terjangan gelombang tiap tahunnya.

Masyarakat diminta sejak dini mengantisipasi.

Ancaman gelombang pasang, angin kencang dan hujan lebat sebelumnya dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan terjadi mulai 23-29 Januari.

Lurah Ampenan Selatan, H. M. Amanah akan melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk (Suara NTB/mhj) mengantisipasi gelomH. M. Amanah. bang pasang. Sosialisasi dimaksudkan agar tidak menimbulkan sesuatu yang mesti dihindari. ”Nanti kita koordinasikan supaya masyarakat waspada, supaya tidak terjadinya seperti yang diinformasikan oleh BMKG,” ujar Amanah, Rabu (23/1).

Saat ini masyarakat sudah tahu bagaimana untuk mengantisipasi dari gelombang pasang. Sebagian besar, masyarakat telah terbiasa dengan kondisi alam setiap tahunnya. “Tapi kita lihat dulu situasi kondisi seperti ini, masyarakat sudah paham dengan mengantisipasi terjadinya gelombang pasang di Ampenan,” kata Amanah.

Dikatakan, sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan absen melaut. Mereka memikirkan keselamatan sendiri daripada penghasilan. Tak jarang nelayan banting setir sebagai buruh bangunan dan kerja serabutan lainnya. “Sekarang masyarakat yang melautnya juga dia kurangi karena kondisi cuaca,” ujarnya. Dia mengimbau masyarakat tetap waspada. Jika ada gelombang pasang diminta untuk mengevakuasi diri ke tempat aman. (mhj)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Pesisir Ampenan Minta Direlokasi Mataram (Suara NTB) Gelombang pasang yang menerjang kawasan Pantai Ampenan, membuat sebagian besar warga trauma. Masyarakat meminta pemerintah segera merelokasi ke tempat yang lebih aman.

H. Kabul, warga lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya mengaku, sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dia bersama warga lainnya tiap tahun menyaksikankeganasangelombangdiPantai Ampenan. “Kita ndak takut.

Karena terbiasa tiap tahun begini,” kata Kabul ditemui, Rabu (23/1).

Gelombang sekitar tiga hingga empat meter terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari. Masyarakat ribut menyelamatkan barang berharga dan perahu miliknya. Termasuk Kabul dan putranya menyandarkan perahunya di trotoar jalan.

“Kalau ndak begitu hanyut ke tengah,” ucapnya. Mesti bertahun tahun mengalami kejadian sama,

Kabul juga merasa tak nyaman.

Ia berharap pemerintah merelokasi warga di sekitar pinggir pantai.

Syaratnya, rumah yang disediakan tidak jauh dari mata pencahariannya sehari - hari.

Penuturan sama disampaikan Fatmah. Tinggal di rumah sederhana berdekatan langsung dengan bibir pantai, membuatnya terbiasa dengan keganasan gelombang. Namun bukan keselamatan diri yang dipikirkan. Fatmah bersama warga lainnya ramai - ramai menyelamatkan barang berharga agar tak hanyut dibawa gelombang.

“Kita ributnya selamatkan perahu dan perabotan,” tuturnya.

Harapan sama juga dilontarkan Fatmah. Ia bersedia direlokasi ke tempat lebih nyaman. Dia tak ingin memasuki bulan Januari hingga Februari harus sibuk melawan ganasnya gelombang. “Mau kita dipindah asal jangan jauh - jauh dari pantai,” pintanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, pemerintah sejak lama berencana merelokasi warga di pinggir pantai. Hanya saja, di tahun 2018, baru bisa membebaskan lahan dua hektar.

Untuk pembangunan rumahnya belum berani dipastikan tahun ini. Proposal yang diajukan ke kementerian terlambat.

“Ini sedang kita usulkan apakah bisa tahun ini,” ucapnya.

Pembangunan rumah susun nelayan tambah Kemal, memang tidak jauh dari pantai.

Artinya, masyarakat masih

(Suara NTB/cem)

MENUTUPI JALAN - Perahu milik nelayan di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya diparkir menutupi jalan. Ini dilakukan oleh nelayan agar perahu mereka tidak diseret oleh gelombang. tetap bisa beraktivitas seperti semula. Rusunawa nelayan diusulkan dibangun baru satu

twin blok dengan 99 kamar.

“Kita prioritaskan yang tinggal dibibir pantai,” ucapnya. (cem)

Bentuk Lembaga Khusus ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari Dapil Ampenam, Misban Ratmaji, SE., menyarankan kepada Pemkot Mataram melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membentuk lembaga khusus yang mengelola hasil tangkapan nelayan di Kota Mataram. Saran ini menyusul fenomena nelayan menjadi pengangguran pada setiap musim angin barat akibat absen melaut. ‘’Jadi harus ada lembaga yang mengelola penghasilan nelayan,’’ cetusnya.

(Suara NTB/dok) Lembaga ini, kata Misban, Misban Ratmaji sekaligus membeli hasil tangkapan nelayan. Saat lembaga ini membeli ikan hasil tangkapan nelayan, hasilnya, sambungnya, tidak diserahkan sekaligus kepada nelayan. ‘’Harus disesuaikan dengan kebutuhan UMP atau UMK nelayan itu,’’ katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini menganjurkan agar pembayaran hasil tangkapan nelayan itu diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan harian para nelayan. Misban menyebut bahwa nelayan di Kota Mataram kerap terjebak pada pola pengelolaan penghasilan yang kurang bijak. ‘’Nelayan kita ini kadang-kadang ndak bisa mengelola uang.

Hasil besar, tiba-tiba kebutuhannya jadi besar,’’ ujarnya.

Penjualan hasil tangkap nelayan ini, kata Misban, akan disimpan sebagai tabungan. Tabungan ini akan dapat mereka manfaatkan saat mereka absen melaut seperti sekarang ini. Yang terjadi selama ini, aku Misban, nelayan menjual hasil tangkapan mereka kepada pengepul. Hasilnya diterima utuh lantas langsung digunakan semua. ‘’Tanpa memikirkan besok mau pakai apa,’’ sesalnya.

Oleh karena itu, Misban mengajak Pemkot Mataram memikirkan bagaimana mengelola hasil tangkapan nelayan. Sehingga, ketika absen melaut, nelayan-nelayan ini tidak terlalu bergantung kepada bantuan instan dari pemerintah.

Dia mencontohkan, kalau setahun nelayan mendapatkan 1 ton ikan, lalu nilainya dikonversi dalam bentuk rupiah kemudian dibayarkan per hari.

Lembaga yang mengelola hasil tangkapan nelayan ini harus dipikirkan. Apakah berasal dari pemerintah ataukah melibatkan pihak ketiga. ‘’Jadi nanti lembaga ini membeli hasil tangkapan nelayan. Kemudian menjualnya kepada konsumen,’’ demikian Misban. Dengan adanya lembaga khusus yang mengelola hasil tangkapan nelayan ini, diyakini Kota Mataram tidak akan mengenal istilah musim paceklik ikan. ‘’Kelemahan nelayan kita, hasil banyak, kebutuhan juga menjadi banyak. Jadi belum bisa mereka mengelola penghasilan dari penjualan hasil tangkap secara bijak,’’ pungkasnya. (fit)

Pemekaran Kelurahan Dibatalkan Mataram (Suara NTB) Rencana pemekaran kelurahan sebagai persyaratan naik tipe Kecamatan Sekarbela dari B ke A, dipastikan batal tahun ini . Sejumlah persyaratan belum bisa terpenuhi.

Syarat untuk naik ke tipa A, Kecamatan Sekarbela harus memiliki minimal enam kelurahan. Saat ini, baru ada lima kelurahan. “Sebelum jadi enam kelurahan belum bisa naik tipe,” kata Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram I Nyoman Swandiasa, Selasa (22/1).

Pemekaran kelurahan kata dia, perlu proses panjang.

Artinya, ada permintaan dari masyarakat dan dibuatkan berita acara. Pertimbangan lainnya perlu dilihat sosial kemasyarakatan dan aspek lain yang perlu dipertimbangkan.

Nyoman menambahkan, Kelurahan Jempong Baru diminta dimekarkan. Dari syarat jumlah lingkungan dinilai memenuhi syarat. Tetapi ini ranahnya Bagian Pemerintahan, pihaknya hanya aspek kelembagaan saja. “Kalau itu ada di pemerintahan. Kami dari aspek kelembagaan,” tambahnya. Dikaji dari aspek sosial kemasyarakatan, sumberdaya manusia dan sarana prasana belum bisa untuk dimekarkan tahun ini.

Dikonfirmasi terpisah Kabag Pemerintahan I Made Putu Sudarsana justru mengharapkan, pemekaran kelurahan bisa dilakukan tahun ini. Pengkajian tengah digarap oleh Bagian Ortal. “Kalau harapan Pak Wali sih maunya tahun ini,” tandasnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat refleksi akhir tahun menyampaikan, bahwa ada keinginan untuk menaikkan tipe Kecamatan Sekarbela dari B ke A. Ini meminta dikaji persyaratan yang dimungkinkan dilakukan pemekaran tersebut. “Iya, memang saya minta dikaji untuk pemekaran itu,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

MANDI DI PANTAI - Anak - anak di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, sampai Rabu (23/1) tampak asyik mandi di pantai. Gelombang tinggi seolah menjadi hal biasa bagi mereka. Padahal, tingginnya gelombang bisa membahayakan.

Bangunan Kolong Jembatan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram, Rabu (23/1) menertibkan bangunan di kolong jembatan Sungai Jangkuk, Kelurahan Ampenan Tengah. Penertiban dilakukan oleh Tagana dan Satgas Sosial setelah sehari sebelumnya mengingatkan penghuninya.

Koordinator Satgas Sosial Dinas Sosial Kota Mataram, A. Hadi Suciawan, S.IP menyebutkan, sebelumnya Satgas Sosial sudah mensosialisasikan ke penghuni kolong jembatan, agar tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggal. Selain tidak diper-

bolehkan, juga tidak baik untuk keselamatan.

“Ini kami lakukan untuk mengantisipasi datangnya air kiriman yang luar biasa dari luar Kota Mataram,” ujar A. Hadi Suciawan. Sementara, warga yang puluhan tahun tinggal di kolong jembatan akan dipulangkan ke daerah asalnya. Pemulangannya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial NTB. Hadi menambahkan, penertiban seperti itu akan terus dilakukan. Ini sebagai langkah strategis untuk melakukan pendataan terhadap warga dari luar Kota Mataram. Se-

mentara, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Ampenan, Lalu Sopandi menambahkan, sosialisasi akan dilakukan ke masyarakat agar tidak ada lagi yang menjadikan kolong jembatan sebagai tempat tinggal atau tempat menyimpan barang rongsokan miliknya.

Pihaknya tidak ingin ada korban jiwa, terlebih melihat cuaca ekstrem saat ini. Sementara itu, Rifa’i yang tinggal di kolong jembatan segera memindahkan barang barang miliknya. Ia tak ingin rongsokan yang dikumpulkan diamankan petugas. (mhj)

Pemkot Mataram Bangun Posko Bencana Mataram (Suara NTB) Peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terhadap angin kencang dan gelombang tinggi mulai 23 - 29 Januari. Pemkot Mataram langsung mendirikan posko bencana.

Rapat kesiapsiagaan bencana digelar tertutup di ruang kerja Walikota, Rabu (23/1). Rapat dipimpin Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Asisten I Lalu Martawang dan dihadiri oleh Kepala BPBD Dedi Supriadi, Kadis Sosial Dra. Hj. Baiq Asnayati, Kadis Perkim H. M. Kemal Islam, Kepala Dinas LH Irwan Rahadi, Kasat Pol PP Bayu Pancapati dan camat se - Kota Mataram.

Martawang menyampaikan, rapat digelar setelah

adanya peringatan dari BMKG terhadap potensi bencana seperti angin kencang dan gelombang tinggi yang diprediksi terjadi dari 23 - 29 Januari.

Diakui, Kota Mataram jadi bagian dari yang rawan angin kencang, gelombang pasang dan genangan. Tim siaga bencana pun waspada dan segera membangun posko bencana.

“Petanya sudah kita miliki.

Posko utama nanti dibangun di Pendopo Walikota,” kata Martawang.

Secara keseluruhan tim melakukan persiapan cepat.

Dan, melaporkan situasi kebencanaan. Organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta bekerja sesuai tugas dan fungsi masing - masing. “Kita juga akan mengeluarkan surat imbauan ke masyarakat, “ tambahnya.

Dalam rapat tertutup Walikota kata Martawang, mengingatkan peralatan disiapkan

jangan sampai tidak berfungsi. Tenaga perlu disiagakan dan tetap siaga 24 jam. Penanganan di lapangan harus segera direspon cepat. Baik itu pohon tumbang, abrasi maupun situasi kebencanaan lainnya.

“Pak Wali tadi minta petugas BPBD harus siaga 24 jam. Tentu sistemnya piket,” tegasnya.

Masyarakat yang menjadi korban angin puting beliung diminta melaporkan kerusakan ke lurah dan camat. Apa yang dibutuhkan seperti logistik dan lain sebagainya akan didistribusikan. Termasuk kemungkinan dikeluarkannya dana tanggap darurat, untuk membantu masyarakat.

“Intinya pemerintah pada posisi siap membantu masyarakat,” demikian kata Martawang. (cem)

Rumah Warga Rusak Diterjang Puting Beliung Mataram (Suara NTB) Belum hilang kepedihan dirasakan oleh masyarakat pascagempa bulan Juli 2018 lalu, kini masyarakat di Kota Mataram kembali dilanda musibah.

Sedikitnya empat rumah warga rusak di Lingkungan Pejeruk Abian, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, empat belas pohon tumbang serta papan reklame roboh. Dan, sejumlah sekolah dikabarkan rusak.

Angin puting beliung disertai hujan lebat terjadi sekitar pukul 23.30 Wita, Selasa (22/ 1). Ernawati, pemilik rumah terkejut mendengar suara gemuruh di atas rumahnya. Ia mengira terjadi gempa, dan berlari ke luar rumah. Tak berselang lama, ibu tiga orang anak ini melihat atap rumahnya diterbangkan oleh angin.

“Atap rumah saya terbang ke rumah sebelah,” tutur Erna sambil menunjuk atap rumahnya yang menyangkut di atap rumah tetangganya, Rabu (23/1). Erna bersama suami dan ketiga anaknya menyelamatkan diri ke rumah tetangga.

Rumah yang telah ditempati puluhan tahun tak lagi bisa digunakan.

Mirisnya,tuturErna,keduaanaknya tak bisa sekolah karena perlengkapan sekolahnya basah.

“Anak saya yang kembar terpaksa libur. Tas, buku dan sepatunya basah semua,” ucapnya. Irwan mengalami hal serupa. Empat kamar kos miliknya rusak parah. Atap yang terbuat dari baja ringan diterbangkan oleh angin.

Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta. “Ini bangunan baru. Kalau saya hitung ada sekitar Rp30 juta kerugian,” sebutnya.

Barang - barang anak kosnya terpaksa dipindah. Irwan bersyukur tidak ada korban jiwa. Rata - rata penghuni kos

pulang ke rumahnya untuk persiapan praktik kerja lapangan.

Ketua RT 03 Lingkungan Pejeruk Abian Burhanuddin menuturkan, angin puting beliung terjadi sekitar pukul 23.30 Wita. Masyarakat kaget ketika mendengar suara gemuruh.

“Semua kaget. Saya pikir suara apa itu,” tuturnya. Tercatat ada empat rumah yang rusak. Burhan bersyukur tidak ada korban jiwa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Kurnia Mulyadi mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap kerusakan baik rumah, sekolah serta fasilitas lainnya akibat puting beliung. “Ini sedang kita data dulu,” katanya. Petugas BPBD tetap siaga mengantisipasi bencana. Termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

Kepala Dinas Sosial Dra. Hj. Baiq Asnayati menyampaikan, Taruna Siaga Bencana telah diterjukan mengindentifikasi kerusakan serta kebutuhan masyarakat.

Pihaknya segera mendistribusikan bantuan logistik ke korban.

“Sudah saya perintahkan petugas cek dan mendata apa yang dibutuhkan korban,” ucapnya.

Tidak hanya rumah dan sekolah yang rusak. Belasan pohon juga tumbang di sejumlah titik di Kota Mataram. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam menyebutkan, data diterima ada sembilan ranting pohon patah pada malam hari. “Jadi bukan roboh. Cuman rantingnya saja yang patah,” jawab Kemal. Petugas sudah diturunkan untuk membersihkan pohon yang menutupi badan jalan. (cem)

Dewan Tak Bahas Anggaran Saber Pungli Mataram (Suara NTB) Ikhtiar untuk penguatan terhadap penindakan pungutan liar (pungli) agaknya semakin lemah. DPRD Kota Mataram bahkan tak pernah melakukan pembahasan anggaran untuk operasional tim saber pungli tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhamad Zaini mengatakan, dirinya sampai saat ini belum tahu informasi penganggaran tim saber pungli, karena tak ada pembahasan selama ini. Teta-

pi, permasalahan tersebut akan dikroscek dan segera dibahas secara internal. “Belum ada informasi penganggaran tim saber pungli, kita rapatkan dulu di komisi,” ujarnya pada Suara NTB, Rabu (23/1).

Sepengetahuan Politis Partai Demokrat ini bahwa penganggaran tim sapu bersih pungutan liar secara keseluruhannya berada di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. Namun detail anggarannya berapa juga tak diket-

ahui. Menurut dia, anggaran tim saber pungli perlu dipersiapkan khusus dalam pencegahan maupun penindakan praktik pungli.

Seperti diketahui, Tim Saber Pungli Kota Mataram, minim penindakan. Pun, ada yang terjaring hanya petugas kelas bawah. Penindakan tak pernah menyentuh pejabat.

Tahun ini, tim saber pungli bahkan terancam tak bisa melakukan pencegahan maupun penindakan lantaran tak ada alokasi anggaran. (mhj)

(Suara NTB/cem)

DITERJANG ANGIN - Ketua RT 03 Lingkungan Pejeruk Abian, Burhanuddin menunjukan atap rumah milik warganya yang rusak diterjang angin puting beliung, Rabu (23/1).

SUARA NTB

Kamis, 24 Januari 2019

Halaman 3

Bank NTB Syariah Jalin Kerjasama dengan 34 Stakeholders Baru Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah makin berkibar setelah konversi dari bank konvensional ke bank syariah penuh.

Kukuh Raharjo, Direktur Utamanya terus menunjukkan prestasi mengantar Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini “berlari kencang”, seperti yang diharapkan pemegang saham.

Terbukti, baru tiga bulan memimpin, Kukuh Raharjo memborong kerjasama dengan 34 stakeholders dari berbagai entitas bisnis dan lembaga. Rencananya, secara keseluruhan ada 100 kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan stakeholders untuk wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Kerjasama ini Pulau Lombok dulu. Di Pulau Sumbawa menyusul,” kata Kukuh Raharjo kepada wartawan. Usai melalukan penandatanganan MoU di Hotel Santika Mataram, Rabu (23/1) kemarin.

Kerjasama disaksikan oleh seluruh stakeholders. Dari pemangku kebijakan di kabupaten/kota dan provinsi. Termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. 34 stakholders yang telah sepakat bekerjasama dengan Bank NTB Syariah ini diantaranya.

Dari Lembaga/Perusahaan 1. Sarana Multigria Financial

(SMF) 2. Telkomsel 3. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB 4. Almira Syariah Finance 5. Perhimpunan Daerah Indonesia Tionghoa (PD INTI) 6. Jasa Raharja NTB 7. PT. Gerbang NTB Emas 8. Perhimpunan Koperasi Syariah 9. KBIH Dasa Utama 10. Dewan Masjid Indonesia Wilayah NTB Kelompok Holding Varindo 1. PT. Varindo Lombok Inti 2. Lombok Epicentrum Mall 3. Hotel Santika 4. PT. Salva Inti Property 5. Metro Bangunan Kelompok Developer dan Infrastruktur 1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB 2. Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB 3. PT. Lombok Royal Property 4. PT. Histo Perkasa Nusantara 5. PT. Baiti Jannati Kelompok Rumah Sakit 1. RSUD Provinsi NTB

2. RS Risa Mataram 3. RSIA Permata Hati Kelompok Universitas, Yayasan dan Sekolah 1. Universitas Mataram 2. UIN Mataram 3. Universitas Muhammadiyah Mataram 4. UNIZAR 5. Universitas Hamzanwadi Pancor 6. STIA Muhammadiyah Selong 7. Universitas 45 Mataram 8. STIKES Yarsi 9. Universitas NTB 10.Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT-NTB) 11.Yayasan Qamarul Huda Kukuh Raharjo mengatakan, kerjasama ini dilakukan umumnya untuk mendukung pembiayaan seluruh kegiatan di masing-masing perusahaan, lembaga. Baik pembiayaan infrastruktur, maupun pembiayaan kepada kepada orang perorang di perusahaan/lembaga tersebut secara kolektif.

Dengan kerjasama ini, Kukuh mengharapkan semua potensi yang ada di daerah dapat ditarik dalam konteks bisnis industri keuangan. “Kita ingin, bank daerah ini menjadi raja di rumah sendiri. Bank ini menjadi leader,” demikian Kukuh Raharjo. (bul/*)

Kerjasama dengan kelompok universitas, yayasan dan sekolah

Kerjasama dengan developer dan infrastruktur

Kerjasama dengan perusahaan

Kerjasama dengan rumah sakit Kerjasama dengan kelompok holding Varindo

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

Dilirik Investor WAHANA wisata Bahari Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai tahun 2019 tidak ada lagi alokasi anggaran yang dipersiapkan dari APBD. Meski demikian, pembangunan wahana wisata itu tetap dilanjutkan. Investor tertarik untuk melanjutkan pembangunannya.

“Ada investor yang berminat dan sekarang kita sedang negosiasi,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Muhammad Juhad. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/1), Muhammad Juhad memastikan keberlang(Suara NTB/dok) sungan dari pembangunan Muhammad Juhad wahana wisata yang diketahui sudah menelan biaya Rp 12 miliar dari APBD Lotim.

Juhad menolak menyebut soal bagaimana kesanggupan investasi dari investor tersebut. Menurutnya saat ini masih dalam tahapan pembicaraan. “Sedang proses negosiasi dan ada investor dari Jakarta,” ucapnya.

Begitupun dengan target pembangunan hingga benar-benar rampung. Dispar menunggu pihak yang siap menanamkan modalnya tersebut untuk melanjutkan pembangunan, sehingga ke depan bisa menjadi tempat berwisata menarik.

Sebelumnya pernah diuraikan, wahana wisata Labuhan Haji ini butuh biaya yang cukup besar untuk bisa merampungkan seluruh wahana. Prediksi awal butuh biaya sampai Rp 40 miliar. Diketahui pengerjaan proyek tersebut secara bertahap.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin sebelumnya meyakinkan pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan wahana Wisata Labuhan Haji. Disebut ada pihak ketiga yang siap untuk mengelola kawasan tersebut. (rus)

CPNS Diminta Bersabar Tunggu NIP Keluar Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah tuntas melakukan verifikasi dalam tahap pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Bahkan, proses entry Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN pun sudah dilakukan. Untuk itu, CPNS yang dinyatakan lulus diminta bersabar menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) keluar.

Demikian disampaikan Kabid Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, Rabu, (23/1). Ditegaskannya, proses verifikasi sudah tuntas berikut dengan entry dalam SAPK di BKN. Posisi saat ini yakni mencetak usulan persetujuan penetapan NIP oleh BKN. Di mana, usulan itu sendiri rencananya akan dikirim ke BKN pada akhir bulan Januari ini.

Untuk itu, ujarnya, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) NIPnya pada tanggal satu bulan berikutnya. Artinya, jika usulan NIP di antar pada bulan Januari, maka TMT NIP CPNS pada rekrutmen 2018 ini pada bulan Februari 2019. “Yang menetapkan NIP ini Regional X BKN di Denpasar, Bali. Sehingga CPNS kita minta untuk bersabar,” harapnya.

Diketahui sebelumnya, jumlah peserta yang melakukan pemberkasan dalam rekrutmen CPNS di Lotim sebanyak 189 peserta dari 225 formasi yang didapatkan. Dari 225 formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim dalam rekrutmen CPNS 2018, jumlah formasi yang terisi sebanyak 189 formasi. Sementara yang tidak terisi sebanyak 36 formasi terdiri dari 32 formasuk khusus eks kategori II, 2 formasi dokter gigi, 1 formasi teknisi elektro medis dan 1 analis pelabuhan. (yon)

Sadis, Seorang IRT Diduga Bunuh Anak Kandungnya Selong (Suara NTB) Kasus pembunuhan kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) yang menimpa, Muhammad Ridwan Maulana (13) bulan, Rabu (23/1) pukul 14.00 wita. Ironisnya, pelaku pembunuhan diduga ibu kandungnya, Hur (36) alamat Dusun Tunjang Utara Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik.

Pembunuhan yang diduga dilakukan Hur ini cukup sadis. Pasalnya, berdasarkan keterangan pelaku, anaknya dibunuh dengan cara digorok menggunakan sebilah parang.

Tindakan yang dilakukan itu dalam posisi dipangku oleh pelaku. Melihat anaknya sudah tidak bernafas, pelaku kemudian meletakkan korban di lantai kamar tengah dan selanjutnya pergi ke rumah kakak perempuannya, yakni Johariah yang letaknya tidak jauh dari rumah pelaku.

Di sana, pelaku kemudian memberitahukan kalau dirinya telah membunuh anak kandungnya itu. Johariah yang ketika itu mendengar penuturan pelaku terkejut dan kemudian langsung menuju ke rumah pelaku, di sana ia menemukan keponakan itu berlumuran darah dan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Selanjutnya, Johariah memberitahukan kejadian tersebut ke kepala dusun setempat dan menghubungi Bhabhikamtibmas, Bripka Lalu Hamdan Kasim dan aparatPolsek Masbagik menuju ke TKP. Kapolsek Masbagik, Kompol. Lalu Sughiarta, membenarkan kasus pembunuhan seorang bocah 13 bulan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada petugas, pelaku membunuh anak kandungnya karena mengaku mendapat ada bisikan yang menyuruh membunuh anaknya kalau anaknya Dajjal. Saat pembunuhan itu dilakukan, pelaku hanya berdua bersama korban di dalam rumah karena pelaku sudah bercerai dengan suaminya bernama Hirwandi sejak pelaku mengandung baru tiga bulan. Sementara dari keterangan saudara pelaku dan kadus pelaku pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim, Ipda. I Made Dwi Putrayasa, SH, menjelaskan jika pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Dalam mengungkap motif di balik pembunuhan sadis yang dialami oleh anak ini, pihaknya akan bersurat ke RSJ Mataram sembari mengagendakan pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi lainnya. Dari hasil pemeriksaan itu kemudian dapat diambil langkah selanjutnya. “Sementara ini memang, pelaku kerap mengamuk dan sadar ketika diajak bicara. Bahkan ingin pulang untuk menjaga anaknya. Maka dari itu, kejiwaan pelaku sangat-sangat penting untuk didalami,”jelasnya.

