HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 23 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 18 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Rp5,1 Triliun Dana Stimulan Telah Ditransfer
Presiden Jokowi Perintahkan Pembangunan RTG Dipercepat
Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) dipercepat. Pasalnya, dana bantuan stimulan yang sudah ditransfer Pemerintah Pusat ke NTB sebesar Rp5,1 triliun lebih.
(Suara NTB/ist)
‘’Saya sering ke lapangan supaya betul-betul bisa melihat masalahnya dan ingin segera menyelesaikan. Tapi yang paling penting sudah sampai ke NTB sebesar Rp5,1 triliun. Artinya prosedur di sini yang perlu dipercepat. Sehingga bisa sampai ke penerima bantuan,’’ kata Presiden saat bertatap muka dengan 2.000 warga penerima bantuan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa di Gedung Hakka Lombok, Jumat (22/3) siang. Dikatakan, progres pencairan dana bantuan stimulan dari Februari hingga sekarang sudah kelihatan sangat meningkat. Baik pembagian buku tabungan maupun rekening yang sudah dibagi ke masyarakat. Dari 216 ribu lebih jumlah rumah yang rusak berat, sedang dan ringan akibat gempa pada Agustus 2018 lalu, sudah 160 ribu buku tabungan dibagi dan diisi. Bersambung ke hal 11
LIHAT PROSES - Presiden Jokowi didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wagub Hj.Sitti Rohmi Djalilah, melihat proses pembangunan RTG di Lingkungan Pengempel Kelurahan Bertais Kota Mataram, Jumat (22/3) siang.
TO K O H
BPKP Temukan 13.000 Penerima Bantuan Dana
Bangun Infrastruktur MotoGP
Stimulan Diduga Bermasalah
PRESIDEN RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia siap menjadi tuan rumah MotoGP 2021 yang akan dilaksanakan di Sirkuit Mandalika. Untuk mempersiapkan Lombok sebagai tuan rumah, pemerintah punya pekerjaan besar membangun tiga infrastruktur pendukung, baik darat, laut dan udara. Bersambung H. Joko Widodo ke hal 11
KO M E N TTAA R
Disarankan Ditunda, Bantuan untuk Rumah Rusak Gempa Susulan Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan kepada pemerintah agar menunda sementara bantuan untuk korban susulan gempa Minggu (17/3) lalu. Auditor sarankan agar dilakukan verifikasi ulang, se-
hingga kondisi terakhir pascagempa bisa jadi rujukan pencairan anggaran. Penundaan itu dikhususkan kepada korban gempa yang rumahnya mengalami rusak ringan dan rusak sedang. Jika sudah mendapat SK penerima bantuan, namun anggarannya belum
cair, disarankan ditunda sampai dilakukan validasi. “Karena informasinya ada yang tadinya rumahnya rusak ringan dan sedang dan terdata menerima bantuan, namun setelah kejadian gempa 5,4 SR kemarin, jadi rusak berat. Bersambung ke hal 11
Direktur GNE Diberhentikan, Audit Investigasi Tetap Lanjut
(Suara NTB/ist)
Tinggal Rp500 Miliar
(Suara NTB/dok)
PEMERINTAH pusat telah mentransfer dana bantuan stimulan sebesar Rp5,1 triliun ke NTB. Sesuai usulan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebanyak 216 ribu unit rumah yang rusak, dana bantuan stimulan yang ada di pusat sekitar Rp500 miliar. ‘’Masih diproses lagi. Yang jelas kita usulkan Rp5,66 triliun. Masih ada sekitar Rp500 miliar yang akan dikirim,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT dikonfirmasi Jumat (22/3). Dijelaskan, dana bantuan stimulan Rp5,1 triliun ditransfer dalam dua tahap. Bersambung H.Mohammad Rum ke hal 11
123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 nya dobel. Maka 6.000 orang Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234 Kepala Pelaksana Badan harus ditarik dana bantuan123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Penanggulangan Bencana Daer- nya. Dana bantuan stimulan 123456789012345678901234567890121234 ah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad tersebut kemudian akan ditar123456789012345678901234567890121234 Rum, MT mengatakan Badan ik ke rekening BPBD. Selanjut123456789012345678901234567890121234 Pengawasan Keuangan dan nya didistribusikan kepada ca123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Pembangunan (BPKP) menemu- lon penerima yang valid. 123456789012345678901234567890121234 Rum mengatakan, penerikan 13.000 penerima bantuan 123456789012345678901234567890121234 dana stimulan diduga ber- ma bantuan yang KTP-nya do123456789012345678901234567890121234 masalah. BPKP menemukan bel sebagian besar di Lombok 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 hampir 13.000 penerima bantu- Utara, Lombok Barat dan be123456789012345678901234567890121234 berapa di kabupaten lainnya. an dobel KTP/NIK. 123456789012345678901234567890121234 ‘’Hampir 13.000 yang double ‘’NIK-nya dobel, sehingga dia 123456789012345678901234567890121234 KTP. Itu dari BPKP,’’ kata Rum mendapatkan dua kali trans123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 dikonfirmasi di sela-sela kun- fer. Misalnya nama saya Rum. 123456789012345678901234567890121234 jungan Presiden Jokowi di Ma- Tapi saya dapat lagi SK Bupati, 123456789012345678901234567890121234 nama saya M. Rum. NIK-nya taram, Jumat (22/3). 123456789012345678901234567890121234 Karena ditemukan hampir sama,’’ katanya mencontohkan. 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 13.000 penerima bantuan KTP- Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234
Mataram (Suara NTB) Direktur PT. Gerbang NTB Emas (GNE) H. Syahdan Ilyas resmi diberhentikan melalui RUPS luar biasa beberapa waktu lalu. Meski terjadi pergantian, audit investigasi masih berlangsung di Inspektorat Provinsi NTB. Ahmad Jaelani AP selaku Plt. Direktur PT. GNE mengungkapkan, sebelumnya permintaan audit investigasi disampaikan langsung Syahdan Ilyas kepada Inspektorat. Namun setelah Syahdan Ilyas diberhentikan, bukan berarti audit dicabut. Pihaknya tetap menyerahkan auSyahdan Ilyas
dit investigasi kepada Inspektorat. ‘’Pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi NTB kepada PT Gerbang NTB Emas. Pemeriksaan investigatif yang dilakukan atas permintaan Direktur Utama saat itu H. Syahdan Ilyas. Kami masih tetap menunggu hasil audit itu,’’ kata Jaelani kepada Suara NTB, Jumat (22/3). Indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan hingga berujung kebocoran anggaran Rp3,1 miliar diakuinya cukup menyita perhatian publik dan Bersambung ke hal 11
Ibnu Salim
Gali Sejarah dan Mitologi Tambora, BPNB Bali Gelar FGD
(Suara NTB/nas)
Dompu (Suara NTB) – Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, Jumat (22/3) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Disbudpar Dompu. Agenda yang menghadirkan tokoh budaya dan ahli sejarah itu, dimaksudkan untuk menggali lebih jauh informasi yang bekembang di masyarakat. Terkait sejarah dan mitologi meletusnya Gunung Tambora. Ketua Tim Peneliti dari BPNB Bali, Wakhyuning Ngarsih kepada Suara NTB di sela kegiatan mengatakan, beberapa waktu lalu tim sudah terjun langsung ke tiga situs sejarah di lereng Gunung Tambora. Seperti pabrik kopi peninggalan Belanda, Pura Agung
Udayana Parwata dan salah satu situs bekas bangunan kerajaan. Selama penelitian ini pihaknya pun sudah menyerap banyak informasi dari masyarakat. Terkait mitologi atau cerita rakyat sebelum dan pascameletusnya gunung dengan ketinggi 2.851 MDPL tersebut. ‘’Selama terjun ke lapangan kita sudah mendengar mitos-mitos yang berkembang di masyarakat selama ini terkait sejarah terjadinya letusan tambora 1815 silam,’’ ungkapnya. Mitos yang disampaikan warga itu, lanjut dia, tak cukup menjadi bahan pengkajian dalam sebuah penelitian. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/jun)
FGD – Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, saat menggelar FGD bersama ahli sejarah di Kantor Disbudpar Dompu, Jumat (22/3).
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
Walikota Minta Rekanan Segera Kembalikan Kelebihan Pembayaran
Tiga Kelurahan PSN Serentak PEMBERANTASAN Sarang Nyamuk (PSN) akan dilaksanakan secara serentak di tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Sekarbela. Hal ini dilakukan karena penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang menakutkan di kalangan masyarakat. Camatan Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan akan melaksanakan program Periri Bale Mesak (Peribasak) untuk PSN bersama pihak Puskemas Tanjung Karang. Ini akan dilakukan secara serentak pada tanggal 29 Maret mendatang. “Karena DBD masih menjadi momok di cuaca pancaroba ini, jadi kita mengajak masyarakat bergotoyong royong untuk jumantik satu rumah satu jumantik,” ujar Cahya Samudra kepada Suara NTB, Jumat (22/3). Lanjut dia, rencana ini sebagai wilayah kerjanya Puskesmas Tanjung Karang akan dilaksanakan di tiga kelurahan yakni Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai. “Kita mau mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya karena dengan fogging (pengasapan) saja tidak menyelesaikan masalah. Kita harus betul-betul mebersihkan wilayah kita, lingkungan kita, dari adanya genangan-genangan air yang menjadi lokasi tumbuhnya jentik-jentik nyamuk itu,” kata Cahya. Pelaksanaan fogging dinilai hanya dapat membunuh nyamuk dewasa dan hanya sementara saja, bahkan bisa membahayakan kesehatan terhadap masyarakat atau malah menimbulkan masalah baru. “Yang lebih penting adalah membersihkan dari jentik-jentik nyamuk itu,” ujarnya. Cahya menyebutkan, walaupun masyarakat sudah paham dengan cara 3M Plus namun pihaknya terus menggaungkannya. PSN ini dilaksanakan di sekitar rumah, seperti di halaman rumah masyarakat, tempat yang tersembunyi dan genangan air. “Itu yang kita ajak masyarakat untuk menyisir sambil memberikan abate di saluran-saluran,” jelasnya. Sebelum PSN ini dilaksanakan, tim Puskesmas Tanjung Karang akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, mulai dari H-2 dan H-1 mereka sudah turun dengan kaderkadernya ke masyarakat sebelum puncak pelaksanaan. “Mereka tim Puskesmas nanti dibagi menjadi tiga. Kemudian kita mengajak mahasiswa dan mahasiswi kesehatan yang ada di lingkungan Kecamatan Sekarbela seperti AKBID dan STIKES itu kita ajak nanti,” pungkasnya. (mhj)
(Suara NTB/mhj)
Cahya Samudra
Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta rekanan segera mengembalikan kelebihan pembayaran pengerjaan proyek di empat organisasi perangkat daerah (OPD). “Saya sebenarnya belum terima laporan. Tapi ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Walikota ditemui Jumat (22/3). Temuan itu antara lain pengerjaan gedung rehabilitasi medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sekitar Rp500 juta. Dan, penataan di Lapangan Malomba Rp28 juta milik Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).
Temuan auditor kata Walikota, ada yang sifatnya administrasi. Adapun indikasi kelebihan pembayaran harus ditindaklanjuti. BPK memberikan waktu selama 60 hari menyelesaikan. Kasus ini akan dijadikan bahan untuk men-
gevaluasi kinerja OPD. “Kita akan evaluasi,” tandasnya. Kepala Dinas Perkim, H. M. Kemal Islam membenarkan ada temuan tersebut. Indikasinya ada kelebihan pembayaran penataan di Lapangan Malomba sekitar Rp28 juta. BPK telah
memanggil rekanan agar segera mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara. “Hari ini (kemarin,red) rekanan sudah dipanggil BPK. Informasinya mereka diminta mengembalikan,” jawab Kemal. Berbeda halnya dengan Kepala Dinas PUPR, H. Miftahurrahman. Ia belum mengecek item apa saja yang jadi temuan BPK, termasuk nilai kerugian negara ditimbulkan atas pengerjaan proyek tahun lalu. “Nah, belum saya cek,” jawabnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra juga membenarkan temuan tersebut. Persoalan itu sedang dikomunikasikan untuk mencari solusi. Pengakuan dia, sebenarnya rekanan ada kelebihan volume pekerjaan. Tetapi BPK tidak mengakui itu. Namun demikian, ini sedang dicarikan solusi. Di satu sisi, tidak ada kerugian negara. Dan, sisi lain rekanan juga tidak merasa dirugikan. (cem)
Perbaikan Rumah Korban Gempa
Pemerintah Pusat Transfer Rp55 Miliar ke Rekening BPBD Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana sekitar Rp55,140 miliar ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Kota Mataram. Dana ini diperuntukkan pembangunan rumah rusak kategori sedang dan ringan. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, pemerintah pusat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BNPB, Kamis (21/3) telah mentransfer sisa dana tersebut untuk kemudian ditransfer kembali ke rekening kelompok masyarakat. “Sisa dana yang kemarin sudah ditransfer ke rekening PPK BPBD kabupaten/ kota,” kata Martawang. Dana tersebut untuk perbaikan rumah rusak kategori sedang dan ringan berjumlah 4.368 unit. Untuk rumah rusak sedang yang mendapatkan bantuan stimulan Rp25 juta berjumlah Rp19,1 miliar, dan rusak ringan Rp10 juta sekitar Rp36,04 miliar. Pemerintah pusat telah merealisasikan sesuai janji saat rapat bersama dengan DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu. Progres pembangunan rumah rusak di Kota Mataram, kata H. Kemal Islam, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), telah mencapai 70 persen. Seperti di Lingkungan Pengempel dari 196 rumah rusak mulai berat, sedang dan ringan. Sebanyak 136 unit dari 184 unit rumah rusak berat telah dikerjakan. Bahkan, masyarakat telah menempati rumah mereka. “Jadi progresnya kita di sini sangat cepat dibandingkan
(Suara NTB/cem)
DIPERCEPAT - Anggota TNI dikerahkan untuk mempercepat pembangunan rumah korban pascagempa. Salah satunya di Lingkungan Pengempel, Kelurahan Bertais, Kota Mataram, Jumat (22/3). kabupaten lain,” kata Kemal. hingga September mendatang. Artinya kata Kemal, perPerbaikan rumah korban gempa memiliki tiga fase. Per- baikan rumah ini dikerjakan tama, fase tanggap darurat seperti biasa. Dan, dipastikan yang telah berakhir bulan Ok- sebelum Oktober sudah seletober lalu. Fase masa pemuli- sai. “Sekarang saja sudah ada han dari Oktober sampai 12 yang selesai. Minggu depan April mendatang. Dan, fase re- kita mau serahkan cat ke warhab dan rekon mulai April ga,” demikian kata dia. (cem)
Tiga Proyek Milik PUPR Segera Ditender
Lakukan Kajian
(Suara NTB/dok)
PANSUS RaPerda Penyertaan Modal merampungkan tugas mereka melakukan pembahasan RaPerda itu bersama eksekutif. Ketua Pansus RaPerda Penyertaan Modal pada DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini yang dikonfirmasi Suara NTB usai memimpin rapat bersama eksekutif di DPRD Kota Mataram, Jumat (22/3) mengungkapkan, RaPerda penyertaan modal ini merupakan revisi dari Perda sebelumnya. Perda ini, lanjutnya, ingin memastikan penyertaan modal ke beberapa BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Seperti Bank NTB Syariah, BPR, Jamkrida dan PDAM Giri Menang. Ada beberapa hal terkait penyertaan modal di empat BUMD itu sudah rampung pembahasannya. ‘’Cuma nanti kita minta kepada eksekutif menyelesaikan, dengan adanya perbedaan data antara eksekutif dengan PDAM terkait penyertaan modal kita melakukan penghitungan ulang,’’ katanya. Nilainya beragam. ‘’Ada yang Rp90 juta lebih,’’ cetusnya. Pansus akan menyatakan RaPerda ini selesai kalau sudah ada clearance dari PDAM dan data-data. ‘’BPR juga clear. Cuma mereka ada beberapa policy yang mereka ajukan kepada kita terutama terkait tentang usaha. Sekarang ini kan masih pengawas yang pegang kendali daripada BPR,’’ terangnya. Saat ini, posisi BPR masih merger. Sehingga mereka mengusulkan pemisahan. ‘’Tapi Pansus mengatakan dia tidak bisa melakukan pemisahan tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan itu,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, Pansus meminta kepada eksekutif melalui Litbang untuk melakukan pengkajian tentang bagaimana untung ruginya kalau dilakukan pemisahan BPR. Setelah itu, barulah bisa diputuskan apakah layak dilakukan pemisahan atau sebaliknya. Politisi Demokrat ini mengaku bahwa tren nilai penyertaan modal ini terus meningkat. Zaini mengungkapkan bahwa nilai penyertaan modal Pemkot Mataram di empat BUMD ini sudah berkesesuaian dengan besarnya dividen yang diberikan kepada daerah. Ketua Komisi II ini berharap, besarnya penyertaan modal ini juga harus sesuai dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena seperti PDAM Giri Menang, pelanggannya lebih banyak ada di Kota Mataram. ‘’Sehingga kalau kita merunut itu, sumbangsih PAD nya besar dari Kota Mataram,’’ katanya. Namun Kota Mataram terkendala pada ketersediaan sumber mata air. Oleh karena itu, Pansus juga meminta Litbang melakukan kajian, mana yang lebih baik. ‘’Memisahkan diri atau tetap bergabung di PDAM Giri Menang,’’ pungkasnya. (fit)
H.M. Zaini
Halaman 2
Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram segera melelang tiga proyek. Yakni, peningkatan kualitas jalan dari dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp20 miliar, lanjutan pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga dan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Anggarannya masing – masing Rp1,5 miliar. Kepala Dinas PUPR, H. Miftahurrahman mengatakan, dokumen pembangunan kantor BKPSDM dan Dispora sedang dipersiapkan. Termasuk melakukan penyesuaian terhadap
harga. Setelah itu, dokumen lelang akan diserahkan ke Bagian Layanan dan Pengadaan Setda Kota Mataram. “DED-nya sudah ada. Tinggal kita sesuaikan harganya saja,” kata Miftah dikonfirmasi, Jumat (22/3). Pembangunan lanjutan gedung BKPSDM dan Dispora bersumber dari anggaran pembangunan daerah (APBD) Kota Mataram, nilainya masing – masing Rp1,5 miliar. Miftah tidak secara detail menjelaskan batasan volume mana saja yang bakal dikerjakan. Dia menargetkan, dokumen lelang dua proyek itu sudah bisa diserahkan bulan April mendatang. “Kalau detailnya saya
tida tahu persis,” timpalnya. Berbeda halnya dengan peningkatan kualitas jalan. Dia mengaku telah menyerahkan dokumen untuk segera ditender. Peningkatan kualitas jalan disampaikan Miftah, sumber anggaranya berasal dari DAK sekitar Rp22 miliar. Apakah ada perubahan anggaran sementara dinas harus menyesuaikan harga bahan? Sejauh ini tambahnya, tidak ada perubahan anggaran. Penyusunan anggaran sebelumnya telah dipatok Rp1,5 miliar untuk lanjutan pembangunan kantor BKD dan BKPSDM. “Jadi anggarannya tidak ada perubahan,” demikian kata dia. (cem)
Destinasi Wisata di Mataram Dibersihkan dengan Gotong Royong Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram menggelar kegiatan Jumat bersih dengan gotong royong bersama guru PAUD Kota Mataram, di wisata eks Pelabuhan Ampenan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih memacu geliat pariwisata pascagempa. Kepala Dispar Kota Mataram, I Made Swastika Negara mengatakan membersihkan objek wisata di Mataram, bukan hanya tanggungjawab Dinas Pariwisata melainkan tanggungjawab semua kalangan. Namun demikian, Dispar bekerja dengan memainkan peran di wilayah masing-masing. “Dinas Pariwisata memang melakukan penataan di seluruh objek wisata. Penataan yang kami lakukan mulai dari bersih-bersih objek wisata di Kota Mataram,” kata I Made Swastika Negara kepada Suara NTB, Jumat (22/3). Bersih-bersih ini dilakukan setiap hari Jumat secara bergilir. Adapun dilaksanakan pada sebelumnya seperti di objek wisata Loang Baloq, Pasar Seni Sayang-sayang dan terakhir di eks Pelabuhan Ampenan. Kata I Made Swastika, kegiatan bersih-bersih objek wisata sejauh ini dilaksanakan dengan cara bekerja sama. “Pertama dulu di Loang Baloq kami bekerja sama den-
(Suara NTB/Ist)
JUMAT BERSIH - Kadis Pariwisata Kota Mataram, I Made Swastika Negara pose bersama Guru PAUD Kota Mataram setelah melaksanakan Jumat bersih di destinasi wisata eks Pelabuhan Ampenan, Jumat (22/3). gan BP2KM kemudian Kejaksaan Tinggi, LH Provinsi dengan kelurahan juga. Kemudian yang tadi di pantai Ampenan kami kerja sama dengan guru PAUD Kota Mataram,” ujar I Made Swastika. Lanjut dia, Jumat bersihbersih agar objek wisata di Kota Mataram minimal bersih agar terlihat menjadi lebih seksi dan membuat pengunjung lebih tertarik dan nyaman mengunjungi ke objek wisata yang ada di Kota Mataram. “Kalau mereka sudah tertarik, nyaman, akan lebih ramai. Kalau sudah ramai maka secara
tidak langsung kondisi pariwisata kita akan lambat laun bisa kita pulihkan,” harapnya. Kadis Pariwisata tidak melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram dalam kegiatan ini. Alasannya, Jumat bersih ini hanya sebatas organisasi wisata dan juga bukan program yang ada di Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). “Dia kan punya program sendiri, ini program saya lah, tambahan. Ini tidak ada dibiayai dan beli makan orang itu tidak cukup dengan katakata, minimal kami sediakan snack dan minuman,” tutup Made Swastika. (mhj)
(Suara NTB/cem)
PERIKSA PEMBANGUNAN - Walikota Mataram H.Ahyar Abduh mendampingi Presiden RI, H. Joko Widodo memeriksa proses pembangunan rumah korban gempa di Lingkungan Pengempel, Kelurahan Bertais, Jumat (22/3).
