Edisi 23 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 186 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menandai Tiga Tahun Pemerintahannya, Jokowi Pilih NTB

Panen Hadiah Simpedes

BRI Cabang Selong Kembali Bagi-bagi Mobil BRI Cabang Selong Kembali menggelar Panen Hadiah Simpedes dengan membagi-bagi 49 unit hadiah.

Periode pertama tahun 2017 ini, kembali disediakan dua unit mobil sebagai hadiah utama. Grand Max PU 1.33 W dan Karimun Wagon R GL. Acara Panen Hadiah Simpedes berlangsung di halaman Kantor BRI Unit Aikmel Sabtu (21/10) dirangkai dengan peresmian gedung baru BRI Unit Aikmel. Dua nasabah paling berbahagia hatinya dengan pelayanan setuluas

hati dari BRI kali ini adalah Marhamah. Nasabah Simpedes di BRI Unit Pancor ini mendapatkan Grand Max PU 1.33 W. Sedangkan Mobil Suzuki Karimun Wagon diraih oleh Rona Riani, nasabah Simpedes BRI Unit Aikmel.

Hadiah lainnya yang dibagi-bagi BRI Cabang Selong, 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF NEW, 2 unit Sepeda Motor Supra GTR 150 Sporty, 6 unit Honda Beat, 4 unit TV LED 40 inch, 6 unit TV LED 32 icnh, mesin cuci dan kulkas satu pintu masing-

masing 14 unit.

Mewakili Pimpinan Cabang BRI Selong, Yosep Mahardika mengemukakan, acara Panen Hadiah Simpedes BRI merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan BRI terhadap nasabah. Panen hadiah ini rutin digelar dua kali dalam setahun. ‘’Ini merupakan bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya kepada nasabah,’’ ucapnya.

Disampaikan, tingkat kepercayaan nasabah terhadap BRI cukup tinggi. Terlihat berdasarkan data terakhir 30 September lalu, jumlah nasabah yang menabung di BRI di 13 unit dan 30 teras BRI se Kabupaten Lotim meningkat.

Rekening simpanan dari Desember 2016 Rp 521 miliar meningkat tajam menja-

di Rp 640 miliar.

Jumlah nasabah dari catatan sebelumnya 20.024 orang nasabah meningkat tajam nenjadi 176,503 orang. Terjadi peningkatan sebanyak 156 ribu orang. Komitmen BRI terus meningkatkan layanan perbankan dan terus memudahkan masyarakat.

Untuk menjangkau yang tidak terjangkau, BRI sudah memiliki agen BRIlink. Ditargetkan tahun 2017 ini jumlah agen di seluruh daerah wilayah kerja BRI Selong sebanyak 671. Sudah tercapai saat ini sebanyak 584 agen. Bank yang sudah berusia 122 tahun ini terus berupaya memberikan sumbangsihnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Atas nama Bupati Lotim,

H. Moch Ali Bin Dachlan, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Sahabuddin menyampaikan, kehadiran BRI selama ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh nasabah. Sehingga diimbau kepada seluruh masyarakat dapat menabung uangnya di bank.

Ketika seseorang memiliki uang di kantong, kata Sahabudin ada saja dorongan untuk membelanjakannya meskipun barang yang akan dibeli tidaklah terlalu dibutuhkan. Ada kecenderungan psikologis untuk berbelanja. Sehingga lebih baik ditabung dan saat butuh baru diambil. Semangat menabung harapannya bukan karena hadiah. Akan tetapi keberadaan hadiah bisa menjadi motivasi. (rus/*)

Temuan BPK

Banyak Kekurangan Volume Pekerjaan Proyek di Kabupaten Bima

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bima. Nilai akumulasinya mencapai miliaran rupiah. Auditor mengeluarkan rekomendasi penyelesaian agar tidak jadi kerugian negara.

Catatan itu sesuai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Bima tahun anggaran 2016, sesuai data yang diteruskan Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB. Dalam catatan BPK itu terbanyak di

TO K O H

KO M E N TTAA R

saan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pemasangan rolling door, volume yang tertera dalam kontrak sebesar 196,080 m2 dengan harga satuan senilai Rp705.913,00/m2.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

Hadiah utama mobil Grand Max dan Suzuki Karimun Wagon.

TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Masuk Sembilan Calon Pahlawan Nasional Mataram (Suara NTB) Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid masuk sembilan calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos). Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (21/10).

Khalik enggan membeberkan sembilan calon pahlawan nasional tersebut. Namun yang pasti, kakek Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi termasuk dalam sembilan calon pahlawan nasional yang diusulkan Kemensos.

Khalik menjelaskan, penetapan pahlawan nasional dilakukan jika usulan calon pahlawan nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai memenuhi kriteria. Kemudian oleh Menteri Sosial Rl selaku Ketua Umum TP2GP diajukan kepada Presiden Rl melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan penganugerahan pahlawan nasional sekaligus tanda kehormatan.

Bersambung ke hal 15

Proyek Terminal Haji Masih Dikerjakan

Komite Desain KEK Mandalika PRESIDEN RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) meminta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) agar memperhatikan karakter bangunan di KEK Mandalika.

Pembangunan sarana prasarana pariwisata di KEK Mandaika harus ada pembedanya dengan Bali atau daerah wisata lainnya.

Menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, ITDC mengaku sudah membentuk Komite Desain KEK Mandalika.

Bersambung ke hal 15

Kabupaten Bima, dengan catatan temuan setebal 26 halaman. Diantaranya, kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi Pasar Bolo senilai Rp 4.221.359,74.

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. EP. Hasil pemerik-

(Suara NTB/rus)

POSE BERSAMA-Pimpinan BRI berpose bersama aparat kepolisian, notaris dan saksi dari Dinas Sosial Lotim usai penyerahan hadiah utama Mobil, Sabtu lalu.

Praya (Suara NTB) Target penyelesaian proyek Terminal Haji Lombok International Airport (LIA) harus tuntas November mendatang. Namun kondisi di lapangan, pengerjaan masih sedang berlangsung. Secara keseluruhan gedung masih tak beraturan.

Pantauan Suara NTB, ada sejumlah item pekerjaan sedang berlangsung atau belum juga rampung, dengan total anggaran Rp 2,8 miliar. Pekerjaan meliputi, pembuatan pos jaga di depan dan belakang, tembok keliling, pemasangan plafon dan pemasangan kaca.

Bersambung ke hal 15

H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Terancam ’’Disclaimer’’ KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyatakan peralihan aset dari kabupaten/kota ke provinsi jenjang pendidikan SMA/SMK akan segera tuntas. Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan dengan tujuh bupati/walikota yang belum menyerahkan aset tersebut sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.

Menurut Suruji, aset ini hanya pindah pengelolaan saja. Aset tersebut bukan milik bupati/walikota maupun gubernur.

H. Muh. Suruji Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

BEKERJA - Pekerja saat melakukan pelamir plafon Terminal Haji LIA. Proyek pembangunan gedung Terminal Haji LIA dalam proses pengerjaan (kanan)

Ketika Anak-anak Mengemis dalam Tekanan Keluarga Mental anak-anak dipertaruhkan hanya demi memungut rupiah dari jalanan. Ada orang dewasa, orang tua di balik aktivitas itu. Logika mereka diubah, mencari uang lebih menguntungkan dari menempuh pendidikan.

Sebagian terpaksa putus sekolah, sebagian tetap sekolah siang, malamnya mengemis.

PENELUSURAN Suara NTB ke sejumlah anak di ruas jalan Cakranegara, mereka mengakui memang mereka disuruh bekerja oleh keluarga tempat mereka numpang hidup. Sebab rata-rata dari mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang ibu bapaknya sudah bercerai. ‘’Saya tinggal di rumah nenek saya, ibu bapak saya cerai, sekarang mereka di Malaysia, ndak pernah pulang,’’ ungkap Rizki, Kamis (12/10) malam lalu, saat menyusuri jalan Pejanggik Cakranegara.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

AMAL - Dua bocah menyodorkan kotak amal ke pengunjung salah satu warung di pinggir Jalan Pejanggik, Kamis (12/10) lalu.

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

DPPKB Dekatkan Pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) lebih mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Menggunakan mobil pelayanan keliling menjangkau masyarakat di Lingkungan Kebon Lelang pekan kemarin.

Pelayanan KB secara intens dilakukan. Menyasar masyarakat pra sejahtera di pemukiman padat penduduk.

Langkah ini dilakukan oleh DPPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan khususnya petugas di puskesmas, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Agar, masyarakat mengatur kelahiran.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno menjelaskan,

program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga merupakan salah satu program yang punya peranan penting dalam pembangunan, khususnya peningkatan sumber daya manusia. Karena memiliki peran penting lanjutnya, apabila program ini tidak berhasil, maka program-program lainnya tidak akan memiliki arti. Sebab, akan tubuh keluarga-keluarga yang menjadikan beban pemerintah.

“Kalau ini tidak berhasil bisa berdampak ke program lainnya,” katanya.

DPPKB selaku instansi konsen menangani persoalan pengendalian penduduk. Secara terus menerus meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan KB. Pelayanan ini memprioritas-

kan keluarga pra sejahtra yang berada di pemukiman padat.

Untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat digunakan mobil pelayanan keliling. “Alhamdulillah, kita coba terus ’’jemput bola’’, supaya masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan,” tambahnya.

Pelayanan KB di Lingkungan Selaparang (Kebon Lelang) Kelurahan Banjar diperoleh 21 akseptor yang semuanya menggunakan IUD dan implant (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Menurut Sutrisno, keberhasilan pelaksanaan program ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Artinya, pengaturan kelahiran tidak ansih diserahkan ke pemerintah.

Tetapi, masyarakat terutama

tokoh agama tokoh masyarakat, kader, dan dunia usaha memiliki peran sama.

Kolaborasi serta koordinasi berbagai pihak memudahkan pelaksanaan program. Terutama mengatur kelahiran yang sehat dengan jarak 3-4 tahun.

“Guna terwujudnya keluarga-keluarga yang tangguh dan berkualitas di Kota Mataram yang searah dengan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya,” ucapnya. (cem/*)

PELAYANAN KB - Petugas saat memberikan pelayanan KB kepada salah seorang warga di Lingkungan Kebon Lelang Kelurahan Banjar, Ampenan.

(Suara NTB/ist)

PERMASALAHAN Pedagang Kaki Lima yang sering berjualan menggunakan bahu jalan seolah merupakan pemandangan biasa yang ditemui di Kota Mataram. Menurut Lurah Abian Tubuh Baru, Burhanudin, PKL yang berjualan di pinggir jalan di daerahnya kebanyakan merupakan pedagang tidak permanen.

“Mereka hanya berjualan di sini mulai dari sore sampai malam, tidak ada yang menetap,” jelasnya saat ditemui di ruangannya. Ia menjelaskan (Suara NTB/uul) jika para pedagang tersebut Burhanudin termasuk sudah tertib dalam urusan menjaga ketertiban karena sebelumnya mereka harus memberitahukan terlebih dahulu jika ingin berjualan. “Kalau dibilang mereka izin resmi, tidak ada karena itu tidak boleh tetapi mereka hanya memberitahukan saja,” jelasnya.

Pihak kelurahan hanya menekankan kepada para PKL jika ingin berjualan menggunakan bahu jalan wajib mematuhi peraturan yang ada. “Saya hanya menekankan agar mereka tidak mengganggu bahu jalan serta tidak menumpuk sampah yang dihasilkan,” kata Burhan. Ia menambahkan jika sampah yang dihasilkan pedagang nantinya diangkut oleh petugas kebersihan agar tidak mengganggu pemandangan pada wadah yang telah disediakan.

“Yang jualan di pinggir jalan itu juga kebanyakan orang luar, ada juga warga sini,” kata Burhan. Warga sekitar yang menjadi PKL inilah yang sering disosialisasikan oleh pihak kelurahan tentang ketertiban lokasi. “Kebanyakan yang jualan juga di sini pakai mobil, jadinya tidak bisa dibilang menetap,” ujarnya. Tetapi, masyarakat sekitar juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran para PKL ini.

“Mereka tidak merasa terganggu justru banyak warga yang beli di mereka karena lokasinya yang dekat,” kata Burhan.

Dirinya juga sampai sekarang belum pernah menerima komplain dari masyarakat akan kehadiran para PKL ini. (uu/)

Dukung Tempuh Jalur Hukum WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mendukung rencana Pemkot Mataram yang akan menempuh jalur hukum, menyusul dugaan masih maraknya praktik prostitusi di bekas pasar beras, Cakranegara. ‘’Itukan sudah berbagai macam cara yang ditempuh oleh eksekutif untuk menuntaskan itu (praktik prostitusi, red),’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, (Suara NTB/fit) Minggu (22/10). parhan Pertama, pemberian dana kompensasi kepada pedagang. Pemberian dana kompensasi ini, memiliki konsekuensi bahwa warga yang menerima itu, harus beralih profesi. Tidak lagi melibatkan diri dalam kegiatan prostitusi. Selama ini, warga di sekitar bekas pasar beras itu diketahui sengaja menyewakan kamar-kamar yang ada di rumah mereka untuk kegiatan prostitusi.

Kedua, pembinaan juga sudah sering dilakukan. Sehingga, menurut Parhan, memang perlu ada tindakan tegas dan nyata dari Pemkot Mataram. Tindakan tegas dengan menempuh jalur hukum, katanya, memang merupakan kewenangan dari eksekutif sebagai pelaksana perda. ‘’Memang kita berharap ada efek jera dari masyarakat yang menyediakan lokasi untuk kegiatan prostitusi,’’ imbuhnya.

Parhan mengaku, bahwa selama ini Pemkot Mataram terlalu lama meninabobokan masyarakat di sana. Dengan berbagai macam cara. Bahkan aparat juga tidak jarang melakukan patroli ke sana. ‘’Kompensasi juga sudah ada. Tapi kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat, memang harus ada tindakan tegas,’’ sarannya. Politisi PKS ini menegaskan bahwa dirinya tidak memihak kepada siapapun.

Sebab, aturannya sudah jelas. Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini, sambung Parhan, mendukung rencana Pemkot Mataram tersebut. Namun demikian, ia menyarankan agar tindakan kepada masyarakat itu dilakukan secara persuasif. Artinya, ancaman sanksi akan memproses hukum warga yang terlibat dalam praktik prostitusi di bekas pasar beras itu harus disosialisasikan terlebih dahulu. ‘’Kalau tidak sosialisasikan atau langsung dilakukan tindakan tegas, nanti dibilang kita tidak memihak ke masyarakat,’’ ucapnya. Selain itu, kalau Pemkot Mataram langsung mengambil tindakan tegas dengan mempolisikan warga yang diduga terlibat prostitusi, dikhawatirkan justru akan mengundang perlawanan dari masyarakat setempat. ‘’Yang jelas kami mendukung itu,’’ imbuhnya.

Sementara itu terkait rencana Pemkot Mataram membangun posko terpadu dengan melakukan pembebasan lahan milik warga, parhan berujar bahwa masalah pengadaan lahan cukup sensitif. Untuk pembebasan lahan milik warga yang objeknya ada di sekitar Pasar Panglima, diyakini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. ‘’Mungkin saja harga tanah di sana sudah Rp 1 miliar,’’ sebutnya.

Menyiasati belum adanya lahan untuk pendirian Posko Terpadu, mantan kepala lingkungan ini menyarankan kepada Pemkot Mataram agar berkoordinasi dengan pihak Pos. ‘’Bisa saja sebenarnya kita tukar guling sifatnya atau kantor pos dipindah ke mana, kalau memang warga tidak mau menjual lahannya,’’ pungkasnya. Solusi lain yang disarankan Parhan dengan meminjam halaman Kantor Pos pada malam hari sebagai posko. ‘’Karena rawannya di sana kan malam hari,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) cabai dan bawang ditanggapi oleh Pemerhati Ekonomi, Dr. Firmansyah.

Menurutnya HET itu bisa saja dilakukan, namun harus memerhatikan kondisi harga di pasaran. Sehingga para petani memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak keuntungan pada waktu tertentu.

“Saya pikir rencana untuk menetapkan batas harga tertinggi dan batas terendah suatu produk dalam hal ini cabai dan bawang sangat bagus. Hanya saja, harus memerhatikan kondisi. Jadi aturan yang akan dibuat itu jangan dibuat permanen,” ujarnya kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (22/10).

Ia mengatakan bahwa selama ini masyarakat selalu mengikuti mekanisme pasar.

Dimana pada saat suatu produk langka atau permintaan banyak, maka harganya semakin tinggi. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada petani un-

tuk mendapatkan banyak keuntungan. Namun dengan berlakunya HET nantinya akan membuat petani memiliki keterbatasan dalam memberikan harga pada produknya.

“Ini memang bagus untuk menekan melonjaknya harga pada waktu tertentu. Hanya saja, harus dipikirkan kondisi harga saat itu. Jangan sampai nanti petani atau pedagang malah lebih memilih berjualan di luar kota karena menganggap lebih menguntungkan,” ujarnya. Sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram L.Alwan Bas-

ri mengatakan bahwa Pemkot berencana untuk menetapkan HET cabai dan bawang. Hal ini untuk mengatur agar harga kedua produk itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah pada waktu tertentu.

Ia mengatakan bahwa selama ini pasar di kota selalu mengikuti mekanisme pasar pada umumnya. Dimana pada saat permintaan tinggi, harga juga menjadi tinggi dan sebaliknya. Sehingga menurutnya perlu aturan khusus untuk menekan kenaikan harga dan penurunan harga yang drastis di pasaran. Meski masih ren-

Perkuat Peran Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak Mataram (Suara NTB) Sekolah dianggap sebagai tempat yang paling pas untuk merancang program tempat ramah anak, selain rumah dan keluarga. Disamping itu puskesmas juga tidak kalah penting dalam mensosialisasikan program ramah anak. Apalagi Kota Mataram sudah menyabet penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Sehingga peran masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan Kota Mataram sebagai daerah yang benar-benar ramah terhadap anak. Menyusul masih adanya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Mataram.

“Kita saat ini sudah bekerjasama dengan sekolahsekolah dan semua puskesmas yang ada. Dengan harapan di tempat-tempat ini bisa melakukan sosialisasi secara langsung tentang konsep ramah anak,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram Hj. Dewi Mardiana Ariany, di Mataram, Jumat (20/10). Ia mengatakan bahwa memaksimalkan peran-peran seperti puskesmas dan sekolah dirasa sangat efektif. Sebab di tempat-tempat itulah banyak anak dan masyarakat berinter-

(Suara NTB/dok)

Hj. Dewi Mardiana Ariany aksi. Sementara sekolah ramah anak yang dimaksud yaitu sekolah yang bebas dari tindakan kekerasan terhadap anak. Misalnya sekolah itu sudah bebas dari perundungan atau kegiatan-kegiatan lain yang menciderai hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Memang banyak persoalan tentang anak ini, tentu saja ini menjadi pekerjaan kita bersama dalam mengata-

si persoalan itu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, masyarakatlah yang harus membantu dan menyukseskan program ramah anak ini,” ujarnya. Sementara itu, untuk puskesmas ramah anak ditandai dengan adanya layanan kesehatan yang ramah anak. Ini juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi. “Kita bekerjsama dengan banyak instansi lain. Salah satunya Dinas Kesehatan. Karena ini juga sangat berkaitan, apalagi soal puseksemas ramah anak yang menjadi salah satu program kita. Kita juga melibatkan para kader untuk menyukseskan rencana ini,” ujarnya.

Ia berharap melalui program ini anak-anak bisa mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik. Sehingga dapat tercipta generasi emas di masa mendatang.

Anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan pikirannya juga tenang. Mereka juga bisa merasa senang saat berada di lingkungan keluarga, sekolah dan tempat-tempat lainnya di Kota Mataram. (lin)

cana, namun pihaknya akan mengupayakan agar hal tersebut dapat segera terlaksana.

“Memang belum, ini kan masih rencana. Karena ini kan lintas sektoral, tidak bisa diputuskan sendiri. Nanti kita bicarakan dengan Dinas Pertanian tentang rencana ini,” ujarnya.

Ia berharap pemberlakuan HET ini nantinya bisa efektif, seperti pemberlakuan HET pada beras dan gula.

Sehingga para pedagang tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi pada saat tertentu. Karena sudah ada aturan tentang harga eceran tertinggi yang diperbolehkan. (lin)

Firmansyah

’’Immigration Smile’’

Antre Paspor Cukup Pakai Gawai Mataram (Suara NTB) Car Free Day di Mataram Minggu (22/10) berbeda dari biasanya. Jalan Udayana hari itu semarak dengan kegiatan sosialisasi pelayanan antrian paspor online. Layanan imigrasi yang memudahkan masyarakat. Mengantre paspor cukup lewat ketukan jari di gawai alias gadget.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menjelaskan, pemesanan paspor ataupun antrean pengambilan paspor bisa dilakukan dari mana saja.

“Membuat paspor itu sangat mudah, aplikasi ini membuat masyarakat tidak perlu mengantre di kantor saat mengurus paspor cukup dari HP,” ujarnya di sela-sela kegiatan yang diselingi sarapan gratis di halaman Kantor Imigrasi Kelas I Mataram tersebut. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan penampilan musisi Ary Juliant.

Mekanismenya, pemohon mengunduh aplikasi “Antrian Paspor” di Playstore bagi yang menggunakan Android. Aplikasi itu diterbitkan Direktorat Sistem & Teknologi Informasi Keimigrasian.

Pemohon kemudian mendaftarkan diri di laman utama aplikasi dengan membubuhkan nama pengguna, Nomor Induk Kependudukan, serta alamat e-

mail. Setelah terdaftar, pemohon bisa memilih waktu layanan antrean dalam tiga klasifikasi waktu, yakni pukul 06.00-08.00; 08.00-12.00; dan 13.00-16.00.

Pemohon bisa menyesuaikan waktu antrean sesuai dengan preferensi kesibukan pribadi masing-masing. Hal itu membuat pemohon tak perlu membuang waktu dengan duduk di depan loket.

Pemohon tinggal datang ke loket pelayanan keimigrasian dengan menunjukkan kode booking atau memindai kode QR. “Pakai aplikasi ini tidak perlu antre registrasi pesan nomor antrean. Datang bisa langsung foto, sidik jari, wawancara,” jelas Dudi.

“Dengan layanan itu juga kita mendorong masyarakat untuk mengurus paspor sendiri langsung ke petugas tidak melalui orang lain,” imbuhnya, menegaskan soal aplikasi itu bisa mencegah praktik percaloan.

Kemudian untuk calon TKI yang pengurusan paspornya didampingi PPTKIS, ikut didorong pula untuk memanfaatkan aplikasi tersebut.

Dudi menyebutkan, pelayanan paspor per hari rata-rata mencapai 100 hingga 150 permohonan atau setara 2.000 permohonan menurut catatan hingga pertengahan 2017 ini. (why)

Pemkot Ingatkan Kepala Pasar Ikuti Aturan Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya untuk mengatasi adanya dugaan kebocoran retribusi pasar di Kota Mataram. Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan bahwa pihaknya telah mengingatkan seluruh pasar yang ada di Kota Mataram untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Sebab jika mengikuti prosedur, dapat dipastikan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Terutama soal dugaan adanya kebocoran retribusi pasar.

“Kalau sudah dilakukan sesuai dengan aturan kan tidak perlu khawatir. Karena bagaimanapun Pemkot sudah berupaya untuk mengingatkan dan mengambil sejumlah langkah agar semua kepala pasar dapat mengikuti aturan yang sudah ada,” ujarnya di Mataram, Jumat (20/10). Ia men-

gatakan bahwa selama ini Pemkot selalu melakukan pendampingan kepada semua kepala pasar. Dengan harapan tidak ada masalah soal kebocoran retribusi, pungli dan sebagainya. Sebab hal itu akan sangat merugikan masyarakat.

Terlebih retribusi itu akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas pasar. Demi kenyamanan masyararakat di Kota Mataram pada umumnya.

“Kami sudah ingatkan berkali-kali agar semua kepala pasar mengikuti aturan yang sudah ada. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi soal retribusi,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ikhtiar Pemkot Mataram dalam mencegah kebocoran maupun pungli di pasar dilakukan sudah berkali-kali.

Yaitu dengan mencari informasi tentang kondisi di lapangan, kemudian pihaknya memberikan peringatan terhadap tindakan yang dianggap berpotensi menjadi tidak benar.

“Kalau sudah diingatkan kemudian ternyata ada yang nakal melakukan kecurangan, maka jangan salahkan kami (Pemkot) atas apa yang akan terjadi pada yang bersangkutan. Bisa saja yang bersangkutan berujung pada proses hukum,” ujarnya. Ia berharap ke depannya tidak ada lagi kepala pasar yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh APH terkait retribusi. Ia berharap semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga hakhak masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan pasti.

Ia kembali mengingatkan kepada semua kepala pasar agar mengikuti aturan yang berlaku. “Intinya harus melakukan semuanya sesuai aturan. Kalau ada potensi penyelewengan, segera diperbaiki Namanya manusia ada saja khilaf dan salahnya, tapi jangan dibiarkan, segera perbaiki,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/why)

SOSIALISASI PASPOR ONLINE - Kakanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar berfoto di booth media sosial Instagram saat sosialisasi antrean paspor online pada Car Free Day di Jalan Udayana, Mataram, Minggu (22/10).

(Suara NTB/dok)

Tak Ganggu Fasilitas Umum

Pemberlakuan HET Harus Kondisional

Pesona

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

Mataram (Suara NTB) – Hotel Golden Palace yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram merupakan salah satu hotel bintang empat yang ada di Kota Mataram. Fasilitas yang lengkap dan kenyamanan yang optimal menjadikan hotel ini menjadi salah satu hotel ternama di Kota Mataram. Apalagi hotel ini memiliki rooftop garden yang sangat cocok untuk siapa saja menikmati pem a n dangan Kota Mat-

aram dari ketinggian.

“Hotel kami merupakan salah satu hotel bintang empat plus di Kota Mataram.

