Edisi Jumat 22 Nopember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 22 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 212 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019 NTB berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019. Selain NTB, tujuh provinsi lainnya di Indonesia juga meraih penghargaan serupa. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat. Anugerah diserahkan Wakil Presiden RI, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis (21/11) kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Mendampingi Wagub, Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslinda dan H.Dahlan A.Bandu. Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, usai menerima tropy dan piagam penghar-

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Kinerja seluruh Pemda kabupaten/kota di NTB dinilai 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sangat lesu. Hal ini terlihat dari serapan anggaran daerah 123456789012345678901234567890121 per 31 Oktober 2019, serapan anggaran semua Pemda be123456789012345678901234567890121 lum ada yang mencapai target. 123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121

Rendah, Serapan Anggaran Empat Pemda di NTB

ANUGERAH - Anugerah diserahkan Wapres, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis (21/11) kepada Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah. gaan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan

telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini. Jika tahun lalu NTB masih

publik informatif tahun ini. ‘’Terima kasih untuk Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang

menjadi Badan Publik Menuju Informatif atau peringkat ke6 dari 34 provinsi se-Indonesia. Bersambung ke hal 15

Formasi Perawat dan Pengawas Benih Tanaman Banyak Peminat

Pelamar CPNS NTB Capai 26.247 Orang

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat jumlah pelamar CPNS di Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sudah mencapai 26.247 orang sampai hari kesebelas pembukaan pendaftaran, Kamis (21/11) pukul 16.00 Wita. Tiga Pemda masih minim pelamar, yaitu Lombok Barat (Lobar), Sumbawa Barat dan Kota Bima. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Kamis (21/11) menyebutkan, jumlah pelamar CPNS di Lobar baru 433 orang, Sumbawa Barat 772 orang dan Kota Bima 900 orang. Sedangkan jumlah pelamar di delapan Pemda sudah berada di atas 1.000 orang.

TO K O H

(Suara NTB/ist)

Mendampingi Wagub, Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI NTB, Ajeng Roslinda dan H.Dahlan A.Bandu.

(Suara NTB/ist)

Sedangkan Pemda yang paling banyak pelamarnya adalah Lombok Tengah (Loteng) mencapai 5.714 orang. Kemudian disusul Pemda Bima 3.836 orang, Pemda Sumbawa 3.777 orang, Lombok Timur 3.693 orang. Selanjutnya, Dompu 2.286 orang, Pemprov NTB 2.283 orang, Lombok

Utara 1.436 orang dan Kota Mataram 1.117 orang. Sementara itu, formasi yang paling banyak pelamarnya di Pemprov NTB adalah perawat dan pengawas benih tanaman. Untuk formasi perawat jumlah pelamar sudah mencapai 202 orang. Sedangkan untuk formasi pengawas benih

tanaman, jumlah pelamar sudah mencapai 100 orang. Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S.STP mengatakan berdasarkan data jumlah pelamar sampai Kamis (21/11) Pukul 16.03 Wita, pelamar untuk formasi perawat di RSMA mencapai 102 orang, RSJ Mutiara Sukma 57 orang, RSUD NTB 38 orang dan RS Mata 5 orang. Tahun ini, Pemprov membuka lowongan sebanyak 33 formasi perawat yang akan ditempatkan di empat rumah sakit milik provinsi. Antara lain, RSJ

Mutiara Sukma sebanyak 5 formasi, RSMA Sumbawa sebanyak 21 formasi, RSUD NTB sebanyak 6 formasi dan RS Mata sebanyak 1 formasi. Sedangkan untuk formasi pengawas benih tanaman, Pemprov membuka lowongan 5 formasi. Sampai saat ini, jumlah pelamar untuk formasi ini sudah mencapai 100 orang. Selain dua formasi tersebut, ada juga formasi penyuluh kehutanan yang pelamarnya sudah mencapai 66 orang dan formasi Polisi Kehutanan dengan pelamar sebanyak 65 orang. (nas)

Investasi Energi Terbarukan GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc mengapresiasi upaya PLN dalam mengatasi pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu belakangan di wilayah Lombok. Pasalnya, pemadaman tersebut dinilai akan memberikan dampak bagi perputaran sektor ekonomi jika dibiarkan berlangsung lebih lama lagi. “Pasti itu (berpengaruh pada sektor ekonomi). Cuma sekarang masalahnya tidak disengaja,” ujar gubernur dikonfirmasi, Kamis (21/11) di Mataram. Menurutnya, ini menjadi pemicu bagi Pemprov NTB untuk segera mengundang investasi untuk pembangkit di energi terbarukan. Diterangkan Dr. Zul apa yang terjadi pada PLN menjadi pelajaran penting. Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Menunggu Keputusan WACANA pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, mendapat respons di tingkat daerah. Pihak Kejati NTB menunggu keputusan resmi pembubaran kegiatan pendampingan. Sementara ini proses pengawasan pada pelaksanaan proyek pemerintah tetap berjalan. Tim bentukan Jaksa Agung sebelumnya ini terancam dibubarkan menyusul indikasi penyalahgunaan oleh oknum jaksa. Salah satu kasus, oknum jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Kejati DIY terkait dengan proyek dampingan TP4D. Bersambung Anwaruddin ke hal 15

(Suara NTB/bul)

SEMANGAT - Inilah kegiatan belajar mengajar di salah satu kelas di Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Falah, Desa Aik Prapa, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Dengan fasilitas belajar yang sangat terbatas, tidak menyurutkan semangat menuntut ilmu anak-anak di sana. Semangat juga ditunjukkan guru yang mengajar. Sambil mengajar, ibu guru ini sambil menggendong (mengasuh) anak.

Bupati dan Pelindo Tandatangani MoU

Pelabuhan Teluk Santong Segera Terwujud

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

DOKUMEN MOU - Bupati Sumbawa, H.Husni Djibril dan Direktur Pelindo III, Doso Agung memperlihatkan dokumen MoU yang telah ditandatangani terkait kerjasama pembangunan Pelabuhan Teluk Santong .

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc telah menandatangani MoU (Momorandum of Understanding) dengan Direktur PT. Pelindo III Surabaya, Doso Agung, Rabu (20/11) di Jakarta. MoU itu, terkait kerjasama pembangunan Pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Dengan telah ditandatanganinya MoU tersebut, maka rencana pembangunan pelabuhan akan mulai terealisasi pada 2020 mendatang. Penandatanganan MoU, merupakan tindak lanjut dari hasil survei dan analisa data yang telah dilakukan PT. Pelindo III bersama Pemkab Sumbawa. Bersambung ke hal 15

Diduga Ada ”Penumpang Gelap” di Hutan Konservasi Pesugulan Mataram (Suara NTB) Upaya represif dan persuasif yang dilakukan untuk mengosongkan hutan konservasi Pesugulan, Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Lombok Timur belum membuahkan hasil. Diduga masih ada penumpang gelap yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan mempengaruhi masyarakat untuk tetap bertahan. Menurut Kepala TNGR, Dedy Asriady, upaya apapun yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat untuk keluar dari kawasan konservasi tak akan maksimal. “Itu tidak berjalan, kalau aktor penggeraknya harus dipastikan dulu. Sekarang ini banyak yang disebut sebut aktornya,” kata Dedy Asriady saat di redaksi Harian Suara NTB, Kamis (21/11). Aktor itu mengatasnamakan warga memperjuangkan hutan adat, padahal masuk kawasan konservasi sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) RI. Saat ini pihaknya terus bekerja dengan Polisi untuk menyelidiki dan memproses oknum warga tersebut. “Beberapa orang sudah dipanggil (Polisi). Harapannya dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang ada, apa perannya, mereka menyuruh atau bagaimana. Dengan dasar itu nanti jadi pegangan untuk kita proses,” kata Dedy. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

SDM di Kelurahan Memprihatinkan Atasi Sampah Bersama LURAH Mandalikan kerap kewalahan mengelola sampah di perbatasan Lombok Barat dan Kota Mataram. Lurah Mandalika mengajak semua pihak dalam mengatasi persoalan sampah di perbatasan tersebut, baik masyarakat, babinsa, dan kelurahan lain. Lurah Mandalikan, Yusup Hidayat Sahidin mengatakan, permasalahan sampah adalah permasalahan bersama. Untuk itu kata Yusup, kelurahan Mandalika mengajak semua kalangan terjun ke lapangan untuk mengangkut sampah di perbatasan. “Kemarin malam kita bersama semua kalangan baik Babinsa, Linmas dan lembaga masyarakat yang lain terjun ke lapangan untuk membersihkan sampah yang ada di perbatasan Lobar dan Mataram,” jelasnya, Kamis (21/11). Di sebelah barat jalan kata Yusup, itu masuk dalam wilayah kelurahan Turida. Ada pun di jalan sebelah timur menjadi wilayah kelurahan Mandalika, tepat berada di lingkungan Tembelok. Namun, kata Yusup, kelurahan Mandalika sudah mengimbau kepada kelurahan Turida untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan sampah tersebut. “Saya bilang sama lurah Turida, mau berbatasan atau tidak, mari kita gawe sama-sama persoalan sampah ini,” tegas Yusup mengajak. Katanya, jika persoalan sampah ini dikerjakan bersama-sama, persoalan sampah akan bisa terakomodir dengan cepat. Dari itu, jika masih memandang lingkup wilayah, pastinya persoalan sampah tidak akan bisa diselesaikan. “Untuk itu mari kita kerjakan sama-sama,” ajaknya. “Kemarin malam berama Sekretaris DLH kota Mataram, saya juga langsung terjun ke lapangan pada pukul 21:00 malam untuk mengangkut sampah di lingkugan Tembelok, tepat berada di wilayah perbatasan itu. Tapi parahnya, sekitar pukul 01:00 dini hari, begitu lewat, sudah ada sampah baru,” jelasnya. Untuk itu lanjut Yusup, mari kita awasi secara bersama-sama agar permasalahan sampah ini bisa diselesaikan. (viq) Yusup Hidayat Sahidin

Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam Camat se-Kota Mataram mengeluhkan SDM yang ditempatkan di kelurahan-kelurahan masih memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Mataram dengan Camat se-Kota Mataram, Kamis (21/11). Camat Selaparang, Sudirman mengaku, selain jumlah yang kurang, SDM di lingkup Kecamatan Selaparang juga dikeluhkan kurang berkualitas. ‘’Saya sebagai Camat saja sampai tidak tahu ada pegawai dengan nama itu karena yang bersangkutan tidak pernah masuk. Malah ada juga yang gila,’’ sesalnya. Hal yang sama juga disampaikan Camat Mataram, Zarkasyi. Menurut dia, besarnya anggaran yang dikelola oleh kelurahan tidak sebanding dengan SDM yang ada. ‘’Kendala kami di Kecamatan Mataram itu sama seperti camat-camat yang lain, yakni persoalan SDM,’’ katanya. Zarkasyi menyebutkan bahwa jumlah PNS di lingkup Kecamatan Mataram 82 orang. Namun demikian, sebaran 82 PNS ini di semua kelurahan pada Kecamatan Mataram, masih belum ideal dengan kebutuhan SDM di masing-mas-

ing kelurahan. ‘’Ini menyulitkan. Karena, Lurah itu seperti one man show,’’ keluhnya. Dia menyebutkan, pegawai yang ditempatkan di kelurahan ada yang sudah tua, bahkan ada yang stroke. Ironisnya, aku Zarkasyi ada pegawai tidak bisa membaca disposisi atasannya. Hal ini, kata enam camat yang hadir dalam rapat kerja dengan komisi yang membidangi masalah aparatur pemerintahan ini, sebetulnya sudah disampaikan kepada BKPSDM. Hanya saja, belum ada kebijakan yang dapat menjawab persoalan SDM di kelurahan. ‘’Ini sangat kita sayangkan. Padahal pembangunan itu banyak di kelurahan dan kecamatan. Seharusnya pegawaipegawai yang ditempatkan adalah pegawai yang berkualitas,’’ demikian Zarkasyi. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram,

Ismul Hidayat mengatakan bahwa hasil rapat kerja dengan para camat ini dengan BKPSDM. Malah setelah ini, komisi turun langsung ke tiap kecamatan. Sehingga, apa yang menjadi kendala di kelurahan juga bisa diketahui. Anggota Komisi I, Rino Rinaldi menyarankan kepada eksekutif kalau memang ada SDM yang sudah tidak bisa bekerja, sebaiknya segera diganti. ‘’Bagaimana mau bekerja kalau SDM saja masih begini,’’ ketusnya. Anggota Komisi I, I Wayan Wardana, SH., mengatakan bahwa hadirnya dana kelurahan ini memberi angin segar bagi masyarakat. ‘’Tapi sia-sia kalau ini tidak ada bekasnya. Jadi jangan seperti sinterclass, hanya bagibagi hadiah,’’ ujarnya mengingatkan. Anggota Komisi I, Ir. I Nengah Sugiartha meminta kepada kecamatan untuk menunjukkan surat yang dilayangkan ke BKPSDM terkait SDM kurang berkualitas.

KETUA Fraksi Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron, S.Si., menyayangkan, sebagian besar OPD lingkup Pemkot Mataram masuk zona kuning terkait sarapan fisik maupun serapan keuangan pada APBD 2019. ‘’Padahal kita berharap semua OPD bisa bekerja lebih keras lagi,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (21/ 11) kemarin. Harapan Fraksi Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram bagaimana agar OPD memaksimalkan serapan anggaran maupun sarapan fisik. Gufron mencontohkan proyek fisik yang mangkrak seperti proyek pembangunan Pasar ACC. ‘’Ini yang saya tegaskan di pemandangan umum saya mengenai target realisasinya itu belum sampai 50. Sedangkan kontraknya di akhir Desember. Ini langsung dijawab oleh Pak Mohan (Wakil Walikota Mataram, red) selaku juru bicara eksekutif bahwa memang adanya keterlambatan,’’ ungkapnya. Namun demikian, Pemkot mengaku bahwa rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan Pasar ACC akan bertanggungjawab. Demikian pula dengan penundaan penataan kawasan kumuh di Kota Mataram. Sedianya program KotaKu ini, akan mengintervensi tujuh kelurahan yang masuk dalam kategori kumuh. Namun dengan adanya penundaan ini, Gufron mengaku cukup kecewa. Karena menurut politisi PAN ini, program KotaKu cukup strategis dalam membantu Kota Mataram mengintervensi kawasan kumuh. Contohnya di tahun 2018 lalu, tercatat sekitar 313 hektar kawasan kumuh. Setelah diintervensi, tahun 2019, jumlahnya berkurang menjadi 93 hektar. ‘’Makanya kita berharap di tahun 2020 ini menjadi zero (nol),’’ ucapnya. Namun demikian, dengan penundaan program KotaKu ini, Gufron yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram berharap Silpa dari APBD, salah satunya diarahkan untuk mengatasi kawasan kumuh. Terutama kawasan yang terdampak gempa. ‘’Ini harus jadi prioritas. Sudah jadi korban gempa, kumuh lagi,’’ cetusnya. Hal ini, lanjut anggota Komisi III ini, sudah disampaikan Banggar kepada eksekutif. ‘’Bagaimana realisasinya, nanti akan kita per tegas di OPD,’’ demikian Gufron. Pada bagian lain, dia juga mengkritisi tidak adanya kesiapan OPD menyusun perencanaan yang matang. Karena keterlambatan perencanaan yang membuat 49 OPD masuk zona kuning tidak terlepas dari kualitas SDM di OPD. Oleh karena itu, anggota dewan dari Dapil Ampenan ini berharap agar Pemkot Mataram menempatkan SDM di masingmasing OPD sesuai dengan keahliannya. Sehingga, persoalan keterlambatan perencanaan ini tidak berulang di tahuntahun berikutnya. ‘’Seharusnya kan di tiap triwulan itu jelas progresnya. Tidak menumpuk di triwulan ketiga,’’ pungkas Gufron. Ahmad Azhari Gufron (fit) (Suara NTB/fit)

Anggota Komisi I lainnya, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., menyarankan para camat melakukan pengawasan kepada kelurahan. Mengingat mulai tahun depan, kelurahan-kelurahan se-Kota Mataram akan mengelola dana kelurahan yang nilainya berkisar antara Rp1,5 miliar – Rp2 miliar lebih. Termasuk, katanya, pembinaan ke-

pada para lurah supaya tidak ada lagi lurah nakal. Drs. salim Bamasaq menyoroti jam kerja di kelurahan. ‘’Saya datang ke kelurahan jam 11.30 Wita, itu sudah sepi. Malah gerbangnya sudah ditutup,’’ katanya. Kedepan, lanjutnya, hal-hal ini harus dibenahi supaya pelayanan kepada masyarakat lebih baik. (fit)

Pemkot Targetkan Retribusi Pasar Rp7 Miliar

(Suara NTB/ist)

OPD Harus Bekerja Lebih Keras

(Suara NTB/fit)

RAPAT DENGAN CAMAT - Rapat kerja Komis I DPRD Kota Mataram dengan Camat se-Kota Mataram. Beberapa anggota Komisi I absen dalam pertemuan ini dengan berbagai keterangan yang telah disampaikan kepada pimpinan komisi.

(Suara NTB/cem)

KANGKUNG - Petani kangkung di Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, memetik kangkung di lahannya sendiri baru - baru ini. Harga kangkung pada musim peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW cukup melonjak. Satu ikat dijual seharga Rp3.000. Di hari normal Rp1.500.

Kebutuhan Anggaran Kebersihan Kota Terus Bertambah Mataram (Suara NTB) Dana operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram meningkat dari tahun sebelumnya. Dana operasional untuk tahun 2019 ini tembus Rp18,5 miliar. “Anggaran operasional DLH itu untuk menggaji pegawai tidak tetap (PTT) dengan jumlah tenaga 600 orang dan biaya operasional lainnya,” kata H. Mahmuddin Tura, Plt DLH kota Mataram, Kamis (21/11). Dari anggaran Rp18,5 miliar itu kata Mahmuddin, tidak termasuk pengadaan alat berat. Karena, untuk pengadaan alat berat DLH kota Mataram belum ada anggaran. Meningkatnya biaya operasional itu dikarenakan juga akibat kenaikan gaji PTT dari Rp1,2menjadi Rp1,35 juta. “Itu kan ada peningkatan jumlah upah untuk PTT kita,” jelasnya. “Belum termasuk beli alat, termasuk biaya ke TPA Kebon Kongok. Itu biaya kontribusi jasa pelayanan da kontribusi dampak lingkungan sebesarRp1,2 miliar. Per tahun,” jelasnya. Biaya operasional itu kata Mahmuddin, juga diperuntukkan membeli solar dump truck sebanyak 32 unit, Armrol 18

unit, pick up 13 unit, Roda Tiga 16 unit, dan alat berat 3 unit. “Selain itu, dana yang Rp18,5 miliar itu juga untuk kebutuhan lainnya. Kita juga sudah mengusulkan ke pak Wali untuk pengadaan alat berat, penambahan petugas penyapu jalan. Dan truk press sampah Convactor dan transforta (mesin penyapu jalan). Itu semua di luar dari biaya operasional tadi,” jelasnya.

Selama ini kata Mahmuddin, sampah dan pasir di jalan se-kota Mataram diangkut secara manual. Bukan hanya itu, para pekerja penyapu jalan di Mataram juga sudah melebihi batas usia. “Nah itu juga perlu diganti bila perlu melakukan penambahan armada. Karena persoalan sampah di Mataram masih urgen, kita akan tuntaskan,” demikian kata dia. (viq)

(Suara NTB/viq)

BERSIHKAN PASIR - Petugas dari DLH kota Mataram sedang berjibaku membersihkan pasir di Jalan Airlangga Mataram, Kamis (21/11). Pemkot Mataram memganggarkan untuk biaya operasional DLH capai Rp18,5 miliar tahun ini, dan akan terus bertambah di tahun mendatang.

Pemkot Persiapkan Peningkatan SDM Kelurahan Mataram (Suara NTB) Pengalokasian anggaran dana kelurahan lima persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2020 cukup dilematis. Di satu sisi, sumber daya manusia (SDM) di kelurahan masih minim. Hal ini dikhawatirkan penyerapan dana tak maksimal. Berdasarkan data dana kelurahan dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) tambahan sekitar Rp18,5 miliar. Anggaran ini dibagi secara proporsional. Tahun ini, kelurahan mengelola anggaran Rp350 juta. Porsi anggaran itu digunakan untuk 70 persen peningkatan fisik dan 30 persen pemberdayaan masyarakat. Atau dibagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah kelurahan. Namun demikian, penyerapan dana kelurahan sampai tanggal 19 November baru 70,76 persen atau Rp13,09 miliar lebih. Rendahnya serapan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi Kamis (21/11). Dia menyebutkan bahwa pekerjaan fisik di kelurahan sedang berjalan,sehingga serapan keuangan belum bisa tercapai. “Kalau saya lihat kelurahan banyak yang mengerjakan pekerjaan fisik,” katanya. Permasalahan SDM minim di kelurahan tak dipungkiri. Tetapi tim yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Bagian Pemerintahan dan Bagian Layan-

an Pengadaan Setda Kota Mataram, tetap melakukan proses pendampingan. Menurut Putu, peningkatan SDM dilakukan melalui pelatihan atau bimteks teknis kepada lurah dan bendahara pengelola anggaran. Di samping itu yang paling penting adalah telah diisinya jabatan lurah oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Redistribusi dibutuhkan untuk menambah personel. Syukurnya sudah ada pengisian jabatan lurah,”terangnya. Serapan anggaran yang masih baru 70,76 persen tambahnya, akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Tahun depan, kelurahan akan mengelola anggaran lebih besar atau rata – rata Rp1,5 miliar. Hal ini perlu dipersiapkan agar kelurahan bisa mengelola anggaran dengan baik sesuai perencanaan. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura justru mengkhawatirkan dengan keterbatasan SDM di kelurahan dinilai akan berpengaruh terhadap eksekusi keuangan. Anggaran dikelola dari sebelumnya Rp50 juta naik menjadi Rp350 juta. Dengan kebijakan adanya dana pendampingan lima persen dari total APBD atau hampir Rp70 miliar, justru semakin memberatkan kelurahan. Kekhawatiran itu terjadi seperti tahun ini. Realisasi keuangan baru mencapai 70,76 persen dari Rp18,5 miliar dana kelurahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kita justru khawatir. Dana kelurahan dikelola lumayan besar. Sementara SDM kelurahan masih minim,” demikian tambahnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menaikkan target retribusi pasar dari Rp4 miliar menjadi Rp7 miliar di tahun 2020 mendatang. Salah satu cara mengejar target itu dengan menaikkan retribusi pedagang dan sewa ruko. Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin menyampaikan, konsekuensi dari kenaikan target retribusi yang dipatok di tahun 2020 menjadi Rp7 miliar. Secara otomatis tarif retribusi pedagang dan sewa ruko dinaikkan. Penyesuaian tarif sedang digodok dan polanya tidak lagi sistem tunai melainkan non tunai. “Kita ditargetkan Rp 9 miliar. Otomatis tarif retribusi kita naikan,” kata Amran ditemui, Kamis (21/11). Sistem non tunai diterapkan pada pasar tipe A dan tipe B. Seperti Pasar Kebon Roek, Pasar Dasan Agung, Pagesangan, ACC, Cakranegara dan Dasan Agung.‘Penerapannya sistem non tunai melibatkan pihak ketiga yakni dengan bank daerah dan bank milik negara. Penggunaan aplikasi untuk menarik retribusi telah dikonsultasikan dengan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito. Dan, diminta memperbaiki sistem dari hulu dan hilir. “Kita juga sudah konsultasikan dengan Pak Sekda,” terangnya. Sebelum penerapan sistem non tunai ini, Dinas Perdagangan terlebih dahulu memper-

baiki data. Data ini disinergikan dengan dua instansi yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Penerapan sistem non tunai diupayakan pedagang mempunyai rekening sendiri. Juru pungut tidak lagi bersentuhan dengan uang. Dijelaskan, pemungutan retribusi bisa menggunakan mesin, diberikan dana talangan dan menggunakan baracode. Keunggulan sistem non tunai ini masing – masing pasar memiliki virtual acoount sendiri. Sewa ruang serta pungutan per hari bisa dicek. “Jadi masing – masing pasar punya akun. Kita bisa cek berapa realisasi setiap harinya,” terangnya. Mantan Kadis Kepemudaan dan Olahraga belum menyampaikan berapa besaran tarif retribusi untuk pedagang bakulan, lapak dan ruko. Sebagai pembanding telah dilakukan studi kaji ke pasar di Lombok Tengah, KLU, Lotim bahkan Sumbawa. Ternyata retribusi pedagang di Kota Mataram lebih kecil. Idealnya, retribusi pedagang perlu dinaikkan. Kenaikan ini harus dikaji bersama berapa nominal yang pantas. Amran juga tidak ingin setiap tahunnya menjadi incaran aparat penegak hukum dalam kasus pungutan liar. “Istilahnya jangan sampai tiap tahun kita selalu diincar. Kemungkinan akan kita genapkan saja biar tidak ada masalah,” demikian kata dia. (cem)

Proyek Monumen Mataram Metro Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengevaluasi pelaksanaan proyek monument Mataram Metro. Pekerjaan mengalami deviasi minus dua persen. Pemasangan aksesoris mutiara menunggu proses pengerjaan oleh perajin asal Bali. Seperti diketahui, monument di Jalan DR. Soedjono Lingkar Selatan telah dikerjakan dua tahap. Tahun 2017 lalu proyek ini dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,86 miliar lebih dari pagu Rp2 miliar. Rekanan hanya menyelesaikan bagian struktur saja. Tahun 2018 lalu, kembali dialokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk menyelesaikanstrukturbagianatas.Proyek itu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,28 miliar. Rekomendasi dari TP4D (Kejaksaan) proyek ini harus rampung. Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp11 miliar. Proyek lanjutan tahap ketiga dikerjakan dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pekerjaan monumen Mataram Metro telah dievaluasi oleh TP4D dengan memanggil rekanan dan pejabat pembuat komitmen. Hasil eval-

uasinya adalah ditemukan deviasi minus dua persen. Kekurangan pekerjaan ini dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang belum terpasang. Sementara materialnya telah lengkap. “Materialnya sudah siap. Tapi yang kita hitung adalah material telah terpasang,” ujarnya. Justru dikhawatirkan dari pengerjaan monumen adalah pemasangan mutiara. Rekanan harus memesan dari Bali. Sebab, perajin mutiara di Lombok tidak memiliki keahlian untuk membuat kerajinan tersebut. Mutiara – mutiara dirakit di Bali dan rencananya akan dibawa ke Lombok awal Desember mendatang. Tingkat kesulitan pembangunan monumen bukan pada pekerjaan fisik, melainkan membuat dudukannya. Ketinggian monumen adalah 45 meter dan dudukan mutiara 5 meter. “Kalau fisik ndak kita khawatirkan. Pemasangan dudukan mutiara ini yang rumit,”akunya. Mahmuddin meyakini rekanan mampu menuntaskan pekerjaan hingga akhir kontrak 26 Desember mendatang. Rekanan yang mengerjakan memiliki kekuatan finansial, peralatan lengkap dan tenaga yang cukup. Diharapkan, pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu. (cem)

(Suara NTB/cem)

STRUKTUR MONUMEN - Pekerja mengerjakan bagian struktur monumen, Kamis (21/11). Proyek monumen di Lingkar Selatan telah dievaluasi oleh TP4D. Ditemukan ada deviasi minus dua persen.

