HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 22 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 17 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur Resmikan BLKLN
(Suara NTB/humasntb)
PEMBICARA - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI .
Peran APIP Bersentuhan Langsung dengan Masalah Sensitif Mataram (Suara NTB) Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan di Indonesia. Mengingat peran APIP yang langsung bersentuhan dengan masalah yang sangat sensitif yaitu soal pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah. Bersambung ke hal 15
Pemprov Sulap Bangunan Mangkrak Jadi Tempat Pelatihan Calon PMI Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB bekerjasama dengan Posnaker Indonesia menyulap bangunan eks Gedung Terminal Haji yang sudah lama mangkrak atau belum difungsikan menjadi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Gedung yang berlokasi di dekat Lombok International Airport (LIA) tersebut dijadikan sebagai tempat pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Peresmian BLKLN Posnaker Indonesia Sejahtera oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Kamis (21/3) siang. Sebelum acara peresmian, gubernur meninjau sejumlah ruangan dan fasilitas kantor tersebut. Di antaranya, kamar mandi, asrama yang dilengkapi tempat tidur. Ruang pelatihan, ruang uji kompetensi untuk 300 calon PMI dan ruangan pejabat dan staf. BLKN ini akan menjadi pusat pelati-
han dan pendidikan bagi calon PMI asal NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Seperti Taiwan, Malaysia, Singapura, Hongkong dan negera-negara Timur Tengah. Pelatihan yang diutamakan adalah bahasa, keterampilan menggunakan alat elektronik, budaya serta keterampilan lainnya. Keberadaan BLKLN tersebut dihajatkan melahirkan tenaga kerja profesional. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja ilegal dan non prosedur-
al asal NTB yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga, seluruh calon PMI asal NTB akan dilatih dan dikirim melalui lembaga ini. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan keberadaan BLKLN tersebut merupakan bentuk nyata dari aspirasi sejumlah TKI atau PMI yang ada di Hongkong. Sebelum menjadi Gubernur NTB, Dr. Zul pernah berkunjung ke Hong Kong dan menemui para PMI asal NTB yang bekerja di sana. Gubernur mengungkapkan ketika bertemu dengan para PMI di Hongkong, banyak yang menyampaikan agar pemerintah provinsi membangun BLKLN. Sehingga, ketika dikirim ke negara tujuan para PMI tidak menderita akibat berbagai masalah. Seperti perlindungan hukum, gaji dan dekumen kerja lainnya. ‘’Harapannya, semoga duka yang
mereka rasakan itu tidak dirasakan oleh tenaga kerja-tenaga kerja selanjutnya. Kehadiran BLKLN ini merupakan bentuk nyata aspirasi mereka itu,’’ katanya. Dr. Zul berharap, BLKLN ini menjadi solusi masalah TKI/PMI yang ada. Dengan pelatihan yang maksimal, maka kemampuan mereka dapat terupgrade dengan baik. ‘’Kadis Tenaga Kerja sudah menyulap tempat ini dan Posnaker Indonesia dengan sangat cepat,’’ ujarnya. Gubernur menyebutkan BLKLN ini mampu menampung 300 calon tenaga kerja. Di dalamnya juga ada tempat pelatihan. Dengan kehadiran BLKLN ini, kata Dr. Zul, ia semakin yakin bahwa tenaga kerja yang akan dikirim akan lebih ter-upgrade skillnya. Sehingga tidak perlu melakukan adaptasi di luar negeri. Bersambung ke hal 15
TO K O H Perkembangan Loteng akan Dahsyat GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap NTB yang ditetapkan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 sangat besar. Informasi yang diperoleh dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bahwa Presiden telah menginstruksikan kementerian terkait menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika. ‘’Kami dapat informasi dari ITDC. Pak Jokowi sudah memberikan imbauan kepada seluruh kementerian. Agar seluruh hal yang berkaitan dengan kesuksesan MotoGP Mandalika dibantu oleh seluruh kementerian,’’ ungkap Gubernur, Kamis (21/3) siang. H. Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/humasntb)
Awasi Penerimaan PAD KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di NTB. KPK melihat potensi penerimaan pendapatan daerah di NTB cukup besar. Apalagi NTB merupakan daerah pariwisata. ‘’Di NTB ini potensi pajak terkait dengan pariwisata, hotel dan restoran cukup besar. Seharusnya pajakpajak yang diterima juga lumayan besar. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,’’ kata Kepala Satgas Pencegahan KPK Unit Koordinasi Wilayah V, Kunto Ariawan dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (21/3) siang. Ariawan mengatakan, KPK Unit Koordinasi Wilayah V meliputi tiga provinsi. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
TINJAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat meninjau ruangan asrama tempat pelatihan calon PMI asal NTB di BLKLN Posnaker Indonesia Sejahtera, Kamis (21/3) siang.
TP4D Awasi Pembebasan Lahan Irigasi Bendungan Bintang Bano Mataram (Suara NTB) Selain proses pembangunan induk, mega proyek Bendungan Bintang Bano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sedang diproses pembebasan lahan untuk saluran irigasi. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan area 100 hektar sedang berlangsung dan dalam pengawasan TP4D. Langkah pengawasan salah satunya dengan turun ke lapangan dan menggelar pertemuan dengan berbagai un-
sur Rabu (20/3) lalu. TP4D Kejati NTB mengumpulkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) yang dihadiri Kepala Satker Jaringan Sampurno, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KSB, Amar Nurmansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M. Bagus. Pertemuan di Kantor Pemda KSB itu dihadirkan juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bersambung ke hal 15
ITDC dan Dorna Sport Matangkan Desain Sirkuit MotoGP Praya (Suara NTB) Persiapan pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika saat ini terus dimatangkan. Terutama terkait desain sirkuit yang akan dibangun tersebut. Indonesia Tourism Development Corporatin (ITDC) bersama Dorna Sport, selaku pemegang hak penyelenggaraan MotoGP tengah memulai proses homologasi sirkuit. Supaya benar-benar memenuhi standar yang ada. ‘’Homologasi ini merupakan proses akhir dari persiapan pembangunan sirkuit. Sebelum sirkuit
Dana Bantuan Parpol Jadi Temuan BPK Kunto Ariawan (Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Dana bantuan partai politik (Banpol) jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Letak masalah pada pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau penggunaan uang tidak sesuai ketentuan. Jika pertanggungjawaban tidak tuntas, terancam tidak dicairkan pada tahun berikutnya. Total Rp 2.956.761.6000 bantuan diberikan Pemprov NTB kepada 11 parpol, dengan nominal berbeda beda, tergantung jumlah kursi. ‘’Tapi masalahnya, parpol ini sering lamban sampaikan laporan. Sehingga jadi temuan BPK. Saya berkali kali ingatkan, supaya setelah belanja, bukti pendukungnya harus dilengkapi,’’ kata Kepala Kesbangpol Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i usai pertemuan dengan puluhan perwakilan partai politik di Mataram, Kamis (21/
3). Tapi tidak dirincinya parpol yang menerima bantuan jadi temuan dan bermasalah. Menurut Syafi’i, yang kerap jadi temuan BPK terkait pelanggaran administrasi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Padahal dalam bantuan parpol, sudah ada pedomannya pada Peraturan Gubernur (Pergub), agar dalam realisasi tidak jadi masalah. Namun dicermatinya, yang terjadi sebaliknya. “Berapa honor, berapa ATK (Alat Tulis Kantor), berapa belanja, itu kan sudah diatur semua. Tidak bisa melakukan transaksi perbelanjaan tanpa pedoman itu. Bersambung ke hal 15
H. Lalu Syafi’i
tersebut mulai dibangun,’’ ungkap Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, kepada wartawan, di Praya, Kamis (21/3) kemarin. Homologasi dilakukan supaya desain sirkuit yang dibangun di kawasan The Mandalika itu nantinya memenuhi standar. Tapi bukan berarti desain sirkuit yang sudah dibuat belum memenuhi standar. Bersambung ke hal 15 Abdulbar M. Mansoer
Buka Data Peserta Pemilu Tak Tertib Administrasi BADAN Pemeriksa Keuangan dan KPU beserta jajarannya diminta membuka data mengenai peserta Pemilu 2019, baik Parpol maupun perorangan yang tidak tertib administrasi. Termasuk, Parpol yang diduga bermasalah dalam pertanggung jawaban bantuan keuangannya. Masukan itu disampaikan pemerhati masalah politik NTB, Ayatullah Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (21/3). “Saya sepakat jika ada mekanisme di BPK atau di penyelenggara Pemilu untuk secara terbuka mempublikasi ke publik mana Caleg/Parpol/DPD yang tidak patuh terhadap laporan keuangan,” ujar Ayatullah Hadi. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
TPS 3R KELURAHAN Dasan Cermen menjadi salah satu contoh bagi kelurahan lain dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Program ini sudah dilaksanakan sejak 2012. Lurah Dasan Cermen, Heni Suyasih, S.STP mengatakan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, itu mulai dari tingkat rumah tangga. Pasalnya, petugas pengangkut sampah dari Dinas LH Kota Mataram di TPS sedikit. “Kita di sini kan punya TPS (Suara NTB/ist) 3R. Itu sudah ada tim pemiHeni Suyasih lah sampah organik dan non organik,” ujar Heni Suyasih kepada Suara NTB, Kamis (21/3). Sampah dibuang ke TPS belum maksimal pengangkutannya. Tetapi menurut dia, sudah ada cikal bakal. Artinya, untuk pengelolaan sampah dan terkait fasilitasnya sudah ada sejak 2012 lalu. “Kita mengerjakan ini dari nol. Jadi ke depan di tahun ini, kita coba untuk bisa. Bukan hanya angkut buang saja. Biasanya begitu, tetapi dilakukan pemilahan,” kata Heni. Selain pemilahan tentu ada produk dari hasil kerajinan masyarakat untuk memaksimalkan bekas-bekas sampah. Lanjut Heni, sudah membentuk dua kelompok di antaranya kelompok khusus perempuan dan laki-laki. Kelompok ibu-ibu ini hanya 5 orang anggota sementara kelompok laki-laki beranggotakan 15 orang. Lanjut dia, kelompok perempuan membuat hiasan seperti lukisan dan bunga terbuat dari sampah berjenis botol plastik atau sejenisnya. Sementara dari kelompok laki-laki memproduksi keranjang belanja. Kerajinan ini tentu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. “Mereka pasarkan ini bisa dipesan sama orang lewat online dan juga terkadang diminta untuk mengajar di beberapa tempat. Kalau hasilnya lumayan berdasarkan pembukuannya,” katanya. Masyarakat secara rutinitas pada setiap hari memproduksi sampah cukup banyak karena dibuang ke TPS dengan menggunakan kendaraan tossa 6 unit, ditambah lagi dengan 4 unit gerobak pengangkut sampah. “Ini untuk per lingkugan dan itu satu lingkungan bisa dua kali mengangkut sampah dalam sehari,” kata Heni. Selain pengelolaan sampah 3R, pihaknya akan mengelola sampah organik. “Memang sampah organik ini kan peminatnya kurang. Kita bukan cari istilahnya tujuan untuk bagaimana bisa menghasilkan uang juga tidak, tetapi bagaimana bisa mencapai nol sampah,” tutupnya. (mhj)
Halaman 2
Indikasi Percaloan di PKB akan Dibasmi Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh, cukup agresif membenahi internal dan eksternal. Setelah menata juru parkir yang selama ini menjadi polemik, indikasi percaloan di Pelayanan Kendaraan Bermotor (PKB) akan dibasmi. “Ini juga sedang kita benahi,” jawab Saleh Kamis (21/3). Sumber daya manusia (SDM) di UPT PKB sedang diminta dikaji untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Sebab, kelebihan SDM justru akan menimbulkan masalah. Mereka tidak mampu dipekerjakan dan ber-
potensi jadi calo. “Struktur di sana sudah baku,” tambahnya. Ada indikasi pegawai di PKB nyambi sebagai calo. Saleh menegaskan, sepanjang mereka membantu masyarakat sesuai aturan tidak masalah. Konteksnya akan
berbeda jika pegawai PKB menarik tarif tak sesuai ketentuan. Sama artinya kata Saleh, mereka melegalkan praktik pungutan liar (pungli). Praktik semacam ini akancoba dibersihkan atau basmi, agar tidak mengakar dan meng-
ganggu sistem pelayanan. Mantan Staf Ahli Setda Kota Mataram ini tak mentolerir pegawai menjadi calo. Sanksinya akan dipecat bagi pegawai tidak tetap. Sedangkan bagi ASN ditindak sesuai aturan kepegawaian. “Kalau PTT kita akan pecat. Daripada mereka mengganggu sistem di sana,” tegasnya. Pembenahan dari sisi pelayanan juga sedang diatur. Dia tidak mau lagi ada praktik pengujian kendaraan tanpa membawa fisik kendaraan. Selama ini,
pelanggan cukup membawa surat dan dilayani. Makanya, fenomena terjadi adalah banyak pelanggan yang numpang uji. Permintaan numpang uji hak konsumen. Dishub tidak bisa menghalangi permintaan pelanggan. Nantinya, PKB memberikan rekomendasi numpang uji kendaraan. “Misalnya mobil Mataram beroperasi di Sumbawa. Tidak mungkin mereka balik ke Mataram. Maka kita keluarkan rekomendasi numpang uji kendaraan,” demikian Saleh. (cem)
(Suara NTB/cem)
Loang Baloq Banyak Sampah ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Madani menyoroti objek Wisata Loang Baloq dihiasi sampah yang bertebaran di mana-mana. Dia menyanyangkan Pemkot Mataram kondisi objek wisat Loang Baloq yang nampaknya belum menjadi atensi Pemkot Mataram. ‘’Sayang sekali, padahal objek wisata di Kota Mataram tidak banyak,’’ katanya dalam rapat gabungan komisi dengan eksekutif guna memfinalkan pembahasan raperda Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) di DPRD Kota Mat(Suara NTB/dok) aram, Kamis (21/3) kemarin. TGH. Ahmad Madani ‘’Loang Baloq itu banyak sampah di mana-mana,’’ cetusnya. Belum lagi kolam yang ada di Loang Baloq. Kondisnya juga digambarkan Madani sangat kotor. Untuk itu, politisi PPP ini berharap Dinas Pariwisata Kota Mataram bersinergi dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram untuk segera menyikapi kondisi objek wisata Loang Baloq. Karena, lanjut Madani, keberadaan objek wisata Loang Baloq sebetulnya merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal. Ini terbukti dari tingkat kunjungan wisatawan lokal ke Loang Baloq yang selalu ramai. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemkot Mataram. Setiap kecamatan di Kota Mataram mempunyai potensi objek wisata. Seperti Ampenan dengan kota tua dan eks pelabuhan. Kemudian di Kecamatan Sekarbela ada Objek Wisata Loang Baloq. Demikian pula di kecamatan-kecamatan lainnya. Pengunjung yang masuk ke objek wisata ditarik biaya masuk. Di eks Pelabuhan Ampenan misalnya, pengunjung harus membayar Rp2.000 demikian pula di Taman Wisata Loang Baloq. Dari pungutan yang dibebankan kepada pengunjung itu, seharusnya ada imbal balik. Paling tidak objek wisata tersebut tetap terjaga kebersihannya. Sehingga pengunjung merasa nyaman berada di sana. (fit)
MWP - MWP yang berlokasi di Kompleks Taman Bumi Gora Jalan Udayana mulai awal April digunakan sebagai tempat lomba O2SN. Dispora enggan menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga atau Perusda. Mesti pemeliharaan kolam itu menguras anggaran daerah.
Kuras Anggaran
Pengelolaan MWP Enggan Dipihakketigakan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemuda dan Olahraga enggan menyerahkan pengelolaan Mataram Water Park (MWP) kepada pihak ketiga. Pengoperasiannya menguras anggaran daerah. MWP yang berlokasi di kompleks Taman Bumi Gora di Jalan Udayana telah lama mangkrak. Ini disebabkan, pembangunan tak sesuai standar nasional. Pemkot Mataram mencoba menghidupkan kembali kolam renang tersebut. Di awal 2018
(Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) – Setelah hampir tiga tahun tertunda, Raperda Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) Kota Mataram, segera ditetapkan melalui rapat paripurna. Kepastian ini disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., usai memimpin rapat gabungan komisi dengan eksekutif guna memfinalkan pembahasan Raperda yang
ditunda penetapannya pada Mei 2016 lalu. Didi mengatakan, ditundanya penetapan Raperda Riparda waktu itu, karena harus menunggu Perda RTRW ditetapkan. Sedangkan saat itu raperda RTRW Kota Mataram belum dilakukan pembahasan. Kini, dengan telah ditetapkannya Perda RTRW, tidak ada lagi hambatan bagi raperda Riparda untuk ditetapkan. Selama masa
awal bulan April mendatang. Pihaknya telah melakukan persiapan mulai dari kualitas air, memperbaiki mesin hingga fasilitas lainnya. “Bulan April ini sudah kita pakai untuk lomba O2SN,” kata Mansur ditemui usai rapat LKPD di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (21/3). Pemanfaatan sebagai tempat lomba, kata dia, menandakan kolam renang itu sudah bisa dipergunakan. Mantan Kabag Hukum ini menegaskan,
belum berpikir untuk menyerahkan pengelolaan MWP kepada pihak ketiga. Termasuk ke perusahaan daerah. Dispora masih mampu mengoperasikan meskipun diakui menguras anggaran daerah untuk pemeliharaan. “Saya belum berpikir ke arah sana. Kita mulai saja memanfaatkan itu,” tegasnya. Mansur melihat ada peluang pengembangan kolam renang itu. Artinya, setelah beroperasi dan menjadi pilihan masyarakat. Kata dia, retribusi akan
datang dengan sendirinya. Kebijakan memberlakukan tiket masuk bisa saja diterapkan oleh pemerintah untuk menutup besarnya pembiayaan. Penarikan retribusi perlu dikaji dan dibicara dengan legislatif. “Kalau sekarang gratis. Bahkan, saya haramkan kalau ada yang narik tiket masuk,” tegasnya. Meskipun ada desakan pembentukan perusahaan daerah, Mansur kembali menegaskan belum berpikir ke arah itu. (cem)
DP3A Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, mengevaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak di tahun 2018 lalu. Evaluasi ini sebagai bahan penilaian dari kementerian untuk pemberian penghargaan pada Hari Anak Nasional Bulan Juli mendatang. Evaluasi KLA melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Pemkot Mataram, dunia usaha, media mas-
Hampir Tiga Tahun Tertunda, Raperda Riparda Segera Ditetapkan
GABUNGAN KOMISI - Rapat gabungan komisi dengan eksekutif untuk melanjutkan pembahasan raperda Riparda Kota Mataram.