Ditemui Suara NTB, Huriani hanya bisa tertunduk. Ia mengaku sama sekali tidak ingat apa yang telah dilakukannya hingga membuatnya berhadapan dengan aparat kepolisian. Iapun berkeinginan untuk pulang agar dapat bertemu dan menggendong buah hatinya yang saat ini sudah meninggal di tangannya sendiri. “Meletku ulek, meletku bedait gendong anakku,” ujarnya dengan nada lirih. (yon)

(Suara NTB/yon)

TERDUGA - Hur, terduga pelaku pembunuh anak kandung saat mendatangi Polres Lotim untuk diperiksa.

Halaman 4

Jembatan Putus, Siswa dan Guru Dusun Grenggeng Terisolir Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 42 siswa SMP dan SMA asal Dusun Grenggeng, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, tidak bisa sekolah akibat jembatan penghubung antar dusun putus akibat banjir bandang, Selasa (22/1) malam. Selain itu, para guru SDN 7 Jenggala di Dusun Grenggeng juga tidak bisa mengajar.

Hal itu diakui, tokoh masyarakat setempat, Budiartoyo, Rabu (23/1). Pada Rabu pagi atau beberapa jam setelah jembatan putus, warga Dusun Grenggeng dan sekitarnya, langsung melakukan gotong royong membuat jalur sementara. Sementara ini, mereka masih membersihkan puing-puing kayu yang berserakan di sepanjang jalur sungai yang dilalui warga.

“Jembatan yang sebelah barat, jembatan yang kecil itu putus.

Akibatnya semua anak-anak tidak sekolah, bahkan SDN juga diliburkan, karena guru tidak ada yang datang karena tidak ada akses jalan,” ujar Budiartoyo.

Koran ini telah 3 kali memberitakan kondisi warga dusun Grenggeng. Sejak dulu, warga Grenggeng yang terdiri dari 4 kampung, terisolasi akibat tidak adanya akses jembatan. Terlebih saat bencana gempa 2018 lalu, mereka kesulitan memeroleh bantuan karena kendaraan roda empat tidak mampu menjangkau perkampungan setempat.

Kini, kekhawatiran meluapnya air sungai Kali Segara dan

menyebabkan satu jembatan kecil terputus, secara otomatis menghambat akses transportasi dari dan menuju Grenggeng.

Tidak hanya anak sekolah, warga juga kesulitan mengakses wilayah seberang untuk memenuhi kebutuhan baik konsumsi dan kebutuhan lain.

“Guru SDN 7 Jenggala, sekitar 10 orang, dari luar harus melewati jembatan kecil itu.

Untuk siswa SMP dan SMA, jumlahnya sekitar 42 orang.

Sekarang ini mereka pasif, tidak bisa sekolah dan tidak bisa mengajar anak-anak kami,” paparnya.

Budiartoyo menyambung, belum bisa memprediksi berapa lama anak-anak akan libur sekolah. Dalam satu minggu ke depan pun, akses belum tentu bisa dilalui. Semuanya tergantung surut tidaknya air sungai, dan langkah penanganan dari pemerintah daerah.

Menurut dia, lebih cepat penanganan dari Pemda KLU akan lebih baik. Sementara warga sendiri, bermodal dari relasi yang ada, warga melalui Yayasan Galang Dana akan berupaya untuk men-

(Suara NTB/ist)

TERISOLIR - Warga Dusun Grenggeng Desa Jenggala Kecamatan Tanjung terisolir akibat jembatan putus di hulu Sungai Kali Segara. Untuk sementara warga membutuhkan jembatan darurat. gatasi pembuatan jembatan darurat dari kayu.

“Sampai siang ini, BPBD juga belum turun. Tetapi tadi pagi sudah dilaporkan ke Pemda melalui salah seorang anggota DPRD yang mengetahui persoalan ini,” akunya.

Tidak hanya itu, pipa bantuan dari Ormas Orang Indonesia (OI) juga rusak. Akses air

Kepala Desa Korleko Didemo Selong (Suara NTB) Pemecatan empat kepala dusun di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berbuntut panjang. Rabu (23/1), kembali warga Desa Korleko mendemo Kepala Desa Korleko, Wildan yang dinilai tidak menjalankan undang-undang.

Marwan salah satu massa aksi dalam orasinya menuding Kepala Desa Korleko telah menyalahi perundang-undangan.

Jelas katanya, ada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga semua yang sudah dipecat tersebut dapat diangkat kembali sampai usianya 60 tahun.

Pemecatan yang dilakukan Kades Korleko dianggap tanpa alasan. Parahnya lagi kepala desa dianggap telah mengangkat pelaksana tugas di dusun yang dipecat, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Aksi Demo warga Korleko ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Kepala Desa Korleko Wildan tidak ada di tempat. Perwakilan massa aksi diterima Camat Labuhan Haji, Rusno bersama dengan Kapolsek Labuhan Haji, Iptu Fachrudin dan Kasat Binmas Polres Lotim, Iptu Muhajirin.

Camat Labuhan Haji Rusno dalam kesempatan ini, mengaku, dirinya tidak berani mengambil kebijakan sebelum ada surat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai jawaban atas surat permohonannya men-

(Suara NTB/rus)

DEMO - Warga Desa Korleko mendatangi Kantor Desa Korleko yang memprotes kebijakan kepala desa memberhentikan sejumlah kepala dusun, Rabu (23/1). yangkut pandangan hukum terkait kasus Desa Korleko. Pihaknya baru bisa mengambil keputusan jika memiliki landasan hukum yang jelas.

Sementara itu, Kepala Desa Korleko Wildan yang dikonfirmasi mengaku sedang berada di Jakarta, sehingga tidak bisa menemui langsung warganya yang aksi. Dia menjelaskan, pemberhentian Kadus Gubuk Pande atas nama Nasir, Pedaleman atas nama Mulyadi, Kadus Gubuk Masjid atas nama Ibnu Arwan dan Kadus Gubuk Timuq atas nama M. Rofii, karena sudah habis masa jabatannya.

Akibat pemberhentian ini, tuturnya para kepala dusun ini mengajukan proses gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, hanya satu Kadus yakni Gubuk Timuq yang melanjutkan gugatan sampai ke tingkat Mahka-

mah Agung (MA). Sementara tiga kadus lainnya tidak melakukan gugatan. Terhadap M. Rofi’i, Kades Wildan pun sudah mengukuhkannya kembali sebagai kepala dusun sesuai putusan pengadilan. Sementara tiga kadus yang lain tidak ada dasar hukum bagi kades untuk mengangkat kembali.

“Bagaimana mau diangkat kan yang menuntut cuma satu,” ungkapnya. Menurutnya, kalau diangkat maka menyalahi putusan hukum. Karena ketiganya sudah berakhir masa tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sampai saat ini diakui untuk tiga jabatan Dusun, Gubuk Masjid, Pedaleman dan Gubuk Pande masih dipegang oleh pelaksana tugas (plt). Kades Korleko menunggu rekomendasi dari Camat untuk dilakukan perekrutan yang baru melalui mekanisme penjaringan. (rus)

Penuntasan Pembangunan Kolam Labuh

Dewan Apresiasi Langkah Pemkab Lotim Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengapresiasi langkah Pemkab Lotim yang melayangkan proposal permintaan anggaran ke pemerintah pusat.

Terutama dalam penuntasan pembangunan kolam labuh Labuhan Haji hingga pemanfaatannya. Langkah itu dinilai cukup baik, terlebih mulai tahun 2019 dewan tidak akan lagi menyetujui usulan anggaran dermaga Labuhan Haji yang bersumber dari keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengaku, tahun ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemerintah daerah di dalam penuntasan pembangunan dermaga Pelabuhan Labuhan Haji yang berkaitan dengan kolam labuh. Karena tahun depan tidak dapat lagi dianggarkan, dimana visi misi bupati perlu diberikan porsi anggaran. “Karena ini terakhir, maka harus maksimal penggunaan anggaran dan pengerjaannya,” jelasnya, Rabu (23/1).

Apabila pengerukan kolam labuh tuntas dilakukan, ia juga meminta kepada pemerintah daerah supaya mampu menunjukkan manfaat yang besar dari pelabuhan Labuhan Haji itu sendiri, karena di dalam pembangunannya sudah menelan anggaran yang cukup fantastis. Daeng Paelori juga mengapresiasi langkah Pemkab Lotim yang mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan dermaga

bersih warga terputus akibat adanya longsor pada salah satu jalur yang dilalui perpipaan.

“Jaringan yang dibangun OI maupun yang sudah ada juga putus. Penyebabnya karena ada longsor di jalur ke Kampung Bimbi Jangkar. Warga tidak berani ke sana, karena jalannya setapak dan kondisinya rusak parah,” sebutnya.

Pihaknya berharap, Pemda Lombok Utara melalui instansi teknis yang menanggulangi kebencanaan, infrastruktur jembatan dan instansi yang mengurus pendidikan siswa memberi solusi atas kondiisi warga. “Yang jelas Dusun Gerenggeng dan Kampung Bimbi Jangkar, terisolir akibat banjir dan longsor,” tutupnya. (ari)

Lebihi Kapasitas, TPA Ijobalit Diperluas Selong (Suara NTB) Setiap hari puluhan ton sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji. Areal seluas 9 hektare (ha) itu kabarnya sudah tidak mampu menampung tumpukan sampah.

Tahun 2019, Lotim siapkan anggaran Rp 5,25 miliar untuk menambah luas kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lotim, Mulki, SSTP., kepada Suara NTB, Rabu (23/1), menjelaskan, anggaran perluasan lahan ini sudah ada di Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Kabupaaten Lotim. Proses perluasan lahan sudah mulai dilakukan dengan mengadirkan Lurah Ijobalit dan pihak terkait.

Diakuinya, lokasi pembuatan TPA masih mengandalkan satu lokasi itu saja. Hal ini, ujarnya, agak berat untuk melakukan pembebasan lahan di lokasi berbeda untuk keperluan TPA, sehingga fokus dilakukan penataan di kawasan setempat. Di mana, lokasi baru pasti membutuhkan proses panjang seperti melakukan studi kelayakan lokasi dan lainnya.

Luas areal tambahan saat ini belum bisa ditentukan. Pasalnya, mengenai pembebasan lahan ini tidak bisa ditentukan sendiri oleh pemerintah. Pembebasan lahan pun melalui jasa penaksir harga.

Harapannya bisa tembus penambahan sampai 5 ha, sehingga bisa bertambah luasan menjadi 14 ha dari kondisi yang sekarang.

Daya tampung juga tidak bisa diprediksi terlalu dini. Hal ini juga mengingat luas Lotim yang cukup luas yang tidak memungkinkan bisa menampung seluruh sampah.

Meski demikian, pihak Dinas

LHK siap mengupayakan menampung semuanya dan tidak pesimis. “Kita tidak pesimis, kita gunakan sesuai kemampuan yang ada dulu dan berusaha semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Saat ini, armada pengangkut sampah sudah ada penambahan dua unit. Ada penambahan personel, sehingga pasti akan terjadi penambahan volume sampah yang bisa diangkut. Penanganan sampah baru bisa dilakukan di tujuh kecamatan, meliputi Selong, Labuhan Haji, Suralaga, Sukamulia, Masbagik, Sikur dan Sakra. “Kita belum mampu sampai 21 kecamatan,” ucapnya.

Wilayah kecamatan lain diakui masih belum bisa tertangani, seperti Sembalun yang berada di atas juga acap kali mengeluhkan soal penanganan sampah. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan tempat pembuangan sampah yang sudah ada di masing-masing kecamatan melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

Disebut dalam penanganan sampah ini rencananya satu desa satu tempat pengelolaan sampah.

Tahun 2019 ini, katanya, belum bisa menyentuh 254 desa kelurahan dan perlu waktu dan secara bertahap. “Kalau 2019 ini belum bisa, tapi sampai 100 tempat insya Allah bisa,” ungkapnya.

Persoalan armada pun juga sampai saat ini masih terbilang belum cukup. Jumlah armada yang dimiliki hanya mampu untuk menjangkau 8 jalur dan beberapa jalur pengembangan. Total armda sendiri baru 10 unit.

Setidaknya satu kecamatan satu armada mobil angkut sampah diyakini akan bisa meminimalisir masalah sampah yang ada di masing-masing kecamatan. (rus)

Kepala OPD Diharapkan Lebih Kreatif

(Suara NTB/yon)

KERUK - Kapal keruk kolam labuh Labuhan Haji saat melakukan pengerukan. Pemkab Lotim mengajukan dana ke pusat untuk kelanjutan pembangunannya.

Labuhan Haji untuk kelancaran transportasi laut dan sebagainya.

Artinya penuntasan pembangunan dermaga Labuhan Haji jangan sampai ada gengsi dari pemerintah daerah.

“Kalau semuanya tuntas. Ya silakan saja pemerintah pusat memanfaatkannya untuk apa.

Terpenting pembangunan kolam labuh Pelabuhan Labuhan ini tidak mangkrak lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, mengatakan Pemkab Lotim sebelumnya menjatuhkan denda kepada pihak kontraktor, PT. Cakra Multi Perkasa atas keterlambatan proses pengerukan kolam labuh dengan diberikan perpanjangan 50 hari kerja. Apabila tidak tuntas sebagaimana

tambahan waktu yang diinginkan, maka Pemkab Lotim tidak akan lakukan pembayaran yang dilihat sesuai volume pengerjaan.

“Untuk pengerukan kolam labuh pelabuhan Labuhan Haji, akan tetap dilanjutkan dan saat ini sedang dilakukan proses pengajuan proposal ke pemerintah pusat,”terang Wabup.

Pengajuan proposan pembiayaan dikarenakan untuk tahun 2019 ini pengerukan kolam labuh pelabuhan Labuhan Haji tidak dianggarkan. Yang dianggarkan hanya penataan kawasan di Suryawangi. Sehingga pembiayaan dalam pembangunannya nanti ditangani oleh pemerintah pusat. Adapun anggaran yang diajukan dalam proposal itu sekitar Rp200 miliar. (yon)

Selong (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), H. Daeng Paelori, meminta kepada masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih kreatif dan ‘’menantang’’ kepala daerah. Artinya, pimpinan OPD harus mampu menyuguhkan sesuatu yang memiliki dampak yang cukup besar dalam pembangunan dan tidak hanya mengikuti perintah bupati. ‘’Misalnya, di Dinas Perhubungan (Dishub), menjanjikan jalan transportasi darat dan laut yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Begitupun di Dinas Pariwisata, siapapun menjadi kepala dinas dengan catatan mampu mendatangkan anggaran dari pusat untuk pengembangan wisata di Kabupaten Lotim,’’ terangnya, Rabu (23/1).

Termasuk di BPBD, tambahnya, harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dari bencana yang sebelumnya terjadi. Untuk itu, kepala OPD saat ini harus pintar menjabarkan apa yang menjadi visi-misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan. “Jadi kepala daerah ini harus mampu melakukan lobi-lobi ke pemer-

(Suara NTB/yon)

H. Daeng Paelori intah pusat, tentunya tidak terlepas dengan koordinasi bersama sejumlah pihak,” jelasnya.

Sementara fakta di lapangan tidak seperti itu, bahkan kepala dinas hanya mengelola anggaran yang dinilainya terkesan monoton seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga persoalan birokrasi, terutama pengelolaan anggaran pada masing-masing OPD jalan di tempat. “Jadi hal-hal seperti itu dibutuhkan keberanian dan keyakinan yang diberikan dari masing-masing kepala OPD,” jelasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

Halaman 5

Cuaca Ekstrem

Otoritas Pelabuhan Lembar Terapkan Sistem Buka-Tutup

TINGKAT disiplin ASN di Pemkab Lombok Barat (Lobar) disorot. Pasalnya, banyak ASN malas ikut upacara.

Jangankan ikut upacara, para ASN juga datang terlambat ke kantor. Hal ini justru tak sejalan dengan program reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat dan Pemda Lobar. Di satu sisi pemberlakuan sanksi bagi ASN malas melalui pemotongan tunjangan belum diberlakukan.

Asisten I Setda Lobar, M. M. Ilham Ilham mengatakan, jika dibedah lebih jauh prioritas program Pemda Lobar salah satunya adalah reformasi birokrasi sejalan dengan program pusat. Jika dibedah lebih jauh lagi, dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi menuju kualitas pelayanan pulik yang maksimal, pemerintah pun telah memetakan 8 areal perubahan yang harus dilaksanakan dalam waktu segera.

Dari delapan areal perubahan itu, Iham mengambil satu item yakni dengan metal aparatur. Mental aparatur menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi, mengapa? Karena citra negatif ASN selama ini yang terbangun masih kental. “Contoh ASN kita yang masih suka bermalas-malasan, ASN kita masih suka datang terlambat, ASN kita yang tidak mau ikut upacara,” bebernya.

Ia mencontohkan, pada upacara paripurna saja, dari 4.000 ASN yang ada di lingkup Pemda yang ikut upacara hanya segelintir saja. Padahal, kata dia, jika eselon II,III dan IV yang ikut upacara, maka jumlahnya sangat banyak apalagi ditambah dengan seluruh ASN yang ada.

Diakuinya hal ini menjadi problem, mental aparatur yang masih malas. Untuk itu jelas dia, salah satu menjadi pengikat agar ASN, tidak malas yakni pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh segenap pejabat dan ASN. Pakta integritas ini penting sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan publik dengan rajin dan tepat waktu masuk kantor.

Sementara itu, Sekda HM Taufiq mengatakan pemberlakuan sanksi pemangkasan tunjangan berupa kesra bagi ASN tak disiplin dan malas masuk kantor belum bisa diberlakukan sebab sejauh ini Pemda masih melakukan kajian. Pemda, jelas dia, masih mengkaji penerapan TKD bagi ASN yang direncanakan tahun 2020 mendatang. “Memang disitu ada reward dan punishment, kalau telat tunjangan dikurangi sekian persen, tapi ini butuh persiapan dulu sampai dengan 2019, apakah diterapkan pada APBDP 2019 atau 2020,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

Banyak ASN Malas

Jalan Rusak Parah

Warga Pengembur Dambakan Perhatian Pemerintah Praya (Suara NTB) Kondisi ruas jalan yang menghubungkan Desa Tanak Awu dengan Pengembur dan Desa Tumpak, saat ini rusak parah.

Warga setempat pun berharap perhatian pemerintah daerah setempat terhadap kondisi jalan, mengingat, vitalnya keberadaan jalan sebagai penghubung ketiga desa.

Supardi Yusuf, warga Desa Pengembur, Rabu (23/1), mengatakan sudah sejak dua tahun yang lalu pihaknya mengusulkan perbaikan jalan ke Pemkab Loteng. Namun nyatanya, sampai sekarang ini belum ada respons dari pemerintah daerah. Terbukti kondisi jalan masih tetap rusak. Apalagi memasuki musim penghujan seperti sekarang ini, kondisi jalan semakin parah dengan banyaknya genangan air di sepanjang jalan tersebut, terutama jalan di antara Desa Tanak Awu dan Desa Pengembur, sehingga pengguna jalan kerap kesulitan saat melewati ruas jalan tersebut. “Bisa dicek kondisinya di lapangan, sudah sangat parah,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap ada perhatian yang diberikan pemerintah daerah, terhadap kondisi jalan tersebut. Mengingat status jalan merupakan jalan strategis kabupaten yang menghubungkan beberapa desa di wilayah Kecamatan Pujut. “Kalau ruas jalan ini tidak kunjung diperbaiki, dikhawatirkan kerusakan akan semakin parah. Bisa-bisa masyarakat tidak bisa lewat di jalan ini lagi ke depannya,” sebutnya.

Di satu sisi, ketergantungan masyarakat terhadap jalan sangat tinggi, karena jalan tersebut merupakan jalur tersingkat menuju bandara dan pusat kota. Diakuinya, ruas jalan tersebut beberapa tahun memang sempat diperbaiki.

Namun sejak saat itu, kondisi ruas jalan itu tidak pernah lagi diperhatikan. Sampai sekarang kondisinya sudah rusak parah, perbaikan tidak kunjung dilakukan. “Memang dulu pernah diperbaiki. Tapi karena tidak dipelihara, jalannya rusak lagi. Apalagi perbaikannya dilakukan beberapa tahun yang lalu,” pungkas Supardi. (kir)

(Suara NTB/kir)

RUSAK - Kondisi jalan ruas Tanak Awu-Pengembur yang rusak parah dikeluhkan warga. Pemerintah harus segera memperbaiki jalan yang rusak ini.

Giri Menang (Suara NTB) – Akibat cuaca ekstrem gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Selat Lombok mengganggu pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Akibatnya, sejumlah kecelakaan laut terjadi, Rabu (23/1) dini hari.

Kasi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) Kantor KSOP Lembar, Capt. Rona Wira Perkasa menjelaskan, mulai dari malam Rabu kondisi cuaca ekstrem melanda perairan di lintasan Padangbai-Lembar.

“Dampak dari cuaca ekstrem ini Pelabuhan Lembar buka- tutup sejak malam, baru Kamis pagi sekitar pukul 10.00 pagi dibuka lagi,” jelas Rona Wira. Buka – tutup penyeberangan ini disebabkan cuaca gelombang mencapai 1-1,5 meter dan kecepatan angin mencapai 20-50 knot.

Pihaknya bekerjasama dengan BPTD, ASP dan KP3 untuk memantau secara kontinyu kegiatan serta kondisi cuaca yang ada di perairan Selat Lombok. Kondisi cuaca pun jelasnya berangsur membaik pada Kamis pagi, sehingga pelayanan penyeberangan dibuka kembali. Namun tak menutup kemungkinan penyeberangan ditunda lagi, jika kondisi cuaca ekstrem terjadi lagi.

Diakuinya akibat cuaca ekstrem ini, sejumlah insiden terjadi di tengah laut.

Truk yang dimuat KMP Perdana yang berangkat dari Padangbai ke Lembar terbalik akibat dihantam gelombang tinggi. Pihaknya pun langsung melakukan evakuasi terhadap truk terbalik sekitar pukul 04.00 Wita pagi.

(Suara NTB/ist)

TERBALIK - Kendaraan truk yang terbalik di dalam kapal akibat hempasan gelombang tinggi di Pelabuhan Lembar, Rabu (23/1).

Selain itu ada KMP Gemilang 8 yang mengalami penundaan penyeberangan akibat mengalami mati mesin (blank out) ketika memasuki kolam pelabuhan. Akibatnya kapal yang berangkat dari Padangbai menuju Lembar ini pun tak bisa nyandar di dermaga, sehingga pihaknya dibantu unsur terkait melakukan evakuasi kapal beserta penumpang. Kejadian mati mesin kapal ini terjadi sekitar pukul 04.00 pagi lebih, “kapal sudah dilakukan evakuasi untuk

nyandar di dermaga,” imbuhnya. Kondisi penumpang dalam keadaan aman dan selamat.

Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD wilayah Lembar Nelson Dalo mengatakan terkait pelayanan penyeberangan masih diterapkan buka tutup sampai kondisi cuaca normal kembali. “Sejak tadi malam belum normal (buka tutup),” jelas dia.

Akibat cuaca ekstrem, jelas dia, tinggi gelombang mencapai 1-3 meter dan

Bupati Lobar Perintahkan Jembatan Banyak Korban Cemara Segera Diperbaiki Gempa Belum Terdata Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid ditemani sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Humas dan Protokol turun mengecek kondisi bangunan jembatan kayu di Dusun Cemara Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Rabu (23/1). Bupati turun mengecek jembatan kayu tersebut lantaran banyak dikeluhkan masyarakat setempat dan pengunjung yang lalu lalang di daerah setempat akibat kondisinya yang rusak parah dikhawatirkan mengancam keselamatan warga.

Bupati yang turun sekitar pukul 11.00 langsung mengecek kondisi jembatan kayu yang dilihat langsung rusak di manamana. Bahkan di beberapa titik jembatan yang didominasi dari bahan kayu itu terlepas.

Setelah mengecek kondisi bangunan jembatan, bupati bersama jajaran, Camat Lembar, Pjs Kades Lembar, Kadus Cemara mengadakan pertemuan kecil di dekat lokasi.

Usai pertemuan, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku sudah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan kajian untuk rencana perbaikan bangunan jembatan. Ia meminta agar perbaikan segera dilakukan, sebab dinilai mendesak.

“Untuk sementara dalam jangka pendek ini jembatan kayu ini akan diperbaiki. Ke depannya apakah dibanguna permanen tergantung konsep penataannya,” kata Bupati.

Sebab menurut Fauzan, untuk kawasan wisata Lembar yang memiliki sejumlah lokasi wisata seperti Pantai Cemara, mangrove dan lain-lain perlu perencanaan total penataan kawasan.

(Suara NTB/Humas Lobar)

TURUN CEK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid turun mengecek jembatan kayu di Cemara. Bupati memerintahkan jembatan segera diperbaiki.

Setelah konsep penataan selesai, barulah dibahas lagi.

Menurut orang nomor satu di Lobar ini, untuk penataan kawasan wisata Lembar ini tidak bisa setahun-dua tahun, namun butuh jangka panjang.

Yang terpenting dalam jangka pendek jelas dia, jembatan kayu perlu perbaikan supaya aman dilalui warga. Menyoal kritikan dewan, pemda dinilai lamban menata kawasan wisata setempat bupati mengaku dewan juga ikut mengetok anggaran, namun belum pernah ada usulan.

“Makanya akan dilakukan penataan meyeluruh jangka panjangnya,” ujarnya.

Ia menargetkan dalam waktu dua bulan penyusunan konsep penataan ini rampung.

Sebab untuk penyusunannya tidak sederhana, terdapat lahan ratusan hektare di kawasan itu. Ia tak ingin membangun sesuatu tanpa perencanaan menyeluruh.

Sementara itu, Kadis PU PR, Made Artadana mengata-

kan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi selama dua pekan ke depan tentang dua hal, yakni pertama untuk perencanaan kawasan dan rencana perbaikan jembatan.

Terkait, rencana perbaikan jelas dia ditarget segera sesuai dengan perintah bupati.

Plt Kades Lembar Selatan, Zainudin S.Si mengatakan perbaikan jembatan itu begitu mendesak untuk memberi rasa aman bagi warga yang setiap hari lalu lalang melalui jembatan tersebut. Tidak hanya bagi warga, ratusan pengunjung melewati jembatan itu. “Jangan sampai ada korban, akibat jembatan rusak ini,” jelas dia. Ke depan jembatan ini perlu dikelola dengan baik oleh desa melalui Perdes, di mana retribusi yang ditarik dari pengunjung bisa dipakai untuk perbaikan dan pemeliharaan jembatan. Ia tak ingin dalam pungutan ini ada kesan desa melakukan pungli, sehingga perlu diperkuat menggunakan aturan. (her)

Banjir Tahunan Datang Lagi Praya (Suara NTB) Memasuki puncak musim hujan tahun ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini terancam banjir. Bahkan di wilayah Kecamatan Pujut dan Praya Timur, beberapa wilayahnya sudah mulai dilanda banjir.