Kami juga punya rooftop garden dengan rumput hijau dan pohon palm yang asli. Semua tumbuhan di rooftop garden itu asli tidak ada yang imitasi,” kata Owner sekaligus Direktur Utama Hotel Golden Palace Ir. Teddy Sanyoto, MT., MBA, di Mataram, Sabtu (21/10).

Ia mengatakan bahwa semua fasilitas yang disediakan oleh Hotel Golden Palace merupakan fasilitas dengan kualitas tinggi. Misalnya kaca yang digunakan di sisi gedung merupakan kaca dengan kualitas terbaik, begitupula dengan material lainnya. Sama halnya dengan fasilitas-fasilitas seperti kamar, ruang pertemuan dan

Halaman 3

lainnya yang dilengkapi dengan fasilitas terbaik dan bekelas.

Hotel ini memiliki 198 kamar dengan berbagai tipe.

Pada masing-masing kamar terdapat pendingin ruangan, TV layar lebar, lemari untuk menyimpan pakaian, kotak untuk menyimpan barangbarang berharga, kamar mandi shower, dan tempat tidur hingga king size. Selain rooftop garden terdapat pula fasilitas lain, seperti tujuh ruang pertemuan, Sky Lounge, spa dan aroma terapi serta pusat kebugaran. Ada pula bar dan ruang karaoke. Dua Restoran dan pusat bisnis.

Kolam renang untuk anakanak dan dewasa.

Hotel ini menyediakan fasilitas yang lengkap. Tidak heran jika Golden Palace selalu menjadi pilihan uta-

Ir.Teddy Sanyoto, MT.,MBA. Owner sekaligus Direktur Utama Golden Palace Hotel Lombok

ma untuk dijadikan sebagai referensi tempat menginap.

Bahkan Presiden RI Ir.H.Joko Widodo pun sudah dua kali menginap di hotel ini. Hal ini menandakan bahwa Hotel Golden Palace merupakan salah satu hotel terbaik di Kota Mataram, bahkan di NTB. “Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oleh sebab itu kami selalu melakukan perbaikan-perbaikan pada layanan kami,” ujarnya.

Hotel ini juga menyediakan aneka menu hidangan yang nikmat. Sebab terdapat empat orang chef berpengalaman yang akan memanjakan setiap tamunya untuk menikmati setiap hidangan di Hotel Golden Palace. Apalagi para tamu juga dapat menikmati hidangan yang nikmat sambil melihat matahari terbenam ditemani live music di rooftop gar-

den Hotel Golden Palace.

“Ini yang menjadi nilai lebih dari Hotel Golden Palace. Tamu dapat menikmati keindahan Kota Mataram dari lantai tertinggi hotel ini sambil menikmati hindangan spesial dari chef kami,” ujarnya.

Hotel ini juga memiliki 200 orang tenaga kerja yang sudah bersertifikat.

Sehingga dapat melayani tamu dengan maksimal.

Hotel ini juga banyak menyerap tenaga kerja lokal. Hampir semua tenaga kerja di hotel ini merupakan warga lokal yang tentu saja sudah terlatih dan memiliki kemampuan pada bidang perhotelan.

“Kami punya karyawan itu sebagian besar warga lokal. Kami ingin keberadaan Hotel Golden Palace Ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Terutama warga sekitar,” harapnya. (lin/*)

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Bagian Otda dan Pertanahan Setda Lotim dengan Harian Suara NTB Pembebasan Tanah

Bagian Otda dan Pertanahan Yakinkan Tidak Rugikan Masyarakat PEMBEBASAN lahan adalah salah satu kunci lancarnya geliat pembangunan.

Dalam proses pembebasan lahan yang luasnya 112,430 m2 dengan alokasi anggaran Rp 43,5 miliar lebih pada tahun 2017, Bagian Otonomi Daerah (Otda) dan Pertanahan Sekretarian Daerah Kabupaten Lotim meyakinkan tidak sampai merugikan masyarakat pemilik objek tanah yang dibebaskan.

Kepala Bagian Otda dan Pertanahan Setdakab Lotim, Fathurrahman, menjelaskan, sejauh ini proses pembebasan lahan sudah berjalan dengan lancar dan aman. Sebagian besar masyarakat menerima proyek-proyek pembangunan yang dihadirkan pemerintah.

Komitmen pemerintah daerah di bawah pimpinan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Wa-

risin tidak ingin masyarakat dirugikan.

“Kalau kita lihat sekarang sudah 100 persen pembebasannya,” ungkap Fathurrahman.

Hasil kerja pemerintah daerah mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat. “Banyak masyarakat yang bersyukur,” imbuhnya.

Pihaknya memberikan apresiasi pada masyarakat atas kerelaan dan keikhlasan melepas tanahnya untuk membangun fasilitas umum.

Adapun dalam penentuan harga, menjadi kewenangan konsultan penaksir harga. Harga bukanlah ditentukan oleh Bagian Otda dan Pertanahan.

Konsultan penaksir harga sendiri yang menetapkan.

Diuraikan, tahun 2017 ini yang dilakukan Bagian Otda dan Pertanahan antara lain, pelebaran jalan jurusan Batuyang menuju Polsek

Proaktif Turun ke Lapangan PUSKESMAS Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama yang memiliki klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT). Tempat konseling pra testing, konseling pos testing bagi terpapar Infeksi Menular Seksual (IMS) atau sudah terjangkit HIV-AIDS, baik bagi yang baru maupun yang sudah masuk kelompok risiko tinggi.

Menurut Kepala Puskesmas Dasan Lekong dr. Syamsul Bahri, untuk menjangkau semua yang terpapar, saat ini pihak Puskesmas Dasan Lekong ini terus proaktif melakukan penjan(Suara NTB/rus) gkauan ke lapangan. Saat ini, Samsul Bahri petugas sudah mulai mendatangi rumah-rumah penduduk. Tidak saja di wilayah kewenangan Puskesmas Dasan lekong, dua petugas khusus yang dimiliki Puskesmas Dasan Lekong ini juga menjangkau ke daerah-daerah yang menjadi tempat kelompok risiko tinggi.

Menurut mantan Direktur RSUD Selong ini, untuk bisa mengungkap lebih jauh maka diperlukan upaya untuk mendatangi populasi kunci dan diperlukan upaya jemput bola. Karena pengalaman dari petugas yang menangani kasus IMS dan yang sudah terpapar HIV-AIDS ini, petugas kerap diminta oleh puskesmas lain untuk turun.

Upaya mobil dilakukan dinilai cukup efektif dibandingkan dengan menunggu di puskesmas tidak bisa maksimal. Pasalnya, bagi yang baru-baru terjangkit akan terasa sulit untuk terbuka.

Beda dengan yang sudah lama. “Kalau datang sendiri biasanya jarang yang baru pertama terkena,” imbuhnya.

Kesulitannya saat ini, terbatas kemampuan untuk kunjungan.

Beda saat masih ada program yang didanai oleh Global Fund. Semua petugas enak penjangkau dengan turun langsung ke objek lalu dibawa ke puskesmas. “Sekarang Global Fund sudah tidak lagi,” ucapnya. Adapun sasaran yang biasa dijangkau adalah kelompok yang risiko tinggi. Seperti yang ada di pinggir pantai, ibu-ibu rumah tangga yang suaminya ada di luar negeri.

Saat ini, puskesmas-puskesmas lain sudah ada juga yang memiliki klinik VCT dan IMS. Di Lotim ini disebut ada sekita 5 puskesmas VCT, sedangkan klinik IMS ada 12 puskesmas. “Kita di Dasan Lekong memang yang pertama,” urainya.

Samsul Bahri menambahkan, cara mobile ini dilakukan dengan harapan bisa lebih banyak menjaring. Terlebih dengan mengunjungi rumah-rumah bisa lebih nyaman. Pasalnya, masih ada rasa malu. Dibutuhkan juga petugas-petugas yang sudah terlatih dan pengalaman. (rus)

Selama Pilkades, Pemkab Lotim Koordinasi dengan Aparat

Selong (Suara NTB) Menjelang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 159 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) 13 Desember 2017, Pemda Lotim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim terus mematangkan persiapan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan TNI-Polri yang nantinya siap mengerahkan personel untuk menjaga keamanan.

Upaya itu dibuktikan dengan pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas PMD dan TNI-Polri di Gedung Bhayangkari Polres Lotim, Sabtu (21/10). Dalam rapat tersebut, dibahas bagaimana tata cara pengamanan pilkades serentak di Lotim yang saat ini sudah masuk dalam tahap pencalonan. Termasuk menjaga keamanan dari pemberian tambahan waktu bagi 20 desa, baik masa penjaringan bakal calon maupun seleksi tambahan. “Sebanyak 18 desa yang masuk seleksi tambahan, dan dua desa yang masuk perpanjangan masa penjaringan bakal calon,”ujar Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taufik.

Menurut mantan Asisten I Setdakab Kabupaten Lotim ini, untuk seleksi tambahan yang rencananya akan dilakukan pada minggu pertama bulan November mendatang. Dinas PMD juga mengikutsertakan para ketua panitia pilkades di tingkat desa untuk tetap membangun koordinasi secara intens dengan panitia kabupaten. Sehingga segala kebutuhan dalam tahap seleksi tambahan itu bisa terpenuhi seperti pembuatan soal dan lainnya.

Ditambahkan Juaini Taufik, dalam tahap tes pada seleksi tambahan di 18 desa itu, nantinya akan dikawal ketat oleh aparat TNI-Polri. Pasalnya, usai pelaksanaan tes akan dilakukan langsung pengumuman terhadap para peserta calon kades yang layak maju dan gugur berdasarkan hasil tes tersebut. “Dilakukan pengumuman langsung dari hasil tes seleksi tambahan itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya kerawanan. Itulah yang akan diantisipasi,”jelasnya.

Untuk itu, Juaini mengimbau kepada para calon beserta tim suksesnya bersama-sama menjaga keamanan dan keputusan yang diberikan oleh pihak panitia. Termasuk, mengimbau panitia pilkades, terutama yang melakukan seleksi tambahan supaya mengutamakan integritas, profesionalitas dan tidak berpihak kepada calon manapun. (yon)

Pringgabaya. Proses pembebasan lahan untuk jalur tersebut katanya sudah dimulai tahun 2016, karena keterbatasan dana, sehingga yang bisa dilakukan tahun lalu hanya bisa membayar wilayah Pringgabaya dan tahun ini dituntaskan hingga wilayah Batuyang seluas 3,775 meter persegi.

Lainnya ada pembebasan lahan seluas 16,9 meter persegi di Pringgabaya untuk mengganti lapangan Pringgabaya yang sudah dijadikan tempat membangun pasar. Pembebasan lahan Kelayu Jorong seluas 4,187 meter persegi dan sekarang sedang proses pengaspalannya. D isamping jalan itu akan dibangun pasar tradisional yang juga sudah dibebaskan lahannya juga tahun ini seluas 6,284 meter persegi.

Proses cepat dalam proses pembebasan lahan ini dititik-

REKAPITULASI PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017 NO LOKASI 1 Pelebaran Jalan Batuyang menuju Polsek Pringgabaya 2 Pelebaran Jalan lokasi pengganti lapangan pringgabaya 3 Pelebaran Jalan Kelayu Selatan‐Kelayu Jorong 4 Pasar Tradisional Kelayu Utara, Kelayu Selatan dan Kelayu Jorong 5 Pembebasan tanah lokasi SDN 12 Pringgasela 6 Pelebaran jalan Sekarteja‐Pancor 7 Pembebasan Tanah Puskesmas Suralaga 8 Pembebasan tanah lokasi Obyek Wisata Labuhan Haji 9 Pelebaran jalan Sandubaya Belakang Pendopo Bupati jln. Yamin 10 Pasar Paokmotong (1 Orang) 11 Pelebaran jalan Lenek Sordang (1 Orang) JUMLAH

(Suara NTB/rus)

Fathurrahman beratkan, karena setelah dilakukan pembebasan pemerintah bisa langsung melakukan pembangunan. Seperti pembebasan lahan untuk

tempat pembangunan SDN Pringgasela seluas 2,78 meter persegi dan sekarang sudah mulai pelaksanaannya.

Ada juga pembebasan untuk jalan yang akan dibangun provinsi, yakni dari Sekarteja menuju Pancor. Berikut pembangunan Puskesmas Suralaga sudah mulai dibangun setelah rampung pembebasannya

LUAS (M2) 3,775 16,979 4,187 6,284 2,780 2,428 1,184 71,966 2,444 368 35 112,430 M2

HARGA (Rp) 1,948,095,136 2,967,182,000 2,572,762,000 2,549,464,000 366,060,000 7,174,468,000 449,920,000 23,029,120,000 2,372,241,175 118,954,000 10,492,000 Rp 43,558,938,311

tahun ini juga.

Untuk jalan juga dilakukan pembebasan seluas 2,44 meter persegi pelebaran jalan di belakang pendopo Bupati. Begitu juga lahan seluas 7,2 hektar untuk pembangunan objek wisata bahari di wilayah Labuhan Haji sudah pula dirampungkan.

Ditambahkan, pada tahun

2017 ini ada dua objek tanah yang dibayar setelah pembebasan tahun 2016 lalu, yakni Pasar Paokmotong dan pelebaran Jalan Lenek Sordang Korleko. Kondisi ini, ujarnya, belum bisa dilakukan pembayaran tahun 2016, karena yang bersangkutan tidak di tempat dan tahun ini sudah diambil pembayarannya. (rus/*)

SKPD terhadap pimpinan, yakni rendahnya realisasi anggaran yang hingga bulan Oktober hanya 46 persen lebih. Artinya banyak program yang tak berjalan maksimal di bawah.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq membantahnya. Sekda mengklaim, kondisi realisasi serapan anggaran kali ini dibandingkan dua tahun terakhir lebih bagus, sehingga ia optimis bisa mencapai target meski tak mungkin mencapai 100 persen, karena diberlakukan efisiensi belanja.

Menurutnya, terdapat 10 SKPD yang penyerapan anggarannya tergolong sangat rendah, namun itu bisa selesai bulan No-

vember mendatang. “Kondisinya tak terlalu buruk dibandingkan dua tahun terakhir,” jelasnya.

Menyoal penyebab serapan rendah karena pimpinan terlalu sering turun, sehingga pengawasan lemah, sekda dengan tegas membantah. Pihaknya sudah melakukan evaluasi tiap bulan, sehingga bukan akibat sering turun ke bawah. “Tidak ada kaitan dengan sering turun, pengawasan lemah bagaimana?

Orang tiap bulan kita awasi kok, kita rapim tiap bulan,”tegasnya.

Terkait SKPD yang rendah serapannya, Sekda menegaskan hal ini akan menjadi ranah bupati untuk menilai bawahannya. (her)

DPRD Tuding Sejumlah SKPD Kurang Loyal

Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) Adnan mengkritisi rendahnya realisasi keuangan yang jauh di bawah target. Adnan menuding, rendahnya realisasi anggaran ini diakibatkan pengawasan dan kontrol lemah. Lebih-lebih posisi Wakil Bupati sebagai pengawas kosong, sehingga beban itu pun diserahkan ke sekda. Sementara sekda diketahui memiliki tugas yang banyak. ‘’Di samping itu, sejumlah SKPD dinilai kurang loyal terhadap pimpinan, sehingga kinerjanya jelek. Rendahnya realisasi anggaran di sejumlah SKPD ini menjadi salah satu indikator bahwa SKPD kurang loyal,’’ ungkap Adnan, Minggu (22/10).

Menurutnya, loyalitas setiap kepala SKPD perlu dipertanyakan sebab banyak program yang belum bisa dieksekusi atau belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini

disebabkan, masing-masing SKPD memiliki ego sektoral.

SKPD dinilainya tak memiliki satu pemahaman untuk melaksanakan program pimpinan.

Salah satu indikator ia melihat, banyak program yang lambateksekusi disebabkan gagal lelang. Artinya loyalitas terhadap pimpinan itu sangat penting, sebab jika sudah loyal maka tentu berkinerja bagus untuk mengeksekusi program pemda

dalam hal ini bupati.

Ia melihat ada sejumlah SKPD yang loyalitasnya setengah-setengah. Akan tetapi untuk menyikapi persoalan ini, tentu bupati agak berat bertindak sebab tidak bisa melakukan mutasi diakibatkan aturan yang melarangnya. “Seolah saya melihatnya pak bupati terjebak, ada SKPD yang tidak loyal,”tegasnya.

Indikator lain yang menunjukkan tidak patuhnya kepala

Bulan Depan, Jalan Lingkar Paokmotong-Sikur Ditargetkan Tuntas Selong (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mempercepat proses pembangunan jalan lingkar dari persimpangan Sikur menuju Pasar Paokmotong. Pembangunan infrastruktur jalan yang menelan anggaran lebih dari Rp 5 miliar itu ditargetkan tuntas paling lambat pertengahan bulan November mendatang.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Lotim, Dedi Irawan, menjelaskan, target penuntasan pengerjaan jalan lingkar sebenarnya pada bulan Oktober ini dan paling lambat pertengahan bulan November mendatang. Di mana, anggaran yang digelontorkan dalam pembangunan jalan tersebut yakni untuk pembangunan jembatan Rp 3,7 miliar dan jalan sebesar Rp 2 miliar yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Lotim. “Dua-duanya kita targetkan tuntas bulan ini, dan paling lambat pertengahan bulan November nanti,” ujarnya Diketahui, pengerjaan jalan dan jembatan jalan lingkar Sikur menuju pasar baru Paokmotong

(Suara NTB/yon)

JEMBATAN - Jembatan jalan lingkar Sikur menuju pasar baru Paokmotong. Tampak sejumlah pekerja tengah melakukan perakitan besi yang menjadi kerangka jembatan belum lama ini. dilakukan kontrak perpanjangan.

Hal itu dikarenakan dari batas kontrak per tanggal 9 Oktober 2017, proyek tersebut tak kunjung tuntas dikerjakan dikarenakan beberapa persoalan. Meski demikian, Dinas PUPR Lotim optimis jika pengerjaan jalan

lingkar dan jembatan yang dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda tersebut dipastikan tuntas paling lambat pertengahan bulan November 2017.

Pantauan Suara NTB, Minggu (22/10), sedikitnya terdapat tiga pekerja yang tengah melaku-

kan perakitan besi yang menjadi kerangka tulang dari jembatan tersebut. Kerangka jembatan terlihat hampir final untuk segera dilakukan pengecoran dalam waktu dekat. Namun untuk pembangunan infrastruktur jalan berupa pengaspalan, di sekitar

jembatan sama sekali belum terlihat aktivitas yang menandakan jika jalan akan segera dikerjakan berupa hotmiks. Tumpukan sejumlah material berupa batu, tanah dan lainnya masih terlihat di badan jalan yang sudah diratakan sebelumnya. (yon)

Duka Inaq Muliani

Tak Punya Biaya, Sakit-sakitan Pilih di Rumah Miskin dan sakit-sakitan. Dua kata itu identik dalam keseharian Inaq Muliani (65).Warga Dusun Mbar-Mbar, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, tersebut kini hanya bisa meringkuk di sebuah berugak. Seperti apa kondisinya?

SABTU (21/10) sore, saat koran ini tandang ke kediamannya, Inaq Muliani tengah dikerumuni oleh keluarga yang membesuk. Betis yang tak lagi berisi, sesekali dijamah dan dipijat oleh anak bungsunya, Sucianto (20). Tercatat sudah 9 bulan, Inaq Muliani mengidap sakit di bagian pinggul, dan 4 bulan ini dirinya tak bisa berdiri. Sekadar bangun pun, ia harus dipapah oleh anak-anaknya.

Menyandang status janda, Inaq Muliani, masih beruntung dirawat oleh 4 orang anaknya.

Tetapi tak satu pun di antara anak-anaknya yang menikah, karena ketiadaan biaya. Dalam membesarkan anak-anaknya, Inaq Muliani hanya bisa mengandalkan upah buruh. Sesekali dari hasil berkebun yang luasnya tidak seberapa. Secara ekonomi tak menjamin karena lahannya bersifat tadah hujan.

“Ibu sempat dirawat di Puskesmas Bayan selama 4 malam, tetapi ibu memilih pulang karena tidak ada perubahan,” kata Sucianto.

Selama di Puskesmas Bay-

an, Inaq Muliani diuruskan BPJSnya oleh kepala dusun setempat. Setelah 4 hari dirawat, pihak medis Puskesmas Bayan diakui sempat menyarankan untuk merujuk ke RSUD Tanjung. Namun hal itu urung dilakukan karena dua pertimbangan. Pertama tidak ada biaya hidup selama menunggu di RSUD. Kedua, Inaq Muliani tidak ingin melihat anakanaknya yang sudah susah dibuat tambah susah, karena desakan ekonomi selama berada di RSUD. Riwayat penyakit Inaq Muliani belum diketahui pasti olehkeluarganya.InaqMulianidan Jumadi (sepupu Inaq Muliani) rupanya masih meyakini sakit yang dideritanya karena pengaruh ilmu hitam. Pengakuan Jumadi, di bagian pinggul dekat tulang belakang, mengalami luka yang nyaris bolong.

Alasan biaya hidup selama berada di RSUD Tanjung dibenarkan oleh Jumadi. Jarak tempuh Tanjung – Bayan yang cukup jauh menyulitkan keluarga untuk menunggui Inaq Muliani. Begitu

pula, biaya konsumsi sehari-hari.

Hingga saat ini, Inaq Muliani dan anak-anaknya, hanya memiliki 1 ekor kambing Peranakan Etawa yang diikat di samping berugak tempat tidur. Kambing itu masih tercatat milik Kelompok Ternak Dusun MbarNbar, yang diperoleh dari Dana Aspirasi Anggota Dewan KLU asal Akar-Akar, Ramedi. Kambing itu tak mungkin dijual untuk biaya konsumsi keluarga ini. Mereka pun pasrah, hanya bisa melihat Inaq Muliani meringkuk menahan sakit.

“Inaq Muliani memang memiliki 3 anak laki-laki, tetapi mereka juga tak punya kerjaan selain jadi buruh. Dua anaknya sampai merantau ke Kalimantan, satu orang pulang (Sucianto) karena kabar ibunya sakit.

Hasil merantau tidak seberapa, hanya bisa digunakan untuk membuat batako,” terang Jumadil menunjuk jejeran batako samping berugak.

Tempat tinggal Inaq Muliani dan anak-anaknya masih memprihatinkan. Fisik rumahnya masih lantai tanah, dinding bambu, dan beratap daun kelapa. Demi memperbaiki rumah itulah, ia sampai merelakan anak-anaknya merantau ke Kalimantan meskipun dengan bekal ijazah rendahan.

(Suara NTB/ari)

BUTUH PERHATIAN - Inaq Muliani terbaring sakit di berugak. Butuh perhatian pemerintah atau donatur untuk mengobati dan memperbaiki rumahnya yang masuk kategori tak layak huni.

“Sampai sekarang kami belum bisa membangun rumah untuk ibu. Hasil dari Kalimantan hanya cukup untuk membeli semen, lalu saya buat batako sendiri. Kendala sekarang, kami tidak punya dana untuk membeli bahan-bahan lain,” aku Sucianto.

Baik Jumadi, Inaq Muliani dan Sucianto, sama-sama mengakui bahwa keluarga ini belum tersentuh program pemerintah.

Baik dari bedah rumah melalui program BSPS (APBN) tahun

2013, maupun program RTLH dari dana APBD. “Waktu itu, Inaq Muliani ikut disurvei tetapi yang dapat saudaranya. Kondisinya sama, samasama janda,” imbuh Jumadi.

Ia berharap agar Pemkab Lombok Utara merespon kondisi serba kekurangan yang dihadapi saudara sepupunya. Tidak hanya persoalan fisik rumah, tetapi juga kesehatan karena ketiadaan biaya selama berada di Rumah Sakit nantinya. (ari)

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pengentasan Kemiskinan di Loteng Kurang Fokus Pertanyakan Kualitas Bangunan ANGGOTA DPRD Lombok Barat (Lobar) Adnan mempertanyakan kualitas proyek pembangunan gedung fraksi DPRD yang baru selesai dibangun. Pasalnya bangunan ini belum ditempati oleh dewan, namun sudah retak temboknya dan pintunya kurang beres. Karena itu, pihak DPRD meminta agar pengawasan pengerjaan proyek lebih diperketat oleh pemda, agar jangan sampai asal bangun, namun mengabaikan kualitas proyek.

“Kami pertanyakan kualitas proyek gedung di DPRD itu, karena belum ditempati kok sudah retak temboknya. Pintunya juga kok begitu?” tanya Adnan dari Fraksi PDIP DPRD Lobar, Minggu (22/10).

Menurutnya, hal ini bukti lemahnya pengawasan eksekutif terhadap pelaksanaan proyek fisik. Selain itu ia mempertanyakan sejumlah proyek fisik yang kurang berjalan maksimal di wilayah Sekotong.

Untuk diketahui Sekretariat DPRD Lobar membangun gedung dan aula untuk fraksi Dewan senilai Rp 4 miliar. Pengadaan gedung baru ini merupakan lanjutan pembangunan gedung fraksi yang dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar pada tahun 2015.

Pembangunan gedung baru yang memakan anggaran sebesar Rp 5,2 miliar ini dianggap sangat penting sebagai ruangan untuk menerima tamu dan mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga dewan tidak merasa terganggu seperti keberadaaan gedung saat ini.

Mengingat gedung fraksi sendiri telah lama diusulkan, namun baru tahun kemarin bisa direalisasikan secara dua tahap. Pekerjaan gedung baru ini langsung ditangani Dinas Pekerjaan Umum dengan melakukan tender. Pada gedung lanjutan ini ada 6 ruangan fraksi dan aula, kalau tahun 2015 baru 3 ruangan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar Isnanto Karyawan mengaku segera mengecek bangunan yang dituding retak. Sementara proyek masih masa pemeliharaan. “Proyek ini belum ditempati, tapi masih masa pemeliharaan,” jelasnya. (her) Adnan

Peran TKPKD Belum Maksimal

Praya (Suara NTB) Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini diakui masih belum optimal seperti yang diharapkan. Kurang fokusnya pelaksanaan program-program yang terkait pengentasan kemiskinan menjadi salah satu penyebab utamanya. Hal itu bisa terjadi disebabkan banyak faktor.

