LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 22 APRIL 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra berpeluang menciptakan sejarah pada Pemilu DPRD Provinsi NTB kali ini. Gerindra diperkirakan menjadi Parpol pertama yang menyudahi dominasi perolehan kursi Partai Golkar di DPRD NTB. Hal itu terlihat dari sejumlah sumber penghitungan suara yang dipantau Suara NTB, Minggu (21/4).
(Suara NTB/ndi/her)
PLENO - Proses pleno di PPK Kecamatan Gunungsari, Lobar. Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi saat memantau proses input rekapitulasi internal data C1 perolehan suara Pileg 2019 di Kantor DPW PKS NTB (foto atas).
Prediksi Perolehan Kursi DPR RI
Achris Sarwani
SELAIN mengembangkan industri manufaktur, NTB juga akan mengembangkan industrialisasi pariwisata. Dalam pengembangan industrialisasi pariwisata, NTB akan meniru Turki. ‘’Kalau boleh kita meniru Turki. Dia belum lama mengembangkan industri pariwisata. Bagaimana dia memanage industri pariwisata sehingga sekarang pariwisatanya level dunia,’’ kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani dikonfirmasi Suara NTB di arena Inspiratif Expo Peringatan Hari Kartini, Minggu (21/4). Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
PAN dan PPP Berebut Kursi di Dapil II, Dapil I Dikunci PAN, Gerindra dan PKS REKAPITULASI perolehan suara Pemilu serentak 2019 oleh KPU masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tanggal 25 April mendatang. Sehingga gambaran perolehan suara masing-masing peserta Pemilu yang diprediksi bakal mengunci kemenangan masih belum bisa dipetakan secara resmi. Namun demikian gambaran perolehan suara peserta Pemilu 2019 di NTB sudah dapat dipetakan dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan secara internal oleh sejumlah partai politik (Parpol). Salah satu partai yang melakukan rekapitulasi internal yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari data sementara hasil rekapitulasi internal PKS yang bersumber dari sekitar 60 persen data C1 yang berhasil dihimpun dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-NTB memperlihatkan bahwa untuk DPR RI, sudah terlihat beberapa Parpol yang berpotensi mengunci kursi wakil rakyat di tingkat pusat tersebut. ‘’Pengamanan suara dengan C1 yang kami lakukan sudah terkumpul hampir di seluruh kabupaten/kota, sekitar 60 persen lebih. Tapi kita juga terus sempurnakan. Jadi secara makro dari data yang sudah masuk, kita sudah dapat gambaran hasil Pemilu dan potensi perolehan kursi kita dan partai lain,’’ Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali kembali erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik setinggi 2.000 meter atau 5.142.meter di atas permukaan laut pada Minggu (21/4) pukul 03.21 Wita. Manajemen Lombok International Airport (LIA) sejak awal sudah melakukan langkah antisipasi jika abu vulkanik mengarah ke Lombok dan mengganggu aktivitas penerbangan. ‘’Sampai sejauh ini belum berdampak pada aktivitas penerbangan. Masih normal,’’ ujar Humas Angkasa Pura I LIA, I Nyoman Siang kepada Suara NTB, Minggu (21/4).
Sejauh ini abu vulknik dari erupsi Gunung Agung diketahui mengarah ke Barat Daya. Hal ini, berpotensi menjadi gangguan penerbangan di LIA jika abu mengarah ke Timur Tenggara. Namun jika abu vulkanik mengarah ke Lombok dan mengganggu penerbangan, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi. ‘’Secara operasional sewaktu waktu bila ada bencana yang berdampak terhadap operasional bandara, kita sudah punya SOP yang harus dilaksanakan dan dilakukan,’’ katanya. Sementara dalam penjelasan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), erupsi Gunung Agung menyebabkan hujan abu vulkanik dengan intensitas tipis hingga tebal terjadi di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Karangasem, Bangli dan Klungkung. Tidak ada korban jiwa atau pengungsian, aktivitas masyarakat pun masih normal. BNBD telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat. “Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali) beraktivitas normal. Tidak ada pengaruh dari erupsi Gunung Agung. Semua penerbangan normal,’’ kata Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. (ars)
NTB akan Buka Dua Jalur Baru Pendakian Rinjani
H. L. Moh. Faozal
Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, jalur pendakian Gunung Rinjani lewat Sembalun dan Senaru belum bisa dibuka lantaran kondisinya yang rusak akibat gempa, Agustus 2018 lalu. Pemprov NTB berencana akan membuka dua jalur pendakian baru lewat Sembalun dan Senaru. Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan, pihaknya akan melakukan survei ulang kondisi pendakian Rinjani. Pasalnya, survei yang dilakukan Maret lalu gagal karena terjadi gempa. Di mana pada saat itu, tim survei baru sampai Pelawangan terus terjadi gempa. Kare-
na gempa, tim survei kemudian turun. ‘’Kita tentukan lagi dengan PVMBG dan TNGR dan tim untuk melakukan survei ulang. Besok kita rumuskan sama TNGR dan PVMBG. Mungkin ada jalur baru yang akan kita buka dengan melihat rekomendasi PVMBG,” kata Faozal, Minggu (21/4). Faozal menyebutkan, ada rencana membuat dua jalur pendakian baru. Satu lewat Sembalun dan satu lewat Senaru. Kemudian satu lagi jalur yang sudah mulai dibuka yakni Aik Berik Lombok Tengah. ‘’Bisa jadi kita tidak gunakan jalan tradisional yang lama. Tetapi akan buat jalan baru. Bersambung ke hal 11
Inspiratif Expo Meriahkan Hari Kartini 2019
Bersiap Gelar Pilkada Serentak USAI pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), NTB kembali akan disibukkan dengan gelaran Pilkada serentak di tujuh kabupaten/ kota. Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di NTB akan digelar 2020 mendatang. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME mengatakan, tahapan Pilkada serentak 2020 sudah mulai dilakukan tahun ini. ‘’Tahun depan ada Pilkada di tujuh kabupaten/ kota. Bersambung ke hal 11
12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 BMKG Ingatkan Survei Kerentanan 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 Gempa di Sirkuit Mandalika 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 Mataram (Suara NTB) - tahun 2021 di Kawasan tanannya pada gempa. 12345678901234567890123456789012123456789012345 Badan Meteorologi Kli- Ekonomi Khusus (KEK) Mikrozonasi diketahui 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 matologi dan Geofisika Mandalika, harus diantisi- salah satu teknik untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345 (BMKG) mengingatkan soal pasi sejak dini jika terjadi membagi suatu zona yang 12345678901234567890123456789012123456789012345 wilayah Lombok, khusus- bencana. Sehingga, penting besar menjadi zona-zona 12345678901234567890123456789012123456789012345 nya bagian tengah yang pu- untuk dilakukan survei kecil dengan kriteria mas12345678901234567890123456789012123456789012345 nya riwayat kegempaan. mikrozonasi untuk me- ing-masing zona. 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 Rencana pagelaran MotoGP ngukur sejauh mana keren- Bersambung ke hal 11 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 STREET CIRCUIT - Master plan kompleks Mandalika Street Circuit yang mulai 12345678901234567890123456789012123456789012345 dibangun Oktober 2019. Di kawasan ini, BMKG menyarankan lebih awal 12345678901234567890123456789012123456789012345 dilakukan survei kerentanan gempa. 12345678901234567890123456789012123456789012345
LIA Antisipasi Erupsi Gunung Agung
Seperti diketahui, dari Pemilu ke Pemilu, Partai Golkar selalu menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD NTB. Secara otomatis, kursi Ketua DPRD NTB juga diduduki oleh politisi dari partai berlambang beringin ini. Namun, di Pemilu 2019 ini, Partai Gerindra sepertinya akan mengakhiri tren tersebut. Bersambung ke hal 11
NTB akan Tiru Turki
Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gerindra Berpeluang Cetak Sejarah Kuasai Udayana
TO K O H
16 HALAMAN NOMOR 39 TAHUN KE 15
‘’Fashion Show Tenun NTB On the Street’’ Hingga Gubernur dan Kepala OPD Jadi Koki PERINGATAN Hari Kartini tahun 2019 di NTB, Minggu (21/4) di ajang Inspiratif Expo Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sungguh sangat spesial. Acara ini dimeriahkan fashion show tenun khas NTB yang diikuti juga Gubernur NTB Dr. H. Zulkief-
limansyah, SE., M.Sc., Ketua Tim Penggerak PKK NTB yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB serta duta-duta Ikatan Pengusaha Muslimah
Indonesia (IPEMI) NTB. Selain itu, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, SH, M. Han, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani, perwakilan Brimob Polda NTB hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) juga ikut berpartisipasi. Pada peringatan Hari Kartini ini juga, gubernur, Sekda, Danrem, Kepala Perwakilan BI NTB dan beberapa pimpinan OPD ikut lomba memasak. Ratusan warga di arena car free day di Jalan Udayana menyaksikan aksi gubernur hingga Kepala OPD yang menjadi
koki dan model dadakan. Ketua Dekranasda NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam sambutan singkatnya, mengingatkan pada semua pihak, khususnya kaum perempuan di NTB untuk mengenang jasajasa Raden Ajeng Kartini Bersambung ke hal 11
H. Irnadi Kusuma
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/nas)
Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama istri Hj. Niken Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama istri Hj. Niken Saptarini Widyawati ZulSaptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat menjadi koki dalam kieflimansyah saat ikut fashion show tenun NTB on the street diikuti Sekda NTB, H. lomba memasak dalam rangka memperingati Hari Kartini 2019. Rosiady H. Sayuti dan istri serta Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, Minggu (21/4).
(Suara NTB/IG_ITDC)
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Siapkan SDM Kelurahan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PEMKOT Mataram 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 khususnya Badan Ke12345678901234567890123456789012 uangan Daerah (BKD) 12345678901234567890123456789012 menargetkan peng12345678901234567890123456789012 gunaan dana kelurahan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mencapai 50 persen 12345678901234567890123456789012 pada 15 Agustus men12345678901234567890123456789012 datang. Kelurahan per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lu menyiapkan sumber12345678901234567890123456789012 daya manusia untuk 12345678901234567890123456789012 menopang proses per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 encanaan serta pelak12345678901234567890123456789012 sanaan program. 12345678901234567890123456789012 Camat Sekarbela, 12345678901234567890123456789012 Cahya Samudra men12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jelaskan, dana kelurah12345678901234567890123456789012 an sebagai barang baru 12345678901234567890123456789012 bagi kelurahan. Peman12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 faatannya butuh pros12345678901234567890123456789012 es, termasuk memper12345678901234567890123456789012 siapkan sumberdaya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 manusia di kelurahan 12345678901234567890123456789012 Cahya Samudra serta mekanisme peng12345678901234567890123456789012 gunaannya. Perlu pemahaman dan penyesuaian regulasi 12345678901234567890123456789012 sebelum mengeksekusi program tersebut. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Ini barang baru bagi kelurahan. Setidaknya perlu penye12345678901234567890123456789012 suaian,” kata dia dikonfirmasi pekan kemarin. Untuk mem12345678901234567890123456789012 percepat penyerapan dana kelurahan dilakukan pendamp12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ingan ke kelurahan. Artinya, staf kelurahan harus memiliki 12345678901234567890123456789012 pemahaman tata cara pertanggungjawaban. 12345678901234567890123456789012 Yaya, sapaan akrabnya menegaskan, target penyerapan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 50 persen dipastikan dapat terpenuhi. Program dirancang 12345678901234567890123456789012 sebelumnya harus dikerjakan sejak awal. Yang jadi kenda12345678901234567890123456789012 la, alokasi anggaran Rp370 juta hingga kini belum cair. Ke12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lurahan hanya bisa merealisasikan belanja rutin seperti 12345678901234567890123456789012 membayar honor kepala lingkungan, linmas dan lainnya. 12345678901234567890123456789012 “Sampai sekarang dananya kan belum cair,” akunya. 12345678901234567890123456789012 Program banyak diusulkan dari dana kelurahan terse12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 but yakni, pembangunan pos pelayanan terpadu (posyandu) 12345678901234567890123456789012 di lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana lingkun12345678901234567890123456789012 gan serta aspek pemberdayaan masyarakat seperti pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ingkatan sumberdaya manusia. “Yang banyak justru pem12345678901234567890123456789012 bangunan fisik,” tuturnya. 12345678901234567890123456789012 Cahya mengharapkan pemanfaatan dana kelurahan te12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pat sasaran dan tepat guna. Pengawasan secara berjen12345678901234567890123456789012 jang dilakukan dari kecamatan yang melibatan Bagian Pe12345678901234567890123456789012 merintahan Setda Kota Mataram serta auditor pengawas 12345678901234567890123456789012 internal pemerintah. Pengawasan berjenjang dimaksud12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan menghindari kesalahan pada pengadministrasian. 12345678901234567890123456789012 Kedepan, ia mengharapkan porsi dana kelurahan ditam12345678901234567890123456789012 bah. Dengan anggaran Rp370 juta per tahun tidak banyak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang bisa dikerjakan oleh kelurahan. Sedangkan, aspek lain 12345678901234567890123456789012 membutuhkan kebijakan untuk segera dieksekusi. (cem) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ANGGOTA Komisi II 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 DPRD Kota Mataram, 12345678901234567890123456789012 Misban Ratmaji, SE., 12345678901234567890123456789012 menyarankan Pemkot 12345678901234567890123456789012 Mataram melalui Dinas 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Perdagangan untuk tu12345678901234567890123456789012 run ke lapangan me12345678901234567890123456789012 lakukan pemantauan in12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tensif. Pemantauan ini, 12345678901234567890123456789012 menyusul naiknya harga 12345678901234567890123456789012 sejumlah kebutuhan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pokok masyarakat men12345678901234567890123456789012 jelang Ramadhan. ‘’Sa12345678901234567890123456789012 ya sarankan pemerintah 12345678901234567890123456789012 turun ke lapangan untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 memastikan harga-har12345678901234567890123456789012 ga yang beredar sebe12345678901234567890123456789012 narnya,’’ katanya kepada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Suara NTB di Mataram, 12345678901234567890123456789012 Sabtu (20/4). 12345678901234567890123456789012 Pemantauan ini untuk 12345678901234567890123456789012 Misban Ratmaji 12345678901234567890123456789012 mengetahui manakala 12345678901234567890123456789012 ada kenaikan harga yang tidak rasional. ‘’Sekaligus dicari 12345678901234567890123456789012 solusinya. Jadi jangan dibiarkan,’’ pinta Misban. Momen 12345678901234567890123456789012 melakukan pemantauan ini dianggap pas karena sudah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 marak keluhan masyarakat terkait harga sejumlah kebutu12345678901234567890123456789012 han pokok yang harganya melonjak. 12345678901234567890123456789012 Bisa saja solusinya nanti dilakukan OP (operasi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pasar). Namun demikian, anggota Dewan dari dapil Am12345678901234567890123456789012 penan ini tidak setuju kalau langsung dilakukan OP tan12345678901234567890123456789012 pa melihat kondisi nyata di lapangan. ‘’Jangan langsung 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 operasi pasar. Lihat dulu apa yang terjadi di lapangan,’’ 12345678901234567890123456789012 sarannya. Mungkin saja, dengan dilakukan pemantauan, 12345678901234567890123456789012 bisa menormalkan harga. 12345678901234567890123456789012 Kalau setelah dilakukan pemantauan di lapangan lan12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tas harga masih tinggi, barulah dilakukan OP. Menurut 12345678901234567890123456789012 Misban, kalau semua pihak berpedoman bagaimana se12345678901234567890123456789012 harusnya jual beli, maka kenaikan harga menjelang bu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lan puasa, tidak seharusnya terjadi. ‘’Jadi pedagang itu 12345678901234567890123456789012 dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Apala12345678901234567890123456789012 gi menjelang puasa. Seharusnya ini normal-normal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 saja,’’ ujar politisi PKPI ini. 12345678901234567890123456789012 Tugas Dinas Perdagangan Kota Mataram sekarang 12345678901234567890123456789012 adalah melakukan pengecekan stok barang di tingkat dis12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tributor. ‘’Dari pabrik ke distributor atau sebaliknya dari 12345678901234567890123456789012 distributor ke masyarakat,’’ imbuhnya. Karena, sambung 12345678901234567890123456789012 Misban, distribusi barang yang tersendat juga dapat 12345678901234567890123456789012 mempengaruhi harga. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ‘’Distribusi lancar, stok lancar ini yang harus dipasti12345678901234567890123456789012 kan oleh pemerintah,’’ tambahnya. Misban melihat, tidak 12345678901234567890123456789012 ada panic buying atau aksi borong yang dilakukan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat. Terlebih pascagempa, perekonomian 12345678901234567890123456789012 masyarakat belum stabil. ‘’Kalau saya lihat tidak ada aksi 12345678901234567890123456789012 borong,’’ ucapnya. Untuk itu, Misban ingin pemerintah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 memetakan apa penyebab kenaikan harga ini. ‘’Jangan 12345678901234567890123456789012 buru-buru berspekulasi karena aksi borong dan lain se12345678901234567890123456789012 bagainya,’’ demikian Misban. (fit) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/dok)
Pantau Harga
(Suara NTB/dok)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Harga Cabai di Mataram Merosot Mataram (Suara NTB) – Petani di Mataram kembali merugi. Harga cabai merosot dari perkiraan harga sebelumnya. Petani membiarkan salah satu bumbu dapur ini membusuk di pohon. Biaya panen lebih mahal ketimbang harga jual. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli membenarkan harga cabai turun drastis. Ini sebabkan hasil panen yang melimpah. Stok cabai yang melimpah tidak bisa dipasok ke luar daerah. Selain ongkos yang mahal, daerah lain juga sedang masuk masa panen. “Iya, produksi cabai melimpah,” kata Mutawalli dikonfirmasi pekan kemarin. Merosotnya harga bumbu dapur tersebut, petani memilih tidak memanen cabai mereka. Cabai dibiarkan membusuk karena petani kecewa. Pihaknya menyarankan agar cabai dik-
eringkan atau kelompok wanita tani memanen dan menjadikan saos. “Iya, mau tidak mau petani rugi,” ujarnya. Mutawalli tidak mengetahui persis berapa harga cabai per kilogram yang dijual petani. Ia belum mengecek secara langsung ke pengepul. Akan tetapi, harga cabai tidak sesuai dengan biaya tanam dikeluarkan petani. Disampaikan Mutawalli, ada kekeliruan pola tanam dilakukan oleh petani. Mereka memaksa menanam cabai sepanjang musim, padahal berbenturan dengan tanaman
padi. “Karena semua panen, stok banyak, jadi harga berpengaruh,” terangnya. Pola tanam seperti ini memiliki konsekuensi ke petani. Oleh karena itu, ia menyarankan ke petani agar mengatur pola tanam mereka. Paling tidak dua kali setahun supaya dalam lima bulan bisa panen. Produksi tidak melimpah dan harga tidak rendah. Mutawalli mengharapkan, menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri harga cabai akan naik. Pedagang sayur di Pasar Cemara, Ani mengaku, harga cabai turun sejak seminggu yang
”
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kita berharap menjelang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 harga cabai akan naik 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lalu. Sebelumnya ia menjual Rp35.000/kg, sekarang hanya Rp20.000 hingga Rp25.000/kg. Tidak diketahui penyebab turunnya salah satu bumbu dapur tersebut. “Malah yang turun harga cabai,” sebutnya. Dia justru mengkhawatirkan menjelang puasa dan lebaran sejumlah kebutuhan pokok akan naik. Saat ini saja, bawang putih dan bawang merah sudah melonjak. Belum disusul kebutuhan lain sebagainya. (cem)
H. Mutawalli
Retribusi PKL Taman Udayana Belum Dipungut Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram hingga saat ini belum memungut retribusi pedagang kaki lima di Taman Udayana. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan hijau di Kota Mataram mencapai Rp500 juta. Namun belum adanya pelimpahan kewenangan menjadi kendala pemungutan. Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengakui sampai saat ini belum menarik retribusi pengelolaan pedagang kaki lima di Taman Udayana. Pasalnya, belum ada pelimpahan kewenangan atau surat kuasa dari Dinas Perdagangan untuk melakukan itu. Meskipun, tata cara penarikannya telah diatur. “Makanya kita menunggu itu,” kata Kemal dikonfirmasi pekan kemarin. Target PAD dari pengelolaan PKL di ruang terbuka hijau di tahun 2019 mencapai Rp500 juta. Kemal tak memu-
ngkiri target tersebut. Persoalannya dasar untuk menarik retribusi itu belum ada. Sama halnya dengan penarikan retribusi parkir. Seandainya kata Kemal, satu kerja perangkat daerah teknis memberikan kewenangan secara otomatis akan dikerjakan. “Targetnya sudah masuk ke sana. Sama dengan penerangan jalan umum (PJU), misalnya saya targetkan Rp45 miliar. Tetap nanti urusannya di BKD,” timpalnya. Pedagang dibebankan membayar retribusi Rp50 ribu per bulan. Pengenaan retribusi ini karena melihat potensi pendapatan daerah. Pelimpahan kewenangan penarikan retribusi ke Dinas Perkim kata Kepala Dinas Perdagangan H. Amran M. Amin, akan segera ditindaklanjuti. Caranya akan dikembalikan ke aturan main sebelumnya. Mantan Kadis Pemuda dan Olahraga ini sebelumnya
menganggap PKL di Taman Udayana masuk pengelolaan khusus sehingga tidak pernah berpikir untuk menarik retribusi. “Apa yang disampaikan Kadis Perkim akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam waktu dekat akan dibahas secara teknis bagaimana pola pelimpahan kewenangan tersebut. Setelah itu, baru menindaklanjuti target Rp500 juta. Amran menyebutkan, pengenaan
retribusi ke pedagang sesuai regulasi sekitar Rp50 ribu per bulan. Sejauh ini, Pemkot Mataram belum menarik retribusi tersebut. “Dari tahun lalu belum kita tarik,” demikian kata dia. (cem)
Pemkot Minta Rekrut Ulang Tenaga Fasilitator Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) mendesak Pemprov NTB segera merekrut ulang tenaga fasilitator. Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) dikhawatirkan terkendala. Dengan ditariknya tenaga fasilitator oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti disampaikan Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. Kemal Islam, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB berkewajiban menyiapkan tenaga fasilitator pengganti. Perekrutan ulang harus dilakukan guna mempercepat proses pembangunan RTG. Justru, ia mengkhawatirkan tidak adanya fasilitator menghambat proses administrasi serta pembangunan rumah. “Kita minta segera merekrut kembali tenaga fasilitator,” pinta Kemal ditemui pekan kemarin. Tenaga fasilitator direkrut BPBD adalah yang mau bekerja. Paling tidak mereka yang telah memiliki pengalaman sebelumnya. Rekrutmen fasilitator yang tak memiliki pengalaman justru menimbulkan permasalahan. “Fasilitator yang direkrut pun belum tentu memiliki pengalaman,” tandasnya. Kendala pembangunan RTG adalah harga material lokal seperti bata dan pasir yang melonjak. Rencana anggaran belanja disusun oleh kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pasir Rp450 ribu. Justru harganya naik menjadi Rp600 ribu satu dump truck. Demikian pula, harga bata merah nyaris melonjak dari RAB sebelumnya. “Kalaupun dipaksa mau dibeli, bahannya tidak ada,” tuturnya. Masyarakat tidak mungkin harus dipaksakan menyiapkan anggaran tambahan dari pribadi mereka. Karena, belum tentu masyarakat memiliki uang untuk membeli material. Kendala lain yang menghambat percepatan pembangunan sebut Kemal, ketersediaan tenaga kerja. Pun, tenaga kerja tersedia ongkosnya tidak sesuai RAB. “Ini memang jadi masalah yang kita hadapi sekarang ini,” tandasnya. Perpanjangan masa pemulihan sampai Agustus sesuai ditetapkan oleh Pemprov NTB diapresiasi. Rencana sebelumnya, setelah masa pemulihan berakhir 12 April lalu, seharusnya akan masuk masa rehab – rekon. Pemkot Mataram juga akan memperpanjang masa pemulihan berdasarkan SK gubernur. Dengan perpanjangan masa pemulihan, ia optimis progres pembangunan rumah rusak kategori berat, sedang dan ringan mencapai 95 persen. “Kalau 100 persen ndak mungkinlah. Paling tidak bisa mencapai 95 sampai Agustus,” demikian kata dia. (cem)
(Suara NTB/cem)
SEGERA RAMPUNG - Rumah tahan gempa di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya segara rampung. Perpanjangan masa pemulihan hingga Agustus mendatang ditargetkan progres pembanguna rumah rusak berat, sedang dan ringan mencapai 95 persen.