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

Cegah Jadi TKW, PEKA akan Dibimbing Berwirausaha Mataram (Suara NTB) Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) di NTB mencapai 4 ribuan orang. Jumlah ini tidak kecil. Pemprov NTB berinisiatif mengelolanya. Tahun 2020 PEKA ini akan diberi pelatihan berwirausaha kata Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Andi Pramaria. Dengan menjadikan mereka sebagai perempuan wirausaha, maka ia bisa mandiri secara ekonomi untukmenghidupikeluarganya. “Agar pilihannya tidak menjadi PMI (Pekerja Migrant Indonesia/TKW),” jelas Andi. Jenis pelatihan, akan disesuaikan dengan potensi (Suara NTB/bul) yang ada di sekitarnya. MisAndi pramaria alnya, pelatihan wirausaha untuk pengolahan pangan memanfaatkan bahan baku yang di sekitar. Pelatihan menjahit atau sejenisnya yang bisa dilakukan. “Kenapa begitu, kalau tidak mandiri secara ekonomi berbahaya juga,” jelas Andi Pramaria di kantor Suara NTB, Kamis (21/11). Persoalan ekonomi menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB ini, efeknya berantai. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebab itulah, dengan memandirikan perempuan, persoalan-persoalan berantai ini dapat ditekan. Sebagai perempuan, ada tanggung jawab secara domestik yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, sebisa mungkin pilihan perempuan menjadi TKW ini dialihkan dengan menjadikannya perempuan-perempuan produktif. “Kita assesement kebutuhannya. Outputnya jelas, sasaran kita adalah mereka mandiri ekonomi,” kata Andi. Untuk tahun ini, intervensi kepada PEKA ini terbatas. Masih sebatas pelatihan-pelatihan. Tahun 2020 intervensinya lebih luas kepada pendampingan langsung dan bantuan sesuai kebutuhan. (bul)

Pembebasan Lahan Sulit

Anggaran Bendungan Mujur Rp1,4 Triliun Dialihkan Mataram (Suara NTB) Kementerian PUPR memberikan penghargaan kepada Provinsi NTB, salah satunya dengan dukungan pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah. Sayangnya, lama belum adanya titik terang pembebasan lahan, anggaran sebesar Rp1,4 triliun dialihkan ke provinsi lain. “Pemerintah pusat menargetkan 65 pembangunan bendungan baru pada periode pertama (Jokowi-JK). Salah satunya Bendungan Mujur. Tapi karena terkendala pembebasan lahan, anggaran dialihkan ke provinsi lain yang lebih siap,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi, ST, MT. Penjelasan ini disampaikan Hendra usai mengikuti diskusi terbatas tentang kerusakan hutan di Kantor Suara NTB, Kamis (21/ 11) kemarin bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan stakeholders lainnya. Bendungan Mujur telah lama diinisiasi dan diusulkan. Pemerintah pusat kemudian menyetujui. Dalam perjalanannya, pembangunan Bendungan Mujur tidak bisa mulus karena penolakan warga sekitar lokasi pembangunan bendungan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga tidak bisa meyakinkan clear pembebasan lahan. “Akhirnya Mujur itu dicabut dari PSN (Proyek Strategis Nasional),” jelas Dr. Hendra. Dibatalkannya pembangunan Bendungan Mujur ini sangat mengkhawatirkan pihaknya. Termasuk kekhawatiran tidak terlaksananya pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat. Namun kekhawatiran pembangunan Bendungan Meninting terjawab karena semua stakeholders, terutama Pemkab Lombok Barat juga turut mendukung penuh. Nama Bendungan Meninting tetap dipertahankan. “Sehingga kami teruskan proses itu (pembangunan bendungan Mujur), dengan keyakinan bahwa, lahan itu bisa diselesaikan. Tapi persoalan sosial berat sekali,” imbuhnya. Apakah tidak ada alternatif lain menggeser titik pembangunan Bendungan Mujur? Hendra mengatakan, BWS Nusa Tenggara I sedang melakukan kajian teknis kembali. Apakah memungkinkan digeser pembangunannya. Kajian teknis sampai saat ini masih ditunggu hasilnya. Namun menurut Hendra, Bendungan Mujur adalah infrastruktur nasional yang diharapkan akan mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PLN Akhiri Pemadaman Listrik Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) berhasil mempercepat penormalan pasokan listrik di Pulau Lombok sejak Selasa (19/11). Percepatan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker berlokasi di Tanjung Karang, Kota Mataram berhasil memenuhi kebutuhan daya di Pulau Lombok. “Alhamdulillah listrik sudah mulai pulih. Ujicoba operasi PLTMGU Lombok Peaker berhasil dipercepat, yang sebelumnya akan dilakukan pada Desember, bisa dilakukan sejak Selasa malam,” terang General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka. Meskipun masih ujicoba, PLTMGU Lombok Peaker sudah berhasil memasok daya listrik ke sistem Lombok. Hingga Rabu (20/11) kemarin, ujicoba untuk 4 unit mesin di PLTMGU Lombok Peaker menghasilkan daya listrik sebesar 38 Mega Watt (MW). Penambahan mesin pembangkit di PLTMGU Lombok Peaker akan dilakukan secara bertahap hingga kapasitas sebesar 130 MW sampai dengan Bulan Desember 2019. Se-

mentara untuk steam turbin sebesar 10 MW ditargetkan selesai pada semester 1 tahun 2020. Selain PLTMGU Lombok Peaker, PLN juga berhasil mempercepat operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Unit 2. Meskipun masih tahap uji coba, PLTU Jeranjang Unit 2 saat ini juga sudah berhasil memasok daya listrik sebesar 10 MW ke sistem Lombok. “PLTMGU Lombok Peaker

dan PLTU Jeranjang unit 2 ini masih ujicoba, jadi kami perlu berhati-hati sambil melihat parameter dan indikator pengujian yang ada,” jelas Rudi. Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 271 MW dengan beban puncak sebesar 259 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 12 MW. “Karena daya sudah cukup, sejak kemarin sudah tidak ada pemadaman akibat kurangnya pasokan daya.

Kami mohon doanya agar kelistrikan selalu andal,” kata Rudi. Jika pelanggan masih mengalami gangguan listrik, kata Rudi, pelanggan dapat menghubungi layanan Contact Center PLN 123 melalui telepon (kode area) 123, Facebook PLN 123, Twitter @pln_123, Instagram @pln123_official, atau melalui Aplikasi PLN Mobile yang ada di Google Playstore untuk android dan AppStore untuk iOS. (bul)

Rudi Purnomoloka (Suara NTB/dok)

Beli Motor Honda, Umrah Gratis Menanti Mataram (Suara NTB) Menjelang akhir tahun 2019, Astra Motor NTB bersama seluruh jaringan Dealer dan Fincoy di NTB kembali mengadakan program khusus untuk konsumen setia Honda di NTB, “Umroh Akir Tahun”. Program berlaku di seluruh Dealer yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Periode programnya mulai 1 November 2019 hingga 31 Januari 2020 mendatang. Marketing Sub. Dept. Head Astra Motor NTB, Kresna Murti Dewanto, program ini berlaku untuk pembelian seluruh tipe sepeda motor Honda secara kredit. “Dengan pembelian sepeda motor Honda secara kredit melalui finance yang telah kami tunjuk, maka konsumen akan berhak mendapatkan kupon voucher undian program Umrah Akhir Tahun ini,’’ ujar Kresna Murti. Selain berhadiah paket umrah gratis untuk 6 orang yang beruntung, hadiah lainnya yaitu 5 unit sepeda motor Honda Genio yang akan diundi pada akhir periode. Program ini berlaku pada pembelian melalui FIF, Adira finance, MPM finance, OTO finance dan NSC finance. Program lainnya yang berlaku selama periode tersebut yaitu potongan tenor 5x untuk pembelian Honda Beat Series, Honda Genio dan Honda Vario 150 (pada jumlah 36x tenor). “Program ini kami berikan untuk konsumen setia sepeda motor H o n d a khususnya di wilayah NTB. Harapannya melalui program Umrah Akhir Tahun ini dapat mengapresiasi konsumen setia kami,” demikian K r e s n a Murti. (bul)

(Suara NTB/ist)

Motor Honda

ADO Tuntut Pemprov Tegas Soal Taksi ’’Online’’ Tak Berizin Mataram (Suara NTB) Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB menuntut ketegasan pemerintah Provinsi NTB untuk menertibkan keberadaan taksi daring (online) yang tidak berizin. Tuntutan ini diperkuat dengan turunnya surat imbauan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada 15 November terkait penegakan hukum angkutan sewa khusus. Surat imbauan ini ditujukan kepada kepala Dinas Perhubungan di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan PM 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus, meminta kepada Dinas Perhubungan, perusahaan aplikasi dan serta perusahaan angkutan sewa khusus untuk menetapkan kuota dan menyelesaikan izin-izin operasi. Selanjutnya diminta kepada Dinas Perhubungan untuk

melakukan operasi penertiban, bersama dengan Kepolisian di masing-masing wilayah. “Kuota sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Dinas Perhubungan provinsi. Diputuskan sebanyak 750 taksi online,” kata Wahyudi Wirakarsa, Ketua ADO Provinsi NTB. Sejak kesepakatan penetapan kuota ini sudah berjalan lebih dari empat bulan. Namun jumlah taksi online yang resmi jumlahnya tidak juga bertambah. Dari data ADO, ada 86 pengemudi taksi online yang sudah berizin dari dua badan hukum. Yaitu Koperasi Transportasi Ekonomi Kerakyatan (Kopter) dan Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (KJTUB). Sampai saat ini jumlah tersebut tetap seperti semula. “Karena tidak ada kewajiban dari aplikasi kepada mitranya

untuk mengurus izin-izin. Sebabnya, Dinas Perhubungan tidak tegas kepada aplikasi, tidak ditegur,” kata Wahyudi kepada Suara NTB, Kamis (21/11) kemarin. Taksi online resmi, kata Wahyudi ditandai dengan tempelan stiker dari Dinas Perhubungan di kendaraan yang digunakan melayani penumpang. Ketentuan ini cenderung tidak dipatuhi karena pemerintah daerah sebagai pemilik kebijakan teknis juga tak tegas. “Karena itu, tuntutan kita jelas. Tegaskan soal kewajiban izin-izin taksi online. Dan Desember sudah dilakukan penertiban dengan operasi simpatik,” imbuhnya. Alasan ADO meminta penegasan ini, untuk mengakhiri pengkotak-kotakan wilayah antar pengusaha angkutan sewa khusus. Terjadi persaingan yang tidak sehat antar pengemudi taksi online. Selain

itu, siapa saja bebas menjadi pengemudi taksi online. “Akibatnya, contoh kasus bom yang terjadi di Medan, mengatasnamakan ojek online. Itu bentuk-bentuk perekrutan yang tidak selektif sesuai yang ada di aturan menteri, dia harus memiliki izin, tatap muka,” imbuhnya. Tuntutan ini pernah disampaikan langsung kepada Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk melakukan penertiban. Namun alasannya, tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Menurut Wahyudi, sudah ada Kepolisian yang bisa memback up seperti yang tertuang dalam edaran Kemenhub. “Kita akan mantau. Kalau sampai Desember tidak ada perubahan dan pemerintah daerah tidak melakukan operasi simpatik, kami akan somasi,” demikian Wahyudi. (bul)

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

Lahan Kering Masih Menganggur SELUAS 77 ribu hektare lahan pertanian di Lombok Timur (Lotim) masih menganggur. Lahan-lahan tadah hujan ini menanti turunnya musim hujan yang diprediksi mulai mengguyur Lotim pada Desember mendatang. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, H. Muhammad Abadi, di Selong puluhan ribu hektare lahan tadah hujan ini tersebar di Jerowaru, Keruak, Pringgabaya, Suela, Sakra Barat, Sakra Timur, Sakra dan beberapa tempat lainnya. Meski demikian, ujarnya, tidak ada tanaman yang mengalami kekeringan. Pada daerah-daerah yang tadah hujan, ujarnya, sudah bisa diantisipasi oleh petani dengan penyediaan embung. Seperti di wilayah Lotim bagian selatan sebagian besar petani memiliki embung, sehingga mereka yakin kalau sudah menanam memiliki jaringan irigasi yang bisa dipergunakan mengairi tanamannya. Saat ini, ujarnya, di beberapa lokasi petani sudah bersiap menanam lahannya dengan lebih dahulu menyiapkan air di embung-embung agar tidak gagal tanam. Keberadaan embung-embung rakyat ini cukup efektif sebagai sumber air bagi tanaman para petani. Adapun lahan-lahan yang masih menganggur ini, sambung H. Abadi saat ini oleh para petaninya sudah mulai mempersiapkan diri, mulai dari penyediaan sarana produksi, penyediaan benih dan lainnya. Memasuki awal musim pada daerah-daerah tadah hujan banyak yang memulainya dengan menanam padi. Setelah itu baru kemudian menanam palawija, seperti jagung dan komoditi lainnya. “Setelah tanam padi, baru tanam jagung, kedelai dan sebagainya,” imbuhnya. Pada daerah yang airnya mengandalkan tadah hujan disarankan lebih berhemat menggunakan air. Disarankan pula menggunakan teknologi tepat guna agar sumbersumber air tidak banyak terbuang. “Sekarang ini kan ada penggunaan springkel yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkapnya. (rus)

H. Muhammad Abadi (Suara NTB/dok)

Masyarakat Harus Manfaatkan Perpustakaan Desa Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lombok Timur (Lotim) meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan sarana perpustakaan, terutama di desa-desa yang sudah memiliki perpustakaan desa. Pasalnya, perpustakan desa saat ini tidak hanya dilengkapi sarana buku bacaan. Melainkan beberapa unit komputer sebagai penunjang pengembangan perpustakaan. Bahkan DPK Lotim kembali melakukan penyerahan bantuan komputer bagi 3 perpustakaan desa program replikasi Perpuseru yaitu di Desa Montong Baan Selatan, Aikmel Barat, dan Bebidas. Komputer yang diserahkan langsung kepada masing-masing kepala desa berjumlah 2 unit untuk masing-masing desa yang hajatannya digunakan sebagai sarana belajar masyarakat di perpustakaan desa. Kadis DPK Lotim, H. Marwan menyatakan perpustakaan saat ini tidak lagi hanya sebagai tempat baca dan pinjam buku. Akan tetapi sudah berkembang sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di desa pun sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan sarana TIK ini seperti gadget/HP yang memiliki jaringan internet. Bahkan anak-anak SD pun mencari tugas banyak melalui internet ini. Sarana TIK ini diberdayakan secara positif di perpustakaan desa sebagai sumber informasi. Mulai dari anak-anak sampai orang tua harapannya memanfaatkan sarana TIK di perpustakaan untuk membantu menyelesaikan tugas ataupun peningkatan kualitas SDM. Contohnya, bagaimana Ibuibu PKK atau posyandu yang gagap teknologi (gaptek) bisa belajar mengetik di komputer yang ada di perpusdes. Setelah mahir bisa belajar internet dengan memanfaatkan media sosial, seperti youtube dan facebook sebagai sarana mencari informasi resep masakan bahkan sarana berjualan online, sehingga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan. Penyerahan bantuan komputer ini merupakan rangkaian dari Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Desa Program Replikasi Perpuseru Tahun 2019 yang direncanakan diselenggarakan tanggal 20-26 November 2019. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola perpusdes, staf desa hingga komunitas masyarakat perwakilan pemuda, perempuan dan pengusaha kecil. Peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait strategi pengembangan perpustakaan desa yang berbasis TIK melalui advokasi, pelibatan masyarakat, dan peningkatan layanan TIK dengan tujuan menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan dan belajar masyarakat berbasis TIK untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Lalu Nadi Abidin Ali, selaku Ketua Panitia dan sekaligus Kabid PP DPK Lotim menyatakan setiap tahunnya DPK Lotim memprogramkan replikasi perpuseru ini, di mana akan diseleksi desa-desa yang komitmen terhadap pengembangan perpustakaan desanya. DPK Lotim akan membantu sarana komputer, pelatihan peningkatan kapasitas pengelola perpusdes. Mentoring kegiatan dan pertemuan stakeholder dengan OPD terkait. Sedangkan desa diharapkan menganggarkan untuk operasional perpustakaan desa melalui dana desa maupun sumber anggaran desa lainnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Perwakilan DPK Lotim, menyerahkan bantuan komputer kepada tiga desa yang merupakan rangkaian dari Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Desa Program Replikasi Perpuseru Tahun 2019, Rabu (21/11) lalu.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

RTRW Lotim Belum Jelas

Selong (Suara NTB) Aturan mengenai Rencana Tata Ruang Dan Tata Wilayah (RTRW) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih belum jelas. Sejauh ini, Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW dinilai masih sangat global. Demikian pandangan Anggota DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman. Menjawab Suara NTB, politisi Partai Golkar ini menyebut ke depan RTRW ini harus segera direvisi dan menetapkan dengan detail kawasan-kawasan pembangunan. “RTRW ini harus dipetakan dengan detail,” ungkapnya. Dia mencontohkan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, pertanian, industri dan lainnya harus jelas. Ketidakjelasan dari kawasan ini dalam RTRW sejauh ini membuat kegiatan pembangunan bisa terjadi tabrakan. “Jangan sampai saling tabrakan antar satu ka-

wasan dengan kawasan yang lain,” paparnya. Karenanya diperlukan pemetaan kawasan dengan lebih jelas. Semisal, kawasan industri perikanan jangan sampai ditabrakkan dengan pariwisata atau sebaliknya. Selain itu sudah ditetapkan menjadi kawasan pariwisata, namun masuk industri perikanan. Semisal pemetaan kawasan Labuhan Haji. Diketahui saat ini pembangunan yang dilakukan pemerintah di kawasan Labuhan Haji ini masih belum terarah. Satu sisi ada pembangunan dermaga labuhan haji, satu lagi pembangunan sejum-

lah fasilitas berwisata. Diketahui, pemerintah daerah berencana akan merevisi Perda RTRW dan diharapkan Perda RTRW ke depan ini bisa lebih spesifik dan bisa dibahas oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lotim. Ditambahkan, ketidaksinkronan RTRW ini bisa berujung kegiatan pembangunan akan terkesan sia-sia. Bangunan yang sudah dibangun mungkin tidak menjadi sia-sia, akan tetapi peruntukan wilayah menjadi terabaikan. Sejumlah fasilitas yang sudah dibangun misalnya tidak

sedikit yang terlihat mangkrak, karena terbentur ketidakjelasan RTRW, termasuk penataan di Kota Selong sebagai ibukota Lotim. Pihaknya juga harus memperjelas mana kawasan strategis administrasi pemerintahan dan mana kawasan perdagangan. Menurut Lalu Hasan Rahman, jikalau semua berpegang pada RTRW, maka investasi yang dihadirkan di Lotim ini akan lebih tertata. Investor tidak masuk dengan melanggar RTRW. Pasalnya, sudah jelas mana-mana wilayahwilayah yang dibangun sesuai minat investasi. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, menegaskan, Pemkab Lotim sudah siap melakukan revisi

Perda RTRW. Diakui, rencana detail belum dimiliki Lotim. Saat ini masih sedang dirancang rencana umum RTRW terlebih dahulu, baru kemudian rencana detail menyusul. Diterangkan, rencana umum saja belum dilakukan revisi, sehingga rencana detail juga tidak bisa dibuat. Pasalnya, penyusunan yang detail ini baru bisa dilakukan dengan mengacu pada rancangan umum. Dijelaskan, rencana perubahan Perda RTRW ini sudah lama karena banyak yang harus diakomodir, seperti pemanfaatan ruang, penataan pascabencana. Pasalnya, setelah terjadinya bencana gempa bumi ini diperlukan penyesuaian kembali. “Ini kan menjadi bahan pertimbangan, mana daerah yang boleh dibangun dan mana yang tidak,” ungkapnya. (rus)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

MEMILIH - Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan istri Hj. Rohani menggunakan hak pilihnya pada pilkades di TPS 8 Dusun Menggala Desa Bentek, Kamis (21/11).

PANTAU - Wabup KLU Safrudin bersama forkopimda memantau pelaksanaan pilkades.

Aman, Pilkades Serentak di KLU Tanjung (Suara NTB) Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 25 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) berlangsung aman dan lancar. Pelaksanaan pilkades ini juga mendapat atensi dari Bupati dan Wakil Bupati KLU. Dalam hal ini, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Dusun Menggala Desa Bentek. Bupati mencoblos bersama sang istri, Hj. Rohani. Sementara pengawasan pengamanan pilkada dilaksanakan oleh Wakil Bupati, H. Sarifudin, SH. MH., bersama unsur Forkominda. Pasalnya di saat bersamaan, bupati menghadiri rapat kerja di provinsi. Dari pantauan koran ini, pelaksanaan Pilkades dari sejak pengambilan suara hingga penghitungan suara terpantau aman. Pengambilan suara dilakukan dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 13.00 wita, dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 13.00 WITA.

Informasi yang dihimpun koran ini, Kamis sore, hasil penghitungan suara menempatkan sejumlah calon yang unggul dari calon lain. Antara lain, di Kecamatan Bayan, desa Sambik Elen menempatkan M. Matur memperoleh suara tertinggi dengan suara sementara 829. Di Desa Anyar, Calon H. Rusni, unggul sementara 1.605 suara dari calon, Lalu Lukmanul Hakim, 1.286 suara. Di Desa Senaru kemenangan milik Raden Akria Buana 1.280, unggul atas 963 atau 1.000 (dua versi sumber). Di Desa Sukadana, Sekretaris Desa, Zul Rahman disebutkan unggul dari calon lain. Demikian juga di Bayan, Satradi disebut unggul dari calon kades lainnya. Di Desa Karang Bajo, Hamdi, S.Pd,. unggul sementara. Terakhir di Kecamatan Bayan, yakni Desa Mumbulsari, calon Mujihadin memperoleh suara sementara 785, mengungguli H. Muhamad, 716. Di Kecamatan Kayangan,

hasil sementara juga sudah diketahui. Misalnya, Desa Gumantar menempatkan keunggulan Japarti dengan 1512 suara atas Mahit, 983. Di Desa Selengen, Sudarto memperoleh 1.338, unggul atas H. Kardio, 1155. Di Desa Salut, Bahrudin, A.Ma., disebutsebut unggul dari yang lain. Di Desa Sesait, Susianto, M.Pd., unggul 1.654 atas Hamdan Wadi, 1.390. di Desa Santong, H. Zaeni Anshori unggul atas calon lain. Di Desa Sangiang, incumbent H. Edy Prayitno, diklaim unggul sementara. Sementara di Kecamatan Gangga, pemilihan Desa Gondang menyebut keunggulan Supriadi (sekdes). Selanjutnya, Desa Rempek dengan keunggulan Rudi Hartono, 2.229 atas Minadim Hartono, 1.461. Kemudian di Desa Bentek, Warna Wijaya dengan keunggulan 1.868 atas saingannya sejumlah 1.079. serta di Desa Genggelang, menempatkan keunggulan Almadudi (Dodi) dengan 2.596 atas Ahmad

Hiswana Migas Serahkan Bantuan pada Korban Gempa Tanjung (Suara NTB) Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menyerahkan bantuan kepada masyarakat korban gempa Lombok, Kamis (21/ 11). Hiswana membantu pembangunan aula serbaguna yang dipergunakan sebagai fasilitas umum di 7 lokasi, masing-masing dua di Lombok Barat dan 5 di Lombok Utara. Dalam peresmian yang dipusatkan di Dusun Karang Lendang, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, hadir antara lain, Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Rahmad Muhammadiyah, GM PT. Pertamina Persero, Werry Prayogi, Ketua DPD V Hiswana Migas (HW), Ismed Jauhari, pengurus Hiswana Migas pusat dan daerah serta tokoh masyarakat. Adapun penerima bantuan fasilitas umum Hiswana Migas antara lain, masyarakat Dusn Medas Barat (Lobar), masyarakat Penimbung (Lobar), Karang Lendang (Desa Bentek, Gangga), Selelos (Bentek, Gangga), Monggal Atas (Desa Genggelang, Gangga), Mur Payung (desa Sigar Penjalin, Tanjung) dan masyarakat Lokok Ara (Desa Sesait, Kecamatan Kayangan). Pada kesempatan itu, Ketua DPD V Hiswana Migas (HW) Ismed Jauhari mengatakan, penyerahan bantuan di Lobar dilaukan pada tahap pertama. Sedangkan bantuan di Lombok Utara dilakukan pada tahap kedua. “Kami berharap bantuan yang diberikan dapat dirawat, dimanfaatkan sehingga bisa berfungsi dalam jangka panjang,” ujar Ismed. Disebutkan, bantuan ini tersalur atas kerjasama selu-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Perwakilan Hiswana Migas (kanan) menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban gempa di KLU, Kamis (21/11). ruh komponen di Hiswana Migas se Indonesia. Pascagempa, Hiswana Migas menghimpun donasi dari seluruh karyawan se Indonesia hingga terkumpul bantuan senilai Rp 1,5 miliar. Dana serupa juga dihimpun untuk gempa Palu dan Donggala, dengan nominal yang terhimpun Rp 1,3 miliar. Sementara itu, Ketua umum DPP Hiswana Migas, Rahmad Muhamadiyah menjelaskan, mengedukasi masyarakat setempat bahwa organisasi Hiswana Migas merupakan perusahaan swasta sebagai mitra pemerintah (Pertamina) yang bergerak menyalurkan perminyakan baik subsidi dan nonsubsidi kepada masyarakat. Rahmad menambahkan, Hiswana Migas memilih un-

tuk membangunkan sarana umum kepada masyarakat. Sarana tersebut tidak murni tempat ibadah, namun bangunan serbaguna yang bisa pula dipergunakan sebagai tempat ibadah. Ratarata bangunan berukuran 8x12 meter. Ketua Panitia Pembangunan sekaligus Perwakilan Masyarakat Romo Sukerti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hiswana Migas yang telah memberikan bantuan ini kepada masyarakat di KLU khusnya di Dusun Karang Lendang. “Mewakili teman-teman panitia dan masyarakat Desa Bentek saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hiswana Migas,” pungkasnya. (ari)

Riadi, 1.492. Di Kecamatan Tanjung, pemilihan di Desa Tanjung mantan kepala desa, Budiawan unggul 2.508 atas Aki Tashadi Putra, 1727. Di Desa Jenggala, Fahrudin (BPD Desa) unggul 2329 atas Yogi Susanto, 784. Di Desa Tegal Maja, calon Bobby Rahman unggul 1.333 atas Asmawati, 1.298. selanjutnya di Sigar Penjalin, menempatkan keunggulan Zawil Fadli 1.491 atas Usman Hakim, 893. Terakhir di Kecamatan Pemenang. Di Desa Pemenang Barat, incumbent M. Syukri, kalah dari Asmaat, dengan perolehan suara masing-masing 1491 dan 1679. Pemenang Timur menempatkan keunggulan sementara L. Amin 1113 atas calon lain (sisa 4 TPS). Di Desa Malaka, incumbent H. Akmaludin Ikhwan, unggul telak 2167 atas Masjudin, 1.006, dan Gili Indah, disebut mengunggulkan Wardana atas calon lain. Wakil Bupati Lombok Utara, H. Sarifudin, SH. MH., di sela-

sela pemantauan, menjelaskan, pihaknya bersama Forkominda memantau sejumlah TPS di Desa Tanjung, Desa Gili Indah, Desa Dangiang, Sesait, Santong, Selengen sampai ke beberapa TPS di Bayan. Sejauh pemantauannya bersama Polres dan Kodim, ia menyaksikan jalannya pilkades di 25 desa berlangsung aman dan lancar. “Pilkades ini bisa kita katakan berhasil dan menjadi contoh untuk pelaksanaan berikutnya. Kalaupun ada potensi konflik pascaperhitungan, saya kira tidak signifikan,” ujarnya. Wabup mengapresiasi kinerja aparat pelaksana dan pengawas, baik dari Polres Lombok Utara, TNI, petugas KPPS dan PPS serta pihak dinas yang menyiapkan pelaksanaan dengan matang. “Saya berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Polri dan TNI. Mereka sukses memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat kita,” tandasnya. (ari)

Berkas Tersangka Pembuat SK Palsu Dilimpahkan ke Kejaksaan Selong (Suara NTB) yang saat ini tengah mengenKasus pembuatan SK pal- yam pendidikan pelatihan di su dengan tersangka, TR terus LPKN Mataram. Di mana berjalan. Pihak kepolisian dari adanya SK itu merupakan Tindak Pidana Umum (Pidum) syarat supaya anaknya dapat Satreskrim Polres Lombok di wisuda pada bulan DesemTimur (Lotim) sudah me- ber mendatang. Namun saylimpahkan berkas perkaranya ang, akibat SK palsu ini anaknke Kejari Lotim atau P19. Po- ya tidak dapat wisuda sesisi saat ini masih menunggu bagaimana mestinya. Semenpemeriksaan oleh pihak Ke- tara, TR dijerat pasal 263 denjaksaan apakah perlu dilaku- gan ancaman 6 tahun penjara. kan perbaikan sebelum dilDiketahui, kronologis peimpahkan ke Pengadilan. malsukan SK ini di mana terDitemui di ruang kerjanya, sangka TR memalsukan SK Kamis (21/11), Kasat Reskrim pegawai honorer atas nama Polres Lotim, AKP. I Made anak kandungnya sendiri denYogi Purusa Utama, SE,SIK, gan cara mencontoh SK asli di menyebutkan tersangka percetakan dengan bantuan dalam pembuatan SK palsu Slalmet Ryadi selaku editor. hingga saat ini masih berjum- Setelah SK itu selesai kemulah satu orang. Dua orang lain- dian dicetak dan distempel nya masih berstatus sebagai atas nama Bupati Lotim, H. saksi, karena hanya diminta M. Sukiman Azmy,. Kejadian oleh tersangka. Kendati ini terungkap berawal dari kedemikian, peningkatan status curigaan dari Dinas Pariwisaterhadap dua saksi tidak ta tentang adanya SK pengamenutup kemungkinan dapat ngkatan pegawai honorer daerterjadi tergantung dari peah untuk kemudian dikoortunjuk jaksa. dinasikan dengan “Berkasnya sudah BKPSDM Lotim. kita limpahkan dengan BKPSDM yang satu orang tersangka. mengklaim tidak Jika Jaksa minta dua pernah mengeluorang tersebut dinaikarkan SK ini kekan statusnya, maka pimudian merasa haknya segera memkeberatan dan proses dengan dua bermelaporkannya kas terpisah,” terke Polres Lotim angnya. dengan memMenurut bawa SK Yogi, pemy a n g buatan SK diduga palsu yang palsu undilakut u k kan oleh diproses tersanghukum ka, TR l e b i h untuk lanjut. anaknya (yon) I Made Yogi Purusa Utama (Suara NTB/yon)