Terutama setelah hujan lebat melanda wilayah Loteng sejak Selasa (22/1).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, Rabu (23/1), mengatakan, saat ini beberapa daerah diwilayah Kecamatan Pujut dan Praya Timur sudah mulai diterjang banjir, meski belum separah tahun sebelumnya.

Seperti Desa Semoyang sebanyak 100 rumah, Desa Beleke 113 rumah dan 120 rumah di Desa Ganti. Kemudian di Dusun Pasung Desa Bangket Parak, puluhan rumah termasuk sekolah juga terendam banjir. “Daerah-daerah ini

memang daerah langganan banjir. Banjir yang melanda pun banjir kambuhan yang hampir setiap tahun terjadi,” akunya.

Penyempitan badan sungai serta perilaku masyarakat yang kurang ramah lingkungan dengan kerap membuang sampah di sungai, disinyalir jadi penyebab utamanya. Belum lagi, banyak bangunan yang didirikan oleh masyarakat di sempadan sungai, sehingga arus aliran sungai jadi terhambat. Akibatnya, air sungai pun masuk dan meluas ke pemukiman warga. “Banjir ini terjadi karena memang sungai sudah tidak mampu menampung debit air yang datang. Sehingga air kemudian meluas ke perumahan warga,” tegasnya.

Pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah di sungai.

Bangunan-bangunan yang dibangun di badan sungai juga

kecepatan angin 25-50 knot, akibat hantaman gelombang ditambah angin kencang tersebut menyebabkan tali lasing (ikat) kendaraan di dalam kapal putus menyebabkan truk terguling. Termasuk kapal yang mengalami insdien mati mesin, juga kemungkinan akibat menahan hempasan gelombang laut. Untuk memastikan kondisi cuaca ini pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG dan Kesyahbandaran. Pihaknya terus memantau kondisi cuaca, sebelum mengizinkan kapal menyeberang. (her)

sudah diminta untuk bongkar.

Namun masyarakat kayaknya belum mau mematuhi instruksi tersebut, sehingga banjir masih terjadi setiap tahunnya.

Dikatakanya, satu-satunya solusi untuk menjawab persoalan banjir tersebut ialah dengan normalisasi sungai, baik itu dengan cara pembangunan talud ataupun pengerukan badan sungai, untuk memperluas badan sungai.

Tetapi kewenangan untuk itu ada di tangan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Pemkab Loteng tidak bisa mengalokasi anggaran untuk itu, karena bukan kewenangannya.

“Kita sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu mengusulkan normalisasi sungai di daerah-daerah yang kerap dilanda banjir di dua kecamatan ini. Pujut dan Praya Timur. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pe-

(Suara NTB/kir)

BANJIR - Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Praya Timur dan Pujut, setelah hujan melanda sejak beberapa hari terakhir. merintah pusat,” tandasnya.

Jadi selama belum ada upaya penanganan yang masif terhadap kondisi sungai, persoalan banjir tidak akan bisa terselesaikan. “Kalau soal penanganan darurat, kita tetap lakukan. Tapi untuk penanganan jangka panjang karena bukan kewenangan pemerintah daerah, kita hanya bisa menunggu program dari pusat

saja,” imbuh Muhammad.

Disinggung kondisi banjir yang melanda wilayahwilayah didua kecamatan tersebut, Muhammad, mengaku saat ini sudah mulai surut. Meski beberapa warga sudah diminta untuk mengungsi ke lokasi yang jauh lebih aman sementara waktu sambil menunggu kondisi cuaca kembali bersahabat. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mengeluh lantaran belum masuk dalam SK Bupati sebagai penerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Bahkan ada yang sangat layak memperoleh bantuan, karena rumahnya rusak, namun belum masuk.

Warga pun berharap agar pemda melakukan pendataan lagi.

Seperti yang terjadi di Desa Lembar, sekitar ratusan korban gempa yang seharusnya masuk sebagai penerima bantuan justru belum terdata dalam usulan SK. “Korban gempa di daerah kami mengeluh karena belum masuk SK Bupati, banyak yang layak tapi belum masuk data,”jelas Plt Kades Lembar Selatan, Zainuddin, S.Si., Rabu (23/1).

Dijelaskan pada pendataan pertama, ada lagi pendataan kedua. Namun yang baru diakomodir usulan pertama, sedangkan untuk pendataan kedua banyak belum masuk data.

Menurutnya ada ratusan korban gempa yang belum masuk data SK perbup. Sedangkan pada usulan pendataan mereka sudah masuk. Banyak di antara mereka yang layak masuk data, sedangkan yang masuk data dinilai kurang layak, sehingga dianggapnya ada sasaran yang kurang tepat masuk dalam data.

Ia berharap agar pemda melakukan verifikasi lagi agar mereka masuk dalam SK bupati. Selain itu ditemukan banyak yang masuk usulan justru dobel nama. Ia berharap agar dobel nama ini diaihkan ke korban gempa yag berhak. “Banyak yang dobel nama ini masuk data, kami harapkan bisa dialihkan ke yang berhak menerima bantuan,”imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan sejauh ini dari 72 ribu korban gempa 95 persen sudah menerima rekening tabungan.

Sisanya 5 persen belum menerima rekening. Dana bantuan yang sudah masuk sendiri mencapai hampir Rp 1,2 triliun dari kebutunan Rp1,4 triliun. Terkait adanya yang belum masuk SK dan data penerima keliru dari sisi klasifikasi kerusakan, ia mengimbau agar masyarakat tenang. Sebab kekeliruan ini harus dicek dulu oleh fasilitator untuk selanjutnya diusulkan ke bupati untuk mengubah SK. “Cuma kadangkadang kita terlalu tergesagesa dan terlalu cepat memvonis, padahal sebenarnya semua pasti masuk (terima bantuan) dan insya Allah tidak ada yang salah kamar,” tegasnya.

Pihaknya terus mendorong agar para fasilitator yang sudah direkrut sebanyak ratusan orang mempercepat memfasilitasi korban gempa dalam pembentukan pokmas agar mempercepat dana bantuan yang sudah masuk rekening pribadi bisa dialihkan ke

rekening pokmas. Sehingga dengan demikian dana bisa cepat dicairkan dan dieksekusi oleh korban gempa.

Kabid Perumahan pada Disperkim, L Ratnawi menambahkan, pembagian buku tabungan ditarget selesai Maret, sehingga eksekusi bisa dipercepat. “Makanya kami bersama pihak bank mengupayakan setiap hari bagikan rekening kepada korban gempa,”jelas dia.

Di Lombok Tengah (Loteng), Pemkab Loteng mencatat masih ada belasan ribu rumah rusak terdampak gempa didaerah ini yang belum selesai diverifikasi. Sehingga alokasi anggaran penanganan dampak gempa bagi rumahrumah tersebut, sampai saat ini belum bisa ditransfer ke rekening warga korban gempa bersangkutan. Meski demikian, kondisi tersebut dipastikan tidak akan sampai mengganggu proses rekonstruksi dan rehabilitasi rumah rusak terdampak gempa di daerah ini.

“Dari total 25 ribu lebih rumah rusak terdampak gempa di Loteng, ada sekitar 12 ribu rumah yang belum diverifikasi,” sebut Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Rabu (23/1).

Rumah yang belum diverifikasi tersebut yakni rumah rusak sedang dan rusak ringan. Sedangkan rumah rusak berat, sudah terverifikasi seluruhnya. “Yang belum selesai diverifikasi ini rumah rusak sedang dan ringan. Kalau untuk yang rusak berat, sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Untuk itu, selain fokus pada upaya rekonstruksi dan rehabilitasi rumah terdampak gempa, pihaknya juga terus berupaya maksimal menyelesaikan verifikasi terhadap rumah-rumah yang belum terverifikasi tersebut. Karena memang target tahun ini, proses rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap rumah-rumah yang rusak terdampak gempa sudah harus tuntas, baik itu penanganan rumah rusak parah maupun rusak sedang dan ringan. “Target kita tahun ini proses rekontruksi dan rehabilitas rumah terdampak gempa bisa tuntas seluruhnya,” timpal Muhammad.

Disinggung capaian rekonstruksi dan rehabilitasi rumah terdampak gempa, sampai saat ini memang masih minim. Untuk pembangunan hunian tetap (huntap) baru terbangun sekitar 17 rumah. Tapi yang sedang berproses sudah ratusan rumah. Bahkan sudah ada yang tahap finishing, sehingga sampai Bulan Februari mendatang, target huntap yang sudah selesai dibangun sebanyak 300 rumah lebih.

Begitu pula untuk rehab rumah rusak sedang dan ringan, juga sudah mulai berjalan bagi rumah-rumah yang sudah selesai diverifikasi. (her/kir)

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

90,99 Persen Pengelola Kawasan Hutan ARS Diduga Langgar Aturan Dompu (Suara NTB) Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS), Drs. M. Sukrin menyebutkan, hampir 90,99 persen pengelola kawasan hutan di wilayah pengelolaannya terindikasi melanggar aturan. Petani jagung yang saat ini menggarap lahan, baik di atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP) maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak ada yang memiliki izin pemanfaatan.

(Suara NTB/Uki*)

Hari Bakti Perbendaharaan, KPPN Bima Gelar Tasyakuran dan FGD Kota Bima (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima memperingati hari bakti perbendaharaan yang dirangkaikan dengan tasykuran (refleksi) dan Focus Grup Discusison (FGD) di kantor KPPN setempat, Rabu (23/1).

Kegiatan yang juga sebagai ucapan syukur atas terlaksananya dengan baik pelaksanaan APBN Tahun 2017 tersebut, dihadiri perwakilan DPKAD Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima. Pimpinan Bank serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ruang lingkup Pembayaran KPPN Bima.

Kepala KPPN Bima Sapruddin, mengatakan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi awal terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang bersama-sama dengan seluruh instansi vertikalnya ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

Dikatakannya satu dekade lebih sejak diterbitkannya UU ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukan peran pentingnya di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, khususnya di bidang perbendaharaan negara.

“Peran penting ini terwujud implementasi kaidah-kaidah yang baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Dalam rangka apresiasi peran tersebut serta berlandaskan pada waktu ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka tanggal 14 Januari dinyatakan sebagai Hari Bakti Perbendaharaan.

“Hari Bakti Perbendaharaan bertujuan untuk memantapkan jati diri dan identitas institusi Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik dilingkup internal Kementerian Keuangan maupun ditingkat nasional,” katanya.

Dikatakannya terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan.

“Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Perkembangannya dapat dibagi menjadi tiga fase. Yakni fase pra reformasi keuangan, reformasi keuangan dan pasca reformasi keuangan,” katanya.

Ia menambahkan dalam rangka peningkatan pelayanan dan akurasi pelaporan keuangan juga diperlukan inovasiinovasi dan modernisasi yang akan menunjang keperluan tersebut. Bahkan yang dilakukan pada era milenial.

“Inovasi dan modernisasi pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan antara lain, Treasury Single Account (TSA), SPAN dan MPN G2, Government Accounting (Akrual), TDR, E-Rekon-LK, SAKTI, SIKP dan UMI, Kartu Kredit Pemerintah, e-SPM,” katanya.

Sebagai penutup sambutan, Sapruddin menyampaikan terima kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Bima yang telah memberikan kerjasamanya dalam penyusunan laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dan 2017 dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. (uki)

Penetapan Tersangka Kasus Kemuning Tunggu PKN

(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, hingga saat ini belum menetapkan satupun tersangka kasus dugaan penyimpangan APBDes Desa Kemuning tahun 2017 lalu. Hal itu terjadi, karena masih terkendala proses Penghitungan Kerugian Negara (PKN) di Inspektorat Provinsi NTB. Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin, SH., SIK kepada Suara NTB, Rabu (23/1) menyebutkan, untuk penanganan kasus ini, memang masih terkendala proses penghitungan PKN. Meskipun hasil audit Inspektorat menyebutkan total kerugiannya Rp935. 201.121 juta, tetapi harus ada bukti lagi untuk menguatkannya.

Hal ini menurutnya sangat beralasan. Jangan sampai dalam penuntasan kasus ini terkendala bukti pendukung.

Karena pada prinsipnya, penanganan kasus tersebut harus bisa tuntas tahun ini (2019). Sehingga tidak ada lagi tunggakan di tahun berikutnya. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan segera berkordinasi kembali dengan Inspektorat Kabupaten (Itkab) sebelum dibawa ke provinsi.

“Meski kasus ini sudah naik penyidikan, tapi untuk bisa menetapkan tersangkanys masih terus berproses. Kita juga sangat berhati-hati jangan sampai ada masalah nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, permintaan hasil PKN ke Provinsi, bukan berarti menapikan hasil audit Inspektorat Kabupaten. Tapi hasil audit PKN yang dilakukan di provinsi ini hanya untuk menguatkan hasil audit yang dilakukan sebelumnya. Jika hasil audit PKN ini sudah keluar, pihaknya baru akan mengambil ancang-ancang penetapan tersangka.

Pihaknya juga sudah mengantongi nama-nama calon tersangka kasus ini tinggal menunggu waktu untuk pembuktiannya. Sehingga dalam penuntasan kasus ini tidak ada satupun yang ditinggalkan. Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan gelar ekspose bersama tim Inspektorat provinsi. Hal itu dilakukan, untuk bisa meyakinkan provinsi supaya kasus ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Memang untuk calon tersangka sudah kita kantongi identitasnya, tinggal kita menunggu waktu saja. Kita juga tetap mengupayakan supaya kasus ini bisa tuntas di 2019,” tukasnya. (ils)

Muhaemin

Upaya menertibkan akitivitas perluasan lahan yang makin masif terjadi ini terus diintensifikan. Namun sayang, masayarakat dengan alasan-alasan klisenya enggan mengindahkan aturan main yang berlaku.

“Hampir 99,99 persen tidak ada yang pakai aturan mengelola kawasan hutan.

Apabila kita temukan di dalam kawasan alasannya ndak punya lahan, apa untuk hidupi istri dan anak begitu saja,” ungkapnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (24/1).

Pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin sudah jelas melanggar aturan. Terlebih, berpotensi membuat ratusan

petani yang sekarang menduduki lahan tersebut dijerat hukum. Kawasan hutan, jelas M. Sukrin, sama halnya rumah bagi Unit Pelaksana Tehnis (UPT) yang menaungi seperti misalnya BKPH ARS, sehingga untuk bisa masuk atau menggarapnya haruslah dengan mentaati aturan yang ada, bukan justru nyelonong

ia menolak membeberkan data pastinya termasuk lahan yang beralih fungsi karena tidak memiliki kewenangan. “Itu semua kewenangan DLHK Provinsi soal data-data, kita tidak berani,” ujarnya.

Selain masalah pengelolaan kawasan tanpa izin, lanjut dia, BKPH ARS juga dihadapkan dengan aktifitas penebangan liar yang juga tak kalah masifnya, tak heran saat ini masyarakat lingkar hutan tengah kesulitan air untuk kebutuhan rumah tangga. “Itu dampak paling besar yang dirasakan masyarakat sekarang,” pungkasnya. (jun)

Cuaca Ekstrem, Kontraktor Belum Perbaiki Bendungan Kamudi

(SuaraNTB/ist)

DIHANTAM OMBAK - Bangunan lantai jemur rumput laut di Kecamatan Poto Tano, KSB ambruk akibat dihantam ombak beberapa hari yang lalu.

Diterjang Ombak, Sejumlah Fasilitas DKP Rusak Taliwang (Suara NTB) Sejumlah fasilitas Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) rusak diterjang gelombang tinggi. Kerusakan terparah terjadi di desa Poto Tano dan dusun Sagena. Dimana, lantai jemur khusus rumput laut dari hasil pembangunan di tahun 2016 ambruk.

Kepala Dislutkan melalui Kabid Sumber Daya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (SDPSDKP) Agusman S. Pt kepada Koran ini, Rabu (23/1) mengatakan, bangunan rusak ini masih terus diinventalisir oleh penyuluh yang ada dilapangan untuk mengetahui total kerusakannya.

Khusus untuk desa Poto Tano, kerusakannya mencapai 50 persen dan akan sangat berbahaya jika tetap digunakan oleh petani rumput laut tersebut.

Sementara kerusakan di dusun Sagena ditaksir mencapai angka 70 persen dan sudah ambruk sebagian dari bangunan tersebut. Sedangkan untuk lokasi lainnya, hingga saat ini tim masih berada di lapangan melakukan pengecekan lan-

jutan. Sehingga ketika penanganan terhadap fasilitas ini tidak ada yang ditinggalkan.

“Tim kita masih berada di lapangan melakukan proses pendataan dan pengecekan kerusakan sarana yang kita bangun.

Sementara untuk kerusakannya ditaksir mencapai angka puluhan juta,” ungkapnya.

Dikatakannya, kerusakan fasilitas DKP ini terjadi karena hantaman ombak di wilayah Poto Tano. Fasilitas yang rusak ini merupakan sarana yang dianggap sangat penting, karena bertujuan agar produk hasil rumput lautnya berkualitas dan memiliki harga tinggi.

Tentu kerusakan ini bukan hal yang diinginkan. Apalagi, lantai jemur ini sudah digunakan dengan baik sejak selesai dibangun. Adapun yang menjadi penyebab ambruknya lantai jemur ini yakni kikisan ombak di bagian bawah tiang lantai karena rata-rata lokasinya berada di pinggir pantai.

“Kerusakan ini murni akibat bencana bukan karena hal yang lain karena kita sudah gunakan.

Karena ini sudah rusak, maka kita juga akan berupaya memperbaikinya agar bisa kembali

berguna bagi para petani rumput laut,” imbuhnya.

Ditanya apakah ada rencana relokasi terhadap fasilitas tersebut ke lokasi yang lebih aman, dia mengatakan tidak ada kewenangan dinas tekhnis untuk bisa memindahkan ke lokasi yang baru dan lebih aman. Tetapi jika ada hasil kesepakatan para kelompok budi daya dan desa untuk memindahkan baru bisa dilakukan. Itupun dinas juga tidak akan bisa mengintervensi untuk proses penyediaan lahan yang baru melainkan hanya sebatas membangun fasilitasnya saja.

Jika hasil kesepakatan kelompok budidaya bersedia memindahkannya ke lahan baru, maka pihaknya bersedia untuk membangun. Sementara untuk proses penanganan darurat, pihaknya juga akan berupaya mencari solusinya sehingga tidak ada lagi yang dirugikan.

“Kita tetap akan mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan ini supaya bisa kembali berfungsi. Sedangkan untuk pemindahan kita tunggu adanya hasil kesepakatan dari kelompok budi daya dan masyarakat,” tandasnya. (ils)

Angin Kencang dan Gelombang Pasang Hantui Warga Sangiang Bima (Suara NTB) – Angin kencang dan gelombang pasang menghantui warga yang berada di pesisir Desa Sangiang Kecamatan Wera, Kabupaten Bima beberapa hari terakhir ini. Bahkan tidak sedikit dari warga terpaksa mengungsi ke tempat aman.

Demikian dikatakan Sekretaris Desa Sangiang, Nasrullah S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (23/1). Menurutnya, angin kencang dan gelombang pasang tersebut membuat warga was-was dan khawatir.

“Semalam saja kami di Sangiang tidak bisa tidur karena cemas angin kencang dan gelombang pasang ini,” katanya.

Dikatakannya angin kencang dan gelombang pasang tersebut berdampak kerusakan satu unit rumah warga, karena talud penahan air laut yang dibuat swadaya jebol akibat dihantam gelombang.

“Peristiwa angin kencang dan gelombang pasang ini setiap tahun terjadi. Bahkan Sebagian warga pesisir hingga saat ini masih mengungsi ke tempat yang aman,” katanya.

Menurut Nasrullah pasca peristiwa tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dan melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Sudah kita laporkan, ter-

(Suara NTB/Uki)

JEBOL - Talud penahan air laut pasang di Desa Sangiang Kecamatan Wera jebol akibat dihantam gelombang pasang, Selasa (22/1) malam. kait kondisi dan kerusakan Sangiang tersebut. Bahkan pasca peristiwa ini,” katanya. peristiwa itu juga telah dilaporMeski demikian Sekdes kan ke BPBD Provinsi NTB. meminta dan mendesak Pe“Laporannya sudah kita termerintah daerah untuk seri- ima dan kita lanjutkan juga ke us menangani tebing banta- BPBD Provinsi NTB,” ujarnya. ran sungai. Membangun taMenurut Taufik, angin kenlud penahan gelombang sep- cang dan gelombang pasang anjang pantai sebelum ber- tidak hanya terjadi di wilayah dampak lebih buruk.

Kecamatan Wera, tapi terjadi “Kami sudah lama memin- juga di wilayah Kecamatan ta agar tebing dibantaran sun- Ambalawi. Peristiwa tersebut gai dibuatkan talud. Tapi setiap tahun terjadi. sampai sekarang belum ada “Wilayah pesisir Wera dan realisasi,” katanya.

Ambalawi setiap tahun sangat Kepala BPBD Kabupaten rawan terjadi angin kencang Bima, Drs. Taufik Rusdy men- dan gelombang pasang. Semgakui telah menerima laporan bari menghimbau warga agar adanya peristiwa angin kencang tetap meningkatkan kewaspdan gelombang pasang di Desa adaan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Bendungan kamudi yang terakhir rusak diterjang banjir awal 2018 lalu masih belum mendapat sentuhan perbaikan. Kontraktor tidak ada yang berani menerima tawaran proyek perbaikan ini dengan alasan cuaca ekstrem.

Akibatnya, pelayanan bergilir air bersih di sejumlah wilayah masih dialami masyarakat.

Direktur PDAM, Agus Supandi, SE kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/1) menyampaikan, proyek perbaikan bendungan yang memakai anggaran tanggap darurat BPBD itu belum bisa dieksekusi karena tidak ada kontraktor yang berani mengerjakannya. “Anggaran sudah ada tapi tidak ada kontraktor yang berani kerja karena takut banjir,” ungkapnya.

Dari banyak kontraktor proyek yang pernah ditawarkan untuk perbaikan bendungan sumber air baku IPA Selaparang tersebut, tak ada satupun yang berani menerimanya.

Mereka rata-rata takut mengalami kerugian karena bekerja di tengah ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi, apalagi dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini.

Kemungkinan besar, lanjut Agus Supandi, perbaikan bendungan yang sudah beberapa kali rusak diterjang banjir sejak 2017 lalu itu baru bisa dilakukan setelah intensitas hujan menurun. Sehingga arus sungai bisa dengan mudah dialihkan sampai pengerjaan proyek nantinya selesai.

“Nanti aliran sungai akan kita alihkan, tapi kalau musim banjir begini walaupun aliran dialihkan tetap akan menghantam saluran utama. Itu yang

dikhawatirkan oleh kontraktor,” jelasnya.

Menurut dia, rencana perbaikan bendungan dengan pembuatan bak penampung permanen di tengah sungai akan bisa membuat instalasi perpipan induk bertahan lama.

Dibanding hanya memasang tanggul yang terbukti beberapa kali hanyut ketika dihatam banjir. Untuk sementara, pelayanan air bersih masih akan tetap begilir karena pipa yang ditanam hanya ditopang bantuan besar dan bekas bangunan tanggul yang rusak.

“Pipa yang nyebrang sekarang tidak kita apa-apakan, kebetulan ada batu besar dan sisa beronjong yang dulu tempat kita ikat ke dasar sungai. Ya mudah-mudah tidak terjadi banjir besar lagi. Cuma kendala kita, mulut pipanya itu tetap tertimbun pasir jadi harus rutin dibersihkan,” pungkasnya. (jun)

Agus Supendi

(Suara NTB/dok)

FGD - Kegiatan FGD memperingati hari bakti perbendaharaan yang dirangkaikan dengan tasykuran (refleksi) di kantor KPPN setempat, Rabu (23/1).

semaunya.

“Aturan itulah yang mengatur mungkin ada namanya izin, kerjasama dan macammacam. Kalau kita ambil langkah tegas, 90,99 persen itu pasti dijerat hukum,” tegasnya.

Berdasarkan data luas wilayah yang dikantongi saat ini, BKPH ARS bertanggung jawab atas 91.877,36 Ha kawasan hutan. 58.184,61 Ha diantaranya masuk hutan lindung, 7.614,09 Ha hutan produksi, dan 26.078,66 Ha hutan produksi terbatas. Dari total wilayah tersebut diakui sudah banyak yang dirambah warga tanpa izin untuk menanam jagung, tetapi

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Taliwang (Suara NTB) sung dibawa oleh pelaku.

1234567890123456789012345678901212 Satuan Reserse Krimi“Kita masih sangat kesu1234567890123456789012345678901212 nal (Sat Reskrim) Polres litan untuk mengungkap ka1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Barat, bersama sus ini (penyelundupan pulu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Balai Karantina Hewan han ekor burung) ini. Karena 1234567890123456789012345678901212 Tumbuhan Poto Tano ber- burung itu sifatnya hanya 1234567890123456789012345678901212 hasil menggagalkan pengir- dtitipkan ke sopir bus dan 1234567890123456789012345678901212 iman 34 ekor burung menu- sudah ada orang yang akan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ju Mataram. Puluhan bu- mengambil nanti saat bere1234567890123456789012345678901212 rung berjenis Podang dan da di terminal,” ungkapnya.

1234567890123456789012345678901212 Srigunting tersebut, diaDikatakannya, pengiri1234567890123456789012345678901212 mankan lantaran tidak man dan proses jual beli bu1234567890123456789012345678901212 bisa menunjukkan doku- rung ini harus ada izin serta 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 men saat dilakukan pemer- suratnya. Sementara burung 1234567890123456789012345678901212 iksaan oleh petugas karan- yang saat ini sudah dilepas 1234567890123456789012345678901212 tina bersama aparat gabun- tersebut rata-rata tidak me1234567890123456789012345678901212 gan, Selasa (22/ 1) sekitar milik surat. Meskipun bu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pukul 18. 00 WITA. rung ini bukan termasuk 1234567890123456789012345678901212 Kapolres KSB, melalui dalam jenis yang harus dilin1234567890123456789012345678901212 Kasat Reskrim AKP Mu- dungi, tapi karena tidak ada 1234567890123456789012345678901212 haemin SH., SIK kepada suratnya makanya diaman1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Suara NTB, Rabu (23/1) kan saat akan melintas di 1234567890123456789012345678901212 membenarkan terkait adan- Poto Tano. Pihaknya juga 1234567890123456789012345678901212 ya upaya penyelundupan akan terus mengatensi 1234567890123456789012345678901212 burung dari Kecamatan masalah ini supaya tidak ada 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Alas menuju Mataram. penyelundupan yang akan di1234567890123456789012345678901212 Bahkan burung-burung yang lakukan oleh oknum yang 1234567890123456789012345678901212 tidak bisa dilengkapi doku- tidak bertanggung jawab.