(Suara NTB/cem)
BELUM DITARIK - Petugas kebersihan di Taman Udayana menyapu daun yang berguguran, Jumat (18/4) pekan kemarin. Pengelolaan lapak PKL di kawasan tersebut belum ditarik.
SUARA NTB
Senin, 22 April 2019
Halaman 3
Belum Maksimal, Pengelolaan Taman Wisata Aik Bukak Taman wisata Aik Bukak merupakan salah satu aset potensial milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun sayang, pengelolaanya sejauh ini masih belum maksimal. Sehingga belum bisa optimal memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Aik Bukak, Hamdan, Sabtu (20/4). “KALAU dari sisi potensi, taman wisata ini sangat potensial. Tapi belum bisa berkontribusi maksimal, karena memang pengelolaanya yang belum maksimal,” ujarnya. Sehingga pihaknya sangat berharap Pemkab Loteng bisa menyerahkan pengelolaan aset tersebut pemerintah desa dengan tujuan agar lokasi ini dikelola dan dikembangkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa. Dengan pengelolaan diserahkan ke pemerintah desa, maka pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran penataan taman wisata tersebut. Pemerintah desa berencana akan merapikan dan menata kawasan Aik
Bukak sehingga wisatawan semakin banyak yang tertarik untuk datang ke taman wisata ini. “Kalau pemerintah kabupaten menyerahkan pengelolaan taman wisata Aik Bukak ke pemerintah desa, sedikit tidak bisa meringankan beban pemerintah kabupaten terkait penataan taman ini,” sebutnya. Hamdan mengatakan, banyak hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah kabupaten, sehingga pihaknya khawatir kalau tetap dikelola pemerintah kabupaten, taman wisata Aik Bukak semakin tidak terurus ke depanya. “Buktinya, dua tahun yang lalu pemerintah kabupaten sudah merencanakan untuk
Wisata Pancor Datoq
Nikmati Sensasi Semburan Air dari Celah Bebatuan Selong (Suara NTB) Wisata air Pancor Datoq Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menawarkan keunikan tersendiri. Semburan air nan sejuk yang langsung dari celahcelah bebatuan dapat dinikmati langsung para pengunjung. Ramadani, penjaga kawasan wisata Pancor Datoq ini menuturkan kepada Suara NTB, objek wisata yang berada di tepi jurang ini memberikan sensasi bagi setiap pengunjung yang datang. Semburan airnya yang keras dan segar membuat pengunjung betah dan ingin mencoba kembali. Objek wisata Pancor Datoq ini kini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Aik Dewa. Kawasan Pancor Datoq berada di tepian tebing yang cukup curam. Pengelola sudah membuatkan kolam pemandian persis di tepian tebing. Hal ini menjadi salah satu keunikan lain yang disuguhkan objek wisata air Desa Aik Dewa. Air yang mengisi kolam ini langsung dari mata air yang keluar dari tebing tersebut. Bukanlah buatan seperti beberapa tempat lain yang menawarkan objek wisata serupa.
Airnya pun cukup dingin dan sejuk. “Mata airnya ini sangat deras,” ucap Ramadani menambahkan. Hanya saja masuk ke kawasan Pemandian ini masih jalan setapak yang belum ada perbaikan. Rencananya pemerintah akan memperbaiki jalan menuju kawasan agar bisa lebih mudah dijangkau para pengunjung. Setiap hari, sebut Ramadani, wisata pemandian Pancor Datoq ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Tiket masuk Rp2 ribu per orang. Cukup murah untuk sekadar menikmati sensasi menantang mandi di atas kolam tebing dengan semburan air deras dari celah bebatuan. Saat gempa mengguncang Lombok beberapa waktu lalu, sempat dikhawatirkan tebing akan runtuh. Sangat disyukuri, tebing yang mengeluarkan air ini tidak sampai runtuh dan kini tetap kokoh memancarkan air yang juga konon dipercaya menjadi obat bagi beragam penyakit. Tidak sedikit pengunjung yang datang ini mandi untuk berobat. Semburan air yang seperti terjun bebas dari celah-celah tebing inilah yang dipercaya mengandung obat.(rus)
menata taman wisata Aik Bukak. Tapi sampai sekarang belum bisa terlaksana,” sebut Hamdan. Tapi kalau diserahkan pengelolaannya ke pemerintah desa, setidaknya pemerintah desa bisa menyiapkan anggaran penataan taman wisata tersebut secara bertahap. Tinggal pemerintah kabupaten menyiapkan masterplan penataan taman wisata ini, nanti pemerintah desa yang akan menggarap. Tidak kalah penting, jika desa yang mengelola maka pemberdayaan masyarakat setempat bisa lebih maksimal. Sehingga pada akhirnya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Yang dengan sendirinya turut meringankan beban pemerintah. (kir)
AIK BUKAK - Kondisi taman wisata Aik Bukak tampak belum dikelola maksimal. (Suara NTB/kir)
Potensi Sengketa Informasi Hasil Pemilu Diprediksi Tinggi Mataram (Suara NTB) Amburadulnya penyediaan Informasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019, khsusnya formulir C1 yang ditemukan banyak tidak tersedia di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa menimbulkan potensi sangketa informasi hasil Pemilu di NTB cukup tinggi. Sejumlah parpol yang ditemui Suara NTB mengaku bahwa banyak data C1 yang tidak diperoleh oleh saksi mereka. Hal itu karena tidak disediakan oleh Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi yang ditemui di lapangan tersebut kemudian membuat sejumlah partai kewalahan melakukan rekapitulasi internal hasil perolehan suara di sejumlah TPS. Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi mengakui hal tersebut. Ia menuturkan sejumlah TPS yang tersebar di hampir semua kabupaten/kota di NTB. Pihaknya menemukan tidak ada data C1 yang diterima oleh saksi mereka. Hal itu kemudian menghambat proses rekapitulasi internal par-
tainya untuk kepentingan pengawalan perolehan suara. “Pemilu kita ini memang butuh waktu yang lama, proses di TPS saja memakan waktu sampai dua hari. Sehingga data C1 ada yang bisa menjaga tetapi ada pula yang tidak dapatkan, karena dijanjikan besok, tapi besoknya keburu telah dimasukkan dalam kotak, sehingga tidak memungkinkan dibuka kembali. Jadi C1 kita di TPS itu kosong,” tuturnya. Pihkanyapun terpaksa harus mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk mendapatkan data C1 di sejumlah TPS yang tidak menyediakan data C1. “Makanya kita sempurnakan di PPK, “ kata Hadi yang menyebutkan partainya memiliki 500
orang tenaga tabulasi data C1. Situasi tersebut menurut Hadi, terjadi lantaran proses rekapitulasi suara di tingkat TPS berlangsung cukup lama. Ia juga memaklumi kelelahan petugas KPPS yang bekerja hampir 22 jam tanpa jeda untuk menyelesaikan proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu. Sehingga ia kemudian menyampaikan bahwa pemilu 2019 ini harus dievaluasi kembali. Ditempat terpisah, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Hendriadi Djamal juga menemukan hal serupa pada saat melakukan pemantauan penyelidikan informasi C1 di sejumlah TPS. Pihkanya menemukan banyak TPS yang tidak menyediakan data C1.
Dari kondisi itu, pihak telah menerima konsultasi dari sejumlah caleg terkait dengan keluhan penyediaaan informasi hasil pemilu yang dinilai amburadul. Dari situsi tersebut, diprediksikan sengketa informasi hasil pemilu ke KI akan cukup tinggi. “Kita tidak bisa memprediksikan bahwa apakah sangketa informasi Pemilu ini akan tinggi atau tidak. Tapi yang jelas kita melihat sistem penyediaan informasi hasil pemilu ini, kurang maksimal,” kata Hendriadi. Namun demikian, KI telah melakukan persiapan untuk menghadapi potensi sengketa informasi hasil pemilu tersebut sesuai dengan juknis penyelesaian sengketa Informasi pemilu. “Tetapi harapan kita kan, kita mau meminimalisir sengketa. Sehingga kita sampaikan kepada caleg, untuk terlebih dahulu minta informasi tersebut ke KPU secara formal.
Jangan minta langsung ke kita. Minta dulu secara legal, kalau tidak ditanggapi, maka kita yang proses,” jelasnya. Dijelaskan Hendriadi, keberadaan data C1 itu sangat penting bagi peserta pemilu maupun masyarakat. Karena data C1 itulah yang akan menjadi data dasar dalam mengawal proses rekapitulasi suara di tingkat selanjutnya. “Misalnya, kalau caleg punya data yang benar misalnya C1 itu, ternyata setelah proses rekapitulasi berubah, kan orang punya dasar. Tapi bagaimana orang mau mengawal hasil pemilu kalau data C1 tidak disediakan,” tandasnya. “Karena kebutuhan informasi ini butuh cepat, maka kalau dalam persidangan sudah kita siapkan menangani secara cepat kurang dari 14 hari. Kita ingin memastikan kontestan dan Pemilih dapatkan hak atas informasi hasil pemilu. Kalau soal kecurangan itu, itu ranah Bawaslu,” pungkasnya. (ndi)
Enam Orang Putra dan Putri Keluar sebagai Juara
Pemilihan Duta GenRe BKKBN NTB Berlangsung Meriah Mataram (Suara NTB) BKKBN sebagai salah satu instansi pemerintah merespon sejumlah permasalahan yang dialami oleh remaja melalui program Generasi Berencana (GenRe). Untuk mengatasi beragam permasalahan remaja, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai program yang dilaksanakan lintas institusi, salah satunya pemilihan Duta GenRe. Kasubbid BKR BKKBN NTB Wahyu Hidayat Yusuf, S.S.,M.Sc mengatakan, program ini dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri melalui pengembangan PIK Remaja (PIK R) dan pendekatan kepada orang tua melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Disamping pendekatan pengembangan kelompok kegiatan,program GenRe juga disosialisasikan melalui berbagai media. Dalam rangka meningkatkan promosi Program GenRe khususnya pengembangan PIK Remaja, diperlukan figur motivator dari kalangan remaja sehingga sesuai dengan prinsip dari, oleh dan untuk remaja. Figur motivator ini dapat disiapkan melalui Duta GenRe. Sosialisasi Program GenRe di lingkungan yang berbasis remaja dirasakan lebih efktif karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari oleh dan untuk remaja, sehingga menjadi ramah remaja. Di samping itu, di lingkungan masyarakat secara umum, ikon duta dirasa memberi nilai lebih dalam melaksanakan sosialisasi program. “Atas dasar itulah, maka dilaksanakan kegiatan Ajang Kreatif Produktif pemilihan Duta GenRe
(Suara NTB/ris)
Final Pemilihan Duta GenRe BKKBN NTB yang berlangsung meriah Tahun 2019,” kata Wahyu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan citra positif Program GenRe melalui figur Duta GenRe,meningkatkan promosi Program KKBPK di lingkungan remaja serta menambah luas jejaring kemitraan dan pemangku kepentingan terhadap program Genre dan KKBPK melalui Duta GenRe. Ia mengatakan, ada sejumlah instrumen penilaian dan indikator penilaian yang digunakan dalam pemilihan Duta GenRe. Salah satunya, memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi Program GenRe yang meliputi kesehatan reproduksi remaja, life skill, penyiapan kehidupan berkeluarga, kependudukan dan keluarga berencana. “Mereka juga harus memiliki kreatifitas yang bisa dibuktikan dengan karya nyata berupa inovasi yang telah dilakukan di PIK R tempatasal. Yang tak kalah penting mereka memiliki kemapuan berkomunikasi yang baik (public speaking) dan berkepribadian baik,” katanya. Wahyu menjelaskan, pelaksanaan
audisi Penilaian Ajang Kreatif Produktif Duta GenRe dilaksanakan tanggal 1-2 April 2019 bertempat di Hotel Tursina Kabupaten Dompu untuk Regional Pulau Sumbawa dan Tanggal 8-9 April 2019 di Hotel Golden Palace Mataram untuk regional Pulau Lombok. Adapun pelaksanaan Grand Final Ajang Kreatif Produktif Pemilihan Duta GenRe dilaksanakan Sabtu, tanggal 20 April 2019 bertempat di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr.Drs. H.Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Gubernur NTB Dr.Hj Sitti Rohmi Djalillah,M.Pd serta sejumlah stakeholders terkait. Dalam acara itu Wakil Gubernur NTB Dr.Hj Sitti Rohmi Djalillah,M.Pd dinobatkan sebagai Bunda GenRe Provinsi NTB tahun 2019. Wakil Gubernur juga ditunjuk sebagai dewan juri kehormatan bersama Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Asisten III Setda NTB dan Kepala BNN Provinsi NTB.(ris)
Merusak Infrastruktur, Organda Minta Truk Bertonase Besar Dibatasi DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB meminta pemerintah daerah membatasi operasional kendaraan-kendaraan bertonase besar. Mengingat banyaknya kerusakan infrastruktur yang diakibatkannya. Kepada para pengusaha, Organda juga meminta agar memperhatikan jalanjalan yang layak dilalui kendaraan pengangkut barang berkapasitas di atas rata-rata yang digunakannya. Ketua DPD Organda NTB Antonius Zaremba Mustafa Kamal menyorot perihal kerusakan jalan dan gorong-gorong akibat masuknya truk-truk besar yang menurutnya tak semestinya dilalui. “Kalau yang di dalam kota sebaiknya janganlah kendaraan truk besar yang tonasenya tinggi. Merusak badan jalanlah, akibat parkir atau melewati drainase sering jebol,” kata Anton kepada
Suara NTB pekan kemarin. Organda juga mengimbau kepada para pengusaha, baik pengusaha ekspedisi maupun pengusaha pemilik ruko agar tidak memasukkan kendaraan bertonase besar tersebut ke dalam kota. Menurutnya bukan itu saja angkutan yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang. “Lihat Jalan energi Ampenan. Di sana truk-truk besar juga sering diparkir. Mohon pihak terkait menegur secara lisan dan tertulis kepada pengusaha ekpspedisi yang notabenenya menurunkan dan menaikkan barang di dalam kota,” imbaunya. Anton mengatakan, ia seringkali melihat para pengusaha menurunkan muatannya di pinggir jalan dan mengakibatkan drainase menjadi jebol. Dampaknya tidak saja kerusakan
drainase di titik yang rusak. Lebih dari itu, drainase yang telah dibuat dengan anggaran pemerintah menjadi tidak layak fungsi sebagaimana hajatan pemerintah. Kondisi itu dapat mengakibatkan penyumbatan, terganggunya aliran air, bahkan banjir. “Anggaran pemerintah juga sia-sia. Banyak yang dirugikan jadinya,” kata Anton. Belum lagi jalan-jalan dalam kawasan yang disorotnya. Para pengusaha yang memiliki gudang di dalam kawasan menurutnya tak memperhatikan kepentingan banyak orang. Kendaraan-kendaraan bertonase tinggi ini bebas saja dimasukkan dan mengakibatkan kerusakan jalan. Setidaknya dampak yang diakibatkan jalan bergelombang. Karena itu, selain mengimbau kepada pengusaha, pemerintah daerah yang di dorong Organda untuk menyikapinya.(bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
Butuh Tambahan Petugas KEBERADAAN Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur (Lotim) sangat disambut baik oleh masyarakat. Pasalnya, LTSA ini memudahkan masyarakat di dalam pembuatan paspor, terutama yang ingin menjadi TKI maupun TKW. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan, keberadaan LTSA ini butuh tambahan petugas di bagian kependudukan atau Dukcapil. Menurut Plt. Kepala Disnaketrans Lotim, Ahmad Masfu, adanya LTSA ini, sinergitas (Suara NTB/yon) dengan pihak terkait terutama Ahmad Masfu kependudukan dan Imigrasi dapat memperlancar proses dari pelayanan terhadap masyarakat yang ingin menjadi TKI/TKW. Apalagi di LTSA ini dilayani mulai dari rekam KTP hingga pembuatan paspor. Hanya saja, kendala yang masih dihadapi terkait sumber daya manusia (SDM), terutama dari Dukcapil yang memberdayakan petugas di LTSA masih kurang dibandingkan persentase jumlah masyarakat yang harus dilayani setiap harinya. Apabila melihat dari masing-masing PJTKI, LTSA bisa mengeluarkan rekomendasi untuk tenaga kerja untuk satu PJTKI sekitar 50-100 orang. Sementara jumlah PJTKI di Lotim yang memiliki izin sekitar 16 PJTKI, sehingga jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sekitar 500-1.000 orang setiap hari. Banyaknya masyarakat yang harus dilayani setiap hari, karena masa kerja menggunakan sistem kontrak 2 tahun di negara tujuan, sehingga untuk tenaga kerja ini tidak ada putus-putusnya. Bahkan Lotim masih berada peringkat 2 di Indonesia penyalur TKI ke luar negeri berada di bawah Indramayu. (yon)
Sejumlah Caleg Petahana Terancam Tak Lolos
Tanjung (Suara NTB) Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) petahana di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam tak mendapat kursi legislatif periode berikutnya. Hal ini setelah pada pemilu 2019, perolehan suara mereka kalah bersaing dengan caleg baru. Dimulai dari Dapil III - Kecamatan Bayan), dari 7 kursi yang tersedia, 5 kursi di antaranya dapat dikatakan sudah diklaim oleh caleg dengan perolehan suara besar. Sebut saja Mariadi (Golkar), Kardi (Demokrat), Nasrudin (Gerindra), Edi Setiawan (Perindo), L. Zaki (PDIP) dan Ruhaiman (PAN). Satu kursi lagi masih akan diperebutkan oleh PKB dan partai lainnya. Khusus untuk Dapil Bayan, caleg petahana seperti Raden Sugesti dan Raden Nyakradi, dan Ramedi, diperkirakan tidak akan lolos. Namun bagi Nyakradi, dengan potensi suara 1.600an yang dikantongi, masih bisa berharap ada celah pada putaran kedua. Di Dapil II (Gangga - Kay-
angan), caleg petahana yang terancam tidak lolos ke kursi dewan adalah H. Djekat Demung. Ia kalah bersaing dengan Debi Ariawan (petahana). Djekat tampaknya akan diikuti jejak gagal pileg oleh beberapa caleg petahana, antara lain, Rianto (PKS), Sainur (PAN), Zakaria Abdillah (PKPI), Sahdan (Hanura). Dari 12 kursi Dapil II, caleg petahana yang diperkirakan akan lolos hanya 4 orang, yakni Burhan M. Nur (Demokrat), Narsudin (PPP), Debi Ariawan (Golkar) dan Tusen Lasima (PDIP). Sedangkan 3 kursi lainnya kosong, karena dewan petahana tidak mencalonkan diri di kabupaten, seperti Sudirsah Sujanto (Gerindra Caleg DPRD NTB), Abdul
Gani (Caleg PKB DPRD NTB), dan M. Hilmi (non caleg). Berikutnya di Dapil I (Pemenang - Tanjung), dari 11 jatah kursi 9 caleg petahana dikabarkan masih berjuang keras untuk bisa duduk di dewan. Mereka antara lain, Ardianto, SH., (Hanura), Drs. Sengrajib (Nasdem), Artadi (Gerindra), Meorit Arianto (PDIP), Ikhwanudin (Golkar), H.M. Arsan (PAN), Nurjadin (PPP), Rinadi (Demokrat) dan Zaenuddin (Demokrat). Caleg PDIP, Made Karyasa, SH., Sabtu (19/4) mengakui, pihaknya sudah menghimpun C1 perolehan suara di internal PDIP. Berdasarkan perolehan suara sementara dari C1 ia memastikan adanya pergeseran kursi legislatif
Rekapitulasi Suara PPK
Kotak TPS Dibongkar Sebabkan Perhitungan Lambat Tanjung (Suara NTB) Rekapitulasi suara pemilu di KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah mulai dilakukan sejak Jumat (19/4) lalu. Kendati sudah berjalan 3 hari, perhitungan suara di tingkat PPK baru menyelesaikan beberapa desa saja. Informasi yang dihimpun koran ini, hingga hari ketiga rekapitulasi PPK, hanya menyelesaikan beberapa desa per kecamatan. Hanya Kecamatan Kayangan yang menyelesaikan perhitungan paling banyak desa, yakni 4 desa (Pendua, Kayangan, Salut dan Sangiang). Di PPK Bayan dan PPK Gangga, hanya menyelesaikan 1 desa dan desa kedua baru memasuki perhitungan DPD. Desa yang selesai masingmasing, Sambik Elen dan Samik Bangkol. Khusus di PPK Gangga, usai perhitungan Desa Samik Bangkol, perhitungan berikutnya di Desa Rempek mengalami kendala kelancaran. Pasalnya kotak suara sejumlah TPS terpaksa dibongkar karena adanya selisih suara antara C1, Plano dengan jumlah suara sah. “Di Rempek ini rata-rata TPS bermasalah, selalu ada selisih antara C1 dengan Plano,” ujar saksi kecamatan dari Partai Golkar, Farhan, Minggu (21/4). Hal tersebut dibenarkan saksi kecamatan Partai PKB, Nazapah. Ia ikut heran, rata-rata TPS di Desa Rempek terdapat selisih. “Kalau tidak salah, sekitar 5 kotak suara di TPS sebagai Desa Rempek yang dibongkar. Itu yang membuat lama,” katanya. Kedua saksi kecamatan ini menilai, tidak jelinya Panwas di tingkat KPPS menyebabkan selisih suara ini muncul dan menjadi persoalan. Dampaknya sudah jelas, rekapitulasi suara oleh PPK terhambat. Menyikapi itu, Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., mengakui kemungkinan tidak terselesaikannya rekapitulasi PPK tepat waktu akan menjadi masukan KPU KLU ke KPU NTB. “Ini jadi masukan kita untuk kita sampaikan ke KPU Provinsi,” katanya. Menyadari bahwa lokasi rekapitulasi PPK mengambil lokasi di gedung milik SMAN 1 Gangga, menurut Juraidin tidak soal. Perhitungan suara tetap dilakukan di sekolah karena situasi tidak ada lokasi lain. Masuknya anak-anak SMA pada hari Senin ini diperkirakan tidak akan mengganggu proses rekapitulasi, karena berlangsung di dalam ruangan. (ari)
(Suara NTB/ari)
PERHITUNGAN - Tidak ada lokasi yang memadai, PPK Gangga melakukan perhitungan surat suara di SMAN Gangga. Meski demikian, proses rekapitulasi diklaim tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Halaman 4
(Suara NTB/rus)
IKUT TANAM PADI - Wisatawan yang datang ke Tereng Wilis Desa Perian Kecamatan Montong Gading turut menanam padi bersama warga.