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dukcapil Kewalahan Percepat Bahas RAPBD 2020 BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Loteng tahun 2020, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Loteng. Proses pembahasan pun digelar marathon, mengingat batas waktu pembahasan yang sudah semakin mepet. Di mana akhir bulan ini, rancangan APBD Loteng sudah harus ditetapkan oleh (Suara NTB/dok) DPRD Loteng. M. Tauhid “Jadi sesuai aturan yang ada, APBD Loteng tahun 2020 harus sudah selesai dibahas sebulan sebelum APBD tahun 2019 berakhir atau sampai akhir bulan November ini,” tegas Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., kepada Suara NTB, Kamis (21/11). Karena kalau APBD Loteng tidak selesai dibahas tepat waktu, ada konsekuensi. Di mana anggota DPRD Loteng dan kepala daerah harus siap-siap tidak terima gaji selama enam bulan di tahun 2020 mendatang. “Itu risiko kalau APBD tidak selesai dibahas tepat waktu. Kami anggota Dewan bersama kepala daerah tidak akan terima gaji selama enam bulan di tahun depan,” tandasnya. Pun demikian, Tauhid mengaku optimis APBD Loteng tahun 2020 bisa selesai dibahas tepat waktu. Untuk itu, pihaknya tengah berupaya keras bersama TAPD Loteng menuntaskan pembahasan rancangan APBD Loteng tahun 2020. Melalui proses pembahasan yang digelar secara marathon. “Dari pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore hingga tengah malam, tidak ada yang kami lakukan selain membahas rancangan APBD Loteng 2020. Supaya bisa tuntas tepat waktu,” sebutnya. Menurutnya, ketepatan waktu dalam membahas APBD Loteng sangat menentukan jalannya proses pembangunan di daerah ini di tahun depan. Di mana semakin cepat APBD Loteng ditetapkan, tentunya proses penggunaan anggaran bisa lebih cepat. Dan, hasil pembangunan bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menyelesaikan pembahasan anggaran untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Seperti di Sekretariat Daerah dan beberapa OPD lainnya. Tapi masih banyak juga yang belum selesai dibahas. “Tapi kita masih punya waktu sampai beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan pembahasan. Sehingga proses pembahasan APBD Loteng tidak harus melewati batas waktu yang sudah ditentukan,” ujar politisi Partai Gerindra Loteng ini. (kir)

Banyak Pelamar CPNS Bermasalah di Dokumen Kependudukan Giri Menang (Suara NTB) Warga yang mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) meningkat tajam selama pendaftaran CPNS yang berlangsung sejak delapan hari terakhir. Jumlah warga yang datang mengurus dokumen ke dinas terkait meningkat hingga 500 orang per hari. Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk (Dafduk) pada Dinas Dukcapil Lobar, Hamdi ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, pengurusan dokumen Kependudukan mengalami peningkatan signifikan. “Semenjak pembukaan pendaftaran CPNS ini pengurusan dokumen Kependudukan meningkat signifikan, sehari mencapai 500 orang,” ujarnya, Kamis (21/11). Terjadinya lonjakan pengu-

rusan dokumen kependudukan, ujarnya, disebabkan warga secara bersamaan mengurus untuk keperluan pendaftar CPNS. Menurut dia, biasanya warga mengurus dokumen, karena ada keperluan. Ketika tidak ada keperluan yang penting, warga justru tidak cepat mengurus. Pola pikir seperti ini harus diubah. Seharusnya warga mengurus dokumen jauhjauh hari, tidak perlu menunggu ada keperluan yang penting.

Kebanyakan warga, ujarnya, mengurus dokumen kependudukan berupa perubahan data dan legalisir. Membeludak nya pengurusan dokumen ini, membuat pihaknya kewalahan, sehingga pihaknya mensiasati dengan memanfaatkan waktu istirahat untuk pelayanan. Bahkan pihaknya lembur sampai sore hari, sehingga terlambat pulang kantor. Pelayanan kepada para pelamar CPNS ini, terangnya, sesuai

Praya (Suara NTB) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Lombok Tengah (Loteng) sudah menyelesaikan seleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang, untuk tahap awal. Sebanyak tiga nama bakal calon kepala daerah pun sudah dikantongi dan selanjutnya akan diusulkan ke DPP Partai Nasdem bersama dua nama yang direkomendasikan oleh DPW Partai Nasdem NTB. Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Samsul Hadi, kepada wartawan, Kamis (21/11), menjelaskan, sesuai dengan PO (peraturan organisasi) DPD berhak mengusulkan tiga nama ke DPP ditambah dua nama yang direkomendasilan oleh DPW. Itu artinya, total ada lima nama yang diusulkan ke DPP untuk menentukan satu nama bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng. “Tahapan awal kita sudah bisa selesaikan. Dengan sudah ada nama yang kita kantongi,” tegasnya. Hanya saja, Ahmad enggan mengungkap siapa saja ketiga nama bakal calon kepala daerah yang sudah dikantongi tersebut. Yang pasti, ketiga nama tersebut sudah mewakili geo politik Loteng. Satu dari figur Loteng selatan, satu dari Loteng utara dan tengah. Tapi yang pasti, tidak akan keluar dari nama-nama bakal calon kepala daerah yang sebelumnya sudah menyampaikan visi dan misi. Di antaranya, H. Bangun, H. Masrun, Ir. H. Dwi Sugianto, M. Samsul Qomar serta H. L. Normal Suzana. Termasuk H. L. Wirahman, H.L. Putria, Buntaran, serta Ahmad Ziadi. Kapan nama nama bakal calon kepala daerah tersebut akan dikirim ke DPP, ia mengaku masih menunggu jadwal pleno di DPW, karena DPW akan menggelar rapat pleno bersama semua pengurus DPD di daerah yang akan menggelar pilkada dalam waktu dekat ini. (kir)

Minim, Pelibatan Pengusaha Lokal di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lombok Barat (Lobar) menyoroti banyaknya proyek fisik dikuasai oleh rekanan atau kontraktor dari luar daerah. Dari ratusan paket proyek yang dikerjakan Pemda Lobar tahun ini, hanya sebagian kecil dikerjakan oleh pengusaha lokal. Wakil Ketua Kadin Lobar Rosidi menyatakan pengusaha lokal yang tergabung dalam Kadin menjadi lokomotif mitra Pemda untuk pembangunan daerah, sehingga seharusnya perlu mengakomodir pengusaha lokal den(Suara NTB/her) gan memberikan peluang Rosidi mengerjakan proyek. “Sebagai lokomotif mitra Pemda dalam pembangunan daerah, seharusnya pengusaha lokal ini diakomodir. Sehingga daerah juga mendapatkan imbas besar, karena lebih banyak pekerja lokal dipekerjakan dan pajak daerah bisa mengalir ke Lobar,” jelasnya, Kamis (21/11). Banyaknya proyek yang dikuasai rekanan luar, harus disikapi dan menjadi bahan evaluasi Pemda ke depan. Ia berharap agar pihak ULP harus bijak dalam mengambil sikap. Memang, kata dia, proses lelang di ULP tidak ada kompromi dalam proses tender. Namun lagi - lagi diperlukan komitmen Pemda dalam mengakomodir pengusaha lokal. Menanggapi hal ini, Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP - BJ) Setda Lobar, Ahad Legiarto mengatakan kaitan dengan lelang proyek pihaknya mengacu pada regulasi Perpres dan Peraturan KLKPP. Pihaknya tidak berani melanggar regulasi tersebut. “Kami tidak berani bekerja di luar Perpres,” ujar dia. Adapun Pemprov NTB mengeluarkan Peraturan Gubernur, kata dia bentuknya kerjasama operasional (KSO). Menurut dia, rekanan lokal bisa menggunakan pola KSO. Sejauh ini, pihak pemda memberikan ruang kepada rekanan untuk KSO. Namun pihaknya menuntut harus profesional. Apakah Pemda akan mengeluarkan perbup? Menurut dia pihaknya bisa mengacu pergub tersebut. (her)

(Suara NTB/her)

Hamdi direvisi, sebab perubahan yang signifikan, sehingga perlu lewat pengadilan. Jumlahnya, mencapai 2-3 orang,’’ ujarnya.(her)

Dukcapil Dorong Orang Tua Urus KIA

Pilkada Loteng

Partai Nasdem Kantongi Tiga Nama

dengan instruksi dari kepala dinas agar memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Diakuinya, kebanyakan temuan masalah dokumen kependudukan dari pelamar CPNS, ada pada legalisir dan perubahan dokumen di KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga (KK) . Nama yang ada di KTP, KK dan akte kelahiran tidak sinkron, sehingga perlu disesuaikan dengan mengacu dasar pada ijazah dan akte. Misalnya, pada nama tidak ada spasi atau kekurangan huruf, maka akan disesuaikan. “Kesalahan ini yang banyak kami temukan. Ini kita revisi (sesuaikan). Ada juga dokumen kependudukan yang tidak bisa

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Warga perwakilan tiga desa yang terkena pembebasan lahan bypass LIA-KEK Mandalika mendatangi gedung DPRD Loteng, Kamis (21/11).

Pembebasan Lahan ’’Bypass’’ LIA-KEK

Warga Minta Negosiasi Harga Praya (Suara NTB) Puluhan perwakilan warga pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jalur bypass Lombok International Airport (LIA) — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, berharap pemerintah pusat membuka ruang negosiasi harga pembebasan lahan. Warga berharap pemerintah tidak mematok harga sesuai hasil penilaian tim apraisal, karena dinilai terlalu rendah. Hal itu disampaikan warga tiga desa terdampak pembangunan jalur by pass LIA-KEK Mandalika, masing-masing Desa Ketara, Sengkol dan Segala Anyar, dari saat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Kamis (21/11). Dari hasil tim apraisal, harga lahan milik warga pada kisaran antara Rp 25 juta sampai Rp30 juta per are. Harga tersebut jauh di bawah

harga yang diharapkan oleh warga. Paling tidak pada angka Rp 60 juta per are. Menurut Amaq Nurul, warga sebenarnya tidak ada niatan untuk menjual lahan miliknya tersebut. Selain karena memang kebanyakan lahan merupakan peninggalan keluarga. Lahan tersebut juga memiliki nilai sejarah sendiri bagi pemiliknya. Kalau pun terpaksa harus menjual, maka itu hanya kepada keluarga dan tidak mau kepada orang lain. “Tapi karena ini demi kepentingan umum, maka warga bersedia menjual lahannya. Itu sebagai bentuk dukungan warga terhadap program pemerintah pusat yang akan membangun jalan. Apalagi itu masuk program nasional demi mendukung berbagai program pembangunan di kawasan The Mandalika,’’ ujarnya. Menyikapi tuntuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Loteng,

Andi Mardan, yang menemui perwakilan warga berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi warga terdampak pembangunan jalur by pass LIA-KEK Mandalika tersebut ke pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya, pihaknya setuju dalam setiap proses pembebasan lahan harus terbuka dan mengedepankan prinsipprinsip kemanusiaan. “Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan warga ini pasti akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait. Termasuk pemerintah pusat selaku pemilik program,” sebutnya. Namun, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan warga perlu memahami bahwa dalam proses pembebasan lahan itu ada tahapan dan mekanisme, yakni melalui tim appraisal. ‘’Jadi tidak serta merta apa yang menjadi keinginan warga langsung dipenuhi,’’ ujarnya. (kir)

Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Internasional Harus Disosialisasikan Praya (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Lombok Tengah (Loteng) akan terwujud. Namun rencana pembangunan ini harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama menyangkut lokasi tempat pembangunan. Masyarakat sekitar harus mengetahui dan menyepakati pembangunan rumah sakit ini agar tidak menimbulkan polemik. Ketua DPRD Loteng M.Tauhid kepada Suara NTB, Kamis (21/11) mengatakan, dewan tentu akan setuju jika ada pembangunan di Loteng, terlebih pembangunan ini untuk melayani masyarakat dan untuk kemajuan daerah. Namun aspek sosialisasi harus dikedepankan untuk menjaga kondusivitas daerah. “Kita akan welcome jika ada pembangunan-pembangunan seperti itu, namun kita berharap kepada pemerintah agar melakukan sosiasliasi dulu,” terang Tauhid. Terkait dengan lokasi pembangunan Rumah Sakit Internasional yang berada di Lapangan Mandalika Sengkol, Tauhid mengharapkan agar rencana lokasi ini dimatangkan ter-

lebih dahulu, terlebih di sana tempat kegiatan olahraga anak-anak muda.”Nah, harus diberikan solusi dulu, jangan sampai pembangunan itu menimbulkan gejolak-gejolak sosial seperti itu. Perannya kita semua untuk mensosialisasikan itu dulu,” terangnya. Jika sekiranya ada masyarakat yang kurang setuju pembangunan Rumah Sakit Internasional di Lapangan Mandalika Sengkol lantaran di sana tempat aktivitas olahraga masyarakat, maka pemerintah sebaiknya mencari solusi. Bisa dengan mencari lapangan yang lain untuk aktivitas masyarakat, atau bisa juga dengan mencari lahan lain untuk pembangunan rumah sakit internasional, karena banyak lokasi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas medis ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi mengatakan, Detail Engineering Design (DED) pembangunan Rumah Sakit Internasional untuk mendukung event MotoGP tersebut sudah rampung. Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 35-40 miliar dalam bentuk DAK di tahun 2020. Nantinya Rumah Sakit Internasional yang dibangun itu memiliki dua fungsi. Bukan hanya

mem-back up event MotoGp 2021 dan tempat pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung ke KEK Mandalika, namun rumah sakit ini untuk melayani masyarakat sekitar. Ia menyebut, jumlah masyarakat di Loteng yang tinggal di wilayah selatan sekitar 300 ribu orang. Sementara secara umum, Loteng masih kekurangan 300 bed di fasilitas kesehatannya. Disebutkan, Pemprov NTB dan Pemda Loteng telah menetapkan lokasi pembangunan Rumah Sakit Internasional di luar kawasan KEK Mandalika. Rencananya akan dibangun lapangan bola Desa Sengkol yang berjarak sekitar 15 menit dari KEK. “Tetap di lapangan Mandalika, mohon doanya semoga sudah berjalan pembangunannya tahun depan,” kata Nurhandini menjawab Suara NTB via WhatsAppnya, Kamis (21/11) Secara keseluruhan, Kemenkes akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Internasional ini. Untuk tahap pertama akan dialokasikan dana sekitar Rp 40 miliar pada tahun 2020.(ris)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendorong para orang tua untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA). Terlebih KIA memiliki beragam manfaat yang bisa diperoleh oleh anak. Kepala Dinas Dukcapil Loteng Baiq Anita Nindiana kepada Suara NTB baru-baru ini mengatakan, Pemda Loteng sudah meluncurkan program KIA pada peringatan hari anak nasional bulan Juli lalu, sehingga pencetakan KIA ini mulai digalakkan. Namun sejauh ini, jumlah anak yang sudah memiliki KIA di Loteng masih kurang dari 10 persen.” Tahun ini masih kurang dari 10 persen, namun tahun 2020 mendatang kita akan kerjasama dengan sekolah- sekolah untuk pembuatan KIA mulai dari PAUD sampai SMP,” terangnya. Ia mengatakan, pembuatan KIA tidak seperti KTP elektronik yang membutuhkan perekaman dan blangko dari pusat. Pengadaan blangko dari

pemda dan KIA bisa tercetak tanpa perekaman, cukup dengan mengisi formulir, membawa fotokopi KK, kutipan akta kelahiran dan fotokopi KTP elektronik kedua orang tua. Bagi anak yang berumur 0-5 tahun tidak perlu membawa foto,” Yang menggunakan foto di KIA itu adalah anak yang berusia 5 tahun sampai sebelum berusia 17 tahun,” katanya. KIA ini memang cukup penting untuk identitas sang anak. Anak yang sudah memiliki KIA bisa langsung membuka rekening bank. Artinya mereka bisa menabung tanpa melalui guru di sekolahnya. Pelayanan publik yang lain juga bisa diperoleh oleh anak misalnya dalam pelayanan kesehatan, pembuatan paspor dan lain sebagainya. “Ini juga untuk mencegah kasus perdagangan anak di Indonesia. Di dalam KIA itu terdapat keterangan nama kedua orang tua, golongan darah dan alamat. Tahun depan kita targetkan sebanyak-banyaknya kita cetak KIA, karena kita pengadaan blangko langsung,” tambahnya.(ris)

Lahan Warga Terdampak Proyek Bendungan Meninting Mulai Dibayar Giri Menang (Suara NTB) Lahan warga yang terdampak proyek Bendungan Meninting Lombok Barat (Lobar) mulai dibayar. Namun lahan warga yang dibayarkan pada tahap I ini baru 114 bidang dari total 382 bidang, sedangkan sisanya 268 bidang lahan warga belum dibayarkan. Dari 114 bidang yang dibayarkan sebanyak 112 bidang di desa Bukit Tinggi dan dua bidang di Desa Gegerung. Warga saat bingung dengan lahan relokasi yang belum jelas, menyusul harga lahan dinaikkan oleh pemilik. Kepala Desa Bukit Tinggi Ahmad Mutakkin mengatakan, ganti rugi lahan warga baru separuh dari total 236 bidang di Desa Bukit Tinggi. “Baru dibayarkan 112 bidang dengan jumlah warga 76 orang, dua bidang warga desa Gegerung. Total warga yang menerima 78 orang,” jelasnya, Kamis (21/11). Pembayaran ganti rugi lahan ini bukan dalam bentuk uang, namun rekening per bidang dan nominal harga lahan mereka, sehingga warga yang memiliki empat bidang akan menerima empat rekening. Pembayaran lahan ini pun disambut senang oleh warga. Tinggal kata dia kapan mulai pembangunan proyek. Hal ini akan dibahas dengan pihak BWS. Pihaknya belum mengizinkan mulai membangun sebab ada sebagian lahan

warga yang belum dibayarkan, khususnya di titik pengerjaan terowongan. Terkait kapan pembayaran sisa lahan ini, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab hal ini tergantung di BWS dan LMAN. Pihaknya berharap agar pembayaran selesai sebelum Desember. Sebab jangan sampai pembayaran dilakukan tahun depan. Terkait persoalan relokasi rumah warga, ujarnya, dari dua dusun belum didapatkan calon lahan yang pasti. Sebab pemilik lahan memasang harga tinggi, akibat ada oknum yang menyulut agar pemilik lahan menaikkan harga. “Kalau mentok di kami maka kami akan serahkan ke Pemda untuk bantu fasilitasi,” ujar dia. Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi, Catur Wibowo mengatakan ganti rugi lahan tahap I ini sebanyak 114 bidang terdiri dari 112 bidang di Desa bukit Tinggi dan dua bidang di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar. Sedangkan unjuk sisanya, tengah dalam proses review BPKP. Dari review BPKP ke pusat bendungan untuk divalidasi lagi, lalu diserahkan ke LMAN untuk validasi. “Jadi memang prosesnya panjang dan alot,” ujar dia. Kekhawatiran warga pembayaran sisa molor sampai tahun depan, pihaknya akan berupaya mempercepat proses. (her)

(Suara NTB/her)

TERIMA - Warga Bukit Tinggi menerima pembayaran ganti rugi lahan melalui rekening bank.

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Beraksi Saat Tarian Lumpur, Komplotan Copet Diringkus (Suara NTB/ist)

BERSAMA – Ketua TPPW DPW PKS NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama H. W. Musyafirin dan Fud Syaifuddin sesaat sebelum menghadiri puncak Harlah KSB.

PKS Beri Sinyal Merapat ke Pasangan Petahana Taliwang (Suara NTB) Kecenderungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung calon pasangan petahana Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM-Fud Syaifuddin, ST (Firin-Fud) di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) semakin terlihat. Sinyal kuat itu bahkan ditunjukkan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) DPW PKS NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. “Kami (TPPW) dapat masukan dari PKS di sini, menurutnya mereka sangat mampu bekerjasama dengan petahana,” ungkap Dr. Zul kepada sejumlah wartawan usai menghadiri puncak perayaan Harlah KSB ke-16, Rabu (20/11). Menurutnya, PKS saat ini telah melaksanakan survei menyeluruh terhadap semua bakal calon yang masuk radar partai. Hasil survey itu selanjutnya akan dipadukan dengan indikator-indikator lain yang ditetapkan PKS sebagai dasarmenetapkan pasangan bakal calon yang akan diusung. “Segera akan kita tetapkan. Nanti kita lihat (pasangan bakal calon yang akan diusung). Tapi kemungkinan besar ke petahana,” kata Gubernur NTB ini menegaskan pernyataannya. Sementara itu, anggota Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) DPD PKS KSB, Abidin Nasar, SP, MP mengaku, tidak terkejut atas pernyataan Dr. Zul itu. Sebab salah satu nama yang diajukan pihaknya ke TPPW adalah pasangan Firin-Fud. “Kami tidak kagetlah. Kalau kemudian pak doktor (Dr. Zul) menyampaikan demikian kemarin, bahkan secara terbuka di acara Harlah ya. Kan memang salah satu nama kita usulkan itu petahana,” paparnya kepada Suara NTB, Kamis (21/11). Diungkapkannya, sebenarnya ada tiga nama yang diusulkan PKS KSB ke DPW PKS NTB berdasarkan hasil penjaringan internal dan penyaringan bakal calon eksternal. Selain H. W. Musyafirin sekaligus berpasangan dengan Fud Syaifuddin, ada pula nama H. Andy Azisi Amin selaku kader partai dan Drs. HM. Nur Yasin. Ketiga bakal calon yang diusulkan itu, kata Abidin, TPPD turut menyertakan hasil kajian DPD PKS KSB atas masing-masing bakal calon terkait peluangnya di Pilkada 2020 mendatang serta berbagai hal yang menjadi syarat partai. “Ya jujur saja hasil kajian kami memang diantara ketiganya, yang paling bagus itu petahana,” sebutnya. Ia pun tak menampik, kecenderungan partainya akan kembali mendukung petahana semakin mengerucut. Abidin menyebutkan, pasca pertemuan Dr. Zul dengan Firin-Fud di acara Harlah KSB sehari sebelumnya, telah ada perintah baru DPW ke DPD PKS KSB untuk menindaklanjuti komunikasi mendalam dengan pasangan calon petahana tersebut. “Ini barusan ada perintah DPW ke kami ya. Kami di sini diminta menlanjutkan komunikasi lagi dengan petahana,” paparnya. Untuk diketahui PKS memang bukan partai baru bagi pasangan Firin-Fud yang kini masih aktif sebagai bupati dan wakil bupati KSB itu. Saat Pilkada 2015 lalu, PKS tercatat sebagai bagian koalisi pendukung pasangan ini. Meski diketahui, baik Musyafirin maupun Fud bukan merupakan kader PKS.(bug)

KSB Optimis Penurunan Angka Stunting di Tahun 2020 Lebih Baik

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bersama tim opsnal Polsek Taliwang berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku pencurian (Copet) yang beraksi pada saat peringatan Hari Lahir (Harlah) Sumbawa Barat ke 16, Rabu (20/11). Pelaku yang diketahui berinisial SHM (37) dan KRW (33) warga Kabupaten Lombok Timur tersebut tidak bisa berkutik setelah aksi keduanya terekam kamera salah seorang warga. Para terduga pelaku yang diketahui berjumlah lebih dari dua orang tersebut merupkan komplotan aksi pencurian dan sangat meresahkan. “Kita mengindikasikan mereka (para pelaku) sudah berada di KSB sejak dua hari yang lalu, sebelum puncak peringatan Harlah. Selain itu jumlah mereka juga tidak hanya dua orang melainkan lebih dari itu, karena mereka bergerak secara bergantian untuk bisa mendapat-

kan buruan. Sementara barang bukti yang berhasil kita temukan dari kedua orang pelaku yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka yakni enam buah HP dan perhiasan dengan nilai yang mencapai Rp15 juta,” ujar Wakapolres KSB Kompol Teuku Ardiansyah, SH dalam keterangan resminya, Kamis (21/11). Dikatakannya, modus operandi yang digunakan para terduga pelaku yakni dengan menggunakan kerudung besar sampai menutupi tangan. Sehinga korban tidak mengetahui bahwa ada orang yang membuka tasnya yang pada saat itu tengah asik menonton festival.

Kedua pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku SHM bertugas membuka tas korban yang dikenakan korban setelah berhasil membuka tas korban. Selanjutnya pelaku SHM mengambil barang korban seperti handpone, dompet, uang dan barang-barang berharga lainnya yang berada didalam tas korban. Setelah pelaku berhasil mengambil barang milik korban kemudian pelaku memberikannya kepada rekannya KRW yang bertugas membawa barang korban dengan cara memasukkannya ke dalam plastik warna hitam yang sudah disiapkan sebel-

umnya. Setelah keduanya berhasil mengambil barangbarang milik korban yang pertama, keduanya mengulangi kembali perbuatannya dengan sebanyak tujuh kali kepada korban yang berbeda-beda. “Para pelaku berhasil kita tangkap pada saat meninggalkan lokasi untuk kembali ke Lombok Timur tepatnya jalan raya simpang KUD. Pada saat digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan barang-barang hasil curian yang disembunyikan di dalam tas dan kantong plastik warna hitam,” ungkapnya. Ditambahkannya, kedua pelaku ini juga terancam dijerat dengan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo pasal 64 KUHP. Ancaman hukumannya, pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling banyak enam puluh juta rupiah. Untuk itu, pihaknya mengim-

bau kepada masyarakat pada saat berpergian atau beraktivitas agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkannya kepihak kepolisian terdekat. Selain itu, pihaknya juga akan menebalkan pasukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Apalagi masih ada dua agenda besar Pemkab dalam peringatan Harlah yakni malam hiburan dan Barapan Kerbau (balap kerbau) sehingga bisa menjadi pemicu munculnya aksi yang sama. “Kita tetap akan memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini dengan menebalkan anggota pengamanan. Kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berhati-hati terhadap barang bawaannya,” pungkasnya. (ils)

Meski Tak Banyak, Formasi CPNS Sudah Terpenuhi

(Suara NTB/ist)

PANGAN LOKAL - Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat meninjau menu pangan lokal yang dilombakan.