“Salah satunya, validasi data angka kemiskinan yang masih rendah,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Sabtu (21/10).

Menurutnya, validasi datang memainkan peran amat penting dalam upaya mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Karena dengan begitu, arah dan sasaran program kemiskinan bisa benar-benar tepat sasaran. “Secara logika, bagaimana bisa program berhasil kalau data saja kurang akurat. Yang terjadi justru, hanya menghabiskan anggaran saja,” ujarnya.

Bagaimana tidak, anggaran yang diarahkan untuk mengentaskan angka kemiskinan di

daerah ini tidak kecil. Dan, hampir setiap tahun terus mengalami kenaikan. Namun yang justru, penurunan angka kemiskinan sangat lamban.

Bayangkan dari target penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahun belum sekalipun tercapai. Paling tinggi hanya satu persen.

Itu pun sulitnya bukan main untuk dicapai. “Di sinilah kemudian TKPKD (Tim Koordinator Pengentasan Kemiskinan Daerah) harusnya bisa memainkan peran,” ujarnya.

Lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan sampai sejauh ini dinilai masih belum begitu maksimal perannya. Padahal TKPKD seharus mampu memberikan

telaah dan analisa, seperti apa seharusnya program pengentasan kemiskian dilaksanakan. Persoalan-persoalan yang jadi hambatan, juga harus bisa diselesaikan.

Ziadi mencontohkan, soal validasi data tersebut. Peran TKPKD untuk menyiapkan data kemiskinan yang benar-benar valid sangat diharapkan. Tidak lantas kemudian, persoalan tersebut hanya dilempar ke pemerintah daerah tanggung jawabnya. “Harapan kita, peran dan fungsi TKPKD dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di daerah ini bisa lebih besar lagi di masamasa yang akan datang,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng dua periode ini.

Masalah anggaran, DPRD Loteng dalam hal ini tidak per-

Anggaran Panwaslu Kurang

Penindakan Pelanggaran Pidana Dikhawatirkan Tidak Maksimal

(Suara NTB/kir)

FESTIVAL - Festival layang-layang yang digelar di Pantai Kuta menjadi salah satu event yang turut menyemarakkan HUT Loteng, Minggu (22/10).

Puluhan Layang-layang Warnai Langit Kuta Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 50 layang-layang berukuran berbagai jenis dan warna, Minggu (22/10), mewarnai langit kawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng).Festival layang-layang yang digelar Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini bertujuan menyemarakkan perayaan HUT Loteng ke 72 tahun 2017 ini. Festival ini sekaligus ajang untuk makin memperkenalkan kawasan tersebut ke masyarakat luas.

Para peserta tidak hanya dari Loteng saja. Ada juga peserta yang datang dari luar Loteng, termasuk di antaranya peserta dari Bali. “Ada beberapa peserta dari Bali yang memang kita undang khusus untuk menyemarakkan festival layang-layang kali ini,” ungkap General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB. Festival yang baru pertama

Masyarakat Keluhkan Bantuan BPJS Tak Tepat Sasaran Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat Dusun Baret Kubur Kecamatan Gunungsari mengeluhkan bantuan BPJS yang tak tepat sasaran. Pasalnya bantuan ini banyak diberikan kepada warga mampu. Sementara banya warga kurang mampu alias miskin justru tak diakomidir bantuan. Warga setempat berharap agar pihak BPJS dan pemda turun melakukan validasi ulang di daerah setempat.

Menurut Kepala Dusun Baret Kubur, Taufiq Nabil, ketika mengurus administrasi BPJS untuk warganya terkadang terjadi mis komunikasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan. Bahkan, ada warganya yang mau operasi, namun terkendala lantaran

BPJS telah dinonaktifkan, padahal yang bersangkutan masuk dalam kategori miskin.

Persoalan BPJS yang tak tepat sasaran ini disebabkan ketika pendataan oleh pusat dan daerah tidak mengkonfirmasi kepala dusun dan aparatur di bawah, namun langsung turun saja. Padahal, aparatur di bawah lebih tahu kondisi masyarakatnya.

Diakuinya, banyak warga yang kurang mampu berhak mendapatkan pelayanan BPJS, tapi justru tak dimasukkan. Sejauh ini ia belum mendapatka data real, namun jumlahnya sangat banyak.

Sebaliknya warga mampu yang tak berhak justru diakomodir dan jumlahnya mencapai puluhan orang.

Ia mengusulkan perlu dilakukan pendataan ulang di daerahnya agar warga yang

(Suara NTB/kir)

Ahmad Ziadi mengaku angka kemiskinan di Loteng masih cukup tinggi.

Walaupun ada penurunan sekitar 0,4 persen sesuai data BPS. Di mana angka kemiskinan Loteng saat ini masih pada kisaran 15,8 persen atau sekitar 163 jiwa. Angka tersebut menempatkan Loteng sebagai daerah dengan prosentase kemiskinan tertinggi ke lima di NTB. (kir)

Warga Keluhkan Biaya Pembuatan E-KTP

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Anggaran pengawasan pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) dirasa masih kurang, sehingga Panwaslu Lobar mengusulkan tambahan anggaran, namun belum disetujui Pemda. Panwaslu mengusulkan tambahan Rp 1 miliar, karena tahun ini Panwaslu diberikan anggaran Rp 500 juta. Akibat dari ketidakpastian anggaran ini dikhawatirkan berdampak terhadap pelaksanaan pengawasan pilkada, khususnya untuk penanganan pidana di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum dikhawatirkan mandul.

Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Lobar, L. Arjuna saat dikonfirmasi pekan kemarin. Dijelaskan, di APBD Provinsi tahun 2017-2018, sharing anggarannya senilai Rp 1 miliar, sedangkan APBD kabupaten sebesar Rp 2,9 miliar dari usulan Rp 4 miliar. Pihaknya merekap kebutuhan anggaran pengawasan terdapat kurang, karena itu pihaknya mengusulkan tambahan Rp 1,5 miliar ke bupati. Rencananya akan dianggarkan pada APBD murni tahun depan.

Jika tak terpenuhi, jelasnya, maka secara tidak langsung ada beberapa program yang krusial yang tak bisa diback up.”Misalnya Gakkumdu, itu kan anggaran nyantol di Panwaslu, di situ ada penyidik kepolisian, kejaksaan yang akan berkantor di panwas untuk menangani pidana pemilu,”jelas Arjuna.

Sebelumnya Gakkumdu ini terpisah, setiap gelar perkara saja baru berkoordinasi dengan mereka. Namun mengacu aturan terbaru, mereka akan di-BKO-kan ke Panwaslu, sehingga operasional Gakkumdu ini butuh dana. Diakui, dana untuk Gakkumdu ini yang masih kurang mencapai Rp 400 juta. Sebab yang dianggarkan di APBD baru Rp 150 juta.

Sementara, setiap kasus yang ditangani kalau di Reskrim antara kasus kecil menengah dan besar ada klasifikasi pembiayaannya.

Menurutnya, keberadaan Gakkumdu ini penting, sebab telah ditekankan oleh Bawaslu RI. Jangan sampai Gakkumdu menjadi mandul akibat anggaran tidak siap atau kurang. ‘’Jangan sampai kinerjanya terkendala akibat anggaran tidak ada,”tegasnya.

Pihaknya tengah koordinasi dengan Polres Lobar terkait kebutuhan, baik biaya ATK dan operasional. Kalau tidak ada anggaran jelasnya, maka sulit untuk melakukan penanganan kasus pidana pemilu.

Usulan penambahan anggaran ini juga sudah disampaikan ke Pemda bahwa banyak program sosialisasi yang perlu dilakukan, sosialisasi dengan tokoh masyarakat, baik dengan peserta pemilu dan parpol, termasuk sosialisasi penanganan sengketa pemilu, hal ini baru ditangani oleh panwas.

Artinya penyelesaian sengketa kewenangannya ada di panwaslu kabupaten/kota. Regulasi inilah, tambahnya yang perlu disosialisasikan. Menurutnya, jika tak ada anggaran tambahan, maka pihaknya tak bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi. “Jadi efeknya ke semua,” imbuhnya. (her)

lu diragukan. DPRD Loteng bakal mendukung penuh setiap program yang memang benarbenar diarahkan untuk mempercepatan pengentasan kemiskinan. karena bagaimanapun juga, muara dari semua program yang dilaksanakan pemerintah daerah ialah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tidak kalah penting juga, lanjut anggota DPRD Loteng dua periode ini, SKPD terkait juga harus bekerja optimal dan tidak hanya dalam mejalankan program saja. Tapi juga bagaimana mengawal program tersebut, agar benar-benar tepat sasaran.

Sasaran program juga harus terus dibina. Apakah memang sudah terbebas dari kemiskinan atau belum. “Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program yang dilaksanakan juga harus intens.

Mana yang memang jadi sasaran program, harus benar-benar dikawal,” ujarnya.

Sebelumnya, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP,

berhak dapat diberikan mengganti warga yang tak layak dapat bantuan tersebut. Pasalnya, persoalan BPJS ini menjadi kendala warganya. Sebab BPJS ini menjadi salah satu syarat di sekolah untuk mendapatkan bantuan BSM. Menanggapi terkait BPJS ini, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Rahman Sahnan Putra mengakui terkait data BPJS perlu divalidasi, sebab sejauh ini peran PBI peserta JKN dari jumlah penduduk di Lobar mencapai 62 persen, tinggal 28 persen belum. “Saya minta kerjasama dengan Disos untuk melakukan validasi data, sebab ini jadi temuan juga. Sebab ada masyarakat sudah meninggal, sudah mampu masih dibayarkan preminya,” jelasnya. (her)

kali digelar di KEK Mandalika mendapat perhatian luas masyarakat setempat. Termasuk para wisatawan yang tengah berlibur di kawasan Pantai Kuta, tidak ketinggalan menyaksikan keindahan berbagai jenis, bentuk serta warna layang-layang yang disuguhkan para peserta.

Pihak ITDC selaku pengelola KEK Mandalika berharap event tersebut maupun event sejenis lainnya, bisa ditingkatkan frekuensi kegiatannya. Bahkan bila perlu event tersebut bisa menjadi salah satu paket wisata yang nantinya akan ditawarkan kepada para wisatawan. “Seperti di Bali, event seperti ini sudah jadi event rutin yang nyatanya mampu menyedot wisatawan datang berkunjung ke Bali. Hal serupa yang kita harapkan juga bisa di KEK Mandalika,” ujarnya.

Ia menjelaskan, festival layang-layang yang digelar dalam rangka perayaan HUT Loteng tahun ini bisa menjadi

embrio bagi tumbuh dan berkembangnya event-event wisata di kawasan Kuta dan KEK Mandalika pada umumnya. Dengan begitu, KEK Mandalika akan semakin dikenal luas. Wisatawan yang datang dan berkunjung juga akan semakin banyak.

“Untuk menarik minat wisatawan supaya mau datang, event-event seperti ini juga dibutuhkan. Karena event seperti ini bisa menjadi pelengkap wisata. Tidak hanya kemudian mengandalkan keindahan alam saja,” sebutnya.

Dan, tentunya sinergitas dengan pemerintah daerah diharapkan bisa terbangun untuk bisa menggelar eventevent sejenis. Sehingga ke depan, event tersebut tidak hanya skala lokal saja, tapi juga bisa menjadi event berskala internasional. Jika sudah demikian, maka wisatawan mancanegara akan semakin banyak dan ramai berkunjung ke daerah ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Warga mengeluhkan pelayanan E-KTP di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya bertahun-tahun melakukan perekaman data, namun E-KTP belum terbit. Sebaliknya, warga yang diduga menggunakan uang pelicin justru cepat terbit E-KTPnya. Kondisi ini menyulitkan warga yang mau mengurus pekerjaan dan berangkat ke luar daerah serta luar negeri menjadi TKI. Kepala Dusun Baret Kubur Desa Sesela Gunung Sari, Taufiq Nabil mengungkap warganya mengeluhkan pelayanan EKTP. Pihaknya sudah mengambil bukti rekam E-KTP sebanyak 100 warga lebih. Hanya saja ia kesulitan mengambil E-KTP. Menurutnya, oknum petugas kadang bermain di rumah, sebab berhenti bermain di atas meja kantor, lantaran takut terjaring tim Saber, namun modusnya bermain di belakang meja dengan diminta datang ke rumah oknum petugas ini.

Praktik ini, jelasnya bukan sekali, namun sering kali ditemukan di lapangan. Bahkan ada warganya yang mau berangkat ke Kalimantan untuk bekerja, butuh E-KTP, namun terkendala. Warga pun terpaksa “nembak” Rp 50 ribu baru bisa cepat terbit E-KTPnya.

Pihaknya kesulitan masuk untuk mempercepat hasil rekaman E-KTP warganya, sehingga pihaknya pun meminta pada petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar warganya yang belum dapat E-KTP dan butuh dibuatkan surat keterangan (suket)

pengganti E-KTP sementara.

Diakuinya, banyak warganya terkendala dengan tidak adanya E-KTP, seperti mau daftar kerja, kuliah dan keperluan lain.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH., mengungkap masih banyak masyarakat menggunakan jasa perantara atau percaloan dalam penyelesaian administrasi kependudukan. Hal ini sah-sah saja dilakukan masyarakat. Namun, kondisi tersebut terjadi karena ada ruang yang diberikan kepada para calo tersebut.

Sebab itu, Ombudsman menegaskan kepada para pimpinan SKPD yang berkaitan terhadap pelayanan publik untuk tidak memberikan ruang apalagi kewenangan melebihi institusi.

“Contoh di Disdukcapil Lobar,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Terkait hal ini, Kepala Disdukcapil Lobar H. Muridun membantah kabar adanya praktik percaloan ini. Bahkan, Disdukcapil meragukan seperti apa konsep percaloan yang dimaksud tersebut. Sebab, pihaknya juga mengacu pada Perda Nomor 11 pasal 38 tahun 2015. Guna mencegah praktik percaloan ini, ia juga rutin mengimbau kepada para karyawan atau staf PNS menjauhi praktik ini.

Begitu juga dengan masyarakat, jika tak ingin keluar biaya atau menghindari percaloan disarankan untuk datang sendiri ke Disdukcapil Lobar. “Kalau bisa masyarakat datang sendiri ke sini (Disdukcapil),” sarannya. (her)

(Suara NTB/her)

URUS ADMINISTRASI - Pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Dukcapil. Kepala Dinas Dukcapil menyarankan warga datang mengurus administrasi kependudukan untuk menghindari calo.

Pascabencana Puting Beliung

Bupati Instruksikan SKPD Segera Turun Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid turun meninjau lokasi bencana angin pitung beliung di Desa BugBug, Kecamatan Lingsar, akhir pekan kemarin. Bupati

mengecek langsung kondisi rumah korban bencana. Orang nomor satu di Lobar ini memerintahkan agar SKPD melakukan penanganan maksimal pascabencana, di samping recovery dampak psikolo-

(Suara NTB/her)

TINJAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meninjau langsung kondisi rumah korban bencana puting beliung di Bug-Bug Kecamatan Lingsar akhir pekan kemarin.

gis korban, baik orang tua dan anak-anak.

Sebelumnya, kehadiran bupati di tengah-tengah korban diwakili sang istri Hj. Khairatun lantaran sang bupati masih berada di luar daerah. “Saya memohon maaf dengan kedatangan saya saat ini. Walaupun terkesan terlambat, tapi semoga tidak mengurangi rasa kebersamaan kita nantinya,” katanya di hadapan masyarakat setempat.

Turut mendampingi bupati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agus Gunawan, Kepala Dinas Sosial Hj. Ambaryanti, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah H. M. Najib, Kepala Dinas PUTR I Made Artadana, Camat Lingsar Rusditah dan Kapolsek Lingsar Ipda Erny Anggraeni.

Selain itu, bupati meminta Kepala Desa Bug-Bug agar terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dan lainnya untuk memenuhi

segala kebutuhan warga.

Adanya koordinasi akan memudahkan apa yang harus dilakukan, sehingga tidak dikeluhkan masyarakat.

Aksi cepat tanggap pihak Pemkab Lombok Barat sangat diapresiasi Kepala Desa Bug-Bug, Suhaimi. “Pasca bencana di desa sudah kami rasakan setidaknya dua kali.

Terlebih dahulu diawali oleh kunjungan Ibu Bupati. Kini kehadiran Bapak Bupati saat ini sangat berarti dan memberi semangat bagi kami,” katanya.

Menurutnya, keadaan warga saat ini sudah membaik, terutama warga yang mengalami rumah rusak berat.

“Meskipun terkena dampak musibah, namun Alhamdulillah kami masih bisa menghadapinya dengan tersenyum dan bersyukur. Semoga di balik musibah ini tersimpan hikmah bagi warga untuk tetap maju bersama,” katanya. (her)

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Jaringan Prostitusi di KSB Terindikasi Lintas Wilayah Taliwang (Suara NTB)Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumbawa Barat mengindikasi jaringan prostitusi di wilayah setempat dilakukan lintas kabupaten.

Hal ini berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya beberapa bulan yang lalu dengan menyasar sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat “mangkal” para pekerja ini.

Plt kepada Dinas Pol PP KSB Agus Hadnan S. Pd kepada Suara NTB belum lama ini tidak memungkiri praktik prostitusi ini terjadi di wilayah setempat.

(Suara NTB/ils) Hanya saja hingga saat ini Agus Hadnan pihaknya belum bisa menjaring satu orangpun diduga pelaku. Praktik ini juga sudah menyasar para pelajar mulai dari kalangan SMP hingga SMA dengan tarif yang sangat bervariasi. Mulai dari angka Rp 30 ribu untuk pelajar SMP dan angka Rp 300 ribu untuk pelajar SMA dengan durasi satu kali kencan.

Praktik ini juga dilakukan dengan cara membawa orang yang sudah dipesan untuk berlibur keluar daerah. “Kita tidak pungkiri praktik ini (prostitusi) ada terjadi di Sumbawa Barat. Tapi dalam eksekusi, para pelaku ini menggunakan sistem kenal dulu baru kencan, tidak dengan menjajakan diri secara terbuka,” sebutnya.

Dikatakannya, indikasi jaringan antar daerah ini mulai terungkap sekitar beberapa bulan yang lalu. Dimana hal tersebut dilakukan dengan cara diseberangkan ke pulau Lombok dan beberapa wilayah yang ada di Pulau Sumbawa sesuai dengan alamat para pemesan. Tentu dalam menyikapi hal ini, pihaknya sudah berkomunikasi lintas wilayah untuk bisa memberikan informasi ketika ada warga KSB yang berhasil terjaring. Selain jaringan antar pulau, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa para pelajar juga, ada yang secara mandiri melakukan aktivitas tersebut. Hal ini dilakukan melalui sarana komunikasi dan pertemuan dengan orang yang akan menggunakan jasanya tersebut, tidak dengan cara menampilkan diri, baik itu di jaringan sosial media (medsos), maupun dengan cara berpakaian.

“Aktivitas ini sangat tertutup dan sangat rapi, sehingga kita kesulitan untuk melakukan pengungkapan,” ujarnya.

Ia mengatakan, adanya aktivitas seperti ini, tidak terlepas dari kondisi lingkungan tempat tinggal, kondisi ekonomi yang mengharuskan dia melakukan praktik tersebut. Tetapi faktor yang paling menentukan sehingga praktik ini terjadi yakni masih minimnya, perhatian dari orang tua kepada anak-anaknya. Hal tersebut bisa terlihat dari masih ditemukannya anak-anak terutama perempuan berkeliaran hingga jam satu malam. Untuk itu, dalam menyikapi masalah ini perlu perhatian semua pihak untuk bisa menjaga anakanak ini terjerumus dalam praktik ini.

“Kita harus bisa mengambil peran masing-masing dalam penanganan masalah ini, sehingga kasus-kasus yang menimpa anak-anak ini bisa semakin ditekan,” tukasnya. (ils)

DPRD KSB akan Evaluasi Realisasi PDPGR Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan evaluasi terhadap seluruh agenda kegiatan Progam Daerah Pembedayaan Gotong Royong (PDPGR) yang selama ini dilaksanakan pemerintah.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST menyatakan, evaluasi terhadap agenda kegiatan PDPGR itu sangat penting. Pasalnya program yang dicanangkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat tersebut selama ini telah menyerap anggaran besar sepanjang tahun 2016 ini. “Saya kira (evaluasi) ini penting dan kita akan melakukannya melalui komisi teknis,” cetusnya.

(Suara NTB/bug) Menurutnya, evaluasi yang diMuhammad Natsir lakukan DPRD terhadap setiap kegiatan PDPGR itu bukan dalam rangka menghalang-halangi program tersebut. Sebagai program andalan pemerintah di sisi pemberdayaan, sudah selayaknya perlu dilakukan evaluasi guna melihat tingkat efektivitasnya selama ini. Sebab jangan sampai dengan anggaran yang besar, namun hasilnya tidak mencapai sasaran yang dinginkan pemerintah.

“Evaluasi ini juga kita akan lakukan bersama pemerintah.

Kita lihat apakah sudah tepat sasaran dan seperti apa kemudian hasilnya di lapangan. Itu perlu kita ketahui,” ujarnya.

Ia menyatakan, evaluasi akan segera pihaknya laksanakan dengan mengundang SKPD teknis melalui masing-masing komisi terkait. Evaluasi pun direncanakan dimulai sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 mendatang. “Kita akan undang SKPD teknis. Nantinya hasil evaluasi itu harapan kita menjadi acuan penganggaran setiap kegiatan PDPGR di tahun 2018 nanti,” katanya.

Menurut dia, dari sisi semangat yang coba dibangun oleh pemerintah melalui agenda kegiatan PDPGR itu sangat bagus.

Namun demikian penyempurnaan tehadap pelaksanaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah agar program tersebut tidak melenceng dari tujuannya.

“Kita sepakat kemudian PDPGR itu bagus. Tapi harus terus kita evaluasi untuk tujuan penyempurnannya supaya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang disasar,” tukasnya.

Senada dengan Natsir, wakil ketua Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MPM sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap setiap agenda PDPGR itu. Ia menyatakan, di tingkat lapangan sejauh ini masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan oleh pemerintah dalam setiap pelaksanaan kegiatan PDPGR. Di mana ketidak sempurnaan itu membuat kemudian agenda PDPGR menjadi tidak efektif baik dalam pelaksanaannya bahkan tujuannya.

“Kita masih dengar di masyarakat bagaimana program itu kemudian tidak tepat sasaran. Belum lagi misalnya persoalan di tingkat agen PDPGR sehingga memang perlu dievaluasi secara bersama antara pemerintah dan DPRD,” tegas Abidin. (bug)

(Suara NTB/bug)

BRONJONG SUNGAI - Proyek penanganan banjir Taliwang mulai dilaksanakan. Salah satu bagian kegiatannya yakni pembangunan bronjong sungai yang dikerjakan di Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang ini.

Inspektorat Temukan Ratusan Juta Kerugian Daerah dari Desa

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat menemukan ratusan juta kerugian daerah yang bersumber dari masing-masing desa di wilayah setempat.

Ratusan juta hasil temuan tersebut, diduga akibat desa yang dianggap masih lalai dalam pengawasan program dan penyusunan laporan keuangan yang terkesan asal jadi.

Terhadap kondisi tersebut, saat ini inspektorat setempat terus meminta kepada desa untuk bisa dikembalikan kas ke daerah sebelum dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kita sudah minta kepada desa-desa ini untuk bisa dikembalikan, sehingga di dalam LHP nantinya tidak akan muncul kerugian negara melainkan sudah dikembalikan. Ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan yang kita berikan untuk menekan terjadinya penyimpangan,” ungkap Inspektur Inspektorat KSB Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, kepada Suara NTB, belum lama ini.

Dikatakannya, ratusan juta tersebut berasal dari satu Inspektur Pembantu (irban) saja, belum lagi irban-irban lain yang saat ini masih berada di desa melakukan pengawasan.

Angka ini (ratusan juta) juga diprediksikan akan terus meningkat, seiring dengan masih dilakukannya pemantauan serta pengawasan lapangan yang belum rampung. Sehingga di akhir tahun nanti akan ditotal secara keseluruhan, berapa keuangan daerah yang sudah dikembalikan oleh desa sekaligus desa mana saja yang belum menyerah-

kan untuk ditindak lanjuti.

“Kita akan kalkulasikan semua temuan-temuan ini di akhir tahun nanti. Kita juga akan mengidentifikasi mana-mana saja yang sudah mengembalikan dan desa yang belum untuk terus ditindak lanjuti apakah akan dilakukan Riksus atau tidak nantinya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain melakukan pemeriksaan, pihaknya juga tetap akan intens melakukan pembinaan terhadap desa, terutama dalam penyelesaian SPJ yang ada di masing-

”

Kita sudah minta kepada desa-desa ini untuk bisa dikembalikan

masing desa. Pembinaan yang intens dilakukan ini diharapkan bisa menekan penyimpangan yang kiranya akan terjadi.

“Kita sangat akan terus melakukan pembinaan kepada desa-desa dengan harapan penyimpangan yang akan terjadi semakin ditekan,” tandasnya. Dia juga mengingatkan kepada desa untuk taat aturan dan asas yakni, apabila ada kesalahan dalam penggunaan anggaran untuk bisa diperbaiki dan ketika ada kerugian negara apabila ditemukan untuk bisa dikembalikan. (ils)

H. Ady Mauluddin

Imigrasi Sumbawa Deportasi WNA Asal Amerika Dari Jakarta ia diterbangkan ke negara asalnya, Amerika. Dimana dalam proses deportasi yang bersangkutan dikawal oleh dua orang pertugas Imigrasi . “Dia dikawal oleh dua orang petugas dari Imigrasi sampai Jakarta. Hari selasa lalu dia kami pulangkan,” ujarnya, Minggu (22/10).