lalu, Dispora menyelenggarakan lomba renang kelas pemula untuk siswa sekolah menengah pertama. Insiden tenggelamnya peserta lomba menyebabkan aset miliaran itu kembali mangkrak. Keinginan kembali mengoperasikan kolam renang tersebut dimulai. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Mansur, SH., MH., mengatakan, MWP segera dimanfaatkan sebagai tempat lomba O2SN di
menunggu penetapan Perda RTRW, Dewan menyerahkan materi raperda ini kepada eksekutif untuk disempurnakan. Sehingga, pada rapat gabungan yang dihadiri Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Mataram, Lalu Abdul Hamid, Kasubbid Sumber Daya Alam, Bappeda Kota Mataram, Sujayadi, ST., dan Perwakilan Bagian Hukum Setda Kota Mataram, pada prinsipnya pembahasan Raperda Riparda itu sudah rampung. ‘’Jadi tinggal diparipurnakan saja,’’ cetus Didi. Politisi Golkar ini memberi sinyal bahwa Raperda Riparda ini akan diparipurnakan bersama tiga raperda inisiatif Dewan yang juga sudah dirampungkan pembahasannya hingga ke tingkat gabungan pansus. ‘’Bisa kita paripurnakan dengan raperda Siskamling, Koperasi dan Perpustakaan Digital,’’ sebutnya. Sedangkan satu pansus lainnya, yakni Pansus RPJMD dan Penyertaan Modal, yang dimpin H.M. Zaini nampaknya masih membutuhkan waktu untuk mendalami pembahasan raperda itu. (fit)
sa dan lembaga masyarakat. Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang menegaskan, kota layak anak ini, sangat penting. Tidak saja orientasinya untuk mendapatkan penghargaan, tapi lebih dari itu. Sebab, KLA sama artinya hak anak harus terjamin dan mendapatkan perlindungan khusus yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. “Saya kira kalau hanya berorientasi pada penghargaan itu harapan sederhana. Tapi kita menginginkan lebih dari itu,” terang Martawang, Kamis (21/3). Untuk mewujudkan Mataram sebagai kota layak anak mesti memenuhi lima klaster. Ialah, pemenuhan hak sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Dijelaskan, pelayanan kesehatan di Kota Mataram dilaksanakan oleh pemerintah secara gratis. Anak – anak tak boleh terciderai oleh narkoba. Demikian
pula, aspek pemenuhan hak sipil. Dukcapil telah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Oleh karena itu, demikian kata Martawang, KLA harus terintergrasi dengan sistem. Sistem ini diperlukan untuk membangun penyadaran sehingga memberikan nilai positif. “Kita di Kota Mataram sudah berapa pada posisi menuju kota cerdas atau smart city,” terangnya. Martawang menekan, pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian serius pemerintah, dunia, media massa dan lembaga lainnya. Anak adalah investasi sumber daya manusia dan tongkat estafet pembangunan. Artinya, keterlibatan masyarakat serta stakeholder lainnya semakin menguatkan KLA. Dia menekankan, instansi teknis memberikan sedikit porsi anggaran untuk pemenuhan hak anak. Khusus Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mengurangi iklan promosi sponsor rokok. “Saya berharap pada hari anak nasional penghargaan yang kita peroleh tidak stagnan. Tetapi terus meningkat,” demikian pesan Martawang. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
EVALUASI - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang (tengah) bersama Kepala DP3A Hj. Dewi Mardiana Ariany (kanan) duduk bersama saat evaluasi KLA di Ruang Kenari II Kantor Walikota Mataram, Kamis (21/3).
(Suara NTB/ist)
KB GRATIS - Petugas kesehatan memberikan pelayanan KB gratis di dalam mobil pelayanan KB milik DPPKB Kota Mataram, di Lingkungan Karang Seme, Kelurahan Pagesangan Barat, Kamis (21/3).
DPPKB Beri Pelayanan KB Gratis di Lingkungan Karang Seme Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, berusaha menjawab keinginan masyarakat. Kamis (21/3) memberikan pelayanan KB gratis di Lingkungan Karang Seme, Kelurahan Pagesangan Barat. Hal ini untuk mendekatkan program pemerintah. Pelayanan KB gratis ini, DPPKB menurunkan mobil pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Disampaikan Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno bahwa masyarakat sangat antusias untuk pemasangan KB gratis. Ini tidak terlepas dari keberhasilan kader memberikan penyuluhan ke masyarakat, terutama pasangan usia subur. “Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias sekali,” kata Sutrisno. Keaktifan masyarakat membuat Sutrisno bangga. Pasalnya, upaya memasyarakatkan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga menda-
pat respon baik dari masyarakat. Artinya, program ini dirasakan bermanfaat dan berdampak langsung untuk pengaturan kelahiran yang sehat. “Alhamdulillah, program yang kita canangkan telah dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya. Dari pelayanan KB gratis itu, warga yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implant sebanyak 25 akseptor. Sedangkan, menggunakan KB sederhana berupa suntik dan pil sebanyak 11 akseptor. Selain memberikan pelayanan KB gratis, DPPKB juga memberikankonseling,informasidanedukasi kepada pasangan usia subur tentang pentingnya pengaturan kelahiran yang sehat. Sehingga, melahirkan generasi sehat dan cerdas. “Tadi, kita juga berikan konseling gratis ke pasangan usia subur,” tambahnya. Kegiatan semacam ini lanjutnya,akanterusdilaksanakan. Terutama menyasar kawasan padat penduduk dan masyarakat tidak mampu. (cem/*)
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Gerakkan Sendi Perekonomian
Pengusaha dan Pemerintah Harus Satu Semangat Mataram (Suara NTB) – Farid Amir, tokoh pengusaha di NTB mengajak seluruh stakeholders, terutama pengusaha untuk tetap optimis menghadapi tantangan yang terjadi saat ini. Dengan optimis, ia meyakini daerah ini akan lebih cepat recovery (pulih). Farid Amir mengajak kalangan pengusaha untuk bersama-sama satu semangat dengan pemerintah untuk menggerakkan kembali sendi-sendi ekonomi di Bumi Gora ini. “Kita sama – sama bantu Pak Gubernur, Dr. Zul dan Bu Gubernur, Dr. Hj. Rohmi dan bupati/walikota. Kita harus sama – sama terus bergerak,” kata Farid memotivasi. Owner Metro Group ini, mengatakan, peluang selalu ada. Lombok, Sumbawa pada dasarnya telah perlahan-lahan bangkit. Pascagempa semester II tahun 2018 lalu. Meskipun tidak dipungkirinya, mahalnya harga tiket pesawat dan kebijakan berbayar bagi bagasi membuat sektor pariwisata stagnan. Akibatnya, kunjungan wisatawan berkurang dan hotel, restoran serta
usaha ikutan sektor pariwisata lainnya ikut terdampak. “Akibatnya ada yang melakukan efisiensi operasional maupun karyawan,” ujarnya. Indikator masih lesunya ekonomi bisa dilihat dari rendahnya penjualan rumah komersil. Farid mengatakan, perputaran uang di masyarakat lapisan bawah yang mandek. Sehingga solusi yang paling memungkinkan adalah pemerintah memberikan perhatian khusus kepada NTB. Apakah dengan mensubsidi biaya penerbangan atau melaksanakan kegiatan sebanyak mungkin di NTB agar uang kembali berputar. Tapi tidak bisa juga pengusaha lokal sepesimis itu. Ada “bintang” menurutnya yang membangkitkan kembali semangat pengusaha lokal
untuk bergerak. Diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan rencana pelaksanaan MotoGP di Indonesia dengan tuan rumah Lombok. Lalu pembangunan dermaga Gili Mas, di Lembar Lombok Barat sebagai dermaga kapal pesiar dan ekspor yang saat ini juga terus berprogres. “Kita harus optimis. Daerah kita harus pulih lagi secepatnya. Semangat kita bersama tidak boleh luntur,” demikian ajaknya. Salah satu bentuk ajakannya mempercepat pemulihan kembali ekonomi NTB adalah rencana membangun Hotel Santika Bintang 4 sekitar perbatasan Lombok Barat dan Kota Mataram. Arah menuju Senggigi. Pembangunannya saat ini tengah berproses. Farid mengatakan, investasinya lebih dari Rp200 miliar. “Kita harus punya semangat, kami bangun Hotel Santika Premier Bintang IV. Kalau menunggu keadaan terus ndak bisa. Kalau ndak berani spekulasi bukan pengusaha namanya. Jadi PNS saja,” ujarnya. (bul) (Suara NTB/bul)
TADAH HUJAN - Beginilah cara petani di Bima memanfaatkan daerah tadah hujan. Dengan membuat sumur bor lalu mengalirkannya ke sebuah muara. Dari muara itulah para petani mengambil air untuk menyiram tanamannya.
Asuransikan Jemaah Umrah
(Suara NTB/bul)
Tomi F. Rogy ASKRIDA Syariah tengah mempersiapkan penjaminan bagi para jemaah umrah yang berangkat ke tanah suci Makkah dari NTB. Produk asuransi ini diharapkan sebelum Ramadhan telah diluncurkan. NTB adalah daerah berpenduduk muslim
terbesar. Sehingga potensi pemberangkatan haji maupun umrah juga cukup besar. Bahkan jadwal tunggu untuk pemberangkatan hajipun mencapai lebih dari 10 tahun. Selain melihat besarnya potensi penjaminan bagi jemaah yang berangkat ke tanah suci Makkah ini, kata Pimpinan Cabang Askrida Syariah, Tomi F. Rogy, pada dasarnya perjalanan ibadah ini juga menjadi perhatian untuk diproteksi para jemaahnya. Proteski bisa mencakup risiko kecelakaan, kematian. Bahkan risiko ketinggalan barang. Askrida Syariah NTB ingin menyediakan produk penjaminan tersebut. Apalagi di NTB jumlah industri keuangan syariahnya berkembang. Terutama setelah Bank NTB melakukan konversi penuh dari konvensional ke syariah. “Kami sedang mendevelop market umrah ini. Karena linier juga dengan potensi umat muslim yang cukup besar di NTB. Kami akan siapkan produk untuk mengurangi beban risiko kematian, kecelakaan. Bahkan ketinggalan air zam-zam
atau bagasi sekaligus akan kami proteksi,” jelas Tomi. Preminya dipastikan cukup kompetitif. Misalnya seperti di daerah lain yang sudah dilakukan. Premi asuransinya hanya Rp100.000 untuk jaminan selama perjalanan umrah. Dengan besaran klaim yang disiapkan hingga Rp100 juta bagi ahli waris korban meninggal dunia saat umrah. Menurutnya dengan nilai premi hanya Rp100.000 akan sangat terjangkau bagi masyarakat yang memiliki hajatan berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci. Askrida Syariah akan membangun kemitraan dengan perusahaanperusahaan penyelenggara umrah dan haji yang ada di NTB. Perusahaan dapat menjadi penjaminan bagi para jamaah yang akan diberangkatkan. “Kita selektif. Biro perjalanan kami akan lihat betul track recordnya. Jangan sampai biro perjalanannya bodong,” jelas Tomi. Biro perjalanannya umrahnya juga harus terdaftar sebagai anggota asosiasi untuk memastikan perusahaannya legal. (bul)
Ironis, Kota Air Kesulitan Air Mataram (Suara NTB) Camat Narmada, Lombok Barat Baiq Yeni S Ekawati menyampaikan keluh kesah warganya di forum seminar Restorasi Sungai serangkaian peringatan Hari Air Sedunia. Tinggal di kota sumber air, justru tak menjamin masyarakatnya mendapat pasokan air. Salah manajemen pengelolaan air diduga menjadi pemicunya. Justru yang sejahtera ketersediaan airnya adalah daerah-daerah yang tergolong bukan sebagai daerah sumber mata air. Karena persoalan ini, Camat Narmada berencana akan bersurat ke PDAM Giri Menang, kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Kepada Dinas PU, bahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk mencari benang merah persoalannya. Narmada biasa disebut sebagai kota air. Di kecamatan ini terdapat sebanyak 56 titik mata air. Menurut Yeni, persoalannya bukan murni pada ketersediaan air di sumber-sumber mata air. Melainkan, manajemen pen-
gelolaannya yang perlu diperbaiki. Dalam beberapa road show yang dilakukan kepada desa-desa di wilayah Narmada. Sebut saja di Suranadi, Presak, Lembah Sempaga, Narmada, Lembuak yang hampir seluruhnya adalah desa –desa sumber mata air. “Kok ada laporan masyarakat, mereka tidak mendapatkan air. Untuk mandi, untuk salat, di waktu-waktu tertentu mereka tidak dapat air. Ini sangat memilukan,” kata Yeni. Ia tidak memungkiri, terdapat desadesa yang datarannya agak tinggi. Menurutnya, bukan lantas tidak mendapatkan jatah air. Ada cara lain menurutnya untuk menarik air agar sampai kepada daerah-daerah di maksudkan. Karena itu, ia meminta kepada pihakpihak terkait yang menangani persoalan air agar mengatur memanajemen dengan baik sehigga air yang bersumber di daerahnya tidak lolos ke tempat lain. “Disana kan ada mata air, mohon kepada OPD yang menangai masalah pemakaian air untuk masyarakat bisa men-
gatur kembali dari mata air mana yang bisa diarahkan untuk menjangkau titiktitikyangsulitair.Kemungkinanadayang harusnya diremajakan kembali pipanya agar air sampai,” demikian Yeni. Terutama sekali kepada PDAM Giri Menang yang sumber airnya dari Narmada. Harapannya juga turut memperhatikan daerah-daerah yang kesulitan air di Narmada. Sebelumnya, NK, salah seorang warga Sedau Narmada juga mengeluhkan soal ketersediaan air. Di Desa Sedau ini, masyarakatnya sama sekali tidak dapat menikmati air PDAM. Hal ini telah dilaporkannya ke PDAM Giri Menang. Sayangnya, PDAM Giri Menang belum bersedia melakukan penyambungan pipa lantaran titik sambungannya yang dinilai jauh. Kendatipun disambung, PDAM Giri Menang juga tak menjamin air akan tersuplai karena letak Desa Sedau secara geografis tinggi. Sehingga tak ada pilihan, kata NK, harus mencari sumber mata air dengan cara mengebor tanah (sumur bor). (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
Halaman 4
Trauma Gempa
Warga Montong Gading Butuh Terpal Warga di wilayah Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hampir keseluruhan memilih tidur di tenda pascagempa yang terjadi, Minggu (17/3) lalu. Masyarakat mengaku masih trauma akibat guncangan gempa yang memporakporandakan bangunan rumah dan pemukiman mereka. Hanya saja, masyarakat yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani ini mengaku kekurangan terpal untuk membangun tenda tempatnya berteduh. SEPERTI disampaikan, Jumadil, warga Gubuk Kemangi II Dusun Pesanggrahan Desa Pesanggrahan, Montong Gading. Untuk mendirikan tenda, ia terpaksa memanfaatkan terpal-terpal bekas yang digabung dengan terpal bantuan dari pemerintah. Di mana dalam satu tenda diisi oleh 3 sampai 4 kepala keluarga dengan pakaian dan perabotan dapur mereka menumpuk tidak beraturan. “Yang sangat-sangat kita butuhkan adalah terpal untuk kita mendirikan tenda,” akunya kepada Suara NTB, Kamis (21/3). Minimnya bantuan tenda
mengharuskannya untuk berteduh seadanya. Apalagi ketika hujan turun pada malam hari membuat beberapa anak-anak dan ibu-ibu histeris ketakutan. Selama tiga hari hujan baik siang maupun malam, ia bersama masyarakat lainnya lebih memilih diam di dalam tenda, meski harus basah daripada mencari tempat berteduh ke rumah warga yang tidak roboh. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih trauma akibat gempa yang memporakporandakan rumah mereka. Kepala Desa Pesanggrahan, H. Badrun, menyebutkan,
jumlah rumah yang terdampak gempa sebanyak 1.609 unit. Hanya saja, masyarakat yang rumahnya masih utuh, namun trauma untuk tidur di rumahnya. Mereka lebih memilih untuk mendirikan tenda bersama warga yang rumahnya roboh. Untuk itu, di Desa Pesanggrahan masih membutuhkan ratusan terpal untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selain terpal, kebutuhan lainnya berupa makanan siap saji, selimut dan pakaian bayi diharapkan pula dari distribusikan bantuan dari pemerintah. (yon)
(Suara NTB/yon)
BUTUHTERPAL - Beginilah kondisi masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian pascagempa beberapa waktu lalu. Masyarakat masih membutuhkan terpal, makanan siap saji dan bantuan lainnya.
Status Tanggap Darurat
Pakai Baju Adat JAJARAN Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Kamis (21/3) terlihat berbeda. Semua seragam menggunakan baju adat Sasak. Tidak terkecuali Kepala Dinas Pariwisata, Dr. H. M. Mugni. Dikonfirmasi Suara NTB, M. Mugni mengatakan ia ingin memberikan contoh. Pakaian adat Sasak ini katanya merupakan karya budaya masyarakat adat Sasak. Untuk itu, pihaknya mengharapkan penggunaan baju adat Sasak ini bisa diberlakukan secara menyeluruh untuk semua pegawai. Direncanakan setiap pengajian bulanan di Masjid Raya Al Mujahidin Selong, seluruh ASN menggunakan pakaian Sasak Muslim. Paling tidak, Dispar sudah mencoba memulai lebih dulu sebagai langkah awal promosi nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat adat Sasak. “Kita dulu yang tampil. Harapannya ASN lain perlu mengikuti dengan rancangan aturan dari pimpinan daerah,” ucapnya. Mengenai pakaian adat tersebut banyak sebutan mirip dengan Bali. Penjelasan Dr. Mugni, apa yang dipakainya tersebut merupakan warisan turun temurun dari para orang tua warga Sasak. Ciri khas Sasak Muslim itu pakai topi bukan pakai sapuk. Kekhasan lain yang dimiliki oleh Sasak adalah adanya penggunaan bebet yang merupakan kain panjang dipasang mengikat pinggang. Bebet itu diyakinkan tidak ada di baju adat daerah lain termasuk Bali sebagai tetangga terdekat dari Lombok. Dirinya mengaku mencoba lebih mendalami nilainilai budaya adat Sasak melalui pakaian adatnya. Antara lain, orang Sasak tidak menggunakan celana dan sepatu. (rus) H. Mugni
(Suara NTB/rus)
Bupati Klaim Tidak Ada RTG yang Rusak
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM menekankan tidak ada rumah tahan gempa (RTG) yang rusak akibat guncangan gempa yang kembali terjadi pada hari Minggu, (17/3) lalu, terutama RTG yang sudah tuntas pembangunannya. Sementara RTG-RTG yang mengalami kerusakan itu, masih dalam tahap pengerjaan. Adapun untuk gempa yang kembali terjadi ini ditetapkan status tanggap darurat. “Saya tekankan bahwa RTG yang sudah selesai dibangun rusak saat gempa yang kembali terjadi hari Minggu lalu,”ungkapnya, Kamis, (21/3). Kerusakan pada RTG yang masih dalam tahap pengerjaan merupakan suatu hal yang wajar. Artinya setelan dari RTG itu belum selesai berupa bagian atap belum dipasang maupun bahanbahan dan aksesoris lainnya. Sehingga ketika terjadi gempa, maka terjadi gesekan dan menimbulkan keretakan. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan. Kendati demikian, kerusakan yang terjadi saat ini akan diganti panelnya dengan yang lebih baik lagi. Sementara mantan Koordinator Rekompak Lotim Lalu Zamzami yang kini menjadi Tim Khusus Bupati yang melakukan pengecekan langsung bangunan rumah warga korban gempa yang dibangun secara mandiri tanpa fasilitator.