Presiden Berkunjung ke Pengempel
Perbaikan Rumah Korban Gempa Segera Selesai Mataram (Suara NTB) – Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo mengecek langsung progres pembangunan rumah korban bencana gempa bumi di Lingkungan Pengempel, Kelurahan Bertais. Dari kunjungan ini diharapkan perbaikan rumah rusak segera selesai. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di sela – sela menunggu kedatangan Presiden, Jumat (22/3). Pantuan Suara NTB, kepala negara sebelumnya dijadwalkan melihat progres pembangunan rumah korban gempa sekitar pukul 10.00 Wita. Kunjungan ini molor sampai empat jam. Presiden terlebih dahulu menemui menyerahkan bantuan stimulan ke warga korban gempa di Kabupaten Lombok Barat. Usai menyerahkan bantuan, Presiden bersama rombongan melaksanakan shalat Jumat di masjid Kelurahan Bertais. Setelah itu, mengecek proses pembangunan rumah. Kedatangan Presiden yang dikawal ketat oleh aparat keamanan tak menghalangi antuasisme masyarakat yang ingin melihat secara langsung
lebih dekat. Walikota mengapresiasi kedatangan Presiden secara langsung ingin melihat progres pembangunan rumah. Ini diharapkan membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan perbaikan. Perbaikan rumah korban gempa di Kota Mataram sambungnya, sejak awal diutamakan yang rusak berat. Pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di tenda pengungsian. Progesnya sampai saat ini, sudah 886 unit rumah rusak berat dikerjakan. Bahkan, sebagian warga telah menempati rumah mereka. “Hari Rabu pekan depan, saya akan membagikan cat gratis ke masyarakat untuk pengecatan,” tambahnya. Disampaikan, pemerintah pusat Kamis (21/3) telah mentransfer Rp55,140 miliar untuk pembangunan rumah sedang dan ringan ke rekening PPK BPBD Kota Mataram. Selain itu, pihaknya kembali mengusulkan Rp20 miliar. Dari hasil validasi kembali, ada sebagian rumah warga maupun fasilitas lainnya yang belum terdata. Dan, diharapkan bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat. (cem)
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
Defisit 4.000 Ton, Stok Pupuk Loteng Aman Praya (Suara NTB) Kondisi ketersedian pupuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini dipastikan masih aman. Kendati jika dilihat dari kebutuhan ideal dengan jatah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, Loteng masih kekurangan sekitar 4.000 ton pupuk. Demikian diungkapkan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Loteng, Zainal Arifin, S.ST., Jumat (22/3) kemarin. Ia menjelaskan, pada musim tanam tahun ini Loteng memperoleh kuota pupuk sebanyak 26 ribu ton lebih. Dari kebutuhan ideal sekitar 30 ribu ton. “Meskipun dari data yang ada, kita kelihatanya kekurangan pupuk, namun dasarnya masih pada level aman,” ujarnya. Dikatakannya, alokasi yang diberikan tahun ini, itu sudah disesuaikan dengan rencana kebutuhan untuk tanaman padi selama satu tahun. Namun bisa saja alokasi yang diberikan tersebut kurang, jika luas tanam di atas target yang diperkirakan. Begitu pula sebaliknya, jika target luas tanam di bawah target yang ada maka alokasi yang ada lebih dari cukup. “Jadi soal cukup tidaknya alokasi pupuk itu sangat tergantug realisasi luas tanam. Jika lebih di atas target, jelas kurang. Tapi kalau di bawah target, berarti cukup. Bahkan mungkin lebih,” terangnya. Pun demikian, petani di daerah ini tidak perlu khawatir. Jika memang terjadi kekurangan alokasi pupuk, pemerintah pusat biasanya akan memberikan alokasi tambahan. Seperti yang terjadi pada tahun lalu, Loteng memperoleh tambahan alokasi pupuk sampai 3 ribu ton lebih. Sehingga pada tahun lalu, penggunaan pupuk di Loteng menembus angka hingga 29 ribu ton. Dengan amannya kondisi stok pupuk tersebut, pihaknya berharap tidak terjadi gejolak pada musim tanam. Petani juga bisa lebih tenang menanam. Tanpa khawatir persoalan pupuk. “Yang jadi persoalan biasanya harga pupuk yang tinggi. Tapi itu terjadi bukan karena stok pupuk yang minim. Tetapi lebih dikarenakan persoalan ketersedian di bawah. Akibat proses distribusi ke tingkat pengecer yang terlambat,” tandasnya. Persoalan-persoalan itulah yang ke depan terus diupayakan untuk diantisipasi jangan sampai terjadi. Agar tidak lagi terjadi gejolak di tengah masyarakat. Karena kalau pupuk sudah bergejolak yang menjadi korban petani itu sendiri.
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
2.500 Ton Limbah Ternak Prioritas ”Zero Waste” Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB mencatat dalam setahun 2.500 ton limbah ternak yang belum dikelola dengan baik oleh kelompokkelompok ternak. Potensi ini masuk prioritas program zero waste (bebas sampah). Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menargetkan, pada tahun 2023 mendatang, limbah di sektor peternakan telah tuntas tertangani. Saat ini jumlah populasi ternak, khususnya sapi, mendekati 1,2 juta ekor. Tersebar 500 ekor di Pulau Lombok dan sisanya di Pulau Sumbawa. Limbah sebanyak 250 ton dalam setahun, khusus untuk ternak – ternak yang dikandangkan di Pulau Lombok. Dalam hitung-hitungan, satu ekor sapi satu tahun mampu menghasilkan limbah 5.000 Kg (5 ton). Dikalikan 500 ekor, rata-ratanya berjumlah 2.500 ton. “Kalau di Pulau Sumbawa biasanya ternak
dilepasliarkan. Limbahnya tidak bisa di kelola. Beda dengan Pulau Lombok, umumnya sapi-sapi milik masyarakat di kandangkan,” demikian mantan Kepala Dinas Perindag dan Badan Ketahanan Provinsi NTB ini. Limbah-limbah ternak yang demikian besar potensinya ini, tidak seluruhnya oleh peternak di lepas kembali ke sawahsawah pertanian untuk meningkatkan kesuburuan tanah. Tidak jarang limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja terurai. Padahal, jika kelompok ternak atau peternak memiliki inisiatif tinggi, limbah-limbah tersebut dapat dijadikan pupuk. Apakah kotorannya ataupun air
seni ternak. Umumnya dapat dijadikan pupuk kompos. “Masih banyak yang dibirkan begitu saja. Padahal, air seninya ini dapat dijadikan pupuk jika dipermentasi. Asalkan, kandangnya juga tertaata dengan baik,” demikian kepala dinas. Hj. Budi memberikan perhatian atas potensi besar limbah ternak dimaksud. Menyusul inisiatif gubernur dan wakil gubernur, Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang telah mencanangkan program zero waste pada periode kepemimpinannya lima tahun mendatang. Kata kepala dinas, Dinas Peternakan akan bekerjasama
dengan sejumlah stakeholders terkait untuk pengelolaan limbah ternak. Paling tidak di tingkat kelompok. Pengelolaan dimaksud, menjadikan limbah ternak tersebut sebagai pupuk kompos dengan komposisi kandungan tambahan/nutrisi lainnya. “Bisa kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan produsen pupuk agar limbah ini menjadi pupuk kompos yang berstandar,” jelas Hj. Budi. Sejurus dengan rencana tersebut, Kepala Kementerian Pertanian, melalui Dirjen Peternakan, ia mengusulkan pemerintah pusat memberikan perangkat tambahan. Yang dibutuhkan terutama sekali pompa air, drainase yang memadai dan tersistem dengan tempat pengelolaan limbah. Bisa juga untuk memenuhi kebutuhan air minum dan fasilitas memandikan ternak. “Dengan begitu, ternak akan
(Suara NTB/bul)
Hj. Budi Septiani menjadi lebih sehat dan limbah yang dihasilkan akan mendatangkan nilai ekonomis tambahan bagi kelompok – kelompok ternak yang kreatif,” demikian kepala dinas. (bul)
Optimis Penuhi Target Sekretaris Dinas Pertanian Loteng Taufikurrahman PN., saat dikonfirmasi terkait target produksi gabah tahun ini, menegaskan optimis bisa tercapai. Karena sampai musim tanam pertani tahun ini, realisasi produksi gabah kering panen sudah mencapai sekitar 60 persen dari target yang ada. “Tahun ini target produksi gabah kita sebesar 513 ribu ton. Dan, sudah tercapai sekitar 318 ribu ton hanya pada musim tanam pertama ini saja,” ujarnya. Sehingga pihaknya optimis bisa mencapai target, bahkan lebih. Karena pada musim tanam kedua dan ketiga tahun ini, luas tanam yang ditargetkan masih cukup besar. (kir)
DAS Babak Jadi Proyek Percontohan Restorasi Mataram (Suara NTB) Daerah Aliran Sungai (DAS) Babak yang membentang di dua kabupaten, Lombok Barat dan Lombok Tengah kondisinya dinilai cukup memprihatinkan. Pada momentum peringatan Hari Air Sedunia 2019 ini, DAS Babak lalu sepakat dijadikan pilot projek untuk direstorasi. Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan persetujuan bersama. Semacam petisi untuk bersama-sama terlibat melakukan restoran usai pelaksanaan Seminar Restorasi DAS Babak di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kamis (21/3) yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Air Sedunia setiap tanggal 22 Maret. Sejumlah pihak menandatangani Nota Kesepahaman Restorasi. Diantaranya dari pihak terkait di tingkat Provinsi NTB, kabupaten dan tingkat kecamatan yang dilalui DAS Babak. Ketua Panitia Hari Air Sedunia, Ir. Gede Suardiari, MT dari BWS Nusa Tenggara I menjelaskan kondisi DAS Babak, 1 dari 197 DAS yang ada di Pulau Lombok. Kondisinya telah cukup memprihatinkan atau dia dikategorikan sakit. Mengapa? berdasarkan parameter hidrologi, DAS Babak mengalami pendangkalan. saat musim hujan, airnya melimpah. Dan saat musim kemarau, airnya kering. “Itu sudah indikator-indikator dia sakit. Dan harus disehatkan, bukan dipertahankan,” kada Gede. DAS Babak panjangnya 53 Km. hulunya di Lombok Tengah dan hilirnya di Lombok Barat. Karena itu, semua pihak terkait, terutama di daerah-daerah lintasan DAS Babak ini harus sepakat melakukan restorasi. Teknis restorasi yang ia maksudkan bisa secara stuktur dan non struktur. Yakni mengembalikan DAS sebagaimana fungsi awalnya. Penataan, tanpa harus dengan membeton dan bronjongisasi kata Gede. Lalu penghijauan, mengangkat sedimentasi. “Kembalikan DAS sebagaimana fungsinya dulu. Aliran air bagus, airnya juga jernih. Sehingga banyak manfaat bagi masyarakat,” demikian Gede. Kesepakatan restorasi kemarin, selanjutnya, katanya harus ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya menandatangani kesepakatan bersama. Tetapi harus ada aksi. BWS akan mulai memfasilitasi, lalu memprogramkan apa saja yang bisa dilakukan di sana. “Kita buatkan program jangka pendek, jangka menengah. Dan siapa yang mengambil peran masing-masing bagian,” imbuhnya. Restorasi DAS Babak ini diharapkan dapat dilakukan secepatnya. Dan menjadikannya benar-benar sebagai percontohan bagi restorasi DAS-DAS lainnya di NTB khususnya. DAS seperti diketahui suatu wilayah yang merupakan kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai, mengeluarkannya melalui outlet tunggal. Apabila turun hujan di daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar daerah yang disiram hujan. Karena manfaat DAS adalah menerima, menyimpan dan mengalirkan hujan yang jatuh melalui sungai. (bul)
I Gede Suardiari
(Suara NTB/bul)
PEMELIHARAAN JARINGAN - Pemeliharaan jaringan oleh PLN untuk persiapan pelaksanaan UNBK
Cadangan Listrik Tercukupi untuk Pelaksanaan UNBK Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2019. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Rudi Purnomoloka menjelaskan bahwa PLN telah melakukan pemeliharaan jaringan sebelum pelaksanaan UNBK untuk mencegah terjadinya gangguan aliran listrik.
Selain itu, PLN juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTB terkait persiapan UNBK. “Prinsipnya kami akan siap menjaga pasokan listrik. Pemeliharaan kami tiadakan selama pelaksanaan UNBK. Kami berharap dalam UNBK nanti berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun,” demikian Rudi dalam keterangan resminya, Jumat (22/3) kemarin. Sementara dari sisi pasokan daya, saat ini sistem kelistrikan
Lombok memiliki daya mampu sebesar 244 Megawatt (MW), dengan beban puncak siang sebesar 176 MW. Sistem kelistrikan Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 88 MW, dengan beban puncak siang sebesar 34 MW. Sistem kelistrikan Bima memiliki daya mampu sebesar 65 MW, dengan beban puncak siang sebesar 32 MW. Meskipun pasokan daya cukup, PLN tetap akan menyiagakan 502 personel pelayanan teknik selama pelaksanaan UNBK untuk men-
gantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.Selainitu,PLNjugaakan melakukan gelar pasukan dan peralatan kerja untuk mengecek kesiapan personel yang siaga dalam menghadapi pelaksanaan UNBK. “Terkadang ada hal-hal yang tidak kita duga, misalnya cuaca ekstrem, atau ada pohon tumbang, tentu ini akan menyebabkan padam listrik. Oleh karena itu kita siapkan personel pelayanan teknik supaya bisa menangani dengan cepat,” kata Rudi. Rudi juga mengimbau seko-
lah-sekolah untuk mengadakan ujicoba seluruh alat elektronik dan instalasi listrik yang akan digunakan selama pelaksanaan UNBK. Hal ini dilakukan untuk mengecek kecukupan daya listrik pada gedung sekolah. “Kami mengimbau sekolah yang menjadi lokasi kegiatan UNBK agar menyiapkan genset untuk cadangan suplai listrik jika terjadi gangguan agar kenyamanan siswa dalam melaksanakan UNBK tetap terjaga,” jelas Rudi Purnomoloka. (bul)
Penanganan Lalu Lintas Produk Perikanan Disdag akan Identifikasi di Bandara akan Lebih Cepat Persoalan Para Eksportir Mataram (Suara NTB) General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) Nugroho Jati dan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanam (BKIPM) Mataram, Suprayogi Jumat (22/3) kemarin secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama untuk kemudahan akses pengawasan lalu lintas produk perikanan melalui BIL. Kerjasama dua pihak di NTB ini merupakan kerjasama turunan. Sebelumnya, pada 15 Maret 2019 ini, Kepala Badan KIPM dan GM PT. AP I. Ruang lingkup yang diatur dalam kerjasama kemarin diantaranya, penyediaan data melalui Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) terkait ikan dan hasil perikanan yang di lalulintaskan melalui kargo. Diseminasi informasi dan/ atau sosialisasi peraturan bersama. Rapat koordinasi dan penunjukan Person in Charge masing-masing pihak. Pemanfaatan X-ray dalam rangka pemeriksaaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit. Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo. Lalu pemanfaatan akses Closed Circuit Television (CCTV) dalam rangka investigasi bersama. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pihak, yaitu mencakup penyediaan bimbingan teknis dan / atau pelatihan. Selama ini kerjasama antara
(Suara NTB/bul)
CEK LOBSTER - Dari kiri, Ni Luh Angra Lasmika, Suprayogi, Nugroho Jati dan Farhan usai MoU melakukan pengecekan Lobster sebelum dikirim melalui bandara. BKIPM Mataram dan PT. AP I BIL menurut Suprayogi telah berjalan cukup baik untuk penanganan lalu lintas produk perikanan melalui bandara. Kendati demikian, tidak kemudian serta merta pengawasan kendor. Dengan kerjasama resmi yang ditandatangani kemarin, justru BKIPM Mataram akan lebih mudah mendapatkan data-data dokumen dari otoritas bandara, bilamana terdeteksi adanya ikan dan hasil perikanan yang akan dikirim melalui bandara tanpa rekomendasi resmi dari BKIPM Mataram. “Justru kita akan lebih mudah melakukan investigasi dan kemudahan mendapatkan dokumen-dokumen untuk penyelidikan, jika diketahui ada indikasi komoditas kelautan perikanan yang akan dikirim secara ilegal,” kata Suprayogi usai penandatan-
ganan kemarin. Didampingi Kasi Tata Pelayanan Ni Luh Anggra Lasmika. Dikatakan Suprayogi, aktivitas pengiriman komoditas perikanan ilegal dari bandara masih saja ditemukan. Sebut saja benih lobster. Meskipun, sifatnya hanya coba-coba. Karena penangkapan, apalagi pengiriman benih lobster telah dilarang sama sekali oleh Kementerian Keluatan Perikanan (KKP). Kecuali dengan ukuran dan berat di atas yang diperbolehkan. Ada juga pengiriman kuda laut, kima, sirip hiu, kura-kura, dan koral. Kadang-kadang, petugas bandara, karena keterbatasan pengetahuan mengenai mana saja jenis komoditas perikanan kelautan yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan dan dianggap tidak membahayakan penerbangan, bisa saja diloloskan. (bul/*)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan melakukan penelurusan kepada eksportir, maupun calon eksportir untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi hingga tak banyak yang melakukan ekspor langsung dari NTB. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN), Baiq Deni Evita. Didampingi Iskandar, MM, salah satu Kasi di PLN menyebut, penelusuran potensi ekspor ini rencananya dapat dilakukan mulai bulan depan. “Dinas Perdagangan akan melakukan penelusuran, kok kebanyakan produk-produk dari NTB di kirim antar pulaukan,” kata Iskandar. Kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/3) kemarin dicontohkan, gerabah, lalu hasil – hasil perikanan, termasuk di dalamnya kerajinan maubeler. Masih banyak dijumpai dikirim ke luar daerah. Lalu dipoles/dikemas oleh buyer kemudian dikirim ke berbagai negara tujuan. Padahal, hal itu bisa dilakukan. Kata Iskandar, ada ratusan pengusaha yang berpotensi sebagai eksportir langsung dari NTB. Diantara mereka juga oleh pemerintah telah diberikan pelatihan untuk tata cara melakukan ek-
spor. Dari informasi-informasi yang bekembang, para eksportir ini umumnya berasalan persoalan pada kepengurusan SKA (Surat Keterangan Asal) barang ekspor. Padahal, tidak susah kata Iskandar. Dinas Perdagangan menyediakan fasiltas untuk mendapatkan SKA. Juga tidak dipungut biaya. Kemudahan-kemudahan inilah yang oleh pemerintah provinsi ini didorong pengusaha untuk memanfaatkannya. Sebab dengan tidak melakukan ekspor langsung dari NTB atas komoditas yang dikirim keluar NTB, dan berpotensi dikirim keluar negeri. Maka catatan ekspor NTB untuk komoditas non tambang tak bisa tumbuh positif. “Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor non komoditas non tambang kita pertumbuhannya tak cukup menggembirakan. Karena itu kita akan lakukan pendampingan terus, dan identifikasi,” demikian Iskandar. Selain itu, untuk meningkatkan ekspor komoditas non tambang ini, salah satunya bisa dilakukan dengan memperkuat jaringan luar negeri. Jaringan pasar (buyer) ini bisa melakukan kegiatan pasar lelang yang mempertemukan pengusaha produsen dengan pengusaha pengguna. “Jaringannya harus diperkuat. Selain dibantu promosi produk secara online dan mengikuti pameran-pameran,” demikian Iskandar. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Enam Hari Berada di Tenda
Pengungsi Korban Gempa di Lotim Mulai Terserang Penyakit Selong (Suara NTB) Terhitung enam hari sudah warga yang menjadi korban gempa di Montong Gading Lombok Timur (Lotim) tinggal di tenda pengungsian. Mereka masih khawatir terjadi gempa susulan. Di tempat pengungsian pun, mereka dihadapkan dengan berbagai penyakit. Pantauan Suara NTB, hampir di sepanjang jalan wilayah Kecamatan Montong Gading, tepatnya menuju kawasan objek wisata Joben disuguhkan dengan pemandangan banyaknya tenda pengungsian, baik di pinggir jalan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di wilayah ini. Selama enam hari berada di tenda, beberapa pengungsi diserang penyakit mulai dari anakanak hingga orang tua. Penyakit yang dialami pun beragam, mulai dari diare, gatal-gatal, hingga Ispa. “Kemarin ibu saya yang sakit, alhamdulillah sekarang sudah membaik,” kata Jumadil, warga Dusun Pesanggrahan Desa Pesanggrahan Kecamatan
Montong Gading, Jumat (22/3). Menurutnya, terserangnya pengungsi oleh penyakit memang tak bisa hindari. Kondisi itu dikarenakan ia bersama pengungsian lainnya harus tidur hanya beralaskan tikar seadanya. Bahkan beberapa malam tidak tidur akibat hujan tengah malam mengguyur. Bagian atap pengungsian yang terbuat dari terpal bocor. Pakaian, bahan makanan serta tempat istirahat tergenang air. “Memang ada bangunan yang masih utuh. Rumah rumah warga yang masih utuh untuk kita numpang berteduh. Tapi kita gak berani masuk, takut terjadi gempa lagi,” aku Inaq Munawarah. Untuk itu, masyarakat berharap pemerintah secepatnya membangunkan huntara (hunian sementara) sebagai tempat berteduh yang lebih layak, sehingga tidak kehujanan dan dapat beristirahat. Masyarakat juga mengeluhkan minimnya penyaluran bantuan pada korban gempa. Kepala Desa Montong Gading, H. Badrun, tidak menampik
Tidak Menambah Pengangguran SEJAUH ini sudah ribuan warga Lombok Timur (Lotim) dilatih untuk memiliki keterampilan bekerja di Loka Latihan Kerja (LLK) Selong. Tahun 2019 ini saja kembali akan dilatih sebanyak 2.327 orang. Harapannya, ribuan lulusan LLK ini tidak menambah jumlah pengangguran. “Kita berharap lulusan kita tidak menjadi pengangguran,” ungkap Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi. Ditemui di Selong, Jumat (22/3), Kepala pada unit pelaksana teknis lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim ini mengatakan, lahirnya LLK me(Suara NTB/rus) mang ditujukan untuk menAhmad Wardi gentaskan persoalan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Para lulusan LLK diharapkan bisa menjadi pengusaha. Berwirausaha sendiri secara mandiri. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di LLK dinilai cukup. Di antaranya sudah terampil dalam menjahit, terampil mengelas, terampil dalam perbengkelan, las besi, baja ringan dan lainnya. Pascagempa yang menggguncang Lotim, para lulusan LLK Lotim ini bisa menjadi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Keahlian dalam las, baja ringan, dan pertukangan serta kelistrikan bisa digunakan. Guna membantu percepatan pembangunan RTG pula, LLK mulai tahun 2019 ini akan melatih 192 orang warga Sembalun. Sembalun diketahui sebagai salah satu wilayah paling banyak terdampak gempa. LLK mendatangkan pelatih ke Sembalun. “Tujuan kita bantu percepatan pembagunan RTG untuk warga korban gempa,” ucapnya. Dipastikan, pembangunan RTG butuh tenaga ahli. Sejauh ini tenaga ahli terbilang masih kurang. Kualitas sumberdaya manusia yang dihadirkan oleh LLK diharapkan bisa membantu. Dengan demikian diyakinkan Ahmad Wardi, kemiskinan dan pengangguran akan teratasi. Selanjutnya dirincikan untuk program tahun 2019 ini sebagian besar sumber anggaran pelatihan diperoleh LLK dari APBN, yakni melatih 1.840 orang. Sedangkan dari APBD 487 orang sudah mulai dilakukan tahap pertama sebanyak 384 orang, tahap kedua sedang dalam proses sebanyak 400 orang. Terhadap para lulusan-lulusan LLK ini ke depan diharapkan bisa langsung dibina oleh desa. Desa melalui Alokasi Dana Desa bisa menyiapkan peralatan bagi warganya yang sudah dibekali keterampilan tersebut. Keterlibatan pemerintah desa sangat penting. Setelah warga memiliki skill, desa kemudian mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan warganya. Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy kata Ahmad Wardi diketahu sudah meminta perhatian dari desa untuk mengalokasikan anggaran peningkatan skill dari warga desa. “Kalau tidak salah ada Rp 50 juta per desa untuk biaya pelatihan peningkatan skill ini,” demikian tuturnya. (rus)