Dijelaskannya, sebelum memulangkan yang bersangkutan, pihaknya sudah melakukan BAP terlebih dahulu. Dimana diketahui sebelumnya, ia diduga menyalahi izin tinggal di Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Yang bersangkutan mengantongi visa wisata dengan waktu 30 hari. Tetapi selain berwisata ia juga melakukan aktiv-

itas mengajar di salah satu SD setempat. Karena menyalahi izin tinggal, Aaron dicekal selama satu tahun. Artinya dia tidak bisa datang ke Indonesia selama satu tahun.

“Yang bersangkutan kami cekal satu tahun. Dia tidak bisa datang ke Indonesia selama satu tahun,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, keberadaan Aaron Becker di Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang KSB, diketahui pada Rabu (11/ 10) lalu. Ia diamankan pihak Polsek Taliwang dan pihak Kesbangpoldagri KSB setelah kedapatan melakukan aktivitas mengajar di salah satu SD setempat.

Dari pengecekan yang dilakukan, yang bersangkutan hanya mengantongi visa wisata.(ind)

LPA Sumbawa Dampingi Dua Korban Pemerkosaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbawa tengah mendampingi dua korban kasus pemerkosaan untuk dibawa ke panti Paramita Mataram. Untuk dilakukan rehabilitasi terhadap korban yang salah satunya masih berstatus anak di bawah umur.

Demikian disampaikan Bagian Advokasi LPA Sumbawa, Fatriatulrahma, S.Pd, kepada Suara NTB Sabtu (21/10). Dua orang tersebut, yakni D (21) dalam kasus pemerkosaan untuk kejadian kedua kalinya yang membuat korban kini hamil de-

lapan bulan. Korban mengalami kejadian pemerkosaan pertama sekitar lima tahun lalu dan pelakunyaa sudah divonis dan mendekam di penjara.

Kejadian kedua, korban diperkosa yang diduga oleh warga sekitar tempat tinggalnya.

Namun tidak ada keluarga yang melaporkan kasus ini ke Polres Sumbawa. “Sementara keluarga korban tidak ada yang mau urus. Korban hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan tidak lagi berdaya. Sementara kandungan korban sudah dua bulan,”sebutnya.

Korban pemerkosaan lain yang LPA juga dampingi saat

ini, kejadiannya lebih tragis lagi. Seorang anak di bawah umur sebut saja namanya Bunga umur masih 14 tahun.

Bunga sekaligus juga korban perdagangan orang.

Awalnya Bunga disuruh oleh Ibunya mencari pekerjaan di Kota Sumbawa, karena desakan ekonomi keluarga. Namun begitu sampai di Kota Sumbawa, korban malah dijemput oleh seseorang yang kemudian membawanya ke sebuah hotel di Jalan Sernu. Diduga di hotel itulah Bunga disekap dan dipaksa melayani tamu selama seminggu.

“Selama seminggu, dia (Bunga) disekap dan dipaksa

melayani pria hidung belang tanpa dikasih apapun. Hanya dikasih makan, sedangkan hasil melayani tamu diambil oleh pria yang membawanya ini,” tutur Atul, panggilan akrabnya berdasarkan informasi yang digalinya dari korban.

Korban, lanjut Atul berhasil kabur dari hotel, setelah petugas kebersihan hotel membuka pintu untuk membersihkan kamar. Korban yang sakit pingsan di jalan dan ditemukan seseorang yang membawanya ke Polres Sumbawa. Pihaknya kemudian mendampingi di Polres, namun korban tidak mau membuat laporan polisi. Sehingga

Diskoperindag Optimis Pasar Brang Bara Rampung Sumbawa Besar (Suara NTB)Pembangunan pasar tipe C Brang Bara hanya memiliki waktu pengerjaan yang relatif singkat, mengejar siswa waktu yang tersedia di akhir tahun ini. Pasar modern dari dana Tugas Perbantuan (TP) Kementrian Perdagangan ini hanya memiliki waktu sesuai kontrak selama 70 hari. Namun Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa optimis pekerjaan dapat dirampungkan sebeum berakhirnya tahun ini.

Kepala Diskoperindag Sumbawa, Drs. H. Arief M.Si, saat dikonfirmasi Suara NTB, menyatakan, pasar tersebut dikerjakan selama seminggu terakhir. Dengan progres 1,46 persen dari target hanya 0,59 persen. Dengan terus menggenjot pengerjaan.

“Dalam kontrak kerjanya, pengerjaan start mulai 12 Oktober dan berkahir 20 Desember. Waktu 70 hari ini memang tidak lazim, karena sangat pendek dan singkat untuk membangun sebuah pasar modern dengan nilai kontrak sekitar Rp 5,5 miliar,” ujarnya.

Namun, tidak ada pilihan lain baginya. Selain mengoptimalkan waktu yang tersisa.

Sebab kalau tidak dikerjakan maka akan menimbulkan banyak masalah dan menjadi preseden buruk bagi daerah. Kalau proyek ini tidak diambil, maka pusat tidak akan lagi percaya kepada Sumbawa. Sebab tidak mungkin akan diluncurkan tahun depan. Makanya pembangunan pasar ini mesti digenjot. Apalagi janji Bupati yang

akan menyediakan pasar yang layak bagi rakyat.

“Kendala di lapangan memang ada. Setelah menandatangani SPK, ternyata lahan tempat berdirinya pasar dinyatakan tidak layak oleh Kejari. Atau tidak memenuhi spesifikasi sehingga mesti dilakukan penyempurnaan lahan,” terang Arief.

Sementara, anggaran untuk penimbunan lahan berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa. Mereka yang mesti melaksanakan program penimbunan lahan yang sampai saat ini belum dikerjakan. Tentu saja hal ini memakan waktu.

Untuk mengejar target pembangunan, Diskoperindag melalui kontraktor pemenang tender mengubah metode pengerjaan di lapangan secara konvensional. Dengan terlebih dahulu melakukan penggalian lubang pilar sebanyak 56 buah.

“Kedalaman lubang pilar 170 cm. Sambil menggali ini, mudah mudahan Bapenda yang nantinya dibantu dinas teknis mulai melakukan penimbunan tanah.

Sehingga kalau itu selesai, kami bisa lanjutkan ke pembetonan.

Jangan sampai ada kevakuman pengerjaan, mengingat waktu yang mepet,” tukasnya.

Dalam hal ini, juga sambung H. Arief, Bupati juga telah memberikan petunjuk semangat dan pertanggungjawaban. Nantinya Diskoperindag juga akan melakukan ppertemuan dengan TP4D, meminta masukan dan pendampingan. “Ini wujud keseriusan, memenuhi janji Bupati buat masyarakatnya,”pungkasnya. (arn)

Delapan Kasus Temuan akan Dihapus (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Aaron Becker akhirnya dipulangkan pihak Imigrasi Sumbawa ke negara asalnya. Warga Negara Asing (WNA) asal California, Amerika tersebut dipulangkan beberapa hari yang lalu lantaran menyalahi izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Wasdakim, Yusriansyah Fazrin, A.Md, IM., SH mengakui, deportasi terhadap Aaron Becker dilakukan pada Selasa (17/10) pagi lalu. Proses pemulangannya melalui Bandara Sumbawa menuju Bandara Internasional Lombok (BIL). Kemudian dari BIL menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Waktu Pendek

diantar kembali ke orang tuanya di Labuan Trata. Ibunya bersikeras menolak kepulangan korban yang pulang tanpa hasil.

“Ibunya tidak mau menerima korban karena pulang tidak ada membawa hasil. Saya bilang ke orang tuanya, anak ini perlu direhab, karena kita khawatir anak ini akan menjadi ketergantungan dan kembali terjerumus,” terang Atul.

Untuk itulah, pihak LPA berinisiatif mendampingi dan membawa kedua korban ke Panti rehabilitasi Paramita.

Setelah nantinya mendapat rehabilitasi, korban dapat dicarikan pekerjaan yang layak. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat telah mengajukan sebanyak delapan kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke lembaga auditor negara tersebut untuk dihapuskan.

Pengajuan penghapusan kasus tersebut diambil oleh Itkab Sumbawa Barat setelah, selama ini kasus-kasus tersebut dinyatakan sulit dituntaskan karena para pihak terkaitnya sudah tidak dapat ditelusuri. “Yang kita ajukan penghapusannya itu semuanya temuan di bawah tahun 2016,” terang Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M. Si kepada Suara NTB. Sejumlah kasus yang diajukan untuk dihapuskan itu, seperti kasus dana bantuan politik kepada Partai Politik (Parpol), kerugian akibat kasus perampokan dan penyelewengan anggaran di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) oleh oknum pegawai.

Dijelaskan H. Ady, kasus-kasus tersebut sulit untuk dituntaskan karena para pihak terkait kesulitan untuk ditelusuri.

Ia mencontohkan, dana bantuan Parpol pihak terkaitnya adalah Parpol yang kini sudah bubar sementara kasus yang ditimbulkan oleh oknum pegawai ada yang telah meninggal atau dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Bagaimana kita mau telusuri para pihak terkait, mereka sudah tidak ada sekarang ini. Makanya kita ajukan penghapusan ke BPK karena dimungkinkan secara aturan,” klaim H. Ady. Dari delapan kasus yang diajukan itu, sementara ini

yang telah disetujui oleh BPK baru kasus bantuan keuangan Parpol. Untuk kasus ini, BPK telah menerbitkan rekomendasi untuk penghapusannya dari daftar kasus temuannya di lingkup Pemda KSB. “Yang 7 kasus masih dibahas dan harapan kami itu juga disetujui oleh BPK karena kami selama ini sudah berupaya tapi sulit kemudian menemukan para pihak terkaitnya,” papar H. Ady seraya menyebutkan total kerugian keuangan negara dari kasus tersebut mencapai sekitar Rp 560 juta.

“Dari sisi nilai hitungannya bisa dibilang sedikit. Tapi itu uang negara yang oleh aturan harus tetap dikembalikan oleh para pihak terkait selama mereka dinyatakan secara aturan masih bisa melakukan pengembalikan,” sambung H. Ady. Baru-baru ini pihak Itkab KSB telah mengajukan sebanyak 76 berkas kasus temuan yang telah ditindaklanjuti ke BPK. Termasuk didalamnya delapan kasus yang dimohon dihapuskan.

Rinciannya 37 kasus temuan hingga tahun 2016 dan sisanya temuan BPK terbaru sepanjang tahun 2017 ini. H. Ady menyebutkan, terhadap temuan-temuan terbaru itu sudah dilakukan tindaklanjut penyelesaiannya oleh daerah.

Dan dokumen penyelesaiannya pun telah dilampirkan dalam laporan ke BPK untuk permohonan penghapusan.

“Dari 76 itu 24 sudah ada dokumen penyelesaiannya, delapan kita minta dihapuskan dan sisanya kita sudah sampaikan ke BPK akan segera menyelesaikannya di tahun ini juga,” janjinya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

Halaman 7

Pilkada Kota Bima

(Suara NTB/ist)

DITEMUKAN - Sudirman, salah seorang nelayan asal Kecamatan Langgdu yang berhasil ditemukan dan dirawat di RSUD Komodo Labuhan Bajo, NTT.

Empat Nelayan Langgudu Selamat, Dua Masih Dicari Bima (Suara NTB) – Enam orang nelayan Kecamatan Langgudu yang dilaporkan hilang di sekitar perairan pulau Komodo NTT. Empat orang diantaranya telah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, pada Sabtu (21/10) sore.

“Empat nelayan ini berhasil ditemukan oleh tim Sar Gabungan. Sementara dua orang masih dilakukan pencarian,” kata Kasubag Protokol Humaspro Setda Kabupaten Bima, Suryadin M.Si, dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, empat nelayan yang sudah ditemukan tersebut antara lain, H. Amir H. Ili, Syamsul, Sudirman alias king, Eko alias one. Sedangkan yang masih dilakukan pencarian yakni Ongki alias Kule Ahmad alias Hamabia. “Minggu ini akan dilakukan pencarian lanjut,” katanya.

Saat ditemukan, lanjut Suryadin, kondisi empat nelayan dalam keadaan dehidrasi serta lemas dan pada sekujur tubuh lecet. Hal itu akibat keberadaan korban selama sehari semalam di laut dan dua hari di darat. “Saat ini empat korban yang selamat ini masih dirawat rumah sakit RSUD Komodo Labuhan Bajo. Jika sudah membaik akan diserahkan ke keluarga korban di langgudu,” katanya.

Diakui Suryadin, informasi penemuan empat nelayan itu disampaikan oleh salahseorang perwakilan pihak keluarga korban, H. Armansyah, yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Bima Dompu Manggarai Barat. “Keluarga korban ini juga salahsatu pejabat pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Yang saat ini masih mendampingi korban di RSUD Komodo,” katanya.

Seperti diketahui enam orang nelayan Kecamatan Langgudu dikabarkan hilang di sekitar perairan pulau Komodo Provinsi NTT. Diduga kapal yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan terkena angin kencang.

Sebelum diketahui dan dilaporkan hilang, mereka menumpangi sebuah kapal perahu milik H. Ami H. Ili. Enam nelayan itu, pamit berangkat dari desa Rompo menuju Labuhan Bajo, NTT, untuk mencari ikan, Rabu (18/10) kemarin.

Hilangnya enam nelayan itu, setelah salahseorang korban menelpon istrinya. Mengabarkan bahwa perahu yang ditumpangi mereka tenggelam akibat angin kencang dan ombak besar. Setelah itu nomor telepon mendadak langsung tidak aktif. Camat Langgudu, Drs. Muhammad Rum M.Si, dikonfirmasi Suara NTB, Jum’at (20/10), membenarkan kejadian tersebut. Hingga saat ini, enam nelayan tersebut masih dilakukan pencarian. “Sudah dua hari hilang. Dan sampai saat ini masih dicari,” katanya. (uki)

Verifikasi Administrasi Parpol, Dompu Tunggu Surat KPU RI Dompu (Suara NTB) Masa pendaftaran partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019 memasuki tahap penelitian administrasi, memasuki tahap verifikasi faktual untuk partai baru. KPU Kabupaten Dompu masih menunggu surat KPU RI untuk tahap penelitian administrasi, karena adanya beberapa parpol yang dinyatakan tidak bisa melanjutkan tahap berikutnya.

Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB, Minggu (22/10) kemarin, (Suara NTB/ula) mengaku, penelitian adminSuherman istrasi sebagai lanjutan dari tahap penyerahan berkas pendaftaran parpol peserta pemilu 2019, pihaknya masih menunggu surat petunjuk dari KPU RI. Saat ini pihaknya sedang melakukan penelitian anggota parpol untuk menghindari adanya keanggotaan ganda parpol.

“Kita sekarang sedang meneliti anggota parpol. Jangan sampai ada yang ganda,” katanya.

Suherman mengaku, adanya beberapa parpol yang dinyatakan tidak bisa melanjutkan tahap pendaftaran Pemilu 2019 menjadi ranah KPU RI. Karena parpol peserta pemilu 2019 hanya memiliki kepengurusan di 100 persen Provinsi, 75 persen kepengurusan Kabupaten/Kota, dan 50 persen kepengurusan Kecamatan se Indonesia. Pihaknya hanya menerima salinan berkas parpol yang disampaikan ke KPU RI. “Itu ranahnya KPU RI, makanya kami menunggu surat petunjuk dari KPU RI untuk tahapan berikutnya,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 13 parpol yang dinyatakan KPU RI tidak bisa mengekuti tahapan lanjutan di pendaftaran parpol peserta pemilu 2019. Diantaranya PBB dan PKPI untuk partai lama, dan 11 parpol baru. Diantaranya Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhineka Indonesia, Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sementara yang telah diterima pendaftarannya di tingkat KPU RI sebanyak 14 parpol yaitu Partai Persindo, PSI, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, dan PKB. Di Dompu, beberapa partai yang dinyatakan tidak bisa lanjut ke tahapan penelitian administrasi ini justru dinyatakan lengkap dan diberi formulir model TT oleh KPU Dompu saat mendaftar. Diantaranya PBB, PKPI, Partai Idaman, Partai Republik, dan Parsindo. (ula)

Penentuan Balon Demokrat Diambil Alih DPD Provinsi Kota Bima (Suara NTB) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Bima, belum memutuskan bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Bima yang akan diusung pada Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.

Ketua DPC partai Demokrat Kota Bima, M. Qurais H. Abidin, mengaku pihaknya tidak bisa menentukan. Sebab, proses penentuan balon Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung telah diambil alih Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTB. “Belum ada. Urusannya ada di Provinsi (DPD.Red). Diambil alih Provinsi,” katanya kepada Suara NTB.

Bahkan Qurais yang juga Walikota Bima ini aktif ini, tidak mengetahui perkembangan konstalasi perpolitikan NTB khususnya di Kota Bima. Apalagi desas desus kabar Demokrat yang telah berkoalisi dengan salahsatu partai dalam Pilgub NTB. “Informasinya belum saya ketahui, belum mendapat pemberitahuan,” katanya singkat. Informasi yang dihim-

pun Suara NTB, DPD Demokrat NTB, membuka pendaftaran untuk Balon Kepala Daerah di NTB, termasuk jatah untuk Kota Bima beberapa waktu lalu.

Bahkan beberapa nama diantaranya, seperti H. Arahman, H. Abidin SE, H. M. Lutfi SE dan Sutarman sebagai balon Walikota.

Sementara Ir. H. M. Rum, Hj. Fera Amalia SE, dan M. Irfan MM mendaftar balon Wakil Walikota Bima.

Bahkan sejumlah namanama tersebut sudah me H. M. Qurais H. Abidin

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ula)

IKAN - Pencinta memancing asal Dompu, Fahmi Samlan, memperlihatkan ikan hasil tangkapannya di Teluk Saleh, Minggu (22/10).

Aktivitas Memancing, Dongkrak Pariwisata di Dompu Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu memiliki potensi perikanan yang ada di Teluk Saleh, Teluk Sanggar, dan Teluk Cempi. Potensi ini bisa juga diarahkan untuk kegiatan mancing, sehingga dapat memajukan pariwisata Dompu. Pecinta mancing Dompu bersama forum pegiat pariwisata Dompu (FPPD) pada April 2018 mendatang

akan menggelar lomba mancing yang diikuti pemancing profesional.

Fahmi Samlan, pecinta mancing Dompu kepada Suara NTB, Minggu (22/10), mengungkapkan pada April 2018 mendatang pihaknya akan menggelar lomba mancing di sekitar pulau Satonda. Lomba ini menggunakan teknik mancing modern ini akan di-

ikuti oleh pemancing profesional lokal hingga nasional.

“Kita sudah berkoordinasi dengan komunitas pancing nasional. Bulan depan mereka akan datang tinjau lokasi.

Mereka eksplor dan akan tentukan titik koordinat. Titik koordinat ini akan dibagikan kepada peserta,” katanya.

Fahmi mengungkapkan, ada tiga jenis ikan yang akan

Menurun, Etos Kerja Masyarakat Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam mengatakan salah satu permasalahan mendasar yang mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran di Dompu akibat menurunnya etos kerja masyarakat.

Terlebih keterampilan yang dimiliki pun sangat kurang.

Karenanya tak heran jika angkatan kerja yang ada tak mampu bersaing bahkan tidak diperhitungkan dunia kerja. “Tenaga-tenaga kerja kita itu sangat menurun etos kerjanya, tidak memiliki keterampilan. Itu yang membuat kita tidak bisa bersaing,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (20/10).

Menurut dia, faktor menurunnya etos kerja ini sangat berkaitan dengan produktivitas masyarakat, dalam artian masyarakat sudah cukup malas bekerja. Sesungguhnya ketika tenaga kerja itu memiliki etos kerja yang tinggi disertai keterampilan memadai bisa dipastikan mereka akan terserap lapangan kerja.

Jika dikaitkan dengan per-

(Suara NTB/jun)

M. Nursalam soalan gaji yang tidak sepadan, Nursalam menambahkan, hal tersebut bukanlah alasan yang tepat, karena fakta di lapangan bahwa gaji karyawan tetap sesuai standar UMK. “Saya rasa faktorfaktor itu mungkin salah satunya masyarakat kita lebih instan maunya, mending ke persawahan karena memang menjanjikan,” jelasnya.

Keinginan masyarakat untuk instan mendapatkan sesutu itu membuat mereka enggan

menjalani proses panjang di perusahaan penyedia lapangan kerja. Masyarakat lebih memilih menjadi petani, peternak dan pegolah lahan perkebunan yang hasilnya dapat dipetik dalam hitungan bulan. Terlebih nilainya dianggap jauh melampaui gaji yang ditawarkan pihak perusahaan. “Ini bagus juga untuk daerah, dan ini mungkin yang membuat masyarakat enggan jadi pekerja harian lepas, karena pengahasilan mereka tak begitu besar ketimbang bertani,” ujarnya.

Meski begitu pihaknya tetap berupaya memberi pelatihan pada angkatan kerja yang masih menganggur, terutama lulusan SMK yang berlum terserap lapangan kerja.

Salah satunya dengan membuat Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mepersiapakan skill lulusan sesuai yang dibutuhkan dunia kerja, minimal menjadi wira usaha baru. “Targetnya minimal 100 orang pertahun yang akan dilatih menjadi tenaga terampil. Sebelum ada BLK kita berencana bekerjasama dengan BLK luar daerah, entah di Lombok atau jawa,” pungkasnya. (jun)

Belum Ada Titik Terang Penyelidikan Raibnya Tiga Karung Tramadol Kota Bima (Suara NTB) – Kasus raibnya tiga karung tramadol di ruang penyimpanan barang bukti (BB) eks kantor Kejaksaan Raba Bima lama.

Yang tengah ditangani oleh Sat Reskrim Maporles Bima Kota belum ada titik terang.

“Kasusnya masih diselidiki,” kata Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Afrizal S.IK, kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Dikatakannya, sejak kasus tersebut ditangani. Pihaknya sudah memanggil tiga orang sak(Suara NTB/uki)

Afrizal

nyampaikan visi-misi.

Yang akan menjadi bahan pertimbangan partai berlambang mercy tersebut dalam mengeluarkan putusan mengusung balon. (uki)

si untuk dimintai keterangan.

Kata dia, tiga saksi itu merupakan pegawai atau pejabat pada Kejari setempat.

“Masih ada saksi lain yang akan dimintai keterangan, kita agendakan memanggil dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Dari keterangan para saksi yang telah dimintai panggil. Pihaknya sedikit memperoleh petunjuk. Salah satunya ciri-ciri sejumlah para pelaku, dari delapan orang yang dilaporkan.

“Baru ada sebagian yang sudah dikenali ciri-cirinya. Makanya sedang kami dalami,” ujar dia.

Seperti diketahui salahsatu gudang di eks kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima yang juga dijadikan tempat menyimpan Barang Bukti (BB), dibobol kawanan pencuri. Tiga karung BB berisi tramadol serta dua dus berisi rokok raib dibawa kabur.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Widagdo Mulyono Petrus SH. MH, mengatakan barang bukti (BB), tiga karung tramadol yang dibawa kabur oleh kawanan pencuri, belum lama ini, jumlahnya sekitar ratusan ribu butir.

“Jumlah pastinya belum kita hitung. Tapi prakiraannya ada ratusan ribu butir dengan ukuran satu karung masing-masing 50 kilogram,” kata Widagdo kepada Suara NTB belum lama ini.

Menurut Widagdo, ratusan ribu butir tersebut apabila disesuaikan dengan harga tramadol saat ini. Yang mencapai ratusan ribu per papan atau strip, atau perbutirnya seharga Rp 15.000 hingga 20.000 mencapai miliran rupiah. “Jika diuangkan seluruhnya bisa mencapai angka Rp 2 atau Rp 3 miliaran rupiah,” sebutnya. (uki)

dilombakan dalam lomba pancing ini yaitu GT atau bengkolo, Ruby atau Brisi Bali, dan jenis amber jak. Jenis ikan ini cukup banyak di daerah teluk Saleh hingga teluk Sanggar Dompu. “Industri mancing bisa naikan (majukan) pariwisata di Dompu,” terangnya.

Kendati sudah sepakat dengan pencinta pancing nasional, Fahmi mengaku, di ja-

jaran pemerintah daerah (Pemda) baru dengan Bupati dan DPRD yang telah merespon rencana kegiatan ini.

Pada Rabu (25/10) ini, dijadwalkan untuk bertemu dengan Bupati terkait rencana lomba pancing dan pengembangan industri pancing bagi kemajuan pariwisata Dompu.

“Rabu ini saya akan bertemu pak Bupati,” ungkapnya. (ula)

Pilkades Serentak

Polres Dompu Kerahkan Kekuatan Penuh Dompu (Suara NTB) – Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan seluruh personel Polres Dompu akan dikerahkan untuk mengamankan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2017 ini. Hal itu menyusul banyaknya kerawanan yang dikhawatirkan, seperti konflik antar kelompok pendukung salah satu calon.

“Personel Polres Dompu yang hampir 600 orang ini akan terlibat semua, bahkan nanti di masing-masing Polsek akan disiapkan satu peleton personel Dalmas,” katanya kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Konflik antar kelompok pendukung sangat mungkin terjadi mengingat adanya unsur-unsur kesengajaan tim untuk memprovokasi tim lainya, baik akibat kekalahan calon kades maupun kekalahan dalam perjudian.

Biasanya lanjut Suhatta, yang cukup mencolok pada setiap pelaksanaan Pilkades yakni perjudian antar pendukung, ada yang mempertaruhkan uang, kendaraan bahkan sebidang tanah.

“Ada unsur kesengajaan masing tim kepala desa ini untuk memprovokasi situasi yang ada, dikarenakan kekalahan calon yang diusung kemudian kekalahan bagi oknum-oknum yang melakukan perjudian,” jelasnya.