Diakui Lalu Zamzami ada laporan beberapa RTG yang sedang proses pembangunan ini turut rusak. Seperti Risha di Sambelia dan beberapa rumah konvensional (Riko). Menurut pengakuan fasilitator, ada pembesian yang kurang sesuai spesifikasi yang terpasang. Sementara dana bantuan sudah dicairkan. Menurutnya, ketika anggaran sudah cair, maka menjadi tanggungjawab fasilitator untuk menyempurnakannya agar tidak terjadi kerusakan pascasudah rampung dibangun nantinya. “Ketika sudah masuk pokmas dan dana sudah dimanfaatkan, maka bukan menjadi kewenangan tim khusus,” ucapnya. Kepala BPBD Lotim, Purnama Hadi, mengungkapkan bahwa bencana gempa yang kembali terjadi sudah ditetapkan status tanggap darurat selama satu minggu berlaku dari 17 sampai 24 Maret 2019. Apabila memungkinkan maka status
tanggap darurat akan diperpanjang satu minggu kemudian. Selama status tanggap darurat ini, fokus yang dikerjakan oleh petugas yaitu melakukan evakuasi terhadap korban karena sekitar 40 lebih masyarakat Lotim yang mengalami luka ringan, sedang, dan berat bahkan ada yang meninggal dunia. Bantuan lainnya berupa pemberian makanan siap saji, terpal, tenda dan lain-lain. Disampaikan lebih jauh, dari hasil validasi data BPBD yaitu pada tahun 2018, total kerusakan rumah sebanyak 28.200 lebih yang mengalami kerusakan. Dari jumlah ini, rusak berat sebanyak 10.000 lebih, rusak sedang, 4.000 lebih dan sudah rusak ringan sebanyak 11.000 lebih. Berdasarkan pertemuan bersama Menkeu, BNPB, DPR RI dan pihak terkait lainnya di Jakarta secepatnya tuntas dibayar dengan total usulan Pemkab Lotim, sebanyak Rp766 miliar.
Lotim Belum Memiliki ”Branding” Wisata Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum memiliki branding wisata dalam melakukan promosi pariwisata. Menyadari hal itu Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim mengajak semua pihak terkait untuk mendiskusikan branding untuk Lotim, Kamis (21/3). Mengutip pernyataan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Kepala Dispar Lotim, Dr. H. M. Mugni menyebut pariwisata adalah masa depan Lotim. Karenanya untuk bisa lebih baik ke depan dalam pembangunan pariwisata, utamanya dari segi promosinya diperlukan branding. Dikatakan, mencari branding untuk memperkenalkan daerah. Branding dalam pandangannya berisi pertanyaan. Kalau branding yang gunakan sudah dikenal orang, maka tak lagi ada pertanyaan, sehingga disarankan menggunakan kata
Selaparang di dalam branding. Kadispar mengaku ingin mengenalkan lebih di Lotim. Tidak saja Rinjani. Isi dari Pesona Selaparang katanya bisa saja aktivitas wisata Rinjani, semisal Terabas Rinjani dan lainnya atau ada aktivitas nyesek tenun Pringgasela bisa masuk ke dalamnya. Usulan lainnya dari peserta diskusi menyebutkan Pesona Rinjani, seperti disampaikan H. Lukmanul Hakim. Rinjani katanya 58 persen ada di Kabupaten Lotim, sehingga Lotim bisa menjual Rinjani sebagai branding wisata. Kawasan Rinjani juga sudah ada Segara Anak yang sudah sangat terkenal. Disepakati kemudian, branding yang selanjutnya diusulkan Pesona Rinjani Selaparang. Usulan inilah yang nanti akan dibawa ke bupati untuk ditetapkan sebagai branding kemudian akan jadi kalender event se-
(Suara NTB/rus)
DISKUSI - Diskusi Branding Wisata Lotim yang digelar Dinas Pariwisata Lotim menghadirkan para pelaku wisata dan pihak terkait, Kamis (21/3). cara provinsi dan nasional. Kepala Bidang Pemasaran Dispar, Muhir menyebut pilihan Rinjani bisa menjadi branding karena aktivitas meletusnya Rinjani beberapa ratus tahun yang lalu telah menggembarkan dunia. Acara yang bisa digelar bisa Rinjani Call the World (Rin-
jani Memanggil Dunia) atau sederetan kegiatan lain. Sedangkan kata Selaparang sebagai perwakilan dari adanya budaya yang melekat pada diri warga Sasak Lotim. Menyebut Selaparang secara otomatis menyebut Lotim sebagai sebuah destinasi. Promosi wisa-
ta tidak saja pada kekayaan alam, tapi juga pada nilai-nilai budaya yang terkandung di tengah masyarakat Sasak. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji menambahkan diperlukan adanya branding wisata Lotim. Branding inilah yang nantinya akan menjadi ikon wisata Lotim. Langkah Dispar Lotim sangat diapresiasi BPPD Lotim dengan dimulai menghadirkan para pelaku wisata di dalamnya membahas tentang ide pengembangan wisata ke depan. Pelaku Wisata dari Tetebatu yang juga Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata, Lalu Zainul Padli mengemukakan Lotim ini sudah sangat terkenal. Objek wisata Lotim ini disebutnya paling ramai. Hal ini diketahuinya dari aplikasi internet yang sudah dikerjasamakan dengan Google Asia Pasific dengan pelaku wisata di Lotim. (rus)
Fasilitator KLU Iri dengan Intervensi Pemkot Mataram Ia tak membantah, proses pembangunan rumah ruak berat, lamban dibandingkan daerah lain. Sejak 8 bulan lalu, pihaknya hanya bisa menyelesaikan rata-rata 9 unit rumah dalam 30 hari. “Baru terbangun 75 unit, sementara yang berproses sebanyak 5 ribu unit dari jumlah 44 ribu yang rusak berat,” imbuhnya. Ia membandingkan dengan progres di Kota Mataram. Pada periode yang sama, warga Kota Mataram mampu menyelesaikan 1.200 unit atau 60 persen dari total 2.000 rumah yang rusak. Rizal bahkan berharap, masyarakat tidak hanya melihat fasilitator saja di lapangan, melainkan BPBD atau pejabat terkait lainnya. Ke depan, fasilitator Rekompak wilayah KLU berharap pemerintah daerah bisa saling bergandeng tangan dalam membantu rekonstruksi rumah warga. Rekompak pun pernah
mengusulkan ke Pemda agar menunjuk salah satu pejabat daerah selaku komando percepatan. Namun hal itu pun, belum dilakukan. Hingga Rabu lalu, Pemerintah Provinsi NTB tegas dengan mengambil alih tongkat komando proses percepatan rekonstruksi. Terpisah, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mengklaim beberapa hal yang menjadi kendala percepatan rekonstruksi karena pemerintah pusat hanya menunjuk satu bank dalam proses transfer dana bantuan. Najmul di hadapan Wakil Ketua DPR RI, mengakui mengusulkan agar bank umum plat merah lain ditunjuk sebagai pelaksana transfer. “Dalam sepekan, saya dua kali rapat di tingkat pusat. (Terakhir) dengan Wakil Ketua DPR RI, Pak Fahri Hamzah. Saya uraikan kesulitan yang terjadi di masyarakat, baik yang berhubungan dengan pendamping, validasi, dan bank,” kata Na-
dikirim ke provinsi untuk dijmul beberapa waktu lalu. Menyangkut kendala di bank, verifikasi kembali. Pola ini Najmul meminta agar Bank tentunya tidak efektif bagi BNI dan Bank Mandiri ikut dil- proses percepatan rehab rekon. Untungnya, Rabu lalu, ibatkan dalam proses transfer. Pemprov NTB mengambil Sebab mengandalkan BRI seoralih komando rehab ang, prosesnya memakan rekon. Warga KLU waktu panjang dari pun berharap, tiap proses transfer andengan beralihtarrekening. nya komando Kedua, persoalan ini bisa validasi rumah rusak membantu dikatakan Najmul, ikut warga KLU menghambat. Bahwa, memiliki validasi rumah rusak rumah lebih tidak bisa tuntas di kabupaten, melaincepat. (ari) kan melewati jenjang yang cukup panjang. Setelah kabupaten melakukan validasi awal, data rumah rusak masih harus Rizal Nopiandi (Suara NTB/ari)
Tanjung (Suara NTB) Delapan bulan hanya menyelesaikan 75 unit adalah realisasi angka pembangunan rumah yang sangat rendah di tengah gaung percepatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Fakta yang berbanding terbalik dengan ekspektasi itu, tidak lepas dari intervensi langsung pemerintah setempat. Korwil Rekompak KLU, Rizal Nopiandi, usai rakor Rabu (20/3) lalu, terkesan iri dengan pola kebijakan Pemda lain dalam membantu masyarakat. Ia merujuk, Pemkot Mataram cukup aktif mengintervensi percepatan kepada warga korban gempa di wilayah itu. “Di Mataram, pemerintahnya memberikan bantuan armada 8 truk untuk mengangkut panel dan material. Masyarakat juga diberikan bantuan semen 10 sak per KKnya, jadi itulah bentuk perhatian Pemda di sana,” kata Rizal kepada wartawan.
(Suara NTB/yon)
RUSAK - Inilah (RTG yang kembali rusak saat diguncang gempa. Padahal RTG jenis konvensional ini hampir tuntas pengerjaan di bagian tembok. Dari jumlah ini, yang sudah diterima oleh BPBD Lotim dan ditransfer ke masyarakat sebesar Rp384.290 miliar, sehingga sisanya sekitar Rp382 miliar yang belum ditransfer. Dari yang sudah ditransfer itu, yang sudah ditangani, rusak berat sebanyak 6.068 unit dan sudah selesai 570 unit dan sedang berproses sekitar 3.500 unit, rusak sedang 1.150 unit dan sudah jadi sebanyak 296 unit. Kemudian rusak ringan sebanyak 5.214 unit dan sudah tuntas sekitar 500 unit. “Yang menjadi kendala
kami adalah pencairan dana. Kalau aplikator dan panel bukan lagi menjadi persoalan. Hanya saja, selain dana, tenaga tekhnis yang memasang RTG jenis Rika, Riko, Risha yang terbatas,” terangnya. Sementara untuk tahun 2019, data kerusakan sebanyak 8.000 unit rumah yang rusak, terdiri dari rusak berat 1.183 unit, rusak sedang 2.855 unit, dan rusak ringan sebanyak 3.967 unit. “Ini data masih bersifat sementara pertanggal 20 Maret 2019 tersebar di 7 kecamatan,” jelasnya. (yon/rus)
Berisiko, Pemandu Wisata Perlu Diasuransikan Tanjung (Suara NTB) Keterlibatan guide (pemandu wisata) dalam memandu aktivitas wisatawan belakangan menjadi pekerjaan yang dianggap riskan pascameninggalnya guide cilik, Tomi Albayani, akibat gempa. Oleh karenanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong agar para guide memperoleh jaminan asuransi dari lembaga terkait. “Keberadaan asuransi bagi para guide, memang belum terpikirkan. Kita coba mendorong, agar guide di semua destinasi wisata memiliki asuransi,” ujar Kepala Disbudpar KLU, Vidi Ekakusuma, SIP. MM., Kamis (21/3). Vidi menyebut, keberadaan guide menjadi sangat penting di sektor pariwisata. Tugasnya tidak hanya memberi informasi, tetapi juga menjamin wisatawan yang diantarnya aman selama dalam perjalanan. Terlepas dari peristiwa gempa yang mengakibatkan tanah longsor dan menimbulkan korban jiwa, Vidi menilai guide harus membekali jaminan sosialnya. Pihaknya pun, akan mencari formula yang tepat agar guide ke depan tidak khawatir selama memandu wisatawan. Pemda KLU sejauh ini, sudah memprogramkan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para guide lokal Senaru. Para guide yang dibina selama ini adalah guide yang terdaftar dan bukan guide lepas. Hanya saja di lokasi wisata, pihaknya tak bisa mencegah keberadaan guide di bawah umur atau kalangan anakanak. Pada perspektif ini, keterlibatan anak-anak dalam bekerja dilindungi oleh Undangundang, baik UU tenaga kerja maupun undang-undang perlindungan perempuan dan anak. “Anak-anak di lokasi sebenarnya bukan guide, mereka lebih kepada Helper, membantu tamu ke lokasi. UU TK memang melarang anak-anak kerja. Teta-
(Suara NTB/dok)
Vidi Ekakusuma pi anak ini, sepulang kerja sebagai helper. Hal ini tidak bisa kita hindari,” ujarnya. Sementara, berkenaan dengan destinasi wisata yang rusak akibat gempa, Vidi menyebut sebagian besar destinasi wisata perlu dikaji kembali. Khusus untuk Tiu Kelep dan Sindang Gila, Disbudpar KLU memutuskan bahwa objek itu belum direkomendasikan untuk dikunjungi. “Destinasi wisata perlu kita evaluasi lagi, karena infrastruktur di lokasi wisata sebagian besar rusak. Khusus untuk Tiu Kelep dan sekitarnya, di-blacklist belum, tapi tidak direkomendasikan untuk dikunjungi,” sambungnya. Sebagai langkah antisipasi longsoran susulan akibat gempa dan cuaca musim hujan di lokasi setempat, Disbudpar akan memasang papan peringatan. Tujuannya agar para guide dan wisatawan tidak mengakses objek wisata pada jarak dekat. “Dalam waktu dekat, daerah destinasi wisata kita beri jarak aman. Pengalaman sampai pada jarak yang aman dan tidak turun langsung ke lokasi,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
Halaman 5
Dukung Pengembangan KEK Mandalika
(Suara NTB/ist)
FGD - Kapolres Lobar Heri Wahyudi didampingi Kasat Binmas R. Bagus Ismail menggelar FGD di Senggigi, Kamis (21/3).