Manfaatkan Pekarangan Rumah untuk Pangan Lokal

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah berharap instansi terkait untuk menyosialisasikan penganekaragaman pangan kepada masyarakat. Dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai bahan pangan lokal. Sehingga selalu tersedia saat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah saat membuka, Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Lomba Kudapan bagi Siswa SMA sederajat Tingkat Kabupaten, kerjasama Dinas Pangan dengan TP PKK Sumbawa, di Taman Mangga Sum-

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), optimis penderita stunting yang saat ini mencapai 18 persen terus turun di tahun 2020 mendatang. Program untuk mendukung upaya itu terus digalakkan. Salah satunya, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan sistem keroyokan melalui program di SKPD. “Sebenarnya angka stunting pada posisi 18 persen sudah sangat aman jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTB. Tapi kami tetap akan mengupayakan angka tersebut terus turun setiap tahunnya. Bahkan tahun 2020 kami optimis angkanya bisa berada di posisi 15 persen dari total pertumbuhan bayi dan balita. Kami juga akan memaksimalkan program kesehatan serta pemenuhan gizi di desadesa penyumbang terbesar untuk terus menurunkan angka stunting, “ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, H. Tuwuh S.Ap kepada Suara NTB, Kamis (21/11). Dikatakannya, meskipun angka stunting saat ini sudah berada di posisi aman, tetapi pihaknya tidak akan merasa puas begitu saja. Apalagi saat ini program lintas sektor juga ikut mendukung untuk menurunkan angka stunting. Bahkan untuk penanganan masalah stunting kini sudah diambil alih Bappeda tidak lagi Dikes sendiri yang berjalan. Dari Bappeda nantinya yang akan mengatur rincian belanja masing-masing SKPD untuk penanganan stunting sesuai dengan target. Termasuk juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga akan memaksimalkan peran dana desa di masing-masing desa untuk fokus penanganan stunting. Dengan pola demikian, pihaknya sangat optimis angka stunting bisa terus turun di masa-masa yang akan datang. program Sumbawa Besar (Suara NTB) STBM, sehingga pekerjaan untuk membiasakan hidup. Pembahasan anggaran Kabu“Kita sudah mulai dengan program STBM untuk mengepaten Sumbawa tahun 2020 jar penurunan angka stunting yang akan diikuti program mendatang sedang berproses. yang lainnya. Ketika penanganannya sudah masif dan keroyokan lintas sektor, kami optimis angka stunting akan terus bisa turun di KSB,” terangnya. Ditambahkannya, dalam upaya penanganan stunting ada dua pola yang paling peting yakni spesifik dan sentitif. Khusus untuk pola penanganan spesifik akan langsung kepada orangnya baik itu dengan cara pemberian gizi dan makanan tambahan maupun hal lainnya. Sementara dari segi sensitif lebih kepada lingkungannya, bayangkan saja berdasarkan hasil penelitian sanitasi yang baik mampu menurunkan angka stunting sebesar 30 persen. Maka dari itu, pihaknya terus menggenjot program STBM di masyarakat dengan harapan angka stunting bisa juga diturunkan. Tentu pola penanganan secara simultan yang saat ini digagas oleh Pemkab setempat justru akan berdampak baik terhadap angka stunting yang ada. Belum lagi program-program dari Pusat juga akan lebih difokuskan pada penanganan stunting. “Dengan program yang sudah sangat masif dan komitmen untuk menurunkan angka stunting kami sangat optimis angka tersebut turun. Jika tidak bisa minimal kita sudah menjaga posisi aman saat ini dianggap sangat H. Wirawan Ahmad baik,” pungkasnya. (ils) (Suara NTB/ist)

bawa Besar, Kamis (21/11). “Saya mengapresiasi kegiatan ini, yang merupakan salah satu ikhtiar bersama dalam rangka menggali potensi, mengembangkan kreativitas dalam menciptakan menu makanan dan kudapan, mengangkat citra dan martabat pangan lokal, serta memasyarakatkan pangan lokal, sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di daerah kita,” katanya. Menurut H. Mo, pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, merupakan makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, dengan jumlah yang berimbang antara kelompok pangan berdasarkan cita rasa, daya

cerna dan daya beli masyarakat serta aman untuk dikonsumsi. Sementara, Ketua TP PKK melalui Ketua GOW, Sovia Noviantri Rayes Mahmud Abdullah menyatakan, konsumsi pangan masyarakat Sumbawa pada umumnya masih terfokus pada beras sebagai makanan pokok, sehingga ada ungkapan bahwa “Jika belum makan nasi maka belum dianggap makan”. Hal inilah salah satu penyebab mengapa pemanfaatan umbiumbian sebagai pangan pengganti beras masih sangat rendah. Sehingga untuk membangun kreativitas ibu-ibu Tim Penggerak PKK, organisasi wanita, serta siswa SMA sederajat, TP PKK secara rutin bekerjasama dengan Dinas Pangan tetap menyelenggarakan kegiatan serupa. (arn)

Wujudkan APBD Berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat Terkait hal tersebut, Pemkab Sumbawa berupaya mewujudkan APBD berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat. “Pemkab Sumbawa sekarang ini sedang berupaya mewujudkan APBD yang berkualitas. Yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada sekedar membiayai operasional birokrasi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si, M.T kepada wartawan. Dijelaskannya, untuk mewujudkan APBD berkualitas, maka porsi belanja yang dinikmati masyarakat harus lebih besar dibandingkan porsi belanja untuk membiayai birokrasi. Tentunya belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undangundang (mandatory spending) harus dilaksanakan.

Seperti menjamin anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan lebih dari 10 persen dan belanja infrastruktur minimal 25 persen dari keseluruhan dana transfer umum. “Tentu sekarang bagaimana cara kita membiayai itu. Kita tempuh yang namanya strategi realokasi. Artinya yang selama ini belanja barang dan jasa, kemudian belanja pegawai yang banyak menyita porsi APBD secara signifikan dialihkan untuk belanja modal dan belanja-belanja lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” terangnya. Meskipun demikian, lanjutnya, upaya yang dilakukan juga tidak mengabaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena pada satu sisi, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Dengan cara menambah alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Biaya SPPD, kemudian hononarium itu kan hanya dinikmati oleh segelintir ASN. Tapi kalau berupa TPP, maka bisa dinikmati oleh seluruh ASN tanpa terkecuali,” tandasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Sejak dibuka tanggal 11 November jumlah pelamar yang sudah memasukkan berkas lamaran dan terverifikasi baru mencapai 772 orang dari total pendaftar 1.129 orang. Kendati jumlah yang melamar belum sesuai harapan, tetapi berdasarkan data yang masuk, tak satupun formasi yang belum terisi oleh pelamar. Sementara terkait masih minimnya jumlah pelamar yang memasukkan lamaran bisa jadi karena formasi yang dibuka oleh Pemerintah sangat sedikit, hanya 105 formasi. “Kalau dari segi jumlah memang pelamar kita masih sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan CPNS di tahun 2018. Kendati masih minim, tetapi rata-rata formasi yang kita buka sudah mulai terisi tidak ada yang kosong. Bahkan untuk formasi khusus bagi para penyandang disabilitas juga sudah sudah terisi dan tidak ada yang kosong. Melihat data tersebut, kami tidak perlu lagi untuk memperpanjang waktu pendaftaran yang akan berakhir di tahun 25 November mendatang,” ungkap kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, Kamis (21/11). Dikatakannya, jumlah formasi yang diberikan untuk KSB sebesar 105 formasi yang didominasi tenaga teknis sebesar 46 Formasi. Sementara untuk tenaga Pendidikan hanya 25 orang dan tenaga kese-

hatan sebanyak 34 Formasi. Minimnya jumlah formasi yang diberikan dianggap menjadi faktor utama sehingga jumlah orang yang melamar juga sedikit. Bahkan pihaknya memprediksi hingga akhir pembukaan pendaftaran jumlah pelamarnya hanya berada di angka 2000 orang saja. Jumlah tersebut tentu dianggap sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang mencapai angka 2.400 pelamar dengan jumlah formasi yang disiapkan oleh Pemerintah sebanyak 226. Meskipun demikian, minimnya jumlah pelamar tidak akan mempengaruhi tahapan pelaksanaan CPNS itu sendiri, apalagi semua formasi sudah terisi. Sementara terkait minimnya pelamar bukan berarti animo masyarakatnya yang kurang melainkan banyak masyarakat KSB yang mencoba untuk bisa menjadi PNS dari kabupaten/ kota lainnya sesuai dengan disiplin ilmu mereka. “Jumlah pelamar yang minim bukan berarti animo masyarakatnya rendah, bisa jadi tidak ada formasinya di KSB sehingga mencoba di kabupaten/kota yang lain,” tukasnya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap janji-janji para calo untuk meloloskan mereka sebagai PNS. Tetapi yang lebih penting yakni mempersiapkan diri dengan belajar jelang pelaksanaan tes mendatang. (ils)

(Suara NTB/ist)

PAUD - Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, H. M. Ikhsan, Bunda PAUD Sumbawa, Hj. Amien Rahmani, Kadis Dikbud Sumbawa, H. Syahril dan pengurus Himpaudi.

Bunda PAUD Tegaskan SE Bupati Soal Insentif Sumbawa Besar (Suara NTB) Bunda PAUD, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, menyatakan Himpaudi telah mendorong Pemkab Sumbawa terkait peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Yang ditindaklanjuti Bupati Sumbawa, salah satunya melalui instruksi SE Bupati No. 421.9/ 177/Dikbud/2019 tentang pengalokasian anggaran pelatihan dasar bagi tenaga pendidik PAUD serta insentif bagi tenaga pendidik dan pengelola PAUD dari dana desa dan juga dana kelurahan. Hal itu disampaikankanya dalam kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar bagi Pendidik PAUD yang digelar Himpaudi, Kamis (21/11) yang juga dihadiri para Kepala Desa. Sebagai organisasi Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Himpaud tentu memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi organisasi yang mandiri dan profesional. Beberapa hari yang lalu Bunda PAUD Kabupatgen Sumbawa bersama 22 Bunda PAUD Kabupaten/Kota lainnya Se-Indonesia berhasil meraih pin emas pada apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional di Jakarta. Apresiasi tersebut diberikan kepada Bunda PAUD yang dinilai ber-

prestasi, berkontribusi dan sukses dalam melaksanakan tugasnya menjadi bunda paud di daerahnya. Di akhir sambutannya, Bunda PAUD berharap agar prestasi tersebut dapat memberikan suntikan spirit yang menginspirasi bagi para pegiat Pendidikan Anak Usia Dini untuk terus berikhtiar memenuhi Pendidikan Anak Usia Dini seutuhnya. Sementara Bupati yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H.M. Ikhsan, menyatakan Pemkab terus bertekad memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan, mengingat pendidikan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Kegiatan diklat berjenjang bagi pendidik PAUD merupakan ikhtiar vaksinasi sosial untuk mewujudkan PAUD yang bermutu sekaligus menghindarkan generasi emas kita dari keterbelakangan peradaban. Diakhir sambutannya, Bupati berharap agar para kepala desa yang belum menyisihkan APBDesnya untuk penyelenggaran PAUD baik untuk pelatihan bagi pendidik PAUD agar segera menindak lanjutinya. (arn)

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana PKBM, 45 Warga Diperiksa

(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Satuan Reskrim Polres Bima Kota masih menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, Boimin, SE.

Boimin

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK mengatakan dalam menelusuri laporan tersebut, pihaknya sudah memeriksa Warga Belajar (WB) yang jumlahnya 45 orang dan seorang tutor. “Ada 45 WB yang sudah kita periksa marathon di kantor Polsek Wera kemarin,” ujar Hilmi, Kamis (21/11). Sebelum itu

lanjut Hilmi, pihaknya juga telah memeriksa seorang pejabat teras Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima dan penilai PKBM. “Sementara untuk terlapor belum kita mintai keterangan. Nanti akan kita periksa sesuai jadwal,” katanya. Hilmi mengaku, sampai saat ini belum ada laporan balik dari terlapor terhadap pelapor terkait tuduhan pencemaran nama baik. Kalaupun

diklaim telah dilaporkan, Ia mempertanyakan dilaporkan dimana. “Jadi kapan dan dimana dilaporkan ? Karena sampai saat ini belum ada laporan yang masuk,” katanya. Menurutnya kasus tersebut ada dugaan Boimin, pemilik PBKM Karoko Mas di Desa Nangawera Kecamatan Wera telah menyelewengkan anggaran PKBM sebanyak Rp1,08 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2018 sampai 2019. “Dugaan penyimpangan

dan penyelewengan anggaran PKBM dan Yayasan Al Madinah tahun 2018 dan 2019 sebanyak Rp1,08 miliar,” katanya. Menurut Hilmi, Boimin juga diduga memanipulasi data (fiktif) warga belajar paket B dan C PKBM. Kemudian mencaplok bengkel-bengkel yang bukan di bawah binaan PKBM Karoko Mas. “Selain itu pengunaan dana BOP juga tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” katanya. Terpisah, terlapor Boimin yang juga anggota DPRD Kabupaten Bima dari fraksi Gerindra, mengklaim telah melapor balik oknum yang melaporkan

terkait dana PKBM tersebut. “Sudah sudah saya laporkan. Laporannya sudah diproses juga, biarkan polisi yang memprosesnya,” katanya. Boimin menilai persoalan tersebut sebagai bentuk pencemaran baik. Bahkan ia melihat ada indikasi politik, mengingat yang melaporkan dirinya merupakan oknum kader sesama Partai. “Oknum yang melapor saya ini juga satu Dapil dengan saya. Saya anggap ini ada aroma politis,” pungkasnya. (uki)

DPRD KSB Target Selesaikan Delapan Raperda Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih tersisa saat ini dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MP mengatakan, untuk persiapan pembahasan 8 Rapeda itu pihaknya melalui Badan Pembentukan (Bapem) Perda telah memulai tahapannya. “Hari ini kita ada rapat internal pimpinan bersama Bapem Perda,” terangnya kepada wartawan, Kamis (21/11). Delapan Rapeda yang ditarget selesai itu, terdiri dari enam Rapeda inisiatif DPR dan dua sisanya usulan Pemda KSB. Untuk usulan eksekutif, terdiri dari Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan Raperda Pemekaran Desa Persiapan Lamunga. Dijelaskan Abidin, DPRD KSB secaea khusus mendorong percepatan Rapeda RIPARDA, karena produk hukum daerah itu sangat dibutuhkan untuk mengejar penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun 2020 mendatang. “Kemenpar sudah janjikan kita diberi tambahan DAK tahun depan. Tapi syaratnya kita harus sudah punya Perda RIPARDA dulu,” ungkapnya seraya menambahkan, syaratsyarat kedua tersebut telah lengkap saat ini. “Raperda itu sudah benar-benar siap dibahas dan ditetapkan, karena syaratnya sudah lengkap kok. Seperti NA-nya (naskah alademik) sudah ada semua,” sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Sementara itu Ketua Bapem Perda DPRD KSB, Andi Laweng, MH menyatakan, enam Raperda inisiatif yang akan diselesaikan pada pembahasan akhir tahun ini juga telah memenuhi persyaratan. Keenam Raperda itu diantaranya, Raperda Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Rapeda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. Berikutnya, Raperd Penyelenggaraan Telekomunikasi, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda Desa Budaya dan Desa Wisata dan terakhir Rapeda Kesejahteraan Nelayan. “Semua Rapeda itu NA-nya juga sudah ada,” papar Andi Laweng. Lengkapnya seluruh syarat Raperda itu, pembahasannya diyakini Andi Laweng, tidak akan memakan waktu lama. Pasca rapat pimpinan, DPRD akan segera menindaklanjutinya dengan penyusunan jadwal pembahasan di tingkat Badan Musyawarah (Bamus). “Kalau Bamus sudah buat jadwal. Setelah itu tinggal konfirmasi ke eksekutif kapan kesiapan mereka mengajukannya lewat paripurna saja kan,” timpalnya. Ia mwngakui, Raperda yang akan dibahas kali ini merupakan Raperda luncuran awal tahun 2019 lalu. Perda Perda itu sebelumnya belum sempat diselesaikan karena terjadi masa transisi periode keanggotaan DPRD. “Kita kan baru saja selesai Pemilu. Nah saat tahapan pemilu itu semua anggota sibuk sehingga kemudian agenda lembaga dipending. Yang delapan ini juga bahkan ada luncuran tahun lalu ya,” sebutnya. (bug)

62 Persen Peserta BPJS Mandiri Nunggak Iuran Sumbawa Besar (Suara NTB) Peserta mandiri BPJS Kesehatan di Sumbawa mencapai 42.522 orang. Dari jumlah tersebut, 62 persen diantaranya masih menunggak pembayaran iuran. “Untuk peserta mandiri, sampai saat ini yang membayar hanya 38 persen. Jadi 62 persennya itu menunggak,” kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sumbawa, Rahma, Kamis (21/11). Diungkapkannya, peserta mandiri yang menunggak iuran ini dari semua kelas. Sedangkan yang paling banyak menunggak dari kelas I. Sedangkan waktu tunggakannya bervariasi hingga 24 bulan. “Menunggaknya bervariasi sampai 24 bulan,” terangnya. Terhadap iuran ini, kata Rahma, tidak diberlakukan denda. Tetapi yang ada hanya denda pelayanan. Misalnya, saat peserta menunggak dan membutuhkan pelayanan rawat inap di rumah sakit, peserta langsung membayar. Saat membayar akan ada denda pelayanan sampai waktu 45 hari. “Denda terkait iuran tidak ada, yang ada adalah denda pelayanan,” jelasnya. Pihaknya tetap berupaya memberikan edukasi kepada peserta melalui sosialisasi agar membayar tunggakan. Pihaknya juga menghubungi nomor handphone peserta. Karena dengan banyaknya tunggakan ini, salah satu penyebab adanya hutang BPJS di rumah sakit. “Seperti diketahui katanya itu BPJS gak bisa bayar rumah sakit, salah satunya karena itu. Defisit karena iuran yang masuk tidak sesuai dengan klaim yang kami bayarkan,” imbuhnya. Diharapkan kepada peserta agar rutin membayar iuran. Batas pembayaran dilakukan hingga tanggal 10 setiap bulannya. Jika tidak membayar, maka kartu akan nonaktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. “Harapan kami bahwa peserta begitu setuju menjadi peserta mandiri, berarti sudah setuju dan ngerti dengan kewajibannya untuk membayar Rahma iuran,” harapnya. (ind)

Hilmi M. Prayugo

Mitan Langka di Bima Pengaruh Konversi Elpiji

(Suara NTB/Uki)

DIHENTIKAN - Proyek embung Soka di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo yang dihentikan pemilik lahan yang menuntut pembayaran ganti rugi.

Belum Dapat Ganti Rugi, Pemilik Hentikan Pembangunan Embung Soka Bima (Suara NTB) – Lantaran lahan belum diganti rugi, para pemilik menghentikan pembangunan embung Soka oleh BWS Nusa Tenggara, yang berlokasi di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Pemilik lahan geram dan merasa tertipu karena biaya pembebasan tanah untuk membangun embung dengan nilai kontrak Rp6 miliar itu hingga kini belum direalisasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda Kabupaten Bima. Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara NTB, pemilik lahan menghentikan pembangunan proyek tersebut sejak Jumat (15/11). Bahkan dihentikan pembangunannya tidak hanya sekali. Tapi sudah lima kali sejak proyek dibangun. Pemilik lahan menuntut agar lahan yang digunakan untuk membangun embung dibayarkan berdasar-

kan luas dan kualitas tanah. Lahan seluas 5 are dengan kualitas tiga kali panen setahun dibayar Rp50 juta. Sedangkan lahan satu kali dan dua kali panen, akan dibayar Rp20 hingga Rp30 juta. Tidak hanya sampai di situ, pemilik lahan juga sudah menandatangani surat perjanjian harga tanah dan dibayarkan sesuai waktu. Namun faktanya sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang menerima uang pembayaran. Bahkan persoalan tesebut telah disampaikan dan dilaporkan juga oleh pemilik lahan ke Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, agar memerintahkan bagian Tatapem untuk membayar. Tapi hingga kini belum juga direalisasikan. Kepala Desa Maria Utara Kecamatan Wawo, Syarifudin membenarkan pengerjaan embung Soka te-

lah dihentikan sementara karena ada sebagian pemilik lahan masuk dalam pembangunan proyek. “Dihentikan sejak sejak Jumat (15/11) kemarin, karena persoalan lahan yang belum dibayar,” katanya, Kamis (21/11). Pemilik lahan lanjut Kades, merasa kecewa atas ulah Tatapem yang hanya menjanjikan akan segera menyelesaikan administrasi keuangan sebagai ganti rugi lahan pembangunan embung. “Selama ini hanya dijanjikan saja saat ditagih oleh pemilik lahan dan sampai saat ini belum janjii-janji ini belum dipenuhi,” katanya. “Pemilik lahan sudah cukup sabar dan bijaksana, karena sejak awal dimulainya pengerjaan embung persoalan pembebasan lahan dan ganti rugi sudah dibicarakan. Tapi pembayaran diundur terus,” pungkasnya. (uki)

Sengketa Pilkades Mangge Asi Segera Diputuskan Dompu (Suara NTB) – Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Desa Mangge Asi, mulai menemukan titik terang. Hal itu setelah dibukanya forum dialog untuk mendengar pendapat masing-masing cakades di DPRD Dompu, Kamis (21/11). Dari lima cakades yang ada, sebagian besar diantaranya memilih untuk dilakukan penghitungan ulang agar masalah yang telah berujung pada penyegelan dan pengerusakan kantor desa itu segera berakhir. Meski demikian, keputusan finalnya akan disampaikan tim penyelesaian sengketa kabupaten dalam waktu 3x24 jam kedepan. M. Ikraman Badrin misalnya, cakades nomor urut 1 mengaku tak heran jika muncul persoalan semacam ini di Desa Mangge Asi karena sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi, untuk hasil pesta demokrasi kali ini ia menekankan agar langkah penyelesaiannya dipercepat. Apakah dengan menghitung ulang perolehan suara di TPS IV sebagaimana diminta calon lain atau menetapkan hasil yang sudah ada. “Saya minta masalah ini cepat diselesaikan supaya pelayanan masyarakat bisa berjalan aman dan tertib,” ungkapnya. Sementara Cakades nomor urut 2, Abdurramahman menjelaskan, dalam setiap pelaksanaan Pilkades jika muncul permintaan melakukan penghitungan ulang dirasa tak ada masalah untuk direalisasikan. Sepanjang kuat adanya indikasi pel-

(Suara NTB/ind)

(Suara NTB/jun)

DIALOG - Cakades Mangge Asi dan sekelompok pendukung saat dialog bersama tim penyelesaian sengketa di DPRD Dompu, Kamis (21/11). anggaran prosedur dalam beberapa tahapan pelaksanaannya di TPS. Meski begitu, dingatkannya ketika proses ini berlangsung maka semua pihak harus bisa menerima apapun hasil akhirnya. “Kalau memang calon nomor 5 bisa legowo menerima hasil dengan penghitungan ulang ndak ada masalah. Tinggal dipastikan keamanannya saja,” tegasnya. Harapan serupa demi berakhirnya penyegelan dan pengerusakan kantor desa juga disampaikan calon lain, terutama dari nomor urut 5 selaku pihak yang mengajukan gugatan ke tim penyelesaian sengketa kabupaten. Prinsipnya mereka baru mau menerima kekalahan secara

terhormat setelah dilakukan penghitung ulang perolehan suara di TPS IV Dusun Mangge Asi. Menyikapi sejumlah pendapat yang mengerucut pada proses penghitungan ulang, Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun selaku tim penyelesaian sengketa akan mengeluarkan keputusan akhirnya dalam jangka waktu 3x24 jam ke depan. Apakah dilakukan penghitungan ulang atau tetap dengan hasil yang memenangkan calon nomor urut 4. “Tim penyelesaian akan mempercepat masalah penyelesaian sengketa ini selambat-lambatnya 3x24 jam,” putusnya lalu mengakhiri dialog. (jun)

Kota Bima Bima (Suara NTB) – Kelangkaan Minyak tanah (Mitan) yang terjadi di wilayah Kota Bima dan harganya mencapai Rp20.000 perliter dalam dua minggu terakhir, ternyata pengaruh konversi gas elpiji 3 kilogram. Hal tersebut dikatakan Kasubag SDA dan Pemberdayaan Bagian Ekonomi, Setda Pemerintah Kota Bima, Firman Hidayat, Kamis (21/11). Karena peralihan itu, kata dia, jatah pasokan Mitan di Kota Bima terus berkurang. “Pasokan Mitan dikurangi dan ditarik karena dialihkan ke Gas Elpiji sehingga menyebabkan Mitan langka,” katanya. Firman mengaku, sebenarnya Mitan tetap ada, hanya saja harganya tidak seperti biasanya. Bahkan harganya bisa mencapai tiga kali lipat, karena sudah tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah. “Mitan tetap ada, tapi tidak lagi disubdisi Pemerintah. Harga yang dijual juga tergantung ditentukan oleh agen,” katanya. Menurutnya, peralihan dari Mitan ke gas Elpiji 3 kilogram sudah berlangsung sejak 2016 lalu oleh Pemerintah. Sepanjang peralihan itu pasokan Mitan dikurangi, dan baru terasa di Kota Bima tahun 2019 ini. “Jadi wajar Mitan langka, karena Pemerintah sudah menarik subsidi dan dialihkan ke gas Elpiji 3 kilogram,” katanya. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Mitan yang ditarik saat ini sudah mencapai 50 persen. Firman memprakirakan pada Bulan Desember 2019 mendatang akan mencapai 100 persen. “Setelah 100 persen penarikan, tahun 2020 nanti warga sudah menggunakan Gas Elpiji,” katanya. Ia menambahkan, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bima yang didata tahun 2016 untuk mendapatkan bantuan gas Elpiji 3 kilogram sebanyak 22.226. Kemudian ada penambahan 3.064 KK tahun 2018 kemarin. “Dengan demikian total keseluruhan warga Kota Bima yang menggunakan gas Elpiji 3 kilogram bantuan pemerintah, sebanyak 25.730 KK,” pungkasnya. (uki)

HBY Dorong Mekanisasi Pengelolaan Jagung Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu tengah mendorong investor untuk membantu petani jagung di Dompu dalam mengatasi masalah tenaga kerja. Penggunaan mesin panen jagung yang langsung dimasukan di dalam karung akan sangat membantu petani, tidak hanya pada masalah tenaga kerja tapi akan ada penghematan biaya. Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin beberapa waktu lalu. “Mulai panen tahun depan, kita bantu dengan mesin panen. Begitu tua, langsung mesin panen datang. Tapi ini bukan gratis, sewa. Tapi paling tidak sewanya murah,” kata H. Bambang. Pengoperasian mesin panen jagung ini bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan dan saat ini tengah difinalkan kerjasamanya. Penggunaan mesin ini harus dilakukan pada jagung yang tua, sehingga akan menjaga kualitas jagung. Dengan mesin ini akan menghemat biaya panen yang harus dikeluarkan petani. Selama ini, petani harus menyiapkan biaya Rp2 juta untuk buruh panen dan Rp2 juta biaya alat pipil jagung. “Sekarang cari buruh tani sudah susah juga. Mereka yang jadi buruh tani, sekarang sudah menjadi petani. Semua tadi, untuk menghemat biaya bertani,” ungkapnya. Dikatakan H. Bambang, untuk langkah awal mesin panen jagung ini disewa petani dari kerjasama dengan investor. Tapi kedepan, setelah melihat progres dan hasilnya pemerintah bisa mengadakan atau diadakan petani. “Kalau itu dirasa untung, 3 – 4 tahun kedepan bisa diadakan,” katanya. (ula)

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) – Mendekati kontestasi Pilwakot Mataram 2020 mendatang, sejumlah figur makin banyak bermunculan. Salah satu yang cukup mengejutkan belakangan ini adalah tampilnya nama H. Baehaqi. Politikus Partai Golkar itu digadanggadang menjadi salah satu figur muda yang cukup diperhitungkan, karena kehadirannya dinilai mampu merubah peta politik Mataram. Baehaqi yang ditemui di posko perjuangannya, Kamis (21/ 19) menyampaikan bahwa dirinya benar sangat serius untuk ikut tampil bertarung. Bahkan sebagian bentuk keseriusannya, ia sudah melakukan pendaftaran di sejumlah partai politik untuk mengikuti proses penjaringan bakal calon. “Saya benar Ikuti proses, karena bagi saya siapapun punya hak yang sama untuk

ikuti proses ini. Tapi sampai sampai sejauh mana saya akan mengikutinya, tentu tolak ukurnya adalah hasil survei. Sehingga sekarang ini saya on the track melakukan sosialisasi, sampai masyarakat yang akan menentukan apakah saya ini layak atau tidak dijadikan calon,” ujarnya, Disampaikan Baehaqi, bahwa dirinya sudah mengambil formulir pendaftaran bakal

calon di tiga partai, yakni Nasdem, Golkar dan PAN. Dipendaftaran itupun dirinya mendaftar sebagai bakal calon Walikota dan juga Wakil Walikota. “Persoalan nanti kita akan menjadi orang nomor satu, atau dua, kita serahkan kepada partai. Bahkan saya siap tidak didukung sekali pun oleh partai, karena kita realistis saja, tolak ukurnya adalah hasil survei, apakah saya ini lay-

ak jadi calo walikota atau wakil walikota, bahkan tidak layak kedua-duanya,” tegasnya. Wakil Ketua AMPG DPD I Partai Golkar NTB itu melanjutkan, bahwa dirinya saat ini fokus turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya. Sebagai bentuk kesiapannya, ia sudah membentuk fosko pemenangan di sejumlah titik, dan juga relawan yang dinamakan sahabat Baehaqi. Nama Baehaqi di kalangan elit politik Kota Mataram juga cukup bergaung, dia bahkan dilirik oleh dua kandidat bakal calon Walikota untuk dijadikan wakil, yakni Mohan Roliskana dan Putu Selly Andayani.