Kades Diingatkan Taat Aturan Hukum Selong (Suara NTB) Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Khaeri Fathullah mengingatkan kepala desa (Kades) agar menaati aturan hukum. Terkait program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tidak bisa dengan membuat aturan sendiri di tingkat Desa. Menjawab Suara NTB, Khaeri Fathullah yang juga Kepala Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek ini mengatakan, ada aturan hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Nomor 25/SKB/V/207, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Di samping itu sudah ada Peraturan Bupati Lombok Timur (Lotim) yang juga sebagai dasar. Aturan di tingkat desa yang dibuat bersama kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidaklah boleh bertentangan atau tak sejalan dengan aturan di atasnya. Aturan hukum itu harus secara hirarkis. Sesuai SKB tiga menteri tersebut hanya diperbolehkan memungut maksimal Rp350 ribu per bidang tanah. Ada keterangan jelas menyebut batasan maksimal. Desa-desa memang diberikan kewenangan membuat Peraturan Desa (Perdes). Akan tetapi Perdes harus berdasar pada SKB dan Perbup sebagai aturan di atasnya yang juga bersifat mengikat. Tidak bisa serta merta atas dasar klaim kewenangan kemudian Desa membuat Perdes yang membolehkan adanya pungutan hingga Rp 1 juta per bidang tanah. “Kembalikanlah ke aturan,” pesannya. Kades diharap juga tidak membuat masalah. Ketika para kades sudah benar secara aturan, maka kemana pun tidak akan terjerat hukum. Adanya kades yang bermasalah ini diduga karena melenceng dari aturan hukum yang sudah digariskan. Adanya kades yang membuat regulasi sendiri tanpa mengacu pada aturan di atasnya menurut Fathullah dimungkinkan karena karakter oknum kades. Ada arogansi oknum kades yang belum memahami aturan secara lebih lengkap. “Mari kita baca regulasi dan aturan main yang jelas, janganlah kita bekerja dengan melanggar aturan, mari kita bekerja sesuai aturan yang sudah digariskan,” harapnya. (rus)
adanya masyarakatnya yang mulai mengeluhkan beragam penyakit selama berada di pengungsian. Menurutnya, kondisi itu tidak terlepas dari ketidaklayakan tempat mereka berteduh yang hanya membangun tenda pengungsian dengan terpal seadanya. Ia berharap supaya pendistribusian terpal terus dilakukan. Selain itu, petugas medis diharapkan secara merata dan rutin melakukan pemeriksaan kondisi masyarakat ke tenda-tenda pengungsian. “Dari tim medis kita harapkan supaya rutin setiap hari keliling ke tenda-tenda pengungsian untuk mengontrol kesehatan masyarakat,”harapnya. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim H. M. Juaini Taofik, meminta pemerintah desa lebih tanggap terhadap segala kebutuhan masyarakat. Kepala desa diimbau supaya tidak takut dalam membelanjakan anggaran yang dikelolanya di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban gempa. Ter-
penting dalam penggunaan dana desa itu dapat dipertanggungjawabkan dengan disertai laporan tertulis yang jelas. Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah desa diharapkan tidak hanya mengandalkan bantuan. Melainkan pemerintah desa harus menjadi yang pertama mengambil peran memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa tanggap darurat ini. Ia juga mengingatkan kepada desa-desa yang terdampak gempa untuk fokus melakukan pendataan dan mendampingi warga korban gempa. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdata dan terlayani bantuan, baik berupa makanan siap saji, terpal, kebutuhan bayi maupun kebutuhan masyarakat pada umumnya. “Silakan masyarakat menggunakan anggaran desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Terutama dalam porsi tanggap darurat, baik itu berupa tenda, makanan siap saji maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya,” sarannya. (yon)
(Suara NTB/yon)
KONDISI - Beginilah kondisi masyarakat korban gempa di wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading. Enam hari berada di tenda pengungsian, sejumlah masyarakat mulai terserang penyakit dan harus segera diatasi.
KPU KLU Anggap Parah Kerusakan Surat Suara Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah mensortir seluruh surat suara yang diterima. Sejak sortir dimulai hari Minggu pekan lalu, KPU menemukan tingkat kerusakan surat suara yang terbilang cukup parah. Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., Jumat (22/3) mengatakan, secara kuantitas tingkat kerusakan surat suara relatif rendah, kisarannya di angka ratusan lembar. Namun dari kualitas gambar, surat suara yang rusak dianggap serius. “Seperti buramnya gambar calon, sampai tidak adanya nama calon yang ikut dalam
pemilu. Jadi sampai segitunya tingkat kerusakan itu, dan itu parah sekali, ada juga sih yang bintik-bintik dan mengkerut sekali,” sebut Juraidin. Ia menjelaskan, KPU KLU baru menerima dua jenis surat suara saja yakni surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI. Angka yang diterima se-
banyak 174.972 lembar. Dari angka itu pula, surat suara langsung dilipat sejumlah 14.372 lembar. Proses pelipatan pun masih berlangsung hingga Jumat kemarin. Dari jumlah surat suara yang diterima, diketahui terdapat kekurangan sebanyak 351 lembar dan belum diganti. Sementara terkait surat suara
untuk pileg, akan dilakukan pengiriman dari Jakarta pada tanggal 23 Maret (hari ini), bersamaan dengan kiriman formulir C1 Plano. “Kami juga sekalian akan mengajukan yang kekurangan itu nantinya, supaya bisa cepat dikirim,” pungkasnya. Ia menambahkan, surat suara yang sudah dilipat dimasukkan dalam kardus tiap TPS ditambah cadangan 2 persen atau maksimal 6 lembar surat suara. “Kami jamin bahwa kertas suara yang dilipat aman. Kami juga diawasi
oleh aparat kepolisian dan Bawaslu,” katanya. Untuk diketahui, KPU KLU telah menerima kotak suara sejumlah 3.835 unit dari kebutuhan 3.850 unit (defisit 15 unit). Sementara bilik suara diterima 3.024 unit dari kebutuhan bilik suara 3.036 (defisit 12 unit). Kotak suara sudah dilengkapi dengan alat tulis kantor (ATK), alat coblos, dan busa. Kemudian, kelengkapan TPS meliputi tinta dan segel, id card, amplop, ballpoint, gembok untuk 759 TPS. (ari)
Penanganan Lambat, Hujan Deras Sejumlah Honorer di Lotim Mengadu ke Dewan Genangi Warga Kampung Tanjung (Suara NTB) Hujan deras yang melanda sebagian besar wilayah Lombok Utara dalam 3 hari terakhir mengakibatkan perkampungan warga Dusun Lendang Galuh, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, tergenang air. Ketinggian air diperkirakan sekitar 0,5 meter. Kondisi ini membuat warga mengungsi. Hingga berita ini ditulis, air yang menggenangi perumahan darurat warga 10 KK di dusun Lendang Galuh, sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Jumat (22/3) sore kemarin, saat BPBD dikonfirmasi awak media mengaku, tidak tahu menahu perihal kondisi yang melanda warga setempat. Kepada wartawan, salah seorang warga, Edy Furqan, mengakui air menggenang sampai membanjiri perumahan warga disebabkan curah hujan cukup tinggi. Lokasi perumahan warga juga berada paling rendah dari selokan dan persawahan sekitar. Sehingga lokasi yang didiami 10 KK itu, praktis tergenang air setinggi lutut orang dewasa. “Banjir ini mulai terjadi saat hujan besar. Penyebabnya air dari selokan meluap dan tumpah ke kampung kami ini,” ujar Edy. Ia menyebut, warga terdampak air tergenang sebahyak 10 KK. Namun di tempat lain di kampung yang sama juga ada genangan, meski ketinggian air lebih rendah. Dampaknya bagi warga, pada malam hari mereka terpaksa harus mengungsi ke rumah sementara milik sanak keluarga di kampung itu. Sementara aktivitas ekonomi seperti usaha jajanan warung, terpaksa tutup. Selama timbul genangan, sambung Edy, warga berusaha dengan swadaya yang ada merekayasa pengalihan air. Namun usaha itu tidak bisa maksimal karena, letak kampung lebih rendah. Salah satu upaya yang dianggap efektif adalah dengan menyedot air dan membuang ke tempat lain. “Kami juga minta agar dibuatkan tanggul
(Suara NTB/ist)
GENANGAN AIR - Warga Kampung Lendang Galuh Desa Sigar Penjalin terpaksa hanya menonton genangan air akibat hujan deras, Jumat (22/3). di samping pemukiman, sehingga kalau ada hujan besar lagi, air mengalir lancar dan tidak meluap kemari,” tandasnya. Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Muhadi, SH., yang dikonfirmasi via telepon mengaku belum menerima informasi perkampungan warga tergenang air. Untuk itu, pihaknya akan menerjunkan tim reaksi cepat BPBD untuk meninjau lokasi. “Kita baru dapat info, sebentar kita akan kerahkan pasukan ke lapangan. Terkait upaya, kita lihat seperti apa situasi di lapangan,” ujarnya singkat. (ari)
Selong (Suara NTB) Sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), baik dari tenaga kesehatan maupun guru mengadu ke DPRD Lotim, Jumat (22/3). Kedatangan para tenaga honorer ini meminta kepada wakil rakyat tersebut untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi terkait proses evaluasi tenaga honorer yang sedang dilakukan oleh Pemkab Lotim. Pasalnya, dalam proses evaluasi itu diduga adanya permainan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Salah satu tenaga honorer, Murniati mengaku heran dengan proses evaluasi yang dilakukan tersebut lantaran jauh dari prinsip keadilan. Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan penyesuaian dengan melihat masa kerja. Namun fakta di lapangan, ia bersama puluhan tenaga honorer yang sudah mengabdi 8 sampai 10 tahun lebih malah dikeluarkan dari DPA dalam pemberian honor mereka. Melainkan, ada yang penggajian di bagian umum dan sebagian honornya dibiayai melalui kegiatan. “Saya masuk sejak tahun 2011 dan sudah memegang SK. Namun kenapa kami dikeluarkan dari DPA dalam pemberian honor kami. Kenapa yang baru masuk dalam hitungan bulan masuk langsung honornya dari DPA?” tanyanya. Untuk itu, ia berharap kepada DPRD Lotim untuk menyika-
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rusak Akibat Gempa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ”Bale Beleq” Sembalun Belum Bisa Tersentuh Perbaikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Selong (Suara NTB)pat penginapan itu hancur dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tahun 2019 Bale Beleq sudah diratakan. Tahun 2019 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sembalun belum ada anggaran akan ditata lagi dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 perbaikan. Rumah adat yang mendirikan sejumlah fasilitas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 turut rusak akibat guncangan penunjang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gempa sejak 2018 lalu itu beMelihat jumlah objek wisa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lum bisa tersentuh perbaikan. ta yang rusak, diperlukan se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Usulan Dinas Pariwisata (Dismuanya untuk segera direvi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 par) Lombok Timur (Lotim) ke talisasi. Terutama terkait fa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pusat agar bisa diberikan Dana silitas umum berupa musala 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Alokasi Khusus (DAK) masih dan gazebo. Untuk penataan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nihil untuk rumah adat. tersebut, siap akan dimulai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Tidak ada menu budaya di BALE BELEQ - Bale Beleq Sembalun yang belum bisa tersentuh pada bulan April mendatang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dispar,” tutur Kepala Bidang perbaikan, karena alasan belum ada anggaran. Dketahui gempa meng12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pengembangan Destinasi, guncang Lotim sejak Juli 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Samsul Hakim mengutip ket- gan Rp 1,5 miliar. Dalam pem- akan disebar di lima kecama- 2018 lalu. Berturut-turut gem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 erangan pusat terkait permo- bangunannya kembali ke depan, tan, yakni Sembalun,Pring- pa susulan yang menambah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 honan dana perbaikan rumah Dispar akan coba komunikasikan gasela, Pringgabaya, Jerowaru banyaknya kawasan wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 adat Sembalun tersebut. yang rusak fasilitas-fasilitasdengan instansi yang mengurusi dan Labuhan Haji. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ditemui di Selong, Jumat kebudayaan. Khusus Sembalun, tambah- nya. Termasuk yang terakhir 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 (22/3), Samsul Hakim menSamsul Hakim menerang- nya, dari APBD Lotim sebesar Rp pada Minggu (17/3) lalu juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gaku, Rumah Adat Sembalun kan tahun 2019 ini Dispar 895 juta dan sharing dana provin- menambah jumlah kerusa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 itu merupakan salah satu ob- Lotim mendapatkan DAK sebe- si Rp 1,5 mililar untuk pemba- kan, utamanya di Sembalun. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 jek wisata yang harus diper- sar Rp 4,45 miliar. DAK terse- ngunan kawasan Cemara Siu Jalur trekking ke Rinjani tu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 baiki. Melihat konstruksinya, but diperuntukkan bagi revital- yang juga rusak akibat gempa. rut mengalami kerusakan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dibutuhkan anggaran setidak- isasi objek-objek wisata yang ru- Cemara Siu merupakan tempat sehingga dibutuhkan juga seg12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nya Rp 1 miliar sampai den- sak di Lotim. DAK tersebut penginapan. Akibat gempa, tem- era perbaikan. (rus) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 (Suara NTB/rus)
pi jeritan yang dialami oleh para tenaga honorer tersebut selaku wakil rakyat. Ia bersama honorer lainnya juga sudah mempertanyakan hal tersebut ke BKPSDM Lotim, namun hanya mendapat jawaban jika hal tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan. Bupati Lotim, H.M.Sukiman Azmy, dikonfirmasi, apabila ada protes terkait evaluasi tenaga honorer ini merupakan suatu hal yang wajar. Hanya saja, tenaga honorer harus mewaspadai banyaknya pemain yang saat ini bergentayangan di lapangan. Artinya banyak oknum-oknum yang membawa iming-iming untuk menjadikan dan mengusulkan ini itu untuk mendapatkan SK. Sementara pemerintah daerah akan membuat SK setelah 17 April 2019 supaya tidak ada pemain-pemain di daerah ini mendapatkan angin. Dalam pengangkatan honorer ini, bupati juga menyampaikan bahwa yang berlaku yakni SK dinas, baik yang diterbitkan oleh kepala dinas, kepala sekolah, ketua yayasan dan terpenting dalam berbentuk SK dan bukan nota dinas. Sehingga ke depan, di dalam penempatan honorer baik di perkantoran, puskesmas, maupun rumah sakit harus ditembuskan ke BKPSDM untuk selanjutnya ke bupati. Tembusan itu, dari bupati kemudian diberikan ke BKPSDM untuk menginventarisir kembali. Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, kembali menegaskan jika SK untuk semua tenaga honorer termasuk tenaga kesehatan belum keluar. SK yang sudah dikeluarkan itu untuk keperluan pimpinan daerah berupa sopir, juru masak, ajudan yang semuanya menjadi tanggungan di DPA bagian umum. Akibatnya, tenaga job yang terdapat di Bagian Umum dikeluarkan sekaligus berbarengan. Sementara untuk yang lain tidak ada yang diberhentikan, melainkan untuk tenaga job yang baru. Pemerintah masih memetakan dinas tempatnya mengabdi. Untuk ukuran masa kerja dari tenaga honorer itupun, kata Hairi, sudah tertuang dalam keputusan bupati dan inilah yang bisa dihitung. Sementara banyak tenagatenaga job atau honorer ini yang menghitung berdasarkan nota dinas. Padahal masa pengabdian itu mulai dihitung berdasarkan SK dinas. Untuk nota dinas ini bagi honorer yang hanya masuk kerja, namun tidak terhitung dalam masa kerja dan sumber gajinya pun tidak jelas. Berbeda halnya dengan SK dinas yang legal, ia menerima tenaga honorer berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki, sehingga masa kerjanya pun terhitung dari awal. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
Halaman 5
Didukung Penuh Presiden Siapkan Lahan Terbaik BUPATI Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT., menegaskan pihaknya akan mengupayakan menyiapkan lahan terbaik untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit Internasional, guna mendukung gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika. Meski belum ditentukan lokasi yang dipilih, namun Pemkab Loteng akan mengupayakan di sekitar kawasan The Mandalika supaya bisa mudah dijangkau. “Kan tidak mesti di dalam kawasan. Jika memang tidak memungkinkan (di dalam kawasan), kita cari(Suara NTB/dok) kan lokasi terbaik di sekitar H. M. Suhaili FT kawasan yang mudah dijangkau serta dekat dengan kawasan The Mandalika,” ujar H.M. Suhaili FT., Kamis (21/3). Sebagai konsekuensi logis dari rencana pembangunan rumah sakit internasional ini, anggaran pembebasan lahan ditanggung oleh Pemkab Loteng. Sekaligus sebagai bentuk dukungan dan kesiapan Pemkab Loteng mendukung pengembangan kawasan The Mandalika dan pariwisata di daerah ini secara lebih luas. Jika pun kalau kemudian ada dukungan sharing anggaran dari pemerintah pusat atau pun provinsi, akan lebih baik, sehingga beban bagi Pemkab Loteng tidak berat. Yang penting sekarang bagaimana rumah sakit internasional tersebut bisa dibangun. Dan, pemerintah pusat sudah menunjukkan komitmennya dengan menyiapkan anggaran pembangunan fisiknya. Tinggal sekarang Pemkab Loteng menyediakan lahan di lokasi yang diharapkan. “Soal lahan banyak pilihan. Bisa di Desa Rembitan atapun di depan bandara juga tidak masalah. Karena jarak dengan kawasan The Mandalika tidak terlalu jauh,. Apalagi nanti dengan akan dibangunnya jalur tol dari bandara ke kawasan The Mandalika, aksesnya akan semakin mudah dan lancar,’’ tambahnya. Disinggung jenis dan tipe rumah sakit yang akan dibangun, Suhaili menegaskan jelas yang sesuai standar yang dibutuhkan. Misalnya untuk tipe rumah sakitnya minimal tipe B. Begitu juga untuk standar fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang dimiliki, jelas yang sesuai untuk layanan internasional. “Tapi yang pasti keberadaan rumah sakit internasional itu nantinya bukan hanya mendukung gelaran MotoGP semata. Tetapi lebih luas lagi, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah ini,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)
Jadi Langganan Banjir Akibat Sampah
Warga Karang Bongkot Tutup Jalan Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi terpaksa menutup jalan di daerah itu, lantaran akses jalan tersebut digenangi banjir akibat hujan yang melanda Kamis malam lalu. Warga terpaksa menutup jalan untuk mengalihkan arus tranportasi menuju jalur lain, sebab dikhawatirkan terjadi kecelakaan jika pengguna kendaraan melalui akses jalan tergenang banjir tersebut. Selain itu, jika kendaraan lalu lalang di jalan itu, air akan semakin besar ke pemukiman warga, sehingga banjir sulit terurai. Aksi tutup jalan oleh warga ini dibenarkan oleh H. Saini Kepala Desa Karang Bongkot. Pemblokiran akses jalan ini dilakukan sejak Jumat pagi sampai siang hari hingga genangan air di akses jalan itu surut. “Akses jalan itu diblokir, karena kalau melintas kendaraan, maka air semakin besar masuk ke pemukiman warga, di samping rawan terjadi kecelakaan,” tuturnya, Jumat (22/3). Upaya yang dilakukan pihak desa untuk mengurai banjir, bersama warga membersihkan semua saluran yang ada di daerah itu. Hingga siang hari kata dia, blokir jalan sudah dibuka kembali menyusul air sudah surut. Di samping, persoalan utama warga membangun jembatan diatas saluran hingga menutupi saluran akibat dibangun terlalu rendah. Terkait informasi pemicu banjir akibat pembangunan perumahan yang marak, sehingga merusak saluran irigasi yang ada, pihaknya belum sejauh itu menelusuri, namun hal ini akan diceknya. ”Penyebabnya yang kami tahu itu karena jembatan kecil yang dibangun warga terlalu dengan saluran,” jelas dia. Penyebab banjir lainnya, jelas dia, tumpukan sampah yang menutupi saluran, seperti sampah plastik, sisa batang kayu dan pohon pisang. Sampah ini kiriman dari daerah hulu yang dibuang warga. Dipicu banyaknya sampah dan saluran terhalang oleh jembatan yang dibangun warga, mengakibatkan air melubar ke pemukiman warga dan jalan. Lagkah desa untuk menangani masalah banjir ini sendiri, pihaknya tahun ini memprioriaskan untuk penanganan jembatan di saluran. “Kami prioritaskan tahun ini untuk menanggulangi jembatan warga yang agak rendah,” jelas dia. Di samping itu, pihaknya akan menangani saluran drainase yang rusak sehingga memicu air meluber ke perkampungan. Untuk penanganan jembatan dan drainase ini, pihaknya akan menganggarkan melalui Dana Desa (DD) tahun ini. Hanya saja diakui sampai saat ini DD belum bisa dicairkan. Namun demikian, kata dia, karena penanganan jembatan dan drainase ini sifatnya mendesak, ia akan mensiasati dengan mengambilkan dana lebih dulu. “Yang penting kan sudah jelas posnya di perencanaan DD,” jelas dia. (her)
(Suara NTB/ist)
TUTUP JALAN - Akses jalan di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi ini menjadi langganan banjir dipicu sampah dan jembatan yang dibangun warga menutupi saluran.
