HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 22 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 17 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur Resmikan BLKLN
(Suara NTB/humasntb)
PEMBICARA - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI .
Peran APIP Bersentuhan Langsung dengan Masalah Sensitif Mataram (Suara NTB) Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan di Indonesia. Mengingat peran APIP yang langsung bersentuhan dengan masalah yang sangat sensitif yaitu soal pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah. Bersambung ke hal 15
Pemprov Sulap Bangunan Mangkrak Jadi Tempat Pelatihan Calon PMI Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB bekerjasama dengan Posnaker Indonesia menyulap bangunan eks Gedung Terminal Haji yang sudah lama mangkrak atau belum difungsikan menjadi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Gedung yang berlokasi di dekat Lombok International Airport (LIA) tersebut dijadikan sebagai tempat pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Peresmian BLKLN Posnaker Indonesia Sejahtera oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Kamis (21/3) siang. Sebelum acara peresmian, gubernur meninjau sejumlah ruangan dan fasilitas kantor tersebut. Di antaranya, kamar mandi, asrama yang dilengkapi tempat tidur. Ruang pelatihan, ruang uji kompetensi untuk 300 calon PMI dan ruangan pejabat dan staf. BLKN ini akan menjadi pusat pelati-
han dan pendidikan bagi calon PMI asal NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Seperti Taiwan, Malaysia, Singapura, Hongkong dan negera-negara Timur Tengah. Pelatihan yang diutamakan adalah bahasa, keterampilan menggunakan alat elektronik, budaya serta keterampilan lainnya. Keberadaan BLKLN tersebut dihajatkan melahirkan tenaga kerja profesional. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja ilegal dan non prosedur-
al asal NTB yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga, seluruh calon PMI asal NTB akan dilatih dan dikirim melalui lembaga ini. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan keberadaan BLKLN tersebut merupakan bentuk nyata dari aspirasi sejumlah TKI atau PMI yang ada di Hongkong. Sebelum menjadi Gubernur NTB, Dr. Zul pernah berkunjung ke Hong Kong dan menemui para PMI asal NTB yang bekerja di sana. Gubernur mengungkapkan ketika bertemu dengan para PMI di Hongkong, banyak yang menyampaikan agar pemerintah provinsi membangun BLKLN. Sehingga, ketika dikirim ke negara tujuan para PMI tidak menderita akibat berbagai masalah. Seperti perlindungan hukum, gaji dan dekumen kerja lainnya. ‘’Harapannya, semoga duka yang
mereka rasakan itu tidak dirasakan oleh tenaga kerja-tenaga kerja selanjutnya. Kehadiran BLKLN ini merupakan bentuk nyata aspirasi mereka itu,’’ katanya. Dr. Zul berharap, BLKLN ini menjadi solusi masalah TKI/PMI yang ada. Dengan pelatihan yang maksimal, maka kemampuan mereka dapat terupgrade dengan baik. ‘’Kadis Tenaga Kerja sudah menyulap tempat ini dan Posnaker Indonesia dengan sangat cepat,’’ ujarnya. Gubernur menyebutkan BLKLN ini mampu menampung 300 calon tenaga kerja. Di dalamnya juga ada tempat pelatihan. Dengan kehadiran BLKLN ini, kata Dr. Zul, ia semakin yakin bahwa tenaga kerja yang akan dikirim akan lebih ter-upgrade skillnya. Sehingga tidak perlu melakukan adaptasi di luar negeri. Bersambung ke hal 15
TO K O H Perkembangan Loteng akan Dahsyat GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap NTB yang ditetapkan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 sangat besar. Informasi yang diperoleh dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bahwa Presiden telah menginstruksikan kementerian terkait menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika. ‘’Kami dapat informasi dari ITDC. Pak Jokowi sudah memberikan imbauan kepada seluruh kementerian. Agar seluruh hal yang berkaitan dengan kesuksesan MotoGP Mandalika dibantu oleh seluruh kementerian,’’ ungkap Gubernur, Kamis (21/3) siang. H. Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/humasntb)
Awasi Penerimaan PAD KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di NTB. KPK melihat potensi penerimaan pendapatan daerah di NTB cukup besar. Apalagi NTB merupakan daerah pariwisata. ‘’Di NTB ini potensi pajak terkait dengan pariwisata, hotel dan restoran cukup besar. Seharusnya pajakpajak yang diterima juga lumayan besar. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,’’ kata Kepala Satgas Pencegahan KPK Unit Koordinasi Wilayah V, Kunto Ariawan dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (21/3) siang. Ariawan mengatakan, KPK Unit Koordinasi Wilayah V meliputi tiga provinsi. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
TINJAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat meninjau ruangan asrama tempat pelatihan calon PMI asal NTB di BLKLN Posnaker Indonesia Sejahtera, Kamis (21/3) siang.