Nama Baehaqi sangat santer disebut-sebut di lingkaran kedua figur itu untuk diambil sebagai wakilnya. “Saya menjalani proses ini saya tidak ingin mengaitkan dengan pihak manapun, saya terbuka untuk berkomunikasi dengan siapa saja,” katanya. Ditempat terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengaku bahwa dirinya belum mendengar secara langsung kabar Baehaqi akan tampil di Pilwakot Mataram. Namun menurutnya Baehaqi bisa menjadi alternatif untuk disandingkan dengan Mohan. Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPC PDI-P

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Kapolresta Mataram H Saiful Alam (tengah) Rabu (20/11) menerima penghargaan dari Kemenpan RB untuk kategori Polres penyelenggara pelayanan publik kategori baik tahun 2019.

Lebih ”Garang” Tangani Korupsi Mataram (Suara NTB) – Kapolresta Mataram AKBP H. Saiful Alam segera mengakhiri jabatannya. Dia akan promosi sebagai Wakil Direktur Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit) Polda Jawa Timur. Alam berharap penanganan korupsi dapat lebih garang lagi. Demikian juga dalam pelayanan masyarakat. “Apalagi Polresta Mataram ini baru naik tipe, seiring penambahan personel dan sumber daya, maka penanganan tindak pidana korupsi tetap menjadi prioritas,” ujarnya dikonfirmasi kemarin dalam menganalisa kinerja Polresta Mataram. Menurutnya, penanganan korupsi tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa. Pelaku kejahatan selalu mencari celah untuk berkelit dari hukum. Apar-

at kepolisian, imbuh dia, harus selalu meningkatkan profesionalitas untuk menghadapi itu. Semasa kepemimpinannya, sejumlah kasus korupsi berlanjut ke pengadilan. Diantaranya, kasus pejabat Kanwil Kemenag Provinsi NTB H Silmi yang meminta sebagian dana bantuan perbaikan masjid di Lombok Barat yang terdampak gempa. Kasus itu terungkap melalui operasi tangkap tangan Januari lalu. Total tiga pelaku sudah dihukum pengadilan. Silmi, mantan Kasi Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Kanwil Kemenag NTB kini sedang menanti putusan kasasi Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi NTB menghukum Silmi dengan penjara selama satu tahun delapan bulan, denda Rp50

juta subsider kurungan selama satu bulan. Silmi terbukti menyuruh pegawai lingkup Kemenag lainnya, Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat M Ikbaludin untuk memotong dana bantuan sebesar 10 persen dari total yang diterima masjid. Ikbaludin meneruskannya ke pegawai KUA Kecamatan Gunungsari, Lalu Basuki Rahman. Total potongan dana bantuan yang terkumpul dari 12 masjid di tiga kecamatan di Lombok Barat mencapai Rp104 juta. Basuki dan Ikbal masing-masing sudah dihukum penjara. Kasus korupsi lainnya yang diungkap Polresta Mataram yakni dugaan permintaan fee proyek pembangunan Rusun di Kabupaten Sumbawa. Penyidik Polresta Mataram menangkap tang-

(Suara NTB/dok)

PEMERIKSAAN - Salah satu tersangka kasus dermaga Gili Air, SU menjalani pemeriksaan di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB Oktober lalu.

an Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Bulera, di kantornya di Selaparang, Mataram September lalu. Barang bukti yang disita Rp100 juta. Tersangka Bulera diduga meminta sejumlah uang dengan rentang 10 persen dari total nilai proyek Rp1,3 miliar. Kontraktor pelaksana diduga diancam tidak dicairkan termin pembayaran proyeknya apabila menolak menyerahkan sejumlah uang tersebut. Alam berharap Kapolresta yang menggantikannya nanti tetap menjadikan penanganan korupsi sebagai atensi utama penindakan. Selain kasus menonjol lainnya di kawasan hukum Polresta Mataram seperti pencurian dan peredaran narkoba.

Dalam hal pelayanan publik, Alam menekankan agar Polresta Mataram meningkatkan kinerjanya. Terlebih, Polresta Mataram baru saja diganjar penghargaan dari Kemenpan RB sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori Baik tahun 2019, yang diterima Rabu (20/11) lalu. Penghargaan itu berdasarkan evaluasi Kemenpan RB atas kinerja unit penyelenggara pelayanan publik bidang SIM dan SKCK. Kriterianya, penerapan zona integritas di bidang pelayanan publik. “Pelayanan publik harus bersih dari pungli. Pelayanan maksimal ini karena semangat antikorupsi. Pelayanan maksimal akan memudahkan masyarakat semoga capaian ini dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Alam. (why)

Dengan Tiga Kursi, PPP Banyak Diminati Figur

Kasus Dermaga Gili Air, Berkas Mulai Diteliti Jaksa Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mencukupkan sementara penyidikan kasus dermaga Gili Air. Berkas tiga tersangka kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa peneliti. Jaksa mulai meneliti berkas setelah penyidik melakukan pelimpahan tahap satu. Yang dilimpahkan itu merupakan berkasa perkara tiga tersangka. “Iya berkasnya sudah tahap satu. Sudah kita limpahkan ke jaksa. Berkas tiga tersangka,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin dikonfirmasi Kamis (21/11) kemarin. Penyidik Subdit III Tipikor, sambung dia, sudah melengkapi pemeriksaan di tahap penyidikan. Baik saksi, ahli, maupun tersangka. begitupun dengan penyitaan barang bukti. “Itu dibawa ke jaksa untuk diteliti apakah sudah lengkap apa tidak itu berkasnya,” terangnya. Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan berkas tersangka kasus tersebut. “Jaksa punya waktu 14 hari sejak diterima untuk meneliti kelengkapannya,” ucap Dedi. Berkas itu mencakup perkara dengan tersangka AA dari pihak pejabat negara, dan ES serta SU dari pihak swasta. Mereka diduga terlibat korupsi secara bersama-sama. Menurut perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB, dugaan korupsi itu merugikan negara sebesar Rp1,24 miliar. Dalam kasus itu, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, mantan Kabid pada Dishublutkan KLU berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); konsultan pengawas berinisial LH dan SW; serta rekanan pelaksana proyek berinisial ES dan SU. Tersangka ES meminjam bendera perusahaan milik SU. Meski tidak memenangi tender, ES mendapat kuasa dari tersangka SU bisa mengerjakan proyek senilai Rp6,28 miliar. Proyek akhirnya dikerjakan sampai selesai. Tersangka AA membayar lunas. Namun, setelah diperiksa, spesifikasi dan item pekerjaan proyek diduga tidak sesuai. (why)

Baehaqi (Suara NTB/ist)

HRF Tawarkan Penataan Kota Terintegrasi di Mataram Mataram (Suara NTB) Berencana maju dalam Pikada Kota Mataram 2020, H. Rohman Farly atau yang akrab disapa HRF terus bergerak blusukan menggalang dukungan. Bukan hanya menyapa masyarakat, HRF juga mempelajari kelebihan dan kekurangan tata ruang Kota Mataram saat ini. Ditemui usai blusukan, HRF mengatakan, tata ruang Kota Mataram ke depan harus bersifat terinH. Rohman Farly tegrasi. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penduduk dan juga keindahan Kota ini bagi pengunjung, tamu domestik, maupun wisatawan yang datang. HRF mengatakan, dalam disiplin ilmu perancangan Kota, seperti yang disampaikan oleh para pakar perencanaan kota dan lingkungan, paling tidak ada empat tolak ukur kota yang baik. “Nah empat tolak ukur kota yang baik ini yang akan kita coba jadikan landasan perencanaan pembangunan dan penataan Kota Mataram ke depan,” kata HRF, Kamis (21/11) Ia memaparkan, tolak ukur itu yang pertama tata ruang Kota itu harus bisa berfungsi dengan baik. ”Artinya, tata guna ruang tersebut harus berfungsi optimal,” tegasnya. Kedua, kota harus memiliki sirkulasi, sehingga penghuninya bisa berpindah tempat dengan baik. Salah satu indikatornya adalah transportasi publik. “Kalau transportasi publik buruk, kota ini tidak bisa dinilai baik,” katanya. Ketiga, tata ruang kota harus dikembangkan berdasar penataan bangunan. Kalau penataan bangunannya buruk, kota itu tidak bisa dikategorikan sebagai kota yang baik. Dan keempat, tata utilitas lain di luar sirkulasi/transportasi, seperti drainase dan sanitasi, harus bekerja dengan optimal. Menurut HRF, masalah penataan Kota tidak hanya menjadi tantangan di kota berkembang seperti Mataram. Bahkan kota besar seperti Jakarta dan lainnya juga menghadapi tantangan yang sama. Terutama dalam hal penataan drainase dan penyediaan sanitasi. “Selain alasan cuaca ekstrem, ternyata masalah paling umum yang dihadapi banyak kota di Indonesia berkaitan dengan drainase adalah kapasitas utilitas drainase kota itu tidak mampu mewadahi aliran air karena tata ruang kota itu tidak dirancang dengan baik. Ini juga harus diperhatikan di Mataram,” katanya. HRF menambahkan, dalam membangun sebuah kota diperlukan perencanaan yang baik. Mataram ke depan, papar HRF harus bisa menjadi Kota yang bisa mengurai kemacetan lalulintas dan tingkat polusi udara. Tentu saja, caranya dengan memaksimalkan fungsi transportasi publik, yang saat ini dinilai masih kurang. “Drainase dan sarana pengelolaan sampah juga akan kita coba tingkatkan ke depan,” katanya. Menurutnya, prinsip-prinsip perencanaan Kota, harusnya mengacu pada kota terintegrasi. Dimana perencanaan dan pembangunan tata ruang Kota, harus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. “Harus Terintegrasi dengan semua aspek kota, seperti transportasi, saran publik, mitigasi bencana, dan sebagainya. Terintegrasi dengan perencanaan biaya,” kata HRF. Selain itu, perencanaan dan pembangunan kota ke depan harus melibatkan mitra dan stakeholder terkait. Sesuai dengan prinsip-prinsip tentang tata kawasan dan hunian. Mengembangkan fasilitas pendukung yang sesuai. “Dan yang terpenting adalah pembangunan yang berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan umum. Juga memperhatikan keragaman budaya,” pungkasnya. (ndi/*)

Kota Mataram, Made Slamet, bahwa nama Baehaqi merupakan salah satu yang masuk dalam radar PDI-P untuk disandingkan dengan Selly. Karena sosok Baehaqi dinilai memenuhi kriteria figur yang diinginkan oleh PDIP sebagai pasangan Selly, yakni muda dan cerdas. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Buronan spesialis curi motor matik diamankan di Mapolda NTB usai ditangkap Kamis (21/11) dini hari kemarin.

Polda NTB Tembak Buron Pencuri Spesialis Motor Mataram (Suara NTB) Sudah sepantasnya Darwan (22) masuk dalam daftar pencairan orang (DPO). Pria asal Pringgarata, Lombok Tengah ini berkali-kali diduga mencuri sejak tahun 2013 tapi lolos dari kejaran. Sampai akhirnya, Kamis (21/11) dini hari, residivis ini diganjar timah panas. Darwan meringkuk di depan teras rumah tetangganya sekitar pukul 01.00 Wita. Memang saat itu dia sedang ngobrol-ngobrol santai. Rumah di Dusun Jabon Desa Menemeng Pringgarata itu dijadikan Darwan sebagai tempat persembunyian. “Dia lagi duduk-duduk sama tetangganya. Dia baru

pulang lagi ke kampungnya setelah lama kabur,” ungkap Kanit Resmob Subdit III Jatanras Iptu Lalu Eka Arya dikonfirmasi usai penangkapan. Darwan yang mendapat luka tembak di kakinya sempat mendapat perawatan di RS Bhayangkara Mataram. Darwan ketahuan perannya dari kesaksian pelaku penadahan motor curian, Budi Bontong yang sudah lebih dulu ditangkap. “Motor yang dia (Budi) jual kembali itu diterima dari Darwan. Budi sekarang sudah di Lapas. Sedang jalani vonis,” terang Eka. Tersangka Darwan diburu berdasar empat kasus pencurian. Yakni dua kasus tercatat di Polsek Am-

penan, satu kasus di Polsek Pagutan, dan satu kasus lagi di Polresta Mataram. “Karena pelakunya ini beraksi lintas daerah, maka diterbitkan DPO dari Polda NTB. Kami masih dalami lagi mengenai keterlibatannya di kasus-kasus lainnya,” jelas Eka. Darwan bersama Budi merupakan langganan Ramli, yang kini sudah menjadi terpidana dengan vonis satu tahun dua bulan penjara. Darwan menjual total empat motor curian ke Ramli. Darwan diduga mencuri motor yang semuanya motor matik sejak FebruariJuni 2019. Kepada Ramli, Darwan menjual motor curian dengan rentang harga Rp2 juta sampai Rp3 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) DPC PPP Kota Mataram memaastikan mulai Senin (25/11) pekan depan resmi membuka penjaringan atau pendaftaran bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota Mataram 2020, dan akan ditutup sampai tanggal 30 Desember 2019. Ketua Tim penjaringan calon kepala daerah, DPC PPP Mataram, Akmal, saat ditemui di Kantor DPW PPP NTB, Kamis (21/11) kemarin menyampaikan, pembukaan penjaringan balon merupakan tindak lanjut dari instruksi DPW NTB. Dalam instruksi itu DPC kabupaten/kota menggelar Pilkada diminta untuk membuka penjaringan. Dengan pembukaan penjaringan itu sebagai upaya mengakomodir dan memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri daerah untuk daftarkan diri dalam penjaringan. Baik kalangan internal maupun eksternal. Direncanakan dalam pembukaan penjaringan itu untuk pengambilan formulir dan pengembalian berkas pendaftaran dilakukan di Kantor DPW PPP NTB di jalan Majapahit. Dipilihnya pengambilan formulir dan pengembalian berkas di kantor DPW NTB karena lokasi sangat representatif dan memadai. “Kegiatan penjaringan balon kada oleh DPC Kota Mataram kita pusatkan di kantor DPW PPP NTB,” jelasnya. Meski pihaknya belum mulai membuka penjaringan balon kada. Tetapi sejumlah figur sudah memberikan konfirmasi ke tim penjaringan. Jika

nanti DPC PPP kota Mataram sudah mulai membuka penjaringan, baik balon walikota dan balon wakil walikota. Diantaranya, Haifa Akbar, Badruttaman Ahda dan Baehaqi. Sebab itu, Ia memastikan pihaknya terus mempersiapkan hal dan kebutuhan bagi proses pembukaan penjaringan balon kada tersebut. “Mereka sudah berkomunikasi dengan kita akan mengambil formulir,” imbuhnya. Lebih lanjut, setelah dibuka penjaringan itu pihaknya akan melakukan verifikasi berkas pendaftaran. Kemudian hasil verifikasi berkas itu akan diserahkan kepada tingkat DPW PPP NTB. Selanjutnya, berkas pendaftaran kandidat akan diteruskan dan ditindak lanjuti ke DPP melalui DPW NTB. “Semua keputusan nanti diserahkan ke DPP, siapa calon akan direkomendasikan diusung di Pilkada 2020,” paparnya. Sementara itu, Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri mengungkapkan, dari tujuh DPC kabupaten kota akan mengikuti Pilkada, Ada empat DPC belum memulai penjaringan. Yakni, Kota Mataram, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan kabupaten Bima. Sedangkan, tiga DPC kabupaten kota lainnya dalam proses pembukaan penjaringan. Masing-masing Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu. Pihaknya sudah mengingatkan paling telat Desember nanti semua DPC akan mengikuti Pilkada 2020 harus sudah mulai membuka penjaringan. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Baehaqi Dilirik Mohan dan Selly Jadi Wakil

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Jumat, 22 November 2019

Halaman 9

Pelebaran Jalan Pusuk, KLU Bergantung Provinsi (Suara NTB/dys)

JUARA - Dua mahasiswi UNU yang meraih juara di ajang MTQN didampingi dosen pembina.

Berprestasi di Ajang MTQM

Mataram (Suara NTB) Meski merupakan kampus baru di NTB, keberadaan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB tidak boleh dipandang sebelah mata. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNU NTB Heni Rahma Hidayati dan Rosana meraih juara pertama dan juara ketiga pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa (MTQM) Se-Pulau Lombok. Kegiatan ini dilaksanakan oleh UKM Pengembangan Studi Alquran (PS-Q) Universitas Mataram beberapa waktu lalu. Kegiatan yang bertema “Menanamkan Cinta dan Mewujudkan Revolusi Mental Berbasis Alquran ini” diikuti 90 peserta dari berbagai universitas negeri dan swasta di Lombok. Para peserta bertanding untuk memperebutkan empat cabang mata lomba yaitu Tilawatil Quran, Musabaqah Tartilul Quran, Musabaqah Hifzil Quran 3 & 5 Juz serta Musabaqah Karya Tulis Alquran. Heni Rahma, mahasiswi PGSD semester tujuh merasa sangat bersyukur atas prestasi yang telah diraih, dan tidak menyangka akan mendapatkan juara, karena melihat kualitas para pesaing yang cukup baik. “Alhamdulillah dengan Rahmat Allah SWT kami bisa meraih juara, kami berusaha mengikuti setiap tahapan dalam lomba dengan semangat masalah hasil kami serahkan kepada yang di atas.” ungkapnya. Pembina Pusat Studi Alquran UNU NTB Junaidi, M.Pd.I., menyampaikan kebanggaannya atas prestasi mahasiswa binaannya tersebut, pelatihan rutin dilakukan kepada mahasiswa yang mengikuti MTQ, setiap lomba MTQM tingkat lokal maupun nasional selalu diikuti seperti MTQM yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang tahun lalu. Hal ini bertujuan untuk mengasah mental dan menambah wawasan mahasiswa dalam studi Alquran. Junaidi yang juga Hafidz penghafal 30 Juz Alquran sehari hari juga membina santri Tahfidzul di Ponpes Yusuf Abdussatar Kediri, Lombok Barat ini menyatakan semoga mahasiswa semakin dekat dengan Alquran dan mengintegrasikan dinilai Alquran dalam diri mereka. “Saya bangga atas raihan prestasi yang dicapai, hal ini berkat kerja keras mahasiswa dalam mengikuti pelatihan yang kami berikan, semoga dari setiap perlombaan pengalaman mereka semakin bertambah, semakin mencintai Alquran dan tentunya mengamalkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan mereka,” jelasnya. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Masyarakat Lombok Utara sanga berkeinginan agar ruas jalur jalan Pusukbaik di wilayah Lombok Utara dan wilayah Lombok Barat, diperlebar. Pasalnya, volume transportasi melalui jalur itu cukup tinggi. Sebaliknya, lebar jalan tidak berubah sejak jalan itu dibuat di era penjajahan Jepang dahulu. Dikonfirmasi perihal pelebaran jalan itu, Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, H. Zaldy Rahardian, kepada wartawan Kamis (21/11) mengungkapkan, jalur jalan Pusuk butuh pelebaran. Hanya saja, Pemkab tidak secara otomatis dapat masuk ke wilayah tersebut

karena berstatus jalan Provinsi. Pada status tersebut, Pemprov NTB lah yang diharapkan dapat memprioritaskan pelebaran jalan tersebut. “Pusuk ini perlu dilebarkan. Tapi jalan itu kewenangan Provinsi. KIta sudah bersurat ke PU, ke Bappeda

Provinsi, tapi tidak ada tindak lanjut,” ungkapnya. Zaldy menyebut badan jalan Pusuk saat ini sepanjang 7 meter, dengan 5 meter diantaranya merupakan jalan aspal dan 2 meter bahu jalan. Pelebaran diperlukan samai 10 meter dengan jalan aspal

Mataram (Suara NTB) Puluhan tahun tanah milik TNI AD di wilayah Kodim 1607/Sumbawa dikuasai oleh oknum masyarakat Karang Cemes Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa. Kamis (21/ 11) kemarin lahan tersebut dieksekusi Korem 162/WB. Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa sebagai koordinator melakukan eksekusi dengan menggandeng aparat keamanan dari Polres Sumbawa. “Alhamdulillah mereka bersedia meninggalkan lahan dengan kesadaran sendiri tanpa ada penolakan ataupun perlawanan, ini patut diapresiasi,” kata Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramadhani dalam keterangan tertulisnya, Kamis kemarin. Menurut Danrem, Putusan MA RI dengan memenangkan termohon TNI AD sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. “Berdasarkan putusan MA RI, kami mengajukan eksekusi atas tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri Sumbawa dan permohonan tersebut ditindaklanju-

ti dan disetujui,” terangnya. Setelah disetujui dan ditetapkan tanggal eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa, pihaknya kemudian membuat surat peringatan (anmaning). Beberapa kali sosialisasi kepada warga yang menempati tanah tersebut dengan harapan agar mereka mengerti dan memahami kondisi yanga ada. Setelah warga menerima proses eksekusi, dilanjutkan dengan pembongkaran 15 unit rumah milik 17 KK yang menempati tanah tersebut. Sebelum eksekusi, ada sekitar 17 KK yang menempati lahan tersebut. Mereka menolak pindah, bahkan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa oleh Arsih dkk. Gugatan terdaftar dengan Nomor 33.pdt.G/2014/PN.SBB tanggal 28 April 2015. Pengadilan Negeri Sumbawa kemudian memutuskan menolak gugatan warga dengan putusan Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN Sumbawa tanggal 10 September 2014. Tidak terima dengan putusan tersebut, warga kemudi-

(Suara NTB/penrem)

EKSEKUSI - Proses eksekusi lahan milik Kodim Sumbawa Kamis kemarin. an melakukan banding ke Pen- guatkan putusan Pengadilan 2016. Diputuskan pada tanggal 21 Maret 2018 dengan putusan gadilan Tinggi Mataram atas Negeri Sumbawa. Kalah di tingkat banding, M. menolak kasasi yang diajukan nama M.Tahir Burhanudin, pemohon dan menghukum Pemoperkara Nomor : 98/PDT/2015/ Tahir Burhanudin kemudian PT MTR tanggal 9 Oktober Kasasi ke Mahkamah Agung RI hon Kasasi untuk membayar bi2015 dengan putusan men- dengan Nomor perkara 1371 K/ aya perkara di tingkat Kasasi PDT/2016 tanggal 13 Oktober sebesar Rp500.000. (ars/*)

Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menangkap dua pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Lotim, yakni Wira Purna Aji alias Wirda (19) dan Ramli Hamdani alias Dani (18) asal Sagik Mateng Desa Pene Kecamatan Jerowaru. Diantara kedua pelaku, Wirda merupakan residivis yang baru ke luar dari penjara sekitar satu bulan. Dalam melakukan aksinya, pelaku berjumlah empat orang dengan modus pelaku membuntuti korbannya yang sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian setibanya ditempat sepi, pelaku memberhentikan korban dan langsung menebas korbannya. Barulah pelaku mengambil paksa barang berharga korban berupa 1 unit handhphone dan 1 unit sepeda motor. Namun saat pelaku kabur, korban menarik pelaku yang berada di atas kendaraan sehingga handpone pelaku terjatuh dan tertinggal di TKP. “Pelaku Wirda kami tangkap di rumahnya. Kemudian dilakukan pengemban-

(Suara NTB/yon)

DIGIRING - Dua pelaku begal sadis digiring menuju rumah tahanan di Mapolres Lotim, Kamis (21/11). gan terhadap pelaku Dani. dan baru sebulan bebas dari Pada saat dilakukan pengem- Rutan. Sedangkan untuk dua bangan, pelaku Wirda mem- orang rekan pelaku masih berontak hendak melepaskan dalam pengejaran termasuk diri dari penguasaan petugas barang bukti berupa handhsehingga petugas melumpuh- phone dan SPM korban masih kan pelaku dengan tembakan dikuasai oleh rekan pelaku lurus menembus betis kiri pel- yang belum tertangkap. Saat aku,” terang Kasat Reskrim ini pelaku dan barang bukti Polres Lotim, AKP. I Made diamankan untuk pengemYogi Purusa Utama, SE,SIK, bangan dan proses hukum lebih lanjut. “Pelaku lain masih Kamis (21/11). Dijelaskan Yogi bahwa pel- dalam pengejaran di Loteng,” aku Wira merupakan residivis terangnya. (yon)

PKC PMII Bali Nusra Gelar Talkshow

Tingkatkan Rasa Toleransi Mataram (Suara NTB) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali - Nusra menggelar talkshow bersama mahasiswa yang ada di Kota Mataram. Talkshow ini mendatangkan pembicara mulai dari akademisi Unram dan pemateri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, di Aula Balai Koperasi UMKM Provinsi NTB, kemarin. Ketua PKC PMII Bali Nusra, Aziz Muslim mengatakan, secara sosial keagamaan NTB tidak hanya Islam, melainkan banyak berkeyakinan lain. Sehingga penting sebagai kader muda Islam sama sama menjaga kebhinekaan. “Ini semata-mata untuk kemaslahatan bersama dan terciptanya kedamaian sampai dirasakan oleh anak cucu kita,” kata Aziz dalam sambutannya. Aziz juga mengaku sedih akhir-akhir. Berbagai kelompok radikalisme telah menunjukkan aksinya sampai jatuhnya korban jiwa. Seperti contoh gerakan teroris yang menyerang terjadi di Medan pada tanggal 12 November 2019 lalu. Seharusnya tempat ini memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil

yang berada di kantor tersebut. “Diksusi ini untuk menanamkan kesadaran kepada kaum muda tentang pentingnya membumikan Islam Rahmatan Lil’alamin sebagaimana jati diri Islam itu sendiri yang mengedapankan Toleransi antar sesama,” tegas pria yang pernah menjadi Ketua Cabang PMII Kota Mataram. Sementara itu, pemateri dari akdemisi Unram, Prof Dr Zainal Asikin, SH, SU mengatakan, toleransi bukan masalah teks tapi soal konteks. Toleransi bukan pada persoalan jasmani melainkan soal hati nurani. Melainkan toleransi ajakan untuk merawat hati sehingga tumbuh sebagai hati yang mengedepankan cinta dan kasih sayang antar sesama. “Toleransi itu, semangat cinta kasih yang mengemban misi Islam Rahmatan Lilalamin untuk menghindari konflik yang terjadi di daerah kita,” tegas Asikin. Ditempat yang sama Ketua MUI NTB, Prof, Dr H. Saiful Muslim, MM mengatakan, majelis ulama merupakan konsep yang bekerja adalah ormas-ormas yang tergabung dalam majelis Ulama. MUI pula menyeru-

Selain jalur Pusuk, Pemda Lombok Utara juga berharap adanya kejelasan dukungan dana dari pusat dan provinsi untuk membangun Jalan Lingkar Utara. Betapa tidak, Pemda KLU sudah membebaskan Jalinkra sepanjang 11 km, namun belum tertangani sampai saat ini. Pemda sendiri sudah pernah mengusulkan pelebaran jalan Pusuk dan Jalan Lingkar Utara kepada Bank Dunia. Namun, upaya itu pun belum membuahkan hasil. (ari)

Warga Kuasai Tanah Kodim, Ini Upaya Korem 162/WB Amankan Aset TNI AD

Sebelum Perda 15 Desa Diketok, Pansus Residivis Begal Diringkus Polisi Turun Lapangan Praya (Suara NTB) – Panitia Khusus (Pansus) 15 desa definitif di DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sedang melakukan tinjauan lapangan dengan langsung turun ke 15 desa yang akan segera didefinitifkan tersebut. Tinjauan lapangan ini untuk memperkaya referensi anggota Pansus terkait dengan realitas di lapangan dan kebutuhan masyarakat. “Pansus Raperda 15 Desa ini kita jadwalkan tadi untuk turun guna memantau bagaimana kondisi di lapangan, seperti mencari referensi-referensi supaya pembahasannya tidak di dalam ruangan saja,” kata Ketua DPRD Loteng H. Tauhid kepada Suara NTB, Kamis (21/11). Tauhid mengatakan, penetapan Raperda 15 Desa ini akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Loteng tanggal 28 November mendatang bersamaan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2020. Pembahasan raperda tentang desa dan APBD ini memang dilakukan secara marathon untuk memenuhi target penetapan sebelum Desember. Pansus sebelumnya sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mendapatkan masukan-masukan sebelum Raperda ini disahkan. Secara umum kata Tauhid, sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat terkait dengan pemekaran desa ini,” Sehingga kita merumuskan raperda seperti ini,” terangnya. Terlebih lagi pemekaran 15 desa di Loteng ini dinilai sangat urgen karena sudah sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar dan sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Pemekaran desa akan mendekatkan pelayanan masyarakat,” serta pelayanan kepada masyarakat lebih cepat,” katanya. Berdasarkan PP No 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa, bahwa desa persiapan ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif paling lama tiga tahun. Ke 15 desa persiapan di Loteng itu sudah masuk tiga tahun sehingga harus segera ditetapkan.(ris)