ITDC Optimis Mampu Gelar MotoGP
Praya (Suara NTB) Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menegaskan optimis mampu menggelar event balap MotoGP di tahun 2021 mendatang. Dukungan penuh yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, jadi penyemangat tersendiri bagi ITDC untuk bisa menggelar event balap motor kelas dunia tersebut. “Pak Presiden sudah memberikan dukungan penuh bagi ITDC untuk menggelar MotoGP. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak optimis,” tegas Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, di Praya, Kamis (21/3).
Dukungan tersebut disampaikan langsung presiden Joko Widodo, pada pertemuan dengan pihak Dorna Sport beberapa waktu lalu. Karena ketika bicara gelaran MotoGP kini bukan lagi hanya menyangkut nama baik ITDC selaku pen-
ya, kewenangan memutasi kepala sekolah masih menjadi kewenangan kepala daerah. Tapi ke depan kewenangan tersebut secara perlahan akan diserahkan ke OPD terkait supaya proses mutasi kepala sekolah bisa lebih cepat. “Selama ini untuk mutasi kepala sekolah harus menunggu banyak dulu baru gelar mutasi. Tapi ke depan kalau kewenangan mutasi kepala sekolah sudah diserahkan ke OPD terkait, mutasi kepala sekolah bisa lebih cepat,” sebutnya. Jadi ketika ada kekosongan posisi kepala sekolah, karena
adalah tantangan untuk dituntaskan,” tegasnya. Untuk itu dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini sangat diharapkan supaya apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dan sukses. Karena kalau gelaran MotoGP sukses manfaatnya akan kembali ke masyarakat juga. “Persiapan terus kita lakukan. Dan, kita berharap dukungan penuh dari elemen masyarakat di daerah ini,” tandas Abdulbar. (kir)
(Suara NTB/kir)
DEKLARASI DAMAI - Ketua MUI Loteng dan Ketua FKUB Loteng, memimpin deklarasi pemilu damai tokoh lintas agama di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (22/3).
Tokoh Lintas Agama Loteng Deklarasi Pemilu Damai Praya (Suara NTB) Puluhan tokoh lintas agama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (22/3), menggelar deklarasi bersama mendukung pemilu damai. Deklarasi yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Loteng di Bencingah Adiguna Praya ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden yang aman, lancar serta bermartabat. Deklarasi dibacakan Ketua MUI Loteng, H. Minggre Hamy serta Ketua FKUB Loteng, Drs. H.L. Wirakarma dan disaksikan langsung Bupati Loteng,
H.M. Suhaili FT., yang sekaligus membubuhkan tanda tangan sebagai saksi diikuti perwakilan tokoh masyarakat dan lintas agama Loteng lainnya. Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam deklarasi tersebut. Tapi pada intinya para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama Loteng menyatakan mendukung gelaran pemilu yang aman serta bermartabat sekaligus mendukung kampanye bersih tanpa unsur SARA, ujaran kebencian serta hoaks. “Kita berharap deklarasi ini tidak hanya ucapan. Tetapi bisa dibuktinya dengan tindakan nyata,” harap Bupati Loteng H.M. Suhaili FT.
Ia pun memberikan apreasisi terhadap niat tulus para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama tersebut yang secara sadar mau ikut berpartisipasi mendukung terwujudnya pemilu yang aman, damai serta bermartabat. Tentunya, kata dia, niat positif tersebut bisa disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan gelaran pemilu bisa benar-benar terwujud. Suhaili menegaskan, untuk mewujudkan pemilu damai dan bermartabat, bukanlah perkara mudah, tapi butuh komitmen dan kerjasama semua pihak dari semua unsur dan elemen masyarakat, karena
Pencairan DD Molor
Kades Mengeluh Program Terganggu dan Gaji Belum Dibayar Giri Menang (Suara NTB) Pencairan dana desa (DD) molor sampai dengan memasuki bulan April ini. Molornya pencairan DD ini pun dikeluhkan lantaran menghambat pelaksanaan program di desa. Pasalnya, banyak program desa yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan I dan II ini belum bisa dilaksanakan akibat dana belum ada. Selain program di desa terhambat, gaji para kepala desa (kades) di Lobar pun belum dibayarkan, karena Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan untuk membayar gaji mereka belum bisa cair sampai saat ini. Tak hanya gaji para kades, namun perangkat desa mulai dari staf sampai kepala dusun juga belum dibayarkan. Seperti disampaikan Kepala Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong, Fajrin Nur, Jumat (22/3). Sejauh ini, pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD terkait pencairan DD. Namun pihaknya belum mencairkan DD. Menurutnya molornya pencairan DD ini bukan ansih kesalahan pemda, namun desa juga. Hanya saja diakui, dampak dari molornya DD ini berantai. Diakui sejauh ini pihaknya belum bisa mengeksekusi program karena dana belum ada. Seharusnya kata dia, pelaksanaan program bisa lebih awal dilakukan
(Suara NTB/ist)
pensiun atau penyebab lain bisa langsung diisi, karena kewenangan sudah ada di tingkat dinas. Tidak harus menunggu banyak yang kosong dulu baru digelar mutasi, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu lantaran kekosongan kepala sekolah dalam jangka waktu yang lama. Dengan kebijakan tersebut ke depan suara-suara sumbang terkait proses mutasi kepala sekolah bisa diminimalisir, karena yang dimutasi sedikit. “Karena kalau mutasi dalam jumlah yang banyak, pasti muncul suarasuara yang tidak puas. Dan, itu
(Suara NTB/ist)
Fajrin Nur
H. Saini
jika DD bisa cepat dicairkan. Jangankan pelaksanaan program kata dia, pembayaran gaji kades, perangkat dusun dan staf pun belum sampai memasuki bulan ke empat ini. Pasalnya, ADD yang dialokasikan untuk siltap, gaji kades, perangkat dan staf desa serta operasional di desa juga belum cair. Pencairan ADD ini, biasanya bersamaan dengan DD. Pihaknya belum tahu kapan ADD ini dicairkan, sebab belum ada kejelasan. Bahkan, kata dia, hampir 3 bulan dan memasuki 4 bulan dirinya bersama perangkat desa setempat belum dapat gaji. “Kami selama 3 bulan sampai memasuki 4 bulan ini kerja ikhlas, belum digaji,” aku dia.
Ia menambahkan total alokasi DD yang diperoleh desanya Rp 2,3 miliar, ditambah ADD Rp 700 juta lebih. Pihaknya memprogramkan beberapa kegiatan yang didanai dari DD. Program kegiatan ini terbagi menjadi 4 bidang, ada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Program yang bersifat fisik, kata dia, pihaknya membangun potensi wisata, infrasturktur seperti jalan lapen, rabat jalan. Sedangkan untuk pemberdayaan, ada pelatihan di PKK, LPM dan Karang Taruna. Sementara itu, Kades Karang Bongkot Kecamatan Labuapi, H. Saini mengatakan pihaknya belum mencairkan DD akibat belum menyelesaikan ABPDes. Pihaknya akan segera melakukan penetapan APBDes dalam waktu bulan ini. Menurut dia, seharusnya APBDes ini disahkan di masa kades sebelumnya, sehingga dirinya bisa fokus pada penyusunan RPJMDes. Diakui, dampak dari molornya DD ini mengganggu pelaksanaan program desa sebab sudah masuk bulan ke 3-4. “Ya bisa dikatakan menghambat, karena untuk menjalankan program kan butuh dana kita,” jelas dia. Yang juga lebih penting, ujarnya, gaji kades, perangkat desa belum bisa dibayarkan, karena belum ada dana. Bahkan dirinya sejak dilantik sebagai kades belum menerima gaji sampai saat ini. “Sejak dilantik sampai saat ini belum dapat gaji ini,”aku dia. (her)
Kewenangan Mutasi Kepsek Bakal Diserahkan ke OPD Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana menyerahkan kewenangan memutasi kepala sekolah (kepsek) ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal itu dilakukan, untuk mempermudah dan mempercepat layanan, utamanya terkait soal pengisian ataupun pergeseran kepala sekolah (kepsek), sehingga tidak perlu harus menunggu keputusan dari kepala daerah. Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada Suara NTB, Kamis (21/3). Saat ini, ujarn-
gelola kawasan The Mandalika, tapi nama baik negara. Bahwa event olahraga sekelas Asian Games saja bisa digelar dan sukses dilaksanakan, apalagi ini event MotoGP. “Dukungan semangat yang diberikan oleh pak Presiden it-
ulah yang membuat kami semakin terpacu untuk mempersiapkan gelaran MotoGP dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Soal kemudian banyak hambatan yang harus dihadapi dalam rangka mempersiapkan gelaran event MotoGP tersebut, Abdulbar menegaskan itu dianggap sebagai sebuah tantangan dan harus diselesaikan. Bukan malah membuat pihaknya mundur. “Di setiap rencana pasti ada hambatan. Dan, itu semua
wajar dalam setiap proses mutasi. Termasuk mutasi kepala sekolah,” ujarnya. Disinggung soal adanya laporan kepsek yang tidak memenuhi persyaratan pada mutasi yang baru lalu, Suhaili, mengaku persoalan tersebut sedang ditelusuri kebenaranya. Namun tegasnya yang namanya mutasi pejabat maupun kepsek tidak akan bisa memuaskan semua orang. Kondisi dan ketersedian sumber daya manusia (SDM) kepsek sangat menentukan dalam penempatan di setiap posisi. (kir)
tantangan pemilu sekarang ini tidaklah ringan. Sebagaimana diketahui, gelaran pemilu kali ini dihadapkan dengan begitu banyak persoalan, mulai dari penyebaran berita-berita bohong yang begitu masif, terutama melalui media sosial dan persoalan ancaman disintegritas bangsa. Untuk melawan itu semua, maka butuh kerjasama semua unsur masyarakat. Karena kalau hanya mengandalkan penyelenggaran pemilu maupun aparat keamanan, jelas tidak akan mampu. “Kita semua harus terlibat aktif, sesuai peran dan fungsi masingmasing. Supaya gelaran pemi-
lu yang aman, damai dan bermartabat bisa benar-benar terwujud,” ujarnya. Usai deklarasi, dilanjutkan dengan apel pasukan pengamanan pemilu. Apel diikuti ratusan personel dari kepolisian, TNI, Pol PP, Dinas Perhubungan serta unsur pengamanan lainnya. Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., bersama Dandim 1620/ Loteng, bertindak sebagai inspektur upacara. Pada kesempatan tersebut, para unsur pengamanan juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan tahapan pemilu demi terwujudkan pemilu yang damai serta bermartabat. (kir)
Kafilah Gunungsari Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Giri Menang (Suara NTB) Rangkaian acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVIII Tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di Lapangan Umum Kuripan secara resmi telah usai dilaksanakan. Kecamatan Gunungsari berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan nilai 89. Sedangkan posisi kedua diraih Kecamatan Labuapi dengan nilai 57 dan Kecamatan Lembar di urutan ketiga dengan nilai 54. Tuan rumah Kecamatan Kuripan hanya mampu menduduki peringkat ke enam dengan nilai 36. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 16 Maret hingga 21 Maret 2019 ini secara resmi ditutup Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (21/3) malam. Fauzan pun memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan MTQ. Kesuksesan ini menurut bupati merupakan kebanggaan tersendiri atas terpilihnya qori, qoriah, hafiz, hafizah, mufasir dan mufasirah terbaik yang akan menjadi wakil Lobar pada MTQ XXVIII tingkat Provinsi NTB bulan Oktober mendatang. “Prestasi ini terus dipertahankan, dan jangan merasa sombong setelah mendapatkan juara. Teruslah berlatih untuk mempersiapkan diri mengharumkan nama baik Kabupaten Lobar pada MTQ tingkat selanjutnya,” pesannya. Untuk yang tidak
mendapatkan juara saran Fauzan, jangan sampai putus asa dan sebisa mungkin kembali menunjukkan kualitas diri. “Jadikan momen MTQ ini tidak hanya menambah wawasan penghayatan dan cinta terhadap Al-Qur’an, namun menjadikan pembiasaan sehari-hari dan nilai-nilai dapat diimplementasikan setiap hari,” tambahnya. Sementara itu Ketua Panitia sekaligus Ketua LPTQ Lobar, Dr . H. Fathurrahim mengatakan, para qori’ dan qori’ah yang menjadi juara pada MTQ kali ini akan ikut kompetisi pada MTQ tingkat provinsi yang digelar akhir tahun ini, di mana untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini ditunjuk Lobar sebagai tuan rumah.”Para juara akan berlaga di MTQ tingkat provinsi yang nanti digelar di Lobar,” jelas dia. Ia mengaku pelaksanaan MTQ kali ini sukses baik dari sisi penyelenggaraan dan kualitas hasil. Di penghujung acara, Bupati H. Fauzan Khalid didaulat memberikan piala bergilir kepada juara umum yang diterima oleh Camat Gunungsari didampingi Ketua LPTQ Kecamatan Gunungsari Muhammad Musanip. Pemenang masing-masing memperoleh bonus uang saku sejumlah Rp 5 juta untuk juara umum. Selanjutnya juara pertama mendapat Rp 2,5 juta, juara dua Rp 2 juta dan Rp1,5 juta untuk juara ketiga. (her)
(Suara NTB/humas lobar)
JUARA UMUM - Kafilah Gunungsari juara umum pada MTQ tingkat Kabupaten Lobar.
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Petani Jagung Minta Pemkab Segera Sikapi Gagal Panen Taliwang (Suara NTB) – Ketua Asosiasi Petani Jagung KSB, M. Dahlan, mendesak Pemerintah segera menyikapi hilangnya ratusan hektar lahan jagung akibat gagal panen. Akibat bencana tersebut, kini petani jagung merugi ratusan juta. Untuk menanami satu hektar saja, lahan jagung menelan biaya sekitar Rp2,5 juta sedangkan yang rusak saat ini sekitar 800 hektar. “Kami sudah buatkan laporan secara resmi ke Pemerintah terkait ratusan hektar lahan jagung yang mengalami gagal panen. Bahkan gagal panen di 2019 merupakan kondisi yang
sangat parah. Sehingga kita meminta supaya Pemkab bisa membantu petani agar tidak semakin merugi. Salah satunya dengan memberikan bantuan benih di musim tanam se-
lanjutnya agar bisa menutupi kerusakan,” sebutnya kepada Suara NTB, Jumat (22/3). Dikatakannya, pemberian benih gratis kepada para petani ini dilakukan agar bisa
melakukan penanaman di musim kedua. Karena waktu penanamannya juga cukup panjang, sehingga petani bisa menutupi kerugiannya. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pemkab bisa membuat regulasi supaya jagung juga bisa mendapatkan asuransi dari pemerintah. Hal ini tentu berasalan, karena kerugian yang ditimbulkan jika mengalami gagal panen juga sangat besar. Belum lagi modal awalnya juga
bersumber dari Perbankan melalui pinjaman KUR. Segingga akan sangat memberatkan jika para petani harus menanggung semua kerugian yang ditimbulkan tersebut. “Kami meminta supaya Pemerintah bisa memikirkan nasib petani jagung yang mengalami sudah gagal panen. Sehingga petani tidak terlalu merugi, minimal balik modal sudah sangat baik,” ujarnya. Ia menambahkan, selain
masalah bantuan benih, dirinya juga meminta supaya jaringan irigasi yang belum maksimal bisa dilengkapi. Karena jika dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya penanganan maksimal, maka gagal panen juga akan terus terjadi setiap musim kemarau. Apalagi embung yang sudah terbangun hanya bentuk fisiknya saja dan belum memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat di desa dan lahan pertanian yang
ada di lokasi itu. Lahan pertanian di dua desa ini bersifat tadah hujan, sehingga sangat bergantung kepada jaringan irigasi. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada Pemkab supaya bisa mengambil sikap terkait masalah kekeringan. “Kita minta Pemerintah bisa mengambil langkah strategis terkait kekeringan ini. Karena kondisi ini selalu terjadi di setiap musim kemarau,” tandasnya. (ils)
Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 28 lembaga Taman Kanak Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2019. Hal ini dikarenakan persyaratan ke 28 TK/PAUD tersebut, berupa data pokok pendidikan (Dapodik) yang disampaikan dengan data dalam sistem Dapodik secara nasional belum singkron. “Jadi data yang disampaikan ke kami saat dicej dengan sistem tidak sama. Padahal ketentuan untuk dapat BOP itu mereka harus terdaftar dalam sistem Dapodik,” kata Kepala Bidang PAUD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, Suarman, S.Pd kepada wartawan, Jum’at (22/3). Kesempatan bagi TK/PAUD tersebut untuk bisa mendapatkan dana BOP non fisik itu masih terbuka. Suarman menjelaskan, penerima dana BOP tahun 2019 berdasarkan data Dapodik hasil sinkronisasi per 31 Maret tahun ini. Dengan demikian bagi sekolah yang data Dapodik-nya belum sinrkon dengan sistem Dapodik secara nasional dapat melakukan pembaruan dan penyesuaian sebelum tanggal 31 Maret mendatang. “Dari pihak dinas juga membantu memfasilitasi mereka supaya cepat menyinkronkan data Dapodik-nya itu,” katanya. Tahun ini besasaran dana BOP untuk lembaga pendidikan TK/PAUD di KSB mencapai sekitar Rp 4 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi 164 satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Suarman menjelaskan, besaran nilai BOP yang diterima tiap satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah siswanya. Di mana tiap siswa ditetapkan sebesar Rp 600.000 per tahun. Untuk proses pencairannya, dana yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu ditransfer dalam 2 tahap. Dengan komposisi penyaluran masing-masing 50 persen tiap tahapanya. “Sebenarnya yang tahap pertama sudah mulai berjalan pencairannya. Makanya kami sangat berharap sinkronisasi Dapodik 28 sekolah itu segera rampung, karena pencairan dana itu kolektif,” sebut Suarman. Ia menyampaikan, pencairan dana BOP itu memiliki tahapan yang cukup panjang. Setelah sekolah ditetapkan sebagai penerima, mereka diharuskan mengajulan Rencana Kerja Anggaran Semetara (RKAS). Setelah disetujui RKAS kemudian ditetapkan menjadi RKA sebagai dasar pencairan ke rekening sekolah. “Kami tidak ingin ada keterlambatan, makanya sekolah-sekolah sebisa mungkin kami bantu,” cetusnya. Dana BOP bagi satuan pendidikan TK/PAUD secara aturan sepenuhnya digunakan untuk menundukung kegiatan pembelajaran bagi siswa. Dari 100 persen dana yang diterima per siswa, sebanyak 50 persen dimanfaatkan untuk item kegiatan pembelajaran dan bermain siswa, 35 persen item kegiatan pendukung dan sisanya 15 persen biaya kegiatan penunjang pendidikan lainnya. “BOP ini asalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) nom fisik. Jadi dana ini tidak diperuntukkan untuk membangun infrastruktur sekolah,” tegas Suarman. (bug) Suarman
Gelap Mata, Suami Diduga Aniaya ”Teman Pria” Istrinya Sumbawa Besar (Suara NTB) Peristiwa berdarah terjadi di Dusun Bukit Tinggi, Desa Dete, Kecamatan Lape, pada Jumat (22/3) dinihari pukul 02.00 Wita. Adalah ML alias Galang (38) tewas dengan belasan luka tebasan lantaran dibantai DS (41). Diduga kuat, hal ini terjadi karena pelaku sakit hati mendapati korban tengah berada di dalam kamar istri terduga pelaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelumnya DS dan istrinya sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak 2017 lalu. Tetapi pada akhir 2018, pelaku yang tinggal di Kecamatan Maronge mengajak istrinya rujuk kembali. Namun, ajakan tersebut mendapat penolakan dari istrinya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Jumat (22/3) dinihari, pelaku mendatangi kediaman istrinya di Desa Dete, Kecamatan Lape. Namun saat tiba, kondisi pintu rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian pelaku menggedor pintu rumah bagian samping. Istri pelaku pun membangunkan ibunya dan membuka pintu. Pelaku yang datang bersama sepupunya tersebut, tampak memegang pedang. Setelah pintu terbuka, pelaku langsung masuk sendirian ke dalam rumah dan menuju kamar istrinya. Di dalam kamar, pelaku mendapati korban yang diduga teman pria istrinya. Diduga sakit hati dan gelap mata, pelaku langsung menyerang korban. Saat pelaku mengayunkan pedangnya, sempat dilerai oleh istri dan mertuanya. Sehingga tebasan sempat mengenai tangan kiri mertua pelaku dan terjatuh. Saat itulah pelaku langsung menebas korban berulang kali hingga ususnya terburai. Korban pun meninggal dunia dan pelaku pergi meninggalkan rumah tersebut. Kini pelaku pun sudah menyerahkan diri ke Polres Sumbawa. Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Zaky Maghfur, SIK membenarkan kejadian tersebut. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Sumbawa dan sudah dimintai keterangan. Barang bukti parang yang digunakan juga sudah diamankan. Hanya saja pihaknya masih mencari pakaian pelaku, karena setelah kejadian langsung dibuang. “Pelaku datang menyerahkan diri ke Polres. Untuk yang bersangkutan sudah diperiksa di Reskrim,” ujarnya. Dijelaskannya, korban langsung meninggal dunia setelah mendapat tebasan berulang kali. Dimana ada belasan luka tebasan di bagian tubuh korban, dan yang paling parah di bagian perut. Dalam hal ini, pelaku melakukan tindakannya karena sakit hati mendapati korban ada di kamar istrinya. Saat ini pihaknya juga tengah melakukan pendalaman terhadap kasus ini. (ind)
(Suara NTB/arn)
PEMUSNAHAN - Kapolres Sumbawa, bersama Pimpinan Forkopimda lainnya dan Ketua MUI Sumbawa saat pemusnahan barang bukti narkoba dan miras di kantor Bupati Sumbawa.