”Local Life” Diminati Wisatawan Asing Selong (Suara NTB) Ada saja kreativitas pelaku wisata Lombok Timur (Lotim) yang disuguhkan kepada para wisatawan. Seperti di Desa Perian Kecamatan Montong Gading, wisatawan diajak ikut menanam padi. Tak tanggung-tanggung, wisatawan asing ini pun langsung turut turun di lumpur sawah dan mengikuti aktivitas bercocok tanam warga. Jumaidy, pelaku wisata Desa Montong Gading menuturkan, Desa Perian menawarkan konsep wisata alam. Wisatawan asing acap kali diajak melakukan aktivitas seperti halnya warga Sasak di wilayah Desa Perian. Seperti yang dilakukan di Dusun Tereng Wilis Desa Perian. Wisatawan asing ini cukup antusias mengikuti arahan dari petani lainnya yang sudah pengalaman. Suguhan wisata alam ini tetap akan dipertahankan. Jumaidy menyebut istilah Tereng Wilis Eco Tourism Village. Wisatawan melakukan
aktivitas seperti orang Sasak oleh para pelaku wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meski Lombok diguncang gempa, pihaknya meyakinkan kehadiran wisatawan ke kampung-kampung wisata di sekitaran Perian, Tetebatu, Kembang Kuning, Jeruk Manis dan sekitarnya ini tetap ramai. Seperti dominasi wisatawan dari daratan Eropa dan Australia. Desa Perian, sambungnya merupakan desa yang terus berbenah dengan menyajikan beberapa objek wisata andalan. Di antaranya, Telaga Biru, monkey forest dan kegiatan masyarakat sendiri. “Local life ini cukup digemari wisatawan,” klaim perintis Eco Wisata Tereng Wilis yang pernah mendapatkan gelar sebagai pemuda pelopor dalam bidang pariwisata ini. Diakuinya, Tereng Wilis sendiri dituturkan pernah masuk Majalah di Inggris sebagai salah satu tempat wisa-
ta alam yang sangat menarik. Diketahui, para pelaku wisata di wilayah Perian dan sekitarnya ini mengemas wisata alam yang memancing banyak wisatawan berkunjung. Di Desa Perian ini, sudah berdiri beberapa homestay dan banyak ditempati wisatawan. Wisatawan yang datang langsung bersentuhan dengan warga. Melakukan aktivitas bersama warga. Pembangunan pariwisata yang digalakkan pelaku wisata di Perian ini adalah wisata yang berkelanjutan. “Konsep kami adalah sustainable tourism,” paparnya. Wisata yang berkelanjutan ini dimaksudkan adalah dengan mengundang semua pihak, terutama anggota masyarakat untuk turut aktif mengelola sumber daya di sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya. (rus)
khusus PDI Dapil II. “Sampai hari ini (Sabtu) masih ada dua desa yang belum masuk form C1-nya. Hitungan saya, mudah-mudahan PDIP bisa dapat dua kursi,” ujarnya. Karyasa sendiri memperoleh suara terbanyak baik di internal caleg PDIP maupun di ant-
ara caleg lain Dapil I. Sampai Sabtu lalu, suara yang dihimpunnya sejumlah 2.300 dan berpeluang bertambah. Jika diakumulasikan total suara caleg dan suara partai, maka ia optimis akan menembus 5.000 lebih. “Kalau lebih dari 5.000, kita optimis dua kursi,” klaimnya. (ari)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selong (Suara NTB) Irzani yang dikonfirmasi 1234567890123456789012345678901212 Calon anggota Dewan Suara NTB belum berani 1234567890123456789012345678901212 Perwakilan Daerah (DPD) mempublikasikan data ha1234567890123456789012345678901212 H. Ahmad Sukisman Azmy sil perolehan suaranya sam1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang juga adik kandung Bu- pai ada kepastian data dari 1234567890123456789012345678901212 pati Lombok Timur (Lotim), KPU sesuai hasil pleno. Di1234567890123456789012345678901212 H. M. Sukiman Azmy, un- akui Irzani, H. Sukisman 1234567890123456789012345678901212 tuk sementara dikabarkan Azmy memperoleh suara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mendapat suara terbanyak cukup besar. Akan tetapi se1234567890123456789012345678901212 di Lotim. Mantan Ketua jauh ini belum bisa diklaim 1234567890123456789012345678901212 Persatuan Wartawan Indo- siapa terbanyak, karena per1234567890123456789012345678901212 nesia (PWI) NTB ini meraih olehan masing-masing kan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sekitar 175 ribu suara. didat ini saling mengejar. 1234567890123456789012345678901212 H. Ahmad Sukisman yang “Kita kejar-kejaran perole1234567890123456789012345678901212 dikonfirmasi Suara NTB, han suaranya,” klaimnya. 1234567890123456789012345678901212 Sabtu (20/4) mengaku tidak Sejauh ini Irzani pun men1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahu pasti soal perbandingan gaku hanya bisa menunggu. 1234567890123456789012345678901212 peringkat perolehan suara Selama proses penghitungan 1234567890123456789012345678901212 masing-masing calon sena- suara, kader NW yang 1234567890123456789012345678901212 tor. Pastinya, saat ini pihakn- mendapatkan dukungan 1234567890123456789012345678901212 ya masih sedang melakukan dari mantan Gubernur NTB, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tabulasi data sementara. “Al- Dr. TGH. M. Zainul Majdi, 1234567890123456789012345678901212 hamdulillah se Kabupaten meminta agar seluruh war1234567890123456789012345678901212 Lotim ini terkumpul sebany- ga NTB tetap menjaga per1234567890123456789012345678901212 ak 175 ribu,” klaimnya. saudaraan. Tidak boleh kare1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bicara soal peluang men- na perbedaan pilihan di 1234567890123456789012345678901212 jadi peraih suara terbanyak Pemilu ini kemudian persau1234567890123456789012345678901212 dan dapat kursi di DPD RI, daraan menjadi putus. 1234567890123456789012345678901212 dirinya belum tahu pasti. Sementara itu, tim pe1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Apalagi, perolehan suara menangan H. Lalu Gede 1234567890123456789012345678901212 dari kabupaten lain belum Syamsul Mujahidin, Dedy E 1234567890123456789012345678901212 diketahui berapa jumlah- meyakinkan juga perolehan 1234567890123456789012345678901212 nya. Apalagi, para penyeleng- suara kandidat yang di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gara pemilu di NTB saat ini usungnya akan mendapat1234567890123456789012345678901212 masih sedang proses penghi- kan kursi di DPD RI. 1234567890123456789012345678901212 tungan suara di tingkat PPK. Khusus di Lotim saja dari 1234567890123456789012345678901212 “Di kabupaten lain ini 254 desa dan kelurahan ada 1234567890123456789012345678901212 kami tidak punya saksi, se- suara sekitar 500, sehingga 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hingga kami tidak tahu per- diakumulasi suara sudah 1234567890123456789012345678901212 sis berapa suara yang ada lebih dari 100 ribu. 1234567890123456789012345678901212 tapi kami menunggu saja Mengenai nama-nama 1234567890123456789012345678901212 hasil pleno,” urainya. kandidat lain menjadi pesa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dirinya mengharapkan ing yang hanya akan mem1234567890123456789012345678901212 di Lotim maupun di luar perebutkan empat kursi di 1234567890123456789012345678901212 Lotim ada penambahan DPD RI dari daerah pemili1234567890123456789012345678901212 perolehan suara setelah han NTB ini belum diket1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ada pleno dari Komisi Pe- ahui perolehan suaranya. ‘Se1234567890123456789012345678901212 milihan Umum (KPU). jauh ini kami hanya tahu dari 1234567890123456789012345678901212 Selain H. Sukisman kandidat kami,” ucapnya. 1234567890123456789012345678901212 Azmy, ada juga peraih suara Dedy mengklaim, untuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 cukup signifikan di Lotim. Di data secara keseluruhan se 1234567890123456789012345678901212 mana, calon lain H. Irzani, NTB perolehan suara Lalu 1234567890123456789012345678901212 H. Lalu Gede Syamsul Mu- Gede Syamsul Mujahidin 1234567890123456789012345678901212 jahidin dan Hj. Robiatul cukup besar dan bisa men1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Adawiyah, perolehan suara gantarkannya masuk em1234567890123456789012345678901212 masing-masing kandidat pat besar. Bahkan menja1234567890123456789012345678901212 senator ini cukup banyak. di terbanyak se NTB. (rus) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 BELUM SELESAI - Proses rekapitulasi suara hasil pemilu 1234567890123456789012345678901212 masih dilakukan di tingkat kecamatan. Seperti terlihat di 1234567890123456789012345678901212 Kecamatan Selong, Minggu (21/4) belum selesai dilakukan 1234567890123456789012345678901212 penghitungan di semua desa dan kelurahan. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Sementara, Adik Bupati Klaim Raih Suara Terbanyak di Lotim
(Suara NTB/rus)
Partai Golkar Klaim Pertahankan Kursi Ketua DPRD Praya (Suara NTB) Kursi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pasca Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, tampaknya masih akan jadi milik Partai Golkar. Meski belum bisa memastikan perolehan kursi di DPRD Loteng, Partai Golkar optimis jumlahnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Begitu pula perolehan untuk kursi DPRD NTB. “Untuk kursi DPRD Loteng, 9 kursi sudah hampir pasti bisa dipertahankan. Tinggal menunggu hitungan dari KPU Loteng, untuk kursi tambahan,” klaim Ketua Bappilu Partai Golkar Loteng, H. Azis S Idrus, kepada Suara NTB, Minggu (21/4). Dikatakanya, calon anggota legislatif (caleg) yang berstatus petahana dari Partai Golkar seluruh hampir sudah dalam posisi aman untuk semua daerah pemilihan (dapil) di Loteng, kecuali untuk daerah pemilihan III (Pujut-Praya Timur). Alasannya, H. Ahmad Yani, mencalonkan diri ke DPRD provinsi, sehingga kemungkinan tetap dapat satu kursi, tetap caleg baru. Adapun Ahmad Yani, berpotensi kuat mengisi satu kur-
si untuk dapil 8 Lombok. Sedangkan untuk dapil 7, Partai Golkar berpeluang mengirim dua wakilnya ke provinsi, masing-masing H. Achmad Puaddi FT, dan L. Satriawandi. Sehingga untuk provinsi, Partai Golkar Loteng total bisa mengirim tiga wakilnya. Menurut Abah Azis – sapaan akrabnya, polarisasi sebaran suara pada Pemilu serentak tahun sangat berbeda dari pemilu sebelumnya. Kondisi tersebut sedikit tidak cukup berpengaruh pada perolehan suara Partai Golkar, karena sulit diprediksi. Misalnya di dapil 7 Lombok, pada pemilu sebelumnya Partai Golkar bisa meraih sekitar 56 ribu suara. Sedangkan untuk pemilu kali ini, sedikit menurun. Namun karena proses perhitungan suara masih berlangsung, tetap ada kemungkinan perolehan suara Partai Golkar bertambah. “Belum semua perolehan suara masuk. Jadi masih ada kemungkinan suara Partai Golkar bertambah. Tapi untuk perolehan kursi, secara target sudah tercapai. Tinggal menunggu proses akhir. Baru bisa dilihat apakah ada tambahan kursi atau tidak,” klaimnya. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
Halaman 5
OPD Diminta ”Bangun” Fasilitas Khusus Kaum Difabel PEMDA Lombok Barat (Lobar) tahun ini membangun ratusan kilometer jalan tersebar di sejumlah titik di Lobar. Selain jalan, pemda juga membangun sarana gedung perkantoran di antaranya Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam pembangunan berbagai fasilitas publik ini, Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berupaya mempertimbangkan penyediaan fasilitas khusus kaum difabel. (Suara NTB/dok) Kepala Dinas PUPR I Made Made Arthadana Artadana usai pertemuan membahas pelibatan kaum difabel dalam pengerjaan program infrastruktur di aula kantor setempat mengatakan dalam membangun berbagai infrastuktur ini pihaknya dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Intinya di saat perencanaan secara totalitas pihaknya mengakomodir peyediaan fasilitas khusus kaum difabel. “Kalau di bidang infrastuktur gedung sudah kita rencanakan secara totalitas termasuk jalan juga mempertimbangkan penyiapan sarana khusus kaum difabel,” jelas Made. Seperti gedung DPMPTSP desainnya secara totalitas mempertimbangkan penyiapan fasilitas bagi kuam difabel. Hal ini, kata dia, sesuai dengan masukan dari hasil penilaian Ombudsman dalam hal pelayanan publik, sehingga pihaknya pun berupaya menindaklanjuti dalam hal perencanaan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, dari sisi wajah gedung pelayanan di kantor juga ada perubahan. Akan tetapi dalam hal perencanaan pembangunan gedung kata dia suatu keharusan mengakomodir kebutuhan kaum difabel. Begitu pula, dalam proyek pembangunan jalan. Langkah pertama pada saat perencanaan dilakukan konsultasi publik, pihaknya merekam semua masukan dan usulan dari masyarakat terkait ruas jalan yang akan dibangun. Termasuk akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan organisasi kaum difabel. Mereka perlu memberikan masukan di mana saja titik-titik penyiapan sarana khusus kaum difabel. “Karena ini suatu keharusan menyiapkan sarana kaum difael ini,” jelas dia. pihaknya pun mengawali pada lima paket proyek jalan yang didanai dari PRIM. Tahun ini, ujarnya, panjang jalan yang dibangun dari PRIM meliputi rehabilitasi dan peningkatan jalan mencakup 5 ruas jalan dengan panjang 33 kilometer. Dalam 5 ruas jalan ini ada juga program rutin suatu kesatuan paket di 34 ruas jalan dengan panjang 123 kilometer. Artinya yang didanai PRIM itu adalah, 5 ruas rehabilitasi ditambah dengan 33 ruas jalan mencapai panjang 156 kilometer yang diperbaiki dan dipelihara. Ada lagi program rutin swakelola 14 ruas jalan, sehingga total ruas jalan yang dikerjakan mencapai 53 ruas jalan sepanjang 213 kilometer. Lebih lanjut, kata dia, selain penyiapan fasilitas khusus kaum difabel berkomitmen berupaya melibatkan warga difabel dalam beberapa program infrastruktur dan pemeliharaan jalan. “Pekerjaan yang mungkin kaum difabel bisa ikut bekerja, seperti pemeliharaan jalan (perambasan), perbaikan saluran irigasi,” jelas dia. Untuk mempersiapkan kompetensi warga difabel ini, pihak Dinas PU akan memberikan pelatihan. Pihak dinas akan meminta PRIM untuk membantu program pelatihan tersebut, sehingga sebelum bekerja mereka sudah dilatih. Pelatihan ini akan dikoordinasikan dengan Balai Latihan Surabaya dengan LPJK Provinsi yang selama ini sudah diajak kerjasama dalam pelatihan tukang bangunan. Mereka yang dilatih ini nanti akan memiliki seritifikat kompetensi, setelah itu barulah disiapkan ruang pekerjaan. Terkait berapa jumlah warga yang bisa dilatih jelas dia, dari 2000 lebih warga akum difabel akan dilatih sekitar 100 lebih orang. ”Ini komitmen pemda khususnya bidang ke PU an untuk memberikan ruang kesetaraan,” jelas dia. (her)
Besok, H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun Dijadwalkan Dilantik Giri Menang (Suara NTB) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih dijadwalkan dilantik Selasa ( 23/4) besok. Persiapan pelantikan yang rencanya digelar di Hotel Lombok Raya Mataram ini sudah dimatangkan oleh Pemprov NTB bersama Pemda Lobar. Asisten I Setda Lobar H. Ilham mengatakan persiapan pelantikan Bupati dan Wabup Lobar terpilih sudah dimatangkan. “Pelaksanaan pelantikan hari Selasa 23 April ini jam 09.00 wita,”jelas dia. Terkait undangan, jelas dia, semua sudah terdistribusi kepada FKPD, dewan, tokoh agama dan masyarakat dengan total 350 orang. Sedangkan undangan provinsi 150 orang, sehingga total undangan sebanyak 500 orang. Keberangkatan rombongan Bupati dan Wabup Lobar terpilih sendiri rencananya akan berangkat bersama dari kediaman bupati di Labuapi sekitar pukul 08.00 Wita. Bupati berencana didampingi istri keluarga, begitu pula wabup terpillih. Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saeful Ahkam, menegaskan, persiapan pelantikan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun telah dipersiapkan pihak Pemprov NTB, mengingat pelantikan itu akan dilakukan oleh Gubernur NTB. Nantinya pelantikan yang berlangsung 23 April 2019 itu akan digelar di Hotel Lombok Raya Mataram. “Segala macam bentuk persiapan tentunya sudah dipersiapkan oleh pihak provinsi, dan kita (Pemkab, red) hanya menjadi mitra saja, sifatnya yang mendapat pelayanan,” jelasnya. Diakuinya memang awalnya ada keterbatasan undangan yang diperoleh Pemkab Lobar untuk acara pelantikan tersebut. Namun pihaknya sudah mengajukan penambahan slot tamu. Dari yang hanya 250 tamu undangan ditambah 150 undangan. Itu di luar undangan yang ada di provinsi. “Pokoknya keseluruhan sekitar 500 (keseluruhan) lebih undangan,” pungkasnya. Sebelumnya Kabag Pemerintahan Setda Lobar, H Hamkam mengaku jika rapat pemantapan persiapan pelantikan sudah dilakukan di provinsi. Menurutnya undangan yang diperoleh Pemkab Lobar hanya sekitar 250. “Namun itu bisa lebih,” ujarnya singkat. (her)
Capaian PAD Lobar Terendah Dua Tahun Terakhir Giri Menang (Suara NTB) Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Pemda Lombok Barat (Lobar) hingga bulan April ini masih rendah, baru mencapai sekitar 18,24 persen atau setara dengan Rp 50,9 miliar dari target Rp279 miliar lebih. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan dua tahun terakhir (2017-2018) pada periode yang sama di tahun ini. Tahun 2018 pada periode yang sama realisasi PAD mencapai 23,2 persen atau Rp69,8 miliar lebih dengan target Rp301 miliar. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengkritik 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD ini. Ia menyoroti capaian PAD kali ini pada posisi paling rendah dibandingkan 2 tahun terakhir. “Teman-teman OPD penghasil PAD tolong bangun karena realisasi PAD ini sangat rendah padahal target kita paling rendah selama 3 tahun terakhir,” ujarnya akhir pekan kemarin. Ia pun melaporkan hal ini ke
bupati, terkait capaian yang belum memuaskan ini baik dari sisi target dan pencapaian juga rendah. Sekda juga meminta agar Bapenda menghitung baikbaik capaian PAD ini, sebab APBD-P akan dibahas lebih maju sekitar bulan Juni-Juli, sehingga untuk perkiraan pendapatan nanti dikumpulkan semua OPD yang menghasilkan PAD. Ia menekankan kepada 13 OPD ini agar melakukan inovasi dalam mencapai target PAD tersebut.
Sementara Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni, mengakui kalau realisasi PAD masih sangat rendah bahkan lebih rendah dibandingkan dua tahun terakhir. “Realisasi PAD baru 18 persen lebih atau Rp50 miliar lebih dari target Rp279 miliar,” jelas Lale. Diakuinya, ada OPD yang realisasi PAD nya 0 persen, yakni Disnaker. Sedangkan 12 OPD lain juga masih sangat rendah, seperti Dinas Perta-
(Suara NTB/ist)
JALAN RUSAK- Kondisi jalan yang longsor di Desa Pakuan Kecamatan Narmada. Kondisi jalan yang belum diperbaiki membahayakan pengguna jalan.