TP4D Awasi Pembebasan Lahan Irigasi Bendungan Bintang Bano Mataram (Suara NTB) Selain proses pembangunan induk, mega proyek Bendungan Bintang Bano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sedang diproses pembebasan lahan untuk saluran irigasi. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan area 100 hektar sedang berlangsung dan dalam pengawasan TP4D. Langkah pengawasan salah satunya dengan turun ke lapangan dan menggelar pertemuan dengan berbagai un-
sur Rabu (20/3) lalu. TP4D Kejati NTB mengumpulkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) yang dihadiri Kepala Satker Jaringan Sampurno, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KSB, Amar Nurmansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M. Bagus. Pertemuan di Kantor Pemda KSB itu dihadirkan juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bersambung ke hal 15
ITDC dan Dorna Sport Matangkan Desain Sirkuit MotoGP Praya (Suara NTB) Persiapan pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika saat ini terus dimatangkan. Terutama terkait desain sirkuit yang akan dibangun tersebut. Indonesia Tourism Development Corporatin (ITDC) bersama Dorna Sport, selaku pemegang hak penyelenggaraan MotoGP tengah memulai proses homologasi sirkuit. Supaya benar-benar memenuhi standar yang ada. ‘’Homologasi ini merupakan proses akhir dari persiapan pembangunan sirkuit. Sebelum sirkuit
Dana Bantuan Parpol Jadi Temuan BPK Kunto Ariawan (Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Dana bantuan partai politik (Banpol) jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Letak masalah pada pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau penggunaan uang tidak sesuai ketentuan. Jika pertanggungjawaban tidak tuntas, terancam tidak dicairkan pada tahun berikutnya. Total Rp 2.956.761.6000 bantuan diberikan Pemprov NTB kepada 11 parpol, dengan nominal berbeda beda, tergantung jumlah kursi. ‘’Tapi masalahnya, parpol ini sering lamban sampaikan laporan. Sehingga jadi temuan BPK. Saya berkali kali ingatkan, supaya setelah belanja, bukti pendukungnya harus dilengkapi,’’ kata Kepala Kesbangpol Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i usai pertemuan dengan puluhan perwakilan partai politik di Mataram, Kamis (21/
3). Tapi tidak dirincinya parpol yang menerima bantuan jadi temuan dan bermasalah. Menurut Syafi’i, yang kerap jadi temuan BPK terkait pelanggaran administrasi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Padahal dalam bantuan parpol, sudah ada pedomannya pada Peraturan Gubernur (Pergub), agar dalam realisasi tidak jadi masalah. Namun dicermatinya, yang terjadi sebaliknya. “Berapa honor, berapa ATK (Alat Tulis Kantor), berapa belanja, itu kan sudah diatur semua. Tidak bisa melakukan transaksi perbelanjaan tanpa pedoman itu. Bersambung ke hal 15
H. Lalu Syafi’i
tersebut mulai dibangun,’’ ungkap Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, kepada wartawan, di Praya, Kamis (21/3) kemarin. Homologasi dilakukan supaya desain sirkuit yang dibangun di kawasan The Mandalika itu nantinya memenuhi standar. Tapi bukan berarti desain sirkuit yang sudah dibuat belum memenuhi standar. Bersambung ke hal 15 Abdulbar M. Mansoer
Buka Data Peserta Pemilu Tak Tertib Administrasi BADAN Pemeriksa Keuangan dan KPU beserta jajarannya diminta membuka data mengenai peserta Pemilu 2019, baik Parpol maupun perorangan yang tidak tertib administrasi. Termasuk, Parpol yang diduga bermasalah dalam pertanggung jawaban bantuan keuangannya. Masukan itu disampaikan pemerhati masalah politik NTB, Ayatullah Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (21/3). “Saya sepakat jika ada mekanisme di BPK atau di penyelenggara Pemilu untuk secara terbuka mempublikasi ke publik mana Caleg/Parpol/DPD yang tidak patuh terhadap laporan keuangan,” ujar Ayatullah Hadi. Bersambung ke hal 15