1234567890123456789012345678901212 men tersebut, saat ini Selain itu, razia juga akan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sudah dilepasliarkan untuk terus dilakukan di Poto 1234567890123456789012345678901212 kembali ke habibatnya lagi. Tano, karena untuk saat ini 1234567890123456789012345678901212 Puluhan ekor burung dianggap rawan terjadi 1234567890123456789012345678901212 tersebut, direncanakan penyelundupan. Apalagi 1234567890123456789012345678901212 akan dijual di Mataram sampai dengan saat ini pel1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dengan harga cukup tinggi. aku penyelundupan juga be1234567890123456789012345678901212 Bahkan di lokasi tujuan, lum terdeteksi dari dua ka1234567890123456789012345678901212 sudah ada yang menunggu sus yang sudah ditangani.

1234567890123456789012345678901212 paket kiriman itu. Hanya “Kita intensifkan penga1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 saja pihaknya sampai den- manan di Poto Tano sebagai 1234567890123456789012345678901212 gan saat ini masih belum pintu masuk dan keluar dari 1234567890123456789012345678901212 bisa menetapkan satu or- Sumbawa. Sehingga kasus1234567890123456789012345678901212 ang tersangkapun dalam kasus yang selama ini terja1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kasus ini. Hal tersebut ter- di di Poto Tano (penyelundu1234567890123456789012345678901212 jadi karena puluhan burung pan) bisa semakin ditekan,” 1234567890123456789012345678901212 hanya dititip tidak lang- tandasnya. (ils) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Polres Kembali Gagalkan Pengiriman Burung Ilegal

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

SDN Sering Juara Green School Picture Competition Sekolah HEBAT 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) SDN Sering Kecamatan Uter Iwes menjadi Juara Pertama Green School Picture Competition Sekolah HEBAT 2019. Kompetisi yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Sumbawa, memperingati HUT Sumbawa Ke 60. Yang disponsori Harian Suara NTB, PT Pertamina Badas, PT Bank BPR Kas dan PD BPR NTB. Penyerahan hadiah, piala dan piagam penghargaan dilaksanakan pada malam resepsi HUT Sumbawa, di Kantor Bupati, Selasa (22/1) malam. Untuk Juara Kedua diraih SDN 1 Mapin Kebak Kecamatan Alas

Barat dan Juara Ketiga, SDIT Samawa Cendekia Kecamatan Labuan Badas. Ketiga sekolah tersebut berhasil unggul dari puluhan peserta (sekolah) yang mengunggah foto lingkungan sekolahnya di Facebook. Setelah dianggap paling layak sesuai kriteria Tim Juri. Dengan kriteria utama, penataan lingkungan sekolah yang hijau dan nyaman bagi anak (siswa).

Proses penjurian pun berlangsung cukup alot, mengingat foto foto lingkungan sekolah HEBAT (Hijau, Elok, Bersih, Asri dan Terawat) yang diunggah ke Facebook semuanya menarik dan memilik keunggulan masing mas-

ing. Tim Juri pun akhirnya sepakat memilih lima besar sekolah yang diverifikasi lapangan. Melihat kesesuain foto yang diunggah dengan kondisi riel di lapangan. Hingga akhirnya keluar 3 sekolah sebagai Juara.

“Antusiasme tinggi sekolah mengikuti kompetisi ini sangat kami apresiasi. Apalagi kompetisi sekolah hijau seperti ini baru pertama kali kami gelar. Meihat semangat ini, kami akan gelar kompetisi ini secara rutin setiap tahunnya,” kata Kepala Dinas Dikbud Sumbawa melalui Kabid Pembinaan SD, Junaidi M.Pd. Untuk itu, Junaidi berharap

sekolah untuk terus berbenah terutama melakukan penataan lingkungan yang nyaman bagi anak. Ketika lingkunganHEBAT, menjadi prasyarat awal agar anak mampu belajar dengan menyenangkan di sekolah. Untuk itulah pihaknya mendorong agar sekolah menjadi tempat yang ramah anak, tempat paling nyaman dan membuat suasana betah di sekolah. Mari wujudkan sekolah hebat, kembangkan semangat gotong royong dengan seluruh stakeholders sekolah.

“Terima kasih kami sampaikan kepada para sponsor yang mendukung kegiatan ini,”pungkasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

SEKOLAH HEBAT - Inilah salah satu sudut lingkungan SDN Sering yang menjuarai kompetisi Sekolah Hebat 2019 (foto kanan). Junaidi saat turun bersama tim melakukan verikasi lapangan penjurian lomba (foto kiri ).

Pelaksana Proyek Siap Talangi Kerusakan Pipa PDAM KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan kerusakan pipa induk milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Tiu Poso, Desa Bangkat Monteh, kecamatan Brang Rea karena alat berat.

(Suara NTB/ind)

TERBAKAR - Asap mengepul membumbung tinggi, Rabu (23/1), di Pasar Seketeng yang terbakar (foto kiri). Para petugas pemadam dan petugas lainnya bersama masyarakat berusaha memadamkan api di salah satu sudut Pasar Seketeng (foto kanan).

Pasar Seketeng Sumbawa Dilalap Si Jago Merah Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasar Seketeng, Kabupaten Sumbawa mendadak ramai, Rabu (23/1). Pasalnya, pasar terbesar di Sumbawa ini dilanda kebakaran sekitar pukul 14.10 Wita. Cepatnya api membesar membuat banyak pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya.

Pantauan di lapangan, api terlihat membesar di lokasi tengah pasar. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Mengingat api cepat menjalar, sehingga banyak pedagang yang tidak sempat menyelamatkan dagangannya. Tim pemadam kebakaran yang mengetahui kejadian langsung mengerahkan semua armada yang ada.

Begitupula pihak kepolisian yang membantu menggunakan mobil Water Canon. Termasuk pihak TNI, Pemda dan instansi lainnya bersama masyarakat bahu membahu mencoba memadamkan api.

Meskipun demikian, api tak kunjung padam dan terus menjalar. Besarnya kobaran api, merembet ke sejumlah bangunan kios permanen, petak los, lapak dan toko. Informasinya, sumber api dari salah satu kios di tengah pasar. Saat ini, belum diketahui penyebab dan jumlah kerugian dari kebakaran. Hingga berita ini dimuat, semua pihak masih melakukan proses pemadaman.

Salah satu pedagang, Ah-

madi, menyampaikan, kejadian kebakaran ini diketahui sekitar pukul 14.00 Wita.

Awalnya ia dan sejumlah pedagang lainnya melihat asap keluar dari dalam kios milik Salman yang diketahui menjual pakaian dan kain konveksi. Kebetulan saat itu toko dalam keadan baru ditutup. Karena panik ia dan sejumlah pedagang kemudian memanggil pemilik kios yang masih berada di lokasi pasar.

Namun saat kios dibuka, api langsung menjalar keluar.

“Kita lihat asap keluar dari toko Salman. Toko itu baru ditutup. Terus cepat kita panggil pemiliknya. Begitu dibuka, api langsung menyembur keluar,” ujarnya.

Para pedagang di sekitar panik dan mencoba mengambil air untuk memadamkan api. Namun api cepat membesar sehingga membuat kios tersebut terbakar. Bahkan kabel listrik yang berada di atasnya meledak. Ia pun bersama sejumlah pedagang yang lokasi kiosnya berdekatan hanya bisa pasrah. Karena api yang cepat menjalar, barang dagangannya tidak bisa terselamatkan. Terkait penyebab kebakaran, dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun diduga karena adanya hubungan arus pendek listrik.

Pedagang lainnya Fauzan, juga mengaku tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya. Ia mengetahui

adanya kios terbakar yang jaraknya sekitar 20 meter dari kios miliknya. Saat itu juga langsung berusaha mengambil air untuk membantu memadamkan. Namun berselang beberapa menit api sudah membesar bahkan sudah menjalar mengenai kios miliknya. Semua dagangannya seperti pakaian, sepatu, sandal dan lainnya ludes terbakar.

“Begitu tahu ada kebakaran, saya langsung ambil air.

Tapi cepat sekali apinya membesar. Tidak sampai 5 menit, pas saya kembali api sudah membakar kios saya. Kalau penyebabnya saya belum tahu. Ada yang bilang karena listrik,” sebutnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin yang ditemui di lokasi mengakui, untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan semua armada yang ada. Dimana sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Terdiri dari empat unit mobil yang stanby di kota, kemudian mobil yang ditempatkan di Utan, Plampang dan Lenangguar.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui penyebab kebakaran. Mengingat pihaknya fokus untuk memadamkan api terlebih dahulu. Nantinya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Pihaknya juga belum bisa memperkirakan total kerugian yang diakibatkan. Nantinya Bapenda

Sumbawa juga akan mendata mengenai jumlah kios yang terbakar.

Sedangkan Kabid Pasar Bapenda Sumbawa, Sirajuddin memaparkan bahwa di Pasar Seketeng terdapat 2.267 total pedagang.

Baik pedagang kios, pelataran, toko, dan lainnya. Dimana untuk kios permanen sebanyak 500 lebih, petak los 300 lebih, toko 7, dan sisanya lapak. “Total semua pedagang ada 2.267.

Terdiri dari pedagang sayur, ikan, toko dan lainnya,” terangnya.

Saat ini pihaknya belum mengetahui jumlah kios ataupun lapak yang terkena kebakaran. Mengingat masih dalam proses pemadaman.

Sementara Kabag Ops Polres Sumbawa, AKP Burhanudin mengaku pihaknya mendapatkan informasi adanya kebakaran sekitar pukul 14.00 Wita.

Pihaknya kemudian mencoba menghubungi pihak pemdam kebakaran. Dimana pihaknya menurunkan mobil Water Canon dan satu tangki untuk membantu memadamkan api di lokasi. Selain itu pihak brimob juga dihubungi dan menurunkan satu unit mobil untuk memadamkan api. “Jadi AWC kita satu, AWC Brimob satu dan tangki satu,”jelasnya. (ind)

Cegah Virus, DPPP KSB Pantau HPR Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai melakukan pemantauan terhadap keberadaan Hewan Pembawa Rabies (HPR). Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan dini mencegah kemungkinan masuknya virus rabies ke wilayah KSB. Kepala DPPP KSB, Suhadi, SP, M.Si mengatakan, secara teknis pulau Sumbawa telah diisolasi Balai Karantina Pertanian untuk keluar masuknya HPR setelah mencuatnya kasus di kabupaten Dompu. Namun demikian, kesiagaan dini secara internal tetap perlu dilakukan di tingkat kabupaten untuk menutup ruang tersebarnya virus tersebut ke KSB. “Kita tidak tahu lewat mana kan. Makanya kita pantau HPR yang ada di seluruh wilayah kita juga,” terangnya kepada wartawan, Rabu (23/1).

Secara histori, ia menjelaskan, di KSB sejauh ini belum ada rekam jejak kasus virus rabies baik pada hewan yang berpotensi sebagai pembawa virus maupun pada manusia.

“Tapi jenis-jenis HPR kan kita ada di sini, seperti anjing, kucing dan kera. Karena itu kita tidak ingin lalai jangan sam-

(Suara NTB/ist)

Suhadi pai terjadi adanya kasus karena terbuka sekali kemungkinannya,” timpalnya.

Sementara ini kata Suhadi, kesiapsiagaan pihaknya hanya dalam bentuk pemantauan HPR. Selain itu juga berkoordinasi dengan Balai Karantina Pertanian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap HPR yang kemungkinan keluar masuk antar wilayah di pulau Sumbawa ini.

“Balai karantina sudah ketat, terutama di perbatasan Dompu dengan Sumbawa yang kita tahu kan di Dompu ada kasus virus (rabies) itu,” urainya.

Tindakan lainnya untuk menutup rapat ruang penyebaran virus rabies seperti melakukan penertiban anjing liar belum masuk dalam agenda dinas. Menurut Suhadi, langkah mengeliminasi anjing liar tidak akan dilakukan pihaknya sepanjang belum ada kasus-kasus secara riil virus tersebut menjangkit pada manusia.

“Kalau pun iya (ada kasus gigitan anjing menyebabkan rabies) tentu harus dilakukan pertimbangan matang dulu karena pola itu juga banyak diprotes oleh komunitas pencinta hewan.

Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, kita (KSB) oleh provinsi sejauh ini dinyatakan dalam posisi aman dari virus itu,” sambung mantan Sekretaris Bappeda Litbang ini.

Selanjutnya, ia mengimbau kepada masyarakat agar turut berperan aktif mencegah kemungkinan keberadaan virus rabies ini. Suhadi mengatakan, bagi masyarakat yang mengetahui adanya gejala-gejala hewan di lingkungannya terjangkit virus tersebut agar segera melaporkannya ke fasilitas kesehatan hewan terdekat.

“Gejala umumnya kalau pada anjing akan agresif dan suka menyerang manusia dengan menggigit bagian atas tubuh,” paparnya.

Sementara itu petugas Poskeswan Taliwang, drh.

Isnia menjelaskan, masa inkubasi virus rabies baik pada binatang maupun manusia hampir sama. Setelah terjangkit, virus ini hanya membutuhkan waktu sekitar empat hari sampai satu minggu untuk melumpuhkan inangnya.

“Misalnya manusia digigit anjing yang diketahui rabies gejalanya cepat sekali kelihatan. Di awal umumnya diawali demam tinggi setelah itu perilakunya tidak dapat terkontrol seperti orang gila,” sebutnya.

Namun demikian, Isnia menyatakan, masyarakat bisa mengambil tindakan pencegahan dini jika mengalami gigitan HPR. Caranya, secepatnya membersihkan luka bekas gigitan dengan air mengalir dan detergen dan setelah itu segera membawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan medis lanjutan.

“Kalau sudah ditangani medis nanti akan diberikan serum anti rabies. Jadi intinya cepat tangani jangan didiamkan kalau misalnya digigit anjing atau hewan lain yang punya potensi HPR,” tukasnya. (bug)

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah sebelumnya tim dari Bidang Cipta Karya, Dinas PUPRPP KSB melakukan pengecekan ke lokasi sekaligus memfasilitasi pihak PDAM untuk meminta pertanggungjawaban pelaksana proyek bendungan Bintang Bano.

“Kita sudah turun pada hari Senin lalu. Hasilnya kami pastikan pipanya rusak karena alat berat yang beraktivitas di sekitar pipa induk PDAM itu,” terang Ketua Tim Pengecekan Dinas PUPRPP KSB, Burhanuddin, ST kepada wartawan, Rabu (23/1).

Kasi Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Limbah Bidang Cipta Karya ini menjelaskan, seluruh kerusakan pada pipa induk PDAM itu karena alat berat. Sebelumnya alat berat milik perusahaan kontraktor bendungan Bintang Bano beraktivitas di sekitar pipa membuat akses jalan untuk kebutuhan pengangkutan material galian C. “Ada banyak titik kerusakan, dan yang paling parah ada tiga batang sambungan pipa yang penyok sepertinya dilindas alat berat,” urainya.

Saat turun lapangan, Burhanuddin bersama petugas PDAM langsung menemui perwakilan tiga perusahaan pelaksana proyek Bintang Bano di lokasi pembangunan. Ia menyebutkan, saat pertemuan ketiga perusahaan sempat menyangkal menjadi penyebab rusaknya pipa induk milik PDAM itu.

“Sempat mengelak. Tapi kami pastikan yang bekerja di sana mengambil galian C hanya mereka tidak ada pihak lain. Dan akhirnya mereka pun menyatakan setuju melakukan perbaikan,” paparnya.

(Suara NTB/ist/dok pdam)

RUSAK - Jaringan pipa induk milik PDAM KSB di Tiu Poso yang rusak akibat aktivitas alat berat kontraktor pembangunan bendung Bintang Bano.

Atas persetujuan itu, Dinas PUPRPP KSB pun telah meminta kepada PDAM untuk segera menyusun kebutuhan anggaran perbaikannya. “Mereka (perusahaan) menyatakan siap kapan saja. Yang penting ada RAB yang sudah dibuat PDAM segala biayanya akan ditalangi,” sambung Burhanuddin.

Sementara itu Direktur PDAM KSB, Bambang, ST yang ditemui terpisah menyatakan, perbaikan pipa induk miliknya yang rusak itu tidak saja memakan biaya besar. Tetapi juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisi di sekitar lokasi tidak memungkinkan untuk dimulainya perbaikan.

“Air sungai di sana kan sedang tinggi. Dan posisi pipa itu berada di dasar sungai,” cetusnya.

Khusus untuk biaya, Bambang menaksir akan menghabiskan anggaran hingga ratusan juta. Sebab pipa induk yang rusak itu berbahan baja dengan diameter mencapai 16 inci, harganya kini di pasaran mencapai Rp 17 juta per lonjor.

“Yang rusak di sana ada 3 sambungan (lonjor) tinggal dikalikan saja. Belum lagi biaya pemasangannya dan itu

butuh tenaga ekstra denga kondisi hujan begini,” sebutnya.

Ditanya mengenai dampak kerusakan pipa tersebut terhadap pelayanan PDAM? Bambang menyatakan, sejauh ini tidak sampai menggangu suplai air bersih kepada masyarakat. “Kalau saja musim kering pasti terganggu, karena musim hujan air sungai yang masuk dari pipa yang bocor turut mengalir sampai intake,” ungkapnya.

Meski demikian, ia kembali menegaskan, kerusakan itu harus segera diperbaiki. Posisi pipa yang kini mengambang di permukaan air sewaktuwaktu dapat mengalami patah ketika diterjang air sungai yang meluap akibat musim penghujan saat ini.

“Jadi posisi kami sekarang serba salah. Mau langsung diperbaiki, kondisi tidak memungkinkan air sungai sedang besar. Tapi kalau didiamkan bisa patah sewaktu-waktu. Makanya kami sedang upayakan ada penanganan sementara baru perbaikan permanen. Dan untuk itu kami minta pertangggunjawaban kontraktor Bintang Bano,” tandasnya.(bug)

Beberapa Paket Proyek Ditunda Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga akhir tahun 2018 lalu, realisasi serapan anggaran Kabupaten Sumbawa tidak terpenuhi 100 persen. Hal ini karena adanya beberapa paket yang ditunda pekerjaannya.

“Kami tidak berani yakini 100 persen. Karena ada beberapa pekerjaan yang sifatnya kita tunda,” kata Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Zainal Arifin M.Si, kepada wartawan.

Dijelaskannya, serapan anggaran yang terealisasi sekitar 97 persen. Dimana ada beberapa OPD yang mengajukan pengerjaan proyek di APBDP ditunda pelaksanaannya. Paket tersebut dimasuk-

(Suara NTB/ind)

Z. Arifin kan kembali untuk dikerjakan tahun 2019. Karena setelah dilakukan pengecekan, tidak

memungkinkan dari segi waktu. Selain itu, dari segi lokasi juga menjadi pertimbangan.

“Kita harus bersikap dan harus kita sesuaikan dengan tentatif waktu jadwal pekerjaan. Jangan sampai kita paksakan tapi tidak bisa dituntaskan. Lebih baik kita luncurkan ke tahun berikutnya,” ujarnya.

Terkait proyek fisik di tahun 2018, pada prinsipnya pembangunannya sudah terlaksana. Meskipun ada paket jembatan di Orong Telu yang tidak bisa diselesaikan 100 persen. Tetapi pengerjaannya sudah diatas 90 persen lebih.

“Persoalan itu justifikasi OPD,” pungkasnya. (ind)

Cuaca Ekstrem, Pemkab Imbau Masyarakat Waspada Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tajuddin S.H, mengimbau masyarakat Kabupaten Sumbawa agar tetap waspada dan berhati-hati.

Mengingat cuaca ekstrem saat ini bisa menyebabkan terjadinya potensi bencana.

“Dampak yang ditimbulkan hujan yang terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat, seperti terjadinya genangan air, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, jalanan yang licin, dan gelombang yang tinggi untuk penyeberangan,” terangnya, Rabu (23/1).

(Suara NTB/arn)

Tajuddin Informasi yang diterimanyadari BMKG, secara khusus,

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia. Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor (94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam tiga hari ke depan dan mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang mencapai di atas 25 knot di beberapa wilayah termasuk wilayah NTB. “Makanya, kami mengimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG khususnya informasi Peringatan Dini Cuaca,” pungkasnya. (arn)

POLHUKAM

Halaman 8

Aksar Ansori Dilirik Tahanan Polda NTB Kabur Banyak Parpol Krimsus Selidiki Dugaan Gratifikasi

Lalu Aksar Ansori

Mataram (Suara NTB) Setalah masa jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi NTB berakhir, Lalu Aksar Ansori, mendapatkan banyak tawaran untuk terjun ke dunia politik praktis dari sejumlah partai politik. Namun ia masih belum memutuskan apakah akan melanjutkan karirnya di dunia politik atau tidak.

“Untuk tawaran masuk parpol, sejauh ini sudah banyak kita berkomunikasi dengan teman-teman di parpol.

Ya mereka tentu punya penilaian lah, sehingga saya kembalikan kepada mereka,”

Mataram (Suara NTB) Penyelidikan internal Polda NTB terkait kaburnya tahanan narkoba warga negara Perancis, Dorfin Felix masih berjalan. Perwira Dit Tahti Polda NTB bergantian menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Di sisi lain, dugaan suap juga mulai digarap.

“Krimsus (Ditreskrimsus) yang memeriksa. Dugaan gratifikasi,” beber Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol I Komang Suartana, ditemui Rabu (23/1) di ruang kerjanya.

Pemeriksaan sebelumnya dikoordinasi Ditreskrimum yakni pada tahanan yang menghuni Rutan Polda NTB.

katanya kepada Suara NTB. Lazim para mantan komisioner KPU, kebanyakan melanjutkan karirnya di bidang politik dengan masuk sebagai kader dan pengurus partai. Dan rata-rata, karir politik para mantan komisioner KPU cukup moncer.

Beberapa mantan komisioner KPU di NTB yang memiliki karir politiknya cukup melejit yakni Bupati Lombok Barat dua periode, Fauzan Khalid. Dia sebelumnya merupakan Ketua KPU Provinsi NTB. Selain itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri. Sebelumnya Mahalli merupakan mantan Ketua KPU Provinsi NTB juga, setelah usai masa jabatannya, ia bergabung bersama Partai Demokrat dan ikut maju sebagai caleg pada pemilu 2014. Ia kemudian terpilih dan dipercaya menjadi Wakil Ketua DPRD NTB. Selain itu, ada juga nama mantan Anggota KPU lainnya, seperti Zainul Aidi yang sekarang menjadi Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB. Selain nama-nama itu, masih banyak juga para mantan komisioner KPU yang memiliki karir melejit di dunia politik.

Apakah pada akhirnya Aksar juga demikian, akan memilih melanjutkan karirnya di dunia politik, mengikuti jejak para pendahulunya yang sudah menunjukkan bahwa mereka bisa sukses di dunia politik.

“Apa yang di depan pantas dan tepat, dengan sendirinya kita akan masuk nanti, kalau ada peluang peran yang tepat.

Apapun itu, termasuk jalur politik, tidak boleh menghidari dan menampikkan karena itu wujud kepercayaan publik,” katanya.

Aksar mengaku siap berkiprah di politik. Jika memang jalur politik dapat memberikan dia ruang untuk mengabdi kepada masyarakat, maka dia tidak alergi dengan dunia politik.

“Pada prinsipnya kita milik publik maka harus memberikan manfaat, dan harus memberikan nilai tambah ketika kita ada di situ, jangan jadi problem dan jadi masalah, jadi perusak. Itu jadi pegangan, saya kira peran apapun bisa kita lakukan, termasuk di politik,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait dengan beredarnya sejumlah isu yang menggadang-gadang dia sebagai salah satu kandidat kuat untuk Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2020? Aksar juga tak menampik hal tersebut. Jika memang masyarakat menghendaki dirinya untuk tampil bertarung di tanah kelahirannya itu, serta dengan takdir Allah, maka dia mengaku tak punya keraguan untuk hal tersebut. (ndi)

Sementara pencarian sampai hari ketiga sejak Dorfin kabur belum membuahkan hasil. Dorfin diduga masih berada di Pulau Lombok. “Memang dari hasil pelacakan di Gunungsari (Lombok Barat).

Setelah itu sinyal (ponsel) hilang,” sebutnya.

Tersangka kurir narkoba se-

Empat WNA Tiongkok Dideportasi Mataram (Suara NTB) Kantor Imigrasi Mataram memulangkan empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Mereka melanggar izin tinggal di Lombok Barat, NTB. Visa bebas kunjungan disalahgunakan dengan bisnis tungku arang putih.

Empat WNA Tiongkok itu antara lain MX (38); SZZ (61); SZ (32); dan JZ (40). Mereka dipulangkan lewat Lombok

International Airport Praya Lombok Tengah, Rabu (23/1).

Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Mataram, Yusriansyah Fazrin menjelaskan WNA Tiongkok yang dideportasi itu kemudian masuk dalam daftar tangkal masuk ke wilayah Indonesia selama enam bulan.

MX masuk ke Indonesia menggunakan visa bebas kunjungan pada 18 Desember

2018. Kemudian JZ, SZ, dan SZZ menyusul dengan visa yang sama pada 28 Desember 2018. Mereka membuat tungku di Labuan Tereng, Lembar, Lombok Barat.

Mereka melanggar pasal 122 huruf a Jo Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. “Mereka dideportasi ke negara asal atas pelanggaran keimigrasian. Menyalah-

gunakan izin tinggal,” terang Yus. Empat WNA Tiongkok itu dipergoki membuat tungku pembakaran arang putih. SZ dan JZ memproduksi tungku.

Sementara MX dan SZZ menjadi juru masak. Petugas Imigrasi menemukan satu tungku pembakaran arang siap pakai.

Dua tungku lain sedang proses penyelesaian. Mereka membuat secara konvensional.

Tanah liat dibentuk melingkar dengan diameter 2 meter. “Tungku itu rencananya mau dipakai sebagai media membuat kosmetik,” kata Yus. Rupanya empat WNA ini hanya pesuruh. Yus mengungkapkan ada bos berinisial YJ yang memodali kegiatan empat WNA itu selama di Lombok. YJ menanggung akomodasi dan transportasi. (why)

Kasus Nonton Bareng Piala Dunia

Hotel di Senggigi Dipergoki Tim Monitoring Pemilik Lisensi Mataram (Suara NTB) – General Manager Hotel Puri Bunga, Marcel Lothar Manfred Navest menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (23/1).

Pria asal Belanda dibawa ke meja hijau atas dakwaan melanggar hak ekonomi pemilik lisensi resmi siaran Piala Dunia 2014 Brazil.

Ketua Koordinator Monitoring PT Nonbar Simon memberi kesaksian di hadapan majelis hakim dengan ketua Achmad Sugeng Djauhari dan hakim anggota Hiras Sitanggang dan Rosana Irawati.

Simon menerangkan menemukan Hotel Puri Bunga di Senggigi, Lombok Barat menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2014 Brazil, 14 Juli 2014 lalu. Kala itu final mempertandingkan Jerman melawan Argentina.