Selain personel Polres Dompu pihaknya juga akan menerjunkan 60 orang personel brimob untuk maksimalnya proses pengamanan. Mereka akan patroli ke tiap kecamatan untuk memantau perkembangan situasi

(Suara NTB/jun)

Suhatta Pilkades. Suhatta mengatakan, ratusan personel dengan persenjataan lengkap itu akan digeser ke lapangan H-3 Pilkades yang informasinya akan berlangsung 23 November mendatang. “H-3 itu personel sudah digeser ke lapangan, dan Insaallah Pilkades ini akan dilaksanakan 23 November,” ujarnya.

Mengingat kerap ditemukannya aktivitas perjudian saat Pilkades dan rentan memicu konflik, ia mengimbau agar ketua tim atau calon kepala desa menekankan pedukungnya untuk tidak melakukan kegiatan melanggar hukum ini, terlebih upaya lain yang dapat menggganggu jalannya pelaksanaan Pilkades. Karena pihaknya tak akan segan-segan menindak hukum para pelaku yang terlibat.

“Karena ini memiliki dampak sosial yang sangat besar makanya diharapkan masing calon maupun ketua tim bisa saling mengontrol dan menjaga,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Demokrat - PKS Sedang Rampungkan Koalisi Linear Mataram (Suara NTB) Bakal Calon Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah (Dr. Zul) mengakui saat ini proses koalisi antara Partai Demokrat dan PKS memang tengah memasuki tahapan finalisasi di kepengurusan tingkat pusat. Bahkan, rencananya, proses politik ini akan diupayakan untuk rampung dengan format koalisi linear antara Pilkada NTB, Lobar, Lotim dan Kota Bima.

Hal itu disampaikan Dr. Zul guna saat dikonfirmasi terkait kabar hampir rampungnya koalisi kedua parpol di Pilkada NTB. “Untuk di DPP baik di DPP PKS maupun DPP PD sedang proses finalisasi,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Ia menegaskan, proses finalisasi antara dua parpol ini berjalan dengan cukup lancar. Dr. Zul juga mengutarakan kabar lain. Bahwa, proses negosiasi kedua parpol ini direncanakan akan bermuara pada pengumuman serentak mengenai pasangan calon yang diusung di daerah-daerah lain.

Jika proses ini tuntas, maka Dr. Zul yang akan berduet dengan Hj. Sitti Rohmi Djalillah nantinya akan diusung oleh Demokrat dan PKS bersama dengan bakal pasangan calon lainnya di Lobar, Lotim dan Kota Bima yang juga menggelar Pilkada. Seperti dikabarkan sebelumnya, pertemuan Ketua DPD Partai Demokrat NTB dan Ketua DPW PKS NTB telah digelar pada Kamis (19/10) lalu.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, usai bertemu dengan Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, membenarkan koalisi kedua partai sudah tidak ada keraguan. Mahalli membeberkan, pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk koalisi dan bersama-sama mengusung pasangan calon kepa-

la daerah di Pilkada serentak 2018.

“Kita bersepakat untuk berkoalisi, Insya Allah.

Meski belum kita katakan final, tapi sudah ketemu, sudah ada titik temu, tinggal menunggu waktu saja kita umumkan, Insya Allah tidak lama,” ujar Mahalli pada Suara NTB setelah ke luar dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi yang tak lain merupakan Ketua DPW PKS NTB. Dalam pertemuan tersebut, Mahalli Fikri didampingi langsung oleh Wakil Ketua I DPD Demokrat, MNS. Kasdiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Demokrat, M. Nashib Ikroman. Pertemuan itu juga disepakati untuk kembali mengagendakan pertemuan berikutnya, guna membahas rancangan paket pasangan calon yang akan diusung.

“Ini masih kesepakatan koalisi dan dan belum tuntas. Maka tentu masih butuh pembicaraan lanjutan dan kita sepakat bertemu kembali. Kita akan diskusikan dulu dengan DPC masing-masing untuk kita ketemu kembali menyepakati keinginan masing-masing,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Pembicaraan dengan DPC dipandang penting, karena koalisi ini dirancang untuk linear. Dimana dukungan pada Pilkada NTB, berlanjut sampai Pilkada di tiga kabupaten/kota. Sementara diketahui, dukungan kedua partai di tiga kabupaten/kota itu sudah berbeda, maka hal inilah yang akan didiskusikan.

Ketika ditegaskan soal pasangan calon yang akan diusung oleh kedua partai, meskipun tidak secara tegas menyebutkan, tapi Mahalli tidak menampik bahwa kemungkinan akan mengusung pasangan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah. “Itukan nanti, yang jelas Demokrat mengusung kadernya, ibu Sitti Rohmi,” katanya. (aan)

Disandingkan Berpasangan dengan Banyak Kandidat (Suara NTB/why)

CEK KESIAPAN - Kapolda NTB, Firli mengecek kesiapan personel dan kendaraan yang tergabung dalam Satgas Operasi Aman Nusa II 2017 di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB, Minggu (22/10).

Tanggap Bencana Gunung Agung

Polda NTB Siapkan Pasukan ke Bali Mataram (Suara NTB) Polda NTB menyiapkan personel serta kendaraan taktis kepolisian untuk diberangkatkan ke Bali. Hal itu berkenaan dengan Satuan Tugas Operasi Kontijensi Aman Nusa II 2017 bersama Polda Bali, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, dan Polda Jateng.

Pasukan tersebut digelar kesiapannya pada Minggu (22/10) pagi dalam sebuah apel. Operasi itu merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melalui Surat Telegram tertanggal 20 Oktober 2017.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli yang memimpin apel tersebut memerintahkan anggotanya yang tergabung dalam Satgas itu untuk bersiaga. “Ini adalah operasi kemanusiaan, agar personel dan sarana prasarana benar-benar siap bila sewaktu-waktu digeser (ke Bali),” ucapnya.

Dalam Ops Kontijensi Aman Nusa 2017 tanggap bencana Gunung Agung, Polda NTB mengerahkan 71 personel, 15 kendaraan angkut, bulance, truk tanki, kendaraan SAR, Unit Satwa K-9, tenda lapangan, serta 30 motor trail patroli dan pertolongan.

Kesempatan pagi kemarin dimanfaatkan Kapolda untuk mengecek kondisi anggota serta kondisi sejumlah peralatan yang akan digunakan dalam operasi dimaksud.

Operasi itu bergerak pada pengamanan orang dan barang serta SAR di lokasi terdampak bencana Gunung Agung.

Kondisi terkini per Sabtu (21/10) seperti dirilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas vulkanik Gunung Agung setinggi 3.142 meter di Karangasem, Bali masih berstatus level IV atau Awas. (why)

Dilantik Agung Laksono

Pengurus Kosgoro NTB Suarakan Dukungan untuk Suhaili-Amin

(Suara NTB/dok)

BERBINCANG - Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro NTB, H. Abdul Hafid, berbincang dengan Ketua Umum Kosgoro 1957, H. R. Agung Laksono, usai pelantikan di Sekretariat DPD Partai Golkar NTB, Minggu (22/10). Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin.

Mataram (Suara NTB) – Kepengurusan Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro NTB, di bawah kepemimpinan Drs. H. Abdul Hafid, resmi dilantik Ketua Umum Kosgoro 1957, H. R. Agung Laksono, di Sekretariat DPD Partai Golkar NTB, Minggu (22/10).

Selain Agung Laksono, pelantikan juga dihadiri jajaran pengurus Golkar NTB. Agung mengajak Ketua Kosgoro DKI Jakarta, Korwil DPP Golkar untuk NTB, dan jajaran pengurus lainnya. Adapun susunan kepengurusan yang dilantik adalah Abdul Hafid sebagai Ketua Kosgoro NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda sebagai Wakil Ketua dan Mufti Murad sebagai Sekretaris.

Dalam sambutannya, Hafid menegaskan, Kosgoro NTB siap memberikan darma bakti kepada masyarakat, melalui Partai Golkar selaku afiliasi politiknya. Hafid menerangkan, pada 2018 mendatang, pihaknya akan ikut mempersembahkan kemenangan bagi pasangan calon yang diusung Partai Golkar. Hafid menilai, kemenangan tentu sulit diraih jika tidak dipersiapkan

secara matang dari sisi kelembagaan, personel, hingga pematangan organisasi melalui program bersama.

Untuk itulah, pelantikan juga dirangkaikan dengan Pelatihan Kader Kepemimpinan (Pendidikan Politik Kader Kosgoro 1957). Pelatihan ini digelar sebagai upaya memberikan sumbangan sumber daya manusia berkualitas bagi daerah dan Partai Golkar. Hal ini terselenggara berkat sinergi yang baik dengan Pemprov NTB, dalam hal ini Bakesbangpoldagri NTB. KepadaAgungLaksono,Hafidmenegaskanpihaknyajuga siap bekerjsama dengan Partai Golkar untuk menyongsong agenda terdekat, yaitu Pilkada NTB 2018. “Mulai hari ini kami siap bekerjasama dengan Partai Golkar,” tandasnya.

Agung Laksono menegaskan harapannya agar Kosgoro juga ikut berkontribusi memajukan kehidupan masyarakat NTB. Agung juga mengingatkan kader Kosgoro untuk mendukung kebijakan Golkar sebagai parpol tempat mereka menyalurkan aspirasi politiknya.

Agung juga sempat menyinggung proses politik yang berjalan saat ini. Dimana, pada Pilkada 2018 mendatang, Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, SH, akan berduet dengan Ketua Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang saat ini menjabat Wakil Gubernur NTB. Amin sendiri, dianggapnya adalah keluarga dekat Partai Golkar. Sebab, dulunya Amin meniti karir di Partai Golkar.

Agung menegaskan apapun yang diputuskan Golkar, haruslah dijalankan dan didukung oleh pengurus Kosgoro NTB. “Pilihan Partai Golkar tentu realistis dan lagipula Nasdem dulunya keluarga kita juga,” ujarnya.

Senada dengan itu, Amin dalam sambutannya menerangkan bahwa dirinya sulit dilepaskan secara historis dengan Golkar. “Saya ini dibesarkan dan dikader oleh Golkar. Persoalan saya bergeser ke Nasdem, sebagai politisi, saya kira ini bagian dari dinamika. Bukankah warna-warni itu indah,” ujarnya menganalogikan.

Amin menegaskan, dimanapun dirinya berada saat ini, ia meyakini masih memiliki komitmen yang sama dengan para pengurus Golkar, yaitu membaktikan diri untuk kemajuan masyarakat NTB. “Jadi kita semua, hubungan emosionalnya tetap bagus, tetap terjalin,” pungkasnya. (aan/*)

Ali BD Klaim Banyak Penggemar Mataram (Suara NTB) Bakal calon Gubernur NTB, H. Moch. Ali bin Dachlan, sampai saat ini masih belum memiliki pasangan wakil. Nama-nama kandidat yang berpotensi untuk mendapinginya masih terus bergulir, tanpa menuai kepastian, siapa yang akhirnya akan dipilih oleh Bupati Lombok Timur itu.

Setelah beberapa nama disebut-sebut sebelumnya, cukup kencang akan menjadi wakil Ali alias Amaq Asrul ini, seperti Hj. Putu Sely Andayani, Lalu Rudi Irham Srigde, dan Subuhunnuri. Kini mencul nama anggota DPD RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah.

Tim Pemenangan Ali BD, Karomi, S. Pd, M. Pd., yang dikonfirmasi Suara NTB terkait kabar tersebut, mengaku belum mengetahuinya. Karena sampai saat ini Ali BD masih belum berbicara soal siapa wakilnya. “Belum ada ini, nanti saya kabari kalau sudah ada putusan, tapi sampai saat ini masih belum,” katanya.

Terkait peluang Ali BD memilih berpasangan dengan Hj. Robiatul Adawiyah, Karomi menjawab diplomatis. Katanya dalam politik semua bisa mungkin, bahkan hal-hal yang tidak diduga sebelumnya bisa terjadi, apalagi dengan Robiatul

Adawiyah yang isunya sudah sampai kepermukaan.

Dikofirmasi terpisah, terkait isu tersebut, via pesan singkat WhasApp, Hj. Robiatul Adawiyah, tidak memberikan jawaban. Ia memilih untuk tidak mengomentarinya.

Namun demikian, oleh Ali BD melalui Karomi, melihat fenomena tingginya keinginan dari sejumlah kandiat untuk berpasangan dengan Bupati Lombok Timur itu. Sebagai suatu hak yang positif, bahwa Ali BD cukup diharapkan untuk memimpin NTB ke depannya. “Angaap saja itu sebagai penggemar Amaq (Ali BD)” tutup Karomi. (ndi)

DPW PKB Tak Berani Pastikan Keputusan DPP Jatuh ke Suhaili-Amin Mataram (Suara NTB) Meskipun sudah menyatakan dukungan secara terbuka pada pasangan H. M. Suhaili FT – H. Muh. Amin untuk bersaing pada Pilkada NTB 2018 mendatang, sampai saat ini secara resmi, PKB masih belum mengeluarkan pernyataan dukungan secara resmi, terhadap pasangan tersebut.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang dikonfirmasi, tidak memberikan ketegasan soal arah dukungannya pada pasangan H. M. Suhaili-Amin. Karena keputusan akhir dukungan di pilkada NTB menjadi kewenangan mutlak DPP. “Sedang digodok di DPP Mas. Kita liat saja akhirnya DPP akan memutuskan siapa nanti,” ujarnya menjawab

Suara NTB, Minggu (22/10) kemarin.

PKB menjadi satu-satunya dari tiga partai pendukung pasangan Suhaili-Amin yang belum mengeluarkan SK DPP. Sementara Partai Nasdem dan Golkar diketahui telah lebih dulu mengeluarkan SK dukungan pada pasangan Suhaili-Amin.

Ditanya apakah dukungan resmi dari DPP PKB masih ditahan, karena di internal partai dengan lambang bola dunia itu masih dinamis ?

Atau kemungkinan arah dukungan masih terbuka untuk berubah ke calon lain. Lalu Hadrian lagi menjawab bahwa pihaknya (DPW) tidak punya kewenangan untuk itu. Sebab dinamikanya sudah ada di pusat.

Untuk itu ia tetap pada jawabannya menyerahkan sepenuhnya pada

keputusan DPP, bahkan jika dukungan PKB akan berubah sekalipun, itu murni jadi kebijakan DPP. Ketika ditanya SK dari DPP kapan akan keluar ? Lalu Hadrian memastikan paling lambat akan keluar akhir bulan ini.

Di tempat terpisah, baru-baru ini bakal calon Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin meyakini ia bersama Suhaili akan didukung oleh PKB. Bahkan dari komunikasi politik yang ia jalin selama ini, masih lancar-lancar saja.

“Insya Allah, kita tunggu saja, namanya partai itukan punya proses, mekanisme dia. Jadi kita hargai, kita hormati. Kita tidak mau masuk dalam urusan internal partai. Jadi kita tunggu saja ya,” katanya. (ndi)

Residivis Pelaku Curas di Sejumlah TKP Diringkus Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim), kembali membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas). Pelaku bernama Nuridin alias Amaq Zulfa Aulia (50) Dusun Turun Tangis Desa Suangi Kecamatan Sakra merupakan residivis dengan kasus yang sama.

Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Muhammad Eka Fathurrahman, menjelaskan pelaku merupakan residivis curas di wilayah hukum Polres Lotim. Ia sudah menjalankan aksinya di beberapa TKP dengan sejumlah rekannya. “Pelaku merupakan residivis,” terang Kapolres, Sabtu (21/10).

Kapolres mengungkapkan, pel-

aku yang berjumlah enam orang melakukan aksinya pada malam hari di dua TKP. Pelaku beraksi dengan cara mendobrak pintu rumah korban dan menebas korban menggunakan parang.

Setelah itu menanyakan tempat korban menyimpan sejumlah barang berharga.

Sedangkan untuk di TKP kedua, para pelaku melakukan aksinya dengan mencongkel jendela rumah korban, di mana para pelaku masuk rumah korban yang saat itu sedang terlelap.

Adapun sejumlah barang berharga yang diambil oleh pelaku, untuk TKP satu yakni dua buah HP dan sejumlah barang berharga milik korban. Sedangkan untuk di TKP kedua, pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor, satu buah HP serta

sejumlah barang milik korban.

“Pelaku ditangkap dalam pelariannya di daerah Dusun Lisung Batu Desa Pandanduri Kecamatan Terara,” ujarnya.

Kapolres menegaskan, petugas yang melakukan penangkapan terpaksa harus mengambil tindakan tegas lantaran pelaku melakukan perlawanan menyerang petugas menggunakan sebuah pisau belati.

Hal ini memaksa aparat melepaskan tembakan ke arah kaki dan menembus betis kanan pelaku.

“Untuk lima orang rekan pelaku sudah teridetifikasi identitas dan keberadaannya. Kita masih melakukan pencarian dan pengejaran,” tambahnya. (yon)

SUARA NTB

Senin, 23 Oktober 2017

Halaman 9

Batal Dimerger

Giri Menang (Suara NTB) Tiga sekolah yang ada di wilayah Desa Kediri Selatan mempertanyakan kejelasan rencana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar mengenai merger sekolah. Ketiga sekolah tersebut merupakan SDN 1, SDN 2 dan SDN 4 Kediri Selatan.

Pasalnya rencana merger tersebut sudah didengungkan sejak tahun 2014, namun hingga kini belum terlaksana. Dampaknya, pihak sekolah tidak berani melakukan pembangunan. Akibatnya, murid di SD 1 Kediri pun terpaksa belajar di lorong kelas.

“Setiap tahun itu terus ada berita (merger), tapi begitu ada rencana-rencana, hilang (kabar merger) ceritanya,” ujar Kepala Sekolah SDN 2 Kediri Selatan, Hasmuni saat ditemui di SDN 1 Kediri, Sabtu (21/10). Menurut Hasmuni, rencana merger, lantaran ketiga SD tersebut berada di satu lahan yang sama. Terlebih letak sekolah tersebut yang strategis berada di pinggir jalan utama Kediri.

Selain itu, kondisi gedung ketiga sekolah tersebut mengalami kerusakan di beberapa ruang kelas. Bahkan pada SD 1 Kediri Selatan masih kekurangan ruang kelas belajar. “Kita awalnya sangat mendukung sekali karena akan dibuat jadi satu sekolah bertingkat dan menjadi sekolah model, atau sekolah terpadu,” ungkapnya. Hasmuni mengaku, dirinya dan kedua kepala sekolah lainnya telah diminta oleh pihak Dikbud Lobar untuk mengumpulkan dan melakukan rapat koordinasi

dengan seluruh komite di ketiga sekolah. Membahas rencana merger Juni 2016 lalu.

Hasil kesepakatan rapat itu, komite ada yang setuju dan tidak terkait rencana merger tersebut dengan berbagai alasan. Sehingga pihaknya menuangkan hasil rapat itu ke dalam berita acara yang kemudian diserahkan ke pihak dinas. “Disana dalam berita acara itu, kita tulis semua hasil dan apa pendapat dan alasan seluruh komite. Kalau yang setuju (alasanya) karena ingin lihat sekolah ini maju, sedangkan yang tidak alasanya salah satu karena kultur budaya atau sejarahnya dulu,” jelasnya.

Namun hasil rapat yang telah diserahkan ke pihak dinas tersebut hingga sekarang belum ada balasan yang diberikan. Padahal awalnya pihaknya sangat mendukung rencana tersebut. Ia menerangkan rencana ketiga sekolah yang akan dimerger itu, awalnya ingin dibuat menjadi Sekolah Unggulan Terpadu (SUT). Den-

(Suara NTB/her)

BELAJAR - Murid SDN 1 Kediri belajar di lorong kelas. gan bangunan gedung yang ber- Hj. Mahnun. Menurutnya pi- gat berharap jika nantinya renbentuk leter U dan bertingkat haknya sangat mendukung cana merger tersebut tak jadi diAkibat belum adanya kejela- sekali jika benar dilakukan laksanakn. Pihaknya meminta san soal merger itu, membuat merger. Sebab melihat kondisi adanya bantuan yang diterima pihak sekolah menjadi ragu-ragu sekolahnya yang masih kekura- oleh ketiga sekolah tersebut. untuk melakukan pembangunan ngan ruang belajar. Hal ini pun Baik dari RKB (Ruang Kelas di wilayah sekolah seperti taman. membuat sejumah siswa kelas Baru) maupun bantuan untuk perbaikan Sebab jika nantinya pemban- harus belajar di teras. “Kita pu- pembangunan gunan dilakukan dikhawatirkan nya sembilan rombel, dan hanya sekolah. “Kita berharap mendamemiliki 14 ruang belajar, seh- pat kejelasan dan kalau memerger itu akan sia-sia.

Hal senada disampaikan ingga masih kurang dua ruang mang tidak jadi, mohon dibantu Kepala SDN 1 Kediri Selatan, belajar lagi,” jelasnya. Iapun san- untuk RKBnya,” ucapnya. (her)

Ponpes di Lobar Minim Perhatian Pemda Giri Mena (Suara NTB) Kalangan dewan mengkritisi minimnya perhatian Pemda terhadap lembaga pendidikan non formal seperti Ponpes di Lobar. Padahal, ponpes memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan pendidikan di wilayah ini. Selain itu, penetapan Hari Santri Nasional oleh pemerintah pusat juga harusnya

menjadi tolak ukur Pemda memberikan perhatian lebih kepada ponpes. Sebab para santri diakui secara nasional oleh pemerintah.

“Hari Santri nasional ini harusnya menjadi perhatian pemda. Sebab sejauh ini tidak banyak keberpihakan Pemda terhadap lembaga pendidikan non formal seperti Ponpes ini,” tegas Adnan politisi PDIP kemarin. Dijelaskan, banyak ya-

yasan ponpes sejauh ini di Lobar begitu banyak namun ia melihat masih minim perhatian pemda terhadap mereka. Peranan para ulama di Lobar begitu vital.

Paling tidak,Pemda memberikan ruang bagi ponpes untuk mendapatkan akses bantuan. “Lembaga pendidikan negeri all out diperhatikan, namun ponpes minim perhatiannya. Minimal ada perhatian,”

jelasnya. Bahkan pada APBDP ini saja tidak ada alokasi untuk ponpes. Ia sendiri belum tahu penyebabnya.

Sementara ia melihat, penyumbang pembangunan SDM di Lobar banyak dari ponpes. Sebab selain pendidikan formal, anak didik banyak sekolah di ponpes. Yang paling penting jelasnya, momentum hari santri nasional ini menjadi bukti betapa santri yang dicetak oleh Ponpes mendapatkan pengakuan secara nasional. “ P u s a t sudah mengakui bahwa santri dan ponpes itu ada, sehingga diperingati hari santri na-

sional. Harus seimbang dengan perhatian,” jelasnya. Sebab jangan sampai pusat sudah menetapkan hari santri, malah pemda kurang peduli terhadap bagaimana perkembangan pendidikan ponpes. Hal ini kurang sejalan dengan komitmen pemerintah pusat.

Jumlah ponpes di Lobar mencapai puluhan bahkan ratusan, tersebar di wilayah Lobar. Ponpes menyediakan berbagai jenjang, baik setara SD, SMP dan SMA. Namun keberadaan ponpes ini banyak belum disentuh oleh pemda. Baik dari sisi bantuan dan komitmen memperhatikan para guru. Pemda memprogramkan instentif bagi para guru. Jika memungkinkan harusnya juga menyentuh guru ponpes non formal. Hal ini agar perhatian pemda seimbang dan adil. (her)

SMPN 4 Gerung Perkuat Pendidikan Karakter Peserta Didik Giri Menang (Suara NTB) SMP 4 Gerung mengembangkan penguatan pendidikan karakter. Sekolah rujukan satu-satunya di Lobar ini, memperkuat pendidikan karekter melalui pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Penguatan pendidikan melalui pembiasaan diterapkan dalam sikap anak-anak berhubungan dengan lima norma penguatan karakter. Yakni integritas, religius, mandiri, gotong royong dan sifat nasionalis. Lima norma atau nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter ini terus dilaksanakan.

Demikian ditegaskan Kepsek SMP 4 Gerung, Hj. Rohana akhir pekan kemarin. “Di SMP Gerung ini, salah satu program yang kita laksanakan yaitu penguatan pendidikan karakter,” jelasnya. Dijelaskan, Implementasi pendidikan karakter ini sendiri ada sifatnya pengembangan seperti penanaman karakter religius, setiap Hari Jumat dijadwalkan untuk khataman Alquran, sedangkan yang tak terjadwal dilaksanakan imtaq. Begitu pula peserta didik non muslim menyesuaikan. Kemudian untuk karakter kemandirian, semua kegiatan diarahkan Osis untuk kreatif dalam membuat kegiatan. Ada karakter integritas, dibentuk melalui pelaksanaan pembiasaan anti menyontek. Kemudian, pihaknya sudah melaksanakan melalui UNBK. pihaknya berharap di sini nilai kejujuran. Sebab kalau karakter sudah terbentuk maka kemampuan akademis akan mengikuti.

Untuk karakter nasionalis, pihaknya sering mengadakan kegiatan hari besar nasional. Peduli terhadap lingkungan, anakanak juga didorong peduli terhadap keragaman baik dalam hal agama dan lain-lain. Sedangkan untuk karakter gotong royong dibentuk melalui Jumat peduli. Baik peduli lingkungan dan sesama. Salah satu kegiatan peduli Jumat, pada Hari Jumat pekan lalu pihak sekolah mengajak anak-anak kunjungan ke Panti Asuhan Adam Mulejati dan Yayasan Handayani berlokasi di Gerung. Selama ini jelasnya, santunan dan berbagi dilakukan peserta didik sebatas wilayah sekolah saja. Pun hari raya qurban sebatas dengan warga sekitar. Selain itu, berbagi dengan anak yatim di skup sekolah saja. Yang diperoleh jelasnya, tentu sebagian kecil saja nilai-nilai karakter.