Akses Jalan Longsor di Desa Pakuan Bahayakan Pengendara Giri Menang (Suara NTB) Pasca longsor beberapa hari lalu, kondisi akses jalan penghubung di Desa Pakuan Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) dengan sejumlah desa di kawasan setempat kian memprihatinkan. Kondisi jalan ini diperparah akibat hujan lebat yang mengguyur daerah setempat akhir pekan kemarin. Akses jalan yang nyaris putus akibat longsor karena hampir setengah badan jalan terkena longsor sangat membahayakan warga dan pengendara yang lalu lalang di jalan tersebut. Kepala Desa Pakuan, Mardan Haris mempertanyakan belum ada penanganan khusus dari pihak pemda terhadap akses jalan ini, karena jika dibiarkan akan membahayakan pengguna jalan. Pihak pemda dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kata dia, sudah turun melihat lokasi jalan yang longsor, namun belum ada langkah lanjutan setelah turun. Pihaknya berharap agar segera dilakukan penanganan, sebab akses jalan ini banyak dilalui warga setem-
pat maupun warga dari desa lain. Apalagi akses jalan ini dilalui warga yang berasal dari enam desa, sehingga sangat vital bagi warga. Akibat kondisi jalan ini bukan hanya membahayakan warga, namun aktivitas warga terganggu, terutama warga yang mau mengangkut produksi pertanian dan perkebunan tidak bisa menggunakan kendaraan truk. Sebab, kendaraan besar seperti truk tidak berani melalui jalur itu. “Kendaraan roda dua saja berhati-hati lewat jalur itu,” jelas dia. Diakuinya, akses jalan ini pernah diperbaiki terakhir tahun 2017. Bahkan jalan ini tiga kali dipasangkan beronjong, namun rusak lagi. Seharusnya, di akses jalan ini dibangunkan jembatan sebab kalau membangun beronjong tidak bisa lagi. Sekretaris Camat Narmada M Busyairi mengatakan, kondisi terakhir jalan longsor di Dusun Pesantek Desa Pakuan semakin parah setelah hujan Jumat malam. “Belum ada langkah selanjutnya setelah tim Dinas PU turun. Kami menunggu PU yang sudah tu-
run ke lokasi waktu longsor pertama,”jelas dia. Sejauh ini dilokasi dipasang garis pengaman agar pengendara tidak melalui jalur itu. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Lobar Made Artadhana mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Pihaknya sudah mendesain dan menggambar perencanaan penanganan, tinggal saat ini pihaknya dicari sumber pembiayaan untuk perbaikan. Mengenai waktu perbaikan, pihaknya belum berani memastikan, sebab perlu menunggu kepastian sumber dana. Yang jelas ia menyusun gambar dan RAB, barulah ia berkoordinasi dengan BPBD yang memiliki dana darurat. Sebab dari Dinas PUPR agak sulit, karena APBD sudah diketok. Diakui lokasi ini memang beberapa kali diperbaiki, namun rusak lagi. Hal ini disebabkan kondisi alam. Terkait usulan agar di lokasi ini perlu dibangun jembatan, menurutnya, pihaknya sudah meminta tim menghitung secara total kebutuhan lapangan. (her)
Sejumlah Petugas KPPS dan PPS di Lobar Sakit di penyebab petugas bekerja kelelahan di bawah. Sebab, kalau saja pleno saja yang dilakukan tidak masalah, namun mereka mempersiapkan sejak awal pemilu. Mereka melakukan pengisian surat suara ke kotak suara, lalu mendistribusikan ke masing-masing kecamatan, sehingga mereka pun begadang. Setelah itu mereka mendistribusikan logsitik ke masing-masing PPS. “Mulai dari hari H mereka sudah kocar kacir ke mana-mana sampai malam mereka kerja,” jelas dia. Lalu pada saat pemungutan suara, mereka kembali berjibaku di TPS. Kemudian kerja lagi memastikan form C1 ke
(Suara NTB/her)
H. Moch. Taufiq nya di bawah target. Bahkan ada 5 OPD yang capaiannya di bawah 15 persen. (her)
Kepastian PSU di Loteng Terkendala Logistik
Pleno Tingkat Kecamatan Melelahkan
Giri Menang (Suara NTB) Ketua KPU Lombok Barat (Lobar) Bambang Karyono mengaku sejumlah petugas PPK dan PPS di beberapa kecamatan sakit akibat kelelahan mengawal proses pemilihan. Pasalnya, petugas ini bekerja mulai dari proses pemungutan, perhitungan suara hingga pleno. Masa pelaksanaan pleno sesuai jadwal selama 17 hari, namun ditargetkan 5 hari bisa tuntas. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan cukup alot. Bahkan di beberapa kecamatan baru tuntas pleno penghitungan suara baru sejumlah desa saja. Menurutnya, regulasi menja-
nian baru 3,75 persen, BPKAD 3,8 persen, Dinas PU PR baru mencapai 12, 01 persen, DPMPTSP 14,38 persen, Dikbud 15, 75 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 16,47 persen dan Bapenda 16,77 persen. OPD yang capaian PADnya di atas 20 persen, ujarnya, Dinas Perhubungan 20,2 persen, RSUD sebesar 22,13, Dinas Kominfo 24,16 persen, Dikes 25,99 persen. OPD yang meraih PAD tertinggi, yakni Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian 43 persen. Capaian dinas ini bersumber dari retribusi sampah yang lumayan besar. Melihat capaian PAD ini jelas dia, di triwulan I ini dengan target 15 persen masih rendah, sebab triwulan I banyak OPD yang capaian-
dikirim ke KPU dan PKK untuk pleno. Pelaksanaan pleno ini pun digelar sehari setelah pencoblosan, itupun prosesnya sampai malam hari bahkan dini hari. Hal ini menyebabkan terkurasnya energi para petugas di bawah. Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum ada gambaran hasil pleno sebab prosesnya tengah berlangsung di semua kecamatan. Pelaksanaan pleno ini, sesuai ketentuan sampai 17 hari ke depan.”Tapi target kita 5 hari diharapkan selesai,’’ jelas dia. Untuk mempercepat proses pleno ini, pihaknya mensiasati dengan memperbanyak panel atau kelompok-kelom-
pok pleno di kecamatan. Banyaknya kelompok pleno ini untuk mengejar target agar bisa dilaksanakan selama 5 hari, sehingga pelaksanaan pleno yang seharusnya butuh 5 hari bisa dilaksanakan 1-2 hari. Ia menambahkan, tabulasi C1 yang dilaksnakana di KPU sendiri baru mencapai 30 persen, gambaran hasilnya pun belum bisa dibeberkan, karena masih terlalu dini. Hal senada disampaikan Komisioner KPU Lobar Riadi. Diakuinya, banyak petugas di lapangan yang kelelahan mengawal proses perhitungan suara. Pekerjaan mereka kata dia, dua bahkan tiga kali lipat
karena harus mengurus lima pemilihan, yakni presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan kabupaten.”Yang buat lama juga banyak komplain,” aku dia. Ketua PPK Kediri, Safitri mengatakan sejauh ini belum pada tahapan rekap tingkat kecamatan. Sebab masih rekapan tingkat desa. “Dan hasil dari beberapa desa yang sudah selesai belum diinput ke rekapan kecamatan,” jelas dia. Hal senada dikatakan Ketua PPK Narmada Hariyadi Susanto, proses pleno baru menuntaskan dua desa. “Itupun kita mulai dari jam 2 siang sampai jam 4 pagi,” kata dia. (her)
Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini belum bisa menetapkan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Desa Pengembur Kecamatan Pujut. Belum adanya kejelasan soal kesiapan logistik dari KPU pusat, jadi kendala utamanya. Namun demikian, KPU Loteng memastikan sebelum tanggal 27 April mendatang, PSU sudah digelar. “Sesuai aturan PSU digelar paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 27 April mendatang,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (20/4). Dalam hal ini, pihaknya sudah bersurat ke KPU pusat melalui KPU provinsi untuk dikirimkan logistik berupa surat suara untuk keperluan pelaksanaan PSU. Pasalnya, surat suara yang tersedia di KPU Loteng hanya surat suara untuk DPRD kabupaten/kota. Sedangkan untuk surat suara lainnya itu ada di KPU pusat. Untuk itu, kapan PSU bisa dilaksanakan, sangat tergantung dari kepastian soal kesiapan logistik. “Sembari menunggu pengiriman logistik untuk PSU, persiapan sudah mulai dilakukan. Supaya begitu surat suara untuk PSU datang, PSU bisa langsung dilaksanakan,” harapnya. Menurutnya, pelaksanaan PSU, tahapannya sama dengan pemungutan suara uta-
ma, mulai dari penunjukan KPPS, penyiapan logistik dan anggaran hingga pembuatan TPS. Karena untuk PSU, petugas KPPS yang akan bertugas semuanya baru. Ditanya terkait pelaksanaan PSU tidak sampai mengganggu tahapan yang ada, Zaeroni menegaskan tidak berpengaruh. Di mana sesuai tahapan yang ada, saat ini sudah memasuki tahap rekapitulasi perolehan suara oleh PPK di tingkat kecamatan. “Rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK tetap berjalan, kendati ada TPS yang menggelar PSU. Nanti hasil PSU akan dihitung terakhir oleh PPK,” tandasnya. Justru kalau kemudian tahapan ditunda, khususnya di Kecamatan Pujut akan mengganggu tahapan yang sudah ada, karena PPK diberikan waktu sampai 10 hari untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Kalau tahapan ditunda untuk menunggu PSU, bisabisa rekapitulasi perolehan suara tidak selesai tepat waktu. Kecuali, lanjutnya, semua TPS di kecamatan itu harus mengelar PSU akan ada pengecualian, karena tidak ada perolehan suara yang harus direkap oleh PPK. ‘’Tapi inikan hanya satu TPS saja. Jadi harus sampai mengganggu tahapan yang sudah ada. Prinsipnya kita tunggu kesiapan logistik. Begitu logistik ada, PSU langsung kita gelar,” terangnya. (kir)
Tekan Pengangguran Pascagempa
Disnakertrans Loteng Siapkan 5 Ribu Lowongan Kerja Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng) tengah bersiap menggelar job fair (bursa kerja) pada tanggal 24 hingga 26 April mendatang dengan menyediakan sekitar 5 ribu lebih lowong kerja. Lowongan ini tersebar di 35 perusahaan yang ada di wilayah Loteng dan beberapa wilayah lainya di Pulau Lombok. Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, S.Sos., kepada Suara NTB, Jumat (19/4), mengatakan, job fair merupakan program tahunan dan, khusus tahun ini penyelenggaraannya dilaksanakan pada awal tahun. Hal ini bertujuan mengantisipasi banyaknya pengangguran baru yang merupakan dampak dari gempa Lombok. “Akibat dari gempa tahun 2018 lalu, banyak tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan oleh perusahaannya. Utamanya tenaga kerja di sektor jasa dan perhotelan. Sehingga dengan adanya job fair ini, para tenaga kerja tersebut bisa memperoleh pekerjaan yang baru. Dengan begitu, dampak sosial dan ekonomi dari musibah gempa yang kemarin, bisa diminimalisir,” terangnya. Ia menjelaskan, perusahaan yang digandeng pada kegiatan job fair itu nantinya bergerak di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, perbankan, keuangan hingga toko modern. Termasuk juga ada kegiatan magang ke luar negeri, sehingga masyarakat para pencari kerja nantinya bisa memilih, akan bekerja di perusahaan mana sesuai dengan keinginan dan bidang
(Suara NTB/dok)
H. Masrun keilmuan yang dimiliki. Dijelaskannya, job fair ini sifatnya terbuka untuk umum. Jadi masyarakat bisa mendaftar secara bebas. Bahkan masyarakat dari luar Loteng juga bisa ikut serta, karena tidak ada pengkhususan harus warga Loteng. “Mau warga luar Loteng, jika memang berminat bisa ikut mendaftar. Jadi tidak ada batasan,” terangnya. Soal seleksi calon karyawan, ujarnya, tergantung perusahaan. Karena tentu, perusahaan mitra punya kriteria dan spesifikasi tenaga kerja yang akan diterima. Artinya, persaingan untuk masuk bekerja itu nanti setelah mendaftar di perusahaan yang diminati. “Kita hanya mewadahi saja,” tandasnya. ‘’Kalau dari sisi pemerintah, tentu kepentingan bagaimana bisa menekan angka pengangguran. Sekaligus mendorong peningkatan taraf ekonomi masyarakat didaerah ini pada khususnya,” tambahnya. (kir)
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Soal Terdistribusi, 8.698 Murid SD di Sumbawa Ikuti USBN Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 8.698 murid Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sumbawa akan mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun 2019. Seluruh soal dan lembar jawaban telah didistribusikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat, Sabtu (20/4) lalu. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. Sahril, S.Pd yang didampingi Kabid Pembinaan SD, Junaidi, S.Pd., M.Pd menyebutkan, peserta USBN SD tahun ini sebanyak 8.698 siswa yang tersebar di 397 sekolah penyelenggara. Pihaknya sudah mendistribusikan soal ke masing-masing UPT yang selanjutnya diserahkan ke sekolah penyelenggara. “Pendistribusian soal sudah hari ini kepada seluruh kecamatan, dan Insya Allah besok sudah didistribusi ke sekolah penyelenggara ujian,” ujarnya usai pendistribusian. Dijelaskannya, USBN ini meliputi tiga mata pelajaran
(Suara NTB/ind)
SOAL USBN - Tampak proses pendistribusian soal USBN di halaman Kantor Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa (foto kiri). Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sahril, didampingi Kabid Pembinaan SD dan pihak kepolisian (foto kanan). yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pelaksanaannya selama tiga hari dimulai Senin (22/4) hingga Rabu (24/ 4) mendatang. Pendistribusian soal, masing-masing untuk ruangan dengan jumlah siswa 20
Rajut Kembali Kebersamaan Usai Pemilu Taliwang (Suara NTB) Tokoh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. H. Muhammad Nur Yasin mengajak masyarakat agar kembali merajut kebersamaan di dalam perbedaan pasca Pemilu 17 April lalu. Hal ini tentu sangat beralasan, karena sejak tahapan awal Pemilu perbedaan pandangan politik sekaligus mencari-cari kesalahan merupakan masalah utama yang paling banyak ditonjolkan. Akibat kondisi tersebut, tidak sedikit masyarakat yang tidak saling bertegur sapa satu sama lain karena masalah yang sangat sepele tersebut. “Tahapan Pemilu sudah kita laksanakan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti tinggal menunggu keluarnya pengumuman secara resmi KPU. Untuk itu kepada seluruh masyarakat KSB kami menghimbau untuk menjaga ketenangan dan kedamaian setelah gelaran Pemilu. Perbedaan sikap serta pilihan politik yang sengaja dibuat oleh masing-masing calon dan Partai Politik (Parpol) harus dihilangkan demi masa depan KSB yang jauh lebih baik,” ungkapnya kepada Suara NTB, Sabtu (20/4). Dikatakannya, saling klaim kemenangan diharapkan juga untuk tidak digembor-gemborkan karena akan menjadi pemicu hal-hal yang tidak diinginkan. Mari menunggu hasil penghitungan suara secara resmi dari KPU siapa saja yang dinyatakan menang nanti. Sebagai penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dirinya juga berharap supaya benar-benar menegakkan kebenaran dan aturan yang berlaku dengan bersama -sama terutama kontestan partai politik. Sehingga dengan demikian, Insya Allah masyarakat KSB akan menerima semua keputusan KPU secara puas serta dengan hati yang tulus. Bagi yang belum terpilih diharapkan untuk bisa berbesar hati demi menjaga kondusifitas negara dan daerah yang sudah terjaga dengan baik selama ini. Karena jika terjadi gejolak, maka kondusifitas wilayah akan terganggu dampak lainnya percepataan pembangunan yang saat ini terus digalakkan juga akan terhambat. “Kita kembali saja ke nasib kita masing-masing, bisa jadi kita tidak bisa terpilih saat ini karena ada kesalahan yang belum kita perbaiki. Jangan sampai masalah lebih besar muncul karena kita tidak ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan,” imbuhnya. Ditambahkannya, sesuai dengan moto Sumbawa Barat, Bumi Pariri Lema Bariri, maka aturan yang ada harus ditaati secara bersama di setiap pelaksanaan apapun yang ada di negeri ini. Semoga Pemilu yang sudah terlaksana dengan baik dan tanpa gangguan bisa memberikan dampak yang baik demi upaya percepatan pembangunan di daerah. Karena orang yang akan menempati kursi di DPRD ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat secara langsung. Semoga masyarakat KSB bisa merasakan dampak yang baik seiring dengan munculnya orang- orang terpilih. Tetapi yang jelas rasa persaudaraan harus tetap dijunjung tinggi, karena itu merupakan cita-cita negeri ini dibangun. Sehingga hidup yang sejahtera adil dan merata bisa terwujud di Sumbawa Barat ini. “Tujuan akhir dari setiap gelaran Pemilu yang kita laksanakan yakni menciptakan hidup bagi masyarakat lebih baik dari sebelumnya dan semoga apa yang kita inginkan bisa terwujud,” tukasnya. (ils)
Dua Operator Seluler Mulai Bayar Tunggakan Retribusi Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika Statistika (Kominfotik) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini baru hanya dua operator seluler yang membayar tunggakan retribusi dengan total pembayaran mencapai Rp350 juta untuk XL dan Rp 19,5 juta untuk E Vorte. Jumlah yang sudah terbayar tersebut tentu masih sangat kecil, karena masih ada sekitar Rp1,7 miliar yang belum terbayar dengan total menara wajib retribusi mencapai 89 unit di seluruh KSB. Terhadap masalah ini, dinas juga sudah melayangkan surat teguran untuk segera membayar paling lambat akhir bulan April ini. “Sudah dua kali kita layangkan surat peringatan untuk bisa segera membayar kewajibannya kepada daerah. Tetapi faktannya sampai saat ini masih minim karena hanya dua saja yang sudah melakukan pembayaran. Makanya dalam waktu dekat ini, kami akan segera melayangkan surat peringatan ketiga kalinya. Jika tidak juga memberikan hasil yang baik, kita berencana untuk menyerahkan masalah ini ke Kejaksaan untuk bisa membantu melakukan penagihan,” ungkap Kepala Dinas Kominfotik KSB, Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB. Dikatakannya, persoalan sehingga masih banyak operator yang belum membayar kewajibannya karena harga yang ditetapkan di Perda dianggap terlalu tinggi. Persoalan ini sudah muncul sejak Perda tersebut berlaku, tidak saat pembahasan yang dilakukan bersama DPRD. Padahal Pemerintah juga sudah membuka ruang sebelum ada penetapan Perda. Pada saat itu tidak ada satupun yang keberatan dengan besaran angka Rp19 juta per menara yang akan dikunjungi. Tetapi setelah Perda jadi baru banyak yang menolak dengan alasan biaya retribusi tinggi. Pihak terkait juga menegaskan tidak akan merubah nilai yang tertera di Perda tersebut, karena jika diturunkan maka butuh waktu yang panjang untuk merubahnya. Apalagi didalam Perda itu, tidak mengenal pengurangan dari besaran retribusi yang ditetapkan. “Kita tetap meminta mereka untuk tetap membayar kewajibannya dan kita tidak akan merubah angka yang ditetapkan tersebut. Tapi jika mereka tetap menolak baru akan kita libatkan pengacara negara untuk melakukan penagihan,” tegasnya. (ils)
orang sebanyak 271 amplop, jumlah siswa 15 orang sebanyak 151 amplop, jumlah siswa 10 orang sebanyak 173 amplop, dan jumlah siswa 5 orang sebanyak 28 amplop. Dalam amplop juga tersedia soal cadangan untuk mengantisipasi terjadinya
kekurangan soal yang dapat menghambat proses ujian. “Di dalam amplop juga ada soal cadangan. Insya Allah sangat kecil kemungkinan terjadi kekurangan soal yang bisa menghambat waktu pelaksanaan pengerjaan soal,” terangnya.
Diakuinya, pada saat pelaksanaan USBN monitoring dilakukan serentak oleh tim monitoring kabupaten dan kecamatan yang di SK kan oleh Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa. Terkait pengamanan, mulai dari proses pengadaan, pendistri-
busian soal, pelaksanaan ujian sampai dengan pengembalian LJUN, pihaknya bekerjasama dengan Polres Sumbawa. “Pengamanan kita juga melibatkan aparat kepolisian. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada yang membuat kita terhambat,
semuanya berjalan on the track. Kita juga meminta kepada seluruh UPT untuk melaporkan jika ada hambatan dalam pendistribusian. Karena bagaimana pun kita ketahui topografi kita juga mengalami hambatan, terutama Kecamatan Orong Telu, Batu Lanteh, Labuhan Badas, dan sebagian di Kecamatan Tarano. Ini juga yang perlu kita tekankan kapada kepala UPT untuk melakukan langkah antisipasi untuk daerah terpencil dan kepulauan,” ungkapnya. Pihaknya berharap kepada semua pihak agar dapat mendukung dan bekerjasama dalam menyukseskan penyelenggaraan USBN. Kepada sekolah penyelenggara agar melaksanakan USBN sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Kami berharap pelaksanaan USBN berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan di lapangan,” pungkasnya.(ind/arn/*)
Prediksi Partai Pemilik Kursi DPRD KSB
PDIP - PKS Unggul, Delapan Parpol Dapat Dua Kursi
Taliwang (Suara NTB) Meski proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan masih berlangsung, prediksi partai yang akan memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mulai mencuat. Dari 16 Parpol yang bertarung merebut 25 kursi DPRD KSB, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merajai perolehan kursi. Di mana PDIP diprediksi merebut lima kursi sementara PKS dengan tiga kursi. Berdasarkan data perhitungan yang diperoleh media ini, PDIP merebut dua kursi masing-masing di Daerah Pemilihan (Dapil) I dan II. Sementara di Dapil III terdiri kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang, PDIP diperkira-
kan mendapatkan satu kursi. PKS diprediksi mendapat tiga kursi. Perhitungan internal partai bersangkutan menempatkan masing-masing satu Calegnya di tiap Dapil. Untuk partai yang memperoleh dua kursi, diantaranya ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil I dan II, Gerindra di Dapil I dan III, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil II dan III, Demokrat di Dapil I dan III, PKPI di Dapil I dan II, PAN di Dapil I dan III, PBB di Dapil I dan II dan terakhir Nasdem di Dapil I dan II.
