Edisi Rabu 23 Januari 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

RABU, 23 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 263 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kesepakatan APIP – APH Tak Halangi Penyelidikan Kasus PT. GNE

Mataram (Suara NTB) Kesepakatan yang pernah dibuat antaran Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Inspektorat selaku Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), tak mesti jadi kendala penegakan hukum. Contoh dalam kasus dugaan kebocoran anggaran PT. GNE (Gerbang NTB Emas), bisa ditindaklanjuti Kejaksaan maupun Kepolisian.

Pengamatan Direktur Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) NTB, Heru Prasetyo, dalam kasus PT. GNE sebenarnya sudah bisa dilepaskan dari kewenangan APIP. Melihat ada indikasi tindak pidana pada dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar, seharusnya APH bisa bergerak sendiri mencari data dan informasi awal sebagai bahan penyelidikan. ‘’Kalau menurut saya, ini

sudah tidak perlu APIP lagi, ranahnya sudah pidana.

Sebab jelas, berkaitan dengan penggelapan uang perusahaan daerah,’’ kata Heru Prasetyo menjawab Suara NTB Selasa (22/1).

Kewenangan APH menurutnya semakin menjadi kuat jika dalam kasus ini ada pengaduan atau laporan masuk.

Polda NTB atau pun Kejati NTB dapat langsung men-

indaklanjuti ke penyelidikan sampai penyidikan. Kewenangan APIP lebih pada preemtif atau pencegahan tindak pidana korupsi melalui langkah langkah persuasif. Sedangkan persoalan yang sudah bisa terlihat unsur pidananya, bisa diambil alih APH. ‘’Apalagi jika kasus masuk itu dalam bentuk laporan. Kalau tidak ditindaklanjuti, bisa jadi masalah bagi Kejaksaan

dan kepolisian,’’ kata Heru.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Negara. Poinnya, tiap pengaduan masyarakat, akan diproses APIP sebelum

diputuskan penyelesaian secara administrasi atau pidana.

Dalam kasus PT. GNE, manajemen mengawali dengan menyerahan laporan ke Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar.

Namun sejauh ini belum ada kesimpulan, apakah diselesaikan secara administratif atau mengarah ke pidana.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

KERAJINAN - Perajin Ketak di Desa Mas Mas Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah sedang bekerja. Ada sejumlah ibu-ibu rumah tangga di desa ini konsen dengan kerajinan berbahan dasar tumbuhan dengan nama latin Lygodium Circinatun. Dengan upah Rp 55.000 per buah, dirasakan membantu kebutuhan dapur. Produk mereka dipasok pengepul untuk dijual ke Bali.

TO K O H Bentuk Tim Percepatan

H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Smelter AMNT Molor KONSTRUKSI pembangunan smelter PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) molor dari perencanaan.

Seharusnya, konstruksi pembangunan smelter sudah mulai dilakukan awal 2019.

General Manager PT. AMNT, Hannibal yang dikonfirmasi usai rapat koordinasi percepatan pembangunan smelter di Kantor Bappeda NTB, Selasa (22/1) siang mengatakan progres pembangunan smelter masih dalam tahap perencanaan. ‘’Semua yang untuk smelter masih tahap perencanaan, perhitungan.

Bersambung ke hal 15

Jakarta (Suara NTB) Lima komisioner baru KPU Provinsi NTB periode 2019-2024, dilantik Ketua KPU RI, Arif Budiman, Selasa (22/1) di Jakarta. Usai pelantikan, langsung digelar rapat tertutup dengan agenda pemilihan ketua.

Proses pemilihan Ketua KPU Provinsi NTB, berlangsung cukup alot.

Kelima komisioner itu membutuhkan waktu hampir dua jam untuk bermusyawarah menghasilkan keputusan siapa yang akan ditunjuk sebagai Ketua KPU. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/KPU NTB)

SELAMAT - Ketua KPU RI, Arif Budiman memberikan ucapan selamat kepada Suhardi Soud yang terpilih kembali sebagai komisioner, sekaligus dipercaya menjadi Ketua KPU Provinsi NTB periode 2019-2024.

HUT Sumbawa Ke-60

Penanggung Jawab Suara NTB Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada puncak peringatan HUT Kabupaten Sumbawa ke-60 Tahun 2019, Selasa (22/1) kemarin, Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril, B.Sc menyerahkan penghargaan kepada lima Tokoh Inspiratif Sumbawa 2019. Salah seorang peraih penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Sumbawa 2019 adalah Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Sedangkan empat tokoh lainnya adalah, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Adi Pranajaya, Dr. Kahar Maranjaya dan Tajuddin SH. H. Agus Talino, adalah sosok jurnalis senior, merupakan alumni

Stikosa-AWS Surabaya. Pernah mengikuti pendidikan di Lembaga Pers Dr. Sutomo (LPDS) Jakarta untuk memperdalam ilmu jurnalistik. Putra Sumbawa kelahiran Kecamatan Utan ini, sering mengisi acara-acara diskusi dan seminar.

Sering memberi pelatihan jurnalistik. Termasuk memberi kuliah umum tentang jurnalistik. Banyak gagasan yang lahir dari pikiran H. Agus Talino yang berkontribusi bagi pembangunan NTB dan Sumbawa khususnya. H. Agus Talino adalah Kepala Perwakilan Bali Post NTB. Juga Penanggung Jawab Harian Umum Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok.

Bersambung ke hal 15

Pemerintah Pusat Turunkan Tim Investigasi Kasus Rabies di Dompu Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat menurunkan tim untuk menginvestigasi kasus rabies yang terjadi di Kabupaten Dompu.

Warga yang menjadi korban gigitan anjing dan hewan yang berpotensi pembawa rabies divaksin. ‘’Pemerintah pusat menurunkan tim. Kemudian Kementerian Pertanian melakukan pengujian sampel.

Atas dasar itulah kami ketahui positif (rabies). Maka diturunkan vaksin anti rabies pada manusia dan anjingnya,’’ kata Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Kementerian Pertanian,

Drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil, Ph.D dikonfirmasi usai rapat koordinasi membahas Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di Kabupaten Dompu bertempat di Ruang Rapat Sekda NTB, Selasa (22/1) siang.

Ia mengatakan, tim dari pusat sudah mulai melakukan investigasi sejak pekan lalu. Tim dari pusat turun langsung ke Dompu. Mengenai asal anjing pembawa rabies, Tenaya mengatakan bahwa memang NTB diapit oleh dua provinsi yang terinveksi rabies, yakni Bali dan NTT. Bersambung ke hal 15

PENGHARGAAN - Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, menyerahkan penghargaan Tokoh Inspiratif Sumbawa 2019 kepada H. Agus Talino (tengah)

275 Warga Digigit Anjing, Pulau Sumbawa Diisolasi dari Hewan Pembawa Rabies Hannibal Hannibal (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyebut sebanyak 275 warga di Dompu digigit anjing.

Sampai saat ini dua orang warga dilaporkan meninggal akibat penyakit rabies. Akibat kejadian tersebut, Balai Karantina Pertanian mengambil kebijakan untuk mengisolasi Pulau Sumbawa dari keluar masuknya hewan pembawa rabies (HPR) seperti anjing, Nurhandini Eka Dewi kucing dan

kera.

Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi usai rapat koordinasi penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Kabupaten Dompu, bertempat di Kantor Gubernur, Selasa (22/1) siang menyebutkan jumlah masyarakat yang menjadi korban gigitan anjing sebanyak 275 orang.

Sebanyak enam kecamatan di Dompu ditemukan ratusan warga digigit anjing sejak Agustus 2018 - Januari 2019. ‘’Itulah yang kita tangani

sekarang. 275 kasus totalnya ditangani. Semua kita lakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi anti rabies, dia mendapatkan 4 dosis dalam 21 hari ini,’’ kata Nurhandini.

Bersambung ke hal 15

Hj. Budi Septiani

(Suara NTB/dok)

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc membentuk tim percepatan pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sesuai amanat UU Minerba, smelter yang dibangun PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) harus terwujud pada 2021 mendatang.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, Tim Percepatan Pembangunan Smelter KSB dibentuk oleh gubernur.

Gubernur dan Bupati KSB bertindak sebagai pengarah dalam tim ini.

Bersambung ke hal 15

Suhardi Soud, ’’Nahkoda’’ Baru KPU NTB

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 2

Warga Ampenan Harus Waspadai Gelombang Pasang Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, mengimbau masyarakat terutama yang tinggal di kawasan bibir pantai, agar mewaspadai gelombang pasang. Imbauan BPBD setelah adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memberikan informasi peringatan dini gelombang tinggi.

Peringatan yang dikeluarkan BMKG pada Minggu (20/ 1) dan berlaku pada 21-24

Januari 2019. BMKG mengidentifikasi adanya pola tekanan rendah 1004 hPa di

perairan timur Filipina, 1007 hPa di Laut Arafuru bagian barat dan Samudra Hindia

Barat Daya Banten. Selain itu, pola angin di utara Indonesia umumnya bergerak dari arah barat laut - timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 - 25 knot.

BPBD tetap siaga mengantisipasi gelombang tinggi.

“TRC tetap keliling patroli,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Dedi Supria-

di ditemui, Selasa (22/1).

Gelombang pasang dikhawatirkan menerjang pemukiman warga di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan.

Kawasan itu setiap tahunnya sangat rawan. Dedi menambahkan, ketinggian gelombang saat ini sekitar satu meter. “Sekarang masih

satu meter,” sebutnya. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada. Terutama para nelayan agar tidak melaut dulu.

Apakah ada rencana mengevakuasi warga? Sejauh ini demikian kata Dedi, belum berpikir untuk itu. Kembali disampaikan bahwa masyarakat harus tetap was-

pada.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengaku, belum mengetahui adanya imbauan gelombang tinggi tersebut.

“Belum ada nih,” timpalnya.

Namun demikian, ia tetap meminta masyarakat tetap waspada. Terutama mengevakuasi diri jika terjadi gelombang pasang. (cem)

Disdag Cegah Kebocoran Retribusi Pasar Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, mulai melakukan pembenahan sumberdaya manusia di pasar. Pembenahan dilakukan untuk mencegah kebocoran retribusi pasar.

“Kalau diperhatikan, potensinya besar dari pasar ini,” kata Amran ditemui, Selasa (22/1). Indikasi kebocoran retribusi tak sesuainya bongkol karcis digunakan.

Selain itu, petugas menarik

lebih dengan mengubah nominal retribusi yang disetor pedagang.

Potensi kebocoran itu pun perlu diantisipasi. Amran mengaku telah mengumpulkan seluruh kepala pasar. Salah satu poin dipertegas mengenai pencapaian target retribusi. “Semua sudah kita panggil. Kita tekankan supaya membantu pemerintah dalam masalah retribusi ini,” ucapnya.

Target retribusi pasar tahun lalu diakui tak terca-

PKL Masih Bandel SIKAP tegas agaknya lebih ditunjukkan lagi dalam mengatasi pedagang kreatif lapangan (PKL). Pasalnya, sudah diberikan teguran secara tertulis namun tetap saja bandel.

Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi mengungkapkan, ada sejumlah pemilik PKL yang pernah diberikan teguran. Namun, sampai hari ini, belum membongkar tempat jualannya. ”Sudah dua kali kita berikan peringatan secara tertulis. Kalau lisan beberapa kali, cuma belum mau,” ujar Syamsudi ditemui di pendopo Walikota Mataram, Selasa (22/1).

Penertiban pernah dilakukan (Suara NTB/dok) bersama Satuan Polisi Pamong Syamsudi Praja. Hanya saja, pedagang meminta menunda dengan alasan mau membongkar sendiri lapaknya. Pihaknya tetap berupaya melakukan pendekatan ke pedagang, agar tidak lagi berjualan di atas trotoar. “Dia minta ditunda dulu, kita selaku pemerintah harus mengakomodir,” ujar Syamsudi.

Lurah Tanjung Karang Permai merencanakan, penataan ulang PKL dengan menyediakan lapak, agar mereka tidak pindah dari tempatnya. Tujuan dari penataan ini supaya terlihat rapi dan indah sehingga berefek pada pengunjung merasakan kenyamanan.

“Sekarang ini agak sedikit kumuh jadi rencananya kita tata ulang. Kita buatkan taman, sebenarnya untuk menyuruh mereka itu pergi dari situ. Solusi lainnya yakni kita buatkan lapak-lapak yang terbuka,” ujarnya. (mhj)

Dalami Keberadaan BUMD KETUA Pansus RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini mulai memimpin pembahasan raperda tersebut dengan mengundang beberapa OPD. Seperti Bappeda, BKD (Badan Keuangan Daerah) dan bagian Hukum Setda Kota Mataram. Kondisi terkini Kota Mataram dianggap sudah tidak relevan dengan perda yang ada, sehingga dilakukan perubahan. Salah satunya terkait gempa.

RPJMD ini, kata Zaini juga sebagai alat ukur atau pembanding keberhasilan kinerja daerah. ‘’Kita minta data-data itu,’’ cetusnya.

Termasuk, Pansus juga ingin mengetahui lebih jauh soal sejumlah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang muaranya kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah). ‘’Kita juga ingin dalami ini. Apa manfaat dari BUMD itu,’’ katanya.

Disamping untuk benefit kepada daerah, BUMD, lanjut Zaini, tidak boleh melupakan tujuan sosialnya. ‘’Apa yang didapatkan daerah dengan keberadaan BUMD ini,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini. Dia mencontohkan Jamkrida. Di sana, Pemkot Mataram melakukan penambahan modal rutin sebesar Rp1 miliar. Sementara, dividen yang didapatkan hanya Rp20 juta per tahun. ‘’Hal-hal seperti itu yang ingin kita tahu apa dasarnya menanamkan modal di sana,’’ demikian Ketua Fraksi Demokrat ini. ‘’Apakah memang ada aturan di atasnya yang mengharuskan kita (Mataram, red) ikut menanamkan modal atau bagaimana. Kemudian manfaatnya untuk daerah itu seperti apa,’’ tambahnya.

Secara kasat mata, kata mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, ketika modal yang dikeluarkan daerah tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, seyogiyanya dilakukan peninjauan ulang. ‘’Tetapi yang ingin kita tahu, apa dulu dasarnya ini (Jamkrida, red).

Setelah itu baru kita bias mengambil sikap,’’ ujarnya. Termasuk usulan anggota Pansus RPJMD, agar Pemkot Mataram membentuk PDAM sendiri. ‘’Dari dulu kan dikaji-kaji terus, kita ingin tahu sejauh mana kajiannya,’’ demikian anggota Dewan dari dapil Selaparang ini.

Seperti diketahui, perubahan dokumen RPJMD 2016-2021 disusun untuk menelaah ulang perencanaan kinerja pembangunan Kota Mataram lima tahunan dan dapat dilakukan perubahan dengan masa berlaku RPJMD lebih dari tiga tahun dengan memastikan bahwa kinerja tersebut disesuaikan dengan perubahan pemetaan kewenangan urusan pemerintahan akibat perubahan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan didesain agar dapat bersesuaian dengan revisi rencana tata ruang yang sedang disempurnakan, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kota Mataram, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan H. M. Zaini Nasional. (fit) (Suara NTB/dok)

pai. Hal ini dipengaruhi oleh gempa bumi pada bulan Juli - Agustus lalu. Tahun ini, Amran memasang target retribusi Rp4 miliar dapat terealisasi.

Walaupun fakta di lapangan, sebanyak 300 dari 1.200 pedagang di Pasar Mandalika mengembalikan SIP mereka.

“Kita tidak tahu apa alasan mereka mengembalikan SIP,” tambahnya. Selain pembenahan dari pendapatan, Dinas Perdagangan juga akan fokus

menata kesemrawutan. Amran mengupayakan, penataan kawasan pasar lebih baik. Ia masih melihat kinerja para kepala pasar dan menata sejumlah pasar tradisional. (cem) PASAR CEMARA - Sebagian pedagang di Pasar Cemara, Kelurahan Monjok Timur, Selasa (22/1). Disdag menargetkan Rp4 miliar dari retribusi pasar se-Kota Mataram tahun 2019 ini.

Tim Saber Pungli Bekerja Tergantung Anggaran Mataram (Suara NTB) Kinerja tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kota Mataram setelah dilantik awal 2016 lalu dinilai melempem. Penindakannya berorientasi atau tergantung anggaran.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang membenarkan ada persoalan pengalokasian anggaran dalam hal pelaksanaan pengawasan maupun penindakan oleh tim saber pungli. Namun dengan kondisi seperti ini, harapannya untuk tetap menyesuaikan dengan stakeholder. Jangan sampai, persoalan anggaran menjadi penghalang untuk bekerja.

“Ya, memang ada masalah soal pengalokasian anggaran,” kata Martawang, Selasa (22/ 1. Dijelaskan Martawang, keberadaan tim ini sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli untuk menindaklanjuti instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) tentang pengawasan pungli dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tim ini juga berdampak besar dalam menjamin pemerintahan yang bersih dan transparan. Secara struktur tidak ada perubahan komposisi dari sebelumnya. Di mana, Wakapolres didapuk sebagai Ketua Tim Saber Pungli, Inspektorat dan Asisten I sebagai Wakil Ketua. Untuk koordinasi dipusatkan di Inspektorat sebagai sekretariat.

S e suai tuLalu Martawang

poksinya, tim saber pungli tetap fokus pengawasan terhadap pelayanan publik seperti perizinan, parkiran, pemberdayaan masyarakat dan bahkan persoalan yang ada di pasar tradisional. “Pasti dong, fokus kita adalah pelayanan publik, di antaranya pelayanan perizinan lalu kemudian ada persoalan parkir, ada persoalan pedagang kreatif lapangan, lalu bagaimana penanganan di pasar dan seterusnya. Ini akan menjadi atensi khusus bagi tim saber pungli,” ujarnya.

Dia berharap kepada seluruh pihak sebagai pelayan publik untuk memberikan pelayanan sesuai aturan berlaku. “Kita mohon kepada setiap pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita hindari pungutanpungutuan yang tidak di benarkan sesuai aturan mari kita bekerja sesuai aturan,” harap Martawang. (mhj)

(Suara NTB/cem)

Pemkot Pastikan Penghuni Kolong Jembatan Bukan Gelandangan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram memastikan warga yang tinggal selama 30 tahun di bawah jembatan di Kelurahan Ampenan Tengah, bukan gelandangan. Warga yang tinggal di aliran Sungai Jangkok diketahui bernama Sumarlin. Dia berasal dari Lombok Tengah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melalui Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, para penghuni di kolong jembatan Jangkuk Ampenan itu bukan tunawisma atau gelandangan. Yang bersangkutan memiliki tempat tinggal di Lombok Tengah.

“Yang bersangkutan dalam posisi punya rumah sebenarnya jadi dia bukan orang tidak punya rumah,” ujar Lalu Martawang, Selasa (22/1). Penghuni kolong jembatan ini memiliki ternak. Dan, lahan kosong di bawah jembatan dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang-barang bekas. Karena di rumahnya tidak ada tempat untuk penyimpanan barang tersebut.

“Dia kalau tidak salah di situ pelihara kuda, dan tempat penampungan rongsokan dan sebagainya,” kata Mar-

tawang. Pemberitaan warga yang tinggal di bawah jembatan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pemkot Mataram kata Martawang, terus berusaha mendekati yang bersangkutan agar mau kembali ke rumahnya. Karena, terlalu berisiko bagi siapa pun lebih-lebih penghuni kalau kolong jembatan tetap dijadikan sebagai tempat tinggal atau tempat berinteraksi setiap harinya.

Maka dari itu seluruh perangkat yang dimiliki Pemkot Mataram, akan melakukan pendekatan. “Kita coba dari hati ke hati dengan penghuni di kolong jembatan, agar tidak seolah-olah kesannya bahwa tidak ada atensi dari pemerintah kota,” tandasnya.

Kasat Pol PP Bayu Pancapati menambahkan, hari ini (kemarin) akan berkomunikasinya dengan keluarga yang bersangkutan, agar tidak lagi tinggal di kolong jembatan.

Selain itu, aparat penegak Perda ini, juga akan membongkar bangunan tersebut.

“Yang sebelah utara juga akan kita bongkar. Gak boleh ada yang tinggal di bawah jembatan,” demikian tegas Bayu. (mhj/cem)

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

Bisnis ”Money Changer” Tumbuh Positif Mataram (Suara NTB) Selama tahun 2018 perkembangan industri money changer di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah perusahaan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) Berizin.

Sampai dengan akhir tahun 2017, masih terdapat 11 KUPVA BB yang berkantor pusat di Provinsi NTB. Namun selama tahun 2018 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah mengeluarkan (Suara NTB/dok) izin terhadap 5 KUPVA BB Ahcris Sarwani baru, 2 diantaranya berlokasi di Gili Trawangan, sementara 3 lainnya berlokasi di Lombok Timur yaitu Terara, Selong dan Aikmel.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB juga mengeluarkan izin bagi 3 kantor cabang KUPVA BB berizin (dua diantaranya berlokasi di Provinsi Bali dan 1 di Gili Trawangan), serta memproses pembukaan 1 kantor cabang KUPVA BB Bali di Pulau Moyo.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani mengatakan, peningkatan jumlah KUPVA BB berizin tersebut salah satunya merupakan hasil dari penertiban yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov NTB dan Polda NTB pada tahun 2017 terhadap KUPVA BB tidak berizin.

Keberadaan KUPVA BB berizin di Provinsi NTB sangat dibutuhkan. Terutama untuk menunjang sektor pariwisata mengingat wisatawan mancanegara membutuhkan layanan jasa penukaran uang untuk bertransaksi selama di Indonesia.

Selain itu, lanjut Achris, keberadaan KUPVA BB juga dibutuhkan oleh masyarakat lokal di NTB antara lain untuk keperluan umrah dan penukaraan uang dari pekerja migran. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran senantiasa mengawasi dan membina KUPVA BB berizin untuk memastikan agar layanan penukaran valuta asing yang diberikan kepada konsumen dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Telah diterbitkan, dengan pertimbangan bahwa perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

Hal-hal yang diatur dalam SEBI ini meliputi, penyelesaian transaksi jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) terhadap Rupiah, kriteria pembelian UKA dengan dokumen underlying transaksi, larangan bagi Penyelenggara untuk mengenakan biaya dalam melakukan jual dan beli UKA kepada nasabah.

Selain itu, diatur tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, persyaratan dokumen dan tata cara permohonan izin sebagai penyelenggara, masa berlaku dan tata cara pengajuan perpanjangan izin. Materi pelatihan atau sertifikasi bagi direksi, pencantuman logo, sertifikat dan nama dagang dan proses pembukaan kantor cabang dan gerai, pemindahan alamat dan penutupan kantor cabang serta penghentian kegiatan usaha. Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak selain penyelenggara. Dan persyaratan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan. (bul)

PPTKIS Sambut Komitmen Pemprov Mataram (Suara NTB) Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) menyambut baik komitmen pemerintah provinsi untuk memperjuangkan terlaksananya pelatihan luar negeri calon TKI di dalam daerah. Tidak lagi bergantung di luar NTB. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB pascapelantikan kepala dinasnya, H. Agus Patria, SH, MH sedang memperjuangkan dan mengundang penyelenggara Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) untuk (Suara NTB/ist) menyediakan fasilitas pelatiIrene Yanti Manuwu han calon TKI di dalam daerah. Agar pengawasan oleh pemerintah dapat dilakukan lebih optimal. Pemberangkatan calon TKI juga terlaksana disiplin sesuai yang dijadwalkan PPTKIS. Irene Yanti Manuwu, dari PT. Cahaya Lombok mengatakan, itulah program yang sebenarnya sangat dinanti-nanti oleh PPTKIS. Dengan harapan, program ini dapat terlaksana. Selama ini, kegiatan pelatihan calon TKI, khususnya calon TKI informal biasanya PPTKIS melakukan pelatihan di luar daerah. Dan itu cukup menyulitkan. Sebelum pemberangkatan calon TKI, pelatihan dilakukan selama tiga bulan atau 350 jam kata Irene.

“Karena itu, kita mengharapkan benar-benar diwujudkan,” harapnya. PT. Cahaya Lombok adalah salah satu perusahaan pengirim tenaga kerja yang tergolong besar di NTB. Dalam setahun, perusahaan ini dapat mengirim 2.000 calon TKI ke negara penempatan yang mayoritas ke Malaysia.

Untuk mendukung pemerintah daerah mewujudkan keinginan tersebut, Irene mengatakan, pihaknya bahkan bersedia menyediakan fasilitas pelatihan kepada calon-calon TKI yang akan diberangkatkan oleh PPTKIS. “Untuk menunjang kegiatan pemerintah (Disnakertrans) tahun 2019 ini. Silahkan saja, lahan sudah kami bebaskan. Gedung kami sudah ada lantai tiga,” katanya.

PT. Cahaya Lombok dalam hal ini sedang merintis untuk memfasilitasi pemberangkatan tenaga kerja untuk kapal pesiar. Seluruh sarana dan prasana sedang dipersiapkan. Termasuk sarana pelatihan seperti yang ia sebutkan. Apalagi pemerintah meminta setiap PPTKIS diharuskan memiliki fasilitas pelatihan sendiri bagi calon TKI. Selain menyambut antusias program pemerintah ini, Irene juga menyinggung soal perlunya pembenahan pelayanan di LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap). Keberadaan LTSA ini seyogiyanya akan memperpendek waktu pengurusan dokumen calon TKI. Kenyataannya, pengurusan dokumen menghabiskan waktu hingga dua minggu.

“Terutama di LTSA Lombok Tengah. Pengurusan dokumen kependudukan bisa molor sampai dua minggu. Di Lombok Barat dan Lombok Timur sudah baik. LTSA ini dihajatkan agar pelayanan dalam sehari jadi. Buktinya, ada yang masih ribet prosesnya. Ini yang perlu juga mendapatkan perhatian,” demikian Irene. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

REI NTB : Harga Rumah Subsidi Berpotensi Naik Mataram (Suara NTB) Pemerintah berencana akan menyesuaikan kembali harga rumah subsidi.

Tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB turut mempertegas kemungkinan tersebut.

Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto memastikan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga rumah subsidi.

Rencana kenaikan antara 3 persen, sampai 7,5 persen. “Kemungkinan kenaikannya sampai Rp7 juta,” kata H. Heri Susanto di kantornya, Selasa (22/1) kemarin.

Harga rumah subsidi yang berlaku saat ini masih menggunakan harga tahun 2018 lalu. Rp148.000/ unit. Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga sejak tahun 2014. Setiap tahun terjadi perubahan harga. Kisaran perubahan harga tersebut naiknya antara Rp3 juta sampai Rp7 juta.

Penyesuaian harga ini, biasanya terjadi lantaran terjadinya

kenaikan harga sejumlah komponen bahan bangunan. H. Heri Susanto mengatakan, dengan kemungkinan dilakukannya kembali penyesuaian harga, menurutnya masih sangat mampu masyarakat NTB mengaksesnya.

“Bayangkan, untuk beli satu kendaraan harga Rp500 juta saja, ndak masalah masyarakat NTB, adem-adem saja, ndak ada gejolak. Itu harga setara dengan 4 unit rumah subsidi. Jadi menurut saya sih ndak masalah,” imbuhnya.

Jika dilakukan penyesuan harga rumah subsidi oleh pemerintah, lanjut H. Heri. Sudah cukup layak. Mengingat, harga penjualan tanah setiap tahun mengalami

kenaikan yang signifikan. Sebagai informasi, kelompok sasaran dan batasan harga rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Uang Muka Perumahan.

Dalam aturan ini disebutkan, batasan penghasilan kelompok sasaran KPR subsidi untuk KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Syariah Tapak, KPR SSB Tapak, KPR SSM Tapak sebesar Rp4.000.000. Sementara, KPR Sejahtera Rusun, KPR

Sejahtera Syariah Susun, KPR Subsidi SSB Susun, KPR SSM Susun Rp7.000.000.