Peredaran Narkoba Masih Marak di Sumbawa
Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Narkoba Polres Sumbawa melakukan pemusnahan barang bukti narkoba, Jumat (23/ 3) di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Hasil pengungkapan kasus sejak Januari hingga Maret tahun ini. Sebagai bukti kuat masih maraknya peredaran gelap narkoba di Sumbawa. Hadir pada pemusnahan barang ukti tersebit, Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, Kapolres Sumbawa beserta jajaran, Dandim 1607 Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, Ketua MUI hingga Ketua Bawaslu. Kapolres Sumbawa
AKBP Tunggul Sinatrio, S.IK, M.H, menyampaikan, sejak Januari sampai Maret 2019, Satuan Narkoba Polres Sumbawa telah menangani pengungkapan 9 kasus narkoba. Dari kasus tersebut terdapat tersangka laki-laki berjumlah 14 orang. Adapun jumlah barang bukti yang dimusnahkan antara lain inex/ ekstacy sebanyak 7 butir dengan berat 2,54 gram, narkoba jenis shabu sebanyak 65,62 gram. Ada pula barang bukti tindak pidana ringan yaitu minuman beralkohol, yang berhasil diungkap sebanyak 5 kasus dengan tersangka 4 orang laki-laki dan 1 orang pe-
rempuan. Jumlah barang buktinya antara lain bir sejumlah 3.524 botol dan 406 kaleng, arak sejumlah 428 botol dan 2 dirijen, vodka dan mansion sebanyak 33 botol. Kasat Narkoba Polres Sumbawa Iptu Faisal Afrihadi, SH menyampaikan, pemusnaham barang bukti ini, gambaran Kabupaten Sumbawa masih marak peredaran gelap narkoba dan minuman keras. Termasuk minuman komik yang banyak dikonsumsi secara berlebihan oleh kaum millennial. Polres Sumbawa mempunyai program pencegahan salah satunya dengan cara mengadakan bhakti dan Jumat keliling, masuk ke
masjid-masjid mengajak seluruh masyarakat beserta ulama-ulama untuk bersama sama beribadah dan bersatu melawan narkoba. Juga kegiatan minggu keliling untuk umat Kristiani. Ketua MUI Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polres Sumbawa dalam upaya memusnahkan segala hal yang berhubungan dengan miras narkoba ini. Peredaran miras di Sumbawa tidak bisa dianggap sepele karena faktanya barang bukti yang didapat oleh pihak kepolisian tidak sedikit. Hal tersebut menuntut peran pemerintah serta seluruh elemen masyarakat mulai
dari orang tua, termasuk rekanrekan wartawan untuk berfikir, bersikap sekaligus berbuat untuk bersama-sama mengantisipasi dan meminimalisir peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sumbawa. Ketua MUI berharap agar kegiatan ini tidak berhenti sebatas seremonial belaka. Namun dapat dikonkritkan lagi dengan kegiatan dan tindakan yang lebih massif dilapangan. Kepada para pengusaha miras, dihimbau untuk dapat mencari rejeki dari sumber lain yang halal, mengingat dampak dari miras sangat merusak mental dan jiwa serta masa depan generasi muda. (arn)
Amankan Pemilu 2019, TNI-Polri Ribuan Anggota Diminta Bertanggung Jawab Linmas Dapat
Sumbawa Besar (Syara NTB) Apel gelar pasukan pengamanan Pemilu Tahun 2019 digelar Jumat (23/3) , di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Apel yang diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Kapolres Sumbawa, diikuti Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, Ketua KPU Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Bawaslu tersebut turut dihadiri oleh pejabat lingkup Polres dan Kodim 1607 Sumbawa dan seluruh peserta apel dari jajaran polres Sumbawa, jajaran Kodim 1607/Sumbawa, Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Satuan Linmas, Satuan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Pramuka Saka Bhayangkara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam sambutannya yang disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK, MH menyatakan kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif di seluruh Indonesia. Untuk menunjukkan negara didukung oleh rakyatnya sangat serius dan
Pembekalan
(Suara NTB/arn)
TANDA KESIAPAN - Kapolres Sumbawa, Tunggul Sinatrio menyematkan pita tanda kesiapan menghadapi Pemilu 2019. bertanggung jawab agar gela- dedikasi dan rasa tanggung ran pesta demokrasi bisa ber- jawab, karena bagi Prajurit jalan dengan baik tanpa ada Bhayangkari Negara, tugas adhambatan yang berarti. Guna alah kehormatan yang tidak termemilih calon legislatif dan nilai harganya. Dalam acara tersebut juga pemimpin nasional yang berintegritas. Jumlah kekuatan dilakukan penyematan pita prajurit TNI-Polri yang dilibat- tanda kesiapan menghadapi kan dalam pengamanan Pemi- pemilu 2019 dan pemberian lu Serentak Tahun 2019 seban- penghargaan kepada anggota yak 453.133 orang didukung Polres dan Kodim 1607 Sumdengan Alutsista sesuai poten- bawa atas kesigapannya membantu masyarakat memadamsi kerawanan yang ada. Menko Polhukam berharap kan api pada saat musibah kekepada seluruh prajurit TNI- bakaran yang terjadi pada SePolri dan komponen masyara- nin pagi (11/3) di Kampung kat yang dilibatkan, agar melak- Kodok Kelurahan Seketeng sanakan tugas ini dengan penuh Sumbawa Besar. (arn)
Dislutkan Mulai Tebar Bibit Ikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa setiap tahun melakukan penebaran bibit ikan di setiap embung ataupun waduk yang memiliki potensi budidaya ikan air tawar. Di tahun 2019 ini, kegiatan tersebut sudah mulai dilakukan di sejumlah lokasi. Kabid Perikanan Tangkap Dislutkan Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin, mengakui, penebaran bibit ikan ini dilakukan di semua kecamatan yang memenuhi syarat, dan tempat. Termasuk di Waduk dan Em-
bung yang memiliki potensi untuk budidaya air tawar. “Jadi semua kecamatan yang memenuhi syarat, tempatnya, termasuk waduk, embung tetap kita lakukan setiap tahun penebaran bibit ikan. Setiap embung yang mimiliki potensi untuk budi daya air tawar kita siapkan bibit ikan,” ujarnya. Dijelaskannya, tempat yang memenuhi syarat secara bertahap dilakukan penebaran bibit ikan dari Januari hingga Desember. Sementara ini, di tahun 2019 sudah dimulai di lima loka-
si, yakni Alas Barat, Plampang, Lape, dan Lopok. Jumlah bibit yang diberikan kepada setiap kecamatan bervariasi, tergantung kebutuhannya di lapangan. “Tahun ini sudah dimulai di lima lokasi. Bibit ikannya bervariasi antara kecamatan satu dengan yang lain. Ada yang 20 ribu, ada yang 30 ribu tergantung kebutuhan mereka di lapangan. Karena setiap Musrenbang tetap diusulkan. Jika tidak ada usulan, biasanya kita kurangi. Tapi tetap ada penebaran bibit karena usulan dari bawah harus tetap ada,” pungkasnya. (ind)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Sumbawa diberikan pembekalan dan pelatihan. Hal ini guna memastikan kesiapan dari Linmas dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu April 2019 mendatang. Kasat Pol PP Sumbawa, H. Mas’ud , S.Sos,. M.Si yang ditemui wartawan, mengakui sudah dilakukannya pembekalan dan pelatihan bagi Linmas seluruh kecamatan. Dimana dalam pelaksanaan tugas Linmas ini ada di tiga tempat, yakni di kecamatan, desa, dan TPS. Pihaknya dari pemda juga sudah memberikan sarana dan prasarana berupa baju dan topi. “Jadi Linmas sudah kita berikan pembekelan dan pelatihan seluruh kecamatan. tidak ada lagi Linmas yang tidak kita berikan. Untuk Linmas TPS anggarannya berada di KPU. Untuk Linmas desa anggarannya ada di pemerintah
(Suara NTB/ind)
(Suara NTB/bug)
28 TK/PAUD Terancam Tak Terima BOP
H. Mas’ud
daerah dan kecamatan. Oleh karena itu, mengenai pembinaan sudah tidak kita ragukan seperti tahun-tahun lalu,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/3). Dijelaskannya, jumlah anggota Linmas seluruhnya sebanyak 3.297 orang. Masing-masing ditempatkan 10 orang di satu kecamatan, 2 orang Linmas desa, dan 2 orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar di setiap TPS. Dalam hal ini Linmas memiliki peran penting dalam pengemanan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat ataupun di TPS. “Karena Linmas itu kan perlindungan masyarakat. Jadi seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka Linmas sebagai ujung tombaknya keamanan. Bahkan polisi tidak bisa mengganggu dalam TPS. Jadi Linmas yang melakukan perlindungan masyarakat dalam Pemilu baik Pilpres maupun Pileg,” tukasnya. Saat ini, lanjutnya, anggota Linmas sudah siap melaksanakan tugasnya di lapangan. Apalagi sudah dilakukannya gelar pasukan bersama pihak kepolisian. “Sekarang sudah siap. Tadi sudah gelar pasukan kepolisian dan Linmas dengan Sat Pol PP,” pungkas H. Mas’ud. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
Unggah Foto Cawapres, Dua ASN Diperiksa Bawaslu Kota Bima (Suara NTB) – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bima diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dalam dugaan melanggar netralitas ASN dalam Pemilu 2019. Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaemin S.Pd,I mengakui pihaknya telah memanggil dua ASN Kota Bima untuk klarifikasi. Kedua ASN tersebut masing-masing berinisial berinisial MJ dan FR. “Ya be(Suara NTB/Dok) nar, keduanya telah memenuMuhaemin hi pangilan untuk klarifikasi kemarin,” katanya, Jumat (22/2). Dikatakannya, kedua ASN tersebut diperiksa terkait dugaan melanggar netralitas ASN dalam Pemilu. Mereka kata Muhaemin, terindikasi mendukung pasangan calon tertentu secara terang-terangan. Lebih lanjut dikatakannya, oknum MJ diperiksa karena hadir langsung ke panggung, ketika Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno hadir di Kota Bima beberapa waktu lalu. “Sementara oknum FR diperiksa karena mengunggah fotofoto Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno di akun sosial pribadinya,” katanya. Ia menegaskan pemanggilan terhadap keduanya baru tahap klarifikasi. Usai klarifikasi tersebut, akan disimpulkan dalam rapat pleno. Apakah hal itu menenuhi unsur Tipilu atau tidak. “Untuk sementara hasil klarifikasi belum kita simpulkan. Nanti akan disimpulkan dalam rapat pleno bersama Sentra Gakumdu,” katanya. Meski demikian pihaknya akan tetap mengeluarkan surat rekomendasi terkait pelanggaran administrasi kepada pimpinan dua ASN tersebut serta ke Komisi ASN untuk diproses sesuai aturan berlaku. “Dalam Pemilu ASN harus bersikap netral. Tidak boleh mendukung paslon tertentu,” pungkasnya. (uki)
Bupati Jamin Pemilu di KSB Damai Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sangat yakin jika pelaksaan Pemilu 17 April mendatang akan berjalan aman dan damai di daerah. Menurut bupati, keyakinannya itu diperolehnya setelah melihat komitmen seluruh elemen yang teribat dalam pesta demokrasi tersebut. Di mana para pihak siap bersinergi menyukseskan Pemilu 5 tahunan itu. “Alhamdulillah tadi kita sudah laksanakan apel kesiagaan Pemilu terus lanjut dengan rakor. Dan saya lihat semua pihak setuju bersinergi menyukseskannya. Makanya saya yakin Pemilu di tempat kita ini akan berjalan aman dan damai,” kata bupati kepada wartawan, Jum’at (22/3). Menurut bupati, tingkat kesadaran masyarakat dan seluruh elemen yang terkait sudah meiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait Pemilu. Buktinya sepanjang tahapan yang telah berlangsung belum ada gangguan yang timbul di masyarakat terutama di sisi penyelenggara Pemilu. “Riak-riak pasti ada ya namanya juga konteksnya persaingan. Tapi kan riaknya tidak sampai membuat gangguan keamanan misalnya,” klaimnya. Ia menyatakan, menciptakan Pemilu jujur adil (jurdil) sebenarnya sangat mudah. Caranya seluruh komponen yang terlibat di dalamnya harus bekerja sesuai fungsinya. KPU selalu penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas dan Parpol sebagai peserta Pemilu harus menjalankan perannya sesuai fungsinya. “Kalau semua bekerja sesuai tugas dan fungsinya saya yakin yang curang-curang itu tidak akan terjadi,” tegasnya. Disinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati menyatakan, Pemda KSB sejak awal sudah mewantiwantinya. Bahkan dalam berbagai forum resmi, para ASN terus diingatkan agar jangan sampai terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan kampanye peserta Pemilu dengan dalij apapun. “Kemarin ada ASN yang diproses Bawaslu dan kami persilakan. Bahkan kami bantu Bawaslu dengan meminta pertimbangan KASN. Artinya kita tidak akan lindungi ASN yang memang terbukti menyalahi ketentuan Pemilu dan statusnya sebagai ASN,” tandas orang nomor satu di KSB ini. Terakhir bupati berharap, kepada seluruh masyarakat KSB agar menyambut Pemilu 17 April mendatang dengan penuh harapan perbaikan kehidupan berdemokrasi. Sebab hasil Pemilu nanti tidak hanya akan menunjukan peserta pemilu mana yang menang, tetapi juga kematangan masarakat dalam berdemokrasi. “Semuanya harus baik. Hasilnya maupun prosesnya. Itu baru dikatakan kita sebagai bangsa telah matang dalam berdemokrasi. Dan ingat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa harus terus kita jaga,” pungkasnya. Sementara itu dalam kegiatan Rakor keseiagaan Pemilu yang diaksanakan di ruang rapat utama kantor bupati KSB, kemarin dihadiri oleh sejumlah pihak. Selain Pemda KSB, KPU dan Bawaslu, jajaran TNI/Polri dan sejumlah ketua partai juga hadir. Masing-masing dari mereka menyatakan komitmennya siap menyukseskan Pemilu 17 April mendatang. (bug)
(Suara NTB/bug)
USAI RAKOR - Bupati KSB, H. W. Musyafirin bersama ketua KPU Denny Saputra dan ketua Bawaslu Karyadi usai mengikuti rakor kesiagaan Pemilu.
Fenomena Bunuh Diri Tak Bisa Dibiarkan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menegaskan fenomena aksi bunuh diri di Dompu beberapa waktu belakangan tidak bisa dibiarkan. Bupati pun meminta orang tua lebih peduli pada anaknya. Membangun komunikasi yang baik merupakan cara mengetahui masalah anak. Dan dapat mencegah bertambahnya kasus bunuh diri. Hal itu disampaikan H. Bambang M. Yasin dalam arahannya di masjid Desa Daha Kecamatan Huu yang dihadiri juga oleh Kapolre, Dandim 1614/Dompu, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu bersama jajaran pemerintah Kabupaten Dompu, Jumat (22/3/2019) kemarin. “Ini (bunuh diri), satu masalah serius. Buat kita, ini masalah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemarin saya berpikir, apa masalah sampai harus mengakhiri hidupnya,” kata H. Bambang. Bagi H. Bambang, langkah anak-anak mengakhiri hidupnya dengan minum racun tidak lepas dari tanggungjawab para orang tua. Karena keputusan itu tidak serta merta diambil anak-anak, pasti ada yang mendahuluinya. Komunikasi antara anak dengan orang tua menjadi kuncinya.
“Kita minta bantuan kepada masyarakat Huu terutama para orang tua. Ketika ada yang berubah dari perilaku anaknya saat pulang sekolah atau ketika keluar malam, diajak bicara baik-baik. Anakanak zaman sekarang, tidak bisa dikasari, tapi harus diajak bicara baik,” ungkapnya. Ia pun mengingatkan, seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Bahkan ketika mati, ia tidak boleh dishalatkan dan dimakamkan di pemakaman orang Islam. “Makanya saya ndak datang melayat (pelaku bunuh diri), supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain bahwa kematian ini tidak benar,” jelas H. Bambang. Fenomena saat ini, lanjut H. Bambang, anak-anak tidak bisa ditegur orang lain dan bahkan gurunya di sekolah. Aki-
PUPRPP dan Dinas Koperindag agar segera menyikapi masalah tersebut. Sehingga apa yang menjadi masalah di wilayah Selatan bisa diminimalisir, “ ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (22/3) kemarin. Dikatakannya, persoalan material ini muncul setelah mendapatkan laporan dari tenaga fasilitator yang berada di masing-masing desa. Memang sejak awal ketersediaan bahan bangunan dan tukang sempat menjadi masalah yang harus disikapi secara serius dan komprehensif. Karena jumlah material tidak sebanding dengan total rumah yang rusak. Itupun belum termasuk untuk penanganan rumah yang rusak berat di tahap ketiga dan seterusnya, baru ditahap satu dan dua saja sudah kelabakan. Maka dari
batnya, anak menjadi kebablasan dalam pergaulan dan bertindak. “Makanya saya sudah perintahkan, ketika ada orang tua yang langsung memarahi guru dan menganiaya guru karena ditegur anaknya di sekolah, anaknya itu dikeluarkan saja dari sekolah. Biar orang tuanya yang buat sekolah sendiri,” katanya. Untuk menghindari bertambahnya pelaku bunuh diri, H. Bambang meminta bantuan kepada para orang tua untuk lebih peduli pada anak-anaknya. Ketika ada tetangga yang menegur anaknya atau guru menasehati anaknya, tidak langsung percaya atas laporan anak. Karena orang tua tidak 24 jam mengawasi dan mengetahui perilaku anak. H. Bambang juga mengaku, fenomena tindak kriminal yang melibatkan anak-anak juga banyak terjadi. Di Polres Dom-
(Suara NTB/ula)
BERI ARAHAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memberikan arahan pada warga di masjid Desa Daha Kecamatan Huu, Jumat (22/3). pu, sebanyak 48 orang anak ditahan karena terlibat tindak kriminal dan mereka sudah ditahan 3-4 bulan. Untuk mencegah bertambahnya anak terlibat kasus kriminal, pihaknya turun ke sekolah-sekolah melakukan pembinaan. “Senin besok kita rencananya di SMPN 1 Huu, kita minta para orang tua juga hadir. Ini salah satu cara mencegah anak-anak berbuat macammacam,” katanya. Di masjid Daha Kecamatan
Huu, kegiatan ini diawali dengan shalat Jumat secara berjamaah. Yang bertindak sebagai khatib dan imam, ustaz H L Syarifuddin, SQ. Khatib mengupas soal tindakan bunuh diri dan tindakan putus asa dalam Islam berdasarkan Al Quran dan Al Hadist. Tindakan bunuh diri, bahkan putus asa dalam Islam masuk kategori dosa besar yang diharamkan. Menjadi kewajiban para orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. (ula)
Sebulan Mendatang, Ribuan Pelanggan PDAM Tak Nikmati Air Bersih
(Suara NTB/Uki)
CANGKANG PENYU - Pemusnahan puluhan cangkang penyu oleh Satuan Reskrim Polres Bima Kota, di halaman kantor Polres Bima Kota, Jumat (22/3).