Sementara, satu-satunya partai yang memperoleh 1 kursi adalah Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini hanya mampu mendapatkan kursi di Dapil II (Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene). Perolehan Golkar ini merosot dari Pemilu tahun 2014 lalu yang sebelumnya mampu mengamankan 2 kursi di parlemen KSB melalui Dapil I dan Dapil II. Meratanya partai memperoleh dua kursi menunjukkan kompetitifnya Caleg masing-masing partai. PDIP diperkirakan akan memenangkan Pemilu Leg-
Dua TPS di Sumbawa Direkomendasikan PSU Sumbawa Besar (Suara NTB)Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menyatakan dari hasil temuan jajarannya di tingkat bawah, ditemukan ada pencoblosan dua kali di dua tempat. Yakni di kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Sumbawa. Sehingga Bawaslu merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada dua TPS.
(Suara NTB/ind)
Aryati
“Ada dua kecamatan yang ditemukan adanya pencoblosan dua kali. Pertama di Kecamatan Lunyuk, itu pencoblosan yang dilakukan di dua Desa Padasuka yakni pada TPS 12 dan TPS 6. Itu yang menjadi temuan jajaran kami, dan itu sudah ditindaklanjuti. Juga di Kecamatan Utan di TPS 10 dengan TPS 19 Desa Jorok. Ada salah satu pemilih yang mendapatkan dua C6 untuk memilih. Sehingga direkomendasikan untuk kita tindaklajuti untuk PSU,” terang Syamsi. PSU direkomendasikan melalui Panwascam kepada PPK di tingkat kecamatan. Setelah ditelusuri, benar adanya pencoblosan dua kali. “PSU di TPS yang bukan tempatnya dia berdomisili. Di Lunyuk di TPS 6 itu yang harus diulang, sedangkan di Utan di TPS 10. Karena ada dua tempat pencoblosan. Yang diulang itu dimana dia tempat tidak berdomisili,” tegasnya, seraya me-
islatif DPRD KSB dengan meraih lima kursi. Partai berlambang banteng moncong putih ini, sejak tiga Pemilu terakhir di KSB memang mencatatkan tren positif. Pada pemilu 2004 dan 2009, mereka meraih dua kursi dan di Pemilu 2014 merebut tiga kursi. Kini, di Pemilu 2019 PDIP diperkirakan akan menjadi pemenang dengan menyabet lima kursi DPRD KSB. Untuk PKS sendiri, Pemilu tahun ini mampu kembali menunjukan tajinya. Pasalnya, PKS diperkirakan merebut tiga kursi, sama seperti Pemilu pertama KSB tahun 2004 silam. Partai yang terkenal dengan militansi kadernya ini hampir dipastikan merebut kursi unsur pimpinan di DPRD KSB. Perolehan kursi PDIP dan PKS
itu, memaksa sejumlah partai yang sebelumnya perkasa di Pemilu 2014 kini kehilangan kursi. Seperti PAN, PBB dan Gerindra yang kini hanya mendapatkan dua kursi dari sebelumnya tiga kursi. Bahkan, ketiga partai ini harus rela melepas predikat pemenang Pemilu 2014. Berikutnya ada Partai Hanura yang sepenuhnya kehilangan dua kursinya karena tidak mampu bersaing dengan partai-partai lain. Selain PDIP dan PKS, ada partai lain yang juga mendulang sukses di Pemilu 2019 ini. Seperti PPP dan Nasdem yang berhasil mendapatkan satu kursi tambahan di Dapil II. Kini kedua partai itu akan mendapatkan dua kursi dari sebelumnya pemilik kursi tunggal hasil Pemilu 2014 lalu. (bug)
Kadis Damkar Fokus Benahi Internal
nambahkan, aturan PSU dilakukan paling lambat 10 hari sejak hari pemungutan suara. Dikonfirmasi, Komisoner KPU Sumbawa, Aryati menyatakan tengah melakukan kajian atas rekomendasi PSU di dua TPS. “Kita sedang kaji. PSU paling lambat dilakukan 10 sejak hari pemungutan suara,” pungkasnya. (arn/ind)
(Suara NTB/ind)
Syamsihidayat
SumbawaBesar(SuaraNTB)Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) merupakan dinas baru di Kabupaten Sumbawa pasca perubahan statusnya dari satuan. Dibawah pimpinan yang baru dilantik, akan diprioritaskan pembenahan internal terlebih dahulu. “Karena Damkar masih dinas baru, jadi prioritas utama saat ini adalah pembenahan internal. Dalam artian bagaimana sekarang ini kita menyusun renstra, renja sampai dengan prioritas-prioritas apa yang akan kita laksanakan sisa tahun 2019 dan tahun 2020 nantinya,” kata Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara. Menurutnya, sebagai dinas baru, Damkar masih banyak kekurangan. Sehingga pembenahan ini sangat diprioritaskan di tahun 2019 ini. Selain itu pelayanan juga tetap akan diprioritaskan. “Masih banyak kekurangan dengan dibentukn-
ya dinas yang baru ini. Sehingga pembenahan itu yang kita prioritaskan tahun 2019 ini. Disamping memang pelayanan itu tetap kita prioritaskan untuk menanggulangi apabila ada kebakaran,” terang mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini. Diakui Tata, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah PNS di Dinas Damkar sebanyak 7 orang dan lainnya tenaga kontrak yang sudah memenuhi kualifikasi dasar. Kedepannya, pengembangan SDM juga menjadi salah satu prioritas. Tidak hanya pelatihan dasar, tetapi juga akan ditingkatkan ke pelatihan berikutnya. “Personil sekarang ini baru dilantik kepala dinas, sekdis, dan ada tiga kepala seksi. Kasubag dan Kabid belum ada. Inilah kita mencoba memaksimalkan dengan personil yang ada,” tambahnya. (ind)
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Berjalan Lambat Sumbawa Besar (Suara NTB) Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Sumbawa kini sedang berproses di tingkat kecamatan. Namun prosesnya berjalan lambat, karena banyak data yang mesti disinkronkan. Pantauan Suara NTB di sejumlah kecamatan, seperti di kecamatan Sumbawa, hingga Minggu (21/4), rekapitulasi penghitungan suara baru menyelesaikan sekitar belasan TPS pada dua kelurahan. Dari 8 Kelurahan di wilayah kecamatan Sumbawa. Diperkirakan paling cepat, proses rekapitulasi baru akan rampung dalam waktu seminggu khususnya di kecamatan Sumbawa. “Penghitungan kita bagi pararel dalam dua kelompok. Kalau dalam sehari, kita bisa menyelesaikan 14 TPS, maka diperkirakan proses rekapitulasi memakan waktu satu minggu,” terang Ketua PPK Sumbawa, Iwan Haryanto. Kondisi yang sama juga terjadi di pada rekapitulasi di kecamatan Unter Iwes, yang baru merampungkan beberapa TPS pada dua desa. Begitu pula di kecammatan Moyo Hilir dan lainnya. Komisioner KPU Sumbawa,
Aryati S.Pdi, mengakui lambannya proses rekapitulasi di tingkat kcammatan, yang dijadwalkan selama lima hari, 20-24 April 2019. Prosesnya merekap hasil perolehan hasil penghitungan di tingkat TPS untuk kemudian direkapitulasi per TPS dalam satu wilayah desa. Kemudian TPS dalam satu desa dalam wilayah kecamatan. “Jadi, mekanismenya, kita selesaikan dulu satu TPS untuk semua jenis Pemilu. Kedua rekapitulasi tingkat kecamatan ini juga merupakan tahapan dimana jika terjadi kesalahan pengadministrasian formulir C1, atau ada selisih antara C1 plano dengan yang berhologram, direkap PPK inilah diperbaiki dicari akar masalahnya untuk dituntaskan persoalannya. Sehingga harus sinkron antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan total suara sah dan tidak sah peserta pemilu itu harus sinkron. Ketika ini tidak sinkron, inilah yang diselesaikan di tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan,”urainya. Aryati menegaskan, kalau ada asumsi misalnya perolehan suara caleg satu bisa digeser ke caleg yang lain, atau suara par-
tai digeser ke caleg, Kalaupun itu ada kesalahan maka direkapitulasi tingkat kecamatan. Artinya, dengan dengan sistem yang ada sekarang, tidak ada celah untuk terjadi kecurangan. Kalau ada satu salinan C1 yang ada di tangan saksi berbeda dengan C1 yang berhologram atau yang berbeda dengan saksi yang lain, maka akan kembali ke C1 plano di tingkat kecamatan. “Artinya kita clearkan di tingkat kecamatan. Itu yang membuat rekapitulasi ini lambat. Karena kita mendesain rekapitulasi tingkat kecamatan ini semua persoalan itu harus tuntas di tingkat kecamatan. Jadi kalau ada masalah harus dicari akar masalahnya. Bila perlu turun sampai ke penghitungan suara ulang, buka lagi kotaknya. Itu yang menyebabkan lama. Kalau misalnya TPS-TPS nya tidak bermasalah, teradministrasi dengan baik, biasanya cepat. Tapi kalau ada yang bermasalah kayak kemarin Sumbawa itu kan dia turun dua tingkat dibawahnya. C1 plano tidak bisa terjawab, turun dia satu tingkat ke bawahnya buka surat suara dihitung ulang lagi. Itu yang menyebabkan prosesn-
ya lama. Karena kita berharap tidak ada residu masalah yang naik ke kabupaten,” tukasnya. Untuk mempercepat proses rekapitulasi, lanjut Aryati, penghitungan dilakukan secara pararel yang dibagi dalam dua hingga tiga kelompok. Kalaupun nantinya proses rekapitulasi kecamatan yang memakan waktu lebih dari lima hari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka bisa diperpanjang, tetapi akan dilaporkan terlebih dahulu ke KPU Provinsi untuk diteruskan ke pusat. “Kami sendiri berusaha semaksimal mungkin bisa lima hari. Nanti apapun kemungkinannya, realita yang terjadi di lapangan akan kami laporkan. Tetapi di tingkat kecamatan itu diagendakan lima hari,” pungkasnya. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Memasuki hari ketiga rekapitulasi tingkat kecamatan, belum satu pun kecamatan di KSB yang menyelesaikan perhitungannya. Hingga pukul 17.00 wita, Minggu (21/4), informasi yang diperoleh media ini panitia tingkat kecamatan masih terus melakukan perhitungan. “Iya belum ada yang selesai
sampai sekarang,” kata ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd membenarkan. Denny mengatakan, melihat progres di lapangan ada empat kecamatan yang bisa menuntaskan rekapitulasinya di malam hari ini. Diantaranya kecamatan Sekongkang, Maluk, Jereweh dan Brang Ene. Sementara 4 kecamatan lainnya masih membutuhkan waktu lebih dari sehari. “Taliwang, Brang Rea, Seteluk dan Poto Tano belum bisa selesai,” ungkapnya. Menurut dia, lambatnya proses rekapitulasi di 4 kecamatan itu dikarenakan banyaknya jumlah TPS. Sementara proses perhitungan dilakukan per TPS bukan berdasarkan jumlah desa. “Sekarang kan tidak ada perhitungan di desa. Tapi langsung kecamatan, namun hitungannya tetap berdasar TPS,” ujarnya. Hambatan lain lanjut dia, adanyabeberapakesalahanteknispengisian formulir C1. Kesalahan ini berupa berbedanya data hasil perhitungan saksi peserta Pemilu dengan C1 yang disampaikan panitia. “Ya ada protes juga. Dan tiap protes itu kan harus kita selesaikan baru lanjut peehitungan berikutnya,” timpalnya. (arn/bug)
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
PSU di Dompu Digelar 24 April 2019 Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu sudah memutuskan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 14 Dusun Latonda Desa Pekat Kecamatan Pekat, 24 April 2019 mendatang. Logistik Pemilu untuk kebutuhan PSU juga sudah disiapkan dan disampaikan ke KPU atasan. Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin kepada Suara NTB, Minggu (21/4/2019) kemarin mengaku sudah memutuskan untuk pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 14 Desa Pekat sesuai permintaan PPK Pekat atas rekomendasi Panwaslu setempat. Keputusan ini juga sudah disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi NTB. “Kita akan lakukan pemungutan suara ulang pada 24 April 2019. Logistiknya juga sudah siap,” katanya. PSU di TPS 14 Desa Pekat ini akibat ada warga Lombok Tengah yang sudah lama berdomisili di Desa setempat menggunakan hak pilih dan memperoleh 5 lembar surat suara. Padahal warga ini masih ber KTP Lombok Tengah dan tidak terdaftar se-
bagai pemilih di TPS 14. Tapi warga ini beberapa kali menggunakan hak pilihnya di TPS 14. Sehingga KPPS memberikannya untuk menggunakan hak pilih di TPS setempat. Sebelumnya, Arifuddin mengaku, hingga Jumat pagi belum menerima usulan PSU di TPS 14 Desa Pekat. Terlebih tidak ada kejadian khusus di TPS setempat yang diisi dalam formulir DA 2 oleh KPPS atas rekomendasi pengawas TPS. Namun pihaknya akan tetap melaksanakan apapun rekomendasi Bawaslu selama memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan mengaku, rekomendasi untuk dilakukan PSU tersebut dikeluarkan Panwas
Kecamatan Pekat dan disampaikan ke PPK Kecamatan Pekat. Rekomendasi itu dikeluarkan atas kronologi kejadian perkara dari pengawas TPS dan pengawas Desa. “Karena memang begitu mekanismenya. Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi ke PPK,” kata Irwan. Arifuddin juga mengakui, Pemilu tahun 2019 ini cukup ribet dan ini terjadi hampir di setiap daerah akibat digabungkannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Di Dompu sendiri, kendala yang cukup besar dihadapi akibat keterlambatan logistik Pemilu diterima KPU dan tidak meratanya pemahaman penyelenggara di tingkat KPPS. Sehingga pihaknya harus bekerja ekstra untuk mendampingi dan meng-
ingatkan penyelenggara di TPS. “Mereka (KPPS) mengeluhkan tidak ada C1 papan. Padahal sudah diingatkan, C1 Papan ini digulung. Setelah didatangi, mereka baru sadar. Begitu juga ketika ada kekeliruan penulisan, mereka langsung minta ganti. Padahal masih bisa diperbaiki dengan mencoret dan paraf di tempat yang keliru,” kata Arifuddin. Kondisi ini terjadi, kata Arifuddin, rata – rata akibat petugas kelelahan. Karena mereka harus menunggu pendistribusian logistik di TPS-nya hingga pukul 02.00 dini hari dan paginya harus on time untuk proses pencobolosan hingga rekapitulasi. Proses rekapitulasi bahkan dilakukan hingga jam 03.00 dini hari dan itu belum lagi dilakukan pengisian salinan C1 meja. “Sampai tadi malam, petugas masih bekerja (isi C1 meja),” ungkapnya. Mencoblos Dua Kali Sementara itu, seorang
warga Simpasai Kecamatan Woja berinisial Tr harus berurusan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu karena kedapatan mencoblos lebih dari kali. Kasus yang dilaporkan warga kini sudah masuk pembahasan kedua dan akan dilimpahkan ke penyidik. Ketua Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH kepada Suara NTB, Minggu (21/4) mengatakan, kasus coblos dua kali yang dilakukan Tr terjadi di TPS 21 dan TPS 23 Kelurahan Simpasai. Kejadian ini diketahui warga lain dan langsung dilaporkan ke Bawaslu. “Untuk pencoblosan dua kali masih pembahasan kedua. Kasusnya (memenuhi unsur) akan dilimpahkann ke penyidik,” katanya. Selain kasus pencoblosan dua kali, Swastari juga mengakui, kasus politik uang di daerah pemilihan Dompu 3 meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo
Nasdem Yakin Kuasai Kursi DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) diperkirakan akan menjadi partai pemenang Pemilu untuk DPRD Kabupaten di Dompu. Berdasarkan data sementara, peroleh suara dan kursi calon anggota legislatif (Caleg) Nasdem jauh meninggalkan PAN sebagai pemenang Pemilu 2014 lalu. Hasil Pileg kemarin juga mengantarkan Caleg yang enerjik di kursi Dewan. Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Sahlan kepada Suara NTB, Minggu (21/4) kemarin mengakui, berdasarkan data sementara, partainya memiliki dukungan hingga 20 ribu suara untuk DPRD Kabupaten. Dapil Dompu 1 meliputi Kecamatan Dompu, Pajo, dan Huu, Nasdem bahkan memperoleh 11 ribu suara dan akan mengantarkan 3 orang Caleg-nya ke kursi DPRD Dompu. “Berdasarkan data real count kita, Dapil 1 kita akan mendapatkan kursi ke 1, ke 8, dan kursi ke 11,” kata Sahlan. Kendati bakal memperoleh 3 kursi di Dapil Dompu 1, Sahlan mengaku, partainya tidak bisa mengantarkan wakil dari Dapil Dompu 3 meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo. Di Dapil ini, partainya hanya memperoleh 2 ribu suara dan berada di urutan ke 8 dari 6 kursi yang diperebutkan. Sementara di Dapil Dompu 2 meliputi Kecamatan Woja memperoleh dukungan hingga 4 ribu, Dapil Dompu 4 meliputi Kecamatan Kempo dan Pekat memperoleh 3.600 suara. Pada Dapil ini hanya bisa mengantarkan masing – masing 1 anggota Dewan, sehingga 5 orang anggota bakal menjadi anggota DPRD Dompu. “Kalaupun kita dapat 4 kursi (di Dapil 1 hanya 2 kursi), kita tetap akan menjadi pemenang,” katanya. Berbeda dengan PAN sebagai partai pemenang Pemilu tahun 2014, pada Pemilu 17 April 2019 lalu diperkirakan hanya bisa mengirimkan 1 anggota Dewan yaitu dari Dapil Dompu 1. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang kembali menjadi Caleg di Dapil Dompu 2 diperkirakan tidak bisa melaju menjadi anggota Dewan. Yuliadin yang akrab disapa Bucek pada Pemilu 2014 lalu berhasil meraih 2.886 suara, pada Pemilu ini hanya memperoleh 1.300 suara perorangan dan tidak didukung perolehan Caleg lainnya. Yuliadin yang dikonfirmasi, Jumat (19/4) lalu mengakui perolehan suara PAN dan dirinya di Dapil Dompu 2 tidak signifikan sehingga bakal tidak lolos di kursi Dewan. Ia pun mengakui, Pemilu Legislatif kali ini cukup berat. Karena rakyat lebih mudah percaya pada Caleg baru dibandingkan incumbent yang sudah bekerja. “Bagi saya, (kekalahan) ini sudah biasa. Kalah, menang itu biasa. Saya sudah pernah merasakan semua. Yang terpenting, kita diberi kesehatan dan akal yang normal,” ungkapnya. Ketika tidak lagi menjadi anggota Dewan, ia pun akan merintis usaha. Kebetulan ia memiliki lahan di pinggir jalan negara yang bisa digunakan sebagai modal usaha. Bank menyediakan kredit usaha yang bisa dimanfaatkan dan bangunan usaha bisa dibangunkan langsung oleh bank. “Kita tinggal isi dan kelola saja,” kata Bucek yang didampingi istrinya. Berbeda dengan Yuliadin, Andi Bahtiar, A.Md.Par, anggota DPRD Dompu dari Partai Nasdem yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Dompu dari Dapil Dompu 4 meliputi kecamatan Kempo dan Pekat. Andi berhasil mendapat dukungan suara perorangan hingga 2.400 suara dan menjadi peraih suara tertinggi di partainya. Andi mengaku, mendapat kepercayaan rakyat karena masyarakat mungkin merasakan manfaat dari keberadaannya sebagai anggota DPRD Dompu selama periode 2014 – 2019. Baik dalam memperjuangkan hak – haknya di tengah masyarakat, maupun fungsi – fungsi parlemen lainnya. Pola gotong royong merupakan modal politik yang selama ini dibangun bersama warga pendukungnya. “Bahkan saya dapat sumbangan dari warga sampai Rp100 juta. Itu uang dari kantong mereka sendiri untuk operasional,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Dompu ini. (ula)
CV Wangga Lambu Belum Reklamasi Area Bekas Penambangan Dompu (Suara NTB) – Area bekas penambangan pasir milik CV Wangga Lambu di Doroncanga masih menyisakan masalah. Setelah dibekukan karena melanggar titik koordinat penggalian, rupanya area bekas penambangan tersebut belum direklamasi. Lubang besar yang menganga mengancam timbulnya longsor. Berpotensi menggerus infrastruktur jalan raya satu-satunya ke Kecamatan Pekat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, H. Albuhairum menegaskan, atas temuan masalah baru itu pihaknya sudah melayangkan surat ke pihak pertambangan provinsi. Meminta mereka memanggil pemilik CV Wangga Lambu untuk menjalankan kewajibannya mereklamasi area bekas penambangan material pasir. Karena dari beberapa kali teguran DLHK tidak pernah diindahkan. “Saya minta provinisi tolong itu orang dipanggil. Kita sudah ingatkan kemarin sebelum itu dicabut, kewajiban dan haknya apa. Ya kewajibannya area itu harus direklamasi, ditimbun dan ditanami pohon,” ungkapnya kepada Suara NTB. Melihat kondisi lubang besar menganga di area bekas penambangan tersebut. Dirasa cukup potensial memperluas dampak kerusakan lingkungan. Termasuk infrastruktur jalan satu-satunya di wilayah tersebut. Menyangkut jaminan 61 persen untuk persiapan reklamasi bagi setiap perusahaan tambang sebagaimana ketentuan baru saat ini. DLHK tak mengetahui pasti apakah aturan tersebut sudah berlaku saat pengurusan izin penambangan CV Wangga Lambu atau tidak. Kalaupun sudah, mestinya Pemprov NTB segera mereklamasi secara mandiri maupun melalui kabupaten. “Kalau ada jaminan 61 persen itu tinggal provinsi lakukan reklamasi. Jika belum panggil pengelolanya untuk segera mereklamasi, apalagi bekas galian itu bisa membuat jalan raya ambruk karena longsor,” jelasnya.(jun)
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/ula)
Arifuddin yang dilaporkan kader Partai Berkarya masih dalam tahap pemanggilan saksi – saksi. “Kita masih lakukan klarifikasi para pihak (untuk kasus politik uang),” ungkapnya. Kasus politik uang ini diduga melibatkan Ah dari Partai Demokrat Dapil Dom-
Swastari HAZ pu 3. Ia diduga membagikan uang sehari sebelum pencoblosan di Desa Kawangko. Tapi berdasarkan peroleh suara hasil Pileg, Ah diduga tidak banyak mendapat dukungan. Selain tidak lolos di kursi DPRD, Ah terancam kurungan dalam kasus politik uang. (ula)
Suara Hilang, Caleg Gerindra Adukan PPK ke Bawaslu
(Suara NTB/Uki)
REKAP - Proses rekapitulasi suara PPK Madapangga di aula Kantor Camat setempat, yang digelar pascapemungutan suara Pemilu 2019.