Karena itulah, ia mengajak anak-anak ke panti asuhan yang lokasinya agak jauh. Seperti Panti Asuhan Adam Mulejati dan Handayani. “Disini kami berharap untuk menanamkan pendidikan karakter bagi siswa kami. Yang kami ajak Osis dan anak-anak yang memiliki latar belakang broken home, jelasnya. Maksud anak-anak ini dibawa ke sana jelasnya, agar mereka bisa melihat langsung dan tahu bahwa kehidupan anakanak yang juah dari orang tua namun bisa menjadi orang hebat. Ada yang kurang beruntung dan kekurangan fisik namun bisa berhasil. Sehingga diharapkan ada rasa kepedulian mereka terhadap sesama, kemudian ada rasa optimis sehingga tidak berfikir mereka yang terburuk. Ada perasaan-perasaan yang membangkitkan dan memotivasi mereka. Pihaknya juga berharap agar Osis bisa menindaklanjuti program peduli sesama ini, tanpa harus bergantung dari sekolah. “Mungkin mereka bisa kumpulkan pakaian layak pakai lalu sewaktu-waktu mereka pergi ke panti asuhan dan yayasan yang mana,” jelasnya.

Sehingga program karakter peduli kemanusiaan ini gambaran.

Pihaknya juga mengajak ibu guru sekolah setempat untuk juga mengetuk agar mereka perhatian terhadap sesama.

Sementara untuk karakter peduli lingkungan, pihaknya berencana melakukan bersih-bersih pantai. Sejauh ini, pihaknya sudah melaksanakan program ini. Pelaksanaan pembelajaran pembentukan karakter di sekolah, dilakukan melalui budaya literasi.

Terutama untuk karakter nasionalis, wajib menyanyikan Lagu Indonesia di akhir pelajaran. Selain itu kegiatan pada hari besar nasional, termasuk tanggal 28 Oktober nanti pada hari sumpah pemuda diadakan lomba tata upacara.

Disana akan terlihat juga gotong-royong dan disiplin. Selain itu, untuk religius diadakan hataman quran dan kegiatan imtaq rutin. (her/*) Hj. Rohana

Penetapan ’’Halal Tourism’’, Lombok Disalip Bandung Praya (Suara NTB) Pulau Lombok dikenal sebagai salah satu destinasi halal tourism (wisata halal) terbaik dunia. Bahkan pada penghargaan wisata halal dunia beberapa waktu lalu, Pulau Lombok berhasil menyabet beberapa kategori. Namun hal itu tidak lantas membuat pemerintah pusat menetapkan Pulau Lombok sebagai destinasi halal tourism.

Justru Bandung-lah yang ditetapkan sebagai halal tourism.

“Kita memang punya dua destinasi halal tourism. Yakni Bandung dan Pulau Lombok. Tapi mohon maaf Bandung sudah duluan kita tetapkan sebagai destinasi halal tourism,” ungkap Menteri Pariwisata (Menpar) Arif Yahya di Praya, Jumat (20/10).

Dan, Bandung tengah mengembangkan pusat kajian pariwisata halal.

Sebagai gantinya, Pulau Lombok oleh Kemenpar telah ditetapkan sebagai kuliner tourism. Karena memang memiliki kuliner yang khas dan beragam. Beda dengan destinasi-destinasi wisata lainnya.

“Lombok saya tetapkan sebagai kuliner tourism, pertimbangannya sangat subjektif. Karena saya suka Ayam Taliwang,” selorohnya.

Bahkan tahun ini Pulau Lombok untuk kedua kalinya berhasil meraih penghargaan sebagai destinasi kuliner terbaik dunia. Sehingga pemerintah pusat tidak ragu-ragu menetapkan Pulau Lombok sebagai destinasi wisata kuliner. Selain sebagai destinasi wisata halal.

Menpar menjelaskan, di indonesia sendiri ada 6 destinasi wisata yang telah ditetapkan. Selain Bandung sebagai destinasi wisata halal dan Pulau Lombok sebagai destinasi wisata kuliner. Ada juga Bali sebagai culture tourism. Karena memang Bali sudah dikenal dengan kekhasan budayanya.

Kemudian ada Makassar yang telah ditetapkan sebagai marine tourism (wisata bahari). Sementara Palembang dan Danau Toba, telah ditetapkan masing-masing sebagai sport tourism dan geo tourism. “Kedepan, keenam destinasi wisata tersebut diharapakan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata nasional. Yang memang sudah sangat pesat pertumbuhannya,” tandas Arif. (kir)

Empat Calon Kades Sokong Minta Pilkades Ulang Tanjung (Suara NTB) Empat dari lima calon Kepala Desa Sokong, secara resmi membubuhkan tanda tangan menolak hasil Pilkades tanggal 19 Oktober lalu.

Mereka pun mendesak, agar panitia kabupaten menggelar Pilkades ulang.

Adapun Surat Pernyataan (SP) ditandatangani masing-masing, calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor 4 dan nomor urut 5, berturut-berturut atas nama, Nasrudin, Lukmanul Hakim, Sutiadi dan Mianto, S.Pd. Sedangkan Marianto, SH., sebagai calon nomor urut 3 diketahui memperoleh suara terbanyak pada Pilkades tersebut.

Keempat calon dalam SP menyatakan keberatan atas pelaksanaan Pilkades Sokong dengan mengikutkan salah satu calon, Marianto, SH., yang mereka klaim tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Perda No. 14 tahun 2016. Syarat dimaksud mengarah pada dugaan ketiadaan ijazah SMP/MTs sebagaimana surat yang dikeluarkan lembaga, MTs Sunan Kalijaga Tanjung.

“Berkenaan dengan hal itu, kami menyatakan keberatan dan meminta pemerintah dan atau pihak terkait untuk bertanggungjawab dengan mem-

batalkan hasil Pilkades tersebut, selanjutnya menetapkan calon yang sah dan melakukan Pilkades ulang,” demikian bunyi SP 4 calon yang dikirimkan ke Bupati, Polres Lombok Utara, DPRD hingga ke dinas dan panitia desa.

Sementara bagi calon kades yang menang, Marianto, SH., menanggapi santai SP yang dilayangkan 4 calon pesaingnya. Baginya proses Pilkades sudah berjalan sesuai prosedur. Berkaitan dengan hasil rekapitulasi yang mencatatkan perolehan suara terbanyak ke dirinya, maka menurutnya, pleno hasil pilkades merupakan keputusan yang harus dan wajib dilakukan oleh Panitia sesuai regulasi yang ada.

“Meskipun semua calon (kompetitor) tidak mau menandatangani hasil, secara hukum sudah jelas bahwa tahapan pemilihan sudah berjalan sesuai dengan koridor,” katanya.

Ia menilai, penolakan pleno hasil pilkades oleh 4 calon lain tidak akan mempengaruhi hasil dari proses dan tahapan. Sebaliknya pleno wajib dilakukan oleh Panitia Pilkades tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Hal senada diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Calon Kades Mar-

ianto, Samsuri. Ia mempertegas bahwa prosedur yang dijalankan panitia dan calon sudah tepat. Apabila ada pihak-pihak yang menilai proses yang diikuti Calon nomor urut 3 tidak sesuai, seharusnya yang bersangkutan tidak diluluskan semenjak mengikuti verifikasi faktual.

Terpisah, Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, yang dikonfirmasi mengungkapkan kecil peluang untuk dipenuhinya pemilihan ulang. Selain Perda yang tidak mengatur pemilihan ulang, dasar dikeluarkannya SP oleh 4 calon lain juga belum bisa dijadikan acuan.

“Perda mengatur pemilihan serentak kecuali ada hal sangat luar biasa baru bisa dilakukan pemilihan ulang. Misalnya ada kejadian bencana, itu pun harus ada pernyataan dari Bupati,” kata EKa. SP yang ditandatangani 4 calon lain lanjutnya, sah-sah saja dikeluarkan.

Tetapi keluarnya SP pun setidaknya harus ada dasar. Dalam hal ini disebutkan Eka, terkait ijazah calon yang dipersoalkannya idealnya digugat pada saat penetapan calon. Di mana pada Perda memberi waktu 3 hari bagi masyarakat untuk menggugat. (ari)

(Suara NTB/her)

Murid SDN 1 Kediri Belajar di Lorong Kelas

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan Harian Suara NTB

Perpustakaan sebagai Denyut Nadi Pendidikan REKTOR Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., didampingi Kasubag Humas H. Suhirman Adita, M. Pd., melakukan kunjungan atau inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa unit yang ada di sekitar kawasan kampus satu Jalan Pendidikan Nomor 35 Mataram.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya memantau langsung perkembangan aktivitas kinerja dan untuk mendapatkan informasi akurat di lapangan. Adalah menjadi satu kebiasaan bagi Dr. H. Mutawalli yang selalu menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan ke setiap fakultas dan unit pelayanan yang ada di lingkup kampus satu dan dua.

Dalam penilaian rektor waktu sidak melihat bahwa perpustakaan harus didesain seperti mal yang memiliki daya tarik

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli diskusi dengan Kepala UPT Perpustakaan UIN Rika Kurniawati terkait pengembangan perpustakaan. pengunjung yang luar biasa.

Artinya mal informasi dengan desain pelayanan dan koleksi buku yang tertata dan menarik.

Lebih lanjut Mutawali mengatakan perpustakaan adalah jantung institusi pen-

Jawara MTsN 3 Mataram SISWA MTsN 3 Mataram kembali membuktikan diri sebagai jawara silat terbaik pada kelasnya, ketika mampu merebut medali emas pada ajang lomba pencak silat seNTB, memperebutkan piala Rektor Universitas Mataram (Unram) Cup, beberapa waktu lalu di Mataram. Iqbal Anugrah siswa kelas IX MTsN 3 Mataram, yang sehari-harinya berkepribadian kalem di madrasahnya, ternyata mampu tampil sangar dan mempersembahkan medali emas cabang pencak silat.

Kepala MTsN 3 Mataram, Lalu Sirajul Hadi men(Suara NTB/ist) gungkapkan syukur dan Iqbal Anugrah rasa bangganya atas potensi dan prestasi peserta didik itu. Ia menambahkan dalam berbagai even dan turnamen, MTsN 3 Mataram selalu akrab dengan juara, tingkat kota,provinsi dan bahkan internasional.

“Beberapa bulan yang lalu, siswa kami juara internasional taekwondo di Bali diikuti beberapa negara, sekarang juara pencak silat se NTB. Kami akan terus membina dan mendorong program yang mengarahkan pada pengembangan bakat dan potensi siswa, baik yang dilakukan di madrasah atau di luar madrasah. Sepanjang itu positif, silakan,” ujarnya.

Di MTsN 3 Mataram, program pengembangan bakat dan minat siswa sudah difasilitasi. Baik secara akademik maupun non akademik. Pembina dan pelatih juga disediakan. Ke depan ia berharap muncul banyak siswa yang berkembang dan mampu bersaing.

Sementara itu, Iqbal Anugrah, peraih medali emas pencak silat Rektor Unram Cup mengaku bangga dengan hasil itu. “Lawan tanding kami bagus semua dari berbagai daerah dan perguruan, tapi alhamdulillah kami mampu mengatasinya. Ini berkat latihan dan semangat tanding saya saat itu,” ungkapnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Tim Percasi Lombok Timur memberikan pengarahan kepada para peserta sebelum pertandingan dimulai.

49 SD/MI Lotim dan Loteng Ikuti Kejuaraan Catur di Terara Selong (Suara NTB) Sebanyak 49 SD/MI dari Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) menjadi peserta After School Program (ASP) 2017 mengikuti kejuaraan catur yang diselenggarakan oleh Sampoerna untuk Indonesia yang bekerjasama dengan Putera Sampoerna Foundation – School Development Outreach (PSF SDO).

Kegiatan yang diselenggarakan di SDN 2 Terara ini berlangsung hari Minggu (22/10). Untuk mensukseskan kejuaraan catur ini, pihak Percasi (Persatuan Catur Seluruh Indonesia) Lotim turut berkolaborasi sebagai dewan juri (wasit).

Menurut Panitia Lokal Makbul, S.Pd., kejuaraan catur ini merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan dalam After School Program (ASP), sebuah program pengembangan kegiatan nonakademik yang diselenggarakan di 49 SD/MI di Lotim dan Loteng. Ada banyak lomba/kejuaraan diselenggarakan, seperti lomba sepak bola mini, bola voli mini, catur, tari tradisional, tari egrang, gobak sodor, pencak silat, dan lainnya “Kami ingin memberikan banyak ruang eskpresi, kesempatan positif kepada para siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya.

Catur adalah salah satunya,”sebutnya.

Menurut Makbul, ada banyak manfaat pada olahraga catur, yakni meningkatan kecerdasan (IQ) anak, melatih kesabaran, mendorong anak untuk berpikir strategis dan sistemik, menjadikan anak lebih kreatif. Selain itu melatih kepekaan serta meningkatkan daya analisis anak dan membuat anak menjadi lebih konsentrasi. Dengan segenap manfaat di atas, lanjutnya adalah sebuah keniscayaan dan dirasa penting untuk mendorong anak-anak agar bisa bermain-berlatih catur. “Bukan sekedar persoalan kalah-menang dalam kejuaraan ini. Hal yang lebih penting adalah menjadikan catur sebagai salah satu media untuk tumbuh kembangnya anak secara optimal,”paparnya.

Sementara Sekretaris Umum Percasi Lotim MN Miftahurrahman mengatakan olahraga catur perlu diperkenalkan dan dikembangkan bagi anak-anak. “Pihak Percasi berharap kegiatan catur untuk siswa lebih ditingkatkan lagi. Kami siap mendukung segenap ikhtiar baik dari pihak Sampoerna untuk Indonesia untuk kepentingan kemajuan pendidikan di Indonesia melalui sektor olahraga catur,” tambahnya.

Percasi Lotim, katanya, setiap bulan menyelenggarakan kejuaran catur di tingkat kecamatan mengingat banyaknya manfaat olahraga jenis ini. Dalam kejuaraan catur ini, para peserta menggunakan sistem Swiss 7 babak. Dalam sistem ini semua peserta kejuaraan bermain sebanyak 7 kali. Dalam setiap babak pemain yang menang akan mendapat 1 poin sedangkan jika draw atau remis masing-masing mendapat setengah dan jika kalah tidak mendapatkan poin. Pairing (pasangan tanding) babak satu akan diadakan secara acak (pengundian), akan tetapi pairing babak dua dan seterusnya akan menyesuaikan dengan jumlah poin yang telah didapatkan dengan syarat. (yon/*)

didikan, sebab Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat diakses oleh pengunjung dan juga masyarakat melalui publikasi perpustakaan.

Rektor berharap agar pengelola perpustakaan dapat merancang sistem layanan yang terintegrasi dengan semua fakultas, unit kerja dan bagian. Perpustakaan bukan hanya sebagai gudang buku, tapi meski diisi oleh refrensi yang menarik menjadi rujukan bagi para mahasiswa dan dosen.

Selanjutnya juga sebagai penyebar informasi dari seluruh kegiatan hasil olah pikir penelitian civitas akademika, seperti skripsi, tesis, disertasi dan laporan-laporan pengabdian masyarakat, agar diarsipkan sekaligus mengoleksi hasil laporan untuk kemudian diakses oleh stakeholder dan juga masyarakat.

Kerjasama antar bagian dalam lingkup universitas sangat penting untuk membangun citra perguruan tinggi, yang demikian akan memberikan ruang besar bagi publik untuk men-

(Suara NTB/ist)

SAPA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli menyapa pengunjung perpustakaan saat berkunjung ke UPT Perpustakaan UIN Mataram. genal perpustakaan kampus UIN Mataram secara promotif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi, baik secara lokal maupun nasional.

Rektor mengapresiasi kinerja Kepala Perpustakaan be-

serta seluruh jajaran pengelola perpustakaan UIN Mataram atas upaya dan inovasi serta layanan yang disuguhkan kepada mahasiswa dan pengunjung lainnya.

Selanjutnya rektor memer-

intahkan kepada Kepala UPT Perpustakaan Rika Kurniawati agar berkoordinasi dengan Bagian Umum untuk minta tambahan pendingin udara atau AC di ruang baca lantai satu dan lantai dua agar dilengkapi semua. “Kunjungan mahasiswa yang padat setiap hari rata-rata 230 sampai 250 mahasiswa harus dibarengi dengan kenyamanan fasilitas yang memadai,” ungkap Mutawalli.

Rektor merasakan ada peningkatan suhu atau tekanan udara di dalam ruangan dengan di luar, karena ratusan orang yang berada dalam ruangan tersebut membutuhkan udara dan mengeluarkan udara, sehingga sirkulasi udara harus bagus, AC yang memadai harus segera dilengkapi untuk menjamin kenyamanan para mahasiswa dan dosen yang berkunjung ke perpustakaan. (dys/*)

UNBK Tidak Bisa Dipaksakan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolah swasta tidak bisa dipaksakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram. Disdik beralasan, UNBK berkaitan dengan kebijakan yayasan sekolah itu sendiri. ‘’Selain itu, di sekolah negeri juga sulit untuk memaksakan sekolah negeri melaksanakan UNBK, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung UNBK,’’ ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin.

Pada sekolah swasta, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi, karena adanya yayasan yang menaungi sekolah

swasta. “Kita berharap sekolah swasta berkoordinasi dengan yayasannya agar berupaya untuk bisa UNBK,” katanya.

Pada sekolah negeri juga, pelaksanaan UNBK masih sulit dilakukan, karena berkaitan dengan pendanaan yang masih minim. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mencari informasi kesiapan sekolah. “Insya Allah dalam waktu dekat akan cari informasi lagi kesiapan mereka yang penting jangan dipak-

sakan,” ujarnya.

Ia mengakui, sekolah memang sangat kesulitan dalam menyiapkan sarana dan prasarana UNBK. Jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurutnya tidak bisa dilakukan.

Jika mekanisme meminjam laptop milik siswa atau guru, hal itu bisa dilakukan. Namun perangkat yang cukup mahal yang disiapkan yaitu server. Belum lagi sejumlah sekolah masih kekurangan ruangan untuk lab-

oratorium komputer. “Mekanisme bantuan juga untuk sementara ini belum ada,” katanya.

Sebelumnya mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menyampaikan Pemerintah Kota Mataram tidak bisa melaksanakan UNBK di seluruh SMP di Kota Mataram pada ujian nasional 2018 nanti. Ini dikarenakan masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung UNBK di sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan di tahun 2018 sekolah bisa menerapkan 100 persen UNBK. Meskipun kebijakan itu lebih difokuskan kepada SMA/SMK. Sampai saat ini ada juga sekolah yang melaksanakan

UNBK di tahun lalu masih belum jelas bisa melaksanakan UNBK di tahun 2018. Seperti SMPN 12 Mataram pada UNBK lalu melaksanakan UNBK dengan bergabung di SMAN 6 Mataram, tapi untuk UNBK mendatang tidak bisa lagi melaksanakannya di sana.

Menurut Sidik, jika mengandalkan APBD Kota Mataram, jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung UNBK di 24 SMP negeri, belum lagi SMP swasta. Itulah yang sangat menyulitkan penerapan UNBK di SMP Kota Mataram. Di tahun lalu SMP negeri dan swasta yang melaksanakan UNBK sebanyak 15 sekolah. (ron)

Sukses, Pengabdian Masyarakat Kelompok III Jurusan Dharma Acarya STAHN Gde Pudja Mataram (Suara NTB) Pengabdian masyarakat kelompok III Jurusan Dharma Acarya Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram dilaksanakan di Pura Penataran Pande Cakranegara, di Karang Blumbang, Cakranegara, berjalan sukses.

Kegiatan yang ditutup pada Minggu (22/10), diakhiri dengan penampilan tarian Telek yang diiringi sekehe tabuh, yang dibawakan anak-anak dan remaja. Pengabdian itu bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya keagamaan Hindu.

Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok III STAHN Gde Pudja Mataram, Ketut Supartha, S.Sn., M.Si., dalam laporannya, saat penutupan kegiatan itu, Minggu (22/10) menjelaskan pengabdian masyarakat itu sudah dilaksanakan selama empat hari, sejak Kamis (19/10) sampai dengan Minggu (22/10).

Pihaknya sudah melakukan pembinaan seni tabuh, seni tari, dan dharma gita di Pura Penataran Pande Cakranegara itu. Sesuai dengan tema, kegiatan sebagai upaya pelestarian seni dan budaya keagamaan Hindu.

“Masing-masing kegiatan itu mendatangkan dua narasumber. Semua materi atau item sudah berjalan lancar, sudah bisa dipraktikkan,” katanya.

Ia mengatakan, kegiatan ini memang bertujuan untuk regenerasi kesenian dan budaya keagamaan Hindu. Apalagi anak-anak itu merupakan aset yang luar biasa. Terlebih lagi, saat ini sulit mengumpulkan anak-anak yang mau belajar gamelan. “Ini sebagai upaya regenerasi. Hal ini penting dilakukan, karena kegiatan keagamaan Hindu selalu ada kesenian,” katanya.

Dalam prosesnya, kegiatan

pelatihan itu berbentuk lokakarya. Kemudian didiskusikan apa saja yang belum jalan dan harus diperbaiki. Semua aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat itu, katanya tidak bisa berhasil tanpa dukungan masyarakat. Atas nama tim pengabdian masyarakat, ia mengucapkan terima kasih kepada warga Karang Blumbang, Cakranegara yang sudah menerima kehadiran tim pengabdian masyarakat dari STAHN Gde Pudja Mataram.

Pihak Krama Pura Penataran Pande Cakranegara, Nengah Ketut Sudiarta, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim STAHN Gde Pudja Mataram yang telah melakukan pembinaan kepada anak-anak di Pura Penataran Pande itu.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM., yang diwakili oleh Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag. M.Si., mengatakan, perguruan tinggi memiliki tiga kewajiban, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan itu sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh STAHN Gde Pudja Mataram.

“Hasilnya luar biasa. Terlihat potensi dari warga sudah luar biasa, karena tinggal dipoles,” katanya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pihak Krama Pura Penataran Pande Cakranegara yang sudah menerima tim pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram. Diharapkan kerja sama berikutnya bisa berjalan dengan baik.

Pengabdian masyarakat kelompok III Jurusan Dharma Acarya Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Mataram ditutup dengan penampilan Tari Telek yang diiringi oleh sekehe tabuh. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

TARIAN - Penampilan Tari Telek yang diiringi oleh sekehe tabuh, hasil dari pembinaan tim Pengabdian masyarakat kelompok III Jurusan Dharma Acarya Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Mataram.

(Suara NTB/syd)

BERKUNJUNG - Murid SDN 13 Mataram dan pengelola RSP Unram saat berkunjung beberapa waktu lalu.

SDN 13 Mataram Kunjungi RSP Unram Mataram (Suara NTB) Puluhan murid kelas V SDN 13 Mataram melaksanakan outing class atau berkunjung ke Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Mataram (Unram), Jumat (20/10).

Kunjungan ini merupakan bentuk pembelajaran bagi peserta didik agar mereka mengetahui berbagai hal terkait tentang dunia kesehatan.

Pendamping Outing Class SDN 13 Mataram Abdurrahman, S.Pd.I., menuturkan kegiatan ini sangat baik bagi murid. Selain untuk pembelajaran bagi para murid juga karena adanya undangan dari

Fakultas Kesehatan (FK) Unram yang sedang melakukan penelitian terkait kesehatan mata bagi murid jenjang SD. Menurutnya, selama berada di RSP Unram, para murid dijelaskan berbagai hal tentang kesehatan mata meliputi cara merawat dan menjaganya. Pemeriksaan mata bagi para murid juga dilakukan guna memastikan kondisi mata para murid dalam kondisi normal.

Mengingat saat ini, penderita gangguan pada penglihatan juga banyak berasal dari anakanak, karena penggunaan gadget berlebih, diperparah lagi dengan gadget yang kini sudah

jadi gaya hidup setiap orang.

Terpisah Dini Atsari yang merupakan mahasiswi FK Unram yang membantu dosennya dalam melakukan penelitian ini menuturkan kegiatan ini bentuknya adalah pemeriksaan terhadap kesehatan mata siswa pada jenjang SD. Sekolah yang menjadi sasaran penelitian ini bukan hanya SDN 13 Mataram, melainkan juga delapan sekolah lain di antaranya SDN 5 Mataram, SDN 6 Mataram, SDN 7 Mataram, SDN 9 Mataram, SDN 16 Mataram, SDN 22 Mataram, SDN 30 Mataram dan SDN 46 Mataram. (dys)

STAHN Gde Pudja Laksanakan Pengabdian Masyarakat Melalui Pelatihan Kepemangkuan Mataram (Suara NTB) Jurusan Brahma Widya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggelar pelatihan kepemangkuan.

Kegiatan itu dilaksanakan dari Sabtu (21/10) sampai dengan Selasa (24/10) di Sekretariat Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB. Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram, Made Sumari, S.Ag., M.Ag., dalam laporannya pembukaan kegiatan ini, Sabtu (21/10), mengatakan, tema dari pengabdian masyarakat, melalui pelatihan kepemangkuan, kita tingkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. “Tim pelaksana ada 15 orang, yang terdiri dari 14 dosen dan satu orang tenaga pendidikan,” katanya.

Pelatihan kepemangkuan itu diikuti 20 pemangku dengan menghadirkan enam orang narasumber, yang terdiri dari dua pedanda, dua penandita, Kabid Binmas Hindu, dan Ketua PHDI. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., dalam sambutannya menyampaikan, perguruan tinggi memiliki tiga fungsi, yaitu pengajaran, penelitian,

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Foto bersama unsur pimpinan STAHN Gde Pudja Mataram, tim pengabdian masyarakat Jurusan Brahma Widya, dan para peserta pelatihan kepemangkuan di Sekretariat Bersama PHDI NTB, Sabtu (21/10). dan pengabdian masyarakat.

“Pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini agar ada interaksi, hubungan harmonis antara masyarakat dan perguruan tinggi,” katanya.

Pelatihan kepemangkuan sudah dilakukan selama empat kali. Pihaknya melakukan terobosan agar bisa menyentuh pemangkuan. Nantinya, tidak hanya akan diberikan pelatihan berupa pengembangan pengetahuan, pihak STAHN Gde Pudja juga akan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana, berbentuk buku panduan kepemangkuan.