Tahun 2019 ini, pengembang akan membangun belasan ribu rumah subsidi. Paling sedikit ditarget 10.000 unit akan terjual. Rencana pembangunan belasan ribu unit rumah subsidi ini telah mulai nampak. Kata H. Heri, menghitung sisa pembangunan yang belum terealisasi tahun lalu dan jumlah rencana pembangunan yang telah didaftarkan total sementaranya mencapai 12 ribuan unit.

Bahkan REI NTB memperkirakan penjualan bisa menembus belasan ribu unit rumah.

Asal, komitmen perbankan tak berubah. Saat ini terdapat 72 perusahaan pengembang yang tergabung di REI NTB. Dari jumlah itu, sebanyak 45 perusahaan yang melakukan pembangunan.

Seluruh pengembang se-

(Suara NTB/bul)

H. Heri Susanto dang fokus membangun dan menjual rumah subsidi. Alasannya sederhana, rumah subsidi paling diminati dan sesuai dengan keadaan daya beli masyarakat saat ini. (bul)

Temuan Ombudsman

Fasilitas Uji KIR Kendaraan Memprihatinkan Mataram (Suara NTB) Diduga, masih adanya musibah angkutan umum di jalan akibat tidak profesionalnya pelaksanaan uji KIR kendaraan. Temuan Ombudsman, fasilitas uji KIR dan SDM cukup memprihatinkan.

Kepada Suara NTB, Selasa (22/1) kemarin, Yudi Darmadi dari Bidang Pencegahan Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi NTB menjelaskan hasil temuan saat melakukan pengawasan kepatuhan terhadap pelayanan publik di 2018 lalu.

Cerita tentang bus dengan kondisi rem blong masih saja dijumpai. Terakhir, pada pekan kemarin, bus milik Surabaya Indah menjadi korban. Bus dengan kaspitas penumpang puluhan orang itu tak kuat menanjak, lalu mundur di ruas jalan raya Kopang Lombok Tengah. Di duga akibat rem blong dan tidak berfungsinya rem tangan. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB pun mendesak Dinas Perhubungan Provinsi NTB melakukan evaluasi uji KIR. Yudi Darmadi menjelaskan, tahun 2018 lalu Ombudsman Provinsi NTB turun melakukan uji kepatuhan terhadap pelayanan publik. Salah satunya yang diuji adalah kepatuhan pelayanan untuk uji KIR kendaraan.

SasarannyadiKabupatenLom-

bok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Termasuk ke Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan unit pelayanan milik Dinas Perhubungan Provinsi NTB. “Temuan, umumnya alat-alat uji KIR memprihatinkan. SDMnya juga demikian, tidak memadai,” kata Yudi. Uji KIR kendaraan masih menggunakan peralatanperalatan lama. Sementara teknologi otomotif terus berkembang. Tidak ada dilakukan penyesuaian alat-alat uji KIR. “Sekarang kendaraan sudah matic. Alat uji KIRnya bagaimana,” imbuh Yudi. Turunnya Ombudsman pada 2018 lalu dalam konteks mengukur dan mendorong pemenuhan standar pelayanan publik. Undang-Undang nomor 25 tahun2009tentangpelayananpublik mengamanatkan. Pemerintah diminta untuk wajib memenuhi standar pelayanan publik.

Dari hasil survei kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman, secara spesifik untuk pelayanan publik untuk uji KIR kendaraan, Ombudsman merekemondesasikan agar pemerintah daerah melakukan pembaharuan pelaralatan uji KIR. Setidaknya harus memenuhi standar.

Kaitannya dengan itu, Provinsi NTB, Kota Mataram, dan Lombok Utara diberi tan-

(Suara NTB/ist)

FASILITAS UJI KIR - Fasilitas uji KIR di Lombok Utara yang sudah memadai. da hijau. Artinya, keinginannya untuk melakukan perbaikan layanan publik cukup bagus. Sementara yang masuk kategori merah adalah Lombok Barat.

Artinya tingkat kepatuhannya terhadap perbaikan pelayanan publik paling buruh.

Yang lainnya masih kategori kuning. Artinya, kata Yudi, tingkat kepatuhannya terhadap perbaikan pelayanan publik di jenjangkan sedang.

“Tapi Lombok Barat sudah merespon. Dan mereka mau perbaiki. Target Bappenas, tahun 2019 ini tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik kabupaten /kota harus mencapai 60 persen, provinsi 90 persen, Kementerian dan lembaga harus 100 persen,” ujarnya.

Artinya. Mengacu pada ketentuan tersebut, tahun ini pelayanan publik untuk uji KIR secara spesifik harus telah me-

menuhi standar. Baik peralatan, maupun ketersediaan SDMnya sesuai standar ideal. Ombudsman akan terus melakukan pendampingan. Sampai jelang survei yang dilakukan mendatang, seluruh indikator penilaian harus memenuhi standar.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windya menyebut tak menjawab, ditanya soal profesionalisme uji KIR untuk kendaraan. (bul)

Diadukan ke DPD, Perusahaan Asuransi Masih Gamang

Mataram (Suara NTB) Perusahaan asuransi masih gamang melaksanakan bisnisnya. Tanpa terkecuali di NTB. Kegamangan ini kemudian diadukan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar pusat menertibkannya.

Pengaduan di sampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica kepada salah satu perwakilan DPD RI di NTB saat penyerapan aspirasi baru-baru ini. Indra Manthica menyampaikan, bahwa sebetulnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjami-

nan telah mengatur jelas batasan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

Perusahaan asuransi dinilai ke luar jalur. Istilah Indra Manthica, kue yang seharusnya untuk perusahaan penjaminan justru direbut oleh perusahaan asuransi. “Saya sudah sampaikan ke DPD semoga bisa mendorong pemerintah pusat membijaksanainya,” demikian Indra Manthica di ruang kerjanya, Selasa (22/1) kemarin.

Indra mengatakan, akibat kegamangan perusahaan asuransi ini, perusahaan penjaminan, ter-

utama perusahaan daerah menjadi kehilangan potensi pasar.

Ibaratnya, kue yang seharusnya sepiring untuk perusahaan penjaminan, direbut kembali oleh perusahaan asuransi.

“Seharusnya tidak boleh mengambil kue dalam piring yang sama. Industri asuransi masih ada yang mencari makan di lahan industri penjaminan,” terang Indra.

Persoalan ini selain disampaikan kepada DPD RI perwakilan yang ada di NTB, sebelumnya juga telah dibahas oleh asosiasi Jamkrida se Indonesia. Agar di-

ambil kebijakan. Sebelumnya, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menurut Indra, pernah disampaikan agar menjadi perhatian. Sayangnya, harapan tersebut belum terjawab sampai saat ini. kenapa OJK, sebab lembaga inilah yang seharusnya mengatur/menertibkannya.

Keberadaan perusahaan asuransi ini, tambah Indra Manthica, juga turut membuat pendapatan bagi perusahaan penjaminan, baik penjaminan kredit, maupun penjaminan proyek mengalami penurunan yang signifikan.

“Dampaknya bagi penjaminan di daerah lahannya berkurang. Kue makan kurang, makanan sedikit dan kami menjadi lemah. Akibatnya kontribusi kami kepada UMKM kepada daerah melemeh. Dan kontribusi kami akan kecil,” paparnya.

Karena itulah, ia sangat berharap, kepada perwakilan daerah yang ada di NTB untuk menyampaikan aspirasi ini kepada stakeholders terkait di tingkat pusat. Menempuh jalur diplomatis menurutnya lebih elok, dibanding harus bersaing yang tidak seharusnya di lapangan. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 4

Indikasi ”Overload”, Sarana Angkutan Tiga Gili akan Ditertibkan

Awasi Aktivitas Kafe TIGA kafe yang ditutup di wilayah Pantai Labuhan Haji, karena dinilai menyalahi izin masih dalam pengawasan ketat. Setiap hari gerakgerik kafe tersebut diawasi ketat dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lagi.

Camat Labuhan Haji, Rusno kepada Suara NTB, Selasa (22/ 1) menjelaskan setiap malam kafe tempat karaoke itu diintip.

Setelah ada segel penutupan dari Satuan Polisi Pamong Praja, tidak diperkenankan melakukan kegiatan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Rusno meyakini tiga manajemen kafe, Meliwis, Lims dan (Suara NTB/rus) Rusno Diamond ini tidak berani buka untuk beberapa hari ke depan. Pascapenutupn, warga Labuhan Haji katanya mengaku sangat senang dan mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah. Pasalnya jika dibiarkan maka dikhawatirkan akan menjadi ancaman dan malapetaka bagi wilayah Kecamatan Labuhan Haji.

Masyarakat Labuhan Haji tidak menginginkan ada aktivitas hiburan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Peratuan Daerah (Perda) Kabupaten Lotim sendiri sudah tegas melarang minum-minuman keras (miras).

Kafe, ujarnya, sejatinya hanya tempat makan dan minum minuman sepeti kopi, teh dan lainnya. Tempat hiburan keluarga dan bernyanyi. Tidak dibolehkan ada miras dan adanya wanita-wanita berpakaian seksi.

Semua kafe sudah diperingatkan untuk tidak menjalankan aktivitas yang terlarang oleh Perda tersebut. Jika ada yang membandel dan melakukan aktivitas diam-diam, camat Labuhan Haji ini siap akan memberikan tindakan tegas. “Kalau ada lagi yang beraktivitas seperti kemarin, maka saya akan mengamuk sebagai kepala wilayah,” demikian tegasnya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)melihat indikasi sarana angkutan tradisional di kawasan 3 Gili mengalami overload (berlebih). Dari cidomo, dongol (cidomo tanpa kap), hingga angkutan sepeda maupun sepeda motor listrik, berjubel, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan wisata.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sinar Wugiyarno, SH., usai rapat koordinasi mengakui upaya penertiban terhadap sarana angkutan akan dilakukan Pemda. Terlebih dahulu, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan diminta untuk mendata ulang jumlah cidomo, dongol, sepeda dan sepeda motor listrik yang ada di kawasan 3 Gili.

“Semua kendaraan illegal harus segera ditertibkan. Perbup tahun 2011 sudah mengatur, jumlah cidomo maksimal harus 32, sedangkan dongol sekitar 75 unit,” ujar Sinar, Selasa (22/1).

Mantan Kepala Dinas Per-

hubungan Kominfo KLU ini menyatakan, jumlah armada di 3 pulau harus sesuai dengan aturan di perbup. Ia pun tak menyangkal, jumlah saat ini diyakini lebih banyak karena sejak Perbup dikeluarkan belum pernah dilakukan pengecekan dan pendataan. “Bisa saja jumlahnya sudah melebihi ketentuan, maka lebihnya tidak berizin. Nah, ini yang harus ditertibkan,” imbuhnya.

Terpisah, Kasat Pol PP dan Damkar KLU, H. Achmad Dharma, SH., menanggapi tidak menutup kemungkinan jumlah armada yang boleh beroperasi melebihi kapasitas jumlah yang diatur pemerintah. Satpol

PP selaku instansi teknis pengawal kebijakan, siap turun ke lapangan sesuai instruksi.

“Saya perhatikan, Perbupnya belum maksimal dijalankan. Persoalan angkutan transportasi di tiga gili sudah ada regulasinya,” ujarnya.

Satpol PP saat turun ke lapangan, akan bekerja sesuai juklak perbup. Bahwa, armada yang tidak tercatat atau tidak berizin harus ditarik dari pulau, sehingga tidak memadati kawasan wisata itu.

Dharma mengklaim, pihaknya mendapat informasi dari aparat desa setempat bahwa keberadaan sarana angkutan khususnya cidomo dan dongol

(Suara NTB/ari)

CIDOMO - Cidomo yang beroperasi di Gili Trawangan. Pemda KLU melihat cidomo yang beroperasi di Gili Trawangan dan 2 gili lainnya sudah kelebihan. saat ini telah melebihi kapasitas. “Saya tidak tahu persis berapa jumlah cidomo saat ini.

Retribusi Parkir Diduga Banyak Bocor

Rp384,29 Miliar Sudah Masuk ke Rekening Korban Gempa

(Suara NTB/ist)

LUNCURKAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy meluncurkan Desa Wisata Sembalun Rinjani dengan membidik panah pada salah satu sasaran yang sudah ditentukan, Selasa (21/1).

Bangkitkan Geliat Pariwisata

Bupati Luncurkan Desa Wisata Sembalun Rinjani (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Sebanyak Rp 384,29 miliar dana bantuan korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah masuk ke rekening individu korban gempa. Di mana, Rp 50 juta untuk rumah rusak berat (RB), Rp 25 juta untuk rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rusak ringan.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun menjawab Suara NTB, Selasa (22/1), menjelaskan, total jumlah rekening individual yang menerima bantuan sebanyak 12.432 orang. Terinci 6.068 unit rekening rusak berat dengan akumulasi Rp303,4 miliar, sebanyak 1.150 orang atau total Rp 28,75 miliar dan rusak sedang Rp 52 miliar diberikan kepada 5.214 unit.

“Jadi saldo atas nama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah nol sejak 31 Desember 2018,” terang Tasurun.

Saat ini diketahui sedang dalam proses pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Sesuai ketentun, dana dari rekening individual korban gempa itu selanjutnya akan dipindah ke rekening pokmas. Di mana, catatan BRI jumlah yang sudah dipindahkan ke rekening pokmas sebesar Rp 80 miliar.

Tidak hanya itu, ungkapnya, saat ini sedang dipercepat pembentukan pokmas. Sudah ada tambahan tenaga TNI dan Polri yang siap menjadi fasilitator ditambah lagi tenaga sipil yang akan direkrut baru. “Mudah-mudahan dengan penambahan fasilitator ini bisa lebih cepat pembentukan pokmas,” ucapnya.

Dari keseluruhan dan yang sudah masuk ke rekening korban gempa, sebagian besar memang belum ditransfer ke pokmas dan BRI menunggu pokmas-pokmas baru. Khususnya bagi yang rumahnya rusak berat, masyarakat sebelumnya banyak memilih. Awalnya memilih rumah instan sederhana sehat dan aman (RISHA), tapi cukup lama, sehingga warga berubah keinginannya.

Ditambahkan mengenai dana sudah tidak ada keraguan lagi, karena uangnya kan sudah di masyarakat. Mengenai tambahan dana bagi yang belum sesuai hasil verifikasi, pihak BRI Selong menunggu. Pemerintah daerah Lotim sudah mengajukan dan tunggu transfer selanjutnya. (rus) Tasurun

Tetapi pengendaliannya sudah diatur dalam Perbup tahun 2011,” katanya. (ari)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, meluncurkan Desa Wisata Sembalun Rinjani Kecamatan Sembalun, Selasa (22/1). Bupati juga sekaligus meresmikan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) olahan stroberi dan kerajinan panahan yang dikelola Lembaga Amil Zakat

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tanjung (Suara NTB) Saat ini di Dishub, bidang kaitan dengan regulasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Usul penggabungan tu- yang dapat antara lain, Bidang penghimpunan SKPD. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gas pokok dan fungsi Or- Hubla, Bidang Perhubungan “Saya melihat sekarang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ganisasi Perangkat Daerah Darat dan Budidaya Perikan- ini, tidak tercapainya tar123456789012345678901234567890121234567890123456789 (OPD) tidak hanya melibat- an Tangkap. Spesifik pada per- get PAD di OPD disebab123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan Komunikasi Informasi hubungan laut, kewenangan kan oleh SDM dan situasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan Humas. Di OPD lain, kelautan diambil alih provinsi. gempa. Tapi gempa itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 fungsi dan kewenangan Termasuk izin-izin mengurus sekarang, sebab sebelum 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang minim diharapkan rumpon diambil alih provinsi. gempa pun realisasi PAD 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dapat ditindaklanjuti den- Sementara pada aspek penga- rendah, maka bupati harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan menggabungkan dua wasan keamanan lalu lintas segera evaluasi,” tegasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terpisah, Kepala Bagibidang yang berbeda. Salah laut, staf tidak punya peker123456789012345678901234567890121234567890123456789 satu yang dimaksud ad- jaan, karena semua wewenang an Organisasi Setda 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KLU,Khairil Anwar, alah, Bidang Perhubungan diambilalih syahbandar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Banyak wewenang kabu- S.Kom., yang dikonfirmasi Laut dan Bidang Perhubun123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan Darat pada Dinas Per- paten diambilalih syahbandar, mengakui akan adanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hubungan Kelautan dan dari PAD, pass besar dan pass evaluasi kembali kinerja 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perikanan Kabupaten kecil, PAD pengukuran sam- OPD se KLU. Pihaknya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pan sudah ambil alih syah- akan menggelar rapat daerLombok Utara (KLU).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepada Suara NTB, bandar. Izin rumpon juga di- ah untuk mengevaluasi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sekretaris Dishub KP KLU, ambilalih provinsi, dan pe- Hasilnya bisa saja diputus123456789012345678901234567890121234567890123456789 H. Samsul Rizal, ST., men- manfaatan laut secara umum. kan apakah OPD yang satu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jelaskan pihaknya sudah Bahkan budidaya mutiara digabung dengan OPD lain.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Memang Humas corongmenyuarakan penggabun- izinnya tidak di kabupaten 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nya kegiatan bupati, dan Kogan dua bidang - laut dan lagi,” jelasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sebaliknya, Rizal melihat minfo tugasnya menyeluruh darat menjadi satu bidang, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 membentuk berkaitan dengan informayakni Bidang Perhubungan. pentingnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Alasannya, pada Bidang Bidang Parkir dan PJU, kare- si kegiatan OPD. Kinerja di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perhubungan Laut, nyaris na KLU memiliki potensi be- dalamnya saya kira tergan123456789012345678901234567890121234567890123456789 tak memiliki pekerjaan, sar untuk menarik PAD parkir tung orangnya,” kata Anwar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mantan Sekdis Kominfo karena sebagian besar ke- dan mengelola PJU yang ban123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang pernah menjabat Plt. wenangan perhubungan yak tersebar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terpisah, Ketua Komisi I Kadis Kominfo ini mengakui laut diambilalih.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Keberadaan Bidang Hu- DPRD KLU, Ardianto, SH., di beberapa daerah di Indo123456789012345678901234567890121234567890123456789 bla (Perhubungan Laut) menanggapi perubahan ke- nesia, ada yang menggabung123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah tidak efektif, maka wenangan bidang pada OPD kan Kominfo dan humas.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 layak digabung jadi 1 Bidang tidak bisa dilakukan secara Namun lebih banyak yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perhubungan saja. Gantinya langsung karena ada proses memilih berdiri sendiri, den123456789012345678901234567890121234567890123456789 bidang nanti diubah, menja- dan mekanisme yang harus di- gan catatan kinerja Komin123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di Bidang Perparkiran dan lalui. Minimal Perda harus di- fo sangat mendukung penyi123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bidang PJU jadi 1 bidang,” ubah, didahului dengan kon- aran informasi kegiatan se123456789012345678901234567890121234567890123456789 sultasi ke pemerintah pusat luruh OPD. (ari) ujar Rizal, Selasa (22/1).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Wewenang Minim, Dishub Usulkan Bidang Perhubungan Digabung

Nasional (Laznas) Lembaga Manajemen Infaq (LMI).

Direktur Laznas LMI, Agung Heru Setiawan dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Laznas LMI ini, selain meringankan beban masyarakat. Juga membangun rasa percaya diri masyarakat dan berupaya bersama dengan lembaga lain untuk memberikan pembinaan agar masyarakat tetap memiliki rasa optimis untuk bangkit kembali.

Laznas LMI disebutnya memiliki program pemberdayaan desa, yang berkeinginan masyarakat Sembalun Bumbung bangkit kembali di bidang ekonominya melalui olahan stroberi. Harapannya dari program ini, warga Sembalun yang memiliki potensi dan memiliki kebun stroberi, agar mampu mengelolanya dengan baik, menjadikan makanan atau snack ringan yang lebih berkualitas dan menjadi produk unggulan.

Selain olahan stroberi, Laznas

LMI juga memiliki kerajinan panahan, terlebih masyarakat telah banyak memiliki kebun bambu, sebagai bagian dari kegiatan sunnah. Sehingga desa wisata ini menjadi lebih berwarna.

Sementara itu, Perwakilan Dekranasda NTB, Devi Ratna Asih berterima kasih kepada Laznas LMI yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan wujud semangat kebersamaan dalam rangka memberdayakan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Melalui program KUBE, masyarakat dapat langsung terlibat pada berbagai kegiatan, yang dapat meningkatkan ketahanan sosial dan kepedulian masyarakat luas, dalam memecahkan masalah kemsyarakatan. Program ini merupakan bagian dari upaya memulihkan ekonomi masyarakat pascagempa. (yon/rus)

Tanjung (Suara NTB) Retribusi parkir di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diakui banyak bocor, karena tak terurus maksimal. Dalam 2 tahun terakhir, capaian retribusi parkir diklaim hanya menyentuh puluhan juta, turun dari setoran ratusan juta.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, H. Samsul Rizal, SP., kepada Suara NTB, Selasa (22/1) tak menyangkal tudingan kontribusi retribusi parkir yang cenderung menurun. Hal itu diakibatkan tidak optimalnya pengawalan areal parkir potensial yang banyak tersebar di sepanjang kawasan pantai Lombok Utara dan tempat wisata daratan.

“Tahun 2106 - 2017 lalu, kita pernah menyetorkan retribusi parkir antara Rp 200 juta sampai Rp 600 juta. Tapi turun lagi menjadi puluhan juta,” ungkap Rizal.

Ia mencatat, perlu inovasi untuk menghimpun retribusi parkir. Pasalnya sebaran objek parkir tidak hanya terdapat di daratan, melainkan di wilayah 3 Gili. Di daratan Lombok Utara, beberapa objek parkir yang dapat “ditongkrongi” Pemda meliputi, kawasan kuliner Nipah dan sekitarnya, titik parkir seputaran Teluk Nara dan Teluk Kodeq, sejumlah titik parkir yang ramai di sepanjang pantai. Titik parkir yang menuju objek wisata air terjun juga perlu dikawal oleh Pemda.

Lebih lanjut, menurut Rizal, kawasan wisata 3 Gili tidak kalah ramai untuk memperoleh retribusi parkir. Sebut saja, parkir boat/fast boat yang sandar di Teluk Nara dan dermaga Gili Air, retribusi parkir (rental) sepeda dan parkir cidomo yang ada di 3 Gili.

“Di depan anggota dewan saya pernah ungkap, saya optimis bisa setorkan retribusi parkir sampai Rp 1 miliar, asalkan sistemnya diperbaiki,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, H. Zulfadli, SE., menyebut perlunya dorongan bagi instansi teknis untuk menambah retribusi parkir. Pihaknya juga ikut mengupayakan penambahan objek pajak parkir di tengah masyarakat.

Dari komponen pajak parkir sendiri, Bapenda mematok target pendapatan sebesar Rp 50 juta. Meski rendah, namun tidak seluruhnya bisa tertagih. Kerusakan rumah warga akibat gempa menyebabkan ketersediaan lokasi parkiran tidak berfungsi maksimal.

Selain itu, trauma membuat motivasi para penagih pajak yang berdomisili di Lombok Utara menurun. Pascagempa, kebanyakan juru pungut masih berkonsentrasi untuk mengungsi dan mengamankan keluarga. “Jumlah titik parkir di KLU cukup banyak, sekitar 50 titik, bahkan lebih. Warga memanfaatkan lahannya sebagai lokasi parkir, inilah yang kita bebankan pajak,” jelasnya.

Di samping pajak parkir, Bapenda juga menagih retribusi parkir di 16 titik yang dianggap strategis. Sementara retribusi parkir yang ada di pinggir jalan raya, masih ditangani oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU. Seiring bertambahnya target PAD tahun ini sebesar Rp 185 miliar, bertambah dari target sebelumnya sebesar Rp 145 miliar. Dijelaskannya, pada tahun 2018 lalu target PAD sejatinya dipatok Rp 200 miliar. Pascabencana gempa, target direvisi pada APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 145 miliar. Hingga akhir tahun 2018, capaian PAD yang dihimpun sekitar 89,97 persen.

“Realisasi tidak tercapai karena faktanya gili hampir lumpuh waktu itu. Tapi sekarang para pengusaha sudah kembali lagi harapan kami semoga bisa jalan seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya. (ari)

Dukcapil Tegaskan Akta Kelahiran Anak Gratis Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan jika saat ini pembuatan akta kelahiran anak gratis. Artinya, tidak ada lagi pemberian sanksi denda bagi masyarakat ketika terlambat mengurus akta kelahirannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Menurut Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran sudah diberlakukan satu tahun sebelumnya menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati, H. Moch Ali Bin Dachlan. Sehingga saat ini, masyarakat tidak lagi dibebankan pembuatan biaya apapun dalam pembuatan akta kelahiran yang dapat diurus oleh masyarakat di tingkat kecamatan. “Saat ini tidak ada lagi pembiayaan untuk pembuatan akta kelahiran ini. Perdanya sudah dicabut oleh pak Ali BD, satu tahun menjelang berakhirnya masa

jabatannya,” terangnya.

Hingga saat ini, tingkat pencapaian pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Lotim mencapai angka 80 persen. Untuk mencapai angka 100 persen dibutuhkan kesadaran masyarakat serta komitmen dari Dukcapil sendiri untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa/dusun. “Pembuatan akta dan pelayanan lainnya semuanya gratis. Dari sebelumya pembayaran sistem denda bagi yang terlambat sudah ditiadakan,” ujarnya.

Pembuatan akta kelahiran secara gratis merupakan salah satu program inovasi sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Terlebih, akta kelahiran merupakan identitas dasar yang harus didapatkan oleh seorang anak sebagai tanggung jawab pemerintah. “Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembuatan akta kelahiran ini gratis.

Sama sekali tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Dalam pembuatan akta kelahiran sendiri, berdasar-

(Suara NTB/yon)

BUAT AKTA - Masyarakat saat mengurus pembuatan adminduk berupa akta kelahiran di Kantor Dinas Dukcapil belum lama ini. kan surat kenal lahir, kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), orang tua, dan beberapa persyaratan lainnya. Untuk itu, Azis meng-

ingat supaya melaporkan apabila ditemukan adanya pungutan pembiayaan pembuatan akta kelahiran oleh oknum tertentu. (yon)

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

PAD Lobar Bocor Buat Rencana Ketenagakerjaan PEMKAB Lombok Barat melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengkhawatirkan terjadi penambahan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan perusahaan di wilayah Senggigi, Kecamatan Batulayar. Mengantisipasi terjadinya penambahan pengangguran, Disnaker tengah menyusun perencanaan ketenagakerjaan yang nantinya ditetapkan menjadi peraturan bupati (perbup). ‘’Dalam perencanaan ini akan diketahui serapan tenaga kerja per tahun dari tamatan SMA,SMK dan per(Suara NTB/dok) guruan tinggi. Dengan data Rusditah lengkap ini nantinya akan dikeroyok bersama OPD melalui berbagai program masing-masing,’’ ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, Rusditah, Selasa (22/1).

Dijelaskan pihaknya tengah menyusun perencanaan tenaga kerja dengan melengkapi data tenaga kerja di Lobar, sebab nantinya akan ditetapkan menjadi Perbup. “Dari perencanaan tenaga kerja ini nanti kita bisa tahu berapa persen tenaga kerja per tahunnya, baik dari tamatan SMA, SMK dan PT,” jelas mantan Sekretaris Bappeda ini.

Dengan memiliki data lengkap jelas dia, maka pihaknya berani menargetkan dalam RPJMD. Termasuk ia berani menentukan berapa penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam setahun. Sebab pihaknya bisa mengetahui berapa yang terserap perusahaan baik melalui bursa kerja khusus dan lembaga lain. Tentu kata dia, hal ini harus didukung oleh OPD lain seperti kegiatan pelatihan. Sebab kegiatan pelatihan ini menjadi inti dari upaya penurunan TPT. Sebab setelah dilatih mereka menjadi terampil, sehingga bisa ditempatkan bekerja di perusahaan.