“Kita menemukan pelanggaran, ada menemukan tayangan.

Yang menonton ada sekitar 10 atau 11 orang,” ucapnya menjawab pertanyaan hakim Hiras.

Selanjutnya dia merekamnya dengan foto dan video.

Saat itu penonton menurut dia juga disajikan makanan dan minuman. Simon juga menemukan pelanggaran serupa di 10 hotel lainnya.

“Saya tidak menghentikan pada saat itu hanya merekam kemudian melaporkan ke manajemen,” ucap Simon. Hakim sebelumnya bertanya perihal tindakan apa yang diambil Simon sebagai tim monitoring.

Laporan itu lantas ditindaklanjuti tim advokasi PT

Nonbar dengan mengirimi Hotel Puri Bunga somasi sampai tiga kali. Somasi sebanyak tiga kali terkait pembayaran ganti rugi lisensi namun tidak diindahkan.

PT Nonbar menyosialisasikan tentang penggunaan hak lisensi melalui media massa nasional Kompas, tabloid Bola, dan Superball serta situs resmi.

Tak seperti hotel lain yang juga diberi somasi. “Santika, Sheraton, dan Jayakarta mereka langsung membayar lisensi dan punya hak untuk nonton bareng,” sebut dia.

Hakim Sugeng lalu menayakan landasan Simon sebagai saksi pelapor mengadukan hal itu ke Polda NTB. “Dasarnya tidak memiliki lisensi penyiaran di ruang komersil,” jawab Simon.

Sementara terdakwa Marcel menolak sebagian kesaksian Simon. “tidak ada di situ jual snack karena restoran sudah tutup jam 11 (malam),”

ujarnya ketika dimintai tanggapan oleh Sugeng.

Terdakwa Marcel diajukan ke persidangan atas dakwaan pelanggaran hak ekonomi PT Inter Sport Marketing. PT ISM satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Indonesia dari FIFA. PT ISM memberi sublisensi free to air lembaga penyiaran AnTV dan TVOne dan pay to air kepada K-Vision dan Viva+.

PT ISM menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan, dan nonton bareng di area komersial seperti hotel, restoran, mal, dan tempat hiburan lainnya.

Sementara Hotel Puri Bunga menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2014 menggunakan digital receiver dan antena UHF tanpa izin atau hak siar dari PT Nonbar. Sehingga PT Nonbar merugi Rp60 juta. (why)

(Suara NTB/why)

SAKSI - General Manager Hotel Puri Bunga Marcel Lothar Manfred Navest (paling kiri) menghadiri sidang kesaksian kasus siaran Piala Dunia 2014 Brazil tanpa hak siar, Rabu (23/1).

Elektabilitas Prabowo Masih Kuat di NTB Mataram (Suara NTB) Diperkirakan sampai saat ini, elektabilitas capres/cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) masih merajai di NTB dibandingkan dengan elektabilitas pasangan nomor urut 1, Joko WidodoKH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).

Perbandingan elektabilitas kedua pasangan capres/cawapres tersebut di NTB, tak jauh berbeda dari perolehan suara masing-masing pada Pilpres 2014, yakni Prabowo 70 persen dan Jokowi sekitar 30 persen.

Peta kekuatan kedua capres tersebut merupakan hasil survei dari internal masing-masing tim pemenangan. Kedua tim pemenangan yang dikonfirmasi Suara NTB tak me-

ara Bea Cukai Mataram, Aviation Security Lombok International Airport dan Ditresnarkoba Polda NTB. Warga negara Perancis itu gagal melewati pemeriksaan bandara. Turut diamankan barang bukti sabu dan ekstasi senilai Rp3,1 miliar.

Berat sabu yang diselundupkan Dorfin totalnya mencapai 2,47 kg, ditambah lagi dengan ekstasi 206,83 gram, ketamine 256,6 gram, dan 850 butir ekstasi 253,1 gram. Dorfin diupah 5.000 euro untuk mengantarkan narkoba ke Lombok. (why)

(Suara NTB/why)

Gerindra Berpeluang Kuasai Udayana Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra menjadi paling diuntungkan oleh efek ekor jas dari kampanye Pilpres. Bahkan di NTB sendiri, dengan makin menguatnya dukungan masyarakat kepada pasangan Capres/Cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (PrabowoSandi), elektabilitas Partai Gerindra juga makin moncer.

Hal itu yang membuat para petinggi Gerindra sangat optimis menjadi partai pemenang pemiH. Ridwan Hidayat lu di NTB. “Kalau Gerindra Insya Allah, Masya Allah, tanpa mendahului takdir Tuhan, kita jadi pemenang di 2019,” kata Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat kepada Suara NTB, Rabu (23/1).

Dibawah komandonya, Ridwan berambisi membawa partainya berkuasa di DPRD NTB. Gerindra bertekad untuk mematahkan dominasi Partai Golkar selama ini yang selalu langganan dengan kursi orang nomor satu di Udayana.

Pada Pemilu 2014 lalu, Gerindra dengan perolehan delapan kursi anggota DPRD, tercatat menjadi pemenang pemilu dengan nomor urut tiga, di bawah partai Golkar dan Demokrat.

Sehingga Gerindra berhasil menjadi wakil ketua.

“Di 2019 kita targetkan mendapat 12 kursi. Jadi ada beberapa dapil yang kita bisa dapat lebih dari satu kursi,” katanya. Dikatakan Ridwan, yang juga maju menjadi caleg dari dapil Kota Mataram itu, sangat percaya diri dengan peta kekuatan caleg yang diturunkan bertarung, merupakan para petarung yang akan menjadi mesin pengeruk suara.

Ia menyebutkan, di dapil I Kota Mataram, partai menargetkan dua kursi, dengan caleg unggulan yakni dia sendiri dan caleg petahana, H. Abdul Karim. Kemudian di dapil II Lobar-KLU, juga memiliki dua caleg yang berpotensi jadi, yakni caleg petahana, Mohammad Sabirin dan mantan calon Bupati Lobar, Nauvar Farinduan.

Didapil III Lombok Timur bagian utara, juga menargetkan dua kursi yang dengan jagoannya caleg petahana, H. Hamja dan mantan calon wakil bupati Lotim, H. Machsun Ridwaini.

Demikian juga dengan dapil IV, Lombok timur bagian Selatan, Gerindra juaga memiliki kekuatan yang tidak enteng di dapil ini, dengan menurunkan caleg tangguh yakni mantan Wabup Lotim, Khairul Warisin dan caleg petahana, M. Sakdudin.

Didapil V, Sumbawa dan KSB, Gerindra menargetkan satu kursi. Sementara di dapil VI dua kursi yakni dengan caleg andalan, mantan calon wakil gubernur NTB, Mori Hanafi dan caleg petahana, Ali Jaharuddin.

Didapil VII Lombok Tengah bagi selatan, Gerindra juga punya jagoan tangguh, yakni caleg petahana yang juga wakil ketua DPRD NTB saat ini, Lalu Wirajaya, kemudian Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Al-Khairi. Kemudian di Dapil VIII, Gerindra menargetkan satu kursi. Dengan peta kekuatan caleg yang dimiliki itulah, Gerindra sangat optimis dapat mengunci minimal 12 kursi di DPRD NTB. (ndi)

Penyidik mendalami modus tersangka kurir narkoba ini menyelinap keluar.

“Tim Propam, tim Krimsus, Krimum (Ditreskrimum), tim narkoba (Ditresnarkoba) masih penyelidikan. Nanti kalau sudah ada perkembangan yang tajam akan saya sampaikan,” ujar Suartana.

nilai Rp3,1 miliar, Dorfin Felix diketahui sudah tidak ada di sel tahanan pada Senin (21/1) pagi.

Polda NTB mengklaim Dorfin kabur melalui ventilasi kamar tahanan di lantai dua.

Pada hari itu Dorfin sedianya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejati NTB. Sebab penanganan kasusnya sudah tuntas dan dinaikkan ke tahap penuntutan ke pengadilan.

Dorfin ditangkap atas dugaan peredaran narkoba jaringan internasional. Dorfin ditangkap Jumat 21 September 2018 lalu atas kerja sama ant-

DEPORTASI - Empat WNA Tiongkok menyalahgunakan izin tinggal di Lombok dideportasi kembali ke negara asalnya, Rabu (23/1).

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

nampik jika demikianlah fakta politik yang ada sekarang ini.

Namun demikian, konstelasi politik di NTB tersebut masih bisa berubah, mengingat pelaksanaan Pilpres 2019 masih ada waktu tersisa dua bulan lagi.

Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Tim pemenangan Jokowi bisa saja membalikkan keadaan pada hari-hari terakhir menjelang pencoblosan.

“Hasil survei kita memang di NTB cukup berat, sehingga kami ditargetkan perolehan suara 40 persen. Tapi kita optimis menang, Jokowi-Ma’rif di NTB makin kuat, setelah TGB (TGH. M. Zainul Majdi) bersama kita,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) JokowiMa’ruf di NTB, Misbach Mulyadi.

Diakui Misbach, bahwa TGB men-

jadi andalan yang bisa mendongkrak perolehan suara Jokowi-Ma’ruf di NTB. Hanya saja sampai saat ini masih belum turun berkampanye.

TGB diharapkan dapat memberikan kontribusi politik yang sangat signifikan. Sehingga dia akan diturunkan pada hari-hari terakhir.

“Karena itu kita tetap optimis bisa lebih baik dari periode sebelumnya, dengan bergabung TGB Insya Allah barang kali kita bisa lebih. Karena bagaimana pun beliau tokoh yang mampu mendongkrak perolehan suara JokowiMa’ruf. Ini kan beliau belum turun, mungkin setelah turun akan bisa berbalik keadaannya,” kata Misbach.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra, H. Ridwan Hidayat

mengatakan bahwa Pasangan Prabowo-Sandi bisa menang telak lagi di NTB. Iapun menargetkan kemenangan sebesar 75 persen.

Ditanya terkait dengan keberadaan TGB di kubu Jokowi, tidakkah menjadi ancaman bagi Prabowo? Pasalnya sampai saat ini diketahui TGB masih belum turun bergerak untuk mengkampanyekan Jokowi. Jika TGB sudah turun, maka diprediksi suara Jokowi akan langsung naik drastis.

“Saya kira tidak masyarakat kita sudah tahulah mana yang pantas dan layak dan saya yakin itu. Terkait dengan TGB, saya tidak menyebutkan beliau, kita saling hormati perbedaan, karena hakikat demokrasi adalah siap berbeda,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/penrem)

HADIAH UMRAH - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat memberikan hadiah umrah secara simbolis kepada Serma Ismail.

Redam Kelompok Garis Keras, Babinsa Kodim Bima Dapat Hadiah Umrah Mataram (Suara NTB) Sersan Mayor Ismail patut bersyukur. Berkat dedikasinya meredam kelompok Islam Garis Keras (Igaras), ia mendapat hadiah umrah dari Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. Rabu (23/1) kemarin secara simbolis Danrem memberikan hadiah umrah tersebut.

Sebab selama tugasnya sebagai Babinsa Kelurahan Penato’i Kota Bima, Ismail berhasil membuka ruang komunikasi dengan masyarakat setempat. Ia berdialog dan menjadi pendengar segala informasi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat setempat.

Danrem 162/WB menyampaikan, Serma Ismail mendapat hadiah umrah atas prestasinya dalam melakukan pembinaan wilayah, salah satunya pencegahan konflik sosial dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat membantu setiap permasalahan sosial yang ada di Desa binaannya.

“Jadi kita pilih prajurit yang benar-benar berprestasi berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ada,” kata Danrem.

Menurutnya, Serma Ismail terpilih melalui seleksi yang ketat selama empat bulan dari seluruh Babinsa yang memiliki kinerja terbaik termasuk lomba rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di

NTB. “Serma Ismail berhasil meredam Igaras di sana. Sehingga sekarang Alhamdulillah, masyarakat di sana mau membuka diri,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, hadiah yang sama juga akan diberikan kepada Prajurit yang non muslim dengan memberangkatkannya ke tempat ibadah masing-masing.

“Hadiah ini tidak hanya untuk umat muslim, namun yang non muslim juga akan diberangkatkan ke tempat ibadahnya masing-masing apabila terpilih sebagai Parjurit berprestasi seperti Babinsa Penato’i ini,” tegasnya.

Orang nomor satu di jajaran Korem tersebut berharap, agar ke depan para Babinsa yang ada di wilayah jajaran Korem memacu diri menjadi yang terbaik dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas.

Sebelumnya, Serma Ismail mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas terpilih sebagai Babinsa terbaik. “Alhamdulillah ya bisa terpilih menjadi Babinsa terbaik dan memperoleh hadiah umrah dari Bapak Danrem,” kata Ismail.

Serma Ismail juga meminta doa agar diberikan kemudahan dan kelancaran selama menjalankan ibadah umrah hingga kembali bertugas sebagai Babinsa di desa binaannya. (ars/*)

SUARA NTB

Kamis, 24 Januari 2019

Halaman 9

Pengusaha Minta Izin Tak Berbelit-belit (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pengusaha masih saja mengeluhkan izin-izin investasi. Padahal, pimpinan daerah begitu terbuka terhadap investasi-investasi yang masuk. “Di lapisan bawah yang bermasalah,” kata Farid Amir. Farid diketahui adalah pengusaha lokal NTB yang sangat diperhitungkan.

Ia dikenal sebagai pengusaha besar di berbagai lini bisnis. Properti, keuangan, konstruksi, hingga pusat perbelanjaan. Namanya tak asing di pemerintahan maupun masyarakat.

Farid Amir

Perekonomian NTB ke depan dalam perspektif pengusaha masih cukup optimis membaik, pascagempa. Dengan pemimpin baru di provinsi yang dilihat cukup

merangkul semua stakeholder akan melahirkan banyak perubahan-perubahan. Intervensi pemerintah juga dipandang Farid memberi sinyal optimis yang kuat kepada pengusaha lokal terhadap masa depan ekonomi NTB. Misalnya,

dengan kegiatan road show Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah ke berbagai maskapai di Indonesia adalah terobosan yang kuat untuk memperkokoh ekonomi daerah.

“Dengan merangkul semua elemen. Itu sudah luar biasa.

Saya yakin investasi akan semakin bagus lagi di NTB,” jelas Farid. Ditemui di Hotel Santika Mataram, Rabu (23/ 1) kemarin, Farid menekankan, tinggal bagaimana menertibkan layanan di tingkat bawah.

Yang dianggap cenderung cuk-

Sebulan, Dibutuhkan Belasan Miliar Ongkos Angkut Isi Ulang

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN PERS - Staf Ahli Kementerian Pariwisata, Esti Reko Astuti, memberikan keterangan pers usai rapat persiapan Bau Nyale di D’Max Hotel Praya, Rabu (23/1) kemarin.

Libatkan Kurator Nasional

Bau Nyale Tahun Ini Siap Tampil Beda Praya (Suara NTB) Gelaran event budaya Bau Nyale tahun ini bakal tampil beda. Mengingat, status event Bau Nyale sekarang bukan lagi event skala lokal. Tapi sudah masuk kalender event nasional. Bahkan masuk top ten (10 besar) Wonderful Event nasional. Sehingga tampilan harus beda dari gelaran sebelum-sebelumnya.

“Tahun ini tampilan event Bau Nyale harus beda dari sebelumnya,” ungkap Staf Ahli Kementerian Bidang Multikultural, Esti Reko Astuti, saat memberikan keterangan pers, usai rapat koordinasi persiapan wonderful event Festival Pesona Bau Nyale, di D’max Hotel Praya, Rabu (23/1) kemarin.

Guna mendukung event Bau Nyale kali ini, pemerintah pusat bakal melibatkan kurator nasional. Untuk membantu mendesain semua kegiatan pada event Bau Nyale tahun ini.

Sehingga tampilannya bakal berbeda dari kegiatan tahuntahun sebelumnya.

Wabup Imbau SKPD Manfaatkan Jaringan FO KTC Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengimbau seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk mulai memanfaatkan jaringan Fiber Optic (FO) yang telah terpasang di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC).

“Ini kan sudah dipasang.

Jadi tunggu apalagi kok tidak dimanfaatkan,” cetus Wabup saat meresmikan kantor baru Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di lingkungan KTC, Rabu (23/1).

Wabup menyatakan, keberadaan jaringan internet super cepat itu memang sengaja diadakan pemerintah untuk menunjang kerja-kerja pelayanan seluruh SKPD kepada masyarakat. Termasuk memperlancar kegiatan koordinasi antar instansi yang ada di lingkungan KTC. “Kita sekarang sudah di zaman teknologi canggih. Jadi harus memanfaatkannya karena itu akan lebih memudahkan kita,” timpalnya.

Ke depan, kata Wabup, Pemda KSB tengah merancang seluruh jalannya pemerintahan dilakukan dalam proses transaksi elektronik. Keberadaan jaringan FO di lingkungan KTC menjadi saluran utama pendukungnya. Karena itu setiap SKPD harus menyiapkan diri, melengkapi fasilitas termasuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. “Kita sudah akan mulai terapkan e-kinerja, berikutnya pelayanan secara online juga kita akan jalankan untuk memudahkan masyarakat

ha ada kepastian, sebelumnya mudah-mudah saja, ndak pernah ada yang diperluslit.

Lebih luas, ekonomi NTB kedepan dilihat positif. Intervensi pemerintah untuk melakukan recovery juga cukup kuat. Karena itu, diyakini pemulihan ekonomi akan lebih cepat. “Kepemimpinan kita yang sekarang juga cukup bagus. Intervensinya juga kuat pada semua kepentingan. Dan ini harus terlaksana sampai lapisan bawah,” harap Farid. (bul)

H. Willgo : Evaluasi Program KUR TKI

Jika Mitan Ditarik dari Sumbawa

Mataram (Suara NTB) Konversi elpiji di Pulau Sumbawa telah dilakukan.

Masyarakat mendapatkan dua pilihan bahan bakar alternatif, minyak tanah (mitan) dan elpiji. Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji subsidi di Pulau Sumbawa hingga kini masih digodok, pascadilaksanakannya konversi. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, M. Husni mengatakan, pemerintah belum melakukan penarikan bahan bakar lama, minyak tanah (mitan).

Jika ditarik, Pertamina konsekuensinya akan mengeluarkan kembali beban ongkos angkut untuk pendistribusian isi ulang elpiji. Dalam sebulan, biaya yang harus dikeluarkan mencapai belasan miliar.

“Itu kalau Mitan ditarik. Karena sementara ini di sana belum ada penampung untuk stok seperti yang ada di Lombok,” kata M. Husni di ruang kerjanya, Senin (21/1) kemarin.

Masyarakat lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa sementara ini diberikan pilihan dua bahan bakar alternatif. Sampai pemerintah memastikan tersedianya tangki penampung elpiji untuk memenuhi permintaan isi ulang.

Sebagai leading sektor, ia intens melakukan koordinasi dengan Biro Perekonomian Setda NTB. Menurutnya, untuk memastikan HET yang pas, banyak sisi yang harus dihitung. Tim di bawah koordinasi Biro Perekonomian yang bergerak. Sudah ada catatan.

Dalam waktu dekat, Pemprov NTB juga akan memanggil seluruh stakeholders di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, Pertamina, Hiswana Migas, dan direncanakan menghadirkan perwakilan dari Kementerian ESDM. “Kita bahas bersama, kita hitung. Angka yang tepat untuk HET elpiji di Pulau Sumbawa. Setelah ada ketetapan HET, baru pengusaha (Hiswana Migas) bisa menghitung harga penjualannya di sana (Pulau Sumbawa),” kata M. Husni.

Penentuan HET harus dihitung sangat cermat.

Sebab berkaitan langsung dengan subsidi pemerintah. Jangan sampai tak mengakomodir kepentingan seluruh pihak.

“Namanya barang subsidi pemerintah. Sedikit saja keliru, akan muncul reaksi. Karena itu perhitungannya harus tepat,” imbuhnya.

Sampai saat ini, harga penjualan elpiji di Pulau Sumbawa masih bervariasi. Informasi yang diterimanya, untuk isi ulang tabung, ada yang menebus Rp20.000/tabung 3Kg, ada juga yang menebus hingga Rp30.000/Kg. Ia melihat konversi di Pulau Lombok, dulunya, mitan subsidi ditarik perlahan-lahan. Butuh waktu dua tahun. “Jadi wajar kalau di Pulau Sumbawa juga begitu. Bertahap, tidak bisa langsung 100 persen,” demikian M. Husni. (bul)

up berbelit-belit. Terutama soal perizinan. Padahal menurutnya, pemerintah daerah juga sangat mengharapkan pengusaha lokal berkontribusi besar menyelesaikan persoalan di lapisan bawah. Persoalan pengangguran dan perekonomian misalnya.

Selain itu, perbaikan juga bisa dilakukan dengan memperjelas tata ruang sehingga memberi kepastian hukum bagi pengusaha berinvestasi.

Dengan adanya tata ruang jauh lebih bagus dan pengusa-

(Suara NTB/bug)

RESMIKAN GEDUNG - Wabup KSB, Fud Syaifuddin saat meresmikan gedung baru kantor Diskominfo KSB di lingkungan KTC, Rabu (23/1). depan kita bisa menyewaberurusan,” sebutnya.

Selanjutnya kepada Disko- kan domain dengan begitu minfo, orang nomor dua di akan ada PAD dari jarinKSB ini meminta agar mela- gan kita itu,” urainya dihlukan pemeliharaan jaringan adapan Wabup.

Selanjutnya BurhanudFO dengan baik. Sebagai SKPD pengelola, Diskominfo din menyampaikan, kehadiharapkan mampu memak- diran jaringan FO KTC ini simalkan pengembangan jar- juga akan dimanfaatkan ingan telekomunikasi nirka- untuk mendukung kegiabel itu untuk pemanfaatan tan pasar online yang mulainnya. “Mudah-mudahan di lai banyak dikelola oleh kantor baru ini Kominfo bisa masyarakat skala usaha lebih maksimal bekerja kecil menengah. Berdasarmemikirkan berbagai hal yang kan data Diskominfo, pelbisa dikembangkan termasuk aku usaha di KSB memanfaatkan market place onjaringan FO itu,” katanya.

Sementara itu, kepala Dis- line sangat tinggi mencapai kominfo KSB, Drs. Burhanud- 30 persen hingga akhir din menyebutkan, pihaknya tahun 2018 lalu. “Makansudah memiliki sejumlah ya kita akan buka internet rencana pengembangan me- gratis di beberapa spot termanfaatkan jaringan FO KTC utama di KTC ini supaya itu. Selain dipergunakan un- pengusaha online lokal tuk agenda pemerintahan, kita punya akses bertranDikominfo juga berencana saksi. Target kami tahun mengkomersilkannya agar ini market place lokal kita dapat menghasilkan PAD bisa sampai 40 persen,” (pendapatan asli daerah). “Ke imbuhnya. (bug)

Karena memang oleh pemerintah pusat event Bau Nyale sendiri diharapkan bisa menjadi salah satu event yang bisa menarik minat wisatawan untuk datang.

Baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik atau nusantara.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L.M. Faozal, S.Sos.M.Si., mengatakan pada event Bau Nyale tahun ini, total ada 14 kegiatan utama yang digelar. Selain kegiatan-kegiatan budaya yang seperti biasa, seperti peresean, karnaval budaya dan pemilihan Putri Mandalika, juga ada beberapa kegiatan baru. Diantaranya fashion muslim komtemporer dan pemecahan rekor nasional.

Ada juga penampilan arti ibu kota. Dengan begitu diharapkan, event Bau Nyale tahun ini bisa benar-benar semarak.

Untuk penanggung jawab

event, tetap ada di tangan pemerintah pusat. Karena event Bau Nyale sudah menjadi event nasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten dalam hal ini sebagai pendukung. “Di event ini, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten akan berbagi tugas.

Demi mensukseskan ajang tahun ini. Baik soal tanggung jawab masing-masing kegiatan. Termasuk soal dukungan anggaran,” tegasnya.

Adapun rangkaian kegiatan event Bau Nyale sendiri digelar mulai tanggal 17 sampai 25 Februari mendatang. Dengan kegiatan akan dipusatkan di Pantai Seger Kuta untuk malam puncaknya. Sementara untuk kegiatan lain, ada yang digelar di Kota Praya dan Desa Kuta. “Untuk lokasi pelaksanaan masing-masing kegiatan sedang dimatangkan. Sebelumnya nantinya diputuskan bersama,” timpalnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi XI DPR-RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA mendorong evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Khususnya yang disalurkan untuk calon TKI. Diketahui, penyaluran KUR untuk TKI selama ini kerap kali tak maksimal. Tahun 2018 lalu, berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan, penyaluran KUR di NTB sebanyak Rp16,6 miliar lebih oleh 861 TKI dari sebesar Rp2,1 triliun KUR yang tersalur.

Perbandingan realiasi yang cukup jauh selisihnya.

Salah satu kendala minimnya realisasi KUR TKI ini akibat keengganan Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) menjadi avails (penjamin) kredit bagi calon TKI yang diberangkatkannya. Sehingga oleh perbankan dianggap cukup berisiko.

“Saya kira kalau tidak syarat ini disesuaikan dengan kondisi yang mendekati realistis.

Perlu dievaluasi karena syarat yang cukup memberatkan juga bagi TKI,” katanya.

Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (23/1) kemarin H. Willgo menyebut evaluasi menjadi sangat penting agar tak mubazzir subsidi yang disiapkan oleh pemerintah dan tidak menjadi program di atas kertas. “Jadinya program tidak menolong apapun kepada TKI yang membutuhkan,” imbuhnya.

Selain itu, menurutnya perlu literasi oleh perbankan penyalur KUR pada perusahaan atau PPTKIS dan publik agar komunikasi dua arah terjadi. Sehingga kendala penyaluran KUR dapat ter-

jawab dan mendapatkan solusi yang cepat oleh pemerintah dan perbankan.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan tentu semua tak menginginkan KUR TKI dengan subsidi bunga 14% ini hanya sekedar program yang baik di atas kertas saja. Tetapi kenyataannya tidak dapat diimplementasikan oleh TKI yang membutuhkan dana.

Akibatnya, karena kebutuhan yang mendesak akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan meminjam dana pada rentenir. Walaupun bunga sangat tinggi. Namun yang terpenting dalam pandangannya, mereka mendapat solusi atas kebutuhan dananya dengan cepat.

“Pemerintah daerah perlu memfasilitasi bertemunya pihak perbankan penyalur KUR, OJK, PPTKIS, Ditjen Perbendaharaan Negara di Mataram untuk evaluasi kendala yang dihadapi. Sehingga penyaluran KUR TKI ini tidak serendah itu realisasinya,” dorong H. Willgo.

Evaluasi ia tekankan, mengingat NTB adalah daerah dengan porsi terbesar menyumbang kiriman calon TKI ke berbagai negara di belahan dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahun Provinsi NTB menerima kiriman TKI (remitansi) lebih dari Rp1 triliun rata-rata.