Rekap Masih Berjalan, KPU Belum Putuskan Bakal PSU Bima (Suara NTB) – KPU Kabupaten Bima sampai saat ini belum memutuskan bakal ada Pemilihan Suara Ulang (PSU), karena proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjalan lancar. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd.I kepada Suara NTB, Sabtu (20/4). Kata dia, hingga saat ini pihaknya masih melakukan telaah apakah ada wilayah yang berpontesi PSU. “Masih kita telaah. Belum ada keputusan sampai saat ini apakah berpotensi
PSU atau tidak,” katanya. Menurutnya setelah ada keputusan, baru bisa dipastikan untuk dilakukan PSU. Namun melihat proses rekapitulasi yang berjalan lancar hingga saat ini di tingkat PPK, potensi PSU sangat minim. “Tapi kita lihat kedepan setelah ada keputusan,” katanya. Ady mengatakan, berdasarkan jadwal, rekapitulasi suara tingkat Kecamatan (PPK.red) dilaksanakan mulai 18 April sampai dengan 4 Maret 2019 mendatang. Sementara tingkat Kabupaten/ Kota (KPU) mulai 22 April
sampai dengan 7 Mei 2019. “Jadwal rekapitulasi suara ini sesuai yang ditetapkan secara nasional,” katanya. Meski proses rekapitulasi di tingkat PPK dimulai Kamis 18 April, namun optimalnya rekapitulasi di tingkat PPK mulai dilaksanakan sejak Jumat (19/4) serta sebagian besar dimulai Sabtu (20/4). “Hari Sabtu sebagian besar sudah melakukan rekapitulasi. Satu hari ada 1 dan 2 Desa yang selesai merekapitulasi. Proses rekap juga semuanya terpusat di kantor Kecamatan,” pungkasnya. (uki)
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dompu (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kapolsek Woja, Iptu Rus123456789012345678901234567890121234567890123456789 di, SH, membenarkan adan123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ya laporan beberapa orang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 warga Dusun Buncu Utara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terkait dugaan pencurian 123456789012345678901234567890121234567890123456789 meteran listrik sumur 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam oleh oknum penduku123456789012345678901234567890121234567890123456789 ng salah satu caleg. Bebera123456789012345678901234567890121234567890123456789 pa saksi sudah dimintai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 keterangan. Tinggal proses 123456789012345678901234567890121234567890123456789 penyelidikan terhadap pel123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 aku pencurian tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Sekarang kita masih 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menyelidiki siapa pelakun123456789012345678901234567890121234567890123456789 ya dan sudah kita koordi123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nasikan dengan pihak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 PLN,” kata dia kepada 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Suara NTB, Minggu (21/4). 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rusdi Yuliadin Terkit pelakunya, Rus123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di tak ingin gegabah meny- luarga disana tidak lagi men- gu kebutuhan vital masya123456789012345678901234567890121234567890123456789 rakat. “Intinya kasus ini ikapinya sebelum proses galami kesulitan air bersih. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 harus dituntaskan dan pelSementara untuk warga penyelidikan dilakukan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pun pihaknya tidak ingin setempat, Rusdi meminta aku segera ditangkap. Sia123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengaitkan persoalan ini tidak lagi menunjukan reaksi pa pun dia,” tandasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dikonfirmasi Suara dengan politik lantaran yang berlebihan seperti haln123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah masuk tindak pi- ya memblokir dan membakar NTB terkait hal ini, Yulia123456789012345678901234567890121234567890123456789 ban bekas di ruas jalan. Ka- din Caleg nomor urut 2 dana murni. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Kalau pengakuan sak- sus ini sepenuhnya diserah- dari Partai Amanat Na123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sional (PAN) menegaskan, si memang kecurigaannya kan ke APH untuk diungkap. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tidak mengetahui adanya “Kasus ini sudah kita tinmengarah ke sana, bahwa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 itu dilakukan oleh tim dak lanjuti jadi warga jangan reaksi pendukungnya yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sukses. Tapi kita tidak lagi bereaksi apalagi main mencabut meteran listrik 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bisa langsung menjusti- hakim sendiri. Termasuk sumur dalam di atas lah123456789012345678901234567890121234567890123456789 fikasi, kita tahunya men- membangun isu-isu yang dap- an milik pribadinya itu. Ia 123456789012345678901234567890121234567890123456789 erima laporan bahwa ada at mengganggu stabilitas juga menegaskan tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pernah memerintahkan kasus pencurian meteran wilayah,” harapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terpisah, salah warga kor- hal tersebut. Dan ditegassaja untuk selanjutnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ban terdampak kesulitan air kan, sumur dalam tersebut kita selidiki,” jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Untuk mengungkap ke- bersih akibat pencurian meter- merupakan hasil resesnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 beradaan pelaku polisi an listrik itu, Arifudin men- selaku Ketua DPRD. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Yang di atas lahan saya sudah berkoordinasi dengan gakui beberapa orang wargan123456789012345678901234567890121234567890123456789 PLN. Sekaligus meminta ya sudah dimintai keterangan itu hasil reses. Kalaupun 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mereka memasang penggati sebagai saksi. Prinsipnya war- ada pendukung saya yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 meteran yang dicuri terse- ga meminta kasus ini diusut mencabut itu, saya nggak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 but. Sehingga 105 kepala ke- tuntas karena telah menggang- tahu,” tegasnya. (jun) 123456789012345678901234567890121234567890123456789
Polisi Selidiki Hilangnya Meteran Sumur Warga
(Suara NTB/jun)
(Suara NTB/jun)
Bima (Suara NTB) – Seorang Caleg DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi wilayah Kecamatan Bolo dan Madapangga, Ashar mengadukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Madapangga ke Bawaslu Kabupaten Bima. Aduan yang dilakukan oleh Caleg Partai Gerindra dengan nomor urut 1 tersebut lantaran merasa banyak suaranya yang hilang sampai ratusan. Suara tersebut diduga ditambahkan ke Caleg lain. Ashar mengatakan, pengaduan tersebut dilakukan berdasarkan temuan pihaknya terhadap ratusan suara yang diduga ada pengelembungan untuk menambah suara salah satu Caleg lain. “Saya sudah mengadukan persoalan ini ke Bawaslu. Dengan tujuan terciptanya Pemilu yang adil, jujur dan akuntabel,” katanya, Sabtu (20/4). Berdasarkan data yang dikantongi, banyak suara yang sengaja dihilangkan untuk menambah suara Caleg lain. Bahkan kata dia, seperti pada lembaran formulir C 1, jumlah suara yang dihilangkan sampai ratusan. “Sangat disesalkan karena praktek seperti ini mencoreng azas demokrasi, makanya kita adukan ke Bawaslu,” ujarnya. Ashar mengaku aduan yang dilakukan baru berupa lisan. Namun dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi (tertulis) karena indikasi kecurangan yang sangat massiv dan kejahatan sistematis. “Tindakan seperti ini tidak dibenarkan karena merusak marwah demokrasi. Perlu diputuskan mata rantainya agar tercipta demokrasi yang sesuai
harapan bersama,” ujarnya. Tidak hanya itu, Ia Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara bisa menganulir hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Madapangga. Selain itu dirinya meminta agar rekapitulasi dihentikan saja hingga masalah ini diselesaikan dulu. “Rekapitulasi harus dihentikan. Selain itu, semua kotak suara dibuka kembali untuk menghitung satu per satu suara dalam kotak,” ujarnya. Terpisah, Ketua PPK Madapangga, Mustafa SE, enggan memberikan komentar terkait aduan Caleg Gerindra ke Bawaslu yang mengklaim kehilangan suara. Pasalnya hingga saat ini pihaknya masih fokus dalam rekapitulasi. “Kami belum tahu soal (aduan) ini karena masih fokus rekapitulasi tingkat Desa. Ini pun baru beberapa Desa,” ujarnya. Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH membantah, pihaknya menerima pengaduan Caleg Gerindra atas nama Ashar yang mengaku kehilangan suara di PKK Madapangga. “Tidak ada pengaduan yang kami terima saat ini atas nama Ashar,” katanya melalui sambungan telepon, Minggu (21/4). Menurut Abdullah, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi. Para saksi juga harus melaporkan atau menyampaikan masalahya pada saat pleno tersebut. “Yang jelas kita sesalkan adanya perbedaan data ini. Tapi sebaiknya diselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi itu,” pungkasnya. (uki)
Lapas Dompu Makin Sumpek Dompu (Suara NTB) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Dompu, dibangun dengan kapasitas 148 orang warga binaan. Baik untuk lokal perempuan maupun laki-laki. Tetapi saat ini penghuninya sudah jauh melampui target, total ada 333 orang. Jumlah tersebut membuat ruang tahanan terlihat sumpek. Kelapas Dompu, M. Fadli, A. Md. IP. S. Sos. MM kepada Suara NTB tak menampik ruangan lapas sudah jauh melebihi kapasitas. Seiring terus bertambahnya warga binaan baru dan pindahan dari luar daerah. “Kita memang sangat over kapasitas, sampai sekitar 130 persen,” ungkapnya. Meski jumlah itu tidak lagi ideal untuk kapasitas lapas, tidak berarti pembinaan keagaman maupun keahlian lain seperti mengelola lahan pertanian dan perikanan terhambat. Selain karena diterapkannya pola pembinaan kelompok, juga pihaknya memiliki lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan. Diantaranya 6 Ha area lahan jagung dan 3 Ha untuk perikanan dan peternakan. Ditambah keberadaan pondok pesantren AT-Taubah untuk pembinaan keagamaan tiap harinya. Dengan demikian, diyakini potensi kejahatan di tengah kondisi over kapasitas ini bisa diminimalisir. “Walaupun kondisinya over pembinaannya tetap berjalan, baik keagamaan, kemandirian
(Suara NTB/jun)
M. Fadli dan keperibadiaannya berjalan. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminalisir,” jelasnya. Harapan agar dilakukannya rehabilitasi bangunan lapas untuk memaksimalkan proses pembinaan sudah disampaikan. Informaainya dalam waktu dekat akan dieksekusi untuk pembangunan satu lokal lagi berikut aula. Tergetnya bangunan baru itu berkapasitas lebih kurang 200 orang. Dari total warga binaan ini, lanjut M. Fadli, dominasi penghuninya berdasarkan jenis kasus bervariasi. Mulai dari narapidana penyalahguna narkotika, curat, curas dan curanmor hingga tindak pidana umum maupun khusus lainnya. “Bervariasi jenis kasus penghuninya, cuma lebih banyak itu penyalahguna narkotika, baik laki atau perempuan,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
TKI Korban TPPO
Disnakertrans Sebut Pelaku Kerap Gunakan Paspor Pelancong Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut pihaknya tidak bisa mendeteksi masyarakat yang akan dijadikan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasalnya, masyarakat korban TPPO kerap dibawa melalui jalur ilegal serta menggunakan paspor pelancong untuk ke luar negeri. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/4), Plt. Kepala Disnakertrans Lotim, Ahmad Masfu, mengakui tidak mendapat informasi apabila adanya TKI maupun TKW berangkat secara ilegal. Keberadaan sering diketahui apabila terjadi suatu masalah yang menimpa TKI tersebut, informasi itupun didapatkan beberapa bulan kemudian. Berbeda halnya ketika status TKI itu legal, maka segala macam bentuk kejadian yang menimpa TKI itu didapatkan informasinya. Hanya saja, kalau TKI/TKW ilegal biasanya menggunakan paspor pelancong yang secara resmi dikeluarkan oleh Imigrasi. Sehingga inilah yang menjadi kendala, karena paspor yang dikeluarkan oleh LTSA, paspor tenaga kerja. “Paspor pelancong itu memang diperbolehkan untuk dibuat. Karena Imigrasi tidak boleh menolak masyarakat yang membuat paspor,” jelasnya. Hanya saja inilah yang disalahgunakan oleh para calo membuatkan masyarakat yang menjadi TKI menggunakan paspor pelancong. “Rata-rata yang ilegal itu pasti paspornya pelancong. Berbeda halnya dengan resmi, banyak hal-hal yang harus dipenuhi seperti izin keluarganya,” jelasnya. Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin menjadi TKI supaya tetap menggunakan jalur resmi. Hal tersebut dikarenakan apabaila menggunakan jalur “tikus”, maka hal tersebut sangat merugikan TKI itu sendiri. Banyak kesulitan-kesulitan yang akan didapatkan karena tidak tercatat di Disnanketrans Lotim. Ahmad Masfu juga menegaskan bahwa pelayanan saat ini cukup cepat dan biaya yang dikeluarkan cukup murah. (yon)
Pemberangkatan Delapan Orang Digagalkan, Warga NTB Korban TPPO Dilacak ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 orang warga NTB korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih dititip di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Apus Jakarta milik Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka merupakan korban TPPO yang berjumlah sekitar 500 orang sejak 20152019 berdasarkan pengakuan dua tersangka yang ditangkap Mabes Polri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menjelaskan sepuluh warga NTB yang sedang dititip di RPTC Apus Jakarta. Sebanyak delapan orang merupakan korban yang digagalkan pemberangkatannya ke Timur Tengah (Timteng) oleh Mabes Polri. Sedangkan dua orang korban TPPO dipulangkan dari Suriah. “Delapan orang yang digagalkan berangkat. Kemudian dua orang yang dipulangkan dari Suriah. Kalau yang 500 orang itu pengakuan dua tersangka TPPO. Bahwa sejak 20152019 itu sudah memberangkatkan 500 orang,” jelas Agus dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (21/4) siang. Sementara mengenai keberadaan ratusan korban yang sudah diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah akan dilakukan pelacakan. Namun, kata Agus berdasarkan data BP3TKI Mataram, cukup banyak TKI ilegal asal NTB yang dipulangkan dari Timur Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. “Cuma kita belum tahu apakah itu (TKI yang dipulangkan) yang dia berangkatkan atau pergi sendiri. Ini yang sedang dibongkar oleh Mabes Polri dan Polda, jaringan-jaringannya,” kata Agus. Agus menjelaskan warga NTB yang menjadi korban TPPO ini berangkat ke Timur Tengah menggunakan paspor pelancong dari Malaysia dan beberapa negara lainnya. Kemudian mereka diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah. Mengenai keberadaan ratusan warga NTB yang sudah diberangkatkan ini sedang dilakukan pelacakan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Sedang dilacak, benar tidak pengakuan tersangka. Itu pengakuan tersangka. Dia hanya menyebutkan jumlah tanpa merinci kemana-kemana dikirim,” imbuhnya. Mantan Asisten I Setda NTB ini mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka TPPO nantinya akan diketahui ratusan warga NTB dikirim ke negara mana saja. Namun yang jelas, setiap warga yang berada di luar negeri meskipun ilegal wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Agus memastikan semua warga NTB yang menjadi korban TPPO akan dipulangkan ke daerah asal. Termasuk 10 warga NTB yang saat ini masih berada di Jakarta. Sepuluh warga NTB tersebut masih dimintai keterangan oleh Mabes Polri. Karena keterangan mereka sangat diperlukan untuk membongkar jaringan TPPO yang ada di NTB. Mencegah maraknya kasus TPPO, Agus mengatakan perlunya penguatan peran penting kepala desa dan lurah. Kepala desa dan lurah harus mengetahui warganya yang keluar negeri menjadi TKI. Deteksi awal dari desa sangat penting untuk mencegah warga yang menjadi TKI secara ilegal. “Dengan kejadian ini agar seluruh pihak terlibat. Begitu juga kalau ada pihak desa yang memalsukan identitas warga maka bisa kena pidana,” katanya. Agus mengatakan kasus TPPO yang menyebabkan 500 warga NTB menjadi korban ini sudah ada dua tersangka yang ditangkap. Kedua tersangka merupakan suami istri. Untuk membongkar jaringan TPPO di NTB, kasus tersebut akan dikembangkan oleh pihak kepolisian. “Pasti akan dikembangkan, pihak kepolisian y a n g tahu,” pungk a s Agus. (nas) M. Agus Patria (Suara NTB/dok)
POLHUKAM
Halaman 8
Jelang Ramadhan
Satgas Pangan Siaga Pantau Sembako
Mataram (Suara NTB) Kecenderungan meningkatnya harga sembako jelang bulan Ramadhan membuat Satgas Pangan siaga. Gejolak harga dan ketersediaan stok yang tidak wajar akan diselidiki. Ulah spekulan dan permainan tengkulak di tingkat pembelian petani diantisipasi. “Kita akan lihat sejauh mana misalnya ada yang menyimpang dari sistem pasar,” ujarnya Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri ditemui akhir pekan lalu menanggapi potensi gejolak harga jelang bulan puasa. Dia menambahkan, tim Satgas Pangan yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharudin bakal diterjunkan untuk memantau harga dan
ketersediaan stok sembako. Selain itu, termasuk juga diantaranya anjloknya harga pembelian gabah di tingkat petani dari harga pembelian pemerintah (HPP). NTB sudah masuk masa panen raya sejak Februari dan diprediksi sampai Mei mendatang. “Satgas pangan nanti memantau apakah ada monopoli atau ada (permainan) pengijon. Ini informasinya kita tampung dulu,” kata Juri.
Dinas Perdagangan Provinsi NTB sebelumnya menyatakan efek psikologis masyarakat membuat harga-harga pangan merangkak naik khususnya komoditi bawang putih dan bawang merah. Ketersediaan stok bawang merah dan bawang putih prediksi masih cukup untuk empat minggu ke depan. Fluktuasi harga kebutuhan dapur dipengaruhi inflasi dan mekanisme pasar.
Normalnya, harga mulai merangkak naik ketika pasokan stok berkurang atau permintaan lebih banyak dari barang yang tersedia. Demikian juga sebaliknya, harga kembali kompetitif pada saat m a s a panen di m a n a stok sed a n g m e limpah. (why)
Achmat Juri (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist_penrem)
ARAHAN - Danrem 162/WB Kol. CZI saat memberi arahan kepada fasilitator TNI di Lapangan Sangkareang Mataram.