Lebih jauh, kata dia, tanpa perencanaan ketenagakerjaan ini agak susah untuk menurunkan pengangguran. Pasalnya, ketika dipasang target menurunkan 5 ribu orang dari 10 ribu orang pengangguran, namun tanpa ketahui data, berapa orang yang tamat SMK, SMA dan perguruan tinggi. “Kalau data lengkap semua kita tahu berapa yang nganggur dan terserap,”imbuhnya.

Diketahui, dari semenjak gempa hingga saat ini ada tambahan perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerja di Lobar.

Jumlah perusahaan yang sudah melakukan PHK sebanyak 9 perusahaan dengan total 50 orang lebih pekerja. Baru-baru ini ada 19 orang pekerja vila yang di PHK karena alasan tutup total.

Pihak perusahaan tak mampu membayar biaya operasional.

Selain itu ada karyawan perusahaan SPBU yang di-PHK karena habis kontrak. Pekerja yang terkena PHK dipastikan bertambah.

Sebab ada hotel yang sudah tutup, sehingga terancam ada 100 orang lebih pekerja yang bakal di-PHK. (her)

Puluhan Bangunan Bodong Segera Ditertibkan

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 34 vila dan hotel yang dibangun wilayah Lombok Barat (Lobar) diduga bodong alias tak berizin, lantaran belum memiliki izin operasional berupa TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Banyaknya bangunan bodong ini disebabkan oknum pengelola membangun dulu, baru mengurus izin. ‘’Pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) pun menolak mengeluarkan izin bangunan, lantaran tak memenuhi syarat ses u a i aturan. Akibat ke-

Mahnan

beradaan bangunan bodong ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Lobar bocor,’’ ujar Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir, Selasa (22/1).

Dulahir menyebutkan, pihaknya bersama Dinas Pariwisata dan OPD terkait telah melakukan pendataan terhadap bangunan di wilayah Lobar. Terdapat 120 bangunan vila dan hotel di Lobar terdiri dari 87 vila dan sisanya hotel.

Izin bangunan ini rata-rata diterbitkan di bawah tahun 2017. Dari jumlah ini yang berizin sebanyak 86 bangunan. Sedangkan yang belum berizin dari hasil pendataan pihaknya bersama dinas terkait sebanyak 34 vila dan hotel yang bodong (tak berizin), karena belum memiliki TDUP. “Menyikapi ini, kami

(DPMPTSP) segera berkoordinasi dengan OPD terkait termasuk Satpol PP melakukan penertiban terhadap bangunan yang sudah ada. Sedangkan untuk mencegah makin menjamurnya bangunan di atas bukit Sengiggi, kami mempertimbangkan moratorium atau menghentikan sementara penerbitan izin di kawasan setempat,” jelas Dulahir.

Dirincikan, puluhan vila dan hotel bodong paling banyak ditemukan tersebar di wilayah Batulayar sebanyak 17 unit, Narmada 3 unit, 2 unit di Lembar dan 12 unit di Sekotong. Dampak penyisiran yang dilakukan terdapat 4 pengusaha yang mengajukan izin ke Pemda. Sedangkan ada beberapa pengusaha vila bodong mengajukan izin

tahun lalu, namun ditolak, karena tidak melalui persyaratan baik dari tata ruang, kelayakan lingkungan, tingkat kemiringan dan tak bisa menunjukkan surat rekomendasi tentang kestabilan lahan yang menegaskan bahwa di lereng tempat pembangunan vila tersebut stabil. Sebab jangan sampai kata dia, ketika hujan terjadi insiden longsor yang justru menambah masalah.

Sementara itu, Kasatpol PP Lobar Mahnan mengatakan terkait pemintaan DPMPTSP melakukan menertibkan bangunan bodong, pihaknya akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut. Diakuinya, memang praktik semacam ini sudah diketahui, namun hal ini harus dibuktikan dengan cara turun ke lapangan. Selain ada yang bodong, ada juga yang menyalahi izin sehingga mengakibatkan potensi PAD bocor. “Ada potensi PAD tak tertarik (bocor) akibat vila dan hotel bodong ini,” aku dia.

Langkah selanjutnya, jika ada bukti bahwa bangunan itu

bodong, pihaknya memiliki tim pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan OPD terkait untuk turun melakukan penertiban. Namun sebagaimana SOP jelas dia, lebih dulu dilakukan teguran yang dilakukan OPD terkait, jika tidak diindahkan barulah Satpol PP yang menutup atau menyegel sampai adanya legalitas yang dimiliki pengelola. (her)

H. Dulahir (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Jika Terbukti Bersalah

Sanksi Tegas Menanti Oknum Camat Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum akan menjatuhkan sanksi kepada oknum Camat, Ka, yang kini tengah terlilit kasus hukum terkait dugaan penyelewengan dana insentif marbot di Kecamatan Praya Barat Daya. Pemkab masih akan menunggu proses hukum sebelum menjatuhkan sanksi. Demikian ditegaskan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB, Senin (21/1).

Namun jika memang terbukti bersalah, tentu sanksi tegas akan diberi(Suara NTB/dok) kan sesuai dengan ketentuH. L. Pathul Bahri an yang berlaku. “Soal sanksinya apa kita tunggu proses hukum. Nanti kalau kasusnya sudah jelas dan yang bersangkutan terbukti bersalah, kan ada aturannya untuk pemberian sanksi,” ujarnya.

Dalam hal ini Pemkab Loteng sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan menghambat atau mencampuri proses hukum itu sendiri. ‘’Biarkan berjalan sesuai mekanisme yang ada. Supaya nanti jelas posisi kasusya seperti apa,’’ ujarnya.

Pihaknya pun meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam kasus ini. Biarkan nanti proses hukum yang menjawab, apakah oknum camat bersangkutan dinyatakan bersalah atau tidak. Tidak kemudian lantas menghakimi begitu saja, tanpa melihat proses hukum yang ada.

Yang lebih penting ke depan, lanjut Pathul, kasus tersebut diharapkan bisa menjadi pelajaran bersama, terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng supaya berhati-hati mengelola program atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Jangan sampai salah mengelola yang pada akhirnya bisa berakibat fatal.

“Kasus ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk berhati-hati mengelola program. Terutama bagi kita selaku abdi masyarakat dan negara. Bahwa dalam menjalankan amanah sebagai pelayanan masyarakat harus maksimal dan berbersungguh-sungguh,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

Loteng Mulai Terapkan SPE Praya (Suara NTB) Era digital saat ini mendorong Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mendukung program pemerintah daerah. Salah satu bentuk nyata ialah dengan menerapkan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPE) mulai tahun ini untuk semua program daerah guna mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Selasa (22/1) kemarin.

Herdan mengatakan mulai tahun ini SPE efektif diberlakukan disemua kegiatan lingkup Pemkab Loteng. Jika program ini masih terbatas. Tapi mulai tahun ini SPE efektif berlaku di semua kegiatan pemerintah daerah, termasuk dalam hal program kerjasama dengan media massa terkait publikasi kegiatan pemerintah daerah, tahun ini juga menerapkan SPE. Ia menjelaskan, dengan sistem SPE tersebut semua program daerah sejak awal sampai akhir kegiatan termonitor dengan baik. Harapannya tentu hasil kegiatan yang dilaksanakan benar-benar optimal sesuai dengan kinerja keuangan daerah. “Dengan adanya SPE ini, hasil kegiatan program terukur sesuai dengan anggaran yang ada,” jelasnya.

Ditambahkannya, SPE sebenarnya direncanakan mulai diterapkan secara penuh tahun 2018 lalu. Namun dikarenakan masih belum siap, sehingga diundur mulai tahun 2019 ini. Tetapi di beberapa kegiatan SPE sudah diterapkan.

“Tahun lalu merupakan masa transisi penerapan SPE. Tahun ini baru diterapkan secara penuh,” pungkas Herdan. (kir)

(Suara NTB/her)

MENUMPUK - Sampah menumpuk di jalur wisata Cemara Lembar yang dikeluhkan pengunjung karena meluber hingga ke jalanan.

Atasi Sampah, DLH Lobar Akui Kekurangan Armada Giri Menang (Suara NTB) Sampah menjadi persoalan klasik yang belum bisa diatasi Pemkab Lombok Barat (Lobar). Tumpukan sampah ditemukan di banyak titik, bahkan di jalur kawasan wisata. Tumpukan sampah ini pun mengotori dan mencemari pemandangan menuju kawasan wisata setempat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya melakukan penanganan maksimal di lapangan, hanya saja kekurangan armada menjadi kendala dalam hal penannganan sampah. Pihak dinas terkait kekurangan sekitar bela-

san armada.

Pantauan Suara NTB di sepanjang jalur menuju kawasan wisata Cemara, misalnya, jalur yang biasa dilalui untuk bisa ke kawasan wisata pantai dan mangrove ini ditumpuki sampah. Bahkan akibat jarang diangkut, tumpukan sampah meluber hingga ke jalan raya. Kondisi inipun sangat dikeluhkan pengunjung. “Sampah ini menumpuk sampai ke jalan, baunya mengganggu pengendara,” aku Udin, salah seorang pengunjung ditemui belum lama ini.

Menurutnya, sampah kerap

kali menumpuk di TPS yang ada di pinggir jalan, padahal TPS ini berada di depan eks kantor Dinas PU dan Kantor Bulog Lembar. Keberadaan tumpukan sampah ini dinilai sangat mencemari pemandangan. Apalagi jalur ini dilalui hampir ratusan orang setiap hari libur akhir pekan.

Ia berharap agar pemerintah menangani tumpukan sampah dengan segera agar tidak sampai menumpuk. Bila perlu, penanganan sampah sudah dilakukan di lapangan setiap hari, seperti di Pasar Kediri yang dikeluhkan warga. Di wilayah

Kediri, ada satu kontainer dan kendaraan amrol. “Setiap hari kita angkut, tapi kalau tonase berlebihan ya seperti itu yang maksimal bisa diangkut armada kita,” jelas dia.

Diakui wilayah Kediri pihaknya mengerahkan 3 armada untuk penanganan TPS di Pelowok Timur. Pasalnya di TPS ini memiliki tonase sampah yang luar biasa membeludak, bahkan pihaknya meminjam kendaraan dari kecamatan lain untuk mengangkut sampah yang overload di daerah itu. Diakui untuk penanganan masalah di Pasar Kediri tidak an-

sih di Dinas LH saja namun lintas sektor, antara lain Bapenda dan Disperindag.

Termasuk sampah yang ada di jalur wisata seperti di Cemara Lembar, pihaknya rutin mengangkut sampah di tempat ini.

Dalam menangani sampah jelas dia, pihaknya mengalami kendala keterbatasan armada angkutan sampah. Sebab dari 21 unit yang ada masih jauh dari ideal, armada inipun sudah berusia uzur rata-rata 25 tahun.

“Kita butuh 13 armada lagi lah, biar bisa maksimal penanganan sampah di masing-masing kecamatan,” tambahnya. (her)

Kresek dan Tungro Ancam Banyak Potensi Pendapatan Tanaman Padi di Loteng Lari ke Luar Daerah Praya (Suara NTB) Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memasuki musim tanam pertama akhir-akhir ini mulai tidak menentu. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa memicu serangan hama dan penyakit. Untuk itu, petani di daerah ini diminta lebih waspada akan ancaman serangan hama. Terutama penyakit kresek serta tungro yang kini sudah mulai menyerang tanaman padi di sejumlah wilayah di Kecamatan Batukliang Utara.

Sekretaris Dinas Pertanian Loteng, Fathurahman PN., kepada Suara NTB, Selasa (22/1), mengatakan, kalau pihak sudah mendapat laporan dari beberapa wilayah terkait adanya serangan hama.

Meski belum terlalu luas dan masih sporadik. Namun hal itu menandakan kalau petani kini wajib waspada akan adanya ancaman serangan hama.

“Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini sangat berpotensi memicu serangan hama. Jadi langkah antisipasi sejak dini harus dilakukan para petani.

Guna mencegah munculnya serangan hama pada tanaman padinya” ujarnya.

Terlebih saat-saat seperti sekarang ini merupakan fase kritis bagi tanaman padi di daerah ini. Di mana pada saat umur padi seperti sekarang inilah, rentan terserang hama. Terutama hama wereng coklat, kresek maupun tungro sangat dominan menyerang pada umurumur padi seperti sekarang ini.

Sehingga kalau petani bisa melakukan antisipasi dengan baik dan bisa menjaga tanaman padinya pada umur kritis seperti, potensi untuk berhasil cukup besar.

“Dalam situasi cuaca yang tidak menentu ditambah umur padi yang rentan terserang hama, maka petani dituntut untuk lebih waspada. Jangan sampai tanaman padi terserang hama,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi ancaman serangan hama tersebut, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya. Misalnya, dengan menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menangkal serangan hama dan penyakit.

Untuk itu, para petani di daerah ini diharapkan kerjasamanya yang baik.

Dengan segera melapor ke pemerintah jika ada menemukan serangan hama dan penyakit supaya pihaknya bisa segera melakukan upaya penanganan.

“Penyuluh kita ada di lapangan. Jika ada menemukan serangan hama dan penyakit, bisa melapor melalui ke penyuluh atau bisa langsung ke kantor Dinas Pertanian. Sehingga kita bisa segera turun,” imbuh Faturahman.

Disinggung luas tanam, sampai saat ini tercatat sudah mencapai lebih dari 60 ribu hektare. Terdiri dari 49 ribu hektare lahan persawahan dan 11 ribu ladang. Namun luas tanam tersebut kemungkinan masih akan bertambah, karena di beberapa wilayah, masih ada lahan pertanian yang belum melakukan penanaman. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Banyak potensi pendapatan dari bagi hasil pajak pusat yang “bocor” ke luar daerah. Hal ini disebabkan banyak di antara pengusaha dan rekanan yang bekerja di Lobar menggunakan NPWP luar Lobar. Sementara NPWP terdiri dari PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 berpengaruh terhadap penerimaan dana bagi hasil dari pusat yang diperoleh Lobar. Potensi pendapatan dari bagi hasil pajak ini pun sangat besar di Lobar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Darsapardi, Selasa (22/ 1), mengaku, NPWP berpengaruh terhadap penerimaan dana bagi hasil pajak dari pusat. Dijelaskan potensi pendapatan bagi hasil pajak dari pusat ini sangat besar, terutama dari adanya pembangunan proyek fisik, pengadaan barang dan jasa. Seharusnya, kata dia, rekanan dan pengusaha ini menggunakan NPWP Cabang Lobar. Pasalnya jika menggunakan NPWP luar Lobar, maka dana bagi hasilnya bukan ke Lobar, namun sesuai dengan alamat NPWP yang dimiliki pengusaha dan rekanan itu sendiri. .

Hal ini jelas dia diatur dalam PP nomor 55 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan dan Permenkeu nomor 147/PMK.03.2017 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP. Diperkuat dengan perbup nomor 3 tahun 2019 tentang pendaftaran NPWP cabang bagi Wajib Pajak yang melaksanakan usaha dan atau pekerjaan di Lobar. Untuk pembuatan NPWP cabang jelas dia, para

pengusaha bisa ke kantor KPP Pratama Mataram Timur. ”Jadi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari bagi hasil pajak pusat, kami kita wajibkan pelaku usaha dan rekanan membuat NPWP cabang atau lokasi,” ujarnya.

Diakui banyak rekanan yang bekerja di Lobar tak punya NPWP cabang, sehingga dana bagi hasil hanya numpang lewat saja di Lobar. Bagaimana dengan NPWP para pejabat dan ASN? menurut dia para ASN bisa tidak membuat NPWP cabang. Sebab pajak itu sudah dipungut oleh bendahara dinas dan disetor menggunakan NPWP Lobar. Justru yang dijaring kata dia pengusaha dan rekanan yang memiliki NPWP luar Lobar. Ia berencana akan melakukan kerjsama dengan pengusaha untuk melakukan pembuatan NPWP cabang Lob a r . (her)

Darsapardi (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Hari Ini, Jaksa Klarifikasi Bendahara Desa Soriutu

M. Isa Ansyori (Suara NTB/jun)

KSB Percepat Pembahasan APBD-P 2019 Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mempercepat kegiatan pembahasan APBD Perubahan tahun ini. Hal ini dilakukan karena khawatir penyusunan anggaran semester kedua itu akan molor karena para anggota DPRD setempat dalam masa transisi pergantian masa jabatan.

“Pembahasan APBD Perubahan tahun ini kita target Juni sudah mulai jalan. Kalau tidak, kami khawatirnya molor karena proses pergantian anggota di DPRD kita,” kata kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Selasa (22/1).

Jika menunggu anggota DPRD hasil Pemilu 2019 dilantik baru pembahasan APBD Peurbahan dilaksanakan. Nurdin menjamin hal itu akan berpotensi molor.

Pasalnya anggota DPRD periode 2019-2024 baru akan dilantik pada bulan Agustus mendatang.

“Dan setelah dilantik mereka belum langsung bisa bekerja. DPRD masih ada proses panjang yang harus dibenahi internalnya, misalnya memilih ketua dan menyusun AKD-nya (alat kelengkapan dewan). Itu kan semua butuh waktu. Jadi saya bisa pastikan kalau tunggu dewan baru, pasti molor APBDP kita,” cetusnya.

Nurdin mengatakan, upaya mempercepat pembahasan APBD Perubahan itu sebagai langkah taktis pemerintah untuk menjamin kelangsungan program daerah sepanjang tahun. Terlebih tahun ini ada beberapa program prioritas pemerintah yang tidak bisa menunggu waktu untuk penyelesaiannya.

“Kita ada program Pariri yang anggarannya harus kontinu misalnya. Jadi tidak maksud lain kenapa harus dibahas anggota dewan periode sekarang ini,” timpalnya.

Untuk memastikan percepatan pembahasan APBD Perubahan itu terlaksana tepat waktu, BPKD saat ini sudah mulai mempersiapkannya. Salah satunya kata Nurdin, pihaknya tengah menggenjot penyelesaian pelaporan realisasi keuangan tahun 2018 (LPJ). “Kita targetkan LPJ itu sudah disampaikan Maret ke dewan. Setelah itu clear kita bisa masuk persiapan APBD Perubahan,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ist/dok pdam)

PENGGALIAN - Aktivitas penggalian di sekitar pipa induk PDAM KSB di sekitar pipa induk PDAM KSB yang mengalami kerusakan.

Pipa Induk PDAM KSB Rusak Akibat Aktivitas Alat Berat Kali ini pipa induk milik perusahaan plat merah itu mengalami kerusakan akibat aktivitas alat berat dan kendaraan proyek mega bendung tersebut yang melakukan penggalian di sekitar Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan Intake Tiu Poso, desa Bangkat Monteh. “Terjadi kerusakan lagi pada IPA kami garagara alat berat (proyek) bendungan Bintang Bano,” kata Direktur PDAM KSB, Bambang, ST kepada wartawan.

Kerusakan yang dialami pipa induk sumber mata air utama PDAM KSB itu cukup berat.

Bambang menjelaskan, selain terjadi kebocoran di dua titik,

bukan malah membabat habis hutan yang ada. Berbicara lingkungan, menurut Wagub, sama halnya berbicara keseimbangan alam agar tidak mencari jalannya sendiri yang tidak normal. Air misalnya, ketika pusatnya sudah dimanfaatkan besar kemungkinan akan menimbulkan bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor dan sejenisnya.

Pemanfaatan lingkungan secara membabuta dengan alasan kesejahteraan pun akan terkesan percuma, karena infrastruktur atau program pembangunan lain yang lelah diupayakan bisa dengan sekejap hancur ketika bencana alam terjadi. “Tapi insya Allah di Dompu tidak,” ujarnya.

Menurunkan satu digit angka kemiskinan memang menjadi tekad bersama, tetapi tetap bukan dengan meru-

pipa berbahan baja berdiameter 16 inci itu juga mengalami remuk di tiga bentang sambungan sepanjang 18 meter. “Kami tidak tahu secara pasti kapan mulai rusak, yang jelas kami baru deteksi pada hari Ahad (Minggu). Dan kami pastikan karena alat berat proyek bendungan Bintang Bano yang memang beraktivitas melakukan penggalian di sekitar instalasi kami itu,” sesalnya.

Menurut Bambang, posisi pipa induk miliknya itu selama ini telah terpasang dengan aman. Meski dipasang melintasi sungai, pemasangan dilakukan dengan cara ditanam

di dasar sungai dengan kedalaman sekitar dua meter.

Tetapi berdasarkan laporan petugas di lapangan, saat ini pipa penyalur utama itu sudah berada di permukaan sungai yang kemungkinan dikarenakan adanya aktivitas galian C di sekitar lokasi oleh perusahaan kontraktor proyek bendungan Bintang Bano.

“Pasti karena dikeruk terus makanya pipa kami naik ke permukaan. Terus kemudian dilindas oleh kendaraan yang memuat material makanya sampai remuk begitu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sejak awal pihaknya telah mengingat-

sudah berada di permukaan air sungai sewaktu-waktu dapat mengalami patah karena diterjang air saat sungai meluap.

“Sekarang ini intensitas hujan sudah mulai meninggi.

Kalau kemudian banjir saya bisa pastikan pipa itu patah diterjang air bah,” urainya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya telah melaporkan kerusakan tersebut ke dewan pengawas dan Bupati KSB serta kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1. PDAM meminta agar pelaksana proyek bendungan Bintang Bano bertanggung jawab untuk segera memperbaiki setiap kerusakan pada pipa tersebut. “Kami juga minta kepada pak bupati agar difasilitasi bertemu dengan pihak terkait secara langsung,” tukasnya. (bug)

Seribu Lebih Pemilih Pemula Minim, SKPD Pengguna Jaringan Serat Fiber Belum Rekam E-KTP Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, Dra. Ratnasari mengungkapkan, dari 3000 lebih pemilih pemula yang diusulkan KPU untuk mendapat perekaman E-KTP baru 2000 lebih yang tersentuh. Sisanya tengah dipacu agar bisa memberikan hak pilihnya pada Pileg dan Piplres 17 April mendatang.

“Jadi sekarang kita tengah memacu perekaman khusus untuk pemilih pemula agar mereka nanti bisa memberikan hak pilih,” kata dia menjawab Suara NTB. Perekaman pemilih pemula tersebut tidak hanya untuk memperoleh Surat Keterangan (Suket), tetapi sebagian besar dari mereka yang usianya tepat 17 tahun

pada pemilu tahun ini bisa langsung mendapat cetakan E-KTP. Pun demikian dengan ratusan warga binaan di Lapas Kelas II B Dompu yang diminta dilakukan perekaman seretak berdasarkan suarat edaran Mendagri.

Sementara itu, bagi lansia yang tercatat sebagai pemilih tetap namun belum memiliki EKTP sudah disentuh pihaknya dengan sistim jemput bola. “Termasuk penyandang disabilitas juga kita masuk ke tiap-tiap rumah untuk melakukan perekaman,” jelasnya.

Dengan pola jemput bola yang diterapkan ke desa-desa itu, lanjut Ratnasari, diharapkan tidak ada lagi pemilih yang terganjal hak pilihnya lantaran tidak memiliki dokumen kependukan. Kalaupun demikian, dite-

Taliwang (Suara NTB) Meski jaringan fiber optic (FO) di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) telah terpasang. Namun ternyata belum banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mulai memanfaatkan saluran komunikasi nirkabel itu untuk menunjang kelancaran kinerjanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DIskominfo) KSB, Drs. Burhanuddin mengatakan, keberadaan jaringan FO di lingkungan KTC sejauh ini belum dimaksimalkan oleh seluruh SKPD. Padahal fasilitas jaringan telekomunikasi canggih itu sudah bisa digunakan untuk melakukan segala hal urusan kedinasan baik internal maupun antar dinas di lingkungan pusat perkantoran pemerintahan KSB itu.

“Memang sekarang belum banyak teman-teman SKPD yang menggunakan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (22/1).

Mulai urusan sederhana hingga hal teknis sebenarnya sudah bisa ditransmisikan secara elektronik oleh seluruh kantor SKPD di lingkungan KTC. Burhanuddin mencontohkan, untuk kegiatan surat menyurat saat ini SKPD sudah bisa bertransaksi se-

kankan agar semua masyarakat yang sudah wajib KTP segera melakukan perekaman, sehingga bisa diakui legalitas sebagai warga negara dan dimudahkan dalam segala urusan yang membutuhkan dokumen ini.

“Dengan pola jemput bola itu kita sekarang sudah sampai 90 sekian persen dari data yang disampaikan KPU,” ujarnya.

Untuk perekaman secara umum baik pemilih pemula maupun yang beralih dari KTP manual ke elektronik, berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya sudah hampir 100 persen, hanya saja mereka yang masih menunggu proses pencetakan masih sekitar 600 lebih karena terkendala terbatas blanko E-KTP yang disalurkan. (jun)

Polisi Gagalkan Pengiriman Lobster dari Dompu Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumbawa Barat, bersama Balai Karan-

Wagub Minta Hentikan Babat Hutan di Dompu Dompu (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalila, M. Pd., mengungkapkan, Dompu termasuk satu dari 10 kabupaten/kota di NTB dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya masuk kategori terbaik. Tetapi ada satu hal yang mesti diingat, dalam upaya peningkatan kesejahteraan tersebut kelestarian lingkungan harus tetap dijaga. Karenanya, tidak bisa dibenarkan aktivitas merusak lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jadi itu sudah tida boleh ditawar-tawar lagi, ke depan sudah tidak ada lagi ruang kita untuk merusak lingkungan, untuk menebang pohon sembarang,” tegasnya.

Jika ingin mengembangkan jagung mestinya memanfaatkan lahan yang telah diperuntukan bagi komoditi pertanian tersebut,

kan pelaksana Bintang Bano agar tidak melakukan pengambilan material di sekitar jaringan pipa induknya tersebut.

Tetapi peringatan itu tidak diindahkan hingga akhirnya hal yang dikawatirkan pihak PDAM terjadi seperti sekarang ini. “Petugas kami tidak bisa memantau setiap hari di lokasi. Makanya mungkin waktu rusak, ya dibiarkan saja tanpa melapor ke kami,” paparnya.

Keberadaan pipa induk itu oleh PDAM KSB selama ini digunakan untuk memasok suplai air menuju IPA di Tiu Poso.

Karena terjadi kerusakan dan kebocoran, kini jumlah air yang masuk ke IPA tidak maksimal.

Bambang mengatakan, pihaknya kini mengkhawatirkan akan terjadi kerusakan lebih parah jika tidak segera ditangani.

Pasalnya, posisi pipa yang

Taliwang (Suara NTB) Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali dirugikan dengan aktivitas proyek pembangunan bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea.

sak lingkungan. Keberadaan bendungan besar yang beberapa waktu lalu diresmikan pun bukan alasan yang tepat untuk terus melakukan pembabatan karena kebutuhan air masyarakat akan bisa terpenuhi. Sebab akan percuma bendungan tersebut bertahan namun sektor lain justru hancur akibat bencana alam.

Ditambahkan Wagub, kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi persoalan serius di NTB, tetapi sudah menjadi isu nasional. Untuk itu diharapkan semua elemen harus bisa saling bahu membahu menjaga kelesatariannya dengan menggalakkan program reboisasi hutan.

“Tanam jagung boleh tapi di antara pohon-pohon, paling tidak tanam bambu karena bambu itu kuat akarnya untuk menjaga tanah,” pungkasnya. (jun)

tina Hewan Tumbuhan Poto Tano berhasil menggagalkan pengiriman 92 bibit lobster undersize menuju pulau Lombok. Bahkan puluhan bibit lobster yang diketahui berasal dari Kabupaten Dompu tersebut, sudah dilepasliarkan di lokasi koservasi perairan laut Pulau Kenawa, Selasa (22/1).