Polres Lobar Gelar FGD Tangkal Hoaks dan Politik Uang Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) mengerahkan sebanyak 470 perseonel untuk melakukan pengamanan TPS (Pam TPS) yang tersebar di seluruh Lobar. Ratusan personel ini dikerahkan untuk mengamankan 1.200 TPS yang ada di Lobar. Pihak Polres juga menyiapkan cadangan dari Dalmas untuk pengamanan, diback-up Polda NTB. Jumlah personel untuk Pam TPS ini disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Sejauh ini pihak polres telah memetakan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Beberapa kerawanan yang berpotensi terjadi, yakni isu hoaks dan politik uang.Untuk menangkal terjadinya politik uang dan hoaks ini, pihak Porles melalui Satuan Binmas Polres setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Senggigi, Kamis (21/3). Ditemui di sela-sela FGD itu, Kapolres AKBP Heri Wahyudi mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan titik kerawanan gangguan keamanan pelaksanaan pemilu yang dipicu hoaks dan politik uang. Pihaknya pun sudah melakukan langkah antisipasi. Ada beberapa pola penanganan pam TPS yang dilakukan, yakni pola sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Jumlah peronel yang ditempatkan di TPS sesuai kategori tingkat kerawanan berbeda-beda, seperti TPS rawan akan ditempatkan dua personel, sedangkan kurang rawan bisa dua personel juga. Minimal kata dia, dua TPS diamankan dua personel. “Sistemnya menggunakan body system,” jelas dia. FGD kali ini, tambahnya, difokuskan pada sosialisasi pemilu khususnya bagi kaum milenial. Sebab kaum milenial di NTB umumnya dan Lobar khususnya banyak yang pemilih mengambang. “Tujuan dari FGD ini kata dia salah satunya juga mensosialisasikan pemilu bagi kaum milenial ini,” jelas dia. Kasat Binmas Polres Lobar, Iptu R. Bagus Ismail menambahkan, FGD ini digelar dengan tujuan agar bagaimana pelaksanaan pemilu bisa aman, damai dan sejuk. Pihaknya melibatkan KPU, Bawaslu dan toga dalam kegiatan FGD ini untuk diskusi supaya ada satu-kesatuan tindak dari generasi muda agar menjadi pemilih cerdas dan berkarakter dan tidak terintimidasi oleh isu hoaks dan money politics. (her)
ITDC Sambut Baik Rencana Pembangunan Rumah Sakit Internasional Praya (Suara NTB) Rencana pemerintah yang akan membangun rumah sakit bertaraf internasional untuk mendukung rencana gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika disambut baik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Hanya saja, pihak ITDC kemungkinan agak sulit untuk menyiapkan lahan. Kalau lokasi pembangunan rumah sakit internasional harus di dalam kawasan The Mandalika. Pasalnya, ungkap Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di D’max Praya Hotel, Kamis (21/3) kemarin, status lahan di kawasan The Mandalika bukan milik ITDC, tapi tanah negara yang diserahkan pengelolaanya kepada ITDC. Artinya kalau kemudian lokasi pembangunan rumah sakit internasional harus di dalam kawasan, maka proses hibahnya bukan melalui ITDC, tapi oleh pemerintah pusat, karena lahan kawasan The Mandalika merupakan tanah negara. “Jadi ITDC tidak bisa menghibahkan lahan untuk lokasi pembangunan rumah sakit internasional. Harus melalui pembahasan oleh pemerintah pusat,” ujarnya. Hal tersebut pernah terjadi pada saat rencana pembangunan Poltekpar Lombok beberapa tahun lalu. Di mana awalnya Poltekpar Lombok akan dibangun di dalam kawasan. Tapi karena terbentur aturan soal status pengelolaan lahan, sehingga lokasi pembangunan Poltekpar Lombok akhirnya di luar kawasan. “Kecuali kalau skemanya dengan sistem sewa lahan, itu Giri Menang (Suara NTB) – bisa di dalam kawasan. TetapiBerdasarkan hasil kajian kan sudah ada sinyal dari peyang dilakukan tim pakar merintah pusat kalau akan yang dibentuk Pemda Lommembangun di luar kawasan,” bok Barat (Lobar) dan PT tegasnya. Tripat menemukan dugaan Namun pada prinsipnya pelanggaran aturan perunpihak ITDC sangat mendukudang-undangan dari isi perng rencana tersebut, bahkan janjian yang tertuang dalam jika diperlukan pihaknya siap Kerjasama Operasional mengkomunikasi dengan pi(KSO) PT Tripat dengan PT hak Dorna Sport selaku peBliss. Tim pakar ini terdiri megang hak penyelenggara bidang ekonomi pariwisata, MotoGP, terkait standar ruekonomi sumber daya mah sakit yang harus dibanmanusia, organisasi dan gun. Jika memang pembankelembagaan serta hukum gunan rumah sakit tersebut bisnis. Atas dasar temuan dihajatkan untuk mendukung inilah, PT Tripat mengajugelaran MotoGP. kan agar dilakukan aman“Coba nanti kita akan koordemen perjanjian atas dinasikan dengan pihak Dorsejumlah isi pasal-pasal na (sport) soal rencana pemyang ada dalam KSO yang bangunan rumah sakit ini. dinilai melanggar aturan. Karena memang rencananya ”Ada aturan Permendagri mereka juga akan membanyang dilanggar, ada undanggun rumah sakit,” timpalnya. undang pertanahan di item Dihubungi terpisah Buperjanjiannya,” ungkap Manpati Lombok Tengah (Loager Umum PT Tripat, Muteng) H.M. Suhaili FT., ternawarman yang dikonfirmakait rencana pembangunan si di kantornya, Kamis (21/3). rumah sakit internasional Dalam perjanjian KSO menegaskan tidak memperitu pihak PT Bliss mengacu masalahkan kalau kemudikepada undang-undang an rumah sakit internasionPerseroan Terbatas (PT) . al tidak bisa dibangun di Yang harusnya, mengacu dalam kawasan. Karena kepada peraturan pemerintentunya ada aturan dan tah mengingat aset yang mekanisme yang dijalanmenjadi penyertaan modal kan oleh pihak ITDC terkait itu milik Pemkab Lobar, pengelolaan lahan kawasan. meski diserahkan kepada “Kalau memang tidak pihak PT Tripat. Terlebih bisa di dalam kawasan, kita lagi perjanjian itu bersifat bangun di luar kawasan. bussiness to bussiness, sehTidak jadi masalah. Yang ingga hal itu yang membuat jelas, pemerintah sudah ada isi perjanjian itu dapat niat baik untuk untuk menditentukan pihak PT Bliss. dukung gelaran MotoGP “Itukan asset yang diptersebut. Dengan membanisahkan dari neraca Pemda. gun rumah sakit bertaraf internasional,” tegasnya. (kir)
Pusat Tambah Penyertaan Modal Rp1,2 Triliun
Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat akan menambah jumlah penyertaan modal negara untuk mendukung pengembangan kawasan The Mandalika Kuta, sebesar Rp 1,2 triliun. Namun demikian, penyertaan modal itu nantinya tidak akan disalurkan sekaligus, tapi secara bertahap, sesuai kebutuhan dan tahapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal itu diungkapkan anggota DPR RI asal NTB, H. Wilgo Zainar, S.E., usai rapat dengan jajaran direksi ITDC di D’max Hotel Praya, Kamis (21/3). Menurutnya, penyertaan modal negara sudah disusun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan, tinggal mendapat persetujuan dari DPR RI. Untuk pengembangan kawasan The Mandalika pihak ITDC membutuhkan anggaran sekitar Rp5 triliun. Di mana,
sumbernya direncanakan berasal dari pinjaman dari lembaga keuangan internasional, sekitar Rp 3,8 triliun. Nah, sisanya sebesar Rp 1,2 triliun itu berasal dari penyertaan modal negara. “Memang sudah ada rencana dari Kemenkeu untuk mengajukan tambahan alokasi anggaran tambahan untuk untuk pengembangan KEK Mandalika. Nilai sekitar Rp 1,2 triliun. Itu salah satu bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk percepa-
tan pengembangan kawasan The Mandalika,” tegasnya. Tapi soal kapan penyertaan modal akan disalurkan oleh pemerintah ke ITDC, selaku pengelola kawasan The Mandalika, sepenuhnya diserahkan ke pemerintah pusat. Yang pasti, DPR RI pada prinsipnya mendukung, khususnya anggota DPR RI asal NTB. “Tidak alasan untuk tidak mendukung rencana penambahan penyertaan modal nega-
(Suara NTB/kir)
BERSAMA - Dirut ITDC Abdulbar M. Mansoer (kanan) bersama Bupati Loteng H. M. Suhaili FT saat rapat bersama di salah satu hotel di Praya, Kamis (21/3).
Bebaskan Lahan, ITDC Siapkan Anggaran Khusus Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tahun ini telah menyiapkan anggaran khusus untuk membebaskan lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. ‘’Namun dari total sekitar 5 hektar luas lahan yang belum dibebaskan, tidak seluruhnya akan bayar. Karena ada juga dengan pola tukar guling,’’ ungkap Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, di Praya, Kamis (21/3). Abdulbar mengatakan, proses pembebasan lahan saat ini sedang dimulai. Diawali dengan pembicaraan soal harga lahan. Sementara bagi yang mau dengan pola tukar guling juga sudah ada pembicaraan terkait lokasi mana yang dipilih. “Intinya kita siap membebaskan lahan yang belum dibebaskan.
Kalaupun ada yang mau dengan tukar guling, kita juga siap,” imbuhnya. Bagi pihaknya, yang penting, persoalan lahan harus tuntas sebelum proses pembangunan sirkuit MotoGP dimulai bulan September mendatang. “Lahan inikan sudah bersertifikat. Jadi wajib kita beli. Soal berapa harganya itu nanti akan disepakati,” tandasnya. Lahan-lahan tersebut tegasnya harus dibebaskan dan jadi prioritas, karena lahanlahan itulah yang nantinya akan terkena pembangunan jalan untuk sirkuit MotoGP dan, dalam hal ini pihaknya mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). “Bahkan pak Bupati sudah melangkah lebih dulu. Dengan mendatangi para pemilik lahan,” jelasnya. Atas dukungan tersebut pi-
hak ITDC sangat mengapreasi. Apalagi Bupati Loteng turun langsung membantu penyelesaian pembebasan lahan tersebut. Terpisah, Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT., menegaskan pihaknya akan mendukung penuh rencana pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. Apapun yang diperlukan Pemkab Loteng siap mendukung sesuai tugas dan fungsi serta kewenanganan yang dimiliki. “Kita pastinya akan mendukung. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Supaya sirkuit MotoGP ini bisa benarbenar terealisasi,” tambahnya. Karena bagaimanapun juga, manfaat dari MotoGP itu nantinya bukan hanya bagi kawasan The Mandalika saja. Tetapi juga masyarakat Loteng, NTB bahkan Indonesia secara lebih luas lagi. (kir)
ra ini. Apalagi kami temanteman DPR RI asal NTB, pasti mendukung penuh rencana tersebut,” ujar Wilgo. Disinggung bentuk penambahan penyertaan modal negara itu nantinya, Wilgo mengaku itu juga tergantung kebutuhan, bisa saja dalam bentuk cash money berupa transfer dana langsung dari pusat ke ITDC, ataukah dalam bentuk program. Mis-
alnya, pembangunan fasilitas yang dibutuhkan di kawasan The Mandalika, itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Apalagi dengan adanya rencana balap MotoGP pada tahun 2021 mendatang, maka kawasan The Mandalika bisa menjadi salah satu kawasan yang mampu mendatangkan devisa bagi negara. Artinya, tambahan penyertaan modal negara tersebut tidak akan sia-sia. (kir)
Sejumlah Proyek Minta Pendampingan Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) meminta pendampingan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kejaksaan terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan. Terdapat 8 proyek skala besar yang didampingi TP4D ini. pemdampingan TP4D ini untuk mencegah terjadinya persoalan hukum di kemudian hari. Namun sampai saat ini lelang proyek masih lelet. Pasalnya, paket lelang yang baru masuk di Unit Layanan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) 6 paket ditambah satu paket appraisal pengadaan tanah Bendungan Meninting, namun masih dalam proses sanggah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lobar, I Made Ardahana mengatakan hampir semua proyek besar di dinasnya didampingi TP4D. “Semua proyek kita libatkan pendampingan TP4D, kalau ndak salah ada 8 paket yang besarbesar,” katanya, Kamis (21/3). Pihaknya meminta pendampingan terhadap semua paket proyek terutama yang skala besar. Sejauh ini baru yang didampingi sebanyak 68 paket. Saat ini kata dia paket proyek ini tengah dalam proses persiapan tender. Terkait tender proyek-proyek ini tengah dikoordinasikan dengan ULP. Dokumen lelang sediri sudah dimasukkan ke ULP, tinggal menunggu proses di ULP. Diakui terkait penyerahan dokumen lelang ke ULP sedikit terlambat, karena pihaknya mengacu pada Rencana Umum Pengadaan (RUP), sedangkan RUP selesai per tanggal 18 Februari. “RUPnya per tanggal 28 februari, setelah itu baru bisa
diproses,’’ terangnya. Ia menambahkan dari 8 paket proyek yang diajukan ke ULP ini termasuk kata dia perbaikan gedung putih senilai Rp 1,4 miliar. Pengerjaan perbaikan gedung putih ini sendiri direncanakan sesuai schedule dimulai pertengahan April, “pengerjaan gedung putih dimulai April, selesai ya sekitar bulan OktoberNovember lah,” jelas dia. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lobar, Ahad Legiarto mengatakan, sejauh inidokumen paket lelang yang sudah masuk ke ULP baru 7, terdiri dari satu paket apreasial untuk menilai pengadaan tanah bendung meninting. Namun lelang appraisal ini masih masa sanggah prakualifikasi. Ditambah 6 paket proyek irigasi yang sedang dikaji ulang dokumen pengadaannya “Ada 1 paket appraisal dan 6 paket proyek irigasi sedang diaji ulang dokumen pengadaannya,” jelas Ahad. Untuk percepatan proses lelang ini, pihaknya melakukan pecepatan dengan meminta pendampingan TP4D. OPD, kata dia, bisa melakukan ekspose ke tim TP4D bersamaan dengan probity audit oleh pihak inspektorat. Sekalian kata dia, OPD melakukan ekspose perencanaan dan dokumen pengadaan di hadapan TP4D. Menurut dia, tidak semua paket didampingi TP4D sebab kondisi keterbatasan personel. Pekerjaan yang nantinya didampingi, jelas dia, yang kiran-kira memiliki potensi permasalahan di lapangan dan bernilai besar sehingga dari sekarang dilakukan langkah antisipasi dengan pendampingan TP4D. “Kami terus dorong OPD agar minta pendampingan TP4D,” jelas Ahad. (her)
Tim Pakar Temukan Dugaan Pelanggaran Aturan dalam KSO Cuma kita kan terkendala dengan aturan, apakah aturan undang-undang PT atau undangundang permendagri. Tapi undang-undang PT yang dipakai sama PT Bliss,” ungkapnya. Atas temuan itu membuat pihak PT Tripat mengajukan amandemen perjanjian atas sejumlah isi pasal KSO itu. Di antaranya pada pasal tentang jangka waktu perjanjian pengunaan lahan itu. Di mana dalam perjanjian itu jangka waktu berlakunya KSO itu tidak ditentukan untuk mengadakan pembangunan. Perjanjian itu otomatis baru dinyatakan selesai hanya pada waktu seluruh komponen dari proyek KSO selesai. Mulai dari pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, sport center hingga rumah sakit. ”Itu melanggar undang-undang pertanahan, aturan pertanahan itu ada batas waktunya, maksimal 30 tahun atau 25 tahun itupun bisa diperpanjang lagi, yang penting ada batas waktunya. Di perjanjian itu tidak ada,” bebernya. Selain itu terdapat sekitar 8 point pasal isi KSO itu yang diusulkan PT Tripat untuk diadendum kepada PT Bliss. “Sayangnya usulan amandemen itu justru ditolak oleh PT Bliss, tidak disetujui oleh pihak PT Bliss,” ucapnya. Seperti diketahui hingga kini pembangunan hanya dilakukan di atas lahan itu baru pusat berbelanjaan. Bahkan kini pusat berbelanjaan itu sudah tutup lantaran sepinya pengunjung. Menurutnya, berdasarkan kajian para pakar hukum, perjanjian kerjasama (KSO red)
itu bisa batal demi hukum, lantaran pihak PT Bliss sudah melakukan wanprestasi karena belum menyelesaikan pembangunan itu. Selain itu jika mengacu kepada bagi hasil atas KSO itu. Selama beberapa tahun PT Tripat belum memperoleh dividen. Padahal sesuai KSO itu setidaknya PT Tripat memperoleh 3 persen atau sekitar Rp 418 juta selama beroperasi. ”Ada yang terakhir beroperasi (devidennya) tapi kita belum dikasih sampai sekarang,” ungkapnya. Pada bagian lain, anggota Komisi II DPRD Lobar Indra Jaya Usman, menilai pihak investor LCC melakukan Wanprestasi dalam hal kerjasama pengelolaan lahan seluas 8,4 hektare. Pasalnya, pihak investor pernah menyampaikan bahwa akan berinvestasi Rp 1 triliun lebih dengan perjanjian akan membangun mal, hotel, rumah sakit dan water park atau pusat permainan. Hanya saja faktanya sampai saat ini pihak investor hanya membangun mal saja, itupun setengah jadi. Investasi untuk membangun mal ini pun, diduga ditutupi dari agunan lahan senilai Rp 95 miliar. Menurut politisi Demokrat ini, sesuai janji yang disampaikan investor akan membangun sejumlah fasilitas tersebut, sehingga kantor pusat agribisnis digusur, karena di sana rencananya akan dibangun rumah sakit dan waterpark.Hanya saja kata dia, sampai 8 tahun berjalan justru yang baru terbangun baru mal. Mal ini pun konon
dibangun bernilai Rp 100 juta. Namun pihak investor diduga mengagunkan sertifikat lahan senilai Rp95 miliar. “Jangan-jangan uang yang Rp 95 miliar itu dia pakai bangun mal itu, terus modalnya apa dari investor ini,”tegas Indra. Menurut dewan Dapil Narmada ini, Pemda harus mencari celah untuk mengambil lagi lahan tersebut. Salah satunya, kata dia, indikasi wanprestasi ini bisa ditelaah sebagai dasar. Pemda kata dia harus melakukan kajian terkait hal ini. Pihak dewan kata dia tetap tidak mau tanah itu hilang begitu saja. Sebab pemda tidak pernah menjual dan menghibahkan tanah itu, namun yang dilakukan adalah penyertaan modal kepada PT Tripat. Di mana pihak PT Tripat diberi kewenangan melakukan kerjasama dengan prinsip kehatihatian atau prudensial. Namun sejauh ini kata dia justru tidak ada kehatihatian dari kedua belah pihak baik PT Tripat dan investor tersebut. Di samping itu kata dia, tidak ada transparansi dari pihak PT Tripat. Hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan temuan BPKP, besaran dividen yang diperoleh pemda hanya 3 persen. Sehingga di sinilah ketidakhati-hatian kedua belah pihak. “Inilah (temuan BPKP) ini membuktikan kalau PT tripat tidak transparan,” jelas dia. (her)
(Suara NTB/her)
Nursalim
(Suara NTB/her)
Hulaifi
Lurah di Lobar ”Gigit Jari” Giri Menang (Suara NTB) – Dana bantuan kelurahan di Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 1,1 miliar lebih segera bisa dicairkan. Dana ini diperkirakan cair pada triwulan III dan IV nanti. Eksekusi dana kelurahan dilakukan oleh kecamatan, sebab lurah sendiri belum menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA). Hal ini pun menyebabkan para lurah gigit jari, karena tidak bisa mengeksekusi anggaran. Pihak kelurahan hanya menerima pekerjaan setelah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kecamatan. Lurah Gerung Selatan Nursalim mengatakan jumlah dana kelurahan yang diterima Rp 360 juta lebih. Jumlah dana kelurahan ini tidak melihat jumlah lingkungan dan luas wilayah seperti Dana Desa, namun dana bantuan ini dibagi rata kepada tiga kelurahan di Gerung yakni Kelurahan Gerung Selatan, Gerung Utara dan Dasan Geres. Untuk penggunaan dana ini sendiri ada dua yaitu untuk program fisik dan non fisik (pemberdayaan). Untuk program fisik pihaknya sudah merencanakan penggunaan dana ini di antaranya untuk pentaludan kali Baluk di lingkungan Dodokan-Perigi yang mengalami abrasi. Pentaludan di Tanjung Gunung dan perbaikan drainase. “Yang mengeksekusi ada pihak ketiga, pihak kecamatan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Kami hanya pengguna