Danrem 162/WB Pompa Semangat Fasilitator TNI Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani menaruh harapan besar kepada para fasilitator TNI yang membantu percepatan Rumah Tahan Gempa (RTG). Diharapkan para fasilitator bekerja sungguh sungguh demi kepentingan rakyat yang menjadi korban gempa. Hal itu disampaikan Dan-
rem usai apel 800 fasilitator Sabtu (20/4) lalu di Lapangan Sangkareang Mataram. Apel dipimpin Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc. Para fasilitator itu sebelumnya berstatus sebagai Rekompak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun status rekompak dihapus dan diganti
Kasus Sandang Pangan Lotim 2014
Penyidik Agendakan Pelimpahan Tersangka ke Jaksa Mataram (Suara NTB) Tersangka dugaan korupsi pengadaan paket sandangan pangan Lombok Timur tahun 2014, SY akan segera diadili ke pengadilan. Penyidik Polda NTB mengagendakan pelimpahan tahap dua ke jaksa penuntut umum. Hal itu setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap. Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama mengatakan, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sedang berkoordinasi dengan jaksa Pidsus Kejati NTB. “Segera diagendakan pelimpahan tahap duanya kalau memang berkasnya sudah dinyatakan lengkap,” ujarnya ditemui akhir pekan lalu di Mapolda NTB. Saat ini, sambung dia, sejumlah anggota Polda NTB termasuk penyidik Tipikor sedang dalam penugasan operasi Mantap Brata Pemilu 2019. “Senin ini sudah balik. Setelah itu kita agendakan,” terangnya. Kasus tersebut dinyatakan tuntas meski sebelumnya terkendala perihal unsur kerugian negara. Perbuatan melawan hukum tersangka SY diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp290 juta. Kerugian itu diduga timbul akibat pembayaran kepada PNS non-Pemda Lotim. Biaya pengadaan yang timbul dari pemberian kepada PNS Pemda Lotim tidak dihitung sebagai kerugian negara. Tahap pertama anggaran untuk pengadaan paket lebaran ini, sebesar Rp1,2 miliar diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tahap dua, anggaran kembali dicairkan sebanyak Rp 2,7 miliar yang dibagikan ke 13.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 114 Intstansi seKabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp168.000 perparselnya. (why)
(Suara NTB/dok)
H. Purnama
dengan fasilitator terpadu. Akhirnya PUPR menyerahkan seluruh tenaga Rekompak itu kepada BPBD di bawah komando langsung Gubernur NTB. Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB mengingatkan, syarat fasilitator hebat adalah harus memiliki kemampuan untuk mendengar keluhan korban gempa yang rumahnya
rusak. Tidak hanya mendengar, juga merespon dengan tindakan penyelesaian. “Sukses tidaknya fasilitator di lapangan tergantung dari seberapa jauh kemampuan untuk mendengar semua keluhan masyarakat yang rumahnya rusak terdampak gempa,” ungkap Gubernur. Disarankannya, agar para
fasilitator bekerja penuh pengabdian kepada masyarakat korban gempa yang dilanda kesusahan. Tugas berat menanti para fasilitor yang akan berjibaku di lapangan. Mengingat dari 187.000 rumah rusak, baru sebesar 32.000 tertantangani. “Dituntut kerja ikhlas untuk membantu pekerjaan berat ini,” sarannya. (ars/*)
122 Kubik Sonokeling Diduga Hasil ”Illegal Logging” Hutan Mareje Mataram (Suara NTB) Berkas tersangka dugaan penebangan kayu Sonokeling tanpa dokumen yang sah, MA dilimpahkan ke jaksa. Tersangka MA, pemilik UD ELJ diduga menebang kayu Sonokeling secara liar di kawasan hutan Mareje, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Barang buktinya sebanyak 122 batang kayu atau setara 3 meter kubik. “Iya berkasnya sudah kita limpahkan ke jaksa. Pelimpahan tahap satu tersangka inisial MA,” ungkap Ketua Tim Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Astan Wirya dikonfirmasi Minggu (21/4) kemar-
in. Selanjutnya, sambung dia, penyidik menunggu hasil penelitian berkas. Apabila dinyatakan belum lengkap maka timnya siap untuk memenuhi sesuai dengan petunjuk jaksa tersebut. Kasus tersebut terungkap setelah adanya pengiriman kayu sonokeling sebanyak 3 meter kubik ke kilang gergaji UD FJ di Sekarbela, Mataram dari pemilik kayu tersangka MA. Kayu diangkut dari Sekotong, Lombok Barat. Kayu sebanyak 122 batang itu benar ditemukan di UD FJ dalam operasi Kamis (17/1) lalu oleh tim Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Tersangka MA berniat menggelondong kayu menjadi
batangan. Setelah dicek kayu diduga dilengkapi dengan dokumen yang tidak sah. Yakni disebutkan ditebang dari lahan budidaya miliki MWR untuk pemohon SJ pemilik UD ELJ. “Setelah lacak balak, hasil tidak identik atau tidak sesuai dengan dokumen,” ujarnya. Tersangka MA dijerat dengan dugaan pelanggaran pasal 87 ayat 1 huruf c juncto pasal 12 huruf m UU RI No 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancamannya pidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp2,5 miliar. (why)
SUARA NTB
Senin, 22 April 2019
Pilih Calon Sekda
Lobar Agendakan Debat Publik Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) akan melakukan seleksi pemilihan calon pengganti H. Moh. Taufiq (Sekda Lobar) yang berakhir masa jabatannya akhir tahun ini. Dalam seleksi para calon Sekretaris Daerah (Sekda) ini, bakal digelar debat publik di internal para ASN untuk menguji kemampuan dan penerimaan ASN terhadap para calon Sekda ini. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait seleksi calon Sekda ini mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan terkait hal itu, sebab jabatan Sekda masih aktif sam-
pai akhir tahun ini. Namun demikian diakui proses persiapan sudah dilaksanakan, sebab kemungkinan panitia seleksi (pansel) akan bekerja pada bulan Juni-Juli nanti. Ditanya soal siapa nanti yang dipilihnya sebagai Sekda? Fauzan mengatakan seperti kebiasaannya selalu memilih yang peringkat I. “Saya pilih yang peringkat pertama, biasanya,” kata Fauzan. Ditanya adanya masukan dari sejumlah pihak agar jabatan Sekda dipercayakan ke orang Lobar, Fauzan mengaku secara psikologis pasti ada keinginan demikian, hanya saja ia kembali ke hasil pansel. Menu-
rut dia dalam penentuan Sekda tidak bisa dikhususkan orang Lobar yang diberikan, sebab secara aturan itu melanggar. Sesuai aturan, kata dia, semua pejabat se Indonesia berhak ikut seleksi. Seperti halnya beberapa daerah, jabatan Sekda justru dijabat orang luar daerah setempat. “Jadi kita tidak bisa primordial, harus mengacu aturan,” tegas dia. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan terkait seleksi Sekda ditargetkan selesai bulan Agustus, sehingga sampai Desember berakhir masa jabatannya sudah diketahui calon Sekda yang nanti dipilih bupati.
Menurut dia, para calon Sekda harus bermunculan bagi yang memenuhi syarat. Kekhawatiran timbulnya intrik di internal pemda dalam proses persaingan Sekda, menurutnya tidak akan terjadi. Sebab penggantian Sekda ini hal yang biasa. “Di mana-mana pergantian Sekda itu menimbulkan persaingan, karena Sekda jabatan birokrasi tertinggi di pemda,” jelas dia. Terkait komposisi pansel, ketuanya nanti Sekda lama dalam hal ini dirinya dan unsur eksternal dan internal. Dia juga membantah adanya indikasi calon Sekda sudah ditentukan dan pilihan bupati.
Sebab pansel akan bekerja profesional dalam seleksi nanti. Menurut dia dalam seleksi ini tentu akan mengakomodir masukan dari masyarakat. Sebab menjadi Sekda ini tidak seka-
Halaman 9 dar pangkat tinggi dan senioritas, namun bagaimana hubungan dengan masyarakat, kerjasama dengan OPD dan dewan dan pihak lain. Untuk memberikan ruang, penilaian terhadap calon Sekda ini pihak pansel berencana akan menggelar debat publik .”Kita pertimbangkan ada debat publik, meskipun dalam aturan tidak diharuskan namun pansel akan mempertimbangkan gelar debat publik,” tambahnya. (her)
DIJUAL
RUPA-RUPA
Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA
q
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
DP3AP2KB akan Bentuk Kampung Ramah Anak Mataram (Suara NTB) Upaya mewujudkan Generasi Gemilang NTB terus menerus dilakukan Pemprov NTB. Di tahun 2019 ini, Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB akan membentuk kampung ramah anak. Kepada Suara NTB, Kepala DP3AP2KB NTB, Drs. H. Imhal, menjelaskan keberadaan kampung ramah anak ini bertujuan untuk mempercepat terwujudn(Suara NTB/dok) ya kabupaten kota layak anak H. Imhal di semua tempat di NTB. Selain itu, keberadaan kampung ramah anak merupakan strategi baru untuk memperkuat ketahanan keluarga berbasis masyarakat langsung. “Ini secara bertahap agar menuju NTB gemilang,” ujar Imhal. Sebagai daerah percontohan di tingkat provinsi, kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur dipilih sebagai contoh. Sedang masing-masing percontohan di tingkat kabupaten/kota akan dibuatkan secara terpisah. “Ada beberapa kegiatan untuk mendukung NTB gemilang model program ketahanan keluarga yang hasilnya bisa diharapkan kampung ramah keluarga dan desa ramah keluarga di mulai tahun 2019 di Loteng, dan Lotim dan tiap kabupaten kota masing masing satu desa,” terang mantan Kadis Dikpora NTB ini. Dikatakan ada 24 indikator terwujudnya kabupaten kota ramah anak yang harus diwujudkan, sehingga diharapkan melalui komitmen yang sudah dibuat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi dan terlindungi hak-haknya sekaligus untuk meyakinkan negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia. “Secara fisik misalnya ada keberpihakan pada anak anak seperti penyediaan taman bermain desa dan kelurahan. Kita harapkan nanti, kita mulai dari tahap pemetaan keluarga misalnya kurang di aspek pendidikan dan ekonomi dengan melibatkan banyak OPD, sehingga terbentuk desa layak anak, forum layak anak, program pendewasaan usia perkawinan, bina keluarga balita,” jelasnya. Tentunya komitmen itu dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, organisasi media, organisasi masyarakat dan organisasi profesi. Dijelaskan, terwujudnya seluruh indikator ramah anak merupakan sebagai sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Terutama dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Di antara indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus bagi anak. (dys)
Hari Ini, 90.900 Siswa SMP/MTs di NTB akan Ikuti UN Mataram (Suara NTB) – Pada Senin (22/4) ini sebanyak 90.900 siswa SMP/MTs tercatat akan mengikuti Ujian Nasional (UN). UN jenjang SMP/MTs mulai dilaksanakan hari ini sampai dengan Kamis (25/4) mendatang. Secara keseluruhan, panitia UN Provinsi NTB mencatat sebesar 77 persen SMP/MTs akan melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), sisanya masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Ketua Panitia UN Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Minggu (21/4) mengatakan, persiapan UN SMP sudah dilaksanakan, seperti naskah UNKP SMP sederajat sudah didistribusikan pada Jumat (19/4) siang untuk Pulau Sumbawa dan Sabtu (20/4) pagi untuk di Pulau Lombok.
“Diterima serentak di kabupaten/kota pada Sabtu kemarin. Untuk UNBK, sinkronisasi data akhir dilakukan sampai Sabtu kemarin dan sekolah-sekolah sudah siap ujian Senin besok (hari ini, red),” katanya. Sebanyak 90.900 peserta UN SMP/MTs itu terdiri dari 76.020 siswa SMP/MTs negeri dan swasta yang mengikuti UNBK. Dan, 14.880 siswa SMP/MTs negeri dan swasta
yang mengikuti UNKP. Jumlah siswa SMP Negeri dan swasta yang mengikuti UNBK sebanyak 44.586 orang, sedangkan MTs negeri dan swasta yang mengikuti UNBK sebanyak 31.434 orang. Selain SMP/MTs, SMP Luar Biasa (SMPLB) juga akan melaksanakan UN mulai Senin (22/4) ini. Tercatat, sebanyak 83 orang dari 24 SLB di NTB akan mengikuti UN SLB. Pelaksanaan UN SMP/
MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 2728 Mei 2019. (ron)
H. Aidy Furqon
Hari Kartini, Kualitas Perempuan Harus Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Kartini dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka mengenang kembali jasa-jasa Raden Ajeng (RA) Kartini selaku pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Lahirnya RA Kartini memberi posisi perempuan Indonesia sejajar dengan kaum laki-laki. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Drs. H. Imhal, mengajak perempuan NTB untuk mengenang spirit pembebasan yang dilakukan RA Kartini. Menurutnya, kaum perempuan punya banyak potensi yang harus terus ditingkatkan. “Potensi yang dimiliki kaum perempuan cukup besar, apabila dapat ditingkatkan kualitasnya, diberi peluang dan kesempatan,” ujarnya. Selain itu, mereka harus dibekali kemampuan dan keterampilan untuk berperan di berbagai bidang pembangunan. Dengan lebih banyaknya perempuan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan, diharapkan perwu-
judan hak-hak perempuan bisa terwujud. Syarat untuk bisa mewujudkan hal tersebut juga tidak terlepas dari kemauan perempuan sendiri. Mereka harus terus menerus dapat meningkatkan kompetensi, sehingga bisa bersaing di ruangruang publik. “Tugas bersama semua masyarakat agar perempuan dan laki laki secara bertahap terus ditingkatkan. Kompetensi terus ditingkatkan,” ungkap Imhal. Di samping hal itu, pemerintah tetap berupaya melakukan pemberdayaan perempuan dan pembangunan berwawasan gender. Pemerintah selalu berupaya memberikan kesempatan dan apresiasi atas keterlibatan kaum perempuan dalam mendukung pembangunan di NTB melalui peran dan kontribusi positif. Lebih jauh dikatakan, peningkatan kompetensi juga harus diimbangi dengan kemampuan meningkatkan diri dari segi ekonomi, termasuk secara bertahap berusaha terus menerus memperbanyak wakil perempuan di parlemen. “Koordinasi dengan semua pi-
(Suara NTB/dys)
BERSIHKAN SAMPAH - Salah satu cara memperingati Hari Kartini tahun 2019. Sejumlah mahasiswi menggelar acara Sisir Pantai dengan membersihkan sampah di Pantai Senggigi, Minggu (21/4). hak agar memperhatikan data. Berikan kesempatan
dari semua pihak. Yang bekerja di sektor formal dan in-
formal terus ditingkatkan kompetensi,” tukasnya. (dys)
Tahun Ini, Rehab Gedung UIN Mataram Ditargetkan Rampung Ratusan Sekolah di Lobar Siap Gelar Ujian Nasional Giri Menang (Suara NTB) Ratusan sekolah di Lombok Barat (Lobar), baik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP sederajat siap menggelar ujian nasional (UN) melalui sistem Berbasis komputer dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Pelaksanaan UN untuk tingkah SD bakal dimulai hari besok (Senin, red), UN tingkat SD ini bersamaan pelaksanaannya dengan UN tingkat SMP. Kepala Bidang Pendidikan
Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H.Haerudin mengatakan persiapan pelaksanaan UN sudah tuntas. Sabtu (20/4) lalu dilakukan pendistribusian soal untuk SMP dan SD.”Distribusi soal sudah dilaksanakan untuk SD dan SMP. Pelaksanaan bersamaan ujian besok pagi (Senin, red), “ jelas dia. Pelaksanaan ujian SMP dilaksanakan hari Senin sampai tanggal 25 April, sedangkan SD sampai tanggal 30 April. Sejauh ini,
(Suara NTB/her)
PANTAU - Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Dikbud Lobar H. Haeruddin memantau pendistribusian soal ujian, Sabtu (20/4).
ujarnya, tidak ada kendala dalam hal persiapan hingga soal UN. Pihaknya bekerjasama dengan pihak perusahan percetakan, kepolisian, Kepala UPTD, ketua sub rayon dan kepala sekolah. Lebih jauh disebutkan, jumlah sekolah yang ikut ujian kali ini untuk tingkat SMP 64 UNBK dan UNKP sebanyak 38 sekolah dengan jumlah peserta 5.300. Untuk SD, lanjut dia, jumlah peserta yang ikut sebanyak 10 ribu peserta dengan jumlah sekolah mencapai 300 lebih. “Kita sudah siap gelar ujian nasional,” jelas dia. Terkait kendala listrik yang dikhawatirkan terjadi pada hari pelaksanaan ujian, pihaknya sudah bersurat ke PLN dan kepala sekolah untuk meminta menyiapkan genset. Sedangkan sekolah di daerah terdampak gempa juga tidak ada masalah dalam hal persiapan ujian Terkait sejumlah yang belum UNBK, lanjut dia, disebabkan jumlah murid yang banyak mencapai 400 lebih, sehingga perlu persiapan ruangan dan kelengkapan lain seperti komputer. “Tahun depan kita persiapkan,” jelas dia. (her)
(Suara NTB/her)
DISTRIBUSI - Distribusi soal ujian nasional ke sekolah – sekolah.
Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. H. Mutawali memastikan tahun ini akan diselesaikan rehab gedung yang rusak akibat gempa beberapa bulan lalu. Progres rehab saat ini sudah final rancangannya dan minggu depan sudah mulai bisa dilelang. Demikian diungkapkan rektor pada saat menggelar rapat terbatas bersama Kepala Biro Umum dan Bagian Perencanaan UIN Mataram di ruang sidang Rektor belum lama ini. Mutawali berharap agar proses perbaikan atau rehab ini tidak berlarut-larut dalam masalah rapat konsultasi dan koordinasi saja, melainkan target dan kebutuhan ruang perkuliahan yang semakin mendesak juga perlu dipertimbangkan. Terlebih lagi dalam waktu dekat ini UIN Mataram akan menerima 4.000 calon mahasiswa baru. Secara teknis, Mutawali memerintahkan Kepala Biro Umum Dr. H.
(Suara NTB/dok)
H. Mutawali Badrun bersama Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk lebih proaktif mengawal proses tersebut. Rektor ingin memastikan bahwa semua urusan pembangunan yang terpusat di kampus dua tahun ini bisa terlaksana dengan proses dan hasil yang baik.
Sementara itu, Kepala Biro Umum UIN Mataram H. Badrun menjelaskan melalui anggaran tahun ini UIN Mataram mendapat bantuan dana pusat untuk rehab gedung yang rusak karena gempa, target penyelesaiannya diharapkan bisa rampung sekitar 6 bulan ke depan. Proses perbaikan gedung di kampus dua diharapkan bisa rampung dalam waktu yang cepat dan tepat. Selain itu, Badrun juga memastikan bahwa tidak ada kendala teknis untuk proses perbaikan gedung yang masuk kategori servis ringan tersebut, karena tidak akan mengubah konstruksi bagunan yang sudah ada. Lebih lanjut Badrun menegaskan bahwa tahapan proses perbaikan gedung sesungguhnya sudah berjalan lama, diawali dengan expose yang melibatkan pimpinan fakultas sudah dilakukan, rapat koordinasi dan konsultasi dengan para pihak juga sudah sering, selanjutnya progresnya kini memasuki kesiapan tahap lelang. (dys)
Banyak Lulusan SMA Sederajat Menganggur
Pemkot Mataram Gelar ’’Job Fair’’ Mataram (Suara NTB) Meningkatnya angka pengangguran menjadi persoalan serius di Kota Mataram. Ini tidak terlepas dari minimnya kesempatan kerja yang ada. Ditambah lagi dengan terus membeludaknya jumlah pencari kerja setiap tahunnya. Upaya menekan angka pengangguran terutama yang berasal dari lulusan SMA/SMK terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar bursa kerja (Job Fair) 2019 di Mataram Mall, Sabtu (20/4). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi, S.IP.,menjelaskan job fair ini merupakan program tahunan. Pelaksanaan job fair dianggap cukup efektif menekan angka pengangguran di Kota Mataram. Puluhan perusahaan telah menyiapkan perekrutan tenaga kerja. Perekrutan ini digelar secara terbuka, sehingga bisa memberikan kesempatan untuk pelamar kerja. Lebih jauh Hariadi, cukup optimis job fair bisa merekrut tenaga dengan jumlah signifikan. Paling tidak mudah-mudahan bisa setengahnya dari yang tersedia. Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, saat membuka kegiatan mengungkapkan jika membangun dunia ketenagakerjaan harus terus dilakukan, mengingat memang selama ini belum maksi-
(Suara NTB/dys)
JOB FAIR - Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang membuka job fair yang digelar Pemkot Mataram di Mataram Mall, Sabtu (20/4). mal dikarenakan adanya kesenjangan angkatan kerja dengan peluang kerja yang tersedia. Kondisi demikian menunjukkan masalah serius karena pengangguran pasti akan berdampak pada angka kemiskinan. “Menghadapi situasi itu perlu dilakukan upaya penciptaan
lapangan dan kesempatan kerja termasuk pelatihan-pelatihan. Pemerintah wajib mengupayakan pembukaan lapangan pekerjaan makanya dilakukan bursa pencari kerja. Diharapkan mampu menyerap lapangan pekerjaan dan mampu menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya. (dys)
(Suara NTB/ron)
Wujudkan Generasi Gemilang
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Senin, 22 April 2019
Lintasan Rusak, Nomor 4x100 M Batal Dilombakan Mataram (Suara NTB) Kondisi lintasan atletik GOR 17 Desember Turide Mataram rusak berat. Akibat kondisi lintasan yang rusak, pihak panitia tak bisa mempertandingkan nomor estafet 4x100 meter di Kejuaraan Atletik Pelajar Kartini Cup yang dihelat di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (21/4). ‘’Untuk nomor estafet 4x100 meter batal digelar. Kondisi lintasan utama rusak berat. Mohon jadi atensi pemerintah untuk memperbaiki lintasan ini,’’ ujar Ketua Litbang PASI NTB, H. Muhdar ketika ditemui Suara NTB di sela-sela lomba berlangsung di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (21/4). Dikatakan Muhdar, lintasan sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram sebelumnya sudah dibenahi oleh pihak Dispora NTB dengan cara tambal sulam. Namun demikian bagian lainnya justru yang rusak. Dan kerusakannya saat ini sudah melebihi 50 persen. Khususnya di lintasan lurus jarak pendek kondisinya memperhatikan. Di tempat yang sama Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang dimintai tanggapannya mengatakan Lintasan Atletik Sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram, sudah berkali-kali diperbaiki. Tahun 2018 pihak Dispora NTB menggelontorkan dana untuk perbaikan lintasan, dan lintasan pun diperbaiki untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTBtahun 2018. Meski sudah diperbaiki tahun 2018, namun tahun 2019 kondisi lintasan mulai terlihat rusak lagi. Menurut Kadispora, kerusakan itu muncul di tempat lain, bukan yang sudah diperbaiki tahun lalu. ‘’Kita sudah perbaiki tahun 2018, tapi lintasan yang rusak sekarang bagian lainnya,’’ terangnya. Menurutnya, rusaknya lintasan atletik GOR sangatlah wajar, sebab lintasan yang dibangun tahun 2009 itu sudah termakan usia. ‘’Umur lintasan ini sudah 10 tahun. Sudah saatnya diperbaiki semuanya,’’ tuturnya. Perbaikan lintasan GOR harus dilakukan secara keseluruhan mengingat usia lintasan sudah cukup lama. Dalam hal ini perbaikan lintasan tak boleh sedikit demi sedikit karena akan kembali rusak. Pihaknya berharap perbaikan lintasan tersebut dapat dikerjakan tahun 2020 sehingga lintasan tersebut dapat digunakan untuk kejuaraan nasional dan tempat pemusatan latihan atlet Pelatda Mayung NTB. ‘’Berdasarkan hitungan kami, biaya untuk perbaikan lintasan mencapai Rp 12 miliar,’’ sebutnya. (fan)
NTB akan Buka Dua Jalur Baru Pendakian Rinjani Dari Hal. 1 Namun pintu masuknya tetap Sembalun dan Senaru. Mengubah rutenya saja,’’ jelasnya. Faozal menambahkan, pendakian Rinjani merupakan destinasi minat khusus yang dinantikan wisatawan. Ia menyebut, 30 persen wisatawan mancanegara yang datang ke NTB, tujuannya adalah Rinjani. Pembukaan pendakian ke Rinjani, lanjut Faozal harus memperhatikan aspek kesela-
matan. Sehingga, Pemprov akan melibatkan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (AD) melakukan survei ke Rinjani. Pembukaan jalur baru pendakian ke Rinjani akan dibahas bersama TNGR, PVMBG dan Direktorat Topografi TNI AD. ‘’Surat Pak Gubernur sudah kita buat mengundang Topografi TNI AD membantu kita membuat rute yang baru,’’ pungkasnya. (nas)
NTB akan Tiru Turki Dari Hal. 1 Achris mengatakan, saat kuliah umum dan diskusi pengembangan industrialisasi di NTB beberapa hari lalu, ia menyampaikan perlunya NTB mengembangkan industrialisasi pariwisata. Di samping NTB mengembangkan industri manufaktur, pariwisata NTB harus menjadi industri. Untuk pengembangan industri pariwisata, kata Achris, perlu dibuat roadmap atau peta jalan dan perencanaannya. ‘’Makanya Pak Gubernur meminta BI bersama Dinas Pariwisata menggarap bersama-sama. Besok Senin kita akan ketemu di Bappeda, membahasnya,’’ katanya. Ia mencontohkan seperti negara tetangga Singapura. Singapura telah mampu membuat pariwisata menjadi industri. Pengembangan industri pariwisata bukan penataan destinasi. Tetapi yang perlu adalah penataan manajemen dalam industri pariwisata. ‘’Antara industri manufaktur dan industri pariwisata saling mendukung. Jangan mengembangkan industri manufaktur saja,’’ sarannya.