Puluhan Cangkang Penyu Sitaan Dimusnahkan Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan cangkang penyu dimusnahkan Satuan Reskrim Polres Bima Kota. Pemusnahan barang bukti (BB) hasil sitaan September 2018 lalu, digelar di halaman Kantor Polres Bima Kota, Jumat (22/3). Kasat Reskrim Polres Bima Kotam, Iptu Hilmi M, Prayoga mengatakan puluhan cangkang yang dimusnahkan tersebut hasil sitaan dari dua pelaku yang ditangkap di Desa Bugis Kecamatan Sape pada Bulan September 2018. “Mereka yang ditangkap masing-masing berinisial SA dan SY,” katanya. Diakuinya, BB yang diamankan saat itu, berupa 13 boks daging penyu, 31 buah cangkang punggung penyu, 3 buah cangkang dada penyu, 14 kantong plastik yang berisi sisik cangkang bagian belakang penyu, 1 buah karung berisi daging penyu yang
sudah dikeringkan. “Kemudian ada 1 unit perahu motor warna biru putih dan 1 buah alat timbang,” ujar Hilmi. Menurutnya kedua tersangka tersebut telah melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. “Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara,” katanya. Saat pemusnahan berlangsung, Hilmi meminta dengan tegas agar masyarakat tidak lagi memburu dan mengambil satwa yang dilindungi negara. Kata menurut dia, Penyu merupakan satwa yang dilindungi. Keberadaannya dan populasinya yang sudah terancam punah. “Masyarakat harus menjaga dan melestarikan ekosistemnya karena menjadi tanggungjawab bersama. Dengan adanya penangkapan dan
Pasokan Material Jadi Penghambat Pembangunan RTG Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Barat Fud Syaifuddin ST, mengaku memiliki kendala di dalam penanganan rumah rusak pasca gempa. Selain masalah pembiayaan yang belum ditransfer ke daerah, kebutuhan material terutama pasir, semen, dan kayu juga semakin menipis. Bahkan ketersediaan bahan tersebut sangat dikeluhkan di wilayah Kecamatan Sekongkang dan di Maluk karena sudah semakin terbatas. “Memang kita masih memiliki kendala di lapangan untuk bisa mempercepat penanganan rumah rusak itu. Kendati demikian kita tetap berupaya mencari jalan keluarnya. Bahkan dalam waktu dekat ini, kami akan memanggil Dinas
Halaman 7
itu, harus ada upaya khusus yang segera dilakukan, jika tidak maka akan menimbulkan masalah baru nanti. Termasuk akan memperlambat penanganan rumah tersebut dari target selesai sebelum bulan Ramadhan. “Kita baru tahu akar masalahnya di lapangan yakni bahan material yang terbatas. Makanya kita akan segera menyikapinya, kalau dari segi pembiayaan tinggal kita tunggu saja dari Pusat,” imbuhnya. Ditambahkannya, sementara untuk kayu yang sempat dijanjikan oleh PT AMNT, hingga saat ini masih belum ada tindak lanjutnya. Kalau kayu tidak tersedia, sampaikan saja ke daerah supaya segera disiapkan antisipasi lain. Jangan sampai dana ini selesai di transfer semua ke
daerah, justru kayunya tidak ada. Karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Tidak mungkin juga menunggu kayunya keluar, tapi batas waktu pengambilan anggaran sudah selesai kan akan percuma juga dilakukan. Makanya, Wabup meminta agar kayu yang sempat dijanjikan itu, bisa tersedia, bila perlu dikeluarkan dulu ke masyarakat nanti pasti akan dibayar. “Kami meminta supaya kayu yang sempat dijanjikan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat untuk mempercepat penanganan rumah rusak. Kita juga pasti akan bayar kayu itu sesuai dengan pembiayaan yang disepati sebelumnya,” tandasnya. (ils)
pemusnahan diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Sekitar 5000 pelanggan PDAM di Kecamatan Woja sebulan kedepan tidak akan menikmati pelayanan air bersih. Hal tersebut imbas jebolnya Bendungan Kemudi akibat banjir beberapa waktu lalu. PDAM dan Dinas PU saat ini terus menggejot upaya perbaikan. Direktur PDAM Kabupaten Dompu, Agus Supandi, SE, melalui Kasubsi Tranmisi dan Distribusi, Erikson mengatakan, banjir besar kemarin sudah menggerus semua instalasi perpipaan di Bendungan Kemudi. Karenanya sebulan kedepan kebutuhan air bersih masyarakat tidak akan bisa dilayani. “Perkiraan kita kalau cuacanya bagus macetnya itu sampai satu bulan kedepan,” kata dia ditemui Suara NTB, Jumat (22/3). Terget ini, Lanjut Erikson, juga tergantung kondisi cuaca. Jika terus ekstrem seperti akhir-akhir ini dipastikan macetnya pendistribusian air akan berlarut lama. Untuk itu pelanggan diharapkan bersabar serta tidak melakukan reaksi yang berlebihan. Dinas PU selaku pelaksana teknis di lapangan sudah mendapat alokasi anggaran perbaikan Bendungan Kemudi. Namun melihat nominalnya cukup kecil maka statusnya bersifat bndungan darurat. “Kalau lihat anggaran ini sistimnya darurat bukan permanen. Ek-
sekusinya dalam waktu dekat kita tunggu cuacanya baik dulu, karena kalau pasang terus banjir kan rugi lagi,” ujarnya. Ditegaskan Erikson, jebolnya bendungan akibat banjir bukan semata karena kondisi bangunannya yang rapuh atau tidak berkualitas. Tetapi juga pengaruh erosi tanah lantaran hutan di sekitarnya gundul ditanami jagung. Jika kondisi tersebut tak disikapi ia pesimis bendungan darurat ini akan bertahan lama. Idealnya wilayah penampungan air tidak bisa dikeliling aktivitas perambahan. “Pengalaman dimanamana kalau wilayah air itu tidak boleh digunduli. Inikan tahun kemarin masih saja babat bagaimana sikap pemerintah ini. Itukan bukan urusan kabupaten tapi sudah diambil alih provinsi,” jelasnya. Sementara itu, salah seorang pelanggan PDAM, Nurjanah menyikapi macetnya pelayanan air bersih saat ini tak begitu mempersoalkan. Sebab disadari imbas bencana alam. Namun demikian, mengingat sumber mata air sudah sangat minim diharapkan adanya upaya pendistribusian ke wilayah pelanggan. “Masyarakat sangat mengerti air kalau tidak datang karena rusaknya bendungan. Walaupun begitu tidak berarti pemerintah harus lepas tangan, mesti dibantu kami dengan mengirim air pakai mobil tangki dan sebagainya,” harap dia. (jun)
Penyebaran Hoaks dan Politik Identitas Jadi Perhatian Dompu (Suara NTB) Masa kampanye terbuka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif yang akan berlangsung 24 Maret – 13 April 2019, jajaran Polres dan Kodim Dompu menggelar apel pasukan bersama. Kerawanan pemilu 2019 hampir sama di setiap wilayah, yaitu penyebaran berita bohong dan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa. Apel gelar pasukan di lapangan kantor Bupati Dompu, Jumat (22/3) pagi langsung dipimpin Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo, SIK, MIK dan Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP selaku inspektur upacara. Apel gelar pasukan ini juga dihadiri Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama Ketua KPU Dompu, Drs Arifudin bersama komisioner lainnya dan Ketua Bawaslu Dompu, Drs Irwan. Penyematan pita merah putih kepada perwakilan pasukan dari TNI, Polri, Pol PP, Dinas Perhubungan, dan Linmas juga dilangsungkan bersamaan oleh Kapolres dan Dandim Dompu setelah sebelumnya melakukan peninjauan pasukan secara bersama. Namun sambutan Menko Polhukam, Jendral TNI (Purn) Wiranto dibacakan oleh Kapolres Dompu,
(Suara NTB/ula)
SEMATKAN PITA - Kapolres Dompu, Erwin Suwondo saat menyematkan pita pengamanan bagi perwakilan pasukan di lapangan kantor Bupati Dompu, Jumat (22/3). AKBP Erwin S. Usai apel gelar pasukan, AKBP Erwin Suwondo mengungkapkan, kerawanan pemilu tahun 2019 ini hampir sama di setiap daerah yaitu menyangkut penyebaran berita bohong, dan politik identitas yang masih cukup banyak. Hal ini menjadi ancaman keamanan karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada penyelenggara dan hasil pemilu. “Kita juga mengambil pelajaran pemilu 2014 lalu dalam pengamanan pemilu,” katanya. Menjelang masa kampanye terbuka, Erwin mengaku, belum mendapat kepastian capres maupun tim kampanye daerah yang akan memanfaatkan kampanye terbuka di Dompu. Namun dari 2 pasangan Capres
dan Cawapres, hanya tim kampanye daerah pasangan Capres 01 yang terdaftar di KPU Dompu. “Kita belum tau pasti, apakah mereka akan melakukan kampanye secara terbuka atau tidak untuk mengkampanyekan 01,” ungkapnya. Sementara pasukan yang disiapkan untuk pengamanan kampanye terbuka di Kabupaten Dompu sebanyak 410 orang dari Polres Dompu. Pasuk pengamanan ini akan ada BKO dari Polda NTB sebanyak 160 orang, dan dari TNI sebanyak 80 orang. “Tentu ini (keamanan) tidak bisa kita bekerja sendiri tanpa ada keterlibatan penyelenggara pemilu dan seluruh masyarakat,” katanya. (ula)
Jelang Pemilu 2019
Tambah Kekuatan di TPS Rawan Mataram (Suara NTB) – Pemungutan suara Pemilu 2019 kurang sebulan lagi, yakni 17 April mendatang. Aparat semakin meningkatkan pengamanan. Penambahan personel ditujukan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diidentifikasi rawan. Polda NTB menggelar apel kesiapan pengamanan Pemilu 2019, Jumat (22/3) sore di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB. Apel yang dihadiri TNI dan lembaga terkait lainnya ini dipimpin Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin. “Pasukan sudah disiapkan dengan baik. Di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai TPS dengan dibackup TNI dan komponen bangsa,” ucap Tajuddin usai apel. Dia menyebutkan, Polda NTB mengerahkan hampir 3/4 personelnya selama rangkaian Pilpres dan Pileg 2019 ini. Belum termasuk di antaranya TNI. Pola pengerahan pasukan sudah disusun. “Itu kan ada TPS kurang rawan, rawan, dan agak sangat rawan. Untuk yang rawan itu 2 polisi 2 TPS,” sebut Wakapolda. Sejumlah rangkaian Pemilu yang menjadi perhatian diantaranya tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Tetapi kepolisian menganggap setiap tahapan punya karakter kerawanan sendiri. “Semua tahapan harus kita serius. Supaya kita siap,” ujarnya. Tajuddin berpesan, Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi perlu ditanggapi dengan berbahagia. Masyarakat diminta untuk tidak menghilangkan kesempatan menggunakan hak pilih. “Jangan sampai ada ketegangan, saling menjelekkan. Kita saling mengakomodir. Hadapi dengan baik, masyarakat harus datang memilih. Pesta demokrasi ini kita hadapi dengan senang,” jelasnya. Zero Kecurangan Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyatakan sejauh ini pihaknya telah menguatkan KPU secara kelembagaan baik internal maupun eksternal seperti dengan Bawaslu, dan TNI/Polri. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan Pemilu tidak lepas dari andil aparat keamanan yang mampu menjaga kondusivitas daerah, baik menjelang, pada saat, dan pascapemilu. “Kita berupaya menyelenggarakan Pemilu seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Kita berupaya untuk memastikan di NTB ini zero kecurangan. Tentu ini sangat ditentukan kondisi keamanan dan ketenangan penyelenggara saat menjalankan tugasnya,” tegas Suhardi. (why)
Jokowi Targetkan di NTB Menang di Atas 50 Persen Mataram (Suara NTB) Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTB bersama semua elemen pemenangan yang lainnya agar bergerak lebih masif lagi hingga ke depan pintu rumah masyarakat untuk mensosialisasikan pasangan Capres/Cawapres, Jokowi - Ma'ruf. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat tertutup bersama TKD di Mataram, Jumat (22/3). Dalam kesempatan itu ditegaskan Jokowi, di sisa waktu masa kampanye yang tinggal kurang dari satu bulan ini, agar TKD bergerak dengan kekuatan mesin politik yang ada secara maksimal untuk merebut kemenangan di NTB. "Pak Jokowi memberikan kita arahan, bagaimana di sisa waktu masa kampanye ini kita bekerja lebih keras untuk mengunci kemenangan. Kita diminta bergerak secara door to door untuk meyakinkan masyarakat," kata Ketua TKD NTB, H. Misbach Mulyadi menyampaikan pesan Jokowi. Lanjut disampaikan Misbach, dalam pertemuan yang berlangsung singkat tersebut, Jokowi memberikan apresiasi kepada kerja-kerja politik TKD yang sudah menujukan hasil yang cukup baik. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei, menyatakan bahwa Jokowi unggul di NTB di atas Prabowo. "Pak Jokowi menyampaikan bahwa pergerakan sudah luar biasa untuk NTB. Beliau meminta tolong agar dijaga dan bergerak lebih masif untuk bisa mencapai target menang," tutur Misbach menirukan pernyataan Jokowi. Pada kesempatan itu Jokowi mengingatkan bahwa menjelang Pemilu yang sudah di depan mata, serangan isu hoax semakin masif. Karena itu, TKD NTB diminta untuk melakukan counter terhadap serangan isu hoax yang masif disebar. Selanjutnya, Misbach menegaskan bahwa TKD NTB akan segera dalam waktu dekat langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti arahan dari Jokowi tersebut. Sehingga hasil kemenangan yang diperoleh bisa maksimal. "Kita ditargetkan Pak Jokowi bisa menang di atas 50 persen. Tapi kita yakin dan optimis menang di atas 70 persen. Dengan kedatangan Jokowi sekarang ini, menambah semangat juang TKD dan juga semakin meyakinkan masyarakat NTB untuk memilih Jokowi-Ma'ruf. Kita akan kerahkan semua caleg dari partai koalisi untuk bergerak dari pintu ke pintu," pungkasnya. Pantauan Suara NTB di lokasi pertemuan, sejumlah petinggi partai koalisi pendukung nampak hadir dalam pertemuan dengan Jokowi tersebut. Jokowi sendiri didampingi oleh politikus PDIP, Pramono Anung dan politikus Partai Golkar, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. (ndi)
POLHUKAM
Halaman 8
Dana Bantuan Parpol Jadi Temuan BPK
Fitra NTB Desak Diungkap ke Publik Mataram (Suara NTB) Dana bantuan partai politik (Banpol) tahun anggaran 2018, jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam temuan BPK tersebut, pertanggungjawaban keuangan untuk 11 parpol di NTB dengan total nilai Rp2.956.761.6000 dinilai tidak lengkap atau penggunaan uang tidak sesuai ketentuan. Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Jimi Jumaidi kepada Suara NTB mengatakan, transparansi sudah menjadi penyakit parpol dari sejak lama. Sehingga ia tidak heran jika laporan keuangan sejumlah parpol di NTB menjadi temuan BPK. "Memang ini sudah menjadi penyakit di tubuh parpol. Parpol itu merupakan salah satu badan publik yang akuntabilitas dan transparansinya paling buruk," katanya. Jumaidi pun mendorong kepada Bakesbangpoldagri
agar membuka data parpol mana saja yang pelaporan keuangannya jadi temuan BPK. Hal itu dinilai sangat penting, agar publik mengetahui pengelolaan keuangan negara oleh parpol. "Lebih-lebih mendekati Pemilu ini. Temuan BPK ini bisa jadi pertimbangan masyarakat untuk memilih parpol yang tidak transparan dan laporan keuangannya buruk," katanya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa parpol merupakan sarang koruptor paling besar. Dalam kasus-kasus korupsi besar di negara ini, sela-
lu melibatkan orang dari kalangan partai politik. Sebagai contoh, baru-baru ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mantan Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy dalam dugaan kasus jual beli jabatan. "Parpol sebagai wadah pencetak pemimpin, pencetak para wakil rakyat harusnya menjadi contoh. Bagaimana mau mengawasi jalannya pemerintahan kalau di tubuhnya sendiri tidak bisa berbenah. Karena itu perlu ada sanksi bagi parpol yang tidak transparan," katanya. Diketahui 11 parpol yang
memperoleh kursi di DPRD NTB mendapat bantuan bervariasi tergantung perolehan kursi. Data Kesbangpol Provinsi NTB, Golkar dengan perolehan terbanyak dengan 11 kursi mendapat bantuan Rp447.667.200, urutan kedua dan ketiga Demokrat dan Gerindra dengan nominal bantuan Rp319.064.400 dan Rp366.802.800. Urutan berikutnya, Partai Kedailan Sejahtera (PKS) dengan perolehan enam kursi menerima bantuan Rp247. 696.800, kursi yang sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nilai bantuan Rp234.777.600. Masing-masing perolehan lima kursi, Partai Hanura Rp249.060.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp234.579.000. PDI Perjuangan Rp260.307.600
dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp239.551.200. Sementara partai dengan perolehan tiga kursi Partai Nasdem Rp 1 8 9 . 602.400 dan Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 167. 652 000. (ndi)
Jimi Jumaidi
Danrem 162/WB Paparkan kepada Presiden Penanganan Dampak Gempa NTB Mataram (Suara NTB) Pada kesempatan Kunjungan Presiden RI Joko Widodo Jumat (22/3) kemarin, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., memaparkan perkembangan penanganan gempa Lombok – Sumbawa. Kepada Presiden, Danrem menyampaikan tahapan-tahapan pencairan bantuan yang sudah disederhanakan sehingga lebih efektif dan efisien. Tahapan-tahapan yang dimaksud, jelas Danrem, antara lain korban gempa yang sudah memperoleh SK Bupati/Walikota membentuk Pokmas, fasilitator dan tim pendamping masyarakat sesuai dengan jenis kerusakan. Kedua, menyiapkan kelengkapan adminsitrasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), persetujuan BPBD dan Dinas Perkim yang dilanjutkan pemeriksaan administrasi oleh Bank BRI sebelum pencairan. “Apabila pihak Bank BRI sudah melakukan pemeriksaan dan dianggap lengkap sesuai dengan ketentuan, maka pihak BRI melakukan penerbitan buku tabungan untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan pelayanan satu pintu di masing-masing kecamatan,” jelas Danrem. Setelah dilakukan pencairan dana bantuan stimulan, lanjut Danrem, dana tersebut langsung diserahkan oleh Pokmas kepada Aplikator sebagai pihak ketiga untuk penyiapan material dan selanjutnya di-
(Suara NTB/ist_penrem)
PAPARKAN - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat paparkan perkembangan penanganan gempa Lombok – Sumbawa kepada Presiden. lakukan perbaikan dan pembangunan rumah sesuai dengan pilihan korban dimasing-masing Pokmas. Selain itu, tambah Danrem, pihaknya bersama BPBD dan Dinas Perkim dan
instansi terkait membuat pakta integritas dengan para Aplikator yang melibatkan LPJK selaku lembaga pengembangan jasa konstruksi. Usai memberikan paparan, Presiden RI
dan rombongan kemudian menuju Masjid Nurul Yaqin Bertais Kecamatan Sandubaya untuk melaksanakan Salat Jumat dan dilanjutkan peninjauan pembagunan Huntap di Desa Pengempel Kota Mataram. (ars/*)
DPTb NTB Ditetapkan, 1.147 Pemilih Polda NTB Tangkap Terpangkas Penambang Galian C Ilegal Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 yang masuk, baik ke wilayah Provinsi NTB maupun antar kabupaten/kota di NTB. Jumlahnya mencapai 8.405 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 4.843 pemilih laki-laki dan 3.562 pemilih perempuan. Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, S.IP, MM melalui rilisnya menjelaskan, Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk ini terdiri dari DPTb yang mengurus pindah memilih (A5) di daerahtujuandanDPTbyangmengurus A5 di daerah asal. DPTb masuk yang mengurus A5 di daerah asal sebanyak 2.290 pemilih. Terdiri dari 1.436 pemilih laki-laki dan 854 pemilih perempuan. DPTb masuk yang mengurus A5 di daerah tujuan sebanyak 6.115 pemilih. Terdiri dari 3.407 pemilih laki-laki dan 2.708 pemilih perempuan.