atau terima jadi,” jelas dia. Dalam hal eksekusi dana kelurahan ini, jelas dia, pihak kelurahan hanya merencanakan program. Sedangkan yang mengeksekusi pihak kecamatan. Seharusnya mengacu ketentuan, lurah sudah bisa menjadi KPA, sehingga bisa mengeksekusi. Namun pemda sejauh ini belum siap. Pihaknya tak tahu apa alasan pemda belum siap soal ini. Namun di sisi lain kata dia, ada sisi positifnya sebab tanggung jawab kelurahan menjadi tidak berat. “Beban kita tidak besar,”aku dia. Lurah Dasan Geres, Hulaifi, SH mengatakan, dana kelurahan belum dieksekusi sebab realisasi belanja modal akan dimulai pada triwulan III dan IV. “Total dana kelurahan ini Rp 1,1 miliar dibagi tiga kelurahan masing-masing sekitar Rp 360 juta,” jelas dia. Eksekusi dana ini sendiri dilakukan kecamatan, sebab kelurahan belum menjadi KPA. Kenapa kelurahan belum menjad KPA? Menurut dia, karena kebijakan Pemda. Mengacu aturan jelas dia, lurah bisa mengeksekusi hanya saja pemda belum memberlakukan kebijakan ini. Namun menurut dia hal ini tak masalah sebab di Lobar hanya 3 kelurahan. Menurut dia, lebih baik lurah juga terima jadi pekerjaan, sebab tidak rawan bermasalah nantinya. Ia menambahkan untuk dana kelurahan ini pihaknya memprogramkan rabat jalan, perbaikan saluran dan pembangunan posyandu. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
Halaman 6
Dukung Zero Waste
Bangun TPA di Zona Timur dan Perbanyak TPST Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mendukung penuh program zero waste (daerah bebas sampah) Pemprov NTB. Dengan terus melengkapi sarana dan fasilitas persampahan. Salah satunya rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di zona timur. Serta akan memperbanyak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Demikian disampaikan Asisten I Setda Sumbawa yang juga Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan M.Pd, Kamis (21/3). Dinas LH bersama Camat Empang sebelumnya telah turun menjajaki lokasi pembangunan TPA di wilayah timur. Salah satu pilihannya, lahan diantara desa Gapit Empang dengan Teluk Santong kecamatan Pelampang. Sekitar 200 meter dari jalan negara dan dekat dengan Pelabuhan Teluk Santong serta PLTU. “Perlu dilakukan studi kelayakan terhadap lokasi ini. Harus dianalisis dulu, layak apa tidak. Kita juga minta Pak Camat mencari lokasi lain sebagai pembanding,” terangnya. Pilihan lainnya, lahan TPA dekat SMKN 1 kecamatan Pelampang yang pernah dibebaskan Pemkab pada 2015 lalu. Meski kini jalan akses masuk rusak dan sedikit mnyempit. Namun jalan tersebut bisa dibenahi. Untuk mengejar program zero waste ini. “Kemungkinan kita akan gunakan lahan TPA yang di Pelampang ini untuk zona timur. Sebab program zero waste ini harus segera disukseskan. Kalau pengadaan lahan baru, akan lamban, karena butuh waktu untuk pembebasan lahan. Lalu kapan bisa pelaksanaannya. Makanya kita coba maksimalkan lahan yang sudah ada,” cetus H. Ikhsan. Alternatif lainnya, Pemkab akan memperbanyak Tempat Pengolahan Sapah Terpadu (TPST). Dengan lahan yang sempit minimal 10 are sudah bisa dibangun TPST, karena tidak akan banyak tumpukan sampah. Menginhat di TPAST itu ada langsung pengolahan sampah dan Bank Sampah. “Jadi, ada pengolahan (sampah) disitu nanti, sehingga tidak banyak sampah yang akan numpuk, ada bank sampah ada daur ulang sampah. Konsep ini yang akan dibangun, dan TPST ini bisa kita bangun di setiap kecamatan dan desa,” jelasnya. Intinya, lanjut H. Ikhsan, harus ada gerakan, untuk mensuskeskan program zero waste Gubernur NTB. Dari hal kecil pun, Bupati Sumbawa telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Terutama pada pertemuan pertemuan pemerintah, diupayakan minuman menggunakan gelas. Tidak lagi memakai botol minuH. M. Ikhsan man plastik. (arn) (Suara NTB/arn)
Sumbawa Usulkan Tambahan Formasi P3K Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengusulkan tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) beberapa waktu lalu. Usulan ini menindaklanjuti adanya permintaan dari pemerintah pusat yang disampaikan pada awal Maret lalu. Sekretaris BKPP Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H yang ditemui wartawan, Kamis (21/3) kemarin mengakui pengumuman P3K belum dikeluarkan pemerintah pusat. Hal ini karena adanya permintaan pusat kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan ulang kebutuhan formasinya. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade untuk masingmasing kelompok jabatan. Sehingga pihaknya juga menindaklanjuti adanya surat tersebut untuk pengusulan ulang. “Jadi pengumumannya belum dikeluarkan oleh pusat, karena pusat meminta kepada semua daerah yang ikut P3K seluruh Indonesia untuk mengusul ulang formasi. Karena banyak sekali yang lulus passing grade. Termasuk Sumbawa juga mengusul ulang. Dan Insya Allah mungkin melebihi quota yang kita usulkan pertama,” ujarnya. Sebelumnya, pihaknya mengusulkan 200 formasi untuk P3K. Setelah adanya permintaan dari pusat, pihaknya kemudian mengusulkan tambahan. Mengenai jumlah usulan, pihaknya tidak menyebutkan secara pasti. Yang jelas tambahan formasi sudah diusulkan pada Jumat lalu. “Kita sudah mengusulkan tambahan formasi pada Jumat lalu. Yang jelas sebanyak yang passing grade. Sehingga jumlahnya berpotensi akan bertambah lebih dari 200,” terangnya. Dengan adanya tambahan formasi ini, maka nantinya pihaknya hanya bisa membayar gaji dan tunjangan dari P3K. Sedangkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan lain sebagainya baru bisa dipenuhi di tahun 2020 mendatang. Dalam hal ini gaji dan tunjangannya sesuai dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). ”Cuma untuk kita sekarang ini, kalau ada penambahan formasi berarti yang bisa kita bayar per 1 Juni hanya gaji dan tunjangan saja. Misalnya berupa TKD dan lain sebagainya tahun 2020 baru kita bisa Syahruddin penuhi,” pungkasnya. (ind) (Suara NTB/ind)
(Suara NTB/ist Dinas Tanbunnak)
GAGAL PANEN - Jagung yang mengalami gagal panen di Desa Tua Nanga dan Kiantar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Ratusan Hektar Lahan Jagung di Poto Tano Gagal Panen Taliwang (Suara NTB) Sekitar 800 hektar lahan pertanian jagung di Kecamatan Poto Tano mengalami gagal panen di Musim Tanam (MT) pertama tahun 2019. Hal itu terjadi karena wilayah setempat mengalami kemarau panjang pada saat jagung mulai berbuah. Kondisi tersebut juga diperparah dengan masih minimnya saluran irigasi permanen ke wilayah setempat. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) kepada Suara NTB, melalui Kabid Pertanian dan tanaman pangan, Syaiful Ulum SP, Kamis (21/3) membenarkan terhadap masalah tersebut. Bahkan PPL juga melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan kondisi lapangan. Hal itu juga dilakukan agar bisa memastikan biaya ganti rugi terhadap lahan yang mengalami gagal panen itu. Sehingga tidak ada lagi masalah di kemu-
dian hari dan para petani juga tidak terlalu merugi. Selain tanaman jagung, Dinas terkait juga mencatat ada sekitar 100 hektar lahan pertanian padi di desa goa, Kecamatan Jereweh yang sudah masuk dalam kategori rawan karena kekeringan. “Kita sudah turunkan tim ke lapangan untuk memastikan apa yang terjadi, baik itu jumlah lahannya maupun tingkat kerusakannya. Hal itu kita lakukan untuk mengukur bantuan yang akan kita beri-
kan,” ungkapnya. Dikatakannya, berdasarkan laporan dari masyarakat, di desa Tua Nanga ada sekitar 600 hektar yang masuk kategori gagal panen. Sementara di desa Kiantar saat ini tercatat sekitar 200 hektar lahan yang gagal panen. Hanya saja, untuk sementara, khusus tanaman jagung belum ada program asuransi untuk mengganti luas lahan jagung petani yang rusak. Hanya saja pihaknya akan mengupay-
Percepat Sumbawa Kabupaten Layak Anak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) kini tengah melakukan percepatan Sumbawa sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Dengan menggenjot tahap pengumpulan data untuk pemenuhan 24 indikator KLA. Sebagaimana disampaikan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lely Febrianti didampingi Kasi Perlindungan Anak, Mutiara Dahlia, Kamis (21/3) kemarin. Untuk menuju KLA, harus terpenuhi 24 indikator. Muatan 24 indikator tersebut terdiri dari unsur kelembagaan dan 5 klaster hak anak. Yakni, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus. “Melalui Bupati, kami meminta OPD terkait untuk segera masukkan data penilaian KLA sesuai tugas fungsi setiap OPD,” terangnya. Pemenuhan indikator secara
(Suara NTB/arn)
Lely Febrianti dan Mutiara Dahlia kelembagaan telah dimulai dengan advokasi gugus tugas KLA. Lalu tahap pengumpukan data sebagai bukti dari pemenuhan indikator. Setelah data terkumpul akan dikirimkan ke pusat melalui sistem evaluasi KLA secara online dalam waktu yang ditentukan. Pelaporan evaluasi berbasis website. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan rencana aksi daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup). Kini Perbup dimaksud dalam tahap finalisasi. Dengan status KLA, maka
pemenuhan terhadap hak anak akan lebih terjamin. Contohnya pada klaster hal sipil, Dinas Dukcapil menjamin setiap anak mendapatkan akte kelahiran. Kemudian terbentuknya forum anak dari tingkat Kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan. Kalster kesehatan, terbentuknya Puskesmas yang ramah anak. Kalster pendidikan, sekolah ramah anak dan teman bermain anak. “Artinya, ada ruang khusus bagi anak anak pada setiap kantor pelayanan publik,” jelas Leli. (arn)
akan tetap diberikan penanganan khusus supaya petani tidak semakin merugi. Salah satunya yakni dengan meringankan beban di dana pinjaman melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). Karena rata-rata para petani melakukan pinjaman ke Bank sebagai modal awal. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk membantu dari masalah ketersediaan benih di musim tanam berikutnya. “Kita sudah siapkan langkah antisipasi terkait masalah tersebut. Sehingga para petani jagung tidak semakin rugi karena tidak diberikan bantuan yang lain,” sebutnya. Ditambahkannya, luas lahan jagung yang mengalami gagal panen di desa Tua Nanga dan Kiantar merupakan
dampak kemarau panjang di wilayah setempat. Kondisi ini juga merupakan bencana gagal panen terbesar yang terjadi di KSB dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya kini ada sekitar 4.800 ton jagung yang tidak bisa dihasilkan oleh petani jagung yang ada di wilayah setempat. Itu artinya, program swasembada jagung yang di KSB terancam tidak bisa terealisasi di tahun 2019 ini. Namun demikian, pihak terkait tetap akan mencari jalan keluar terhadap masalah ini sehingga produksi jagung bisa tercapai. “Jika kita melihat luas lahan jagung yang rusak, kita pesimis angka produksi jagungnya tidak akan bisa mencapai target,” tukasnya. (ils)
PPP KSB Tak Terpengaruh Kasus Romy Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbawa Barat menyatakan persiapannya menghadapi Pemilu 17 April mendatang tidak terpengaruh dengan kasus hukum yang membelit sang ketua umum, Romahurmuzy. “Kalau terpukul secara psikologis tentu karena beliau adalah ketua umum kami. Tapi soal persiapan menghadapi Pemilu kami tidak terpengaruh sama sekali, kami tetap solid dan sangat yakin memperoleh hasil maksimal,” tegas ketua DPC PPP KSB, Amiruddin Embeng, SE kepada wartawan, Kamis (21/3). Sebagau partai, PPP kata Amiruddin tidak berpatokan pada figuritas ketokohan ketua umumnya. Karrba itu ia meyakini kader dan pendukung serta simpatisan PPP di seluruh Indonesia tetap memiliki semangat juang tinggi untuk memenangkan Pemilu 2019 mendatang di tiap tingkatan. “Termasuk kami di KSB ini. Kami sudah punya stategi tersendiri bagaimana memenangkan Caleg kami di tiap Dapil untuk tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat,” klaimnya. Khusus untuk pemilihan tingkat kabupaten, Amiruddin mengatakan, target meraih kur-
si terbanyak di DPRD KSB tetap menjadi fokus. Bahkan ia mengaku, hari ke hari progres kecenderungan masyarakat KSB memilih Caleg PPP semakin tinggi. “Melihat realitas di lapangan saya dan kami seluruh pengurus DPC PPP KSB sangat yakin jargon rebut palu untuk DPRD KSB akan terwujud,” tandasnya. Ia tak menampik, persaingan Parpol menuju lembaga aspirasi rakyat KSB pada Pemilu tahun ini sangat berat. Pasalnya kandidat Caleg dari partai lainnya sangat kompetitif di masing-masing daerah pemilihan. “Kami tidak menutup mata dengan kualitas Caleg partai lain. Tapi kami sudah punya strategi tersendiri bagaimana memenangkan Pemilu kali ini,” sergahnya tanpa merinci strategi yang dimaksud. Selanjutnya ia mengimbau kepada seluruh kader, pendukung dan simpatisan PPP, agar terus merapatkan barisan jelang Pemilu 17 mendatang. Mematangkan stategi dan terus berkoordinasi tidak saja untuk memenangkan partai di tingkat kabupaten tetapi juga provinsi dan nasional. “Kita harus satu suara untuk kemenangan PPP. Pilih semua kader terbaik yang menjadi Caleg di kabupaten, provinsi dan pusat,” pungkasnya. (bug)
Dua Dugaan Tipilu di Sumbawa Disidik
Dikpora KSB Pesimis Pembangunan RKPB Sesuai Target
Sumbawa Besar (Suara NTB)- yang sudah diproses sampai ke Badan Pengawas Pemilu tingkat penyidikan. Dan itu (Bawaslu) Kabupaten Sumba- sudah kita limpahkan kepada wa telah mendapatkan laporan kepolisian. Yaitu dugaan peldan temuan beberapa kasus anggaran yang berada di Kedugaan tindak pemilu (Tipilu). camatan Moyo Utara, dan Setelah dilakukan proses inves- yang terjadi di Kecamatan tigasi dan klarifikasi, dua ka- Orong Telu,” ujarnya. sus diantaranya sudah diprosMenurutnya, kedua kasus ini es ke tingkat penyidikan. m e r u - pakan temuan dari PanKetua Bawaslu Kabupaten wascam dan PPL Sumbawa, Syamsi Hidayat yang kemudian S.IP, yang ditemui, Kamis ditindaklanjuti (21/3) kemarin membenarpihaknya di kan hal tersebut. Dua kabupaten. Pikasus dimaksud yakni haknya pun dugaan politik uang yang disudah menlakukan oknum caleg salah gambil langsatu parpol di Kecamatan kah-langkah Moyo Utara dan dugaan ketinvestigasi dan erlibatan salah satu oknum klarifikasi. kepala desa (kades) di KeHasilnya kecamatan Orong Telu mudidalam kampanye salah satu caleg. “Beberapa laporan maupun temuan yang sudah kita dapatkan dan teriSyamsi Hidayat ma, ada
Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pesimis pembangunan Ruang Kelas Bangunan Permanen (RKBP) 12 sekolah yang terdampak gempa dapat selesai tepat waktu. Sesuai jadwal yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bangunan kelas baru itu harus diselesaikan per 10 April mendatang. “Waktu yang diberikan BNPB itu sesuai dengan durasi masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan provinsi,. Tapi melihat di lapangan kami pelaksana bisa menyelesaikan semuanya,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Dikpora KSB, Agus, S.Pd., MM kepada wartawan, Kamis (21/3). Ia menjelaskan, saat ini belum ada satu pun unit RKBP yang diselesaikan di 12 sekolah itu oleh PT Istaka Karya selaku pelaksana. Bahkan prosentase tertinggi hasil pekerjaan baru sekitar 60 persen. “Ada bahkan yang baru 10 persen karena yang ter-
(Suara NTB/ind)
an dianalisa dan dibahas dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sehingga akhirnya dapat ditindaklanjuti ke penyidikan, yaitu pelimpahan berkas dugaan pelanggaran ke kepolisian. “Setiap laporan itu kita wajib hukumnya menindaklanjuti. Dan apabila belum terpenuhi daripada syarat formil dan materilnya, kita memberikan kesempatan bagi pelapor itu untuk melengkapi. Untuk bisa kita tindaklanjuti, register, terhadap penelusuran dugaan pelanggaran tersebut,” jelasnya. Memang diakuinya, beberapa laporan dan temuan ada unsurnya tidak terpenuhi. Hal ini karena pihaknya terkendala saksi maupun bukti yang didapatkan. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. ”Memang ada beberapa yang tidak terpenuhi unsur itu kita hentikan penanganannya,” pungkasnya. (ind)
(Suara NTB/bug)
KONSTRUKSI - Tiang konstruksi Ruang Kelas Bangunan Permanen (RKBP) di salah satu SD di kecamatan Poto Tano. pasang baru rangkanya saja. tang. “Sudah beberapa kali tu yang ditetapkan. “Jadi mereYang paling tinggi itu di SDN PPK-nya marah ke mereka. ka (pelaksana) juga yang rugi. 2 Meraran karena atapnya Tapi seperti tidak ada tangga- Kalau sampai 10 April tidak pan karena progresnya juga selesai mereka hanya akan sudah terpasang,” sebutnya. dibayar sesuai volume yang dikMenurut Agus, PT Istaka se- tetap lambat,” ungkapnya. Agus menyatakan, anggaran erjakan saja,” ujarnya. laku pelaksana kerap diperinUntuk selanjutnya, ia memagatkan oleh Pejabat Pembuat yang digunakan untuk memKomitmen (PPK) kegiatan dari bangun RKBP di 12 sekolah itu parkan pembangunan seluruh Kementerian Pekerjaan Umjm bersumber dari Dana Siap Pa- sekolah yang rusak terdampak dan Perumahan Rakyat kai (DSP) BNPB. BNPB sendi- gempa akan dilaksanaman oleh (PUPR). PPK meminta Istaka ri pada akhirnya hanya akan Kementerian PUPR. Dan Agus agar mengebut pekerjaannya membayar pelaksana sesuai berharap pembangunan RKBP agar bisa menyelesaikannya se- volume yang berhasil mereka seluruh sekolah dapat selesai belum Pemilu, April menda- selesaikan di akhir batas wak- tepat waktu.(bug)
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Suara NTB
Program KRPL Masih Jadi Andalan DKP Tangani Stunting di Dompu Dompu (Suara NTB) Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) masih menjadi andalan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu untuk pemenuhan gizi masyarakat dan tangani stunting. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk berbagai kebutuhan pangan rumah tangga dinilai efektif, selain bisa memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga juga dapat memberikan tambahan penghasilan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, H. Tajuddin HIR, SH, M.Si melalui kepala bidang Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih, S.Pt kepada Suara NTB, Kamis (21/3). “Program KRPL dengan sasaran kelompok wanita tani (KWT) memberi dampak yang cukup baik bagi peningkatan gizi anggota keluarga. Karena