“Lihat betapa besar sumbangan mereka kepada daerah. Uang yang masuk cukup besar. Karena itu, sepatutnya mereka juga mendapatkan kemudahan ketika akan diberangkatkan,” demikian H. Willgo. (bul)

400.000 Hektar Hutan NTB Dirambah, TNI Siapkan Operasi Gabungan Mataram (Suara NTB) Catatan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, sekitar 400.000 hektar hutan dirambah. Kondisi ini dianggap sangat memperihatinkan dan jadi ancaman bencana berlanjut. Merespon dampak itu, Korem 162/WB akan mendorong Satgas Illegal Logging kembali diaktifkan.

Menjawab Suara NTB belum lama ini, Gubernur NTB menyebut kerusakan 400.000 hektar hutan itu disebabkan perambahan untuk perluasan area pertanian dan illegal logging. “Hutan kita yang sudah dirambah sampai 400.000. kita harus mulai (perbaikan) dari sekarang. Daripada tidak samasekali,” tegas Gubernur.

Menurutnya, salah satu faktor perambahan hutan adalah perluasan lahan jagung

di Pulau Sumbawa. Bisnis dari tanaman jagung bagi masyarakat sangat menggiurkan. Kesejahteraan yang dijanjikan dengan menaman jagung, membuat masyarakat berlomba lomba membuka perluasan lahan baru. Bahkan diamatinya sampai masuk ke kawasan hutan lindung.

“Kita belum bisa berikan opsi untuk mengganti jagung ini. Tapi kita berusaha memberikan pendekatan, agar masyarakat lebih sabar. Jangan sampai mengorbankan kelestarian hutan,” tandasnya.

Disinggung soal SK Gubernur nomor 50 tahun 2016 tentang Satgas pemberantasan illegal logging diklaim Gubernur masih efektif. Hanya perlu evaluasi untuk pembenahan agar Satgas lebih tegas.

Sementara Danrem 162/

WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengaku gerah dengan semakin massifnya perambahan hutan. Untuk itu, dia mengaku akan mendorong Pemprov NTB agar segera dimaksimalkan Satgas pemberantasan illegal logging. Bahkan akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB untuk upaya pencegahan dan penindakan. “Kami akan melakukan pencegahan, jangan sampai ini jadi bencana baru.

Kan sekarang sudah terjadi banjir,” ujar Danrem.

Menurutnya, mengatasi illegal logging harus ada langkah terintegrasi. Perlu ada langkah yang terintegrasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah melalui dinas teknis.

“Kita perlu adanya operasi

terpadu. Makanya nanti Satgas itu kita aktifkan lagi,” dorongnya.

Mengenai masih ada oknum aparat bermain dengan mafia kayu, Danrem mengungkapkan soal ancaman tindakan tegas.

“Mau dia tantara, kalau dia main kayu, kita tangkap, kita proses,” tegasnya. Termasuk kemungkinan dugaan terlibat apparat dari unsur Polri maupun kalangan sipil, akan ditindak oleh tim terpadu tersebut.

Mengenai personel, Korem 162/WB sudah siap dengan pasukan dari unsur organik dan intelijen. Selain itu, intel Kodim dan personel sampai koramil, akan siap diterjunkan di lapangan. Dari Polri juga diyakininya akan menurunkan tim intelijen, bahkan personel Reskrim untuk mendukung langkah penindakan. (ars)

Sehari Tiga Pengedar Sabu Diciduk di Dua Lokasi Dompu (Suara NTB) – Tiga terduga pengguna sabu akhirnya diciduk polisi, mereka Dd, Is (33) dan Ah (30). Ketiganya tertangkap berikut barang bukti sabu di lokasi terpisah, Selasa (22/1).

Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun mengungkapkan, penangkapan awal dilakukan terhadap Dd di gang samping SMAN 1 Dompu sekitar Pukul 14.15 Wita. Dari tangan pria asal Kelurahan Kandai I tersebut didapati 1 klip transparan berisi sabu seberat 5,52 gram.

Tertangkapnya Dd atas laporan masyarakat bahwa di gang samping SMAN 1 Dompu kerap terjadi transaksi sabu-sabu dan langsung dilakukan pengintaian beberapa jam sebelum penangkapan. “Setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti sabu seberat 5,52 gram,” kata dia dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/1).

Berbekal temuan itu tersangka Dd berikut barang

bukti lain seperti 1 unit kendaraan, 1 buah Hp, 1 buah korek dan uang Rp9.000 langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk diproses lebih lanjut.

Sementara penangkapan terhadap Is dan Ah, lanjut Moh Saihun, dilakukannya di Gelanggan Olaraga Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II sekitar pukul 17.00 Wita pada hari yang sama. Dalam penangkapan dua warga Monta, polisi sempat kewalahan karena keduanya berusaha kabur saat dilakukan pencegatan.

Mereka bahkan sempat membuang barang bukti sabu yang dikantonginya. Namun beruntung aksi itu berhasil digagalkan polisi sehingga keduanya langsung diarahkan untuk memungut kembali barang haram yang dibuangnya. “Dua orang ini berusaha kabur namun berhasil diamankan bersama BB yang sempat dibuang,” jelasnya.

Dari tangan keduanya, polisi mendapati 7 klip transparan berisi sabu-sabu,

(Suara NTB/Polres Dompu)

DICIDUK - Dua terduga pengguna sabu Is (33) dan Ah (30) saat diciduk polisi ketika membawa sabu-sabu, Rabu (23/1). termasuk 1 buah henpond, 1 buah korek, uang Rp140 ribu dan sepeda motor Jupiter Z dengan Nopol EA 5205 EA. Selama penggeledahan berlangsung pun Tim Opsnal dilihat lang-

sung banyak saksi, baik masyarakat umum maupun jajarannya. “Saksi umum dan anggota yang melihat kejadian ini masing-masing ada dua orang selain beberap warga lain,” pungkasnya. (jun)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

Halaman 10

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/ron)

TUNJUKKAN - Kepala MAN 2 Mataram Lalu Syauki menunjukkan kerusakan gedung akibat angin puting beliung, Selasa (22/1) malam.

RUSAK - Wakil Kepala MAN 1 Mataram, Bidang Sarana, H. Jupri saat menunjukkan kerusakan ruang kelas di MAN 1 Mataram yang disebabkan hujan lebat dan angin kencang.

Angin Puting Beliung Rusak Tiga Madrasah Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga madrasah di Kota Mataram rusak akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Selasa malam (22/ 1/2019). Ketiga madrasah yang mengalami kerusakan ialah MTsN 1 Mataram, MAN 1 Mataram dan MAN 2 Mataram.

Kepala MAN 2 Mataram, Drs. Lalu Syauki, menjelaskan akibat puting beliung tersebut, siswa kelas XII di tempat itu terpaksa dipulangkan lebih awal.

Dampak kerusakan yang ditimbulkan angin puting beliung merusak enam ruang kelas. Semua kelas rusak berada di lantai dua paling depan madrasah.

Dikatakannya, berdasarkan cerita penjaga malam yang saat itu berjaga di madrasah, kejadi-

an angin puting beliung sekitar jam 24.00 malam. Angin sempat berputar-putar di atas atap madrasah. Selanjutnya merusak bagian genteng sekolah, berikut plavonnya. Sementara peralatan elektronik yang juga rusak ialah LCD. Sementara komputer untuk persiapan UNBK tidak ada masalah.

“Dia muter kayak bola itu, ruang kelas yang rapi itu jadi ore gade (berantakan). LCD rusak karena hujan terbakar jaringan rusak,” ungkap Syauki.

Pihaknya telah melaporkan kejadian ini ke sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Harapannya ialah agar segera mendapat bantu-

an perbaikan gedung rusak mengingat pelaksanaan UNBK sudah di depan mata.

“Kita minta bantuan BNPB supaya cepat rehab gedung, kami mau ujian nasional ini ruang kelas tiga semua,” jelasnya.

Sembari menunggu adanya bantuan, Syauki menyebut pihaknya akan segera melakukan perbaikan, karena di satu sisi musim hujan turun setiap hari.

“Rencana dengan sangat terpaksa musim hujan begini bagaimana pun kita harus perbaiki genteng dengan cara apapun. Kemenag sudah turun dan sudah dilaporkan ke pusat. Harapan kami agar masyarakat mengetahui dan anak anak tenang dan hati-hati. Kita bisa ambil hikmahnya saja,” harapnya.

Hal yang sama juga dialami MAN 1 Mataram. Madrasah yang terletak tidak jauh dari lokasi MAN 2 Mataram juga terkena amukan puting beliung semalam. Empat ruang kelas belajar madrasah itu rusak.

Termasuk kanopi bagian depan sekolah juga ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Mobil yang terparkir tepat di depan madrasah juga tak mengalami kerusakan.

“Ada tiga orang yang ada di sini semalam, penjaga malam, istri sama anaknya,” ungkap Kepala MAN 1Mataram H. Muhammad Syukri.

Dia mengetahui kejadian itu sesaat setelah angin puting beliung berhenti. Namun dia tidak menduga dampak yang diaki-

batkannya sedemikian parah.

Hingga membuat empat ruang kelas mengalami kerusakan.

Sama seperti di tempat lain, pihak sekolah mengambil keputusan untuk memulangkan siswa kelas X dan XI, mengingat orang tua siswa juga terlihat sangat khawatir begitu mengetahui kondisi sekolah yang mengalami kerusakan.

Sementara untuk siswa kelas XII tidak dipulangkan karena masih menjalani try out. Pihaknya memperkirakan kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai Rp300 juta.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Hj. Eka Muftati’ah, mengaku, begitu mengetahui ada

seolah yang rusak, pihaknya langsung datang ke madrasah yang terdampak bencana itu.

Diakuinya genting di sejumlah madrasah itu berjatuhan, sehingga plafon di ruang kelas itu juga mengalami kerusakan.

Maka pihaknya mengambil sikap untuk memulangkan siswa yang kelasnya terdampak.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pusat dan instansi terkait langkah-langkah preventif untuk menuntaskan masalah ini.

Tentunya kita tahu bersama bahwa kejadian ini murni bencana maka kita harus memaklumi apabila kepala madrasah memulangkan siswa-siswanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Eka. Selain madrasah, kampus

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram juga mengalami kerusakan akibat hujan lebat dan angina kencang. Terlihat genting dan plafon berjatuhan, beberapa pohon dan tanaman juga terdampak.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dihubungi Rabu siang mengakui kerusakan terjadi di kampus STAHN Gde Pudja. Namun kerusakan itu tidak mengganggu perkuliahan, karena mahasiswa sudah selesai ujian akhir semester. “Mahasiswa kami baru selesai ujian akhir semester, jadi belum ada perkuliahan, tidak berdampak pada perkuliahan,” kata Dewi. (dys/ron)

Rencana Mutasi Pertukaran Budaya Antarsiswa DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB merencanakan adanya pertukaran budaya antara siswa SMA dan SMK antar kabupaten/kota di NTB. Dijadwalkan pertukaran budaya itu akan dilakukan pada pertengahan tahun 2019 ini.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud NTB, Lalu Manan, ditemui Rabu (23/1) mengatakan, akan ada pertukaran budaya untuk siswa SMA dan SMK. Ia mencontohkan, nantinya siswa SMA dan SMK di Bima dan Sumbawa akan ditukarkan dengan siswa SMA dan SMK di Pulau Lombok. “Untuk (Suara NTB/ron) pertukaran budaya itu akan diikuti Lalu Manan kelas X dan XI SMA dan SMK, kita akan laksanakan di triwulan ke tiga, sekitar bulan Juli,” katanya.

Namun, Manan belum bisa memastikan teknis pelaksanaan pertukaran budaya siswa SMA dan SMK itu. Namun, pada intinya siswa itu akan menjadi duta daerahnya. Misalnya siswa SMA di Kabupaten Sumbawa akan ditempatkan di Lombok Tengah, mereka akan mengenal adat dan istiadat di Lombok Tengah. Di sana, mereka juga akan mengenalkan atau menyampaikan adat dan istiadat Kabupaten Sumbawa, termasuk keseniannya.

“Mereka akan saling sharing antara siswa Pulau Lombok dan Sumbawa atau antardaerah di NTB. Kita bisa saling bertukar budaya. Ini ide cemerlang dari Pak Kadis,” ujar Manan yang juga mantan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Sumbawa.

Manan menekankan, tujuan antara siswa bisa saling mengenal adat dan istiadat antar daerah. Serta yang menjadi duta bisa menularkan pengetahuan budayanya. (ron)

Akan Ada Kepala Sekolah yang Kembali Menjadi Guru

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB merencanakan mutasi kepala sekolah di tahun 2019 ini. Daftar kepala sekolah yang dimutasi maupun diangkat menjadi kepala sekolah sudah diserahkan ke Gubernur NTB untuk mendapatkan respons dari gubernur. Nantinya juga akan ada kepala sekolah yang kembali menjadi guru.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/1) menjelaskan, pihaknya sudah melakukan proses penilaikan melalui evaluasi kinerja kepala sekolah. Dari hasil penilaian kinerja itu, sangat memungkinkan kepala sekolah dirotasi dan dimutasi. “Bahkan ada yang tidak lagi menjadi kepala sekolah,” ujarnya.

Kepala sekolah yang tidak lagi menjadi kepala sekolah antara lain disebabkan sudah menjabat melebihi dua periode atau delapan tahun. Ada juga yang diangkat menjadi pengawas, karena ikut Pendidikan dan Latihan (Diklat) calon pengawas serta ada kepala sekolah yang kembali menjadi guru. “Ada juga yang karena tidak layak diteruskan menjadi kepala sekolah,” jelas Aidy.

Aidy menegaskan, pertimbangan mutasi itu dilihat dari

hasil penilaian kinerja, juga dari masa kerja serta masukan dari guru, tata usaha, masyarakat, dan terutama pengawas. “Kita tidak sekadar menilai, tidak ada istilah suka dan tidak suka,” tegasnya.

Konsekuensi dari adanya kepala sekolah yang kembali menjadi guru atau menjadi pengawas, maka ada sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah.

Oleh karena itu akan diangkat kepala sekolah baru. Kepala

(Suara NTB/dys)

NYANYI - Salah satu dosen sedang menunjukkan kebolehannya menyanyikan lagu keroncong yang digelar Rabu (23/1).

(Suara NTB/ron)

H. Aidy Furqon

Siapkan UNBK, Orang Tua Harus Kawal Anak

Gelar Lomba, Dosen Fakultas Pertanian Hidupkan Musik Keroncong Mataram (Suara NTB) Puluhan dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) mengikuti lomba musik keroncong yang digelar Fakultas Pertanian, Rabu (23/1). Kegiatan lomba sebagai rangkaian dari Dies Natalis yang puncak perayaannya dilaksanakan pada 27 Januari mendatang.

Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Pertanian, Dr. Ir. Edy Fernandez, menjelaskan, lomba nyanyi musik keroncong ini merupakan bagian komitmen Fakultas Pertanian dalam menghidupkan jenis musik keroncong. Menurutnya musik keroncong harus terus dilestarikan dan tidak boleh kalah dari jenis musik modern saat ini. “Kami mulai dengan lomba keroncong, terbuka untuk dosen pertanian dan di lingkungan Unram,” ungkapnya.

Lebih jauh disebutkan berbagai rangkaian dies natalis telah diagendakan antara seminar membahas pertanian, bakti sosial, dan jalan sehat. Seminar-seminar kecil itu nantinya melibatkan dosen, alumni terkait dengan membahas seputar perkembangan fakultas pertanian.

Semantara itu, Ketua Seksi Lomba Menyanyi Keroncong, Dr. Stella T, menjelaskan di samping menghidupkan seni musik keroncong, juga untuk mendekatkan para alumni Fakultas Pertanian dalam ikatan emosional sebagai keluarga besar.

Dengan diigelarnya lomba menyanyi musik keroncong diharapkan mampu merevitalisasi keberadaan musik keroncong, sehingga generasi muda milenial dapat lebih menyukai jenis musik ini lagi.

“Ini dalam rangka merevitalisai musik keroncong, jadi seolah olah-olah musik keroncong ini musik zaman old, siapa yang harus melestarikan kecuali kita padahal ini musik asli Indonesia,” tuturnya. (dys)

sekolah baru itu sudah mengikuti Diklat tahun 2017 dan 2018.

Nantinya pengisian itu juga untuk mengisi sejumlah sekolah yang masih dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt.). Aidy menyebutkan, ada sembilan sekolah yang masih dijabat oleh pelaksana tugas. Sekolah yang berubah bentuk dari SMK menjadi SMA juga masih dipimpin oleh pelaksana tugas.

Terpisah, sebelumnya Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengatakan akan dilakukan pengisian kepala sekolah terutama bagi sekolah yang belum diisi oleh kepala sekolah definitif. “Akan diisi oleh yang kita rekrut sebelumnya,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ron)

BELAJAR- Murid kelas VI SDN 30 Mataram saat mengikuti proses belajar mengajar didampingi Guru Kelas VI, Rosalina, Rabu (23/1). Murid kelas VI diberikan juga pelajaran tambahan atau les untuk menyiapkan diri menghadapi USBN SD tahun 2019.

SDN 30 Mataram Siapkan Murid Hadapi USBN Mataram (Suara NTB) SDN 30 Mataram menyiapkan muridnya untuk menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun 2019.

Tambahan pelajaran atau les diberikan bagi siswa kelas VI. Mata pelajaran yang akan diberikan tambahan pelajaran antara lain mata pelajaran yang diujikan di USBN, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Di bulan Maret nanti, barulah akan penambahan pelajaran untuk mata pelajaran lain.

Kepala SDN 30 Mataram, Hj. Baiq Muliasih, S.Pd., didampingi Guru Kelas VI, Hj. Rosalina, S.Pd., dan Guru Kelas V, Baiq Faizah, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/1) mengatakan, pelaksanaan les bagi murid kelas VI sudah dilaksanakan sejak awal semester genap tahun 2019 ini.

“Minggu pertama Januari sudah mulai laksanakan Les untuk kelas VI. Dilaksankan sepulang sekolah langsung sampai pukul 15.00,” katanya.

Rosalina menambahkan, pemberian les dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Pihaknya mengutamakan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Seusai uji coba, pada bulan Maret nanti barulah mata pelajaran lain seperti IPS dan PKn mulai diberikan tambahan pelajaran.

“Waktunya mepet, kami ajarkan materi pokok di pagi, dan siang baru materi tambahan,” ujar Rosalina.

Sebanyak 39 murid kelas VI di SDN 30 Mataram akan mengikuti USBN SD tahun ini.

Pihaknya memberikan banyak materi tambahan dan latihan soal bagi murid, karena waktu

yang sangat mepet ini. Rosalina juga mengumpulkan soalsoal USBN dari tahun ke tahun untuk diberikan kepada murid.

“Kita kebut untuk belajarnya, waktu libur dua minggu kita berikan soal-soal. Soal dari kisi-kisi itu yang kita perbanyak,” kata Rosalina.

Nantinya juga akan ada uji coba atau try out yang dilakukan oleh sekolah, Dinas Pendidikan, dan Gugus. Uji coba dari sekolah akan dilakukan sesering mungkin. “Uji coba dari gugus ada, dari sekolah ada, dari dinas ada, nanti kita kumpul guru kelas buat soal,” katanya.

Pihaknya menargetkan siswa mampu meraih nilai maksimal. Namun kembali lagi dari diri siswa dan persiapan. “Dari dewan guru berharap nilai maksimal, dan bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Orang tua selaku penanggung jawab anak-anak mereka diminta serius mengawal anakanaknya untuk mempersiapkan dirinya mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Karena pada prinsipnya, sekolah saja tidak mampu mengawal, melainkan perlunya keterlibatan para orang tua dan masyarakat.

Kepala MAN 1 Mataram, H. Muhammad Syukri, menjelaskan pihaknya telah meminta para orang tua agar terus menerus mengawal dan membimbing anak-anak mereka menjelang proses pelaksanaan UNBK, mengingat dukungan semua pihak sangat dibutuhkan terutama dari orang tua dan masyarakat.

Sekolah dalam hal ini telah berupaya mempersiapkan segala sesuatu secara teknis. Sebagaimana try out yang dilakukan sejak 21-23 Januari 2019 ini. Para siswa calon peserta UNBK mengikuti try out yang diagendakan oleh Kemenag. Meski tengah dalam suasana berduka mengingat madrasah ini dihantam angin puting beliung semalam, namun try out yang telah terjadwal ini tetap jalan.

“MAN sudah persiapkan materinya sejak Oktober. Segala ses-

tau yang berkaitan dengan kesiapan peserta didik sudah dipersiapkan. Untuk mempersiapkan ujian nasional dan ujian akhir madrasah. Try out sejak Senin kemarin. Ini merupakan try out yang diagendakan oleh Kemenag,” ungkap Syukri.

Sementara setelah try out dari Kemenag ini, Syukri mengaku akan menjadwalkan juga try out mandiri yang diselenggarakan sendiri oleh madrasah.

“Setelah ini madrasah tetap menjadwalakn persiapan UNBK termasuk kerjasama dengan orang tua dan kerjasama dengan bapak ibu guru supaya tidak lulusnya saja tapi juga berkualitas,” sebutnya.

Tahun ini,ada 193 peserta UNBK. Jumlah itu terjadi penurunan dari tahun lalu yang mencapai 260 orang. Namun demikian kata Syukri, untuk tahun mendatang dipastikan jumlahnya akan semakin bertambah yakni mencapai 300 lebih peserta.

“Tapi tahun depan itu akan lebnih banyak yakni 300 lebih. Jadi komputer kita sudah siapkan, begitu disampaikan Kemenag agar jangan lagi meminjam ke orang tua karena ini akan jadi masalah nanti. Orang tua juga harus memberikan ruang yang banyak bagi anak calon peserta,” sebutnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

TRY OUT - Suasana pelaksanaan try out hari ketiga di MAN 1 Mataram, Rabu (23/1).

Kamis, 24 Januari 2019

PTM Sejahtera Gelar Kejuaraan Tenis Meja Sejahtera Cup Mataram (Suara NTB) Dalam rangka melahirkan atlet-atlet berprestasi, pengurus cabang olahraga tenis meja NTB bekerja sama dengan Persatuan Tenis Meja Sejahtera Mataram akan menggelar Kejuaraan Tenis Meja Sejahtera Cup di Mataram, 1517 Februari 2019. Kejuaraan itu akan melibatkan atlet-atlet tenis meja di kabupaten/kota se Pulau Lombok.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PTMSI NTB, Feri Supendi kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (23/1) mengatakan, kejuaraan tenis meja ini akan melibatkan atlet-atlet dari kabupaten/kota di Pulau Lombok. Event ini merupakan event pertama PTM Sejahtera.

“Kami mengundang atlet tenis meja yang ada di Pulau Lombok untuk mengikuti event ini. Undangan sudah kita buat,” ucapnya seraya menunjukan undangan kejuaraan tenis tenis meja tersebut.

Kejuaraan yang memperebutkan Piala PTM Sejahtera itu sudah disiapkan secara matang. Bahkan pihak panitia sudah menerbitkan jumlah kelas yang dipertandingkan.

Terdiri dari tiga kelompok usia. Pertama kelompok usia 15 tahun (kadet putra) atau kelahiran tahun 2004. Kelompok kedua Kadet putri dengan usia yang sama, dan kelompok ketiga tunggal perorangan Divisi III. Pihak Panitia menyiapkan hadiah uang pembinanaan dan trofi bagi peserta yang keluar sebagai juara. Menjelang pelaksanaan event itu para atlet bisa mempersiapkan diri secara maksimal agar bisa tampil maksimal.

Selain sebagai ajang pembinanaan atlet, event itu diharapkan dapat menjadi wadah untuk membangun kebersamaan pengurus tenis meja dalam rangka memajukan prestasi atlet cabor tenis meja. Sehingga melalui event-event seperti itu, ke depan akan melahirkan atlet-atlet berprestasi nasional. (fan)

SUARA NTB

Halaman 11

RSUD Sumbawa Masih Kekurangan Tempat Tidur Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan. Hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tempat tidur. Sehingga pihak rumah sakit harus menambah tempat tidur demi pelayanan optimal kepada para pasien.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri menyampaikan, sejak enam bulan terakhir, jumlah pasien mengalami peningkatan. Untuk melayani para pasien ini, pihaknya masih kekurangan bad atau tempat

tidur. Meskipun pihaknya sudah melakukan penambahan, namun kebutuhan juga belum tercukupi. “Yang ada 140.

Kami sudah tambah 26 tempat tidur dari dana BLUD. Itupun masih kurang,” ujarnya.

Dijelaskannya, pihaknya kini masih kekurangan sekitar 30 tempat tidur untuk kebutuhan Lantai III. Pihaknya pun akan berupaya mengadakan tempat tidur tersebut dalam tahun ini secara bertahap.

Dimulai, Rekon Rumah Terdampak Gempa di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah didampingi Dandim 1607 Sumbawa menyerahkan buku rekening tabungan dana stimulan dampak bencana gempa bumi secara simbolis kepada Ahmad Farid. Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan rehab rekon percepatan rumah rusak sedang dan rusak ringan terdampak gempa di Sumbawa.

Hal itu dilaksanakan ketika membuka secara resmi rapat koordinasi dan sosialisasi petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan dampak bencana gempa bumi, Rabu Rabu (23/1) kemarin. Wabup menyampaikan, hasil verifikasi kerusakan perumahan warga terdampak gempa telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Dalam SK tersebut, terdapat rumah rusak berat sebanyak 2.272 rumah, rumah rusak sedang sebanyak 2.718 rumah, dan rumah rusak ringan sebanyak 9.782 rumah. Adapun rekapitulasi perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa mencapai Rp551.603.513.607,-.

Dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, Pemkab Sumbawa telah merencanakan untuk merekrut 100 fasilitator. Nantinya peran fasilitator bukan sekedar mendampingi, namun juga membuatkan desain rumah dan membantu penyusunan RAB sebagai salah satu syarat akuntabilitas pencairan bantuan.

Disampaikan, selain acara penerimaan fasilitator, dilaksanakan pula sosialisasi juknis rehabilitasi rumah rusak sedang (RS) dan rumah rusak ringan (RR) korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa. Wabup berharap melalui sosialisasi ini, para fasilitator yang telah direkrut dapat mengetahui dan memahami mekanisme penanganan rumah terdampak gempa dengan baik.

Sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terkait hal tersebut, Wabup minta kepada para peserta sosialisasi agar memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya untuk mensinergikan berbagai hal. Mencari solusi terhadap kendala-kendala yang mungkin dihadapi terkait perkembangan penanganan dampak bencana gempa bumi, sehingga tahapan-tahapan yang sedang berjalan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Sementara itu Ketua Tim Konsultan Manajemen Dr. H. Ibrahim Abdullah, SE.,MM melaporkan jumlah fasilitator yang diterima sebanyak 1.000 orang dari 1.725 orang pendaftar. Dengan rincian 5 Kabupaten/ Kota di Pulau Lombok sebanyak 800 orang, 100 orang di Kabupaten Sumbawa dan 100 orang di Kabupaten Sumbawa Barat. Ditambah 500 orang TNI Angkatan Darat. Materi yang akan diberikan dalam sosialisasi antara lain materi, pokmas, denah rumah, RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan laporan kinerja. Adapun nara sumber berasal dari Pusat dan Provinsi. (arn)

tahun ke tahun. Bahkan pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan optimal.”Insya Allah rumah sakit kita, kalau bisa untuk laser, batu ginjal tidak perlu lagi ke Mataram. Termasuk limbah B3. Jadi tidak perlu kita harus ke luar lagi. Semoga saja pendapatan kita meningkat sehingga tidak perlu menggunakan dana pusat atau daerah. Kalau bisa menggunakan dana BLUD, karena lebih pleksibel,” pungkasnya. (ind)

Pemerintah Belum Putuskan Peralihan Status Kawasan Hutan ke Lahan Agraria

KONI akan Bantu Yamin dan Murdani Mataram (Suara NTB) Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengapresiasi para atlet berprestasi yang tetap intens latihan di GOR Turide Mataram. Bila ada atlet kesulitan dalam hal makan dan minum, pengurus KONI NTB siap membantu makan atlet.

“Kami mengapresiasi atlet-atlet berprestasi yang sudah latihan di GOR. Soal ada atlet yang uang sakunya mulai menipis akan tetap kami dibantu,” ucap Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, H. Nasaruddin kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (23/1).

Pernyataan ini dilontarkan Nasaruddin setelah mendengar beberapa atlet asal Pulau Sumbawa yang mulai merasakan kesulitan biaya makan dan minum selama latihan di GOR. Sebagaimana diberitakan, terdapat beberapa atlet asal Pulau Sumbawa yang sudah dua Minggu latihan di GOR. Mereka datang latihan atas inisiatif tersendiri tanpa dibekali uang saku dari kabupaten/kota. Itu artinya, selama berada di Mataram mereka membiaya hidup sendiri.

Setelah dua pekan berlatih di Mataram, atlet tarung derajat, M. Yamin dan Murdani mengaku sudah mulai kehabisan uang saku. Akibatnya merekapun berharap ada pihak yang mendukung makan dan minum mereka selama latihan di GOR. M. Yamin dan Murdani adalah atlet Pelatda Mayung NTB yang sudah dua tahun mengikuti Pelatda Mayung NTB yakni 2017 hingga 2018. Mengenai prestasi tak bisa diremehkan. Pasalnya mereka adalah atlet peraih medali perak dan perunggu di PON Jabar tahun 2016.

Mereka datang latihan ke Mataram untuk terus mengasah kemampuan fisik dan teknik. Mereka meninggalkan kampung halaman dengan harapan dapat mempersiapkan diri dengan baik menghadapi Pra-PON 2019. Maklum target mereka adalah lolos Pra-PON 2019 dan meraih medali emas di PON 2020.

Mereka yakin dengan latihan yang berkelanjutan dapat memaksimalkan kemampuan teknik dan fisik mereka dalam mengikuti event nasional. Sehingga merekapun memutuskan untuk tetap latihan di GOR meski Pelatda Mayung NTB 2019 belum resmi digelar. (fan)

Karena dengan kondisi tempat tidur yang ada, pasien sampai berada di lorong-lorong.

“Enam bulan terakhir overload jumlah pasien. Sehingga pasien sampai di loronglorong. Alhamdulilah pasien mau menerima keadaan seperti itu. Itu yang Insya Allah kita akan adakan (bad). Kita masih bisa pakai dana BLUD di tahun 2019 ini,” jelasnya.

Terkait pelayanan, diakuinya semakin ditingkatkan dari

(Suara NTB/fan)

BERLATIH - Atlet NTB, Ridwan (kanan) berlatih di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (23/1). Latihan itu dalam rangka menghadapi Pra-PON Atletik 2019. Atlet peraih emas PON Jabar 2016 itu ditargetkan medali emas di nomor 1.500 meter.

Pendampingan TP4D Diawali Ekspose Pemilik Proyek Dompu (Suara NTB) Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kabupaten Dompu, M Sulhan, SH mengungkapkan, pendampingan terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah selalu diawali ekspose atas pekerjaan.

Pendalaman paket kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi paket kegiatan sebelum diputuskan layak didampingi atau tidak.

“Setiap paket kegiatan dan proyek yang meminta untuk kita dampingi, selalu kita awali dengan meminta pemilik proyek untuk ekspose. Setelah ekspose baru kita putuskan, perlu didampingi atau tidak,” kata Ketua TP4D Kejari Dompu, M Sulhan, SH kepada Suara NTB, Selasa (22/1).

Paket proyek yang didampingi TP4D, kata Sulhan, adalah proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena tu-

(Suara NTB/ula)

M. Sulhan juan pendampingan untuk mencegah penyelewengan dan paket pekerjaan dapat segera dimanfaatkan bagi publik. Sehingga semua pihak dalam paket kegiatan selalu dilibatkan dalam rapat – rapat evaluasi pekerjaan.

KONI Serahkan Ribuan Piagam Juara Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan piagam penghargaan atlet peraih medali emas, perak dan perunggu Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018 sudah diserahkan ke KONI kabupaten/kota di acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB. Para atlet cabor peraih medali di Porprov NTB diminta berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota guna mendapatkan piagam penghargaan.

“Piagam penghargaan atlet peraih medali Porprov NTB sudah kami serahkan ke KONI kabupaten/kota masing-masing di acara RAT KONI NTB,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (23/1). Pernyataan ini dilontarkan pimpinan KONI NTB menjawab pertanyaan atlet, pelatih dan pengurus cabor kabupaten/kota yang masih juga mempertanyakan piagam penghargaan atlet Porprov NTB.

Sebelumnya, pengurus FORKI Mataram, Ahwan pernah mempertanyakan soal piagam penghargaan atlet juara Porprov NTB yang belum diterima atlet.

Demikian halnya pelatih tenis meja Kota Bima belum lama ini menanyakan hal yang sama.

Menjawab pernyataan pengurus cabor tersebut Andy menjelaskan pihak KONI NTB sudah menyerahkan piagam penghargaan atlet kepada KONI kabupaten/kota di acara RAT KONI NTB, 17 Januari 2018. Jumlah piagam penghargaan atlet yang diserahkan oleh KONI NTB sebanyak 1.164 lembar. “Jumlah piagam penghargaan atlet sesuai dengan jumlah atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di Porprov NTB,” jelasnya. Data yang diterima Suara NTB jumlah medali emas yang diperebutkan di Porprov NTB 2018 adalah 346 keping, kemudian 346 perak dan 472 perunggu. Itu artinya total medali yang diperebutkan sebanyak 1.164 keping medali. (fan)

(Suara NTB/fan)

PIAGAM - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menyerahkan piagam atlet peraih medali di Porprov NTB 2018. Piagam diterima pengurus KONI kabupaten/kota di Rapat AnggotaTahunan (RAT) KONI di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lobar (17/1) lalu.

Terkait pembangunan lanjutan Klaster II yang dipersoalkan beberapa anggota Dewan, Sulhan mengaku, berdasarkan ekspose yang dilakukan awal tahun 2018 lalu bahwa desain gambar dalam perencanaan pembangunan Klaster II membutuhkan anggaran sekitar Rp31 M. Tapi tahun 2018 lalu hanya Rp.11 M sesuai ketersediaan anggaran Pemda.

“Berdasarkan data perencanaan yang sudah diekspose ke kita, itu dianggarkan secara bertahap. Untuk pekerjaan tahun 2018, sudah rampung dan tidak ada masalah,” ungkapnya.

Untuk tahun 2019, kata Sulhan, akan ada pertemuan Kasi Intel Kejari se NTB dalam waktu dekat. Dalam petermuan itu kemungkinan akan ada arahan – arahan dari Kepala Kejati NTB yang baru terkait tugas fungsi pihaknya, termasuk sebagai TP4D. (ula)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah pusat masih mengkaji usulan peralihan status kawasan hutan menjadi lahan agraria dalam program tanah obyek revormasi agraria (TORA).

Dari 565 ha luas lahan kawasan hutan yang diajukan, hanya 100an ha yang diidentifikasi di KPH Ampang Riwo Soromandi.

Kepala KPH Ampang Riwo Soromandi, Drs M Syukrin kepada wartawan di kantor Bupati Dompu, Rabu (23/1/2019) kemarin mengungkapkan, saat ini pemerintah memiliki program TORA. Program ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Proses pengalihan status dilakukan Presiden melalui Kementrian LHK. Dasarnya karena banyaknya Pemerintah daerah (Pemda) se Indonesia mengajukan usulan untuk peralihan status kawasan hutan.

Dikatakan Syukrin, tidak semua usulan dapat disetujui dalam program TORA. Namun yang dapat ditoleransi untuk perubahan status dalam usulan ini yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Untuk kepentingan lain, prosesnya cukup panjang. “Tidak segampang ada pengalihan status (kawasan hutan), apalagi sampai 2 ribu ha. Menurut saya, di KPH Ampang Riwo Soromandi itu ndak ada seluas itu,” katanya.

Namun Syukrin mengakui, ada usulan untuk program TORA di wilayah administrasi KPH Ampang Riwo Soromandi seluas 565 ha. “Yang sedang diidentifikasi 100 Ha lebih. Itu (untuk) fasum dan fasos. (Lokasinya hanya) di Kilo,” jelasnya.

Tapi pihaknya tidak mengetahui ada di wilayah KPH Tambora atau di KPH Tofo Pajo.

Sebelumnya beredar informasi bahwa pemerintah akan melegalkan penguasaan lahan dalam kawasan hutan melalui peralihan kawasan hutan ke lahan agraria. Peralihan ini diberikan kepada mereka yang sudah lama menguasai kawasan hutan. Informasi ini memicu perambahan hutan di Kabupaten Dompu untuk ditanami jagung, termasuk di area kawasan hutan sekitar

(Suara NTB/ula)

M. Syukrin proyek Rababaka kompleks.

Bahkan oknum anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (Dapil Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu) diduga membekingi penguasaan kawasan hutan di sekitar bendungan Mila. Modusnya, kawasan yang masih dipenuhi pepohonan besar tersebut ditebang untuk dikuasai dan ditanami tanaman semusim. Pola kemitraan yang diterapkan KPH bagi warga yang terlanjur menguasai kawasan hutan diduga menjadi peluang perga untuk memperluas area kawasan hutan dikuasai.

Terhadap perambahan hutan yang diduga dibekingi oknum anggota Dewan ini, Syukrin mengaku tidak mengetahuinya. Namun pihaknya tetap melakukan pengamanan dan pengawasan hutan.

“Di obyek kawasan hutan, kita tidak mentoleransi (penguasaan hutan) itu. Sepanjang itu tidak memiliki alas atau aturan – aturan main yang dipenuhi, atau syarat dipenuhi. Tetap kita lakukan (tindakan),” katanya.

Ia pun mengaku, sosialisasi langsung dan tidak langsung dilakukan pihaknya termasuk melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk mencerahkan masyarakat. Untuk menjaga hutan bukan hannya tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi menjadi tanggungjawab semua pihak.

“Kalau tidak semua terlibat, utamanya masyarakat, nonsense,” kata Syukrin. (ula)

SUARA NTB

Kamis, 24 Januari 2019

Halaman 12

Padangbai Bermasalah, Bongkar Muat di Lembar Kerap Molor Giri Menang (Suara NTB) Satuan Pelayanan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah Lembar menindaklanjuti hasil penilaian Dirjen Perhubungan Darat terkait pelayanan yang masih belum maksimal di pelabuhan Lembar, Lobar. Hal itu lantaran belum maksimalnya pelayanan bongkar muat kapal di Padangbai, Bali.

Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD wilayah Lembar, Nelson Dalo mengatakan, pihaknya terus membenahi pelayanan di pelabuhan Lembar. Perkara masih adanya keluhan dari pengguna jasa tentu tak lepas dari beberapa persoalan seperti disampaikan oleh Dirjen, bahwa masih

kurangnya dermaga.”Kan beliau menyampaikan sudah jelas, bahwa dermaga kurang di Padangbai, di Lembar tiga dermaga, sedangkan di Padangbai dua. Ini menyebabkan tidak seimbang,” jelas Nelson.

Akibat dermaga yang kurang di Padangbai, pelayanan bongkar muat pun kerap terganggu. Sebab jika terjadi gangguan bongkar muat di Padangbai, otomatis di Lembar pun terkena imbasnya. Sehingga salah satu solusinya, dermaga di Padangbai harus ditambah agar pelayanan penyeberangan menjadi seim-

bang. Sedangkan untuk di pelabuhan Lembar jelas dia, belum perlu penambahan dermaga. “Tinggal di sana (Padangbai) perlu ditambah dan mungkin perlu dibuat pemecah gelombang,” kata dia.

Menuurutnya hal ini yang akan dievaluasi oleh kementerian, sebab sudah pasti salah satu gangguan pelayanan penyeberangan masih kurangnya sarana prasarana tersebut. Kemungkinan akan dilakukan penambahan dermaga. Langkah yang bisa dilakukan saat ini dengan mempercepat bongkar muat, di samp-

(Suara NTB/her)

NAIK KAPAL - Penumpang kapal di pelabuhan Lembar yang naik kapal penyeberangan menuju Padangbai, Bali, Rabu (23/1). ing itu dilakukan penambahan trip (ekstra trip) untuk mengurai penumpang. Hal ini pun masih disesuaikan dengan kondisi di Padangbai. “Kalau di sana ngapung, lalu kita tambah trip di Lembar kan

sama aja jadi masalah,” imbuhnya. Dampak cuaca buruk saat ini tambah dia, jadwal pemberangkatan kapal molor hingga 8-9 jam. Sedangkan untuk kapal mengapung kurang lebih 2-3 jam. (her)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HILANG ‘HLG STNK R2 HONDA DR.5203 HY NOKA/NOSIN : MHIJW119FK230740/ JFW1E-1234668 AN.LALU SATRIA UTAMA HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR.2706 BP NOKA/NOSIN : MH1JF1317AK187833/ JF13E-0184654 NO.BPKB G.3513633.0 AN.IDA AYU NYOMAN SULASMI HLG D’SKTR JL.BUNG KARNO

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 24 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

Tetap Siaga Bencana CUACA buruk yang terjadi belakangan ini mesti menjadi atensi semua pihak. Angin puting beliung, longsor, banjir dan gelombang pasang terjadi secara berbarengan di hampir seluruh wilayah NTB. Bahkan, kawasan yang selama ini belum pulih dari dampak gempa dan tinggal di tempat seadanya kembali mengalami musibah bencana.

Di sinilah kesabaran dan kepekaan kita sebagai manusia akan nasib sesama diuji. Termasuk bagaimana pemimpin daerah lebih peka lagi akan nasib rakyatnya.

Seperti yang dialami warga Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (23/1) kemarin. Belum hilang trauma gempa yang terjadi 5 bulan lalu, kini mereka dihadapkan dengan bencana puting beliung, banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Hunian sementara (huntara) yang dibangun oleh pihak pemerintah, donatur hingga relawan porak poranda dihantam puting beliung di saat mereka sedang beristirahat, Selasa malam. Belum lagi hujan deras yang membuat harta benda yang ada di dalam huntara basah.

Begitu juga sejumlah nelayan di KLU tidak bisa melaut, karena perahu dan jaring mereka rusak diterjang gelombang pasang.

Kondisi serupa terjadi di Kota Mataram. Di mana, sejumlah rumah warga, sekolah rusak dan pohon tumbang akibat puting beliung. Termasuk banjir di Lombok Tengah dan beberapa daerah lain di NTB. Bahkan, akibat cuaca ekstrem ini, pihak otoritas pelabuhan menerapkan sistem buka tutup di pelabuhan, karena gelombang tinggi dan kecepatan angin di laut melebihi batas toleransi yang sudah ditentukan. Tentunya, kita tidak ingin ada kejadian yang diinginkan terjadi, seperti mesin kapal mati di tengah laut saat cuaca buruk dan truk terbalik akibat badan kapal dihempas gelombang besar.

Memang, datangnya bencana tidak bisa diprediksi kapan waktunya. Namun, peringatan yang diberikan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) beberapa hari sebelumnya bisa menjadi acuan untuk kita lebih waspada. Kita bersyukur, pada bencana yang terjadi kemarin malam itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kewaspadaan terhadap kemungkinan datangnya bencana harus terus diantisipasi.

Berkaca dari peringatan dini bencana di beberapa negara besar, seperti Amerika Serikat dan Jepang setidaknya perlu dicontoh. Misalnya, ketika di satu wilayah di Amerika Serikat akan dilanda badai besar dengan kekuatan yang sudah diprediksi, pemerintah sudah mengungsikan warganya ke tempat yang lebih aman. Akibatnya, korban gempa bisa diminimalisir, bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia, yang juga sering dilanda puting beliung dan angin kencang setidaknya sudah memberikan peringatan dini kepada warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun, ini masih belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah, khususnya BMKG. Meski demikian, dalam kasus yang terjadi sekarang ini, adalah pemerintah bergerak cepat mengatasi musibah yang menimpa rakyatnya. Jangan sampai musibah yang terjadi menjadi tontonan aparatur, terutama masyarakat di KLU yang kembali dilanda gempa. Namun, di tengah kondisi seperti ini, ketika musibah terjadi, bupati, wakil bupati dan sekda tidak ada di tempat dan berada di luar daerah.

Bukan berarti, saat pejabat teras tidak ada, tidak ada kebijakan untuk mengatasi masalah gempa juga tidak ada.

Untuk itu, atas musibah yang terjadi kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan, karena bencana sewaktu-waktu bisa terjadi dan menimpa siapa saja. (*)

OPINI

Halaman 14

Orang Tua, Anak dan Kasus Prostitusi AK BISA dimungkiri, faktor gaya hidup saat ini sudah semakin menjadi tren. Memakai telepon genggam dengan fitur canggih, sepatu dan tas model terbaru, dan fashion bermerek lainnya. Bahkan untuk minum kopi pun harus di cafe. Sayangnya, untuk mengikuti tren dan kebiasaan ini, harus di dukung dengan keadaan finansial yang mumpuni. Usia belia, masih sekolah dan makin sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang ada, serta gaji yang didapat masih jauh dari harapan adalah alasan utama yang dipakai oleh mereka yang memilih menempuh cara instan untuk mendapatkan uang.

Prostitusi termasuk cara instan yang dilakukan sejumlah orang untuk mendapatkan uang yang banyak. Mengandalkan usia yang masih muda, tubuh yang masih fit, jam kerja yang hanya sebentar tapi hasil fantastis, dan tidak meninggalkan jejak yang berarti adalah faktor penyebab mengapa bisnis haram ini makin terus berkembang.

Ironisnya, para penjaja seks komersial ini didominasi oleh anakanak muda dengan usia rata-rata 20 tahunan. Bahkan di beberapa kasus, banyak anak di bawah umur terlibat di dalamnya.

Sebetulnya, kasus prostitusi sudah terjadi sejak dulu. Hanya saja, orang-orang dulumelakukannya secara diam-diam dan hanya ada di tempat-tempat tertentu saja. Norma-norma keasusilaan masih sangat di jaga saat itu. Berbeda dengan sekarang, para pelaku, baik mucikari, pelaku seks dan pelanggannya dengan bebasnya bertransaksi di media berjejaring.

Ada banyak kasus prostitusi yang di ungkap aparat kepolisian dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelum tahun 2015, berdasarkan mucikari mereka, ada sekitar 100 orang artis ibukota yang terlibat kasus prostitusi dengan nilai transaksi yang berkisar di angka Rp 20 juta hingga Rp 100 juta untuk satu malam saja.Dan angka 100 orang tersebutterusberanjaknaikdaritahunketahun. Tidakhanyamelibatkanartis, namun juga menyeretsejumlah model danpramugarisebagaipelakubisnisprostitusiini.

Dari kasus yang ada, ada dua sisi

Oleh: Turyanti Endah Widadi (Pemerhati Masalah Sosial)

�

�Orangtua yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, cenderung membuat anak betah di rumah dan tidak terpengaruh dengan lingkungan negatif orang lain. Dengan limpahan perhatian orangtua terhadap anak-anaknya, diharapkan bisa mencegah anak-anak terjerumus ke tindakan prostitusi.� yang bisa kita tilik. Sisi pertama bahwa masyarakat mengetahui kasus prostitusi di kalangan artis yang selama ini tertutup rapat dari mata publik. Sisi kedua adalah kasus ini mencoreng nama artis di industri hiburan tanah air. Menurut pendapat sejumlah artis kawakan ibukota, hanya artis-artis yang tidak berprestasilah yang terlibat dalam kasus prostitusi ini. Karena artisartis yang berprestasi sudah bisa dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dari apa yang di perolehnya di dunia keartisannya.

Data-data tersebut menggambarkan betapa daruratnya kasus prostitusi di negara kita ini. Tanpa di sadari, bisnis haram tersebut semakin mewabah di sekitar kita.

Sikap abai kita selama ini menjadi salah satu alasan utama mengapa eksistensi bisnis prostitusi terus berkembang.Contoh ril di lapangan, cukup banyak perempuan usia muda dari keluarga miskin terobsesi dengan kehidupan serba cukup dan apa yang di inginkannya harus terwujud, yang menyebabkannya terjerumus dalam perilaku prostitusi. Hasrat memiliki barangbarang mewah, mau tak mau menuntutnya untuk mendapatkan uang dengan cara instan.

Misrisnya, meski sudah umum diketahui masyarakat, tapi perilaku tersebut terkesan dibiarkan begitu saja. Jadi sangat wajar sifat abai masyarakat selama ini membuat pelaku semakin agresif bahkan hingga ke media sosial. Kecanggihan tekhnologi yang seharusnya bisa lebih memudahkan kita untuk berakti-

RADIO

fitas dalam pekerjaan atau belajar, justru di salah-gunakan untuk melancarkan bisnis prostitusi ini.

Berdasarkan hukum, pasal 296 junto pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia PSK/mucikari.

Sayangnya belum ada hukum nasional yang menjerat pelaku seks dan pelanggannya. Sejauh ini, masih DKI Jakartayang menjerat mereka dengan pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang : a. menjadi penjaja seks komersial, b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, c. memakai jasa penjaja seks komersial�. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda a quo merupakan pelanggaran sehingga ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna PSK adalah 20 (dua puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mirisnya, meski jelas-jelas sudah ada aturan hukum tentang hal ini, tidak membuat para pelaku bisnis terlarang ini menjadi takut atau jera. Penegakan hukum terhadap para pelaku bisnis prostitusi ini dinilai masih sangat rendah.

Karena hukum hanya menjerat mucikarinya saja, dan pelaku prostitusinya biasanyahanyadinyatakan sebagai korban yang hanya dikenai sanksi untuk menjalani program rehabilitasi.Sangat disayangkan, akibat lemahnya penegakan hukum kepada para pelaku seks komersil dan para penikmatnya, tanpa disadari justru akan mem-

buat bisnis terlarang ini makin tumbuh subur.

Bagaimanapun, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama untuk para orangtua agar bisa memberi perhatian lebih terhadap pergaulan anak-anaknya diluar rumah. Orangtua juga perlu meluangkan banyak waktu bersama anakanaknya, menanamkan pondasi pendidikan agama yang kuat sejak dini, dan bisa menjadi teman atau sahabat untuk mereka dan tidak hanya menjadi orangtua yang notabene hanya memberikan perintah untuk di taati anaknya.

Orangtua yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anakanaknya dengan penuh kasih sayang, cenderung membuat anak betah di rumah dan tidak terpengaruh dengan lingkungan negatif orang lain. Dengan limpahan perhatian orangtua terhadap anak-anaknya, diharapkan bisa mencegah anak-anak terjerumus ke tindakan prostitusi.

POJOK Banjir, longsor dan angin kencang masih mengancam NTB Tingkatkan kewaspadaan

*** Sambut rencana rekrutmen CPNS 2019, Pemprov NTB masih kekurangan 4.000 PNS Peluang untuk yang gagal seleksi tahun 2018

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 24 Januari 2019

Halaman 15

Banjir, Longsor dan Angin Kencang Masih Mengancam NTB Mataram (Suara NTB) Jenis bencana di NTB semakin kompleks. Setelah gempa yang sesekali masih bergetar, jenis bencana hidrometeorologi. Potensi bencana ini seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang.

Catatan BPBD NTB, tiga jenis bencana ini sudah mulai terjadi di NTB. Sepekan terakhir, muncul kejadian longsor di Sembalun Lombok Timur.

Sementara banjir sudah mulai terjadi di Bima, Dompu, Sumbawa. Banjir juga sudah melanda Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Menurut Kabid Kedaruratan BPBD NTB, Agung Pramuja, skalanya memang masih relatif kecil. “Banjir sudah melanda hampir semua daerah, tapi intensitasnya masih kecil, tapi harus tetap waspada,” ujarnya.

Banjir lebih disebabkan karena penyempitan aliran sungai dan sedimentasi.

Diamatinya dari beberapa kejadian, sungai di beberapa daerah semakin menyempit akibat diapit berbagai jenis bangunan yang melanggar sempadan sungai. Parahnya lagi, terjadi pendangkalan di sejumlah ruas sungai. ‘’Jadi ketika hujan dengan intensitas tinggi, air dari perbukitan dan pegunungan mengalir cukup besar. Nah daya tampung sungai tidak memadai sehingga terjadi luapan,’’ tegasnya.

Sementara angin kencang mulai menjadi bencana. Di Lombok Utara 70 Kepala keluarga (KK) terpaksa dievakuasi dan mengungsi akibat rumahnya rusak diterjang angin kencang. Mereka dua kali menjadi korban bencana, setelah sebelumnya rumahnya rusak terpapar gempa.

“Sementara ini untuk bencana disebabkan angin kencang, laporan kita terima terparah di KLU,” ungkap Agung.

Angin kencang juga berdampak di Mataram. Sejumlah bangunan alami rusak

ringan. Pohon di pinggir jalan banyak yang tumbang.

Mengenai penanganan dampak banjir dan angin kencang, sejauh ini masih mampu ditangani BPBD masing masing daerah.

Sebab logistik sudah didroping jauh sebelumnya. BPBD setempat bekerjasama dengan TRC, TNI dan Polri serta relawan bencana.

Angin kencang juga semakin jadi ancaman karena berpengaruh pada kondisi permukaan air laut. Ketinggian gelombang di kawasan selat saat ini sudah mencapai 1,5 meter sampai 2,5 meter. Deburan ombak sangat dirasakan di pinggir pantai dan area dermaga sehingga patut diwaspadai operator dan pengguna transportasi laut.

Badai Siklon Tropis Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Drs. R. Mulyono R. Prabowo M.Sc menguatkan informasi tersebut agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Sebab potensi bencana hidrometeorologi akan jadi ancaman sejak 23 Januari hingga 30 Januari 2019.

Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, menurutnya, terpantau masih terdapat aliran masa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, termasuk NTB hingga NTT. Bersamaan dengan itu, masih kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.