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK kepada Suara NTB,Selasa (22/1) membenarkan perihal pengungkapan terhadap kasus itu dan barang buktinya juga sudah dilepas ke perairan pulau Kenawa.

Pengungkapan terhadap kasus pengiriman lobster dari Dompu ke Lombok Timur merupakan kedua kalinya dilakukan selama tahun 2019.

Sehingga pihaknya akan terus mengatensi masalah ini.

Musim -musim seperti ini merupakan waktu yang sangat tepat menangkap lobster untuk dijual bebas. Hanya saja selama dua kali pengungkapan tersebut, pihak terkait belum bisa menangkap pelaku utama karena hanya barang saja yang berhasil ditemukan.

“Lobster sudah kita lepas di daerah konservasi perairan Pulau Kenawa. Kalau lamalama ditahan dikhawatirkan

mati nantinya. Kita juga akan terus mencari tahu pelaku utama pengiriman lobster undersize tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus lobster undersize tersebut sudah diatur oleh Kementerian Perikanan dan Perikanan (KKP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan di bawah ukuran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan, maka sanksinya sudah sangat jelas, bahkan bisa diproses secara hukum karena hewan ini merupakan binatang yang dilindungi.

Karena kasus ini mulai muncul lagi setelah marak terjadi tahun 2016 lalu, pihaknya juga akan segera membangun kordinasi dengan Polres lainnya. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk bersamasama mengatensi hal ini (pengiriman lobster). Karena pada prinsipnya, pengiriman lobster bukan berasal dari Sumbawa Barat melainkan dari Dompu dan Sumbawa.

“Kasus ini mulai muncul setelah satu tahun tidak terdengar. Makanya kita juga minta peran serta dari seluruh Polres untuk sama-sama mengatensi masalah ini,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., berencana memanggil bendahara Desa Soriutu besok (hari ini), Rabu (23/1). Pemanggilan tersebut dalam agenda klarifikasi terkait dugaan penyimpangan ADD tahun 2017, diduga dilakukan oknum Plt. Kades setempat.

“Besok (hari ini) kita periksa untuk panggilan pertamanya bendahara kerena ada dugaan di sana penyalahgunaan dana desa,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/1).

Dugaan penyalahgunaan ADD oleh oknum Plt. Kades Soriutu awalnya dilaporkan masyarakat melalui seksi intel, namun karena tidak kunjung digarap oleh pidsus kemudian diambil alih untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan Laporan Pengaduan (Lapdu) awal, ungkap M. Isa Ansyori, penyimpangan tersebut diduga dilakukan oknum Plt Kades yang merupakan PNS di Camat Manggelewa dengan meminta uang kurang lebih Rp60-Rp70 juta. Tetapi sayangnya, pengunaan uang tersebut untuk apa justru di luar sepengetahuan bendahara.

“Makanya kita panggil bendahara ini, pasti ada pekerjaan yang tidak terselesaikan karena ada uang diambil di luar peruntukannya, semua uang itu kan penggunaannya harus jelas,” tegasnya.

Klarifikasi bendahara desa ini tidak sebatas untuk mengidentifikasi berapa total anggaran yang dikelola serta program yang pernah dijalankan, tetapi akan menggali lebih jauh dugaan penyimpangan ADD maupun DD yang ada di desa tersebut.

Sementara ini proses masih akan berkutat di meja kejaksaan, namun ketika dipastikan mengarah pada penyelidikan maka Inspektorat akan dilibatkan untuk menghitung kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut. “Dari laporan masyarakat ini belum dijelaskan pada item mana penyimpangn itu, hanya saja dari Lapdu-nya Plt kades minta uang ke bendahara, tidak tahu bendara itu uang ini untuk apa,” jelasnya. (jun)

Burhanuddin

cara online tanpa harus melalui perantara kurir. “Di situ sudah bisa kok. Tidak perlu khawatir lama sampai karena kecepatan rambatan FO kita tinggi. Mencapai 80 mbps,” klaimnya.

Ia menyebutkan, sementara ini kegiatan transaksi kerja SKPD memanfaatkan jaringan FO itu masih banyak dilakukan di internal. Antar komputer di tiap bagian kini terhubung sehingga proses data antar bidang kerja tidak lagi berjalan secara manual. “Dulu kan biasanya pakai flasdisk untuk pindah ke kompter satu ke lainnya di dalam satu kantor. Sekarang bisa langsung antar perangkat secara online,” jelasnya.

Burhanuddin menyampaikan, beberapa dinas memang sudah ada yang selangkah memanfaatkan jaringan internet yang dipasang di akhir tahun 2018 lalu itu. Setidaknya ada 10 SKPD yang telah dapat melakukan video phone sehingga komunikasi jarak jauhnya bisa berlangsung antar muka meski tetap berada di kantor masing-masing.

“Di tempat bupati juga ada.

Jadi 10 dinas itu bisa langsung tatap muka dengan pak bupati misal dalam rangka koordinasi tanpa harus menghadap langsung ke Graha Fitrah (kantor bupati),” sebutnya.

Selanjutnya mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB ini memaparkan, berdasarkan hasil ujicoba transaksi data yang sudah pernah dilakukan di seluruh SKPD, jaringan FO KTC ini sangat cepat. Baru-baru ini seluruh SKPD sudah mampu melakukan pencetakan mandiri dokumen Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) di kantor masingmasing tanpa harus mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

“Dulu kan manual.

Untuk dapat dokumen DPA, SKPD harus mencetak di BPKD. Sekarang mereka sudah bisa langsung cetak sendiri karena datanya bisa langsung dikirim secara online. Dan itu cepat sekali walau data DPAnya banyak,” pungkas Burhanuddin. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 7

Upacara HUT Sumbawa Ke-60

(Suara NTB/uki)

SERAH TERIMA - Kapolres Bima memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah Perwira, di halaman Mapolres setempat, Senin (21/1).

Enam Perwira Polres Bima Dimutasi Bima (Suara NTB) Polres Bima melakukan rotasi dan mutasi ke sejumlah jajaran Perwira. Diantaranya dua Kepala Satuan (Kasat) dan empat Kapolsek. Proses upacara serah terima jabatan digelar di lapangan Mapolres setempat, Senin (21/1).

Dua Jabatan Kasat yang dimutasi tersebut, yakni Binmas dan Resnarkoba. Jabatan Kasat Binmas yang sebelumnya dijabat AKP. M. Saleh diserahkan kepada AKP. Fandi AR. Fandi sebelumnya menjabat Kapolsek Woha sedangkan M. Saleh mendapat jabatan baru sebagai Kasubbag Bin Ops Bagops Polres Bima.

Kasat Resnakorba yang dijabat oleh Iptu Eka Palty Arie Putra Hutagaul S.IK diserahkan kepada IPTU Budiman Perangin Angin, SH yang sebelumnya menjabat Kapolsek Taliwang Polres Sumbawa Barat. Keduanya hanya berganti posisi jabatan.

Sementara empat Kapolsek antara lain. Kapolsek Woha yang dijabat oleh AKP Fandi Ar diserahkan kepada Iptu Edy Prayitno, yang menjabat Kapolsek Monta. Jabatan Kapolsek Monta diserahkan kepada Iptu Takim yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Parado.

Jabatan Kapolsek Parado diserahkan kepada Ipda Nazaruddin yang sebelumnya menjabat Kapolsubsektor Daru.

Serta Jabatan Kapolsek Kawasan KP3 Udara yang dijabat oleh Iptu Zainal Abidin SH diserahkan ke Ipda Guntur yang sebelumnya menjabat Kapolsubsektor Palibelo. Zainal kini menjabat sebagai Kasat Tahti yang selama ini masih kosong.

Kapolres Bima, AKBP. Bagus Satrio Wibowo S.IK, yang memimpin upacara serahterima jabatan mengatakan proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan organisasi Polri merupakan hal yang biasa dilakukan. “Ini sebagai penyegaran supaya lebih optimal dalam melayani masyarakat,” katanya. (uki)

Bupati Paparkan Sejumlah Proyek Besar 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-60 Tahun 2019, Selasa (22/1), berlangsung khidmat dan semarak. Bupati memaparkan sejumlah capaian pemerintah sekaligus beberapa proyek besar yang dikerjakan pada 2019 ini. Upacara dihadiri Wakil Gubernur NTB, Anggota DPR RI dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Ir. Lukman Hakim, M.Sc dalam sambutannya mengharapkan agar pembangunan Beringin Silasebagai salah satu proyek besar di Sumbawa, dapat diselesaikan tepat waktu. Sehingga keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan banyak capaian yang diperoleh Sumbawa dalam pemerintahannya bersama Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abbdullah. Diantaranya, dalam bidang transportasi, terminal baru Bandara Sultan Kaharuddin III telah dioperasikan. pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan

lahan untuk penambahan panjang run way agar bisa didarati oleh pesawat yang lebih besar. Bidang lainnya, infrastruktur jalan, rasio jalan mantap terus meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang ekonomi, Pemda terus melanjutkan program revitalisasi pasar untuk menghadirkan pasar rakyat yang lebih representatif sebagai sentra pengembangan ekonomi kerakyatan.

Untuk tahun 2019 ini, sejumlah poyek besar mulai dikerjakan. Terutama pembangunan Bendungan Beringin Sila, bendungan terbesar di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berikhtiar mewujudkan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong yang

didamba-dambakan terutama oleh masyarakat di wilayah timur Kabupaten Sumbawa. Pelabuhan ini direncanakan memiliki kapasitas lebih besar dari Pelabuhan Badas, yang saat ini merupakan satu-satunya pelabuhan bongkar muat di KabupatenSumbawa.

Program lainnya, Pemkab akan merealisasikan revitalisasi Pasar Seketeng secara keseluruhan dengan total anggaran mencapai Rp. 58 Milyar rupiah.

DED Pasar Seketeng ini telah dirampungkan sejak tahun 2017 lalu, dan saat ini proses pembebasan lahan masih berlangsung.

Untuk mendukung upaya pengembangan ekonomi kerakyatan, juga telah mendirikan 101 Bumdes yang diharapkan dapat merangsang geliat pereko-

Dugaan Pungli di SMAN Taliwang Tak Berlanjut Taliwang (Suara NTB) Kasus dugaan tindak pidana pungutan liar (Pungli) di SMAN 1 Taliwang, di tahun 2018, tidak dilanjutkan ke proses hukum.

Sebab, Inspektorat hanya memberikan rekomendasi supaya kasus ini tidak terulang lagi dan meminta agar sistem pengelolaannya dirombak secara total.

Wakil Ketua Satgas Saber Pungli KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (22/1) mengatakan, untuk kasus dugaan pungli baju seragam di SMAN 1 Taliwang, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Itu terjadi karena hasil pengecekan dokumen yang diserahkan ke Satgas Saber Pungli masih diberikan toleransi. Tentu dengan catatan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama di tahun selanjutnya jika ditemukan ada lagi pungutan maka kasus itu langsung diserahkan ke APH. Pada prinsipnya, Inspektorat hadir dalam kasus tersebut sebagai salah satu fungsi pembinaan, jika mengulangi lagi tidak lagi diberikan toleransi. Apalagi dalam kasus diduga Pungli tersebut tidak ada pelanggaran (hasil pengecekan dokumen) hanya sebatas kesalahan proses administrasi saja.

“Sebenarnya tidak ada tindakan pungli di pengadaan seragam tersebut. Tetapi yang menjadi masalah di kasus tersebut yakni pola administrasi yang harus diperbaiki,” ungkapnya.

Menurutnya, hal yang mendasar untuk bisa diperbaiki dalam kasus tersebut yakni adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pembuatan tiga set seragam itu. Hal tersebut sangat berpotensi menjadi penerimaan yang tidak sah, jika pihak ketiga memberikan fee kepada sekolah meskipun pola kerjasamanya dengan koperasi sekolah. Apalagi koperasi ini merupakan bentukan dari para guruguru di sekolah tersebut sehingga akan sangat memungkinkan adanya fee dari pembuatan baju seragam itu.

Karena polanya demikian, pihaknya membuat rekomendasi agar koperasi bentukan dari para guru ini tidak terlibat secara langsung. Jika ditemukan ada aktivitas tersebut di tahun berikutnya, pihaknya tidak lagi memberikan rekomendasi melainkan akan ditindak tegas.

“Kalau kita menggali keberadaan koperasi di kasus tersebut, itu merupakan sebatas kamuflase dari pihak sekolah.

Makanya kami minta supaya pola demikian bisa dihapus. Jika pola tersebut tetap saja digunakan maka kita tidak akan segan -segan menindak tegas,” sebutnya.

Ia menambahkan, selain kasus itu (dugaan pungli SMANTA) tim Saber sampai dengan saat ini telah menerima puluhan aduan terkait praktek tersebut. Dimana dari banyaknya laporan masih didominasi dari sektor pendidikan dan pelayanan lainnya. Hal tersebut terjadi karena sektor-sektor itu yang langsung berkaitan dengan masyarakat banyak.

Jika mengacu ke Permendikbud, cukup banyak celah masuknya Satgas Saber untuk menindak lanjutinya. Baik itu pungutan untuk pembelian seragam maupun adanya pungutan terkait hal lainnya. Hanya saja dari laporan yang sudah diterima tersebut, rata-rata baru pada tahap penyelidikan.

“Hingga saat ini sudah ada puluhan laporan terkait praktek ini yang didominasi oleh sektor pendidikan dan pelayanan. Untuk itu, kita minta kepala sekolah agar berhati-hati jika ingin melakukan pungutan dan tetap akan kita pantau,” tandasnya. (ils)

nomian masyarakat desa.

Melalui Bumdes pula Pemda menyalurkan Kredit Sahabat (Krabat) tanpa bunga kepada para petani miskin sebagai upaya untuk melindungi petani yang mengalami kesulitan permodalan dari jeratan rentenir.

Pembangunan RSUD baru juga akan dimulai tahun ini.

Upacara peringatan HUT Sumbawa, juga dimeriahkan oleh Orkestra Paduan Suara Gita Bahana SMA N 1 Sumbawa dan Drum Band Simphony Sabalong Samalewa. (arn)

275 Korban Gigitan Anjing Dalam Pengawasan

Pembalakan Liar Demi Bangun Rika Diatensi Taliwang (Suara NTB) Komandan Kodim (Dandim)1628 Letkol CZI Eddy Oswaronto ST, menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi para pelaku pembalakan hutan secara ilegal (illegal logging). Bahkan sudah ada tim khusus yang terdiri dari KPH, Polri dan TNI yang sengaja dibentuk untuk mengatensi munculnya kasus tersebut dengan alibi percepatan pembangunan rumah gempa. Jika ditemukan, pihak terkait tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas.

“Meskipun sampai saat ini kami masih menemukan praktek penebangan kayu secara ilegal. Tetapi tidak ada salahnya kita berikan pengawasan khusus lebih dulu dengan harapan tidak ada kasus seperti itu. Apalagi potensi munculnya kasus tersebut masih cukup tinggi di tahap pembangunan rumah yang rusak akibat gempa ini,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (22/1).

Dikatakannya, khusus pembangunan rumah terdampak gempa yang memilih rumah dengan metode Rumah Instan Kayu (Rika) mencapai 93 unit. Untuk itu perlu langkah strategis menyikapi masalah ini untuk menekan terjadinya illegal logging. Apalagi kayu yang ada di NTB sangat terbatas untuk membangun rumah dengan metode Rika.

Untuk itu, perlu segera dilakukan pencegahan dan pengawasan maksimal. Jika tidak maka akan sangat beresiko munculnya kasus pembalakan liar di luar kawasan hutan. (ils)

(Suara NTB/arn)

HUT SUMBAWA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Ketua TP PKK, bersama Wakil Bupati Sumbawa dan Ketua GOW pada upacara peringatan HUT Sumbawa Ke-60, Selasa (22/1).

(Suara NTB/ist)

PENGUJIAN - Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bonto yang tengah tahap pengujian untuk menjawab keluhan masyarakat seringkali pemadaman.

Listrik Sering Padam, PLN Klaim Bukan Unsur Kesengajaan Kota Bima (Suara NTB) Masyarakat di Kota dan Kabupaten Bima mengeluhkan pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir ini. Pemadaman tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi dan usaha. Menjawab keluhan itu, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) wilayah Bima, Donny ST, mengaku pihaknya tidak ada unsur kesengajaan memadamkan aliran listrik tersebut.

Dikatakannya, lantaran seringnya pemadaman bergiilir tersebut sejumlah pihak mendatangi kantor PLN setempat untuk menanyakan penyebab hingga solusi yang dilakukan. “Banyak warga yang datang mempertanyakan. Kami jawab karena soal teknis. Tidak ada unsur kesengajaan pemadaman,” katanya, Selasa (22/1).

Untuk sementara pihaknya hanya bisa menyampaikan permohonan maaf apabila pemadaman bergilir tersebut menganggu aktivitas masyarakat. Sembari menunggu perbaikan teknis di PLTMG Bonto yang berjalan sampai saat ini. “Jika masalah teknis ini sudah pulih, pelayanan listrik akan segera optimal. Kami berharap persoalan ini juga segera pulih,” katanya.

Sementara Manajer Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bonto Agus mengaku,

kebutuhan daya PLN UP3 Bima mencapai 35 hingga 37 MW pada siang hari. Sementara malam hari mencapai 45 hingga 47 MW sehingga terjadi defisit daya 15 MW. “Hal inilah yang menyebabkan PLN melakukan pemadaman bergilir,” katanya.

Agus menjelaskan, PLTMG Bonto memiliki 3 unit mesin yang berkapasitas 17 X 3 atau 50 MW. Mesin yang didatangkan dari Jerman tersebut bahkan sudah terkoneksi dengan sistem kelistrikan PLN Bima.

Hanya saja, dua unit mesin tengah dilakukan pengujian (reliability run test), yang direncanakan berlangsung selama 15 hari kedepan. Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat kelayakan operasi. “Pengujian mesin (performance test engine) ini untuk melihat karakteristik mesin dalam mengantisipasi berbagai kondisi seperti adanya gangguan dan pemadaman total,” katanya.

Diharapkan pada pertengahan bulan Februari mendapat, tiga unit mesin tersebut bisa beroperasi secara penuh untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu.

“Kita berharap pada awal bulan Februari 2019, seluruh jaringan listrik UP3 Bima yang mencakup Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu berfungsi optimal. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dalam tahap pengujian mesin ini,” pungkasnya. (uki)

Gedung Klaster II Masih Dirantai Dompu (Suara NTB) Gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Dompu Klaster II di depan markas Polres Dompu masih tertutup untuk publik. Pagar keliling dengan seng bekas dan bangunan kayu depan gedung klaster juga belum dibongkar.

Jamal, dari PT HK Utama kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Selasa (22/1) kemarin mengaku, paket pekerjaan pembangunan gedung perkantoran

Klaster II di jalan bhayangkara sudah diserahterimakan dari kontraktor pelaksana selaku penyedia jasa ke pemilik proyek yaitu Pemda Dompu. Serah terima paket pekerjaan dilakukan setelah semua pekerjaan rampung dikerjakan hingga akhir tahun 2018 lalu.

Pembersihan lokasi proyek juga sudah dilakukan dari sisa material dan bahan – bahan yang tidak terpakai. Beberapa bangunan yang didirikan di

(Suara NTB/ist)

KLASTER II - Gedung perkantoran Klaster II di Jalan Bhayangkara, Kabupaten Dompu yang dipersoalkan Ketua DPRD Dompu, Yuliadin.

lokasi proyek juga sudah dibongkar. “Semua sudah dibongkar kecuali kantor karena masuk di kontrak. Terserah Pemdanya kapan dia mau bongkar,” katanya.

Selain bangunan kantor pengawasan proyek dari kayu depan gedung perkantoran Klaster II yang masuk dalam kontrak, pemugaran keliling lokasi proyek dari seng bekas juga bagian dari kontrak. Karena masuk dalam kontrak, pembongkaran dilakukan setelah tim audit dari BPK melakukan pemeriksaan. “Sebelum BPK masuk (periksa), maka tidak boleh dibongkar,” katanya.

Gedung Klaster II ini menjadi sorotan beberapa anggota Dewan karena progresnya belum disampaikan ke Dewan.

Komisi – komisi Dewan juga tidak melakukan pengawasan dan kontrol terhadap paket pekerjaan yang belakangan ini baru dipersoalkan. Padahal itu menjadi bagian dari tugas Dewan, baik pengawasan langsung ke proyek maupun pengawasan terhadap OPD pengguna anggaran. (ula)

Dompu (Suara NTB) Anak korban gigitan anjing rabies berinisial KR (14) warga Anamina Kecamatan Manggelewa yang dirawat di RS Sanglah Denpasar kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Sementara jumlah korban gigitan anjing di Dompu yang melapor dan mendapatkan vaksin sebanyak 275 orang. Mereka dalam pengawasan tim medis dan akan divaksin sebanyak 3 kali dengan empat kali suntikan.

“Kita belum terima hasil laboratorium (atas pemeriksaan kesehatan KR). Tapi kondisinya sudah sehat, sudah kembali (sudah diizinkan pulang oleh RS Sanglah Denpasar). Intinya, tidak ada kasus rabies pada manusia,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juwita Kastianti, S.KM, M.M.Kes kepada Suara NTB di ruang rapat Bupati, Selasa (22/1).

Berdasarkan data warga korban gigitan anjing yang melapor dan diidentifikasi petugas sebanyak hingga Senin (21/1) sebanyak 275 orang korban. Mereka ini sudah dilakukan vaksin VAR tahap pertama sebanyak 2 dosis pada bagian lengan kiri kanan bilangan atas. Mereka ini

akan divaksin kembali pada hari ke-7 dan ke 21 masing – masing satu dosis. “Totalnya empat dosis setiap korban kita suntikan vaksin,” ungkapnya.

Selain melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap korban, Hj Iris Juwita mengungkapkan, tim yang dibentuk juga melakukan evaluasi kondisi korban gigitan anjing yang diberi vaksin. Langkah ini dilakukan untuk menghindari resiko bagi korban gigitan anjing. Kendati kasus gigitan anjing yang didata hanya pada enam Kecamatan dari delapan Kecamatan se Kabupaten Dompu, tapi tim dibentuk di semua Puskesmas. “Semua Kecamatan tetap diawasi, pemantauan dan evaluasi,” katanya.

Sementara kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zaenal Arifin, MSI yang dihubungi terpisah mengatakan, data dari tim Dinas Peternakan Kabupaten Dompu baru 164 ekor anjing yang dieliminasi pasca penetapan status KLB rabies. Anjing – anjing ini dieliminasi untuk mengambil sampel dalam tubuhnya sehingga dilakukan uji laboratorium. “Kalau anjing peliharaan kita lakukan vaksinasi sampai tuntas,” jelasnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

MENYINGKIRKAN – Seorang petugas menyingkirkan bangkai anjing dari jalan sebelum diambil bagian tubuhnya untuk keperluan uji laboratorium, di sekitar kantor Bupati Dompu, Selasa (22/1).

Inspektorat Riksus Sejumlah Desa di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat tengah melakukan pemeriksaan khusus (riksus) terhadap sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa. Pemeriksaan tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desanya.

InspekturInspektoratKabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Saat ini pihaknya masih di lapangan melakukan pemeriksaan. “Terhadap beberapa surat pengaduan yang masuk kita sudah turunkan tim. Seperti apa hasilnya nanti kita lihat. Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan di lapangan,” ujarnya, Selasa (22/1) kemarin.

Dijelaskannya, jika nantinya ditemukan adanya dugaan seperti yang dilaporkan, maka akan diminta untuk segera diselesaikan. Kalaupun nantin-

ya terkait masalah keuangan, maka diminta untuk disetorkan kembali ke kas. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan dilakukan upaya selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

“Kalau ditemukan penyimpangan, kita minta segera untuk diselesaikan. Kalau ada masalah keuangan kita segera suruh setor sesuai dengan mekanisme yang ada,” jelasnya.

Diakuinya, pihaknya juga memanggil sejumlah perangkat desa untuk melakukan konfirmasi terkait penggunaan dana desanya. Dimana ditekankan terkait persoalan yang menjadi sorotan atau pengaduan masyarakat. “Kita melakukan pemeriksaan lebih teliti dengan menekankan apa yang menjadi sorotan dan pengaduan masyarakat supaya bisa betulbetul dilihat,” pungkasnya. (ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

WNA Perancis Kabur

Propam Intensif Periksa Anggota Mataram (Suara NTB) – Kasus kaburnya tahanan kasus narkoba jaringan internasional Dorfin Felix (36) membuat Polda NTB mengevaluasi internal. Khususnya sistem penjagaan gedung Rutan. Propam Polda NTB menyelidiki dengan memeriksa sejumlah anggota.

“Masih didalami kita masuk penyelidikan intern ke dalam. (Petugas) yang jaga, termasuk Kasubdit Tahanan,” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol I Komang Suartana, Selasa (22/1).

Penyelidikan terhadap internal anggota meliputi (Suara NTB/dok) indikasi kelalaian sampai I Komang Suartana keterlibatan orang dalam, perihal kaburnya warga negara asing asal Perancis tersebut.

Sepanjang Selasa (22/1) kemarin, tahanan yang mendekam di Rutan Polda NTB bergiliran menghadap penyidik.

Bukan pada kasus yang masing-masing menjerat mereka, melainkan soal kaburnya Dorfin.

“Termasuk tahanan. Kalau yang tahanan ini Reskrimum yang selidiki,” ucapnya. Pemeriksaan tahanan sebagai saksi yang turut berada di satu gedung dengan Dorfin.

Tangkap Lagi dengan Tindakan Tegas Modus pelarian Dorfin dari sel lantai dua Rutan Polda NTB didalami juga dengan mengecek rekaman CCTV. Terungkap Dorfin masih beraktivitas di rutan Minggu (20/1).

“Dari tanggal 21 ke belakang masih ada. Diperkirakan perginya malam sampai subuh (Senin 21/1)” ujar Suartana.

Dia menyebutkan rekaman CCTV yang terpasang mengarah ke lorong sel tahanan. Cakupan sorotan kamera hanya sebatas sampai lorong dimaksud. Rekaman tidak memantau gerak-gerik Dorfin di dalam sel.

“Tidak menghadap ke ruangan sel karena terkait privasi.

Kami masih mencari bukti, apa yang dipakai untuk memotong terali,” ujarnya. Dari catatan kunjungan, sambung Suartana, Dorfin terakhir kali dibesuk penasihat hukum berikut seorang penerjemah. Itu pun hanya sebentar. Mereka juga nanti turut dalam pemeriksaan.

Perburuan Dorfin juga sudah sampai pada permintaan pencekalan keimigrasian. Polisi mewanti-wanti Dorfin untuk segera menyerahkan diri. “Kalau tetap melarikan diri nanti bisa kakinya (ditembak), kita lakukan tindakan sesuai aturan,” pungkasnya. (why)

Satgas Saber Pungli Pantau Realisasi Dana Bantuan Gempa Mataram (Suara NTB) – Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok belum bisa digeber maksimal. Belum lagi ancaman pungutan terhadap korban gempa penerima bantuan. Tim saber pungli Provinsi NTB memantau proses penyaluran bantuan untuk menutup celah pungli.

Proyek rehabilitasi pascagempa ternoda dengan dugaan pungutan liar. Seperti diungkap Polres Mataram yang menjerat tiga orang tersangka dalam kasus dugaan pungutan dana perbaikan masjid.

“Kita menginginkan apa (Suara NTB/why) yang disampaikan pemerinAgus Salim tah bisa lancar sampai ke masyarakat,” kata Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTB, Kombes Pol Agus Salim, kemarin.