ib-ibulah yang masak dan menyiapkan makanan bagi anggota keluarga di rumah. Ketika kebutuhan makanan tersedia di lahan pekarangan dengan keberagaman gizinya, maka anggota keluarga pasti akan sehat,” katanya. Pangan dari lahan pekarangan, tidak hanya untuk memenuhi gizi anggota keluarga. Tapi juga bisa dijual ke tetangga dan warga lain, sehingga ada tambahan uang jajan bagi anggota keluarga. “Lahan pekarangan yang belum termanfaatkan, dengan program ini bisa memberi nilai tambah yang cukup besar,” ungkapnya. Pada tahun 2019, program KRPL tetap menjadi prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu. Pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Dompu diarahkan untuk program KRPL. Dari APBN sebanyak 10 kelompok di 10 Desa diarahkan untuk
Rendah, Tingkat Kepatuhan Penyewa Rumdis Dompu (Suara NTB) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu tahun 2019 ini menargetkan Rp39.600.000. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyewaan 11 unit Rumah Dinas (Rumdis). Meski terbilang kecil, rupanya tingkat kepatuhan penyewa memenuhi kewajibannya masih cukup rendah. Kabid Retribusi Bappenda setempat, Drs. M. Hatta kepada Suara NTB, Kamis (21/3) kemarin mengatakan, (Suara NTB/jun) rendahnya tingkat kepatuhan M. Hatta penyewa rumdis itu ditandai realisasi per bulannya selalu dibawah target Rp3.300.000. Di dua bulan terakhir (Januari-Februari) misalnya, dari target Rp6.600.000 baru bisa terealisasi Rp3.000.000. “Realisasinya memang masih jauh dibawah 20 persen. Alasanya klasik saja yaitu belum ada uang,” ungkapnya. Dari belasan unit rumah dinas itu bahkan 7 diantaranya menunggak selama dua bulan total. Alasannya, tidak pernah berubah yakni belum memiliki uang untuk membayar tanggungannya. Padahal, tegas M. Hatta, sebagian besar dari mereka tergolong masyarakat ekonomi menegah. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk menunggak sewa Rp300.000/bulan. Piutang tersebut belum termasuk tunggakan lain mereka selama menempati rumdis beberapa tahun terakhir. Melihat rendahnya realiasi objek PAD ini ia mengaku pesimis untuk mencapai target di 2019. “Kalau lihat realisasinya kita pesimis untuk mencapai target. Sekarang tegantung niat baik orang-orang ini, kita juga ndak bisa paksakan,” ujarnya. Kendati pendapatan belum sesuai harapan, M. Hatta memastikan, Bappenda akan berupaya maksimal untuk pencapaian target serta pelunasan piutang mereka sebelumnya. Cara yang ingin docoba menggunakan pendekatan kekeluargaan. Sementara untuk melibatkan tim terpadu dari TNI-Polri dan Satuan Pol PP, menurut dia, kurang tepat lantaran para penyewa ialah orang-orang terdidik yang paham akan kewajibannya. “Yang nyewa rumah ini beda dengan pedagang di pasar, inikan orang-orang intelek kalau kita libatkan aparat seakan-akan kita takuti mereka. Makanya lebih tepat itu pendekatan kekeluargaan,” pungkasnya. (jun)
Tengah Tahun, Pembangunan Gedung Klaster 2 Dilanjutkan Dompu (Suara NTB) Pembangunan gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Dompu untuk klaster 2 di jalan Bhayangkara diperkirakan akan dilanjutkan pada pertengahan 2019. Dari Rp10 M alokasi anggaran, diperkirakan untuk lanjutan pembangunan hanya Rp9,7 M. Kepala Sub Bagian Pengendalian Bagian Pembangunan Setda Dompu, Suparman, ST, kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin mengungkapkan, rencana pembangunan lanjutan gedung per(Suara NTB/ula) kantoran Pemda Dompu unSuparman tuk klaster 2 masih dalam tahap perencanaan. Sehingga diperkirakan tahapan konstruksi pembangunan pada Juni 2019. Walaupun pada 2018 lalu, perencanaan pembangunan gedung perkantoran Pemda Dompu ini sudah dibuat secara utuh senilai Rp30 M lebih, tapi yang dirinci hanya untuk pembangunan gedung satu senilai Rp11 M. Sehingga perencanaan ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar harga saat ini. Kendati demikian, Suparman mengaku, penggunaan gedung satu yang sudah rampung dibangun tahun 2018 lalu akan dilakukan setelah Pilpres 2019 ini. Rencananya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menempati lebih dulu gedung parkantoran tersebut. “Habis Pilpres ini, rencananya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan menempati lebih dulu,” ungkapnya. Terkait proses tender untuk sejumlah proyek pembangunan lain, Suparman mengaku, masih dalam tahap penyiapan dokuman di masing – masing SKPD. Sesuai Perpres No. 16 tahun 2018, PPK, KPA, dan PA di organisasi perangkat daerah (OPD) pemilik program kegiatan yang memprosesnya dari awal. Mulai dari tahap pengirian kerangka acuan kerja, rincian HPS, gambar, spesifikasi tekhnis diisi oleh PPK atau KPA atau PA. “Kalau dulu, ini langsung diinput oleh ULP. Sekarang tidak lagi. Tapi kita akan siap mendampingi untuk pengisian ini, karena fungsi kita juga termasuk pembinaan dan advokasi,” ungkapnya. PPK atau KPA membuat paket lelang setelah diumumkan dalam rencana umum pengadaan melalui LPSE. Dari PPK atau KPA baru dikirim ke kepala pengadaan barang jasa, baru dikirim ke pokja. “Semuanya melalui sistem. Penentuan pokja langsung oleh kepala pengadaan barang jasa setelah menerima paket lelangnya. Jadi proses yang panjang itu ada di OPD pemilik pekerjaan,” terangnya. (ula)
program ini, yaitu kelompok di Desa Oo, Katua, Dorebara, Ranggo, Jala, Cempi Jaya, Mumbu, Bakajaya, Sorinomo, dan Desa Nangakara. “Masing – masing akan memperoleh anggaran Rp.65 juta per kelompok dan langsung ditransfer ke rekening kelompok,” terangnya. Kelompok yang kemudian mengelolanya untuk pengembangan pekarangan, pembelian unggas, dan untuk penyiapan kandang. Penggunaan anggaran ini ditentukan oleh kelompok dengan bimbingan penyuluh pertanian di Desa sebagai pendampingnya dan dievaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten. Ada pengurangan komponen peruntukan pembiayaan program KRPL tahun ini dibandingkan tahun 2018 lalu yang memuat juga untuk sekolah yang ada di sekitar kelompok sasaran, serta pembiayaan untuk pengolahan hasil. “Sekarang untuk sekolah dan pengolahan
hasil tidak ada,” ungkapnya. Selain itu, bagi kelompok penerima program KRPL tahun 2018 lalu juga mendapat anggaran untuk pengembangan masing – masing Rp.16 juta dan hanya 6 kelompok. Penentuan kelompok penerima ini ditetapkan oleh Kementrian Pertanian berdasarkan Desa penderita stunting. Kendati beberapa Desa ini menerima program yang sama tahun – tahun sebelumnya, tapi kelompoknya tidak sama. “(Desa) Oo memang tahun lalu juga mendapatkan program ini, tapi kelompoknya beda. Penentuan desa penerima program ini ditentukan oleh pusat,” katanya. Untuk pembiayaan program KRPL dari APBD Provinsi, dikatakan Fagih, tahun 2019 ini hanya 2 kelompok di Desa yaitu kelompok wanita tani di Desa Saneo Kecamatan Dompu dan Desa Malaju Kecamatan Kilo. “Kalau ini diadakan oleh (Dinas Ketahanan Pangan)
Provinsi berupa sayuran, unggas, dan kandangnya. Kelompok tinggal terima barang dan kembangkan saja. Totalnya Rp.45 juta,” ungkapnya. Sementara yang bersumber dari APBD Dompu, diakui Fagih, anggarannya terbatas hanya Rp.4,5 juta per kelompok. Tapi sasarannya ada 6 kelompok wanita tani, dan 2 sekolah. Karena anggarannya terbatas, pengadaannya langsung oleh Dinas, sehingga kelompok langsung mengembangkannya. “Semua kelompok penerima program KRPL ini didampingi oleh penyuluh di Desa setempat sebagai tenaga teknisnya,” jelasnya. Terhadap sekolah penerima program, dikatakan Fagih, tahun ini diarahkan di Pondok Pesantren anak – anak fakir miskin di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa dan SMAN 2 Dompu. Kalau tahun 2018, 2 sekolah penerima program KRPL yaitu SDN 7 Woja dan
(Suara NTB/ula)
SD IT Al Hilmi Dompu. “Programnya jalan sampai sekarang,” ungkapnya. (ula/*)
KANGKUNG - Salah seorang siswa di SD IT Al Hilmi Dompu berfoto di balik tanaman kangkung di kebun sekolahnya. (Insert) Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih.
Kasus Pelajar Bunuh Diri Belum Berhenti Dompu (Suara NTB) Kasus bunuh diri kembali terjadi dan ini menimpa siswi kelas 2 SMA asal Desa Tolokalo Kecamatan Kempo berinisial SR (16). Korban mengakhiri hidupnya dengan minum racun serangga sesaat setelah dinasehati Sht, ibu kandungnya. Sebagian besar pelaku bunuh diri di Dompu menggunakan racun serangga yang sama dan tidak terima dinasehati keluarganya. Kapolsek Kempo, Iptu Yuliansyah yang dikonfirmasi, Kamis (21/3) membenarkan ada kasus bunuh diri oleh siswi kelas 2 SMA di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo pada Rabu (20/3) malam sekitar pukul 22.30 wita. Kejadian ini bermula saat pelaku mencuci piring di dapur rumah kayu miliknya. Ibunya kemudian mendengar ada suara piring pecah dan dipertanyakan. SR menjawab dengan suara lantang, sehingga ia dinasehati ibunya untuk bersikap sopan pada orang tua. Saat dinasehati, SR sempat cekcok dengan ibu kandungnya dan masuk ke kamar tidurnya yang hanya disekat dengan kayu.
Di balik sekat kamar terdengar suara seperti orang kejang dan saat dilihat Sht, ternyata anaknya sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Melihat ada bekas racun serangga yang dicampur air putih pada gelas minum, Sht berusaha meminta tolong ke suami dan tetangganya. SR sempat diberi air kelapa untuk menawarkan racun. Karena tidak ada reaksi, SR kemudian dilarikan ke Puskesmas Kempo untuk mendapatkan penanganan medis. “Sekitar 1 jam dirawat di Puskesmas Kempo, korban meninggal dunia,” kata Yuli. SR merupakan putri dari Sht yang memiliki saudari kembaran dan tinggal bersama ibunya Desa Tolokalo Ke-
camatan Kempo. Sejak usia 7 bulan, SR ditinggal cerai orang tuanya dan ia tinggal bersama ibunya Sht yang sudah menikah lagi. “Ini kasus pertama di Kempo tahun 2019 ini. Semoga tidak ada korban lain lagi,” harapnya. Selain SR, kasus bunuh diri juga banyak dilakukan remaja di Kecamatan Huu. Berdasarkan data DP3A Kabupaten Dompu, sebanyak enam pelaku bunuh diri dan dua orang diantaranya berhasil diselamatkan. Banyaknya kasus bunuh diri membuat Kementrian Agama Kabupaten Dompu bersama tokoh agama di Dompu dan aparat keamanan untuk melakukan pembinaan di setiap masjid mulai Jumat (22/3/2019) hari ini. (ula)
BARANG BUKTI Babinkamtibmas Desa Tolokalo Kecamatan Kempo menunjukan barang bukti (BB) gelas sisa racun serangga yang digunakan SR untuk mengakhiri hidupnya.
(Suara NTB/Polsek Kempo)
DBD di Dompu Masuk Kategori Parah Dompu (Suara NTB) Hingga 21 Maret 2019 ini tercatat 73 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dompu. Jumlah tersebut turun dibanding tiga bulan pertama di 2018. Kendati begitu, wabah penyakit ini masuk kategori parah. Karena sudah menelan tiga korban jiwa. Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Rahmat, Skm, menyebutkan, kasus yang sudah ditangani itu tersebar di hampir semua kecamatan. Diantaranya tiga kasus di Puskesmas
Rasabou (Huu), empat kasus di Puskesmas Ranggo (Pajo), 29 kasus di Puskesmas Kota (Dompu) dan tujuh kasus di Puskesmas Dompu Timur (Dompu). Sedangkan di Kecamatan Woja tepatnya Puskesama Dompu Barat ditemukan 20 kasus, Puskesmas Kilo dan Pekat masing-masing satu kasus. “Sementara Manggelewa enam kasus dan Kempo dua kasus. Jadi total selama tiga bulan ini sudah 73 dengan kematian tiga orang,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (21/2). Dari 73 pasien yang terjan-
gkit DBD rata-rata mereka anak di bawah usia 10 tahun. Termasuk tiga orang yang meninggal lantaran terlambat ditangani. Meski jumlah kasus tersebut turun dibanding ratusan kasus pada tiga bulan pertama di 2018, wabah DBD tahun ini masuk kategori parah. Karena tiga diantara pasien berakhir meninggal. Sebelumnya hanya ditemukan satu korban jiwa selama setahun. “Kami katakan parah karena kasus meninggalnya lebih tinggi dari tahun lalu. Dulu kan hanya satu orang selama set-
Nelayan Hilang Dapat Bantuan Rumah Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima akan memberikan bantuan kepada tiga nelayan yang sempat hilang dan ditemukan selamat di perairan Taman Nasional Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT. Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima Rizal Mukhlis mengaku, nelayan asal Kecamatan Lambu yang sempat hilang akan dibantu pembangunan rumah. Hal itu berdasarkan arahan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. “Dalam waktu dekat dibantu membangun dua unit rumah melalui OPD teknis. Selain rumah, para nelayan ini mendapat santuna Rp5 juta dari Bupati Bima,” katanya. Rizal mengatakan, musibah hilangnya tiga nelayan tersebut berawal saat baling-baling kapal patah kemudian terombang-ambing selama tiga hari di laut, hingga terdampar di Gili Lawa Pulau Komodo. “Mereka dinyatakan hilang sejak enam hari,” katanya. Setelah musibah tersebut, Tim Basarnas, Polairud, Syahbandar Labuan Bajo, pelaku pariwisata, Kerukunan Keluarga Bima-Dompu Manggarai dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat turut melakukan pencarian. “Selama berada dalam pencarian para
Suara NTB/ist)
TIGA NELAYAN - Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bima, Rizal Mukhlis, bersama tiga nelayan asal Kecamatan Lambu yang sempat hilang beberapa hari. nelayan ini bertahan hidup dengan memakan daun asam dan air genangan,” katanya. Diakuinya, korban terlihat oleh turis yang memotret sunset dan kemudian menggunakan speedboat untuk menjemput dan dibawa ke PPA Taman Nasional Komodo dan dievakuasi ke Labuhan Bajo. “Setelah diketahui keberadaannya, saya langsung ditugaskan Bupati untuk mengurus dan menjemput mereka di Labuan Bajo. Saat ini sudah berada di kampung halaman-
nya,” katanya. Seperti diketahui, tiga nelayan masing-masing bernama Arif Muhammad (38 tahun), Tiara (28 tahun), istri Arif serta keponakannya, Syarifudin (13 tahun), diketahui hilang sejak Jumat (15/3). Selama berhari-hari hilang, tiga nelayan asal Desa Rato Kecamatan Lambu itu ditemukan dalam kondisi selamat di sekitar perairan Taman Nasional Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Selasa (19/3) sore. (uki)
ahun. Sekarang sudah tiga orang baru tiga bulan,” ujarnya. Tinggi rendahnya pasien yang ditangani kurang tepat menjadi acuan dalam menentukan status DBD di suatu wilayah. Sebab, kata Rahmat, ratusan kasus dengan korban meninggal nihil lebih baik dibanding puluhan pasien tetapi justru banyak korban jiwanya. Meningkatnya angka kematian saat ini, menurut dia, akibat terlambat mendapat penanganan. Orang tua masih menganggap biasa demam beberapa hari yang dirasakan
buah hatinya. Padahal itu merupakan gejala awal dari penyakit menular dan mematikan ini. Penguatan sosialisasi dianggap paling efektif untuk menekan kematian dibanding pemberatasan nyamuk dewasa dengan fogging. “Menyosialisasikan agar segera membawa anak yang demam ke sarana kesehatan itu sangat penting kalau mau menekan kematian. Kalau fogging hanya membunuh nyamuk untuk memutus rantai penularan saja. Orang dengan DBD kalau cepat ditangani pasti sembuh,” pungkasnya. (jun)
Bawaslu Sumbawa Bekali Panwascam Melalui TOT Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa menggelar Training of Trainer (TOT), Kamis (21/3). Kegiatan di Hotel Parahiyangan tersebut, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada Panwascam terkait tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu pada April mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat kepada wartawan menjelaskan, Training of Trainer (TOT) ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan terhadap panwas kecamatan seKabupaten Sumbawa. Selain Panwascam, kegiatan ini juga dihadiri koordinator sekretariat (korsek) masing-masing kecamatan di 24 kecamatan yang ada. Pembekalan ini menjadi kewajiban pihaknya, apalagi pelaksanaan Pemilu sudah semakin dekat. “Jadi keseluruhannya sekitar 96 orang dari 24 kecamatan yang kita berikan pemahaman terkait dengan TOT ini.
Karena ini sudah mulai mendekati hari pemilu serentak tanggal 17 April nanti, makanya kami secara maraton cepat melaksanakan kegiatan yang akan memberikan pemahaman terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan pada saat Pemilu 2019 nantinya,” ujarnya. Dijelaskannya, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga melakukan semacam simulasi terhadap persoalan pungut hitung yang akan dilaksanakan nantinya. Diharapkannya, dari pembekalan ini panwascam dapat mentransfer dan menyalurkan nantinya kepada pengawas TPS dan saksi parpol yang ada di tingkatan TPS. Sehingga apa yang menjadi tufoksinya masing-masing bisa dipahami. “Harapan kami, apa yang kami sampaikan ini panwascam kami bisa memahami. Dan apa yang telah kami sampaikan bisa diteruskan ke jajaran kami yang berada di tingkat TPS,” pungkasnya. (ind)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
Halaman 8
Mataram (Suara NTB) Distribusi surat suara Pemilu 2019 ke KPU Kabupaten/Kota sudah berlangsung. Sampai dengan saat ini, dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, hanya dua daerah yang belum mendapatkan surat suara yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kota Bima. Delapan KPU kabupaten/ kota yang sudah menerima surat suara sedang melakukan sortir keutuhan surat suara yang akan digunakan. Dari proses sortir yang sedang berlangsung ini, ditemukan ribuan surat suara dalam kon-
KPU Lombok Timur, ditemukan sekitar 5.000 surat suara dinyatakan rusak. “Tapi kalau dibandingkan dengan surat suara yang dikirim tidak segnifikan, 5.000 surat suara yang rusak itu sangat sedikit kalau dihitung
disi rusak. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan bahwa jumlah surat suara yang sudah disortir memang banyak ditemukan kerusakan. Ia menyebutkan, seperti di
dari angka 900 ribuan surat suara untuk Lotim,” katanya Kamis (21/3) kemarin. Begitu juga dengan kerusakan surat suara di KPU kabupaten/kota lainnya, tingkat kerusakannya relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah surat suara yang dalam kondisi baik. Suhardi pun menegaskan bahwa surat suara yang rusak tersebut sangat mudah untuk dipenuhi. “Itu mudah dipenuhi kekurangan dari yang ditemukan
rusak, jadi tidak ada masalah. Nah yang jelas kita ada beberapa kriteria yang menyebabkan dia rusak dan kita dilaporkan secara real time, dan secara akumulatif nanti kita akan laporkan ke KPU RI untuk segera dipenuhi kekurangannya,” jelasnya. Lanjut disampaikan Suhardi, untuk keamanan proses penyortiran surat suara sehingga potensi kerawanan dalam proses penyortiran dapat diatasi. Pengamanan di-
lakukan oleh aparat kepolisian secara langsung di lokasi penyortiran surat suara. “Kalau pengamanan proses penyortiran saya kira sudah luar biasa, selalu dipantau, karena ini tanggungjawab aparat keamanan. Kita juga sudah minta KPU Kabupaten/Kota untuk koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengamankan, agar proses penyortiran itu berlangsung aman,” pungkasnya. (ndi)
Suhardi Soud
Usut Tersangka Lain Kasus Sampan Fiberglass
Penyidik Polda NTB Tunggu Fakta Persidangan Taufik Rusdi
(Suara NTB/penrem)
ARAHAN - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memberikan arahan kepada prajurit yang terlibat dalam pengamanan VVIP.