7 meter dan 2-3 meter bahu jalan dan drainase. Dalam usulan Pemkab, pelabaran jalan Pusuk mengusung konsep Integrated Tourism Master Plan (ITMP). Sebab wilayh tersebut merupakan jalan wisata. “Baiknya jalan Pusuk diusulkan naik status menjadi jalan Nasional, karena di sana juga kawasan hutan. Jadi kalau sudah jalan nasional, koordinasi di tingkat pusat lebih mudah ketimbang dari daerah ke pusat,” paparnya.

kan pesan kepada Ummat Muslim untuk menciptakan kehidupan yang damai, harmonis dan toleran antar umat beragam dalam rangka mewujudkan Islam Rahmatan Lil’alamin. “Spirit tersebut harus diwujudkan melalui sikap dan prilaku keberagaman yang santun rukun, toleran, saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan,” pesannya. Saiful juga mengajak seluruh Ummat Islam khusunya yang ada di NTB untuk menjadikan momentum Maulid Nabi tahun ini sebagai kesempatan meningkatkan ketakwaan dengan berbuat kebajikan dan beramal soleh. Saiful berharap, agar ummat muslim juga dapat mewarisi semangat pembebasan dari berbagai bentuk ketertindasan, baik itu kemiskinan, kebodohan maupun keterbelakangan. “Hakikat dari misi risalah Nabi Muhammad SAW, melakukan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas, dengan berempati merasakan beratnya penderitaan mereka, memberikan rasa aman dan sentosa, serta memberikan rasa belas kasih terhadap sesama umat manusia,” jelas pria berkacamata ini. Menurutnya, momen Maulid

(Suara NTB/ist)

TALKSHOW - Dari kanan akdemisi Unram, Prof Dr Zainal Asikin, SH, SU., Ketua PKC PMII Bali-Nusra, Aziz Muslim (tengah), Ketua MUI NTB Prof, Dr H Saiful Muslim usai acara talkshow. Rasul kali ini dapat dimanfaat- Islam. Sisi lain juga, hal yang kan oleh Umat Islam untuk perlu diperhatikan akhir-akhir mengembangkan hidup damai ini adanya wacana kebijakan dan harmonis di kalangan Um- yang dikeluarkan oleh Menteri mat Islam. Sehingga tidak ter- Agama mengenai penggunaan jebak pada pertentangan dan celana cingkrang. “Ini gak dibeperselisihan yang dapat meru- sar-besarkan dan diperdebatsak silaturrahmi antarummat kan,” sarannya. (*)

498 Guru Ikuti Pre-test PPG di SMKN 3 Mataram Mataram (Suara NTB) Sebanyak 498 peserta berasal dari Mataram dan Lombok Barat (Lobar) mengikuti Seleksi akademik Pre-test Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berlangsung di SMKN 3 Mataram. Kegiatan yang dmulai sejak tanggal 1622 November 2019 itu sebelumnya diawali dengan proses verifikasi dan validasi (verval). Khusus di SMKN 3 Mataram terdapat 498 peserta yang mengikuti uji kompetensi. Operator Ujian Pre-test PPG SMKN 3 Mataram, Bayu Pandu Wibisono mengatakan, di SMKN 3 Mataram ada 498 peserta yang berasal dari Mataram dan Lobar. Mereka mengikuti Pre-test PPG mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. SMKN 3 Mataram salah satu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan. Menurutnya, ada 14 tempat yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan uji kompetisi ini. Di antaranya ialah, SMKN 3 Mataram, SMKN 1 Tanjung, SMKN 2 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 1 Praya, SMAN 1 Praya, SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMAN 1 Selong, SMKN 1 Taliwang, SMKN 3 Sumbawa Besar, SMKN 1 Dompu, SMAN 1 Woha, dan SMKN 1 Kota Bima. “Sementara bagi peserta yang tidak bisa ditampung di SMKN 2 Kuripan langsung ke SMKN 3 Mataram melakukan tes kompetensi,” katanya menjelaskan. Pre-test PPG ini, ujarnya, merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dalam hal pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. ‘’Salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat pendidik adalah melaluiPendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) yang dilaksanakan saat ini. dan mudah-mudahan banyak yang lolos,’’ jelasnya. Terpisah Kepala Seksi Sistem Informasi pada LPMP NTB Drs. Sakban LPMP NTB, menyampaikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ten-

tang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru pemerintah telah memprogramkan pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan. Dan tahun ini, peserta yang dapat mengikuti PPGDJ diawali dengan proses verval linieritas Program Studi (Prodi) PPG melalui Sim PKB oleh Tim LPMP NTB. ‘’Sebanyak 5.818 dari 9.325 Guru di NTB dinyatan lolos verifikasi dan valid,” jelasnya. Menurutnya, menjadi calon peserta Seleksi Kemampuan Akademik Program PPG Dalam Jabatan (PPGDJ) Tahun 2019 adalah Guru Tetap di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kriteria, belum pernah mengikuti Seleksi Kemampuan Akademik, Telah mengikuti Seleksi Kemampuan Akademik, namun belum mencapai nilai minimum yang ditetapkan dan mengikuti Seleksi Kemampuan Akademik, namun mengalami perubahan pilihan bidang studi PPG. Selain itu, Syarat peserta Calon peserta Seleksi Kemampuan Akademik Tahun 2019 Program PPG Dalam Jabatan, wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Seperti sudah berstatus guru tetap PNS atau Non-PNS yang telah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau yayasan berdasarkan perjanjian kerja dan belum memiliki sertifikasi pendidikan, terdaftar pada Data Pokok Pendidikan, diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015. Di samping itu telah memiliki NUPTK, memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S-1/ D-IV dan sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti. (dys)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Sumbawa Besar Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram sebagai institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu pilar tersebut adalah pengabdian kepada masyarakat. STAHN Gde Pudja melaksanakan pengabdian bertempat di Banjar Tegal Sari, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sejak Senin (18/11) sampai Sabtu (23/11). Kegiatan pembukaan dilaksanakan di Pura Puseh Desa Baleagung, Banjar Tegal Sari, Kanar. Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Dr. I Made Agus Yudhiarsana, M.Ag., mengatakan kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu upaya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dosen. Tema yang diangkat dalam kegiatan pengabdian ini adalah aktualisasi dhar-

ma agama dan dharma negara di era milenial dengan sasaran anak-anak hingga orang tua. Tim panitia yang terdiri dari 16 orang memberikan program yaitu pengenalan dasardasar Agama Hindu, kesadaran pendidikan dan penguatan Agama Hindu, manajemen keluarga Hindu serta penanganan perkawinan beda agama. Di samping program tersebut, juga diberikan materi tentang pemanfaatan teknologi pertanian untuk optimalisasi hasil pertanian dan perkebunan, serta aktualisasi ajaran agama di era milennial. “Programprogram tersebut diharapkan dapat bermanfaat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Hindu, terutama kesadaran akan pendidikan,” katanya. Ketua Banjar Tegal Sari, I Nyoman Candra dalam sambutannya menyatakan antusias menerima kedatangan

tim pengabdian kepada masyarakat. Kedatangan tim ini diharapkan akan meningkatkan kualitas sradha dan bhakti masyarakat di daerah Kanar Sumbawa. Hal senada disampaikan Ketua PHDI Kabupaten Sumbawa, I Wayan Sukahanaya dalam sambutannya mengharapkan peran aktif masyarakat, untuk bertanya serta menggali informasi baik yang berhubungan dengan pengamalan agama serta pengetahuan lainnya. Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh STAHN Gde Pudja Mataram, karena masyarakat butuh penguatan-penguatan mental dan motivasi untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif dan aktual tentang agama Hindu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuka oleh Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaning-

sih, S.Ag., M.Ag. Dalam sambutannya, ia menyatakan pentingnya pembinaan umat Hindu terutama kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing menghadapi perkembangan di era revolusi industri 4.0. Ia juga memperkenalkan institusi STAHN Gde Pudja Mataram sebagai alternatif tempat melanjutkan studi dan mengharapkan anak-anak di Banjar Tegal Sari Dusun Kanar tersebut agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, agar kualitas SDM Hindu ke depan semakin meningkat. STAHN Gde Pudja Mataram dengan tujuh prodi S1 dan dua prodi S2, mewujudkan SDM yang tidak saja memahami ilmu agama namun juga memahami ilmu-ilmu yang lain sesuai prodi yang diambil. Wajah sumringah dan penuh semangat warga mewarnai keg-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama tim pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram dengan tamu undangan saat pembukaan pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja di Banjar Tegal Sari, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. iatan yang dilaksanakan tim pengabdian kepada masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram. Semangat belajar dan rasa ingin tahu yang besar masyarakat

terutama anak-anak membuat kegiatan begitu semarak. Sambutan orang tua juga tak kalah dalam diskusi tanya jawab baik dengan narasumber maupun tim

pengabdian. Informasi yang berhubungan dengan permasalahan masyarakat yang dihadapi dikemukakan dan diberikan solusi yang konkret. (ron/*)

Siapkan Guru Produktif

Pemerintah dan PTS Harus Berkoordinasi

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB masih kekurangan guru produktif. Salah satu penyebabnya karena minimnya perguruan tinggi membuka program studi yang mendukung ketersediaan guru produktif. Oleh karena itu, sebenarnya dibutuhkan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pihak Perguruan Tinggi (PT).

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi menyerahkan medali kepada pemenang lomba renang beberapa waktu lalu.

SMPN 1 Sekotong Torehkan Prestasi di Bidang Olahraga Giri Menang (Suara NTB) SMPN 1 Sekotong mampu menorehkan prestasi di bidang olahraga di antaranya sepak bola dan renang. Sekolah yang baru dipimpin beberapa bulan oleh Nahar, S. Pd., ini mampu mempersembahkan prestasi gemilang. “Alhamdulilah sejak saya serah terima di SMPN 1 Sekotong pada tanggal 4 September 2019 lalu, ada beberapa prestasi yang bisa kami torehkan khususnya di bidang olah raga,” kata Nahar pada Suara NTB belum lama ini. Baru-baru ini pihak sekolah sudah melaksanakan dua kali pertandingan antar sekolah dan meraih kemenangan. Di cabang olahraga renang, lanjut Nahar , yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar di Pantai Taun Kecamatan Sekotong, pihaknya mengirim 10 peserta. Dan alhamdulilah dari 10 orang yang kami kirim, dua anak didik kami mendapatkan medali,” ujarnya bangga. Sebagai rasa bangga, pihaknya pun memberikan penghargaan kepada kedua siswa yang mendapatkan medali pada lomba renang bebas. Penghargaan yang diberikan berupa hadiah dalam bentuk uang pembinaan, kemudian dalam ekstra kurikuler lain, lan-

Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB, Dr. Halus Mandala, M.Hum., pada Kamis (21/11) mengatakan, ia sudah menyampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar melakukan pemetaan kebutuhan guru SMK untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga akan duduk bersama membahas kebutuhan guru produktif itu. PTS dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Dikbud NTB perlu mengadakan MoU penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui diklat atau sertifikasi profesi, termasuk membuka prodi yang relevan untuk jangka panjang. “Kami sudah sampaikan ini saat acara diskusi kelompok terpumpun revitalisasi SMK,” katanya. Halus yang juga Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram ini

Lulusan Pelayaran Enggan Jadi PNS

(Suara NTB/ist)

TAMPIL - Siswa SMPN 1 Sekotong saat tampil pada pertandingan renang. jut Nahar , pihak sekolah juga menekuni kreasi seni tari tradisional. “Kemarin coba kita tampilkan pas upacara sumpah pemuda dan sangat memukau , saya selaku kepsek memberikan ruang saat selesai apel untuk masing- masing kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjukkan aksi-aksinya,” jelas Nahar. Pasca dirinya serah terima jabatan SMPN 1 Sekotong, pihaknya dan semua kepala sekolah se Pulau Lom-

bok diundang untuk mengikuti pelatihan diklat penguatan kepala sekolah di LPMP Mataram selama 10 hari. “ Ahamdulilah saya mendapatkan predikat lulusan terbaik dengan predikat sangat memuaskan,” katanya. Dia juga menambahkan visi SMPN 1 Sekotong, yakni SMPN 1 Sekotong Berbeda. Akronim Berbeda itu adalah Berkarakter, Berprestasi dan Berbudaya. (her)

BUKANNYA tidak ada Sarjana Pelayaran di NTB yang akan mengisi formasi CPNS Guru SMK tahun 2019, namun sarjana-sarjana pelayaran itu diduga enggan mendaftar jadi CPNS lantaran gaji di luar menjadi PNS sangat besar. “Saya lihat orang daerah sendiri sekolah di luar makanya saya ambil SMK Pelayaran di sini. Mereka sekolah dan kuliah. Ada alumni SMK dan sarjana pelayaran. Tapi mereka lari ke pelayaran karena lebih banyak uangnya,” ujar Kepala SMK Pelayaran Mataram, Baiq Yusriana pada Suara NTB, Rabu (20/11). Dirinya menduga, belum terisinya formasi CPNS untuk guru Nautika Kapal Niaga, guru Nautika Kapal Penangkap Ikan, karena lulusan ini sangat langka. Sehingga banyak alumni SMK Pelayaran maupun sarjana pelayaran dicari berbagai perusahaan kapal dengan gaji besar. “Jadi bukan karena ngak ada sarjana, cuma mereka nggak mau ngajar. Kita rencana mau nambah akademi, sertifikasi dan lain lain. Jadi dia ada pilihan lain untuk daerahnya

STAHN Gde Pudja Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kempo Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Nusa Sari, Banjar Nusa Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Kegiatan itu dimulai sejak Senin (18/11) sampai dengan Sabtu (23/11). Dengan mengusung tema melalui pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja, kita tingkatkan moderasi beragama di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. PEMBUKAAN dilaksanakan pada Senin (18/11) malam, yang dibuka Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, yang diwakili Ketua P3M STAHN Gde Pudja, Drs. I Ketut Sumada, M.Ag. Selain itu sambutan juga disampaikan Ketua PHDI Kabupaten Dompu, Kepala Desa Dorokobo, dan perwakilan Ketua STAHN Gde Pudja. Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat, Dr. Siti Zaenab, S.Ag.,M.Pd., mengatakan undangan yang hadir antara lain ketua PHDI Kabupaten Dompu, Ketua PHDI Kecamatan Kempo, Kepala Desa Dorokobo, Ketua Banjar Nusa Sari dan seluruh masya-

menegaskan, dibutuhkan komunikasi dan kerja sama antara PTS dengan pemerintah daerah terkait penyiapan kebutuhan guru produktif tersebut. Pihaknya akan bersedia membuka prodi yang relevan asal ada hasil studi kelayakan akan kebutuhan guru produktif itu, juga ada dukungan dari pemerintah daerah. “Artinya dibutuhkan komunikasi dan kerja sama untuk saling mengetahui kebutuhan. Kami PTS terkendala nomenklatur di Dikti, tapi kalau ada terobosan dan ada kesiapan dukungan dari Pemda kami siap memfasilitasi, menyampaikan, mengusulkan ke Dikti untuk membuka prodi untuk menghasilkan guru produktif sesuai kebutuhan daerah. Karena itu kita perlu duduk bareng,” ujar Halus. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dik-

bud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi peta jalan revitalisasi SMK. Pada kesempatan itu, katanya, APTISI juga siap membantu. Ia mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih detail terkait kerja sama dengan perguruan tinggi. Aidy juga sangat berharap perguruan tinggi mengetahui kebutuhan pendidikan di daerah. Hal ini penting karena perguruan tinggi yang mengeluarkan lulusan. “Jurusan umum yang dibuka (oleh perguruan tinggi) itu banyak sekali tamatannya yang belum terserap, tapi kalau guru produktif dan guru SLB di NTB ini sangat memerlukannya. Kami sangat berharap ada perguruan tinggi yang mengapresiasi itu,” harapnya. Jika pun perguruan tinggi membuka jurusan untuk menghasilkan guru produktif, masih dibutuhkan waktu sekitar empat sampai lima tahun untuk menghasilkan guru tersebut. oleh karena itu, Dikbud NTB mengantisipasinya dengan memberikan penguatan dan diklat. Menurut Aidy, dibutuhkan sekitar 1000-an orang guru produktif untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di NTB. (ron)

rakat Nusa Sari. Tim pengabdian dari STAHN Gde Pudja yang bisa mengikuti kegiatan pengabdian tersebut sebanyak 15 orang dari 18 orang yang tercantum di Surat Keputusan (SK) tim pengabdian masyarakat. Sekretaris Panitia, Dr. Ni Putu Sudewi Budhawati, S.Ag., M.Pd.H., menambahkan, tim pengabdian masyarakat juga memberikan bantuan berupa satu set sound system. Sasaran dari kegiatan pengabdian itu yaitu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. “Kegiatan pengabdian ini sebagai implementasi tri dharma perguruan tinggi untuk meningkatkan

(Suara NTB/ist)

PENGABDIAN MASYARAKAT - Suasana pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram di Dusun Nusa Sari, Banjar Nusa Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. moderasi beragama di Kecamatan Kempo,” ujarnya. Penutupan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja direncanakan pada Sabtu (23/ 11) mendatang. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan antara lain penyuluhan kerukunan umat beragama, gotong royong, persembahyangan bersama, pembelajaran pendidikan Agama Hindu di Pasraman untuk

SD, SMP dan SMA, praktik membuat upakara bagi remaja putri dan ibu rumah tangga, penyuluhan dinamika budaya dalam keluarga, perilaku menjaga lingkungan bersih dan sehat, persembahyangan bersama dan dharma wacana, Dharma Tula Agama dan Budaya Hindu, Dharma Tula Dinamika Budaya dan Moderasi Beragama, dan Dharma Tula Etika dan Hukum Hindu. (ron/*)

sendiri,” ungkapnya. Mereka kata dia, begitu tamat langsung terserap ke dunia industri perkapalan. Tanpa harus melamar jadi CPNS, mereka dicari duluan. Dibanding dengan jadi guru di SMK yang gajinya tidak seberapa. “Karena ngak ada uangnya. Mereka kan butuh uang besar, kalau ada tawaran yang lebih besar, lebih baik diambil itu,” jelasnya. Selain itu, profil lulusan SMK Pelayaran dan sarjana pelayaran itu bukan menjadi guru PNS. Melainkan mereka dibina dan didik untuk jadi tenaga pelayaran. Sehingga wajar formasi guru SMK untuk sejumlah sarjana belum terisi hingga kini. Dijelaskan Baiq Yusriana, jumlah SMK Pelayaran seluruh Indonesia sebanyak 273 sekolah. Sedangkan kampus pelayaran berupa politeknik belum banyak. Di satu sisi industri perkapalan juga membutuhkan tenaga pelayaran cukup besar. Sementara problem lainnya, SMK

Pelayaran secara nasional kekurangan guru produktif. Mengingat alumninya tidak banyak yang mengabdi jadi guru. Jika formasi itu lowong hingga batas akhir pendaftaran, Yusriana mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi pegawai negeri untuk mengajar di SMK-SMK. Pemerintah jelasnya, punya tugas memberikan sertifikasi pelayaran. “Ini problem nasional, bahkan di Surabaya itu hanya satu guru produktifnya. Kalau kita bisa bertahan karena kita masih dibantu alumni. Karena bahkan mengharapkan pemerintah melakukan sertifikasi kepada guru-guru itu nggak juga dilakukan. Makanya kita arahkan pemerintah untuk melakukan sertifikasi guruguru itu untuk bisa mengajar. Kenapa pemerintah tidak melakukan sertifikasi pada guru yang nantinya bisa mengajar di SMK. Kita sulit dapat tenaga, jadi kita dibantu alumni, “ tutupnya. (dys)

Jumat, 22 November 2019

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Perenang unggulan NTB, Ricky Alexander gagal mem12345678901234567890123456789012 persembahkan medali untuk tim renang NTB di Pekan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang berlangsung di 12345678901234567890123456789012 Jakarta, Kamis (21/11). Pelajar asal Kota Mataram ini 12345678901234567890123456789012 hanya mampu meraih peringkat keempat dalam laga 12345678901234567890123456789012 final lomba renang nomor 100 meter gaya dada putra. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Rizky yang merupakan unggulan NTB di cabang 12345678901234567890123456789012 olahraga renang sebelumnya berhasil merah peringkat 12345678901234567890123456789012 tiga besar dalam babak Qualifikasi. Namun di babak 12345678901234567890123456789012 final, kemampuan Rizky justru berkurang sehingga 12345678901234567890123456789012 meraih peringkat empat besar nasional. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sementara, juara satu dalam lomba renang gaya dada 12345678901234567890123456789012 100 meter putra diraih oleh atlet Jawa Timur, Andi Mu12345678901234567890123456789012 hammad Nurriska dengan catatan waktu 1 menit, 03,88 12345678901234567890123456789012 detik. Sedangkan peringkat kedua juga diraih atlet Ja12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tim, M. Furqon Rolan dengan waktu 1 menit, 04,71 12345678901234567890123456789012 detik dan peringkat ketiga dari Jawa Tengah, Dwi Ar12345678901234567890123456789012 juno Saputro catatan waktu 1 menit, 05.98 detik. 12345678901234567890123456789012 Pelatih Renang Popnas NTB, Mohti Sumardi yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diwawancara Suara NTB usai pertandingan mengata12345678901234567890123456789012 kan Rizky Alexander sudah berniat maksimal. Na12345678901234567890123456789012 mun belum bisa menyumbangkan medali untuk no12345678901234567890123456789012 mor 100 meter gaya dada putra. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Rizky sudah berbuat maksimal, namun lawan yang 12345678901234567890123456789012 dihadapi cukup berat. Semoga besok Rizky bisa mem12345678901234567890123456789012 berikan medali karena masih akan turun di nomor 200 12345678901234567890123456789012 meter dada,” ucapnya. 12345678901234567890123456789012 Untuk diketahui, cabor renang memasang target 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 satu medali di Popnas 2019. Target tersebut diharap12345678901234567890123456789012 kan dapat diraih lewat Ricky Alexander di nomor 200 12345678901234567890123456789012 meter gaya dada putra. Bukan berarti tiga atlet lain 12345678901234567890123456789012 tak punya peluang, namun dari hasil prestasi nasion12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 al, Ricky dinilai memiliki prestasi nasional di usia 17 12345678901234567890123456789012 tahun ke bawah. 12345678901234567890123456789012 Sementara itu tiga perenang putri NTB lainnya, 12345678901234567890123456789012 Cintya, Haris Rainor dan Annisa tak dibebani target 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 medali karena usia tiga atlet tersebut masih sangat 12345678901234567890123456789012 muda yakni 15 tahun ke bawah. Sementara lawan 12345678901234567890123456789012 yang dihadapi rata-rata berusia 17 tahun ke bawah 12345678901234567890123456789012 dan berprestasi nasional. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Kalau atlet putri kita juara nasional di Kelompok 12345678901234567890123456789012 Umur 15 tahun kebawah, jadi tidak ditarikan medali. 12345678901234567890123456789012 Mereka diharapkan bisa mempertajam limit waktu 12345678901234567890123456789012 saja,” jelasnya. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Dua tim estafet NTB bertarung di nomor estafet 12345678901234567890123456789012 4x100 meter dan estafet 4x100 meter putri di cabor 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 atletik Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas), di 12345678901234567890123456789012 Lintasan Atletik Madia Senayan Jakarta, Kamis (21/ 12345678901234567890123456789012 11). Sayangnya, dua tim estafet andalan NTB itu be12345678901234567890123456789012 lum mampu mempersembahkan medali. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tim estafet 4x400 meter putri NTB didiskuali12345678901234567890123456789012 fikasi. Pasalnya, salah satu pelari putri NTB yang 12345678901234567890123456789012 merupakan pelari ketiga menjatuhkan tongkat. Ak12345678901234567890123456789012 ibatnya wasit menghentikan langkah pelari NTB 12345678901234567890123456789012 dan tak boleh melanjutkan perlombaan. Sedangan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tim estafet 4x100 meter putra yang diperkuat 12345678901234567890123456789012 Mirawan dan kawan-kawan menempati peringkat 12345678901234567890123456789012 empat besar nasional. 12345678901234567890123456789012 Data yang diterima Suara NTB melalui Pelatih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Atletik NTB, Made Budiasa menyebutkan tim estafet 12345678901234567890123456789012 4x400 meter putra yang diperkuat Mirawan, Gabriel 12345678901234567890123456789012 Lois, Mitahul Rahman dan Agus hanya mampu finis 12345678901234567890123456789012 di peringkat keempat dengan catatan waktu 42.76 de12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tik. Hasil tersebut membuat tim estafet 4x100 12345678901234567890123456789012 meter putra NTB gagal mempersembahkan medali. 12345678901234567890123456789012 Sementara juara satu diraih tim atletik Jateng 12345678901234567890123456789012 (Diki Novian, Reray, Nanda dan Ari Wijaya) dengan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 waktu 42,49 detik. Sementara juara dua diraih tim 12345678901234567890123456789012 Jatim ditempat dengan catatan waktu 42.52 detik 12345678901234567890123456789012 dan diurutan ketiga diraih Jawa Barat dengan cata12345678901234567890123456789012 tan waktu 42,66 detik. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk diketahui, cabang olahraga atletik NTB 12345678901234567890123456789012 mengikuti tiga nomor pertandingan di hari kelima 12345678901234567890123456789012 pertandingan cabor atletik kemarin. Tiga nomor itu 12345678901234567890123456789012 estafet 4x100 meter putra, estafet 4x100 meter putri 12345678901234567890123456789012 dan nomor 1.500 meter putra yang diperkuat, Riski. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sayangnya di tiga nomor yang diikuti itu kontingen 12345678901234567890123456789012 atletik NTB belum berhasil menyumbang medali. 12345678901234567890123456789012 Informasi yang diterima Suara NTB, hingga kemar12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 in cabor atletik yang diperkuat 12 atlet baru meyum12345678901234567890123456789012 bang satu medali emas dari Mirawan. Sementara itu 12345678901234567890123456789012 pertandingan cabang olahraga atletik masih akan ber12345678901234567890123456789012 langsung, Jumat (22/11) hari ini. Kontingen atletik 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 NTB masih menyisakan dua atlet di nomor tolak pelu12345678901234567890123456789012 ru putri. Di hadapan nomor tolak peluru bisa menyum12345678901234567890123456789012 bangkan menambah perolehan medali NTB. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Ricky Alexander Gagal Sumbang Medali

Estafet Putri NTB Didiskualifikasi

SUARA NTB

Halaman 11

Voli Pasir Putra Persembahkan Perak Jakarta (Suara NTB) Kontingen NTB menambah perolehan medali perak di hari keenam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Jakarta, 15-25 November 2019. Tambahan medali perak NTB direbut di pertandingan cabang olahraga voli pasir putra. Tim voli pasir putra NTB yang diperkuat, Rizky dan Adam mempersembahkan medali perak setelah gagal mengalahkan tim DI Yogyakarta di babak final, yang berlangsung di Lapangan Voli Pasir Pantai Carnaval Ancol Jakarta Utara, Kamis (21/ 11) kemarin. Tim voli pasir NTB yang dilatih Surahman Sidik kalah 1-2 atas DIY. “Tim kita hanya meraih medali perak. NTB kalah 1-2 dari DI Yogyakarta di final,” ucap Surahman Sidik diwawancara Suara NTB usai pertandingan. Surahman mengatakan anak-anaknya sudah tampil maksimal di laga final, namun sayangnya tim DIY terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh tim NTB sehingga pertandingan final pun dimenangkan oleh DIY dengan skor 2-1. Meksi kalah di babak final, namun Surahman sangat puas dengan hasil tersebut. Sebab di laga final itu, tim putra NTB sempat memberikan perlawanan yang mengancam. Dimana di set pertama tim NTB berhasil unggul dengan skor yang meyakinkan, 21-15. Namun sayangnya, di set kedua Ridzky dan Adam tak mampu mempertahankan performa terbaik. Akibatnya tim DIY yang bermain menekan unggul de-

ngan skor 21-15. Posisi skor kedua tim berimbang menjadi 1-1. Di set kedua pertandingan kedua tim semakin ketat, masing-masing pemain melakukan permainan cepat dengan saling menyerang. Tim NTB sudah berusaha menunjukan permainan terbaiknya, namun sayangnya dewi keberuntungan memihak tim DIY, sehingga pertandingan set ketiga dimenangkan DIY dengan skor 15-10. Pertandingan pun dimenangkan oleh DIY dengan skor 2-1. Surahman menambahkan bahwa hasil tersebut menempatkan tim putra NTB diperingkat dua dan berhasil meraih medali perak. Sementara itu tim putri NTB tersingkir di babak delapan besar setelah kalah atas tim Jateng 1-2.(fan) (Suara NTB/fan)

POPNAS - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan pelatih voli pasir Popnas NTB, Ni Putu Timi Yudani berpose bersama tim voli pasir putra NTB, Ridzky dan Adam di Lapangan Voli Pasir Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/11).