(Suara NTB/ist)
HASIL PLENO - Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyerahkan hasil rapat pleno DPTb kepada Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid. Selain Pemilih Tambahan (DPTb) masuk, ditetapkan pula pemilih tambahan (DPTb) yang keluar. Baik keluar antar kabupaten/kota se-NTB maupun keluar dari wilayah NTB. Jumlahnya sebanyak 9.552 pemilih. Terdiri dari 5.781 pemilih laki-laki dan 3.771 pemilih perempuan. DPTb keluar terdiri dari DPTb yangmengurus pindah memilih (A5) di daerah tujuan dan DPTb yang mengurus A5 di daerah asal. DPTb keluar yangmengurus A5 di daerah asal sebanyak 2.658 pemilih. Terdiri dari 1.636 pemilih laki-laki dan 1.022 pemilih perempuan. DPTb Keluar yang mengurus A5 di daerah tujuan sebanyak 6.894. Terdiri dari 4.145 pemilih laki-laki dan
2.749 pemilih perempuan. DPTb tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb tingkat Provinsi NTB, Kamis (19/2) yang dihadiri KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Bawaslu Provinsi, Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Dapil NTB. Rapat Pleno berakhir pukul 03.00 Wita dinihari. Dengan adanya pemilih masuk dan keluar, maka jumlah Pemilih Provinsi NTB juga mengalami perubahan. Sebelumnya, jumlah pemilih Provinsi NTB yang telah ditetapkan KPU Provinsi NTB sebanyak 3.668.635 pemilih. Terdiri dari 1.801.634 pemilih Laki-laki dan 1.867.001 pemilih Perempuan. Dengan adanya DPTb per tanggal 22 Maret, maka jumlah pemilih Provinsi NTB berkurang sebanyak 1.147 pemilih. Jumlah pemilih kini menjadi 3.667.488 pemilih. Terdiri dari 1.800.696 pemilih Laki-laki dan 1.866.792 pemilih Perempuan. Diidentifikasi pula adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 5.941. Terdiri dari 2.735 Laki-laki dan 3.206 perempuan. Pemilih khusus ini tersebar di 110 kecamatan, 580 Desa/Kelurahan dan 2.134 TPS se NTB. (aan)
Mataram (Suara NTB) Lahan di kawasan Pemepek, Pringgarata, Lombok Tengah diduga marak ditambang galian C ilegal. Dugaan tersebut sudah membawa dua tersangka, KRS dan MRY ke penegak hukum. Para penguasa lahan itu disangka menambang pasir tanpa izin di lahan yang totalnya seluas 1,83 hektare. Masing-masing tersangka menguasai lahan dengan dilengkapi alat berat. Tersangka KRS menyewa 30 are di Cerorong Selatan, Pemepek, Pringgarata, Lombok Tengah. Baru sekitar 2 are diantaranya yang sudah ditambang. Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan, tersangka KRS sudah menambang selama dua bulan. “Di sana dia (KRS) sewa lahan 30 are. Yang sudah ditambang ada 2 are,” ucapnya ditemui Jumat (22/3) kemarin. Lokasi penambangan pasir tersangka KRS ditutup paksa Agustus 2018 lalu. Tersangka bekerjasama dengan pemilik truk dump. Pasir hasil ga-
lian ilegal dijual ke wilayah diantaranya Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Modus serupa juga diduga dilakukan tersangka MRY di lahannya yang seluas 1,8 hektare di Sedau Timur, Pemepek, Pringgarata, Lombok Tengah. “Ini dia punya lahan sendiri tapi yang baru ditambang sekitar 50 are,” beber Darsono. Tersangka MRY sudah menambang pasir selama enam bulan sampai akhirnya ditutup polisi Agustus 2018 lalu. Dalam satu hari, kata dia, tersangka bisa menjual pasir sampai 30 truk. “Satu truk dijual Rp150 ribu. Kalau dihitung bisa 3 sampai 4 kubik,” sebutnya. Dua tersangka menambang pasir tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga dikenai pasal 158 juncto pasal 48 UU RI No 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Dua tersangka dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejari Praya, Kamis (22/3) lalu setelah berkasnya dinyatakan lengkap. (why)
(Suara NTB/ist)
DITUTUP - Alat berat di lokasi penambangan pasir ilegal di Sedau Timur, Pemepek, Pringgarata, Lombok Tengah yang ditutup Polda NTB.
Berkas Kasus Marching Band Kurang Harga Pembanding Mataram (Suara NTB) – Berkas dua tersangka kasus pengadaan alat kesenian marching band SMA/SMK Dikbud Provinsi NTB dikembalikan. Penyidik masih perlu melengkapi berkas mengenai unsur materiilnya. Yakni soal harga perkiraan sendiri (HPS) proyek yang diduga kemahalan. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, Jumat (22/3) mengatakan, berkas tersebut sudah diterima lagi. “Ini berkasnya dikembalikan. Ada yang kurang lah. Sedikit aja,” ujarnya sambil menunjukkan berkas dimaksud di ruang kerjanya. Jaksa mengembalikan
berkas dengan petunjuk mencari harga pembanding dari item barang. Dia menerangkan, penyidik mengagendakan pemeriksaan dokumen dan saksi untuk memenuhi petunjuk jaksa. “Tinggal cari harga pembandingnya,” kata Syamsuddin. Berkas dua tersangka tersebut yakni Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka. Para tersangka dalam kasus itu dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junc-
to pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Modus korupsi diduga berupa mark up belanja modal pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri serta empat paket untuk sekolah swasta. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta. Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Kerugian negara akibat dugaan korupsi sebesar Rp702 juta, seperti hasil audit kerugian negara BPKP Perwakilan NTB. (why)
(Suara NTB/ist)
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
SUARA NTB Lotim Petakan 12 Titik Rawan Pemilu
Halaman 9
Sabtu, 23 Maret 2019
Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka menghadapi Pemilu 2019. Dalam pengamanan pemilu tahun ini, sebanyak 1.500 anggota Polres Lotim dan Polda NTB akan diterjunkan. Di mana sebanyak 12 titik yang dipetakan rawan pemilu di Kabupaten Lotim. Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Made Winarta,SIK, dikonfirmasi usai apel gelar pasukan di Mapolres Lotim, Jumat (22/3) mengatakan,
1.500 personel tersebut akan ditempatkan di 3.389 TPS tersebar di 21 Kecamatan dan 254 desa/kelurahan di Kabupaten Lotim. Termasuk melakukan pengamanan berupa patroli pada zona tertentu serta penyiagaan personel jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Sementara untuk 12 titik yang dipetakan rawan itu TPSTPS yang lokasinya cukup jauh dan terpencil, salah satunya seperti wilayah Kecamatan Jerowaru, seperti pulau Maringkik karena harus melewati jalur transportasi laut. “Jajaran dari Polres Lotim
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
(Suara NTB/yon)
GELAR PASUKAN - Apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 di Mapolres Lotim, Jumat (22/3).
dan Polda sebanyak 1.500 personel baik Brimob maupun personel yang melakukan pengamanan di 3.389 TPS tersebar di 21 Kecamatan dan 254 desa/kelurahan di Kabupaten Lotim. Belum ditambah dari unsur Kodim 1615 Lotim,” terang Kapolres. Untuk pembagiannya, pemetaannya berupa kurang rawan, rawan, sangat rawan, dan khusus. Untuk khusus seperti di rumah sakit dan rumah tahanan. Dari 1.500 personel itu, sebanyak 870 personel khusus melakukan pengamanan di TPS. “Intinya, kita sejak awal hingga usai pemilihan mengatensi kegiatan pemilu yang secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia,”
ungkapnya. Dalam apel gelar pasukan bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan personel. Selain dari unsur kepolisian, apel gelar pasukan tersebut juga melibatkan unsur TNI, Dishub, Satpol PP Lotim, Linmas hingga Badan Keamanan Desa (BKD). Ini sebagai bentuk untuk mewujudkan sinergitas bersama masyarakat bertanggung jawab menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi agar bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas. (yon)
HILANG RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
HILANG STNK R2 HONDA DR5374CN NOKA/NOSIN : MH1JFS112FK182314/JFS1E1180231 AN. MARIA MAGDALENA NERCI HILANG DISEKITAR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 23 Maret 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 23 Maret 2019
Halaman 11
Perindo Incar Tiga Besar di Pemilu 2019 Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menegaskan, target partai untuk mampu meraih posisi tiga besar di Pemilu 2019 dengan perolehan suara double digit atau di atas 10 persen. Optimisme itu ditopang pula dengan tren hasil survei yang terus meningkat seiring pergerakan mesin dan infrastruktur partai di daerahdaerah dan nasional. ‘’Kita siapkan strategi yang akurat yaitu strategi yang bisa menarik pemilih, aktivitas akan ditingkatkan seperti fogging dan bazar murah serentak. Kampanye di udara melalui iklan di media massa dan alat peraga seperti baliho dan spanduk akan digalakkan,’’ katanya di sela-sela Rakornas Perindo di JiExpo, Jakarta, Selasa (19/3). Di hadapan ribuan kader partai, HT juga mengungkapkan target Perindo bisa meraih 60-70 kursi. Dia menuturkan, berdasarkan hasil survei, Partai Perindo saat ini sudah memiliki modal elektabilitas sebesar 4,7% secara nasional. Para pengurus dan caleg bakal menggiatkan kegiatan tatap muka atau interaksi door to door membawa visi-misi Perindo supaya mereka mengenal partai berlambang rajawali biru ini. ‘’Saya sendiri turun dan memberi pembekalan kepada caleg terkait dengan pemahaman partai dan strategi pembagian tugas dalam pemenangan perolehan suara,’’ paparnya. Rakornas Perindo itu digelar di Jakarta selama dua hari dan dibuka
oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pada sambutannya, Jokowi mengapresiasi Partai Perindo sebagai partai dengan manajemen sangat baik. ‘’Partai Perindo ini kalau dilihat dari sisi manajemen adalah partai yang direncanakan dengan sangat-sangat matang. Partai yang diorganisasi dengan sangat-sangat matang,’’ katanya. Ke depan, segenap pengurus Perindo bakal menggandakan angka elektabilitas dengan aktivitas-aktivitas politik yang sangat gencar dilakukan. Jenisnya pun beragam sesuai kebutuhan masyarakat setempat dari ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Adapun di NTB sendiri, para caleg Perindo juga memacu rangkaian aktivitas terjun langsung ke tengah masyarakat. Terlebih, terutama di Lombok dan sekitarnya, warga masih dalam pemulihan pasca bencana gempa bumi. Salah satu kader dan caleg DPR RI dapil NTB II, G Rusdianto mengungkapkan fokus aktivitasnya ialah sosialisasi, memberikan bantuan dan merangkul elemen masyarakat di Lombok. “Saya melakukan sosialisasi ke belasan titik agar Perindo dikenal dan nantinya dipilih. Fokus intensitas dengan silaturahmi tatap muka bersama warga, tokoh dan ulama,” ujarnya. Pada upaya penanganan pascagempa,dia juga menggandeng perhimpunan Al Irsyad al Islamiyah membangun hunian sementara di sejumlah titik di Lombok yang diberikan secara gratis kepada masyarakat korban bencana gempa bumi. NTB sebagai provinsi yang memil-
Presiden Jokowi Perintahkan Pembangunan RTG Dipercepat Dari Hal. 1
(Suara NTB/ist)
PENGARAHAN - Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo memberikan pengarahan setelah membuka Rakornas Perindo di Jakarta, Selasa (19/3). iki potensi ekonomi tinggi seperti agrobisnis, juga tak lepas dari perhatian Perindo. Menurut Rusdianto, kepedulian dan pendampingan mengolah sektor pertanian bakal berdampak pada elektabilitas partai. ‘’Masyarakat jelas terbantu dan sekaligus kita bisa menunjukkan manfaat riil keberadaan Perindo seperti dengan pembagian puluhan ribu bibit pohon sengon, kemiri dan jati kepada warga di daerah Sekotong
Lombok Barat,” ujarnya. Kegiatan lainnya ialah pelatihan produksi dan pengolahan komoditas kopi di Lombok Tengah dan fogging menangkal nyamuk DBD di beberapa lokasi. Aktivitas di lapangan, imbuhnya, sekaligus momentum memperkuat konsolidasi dengan kader, pengurus dan caleg. Situasi yang dinamis mendorong caleg seperti dirinya makin kreatif memoles program dan menggiatkan interaksi dengan masyarakat. (r/*)
Diduga Ada Penerima Bantuan Korban Gempa di Lotim Fiktif Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian Polres Lombok Timur (Lotim) menduga adanya data fiktif dalam penerimaan bantuan korban gempa di Kabupaten Lotim tahun 2018 lalu. Modus yang digunakan, diduga pelaku menggandakan nama penerima bantuan dalam satu rumah yang rusak akibat gempa. Dari laporan yang diterimanya, kejadian itu di Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya. ‘’Memang benar ada laporan itu. Tapi masih kita dalami dan kita tidak bisa berkomentar terlalu jauh,’’ ujar Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, dikonfirmasi, Jumat, (22/3). Dalam kasus ini, Kapolres mengaku sudah mengkoordinasikannya dengan Dandim
1615 Lotim, Letkol. Inf. H. Agus Setiandar,SIP, selaku ketua tim pengawas. Namun dari unsur kepolisian masih menyerahkan hal tersebut ke pihak berwenang di tingkat bawah dengan cara dilakukan mediasi untuk penyelesaiannya. Akan tetapi dalam penanganannya secara hukum rencananya akan dilakukan setelah Pemilu. Wakil Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Musahan, mengungkapkan, beberapa kasus di Desa Pohgading, dalam bantuan rumah rusak ringan terdapat beberapa nama yang fiktif yang dananya dicairkan oleh Pokmas. Modus yang digunakan yaitu untuk satu orang yang mengalami rusak ringan dicantumkan dua or-
BPKP Temukan 13.000 Penerima Bantuan Dana Stimulan Diduga Bermasalah Dari Hal. 1 Ketika ada transfer dana stimulan sebesar Rp50 juta untuk penerima bantuan atas nama Rum. Orang yang namanya M. Rum juga mendapatkan transfer sebesar Rp50 juta, padahal NIK-nya sama. ‘’Ini yang akan ditarik ke rekening BPBD. Akan dikembalikan ke masyarakat yang belum
mendapatkan yang sudah valid datanya,’’ ujarnya. Rum mengatakan, kejadian seperti ini diharapkan tak terulang kembali. Untuk itu, verifikasi rumah rusak berat, sedang dan ringan akibat gempa magnitudo 5,4 dan 5,1 di Lombok Timur harus benar-benar dipastikan NIK penerima bantuan satu. (nas)
Bangun Infrastruktur MotoGP Dari Hal. 1 ‘’MotoGP di Lombok sudah ditandatangani MoU-nya 2021 akan diselenggarakan. Tapi sebelumnya kita punya pekerjaan tiga,’’ kata Presiden Jokowi dikonfirmasi usai meninjau pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lingkungan Pengempel Kelurahan Bertais Kota Mataram, Jumat (22/3) siang. Presiden mengatakan, telah memerintahkan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan untuk mempercepat pembangunan tiga infrastruktur pendukung menyambut MotoGP. Yakni, memperbaiki infrastruktur pelabuhan yang ada di Lombok. Kemudian membangun akses jalan dari Lombok International Airport (LIA) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Terakhir, kata Presiden, memperpanjang landasan pacu (runway) LIA menjadi 3.000 meter. ‘’Ini pekerjaan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan. Sudah saya perintahkan,’’ ungkap Presiden.
Jokowi mengatakan pembangunan tiga infrastruktur tersebut dimulai tahun ini. Diharapkan tahun 2020, tiga infrastruktur tersebut sudah rampung. ‘’Mulai tahun ini dikerjakan, tahun depan insya Allah selesai,’’ tandasnya. Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika. Anggaran tersebut termasuk untuk biaya pembebasan lahan jalan sepanjang 17 km. By pass LIA-KEK Mandalika akan dibangun dua jalur dan empat lajur. Sementara itu, untuk perpanjangan runway LIA sudah disuarakan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, perpanjangan runway LIA juga sering disuarakan. Dengan ditetapkannya Lombok sebagai tuan rumah MotoGP, maka perpanjangan runway LIA menjadi prioritas. (nas)
Tinggal Rp500 Miliar Dari Hal. 1 Tahap pertama ditransfer sebelum Desember 2018 lalu sebesar Rp3,5 triliun. Kemudian pekan kemarin sudah ditransfer Rp1,6 triliun. Rum mengatakan, dana bantuan stimulan Rp1,6 triliun sekarang sudah masuk rekening BPBD kabupaten/kota. Selanjutnya, mulai Jumat (22/ 3), dana banuan stimulan tersebut ditransfer ke rekening masyarakat penerima bantuan. Untuk usulan dana bantuan stimulan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa di Lombok Timur, pekan lalu. Rum mengatakan usulannya berbeda. Saat ini sedang dilakukan validasi data. ‘’Untuk yang Lotim beda
lagi usulannya. Nanti akan ada tambahan. Ada 4.000an lebih rumah yang rusak,’’ katanya. Rum menambahkan, penanganan rumah rusak berat akan dikomando oleh daerah. Selama ini, Pemda bersama TNI/Polri menangani rumah rusak sedang dan ringan. Dengan adanya peralihan komando dari Kementerian PUPR ke Pemda, maka fasilitator Rekompak yang selama ini berada di bawah Kementerian PUPR akan ditarik, terutama mereka yang menjadi CPNS. ‘’Ada 1.000 fasilitator kami yang rusak ringan dan sedang. Kita BKOkan ke rumah rusak berat,’’ katanya. (nas)
ang dengan nama yang berbeda. Sehingga dalam satu bangunan itu memperoleh bantuan dua orang, namun bantuan yang diberikan untuk satu rumah dengan kriteria rusak ringan dan bantuan Rp10 juta. ‘’Ini fiktif, ada nama-nama orang yang tidak dikenal masuk dalam penerima bantuan. Modusnya kita tidak tahu persis namun inilah temuan di lapangan sehingga kita laporkan ke kepolisian,”ujarnya ditemui di Mapolres Lotim, kemarin. Kejanggalan lainnya yaitu berupa indikasi pemotongan bantuan yang sangat merugikan masyarakat. Dalam kasus ini, modus yang digunakan yaitu memberi barang kepada masyarakat akan kembali meminta masyarakat menjualnya
kembali. Sementara, kuitansi dan harga barang tidak diperlihatkan kepada masyarakat. Sehingga setelah dikalkulasikan, ditemukan indikasi pemotongan mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. ‘’Ini sudah dilaporkan ke BPBD dan kepolisian,’’ tegas Musahan. Dandim 1615/Lotim, Letkol. Inf. H. Agus Setiandar, akan segera melakukan pengecekan ke BPBD untuk memastikan basis data masyarakat korban gempa yang menjadi penerima bantuan. Terkait informasi yang beredar di lapangan itu, Dandim menyebut ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dalam satu rumah terdapat 2 sampai 4 kepala keluarga (KK) karena secara tradisional masyarakat ketika anakn-
ya menikah masih tinggal satu atap. Sehingga ketika terjadi gempa, pendataan yang dihitung ada jiwa dan KK. Padahal seharusnya yang dihitung jumlah rumah yang rusak. Kemungkinan kedua, lanjut Dandim, pada pendataan awal nama masyarakat sudah tercantum dalam SK sebelumnya. Akan tetapi ketika muncul SK selanjutnya, nama masyarakat tersebut muncul lagi dan juga mendapat bantuan. ‘’Dari dua kemungkinan ini, salah satunya saja yang boleh mendapat bantuan. Akan menjadi salah kalau semua bantuan itu diterima sehingga menjadi duplikasi. Kalau itu unsur kesengajaan, maka sudah semestinya harus ditindak,’’tegas Dandim. (yon)
Ratusan Karateka Ikuti Kejuaraan Antar Dojo Inkai Mataram (Suara NTB) Sebanyak 450 atlet INKAI dari Kabupaten/kota NTB ambil bagian di Kejuaraan Antar Dojo/Ranting INKAI seNTB di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (22/3). Event yang digelar INKAI Kota Mataram itu dibuka oleh Ketua KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana. Sekum INKAI NTB, H. Hasanudin melalui Ketua Panitia, Firman kepada Suara NTB mengatakan kejuaraan karate INKA se NTB merupakan event
yang kedua di gelar di Kota Mataram. Sebelumnya pihaknya juga menggelar kejuaraan yang sama di Mataram tahun 2017. “Kejuaraan Antar-Dojo ini merupakan event yang ke dua di gelar INKAI Kota Mataram. Event ini digelar dalam rangka seleksi atlet yang akan mewakili NTB di kejuaraan nasional INKAI di Bandung bulan Oktober 2019,” ucap Firman. Kejuaraan selama tiga hari (22-24 Maret) ini akan mempertandingkan kurang lebih 30 kelas, mulai dari kategori usia dini, junior dan Under 21
tahun. Para peserta akan memperebutkan medali emas terbanyak guna meraih trofi piala bergilir INKAI Kota Mataram yang sebelumnya dipegang oleh Dojo Tanasa. Selain memperebutkan medali dan piala bergilir, para atlet kabupaten/kota peraih medali emas di event ini akan mewakili NTB di event nasional yang akan berlangsung di Bandung bulan Oktober 2019. “Event ini kami gelar untuk seleksi atlet yang mewakili NTB di level nasional,” jelasnya. (fan)
Disarankan Ditunda, Bantuan untuk Rumah Rusak Gempa Susulan Dari Hal. 1 Ini yang harus divalidasi ulang,’’ kata Koordinator Pengawas (Korwas) Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP NTB, Bagus Santika. Akan ada perubahan status bagi korban yang sudah menerima bantuan rumah rusak sedang dan rusak ringan. Tadinya bantuan bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), beralih penanganan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Karena kewenangan penanganan untuk rusak berat sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) ada di PUPR. Sementara untuk ruang sedang dan rusak ringan ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Dengan kondisi kerusakan baru untuk korban penerima bantuan sebelumnya itu, artinya harus diterbitkan SK baru sesuai kondisinya. ‘’Kalau rumah korban itu rusak berat, berarti SK nya harus RB (rusak berat). Nah, berubah lagi kan. Yang tadinya Rp 15 juta atau Rp 10 juta, menjadi Rp 50 juta karena rumahnya kan rusak berat jadinya,’’ tandasnya. Kondisinya berbeda jika sudah tuntas dikerjakan untuk kondisi rumah rusak ringan dan rusak berat, namun belum tuntas dilakukan pembayaran. Meski rumah yang baru dibangun itu akhirnya rusak berat, tetap harus dibayar sesuai julak juknis penanganan rumah rusak ringan dan rusak sedang. ‘’Lain halnya kalau rumah itu (rusak sedang dan ringan) sedang dikerjakan. Jangan di-
lanjutkan lagi, supaya tidak dobel anggaran,” sarannya. Menurut Bagus Santika, saran-saran itu disampaikan bukan berarti untuk menghambat atau menambah birokrasi pencairan anggaran. Kepentingan pihaknya hanya demi tertib administrasi dan mencegah penyimpangan yang berujung tindak pidana korupsi. ‘’Jadi berjalan secara stimulan saja, tidak harus dihentikan total. Tapi terus berproses,’’ pungkasnya. Terkait saran BPKP ini, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja sudah menentukan sejumlah langkah. Rumah rusak yang sedang ditangani dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, akan dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) baru. Sehingga penanganannya akan berbeda dari sebelumnya. “Rumah rusak ringan atau rusak sedang yang jadi rusak berat akibat gempa kemarin, itu akan dibuatkan SK baru lagi. Akan ada usulan dari kabupaten lagi,” kata Agung. Hasil identifikasi awal, ada rumah yang ditangani Pokmas dan fasilitator BPBD sudah jadi 100 persen, namun akibat gempa, menjadi rusak berat. Padahal perbaikan rumah rusak akibat gempa Juli dan Agustus 2018 lalu itu sudah ribuan tuntas dan ribuan lagi dalam proses. Situasi yang tidak bisa dihindari, membuat proses itu terganggu. Kendati demikian, menurut Agung, solusinya sedang dilakukan pendataan ulang oleh pemerintah desa setempat bersama BPBD dan instansi terkait. Dari data itu, akan di SK kan oleh Gubernur NTB.