Dugaan pungutan yang sudah terbongkar yakni pada sektor penyaluran dana bantuan. Tim saber pungli memantau juga di sektor lain seperti proyek konstruksi.

Pemerintah sudah mengatur mekanisme penyaluran dana bantuan pembangunan rumah rusak terdampak gempa. Seperti mensyaratkan terbentuknya kelompok masyarakat dan transfer dana langsung ke masing-masing rekening penerima.

“Proyek konstruksi juga iya. Jadi rakyat ini bisa merasakan hasil pembangunan. Cuman di sini ada terkendala di bidang regulasi,” paparnya.

Sistem penyaluran dana bantuan yang skemanya sudah disusun, kata Agus, masih terbuka celah pungutan liar. Dia mencontohkan dalam praktik pembentukan pokmas, penyaluran bahan konstruksi dan transfer dana.

“Bisa iya (ada celah), bisa tidak. Sebaik apa pun sistem kembali lagi kepada manusianya. Kita awasi ini bagaimana penyalurannya, penerapannya,” pungkas Irwasda Polda NTB ini. (why)

Polisi Dalami Dugaan Hilangnya Beras di Gudang Bulog Sengkol Praya (Suara NTB) Kasus dugaan hilangnya stok beras di gudang Bulog Desa Sengkol Kecamatan Pujut masih terus didalami jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Polisi sampai saat ini terus mengumpulkan keterangan pendukung dalam kasus tersebut. Sembari terus berkoordinasi dengan pihak Bulog Divre NTB. “Kasusnya masih terus kita dalami. Beberapa pihak sudah kita minta keterangan. Termasuk mantan kepala gudang Bulog Sengkol juga sudah diperiksa,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles P. Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Selasa (22/1) kemarin.

Dari hasil komunikasi dengan pihak Bulog sendiri, diperoleh informasi kalau proses

masih kita tunggu. Sebagai dasar bagi pihak kepolisian dalam melanjutkan penyelidikan atas kasus ini,” ujarnya.

Pihak kepolisian dalam hal ini, lanjut Rafles tentu baru akan bisa bersikap jika memang ditemukan benar ada dugaan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Artinya, hilangnya stok beras tersebut dikarenakan ada niat atau

ya stok beras di gudang Bulog Sengkol tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, total ada 13 ton beras di gudang Bulog Sengkol yang hilang. Dari hasil perhitungan awal 18 ton. Kasus hilangnya stok beras tersebut bermula saat Bulog melakukan pengecekan stok beras di semua gudang Bulog didaerah ini bulan Oktober lalu. Dimana stok beras yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan ternyata berbeda. Atas dasar itulah tim dari Bulog pusat bersama tim Divre NTB turun melakukan audit di gudang Bulog Sengkol Desember kemarin. (kir)

Ketua KPU Berpesan Jaga Integritas

(Suara NTB/why)

FOGGING SEL - Terdakwa korupsi fee proyek perbaikan sekolah Kota Mataram, H. Muhir (paling kanan) melihat proses fogging di Lapas Mataram, Selasa (22/1). Anggota DPRD Kota Mataram itu menghuni blok 5.

Penghuni Mendadak Demam

Lapas Mataram ”Fogging” Sel Tahanan Mataram (Suara NTB) – Musim peralihan cuaca di awal 2019 membuat kondisi lingkungan di Lapas Mataram terpengaruh. Fogging atau pengasapan nyamuk untuk mencegah demam berdarah menjangkiti penghuni Lapas.

Lapas Mataram mengerahkan petugas fogging Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk mengasapi berbagai sudut bangunan, Selasa (22/1). Fogging meliputi bangunan sel tahanan, saluran pembuangan, dan ruang perkantoran.

“Ini awal musim penghujan. Fogging sebagai langkah

antisipasi sebelum ada yang terkena demam berdarah,” ungkap Kepala Lapas Mataram, Tri Saptono Sambudji di sela kegiatan pengasapan.

Sebanyak empat petugas fogging mengitari kompleks Lapas Mataram sejak pukul 08.30 Wita. Sejumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) dipersilakan keluar sel sementara proses pengasapan berlangsung.

Petugas fogging menyisir mulai dari blok narkoba, Lapas perempuan sampai blok pidana umum. Tak terkecuali blok tindak pidana korupsi. “Ini

(fogging) setidak satu kali selama satu tahun,” tandas Tri. Tri menyebutkan, fogging diperlukan melihat kondisi Lapas Mataram yang sempit dengan tata ruang peninggalan zaman kolonial Belanda. Ditambah penghuni yang melebihi kapasitas.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per-22 Januari 2019, Lapas Mataram dihuni 935 orang yang terdiri dari 674 narapidana dan 261 tahanan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 356 orang sehingga overkapasitas setara 163 persen. (why)

Dugaan Pungli SD/SMP Disdik Kota Mataram

Kepala SMP Setor Lewat MKKS Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 12 kepala SMP di Kota Mataram memberi kesaksian pada sidang terdakwa Sudenom, Selasa (22/1).

Mereka dimintai urunan membantu pengobatan mantan Kadisdik Kota Mataram itu. Koordinasinya lewat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Jaksa menghadirkan para saksi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Suradi.

Mereka antara lain, Kepala SMPN 15 Mataram Zainudin;

Ziadi Tegaskan Maju di Pilkada Loteng Mujur baru akan bisa terbangun kalau ada political will yang kuat dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah saja tidak punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan terbangunan Dam Mujur, maka sulit untuk bisa mewujudkan harapan tersebut.

Soal kebutuhan biaya pembebasan lahan yang begitu besar, kata Ziadi bukan jadi masalah.

Yang penting sekarang pemerintah daerah punya kemauan yang kuat, jalan pasti ada. Banyak cara yang bisa ditempuh.

“Sekarang bagaimana bisa menemukan solusi, kalau keinginan yang kuat untuk mewujudkan terbangunnya Dam Mujur saja tidak ada,” terangnya.

Untuk itu, Loteng harus dipimpin oleh kepala daerah yang memang punya keinginan kuat mewujudkan Dam Mujur. Dan, Pemkab Loteng sebenarnya mampu untuk itu. Kantor Bupati Loteng yang baru saja bisa dibangun. Belum lagi Pasar Kopang juga bisa diwujudkan pembangunanya, meski dengan

audit terhadap dugaan hilangnya stok beras tersebut sudah hampir tuntas. Pihak Bulog kini tinggal mendalami soal unsur pelanggaran dalam kasus tersebut.

Hasil audit internal oleh pihak Bulog masih ditunggu pihaknya. Sebagai bahan tambahan informasi dari kasus tersebut. “Seperti ada hasil audit internal oleh Bulog

unsur kesengajaan dari pihak pengelola gudang.

Jika kemudian lebih pada persoalan administrasi, kemungkinan kasusnya akan diserahkan sepenuhnya ke pihak Bulog untuk tindaklanjutnya. Lagi pula saat ini kepala gudang Bulog Sengkol sebelumnya saat ini sudah diganti dengan pejabat yang baru. Sebagai bentuk sanksi terhadap kepala gudang Bulog Sengkol sebelumnya.

“Komunikasi dengan pihak Bulog masih terus kita lakukan. Untuk menentukan langkah lebih lanjut terkait penyelidikan kasus dugaan hilangn-

Komisioner KPU NTB Resmi Dilantik

Termotivasi Wujudkan Dam Mujur

Praya (Suara NTB) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Ziadi, S.IP., menegaskan niatnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Dan, salah satu motivasi utamanya ialah ingin mewujudkan terbangunnya Dam Mujur yang sudah puluhan tahun tidak kunjung terwujud.

“Terus terang, mewujudkan terbangunnya Dam Mujur merupakan salah satu motivasi utama untuk ikut bertarung di Pilkada Loteng mendatang,” ujar Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Selasa (22/1) kemarin. Ia pun menegaskan siap mundur sebagai kepala daerah jika terpilih kelak, kalau dalam tiga tahun kepemimpinannya nanti Dam Mujur tidak juga terbangun.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini, Dam

Halaman 8

cara berutang. Artinya, selama ada kemauan dan keinginan yang kuat semua pasti bisa diwujudkan.

Disinggung terkait rencana pembangunan Dam Mujur sudah ditunggangi kepentingan politik oleh pihak tertentu, bagi Ziadi itu bukan jadi soal. Siapa pun yang mau menjadikan Dam Mujur sebagai panggung politik dipersilahkan. Asalkan Dam Mujur terbangun.

Tidak sekedar dijadikan komoditi politik semata.

“Belajar dari pengalaman pembangunan bendungan di beberapa daerah di NTB termasuk terakhir bendungan Meniting bisa terwujud karena memang pemerintah daerahnya punya kemauan yang kuat.

Padahal usulannya beberapa tahun yang lalu. Bandingkan dengan usulan pembangunan Dam Mujur yang sudah sejak puluhan tahun yang lalu,” paparnya. (kir)

(Suara NTB/why)

SUMPAH - Kepala SMP di Mataram Selasa (22/1) membaca sumpah sebelum memberi kesaksian dalam persidangan kasus pungli SD/SMP pada Disdik Kota Mataram dengan terdakwa Sudenom.

Kepala SMPN 9 Mataram Imam Purwanto; Kepala SMPN 11 Mataram Hj Zohriah; Kepala SMPN 12 Mataram Mustajib; Kepala SMPN 14 Mataram Muhammad Nazwi.

Kepala SMPN 17 Mataram Budi Heksana; Kepala SMPN 19 Mataram Aminah; Kepala SMPN 20 Mataram Ida Ayu Putu Aryani; Kepala SMPN 21 Mataram Didi Syamsul Hadi; Kepala SMPN 22 Mataram Nasrudin; Kepala SMPN 23 Mataram Umar Fahmi; dan Kepala SMPN 24 Mataram Abdul Khair Abubakar.

Mereka merupakan kepala SMP yang dikumpulkan Ketua MKKS, Lalu Suwarno yang juga Kepala SMPN 2 Mataram. Suwarno mengumpulkan para saksi sekitar Juli 2017. Di pertemuan itu turut hadir H Tahir, Kepala SMPN 10 Mataram, juga Sekretaris MKKS. “Diberitahu sekretaris MKKS H Tahir, Kadis sakit sehingga kami dimintain untuk kumpul uang. Waktu itu rapat di SMP 10 (Mataram),” kata Zainudin menjawab pertanyaan hakim.

Kemudian Imam mengakui besaran uang setoran sudah ditentukan. Bukan atas dasar kemampuan masing-masing kepala sekolah.

“Ditentukan untuk kumpul Rp3 juta,” ucapnya.

Namun tidak semua sekolah menyetor sesuai besaran yang diminta. “Saya memang setor Rp3 juta karena kebetulan ada uang pribadi segitu,” kata Zainudin menambahi.

Dalam rapat itu juga dibeberkan, MKKS mengumpulkan para kepala SMP seperti arahan terdakwa Sudenom. “Alasannya dimintain kumpul uang untuk berobat pak Kadis. Itu disampaikan Pak Tahir,” ujarnya.

Zainudin menambahkan, rapat dibuka saksi Suwarno.

Sementara permintaan uang untuk terdakwa Sudenom diwakili saksi Tahir. “Bayarnya lewat H Tahir. Sampai sekarang tidak tahu apakah disampaikan atau belum.

Sudah lepas saja begitu sudah kasih,” Zohriah.

Dalam dakwaan jaksa, Sudenom disebut mengumpulkan uang dengan memanfaatkan MKKS. Dana yang terkumpul melalui dua tahap penyetoran masing-masing Rp25 juta dan Rp19,78 juta.

Sudenom didakwa memungut uang dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram sejak Juli sampai September 2017 dengan total pungutan Rp117,2 juta. (why)

Jakarta (Suara NTB) Komisioner KPU Provinsi NTB periode 2019-2024, resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Jakarta, Selasa (22/1). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua KPU RI, Arif Budiman. Lima komisioner KPU NTB tersebut yakni Suhardi Soud, SE, Agus Hilman, S.Sos, M.Si, Yan Marly, M.Pd, Zuriati, SP dan Ir. Syamsuddin.

Usai pelantikan, Ketua KPU RI, Arif Budiman, berpesan kepada lima penyelenggara Pemilu Provinsi NTB itu agar langsung bekerja. Mengingat tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 terhitung berlangsung tinggal dua bulan lagi.

“Tugas kalian cukup berat, tidak ada waktu untuk masa belajar, karena masa tahapan yang sedang berjalan, yakni distribusi logistik, pemungutan suara dan rekapitulasi sudah di depan mata,” kata Arif. selama ini KPU NTB termasuk salah satu KPU yang memiliki kinerja cukup baik. Banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh komisioner KPU NTB sebelumnya. Karena itu, komisioner yang baru harus dapat menjaga dan meningkatkan prestasi tersebut.

“KPU NTB itu salah satu menjadi daerah yang selama ini catatan-catatannya lebih banyak yang baik dibandingkan dengan yang buruk. Karena itu anda harus mampu menjaga prestasi ini. jangan sampai di bawah kepemimpinan kalian justru banyak muncul masalah,” pesannya.

Menurut Arif, salah satu cara menjaga penyelenggaraan Pemilu di NTB, berlangsung baik, yakni dengan profesionalitas dan integritas tinggi. Tanpa itu maka proses sah hasil Pemilu akan diragukan oleh masyarakat.

“Oleh karena itu, saya berharap perhatikan betul integritas, bagi kami integritas memiliki posisi paling penting dalam penyelenggaraan pemilu. Jangan pernah punya kecenderungan, apalagi sudah cenderung berpihak, karena ini tidak akan menyelamatkan anda.

Yang menjaga diri anda, harkat dan meratabat penyelenggara adalah integritas,” tegasnya.

Dijelaskan Arif Budiman, bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu yang sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Pasalnya pada Pemilu 2019 itulah akan dipilih pejabat pemegang kebijakan muai dari level kabupaten/kota sampai tingkat pusat.

“Kalau buruk, maka dari level paling bawah sampai paling atas buruk juga. Karena itu jaga NTB, maka kalian juga telah menjaga Indonesia. Untuk dapat memilih pemimpin yang baik, layani pemilih dengan baik, bekerja secara transparan dan profesional,” ujarnya.

“Terakhir bapak/ibu harus mampu bekerja dengan soliditas yang tinggi.

Karena KPU bukan milik orang per orang, tidak bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri, tapi melakukan tugas dalam mengambil keputusan dalam rapat pleno secara kolektif kolegial,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, komisioner KPU NTB yang dilantik, Suhardi Soud yang juga dipercaya oleh rekannya sebagai Ketua KPU, menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya akan menjaga kuat integritas sebagai modal awal untuk menegakkan pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berkualitas.

“Sesuai dengan pesan Ketua KPU RI, bahwa integritas itu jadi nomor satu. Saya kira kami berlima (komisioner KPU NTB) sudah komitmen untuk menegakkan integritas pemilu, perofesionalitas dan kemandirian lembaga dalam menyelenggarakan pemilu. Dan saya percaya dengan anggota KPU yang sekarang ini, kita siap untuk mengarungi tahapan pemilu dengan baik,” katanya.

Selain itu, untuk membangun penyelenggara pemilu berkualitas, demokratis dan transparan, maka melibatkan stakeholder memegang posisi yang sangat penting. Pasalnya dengan dukungan dari semua pihak, baik peserta pemilu dan masyarakat menjadi kata kunci untuk sukses dan tidaknya pelaksanaan pemilu.

“Kita akan tingkatkan kemampuan konsolidasi kita dengan semua stakeholder. Karena bagaimanapun pemilu ini memiliki stakeholder, baik pemilih maupun peserta. Karena itu harus kita jaga supaya kepercayaan publik terhadap KPU tinggi,” pungkasnya. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Ketua KPU RI, Arif Budiman (tengah) didampingi anggota dan Sekjen KPU RI beserta lima anggota baru KPU Provinsi NTB periode 2019-2024 dan sekretaris, berpose bersama usai pengambilan sumpah pelantikan.

Pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Nasional di NTB Harus Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) Jabatan Ketua KPU Provinsi NTB Priode 2014-2019, yang dipegang oleh Lalu Aksar Ansori resmi berakhir, Senin (21/1). Selama lima tahun terakhir masa pengabdiannya di lembaga penyelenggara pemilu itu, telah banyak prestasi yang sudah ditorehkan Aksar.

Selama menjabat, Aksar beberapa agenda pemilu telah sukses dilaksanakannya, yakni Pemilu legislatif 2014 dan pemilu presiden 2014. Kemudian di tahun berikutnya berlanjut mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2015 ditujuh kabupat(Suara NTB/dok) en/kota di NTB. Tiga tahun Lalu Aksar Ansori berikutnya, menyelenggarakan pilkada serentak 2018, dan terakhir sebagian besar porses Pemilu 2019 dilaksanakan sebelum masa jabatannya berakhir.

Dari semua agenda besar demokrasi yang telah dilaksanakan di NTB tersebut, relatif telah berjalan dengan baik. Hal tersebut setidaknya dapat diihat dari sisi proses, di mana KPU NTB sebagai salah satu institusi utama penyelenggara pemilu, kerap kali mendapatkan penghargaan atas prestasinya dan kesuksesannya dalam melaksanakan proses tahapan agenda demokrasi tersebut.

Tercatat prestasi yang pernah diraih KPU Provinsi NTB sepanjang lima tahun terakhir, antara lain, lima kali berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, sebagai Satker dengan penyusunan dan pelaporan keuangan terbaik. Kemudian dari KPU RI sendiri, telah mendapatkan enam kali penghargaan penyusunan dan pelaporan keuangan dengan peringkat pertama.

Selain itu, atas kerja keras dalam membangun transparansi tahapan proses penyelenggaraan pemilu. KPU NTB telah mendapatkan tiga kali penghargaan berturut-turut dari Komisi Informasi (KI) sebagai badan publik informatif kategori badan publik vertikal dengan peringkat pertama di NTB. Baiknya kinerja KPU NTB selama ini, juga mendapat pengakuan langsung oleh Ketua KPU RI, Arif Budiman. "KPU NTB itu salah satu menjadi daerah yang selama ini catatan-catatannya lebih banyak yang baik dibandingkan dengan yang buruk, karena itu harus dijaga," ujar Arif saat melantik anggota KPU NTB yang baru, Selasa (22/1) kemarin, di Jakarta.

Sedangkan menurut Aksar Ansori yang ditemui Suara NTB pada hari terakhir masa kerjanya sebagai Ketua KPU NTB, mengatakan berbagai prestasi yang diraih KPU Provinsi NTB tersebut merupakan bentuk dari usaha keras dalam membangun kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, beritegritas, independen dan transparan.

"Paling berat dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah membangun kepercayaan publik. Karena itu KPU harus bisa menunjukkan indikator trust dalam kinerjanya untuk meyakinkan masyarakat dan peserta pemilu dan seluruh stakeholder, bahwa KPU memiliki integritas, profesionalitas yang tinggi," ujar Aksar.

Lebih lanjut dikatakan Aksar, salah satu upaya membangun kepercayaan publik yakni dengan memastikan diri sebagai lembaga yang transparan. Dimana masyarakat memiliki ruang untuk mengakses semua informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Sehingga masyarakat merasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu.

"Tidak ada cara selain membangun transparansi dengan memberikan masyarakat akses informasi terkait proses dan hasil pemilu. Kalau itu bisa dibangun, maka KPU tidak sendirian. Pun peserta pemilu tidak merasa menang atau kalah karena KPU tidak berpihak," ujarnya.

Dipaparkan Aksar, tantangan berat dalam penyelenggaraan demokrasi yakni politik uang dan penyebaran hoax. Menurutnya, satu-satunya cara melawan politik uang yakni dengan menjadikan sebagai musuh bersama yang harus dilawan secara masif tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dalam perilaku, karena politik uang itu dilarang oleh agama, budaya dan hukum.

"Karena politik uang mengancam masa depan demokrasi kita. Sehingga tidak boleh diberikan ruang sekecil apapun praktik politik transaksional yang menyebabkan penyelenggara itu masuk angin. Kemudian hoax itu, di sini dibutuhkan penyelenggara yang cepat tanggap dan responsif," katanya.

Dikatakan Aksar, dari proses demokrasi yang sehat itulah maka akan lahir kepemimpinan yang kuat, berkarakter, berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebaliknya dalam proses demokrasi yang telah dibajak oleh politisi busuk dengan kekuatan finansial, maka yang dilahirkan adalah kepemimpinan yang korup.

Atas suksesnya berbagai agenda demokrasi yang telah dilaksanakan tersebut, maka tidak heran telah banyak melahirkan anak kandung demokrasi, yakni figur-figur pemimpin yang berkualitas. Dikatakan Aksar, belakang ini banyak muncul figur-figur berkulitas dari NTB yang cukup diperhitungkan dikancah perpolitikan nasional. Salah satunya disebutkan yakni, mantan Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Ketua DPR RI dari dapil NTB, Fahri Hamzah.

"Dalam posisi saya sebagai penyelenggara pemilu dua periode kepemimpinan NTB. Bisa dikatakan NTB berhasil jadi laboratorium kepemimpinan nasional. Figur-figur yang ada dari NTB dipentas nasional saat ini, mereka bisa muncul pintunya adalah pemilu, ada TGB, Fahri Hamzah, dan Dr. Zulkieflimansyah. Mereka ini bisa berkibar, tentu lahir dari proses pemilu yang demokratis dan sehat," katanya.

Karena itu ke depannya ia berharap, secara berkelanjutan proses demokrasi di NTB terus diperbaiki menjadi lebih baik.

Sehingga bisa lebih banyak lagi melahirkan figur-figur berkualitas yang layak untuk berkiprah di pentas nasional.

"Saya yakin Presiden dan Wakil Presiden, serta menteri itu ke depannya sudah tidak terlalu sulit diraih oleh orang NTB, ketika sistem demokrasi kita tidak dibajak, sehingga terbuka lebar kesempatan orang-orang terbaik," pungkasnya. (ndi/*)

SUARA NTB

Halaman 9

Proyek Bendungan Meninting

BWS Targetkan Pembayaran Lahan Warga Mulai April Giri Menang (Suara NTB) Kepastian dimulainya mega proyek Bendungan Meninting sudah menunjukkan titik terang. Salah satu dari 222 Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58/2017 itu disosialisasikan langsung oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 kepada warga yang terdampak pembangunan Bendungan yang ditaksir membutuhkan biaya lebih dari Rp1,4 triliun itu. Ditargetkan April mendatang lahan warga yang terdampak proyek mulai dibayar, pasalnya sudah ada dana yang disiapkan Rp200.3 miliar lebih untuk ganti rugi lahan warga.

Bersama Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid beserta jajaran utamanya, BWS NT1 bertemu dengan sedikitnya 50 lebih orang warga dari tiga desa yang tanahnya menjadi bidang utama area pembangunan bendungan di Aula Kantor Camat Lingsar, Selasa (22/1). "Per tanggal 31 Desember 2018 lalu, BWS sudah mengikat kontrak dengan konsultan untuk melakukan kegiatan," ujar perwakilan BWS NT1, I Ketut Kariharta. Kariharta mengaku, pihaknya sudah kehilangan waktu kerja setidaknya dua bulan. Untuk itu harapannya, warga dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bisa mempermudah pihaknya dalam proses penggunaan lahan hanya untuk 2 bulan kalender kerja.

"Belajar dari pengalaman proses pembangunan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa, warga bersama Pemkab Sumbawa bersedia membuat pernyataan kesediaan. Ada 40 hektar lahan di sana yang

belum dibayarkan, tapi warga bersedia lahannya digunakan. Toh kalau appraisal sudah selesai bekerja, pasti dibayarkan (ganti ruginya, red)," ungkap Kariharta.

BWS, tambah Kariharta, telah menetapkan zona prioritas untuk pengerjaan awal.

Seperti pembuatan jalan masuk, pembangunan area perkantoran dan gudang alat.

Menurut Kariharta, pihak badan Pertanahan Nasional (BPN) pun sudah menuntaskan penyusunan 382 peta bidang di 93 hektar lebih lahan milik masyarakat.

Mengenai pembayarannya, Kariharta memastikan bisa dilakukan pada pertengahan April setelah proses appraisal atau penilaian harga. Untuk tahap awal yang mendesak, sekitar 6 hektar lahan warga berupa kebun yang masuk dalam zona prioritas dan harus siap dalam waktu dekat.

"Sesuai dengan rencana kerja kami, beri kami untuk masuk ke wilayah meninting untuk perencanaan tiga bulan ke depan. Ada

anggaran sebesar Rp200,35 miliar telah pala Keluarga di tiga desa. Mereka adtersedia dan siap dicairkan melalui Lem- alah pemilik lahan di zona prioritas sebaga Manajemen Aset Negara (LMAN) luas 6 hektar tersebut. Tiga desa itu adalah Desa Bukit Tinggi Kecamatan GuKementerian Keuangan," jelas dia.

KeinginanpihakBWSternyatatidaklang- nung Sari, Desa Dasan Geria dan Desa sung diiyakan oleh warga. Walaupun berse- Gegerung di Kecamatan Lingsar. “Saya diadanmendukungpenuhprogrampemerin- pun tidak berani melanjutkan kalau tah pusat, warga berharap agar pembayaran masyarakat tidak membolehkannya," tedilakukan terlebih dahulu sebelum menyer- gasnya sambil meminta pertemuan inahkan lahan. “Dalam pelaksanaan jangan formal itu dilakukan dalam dua hari ini.

Namun Bupati berharap agar sampai ada hati yang terluka. Paling pas adalah permintaan masyarakat dibayar dulu masyarakat tetap mendukung pembanbaru bisa bekerja,” ujar salah satu warga dis- gunanbendunganitu.Iamenilaikeberadaan ambutdukunganwargalain.Halsenadajuga bendungan tersebut akan membantu kesedisampaikan Anggota DPRD Kabupaten jahteraan masyarakat Lombok Barat. Bendungan ini diprediksi akan mampu menamLombok Barat, Jumarti. pung 9,91 juta m3 air yang akan menja"Sangat pas sebenarnya, tundi air baku irigasi pertanian di Kabutaskan dulu pembayaran. Jangan paten Lombok Barat, bahkan Kota menunda-nunda. Kita memang Mataram dan Kabupaten Lombok perlu bertemu informal untuk Tengah. Untuk pertanian, bendungan memastikan harga per meter per ini akan mampu mengairi antara segi atau per arenya. Jangan sam2.600 sampai 4.500 hektar lahan perpai masyarakat dirugikan, tapi sawahan. Sebagai sumber air baku juga jangan sampai proyek ini minum untuk PDAM, bendungan ini tidak berjalan," kata Jumarti diperkirakan mampu mengyangjugamemilikilahanyang hasilkan 150 meter kubik terkena imbas proyek. air per detik. Sedangkan Menanggapi hal untuk listrik dengan tersebut, Bupati Lompembangkit tenaga bok Barat H. Fauzan mikro hidrolik, akan Khalid meminta mampu menghasilpertemuan secara kan 2x0,4 mega watt. informal dengan H. Fauzan Khalid (her) lebih dari 30 Ke(Suara NTB/dok)

Garuda Indonesia Terbang dari London ke Denpasar

(Suara NTB/her)

PANTAI CEMARA - Kondisi kawasan wisata Cemara yang tak terawat. Sampah memenuhi pesisir pantai ini.

Penataan Kawasan Wisata Selatan Stagnan yang rusak parah. “Kenapa wisatawan dari kapal pesiar tidak banyak yang ke Lembar, karena fasilitas tidak ada di situ, mau ngapain mereka di sana?,” kritik politisi PDIP ini.

Minimnya fasilitas wisata di kawasan ini, jelasnya menyebabkan pengunjung kapal pesiar jusru “lari” ke luar Lobar. Baik dari sisi akses jalan, wisata kuliner, penginapan, tempat rekreasi kata dia tidak ada di wilayah setempat. Hal ini pula menyebabkan investor yang mau mengembangkan kawasan itu menjadi tak yakin. Paling tidak kata dia, jika infrasturktur ini disediakan Pemda, maka investor akan melirik.