Pihak STAHN Gde Pudja, ka-

tanya, memiliki dana untuk pencetakan dan penjilidan buku itu, serta akan memperbanyak buku dan bisa dibagi ke seluruh pemangku yang ada. Dengan begitu, diharapkan tujuan dari kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas pemangku, bisa tercapai.

Diharapkan dosen pembina bisa mengarahkan kegiatan itu.

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja tidak hanya di satu tempat, tapi serentak melaksanakannya di beberapa tempat.

“Kami serentak turun ke lapangan, kami tidak hanya teori, tapi bisa bersama terjun ke masyarakat,” katanya. (ron/*)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

(Suara NTB/fan)

BINGKISAN - Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto didampingi istri, Siti Malika memberikan bingkisan kepada 30 anak yatim usai kegiatan tasyukuran di Sekretariat KONI NTB, Kamis (19/10) malam.

(Suara NTB/fan)

DONOR DARAH - Usai kegiatan donor darah, Ketua Panitia HUT KONI ke-79, Baiq Elok Megawati berpose bersama peserta donor darah di Sekretariat KONI NTB, Rabu (18/10).

HUT KONI Ke-79

KONI NTB Sukses Gelar Berbagai Kegiatan Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) KONI NTB yang ke-79, pihak KONI NTB menggelar donor darah, tasyukuran, dialog olahraga dan outbound. Semua rangkaian kegiatan yang digelar sejak tanggal 18 hingga 22 Oktober itu berlangsung sukses dan penuh kebersamaan.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH mengatakan kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, tasyukuran, dialog dan outbound merupakan pertama kali digelar oleh KONI

NTB. Diharapkan kegiatan seperti itu dapat memperkokoh kebersamaan KONI NTB dengan semua pelaku, pembina dan pemerhati olahraga di NTB dalam rangka mewujudkan target meraih 17 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020.

“Ini kegiatan yang pertama kalinya kita gelar dalam rangka HUT KONI. Semoga kegiatan seperti ini dapat memperkuat kebersamaan kita dalam mewujudkan target 17 medali emas di PON 2020 dan menuju prestasi dunia,” ucapnya. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

DIALOG - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama Kadispora NTB tampil akrab di acara dialog dalam rangka HUT KONI ke-79 yang digelar di Sekretariat KONI NTB, Kamis (19/10).

(Suara NTB/fan)

TNI – Sejumlah anggota TNI ikut mendonorkan darah di kegiatan donor darah HUT KONI ke-79.

(Suara NTB/fan)

OUTBOUND - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto berpose bersama peserta Outbound di Gili Gede, Sekotong Lombok Barat (Lobar), Minggu (22/10).

RUPA-RUPA

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HILANG

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG BPKB R2 YAMAHA DR4535BN NOKA/NOSIN : MH314D0039K560354/14D560350 BPKB : G.0725333.O AN. JAYANTI EKA PRASARI HILANG DISEKITAR JL. CAKRANEGARA

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

SUARA NTB

Senin, 23 Oktober 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 23 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

Halaman 14

Menelisik Lima Direktif RI 1 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 MANAKAH Presiden yang paling berjasa memuluskan proses pemba1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika? Apakah Presiden Joko 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Widodo ataukah Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono?

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Deretan pertanyaan itu seperti menghangat usai kegiatan peresmi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa hari lalu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Polemik dimulai dari adanya kabar yang menyebutkan bahwa sebe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lum Jokowi datang, lahan KEK berada dalam kondisi telantar dan tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kunjung dimulai proses pembangunannya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sebenarnya, tidak ada yang keliru dengan hal ini. Namun, polemik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mulai muncul saat sejumlah kalangan mulai mengingatkan bahwa Pres1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 iden SBY juga sesungguhnya sudah melakukan hal serupa yang dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang dilakukan oleh Jokowi, pada 2011 silam. Dengan kata lain, yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dilakukan Jokowi kali ini sebenarnya lebih merupakan kelanjutan semata, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dari apa yang telah direalisasikan di zaman SBY. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seperti yang kerap terjadi, hal semacam ini tentu akan diikuti dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 polemik dan reaksi lanjutan dari berbagai pihak. Dan polemik pun bergulir.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tapi, selain hal-hal berbau politis, polemik semacam ini sesungguhnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak akan mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat di Kawasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mandalika. Apalagi di NTB pada umumnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ada banyak hal yang lebih urgen dilakukan ketimbang beradu argumen 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 soal siapa yang paling berjasa memuluskan pembangunan kawasan terse1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 but. Akan lebih bijak jika ditegaskan saja bahwa apapun yang terjadi di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kawasan Mandalika saat ini, merupakan buah upaya dari semua pihak, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tanpa ada satu pihakpun yang harus ditonjolkan ke muka.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kalaupun ingin beradu argumentasi, hal yang paling urgen untuk dicari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 solusinya adalah bagaimana agar pembangunan Kawasan Mandalika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak hanya menguntungkan para investor semata.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seperti yang sudah-sudah, proyek-proyek bernilai besar, biasanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hanya akan melibatkan para pelaku ekonomi yang memiliki kapital 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berlipat ganda.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mereka yang mampu berinvestasi kecil-kecilan, biasanya akan sulit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mendapatkan ruang. Sebab, jumlah uang dalam dompet mereka hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terbatas. Hanya cukup untuk membeli rombong, dan sejenisnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Padahal, para pelaku usaha yang demikian, sesungguhnya adalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 para investor juga. Mereka ingin berinvestasi, memulai berusaha. Namun, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 adakah tempat di Kawasan Mandalika, dimana mereka bisa berusaha 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan baik? Tanpa harus dirumitkan dengan berbagai urusan yang sulit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 layaknya keinginan para investor besar?

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seperti terlihat di banyak tempat, naluri para pelaku UMKM untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ‘berinvestasi’ sesungguhnya tidaklah kecil. Adalah hal yang keliru jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat kita dianggap sebagai masyarakat yang tidak punya jiwa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wirausaha. Jika tak percaya, tengoklah tempat-tempat seperti arena 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Car Free Day di Jalan Udayana, Mataram.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Di sana, kita menemukan bahwa saat diberi peluang dan lokasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang memungkinkan pertemuan dengan pembeli, masyarakat kita lang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sung akan meresponnya dengan sigap. Ada ratusan usaha kecil yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hidup dari model ‘investasi’ semacam ini. Mengapa tidak menumbuh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan peristiwa serupa di Kawasan Mandalika? Tentu saja, investasinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bisa dibuat lebih tertata.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jangan sampai, proyek-proyek besar ini nantinya dikelola dengan par1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 adigma lama. Dimana, uang orang kaya, mengalir ke orang kaya. Dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 celakanya lagi, tidak pula bermuara ke NTB, melainkan di daerah-daerah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang selama ini memang telah menjadi pusat ekonomi Indonesia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jika demikian adanya, kita akan sulit berharap adanya kualitas per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tumbuhan ekonomi yang baik di NTB. Investasi dan ekonomi mungkin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 akan tumbuh, dan menggelembung, namun, isinya bisa saja hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 udara semata.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sudah saatnya menghentikan polemik antarelit seputar pengemba1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngan KEK Mandalika. Kita akhiri hal itu dan mulai saja menggagas bagai1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mana pelibatan masyarakat kecil di proyek raksasa ini. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Sudahi Klaim Seputar KEK Mandalika

ANGGAL 20 Oktober 2017 menjadi hari bersejarahbagikeberadaanKEK Mandalika. Sejak ditetapkannya Kuta Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus - KEK ( Special Economic Zone - SEZ ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan PT. ITDC ( Indonesia Tourism Development Coorporation ) berjuang memenuhiberbagaiitemyangdipersyaratkan untuk mulai beroperasinya sebuah KEK. Setiap tahun selama 3 tahun, sebuah KEK dimonitor progressnya oleh Dewan Nasional KEK. Pada Bulan Juli 2017 dilakukanSidangDewanNasionalKEKdipimpinMenkobidangperekonomiandiikuti menteri-menteri teknis terkait terhadap keberadaan 5 KEK di Indonesia.

KEK Mandalika mendapat penilaian terbaik dan dinyatakan telah memenuhi berbagaiitempersyaratanuntukberoperasinya sebuah KEK. Pertama, aspek Infrastruktur kawasan meliputi status lahan, infrastruktur dasar dan fasilitas kawasan.

Kedua, Kelembagaan dan SDM meliputi Keberadaan Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator dan pengelola. Ketiga, perangkat pengendali administrasi meliputi sistem pelayanan perizinan dan sistem pelayanan kawasan.

Karena telah memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, Presiden Republik Indonesia - Ir. H. Joko Widodo berkenan meresmikan mulai beroperasinya KEK Mandalika yang nyaris 3 dekade lahan seluas 1.175 Ha ini terbengkalai.

Dalam acara peresmian yang bernuansa penuh optimisme itu, Presiden Jokowi menyampaikan5direktifnya.Pertamaagar PT. ITDC, Pemprov NTB dan Pemkab Loteng:“hijaukankawasanMandalika.Presiden sambil mengarahkan telunjuknya kearah TWA (Taman Wisata Alam) Gunung Prabu agar hijau dan cantik. Kedua PT. ITDC harus siapkan Pasar Cinderamata yang baik agar tidak kumuh. Ketiga, karakter bangunan harus ada diferensiasi atau pembeda yang khas. Lombok menurut Presiden Jokowi memiliki karakter arsitektur lokal yang kuat. Jangan bangun gedung-gedungbergayaSpanyol.Keempat, Menteri Pariwisata agar mem-back-up penataan: Cafe, restoran dan homestay khususnya Toilet agar berstandar internasional.Kelima,kepadainvestoragardibuat aturan main yang tegas. Beri waktu 6 bulan konstruksi harus dimulai. Kalau tidak jalan, izinnya di cabut. Banyak yang antri inginmasukinvestasidiMandalikaini.Emir QatarSyeikhTamimBinHamadBinKhalifaAlTsanikataPresidenJokowimengagumi Mandalika indah sekali dan mau ambil semua lahannya untuk investasi Qatar.

Lantas, bagaimana para pihak terutama PT ITDC merespon direktif RI 1 tersebut ?

Oleh: H. Lalu Gita Ariadi (Komisaris PT ITDC, Anggota Dewan Kawasan KEK Mandalika dan Kepala DPMPTSP NTB) Harmoni Ruang Untuk menciptakan suasana lingkungan“didalam kawasandandiluarkawasan Mandalika tertata baik, indah dan hijau, jauhsebelumdirektifPresideniniada, sudah dilakukan antisipasi dan pembahasan perlunyaharmonipembangunandidalamdan di luar kawasan Mandalika. Pada Maret 2017 telah dibahas di Kementerian ATR/ BPN bersama stakeholder terkait tentang :PengendalianIzinPemanfaatanRuangdi kawasan sekitar KEK Mandalika. Berdasarkan Surat Menteri ATR/BPN kepadaGubernurNTBNomor1379/024/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 disampaikan perlunya EvaluasiperkembanganPemanfaatan ruang di sekitar KEK Mandalika denganupaya:penertibanpemanfaatanruang yang tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pembatasan intensitas perkembangan kawasan disekitar KEK Mandalika yang dapatmemberikandampaknegatifterhadap perkembangan KEK Mandalika baik secara ekonomi maupun lingkungan dan pencegahanpemanfaatanruangyangtidak competent dan tidak sesuai dengan kegiatan di dalam KEK Mandalika melalui mekanisme izin.

Selainitudiingatkanpulauntuk mempertim-bangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan pengembangan KEK Mandalika dengan kawasan di sekitarnya mengingat kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana Banjir, Tsunami dan Gerakan tanah. Selain itu, untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan ruang perlu segera disusun RDTR serta mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong terwujudnya KEKMandalikayangselarasdengan kawasan sekitarnya. Untuk menjaga kelestarian dan hijaunya TWA Gunung Prabu, dapat ditempuh polakemitraanantaraBKSDA denganPT ITDC dengan kegiatan utama konservasi dan usaha jasa yang relevan. PKBL ( Program Kemitraan Bina Lungkungan ) PT ITDCdapatdiarahkanuntukpenghijauan TWA Gunung Prabu misalnya.

Penataan UMKM PT ITDC menyadari betul bahwa sebagai destinasi utama kunjungan wisatawan, kedepan pantai Kute Mandalika harus mampu memanjakan tamu yang datang berkunjung dalam suasana aman dan nyaman. Kenyamanan wisatawan tidak boleh terusik oleh modus operandi pedagang acung atau UMKM yang semrawut, kumuh bahkan ada yang terkesan memaksa. Ini harus ditata dan saat ini PT ITDC sedang finalisasi desain penataan UMKM di sisi selatan Masjid Nurul Bilad. Pada Akhir November 2017 desain ini diperkirakan rampung beserta

SOP pelaksanaan usaha UMKM. Konstruksi infrastruktur dasar penataankawasanUMKM sepertiaksesjalan, drainaselimbahcair,toilet,areaparkirdan taman akan mulai dikerjakan bulan Desember 2017. Bersamaan dengan itu, para pelaku UMKM diminta mendaftar untuk dibina, dibantu skema pembiayaan usaha baik melalui pola kerjasama dengan Pemda, perbankan maupun melalui Kementrian Koperasi. Pada akhir semester I 2018, penataan lokasi pedagang cinderamata dan UMKM bisa rampung dan dapat diresmikan penggunaannya oleh GubernurNTB. Karakter Arsitektur Lokal DirektifketigaPresidenagarbangunan fisik di kawasan KEK Mandalika menonjolkankarakterarsitekturbernuansalokal, sejalan dengan kebijakan yang selama ini diterapkanPT.ITDC. Dalamsegibangunan, PTITDCtelahmemilikikriteriadesain yang tertuangdalamDesignGuidelinepembangunanKEKMandalika.

PT ITDC ( dulu BTDC ) di Resort Nusa Dua Bali telah berkali-kali mendapatkan Tri Hita Karana Award dll, karena dinilai berhasil menjaga dan mengembangkan konsep keharmonisan dan kelestarian lingkunganalam denganmengimplementasikan konsep kearifan lokal (Local Wisdom) dalam pengembangan kawasan.

Pembentukan Komite Desain oleh PT BTDC menjadi unit tugas yang mengawal integrasi Local Wisdom dalam pengembangan kawasan Nusa Dua Bali.

Kisah sukses Komite Desain mengawal konstruksi Nusa Dua Bali menjadi sumber inspirasi untuk mengawal KEK Mandalika tentu dengan Karakternya yang spesifik. Dalam kaitan ini patut menjadi pemikiran bersama di NTB, perlunya digali lebih intensif dan komprehensif karakter arsitektur lokal Sasak Lombok, Samawa dan Mbojo. Fakultas Tehnik Universitas Mataram perlu menginisiasi terbentuknya program studi/jurusan Arsitektur untuk menggali, melestarikan dan mengembangkankarakterarsitekturlokal Sasambo ini.

Terkait direktif keempat, Kementerian Pariwisata telah memberikan berbagai bentuk dukungan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata berupa bimbingan teknis berusaha di kawasan pariwisata agar mampu memenuhi kaidah SAPTAPESONA.Keberadaantoiletbersihjuga menjadiatensidenganberupayamengadakan penilaian dan lomba toilet bersih terutama di fasilitas publik. Dengan adanya direktif khusus Presiden ini, Kementerian Pariwisata tentu akan memberi perhatian ekstra untuk KEK Mandalika.

Adapun direktif kelima agar diberikan aturan yang tegas kepada investor, akan

menjadi atensi sungguh-sungguh segenap jajaran dewan direksi ( BOD ) dan jajaran dewan komisaris ( BOC ) PT ITDC untuk mereview mekanisme realisasi investasi yangada.MemangNormalnya,setelahtanda tangan LUDA (Land utilization Development Agreement) - Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan, dilanjutkan dengan penyerahan desain untuk dikaji oleh Desain Komite yang beranggotakan unsur staff tehnis PT ITDC, Arsistek lokal dan Budayawan lokal yang memakan waktu cukup lama. Waktu yang relatif lama ini (1 tahun)harusdipangkasdengantanpamengurangi akurasi, presisi, etika dan estetika bangunan yang akan dikerjakan. Keuntungan berinvestasi di KEK atau KI ( Kawasan Industri ), Investor dapat mengurus berbagai perizinan ( IMB dll) sembari langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dengan fasilitas KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi).

Untuk memastikan kelima direktif Presiden tertunaikan dengan baik, perlu kiranya Dewan Kawasan KEK MandalikayangdiketuaiGubernurNTBdanwakil ketua Bupati Lombok tengah, melalui KepalasekretariatDewanKawasanKEK Mandalika ( ex officio Kepala Bappeda Provinsi NTB), segera melakukan konsolidai membahas rencana aksi terhadap setiap item direktif Presiden dengan melibatkan stakeholders terkait. Gerak cepat dan kerja detail harus dilakukan agar KEK Mandalika benar-benar terbangun dan akronim ITDC secara denotatif harus bermakna : Insyaalah Tidak lagi Dalam Cerita .........

Ketika anak-anak mengemis dalam tekanan keluarga Pemerintah belum hadir menyelamatkan mereka

***

Pertumbuhan pariwisata Indonesia tercepat di dunia Yang paling penting menguntungkan masyarakat

***

Perayaan HUT Loteng

Mandalika Expo Jadi Agenda Tahunan Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menetapkan, kegiatan Mandalika Expo sebagai agenda tahunan di daerah ini. Kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar pada perayaan HUT Loteng ke 72 tahun 2017 ini, ke depannya diharapkan bisa menjadi ajang promosi berbagai potensi yang dimiliki Loteng.

Sehingga produk-produk Loteng bisa semakin dikenal secara luas.

Hal itu disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., saat membuka Mandalika Expo di lapangan eks. PTP Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Loteng, Jumat (20/10) malam. Mandalika Expo, merupakan ajang pameran berbagai produk daerah. Mulai dari kerajinan tangan, kuliner sampai teknologi tepat guna.

Tidak hanya itu, Mandalika Expo oleh pemerintah daerah juga dijadikan ajang mendekatkan layanan kepada masyarakat. Di mana ada beberapa jenis layanan publik yang disiapkan selama ajang Mandalika Expo kali ini.

Misalnya layanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK) maupun akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng.

Termasuk juga kegiatan Job Fair oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng. Dimana ada sekitar 50 perusahaan yang ikut ambil bagian. “Banyak manfaat yang kita harapkan dari kegiatan Mandalika Expo ini. Selain memperkenalkan potensi daerah.

Sekaligus juga mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakatnya,” ujar Suhaili.

Untuk saat ini, peserta Mandalika Expo memang baru dari lokal Loteng saja. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan, setelah menjadi agenda tahunan juga akan diikuti peserta dari luar Loteng. Bahkan diharapkan, pesertanya dari seluruh Indonesia. Sehingga Mandalika Expo menjadi ajang promosi yang benar-benar bisa memberikan manfaat besar bagi perkembangan potensi daerah.

Pelaksanaannya sendiri, tahun ini sekitar satu minggu. Namun ke depannya diupayakan tidak seminggu lagi. Tetapi bisa sampai satu bulan penuh. “Ini semua kita laksanakan, demi masyarakat Loteng,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Mandalika Expo direncanakan selama 5 hari. Mulai tanggal 20 Oktober sampai tanggal 24 Oktober. Agenda yang digelar di acara ini cukup banyak. Selaian layanan pemerintah dan pemeran produk. Juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama pameran berlangsung.

Seperti fashion show kain tenun sampai rancangan busana berbagai kain tenun khas Loteng.

Pesertanya pun tidak hanya dari instansi pemerintah daerah saja. Beberapa BUMN yang ada di Loteng juga ikut ambil bagian.

Ada ITDC dan BUMN lainnya.

Dari peserta umum juga banyak.

Termasuk perusahaaan dan para pelaku usaha di Loteng. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Gerbang Mandalika Expo

(Suara NTB/kir) (Suara NTB/kir)

Produk unggulan Lombok Tengah

(Suara NTB/kir)

Pengunjung melihat berbagai stan pameran yang ada di Mandalika Expo yang dibuka Jumat (20/10) malam.

Masyarakat menyerbu layanan administrasi kependudukan yang disiapkan oleh Disdukcapil Loteng di arena Mandalika Expo .

RAGAM

SUARA NTB Senin, 23 Oktober 2017

Pemprov Dukung Kemenristekdikti Bubarkan Perguruan Tinggi Abal-abal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendukung Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang telah membubarkan 25 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Langkah tegas yang diambil Kemenristekdikti ini agar masyarakat tidak menjadi korban perguruan tinggi abal-abal. ‘’Iyalah, kalau perguruan tinggi yang tidak serius itu menipu masyarakat. Itu kan seolaholah perguruan tinggi padahal bukan. Kita sangat dukung (dibubarkan),’’ kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Menristekdikti, M. Nasir menyatakan, telah membubarkan 25 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Namun, mana saja perguruan tinggi tersebut tak disebutkan.

Meskipun ada langkah tegas

yang dilakukan Menristekdikti, Suruji yakin tidak ada perguruan tinggi yang dibubarkan di NTB. Sejauh ini, ia belum menemukan ada perguruan tinggi abal-abal yang merugikan masyarakat di daerah ini. ‘’Kalaupun ada, bubarkan. Karena itu menipu masyarakat,’’ ucapnya.

Ia mengatakan, kuliah kelas jauh merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang abalabal. Untuk itu, jika ada yang demikian maka pihaknkya sangat mendukung kebijakan Menristekdikti yang membubarkan perguruan tinggi yang demikian. ‘’Sangat kita dukung, lebih cepat lebih bagus. Supaya jangan ada korban,’’ katanya.

Sebelumnya, pada 2015 lalu, Kemenristekdikti menonaktifkan 243 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dari ratusan perguruan tinggi yang dinonaktifkan itu ada beberapa dari NTB. Yakni, STAI Sultan Ab-

Proyek Terminal Haji Masih Dikerjakan Dari Hal. 1 Sukman, salah seorang pekerja yang ditemui Suara NTB mengaku mendapat borongan plamir dan pengecetan. Warga Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah menargetkan pekerjaannya tutas dalam lima hari. “Saya cuma dapat kerjaan satu lokal pelamir ini. Yang lokal lain, lain yang kerjakan,” kata Sukman.

Ia tidak terlalu tahu soal target bahwa gedung ini pada November 2017 harus tuntas, sehingga tahun depan bisa difungsikan. Tapi fokus pada pekerjaannya, plamir dan pengecetan tuntas dalam beberapa hari.

Memperlancar pekerjaannya, pekerja mengaku selama ini dijaga anggota TNI. Sehingga aksi oknum warga yang ingin mengganggu jalannya pengerjaan proyek, bisa diantisipasi. ‘’Ada tentara yang jaga. Alhamdulillah selama kita kerja aman,’’ akunya.

Guna memperjelas progress pembangunan gedung Terminal Haji LIA, Suara NTB menghubungi Sukardin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun telepon dan SMS tak kunjung direspons.

Kondisi terminal haji sebel-

umnya memang sangat memprihatinkan. Karena lama tak difungsikan, akhirnya sebagian komponen gedung dicuri dan dirusak. Akibatnya, rekanan pemenang lelang, selain memperbaiki beberapa bagian bangunan utama, tahun ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti kelengkapan meubeler, AC dan sejumlah perbaikan fasilitas yang rusak. Karena ada beberapa fasilitas yang rusak dan hilang karena dicuri.

Tahun 2015 lalu tidak ada paket pekerjaan yang dilaksanakan untuk proyek terminal haji/TKI. Begitu juga tahun 2016. Pembangunan gedung terminal haji LIA sempat terhambat pada tahun 2014. Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum.

Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8,81 miliar lebih, pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp 1,09 miliar lebih dan pada 2013 sebesar Rp 1,73 miliar lebih. Pada tahun 2014 lalu, menganggarkan sebesar Rp 650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji. (ars)

Komite Desain KEK Mandalika Dari Hal. 1 Komisaris ITDC, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menyatakan Komite Desain ini tugasnya memastikan seluruh pembangunan sarana prasarana wisata yang dibangun investor harus ada karakter lokalnya. ‘’Memunculkan karakter lokal itu sudah ada Komite Desain. Jadi tidak ujuk-ujuk bisa investor itu membawa arsitekturnya. Harus lolos dulu di Komite Desain,” terang Gita ketika dikonfirmasi Suara NTB pekan kemarin.

Ia menjelaskan, Komite Desain KEK Mandalika ini bukan hanya terdiri dari para ahli bidang arsitektur. Tetapi juga budayawan yang memiliki kemampuan untuk mengawal karakter lokal dalam setiap pembangunan di kawasan tersebut. ‘’Setiap pembangunan sarana prasarana wisata harus ada kearifan lokalnya. Kalau tidak ada kearifan lokal, komite desain tak akan menyetujui apapun yang akan dibangun. Termasuk kita (NTB) kan karakternya halal destination,’’ papar Gita.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini menjelaskan salah satu karakter lokal yang sudah mulai dibangun di KEK Mandalika adalah

masjid. Diharapkan, para investor yang akan membangun hotel di KEK Mandalika tidak membangun masjid atau musala di pojok atau bawah tangga.

Menurut Gita, ITDC sudah berpengalaman terkait dengan hal ini, seperti saat membangun kawasan Nusa Dua Bali. Bagaimana mengharmonisasi pembangunan fisik dengan lingkungan alam dan budaya. ‘’Succes story di Nusa Dua dikembangkan di sini dengan karakter lokal kita di Lombok. Seperti masjid, tempat salat. Masjid Mandalika ini konsepnya masjid Gunung Pujut Rembitan dan Bayan.

Inilah bentuk yang menunjukkan karakter lokal itu. Jadi tidak ada masjid model Timur Tengah di sini. Yang kita bikin prototipe masjid tua Gunung Pujut Rembitan dan Bayan,” terangnya.