TNI Siaga Pengamanan Kunjungan Presiden RI Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar apel gelar pasukan pengamanan Very Very Important Personal (VVIP) dalam rangka kunjugan kerja Presiden RI Ir.H. Joko Widodo yang diagendakan Jumat (22/3). Apel berlangsung di Lapangan Sangkareang Mataram, Kamis (21/3) bersama unsur Polri dan Pemda. Apel gelar pasukan yang diikuti seluruh Prajurit TNI, Polri dan instansi terkait itu dipimpin langsung Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., selaku Dansatgas Pam VVIP. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., selaku Pangkoop Pam VVIP dalam amanatnya yang dibacakan Danrem 162/WB menyampaikan, apel gelar pasukan bertujuan untuk mengecek tingkat kesiapan pasukan pengamanan. Baik secara perorangan maupun satuan. Pengecekan apakah telah sesuai prosedur tetap (protap) pengamanan VVIP yang berlaku, serta untuk memastikan sinergitas dan kerjasama di antara semua unsur pengamanan yang terlibat. “Jadikan apel gelar ini, sebagai sarana koordinasi antar unsur pengamanan terutama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan di lapangan,” kata Pangdam IX/Udayana disampaikan Danrem 162/WB. Kunjungan Presiden bersama sejumlah anggota kabinetnya diagendakan ke lokasi pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan agenda konsolidasi daerah lainnya. Sebelum mengakhiri sambutan Pangdam, Danrem memberikan beberapa penekanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pam VVIP. Diantaranya, mencermati dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus dan tetap waspada. “Pahami dan kuasai Protap pengamanan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang tegas dan efisien agar tugas pengamanan dapat terlaksana dengan baik,” sarannya. (ars/*)
PELIMPAHAN - Dua tersangka kasus BOS SMAN 1 Monta (kanan) saat pelimpahan tahap dua, Kamis (21/3) di Kantor Kejari Bima. Dua tersangka mantan kepala sekolah dan bendahara itu ditahan.
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) – Kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 diduga melibatkan tersangka lain. Penyalahgunaan kewenangan terdakwa, H M Taufik Rusdi, mantan Kabid pada Dinas PU Kabupaten Bima diduga merugikan negara karena menguntungkan pihak rekanan secara melawan hukum. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Plt Kepala BPBD Kabupaten Bima ini didakwa korupsi secara bersama-sama, yakni dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penasihat hukum Rusdi, Muhammad Nukman pun mendesak agar tersangka lain segera diusut. “Dari dakwaan juga klien kami tidak menikmati hasil korupsi. Walaupun dia yang harus mengganti kerugian negara itu,” ucapnya. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menanggapi hal tersebut. “Kita tunggu saja fakta persidangannya,” ujarnya ditemui Kamis (21/3). Taufik Rusdi didakwa bersekongkol dengan mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj Fera Amelia dalam pengadaan lima sampan fiberglass tahun 2012. Proyek diatur dengan dengan penunjukan langsung lima rekanan merugikan negara Rp159,8 juta. Taufik selaku pejabat pembuat komitmen pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes Kemendagri sebesar Rp1 miliar. Terdakwa dalam mengelola proyek tidak membuat dokumen pengadaan, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar pekerjaan. Proses tersebut tidak dilalui sesuai aturan pengadaan barang dan jasa sebab sejumlah dokumen tersebut dibuat belakangan setelah proyek selesai dikerjakan. Ditambah lagi dengan rekayasa proses penunjukan langsung rekanan yang mengerjakan proyek. Antara lain, CV Lewamori Putra Putra Pratama untuk pengadaan sampan di Desa Kore, Sanggar, Kabupaten Bima senilai Rp198,2 juta; kontrak Rp198,4 juta dengan CV Lamanggila untuk pengadaan sampan di Desa Punti, Soromandi. Penunjukan CV Wadah Bahagia untuk pengadaan sampan di Desa Lamere, Sape dengan kontrak Rp198,3 juta; kontrak senilai Rp198,3 juta dengan CV Sinar Rinjani untuk pengadaan di Desa Sangiang, Wera; dan kontrak sebesar Rp198,2 juta dengan CV Bima Putra Pratama untuk pengadaan di Desa Bajo Pulau, sape. Terdakwa meminta Hj Fera Amelia untuk mempersiapkan kelengkapan lima dokumen atau profil perusahaan tersebut karena di lapangan pengadaan sampan juga dikerjakan Hj Fera Amelia. Pekerjaan pengadaan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, yakni 13 Desember 2012. Namun terdakwa tetap melakukan pembayaran 100 persen. Realisasi pembayaran sebesar Rp991,6 juta. Sementara pengeluaran riil sebesar Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp159,8 juta. (why)
Jaksa Tahan Tersangka Kasus BOS SMAN 1 Monta Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polres Bima melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dana BOS SMAN 1 Monta, Kabupaten Bima tahun 2016. Dua tersangka, mantan kepala sekolah, Nurul Mubil dan mantan bendahara, Abdul Wahid ditahan jaksa penuntut umum. Dua tersangka itu selanjutnya akan
dilimpahkan ke pengadilan Tipikor. Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan, mengonfirmasi pelimpahan tahap dua tersebut. “Hari ini (kemarin) kita menerima pelimpahan dua tersangka kasus SMAN 1 Monta,” ujarnya dihubungi dari Mataram, Kamis (21/3). Jaksa penuntut umum kemudian menahan dua tersangka
untuk memudahkan proses penuntutan ke persidangan. para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan. “Tersangka ditahan di rutan,” imbuh Wayan. Terpisah, Kapolres Bima AKBP Bagus Satriyo Wibowo mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu ke penyidik. Namun, kasus itu sebelumnya berkasnya sudah dinyatakan lengkap.
Mantan kepala SMAN 1 Monta Nurul Mubil dan bendaharanya, Abdul Wahid disangka korupsi dalam pengelolaan dana BOS tahun 2016. Total anggaran yang dikelola sebesar Rp500 juta. Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, sejumlah penggunaan dana diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Untuk menutupi hal tersebut, dua tersangka itu diduga bersama-sama membuat pertanggungjawaban fiktif. Dua tersangka bakal diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)
Kampanye Rapat Umum Dibagi dalam Dua Zona Mataram (Suara NTB) Kegiatan kampanye rapat umum Pemilu 2019 mulai digelar tanggal 24 Maret ini. Kampanye rapat umum dibagi dalam dua zona yakni zona A dan Zona B. Provinsi NTB sendiri masuk dan zona B bersama dengan 16 provinsi lainnya. Kordinator Divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU Provinsi NTB, Agus Hilman kepada Suara NTB menyampaikan bahwa penentuan kampanye rapat umum sudah diputuskan di tingkat nasional oleh KPU RI bersama peserta pemilu. “Kegiatan kampanye rapat umum dibagi masing-masing dalam dua hari, Paslon capres nomor 01 mulai tanggal 24-25, kemudian Paslon 02 mulai tanggal 26-27, dan begitu seterusnya,” jelas Agus Hilman, Kamis (21/3). Kegiatan kampanye rapat umum akan digelar serentak bersama dengan Pilpres dan pileg. Sehingga dalam kegiatan kampanye rapat umum tersebut digabung menjadi satu bersamaan dengan kampanye Pilpres dan partai politik yang tergabung dalam koalisi Pilpres. “Karena pemilunya kan serentak, jadi satu dia kampanye Pilpres dan bersamaan dengan kampanye parpol yang tergabung dalam satu koalisi tersebut. Kecuali Partai Garuda, karena dia
tidak mendukung salah satu pasangan capres/cawapres,” jelasnya. Sementara itu, apakah NTB akan menjadi salah satu daerah tempat digelarnya kampanye rapat umum tersebut, Agus mengatakan bahwa hal itu tergantung peserta pemilu, dimana mereka akan melakukan kampanye rapat umum. Namun sampai saat ini, belum ada konfirmasi bahwa NTB akan jadi tempat digelarnya kampanye rapat umum oleh salah satu pasangan Capres/Cawapres. “Jadi dalam satu zona itu, mereka hanya bisa menggelar kampanye rapat umum sebanyak lima kali. Nah itu terserah peserta pemilu apakah akan mereka gunakan atau tidak, dan ada kesempatan satu hari kampanye tanpa zona,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) JokowiMa’ruf NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi terkait dengan rencana Kampanye rapat umum di NTB. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal dari TKN bahwa NTB akan menjadi lokasi kampanye rapat umum. “Tapi kita berharap, dan sudah mengusulkan ke TKN. Karena itu kita tunggu keputusan dari TKN, apakah kampanye rapat umum akan digelar di NTB atau tidak, kita ikuti TKN,” katanya. (ndi)
Bantu Suami Jual Sabu
Oknum PNS Guru SD Dituntut Tujuh Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Oknum guru SD, Ni Ketut Ernawati terancam hukuman tujuh tahun penjara. Hal itu sesuai dengan tuntutan jaksa yang diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa meyakini terdakwa terbukti terlibat kasus sabu 1,5 gram. Tuntutan berdasarkan terdakwa Ernawati yang menurut jaksa penuntut umum terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. “Tuntutannya itu tujuh tahun,” kata Kasi TPUL Kejati NTB Ginung Pratidina, Kamis (21/3) mengutip surat tuntutan yang dibacakan di persidangan Rabu (20/3) lalu. Selain itu, terdakwa Erna juga dibebani untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar dan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama enam bulan. Tuntutan pidana hukuman badan dan denda tersebut sama dengan terdakwa I Gede Rana. Dua terdakwa pasangan suami istri
tersebut terbukti memiliki dan mengedarkan sabu seberat 1,5 gram. Pembeli datang langsung ke rumah mereka di Nyurlembang, Narmada, Lombok Barat. Erna ditangkap Polda NTB sementara suaminya, I Gede Rana ditangkap BNNP NTB. Erna terbukti membantu suaminya melayani pesanan sabu calon pembeli, selagi suaminya itu sedang ke luar rumah. Mereka juga menggunakan orang lain untuk mengantarkan sabu kepada pemesan. Erna menjual sabu dengan harga paket Rp200 ribu dan dan Rp150 ribu. Saat ditangkap Kamis (6/9/ 2018) lalu, ditemukan barang bukti lima poket sabu seberat 1,5 gram. Sabu dipasok dari seorang bandar di Cakranegara Mataram. Barang bukti lainnya, timbangan elektronik; sekop plastik; pipet; pisau cutter; alat hisap; dan uang tunai Rp3,8 juta hasil transaksi. Sidang selanjutnya diagendakan pembacaan nota pembelaan terdakwa, Rabu pekan depan. (why)
(Suara NTB/ris)
FOTO BERSAMA - Ketua Umum Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) H. Bursah Zarnubi berfoto bersama relawan Jokowi-Amin, Reliji NTB di Mataram kemarin (21/3).
Reliji Bergerak Menangkan Jokowi-Amin di NTB
Bursah Zarnubi: Jokowi Itu Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia Mataram (Suara NTB) – Ketua Umum Relawan Indonesia Jokowi (Reliji), H. Bursah Zarnubi memberikan motivasi kepada ratusan relawan Jokowi-Amin di Mataram Kamis (21/3). Dia mengajak seluruh relawan yang terdiri dari pemuda, aktivis, dan beragam kelompok masyarakat untuk memenangkan Capres/Cawapres RI nomor urut 01 Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin atau Jokowi-Amin di NTB. Bursah Zarnubi hadir dalam acara ”Workshop dan Pembekalan Relawan Jokowi-Amin Door To Door”. Kegiatan itu dihadiri Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Amin NTB H. Misbach Mulyadi, Ketua Reliji NTB Karman, Bambang Budiono, Lalu Athar dan Iskandar yang merupakan tokoh muda Mataram. Bursah Zarnubi meyakini elektabilitas Jokowi-Amin di NTB terus meningkat. Terlebih saat ini, sudah banyak organ-organ dan gerakan militan pendukung Jokowi-Amin di NTB. Menurutnya, terobosan kampanye door to door yang digalakkan Reliji NTB sangat luar biasa. “Kita butuh kerja nyata dalam 10 hari ke depan. Semangat pemuda seperti ini menambah optimisme kita untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2019,” ujar Bursah Zarnubi kemarin. Dikatakan, banyak hal positif yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait track record Capres Ir.H. Joko Widodo kepada masyarakat. Terlebih, munculnya banyak berita hoaks tentang Jokowi dinilai cukup memengaruhi. Dia mencontohkan bagaimana figur Jokowi yang diidentikkan dengan pencitraan diri, jauh dari Islam, bahkan menjurus pada isu sara. Padahal, kata mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) ini, Jokowi sudah berhaji. Ia juga secara aktif menghidupkan dan membangun perekonomian syari’ah, menghidupkan pondok-pondok
pesantren. “Malah pada Maret tahun lalu pak Presiden sudah melakukan peletakan batu pertama pendirian Universitas Islam Internasional di lahan seluas 142 hektare di Depok,” ungkapnya. Hal positif lain yang menurutnya perlu disampaikan kepada masyarakat adalah kinerja positif yang dipersembahkan kepada masyarakat selama empat tahun masa jabatannya. Membangun infrastruktur, menjaga keutuhan NKRI, demokrasi, hingga menjadi tokoh muslim berpengaruh dunia. Semua hal itu, kata Bursah terangkum dalam 500 buku dan sudah disederhanakan dalam bentuk leaflet. Nantinya, seluruh jejaring yang tergabung dalam Reliji NTB bergerak masif ke berbagai daerah. Dia meyakini akan hadir ribuan relawan Jokowi-Amin di NTB hingga masa pencoblosan. Jokowi dan KH.Ma’ruf Amin juga disebut sebagai tokoh yang bisa menelurkan ide-ide yang luar biasa sekaligus menjalankan ide-ide bung Karno. Terutama menyangkut Trisakti Kemerdekaan yakni berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya. Ketua TKD Jokowi-Amin NTB H.Misbach Mulyadi merasa bangga dengan gerakan Reliji NTB. Dia mengaku optimis bahwa berita harian nasional yang menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi - Amin di NTB meningkat tajam bukan isapan jempol. “Ini konsep yang luar biasa, selaku Ketua TKD NTB saya yakin Survei Kompas terkait kemenangan Jokowi-Amin di NTB akan menjadi kenyataan,” tegasnya. Pantauan media ini, ratusan massa relawan Jokowi-Amin memadati Lombok Raya Hall. Mereka sangat bersemangat meneriakkan yel-yel dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Usai mendapat bimbingan teknis mereka langsung terjun ke masyarakat. (ris/*)
(Suara NTB/ndi)
Ribuan Surat Suara Ditemukan Rusak
SUARA NTB
Jumat, 22 Maret 2019
Halaman 9
Parlementaria DPRD Lombok Timur
Eksekutif dan Legislatif Tetapkan Perda RPJMD 2018-2023 KAMIS (21/3) siang kemarin menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Yakni ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh legislatif dan eksekutif setelah melalui proses panjang. RPJMD adalah sebuah dokumen penting sebagai dasar pijakan pelaksanaan program pembangunan satu periode kepemimpinan, 2018 sampai dengan 2023 mendatang. Hadir langsung Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menghadiri Rapat Paripurna ke VIII rapat ke IV masa Sidang II DPRD Kabupaten Lotim tersebut. Ketua DPRD Lotim R. Rahadian Soedjono didampingi seluruh Wakil Ketua DPRD Kab. Lotim, Forkopimda, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Dalam laporan Gabungan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Lotim Tahun 2019 dalam rangka Pembahasan RPJMD 2018-2023 yang disampaikan
H.Sukiman Azmy
Saifullah, SH sebagai juru bicara menyampaikan setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam maka Gabungan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Lotim berpendapat bahwa Raperda tersebut dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Adapun saran serta rekomendasi yang dapat dirumuskan kepada semua stakeholder yang sesuai dengan kewenangannya, secara berurutan kami paparkan sebagai berikut : 1. Meminta kepada seluruh OPD agar dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja agar dapat dengan sungguh–sungguh memperhatikan visi, misi, program dan indikator pada dokumen RPJMD; 2. Perlu dilakukan penyeragaman pemikiran kepada seluruh OPD untuk sungguhsungguh mempedomani dokumen RPJMD sehingga terjadi sinkronisasi dalam mengejawantahkan Visi dan Misi Bupati, Wakil Bupati terpilih, bahkan kami menyarankan perlu dilakukan adanya kegiatan pendalaman dengan melibatkan para ahli; 3. Meminta kepada Bupati Lombok Timur agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD, sehingga seluruh tahapan dan capaian kinerja RPJMD dapat diketahui perkembangannya; 4. Diperlukan adanya inovasi dan kreativitas OPD untuk dapat menggali PAD, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah termasuk
Pimpinan DPRD Kabupaten Lotim dalam sidang paripurna kemarin pula dengan melakukan pengembangan investasi baru untuk dapat memaksimalkan peningkatan PAD; 5. Memaksimalkan koordinasi antar OPD terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan serta peningkatan IPM termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan BPJS, PKH,KIS, KIP dan lain-lain karena hal ini akan berdampak langsung pada masyarakat miskin; 6. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin mendefinitifkan Pltplt pada OPD yang ada dengan membentuk Pansel dengan materinya termasuk pengetahuan dan pemahamannya terdapat RPJMD; 7. Berhubungan dengan rekruitmen tenaga Honorarium Daerah agar betul-betul mengikuti prosedur yang sudah ada dan kedepannya tidak ada lagi kita dengar atas dasar kepentingan personil semata dan/ atau tim, tetapi semata-mata
Bupati Lotim, H.Sukiman Azmy menyalami peserta yang hadir pada Rapat Paripurna masa Sidang II DPRD Kabupaten Lotim
dengan mengedepankan skill dan profesionalisme; 8. Hendaknya dalam penetapan Peraturan Bupati (Perbup), akan lebih arif dan bijak jika sebelumnya dikomunikasikan serta dikoordinasikan dengan pihak yang terdampak langsung dengan itu termasuk dengan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah; 9. Untuk mempercepat proses penanganan dampak Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada tahun lalu dan hingga bulan Maret ini diharapkan agar Pemerintah tidak berbelit-belit, sangat birokratis serta sangat procedural serta terkesan dipolitisasi karena masyarakat sudah sangat jenuh dengan janji-janji; 10. Kita juga tidak mau mendengar lagi ada eksekusi anggaran yang dipolitisasi termasuk program aspirasi, hibah Bansos serta pemilihan perangkat desa maupun berbagai kebijakan dan program lainnya; 11. BUMD di lingkup Kabu-