Baru Satu Balon Ambil Formulir di Penjaringan PAN KSB (Suara NTB/jun)

POSE BERSAMA – Bupati Dompu, H. Bambang M.Yasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) saat pose bersama atlet tenis meja wakil Indonesia, Wulasari (11), Kamis (21/11).

Wulansari Wakili Indonesia di Kejuaraan Tenis Meja Malaysia dan Singapura Dompu (Suara NTB) – Wulansari (11) atlet tenis meja asal Dompu, berhasil merebut mendali emas pada Seleksi Indonesia Emas di Jakarta. Hasil itu sekaligus menjadikannya salah satu wakil Indonesia pada kejuaraan tenis meja di Malasya dan Singapura Desember mendatang. Sebelum keberangkatannya untuk berlaga dengan atlet-atlet terbaik negara lain, Kamis (21/ 11) kemarin ia mendapat sambutan hangat Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin atas sejumlah prestasinya meng-

harumkan nama baik daerah. Bertempat di aula Gedung PKK, HBY sapaan akrab orang nomor satu di Dompu ini mengungkap kebangaannya atas perjuangan keras siswi Kelas IV Sekolah Dasar (SD) itu. Karena semenjak berlatih hingga menjadi sang juara ia tidak pernah mendapat bantuan pemerintah. “Ini adalah bukti bahwa sukses itu harus diperjuangkan, harus dibantu dan didukung. Tapi yang banyak terjadi selama ini di Dompu, belum apaapa sudah ajukan proposal. Beberapa anak yang menjadi juara dan sekarang ikut di pelatnas itu tidak melalui proyekproyek proposal oleh pemda. Tetapi mulai hari ini sang juara ini menjadi tanggungjawab kita semua,” ungkapnya. Di usianya yang masih belia, lanjut Bupati, Wulansari telah beberapa kali mendulang mendali pada setiap kejuaraan tenis meja tingkat nasional. Hingga akhirnya dibina khusus pelatnas untuk menghadapi kejuaraan internasional di Malasya dan Singapura. Selain untuk cabor tenis meja, pada kesempatan itu juga HBY menceritakan keberadaan sekolah sepak bola yang selama berdiri tidak pernah meminta bantuan pemerintah daerah. Namun secara mengejutkan keluar sebagai juara ditingkat provinsi NTB. Dan awal Desember mendatang mereka akan mewakili NTB di kejuaraan sepak bola nasional. “Sekarang kami sedang menggalang bantuan supaya sekolah bola itu memiliki sponsor tetap. Nanti bukan tidak mungkin juga di Dompu ini ada sekolah tenis meja,” jelasnya. Terpisah pelatih Wulansari, Dahlan dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, keberangkatan Wulan untuk berlaga di luar negeri ini memang untuk yang pertama kalinya. Namun pada kejuaraan internasional open di Jakarta sebelumnya sudah beberapa kali diikuti. Sehingga dirasa tak ada kekhawatiran soal mental bertanding dan sebagainya. “Karena Wulan sekarang sudah ditangani pelatnas jadi persiapan khususnya di sana. Kita di sini juga tetap memberi hal-hal untuk kesiapannya berlaga,” pungkasnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Penjaringan bakal calon (Balon) Pilkada yang dibuka Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejauh ini masih sepi. Sejak dibuka 10 November lalu, tercatat baru satu Balon yang mengambil formulir hingga saat ini. “Sementara ini baru satu orang yang mengambil formulir ke kami,” sebut Ketua Tim Penjaringan DPC PAN KSB, H. Riyadi, SE kepada wartawan, Kamis (21/11). H. Riyadi menyebutkan, Balon yang telah mengambil formulir ke pihaknya tersebut adalah Mustakim Patawari. Mustakim sendiri merupakan ketua DPC Partai Demokrat (PD) KSB yang sebelumnya juga telah mendaftar ke beberapa partai lainnya. Menurut H. Riyadi, pihaknya masih optimis akan ada sejumlah figur yang akan mendaftarkan diri. Mengingat partainya memiliki 2 modal kursi di DPRD. “Kan masih lama juga penjaringannya. Kami baru akan tutup 11

Desember nanti,” paparnya. Ditanya mengenai kadernya Muhammad Natsir, ST. H. Riyadi yang juga ketua Bappilu PAN KSB ini mengaku, sejauh ini kadernya tersebut belum memutuskan apakah akan maju bertarung di Pilkada KSB atau tidak. Meski diakuinya secara kepartian ketua DPC PAN KSB itu mendapat amanat partai. “Beliau sejauh ini masih menunggu regulasi soal pencalonan anggota legislatif. Kalau misalnya nanti tidak perlu mundur pasti beliau maju,” klaimnya. Ia menjelaskan, secara kepartaian PAN hampir sama dengan partaipartai lainnya. Mekanisme penjaringan dilaksanakan untuk membuka ruang bagi setiap figur Balon yang

berminat menggunakan PAN sebagai kendaraan politiknya maju di Pilkada. “Nanti juga ada mekanisme survei yang kami jalankan untuk melihat tingkat elektabilitas tiap figur yang sudah mendaftar,” imbuhnya. (bug)

H. Riyadi (Suara NTB/ist)

Jumat, 22 November 2019

SUARA NTB

Halaman 12

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 22 November 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

OPINI

Halaman 14

Dilema Ancaman Krisis Pangan Jangan Latah Buka Jurusan yang Sama BANYAKNYA formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB yang belum memiliki peminat perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah ke depan. Formasiformasi yang boleh dikata langka peminatnya ini menjadi salah satu gambaran sarjana lulusan perguruan tinggi (PT) di NTB. Masih banyak disiplin keilmuan yang ada di PT, baik negeri dan swasta belum mengakomodir dunia kerja, khususnya tenaga-tenaga pendidikan yang memiliki keahlian tertentu. Ternyata di antara ribuan lulusan PT setiap tahunnya, ada bidang keilmuan yang belum ada lulusannya di NTB. Misalnya, guru nautika kapal niaga, guru nautika kapal pelayaran dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB). Lulusan guru nautika kapal niaga dan kapal pelayaran serta guru SLB ini boleh dikata selama ini menempuh pendidikan di luar daerah. Kondisi ini sebenarnya menjadi peluang bagi PT negeri dan swasta membuka program studi atau jurusan khusus yang belum ada di NTB. Apalagi melihat formasi yang dibuka daerah selama ini banyak yang tidak terisi, karena minimnya peminat yang mendaftar. Dalam membuka jurusan atau fakultas PT yang ada di NTB jangan sampai latah. Artinya, ketika melihat satu PT yang dilihat sukses membuka satu program studi baru dengan banyaknya mahasiswa yang mendaftar, PT lain ikut-ikutan membuka program studi dan jurusan yang sama. Akibatnya, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, lulusan sejumlah PT yang memiliki prodi dan jurusan sama membeludak. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap penyerapan alumni PT ini di dunia kerja. Sebagai contoh, saat pembukaan CPNS seperti sekarang ini, dalam satu formasi penerimaan CPNS yang dibutuhkan hanya 1 orang. Namun, jumlah pelamar yang melamar di formasi ini cukup banyak. Misalnya formasi Guru Bahasa Inggris di satu sekolah. Dari 1 formasi guru yang dibutuhkan, diperebutkan lebih dari 900 pelamar. Belum lagi di formasi lain, seperti formasi yang memiliki banyak lulusan diperebutkan oleh pelamar yang jumlahnya tidak sedikit. Melihat kondisi ini, tentu menjadi sebuah peluang bagi PT di NTB membuka jurusan atau program studi yang selama ini belum ada di NTB. Jangan sampai, peluang-peluang yang ada ini tidak ditangkap dengan baik, sehingga peluang-peluang memiliki alumni yang bekerja di instansi pemerintah tidak ada. Selain itu, antara PT dan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota saling berkomunikasi terkait program studi, jurusan hingga fakultas yang dibutuhkan di NTB. Adanya komunikasi yang intens ini, setidaknya memberikan gambaran pada pihak yayasan bagi PT swasta atau PT negeri untuk membuka jurusan dan fakultas yang dibutuhkan. Paling tidak, dari komunikasi yang baik ini kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi formasi dalam setiap penerimaan CPNS tidak ada yang kosong. Mencermati pernyataan Guru Besar Universitas Mataram Prof. H. Mahyuni, jika belum terisinya formasi CPNS Guru SMK di masa pendaftaran CPNS tahun ini diduga, karena terputusnya peta jalan pembangunan daerah dengan perguruan tinggi. Di mana, masih ada ego sektoral antara manajemen PT yang ada di daerah dan pemerintah daerah, sehingga tidak terbangun link and match di dalam proses menciptakan SDM. Saat daerah membutuhkan SDM yang berbeda dengan SDM yang direkrut pada tahun-tahun sebelumnya, seringkali daerah merasa kesulitan, karena belum ada lulusan PT dalam daerah. Sebagai warga NTB, kita berharap, pimpinan daerah yang juga berasal dari PT di NTB bisa bekerjasama dengan PT, baik negeri dan swasta di NTB membuka program studi, jurusan hingga fakultas yang sekiranya dibutuhkan. Koordinasi satu sama lain saling dibutuhkan, sehingga dalam pelaksanaannya ke depan, NTB tidak lagi dipusingkan dengan formasi yang tidak ada pelamarnya, terutama dari program studi yang selama ini langka di NTB. Bahkan, kalau perlu lulusan SMA/SMK dari daerah lain belajar di NTB, terutama pada program studi yang jarang dibuka oleh PT. Untuk itu, kita berharap, yayasan pendidikan tinggi dan PT negeri tidak latah membuka program studi hanya berorientasi pada kuantitas jumlah mahasiswa. Tapi bagaimana menjadi pelopor membuka jurusan atau fakultas baru yang lulusannya dibutuhkan banyak pihak di masa mendatang. Semoga! (*)

ISTEM Pertanian Indonesia menjadi sebuah apresiasi bagi petani yang notebennya merupakan profesi yang sangat sangat “unggul” di dalam membangun Bangsa. Hal ini patut disyukuri dan diberi apresiasi lebih baik secara moril maupun materil. Pasalnya, komoditas hasil pertanian menjadi ciri khas dan mampu menopang tatanan negara Indonesia. Banyak hasil pertanian yang di ekspor ke luar negeri. Inilah yang melatarbelakangi Indonesia mendapat julukan negara “Agraris”. Indonesi memiliki lahan yang subur yang sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Kekayaan Indonesia memang tidak terkira luasnya. Hal ini juga dapat dianalogikan dalam lirik sebuah syair yang berbunyi “kail dan jala cukup menghidupimu, tongkat dan kayu jadi tanaman”. Syair ini memberikan isyarat bahwasanya, Indonesia merupakan negara yang kaya dan makmur, terutama dalam bidang peranian. Berbagai macam kekayaan alam tersedia bagi masyarakat tanpa harus “menukar harga”. Inilah yang menjadi sebuha keniscayaan bahwa Indonesi memang kaya SDA yang mampu menopang kehidupan masyarakat sampai anak cucu. Polemik Sektor Pertanian Namun dewasa ini, SDA indonesia mengalami “kekisruhan” secara universal. Lahan pertanian yang merupakan aset negara bagi anak cucu kita, kini telah diambil alih oleh negara lain. Ancaman krisis regenerasi petani menyebabkan 61 persen petani di Indonesia usianya di atas 54 tahun. Selain itu, jumlah petani pun terus menurun. Pada 2001 lalu jumlah petani mencapai 32 persen atau setara dengan 14 juta, tahun 2015 lalu mencapai 9 juta. Pada kondisi yang sama, pada 2015 nanti jumlah petani Indonesia hanya 6 juta orang. Segala bentuk produksi pertanian yang merupakan komoditas terbesar negara dan lahan pertanian dikuasai oleh Bangsa Asing. Selain itu, lemahnya kualitas SDM di era modern menjadi kendala dalam mempertahankan kemajuan sektor pertanian Indonesia. Ancaman krisis regenerasi petani menyebabkan 61 persen petani di Indonesia usianya di atas 54 tahun. Selain itu, jumlah petani pun terus menurun. Pada 2001 lalu jumlah petani mencapai 32 persen atau setara dengan 14 juta, tahun 2015 lalu mencapai 9 juta. Pada kondisi yang sama, pada 2015 nanti jumlah petani Indonesia hanya 6 juta orang.

Oleh : Ali Damsuki* (Pembina di Pondok Pesantren Jihadul Muslimin, Lombok Timur)

Modernisasi desa juga menyebabkan jumlah petani menurun. Data dari LIPI pada tahun 1986 jumlah petani sebanyak 54 persen, tahun ini hanya 32 persen. Sementara peningkatan sektor jasa meningkat dari 37 persen di tahun 1986 menjadi 43 persen tahun. Inilah yang menyebabkan perkembangan pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis. Modernisasi desa juga menyebabkan jumlah petani menurun. Data dari LIPI pada tahun 1986 jumlah petani sebanyak 54 persen, tahun ini hanya 32 persen. Sementara peningkatan sektor jasa meningkat dari 37 persen di tahun 1986 menjadi 43 persen tahun. Inilah yang menyebabkan perkembangan pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini pula berdampak pada sektor ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain soal minimnya SDA dan SDM di bidang pertanian, Indonesia ditengarai akan menghadapi krisis petani pada 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jumlah petani pada 2025 nanti hanya berkisar 6 juta orang(lipi.go.id, 2019). Berbagai dinamika dan permasalahan terait dengan sektor pertanian Indonesia menjadi sekelumit permasalahan yang berimplikasi besar bagi negara Indonesia. Banyak masyarkat yang dirugikan karena masalah tersebut seperti halnya, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perlunya sebuah ide atau gagasan yang dapat memberikan inovasi terbaru dalam menyelesaikanpermasalahn yang begitu kompleks (problem solving). Pemberdayaan sektor pertanian yang mengacu pada inovasi pedesaan menjadi kunci utama dalam mengangani permasalan tersebut. Komunikasi Inovai Desa Munculnya berbagai permasalahan

RADIO

dalam sektor pertanian, konsep inovasi pedesaan yang berbasis “komunikasi inovasi pedesaan” dengan pendekatan penyuluhan pertanian merupakan program yang sesuai untuk menangani permasalahan tersebut. Komunikasi merupakan proses penyampian pesan yang dimanifestasikan dalam program penyuluhan pertanian. Signifikansi komunikasi inovasi pedesaan menjadi hal yang sangat urgen dalam membangun sektor pertanian di Indonesia. Pasalnya, ketika konsep komunikasi inovasi ini diaplikasikan di Indonesia, perkembangan pertanian akan mengalami kenaikan sedikit demi sedikit secara berkelanjutan. Kondisi tersebut secara otomatis akan membantu masyarakat Indonesia secara yang sedang “dirundung” permasalahan pertanian. Program ini akan banyak membantu dari berbgai aspek, baik kualitas SDM, kualitas SDA, kualitas lahan, maupun hasil produksi. Ketika permasalahan pertanian yang lebih condong pada kualitas produksi, program ini akan memberikan pemberdaayaan yang berbasis untuk meningkatkan produksi pangan, keamanan pangan, intensifikasi dan lain sebagainya. Sedangakan dalam kontesk permasalahn kualitas SDM dan sosial, program ini akan berusaha untuk mengentaskan kemiskinan baik secara sosial maupun struktural dan meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan (training) yang digalakan. Program inovasi pedesaan juga akan memberikan manfaat lebih dalam konteks perkembangan lahan pertanian Indonesia. Lahan pertanian dapat

dikembangkan dan lebih maju secara berkelanjutan sampai anak-cucu, memelihara ekosistem dengan baik, serta dapat memanajemen SDA (Sumber Daya Alam) sesuai dengan kebutuhan manusia atau masyarakat Indonesia. Konsep ini sangat bagus diterapkan di sektor-sektor pertanian di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih cerdas dalam berbagai keilmuan, sehingga kita sadar dan mampu untuk mengolah, memberdayakan, mengembangkan, serta memajukan sektor pertanian yang kita miliki. Kita sudah memiliki lahan yang begitu luas yang sudah siap menunggu kinerja “tangan dan pikiran” kita. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki paradigma satu untuk saling bahu membahu dan kerja keras memnagun pertanian kita kedepan. Sebab, itu semua adalah aset untuk membangun peradaban sampai anak cucu. Agar kita dapat mengembangkan dan memajukan desa dengan daya dan kreatifitas dalam membangun desa. Penyerapan dana desa sebagai fasilitas kredit pertanian melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkat produktifitas pangan, terutama di sektor pertanian pangan. Wallahu’alam bis Shawab.

POJOK Diduga ada ‘’penumpang gelap’’ di Hutan Konservasi Pesugulan Harus diusut tuntas

*** PLN akhiri pemadaman listrik Mudah-mudahan tidak hanya wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 22 November 2019

Halaman 15

Curah Hujan di NTB Masih Kategori Rendah Mataram (Suara NTB) Rata - rata curah hujan di NTB pada dasarian II November umumnya masih kategori rendah. Intensitasnya masih kurang dari 50 milimeter per dasarian. Namun BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada hujan lebat, angin kencang disertai petir. Se-

mentara curah hujan dengan kategori menengah terjadi d Pulau Lombok bagian Barat. Curah hujan dasarian tertinggi tercatat di Pos Hujan Banyu Urip sebesar 79,3 mm per dasarian. “Sifat hujan pada dasarian II November umumnya bawah normal, kecuali Pulau Lombok bagi-

NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019 Dari Hal. 1 Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil meraih predikat tertinggi,’’ ujar Ummi Rohmi. Wapres, KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Badan Publik yang telah berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik. Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya. Namun Wapres juga mengingatkan tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya ke depan. Pertama, kata Wapres Ma’ruf Amin adalah tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya. ‘’Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,’’ katanya. Wapres mengharapkan badan publik harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoaks atau disinformasi. Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya upaya baru, guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik. Ke tiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kata Wapres telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi. Ia menegaskan, masyarakat tidak lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi. Hal ini menurutnya, menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangan pola komunikasi yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang. Bak gayung bersambut dengan harapan Wakil Presiden RI tersebut, maka praktik dalam setahun pemerintahan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah telah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hampir tidak ada sekat antara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota dan berbagai elemen masyarakat NTB, untuk bisa berkomunikasi setiap saat atau kapan saja. ‘’Inilah yang menjadi kunci keberhasilan sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap komitmen dan praktik keterbukaan informasi publik tahun ini, NTB berhasil meraih kualifikasi bergengsi sebagai badan publik informatif,’’ ungkap Plt.Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi di Istana Wakil Presiden di Jakarta usai menerima penghargaan dari KI Pusat. Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik maupun berkeluh kesah dan menyampaikan ide-ide baik membangun NTB Gemilang. Diantaranya, komunikasi langsung melalui program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi. Kemu-

dian, layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. Aplikasi itu diadakan karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan. Saat ini jumlah masyarakat yang men-download aplikasi NTB Care mencapai 4.600 orang. Sedangkan jumlah pengaduan di NTB Care mencapai 1000 lebih. Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal NTB Satu Data. Melalui portal itu, memberi kemudahan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan. Disediakan pula kanal informasi melalui NTB SMS Centre : 0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah. Serta ada juga WA Group khusus Gubernur/Wagub dengan para Pimpinan Daerah dan Bupati/Walikota. NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing informasi secara kolaboratif antar Perangkat Daerah Provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan. Juga program DBIP (Desa Benderang Informasi Publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan desa. ‘’Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki website. Karena desa-desa itu masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet atau sinyal lemah.’’ Inilah bentuk dari NTB yang sangat terbuka. Komitmen gubernur dan wakil gubernur untuk merajut komunikasi dan silahturahmi dengan warga tanpa sekat. ‘’Beliau juga memerintahkan dan mewajibkan seluruh jajarannya membuka komunikasi dan melayani/ merespons setiap keluh kesah masyarakat secara proporsional dan mencerahkan, baik di media sosial maupun pada media komunikasi lainnya,’’ pungkas Aryadi. Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya. Menurutnya jumlah badan publik (BP ) yang masuk kategori “Tidak Informatif” justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang dimonitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini. Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”. Oleh karena itu, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya. ‘’Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,’’ jelasnya. (*)

an Barat. Sebagian kecil Lombok bagian timur dan sebagian wilayah Dompu dengan kategori Atas Normal,” ujar Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Dewo Sulistio Adi Wibowo, Kamis (21/11). Mengenai peluang terjadi hujan pada dasarian III November, juga umumnya masih rendah. Peluang terjadi hujan kurang dari 20 mm per dasarian. Umumnya

sebesar 20 sampai 90 persen di sebagian besar wilayah NTB. Peluang hujan lebih dari 50 mm per dasarian sebesar 10 sampai 30 persen di Pulau Lombok bagian Barat dan sebagian kecil Sumbawa bagian Utara. “Bulan November ini merupakan akhir periode musim kemarau untuk wilayah NTB. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati – hati ter-

hadap potensi terjadinya cuaca ekstrem di periode peralihan musim kemarau menuju musim hujan seperti hujan lebat dan angin puting beliung,” kata Dewo. Meski sudah masuk musim hujan, namun peringatan dini kekeringan masih tetap berlaku. Musim kemarau belum utuh beralih ke musim hujan. Masyarakat diminta waspada potensi kekeringan di daerah dengan

Perencanaan Berbasis Data

Wujudkan Pembangunan Terarah Mataram (Suara NTB) – Penentuan kebijakan pemerintah berbasis data tengah menjadi fokus dari Pemprov NTB saat ini. Untuk itu, adanya satu data statistik yang akurat disebut akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang akan memiliki dampak bagi kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat. “Pembangunan itu tidak mungkin direduksi hanya sebatas angka-angka. Percuma angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, namun masyarakat lokal kita jadi penonton,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc, Kamis (21/11), ketika membuka Rapat Koordinasi Satu Data Kependudukan 2019 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Mataram. Diterangkan Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut dengan adanya satu data yang diupayakan BPS maka masalahmasalah seperti kemiskinan di NTB dapat diselesaikan dengan lebih terarah. Salah satu sumber data yang diharapkan dapat menjadi rujukan adalah hasil dari sensus penduduk 2020 mendatang dengan metode terbaru yang ditawarkan BPS. Pemprov NTB sendiri disebut akan mendukung seluruh upaya BPS untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Terlebih untuk sinkronisasi data yang ada di BPS dengan data yang dimiliki oleh OPD. “Sehingga perencanaan pembangunan di NTB nanti bisa tepat sasaran dan menghasilkan manfaat buat banyak orang,” tegas Dr. Zul. Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan keinginannya agar di wilayah Indonesia bagian timur ada satu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Dengan begitu, maka Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dipacu dan bisa bersaing dengan SDM yang ada di wilayah Indonesia Barat. Diterangkan Dr. Zul NTB memiliki banyak anak-anak cerdas yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Namun pemerataan kesempatan masih menjadi salah satu pekerjaanrumahyangperludiselesaikan. Dicontohkan seperti pengalaman Dr. Zul ketika menjadi ang-

gota DPR-RI dan menemui beberapa SDM NTB yang memiliki kecerdasan di bidang statistik. “Human Development Index (HDI) Indonesia Bagian Timur itu rendah bukan karena standard of living kita rendah. Tapi mayoritas lulusan SMA terbaik kita sekolahnya di Bandung, Jogja dan Malang,” ujarnya. Untuk itu, dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) atau STIS untuk Indonesia timur diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM. Tidak hanya di NTB, namun untuk kawasan Indonesai timur secara umum. Senada dengan itu Kepala BPS NTB, Suntono, menerangkan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk membahas data yang dihimpun statistik dalam bentuk satu data. Sehingga tidak ada lagi data yang berbeda, baik oleh statistik maupun lembaga terkait lainnya. Sebelumnya dijelaskan juga bahwa pemanfaatan data statistik untuk meningkatkan kualitas SDM memang menjadi salah satu tujuan utama saat ini. Untuk itu dalam Sensus Penduduk 2020 (SP2020), BPS NTB mencanangkan penerapan sistem dalam jaringan (daring) untuk memaksimalkan perolehan data. SP2020 akan dimulai pada Februari-Mei 2020 mendatang. Kegiatan tersebut akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu sensus daring pada Februari-Mei diikuti sensus langsung dari pintu ke pintu pada bulan Mei. “Masyarakat kami harapkan mengisi atau memperbaiki sendiri data kependudukannya masing-masing,” ujar Suntono. Dengan begitu sensus langsung yang akan dilaksanakan pada bulan Mei diharapkan dapat berjalan maksimal. Di mana petugas sensus hanya akan mendatangi warga yang belum melakukan sensus on-line (daring). Pemenuhan data yang berkualitas oleh BPS disebut Suntono sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk lima tahun kedepan. Yaitu meningkatkan pembangunan dengan meningingkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan antara lain pada bidang pen-

didikan dan kesehatan. Kedua program tersebut selama ini telah dijalankan pemerintah dengan memberikan pendidikan wajib sembilan tahun serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan basis data berkualitas agar tepat sasaran. Seperti program penanganan kemiskinan di NTB yang sempat disebut salah sasaran karena tidak didasari basis data yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 yang menekankan bahwa data berkualitas sangat dibutuhkan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Data yang salah disebut akan memunculkan kebijakan yang salah dan berimbas pada pemborosan anggaran negara. Diterangkan Suntono upaya peningkatan data yang dilakukan BPS mengacu pada tiga pilar besar, yaitu metodologi, kapasitas SDM, dan masyarakat sebagai responden. Terkait metodologi pengumpulan data, pengembangan terus dilakukan mengikuti masukan yang diterima oleh BPS. Sedangkan untuk penguatan SDM, dalam hal ini petugas pengumpul data statistik, juga terus diberikan pembekalan dan bimbingan teknis untuk lebih memahami tugas-tugas dan kerja lapangan sehingga tidak mengumpulkan data yang salah. Untuk masyarakat sebagai responden, Suntono menerangkan, kualitas data sangat bergantung pada seberapa jujurnya masyarakat yang dimintai datanya. Sejauh ini masalah yang sering muncul diakui adalah pengetahuan masayarakat yang minim untuk memberikan data lengkap saat dilakukan sensus. “Kalau responden tidak bisa memberikan data yang sebenarnya atau jujur apa adanya, itu bisa menjadi kendala besar di dalam kita mendata statistik,” ujar Suntono. BPS NTB sendiri disebut tengah melakukan edukasi aktif kepada masyarakat. Namun hal tersebut diakui membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bersinergi, sehingga data yang didapat dapat menjadi rujukan yang kompatibel. (bay)