Paling penting, kata dia, tamu tidak akan jauh-jauh meninggalkan kawasan itu karena tersedia tempat beristirahat dan berwisata di situ. “Hal ini yang belum dilihat dan ditangkap peluangnya oleh Pemda,” jelasnya.

Untuk penataan kawasan ini, pihaknya mengusulkan agar dana Rp 8 miliar untuk pengadaan tanah pembangunan Masjid Agung Lobar dialihkan ke program penataan kawasan.

Bukan berarti dia menolak rencana pembangunan masjid ini.

Sebab ia menilai rencana ini

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat dikritik lamban menangkap peluang dan potensi pendapatan daerah dari ribuan pengunjung kapal pesiar yang setiap bulan singgah di Pelabuhan Lembar.

Pemda belum melakukan penataan maksimal di kawasan selatan. Khususnya di Lembar sebagai pintu masuk kapal pesiar.

Akibatnya, wisatawan asing inipun tidak banyak yang berkunjung ke kawasan itu.

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Dapil Lembar-Sekotong Adnan kemarin. Sebagai wakil rakyat, ia melihat banyak potensi wisata yang bisa digarap oleh Pemda untuk mendatangkan pendapatan daerah. Dari sisi infrastruktur saja khusus ke destinasi Cemara Lembar sangat memprihatinkan. Terutama kondisi jembatan kayu di Cemara dan akses jalan menuju sejumlah titik wisata di kawasan itu

bagus. Hanya saja waktunya belum tepat karena masih banyak rakyat yang butuh sentuhan program Pemda. Dari anggaran itu bisa saja dipakai untuk penyediaan infrastruktur kawasan dan menyiapkan SDM, karena dalam waktu dekat pelabuhan kapal pesiar bertaraf internasional akan beroperasi.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi menyambut baik masukan Dewan untuk membenahi destinasi wisata di Lombok Barat. Terutama yang berlokasi di sekitar Pelabuhan Lembar, seperti Pantai Cemara. ”Kami berkomitmen membenahi semua destinasi yang ada di Lobar untuk menggaet wisatawan datang ke Lobar sudah kami buat perencanaannya tapi kami keterbatasan anggaran,” kata Ispan kemarin.

Pantai cemara masuk dalam perencanaan dinas terkait untuk ditata. Pihaknya pun sudah menyusun rencana yang matang untuk menjadikan cemara lokasi wisata kuliner. Termasuk pihaknya merencanakan merehab makam keramat. Namun, rencana ini belum bisa terealisasi karena keterbatasan anggaran. (her)

Jakarta (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia, Selasa (22/1) secara resmi mengoperasikan penerbangan langsung London – Denpasar untuk memenuhi harapan pelanggan, khususnya masyarakat London yang ingin terbang langsung ke Denpasar, Bali.

Penerbangan langsung tersebut dilayani armada Boeing 777-300 ER dual class yang terdiri dari kelas penerbangan ekonomi dan bisnis dan dioperasikan sebanyak 3 (tiga) kali seminggu setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu.

Dengan dilayaninya penerbangan langsung tersebut, Garuda Indonesia menjadi maskapai pertama dan satu-satunya yang menghubungkan langsung London dengan Bali yang menjadi salah satu destinasi yang diminati wisatawan asing untuk berlibur.

Penerbangan langsung London – Denpasar merupakan penyesuaian rute yang sebelumnya Jakarta – London – Jakarta menjadi Jakarta – London – Denpasar. Penumpang dari London tujuan Jakarta dapat melanjutkan penerbangan ke Jakarta melalui Denpasar.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengungkapkan bahwa dibukanya rute Jakarta – London – Denpasar tersebut merupakan upaya perusahaan untuk mengakomodir permintaan pasar sekaligus untuk mengoptimaliasikan tingkat keterisian penumpang.

“Dibukanya rute penerbangan langsung Jakarta -London – Denpasar tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat jaringan penerbangan internasional, khususnya dengan menyediakan akses konektivitas langsung dari hub penerbangan terpadat di Indonesia yaitu Jakarta dan Bali ke Bandara Internasional London Heathrow (LHR).Kata Ari. “Layanan penerbangan ini juga menjadi langkah positif Garuda Indonesia dalam upaya peningkatan kinerja maskapai khususnya melalui strategi pengembangan jaringan penerbangan internasional khususnya pada sektor penerbangan Inggris – Indonesia yang terus menunjukan pertumbuhan

pasar yang semakin menjanjikan, dimana angka kunjungan wisatawan mancanegara Inggris ke Indonesia menunjukan peningkatan signifikan, khususnya melalui Bali sebagai salah satu pariwisata unggulan di Indonesia”, jelas Ari. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah wisman asal Inggris ke Indonesia khususnya melalui Bali merupakan yang tertinggi keempat setelah China, Australia, dan India. Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, jumlahnya mencapai 210,062 kunjungan, tumbuh 9,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kami sangat optimistis dengan dioperasikannya penerbangan langsung Jakarta – London - Denpasar tersebut dapat semakin memperluas pangsa pasar jaringan penerbangan internasional yang kami harapkan juga dapat memperkuat potensi market share penerbangan internasional Garuda Indonesia,". Jelas Ari. Pengoperasian rute penerbangan langsung tersebut juga menjadi potensi pasar tersendiri bagi Bali yang menjadi hub baru bagi market Australia – Eropa, dimana Bali merupakan destinasi utama bagi wisatawan Australia dan Eropa. Garuda Indonesia juga menghubungkan Denpasar, Bali dengan tiga destinasi utama Australia seperti Melbourne, Sidney dan Perth.

Market Australia – Eropa tercatat tumbuh progresif dengan capaian trafik penumpang penerbangan lintas Australia – Eropa sedikitnya mencapai lebih dari 2 juta penumpang di tahun 2017 lalu.

Rute Jakarta – London - Denpasar diberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, pada pukul 12.05 WIB dan tiba di Bandara Internasional London Heathrow (LHR) pada pukul 20.00 Local Time.

Sementara itu, penerbangan London – Denpasar diberangkatan dari Bandara Internasional London Heathrow (LHR) pada pukul 21.55 Local Time dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai keesokan harinya pada pukul 21.15 WITA. (*)

Penjaminan Mutu Lewat Pendampingan Mataram (Suara NTB) Penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) N T B b a g i sekolah dilakukan melalui pendampingan.

(Suara NTB/dok)

Rabu, 23 Januari 2019

Ada pendampingan yang secara langsung, setengah langsung, dan tidak langsung.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., menjelaskan, pihaknya melaksanakan pendampingan penjaminan mutu pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah perencanaan untuk mengetahui gambaran tentang kondisi pendidikan, pemanfaatan peta mutu, dilanjutkan dengan eksekusi mutu, dan monitoring dan evaluasi. Dari hasil evaluasi didapatkan kondisi baru. Itu diharapkan menjadi sebuah siklus yang tidak berhenti.

“Yang kami lakukan pendampingan ke semua sekolah, saya bagi tiga menjadi pendampingan langsung, setengah langsung, dan tidak langMinhajul Ngabidin sung,” katanya.

Pendampingan secara langsung berupa adanya sekolah binaan yang disebut sebagai sekolah model. Ada sebanyak 150 sekolah model. Setiap masing-masing sekolah model mengimbas kepada lima sekolah.

“Yang sekolah imbas itu kami anggap sebagai pendampingan yang setengah langsung, kalau 150 kami damping. Mereka punya sekolah imbas sebanyak 750 sekolah. Pendampingan tidak langsung belum berkesempatan menyentuh langsung sekolah itu. Pemerintah pusat salah satu representasinya adalah LPMP,” jelas Minhajul.

Pihak LPMP memang memiliki fokus pada peningkatan SDM, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, yang sangat kuat mempengaruhi mutu pendidikan. LPMP sendiri sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Ke-

budayaan di daerah, memiliki tugas memfasilitasi terlaksananya penjaminan mutu pendidikan.

“Indikator mutu itu delapan standar pendidikan. Sehingga kalau diterjemahkan lebih eksplisit lagi, LPMP memfasilitasi terwujudnya delapan standar pendidikan,” ujar Minhajul.

Pihaknya memfasilitasi agar delapan standar pendidikan dari tahun ke tahun harus terus meningkat. Implementasi dari program itu, tugas pihaknya sistem penjaminan mutu pendidikan dapat terlaksana.

“Dimulai dari sekolah, pihak sekolah bisa melihat kondisi sekolahnya, terlaksana delapan standar pendidikan, potensi kendala yang ada di sekolah. Setiap sekolah menganalisis kondisi sekolahnya dengan mengacu kepada delapan standar,” jelasnya. (ron)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 10

Satu Rumpun dengan Pertanian Target UNBK 100 Persen SELURUH Madrasah Tsnawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bakal dilakukan evaluasi total oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim. Proses evaluasi dilakukan untuk mencari kejelasan dan kesiapan dari masing-masing madrasah tersebut, mengingat seluruh madrasah di Lotim ditargetkan 100 persen menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tahun 2019.

Menurut Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, proses evaluasi akan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan dan kendala yang masih dihadapi oleh masing-masing madrasah (Suara NTB/yon) dalam menghadapi UNBK H. Azharuddin 2019. Sehingga kekurangan itu dapat diantisipasi sejak dini, seperti penggabungan sekolah, peminjaman laptop atau komputer dan lainnya sehingga pelaksanaan UNBK di Lotim tercapai 100 persen.

“Target kita 100 persen UNBK tahun ini. Sehingga kita butuh antisipasi terkait kendala-kendala yang ada. Terutama ketersediaan sarana prasarana berupa komputer di masingmasing penyelenggara,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, katanya, hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan yakni mental siswa dan kemampuannya dalam mengoperasikan komputer itu sendiri. Belum lagi ketika komputer tiba-tiba mati ketika saat proses UNBK berlangsung, sehingga kesiapan matang sangat penting untuk dilakukan. “Saat ini kita masih melakukan pendataan untuk target 100 persen UNBK itu.

Kita akan evaluasi kekurangan dan kendala yang masih dihadapi oleh masing-masing madrasah,” ujarnya.

Dengan proses evaluasi yang dilakukan, lanjut Azharuddin, maka dapat ditentukan mana-mana madrasah yang melaksanakan UNBK baik secara mandiri atau bergabung dengan madrasah terdekat dengan fasilitas UNBK yang cukup memadai. Akan tetapi sebelum proses evaluasi itu dilakukan, proses sosialisasi sudah sejak awal dilakukan dan meminta kepada masing-masing madrasah untuk mempersiapkan diri mulai dari sekarang. (yon)

Fakultas Perikanan dan Kelautan Gagal Terwujud Mataram (Suara NTB) Keinginan membentuk Fakultas Program Studi (Prodi) Perikanan dan Kelautan Universitas Mataram (Unram) gagal terwujud. Rektorat menilai Prodi Perikanan dan Kelautan merupakan rumpun ilmu-ilmu pertanian, sehingga diputuskan tetap di bawah Fakultas Pertanian.

Wakil Rektor I Unram, Dr. Agusdin, memastikan prodi ini tetap berada di bawah Fakultas Pertanian mengingat satu rumpun dengan ilmu pertanian. “Sudah tapi difokuskan masuk pertanian, karena rumpun ilmu,” ungkap Agusdin.

Sebelumnya, di era kepemimpinan Rektor Prof.

Sunarpi, ada aspirasi dari para dosen prodi setempat untuk menjadikan Prodi Perikanan dan Kelautan menjadi fakultas yang berdiri sendiri.

Bahkan beberapa upaya saat

itu dilakukan seperti menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah stakeholder memastikan peluang lulusan prodi ini jika nantinya dinaikkan statusnya jadi fakultas.

Hasil FGD saat itu telah dikirim ke Kementerian sebagai bagian dari naskah akademik yang selanjutnya dikaji untuk layak tidaknya jadi sebuah fakultas.

“Dulu pernah ada keinginan beberapa dosen,” jelasnya.

Dikatakan Agusdin, bahwa tahapan membentuk sebuah fakultas panjang. Adapun ge-

dung prodi yang berada terpisah dengan Fakultas Pertanian bukan merupakan gedung yang menjadi bagian dari upaya mendirikan fakultas saat itu, melainkan itu merupakan gedung milik prodi. Sehingga, kata dia, prodi ini tetap berada di bawah Fakultas Pertanian.

“Sebelumnya di bawah pertanian dalam perjalanan ada keinginan membentuk fakultas, tidak balik lagi hanya keinginan. Jadi jangan salah tidak ada yang balik, kalau balik berarti pernah pergi ini ngak per-

Rektor Ingatkan Program Kerja Dimatangkan Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar rapat evaluasi pimpinan belum lama ini. Hadir semua unsur pimpinan, mulai dari wakil rektor, para dekan, direktur, kabag, kasubag dan kepala unit dan lembaga. Rapat pimpinan yang digelar di awal bulan Januari ini merupakan langkah evaluasi dan refleksi atas kinerja capaian semua unsur pimpinan di tahun 2018, Rektor UIN Mataram Prof. Mutawali, MAg., dalam kesempatan ini menegaskan serapan anggaran tahun sebelumnya dinyatakan rendah, karena beberapa faktor, terutama sekali dampak bencana alam gempa bumi yang membuat hampir tiga bulan pelayanan menjadi lumpuh secara menyeluruh di Pulau Lombok, termasuk juga UIN Mataram.

Menurutnya, di masa mendatang perlu diperhatikan untuk mematangkan rencana kerja program yang sudah dipersiapkan secara matang, hal tersebut penting untuk menghindari revisi di tengah jalan yang cukup membuang banyak waktu. Apalagi berdampak pada kinerja dan tingkat serapan anggaran.

Selain itu, dia berharap bahwa pada tahun 2019 ini kesiapan semua pihak untuk menghadapi akreditasi, sesuai dengan komitmen kementerian agama yang memastikan bahwa tahun 2019 harus memiliki akreditasi yang sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Agama beberapa waktu lalu di Jakarta.

Rektor menegasan juga perlu membentuk tim kerja di bawah koordinasi Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk menyusun proposal gedung SBSN untuk tahun 2020 khusus untuk gedung perkuliahan. Pihaknya memprediksi jumlah mahasiswa baru pada tahun 2020 adalah sekitar 20.000 mahasiswa.

Kepada para pimpinan penting untuk mengedepankan tugas lembaga ketimbang tugas ekstra lainnya, kemudian juga untuk memanfaatkan waktu secara efektif dengan tanpa harus terpaku pada jam pulang tepat waktu, sekiranya ada pekerjaan yang harus dituntaskan tidak perlu harus ditunda dengan alasan jam kerja. (dys)

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Rapat evaluasi pimpinan yang digelar UIN Mataram di awal tahun 2019 ini.Tujuannya mematangkan pelaksanaan program yang sudah diprogramkan sebelumnya.

Agusdin (Suara NTB/dok)

Hasil Penilaian Pusat, SMPN 4 Gerung Terbaik di NTB dan Bali

Sekolah Diingatkan Segera Isi PDSS Mataram (Suara NTB) Menghitung hari lagi jadwal pengisian Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) bagi sekolah-sekolah yang ingin mengikuti seleksi SNMPTN akan ditutup. Sekolah pun diingatkan agar segera mengisi PDSS jika ingin melihat siswanya bersaing dalam SNMPTN 2019.

Sejumlah sekolah pun mengaku telah menyelesaikan pengisian PDSS. Ini dilakukan agar siswa sekolah setempat dapat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Humas SMKN 2 Mataram, Sulman Haris, mengaku pihaknya telah mengisi PDSS. Dia menyebut pengisian PDSS adalah hal penting dilakukan bagi sekolah. Meski berstatus sebagai sekolah SMK, namun tidak jarang para lulusannya melanjutkan ke jenjang kuliah.

Selama ini ada perspektif yang berkembang bahwa lulusan SMK hanya bekerja. Mengingat jenis sekolah ini merupakan jenis sekolah vokasi di mana keahlian dan keterampilan siswa jadi fokus perhatian. Namun di samping itu ada juga siswanya yang kuliah.

Kepala Brio Akademik Perencnaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, juga mengingatkan agar sekolah-sekolah di NTB tidak melewatkan kesempatan dengan mengisi PDSS. Agar para siswanya yang berprestasi akademik dapat mengikuti salah satu jenjang penerimaan masuk perguruan tinggi tanpa tes ini.

Dikatakan bahwa pengisian PDSS merupakan salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh setiap peserta yang akan mengikuti SNMPTN. Tentu hal itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena sistem SNMPTN membuat kebijakan jalur ini mengahuruskan peserta mendapatkan rekomendasi sekolah. Proses rekomendasi merupakan pengusulan yang dilakukan sekolah melalui pengisian PDSS. Biasanya proses ini hanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah saja. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan sekolah untuk merekomendasikan siswa, untuk sekolah yang memiliki reputasi sangat baik biasanya mereka akan merekomendasikan seluruh siswanya untuk bisa mengikuti seleksi SNMPTN dengan cara melakukan Pengisian PDSS dari semua siswa yang ada, namun tidak seluruh siswa akan mendapatkan password. Hal itu juga tergantung dari nilai akreditasi masing-masing sekolah. (dys)

nah pergi,” ungkapnya.

Kaprodi Perikanan dan Kelautan, Dr. Junaidi, nampak menyayangkan keputusan untuk tidak melanjutkan keinginan membentuk prodi menjadi sebuah fakultas. Mengingat tak ada masalah sebenarnya untuk mendirikan sebuah fakultas. Bahkan kata dia, pihaknya sangat siap menjadi fakultas.

Lebih jauh disebutkan, bila dibandingkan dengan Fakultas Kedokteran, jumlah mahasiswa Prodi Perikanan dan Kelautan lebih banyak. Tentu sudah sangat tepat untuk menjadi sebuah fakultas sendiri. Kini pihaknya pun pasrah dengan keputusan rektorat yang tidak melanjutkan perjuangan pihaknya itu. (dys)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram berfoto bersama saat acara outing class di Sat Brimob Polda NTB, Selasa (22/1).

KB - TK Putra 1 Mataram Kunjungi Sat Brimob Polda NTB Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram menggelar kegiatan outing class dengan mengunjungi Satuan Brimob Polda NTB, Selasa (22/1). Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan ketangkasan serta kemandirian anak.

Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti berharap kegiatan ini bisa memberikan efek positif bagi anakanak. Kegiatan kunjungan ke Sat Brimob Polda NTB ini merupakan kunjungan pertama kali dan hasilnya seluruh peserta didik sangat antusias.

Rangkaian kegiatannya yaitu baris berbaris, outbound mini sirkuit ala Brimob. Anak-anak juga diajak berkeliling dengan

mobil tank dan mobil tempur Sat Brimob Polda NTB. “Antusias anak anak juga diikuti oleh orang tua yang sangat kagum dan bangga melihat anak anak mereka mandiri dan tangkas tanggap,” kata Hj. Yuniarti Hj. Yuniarti berharap ada anak yang memiliki cita-cita menjadi Brimob. Juga membuat anak-anak bisa lebih mandiri.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang merupakan kegiatan berkelanjutan untuk menambah wawasan anak-anak usia dini.

“Kegiatan ini selain memberikan efek cepat tanggap dan ketangkasan juga menumbuhkan rasa percaya diri sebagai anak yang mandiri, serta dapat mem-

berikan imajinasi pada anakanak untuk lebih kreatif dan berkarya,” jelas Hj. Yuniarti.

Ia juga menekankan, program ini juga merupkan salah satu progam unggulan dalam pembentukan karakteristik anak hebat dan kreatif. Serta keseimbangan antara Imtaq dan Iptek.

Pada kegiatan tersebut anak-anak TK Putra 1 Mataram disambut oleh Salah Satu Tim Brimob bagian lapangan yaitu Rizki Nova.

Rizki menyampaikan antusisme dalam membimbing anakanak untuk lebih mandiri dan tangkas. Serta dapat memberikan gambaran kemungkinan di antara anak-anak TK Putra 1 Mataram yang memiliki cita cita menjadi Brimob. (r/ron)

Tingkatkan Kemampuan Siswa Lewat Uji Kompetensi Mataram (Suara NTB) SMK menyiapkan para siswanya untuk mengikuti uji kompetensi tahun 2019 yang akan dilaksanakan seusai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa SMK. Kepala SMKN 5 Mataram, Munawar, mengatakan, pihaknya mulai menyiapkan siswa mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi untuk tahun 2019 sendiri akan dilaksanakan seusai UNBK dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Cara yang dilakukan pihaknya untuk menyiapkan uji kompetensi yaitu dengan memperbanyak praktik di bengkel. “Untuk mempersiapkan siswa, dengan memperbanyak praktik di bengkel,” katanya, Selasa (22/1).

SMKN 5 Mataram merupakan SMK yang menjalankan program

keahlian seni dan budaya. Ia menargetkan di uji kompentensi nanti, para siswa dapat memiliki kemampuan sesuai kurikulum.

“Target di uji kompetensi, anakanak dapat memiliki kemampuan atau skill sesuai tuntutan kurikulum, sedangkan untuk ujian nasional dan ujian sekolah, semua anak harus bisa tuntas atau lulus,” harap Munawar.

Sebanyak 200 siswa kelas XII di SMKN 5 Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2019.

Pengayaan akan dilakukan pada bulan Januari 2019, termasuk mengadakan uji coba atau try out.

“Kami juga memotivasi siswa untuk belajar lebih giat menghadapi UNBK,” katanya.

Pihaknya juga mulai menyiapkan diri menghadapi UNBK, langkah awal yang dilakukan dengan melakukan pembenahan laboratorium komputer sebanyak tiga ruangan dengan masing-

masing ruangan memiliki 20 set komputer. “Dilakukan juga penambahan komputer sekitar 10 unit, karena ada komputer yang sudah rusak,” katanya.

Terpisah, Kepala SMKN 6 Mataram, Ridha Rosalina, SE., juga menyampaikan pihaknya berupaya mempersiapkan siswa menghadapi uji kompetensi. Tahun ini siswa kelas XII di SMKN 6 Mataram yang akan mengikuti UNBK sebanyak 89 orang. “Kami akan menyiapkan uji kompetensi juga,” katanya.

Adanya bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) bagi SMKN 6 Mataram juga memudahkan Ridha untuk mempersiapkan siswa menghadapi uji kompetensi. SMKN 6 Mataram juga bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam pelatihan yang turut mematangkan kesiapan siswa dalam uji kompetensi. (ron)

Giri Menang (suara NTB) SMPN 4 Gerung Lombok Barat (Lobar) telah merampungkan pelaksanaan program bantuan pemerintah dari pusat (APBN) dan bantuan sosial (bansos). Program bantuan dari APBD ini mencakup beberapa item pekerjaan, di antaranya pembangunan gedung perpustakaan, musala, rabat kantin dan sejumlah pekerjaan lainnya dengan nilai Rp936 juta.

Hasil evaluasi dari pusat pun sangat memuaskan, di mana sekolah rujukan nasional ini mendapatkan nilai terbaik di NTB dan Bali dari sisi kualitas progres. ‘’Sejumlah fasilitas yang dibangun itupun telah diresmikan Senin lalu dengan menggelar acara adat begibung dan keagamaan berupa selakaran. Acara ini digelar untuk menanamkan nilai karakter bagi para siswasiswi,’’ ungkap Kepala SMPN 4 Gerung, Hj. Rohanah, pada Suara NTB, Selasa (22/1). Acara ini dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Nasrun, tokoh agama TGH. Taisir, lurah dan tokoh masyarakat setempat.

Menurutnya, program bantuan pemerintah pusat ini mencakup sejumlah item, di antaranya pembangunan gedung perpustakaan yang direncanakan bertingkat. Di lantai 2 gedung itu nanti akan dibangun laboratorium bahasa. Pekerjaan lain, rehab tampak depan sekolah dengan pengecatan gedung utama. Kemudian ada rabat beton di atas gedung, karena bocor. Ada juga pembangunan musala berukuran 10 meter x 10 meter dan rabat kantin.

Selain itu, jelas dia, dari program bantuan ini dilakukan perbaikan-perbaikan gedung yang retak akibat gempa. Semua bangunan ini, jelas dia, selesai dikerjakan tanggal 20 Desember 2018. Sedangkan untuk program bansos, dilakukan pembangunan ruang kelas sementara sebanyak 5 lokal kelas.

Bantuan dari pusat ini, ujarnya, akan diberikan rutin tiap tahun kepada sekolah rujukan sesuai dengan hasil evaluasi pekerjaan tahun sebelumnya.

Kalau bagus hasil evaluasinya, maka program bantuan pun pasti diberikan lagi. “Hasil evaluasi dari pusat sudah ada, dari kualitas bangunan kami terbaik kedua di NTB. Sedangkan dari kualitas progres kami terbaik pertama di NTB dan Bali. Itu diumumkan oleh direktorat pusat,” jelas dia.

Lebih jauh kata dia, untuk pengembangan sekolah ke depan pihaknya sudah menyusun master plan 5 tahun ke depan. Sehingga master plan ini menjadi acuan pembangunan dan pengembangan sekolah. Dalam peresmian sejumlah gedung ini jelasnya ia menggelar berbagai kegiatan, berupa acara adat begibung dan selakaran bersama tokoh masyarakat serta siswa.

Kegiatan ini jelas dia betuk penanaman karakter bagi siswa.

Diakuinya, selama ini pihaknya mengidam-idamkan sekolah ini memiliki musala.”Alhamdulillah apa yang menjadi harapan saya sudah tercapai, dengan adanya musala setiap harinya kami harapkan ada salat berjamaah,”ujarnya.

Terkait adanya perpustakaan, ia menargetkan mampu meningkatkan kumpulan literasi dan buku acuan yang meningkatkan ilmu warga sekolah baik, siswa, guru dan orang tua.

Sementara Sekretaris Dinas Dikbud Lobar, H. Nasrun menekankan dengan terbangunnya sarana prasarana ini diharapkan mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di SMPN 4 Gerung, sehingga bisa lebih baik, apalagi kata dia membawa nama sekolah rujukan menjadi lebih baik. “Ke depan prestasi di bidang O2SN, OSN dan lainnya ditingkatkan dan dipertahankan,” imbuhnya. (her)

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Sekretaris Dinas Dikbud H. Nasrun bersama TGH. Taisir dan Kepala SMPN 4 Gerung Hj. Rohanah saat meresmikan gedung yang dibangun dari program bantuan pusat.

Zonasi PPDB akan Disesuaikan dengan Permendikbud Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menyesuaikan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam Permendikbud itu, sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali.

Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, menjelaskan pihaknya baru menerima Permendikbud terbaru tentang PPDB. Ada sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu.

Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi. Serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antar daerah.

“Itu sesungguhnya seman-

gatnya sama dengan yang kita awali tahun 2017 lalu, tapi kita tetap berupaya meningkatkan jumlah peserta didik di SMA dan SMK,” ujar Suruji, Selasa (22/1) kemarin.

Suruji menekankan, semangat dari Permendikbud yang mengatur PPDB tahun 2019 ini mengikuti edaran gubernur tahun 2017 lalu. Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah mengakomodasi siswa miskin, mengatur zona, dan Permendikbud ini belakangan terbit, karena terus disempurnakan. Pihaknya belum memastikan akan mengikuti secara utuh atau menyesuaikannya kemba-

li. “Akan kita bahas, apakah mengikuti Permendikbud atau tidak mengikutinya persis, supaya kemudian jalur prestasi lebih longgar,” katanya.

Pihaknya berupaya untuk meningkatkan jumlah peserta didik di SMA dan SMK, agar pada tiga tahun ke depan semua yang lulus dari SMP dan MTs daftar di SMA dan SMK. “Ini upaya untuk memberikan pelayanan berkeadilan, sehingga yang miskin pun bisa gratis,” katanya.

Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau

wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota.

Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya.

Suruji juga menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi sekolah manapun untuk menerima siswa lebih dari ketentuan. Jika ada yang melanggar akan menerima sanksi berupa tidak diakui oleh kementerian. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

Ketua KONI : Masih Banyak PR Olahraga Lotim Selong (Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim, H. Lalu Makbul Maya mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memajukan dunia olahraga Lotim. Fakta masih kurang menggembirakan dari hasil Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) beberapa waktu lalu juga menjadi bahan evaluasi mendalam.

Menjawab Suara NTB, Ketua Umum KONI Lotim mengemukakan pihaknya terus melakukan evaluasi internal. Diantara yang menjadi PR adalah, masih lemahnya pembinaan atlet. Kepengurusan Cabor ada yang mengalami dualisme. Ada atlet tidak mematuhi pelatihnya dan keluhan cabor yang masih kekurangan dana pembinaan dari KONI. Semua yang menjadi catatan tersebut menjadi bahan evaluasi KONI. Dalam waktu dekat, KONI Lotim akan menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT). Saat ini sedang disiapkan bahan-bahan rapat tersebut. Terkait itu, seluruh cabor diminta memasukkan proposal paling telat akhir tahun.

Diminta kepada Cabor untuk bisa fokus menuangkan aspek pembinan atlet dalam proposal.

Proposal bisa berisi kebutuhan Cabor yang nantinya diinventarisir untuk selanjutnya akan dirumuskan oleh pengurus. Sebelumnya, KONI juga sudah melakukan evaluasi dan meminta apa kendala dan peluang. “Anggaran dibutuhkan berapa?” tantangnya. Berdasarkan itulah, pihaknya akan menggodok dengan para pengurus. Melihat kebutuhan akan atlet. Tidak menutup kemungkinan bisa dititipkan pelatihan atlet Lotim ke Pelatda Mayung.

Total anggaran yang diterim KONI sendiri dari pemerintah daerah diharapkan bisa mencapai Rp1,1 miliar. “Ini baru kemungkinan,” ucapnya dan nanti akan kita lihat lagi,” imbuhnya. Keluhan dari para Cabor memang masih minim dana pembinaan tidak ditampik.

Tahun lalu, anggaran banyak habis untuk Pelatda yang berlangsung tujuh bulan. Pelatda kalau tidak dievaluasi dari tiap bulan, maka dinilai tidak efektif. Sehingga, cara tersebut tidak akan dilakukan lagi. Pihaknya juga berencana menggelar kembali Pekan Olahraga Kabupaten. Namun ajang ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sementara, hasilnya belum kelihatan. Keinginan besarnya, pembinaan di Cabor bisa dintensifkan dan hasilnya bisa lebih baik.

Karenanya, diminta Cabor mengajukan anggaran pembinaan dan KONI siap melakukan evaluasi dan pengawasan intensif bagaimanya progres perkembangan atletnya.”Kita akan coba tingkatkan pembinaan di cabor, lalu akan buat tim monitor dan pengawasan. Kita akan minta laporan dengan ketat sehingga semua pelatihan dan pembinaan yang dilakukan ada hasilnya secara lebih realistis,” demikian Makbul. (rus)

Atlet Tarung Derajat Terancam Kehabisan Uang Saku Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat NTB, Murdani dan M. Yamin sudah tiga pekan berlatih di GOR 17 Desember Mataram. Atlet asal Dompu itu datang ke Mataram dengan tujuan mengasah kemampuan teknik dan fisik agar bisa tampil maksimal di Pra-PON 2019.

Di balik semangat mereka yang berapi-api untuk latihan, kedua atlet ini mulai merasa khawatir. Mereka khawatir tidak bisa berlama-lama berada di Mataram karena uang saku untuk latihan mulai menipis. Meski harus berjibaku dengan keterbatasan finansial, namun mereka tetap bersemangat latihan demi mengejar prestasi.

Ditemui Suara NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (22/1) pagi, M. Yamin terlihat bugar dan berkeringat. Maklum ia bersama rekannya, Murdani baru saja menjalani latihan fisik. Meski terlihat bugar, peraih medali emas Porprov NTB dan medali perunggu PON 2016 itu cukup cemas. Pasalnya, selama dua pekan menjalani latihan di Mataram, ia sudah kehabisan bekal.

“Kami sudah dua Minggu latihan. Uang saku kami sudah menipis. Mudah-mudahan Pelatda bisa segera dimulai,” ucap atlet asal Dompu itu.

M. Yamin dan Murdani datang latihan ke Mataram memang bukan atas panggilan KONI NTB. Namun kedua mantan atlet Pelatda Mayung NTB 2018 ini datang latihan di GOR atas panggilan jiwa. Mereka tak bisa berlama-lama berada di Dompu karena takut persiapan mereka menghadapi PON. Yamin bukanlah atlet pendatang baru, namun ia sudah berkali-kali mewakili NTB di event nasional. Terakhir ia meraih perunggu di PON/2016. Begitu juga dengan Murdani, atlet peraih medali perak di cabor tarung derajat PON/2016.

Mereka datang latihan di GOR Turide agar tetap menjaga kondusivitas, sebab mereka sudah dua tahun mengikuti Pelatda Mayung NTB, yakni tahun 2017 dan 2018.

Dalam persiapan menghadapi Pra-PON 2019 mereka terus berlatih demi meningkatkan prestasi. Di tengah persiapan menghadapi event nasional, mereka butuh dukungan moral maupun moril dari pemerhati olahraga di NTB maupun kabupaten/kota, khusus Kabupaten Dompu. (fan) (Suara NTB/ist)

TENDANG TARGET - Muhammad Yamin (kiri) tengah menendang target yang dipegang olah Murdani saat menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Pelatda Mayung tahun 2018. Saat itu mereka tercatat sebagai atlet Pelatda Mayung NTB 2018.

Soal Jadwal Pelatda Mayung, KONI Tunggu Rapat Klinis Bagus Tak Berani Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB belum bisa menetapkan secara pasti terbitnya Surat Keputusan (SK) Pelatda Mayung NTB 2019. Namun demikian, mereka memastikan SK Pelatda Mayung dapat diterbitkan setelah hasil rapat klinis cabor dan KONI NTB. Ketua Umum KONI NTB,

H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (22/1) kemarin mengatakan jadwal Rapat klinis cabor dan KONI NTB belum bisa ditetapkan secara pasti. Meski demikian ia akan mengupayakan rapat klinis cabor dengan KONI NTB akan dihelat di Mataram dalam Minggu ini.

“Sesuai hasil Rapat Ang-

gota Tahunan (RAT) KONI NTB, kita rapat klinis dengan Pengprov cabor Minggu ini,” ucapnya.

Andy yang merupakan mantan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini belum bisa menetapkan jadwal resmi rapat klinis dengan cabor karena masih ada cabor yang belum menyerahkan data atlet yang akan di-

usulkan masuk dalam Pelatda Mayung.

Informasi yang diterima Suara NTB terdapat sedikitnya dua cabang olahraga yang belum menyerahkan data atlet. Diantaranya cabor tinju dan cabor pencak silat. “Tinju dan silat juga belum menyerahkan data atletnya. Kita segerakan setelah semua lengkap,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, Sekum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya terkait soal data atlet yang belum diserahkan ke KONI NTB masih belum bisa dihubungi. Demikian juga dengan Ketua Umum Pengprov IPSI NTB, H. Agus Hidayatullah belum bisa dikonfirmasi. (fan)

Target 10 Medali Emas di Atletik Tidak Mudah Mataram (Suara NTB) Impian pengurus cabang olahraga atletik meraih target 10 medali emas di PON XX di Papua 2020 dinilai cukup realistis.

Namun meraih target tersebut tidak mudah. Mengingat, persaingan di ajang multi event nasional akan sangat ketat.

Harus ada upaya maksimal dari atlet, pelatih dan pengurus agar bisa mencapai mimpi besar itu.

Demikian dikatakan Mantan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Nasaruddin kepada Suara NTB, di Mataram belum lama ini.

“Target sepuluh medali emas di atletik realistis. Namun harus ada upaya maksimal dari atlet, pelatih pengurus cabor untuk bisa meraih target tersebut,” ucapnya.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) menanggapi soal target 10 medali emas dari cabor atletik yang disampaikan oleh Ketua Umum PASI NTB, Aryanto Prametu belum lama ini. Sebagaimana diberitakan, Aryanto optimis cabor yang dipimpinnya bakal mewujudkan target 10 medali emas di PON XX/2020.

Menurut Nasaruddin, optimisme pimpinan olahraga atletik itu sangat realistis, mengingat potensi atlet atletik NTB saat ini sangat besar untuk merebut 10 keping medali emas di ajang multi event nasional.

Namun digarisbawahi Nasaruddin bahwa target 10 medali emas tersebut tidak mudah. Sebab, persaingan di skala nasional sangat ketat.

Meski persaingan di level nasional akan berjalan ketat, namun dengan kerja keras dan usaha maksimal dari atlet, pelatih dan pengurus cabor kata Nasaruddin tentu akan memuluskan langkah PASI NTB meraih target. Dalam hal ini Nasaruddin mengingatkan pengurus atletik yang dipimpin Aryanto agar lebih memaksimal persiapan atlet yang ada, sehingga para atlet unggulan atletik bisa meraih hasil yang maksimal.

(Suara NTB/fan)

H. Nasaruddin Menurut catatan Nasaruddin, jumlah medali emas yang bisa direbut atlet atletik NTB di level nasional tidak lebih dari delapan medali emas.

Jumlah itu berdasarkan catatan prestasi atlet NTB di beberpa level nasional. Sementara tambahan dua medali emas lagi bisa diraih cabor atletik dengan upaya dan kerjanya maksimal atlet dan pelatih.

Delapan medali emas yang pernah ada dalam genggaman atlet atletik NTB di level nasional belakangan ini, yakni di nomor 100 meter putra, 200 meter putra dan estafet 4x100 meter putra. Di nomor 100 meter, NTB dapat mengandalkan Lalu Muhammad Zohri yang memiliki catatan waktu tercepat di nasional saat menjuarai kejuaraan dunia atletik usia 20 tahun di tahun 2018, yakni 10.18 detik. Selain itu Zohri juga memiliki catatan prestasi terbaik nasional di nomor 200 meter.

Kemudian, di nomor estafet 4x100 meter putra, NTB dapat memasang beberapa sprinter terbaiknya untuk nomor tim, diantaranya Sudirman Hadi, Fadlin, Iswandi, Safwaturrahman dan Zohri. Kelima atlet ini memiliki catatan waktu terbaik di kancah nasional.

Kemudian tambahan medali emas lagi dapat diraih lewat Safwaturrahman di nomor lompat jauh dan lompat tinggi.

Atlet asal Sumbawa itu telah mencatatkan prestasi gemilang di level nasional yakni meraih medali emas di nomor lompat tinggi pada PON 2016 dan

medali perunggu di lompat jauh di Asian Games 2018. “Lompatan Safwaturrahman masih yang terbaik di level nasional,” jelasnya.

Selanjutnya, di nomor 400 meter Gawang putra ada Andrian, peraih medali emas PON 2016, kemudian Ridwan peraih medali emas nomor 1.500 meter di PON 2016 serta estafet 4x400 meter putra NTB masih menjadi yang tercepat di nasional. Dari delapan nomor tersebut NTB masih menjadi yang tercepat di level nasional.

Selanjutnya tambahan dua medali emas lagi bisa diharapkan di nomor tolak peluru putra dan tolak peluru putri serta di beberapa nomor jarak jauh dan jarak menengah. “Persaingan di nomor tolak peluru masih imbang. Atlet kita bisa bersaing dengan atlet-atlet juara nasional, namun perlu upaya maksimal pelatih dan atlet lagi untuk bisa mengamankan medali emas di nomor tolak peluru,” jelasnya. (fan)

Sesumbar

Mataram (Suara NTB) Prestasi I Gusti Bagus Saputra di level internasional memang sudah mendunia.

Maklum, atlet asal Kota Mataram ini pernah sukses meraih medali emas di SEA Games 2017 dan mendulang medali perak di Asian Games 2018.

Namun menatap SEA Games 2019, ia tak berani sesumbar.

I Gusti Bagus Saputra yang diwawancara Suara NTB via ponselnya, belum lama ini mengatakan menatap SEA Games 2019 dirinya tak akan pernah sesumbar meskipun ia pernah mendulang medali emas di SEA Games 2017. Maklum, sebagai atlet yang berpengalaman ia harus tetap menjaga sikap agar bisa mempersiapkan diri menghadapi event internasional.

“Bagus hanya bisa berusaha maksimal. Dan berdoa semoga bisa meraih medali emas, karena keputusan ada di atas (Tuhan-red),” ucapnya.

Menurut Bagus, target meraih medali emas harus dimiliki oleh seorang atlet,-

namun tidak berarti target tersebut harus diumbar dan disampaikan dengan gamblang. Pasalnya sebagai atlet yang pernah juara ia harus tetap berpatokan pada proses latihan yang dijalani saat ini.

Diakuinya, saat ini dirinya masih mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi SEA Games 2019. Tidak saja fokus ke SEA Games, namun fokus persiapannya menghadapi eventevent internasional lainnya, khususnya bisa lolos mengikuti Olimpiade di Tokyo tahun 2020.

Sementara itu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB sangat berharap atlet NTB dapat kembali mencetak prestasi di SEA Games 2019. Pasalnya salah satu program KONI NTB di tahun 2019 membawa atlet NTB mengukir prestasi di SEA Games 2019 serta meraih target 17 emas di PON XX di Papua tahun 2020.

Menurut Bagus target KONI NTB akan tetap memotivasi dirinya untuk tetap berprestasi di level nasional. (fan)

(Suara NTB/fan)

MERAIH PERAK - Atlet BMX, I Gusti Bagus Saputra usai meraih medali perak di Asian Games yang berlangsung di Pulo Mas Internasional BMX Center, Jakarta, 25 Agustus 2018.

Peluang Medali di BMX Tipis Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga balap sepeda BMX salah satu unggulan NTB di kancah nasional, sebab NTB pernah sukses mendulang medali perak pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016, melalui I Gusti Bagus Saputra. Namun, menatap PON XX di Papua 2020, peluang NTB meraih medali di nomor balap sepeda BMX tipis, pasalnya Bagus tak bisa main di PON XX/2020.

Pelatih Balap Sepeda Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB, Ilyas SP kepada Suara NTB di Mataram, belum lama ini mengatakan PB (Pengurus Besar) ISSI membatasi usia atlet yang tampil di PON 2020.

Hal itu mengakibatkan atlet andalan NTB, Bagus - peraih medali emas SEA Games 2017 - tak bisa ikut serta di multi event nasional. Dalam hal ini Bagus hanya bisa tampil di SEA Games 2019.

“Maksimal usia atlet yang bisa ikut pertandingan cabor balap sepada PON di Papua tahun 2020 adalah 21 tahun, sementara usia Bagus Saputra saat ini 23 tahun. Bagus tak bisa ikut PON 2020,” ucapnya.

Absennya Bagus di balap sepeda BMX di PON XX/2020 mengakibatkan peluang NTB meraih medali di PON XX di Papua tahun 2020 tipis. Alasannya, ISSI NTB belum memiliki kader atlet yang kuat untuk mendulang emas di cabor unggulan NTB itu.

Menurut Ilyas, meski belum punya atlet berprestasi nasional, namun tidak berarti pengkaderan atlet di BMX putus. Dalam hal ini cabang olahraga NTB sudah punya sedikit enam atlet yang bisa dipersiapkan mengikuti Pra-PON balap sepeda BMX di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) tahun 2019, yakni dua atlet putra dan dua atlet putri.

“Ada enam atlet yang bisa

kita siapkan mengikuti PraPON tahun ini. Enam atlet itu peraih medali emas, perak dan perunggu di Porprov NTB 2018,” ucapnya.

Ditanya soal peluang medali dari enam atlet itu, Ilyas belum berani sesumbar, alasannya keenam atlet itu masih minim pengalaman dan belum berprestasi di nasional. Namun untuk dapat memastikan atlet itu berpeluang meraih medali atau tidak tergantung dari hasil Pra-PON 2019.

“Soal target medali di PON 2020 belum bisa saya bicara.

Kita lihat hasil Pra-PON tahun ini, kalau atlet kita bisa masuk final baru bisa kita targetkan medali,” terangnya. Namun ditegaskan Ilyas bahwa catatan prestasi atlet yang mendominasi juara nasional di usia 17 tahun hingga 21 tahun masih dipegang oleh atlet Pulau Jawa.

Regenerasi atlet dari Pulau Jawa terus berjalan karena mereka punya PPLP. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 12

Diduga Curi Burung, Dua Bocah Diamankan Tunggakan Aset Mantan Selong (Suara NTB) Dua anak di bawah umur, RN (16) dan MA (16) alamat Dusun Paok Pampang Desa Labuhan Haji harus berurusan dengan aparat kepolisian. Keduanya diringkus Selasa (22/1), sekitar

pukul 09:00 Wita lantaran diduga terlibat tindak pidana pencurian burung milik tetangganya.

Kejadian tersebut bermula ketika pada bulan Agustus 2018, sekitar pukul 14.00 wita telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh kedua orang pelaku di rumahnya korban di Dusun Paok Pampang Desa Labuhan haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Pada waktu itu, korban sedang tidur di dalam tenda bersama saksi di depan rumahnya. Di mana pada waktu itu takut terjadi gempa.

Korban yang saat itu terbangun kemudian melihat pintu kan-

dang burung kenari miliknya telah dicongkel, diduga pelaku masuk dengan cara memanjat tembok belakang samping rumah kemudian mengambil burung yang ada di dalam kandang.

Burung tersebut diduga dijual oleh pelaku dan uang hasil penjualan burung digunakan untuk belanja kebutuhan sehari – hari.

Korban mengetahui pelaku karena atas pengakuan rekannya yang juga telah melakukan pencurian di kios tempat jualan milik orang tua pelapor. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp1.800.000. Korban kemudian melaporkan ke Polsek Labuhan Haji untuk

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama.,S.Ik, membenarkan penangkapan terhadap dua bocah yang diduga melakukan pencurian burung milik tetangganya.

Kejadiannya sekitar bulan Agustus 2018 lalu dengan nilai kerugian yang dialami korban hampir dua juta. Pelaku kemudian ditangkap berdasarkan hasil laporan dari korban yang tidak terima barang miliknya diambil.

“Dari hasil penyelidikan yang dilakukan berujung dengan mengamankan pelaku dan barang bukti,” jelasnya. (yon)

Dewan Ditargetkan Tuntas

Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Aria Dharma menargetkan tunggakan aset diduga dikuasai mantan Anggota Dewan tuntas tahun ini.

“Insya Allah, kalau saya masih di sana. Tahun ini, saya upayakan bisa tuntas,” tegas Aria.

Disampaikan, pengembalian aset oleh anggota Dewan purnatugas memiliki progres. Seperti, pengembalian kendaraan dinas.

Tetapi diakui aset berupa laptop sedang diupayakan mencari. Mesti hanya berupa fisiknya saja.

Aria menambahkan, penyelesaian tunggakan aset itu, mekanismenya tidak sesederhana itu. Mantan anggota Dewan ingin mengembalikan dengan menominalkan harganya.

“Tapi kan tidak bisa dengan cara begitu ,” tandasnya.

Secara keseluruhan total aset yang belum dikembalikan berdasarkan catatan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017 lalu, sekitar Rp 300 juta. Aset ini terdiri dari pengadaan laptop

dan handy talky.

Khusus pengadaan laptop dimulai tahun 2006 hingga 2010. Jenis barang dan harganya berbeda. Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri mengaku sedang mempelajari tunggakan aset di Dewan.

Mekanismenya nanti melalui majelis TPTGR. (cem)

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 YAMAHA EA 3004 XO NOKA/NOSIN : MH3RG18110GK236606/ G . 3 E 7 E - 0 2 3 7 4 6 8 AN.SYAHRIL HLG D’SKTR KOTA MATARAM\

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4342 CP NOKA.NOSIN :MH1JFS111GK286052/ J F S 1 E - 1 2 8 0 1 0 3 AN.NORMASARI, SE HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2304 CU NOKA/NOSIN : MH1KC9114HK092025/ K C 9 1 E - 1 0 8 3 0 1 7 AN.SAPPRUDIN HLG D’SKTR JL.ENERGI AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.3255 CW NOKA/NOSIN : MH1KB2117GK009423/ KB21E1012871 AN.MADE PURNAMA ARTHA YASA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 14

Kerjasama Diskominfotik Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Launching ’’Sumbawa Smart City’’ HUT Sumbawa dan Penganugerahan Duta INCAKAP Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Sumbawa Ke 60 tahun 2019, Wakil Gubernur NTB bersama Bupati Sumbawa, meresmikan ‘’Sumbawa Smart City’’. Dilanjutkan dengan penganugerahan Duta Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Penganugerahan Duta INCAKAP diberikan kepada Faiz Unisa Jazadi siswa SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, Ulya Medina Ihzarani siswi SMA Negeri 3 Sumbawa Besar yang merupakan Duta INCAKAP 2018. Serta kepada Muhammad Akbar Syahbani siswa SMA Negeri 1 Empang, dan Rifdah Fadhilah siswi SMA Negeri 1 Empang yang merupakan Runner-Up INCAKAP 2018.

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, sangat mendukung Sumbawa Smart City. Apalagi di zaman industri 4.0 ini. Dengan smart city, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya akan mudah tersambung melalui teknologi. “Karena Kalau tidak begitu kita sulit akan bisa cepat maju. Jangan sampai kita gagap teknologi. Istilahnya kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Berharap sekali smart city ini akan sangat membantu pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa. Sehingga apa-apa yang ditargetkan, direncanakan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran duta INCAKAP di Sumbawa. Melibatkan pelajar agar akrab dengan kemajuan teknologi. Sebagai duta yang nantinya akan turut memberikan pemahaman kepada anak muda lainnya tentang pemakaian internet secara bijak, cerdas dan sehat. Jangan sampai teknologi khususnya internet berdampak buruk bagi anak muda. “Jadikan teknologi internet untuk hal - hal yang positif. Anak muda sekarang harus sayang sama dirinya, keluarga dan cinta sama bangsa ini. Mari kita manfaatkan teknologi dengan arif dan bijak. Sehingga bisa memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya,” tukasnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa, Ir. H. Ibrahim M.Si, menyatakan, dampak negatif dari keberadaan internet, seperti berita hoax tak bisa dihindari. Sehingga keberadaan Duta INCAKAP dihajatkan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda agar bisa menyebarkan tata cara berinternet secara sehat dan cerdas. “Sehingga kegiatan ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Kita coba di tahun anggaran 2018

yang lalu. Dari 500 pelajar yang diseleksi lahirlah dua putra dan dua putri duta INCAKAP. Merekalah yang nanti akan menyampaikan kepada sekolah-sekolah atau komunitas di lingkungannya tentang internet yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

Terkait Gerakan Menuju 100 Smart City, Sumbawa sudah berada pada tahapan kedua. Sumbawa telah memiliki Master Plan dan Quick Win Smart City sebagai pedoman cara pemanfaatannya. Data yang termuat dalam aplikasi yang dilaunching dalam Sumbawa Smart City, adalah data terbaru. “Contohnya, kondisi terkini harga bahan pokok, bisa dilihat dalam satu aplikasi.

Begitu juga terkait kredit Krabat. Berapa dana kredit lunak melalui Krabat yang sudah disalurkan sampai saat ini. Termasuk berapa nilai dan jumlah penerima manfaatnya,” ulas H. Ibrahim seraya berharap seluruh OPD dan stakeholder lainnya untuk bisa bergabung. Bisa menjadikan smart city ini sebagai sebuah gerakan untuk kepentingan bersama.

Anggota DPR RI, Syafruddin memberikan apresiasinya atas launching Sumbawa Smart City. Dalam memudahkan pengelolaan manajemen pemerintahan.

Mudah-mudahan dengan adanya smart city ini bisa menambah spirit Pemkab Sumbawa di HUT yang ke 60 ini. “Ini sangat luar biasa. Memang perhatian pemerintah pusat dalam rangka mengupgrade manajemen atau pelaksanaan pelayanan pemerintah pada masyarakat,” tukasnya.

Diketahui, cukup banyak aplikasi baru dalam Sumbawa Smart City. Di antaranya, SiANDINI dan e-KRABAT. Pemakaian aplikasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan sinergi antarpelaku yang terkait dengan program – program unggulan pemerintah daerah khususnya di sektor perekonomian. SiANDINI adalah Sistem Peringatan Dini Inflasi Sumbawa yang merupakan aplikasi Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang memusatkan diri pada pemantauan dan analisa harga di Kabupaten Sumbawa. Aplikasi lainnya, SiJinak (Sistem Jaringan Informasi Ternak). Dalam mengintegrasikan tiga kepentingan, masyarakat (peternak), pemerintah dan dunia usaha. Ada pula aplikasi e-registrasi ternak. Sehingga mendapatkan data awal potensi populasi ternak di daerah ini. Sekaligus menghitung berapa pengeluaran ternak ke luar daerah. Begitu pula dengan dana hibah Bansos semuanya akan terhubung dengan aplikasi. Serta beberapa aplikasi lainnya. (arn/ind/*)

Bupati bersama Duta INCAKAP Anugerah Duta INCAKAP - Wagub NTB bersama Bupati Sumbawa menganugerahkan penghargaan kepada Duta INCAKAP Sumbawa

Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, H. Ibrahim memperlihatkan plakat Gerakan Menuju 100 Smart City

Tekan Tombol - Wakil Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa didampingi Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, menekan tombol peresmian Sumbawa Smart City

Sumbawa Smart City - Wagub NTB dan Bupati didampingi Duta INCAKAP Sumbawa di layar aplikasi Smart City Sumbawa

Sekdis Kominfotik, Rachman Ansori dan Tim Sumbawa Smart City

Kendaraan Roda Tiga Dipakai Trek-trekan Mataram (Suara NTB) Aksi pria dari lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, tak layak ditiru.

Kendaraan roda tiga khusus mengangkut sampah dipakai trek - trekan dan roda depan diangkat. Penyalahgunaan kendaraan masih ditemukan.

Aksi empat pria itu dilakukan pada malam hari di Jalan Udayana. Mereka sengaja (Suara NTB/ist)

TREK-TREKAN - Empat orang pria dari Lingkungan Mapak Belatung melakukan aksi akrobatik saat trek-trekan menggunakan kendaraan roda tiga pengangkut sampah di Jalan Udayana, Senin malam pekan kemarin. Aksi ini tidak patut ditiru karena menyalahgunakan fungsi kendaraan tersebut.

merekam dan memposting di media sosial. Dan, kini menjadi viral.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra membenarkan tiga aksi pria tersebut. Mereka telah dipanggil untuk diklarifikasi. Bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama, mereka diberi sanksi sosial.

“Iya, kita sudah panggil Kalingnya. Dan, kita kasi sanksi sosial,” kata Yaya, sapaan akrab Camat Sekarbela ditemui, Selasa (22/1).

Cahya mengakui, ada fungsi pengawasan yang lemah dari kepala lingkungan. Kendaraan yang mestinya digunakan untuk mengangkut sampah digunakan yang tidak sesuai fungsinya.

Kasus ini dijadikan pembelajaran. Seluruh operator roda tiga dikumpulkan dan diberikan peringatan. “Operatornya yang lakukan pelanggaran. Kendaraannya kita tarik,” tegasnya.

Cahya menambahkan, khusus kendaraan roda tiga Lingkungan Mapak Belatung ditahan. Kendaraan akan diberikan jika ada surat pertanggungjawaban dari operator. Penyalahgunaan kendarana roda tiga tidak terjadi kali ini saja. Beberapa operator nakal menggunakan untuk mengangkut orang. Dan, mengangkut barang pindahan.