Peresmian beroperasinya KEK Mandalika dilakukan langsung Presiden Jokowi, Jumat (20/10) lalu. Saat ini, investasi yang sudah masuk di KEK Mandalika sudah mencapai Rp 13 triliun.

Pada 2018 dan 2019 mendatang sudah ada 2.000 kamar hotel terbangun di kawasan tersebut. (nas)

Terancam ’’Disclaimer’’ Dari Hal. 1 Tetapi aset tersebut adalah milik negara. Jika ada Pemda kabupaten/kota yang tidak mau menyerahkan aset tersebut, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota terancam disclaimer. ‘’Kalau ada yang ndak mau menyerahkan, dia bisa disclaimer,’’ kata Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Suruji mengakui, peralihan aset jenjang pendidikan SMA/ SMK jumlahnya paling besar di antara aset-aset lainnya yang diserahkan ke provinsi sesuai amant UU. Pasalnya, jumlah SMA/SMK yang beralih pengelolaannya ke provinsi lebih dari 260 sekolah.

Ia mengatakan, sudah ada tiga kabupaten/kota yang menyerahkan aset. Yakni Kota Mataram, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Sementara tujuh kabupaten/kota masih belum menyerahkan aset pendidikan jenjang SMA/ SMK ke provinsi. ‘’Kita akan komunikasi dengan bupati/walikota. Supaya paham bahwa aset itu bukan milik bupati tapi milik

negara. Aset itu selama ini dikelola oleh bupati lalu karena amanat UU No. 23 Tahun 2014, gubernur yang mengelolanya. Jadi pindah pengelolaan saja,’’ terangnya.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini menyatakan, persoalan aset ini harus tuntas November mendatang sesuai instruksi gubernur.

Sehingga, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan dengan tujuh bupati/ walikota. ‘’Bupati memerintahkan BPKAD menyelesaikannya bersama BPKAD provinsi. Duduk bersama, selesai,’’ ujarnya.

Menurut Suruji, peralihan aset antarpemerintah merupakan hal yang bisa. Ia mencontohkan, seperti aset Pemprov seluas 20 hektare yang digunakan untuk pembangunan IPDN NTB. Pemprov kemudian menghibahkan aset tersebut ke Kemendagri. Begitu juga aset untuk pembangunan kampus Poltekpar Lombok seluas 20 hektare. Pemprov juga sudah menghibahkan lahan seluas 20 hektare ke Kemenpar. (nas)

dul Kahir Bima, Akademi Teknik Bima,STIKES Yahya Bima, Akademi Manajemen Surya Mataram dan Sekolah Tinggi Teknik Bima, Dikutip dari situs Kemenristek Dikti, sejak Januari hingga awal Mei 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menutup 13 perguruan tinggi swasta. Penutupan itu terkait dengan sudah tidak memenuhinya standar perguruan tinggi tersebut sesuai dengan ketentuan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dalam Laporan Tahunan 2015 Kemenristekdikti disebutkan, Mei 2014 tercatat 576 perguruan tinggi tidak sehat, 29 September 2015 sebanyak 243 perguruan tinggi dalam status nonaktif, dan 23 November 2015 tercatat 122 perguruan tinggi dalam pembinaan. Tanggal 1 Desember 2015, jumlah perguruan tinggi dalam pembinaan berkurang menjadi 99 dan 28 Desember 2015 tinggal 23 perguruan tinggi yang masuk kategori dalam pembinaan.(nas)

Halaman 15

Masa Depan Anak Dipertaruhkan di Jalanan Mataram (Suara NTB) Hari ini kita masih risau dengan masa depan anak anak. Usia produktif mereka harusnya diisi dengan fokus menempuh pendidikan. Tapi banyak anak yang terpaksa mempertaruhkan masa depannya di jalanan, dipaksa mencari nafkah. Mereka dieksploitasi oknum tertentu, bahkan keluarganya sendiri.

Bentuk eksploitasi terhadap berdasarkan pemantauan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, anak dijadikan sebagai pengemis atau peminta-minta.

Eksploitasi ini justru dilakukan dilakukan oleh orang tua atau keluarga mereka. Selain juga keinginan anak itu sendiri.

Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi dikonfirmasi Suara NTB akhir pekan kemarin menyampaikan, ada dua modus yang sejauh ini terjadi pada praktik anak-anak yang menjadi pengemis. Pertama, keinginan dari anak itu sendiri yang mau menjadi pengemis atau memintaminta. Kedua, anak-anak itu memang dimanfaatkan oleh orang dewasa atau keluarga mereka. ‘’Mereka diminta untuk mengemis oleh keluarga atau orang tua mereka,’’ kata Joko.

Saat ini pihaknya tengah melakukan identifikasi pada

praktik mengemis atau eksploitasi terhadap anak-anak.

Menurutnya, sebagian besar anak-anak itu meminta-minta di pasar atau pusat keramaian.

Sedangkan praktik mengemis anak-anak yang dilakukan di lampu lintas di Mataram sudah tidak ada. Karena beberapa tahun belakangan sudah ada penertiban terhadap pengemis di lampu lalu lintas yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram.

Menurutnya, kemiskinan menjadi penyebab utama anak-anak yang dieksploitasi untuk mengemis. Selain itu, adanya kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin juga disinyalir menjadi penyebab anak-anak turun untuk meminta-minta. Tidak hanya itu, anak-anak juga kerap belajar dari teman-temannya yang meyebutkan bawah dengan memintaminta akan mendapatkan uang jajan, yang tidak dapat diberikan oleh orang tuanya.

“Selain memang ada satudua anak yang menyampaikan bahwa hasil mereka diberikan ke orang tua mereka. Tapi sebagian hasil mereka untuk uang jajan mereka,’’ kata Joko.

Dampak dari praktik anakanak yang meminta-minta itu, buruk bagi perkembangan mental mereka. Rasa malas akan tertanam, karena mereka terbi-

TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Masuk Sembilan Calon Pahlawan Nasional Dari Hal. 1 ‘’Dan saat itu sudah selesai pembahasan di Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, di mana Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

sudah membawa sembilan nama ke Presiden. Di antara sembilan nama ini kita tunggu saja siapa yang akan ditetapkan oleh Presiden,’’ ucapnya.

Diharapkan pada 2017 ini, NTB punya pahlawan nasion-

al. Sebagai salah satu bagian dari daerah dengan tokohtokohnya juga bergerak melawan penjajahan. ‘’Sehingga bangsa ini merdeka maka negara ini juga harus menghargai perjuangan tersebut,’’ tandasnya. (nas)

asa mendapatkan uang dengan cara yang gampang. “Mereka akan malas, malas juga untuk sekolah. Kalau mereka sudah besar akan terbawa, dan berpikir lebih enak ‘minta-minta’ ketimbang bekerja,” ujar Joko.

Selain itu, anak juga sangat rawan menjadi korban kekerasan, serta korban ekploitasi dari orang dewasa. Anak-anak itu juga kata Joko, akan rawan terperosok kepada berbagai permasalahan sosial. Ketika anakanak itu mendapatkan uang, mereka akan mulai merokok, minuman keras, mencoba tramadol, sampai prostitusi.

“Bahkan ketika mereka tidak lagi menghasilkan pemasukan dari mengemis, mereka rawan menjadi pelaku tindak kejahatan. Peluang itu akan semakin besar,” kata Joko.

Joko menekankan, upaya penanggulangan eksploitasi terhadap anak-anak ini tidak hanya dilakukan di hilir. Harus juga menyentuh di hulu permasalahan ini.

Muncul Lagi di Mataram Eksploitasi anak ini diduga pelakunya adalah orang tua sendiri dan orang-orang dekat. ‘’Itu memang kita temukan ada orang tertentu yang mendistribuskan mereka ke perempatan.

Ketika saya menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram itu bisa dituntaskan oleh Satgas Sosial pada waktu itu,’’ kata Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (22/10) siang kemarin.

Khalik menuturkan, ketika menjadi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram beerapa tahun lalu, telah dibentuk Satgas Sosial yang menyisir

anak jalanan, pengemis, pengamen dan anak-anak yang berjualan di perempatan lampu merah.

Kemudian tiga bulan setelah pindah menjadi Kepala Dinas Sosial NTB, dirinya mendapatkan laporan anak-anak jalanan muncul lagi. Mengenai kemunculan anak jalanan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Mataram supaya penanganannya tidak tumpang tindih. ‘’Memang ada ekspolitasi anak ini. Kan kita kejar-kejaran di perempatan. Satgas Sosial Kota Mataram luar biasa perannya untuk menghilangkan itu.

Kita menghilangkan itu dalam jangka tiga bulan dulu. Kemudian kita lakukan home visit di Gomong, Tanah Haji dan Cemare tempat-tempat rumah mereka,’’ tutur Khalik.

Anak-anak jalanan ini, kata Khalik bukan saja dari Kota Mataram. Tetapi juga ada yang dari Lombok Barat dan Lombok Tengah. Ia mengatakan selama tiga bulan terakhir jumlahnya tidak terlalu banyak seperti dulu.

Dalam sehari, sebut Khalik, seorang pengemis atau anak-anak bisa mendapatkan uang sampai Rp 300 ribu. Uang ini dipakai oleh orang tua anak yang bersangkutan untuk membayar kredit sepeda motor atau cicilan utang di bank rontok. ‘’Kemarin saya sudah panggil Koordinator Satgas Sosial Kota Mataram untuk segera menangani kembali masalah ini. Dan pembinaan-pembinaan orang tuanya harus tetap dilanjutkan dalam pemberdayaan. Karena dari sisi prilaku, ekonomi tetap harus ada intervensi pemerintah. Pola yang kita pakai di Kota Mataram dulu tetap bisa dilanjutkan,’’ kata Khalik. (ron/nas)

Banyak Kekurangan Volume Pekerjaan Proyek di Kabupaten Bima Dari Hal. 1 Sedangkan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPK, Inspektorat, PPK, Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan yang dilaksanaan pada tanggal 4 Maret 2017, volume terpasang sebesar 190,10 m2. ‘’Sehingga kekurangan volume senilai Rp 4.221.359,74,’’ sebut Sekjen Fitra Ervyn Kaffah kepada Suara NTB, Minggu (22/10) kemarin. BPK merekomendasikan kepada Bupati Bima agar memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempertanggungjawabkan dengan menagih dan menyetorkan ke kas daerah senilai temuan.

Temuan kedua, keterlambatan 16 pekerjaan belum dikenakan denda senilai Rp 570.124.450,20.

Salah satu penyebab keterlambatan adalah bencana banjir yang menimpa Kabupaten Bima pada akhir Desember 2016 yang berimbas mobilisasi bahan. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada empat SKPD menunjukkan sebanyak 16 pekerjaan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga harus dikenakan denda senilai Rp 570.124.450,20.

Temuan lain, pekerjaan rehabilitasi Pasar Bolo pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh CV. EP senilai Rp1.172.364.136,40.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender. ‘’Berdasarkan laporan

mingguan kemajuan pekerjaan sampai minggu ke 17 diketahui, realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 19 Desember 2016 adalah senilai Rp1.058.035.515,59, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp114.328.620,81,’’ sebut Ervyn.

Temuan lain pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berupa pekerjaan lanjutan pembangunan pagar kandang yang dikerjakan oleh CV. PLG. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan per tanggal 26 Desember 2016, diketahui realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 26 Desember 2016 adalah senilai Rp 89.511.743,78 (tidak termasuk PPN) sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 46.507.304,12. PPK belum mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 28 hari kalender senilai Rp46.507.304,12.

Temuan di Dinas Kesehatan, pekerjaan peningkatan Puskesmas Woha pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh CV. SR, senilai Rp2.363.000.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 20 Desember 2016. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 5 hari kalender, CV SR belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp505.896,82. Dinas Pekerjaan Umum, berupa peningkatan jalan lingkar senilai Rp 30.194.152.000,00.

Berdasarkan laporan ke-

majuan pekerjaan diketahui realisasi sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp 25.800.469.095,53, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp1.352.203.074,04.

Temuan juga terjadi pada peningkatan jalan Suni- So Lato, senilai Rp13.010.558.000,00.

Namun berdasarkan realisasi kemajuan pekerjaan diketahui per Desember 2016 senilai Rp11.236.391.131,23.

Sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 591.389.006,91. PT PAP belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 32.526.395,38.

Kemudian temuan pada peningkatan Jalan Papa-Nggelu CS, dilaksanakan oleh PT. TM senilai Rp24.133.369.000,00. Realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp20.847.283.508,09, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp1.092.144.738,09. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran senilai Rp21.720.032.100,00.

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan diketahui realisasi sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp3.171.780.193,97 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp166.935.799,68. Temuan juga pada proyek rehabilitasi daerah Irigasi Sambu Kecamatan Wawo, dilaksanakan oleh CV Dengan nilai Rp472.303.000,00. Diketahui bahwa realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp387.718.617,95 seh-

ingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 41.648.622,30.

Selanjutnya, rehabilitasi daerah Irigasi Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga dilaksanakan oleh CV SK senilai Rp567.738.000,00. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 28 hari kalender, CV SK belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp5.023.347,64.

Pekerjaan peningkatan daerah irigasi Sori Ncanga Desa Parado Kecamatan Parado dilaksanakan oleh CV DT, senilai Rp584.128.458,16.

Pekerjaan yang belum selesai senilai Rp204.444.960,36.

Masalah terjadi juga pada pengadaan air bersih IKK Ambalawi. Perjanjian kontrak senilai Rp 9.906.530.000,00.

Diketahui realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp 8.569.149.033,18, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp436.787.943,36.

Pengadaan air bersih IKK Wera, oleh PT DPK senilai Rp 4.908.073.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan mingguan IV diketahui realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp3.267.662.075,48 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp1.194.223.737,97.

Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran senilai Rp3.288.408.910,00.

Ada juga pengadaan air bersih IKK Woha, dilaksanakan oleh PT. SID, senilai Rp4.635.021.000,00 . Jang-

ka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender . PT. SID belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp115.637.877,21.

Memaparkan isi temuan itu, Ervyn Kaffah menjelaskan, secara umum proyek-proyek yang mengalami keterlambatan adalah proyek fisik yang waktu pengerjaannya akhir tahun. Masalahnya - di luar faktor banjir – menurutnya akibat dikebut akhir tahun.

Padahal proyek tersebut bisa dikerjakan pada paling tidak tengah tahun. “Hal ini menunjukkan perlunya Pemda memperbaiki penjadwalan pelaksanaan proyek proyek tersebut,” saran Ervyn.

Karena dari sisi anggaran, transfer dari pusat saat ini sudah tak masalah. Pada Februari dan April, sejumlah komponen dana transfer telah diterima daerah. ‘’Artinya anggaran cenderung mengendap di rekening daerah,’’ sorotnya.

Cara mempercepat pekerjaan menurutnya, dengan menyusun dokumen perencanaan pada akhir tahun sebelumnya, dan mempercepat proses pengadaan barang jasa. Sehingga pengerjaan di lapangan bisa dimulai lebih cepat. ‘’Pengadaan barang dan jasa sudah bisa dimulai bahkan sejak KUA PPAS disepakati oleh DPRD, yang penting penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang, harus menunggu penetapan APBD,’’ pungkasnya. (ars)

Ketika Anak-anak Mengemis dalam Tekanan Keluarga Dari Hal. 1 Rata-rata setiap hari, mulai dari pukul 18.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita, Rizki meraup receh dan uang kertas hingga Rp 50 ribu. Ketika ditanya uang yang ia dapatkan itu digunakan untuk apa? Rizki menjawab untuk ditabung di bank. Pengakuan Rizki ini membuat Suara NTB semakin penasaran. Sebab anak belia yang masih duduk dibangku SD sudah bisa menabung di bank. ‘’Bukan saya, nenek saya yang tabung, saya kasi dia, untuk ditabung, buat biaya sekolah,’’ tutur Rizki polos, yang mengaku dari Monjok Kebon, Mataram.

Rizki selalu berjalan berdua dengan salah satu temannya yang bernama, Putra. Oleh Rizki diakui sebagai adiknya.

Pengakuan Putra hampir sama dengan penuturan dari Rizki. Bahkan kotak amal yang ia bawa sebagai tempat menaruh uang, dibuat sama neneknya. ‘’Papuk yang buat,’’ kata Putra yang nampak umurnya beberapa tahun lebih kecil dari Putra.

Desi (30), bibi dari Rizki dan Putra, terus berjalan menyisir pinggir Jalan Pejanggik.

Sesekali badannya dibungkukkan, memungut kardus dan kaleng yang bisa dikumpulkan untuk dijual kiloan.

Desi mengaku, dua bocah yang selalu membuntuti di belakangnya itu kedua orang tuanya berpencar. Ibunya menjadi TKW, sementara ayahnya hilang tanpa kabar di Kali-

mantan. “Ya, akhirnya saya sama neneknya yang urus,” tuturnya.

Jika mengandalkan hasil memulung, mustahil bagi Desi untuk biaya sekolah kedua bocah itu. Jalan instan adalah mengembis, menyodorkan kotak amal yang ditulis “sumbangan yatim piatu”.

Cara itu menurut Desi tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keponakannya, bahkan menambah penghasilan dari memulung.

Penuturan, Inaq Saimah, salah satu penjual nasi bungkus di pinggir Jalan Pejanggik itu. Anak-anak tersebut sering dilepas dan dijemput persis di samping warung tempat ia jualan. Sehingga ia mengenali dengan persis wajah-wajah anak-anak dan para pengantarnya itu. ‘’Biasanya di sini sudah anakanak itu diturunkan, nanti pas mau pulang dijemput di sini juga,’’ kata Inaq Saimah menuturkan kepada Suara NTB, sambil menujuk lokasi di samping warungnya yang dijadikan sebagai tempat mereka ditunggu untuk dijemput.

Inaq Saimah juga mengaku cukup akrab dengan anakanak tersebut. Karena di selasela ia bekerja, mereka mampir ke warungnya untuk makan dan minum. ‘’Mereka sering makan di sini, kadang saya kasihan lihat mereka, kadang sesekali saya gratiskan mereka makan di sini,’’ tuturnya.

Saimah juga sempat pernah menayai mereka, soal keberadaan orang tuanya. Tapi

oleh anak-anak itu tidak dijawab dengan serius.

Namun demikian, meskipun sangat akrab dengan anakanak tersebut, Saimah hampir tidak kenal dengan orang-orang yang biasa mengatar dan menjemputnya. Karena tidak pernah berkomunikasi.

Tapi ia seringkali juga merasa sakit hati oleh salah satu perempuan yang membawa anak-anak tersebut, karena perlakuannya terhadap anak-anak yang sangat keras.

Sementara perempuan yang tidak ketahui namanya oleh Saimah, berpenampilan ala bos, dengan dandanan yang cukup mencolok.

Itulah hal yang membuat ia meyakini bahwa anak-anak tersebut memang sengaja diperkerjakan untuk meminta-minta pada orang.

Melanggar Hak Anak Anak yang dipekerjakan dilihat otomatis melanggar hak anak. Dari 10 hak anak, salah satunya adalah bermain dan mendapatkan pendidikan. Ketika anak - anak diminta bekerja, secara psiokologis anak itu memiliki tuntutan harus mencari uang. Pada akhirnya menyita banyak waktu untuk bermain, belajar, dan menjadi sehat. ‘’Jadi, psikologis meminta minta sesuatu ini, mereka berpikir praktis bahwa mereka cukup meminta, lalu akan ada hasilnya,’’ kata Psikolog Anak, Pujiorahman.

Secara kognitif, akhirnya memotong proses berpikir ada.

Misalnya, orang berpikir bek-

erja keras dan cerdas untuk sukses. Pada kenyataannya anak - anak di jalanan itu harus meminta - minta, kemudian merubah pola perilaku yang instan. Perilaku seperti ini berpengaruh ketika tumbuh dewasa. Pada akhirnya semakin banyak ditemukan anak seperti itu,maka jadi sesuatu yang mengkhawatirkan berakibat pada kualitas generasi bangsa.

Di Kota Mataram, tentu ini sebuah preseden buruk untuk anak - anak di sekitar. Namun ketika anak - anak turun ke jalan, artinya ada keterlibatan orang - orang dewasa.

Saran dia, pihak - pihak terkait seperti pemerintah dan swasta harus ikut tegas menyelesaikan masalah orang dewasa, menyuruh anak - anak mereka untuk bekerja. ‘’Saya pikir harus ada tindakan tegas, karena ini proses pembelajaran yang tidak bagus,’’ tandasnya.

Di satu sisi, penyebab anak turun ke jalan di daerah disebabkan faktor kemiskinan.

Akhirnya, jadi PR dinas terkait karena merusak program yang selama ini ada. Contoh, program di Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Sosial memiliki tupoksi untuk membantu masyarakat untuk menaikan harkat martabat mereka. ‘’Ketika ini masih ada. Jadi PR besar dan mempengaruhi kinerja pemerintah di masyarakat,’’ ucapnya.

Dalam kasus ini, ada anak yang dipekerjakan oleh orangtuanya dan sindikat. Ketika di pekerjakan orangtua lanjutnya, ia yakin tidak semua anak in-

gin bekerja. Akan tetapi, tidak diketahui bagaimana latar belakang sebelumnya. Kemungkinan, ada kekerasan fisik, verbal dan ancaman. Sehingga akhirnya anak mau melakukan itu. Secara psikologis jadi masalah lagi. Lalu yang dipekerjakan oleh sindikat. Sebenarnya, anak - anak tidak mau melakukan itu. Mereka dipaksa, belum lagi hasil yang didapat dirampas. Yang perlu dikhawatir, anak sudah terbiasa dengan marah dan kekerasaan fisik. Mereka akan terbiasa dengan perilaku kriminal. ‘’Perilaku meminta dan ditambah ada pengalaman kekerasaan membuat kriminalitas lebih besar. Perampokan, pembunuhan, kekerasaan peradilan,’’ terangnya.

Dia mengatakan, anak yang terbiasa bekerja di satu sisi berpengaruh terhadap kekuatan mentalitas mereka. Ketika, mereka dewasa maka terbiasa, karena telah ditempa atau dibentuk oleh kemiskinan.

Otomatis jenjang usia, mereka terbentuk terbiasa untuk bekerja. Mereka tidak lagi mengharap bantuan orangtua dan gengsi. Terkait faktor pendidikan, ia melihat bahwa anak berjualan atau meminta - minta di jalan biasanya setelah pulang sekolah. ‘’Mereka tidak mengalah dengan nasib,’’ ucapnya.

Untuk menghilangkan perilaku itu, tidak saja jadi tanggungjawab pemerintah. Tetapi, masyarakat juga harus berani untuk tidak memberikan ke anak - anak yang turun di jalan. (ndi/ars/cem)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 23 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ars)

RAPAT EVALUASI - Suara NTB Group dan Radio Global FM Lombok dipimpin Penanggung Jawab H.Agus Talino, menggelar rapat evaluasi Program Kerja 2017 dan merancang Program Kerja 2018 Sabtu (21/10) di Puri Indah Hotel & Convention.

Tampak Tim Suara NTB Group dan Radio Global FM Lombok foto bersama usai menggelar rapat.

(Suara NTB/ist)

PERMAINAN TRADISIONAL - Murid SDN 1 Tanak Beak memainkan salah satu bentuk permainan tradisional yang mulai ditinggalkan

Pengabdian kepada Masyarakat

Unram Revitalisasi Permainan Tradisional Mataram (Suara NTB) Salah satu rangkaian menyambut dies Prodi Sosiologi ke 4, Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Universitas Mataram menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SDN 1 Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Kegiatan yang bertajuk Himasos Mengabdi ini mengusung tema “Revitalisasi Permainan Tradisional” dengan melibatkan dosen, guru, mahasiswa, dan para murid sekolah setempat. Kegiatan ini diikuti oleh 80 murid yang terdiri dari kelas IV, V, dan VI yang kemudian dibagi menjadi empat kelompok atau tim dalam perlombaan.

“Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian program dies natalis sosiologi yang ke 4,” ujar Sekretaris Prodi Sosiologi Unram Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos.,M.Sosio.

Dikatakan keberadaan Prodi Sosiologi Unram kini telah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal itu nampak pada minat mahasiswa yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian yang menyasar pada masyarakat selalu mendapat respon positif dari masyarakat.

Sementara terkait tema pengabdian yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kali ini, Oryza menambahkan bahwa ini merupakan bentuk dari kerisauan atas masifnya pengaruh permainan modern berbasis teknologi yang telah menyentuh ranah dunia anak-anak sehingga berpengaruh terhadap interaksi sosial mereka yang pada akhirnya memicu timbulnya sifat individualis anak.

Oleh karena itu, melalui permainan tradisional ini diharapkan sebagai manifestasi untuk memupuk rasa kebersamaan, melatih kekompakan dalam tim dan sekaligus menjadi instrumen untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di tengah kuatnya arus permainan modern terhadap anak-anak.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Tanak Beak, Hj. Prayatna, S.Pd., mengapresiasi kegiatan yang digelar Himasos Unram. Di samping juga berharap ada kegiatan serupa di masa mendatang.

“Saya mewakili pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan harapannya kegiatan seperti ini dapat terlaksana di tahuntahun mendatang,’’ imbuhnya.

Secara teknis, selain mengadakan permainan tradisional, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga dirangkaikan dengan kelas motivasi khusus untuk kelas VI sebagai bekal untuk memompa semangat menjelang akhir sekolah dasar mereka.

Pelaksana kegiatan pengabdian memiliki harapan besar agar mereka agar 100 persen murid nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarga. Karena disadari bahwa pendidikan merupakan investasi modal manusia.

Harapan lebih besar yaitu dapat menurunk-

an angka putus sekolah yang akan mendatangkan impact yang besar bagi kemajuan bangsa.

Hendra Saputra Wakil Himasos menyebut berkaca pada banyak hasil penelitian menyebutkan seperti siklus, kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Begitu seterusnya karena tingkat pendapatan yang rendah, akses ke pendidikan formal pun sulit dicapai,” ujar Hendra yang menjadi pengajar pada kelas ini. (dys)