Dari pantauan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagian Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT.

AirAsia Minta Proteksi Dari Hal. 1 Dengan membuka beberapa rute penerbangan langsung internasional dan domestik ke Lombok, AirAsia meminta proteksi dari pemerintah. ‘’Ini bagus buat kita kalau memang AirAsia menggunakan Lombok sebagai hub.

Yang penting mereka nyaman, apa yang dibutuhkan kita fasilitasi. Mereka butuh back up finansial, kita tak punya, kita sambungkan ke pusat. Mereka ingin proteksi juga,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dikonfirmasi di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Rabu (23/1).

Proteksi yang diminta AirAsia, kata gubernur, jangan sampai setelah mereka masuk dan menjadikan Lombok sebagai hub, ada maskapai lain yang masuk menggarap rute yang mereka layani.

Dalam pemberian perizinan kepada maskapai lain, kata gubernur, pemerintah perlu selektif juga.

Karena AirAsia merupakan maskapai yang mau membantu pemerintah untuk membuka rute penerbangan internasional dan domestik di tengah kondisi NTB membangkitkan sektor pariwisata pascagempa. “Kita harus selektif. Ketika susah-susah ada yang mau bantu, tapi ketika senang pasti banyak yang datang juga,” katanya.

Gubernur menambahkan, selain membuka rute penerbangan langsung Lombok - Perth dan Lombok - Kuala Lumpur.

AirAsia juga ingin membuka

penerbangan langsung Lombok - Singapura. Namun untuk rute Lombok - Singapura, AirAsia masih belum mendapatkan slot time.

“Slot penerbangan dari Singapura yang masih susah. Kenapa mereka susah?

Karena memang pemerintah Indonesia punya ketegasan, Singapore Airlines ada yang dikurangi di Jakarta,” ungkap Gubernur.

Terlepas dari persoalan tersebut, gubernur berharap dengan adanya hubungan baik antara Indonesia dan Singapura, perizinan AirAsia yang akan membuka rute Lombok - Singapura segera terealisasi. ‘’Jadi bukan hanya direct flight dari Kuala Lumpur, Singapura juga,’’ katanya.

Mengenai keluhan harga tiket yang masih mahal, gubernur mengatakan sudah berkomunikasi dengan pimpinan Garuda Indonesia Airlines dan Lion Air. Dari penjelasan yang didapat, kenaikan harga tiket pesawat bukan hanya terjadi di Lombok, tetapi seluruh Indonesia. Kenaikan harga pesawat ini merupakan kebijakan maskapai penerbangan.

Gubernur mengungkapkan belum lama ini maskapai Garuda Indonesia hampir saja akan menghentikan rute penerbangan Lombok - Sumbawa dan Lombok - Bima selama dua bulan. Namun setelah dibicarakan dengan Garuda, penghentian penerbangan pada kedua rute itu hanya sehari saja. (nas)

Pemprov Hapus Honor Tim Dari Hal. 1 ‘’Selama ini yang dilakukan ada honor yang sifatnya tugas pokok dan fungsi. Itu yang salah. Tugas dan fungsinya dijadikan tim, dijadikan honor,’’ katanya.

Fathurrahman mencontohkan seperti tim penyusunan KUA-PPAS RAPBD. Menurutnya, penyusunan KUAPPAS merupakan tugas pokok dan fungsi di Bappeda. Karena sudah digaji oleh negara, maka tim penyusunan KUAPPAS tak boleh dapat honor.

Kecuali, tim yang dibentuk merupakan turunan dari UU seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembentukan tim tersebut merupakan turunan dari UU. Meskipun honor-honor akan dihilangkan, namun kata

Fathurrahman, PNS akan tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Pemberian TKD nantinya akan disesuaikan dengan kinerja masingmasing PNS yang akan dilihat melalui e-kinerja. ‘’Pemberian TKD didasarkan pada pelaporan.

Laporannya bisa seminggu, dua minggu, perbulan. Itulah jadi ukuran pemberian TKD. Kita susun dulu konsepnya, sarana prasarana sudah jalan, sosialisasi kepada OPD juga baru diterapkan,’’ kata Fathurrahman.

Ditambahkan bahwa ada beberapa OPD yang TKD-nya akan disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali tugas. Seperti BPKAD, BKD, Biro Hukum, Setwan,Biro Humas dan Protokol, Inspektorat, Satpol PP, Badan Penghubung, Biro Umum dan Bapenda. (nas)

Secara khusus, dijelaskannya, BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia. Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor, berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam tiga hari kedepan.

“Ini mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot,” jelasnya.

Daerah terdampak selain Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, termasuk Bali, NTB hingga NTT. Melanjutkan dari himbauan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2019 lalu, pihaknya kembali menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan Siaga dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.

“Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019,” ujarnya.

Gelombang Tinggi Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir juga perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi 2,5

meter hingga 4 meter. Situasi ini diperkirakan juga terjadi di NTB. Dijelaskan Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV, Daryatno, SP, MP, potensi gelombang tinggi 4,0 hingga 6,0 meter diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Perairan Utara Kepulauan Natuna, Laut Jawa Bagian Timur Hingga Laut Sumbawa, Selat Makassar Bagian Selatan, Perairan Selatan Jawa Timur Hingga Pulau Rote. Kawasan selat, seperti Selat Bali, Selat Lombok, Selat Alas Bagian Selatan juga jadi ancaman.

Masyarakat menurut Daryanto, diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang.

Dampak cuaca ini akan berpotensi menyebabkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

“Kami ingatkan, agar masyarakat tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik,” imbuhnya. (ars)

Gubernur Perintahkan Penggunaan Produk Lokal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan Pemprov sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memprioritaskan penggunaan produk-produk lokal. Salah satunya untuk menghidupkan industri permesinan lokal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengadakan bantuan alat-alat mesin disumbangkan ke masyarakat agar menggunakan hasil produk industri permesinan lokal yang ada di NTB. ‘’Kita ingin produk-produk kita jadi tuan rumah di daerah sendiri. Misalnya mesin yang disumbangkan Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan

Hastomo mengatakan, saat peristiwa terjadi, ia dan warga lain sedang berteduh di pengungsian. Saat itu, kekhawatiran pertama adalah angin. Mereka takut atap berhamburan dan menimpa warga. Setelah angin reda, ia mengajak semua warga, 62 KK (261 jiwa) di pengungsian itu, segera pindah dan mengungsi ke mushala terdekat. Sebagian yang lain, memilih menumpag di Huntara milik keluarga dan tetangga. ‘’Syukurnya tidak ada korban jiwa. Tetapi angin kencang membuat Huntara terangkat, naik ke atas, berputar dan terbang ke sebelah pengungsian. Sekarang ini semua Huntara hancur,’’ katanya.

Selama di pengungsian ini, sambung dia, pihaknya sejak awal berharap banyak segera bisa pulang ke kediaman masing-masing. Hanya saja kendala warga, mereka tidak memiliki lahan alternatif untuk membangn Huntara di bekas rumah mereka.

Hastomo menambahkan, pagi hari pascaputing beliung, ia dan warga di hadapan Kepala Dinsos PPPA KLU, H. Faisol, menyebut sejumlah bantuan yang dibutuhkan.

Kebutuhan mendesak meliputi bahan pangan, selimut, dan huntara pengganti.

Sementara di Dusun Jambianom, Desa Sokong, kecamatan Tanjung, Selasa malam sudah dihantui ancaman naiknya air laut. Hal itu

mengakibatkan warga yang tinggal di bibir pantai, mengungsi ke perkampungan seberang jalan raya. ‘’Tadi malam air laut sempat pasang, untungnya tidak terlalu besar. Tetapi kondisi itu membuat warga mengungsi saat tengah malam,’’ aku warga, Aris.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusdalop BPBD KLU, hujan dengan intensitas sedang yang turun dari Selasa sore hingga tengah malam, mengakibatkan air pasang di sejumlah dusun. Seperti di Lekok Utara, Desa Gondang. Di tempat ini, 18 KK (41) jiwa mendapati rumahnya terendam air. Begitu juga di Dusun Kerakas, Desa Genggelang, rumah milik 34 KK (117) jiwa, terendam air pasang.

Di Dusun Karang Bedil, Desa Gondang sendiri, BPBD mencatat pengungsi di Montong Dewa, sebanyak 71 KK (227) jiwa diporak porandakan angin kencang di sertai hujan lebat. Kondisi pengungsian warga rusak berat, sehingga memaksa warga mengevakuasi diri secara mandiri. ‘’Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD KLU, sudah melakukan langkah-langkah penanganan.

Antara lain, mengevakuasi barang-barang milik warga ke lokasi yang lebih aman. BPBD dibantu TNI, Polri dan masyarakat sekitar,’’ ujar Pusdalop BPBD, Araruna.

Selain itu, TRC BPBD juga mengevakuasi pohon tumbang yang menutup jalan utama.

Sementara ini, pohon tumang tercatat di 21 titik se KLU.

Mataram (Suara NTB) Sederet kendala ditemukan Satgas Operasi Teritorial TNI yang menangani gempa Lombok – Sumbawa. Personel menemukan banyak korban belum menerima buku tabungan hingga rekening belum terisi. Operasi teritorial penanganan gempa dimulai awal Januari lalu dan diperkirakan berakhir Maret mendatang.

Hal itu diungkapkan Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani berdasarkan hasil monitoring personel

BPBD juga mencatat sejumlah kebutuhan pengungsi, antara lain terpal, logistik pangan dan sandang, serta hunian sementara sebagai pengganti Huntara yang rusak.

Di tempat terpisah, Kabid Resos – Dinsos PPPA KLU, Sariman, mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan beras sejumlah 73 karung atau setara 730 Kg kepada warga.

Ditambah mi instan masingmasing 10 bungkus per KK. ‘’Sementara ini bantuan dari provinsi, karena stok di gudang memang tidak ada,’’ kata Sariman.

Pihaknya juga akan memantau kebutuhan logistik warga di 4 titik banjir rob, antara lain di Teluk Ombal, Desa Pemenang Barat, Dusun Sorong Jukung, Desa Pemenang Timur, Dusun Jambianom, Desa Sokong, dan Dusun Penyambuan, Desa Tanjung.

Kabid Logistik, Dinsos Provinsi NTB, Amran yang turun pascabencana puting beliung menambahkan, pihaknya hadir langsung atas instruksi pimpinan. Ia membawa beberapa logistik. Meliputi, selimut, terpal, kasur lipat, mi instan, makanan siap saji dan lauk pauk. Kemudian beberapa unit tenda serta perlengkapan dapur umum. ‘’Dari Dinsos provinsi, langkah selanjutnya mengimbau masyarakat agar ke depan bisa menghindari Huntara karena ini sudah terjadi dua kali. Warga diimbau menempati tempat yang lebih aman,’’ pesannya. (ari)

Perahu Nelayan Hancur Dari Hal. 1 Menurut Ahmadi, 7 kelompok nelayan dan warga secara pribadi membutuhkan bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki armada sampan. Diakuinya, pihak Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan sendiri sudah turun mendata. ‘’Mudahan ada bantuan dari pemerintah, karena kalau berharap dari kelompok memperbaiki 100 persen tidak mungkin. Satu sampan butuh dana perbaikan minimal Rp 40 juta. Misalnya, untuk cendik saja, kami harus beli di Ampenan atau di Bali,’’ ujarnya.

Ia mengakui, pihaknya tidak bisa berharap dari kemampuan nelayan untuk memperbaiki sendiri armada milik pribadi maupun armada kelompok. Pasalnya, para nelayan juga harus memikirkan dampak kerusakan untuk keperluan konsumsi harian.

Diperkirakan perbaikan armada membutuhkan waktu berbulan-bulan.

“Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nelayan sementara tidak melaut, ya kita harapkan dari tabungan. Saya percaya di Kerakas, untuk penghidupan satu – dua minggu, mereka masih bisa. Cuma

bagaimana supaya nelayan bisa cepat beroperasi, itu saja,” ujarnya.

Di tempat terpisah, warga nelayan asal Dusun Mentigi, Desa Malaka, Agus, mengakui puting beliung dialami warga pesisir pantai setiap tahunnya. Hanya saja, kejadian kali ini yang paling merusak sarana dan prasarana warga. Air laut mengalami pasang hingga 50 meter ke daratan. ‘’Kalau dihitung kerugian, saya kurang tahu persisnya.

Tapi yang jelas besar,’’ katanya. Dikuatkan warga asal Mentigi lain, Fikri, mengaku kerugian akibat puting beliung mencapai miliaran rupiah. Ia berhitung, setiap unit boat dan fastboat warga bernilai Rp 200 juta sampai Rp 300 juta, termasuk mesin. ‘’Kerusakan boat di Mentigi saja, sekitar 15-an yang rusak parah. Prediksi dana kerugian mencapai Rp 1 miliar.

Karena masing-masing harga boat dan speedboat sekitar Rp 200 juta. Ada yang Rp 300 juta plus mesin,’’ sebut Fikri.

Diakuinya, pada malam saat kejadian warga hanya bisa menyaksikan masingmasing armada terombang ambing di hempas ombak ganas. Warga satu sama lain hanya bisa saling panggil, na-

pengusaha lokal dapat mengerjakan proyek-proyek yang ada di NTB. Untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal ini, gubernur mengatakan telah berdiskusi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Sekda dan Kepala Bappeda. Pemprov sedang memikirkan Pergub untuk memprioritaskan penggunaan produk-produk lokal. ‘’Kalau bukan kita siapa lagi.

Ndak mungkin ada industrialisasi kalau semua dinas kita tak mau menggunakan produk lokal. Produk lokal ini mesti produk yang diolah juga. Tidak boleh lagi menjual yang tidak diolah,’’ tandasnya. (nas)

Ada Rekening Korban Gempa yang Belum Terisi

Huntara Rusak, Warga Mengungsi Dari Hal. 1

sebagainya. Usahakan mesin yang dibuat di tempat sini,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu (23/1).

Menurut gubernur, masyarakat NTB dapat membuat peralatan mesin yang dapat digunakan para petani dan usaha mikro kecil menengah yang ada di daerah ini. Ia mencontohkan seperti di daerah Kotaraja, Lombok Timur dan beberapa daerah lainnya banyak industri permesinan yang tumbuh. ‘’Kualitasnya kadangkadang belum baik. Tapi kalau bukan kita (menggunakan), siapa lagi,’’ katanya.

Selain penggunaan produkproduk lokal, gubernur juga sedang memikirkan agar para

mun tak mampu berbuat banyak melihat armadanya hancur. ‘’Korban jiwa, Alhamdulillah tidak ada. Kami hanya bisa pasrah, dan berharap ada bantuan dari pemerintah,’’ harapnya.

Terpisah, Sekdis Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, H. Samsul Rizal, mengaku pihaknya belum bisa memastikan jumlah perahu, sampan, boat dan fastboat milik warga yang rusak akibat bencana ini.

Namun demikian, Dishub sudah menurunkan staf untuk mendata kondisi di lapangan. ‘’Kita sudah turunkan staf untuk mendata. Berapa jumlah perahu yang rusak akan kita himpun. Dari sana kita ajukan dana perbaikan melalui APBD Perubahan. Kita juga akan ajukan ke Kementerian,’’ sebutnya.

Selain data perahu, pihaknya juga akan menghimpun jumlah nelayan yang terdampak puting beliung. Rizal memprediksi, akan ada puluhan bahkan ratusan nelayan yang tidak bisa melaut dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. ‘’Kebutuhan konsumsi nelayan akan kita ajukan ke instansi tekait untuk ditangani,’’ tandasnya. (ari)

Satgas yang terjun ke lapangan.

Timnya menemukan di lapangan banyak kelompok masyarakat (Pokmas) yang belum punya buku tabungan.

Padahal dana bantuan di rekening sudah masuk. “Pembagian buku tabungan yang belum.

Jadi dari BRI yang masih terkendala, sehingga belum cetak,” sebut Danrem. Berbeda dengan sebagian Pokmas yang sudah menerima buku tabungan, langsung dapat melakukan pencairan anggaran dan dipakai untuk membeli material. “Kalau ini cepat, kita perkirakan akhir Januari nanti akan ada pencairan di atas 1.000 untuk Pokmas,” kata Danrem.

Sementara kendala soal buku tabungan, Danrem mengaku sudah memerintahkan Babinsa, Danramil hingga Dandim agar membantu menyelesaikan buku rekening Pokmas dengan berkoordinasi ke BRI setempat. Ia ingin ini lebih cepat. “Dibuat saja rekening Pokmasnya. Setelah cetak buku, jadi langsung bisa dilakukan

pencairan,” tegasnya.

Selain soal buku tabungan, masalah lain adalah kekurangan fasilitator. Saat ini untuk penanganan rumah rusak sedang dan rusak ringan, sudah ada 1.000 fasilitator yang direkrut, termasuk tambahan 500 personel dari TNI. Namun diakui ini masih kekurangan, karena hanya fokus menangani rumah rusak sedang. Menurut Danrem, saat ini PUPR sedang proses merekrut 2.000 fasilitator untuk penanganan rumah rusak berat.

Ditanya soal masyarakat yang sudah terlanjur membangun huntap sendiri akibat terlalu lama menunggu pemerintah, sudah ada solusinya. Diungkapkan Danrem, akan tetap diberikan pencairan anggaran sesuai dengan kualifikasi kerusakan. Rumah rusak ringan Rp10 juta dan rusak sedang Rp25 juta. Masalah ini sudah dibicarakan dengan BNPB, Menteri PMK dan PUPR. Sebelum diberikan bantuan, harus melalui proses verifikasi PUPR. (ars)

Bank NTB Syariah Kian Agresif Dari Hal. 1 Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari Wibowo secara terbuka mengatakan, kinerja Bank NTB Syariah dilihat oleh Bank Indonesia meningkat signifikan. Ketika pelaksanaan konversi penuh ke bank syariah, menurutnya tantangannya juga tidak kecil.

Tetapi ia optimis Bank NTB Syariah sangat mampu melewati tantangan dimaksud.

Bank NTB Syariah ini akan menjadi role model bagi bank-

bank daerah lainnya. Bank Indonesia mengamati BPD NTB Syariah ini sangat agresif. Dilihat dari penyempurnaan layanan, pengembangan bisnis dan kerjasamanya dengan stakeholders.

Kerjasama salah satunya dengan menggandeng Telkomsel cukup untuk menilainya sebagai langkah yang tepat, langkah antisipasi untuk menjawab kebutuhan nasabah yang serba modern, canggih dan efektif. ‘’Karena itu, kami sangat mendukung yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah,’’ demikian Wahyu Ari. (bul/*)

Gubernur akan Konfrontir Direksi PT. GNE Dari Hal. 1 Nilai ini diduga merupakan akumulasi dari penggunaan anggaran dari tahun 2014 – 2017.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, akibat dugaan kebocoran anggaran itu, internal PT. GNE melakukan audit melibatkan auditor independen. Audit kemudian diperkuat dengan pemeriksaan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Dari hasil audit internal, ada indikasi potensi kerugian PT. GNE mencapai Rp3,1 miliar.

Karena ada masalah, gubernur mengatakan akan memanggil Direksi PT. GNE. Apakah dugaan kebocorankeuanganPT.GNEsebesar Rp3,1 miliar tersebut benar. ‘’Karena ada masalah-masalah tentu kita akan panggil. Minta kebenaran dari isu yang ada di media-media, benar apa tidak? Kalau sudah ada hal-hal yang kita lihat ada penyimpangan, kita akan (lakukan perubahan),’’ katanya.

Menyinggung BUMD yang bermasalah, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini mengatakan karena adanya masalah maka BUMD harus berubah. ‘’Kalau nggak ada masalah, kita tak berubah. Jadi ada pemicu kita melakukan perubahan,’’ katanya.

Doktor Zul mengatakan, untuk memilih orang yang bekerja di suatu BUMD memang tidak gampang. Di mana, perusahaan sedang bermasalah, uang yang dikelola tidak banyak. Namun semua orang berharap ada orang bagus yang ditempatkan. ‘’Jadi kita kan memilih orang yang mau bekerja di situ, nggak gampang juga. Orang perusahaan sedang ada masalah, uangnya nggak banyak, kita berharap ada orang bagus, susah juga,’’ katanya.

Apakah Pemprov akan menyerahkan persoalan dugaan keb-

ocoran keuangan PT. GNE sebesar Rp3,1 miliar tersebut ke aparat penegak hukum? Gubernur mengatakan, ia akan melihatnya terlebih dahulu. ‘’Jangan sedikitdikit hukum. Takut orang nanti bekerja sama kita,’’ tandasnya.

Terkait dengan perombakan PT. GNE, gubernur meminta ditanyakan langsung ke Biro Perekonomian. Saat melantik Kepala Biro Perekonomian yang baru awal Januari lalu, gubernur memerintahkan agar dilakukan evaluasi dan perombakan terhadap BUMD yang ada.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi kaitan dengan perombakan PT. GNE mengatakan bahwa memang hal itu menjadi prioritas dilakukan tahun ini.

Wirajaya mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen, sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Bahkan, Wirajaya mengaku sudah berdiskusi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Bahwa direksi BUMD punya peran yang sangat penting untuk mengembangkan perusahaan daerah yang ada. ‘’Direksi harus betul-betul.

Karena dia mengoperasionalkan perusahaan. Harus membuat orientasi bisnis, harus bisa membaca peluang bisnis ke depan seperti apa.Kalaukurangkreatifsayapikir akan stagnan,’’ ujarnya.

Salah satu unit usaha di bawah GNE, yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek kini tak jalan. Unit usaha GNE yang justru berkembang adalah usaha paving block dan konstruksi. Sementara untuk mengembangkan RPH Banyumulek, GNE justru meminta penambahan penyertaan modal. (nas)

Pemprov NTB Masih Kekurangan 4.000 PNS Dari Hal. 1 Artinya, Pemprov masih kekurangan PNS lebih dari 4.000 orang sesuai ABK. Kekurangan 4.603 PNS pada 2017 tersebut secara lebih detail terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 757 orang, tenaga teknis sejumlah

945 orang, guru SMA sebanyak 1.495 orang, guru SMK sebesar 1.322 orang, dan juga guru SLB sekitar 84 orang.

Jika rekrutmen CPNS 2019 dibuka, kata Fathurrahman, Pemprov tinggal memberikan informasi sesuai kebutuhan yang ada. ‘’Kita sudah punya data base untuk kebutuhan

PNS 4.000 orang sekian. Termasuk di dalamnya guru, tenaga medis dan tenaga teknis lainnya. Mengisi kebutuhan guru, kita butuh guru hampir 3.000 an sesuai ABK,’’ jelasnya.

Dalam rekrutmen CPNS mendatang, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota sudah mengusulkan agar batas usia

maksimal untuk pelamar dokter spesialis 40 tahun. Pada rekrutmen CPNS 2018, batas usia maksimal untuk pelamar dokter spesialis 35 tahun.

Sehingga formasi dokter spesialis untuk Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota tak terisi. Sekarang, kata Fathurrahman, telah keluar Peraturan

Presiden (Perpres) bahwa untuk formasi dokter spesialis maksimal berumur 40 tahun. ‘’Kalau dibuka lagi (rekrutmen CPNS), insya Allah banyak yang akan daftar. Kalau kemarin tak bisa daftar, tahun ini mudah-mudahan, itu solusi yang dikeluarkan pusat,” katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 24 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HBK : Inovasi Digital Diperlukan untuk Pengembangan Pertanian Mataram (Suara NTB)Konsep smart-city yang menginterkoneksikan sistem pelayanan masyarakat terpadu dalam satu aplikasi digital, semakin banyak diadopsi sejumlah kota berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Pola ini berhasil memangkas bukan saja jalur birokrasi, dan juga biaya yang harus dikeluarkan publik untuk keperluan administrasi mereka.

Dalam skala lebih kecil, di tingkat Pedesaan, digitalisasi seperti smart-city ini bisa juga dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian. Hal ini menjadi gagasan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) untuk mendorong konsep Digital Village berbasis IT di Desa, Rabu ( 23/1) “Digital Village bisa mengintegrasikan pembangunan pertanian di tingkat Desa, mulai dari bagaimana mutu dan kualitas tanam, pengolahan produk, hingga ke jaringan pemasaran,” kata HBK. Menurutnya, digitalisasi tak bisa ditawar lagi untuk ikut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebab, saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan sekaligus peluang di era pasar bebas Asia.

Contoh kecil saja, produk jamur organik dari Cina ataupun bibit unggul beras merah made in Malaysia , saat ini bisa dengan mudah dibeli hanya dengan aplikasi platform digital, melalui handphone. “Semua serba digital dan online saat ini. Jadi petani kita juga harus bisa, suatu ketika produk olahan kopi atau jagung di desa mereka, dibeli orang Amerika hanya lewat handphone,” tukas HBK optimistis.

HBK menjelaskan, digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita. Bumdes itu akan mengakomodir para kelompok petani di desa, baik petani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perikanan budidaya.

Selain kelompok premier itu, Bumdes juga terintegrasi dengan home industri yang

H. Bambang Kristiono (Suara NTB/ist)

ada di desa. Produk olahan pangan hasil pertanian, bahkan bisa juga mendukung sektor kerajinan, seperti tenun dan gerabah di Lombok.

Di NTB, peluang pengembangan pertanian berbasis digital, bukan isapan jempol.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan, selain kebutuhan pangan utama dan kesehatan, biaya pulsa menjadi salah

satu kebutuhan masyarakat di pedesaan yang selalu mempengaruhi Nilai Inflasi Perdesaan.

Artinya, pemanfaatan teknologi informasi sudah diakses hingga di desa-desa.

Paling tidak, warga di desa menggunakannya untuk jejaring media sosial. “Tanpa survey yang njelimet pun kita tahu, saat ini masyarakat di Desa pasti main medsos, pa-

kai handphone dan butuh pulsa. Tapi ini kan konsumerisme, harus diubah menjadi pemanfaatan yang produktif, salah satunya lewat Digital Village,” katanya.

HBK menjelaskan, dengan mendorong Digital Village itu, maka Bumdes bisa menjadi fasilitator bagi kaum muda desa yang kreatif dan berkeinginan membangun bisnis pertanian berbasis digital.

Pertumbuhan startup atau wirausaha baru berbasis digital di Desa tersebut akan menjadi jaringan yang kuat.

“Bumdes mulai fokus pada core usaha yang lebih memiliki benefit dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Startup kemudian mempermudah pemasaran, termasuk memangkas cost produksi yang pada akhirnya produk olahan pertanian lebih berdaya saing,” katanya.

HBK yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil NTB II/Pulau Lombok ini mengatakan, konsep Digital Village saat ini tengah dilakukan pilot projectnya di sejumlah desa di Jawa Timur sejak 2018 lalu, dengan hasil yang cukup memuaskan. “Ini bukan hal mustahil juga dilakukan di Lombok, NTB. Kita juga sedang melakukan inisiasinya melalui kader-kader muda Gerindra,” kata HBK. (038/*)