“Kita sesalkan itu terjadi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irwan Rahadi. Sejak awal kata Irwan, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, mewanti - wanti tindakan penyalahgunaan roda tiga tersebut.

Pengadaan roda tiga yang menyedot anggaran sekitar Rp16 miliar lebih,diperuntukkan mengurai sampah di 325 lingkungan di Kota Mataram. “Pak Wali juga sudah peringatkan dari awal,” demikian kata Irwan. (cem)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 23 Januari 2019

Halaman 15

Walikota Mataram Terima Kunjungan Dua Kepala Daerah dari Sulut Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menerima secara langsung kunjungan kerja sekaligus dua orang Kepala Daerah asal Provinsi Sulawesi Utara, masing-masing Walikota Kotamobagu Hj. Tatong Bara dan Bupati Bolaang Mongondow Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow beserta jajaran masing-masing di Aula Pendopo Kantor Wali Kota Mataram pada Selasa (22/01/19).

Penerimaan dua rombongan Kepala Daerah dalam rangka

Studi Komparasi ke Kelurahan Banjar Peraih Penghargaan Kelurahan Inovatif Terbaik Tingkat Nasional tersebut dikemas dalam sebuah jamuan makan siang, yang dihadiri oleh jajaran Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD lingkup Kota Mataram, serta Camat dan Lurah se-Kota Mataram.

Dalam sambutan perkenalan oleh Walikota Kotamobagu dan Bupati Bolaang Mongondow yang keduanya adalah wanita tersebut, di-

Bentuk Tim Percepatan Dari Hal. 1 Ia mengatakan ada dua faktor percepatan pembagunan smelter di KSB. Pertama, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.”Tahun 2021 perusahaan tambang harus tuntas melakukan konstruksi smelter, dan tahun 2022 harus beroperasional aktif,” kata Ridwan saat rapat koordinasi pembangunan smelter di Kantor Bappeda, Selasa (22/1) siang.

Kedua, kata Ridwan, kehadiran industri smelter akan berdampak luar biasa bagi NTB, khususnya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, selain smelter, di kawasan tersebut akan dibangun juga ikutan lainnya seperti industri pupuk, industri semen dan industri pendukung lainnya.

Sehingga keberadaan industri smelter di KSB akan menyerap tenaga kerja lokal dan secara ekonomis akan berdampak pula bagi masyarakat NTB. Bahkan, Ridwan mengatakan keberadaan industri olahan pertambangan itu akan berdampak juga terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Untuk itu, Pemprov terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan smelter tersebut. Termasuk membantu AMNT untuk mempercepat pengurusan perizinan yang dibutuhkan.

Terpisah, Bupati KSB, Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM mengatakan rakor percepatan pembangunan smelter dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka menyamakan persepsi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sehingga smelter tersebut benar-benar terwujud pada 2021.

“Ini juga sekaligus sebagai jawaban terhadap beberapa kelompok, masih saja ada

yang mempertanyakan apakah ini serius atau tidak. Ternyata kan serius.

Mereka juga sudah jalan,” katanya.

Musyafirin mengatakan AMNT sudah jalan di lapangan terkait dengan pembangunan smelter ini.

AMNT sudah mulai melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi yang dianggap vital untuk lokasi pembangunan smelter. ‘’Itu sudah mulai. Tinggal nanti perizinannya sambil jalan kita selesaikan. Mereka sudah jalan untuk persiapan. Karena ini kan mereka harus buat masterplan, Amdal jalan juga. Kemudian untuk kawasan 850 hektare, mereka sudah menunjuk appraisal untuk menilai. Jadi semua paralel. Untuk kebutuhan industri dibutuhkan lahan 850 hektare,’’ sebutnya.

Untuk kebutuhan awal pembangunan smelter, AMNT butuh lahan 180 hektare. Dari luas tersebut AMNT sudah mendapatkan 90 hektare lebih. ‘’Tinggal proses perizinannya.

Bahwa ini bukan hanya supaya mereka diizinkan ekspor (konsentrat). Tapi ini betul-betul jalan,’’ katanya.

Ia optimis dengan adanya tim percepatan yang dibentuk Gubernur NTB, pembangunan smelter akan terwujud 2021 mendatang. Pihaknya akan mengevaluasi secara berkala progres pembangunan smelter tersebut. ‘’Konstruksi ini terkait dengan Amdal, DED. Yang penting site plan sudah ada. Tapi ini dikerjakan secara paralel. Tidak ada yang lambat. Fungsi kami mendorong ini. Buktinya mereka serius datang,’’ pungkasnya. (nas)

Smelter AMNT Molor Dari Hal. 1 Nanti masuk ke engineering design, baru tahap berikutnya konstruksi,’’ terang Hannibal.

Seharusnya, konstruksi pembangunan smelter AMNT di awal tahun ini. Ia mengatakan, ada tahapan-tahapan dalam proses pembangunan smelter tersebut yang bergeser dari jadwal. Praktis, PT. AMNT hanya punya waktu tersisa tinggal tiga tahun dari sekarang.

Apakah bisa AMNT mengejar target pembangunan smelter yang harus tuntas 2021? Hannibal mengaku masih optimis. Dengan dukungan pemerintah, baik pusat dan daerah ia masih yakin smelter sudah terbangun pada 2021. ‘’Tentunya dengan dukungan-dukungan yang perizinan dan sebagainya. Yang memang saya rasakan benar adalah bahwa sepertinya kita malah yang dikejar-kejar,’’ katanya.

Mengenai kapan AMNT akan mulai melakukan kon-

struksi pembangunan smelter, Hannibal mengaku belum dapat memastikan. Namun ia berharap pada kuartal II dan kuartal III tahun 2019, konstruksi pembangunan smelter AMNT sudah dapat dimulai.

Seperti diketahui, PT. AMNT menginvestasikan dana sebesar Rp26 triliun untuk pembangunan smelter di KSB. Untuk pemanfaatan smelter yang ada di KSB, AMNT berharap akan ada kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia.

Dalam proses pembangunan smelter ini PT AMIN telah mengantongi izin lingkungan dan PT AMNT telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dari provinsi.

Berbagai perizinan lainnya juga sedang di urus baik di Pemprov NTB maupun di KSB. Berdasarkan izin prinsip penanaman modal, AMNT akan investasi sebesar Rp26 triliun. (nas)

Pemerintah Pusat Turunkan Tim Investigasi Kasus Rabies di Dompu Dari Hal. 1 Namun ia belum berani memastikan asal anjing penyebab penyakit rabies yang ada di Dompu. Karena ada juga hewan pembawa rabies yang berasal dari dua provinsi tersebut, yakni Sulawesi. ‘’Tapi yang paling dekat, kemungkinannya dari Flores.

Mengingat yang paling dekat adalah Flores. Eliminasi adalah salah satu cara, karena terkait populasi anjing yang sangat tinggi,’’ katanya.

Tenaya menjelaskan dirinya menghadiri rakor terkait KLB rabies di Dompu mewakili Direktur Kesehatan Hewan Kementan. Secara historis, NTB merupakan daerah yang bebas rabies.

Informasi yang didapatkan, banyak masyarakat yang digigit anjing di Dompu. Data Dinas Kesehatan NTB, ada dua orang meninggal dunia. Berdasarkan pengujian sampel yang dilakukan, anjing juga sudah ada yang positif rabies. ‘’Namun demikian kita sudah bertindak dengan cepat, koordinatif , termasuk rapat hari ini (kemarin). Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah menyampaikan apa-apa

yang sudah kita lakukan bersama-sama. Untuk tindakan selanjutnya, kita sudah mengeluarkan rekomendasi,’’ ucapnya.

Rekomendasi yang dikeluarkan yakni secepatnya diberikan vaksinasi kepada hewan khususnya anjing. Dinas Kesehatan juga sudah memberikan vaksin kepada masyarakat yang digigit anjing.

Selanjutnya, kata Tenaya yang paling penting, Pemda harus melakukan kontrol populasi anjing liar. Karena populasinya sangat tinggi di Dompu. Pihaknya mengajak Karantina Pertanian untuk mengawasi lalu lintas hewan pembawa rabies (HPR) di Pulau Sumbawa, seperti anjing, kucing dan kera. ‘’Tidak boleh keluar masuk Pulau Sumbawa khususnya Dompu. Kita lebih intensif mengamankan Pulau Lombok yang bersih dari rabies. Jangan sampai yang dekat itu menyebar ke Lombok. Saya sangat yakin bahwa kasus ini kita bisa lokalisir, hanya terjadi di Dompu,’’ tandasnya. (nas)

sampaikan bahwa kedua rombongan akan mengunjungi dan mempelajari programprogram unggulan di Kelurahan Banjar Kota Mataram, sekaligus juga ke Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat, yang sama-sama telah dinobatkan sebagai desa dan kelurahan terbaik pada ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri. Melalui kunjungan tersebut diharapkan kedua daerah yang bertetangga tersebut akan dapat memperoleh informasi seluas-luasnya, serta mendapatkan berbagai hal dari sisi kemajuan yang sudah dicapai baik di Kota Mataram maupun di Kabupaten Lombok Barat.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menjelaskan bahwa di Kota Mataram terdapat dua kelurahan yang telah berhasil

mewakili Provinsi NTB dalam lomba kelurahan dan mencatatkan prestasi di tingkat nasional, yaitu Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya.

Khusus untuk Kelurahan Banjar sebagai tujuan kunjungan kali ini, Walikota juga berkesempatan untuk memperkenalkan program-program unggulan yang menurutnya sangat unik, yang dihajatkan untuk mendukung Kelurahan Banjar menjadi kampung Ekowisata Terpadu, sehingga dianggap layak untuk meraih prestasi di tingkat Nasional. “Di Kelurahan Banjar juga ada Komunitas Masyarakat Peduli Sungai IBRA yang tahun lalu mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR,’’ terangnya.

Melalui kunjungan kerja berupa studi komparasi yang dilakukan oleh dua daerah

dari Sulawesi Utara tersebut, Wali Kota berharap agar baik yang berkunjung maupun yang dikunjungi dapat saling bertukar informasi agar saling mendapatkan manfaat dari kunjungan yang dilakukan.

Hal tersebut menurut Walikota sangat penting karena semua tengah sama-sama berjuang untuk dapat terus membangun daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Apalagi belum lama Kota Mataram dan daerah lain di Pulau Lombok mengalami bencana gempa bumi yang berdampak cukup besar.

Namun demikian Kota Mataram yang sempat mengalami kemunduran karena besarnya kerusakan akibat gempa segera dapat bangkit, bahkan masih tetap termasuk dalam daerah yang dinilai memiliki progesifitas signifikan dalam pengelolaan potensi PAD. (fit)

Ekskul Memperkuat Mental Siswa Mataram (Suara NTB) – Kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah yang bisa diikuti oleh siswa cukup berpengaruh bagi mental siswa. Selain itu ekskul juga memberikan kesempatan kepada siswa mengikuti kegiatan positif, sehingga mereka tidak terjerembab ke dalam berbagai kegiatan negatif atau menyimpang.

Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd., menjelaskan, kegiatan ekskul berpengaruh bagi siswa. Jika siswa sama sekali tidak ikut ekskul dikhawatirkan waktu yang ada mereka gunakan untuk kegiatan yang menyimpang. Padahal dalam usia sekolah ini waktu bagi siswa untuk mencari jati diri.

Ekskul yang disediakan sekolah bisa menjadi sarana mereka untuk memperkuat mental dan mencari jati diri.

“Ekskul berdampak bagi

siswa, kalau tidak sama sekali tidak ikut, dia akan melakukan penyimpangan, padahal ke depan jati dirinya ditunjukkan. Melalui ekskul, kita arahkan siswa sehat jasmani dan rohani,” katanya.

Siswa diarahkan untuk memilih ekskul yang sesuai kemampuan dan kesiapan kesehatan mereka. Juga memilih jumlah ekskul sesuai kemampuan dirinya membagi waktu antara pendidikan di dalam kelas dan ekskul.

“Harus disesuaikan dengan kemampuan, dari segi kesehatan kita lihat juga,” katanya.

Pada semester genap tahun 2019 ini, ekskul hanya diikuti oleh siswa kelas X dan XI, karena siswa kelas XII sudah harus menyiapkan diri menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional-Berbasis Komputer

(UAMBN-BK).

Berbagai ekskul ditawarkan oleh MAN 1 Mataram, seperti olahraga, pramuka, ekskul olimpiade untuk mempersiapkan siswa mengikuti Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Ajang Kreasi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma).

Syukri menjelaskan, untuk memperkuat setiap ekskul itu pihaknya bekerja sama juga dengan pihak lain di luar sekolah. “Ekskul tetap terlaksana dan kerja sama dengan pihak lain. Pramuka misalnya kerja sama dengan pihak lain supaya maksimal. Begitu pula dengan pembinaan olahraga, kita cari teman yang lain, alhamdulillah terpenuhi,” katanya. Pada tahun ini juga pihaknya menyiapkan siswa mengikuti kompetisi robotik. Pelatih didatangkan dari luar sekolah. (ron)

Tiga Kali Guncangan Gempa NTT Dirasakan hingga NTB Mataram (Suara NTB)Pagi dan siang Selasa (22/ 1) kemarin, sedikitnya tiga guncangan gempa dengan kekuatan berbeda terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Getaran dirasakan hingga NTB hingga memicu kepanikan. Masyarakat diminta tetap waspada dengan gempa susulan.

Gempa pertama dengan magnitude 6,2 SR terjadi pada pukul 07.59 Wita, mengguncang wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur pada episentrum di 103 Kilometer Barat Daya, Sumba Barat. Gempa ini paling kuat terasa di wilayah Tambolaka pada skala MMI IV-V. “Gempa ini juga terdeteksi terasa hingga di Bima dan Sumbawa, NTB,” kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, Selasa (22/1).

Menurutnya, meski berpusat

di laut dan termasuk gempa dangkal pada pusat kedalaman hanya 10 Kilometer, tetapi gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga saat berita ini ditulis, belum dilaporkan kerusakan yang terjadi akibat gempa.

Tidak berselang lama, gempa susulan terjadi di episentrum yang tidak jauh dari gempa pertama yakni pada pukul 08.08.35 WITA. Lokasinya pada 74 Km Barat Daya, Sumba Barat, NTT. Kejadian pada koordinat 10.26 LS dan119.1 BT pada kedalaman yang sama di 10 Kilmometer. Gempa dirasakan oleh sebagian orang di Bima NTB. Gempa kembali mengguncang NTT dengan kekuatan magnitude lebih besar dibanding pagi. Kekuatan gempa yakni 6,7 SR yang dimutakhirkan menjadi 6,4 SR. Dari rilis BMKG menyatakan,

gempabumi yang terjadi pada pukul 13.10 Wita, berada pada episentrum 120 kilometer Barat Daya Sumba Barat-NTT pada kedalaman 10 Kilometer.

Titik koordinatnya pada 10.65 LS dan 118.97 BT. Ditambahkan Agus Riyanto, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun guncangan terjadi di laut wilayah Samudra Hindia Selatan Bali-Nusa Tenggara dan berdampak getaran hingga ke wilayah NTB. Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi itu merupakan jenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi di wilayah Sumba Barat ini dibangkitkan oleh sesar naik (Thrust Fault). (ars)

Kesepakatan APIP – APH Tak Halangi Penyelidikan Kasus PT. GNE Dari Hal. 1 Bagi Heru, APIP harus objektif memberikan penilaian. Jika dalam audit investigasi ditemukan ada pelanggaran hukum, maka segera diserahkan ke Kejaksaan atau Kepolisian, jika memang konsisten dengan MoU yang sudah dibuat.

Hasil kajian pihaknya, kasus kebocoran anggaran itu lebih cenderung mengarah ke tindak pidana korupsi. Bahkan Kejaksaan atau Kepolisian menurutnya bisa mengembangkan kasus ke perah peran pihak di internal GNE. Heru juga lebih sepakat jika APIP perannya dipertajam pada pencegahan tindak pidana korupsi dan pendampingan pada SKPD. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadi-

nya tindak pidana.

Sementara garis koordinasinya dengan APH cukup pada TP4D, tidak lagi mencampuri urusan penanganan tindak pidana korupsi. Justru dilihatnya kewenangan menjadi bias ketika kasus yang sudah mengarah ke tindak pidana, masih diselesaikan dengan cara-cara persuasif. Semangat pemberantasan korupsi menjadi luntur. ‘’Kalau berbicara tindak pidana korupsi, sebenarnya sudah menjadi domain APH melakukan puldata dan pulbaket. Tapi kalau APH menyerahkan ke APIP sesuai MoU, menurut saya sangat bias.

Ruang APIP pada pencegahan, sedangkan APH tetap pada penindakan,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, juru

bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mentaakan, pihaknya menghargai proses audit investigasi yang sedang berlangsung di Inspektorat.

Apapun hasilnya, mereka menunggu perkembangan. ‘’Nah, ketika ada mengarah ke kesimpulan adanya tindak pidana, maka harus diserahkan ke kami. Kan begitu MoU nya,’’ tegasnya.

Sementara soal penyerahan awal setiap kasus ke APIP, menurut dia, lebih pada semangat pencegahan dan penyelesaian kerugian negara lewat jalur persuasif. Ada kebijakan baru Kejaksaan Agung, bahwa saat ini dikedepankan persuasif dan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara ketimbang hukuman badan. (ars)

Suhardi Soud, ’’Nahkoda’’ Baru KPU NTB Dari Hal. 1 Syamsuddin, selaku anggota KPU NTB yang paling senior dari sisi usia, ditunjuk sebagai pimpinan rapat tertutup, mengakui bahwa proses pemilihan Ketua KPU NTB berlangsung alot. Sehingga harus memakan waktu lama untuk bisa menghasilkan keputusan.

Menurut Syamsuddin, pemilihan Ketua KPU Provinsi NTB merupakan keharusan, karena menjadi perintah langsung dari undangan-undang. Dalam pemilihan, harus dilaksanakan dalam rapat tertutup lima anggota KPU. Sebelum masuk ke agenda pemilihan, pimpinan rapat terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. ‘’Pada saat rapat tadi memang berlangsung agak alot. Karena saya ditunjuk sebagai pemimpin rapat, agar tidak dianggap otoriter, oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan harapannya kedepan untuk KPU NTB,’’ katanya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi usai pemilihan Ketua KPU. Memasuki agenda pemilihan Ketua KPU NTB, dari lima anggota tiga orang menyatakan maju mencalonkan diri sebagai Ketua, mereka adalah Suhardi Soud, Yan Marli dan Syamsuddin. Sementara dua anggota lainnya menyatakan diri tidak mencalonkan diri, yakni Agus Hilman dan Zuriati. ‘’Karena ada tiga orang yang maju, dilakukanlah diskusi dan lobi internal,’’tutur Syamsuddin.

Setelah melakukan diskusi dan menempuh mekanisme lobi internal, pencalonan mengalami perubahan. Syamsuddin sendiri mengundurkan diri sebagai calon ketua. Sehingga tersisa dua orang yang masih bertahan menjadi calon, yakni Suhardi Soud dan Yang Marli. Diketahui mereka berdua merupakan anggota KPU petahana yang terpilih lagi untuk periode kedua.

‘’Kedua orang (calon) ini kita minta berbicara empat mata, apakah keduanya tetap maju sebagai calon atau salah satunya mudur. Ternyata dinamikanya alot juga dan keduanya tetap bertahan maju,’’ katanya.

Karena ada dua calon, maka tiga anggota lainnya yang tidak mencalonkan diri akhirnya menggelar rapat untuk membahas langkah yang akan ditempuh dalam memilih Ketua KPU NTB tersebut. ‘’Setelah kami berdiskusi panjang, dengan dinamika yang cukup alot juga. Akhirnya suara kami bulat untuk memilih salah satunya, yakni memilih Pak Suhardi Soud menjadi ketua. Setelah kami bertiga selesai berdiskusi, kami panggil kedua calon untuk menyampaikan keputusan kami yang sudah final dan keputusan itu diterima,’’ katanya.

Suhardi Soud yang dikonfirmasi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada keempat rekannya yang telah memberikan dia amanah untuk menjadi Ketua KPU Provinsi NTB periode 2019-2024. Ia pun berjanji, kepercayaan yang telah diberikan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik lagi. ‘’Saya sebagai ketua, hanya fasilitator dari lima komisioner. Kami harus tetap menjaga irama internal dengan soliditas.

Kemudian terkait dengan pembagian divisi, kita akan ketemu lebih lanjut untuk membahasnya, karena harus serius mana yang paling pas di divisinya,’’ kata Suhardi.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa menambahkan, pihaknya akan langsung tancap gas untuk bekerja. Mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 2019 tersisa tinggal dua bulan lagi. ‘’Kami tidak punya waktu lagi untuk berleha-leha, kita harus langsung jalan, berlari, dan bekerja. Kita bersyukur lima orang ini adalah orang yang sudah jadi, sehingga tidak perlu belajar lagi,’’ pungkasnya. (ndi)

Penanggung Jawab Suara NTB Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Dari Hal. 1 Dr. H. Zulkieflimansyah.

Gubernur NTB, salah satu putra terbaik Tana Samawa yang sukses meniti karier di pusat. Berbekal pendidikan di Universitas Indonesia, Univercity of Strathclycle UK dan beberapa perguruan tinggi di luar negeri lainnya, mampu mengantarkannya sebagai dosen, peneliti dan legislator Senayan yang populer selama beberapa periode. Sosok yang telah melahirkan ide dan membangun Olat Maras sebagai pusat pendidikan yang dikenal dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) adalah putra Sumbawa pertama yang menjadi Gubernur NTB. Tokoh inspiratif lainnya, Adi Pranajaya, putra Sumbawa yang dikenal sebagai seorang surtadara dan sineas yang memiliki reputasi tingkat nasional. Berbagai film khususnya film pendek banyak lahir dari sentuhan jiwa sineasnya. Tercatat Film Perang Sapugara yang cukup melegenda, sampai film Matahari-Matahari yang baru-baru ini ditayangkan adalah karya sosok pengajar di Institut Kesenian Jakarta ini.

Kemudian Dr. Kahar Maranjaya, putera Sumbawa yang sukses di Jakarta dalam bidang pendidikan. Berprofesi sebagai dosen, saat ini putra Pungkit ini berhasil menjadi Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau rajin datang ke Sumbawa untuk mengajak generasi muda melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Terakhir, Tajuddin S.H, mantan Camat Moyo Utara ini merupakan sosok yang disiplin membangun masyarakat dengan potensi yang ada di wilayahnya. Tercatat di La-

bangka, Utan, Lenangguar dan Moyo Utara, Tajuddin mampu menginspirasi masyarakat untuk menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan dan beberapa kali menjadi mewujudkan Panen Raya Jagung.

Sehingga Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa ini dikenal sebagai Camat Jagung.

Pada upacara HUT Sumbawa yang berlangsung Selasa (22/1) kemarin, hadir Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Wagub menyerahkan 20.000 sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan program retribusi tanah objek Landform dan diterima secara simbolis. Diserahkan pula dua unit microbus secara simbolis, yang ditujukan sebagai alat moda transportasi pedesaan, dengan sasaran hibah kepada Bumdes “Permata” Desa Mata Kecamatan Tarano dan Bumdes “Prode I” Kecamatan Plampang dari DAK Afirmasi Bidang Transportasi Kementerian Desa PDTT. Acara tersebut dirangkaikan juga dengan peresmian dan launching Sumbawa Smart City yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Wagub NTB didampingi Bupati Sumbawa. Dilanjutkan dengan penganugerahan Duta Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB tentang pengembangan klaster kopi di Kabupaten Sumbawa. (arn)

275 Warga Digigit Anjing, Pulau Sumbawa Diisolasi dari Hewan Pembawa Rabies Dari Hal. 1 Pemberian vaksin kepada masyarakat yang digigit anjing untuk mencegah terjadinya penyakit rabies pada manusia. Hasil pengujian yang dilakukan terdapat sembilan anjing yang positif rabies di Dompu. Ia menjelaskan, ketika seseorang digigit anjing, maka setelah masa inkubasi selama tiga bulan, penyakit rabies akan muncul. ‘’Yang meninggal kemarin itu digigit bulan November, meninggalnya Januari. Makanya semua yang digigit anjing kita vaksin,’’ katanya.

Nurhandini merincikan masyarakat Dompu yang digigit anjung sejak akhir 2018 lalu. Pada Januari 2019, ditemukan 122 warga yang digigit anjing. Pada Desember lalu sebanyak 94 orang, November 44 orang, Oktober 24 orang, sisanya Agustus dan Septem-

ber. Enam kecamatan yang ditemukan warga digigit anjing di Dompu yakni Kempo, Manggalewa, Dompu, Pajo, Hu’u dan Woja. ‘’Kenapa tidak terdeteksi, karena masyarakat menangani sendiri lukanya. Karena lukanya bukan luka dalam, luka sederhana. Sehingga mereka tidak ke Puskesmas,’’ tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat jika digigit anjing atau hewan pembawa rabies agar mencuci lukanya menggunakan detergen di bawah air mengalir selama 15 menit. Setelah itu baru divaksin.

Vaksin untuk rabies ini, kata Nurhandini hanya ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan pada awal tahun vaksin rabies yang ada di Kemenkes stoknya terbatas.

Ia menyebut sebanyak 190 orang sudah divaksin anti rabies. Sementara jumlah korban meninggal akibat gigitan

anjing pembawa rabies sebanyak dua orang.

Menurutnya perlu ada kewaspadaan terhadap rabies.

Jangan sampai ada anjing liar.

Bahkan untuk anjing peliharaan harus divaksin. Nurhandini mengatakan akan datang 1.000 vaksin dari Kemenkes.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan, pihaknya sudah membuat surat imbauan kepada 10 kabupaten/ kota di NTB pada 16 Januari lalu. Isi surat imbauan tersebut meminta kabupaten/kota untuk mewaspadai hewan pembawa rabies di wilayah masing-masing. ‘’Karena enam kecamatan di Dompu sudah terkena, berarti kita harus waspada. Sehingga sudah ditetapkan oleh Bupati Dompu sebagai KLB,’’ ujarnya.

Budi mengatakan, daerahdaerah perbatasan antar

kabupaten/kota perlu diwaspadai keluar masuknya hewan pembawa rabies ini. Karena dikhawatirkan hewan pembawa rabies ini melintas ke kabupaten/kota di NTB. ‘’Sehingga kita harus lebih waspada lagi untuk meminta kabupaten/kota supaya mulai waspada dengan gigitan anjing ini. Hari ini kami menggelar pertemuan dengan seluruh kabupaten/kota se - NTB, Dinas Kesehatan, Karantina, TNI, beberapa OPD terkait,’’ terang Budi.

Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, IBP Raka Ariana menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat selama 24 jam terhadap hewan pembawa rabies yang keluar masuk ke Pulau Sumbawa. Ia mengatakan, Balai Karantina melarang keras keluar masuknya hewan pembawa rabies ke Pulau Sumbawa.

‘’Karena dikhawatirkan kalau masuk jelas akan menambah. Apalagi keluar, penyakit rabies yang ada di Sumbawa akan menyebar, dibawa HPR ini. Makanya imbauan saya, masyarakat jangan membawa HPR keluar masuk Sumbawa.

Baik lewat darat, laut maupun udara,’’ katanya.

Ia menyebutkan, sekitar 95 persen penyakit rabies dibawa oleh anjing. Jika masyarakat digigit oleh anjing maka penyakit rabies akan menular ke manusia. Untuk itu, sedang dilakukan pemusnahan terhadap anjinganjing liar yang ada di Dompu.

Bagi masyarakat yang memiliki anjing peliharaan maka harus dilakukan vaksinasi. ‘’Anjing liar berpotensi besar sekali menularkan rabies.

Dari Pulau Sumbawa harus diisolasi. Kita khawatir sekali di Sumbawa. Jangan sampai tertular ke kabupaten/kota lainnya,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 23 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257