Mengenai sumber dan jumlah bantuan, akan dibahas dalam rapat mendatang. ‘’Itu dibutuhkan berita acara untuk rumah yang sudah jadi tapi rusak lagi, plus dengan dampak kejadiannya. Nanti akan ada rapat rapat dulu,’’ jelasnya. Ditanya berapa data total rumah rusak yang masuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, Agung belum bisa merinci karena masih dalam proses pendataan. Laporan dari fasilitator dan pemerintah desa secara berjenjang akan disampaikan ke kepala daerah di mana lokasi terdampak, seperti Lombok Timur atau KLU. Disinggung soal masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berakhir 12 April mendatang. Dengan adanya kejadian susulan kemarin, sudah ditentukan payung hukum sehingga memungkinkan akan diperpanjang lagi. Dalam status transisi, bisa berlaku sampai satu tahun, sehingga pascatanggal 12 April mendatang sangat memungkinkan diperpanjang lagi sesuai Perpres 17 tahun 2018. Dimana bunyi aturan itu, terkait situasi dalam keadaan tidak menentu, masa transisi rehab rekon akan diperpanjang. Dana transfer Rp3,5 triliun, kemudian ditambah Rp 1,6 triliun sudah masuk ke rekning masyarakat dan harus dipakai serta dipertanggungjawabkan penggunaannya. Akibat gempa susulan kemarin, tidak akan mengganggu proses penggunaan anggaran untuk perbaikan rumah rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. (ars)
Sekarang, kata Presiden tinggal pekerjaan lapangannya. Ia melihat memang ada perlambatan. Misalnya untuk pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha). Presiden juga mendapatkan laporan dari gubernur dan bupati/ walikota mengenai kurangnya material bangunan seperti semen dan baja ringan. Berkaitan dengan kurangnya suplai semen dan baja ringan, Presiden mengatakan langsung menelepon Menteri BUMN. Agar segera menyuplai semen dan baja ringan lebih banyak lagi dari pabrik. ‘’Yang jelas sudah saya perintahkan harus lebih cepat dari sebelumnya. Yang paling penting, tabungan, uang itu sudah dipegang masyarakat,’’ ujarnya. Presiden mengungkapkan, dana bantuan stimulan sebesar Rp5,1 triliun tersebut ditransfer selama dua tahap. Tahap pertama sebelum Desember 2018 lalu sebesar Rp3,5 triliun lebih. Kemudian tahap kedua pada minggu lalu senesar Rp1,6 triliun. Dikatakan, prosedur pencairan dana bantuan stimulan tersebut sudah dipangkas. Dulunya sebanyak 17 tahap, sekarang hanya empat tahap. Presiden mengatakan dengan ditransfernya dana bantuan stimulan sebesar Rp5,1 triliun tersebut, ia ingin melihat pembangunan RTG secepatnya bisa diselesaikan. ‘’Saya ingin melihat pembangunan rumah ini secepatnya bisa kita selesaikan. Kemudian saya lihat antusiasme masyarakat untuk menggunakan rumah tahan gempa,’’ katanya. Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, kendala dalam percepatan pembangunan RTG di lapangan banyak sekali. Salah satunya soal ketersediaan bahan bangunan. Untuk percepatan pembangunan RTG, Presiden mengatakan akan dikerahkan masyarakat dan TNI untuk membantu masyarakat di NTB. Presiden mengharapkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB berjalan cepat. Sehingga masyarakat dapat hidup normal kembali. Hanya saja, Presiden mengingatkan agar rumah yang dibangun itu benar-benar tahan gempa. Sebab, NTB merupakan daerah rawan gempa atau ring of fire. Kalau rumah tahan gempa ini bisa dibangun, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini
maka masyarakat dapat hidup menyatu dengan alam. Seperti Jepang yang sering dilanda gempa, namun bisa hidup berdampingan dengan alam. Jokowi menyebutkan, jumlah rumah yang dibangun kembali di NTB ini sekitar 216.000 rumah. Kemudian ditambah sekitar 4.000-an rumah yang rusak akibat gempa beruntun 5,4 dan 5,1 pada Minggu (17/3) lalu di Lombok Timur. Menurutnya, jumlah yang tidak sedikit. Meski sebagian masih dalam proses pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menyelesaikannya. Karena, daerah yang dilanda gempa bumi ini tidak hanya di Lombok. Namun juga di daerah lain, Palu Sulawesi Tengah, Lampung dan Banten. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyampaikan, terima kasih kepada Presiden yang kembali datang menyapa masyarakat NTB. Gubernur berharap kedatangan presiden kali ini dapat mempercepat proses pembangunan rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa. ‘’Kalau kita menuruti kata hati, ketika bencana bulan Agustus menyapa kita. Kita ingin rumah segera dibangun. Tapi pemerintah sudah punya pengalaman, bahwa bencana bisa datang kapan saja,’’ katanya. Untuk itu, rumah yang dibangun masyarakat dengan dana bantuan stimulan pemerintah pusat adalah rumah tahan gempa. Sehingga, ketika gempa kembali mengguncang NTB, rumah yang dibangun tahan terhadap gempa. ’’Mudah-mudahan kehadiran Presiden kali ini akan mempercepat proses recovery,’’ harap Dr. Zul. Berdasarkan data BPBD NTB, progres pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa sampai 20 Maret 2019, sebanyak 1.719 unit rumah sudah selesai dibangun. Sementara rumah yang dalam proses pembangunan sebanyak 15.051 unit. Secara keseluruhan, rumah yang selesai dan dalam proses pembangunan sebanyak 16.770 unit. Rumah yang selesai dibangun tersebut dengan rincian, Risha 664 unit, Rika 300 unit, Riko 527 unit, dan individu/ swasta 228 unit. Sedangkan Risha yang sedang dibangun 3.560 unit, Rika 2.909 unit, Riko 7.828 unit, RCI 40 unit, Risba 531 unit dan rumah yang dibangun individu/ swasta 183 unit. (nas)
Direktur GNE Diberhentikan, Audit Investigasi Tetap Lanjut Dari Hal. 1 dan menguras energi di internalnya. Sebab harus membongkar berkas sejak tahun 2015 hingga 2017 sesuai urutan masalah pengelolaan keuangan yang dilaporkan. Meski berpengaruh pada konsentrasi jajarannya, di masa jabatannya sebagai Plt. Jaelani bertekad membereskan masalah internalnya sembari menunggu rekomendasi dari Inspektorat. Pihaknya berharap, proses ini telah tuntas sehingga bisa kembali bekerja maksimal tanpa terganggu dengan pemeriksaan. Kendati demikian, pihaknya tetap berkepentingan dengan hasil audit tersebut untuk rekomendasi perbaikan internal. Lebih dari itu, apa pun hasil audit, ia ingin ada pemulihan atas dugaan kebocoran anggaran itu. ‘’Anggaran yang terpakai oleh siapa pun dalam temuan audit investigatif yang ada, dapat dikembalikan sebagai kas PT Gerbang NTB Emas,’’ harapnya. Jaelani menyinggung hasil RUPS LB yang digelar di ruang rapat Sekda NTB Rabu (6/ 3) pukul 14.00 Wita lalu, memberhentikan dengan hormat Drs.H. Syahdan Ilyas, MM dari jabatannya selaku Direktur Utama PT GNE. Agenda serah terima jabatan disaksikan langsung oleh Komisaris PT GNE, Drs.H. Lalu Mudjitahid, Konsultan Hukum PT GNE, Dr.H. Mahsan, jajaran Direksi PT GNE,
para manager serta karyawan PT GNE lainnya. Setelah itu, selain mengangkat dirinya sebagai Plt, juga mempersiapkan panitia seleksi (Pansel) untuk menunjuk direktur baru. Sementara H. Syahdan Ilyas dikonfirmasi membenarkan keputusan RUPSLB tersebut. Ia mengaku membuat surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT GNE. Salah satu alasannya, ingin fokus mengurus keluarga dan beberapa yayasan yang dipimpin, salah satunya Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB). Mengenai masalah keuangan yang dilaporkannya sebelumnya ke Inspektorat, diserahkan sepenuhnya kepada manajemen dan Inspektorat. Selebihnya, ia tidak mau berkomentar. “Saya ndak mau bahas lagi. Saya kan sudah ndak di sana (GNE) lagi. Saya istirahat, silakan bisa ditanyakan ke GNE,’’ sarannya. Terpisah Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH,M.Si memastikan audit tetap berlanjut. Sebelumnya audit berupa permintaan dokumen hingga permintaan keterangan di bawah komando Irbansus Gede Putu Aryadi. Namun setelah yang bersangkutan dimutasi sebagai Sekretaris Diskominfotik NTB, jabatan itu kini lowong. Sebagai pelaksana tugas Sekretaris Inspektorat H.M Takiyudin. ‘’Sekarang prosesnya sedang berlangsung oleh Pak Takiyudin,’’ ujarnya. (ars)
Gali Sejarah dan Mitologi Tambora, BPNB Bali Gelar FGD Dari Hal. 1 Karenanya melalui FGD yang menghadirkan budayawan dan ahli sejarah ini diharapkan ada lebih banyak data dan informasi yang diperoleh. Sehingga dalam penulisan sejarah lokal yang akan menjadi target akhir BPNB bisa lebih komprehensif. Selain di Dompu, Wakhyuning Ngarsih mengatakan, masih akan melakukan pengkajian dengan menggali informasi yang berkembang di wilayah Bima. ‘’Melalui FGD ini kita harapkan ada tambahan data, termasuk cerita-cerita lain soal
Tambora,’’ ujarnya. Sementara itu Kadisbudpar Dompu, Khairul Insan mengapresiasi forum FGD untuk menggali sejarah tambora tersebut. Bahkan disesali tak adanya inisasi pihaknya untuk menggelar kegiatan semacam ini. Padahal letusan Tambora yang mendunia itu selalu diperingatinya melalui event Festival Pesona Tambora (FPT). ‘’Terus terang saja ini kegiatan yang sangat menarik. Apalagi dengan dihadirkannya ahli sejarah. Mestinya ini yang harus kami lakukan juga di dalam kegiatan FPT,’’ pungkasnya. (jun/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 23 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
PMII akan Gelar Seminar Pemilu Mataram (Suara NTB) Senin (25/3) mendatang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan menggelar Seminar Pemilu. Seminar digawangi para aktivitis muslim ini mengangkat tema Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Seminar akan digelar PMII di aula PGRI Kota Mataram. Dihadirkan ratusan peserta dari kalangan partai politik, masyarakat, mahasiswa dan semua unsur yang ada di Kota Mataram. “Kegiatan tersebut akan diisi dengan diskusi informatif yang disajikan oleh para narasumber dari kalangan akademisi, Bawaslu NTB dan KPU NTB,” ungkap Ketua Pengurus Koordintor Cabang (PKC) PMII NTB, Aziz Muslim. Aziz Muslim mengatakan tujuan dilaksanakannya seminatr adalah mewujudkan Pemilu 2019 berjalan kondusif. Memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyrakat bahwa demokrasi itu penting untuk kemajuan bangsa. Terutama yang diajak PMII adalah para kelompok intelektual pemuda sebagai penggerak serta masyarakat sebagai motivator atau penopang demokrasi. Pemilu serentak yang jatuh pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sudah semakin dekat. Tinggal menghitung hari masa depan bangsa akan ditentukan melalui pesta demokrasi. Di mana, bangsa Indonesia akan menentukan para pemimpin dan wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan untuk masa lima tahun mendatang. Pemilu tahun ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Kali pertama rakyat akan memilih lima calon pemimpin sekaligus yang akan duduk sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. “Kesuksesan dan kegagalan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 ini tergantung dari dukungan semua elemen baik dari KPU, Bawaslu, Kepolisian, peserta pemilu dan seluruh rakyat indonesia,” ucap Muslim. Karena katanya dibutuhkan kesiapan yang matang agar pemilu di tahun ini berjalan dengan sukses dan sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil. Diharapkan, melalui Pemilu 2019 ini, pemuda dan masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa ada tendensi dari pihak manapun. Konstelasi politik 2019 diketahui sejauh ini kian memanas. Hal ini ditandai dengan aksi saling hujat dari para pendukung masing-masing calon, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Fakta itu diakui akan sangat menghegemoni pola pikir serta tindak tanduk pemuda dan masyarakat. PMII beranggapan penting dari kalangan pemuda sebagai pelopor perubahan bersama masyarkat untuk mewuj u d k a n pemilu yang berintegritas dan suasana yang kondusif. (rus/*)
Aziz Muslim
1.170 Siswa Lulus Seleksi SNMPTN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 92.331 dari 478.608 peserta SNMPTN 2019 dinyatakan lolos seleksi. Dari jumlah itu, 1.170 siswa di antaranya lulus SNMPTN di Universitas Mataram. Pengumuman kelulusan dilakukan LTMPT Jumat (22/3) secara online. Dengan jumlah siswa yang lolos tersebut, kuota 20 persen melalui jalur SNMPTN milik Unram sudah terpenuhi. “Untuk Unram sudah terpenuhi semua sesuai daya tampung sejumlah 1.170 atau 20 persen,” kata Wakil Rektor I, Dr. Agusdin. Hal itu berarti bahwa siswa yang lulus resmi sudah menjadi mahasiswa Unram. Secara umum tahun ini berdasarkan
data Kemenristek Dikti, ada 18.206 sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN 2019. Untuk peserta, 40 persen berasal dari sekolah dengan akreditasi A, 25 persen berasal dari sekolah dengan akreditasi B, dan 5 persen dari
sekolah yang akreditasinya C atau belum terakreditasi. Selain itu, pihak Kemenristek Dikti juga memberlakukan sistem kunci bagi calon mahasiswa yang telah diterima di PTN melalui jalur SNMPTN agar tak mendaftar di SBMPTN. Sebab, menurut
pengalaman, calon mahasiswa yang kembali mendaftar jalur SBMPTN membuat adanya kursi kosong pada kuota SNMPTN. Sehingga merekamereka yang telah dinyatakan lulus hari ini tidak mendaftar lagi ikut SBMPTN. Sementara Ketua Panitia Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Ravik Karsidi mengingatkan kepada peserta yang lolos untuk melakukan daftar ulang di PTN tujuan. “Peserta jangan lupa harus daftar ulang, registrasi lagi pada waktu dan
tempat sesuai dengan ketentuan masing-masing PTN. Bisa dilihat di website masing-masing PTN tujuan,” kata Ravik. Selanjutnya peserta yang lolos SNMPTN akan dinyatakan diterima di PTN tujuan dengan syarat lolos verifikasi data akademik dan persyaratan lain yang akan dilaksanakan oleh PTN tempat peserta diterima. Seperti menunjukkan rapor dan portofolio asli, serta menunjukan ijazah atau Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL) asli. (dys)
Gelar Wisuda Dua Kali Setahun
SMAN 5 Mataram Hari Ini 246 Sarjana Gelar Pengayaan dan Diploma Ummat Diwisuda Khusus UNBK Mataram (Suara NTB) – SMAN 5 Mataram menyiapkan siswanya untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) melalui pengayaan dan uji coba atau try out. Namun ada juga pengayaan khusus diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan siswa lain. Cara itu dilakukan agar siswa bisa mencapai nilai yang bagus. Hal itu disampaikan Kepala SMAN 5 Mataram, Drs. Arofiq, MM., ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Menurutnya, pengayaan khusus itu diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan siswa lainnya. “Kami berikan pengayaan khusus, diharapkan anak-anak bisa mencapai nilai yang sangat bagus,” katanya. Pengayaan bagi siswa SMAN 5 Mataram sudah diberikan sejak bulan Oktober tahun lalu. Dengan memfokuskan pada mata pelajaran yang diujikan di UNBK. Arofiq menyampaikan, pihaknya membagi tiga tahap pengayaan, yaitu pada bulan Oktober sampai November tahun
lalu sebagai pengayaan satu yang diikuti dengan try out satu. Pengayaan kedua pada bulan Januari sampai Februari diikuti oleh try out kedua. Dan pengayaan tiga pada bulan Maret yang diikuti juga oleh try out ketiga. “Kita persiapkan mulai dari akademiknya, kami berikan pengayaan itu latihan soal-soal di sore hari, siang sampai sore hari,” kata Arofiq. Sebanyak 410 siswa kelas XII di SMAN 5 Mataram akan mengikuti UNBK di tahun 2019 ini. Nantinya SMAN 5 Mataram akan menggunakan lima ruangan. Arofiq mengatakan untuk melengkapi kebutuhan komputer atau laptop, pihaknya akan melakukan pinjam sewa ke siswa. “Kami berikan biaya perawatan, karena sepekan sebelumnya harus kami setting,” katanya. Komputer yang ada di sekolah sekitar 75 unit, sehingga masih memerlukan 60 unit komputer lagi untuk kebutuhan UNBK. dibutuhkan setidaknya 135 komputer untuk memenuhi perangkat penunjang UNBK di SMAN 5 Mataram. (ron)
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mengeluarkan kebijakan wisuda dua kali dalam setahun bagi lulusan yang sudah menuntaskan studinya. Tahun 2019 ini, akan diwisuda untuk program Sarjana dan Diploma III untuk periode Maret. “Agar mahasiswa tidak terlalu lama menunggu, yang sudah yudisium bisa mengikuti kegiatan wisuda Maret atau September,” kata Rektor Ummat, Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd kepada Suara NTB, Jumat (22/3). Jumlah calon sarjana akan diwisuda tidak dilihat dari jumlahnya. Di mana tradisi sebelumnya, wisuda sekali setahun secara kuantitas memang lebih membludak. Namun demi efisiensi dan efektivitas waktu bagi sarjana yang ingin lebih cepat meraih ijazah dan mendapatkan pekerjaan. Sebagai informasi, wisuda periode Maret ini akan dilangsungkan prosesi untuk 246 orang lulusan Ummat dari berbagai fakultas, masing-masing Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebanyak 108 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 71 orang, Fakultas Pertanian sebanyak 31 orang, Fakultas Ilmu Kesehatan sebanyak 13 orang, Fakultas Teknik sebanyak 9 orang, Fakultas Hukum sebanyak 9 orang, dan Fakultas AgaH. Arsyad Abd. Gani ma Islam se-
banyak 5 orang. Menurut Arsyad Gani, penambahan periode wisuda ini tidak akan mempengaruhi kualitas lulusan dari kampusnya. Sebab sejumlah pola dan program yang beradaptasi dengan kemajuan zaman terus diterapkan. Perangkat pembiayaan melalui sistem online disediakan, sehingga memudahkan orang tua mahasiswa membayar dari jarak jauh. Orang tua juga dapat mengontrol pembiayaan kuliah bagi anak anaknya. “Ini juga dapat menutup celah kenakalan oknum mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah, padahal orang tuanya sudah mengirimkan uangnya. Makanya sering ada orang tua mahasiswa yang kaget, kok tiba - tiba anaknya dicutikan sementara? Padahal tetap kirim uang?. Nah, yang begini ini kita berusaha tutup celah masalahnya,” kata Rektor. Pada kesempatan itu, disampaikan juga, saat ini jumlah lulusan Ummat yang menyebar di berbagai pelosok daerah telah mencapai 19.738 orang. Pada wisuda periode Maret ini, kampusnya kembali mempersembahkan 246 lulusan dari berbagai fakultas sehingga total lulusan, sehingga totalnya 19.984 orang. Hal ini menurutnya merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Ummat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Khususnya dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, aktif dan kreatif, hingga mampu bersaing menyambut era industri dewasa ini. (ars/*) (Suara NTB/dok)
Bukti Pelayanan Memuaskan di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB)Golden Palace Hotel Lombok dengan bangga membuktikan bahwa hotel yang terkenal dengan kelezatan makanannya tersebut kini semakin mampu memberikan pelayanan yang sangat baik dan maksimal kepada para tamu. Manajemen hotel berbintang empat dengan 198 kamar ini kini memperkuat posisi sebagai hotel dengan rating yang tinggi baik dari segi pelayanan, makanan, kebersihan, serta kenyamanan para tamu selama berada di Golden Palace Hotel Lombok. Meningkatnya kepuasan tamu ini diperoleh dari data –
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
data akurat berupa komentar para tamu baik di dalam maupun luar hotel seperti ulasan – ulasan dari para tamu yang sudah menginap dan melakukan reservasinya melalui Online Travel Agent. Komentar yang diberikan seperti makanan yang enak dan bervariasi, kamar tidur yang luas dan nyaman, fasilitas yang sangat lengkap serta kebersihan setiap sudut yang tetap terjaga. Keseluruhan peningkatan ini dibuktikan dengan didapatkannya penghargaan dan nilai Sangat Memuaskan dari beberapa Online Travel Agent. “Kami memang akan terus
berusaha memberikan yang terbaik kepada setiap tamu yang menginap di Golden Palace Hotel Lombok karena mempertahankan kualitas jauh lebih susah daripada saat mencapainya. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesan dan pesan para tamu yang sangat nyaman berada di hotel kami dan selalu ingin kembali lagi menginap di sini,” tutur Ernanda Agung D. selaku General Manager. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menikmati makanan khas Pulau Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)
(Suara NTB/ist)
KEPUASAN – Beberapa di antara komentar netizen yang menyatakan kepuasan atas pelayanan Golden Palace Hotel Lombok yang disampaikan travel agent online dan tamu yang telah menginap.