Investasi Energi Terbarukan Dari Hal. 1 Di mana beberapa unit pembangkit listrik tidak dapat menopang kebutuhan listrik di NTB karena dalam pemeliharan dan kelebihan beban kerja. ‘’Kemarin itu mungkin karena panas, mikrohidro kita tidak peroperasi dan ada gangguan di pembangkit yang ada jadi wajar tiba-tiba exhausted (lelah, kelebihan beban kerja, Red),’’ ujarnya. Dengan perbaikan yang dilakukan oleh pihak PLN, gubernur berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Walaupun begitu, solusi lainnya seperti investasi untuk sumber energi terbarukan diharapkan segera terwujud sebagai jaminan untuk solusi yang lebih konkret. ‘’Yang tertarik untuk solar dan

lain-lain (seperti) biomass di NTB ini banyak,’’ ujar Dr. Zul. Untuk itu, pihaknya disebut akan segera melakukan pendekatan sekaligus mempermudah proses investasi yang dibutuhkan. “Kita permudah (investasinya) dalam waktu dekat,” pungkasnya. Sebelumnya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si, menerangkan bahwa ganguan yang terjadi pada pasokan listrik di Pulau Lombok terjadi karena beberapa pembangkit di PLTU Jeranjang sedang dalam masa pemeliharaan. Berdasarkan surat yang diterima pihaknya dari PLN, beban puncak untuk sistem kelistrikan Lombok pada saat ini sebesar 259 MW, sedangkan daya mam-

pu pembangkit yang tersedia hanya sebesar 223 MW. Dengan adanya defisit daya sebesar 36 MW tersebut, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) harus melakukan pemadaman bergilir. Menurut Husni, sesuai penjelasan PLN dalam surat tersebut, penurunan daya maupun pembangkit dilakukan di PLTU Jeranjang Unit-I kapasitas 25 MW yang langsung memasuki masa pemeliharaan. Kemudian, beberapa pembangkit di PLTD Ampenan dan PLTD Paokmotong dengan total kapasitas 17 MW juga memasuki masa pemeliharaan. Selain itu, berkurangnya debit air di beberapa daerah juga disebut mempengaruhi kemampuan produksi PLTMH, dari kapasitas 6,5 MW menjadi 3,5 MW. (bay)

Menunggu Keputusan Dari Hal. 1 Diamankan uang suap senilai Rp100 juta. Merespons wacana ini, Wakajati NTB Anwaruddin, SH., MH mengaku pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan. Jika Surat Keputusan penghentian TP4 di pusat, otomatis akan berlaku untuk TP4D di daerah, khususnya NTB. ‘’Sepanjang kita masih diperintahkan untuk jalankan, ya kita jalankan. Kalau diminta stop, ya berhenti. Kita di daerah hanya sifatnya menunggu keputusan,” kata Wakajati NTB, Anwarud-

din kepada Suara NTB kemarin. Sejauh ini diketahuinya belum ada keputusan apapun terkait TP4, khususnya TP4D di Kejati dan Kejari. Sehingga kegiatannya masih tetap berjalan seperti biasa. ‘’Pendampingan pendampingan tetap berjalan,’’ ujarnya. Sejauh ini menurut dia pengawalan untuk proyek proyek yang mengajukan permintaan pendampingan tetap berjalan dan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) berkala. Setiap ada temuan terkait administrasi dan spesifikasi proyek yang tidak sesuai, maka langsung diberikan teguran atau peringatan. Tujuannya untuk

mencegah peluang potensi terjadinya penyimpangan pada kegiatan bersumberdariyangnegara.‘’Artinya semua tetap berjalan. (Proyek) yang tidak berjalan ya kita evaluasi. Seperti itu normalnya tugas TP4D di sini,’’ tandasnya. Wacana pembubaran TP4 ini semakin menguat setelah pertemuan Jaksa Agung dengan Menkopolhukam Mahfud MD kemarin. Mahfud memberi isyarat kepastian pembubaran TP4 setelah melalui proses diskusi intensif dengan Jaksa Agung yang baru hitungan pekan menjabat tersebut. (ars)

Pelabuhan Teluk Santong Segera Terwujud Dari Hal. 1 Untuk mendapatkan data lengkap di lokasi rencana pembangunan pelabuhan. Dari hasil survei dan analisa data dinyatakan, pembangunan Pelabuhan Teluk Santong layak dilakukan. Bupati yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, L. Suharmaji S.T, M.T, serta Kabag Humas dan Protokol, Tajuddin S.H, optimis pembangunan Pelabuhan Teluk Santong dapat dilakukan pada tahun 2020. Pelabuhan tersebut, akan memiliki kapasitas yang lebih besar dari Pelabuhan Badas. Dan nantinya akan mampu melayani masyarakat di wilayah

timur Kabupaten Sumbawa, termasuk masyarakat Kabupaten Bima dan Dompu. Disebutkan pula, pembangunan Pelabuhan Teluk Santong juga untuk mendukung industrialisasi dan mempermudah ekspor barang serta menggeliatkan perekonomian masyarakat. Sebab akan ada banyak tenaga kerja lokal yang dapat diserap. Selain itu, masyarakat sekitar pelabuhan juga akan mendapat penghasilan tambahan dengan adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Teluk Santong. Sebagai informasi, kata Bupati, tahun 2020 mendatang akan dimulai tahap pekerjaan persiapan. Kemudian akan dilakukan

groundbreaking dengan estimasi waktu pekerjaan sekitar 3- 4 tahun. Ke depannya, dengan doa dan dukungan masyarakat, pihaknya akan terus berikhtiar dan berusaha mempersiapkan infrastruktur pendukung. ‘’Insya Allah dengan doa dan dukungan para sahabat semua, kita akan terus melanjutkan ikhtiar dan usaha untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung. Sehingga nantinya Pelabuhan Teluk Santong dapat membuat geliat ekonomi semakin meningkat, investor semakin yakin untuk berinvestasi, jalur keluar masuknya barang semakin efektif dan efisien,’’harapnya. Bupati juga mengajak selu-

ruh masyarakat Sumbawa agar mempersiapkan diri menyambut geliat ekonomi ini. Terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan nantinya. ‘’Ayo semuanya masyarakat kita hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut geliat ekonomi,’’ ajak Bupati. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, L. Suharmaji, ST., MT, menambahkan, Pemkab Sumbawa saat ini tengah berupaya mempercepat proses tukar menukar kawasan, mempercepat penyusunan dokumen Amdal dan mempercepat pembangunan akses jalan menuju titik lokasi pembangunan pelabuhan. Disebutkan bahwa pihakn-

ya juga telah menyiapkan beberapa dokumen, diantaranya Feasibility Study (FS)yangsudahdilakukan pada tahun 2014. Kemudian juga sedang berlangsung proses mengalih-fungsikan lahan sekitar 300 hektare yang masuk dalam kawasan. Selain itu, akses jalan juga sudah didesain pada tahun 2017 sepanjang 4,5 kilometer dari jalan negara masuk ke akses rencana pelabuhan. Semua dokumen yang saat ini diperlukan, sebagiannya sudah selesai dan sebagian masih dalam proses. Pihaknya akan berupaya menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam tahun ini, sehingga pelabuhan yang diharapkan bisa terwujud. (arn/*)

Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari. Seperti di Lombok Tengah (Jonggat, Kopang, Praya, Penujak), Lombok Timur (Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji, Kotaraja, Sakra Barat, Sembalun, Sikur, Sukamulia, Swela, Terara), Sumbawa (Plampang), Dompu (Hu’u, Kempo, Pajo), dan Bima (Bolo, Palibelo, Sape, Wawo, Woha). Potensi kekeringan, kekurangan ketersediaan air bersih dan

potensi kebakaran lahan juga masih perlu diwaspadai, khususnya di daerah – daerah rawan kekeringan dan daerah dengan HTH lebihdari60hari.“Kamijugamenghimbau kepada masyarakat agar beradaptasi dengan mundurnya musim hujan di NTB pada tahun ini dengan menyesuaikan perencanaan kegiatan Anda ke depan dengan kondisi iklim yang ada,” tandasnya. (ars)

Etape ’’Tour de France’’ Bisa Dongkrak Okupansi Hotel Mataram (Suara NTB) – Pelaku industri perhotelan menyambut baik dipilihnya NTB sebagai tuan rumah untuk kegiatan L’etape yang menjadi rangkaian Tour de French, ajang balap sepeda bergengsi asal Prancis. Dengan semakin banyak kegiatan berskala internasional yang diselenggarakan di NTB maka peningkatan dari segi ekonomi juga akan mengikuti, seperti peningkatan okupansi di hotel-hotel. “Tentu saja okupansi kita akan meningkat,” ujar Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra ketika dihubungi, Kamis (21/11). Menurutnya, kenaikan okupansi yang terjadi akan berada pada persentase cukup tajam. Dengan estimasi potensi peserta yang mengikuti L’etape sekitar 1.500 orang, maka peningkatan yang terjadi bisa mencapai 60 persen. Hal itu cukup membantu mendongkrak angka kunjungan, mengingat gelaran balap sepeda internasional tersebut akan diadakan pada April 2020 mendatang. L’etape Tour de France sendiri akan mengambil lokasi utama di sepanjang pesisir pantai selatan, atau di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Untuk mendukung kesuksesan kegiatan tersebut, hotel-hotel berbintang maupun non bintang disebut akan mempersiapkan beberapa paket promo kamar, fasilitas maksimal, dan lainnya. “Kita sudah siapkan semua fasilitas untuk menyambut mereka (peserta L’etape Tour de French, Red),” ujar General Man-

ager Hotel Lombok Raya tersebut. Diterangkan Lanang, tidak hanya city hotel saja yang memiliki kesempatan untuk menyerap potensi peserta dari L’etape. Namun hotel-hotel lainnya yang berada di destinasi wisata unggulan juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. “Tidak hanya hotel berbintang, resort juga akan ramai,” ujar Lanang. Hal tesebut mengingat peserta dari L’etape didominasi oleh wisatawan asing yang diprediksi akan sembari menikmati liburan di NTB. Dengan begitu, bukan hanya untuk okupansi hotel. “Peserta L’etape Tour de France ini tidak hanya berlomba saja, tapi juga berwisata,” sambungnya. Sebagai informasi, tren okupansi hotel di NTB beberapa waktu belakangan mulai meningkat setelah sempat mengalami minus hingga di bawah 50 persen, terutama pascagempa 2018 lalu. Untuk periode April 2020 sendiri okupansi diperkirakan akan kembali normal. “Kami prediksi okupansi April mendatang lebih dari 60 persen. Atau lebih tinggi dari okupansi April sebelumnya yang hanya tembus 30 persen,” ujar Lanang. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, menerangkan bahwa dipilihnya NTB sebagai lokasi L’etape merupakan suatu kebanggaan tersendiri. “Baru kali ini Indonesia menjadi tuan rumah pemanasan Tour the French, dan Lombok dipilih sebagai lokasinya. Kami sangat bangga,” ujarnya. (bay)

Diduga Ada ”Penumpang Gelap” di Hutan Konservasi Pesugulan Dari Hal. 1 Cara identifikasi dan penindakan ini tujuannya untuk memisahkan kepentingan warga yang menduduki lahan dengan aktor yang menunggangi warga. Sehingga dapat memuluskan pola kerjasama dengan warga yang menduduki 105 hektar kawasan konservasi di sana. Karena berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri LHK dengan Pemprov NTB yang diwakili Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, disepakati pola kemitraan antara TNGR dengan masyarakat. Pola itu dalam aturan disebut dengan pola konservasi, namun dengan syarat yang ketat. Jangan sampai, katanya, setelah dibuka ruang kerjasama, warga kemudian sewenang wenang menebang hutan. Karena kawasan tersebut memang sudah gundul dan dikhawatirkan area yang dibabat semakin meluas. “Harus ada taubat nasuha dan kesepatan bersama. Karena memang jalan terakhir kerjasama dengan masyarakat dengan pola kemitraan tadi. Tapi tidak akan sukses kalau masih ada penumpang gelap,” tegasnya.

Jika disepakati dengan warga, pola kemitraan konservasi dapat diterapkan namun dengan aturan ketat. Setelah ekosistem kembali normal di kawasan itu, warga dilarang melakukan penebangan. Warga hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan produk hasil hutan atau menanam tanaman ekonomis yang bisa tumbuh di kawasan hutan. “Jadi kemitraan konservasi namanya. Khusus ini memang tidak akan mudah. Sebab nanti jangan sampai ada free rider yang masuk. Contoh orang Mataram di situ, orang orang luar ada di situ menguasai lahan. Sehingga nanti ada indicator- indikator untuk masyarakat yang diberi akses (pengelola kemitraan konservasi),” jelasnya. Selama ini yang berlaku adalah masyarakat menjalankan proses ekstensifikasi atau menggarap dan melakukan perluasan hingga kawasan hutan. Nantinya, dengan lahan yang ada, mereka didorong untuk eksetensifikasi atau memaksimalkan produktivitas di lahan yang ada. Pola ini bahkan akan dibangun kerjasama dengan Pemda Lombok Timur dan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan. (ars)

Rendah, Serapan Anggaran Empat Pemda di NTB Dari Hal. 1 Dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, ada empat Pemda yang memiliki serapan anggaran terendah. Yaitu Kota Bima, Lombok Utara, Kabupaten Bima, dan Lombok Timur. Empat daerah ini memiliki deviasi atau sisa pekerjaan per 31 Oktober di atas 30 persen dari yang telah ditargetkan. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Jumi Jumaidi Kamis (21/11) siang memaparkan serapan anggaran empat Pemda yang terendah. Seperti Kota Bima yang memiliki anggaran sekitar Rp903,3 miliar justru merealisasi anggaran sangat rendah. Per 31 Oktober, serapan anggaran realisasinya baru sekitar 39,4 persen dari yang ditargetkan sekitar 83,3 persen. Sehingga menyisakan 44,26 persen. Pemda yang berada di urutan kedua terendah penyerapan anggarannya adalah Lombok Utara. Sampai 31 Oktober hanya terserap sekitar 52,45 persen dari yang ditargetkan sekitar 94,65 persem sehingga mengalami deviasi sebesar 42,20 persen. ‘’Sudah menjelang akhir masa keuangan 2019, tapi serapan masih sangat rendah. Patut kita pertanyakan kinerja daerah-daerah ini. Ini terkesan tidak serius urus urusan rakyat,’’ kata Jumaili. Selanjutnya, Jumaili

mengatakan Kabupaten Bima juga baru merealisasikan keuangan daerah sekitar 57,34 persen. Ia pesimis, Pemda dapat mengejar serapan anggaran sebesar 100 persen, sementara waktu yang tersisa saat ini hanya dua bulan. Lombok timur juga mengalami hal serupa. Per 31 Oktober 2019, serapan anggaran hanya 54,99 persen. Pekerjaan yang tersisa sampai 31 Oktober sekitar 33,01 persen dari target sekitar 88,00 persen. ‘’Uang yang tersisa ini tentu akan dipaksakan untuk diserap di akhir tahun dengan sisa waktu yang sangat sedikit,’’ katanya. Pihaknya sangat menyayangkan kinerja Pemda yang dinilai loyo. Karena pada ujungujungnya pasti dikerjakan secara tergesa-gesa di akhir tahun untuk mengejar target. Dampaknya, terhadap kualitas pengerjaan proyek yang akan buruk. Keempat daerah ini, kata Jumaidi berada dalam zona merah. Seharusnya ada teguran dan punishment dari kementerian terkait baik Kemendagri atau Kemenkeu agar kepala daerah menjadi lebih serius memperhatikan penyerapan anggaran di daerahnya. Secara umum, semua Kabupaten/ kota di NTB ini memiliki serapan anggaran rendah karena belum ada daerah yang mencapai target. Bahkan mendekati target pun tidak ada. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 22 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ruang Belajar SMPN 2 Gunungsari Memprihatinkan (Suara NTB/her)

MANDEK - Pembangunan rumah warga di Sigerongan Lingsar mandek akibat dana bantuan diduga ditilep oknum pokmas.

Pengerjaan Puluhan RTG Mandek di Sigerongan Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di Dusun Repok Jati Kuning, Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar, Lombok Barat (Lobar) menuntut kejelasan kelanjutan pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Pasalnya setelah penangkapan oknum pengurus pokmas oleh Polres Mataram, pembangunan puluhan RTG di wilayah tersebut mandek. Warga semakin kebingungan tak menentu, terlebih suplayer pembangunan RTG di daerah itu mengancam menarik semua material bangunan dengan alasan tak kunjung dibayar. Kepala Desa Sigerongan, Dian Siswadi ditemui di Lingsar, Kasmis (21/11) mengatakan, pembangunan RTG belum dilanjutkan alias mandek akibat tidak ada dana. Dana bantuan ini diduga ditilep oleh oknum pokmas sehingga pembangunan RTG belum bisa dilanjutkan. “Belum dilanjutkan (pembangunan RTG) karena dananya tidak ada,” tegas dia. Pembangunan RTG mandek sebulan lebih, semenjak kasus penangkapan oknum Pokmas tersebut. Saat ini kata dia masalah bantuan gempa yang ditilep oknum Pokmas masih dalam proses hukum sehingga pihaknya masih menunggu proses hukum tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda untuk membantu memfasilitasi agar pembangunan RTG tetap berlanjut. Keinginan warga dana yang diambil oleh oknum pokmas harus diganti. Pihaknya akan mendatangi kantor Dinas Perkim dan BPBD untuk membahas persoalan ini secara khusus. “Supaya nanti ada solusi, sebab warga menuntut rumahnya segera dibangunkan,”tegas dia. Saat ini lanjut dia yang membuat warga resah, toko material atau suplayer bahan bangunan ingin mencabut bantuan yang sudah diberikan ke warga seperti semen, besi dan batako. Alasannya kata dia, pihak suplayer belum dibayar materialnya oleh warga. Di satu sisi, dana bantuan warga sudah diambil oleh oknum pokmas tersebut. “Mereka mau mencabut bantuan yang sudah diberikan ke warga, beberapa suplayer yang ingin mencabut bahan bangunan karena belum dibayar,” jelas dia. 20 warga yang akan dicabut material bengunan RTGnya tergabung dalam dua pokmas, yakni Dusun Repok Pancor sebanyak 11 rumah dan 9 rumah di dusun Jati Mekar. Ia pun menyarankan agar suplyer jangan mencabut material tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti gesekan di masyarakat. Hal serupa terjadi di Dusun Poan Selatan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari. Pengerjaan puluhan unit RTG di wilayah ini masih mandek akibat dana bantuan gempa yang dibawa kabur oknum aplikator. Sampai saat ini, kelanjutan pembangunan RTG di daerah ini tak kunjung. Hal ini pun membuat warga kebingungan, karena belum ada fasilitasi dari pemda dan pihak terkait yang membuahkan hasil. Warga tambah gundah, karena sebentar lagi musim hujan mulai melanda. Anggota Pokmas Beriuk Bangkit Dusun Poan Selatan, Muzani mempertanyakan sejauh mana pertanggungjawaban dari oknum aplikator tersebut. “Katanya mau bertanggung jawab tapi tidak ada progresnya,” keluh dia. Setelah kabar mencuatnya oknum aplikator membawa kabur dana bantuan, warga dibawakan material berupa semen dan kerikil. Namun setelah itu hilang lagi. Warga pun ada yang berswadaya membangun sendiri rumahnya namun tidak maksimal. Sementara itu, Kabid Perumahan Lalu Ratnawi mengatakan hal ini yang dikhawatir kan dari dulu agar pokmas berhati-hati mengelola dananya dan kontrak dengan suplyer atau toko bangunan. “Paling tidak ada rekomendasi dari dinas untuk mengecek dengan siapa dia berkontrak biar jelas tapi pokmas ini kan ndak pernah koordinasi sama sekali,” ujar dia. “Terkait dana yang ditilep ini kita tunggu proses hukum, gimana nanti proses pengembalian karena oknum pokmas yang menyeleweng kan dana,” imbuh dia. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kondisi sekolah sementara SMPN 2 Gunungsari Lombok Barat cukup memprihatinkan. Bangunan sekolah sementara yang dibangun di belakang eks Puskesmas Penimbung tersebut berlantai tanah. Dinding yang terbuat dari kalsiboard telah jebol. Kondisi ini pun menyebabkan siswa dan guru tidak nyaman dalam proses belajar mengajar. Pantauan koran ini, enam lokal kelas sementara berdiri di belakang bangunan Puskesmas. Ruang belajar sementara itu dibangun menggunakan bahanbahan kalsiboard untuk dinding. Di salah satu ruangan, dinding kalsiboard ini jebol sehingga anak-anak bisa keluar masuk lewat lubang di dinding tersebut. Di dalam ruangan yang berukuran tak terlalu besar itu, meja kursi terlihat tak teratur. Beberapa meja terlihat rusak. Ruangan belajar yang menampung belasan anak ini berlantai tanah, sehingga sangat kotor. Atap terbuat dari spandek, sehingga ketika terik matahari suasana ruangan sangat panas. Anak-anak yang tengah belajar di dalam ruangan menjadi tidak nyaman karena merasa gerah. Nur Alimah, salah seorang guru ditemui saat mengajar mengatakan bahwa anak-anak kurang nyaman belajar di ruang kelas sementara. Namun tidak ada pilihan lain. “Ya, dinyaman-nyamanin saja. Karena kondisi sekolah sementara,” aku dia. Menurut dia diband-

ingkan dengan di SD 1 Penimbung, jauh lebih nyaman di sekolah sementara. Kepala SMPN 2 Gunungsari, Sahrullah mengatakan hampir kurang lebih dua bulan proses KBM dipindahkan ke sekolah sementara di eks Puskesmas Penimbung. Sebelumnya, pihaknya ini numpang di SD 1 Penimbung sejak bulan Juli lalu. Pihaknya memindahkan ruang belajar sementara dari SD 1 Penimbung ke sekolah sementara karena sudah ada lokasi di eks puskesmas tersebut. Pihak sekolah bersama komite sekolah memutuskan memindahkan ruang belajar ke sekolah sementara. Pihaknya membuat ruang kelas sementara menjadi 6 ruang dengan ukuran 5x9. Jumlah Rombel, masing-masing dua Rombel kelas VII, kelas VIII dus Rombel dan dua Rombel kelas IX. “Ruang belajar sementara ini memang belum layak, karena memang sekolah sementara. Tapi itulah sebatas kemampuan, yang penting proses KBM bisa berjalan,” ujar dia. Sejauh ini, proses KBM kata

(Suara NTB/her)

JEBOL - Kondisi dinding sekolah sementara SMPN 2 Gunungsari yang jebol dengan lantai tanah, menyebabkan ketidaknyamanan proses belajar-mengajar. dia berjalan lancar. Jam mengajar dan tugas pembelajaran bisa berjalan sesuai standar, di mana satu jam bisa 40 menit. Sedangkan ketika di SD 1 Penimbung hanya 30 menit. “Anak - anak dan guru jauh lebih nyaman, meskipun memang belum layak,” ujar dia. Lahan gedung SMPN 2 Gunungsari saat ini telah berpindah tangan kepada pemilik aslinya, yakni I Gusti Bagus Hari Sudana Putra setelah

OPD di Lotim Jadi Bapak Angkat Cabor Selong (Suara NTB) Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memberikan tugas tambahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). OPD dan BUMD ini menjadi bapak angkat untum membina cabangcabang olahraga di Lotim. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim, H. Sirman saat ditemui di kantornya, Kamis (21/11). Disebut terdapat 29 Cabor yang harus dibina oleh Dinas, Badan dan BUMD. Masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) membina Perbakin atau menembak, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membina Cabor atletik, Dinas Sosial membina cabor renang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Selaparang Finansial membina Cabor pencaksilat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Bagian Kesra Setdakab Lotim membina cabor Kempo. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkolaborasi dengan Bagian Otda dan Pertanahan Setdakab Lotim membina Cabor taekwondo, Dinas Pertanian membina panjat tebing, Dinas Perpustakaan dan Arsip membina balap sepeda, dinas perhubungan bersama RSUD R. Soedjono Selong membina Tarung Derajat. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi diberikan tugas membina Karate, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu membina Cabor tinju. Dinas Kesehatan bersama Inspektorat diberikan tugas membina Catur. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membina Muaythai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diberikan kepercayaan membina panahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per-

lindungan Anak dan Keluarga Berencana bersama bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lotim membina Senam. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Humas Protokol Setdakab Lotim membina Sepak takraw. Dinas Koperasi dan UKM membina motor. Dinas Pariwisata bersama Bank NTB membina tenis lapangan. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah membina tenis meja. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membina bulu tangkis. Dinas Kelautan dan Perikanan membina bridge. Satuan Polisi Pamong Praja bersama bagian Pemerintahan Setdakab Lotim membina bola voly. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membina drumband. Badan Pendapatan Daerah membina bola basket. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan Bagian Umum Setdakab Lotim membina sepak bola dan futsal. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian membina wushu, Dinas Ketahanan Pangan membina dansa dan terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri berkolaborasi dengan bagian organisasi membina cabor sepatu roda. Terhadap 29 bapak angkat di lingkup Dinas tersebut terang Sirman tidak bicara soal anggaran. Sesuai SK Bupati, seluruh bapak angkat tersebut diminta bertanggungjawab secara moril dan materil terhadap pembinaan cabor. Pada tahap awal ini, kehadiran bapak angkat ini dinilai sangat penting dalam pembinaan para cabor. “Yang diharapkan itu adalah kehadiran dari bapak angkat, dan kita tidak bicara person dari kepala OPD tapi ini secara kedinasan,” ungkapnya. Meski sekadar memberikan air minum saat para atlet melakukan latihan, hal ini dinilai sangat berarti bagi Cabor. SK Bupati harapannya tidaklah menjadi pepesan kosong. Cita-cita Bupati, pada tahun 2021 mendatang di arena Pekan Olahraga Provinsi para atlet Lotim bisa tampil gemilang. Targetnya bisa masuk lima besar atau empat besar terbaik. “Andaikata 2021 gagal, maka yang gagal semua, termasuk OPD selaku bapak asuh,” ungkapnya. Ditegaskan kembali, tidak bicara soal dukungan anggaran. Disadari ketika bicara anggaran ujungnya pasti penganggaran lewat APBD. Penunjukan Bapak Angkat ini ingin agar instansi pemerintah di lingkup Kabupaten Lotim ini turut bisa memberikan semangat atlet dalam melakukan latihan dan pengembangan prestasinya. (rus)

menang melalui Putusan Mahkamah Agung. Mau tak mau proses belajar mengajar SMP tersebut harus mencari tempat lain. Terkait kejelasan pembangunan sekolah baru untuk menampung anak-anak tersebut, sejauh ini kata dia sudah ada kepastian dari Dikbud Lobar akan dibangunkan 2020 dengan dana Rp 2,5 miliar. Lokasi pembangunan gedung sekolah baru di lahan eks Puskesmas terse-

but. Pihaknya sudah bersurat ke Pemda untuk penggunaan lahan tersebut. Kendati demikian, dari sisi luas lahan diakui tak sesuai standar. Sebab luas lahan yang ada 47 are sedangkan untuk SMP standarnya 1, 2 hektar. Alternatif nya kata dia bisa diperlebar ke bagian belakang karena ada sawah warga yang bisa dibebaskan. “Tapi lokasinya lebih strategis di sini,” ujar dia. (her)

Seleksi Calon Kepala Sekolah Dimulai Mataram (Suara NTB) Seleksi substansi calon kepala sekolah (Cakep) mulai memasuki seleksi substansi pada pekan ini. Sebanyak 376 orang mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Seleksi substansi dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (21/11) mengatakan, seleksi substansi diawali di Bima sejak awal pekan ini, ada dua angkatan di daerah Bima, yang dilaksanakan mulai Senin (18/11) sampai dengan Jumat (22/11). Berikutnya untuk daerah Sumbawa dilaksanakan pada Minggu (24/11) sampai dengan Selasa (26/11). Kemudian mulai Kamis (28/11) akan dilaksanakan seleksi calon kepala sekolah untuk dua angkatan di Pulau Lombok. “Di seleksi substansi ini ada tiga tahapan, hari pertama pembukaan, pembekalan, dan orientasi kegiatan oleh LPPKS dan LPMP. Di hari kedua tes tulis, dan hari ketiga wawancara,” ujarnya. Ia merincikan, angkatan satu dan angkatan dua di

Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Seleksi dilaksanakan di Kota Bima. Sementara angkatan ketiga di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, yang nantinya seleksi dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Dan, angkatan keempat dan kelima untuk Pulau Lombok, dengan seleksi akan dilaksanakan di Kota Mataram. Jika lulus pada seleksi substansi, maka peserta seleksi calon kepala sekolah barulah bisa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) calon kepala sekolah. Aidy mengungkapkan karena keterbatasan waktu dan pertannggujawaban anggaran maka Diklat direncanakan dimulai pada bulan Januari 2020. “Kami beharap bisa di atas 50 orang terjaring pada seleksi calon kepala sekolah ini, sehingga empat tahun ke depan tidak perlu ada Diklat lagi dan berharap mereka yang ikut Diklat tersebar di seluruh kabupaten/kota,” harap Aidy. Menurut Aidy, seleksi calon kepala sekolah itu untuk kebutuhan lima tahun ke depan, pihaknya membuat analisis berdasarkan kebutuhan dengan melihat masa kerja, usia pensiun, dan melihat evaluasi kinerja. (ron)