Ia mengatakan, pengembangan industri manufaktur dan industri pariwisata dapat berjalan berbarengan. Dengan berkembangnya industri pariwisata, kata Achris, maka industri pengolahan atau manufaktur juga akan berkembang. ‘’Intinya kita harus punya industri manufaktur yang bagus dan industri pariwisata yang bagus. Sehingga bareng-bareng mendongkrak ekonomi di NTB,’’ tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan NTB lima tahun ke depan. Karena menjadi prioritas maka harus ada role model yang disepakati bersama. Sebagai bagian mempercepat pembangunan kepariwisataan di NTB. ‘’Artinya, model ini akan menjadi acuan kita. Bagaimana pariwisata itu menjadi lebih konkret lagi mendukung perekonomian NTB. Makanya ada industrialisasi pariwisata,’’ kata Faozal. (nas)
Bersiap Gelar Pilkada Serentak Dari Hal. 1 Tahapannya mulai tahun ini,’’ kata Irnadi dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (21/4) siang. Irnadi mengatakan, jadwal resmi Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB masih menunggu pusat. Namun yang pasti, tahun ini sudah mulai tahapannya. Ia menyebutkan, tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak di NTB. Adalah Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Terkait pelaksanaan Pilkada serentak ini, Pemprov akan memfasilitasi soal penganggarannya. ‘’Usai Pemilu 2019, kita sibuk menyipkan gelaran Pilkada serentak 2020,’’ tandasnya. Diketahui, pada Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota
2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Sedangkan pelantikan tujuh kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dilakukan pada Rabu, 17 Februari 2016. Adapun tujuh bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dilantik pada waktu itu adalah, pasangan Ahyar – Mohan di Kota Mataram, Suhaili-Pathul di Lombok Tengah dan Najmul-Syarif di Lombok Utara. Sementara untuk Kabupaten Sumbawa adalah Husni Djibril-Mahmud Abdullah, Musyafirin-Fud Syaifuddin di KSB. Kemudian Kabupaten Bima dan Dompu masing-masing adalah pasangan Indah Dhamayanti Putri-Dahlan dan Bambang M.YasinArifuddin. (nas)
Halaman 11
Kredit Pintar Dorong Literasi Keuangan di Kalangan Pelajar MENDUKUNG misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai inklusi keuangan sebesar 75% di Indonesia pada tahun 2019, Kredit Pintar, sebuah platform Peer-to-Peer/P2P lending yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dalam penilaian kredit berpartisipasi dalam acara edukasi FinTech pada Sabtu (20/04) di Universitas Mataram. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelajar dalam memainkan perannya melalui industri FinTech yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai perusahaan FinTech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 77 Tahun 2016, Kredit Pintar memberikan tempat berbagi pengetahuan, pandangan, dan perkembangan dari Peer-to-Peer Lending. Tujuannya agar pelajar dapat menggunakan FinTech yang legal dan terdaftar di OJK se-
bagai platform dalam melakukan pemenuhan kebutuhan keuangan. Randy Santoso, Senior Business Development Manager dari Kredit Pintar mengatakan, melalui kegiatan edukasi ini, Kredit Pintar ikut berbagi ilmu mengenai financial technlogy (fintech) kepada mahasiswa menjadi tempat pemenuhan kebutuhan untuk kalangan pelajar. “Selain partisipasi dari pelajar juga dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia, Kredit Pintar juga ingin memberikan semangat kewirausahaan agar dapat lebih banyak orang yang berkontribusi secara positif ke industri ini.” kata Randy Santoso. Pada April 2019, OJK telah mencantumkan 106 perusahaan FinTech yang sudah terdaftar/legal pada Laman resmi OJK (www.OJK.go.id). Menurut OJK, pada 2018 lalu, perusahaan FinTech di Indonesia telah mengumpulkan total transaksi dari industri Fin-
Tech mencapai Rp 26 Triliun. “Melihat dari total transaksi dari industri FinTech, hal ini tentu merupakan bukti bahwa industri FinTech semakin diminati. Hal tersebut menjadi salah satu faktor untuk kami dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih memahami dan lebih cermat dalam menggunakan FinTech, khususnya penggunaan platform kredit multiguna. Kami bersama teman-teman FinTech yang lain, tentunya yang sudah terdaftar oleh OJK terus berupaya untuk memaksimalkan edukasi mengenai FinTech ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelajar,” lanjut Randy. Dengan adanya acara seperti ini, ia berharap partisipasi dari kalangan pelajar dalam mendukung perkembangan dari industri FinTech agar ekosistem ini dapat tumbuh secara berkelanjutan. Hingga saat ini, Kredit Pintar terus mendorong pemer-
Gerindra Berpeluang Cetak Sejarah Kuasai Udayana Dari Hal. 1 Data hasil real count KPU yang dipublikasikan melalui laman pemilu2019.kpu.go.id, hingga Minggu (21/4) pukul 19.45 Wita memperlihatkan tren kemenangan Partai Gerindra di Pemilu DPRD Provinsi NTB. Suara yang sudah terunggah memperlihatkan, Gerindra meraih dukungan di banyak Dapil di NTB. Berdasarkan hitungan sementara, Gerindra memimpin total perolehan suara sementara di NTB dengan 11,88 persen suara. Sementara Partai Golkar meraih 11,04 persen suara. Meski demikian, angka ini tentu saja masih di atas kertas. Hasil akhir bisa saja berbeda mengingat proses penghitungan suara manual masih berjalan. Selain hasil sementara di situs KPU, kans Gerindra mencetak sejarah itu juga terkonfirmasi oleh data internal PKS. Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM mengakui, berdasarkan hasil rekapitulasi internal PKS, Partai Gerindra memang memimpin perolehan suara di setiap Dapil untuk DPRD NTB. Sehingga, PKS pun memprediksikan Gerindra akan keluar sebagai pemenang Pemilu untuk DPRD NTB. Bahkan, perolehan suara Gerindra juga sudah menyalip posisi Golkar. Sehingga kursi Ketua DPRD NTB yang selama ini jadi langganan Golkar, berpeluang digantikan Gerindra. Abdul Hadi juga mengungkap adanya tren positif perolehan suara PKS pada Pileg 2019 ini. Hal ini tidak saja terjadi di Pemilu DPR RI Dapil NTB I dan NTB II, namun juga di tiap Kabupaten/Kota seNTB. Dari data hasil rekapitulasi internal yang mereka olah, PKS telah memprediksi perolehan kursi mereka. Untuk DPR RI, PKS optimis meraih masing-masing satu kursi dari NTB I dan NTB II. Untuk DPRD Provinsi, PKS juga telah memiliki gambaran perolehan kursi mereka berdasarkan perolehan suara yang masuk di tiap-tiap Dapil. PKS optimis pada Pemilu 2019 ini, berhasil mengisi semua Dapil DPRD Provinsi NTB. Di Dapil I Kota Mataram, dari data yang sudah dihimpun, memperlihatkan bahwa PKS berhasil mengamankan satu kursi dari lima kursi di Dapil ini. Bahkan, PKS berada pada urutan ketiga perolehan suara. PKS berpeluang menggeser posisi Partai Demokrat, yang sebelumnya pemilik kursi pada Pemilu
2014 lalu. Sementara empat kursi lain masih menjadi milik partai peraih kursi Pileg 2014, yakni Gerindra, PDIP, PPP, dan Golkar. ‘’Di Dapil I kita di posisi ketiga perolehan suara. Yang pertama ditempati Gerindra. Kemungkinan besar di Dapil I, TGH Muhlis akan jadi, karena beliau sementara ini memimpin di internal,’’ kata Abdul Hadi. Sementara, untuk Dapil II, (Lobar-KLU) PKS juga memastikan diri meraih satu kursi. Di Dapil ini, dua caleg PKS bersaing ketat untuk meraih kursi, antara Caleg petahana Ustad Patimura Farhan, dan TGH. Satriawan. Begitu juga di Dapil III (Lombok Timur Utara), PKS juga diprediksi kuat tetap mengamankan satu kursi dan Caleg yang akan melenggang ke Udayana, diprediksi adalah Abdul Hadi sendiri. ‘’Kalau Dapil III tidak jauh,’’ kata Hadi. Sedangkan di Dapil IV Lombok Timur Selatan, PKS juga diprediksi dapat satu kursi, dengan mengirim TGH. Muhanan. ‘’Jadi kalau dari gambaran makro kami kalau Dapil V (Sumbawa dan KSB) juga dari data kita, dapat satu kursi. Di sana berpotensi Pak Sembirang Ahmadi. Sedangkan di Dapil VII dan VIII Kabupaten Lombok Tengah, juga kita terisi, dengan Ustad Yek Agil dan Ustad Patompo Adnan yang memimpin perolehan suara saat ini,’’ ungkapnya. Sedangkan untuk DPRD 10 Kabupaten/Kota di NTB, PKS juga sudah melakukan perhitungan potensi perolehan kursinya. Dari keseluruhan 46 Dapil di 10 Kabupaten/Kota itu, PKS optimis telah mengunci kursi di 40 Dapil. Sementara enam Dapilnya masih terlihat berat bagi PKS untuk mendapatkan kursi dilihat dari perolehan suara masuk di enam Dapil tersebut. ‘’Ya, di Kabupaten/Kota kita bisa isi 40 Dapil. Enam kosong karena di sana agak berat. Enam Dapil itu tersebar satu di Kota Mataram, satu Dapil di KLU, satu Dapil di Kota Bima, satu Dapil di Kabupaten Bima, dan dua Dapil di Dompu. Di sana kemungkinan kita zong kalau melihat dari gambaran sementara ini dari data yang kami pegang,’’ jelasnya. Nasdem Optimis Di tempat terpisah, Ketua DPW Partai Nasdem NTB, Moh. Amin juga mengaku optimis bahwa untuk DPRD
NTB, partainya bakal memperoleh kursi yang signifikan. Sehingga dari prediksi perolehan kursi berdasarkan perhitungan internal Nasdem, mereka meyakini bisa menduduki unsur Pimpinan Dewan. Meskipun tidak melakukan rekapitulasi internal seperti sesistimatis PKS. Namun demikian berdasarkan data yang diterima Amin berdasarkan laporan sementara dari masing-masing DPD Nasdem di Kabupaten/Kota, pihaknya juga sudah memiliki gambaran perolehan kursi yang akan didapatkan. Untuk Dapil I, Kota Mataram berdasarkan data yang diperoleh, Nasdem pesimis dapat memesan kursi. Perolehan suara Nasdem di Mataram tidak memungkinkan untuk meraih kursi. ‘’Di Mataram kita akui berat di sana,’’ katanya. Dapil yang berpeluang kosong bagi Nasdem juga terjadi di Dapil VII dan VIII di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, Dapil yang optimis diisi Nasdem yakni Dapil II, Lobar-KLU. Dari data yang masuk, di Dapil II ini Nasdem berpeluang meraih dua kursi. Di Dapil II ini diketahui yang bersaing ketat memperebutkan kursi, yakni TGH. Hasanain Juaini, H. Suharto dan Caleg petahana H. Herwanto. Dua kursi juga berpeluang diraih Nasdem di Dapil III Lombok Timur bagian Utara. Dari laporan yang diterima Amin, Nasdem memimpin perolehan suara di Dapil ini dengan angka yang cukup fantastis. Sehingga dua kursi optimis diraihnya. ‘’Dapil IV kita terisi, Dapil V juga terisi, Dapil VI juga kita tetap terisi,’’ kata mantan Wakil Gubernur NTB ini saat ditemui di ruang kerjanya di DPW Nasdem NTB. Sementara itu, sejumlah partai politik lainnya, yang dihubungi Suara NTB, sebagai besar mengaku masih buta dengan perolehan suara mereka. Apalagi sampai bisa memetakan perolehan kursinya. Golkar salah satu yang tidak melakukan pengawalan suara. Pengawalan suara dilakukan oleh masing-masing Caleg. Dari pengakuan Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi, juga menyampaikan bahwa banyak partai lain yang datang ke PKS untuk meminta hasil rekapitulasinya. Karena sampai sejauh ini hanya PKS yang melakukan rekapitulasi internal. (ndi/aan)
ataan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melayani lebih dari 1 juta nasabah masyarakat Indonesia dengan meyalurkan pinjaman lebih
dari 3 Triliun hingga saat ini.Informasi lengkap mengenai Kredit Pintar, silakan m e n g u n j u n g i www.kreditpintar.com.(r)
BMKG Ingatkan Survei Kerentanan Gempa di Sirkuit Mandalika Dari Hal. 1 Termasuk dalam zonasi kegempaan. Sedangkan survei diperlukan untuk memetakan secara riil potensi gempa yang berpotensi terjadi berdasarkan riwayat kejadian dan keberadaan sesar aktif. Menurut Kepala BMKG Stasitun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, SP survei ini begitu penting sebagai bagian dari mitigasi bencana di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pada pertemuan Selasa (9/ 4) lalu terkait pendoman penyusunan mitigasi bencana di KEK Mandalika, Agus Riyanto mendorong secara khusus untuk survei ini. Bahkan sudah ada komitmen dari manajemen ITDC, I Wayan Karioka untuk memfinalisasi dukungan lahan shelter seismik broadband di kawasan itu. Hadir juga Sekda NTB, Ir.H. Rosiady H. Sayuti M.Sc. P.hD dalam pertemuan itu.
‘’Dalam pertemuan itu, kami BMKG sampaikan proposal agar dilakukan survei mikrozonasi di KEK Mandalika,’’ ungkapnya. Hanya saja, sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut. Pihaknya juga pernah melayangkan surat audensi ke Gubernur NTB, tapi belum juga ada respons. ‘’Jangan sampai ketika diproses akhir baru BMKG dilibatkan,’’ ujarnya. Apalagi dalam catatan kegempaan baru baru ini, sesar lokal aktif di bawah Gunung Rinjani, sempat memicu gempa 5,4 SR. Agus berharap, pihak ITDC dan Pemprov NTB hingga Pemkab Loteng serius mencermati upaya mitigasi ini. Bencana memang menurutnya tak bisa dihindari, tapi bisa diminimalisir dampaknya lewat proses mitigasi. Terlebih sukses MotoGP diketahuinya akan menjadi indikator kemajuan NTB dan Indonesia umumnya menjadi tuan rumah event dunia. (ars)
PAN dan PPP Berebut Kursi di Dapil II, Dapil I Dikunci PAN, Gerindra dan PKS Dari Hal. 1 kata Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi saat ditemui di pusat tabulasi suara PKS, di Mataram, Minggu (21/4). Meski PKS memperlihatkan data hasil rekapitulasi internal hasil perolehan suara Pileg kepada awak media. Sayangnya PKS tidak bersedia merinci secara lebih detail terkait besaran perolehan suara masing-masing Parpol. Karena alasan selain data belum masuk 100 persen, juga tak ingin mendahului ketetapan resmi KPU. Namun demikian dari data hasil rekapitulasi internal PKS untuk suara Pileg DPR RI dari Dapil II Pulau Lombok, khusus bagi Parpol yang diprediksi lolos ambang batas parlemen 4 persen, sudah memperlihatkan bahwa Partai Gerindra memimpin perolehan suara. Kemudian di urutan kedua perolehan suara ditempati oleh PKS, selanjutnya disusul oleh Golkar, Demokrat, PKB, PDIP, Nasdem, PAN dan PPP. “Alhamdulillah kita dalam posisi ke dua di Dapil Lombok. Dari data sementara yang kita pegang ini, kita yakin dari persentase data C1 yang sudah masuk. Kalau pun terjadi perubahan, kita harapkan tidak berubah signifikan,’’ kata Hadi. Masih dari basis data yang diolah internal PKS, dari delapan kursi yang diperebutkan untuk Dapil Pulau Lombok, hanya tujuh partai yang dipas-
tikan sudah masuk zona aman berpeluang memperoleh kursi di Senayan. Sementara dua partai yakni PAN dan PPP masih memperebutkan kursi terakhir yakni kursi ke delapan. Salah satu diantara mereka dipastikan akan terpental. Bahkan jika merujuk tren suara yang masuk untuk Partai Gerindra, berpeluang memperoleh dua kursi. Sehingga perebutan kursi ke delapan tersebut juga berpeluang ikut diperebutkan oleh Gerindra. ‘’Kalau di kita perebutan kursi ini yang bersaing ketat Pak Suryadi Jaya Purnama, Lalu Suryade dan Usmar Iwan Surambian,’’ kata Hadi. Sementara itu untuk Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, data rekapitulasi C1 PKS memperlihatkan bahwa sementara ini partai yang sudah masuk tiga besar perolehan suara, yang pertama dipimpin oleh PAN, kemudian juga disusul oleh Gerindra dan ketiga PKS. Sehingga kemungkinan besar, tiga partai tersebut diprediksi akan memborong habis tiga kursi anggota DPR RI dari Dapil Pulau Sumbawa ini. ‘’Di Dapil Pulau Sumbawa, kalau melihat data yang masuk, kita juga Insya Allah bisa dapat satu kursi. Kalau ini tidak terjadi perubahan besar, maka kita bisa utus dua kader ke DPR RI dari NTB. Nah caleg yang bersaing di sini antara Pak Johan Rosihan dan Ibu Fera Amalia,’’ demikian prediksi Abdul Hadi. (ndi)
‘’Fashion Show Tenun NTB On the Street’’ Hingga Gubernur dan Kepala OPD Jadi Koki Dari Hal. 1 dalam memperjuangkan agar posisi wanita bisa setara dengan kaum laki-laki. Termasuk bagaimana kaum perempuan mencari hikmah atas perjuangan Raden Ajeng Kartini di masa sekarang ini. ‘’Saat ini, bukan lagi memperjuangkan persamaan hak untuk belajar dan lain-lain. Tapi bagaimana perempuan mendapatkan akses untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya,’’ ujarnya. Terkait peringatan Hari Kartini tahun 2019 ini, ujarnya, pihaknya menggelar lomba memasak yang diikuti sejumlah pejabat daerah yang laki-laki. Keikutsertaan pejabat mengikuti lomba ini sebagai bukti, jika para pejabat mendukung kaum perempuan dalam melakukan kegiatan peningkatan pendidikan, keterampilan dan kemampuan untuk semakin baik lagi. Pada peringatan Hari Kartini ini juga tambahnya dimeriahkan dengan Fashion Show Tenun NTB On the Street yang diikuti pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB dan anggota IPEMI NTB. Sementara Gubernur NTB,
Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., dalam sambutannya, mengharapkan agar perempuan NTB memiliki kepercayaan diri menatap masa kini. Pada kesempatan ini gubernur menceritakan tentang perjuangan Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan di Indonesia. ‘’Hari Kartini identik dengan hari merayakan perempuan dan ibu-ibu di Indonesia. Sebelum era Kartini, menjadi perempuan adalah suatu beban di masyarakat,’’ ujarnya. Setelah itu, dengan keberaniannya Kartini menyatakan bahwa perempuan adalah setara dengan laki-laki pada umumnya. Sehingga harus diberi kesempatan juga untuk pengembangan diri dan pembangunan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, gubernur memuji keberanian perempuan di NTB yang jarang ditemui di Indonesia. Ia mengatakan perempuan NTB hebat-hebat. Gubernur menyebut NTB merupakan daerah yang paling banyak memiliki kepala dinas dari perempuan. Bahkan katanya, NTB dapat mencatat rekor MURI dengan kepala dinas perempuan terbanyak.
Apapun masanya, kata gubernur yang biasa disapa Dr. Zul ini, perempuan dikenal dengan 3B, yaitu, Beauty, Brain, and Behavior. Perempuan yang sempurna adalah perempuan yang memiliki kecerdasan, cantik, dan memiliki akhlak yang mulia. ‘’Dan perempuan-perempuan NTB ini bukan hanya punya Brain, Beauty, Behavior, tapi juga punya brave, keberanian,’’ pujinya. Dr. Zul mengatakan, NTB memiliki Wakil Gubernur seorang perempuan. Dan sejumlah Kepala OPD perempuan, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Asisten I dan III serta Staf Ahli Gubernur. ‘’Dengan merayakan hari Kartini, mudah-mudahan tidak hanya sebatas pestapesta. Tapi perempuan harus diberikan peran dalam membangun peradaban manusia di Indonesia ini,’’ tandas orang nomor satu di NTB. Sementara itu, pantauan Suara NTB, masyarakat antusias menyaksikan lomba memasak dan Fashion Show Tenun NTB on The Street yang dilaksanakan di depan Kan-
(Suara NTB/ham)
JUARA - Dalam lomba memasak nasi goreng tersebut keluar sebagai juara pertama, Kepala Perwakilan BI NTB,Achris Sarwani, Danrem 162 /WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, SH, M.Han., di peringkat kedua dan dari perwakilan Brimob Polda NTB di peringkat ketiga. tor DPRD NTB tersebut. Gubernur didampingi istri yang juga Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Gubernur memasak nasi goreng yang dinamakan Nasi Goreng NTB Gemilang. Pada kesempatan itu, Hj. Niken Saptarini Widyawati mengaku, jika Dr. Zul – sapaan akrab gubernur terakhir memasak saat mereka masih kuliah. Begitu juga Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti terakhir
memasak untuk istri tercinta saat bertugas sebagai dosen di Universitas Mataram. Lomba memasak tersebut dinilai langsung dua chef hotel terkenal di Mataram. Dalam lomba memasak nasi goreng tersebut keluar sebagai juara Kepala Perwakilan BI NTB,Achris Sarwani, Danrem 162 /WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, SH, M.Han., di peringkat kedua dan dari perwakilan Brimob Polda NTB di peringkat ketiga. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 22 April 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257