paten Lombok Timur ke depan janganlah terus menjadi beban keuangan APBD tapi tetaplah berusaha maksimal sehingga dapat menjadi badan usaha yang mandiri; Setelah mendapatkan persetujuan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Lotim, Sekretaris Dewan, L. Taufik Kurrohman, S.Sos membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah. Sementara itu Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dalam sambutannya menyampaikan, dengan telah diselesaikannya Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, saat ini sedang menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Sekretaris DPRD, L. Taufik Kurrohman
(Renstra OPD) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra OPD telah diatur sedemikian rupa dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga pada Bulan April 2019 ini diharapkan seluruh OPD termasuk BUMD telah menyelesaikan Renstra OPD melalui regulasi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah tentang RPJPD, RPJMD dan perubahan-perubahannya, maka salah satu faktor yang penting menjadi perhatian kita semua adalah pascapenyusunan dokumen perencanaan ini, bagaimana konsistensi dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan itu. ‘’Mencermati dinamika pembahasan yang dilakukan sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 19 Maret 2019, saya menyampaikan isi dari Rancangan Akhir RPJMD 2018-2023, serta menyampaikan saran dan masukan serta melakukan diskusi intensif terhadap penuangan target indikator program prioritas maupun program pendukung, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan bersama dan koreksi terhadap target indikator yang telah dituangkan sebelumnya,’’ ungkap Sukiman. Bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir
RPJMD ini, kami telah menyusun ‘’pohon’’ kinerja pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2018-2023. ‘’Pohon’’ kinerja ini merupakan ringkasan yang dapat memberikan gambaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta target indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah. ‘’Pohon’’ kinerja ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder maupun pemangku kepentingan sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengendali terhadap upaya pencapaian visi dan misi sampai dengan Tahun 2023 mendatang. Secara terpisah dari Perda RPJMD 2018-2023 ini, Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD agar dapat menjadi pedoman bersama sebagai mitra pemerintah dalam tugas pengawasan. Sehingga setiap Komisi DPRD nantinya bersama mitra kerja OPD masing-masing, ketika melakukan rapat kerja akan dapat menggunakannya.(*)
Saifullah
Anggota DPRD Lotim yang hadir dalam rapat paripurna
Banyak Aduan Masyarakat
Gubernur Tekankan Pentingnya KPK Lakukan Pencegahan Mataram (Suara NTB) Laporan atau pengaduan masyarakat NTB terkait dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup banyak. Berdasarkan data KPK pada 2017 lalu, jumlah laporan masyarakat mencapai 275 aduan. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan bahwa memang banyak sekali pengaduan ke KPK. Tetapi, KPK bukan institusi yang tidak punya pengalaman matang. ‘’KPK itu institusi yang punya pengalaman. Tapi ndak harus jadi momok juga. Ini produk reformasi yang harus kita jaga bersama. Makanya, kita menyambut baik koordinasi dan supervisi pencegahan ini,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai membuka rapat koordinasi Korsupgah optimalisasi pendapatan daerah di Mataram, Rabu (21/3) siang. Menurut gubernur, pencegahan sangat penting agar orang tidak melakukan tindakan korupsi. Dengan adanya Korsupgah, maka Pemda akan mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. ‘’Kita perlu pencegahan yang paling penting. Bukan harus identik dengan eksekusi semua. Kalau pencegahan seperti ini kita tahu, mana yang boleh, mana yang bahaya. Ini kan membuat jadi lebih hati-hati. Tapi kalau sudah dicegah masih begitu juga, iya sudah,’’ katanya. Catatan Suara NTB, berdasarkan data yang disampaikan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda menyebutkan jumlah laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dari NTB sebanyak 275 aduan. Laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK itu terakumulasi sejak 2014 hingga 2017. Sebanyak 275 laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK itu tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Seperti Kabupaten Bima 22 pengaduan, Kota Bima 15 pengaduan, Dompu 13 pengaduan, Lombok Barat 37 pengaduan. Lombok Tengah 17 pengaduan, Lombok Timur 14 pengaduan. Selanjutnya, Lombok Utara 12 pengaduan, Kota Mataram 106 pengaduan, Sumbawa dan Sumbawa Barat masing-masing 21 dan 18 pengaduan masyarakat. Tahun 2014, jumlah pengaduan masyarakat ke KPK terkait dugaan korupsi di NTB sebanyak 113 laporan, 2015 sebanyak 78 laporan, 2016 sebanyak 73 laporan dan 2017, baru 11 aduan. 11 aduan masyarakat yang masuk ke KPK itu, masing-masing, Bima satu laporan, Lombok Tengah 2 laporan, Lombok Utara satu laporan, Kota Mataram 6 laporan dan Lombok Barat satu laporan. Dari 275 laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK, sebanyak 124 aduan non Tindak Pidana Korupsi (TPK), 2 aduan yang berkiatan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi 11 aduan, pemerasan 14 aduan. Kemudian penggelapan dalam jabatan 2 adu-
an, perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangan yang merugikan keuangan negara 100 aduan. Selebihnya, penyuapan dan
perbuatan curang. Laporan penggelapan dalam jabatan itu masing-masing tahun 2015 dan 2017 masing-masing satu aduan. (nas)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
Halaman 10
Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian masyarakat, bertempat di TK Cahaya Ananda, Bagirati, Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pengabdian masyarakat itu mengusung tema peningkatan kompetensi guru dalam upaya optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini. Dilaksanakan sejak Kamis (21/3) sampai dengan Senin (25/3) pekan depan. Ketua Kelompok Pengabdian Masyarakat Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram, Ni Made Arini, S.Ag., M.Pd., dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu diikuti oleh 40 or-
ang peserta yang berasal dari guru PAUD yang bernuansa Hindu di Kota Mataram, dengan dua orang narasumber. Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian itu, yaitu kreativitas guru PAUD penunjang pengembangan enam penilaian peserta didik, pengelolaan PAUD, Upakara, lagu daerah untuk anak-anak, wawasan kebangsaan, dan pelatihan APE dan psikologi pengembangan anak. “Akan dipandu oleh tim pengabdian masyarakat,” jelas Arini. Arini berharap melalui kegiatan pengabdian ini dapat berbagai wawasan, pengalaman, dan pengetahuan tentang pembelajaran di PAUD. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah TK Cahaya Ananda yang ikut berper-
Tak Sepakat UN Dihapus ADANYA pernyataan dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno dalam Debat Presiden, Minggu (17/ 3) lalu yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) di sekolah mendapat tanggapan pengamat pendidikan di daerah ini. dalam debat itu, Sandiaga menyebut ujian nasional sebagai salah satu sumber biaya tertinggi dalam sistem pendidikan nasional. Jika terpilih sebagai wapres, Sandiaga akan mengganti UN dengan penelusuran minat dan bakat. Menurut dia, penelusuran minat dan bakat lebih aplikatif bagi peserta didik. Bagi pengamat pendidikan FKIP Universitas Mataram, Dr. Bajang Asrin, tak sepakat dengan ide Sandiaga Uno yang ingin menghapus UN. Menurutnya, UN berfungsi untuk mengontrol mutu pendidikan secara nasional. Dikatakan UN tidak menjadi parameter kelulusan siswa itu benar, namun UN dengan pola yang lebih terpusat pada sekolah menjadi sangat dibutuhkan saat ini. “Hal ini agar dapat diketahui dengan tepat capaian pembelajaran siswa secara tepat. UN harus lebih diserahkan pada guru dan sekolah,” katanya menjelaskan. Dilanjutkannya, di era disrupsi saat ini, kita butuh pengelolaan pendidikan yang lebih mandiri di tingkat sekolah agar sekolah dapat berakselerasi lebih cepat dengan ekosistem pendidikan yang berkembang. “Termasuk terkait evaluasi pendidikan sebaiknya sudah tertangani secara mandiri oleh sekolah dalam bingkai UN,” jelasnya. Keinginan Sandiaga untuk menggantikan UN dengan penelusuran bakat dan minat kurang tepat. Karena evaluasi jelas untuk mengukur capaian prestasi siswa selama pendidikan. Sedangkan penelusuran minat dan bakat, hanya ingim mengetahui potensi siswa yang ingin dikembangkan dalam pendidikan. “Ini soal manajmen UN yang sangat terpusat mestinya menyerahkan ke sekolah,” ungkap Bajang Asrin Asrin. (dys)
an serta dalam kegiatan dan menyiapkan tempat untuk kegiatan pengabdian ini. Kepala TK Cahaya Ananda, Ida Ayu Anom Satiani, SE., dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya atas kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja, karena bisa mengumpulkan guru-guru PAUD yang tergabung di KKGH Kota Mataram. “Luar biasa kita diberikan fasilitas oleh tim pengabdian STAHN Gde Pudja. Semoga kerja sama yang sekarang terjalin bisa seterusnya dan TK Cahaya Ananda siap membantu jika ada kerja sama berikutnya,” katanya. Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., yang mewakili Ketua STAHN Gde
Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan STAHN Gde Pudja selama dua tahun terakhir melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan Prodi. Di tahun ini, pihaknya sudah melaksanakan pengabdian masyarakat sejak bulan Februari lalu. “Intinya STAHN Gde Pudja Mataram melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kegiatan ini untuk membuat kami berbaur karena STAHN Gde Pudja milik kita semua. Tim dari Prodi PG-PAUD akan berbagi bersama guru-guru. Ada beberapa tim yang memang bidang keahlian tertentu untuk berbagi bersama-sama,” kata Dewi Rahayu. (ron/*)
(Suara NTB/ron)
FOTO BERSAMA - Tim pengabdian masyarakat Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram berfoto bersama dengan peserta kegiatan pengabdian masyarakat saat pembukaan kegiatan di TK Cahaya Ananda, Bagirati, Karang Taliwang, Kamis (21/3).
Jelang UNBK SMK, Dikbud Surati PLN dan Telkom Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK akan dimulai pada Senin (25/3) pekan depan. Persiapan akhir mulai dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, salah satunya bersurat dan berkoordinasi ke PLN dan Telkom agar mendukung kelancaran pelaksanaan UNBK. Hal itu disampaikan Ketua Panitia UN Provinsi NTB, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (21/3). Menurutnya, pihaknya sudah bersurat dan berkoordinasi dengan PLN agar tidak melakukan pemadaman saat UNBK. Selain itu juga bersurat ke Telkom, agar menj a m i n H. Aidy Furqon (Suara NTB/dok)
jaringan tidak low. Sementara itu untuk sinkronisasi di tiap sekolah akan dilaksanakan pada Jumat (22/3) dan Sabtu (23/3). “Besok Sabtu dilakukan sinkronisasi final di tiap sekolah penyelenggara,” katanya. Terpisah, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengakui persiapan sekolah sudah matang dan siap untuk mengikuti UNBK. “Insya Allah semua sekolah
siap,” katanya saat dihubungi Kamis (21/3) sore. Peserta UNBK SMK di NTB sebanyak 20.558 siswa berasal dari 291 SMK negeri dan swasta di NTB. Pada pelaksanaan UNBK nanti, akan ada sebanyak 325 server dan 8.340 client yang akan digunakan oleh SMK. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Setelah UNBK SMK, dilanjutkan dengan UNBK SMA/MA yang akan dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019.
Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 1216 April 2019. Sebanyak 52.123 siswa SMA/MA di NTB terdaftar mengikuti UNBK tahun 2019. Dengan rincian sebanyak 32.273 orang merupakan siswa SMA dan 19.850 orang merupakan siswa MA. Sementara itu, jumlah SMA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 314 sekolah, di mana 155 sekolah merupakan sekolah negeri dan 159 sekolah merupakan sekolah swasta. Sedangkan, untuk MA, sebanyak 510 sekolah akan mengikuti UNBK, di mana 17 sekolah merupakan sekolah negeri, dan 493 sekolah merupakan sekolah swasta. (ron) (Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
LPPM Gelar Workshop Penyusunan Proposal Hibah Penelitian Kompetitif Nasional Mataram (Suara NTB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram (Unram) menggelar workshop penyusunan proposal hibah penelitian kompetitif nasional bidang ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan humaniora selama dua hari (21-22 Maret 2019) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Kegiatan workshop ini dihadiri lebih dari 70 dosen di lingkungan Unram seperti dosen FEB, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, FKIP, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. LPPM mengundang dua reviewer nasional Dr. Drajat Tri Kartono dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Dr. Hotnair Siringoringo sebagai narasumber. Harapannya pengalaman narasumber sebagai reviewer nasional dapat dibagi untuk meningkatkan jumlah proposal penelitian di bidang sosial, ekonomi dan humaniora yang diterima di tingkat nasional. Sementara itu, LPPM juga menghadirkan peneliti-peneliti muda Unram yang telah sukses menerima hibah-hibah penelitian nasional, seperti Dr. Sukardi dan Ahmad Sirulhaq, MA untuk membagi kisah suksesnya dan motivasi dosen-dosen di bidang sosial, ekonomi dan humaniora agar terus berkompetisi memperoleh hibah-hibah penelitian nasional. Ketua Pelaksana Kegiatan Lalu Adi Permadi, SE., MM, menjelaskan, tujuan diadakannya workshop penyusunan hibah penelitian kompetitif nasional bidang sosial, ekonomi dan humaniora adalah untuk meningkatkan penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan humaniora. “Dengan adanya workshop ini, diharapkan penelitian di bidang sosial, ekonomi dan humaniora dapat lebih kompetitif di masa yang akan datang. Selain itu, proposal-proposal penelitian di bidang sosial ekonomi dan humaniora juga diharapkan akan semakin banyak yang diterima pada tingkat nasional,” ujarnya. Sementara Dr. Kurniawan, SH., M.Hum., yang mewakili rektor menekankan agar dosen dapat meningkatkan jumlah publikasi. “Sebagai seorang dosen, pasti kita akan melakukan penelitian, kami berharap dengan adanya workshop ini akan banyak proposal-proposal penelitian yang bisa diterima di tingkat nasional, karena banyak sekali hibah-hibah penelitian yang diberikan di kementerian,” ungkapnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
WORKSHOP - LPPM Unram menggelar workshop penyusunan proposal hibah kompetitif bagi dosen lingkup Unram, Kamis (21/3).
Dua Hari Menggalang Dana
SMKN 1 Sikur Serahkan Bantuan Korban Gempa Selong (Suara NTB) Gempa dengan magnitudo 5,4 dan 5,1 Minggu, 17 Maret 2019 lalu menimbulkan kerusakan dan trauma mendalam bagi korban yang terdampak gempa yang terjadi di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, warga juga mengalami kerugian material dan non material. Sebagai bentuk perhatian, SMKN 1 Sikur Kamis (21/ 3)pagi memberikan bantuan hasil penggalangan dana OSIS setempat. Kepala SMKN 1 Sikur Lalu Yaniwardan, M.Pd mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap sesama dan memberikan pembelajaran pendidikan karakter kepada siswasiswi SMKN 1 Sikur untuk berbagi dan bermpati. Kegiatan penggalangan dana untuk korban gempa dilakukan selama 2 hari dengan mengerahkan Pengurus OSIS untuk turun ke kelas-kelas, bapak, ibu guru, dan staf tata usaha. Di samping itu juga, pada saat pulang sekolah mereka juga melakukan penggalangan dana bantuan ke masyarakat sekitar sekolah. Bantuan yang terkumpul berupa uang, beras, air miner-
al, nasi bungkus dan pakaian layak pakai. Sumbangan disalurkan langsung ke lokasi bencana di Dusun Solong. Harapan kami semoga bantuan ini dapat meringankan penderitaan korban serta menghibur mereka agar segera bangkit kembali. Demikian juga, kegiatan ini bisa membentuk karakter siswa sesuai misi sekolah yaitu siswa yang memiliki karakter Renamagori (Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong-royong, dan Integritas). “Sehingga kegiatan ini bisa menguatkan karakter siswa yang religius dan gotong royong,” ujarnya. Sementara itu, Risna warga Solong sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, khususnya dari SMKN 1 Sikur, karena sedikit tidak dapat melihat langsung apa yang dialami dan dapat mengurangi penderitaan korban gempa. Risna bercerita bahwa saat gempa dia baru saja bangun tidur siang. Syukurnya, saat gempa menguncang, Risna langsung lari ke halaman rumah. “Selang berapa menit gempa kedualah yang meruntuhkan rumah. Alhamdulilah tidak ada korban dari keluarga hanya korban material dan perasaan saja yang kami alami,” ceritanya. (dys)
SERAHKAN - Perwakilan SMKN 1 sikur menyerahkan bantuan bagi korban gempa di Dusun Solong Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, Kamis (21/3).
12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Mataram (Suara NTB) ya jika ada hal teknis yang akan pernah ada habisnya, dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Lembaga Penjaminan menjadi kerja sama, akan ada tidak bisa diatasi secara sepi12345678901234567890123456789012123456789012345678 Mutu Pendidikan (LPMP) MoU lainnya yang membahas hak, melainkan harus dicari 12345678901234567890123456789012123456789012345678 NTB meneken nota kesepa- secara teknis kerja sama itu. solusi dan penyelesaian secara 12345678901234567890123456789012123456789012345678 haman atau Memorandum of “Tujuannya supaya kita pun- bersama-sama. Mutu pendid12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Understanding (MoU) dengan ya komitmen tertulis pelaksna- ikan adalah inti dan tujuan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dinas pendidikan kabupaten/ kaan peningkatan mutu pendidi- dari semua kegiatan kebijakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kota dan provinsi NTB, pada kan itu kita punya komitmen ber- dan pelaksanaan program12345678901234567890123456789012123456789012345678 kegiatan Rapat Koordinasi sama untuk saling bahu mem- program pendidikan, dan up12345678901234567890123456789012123456789012345678 Terpadu Pusat dan Daerah bahu. Terkait hal teknis ada MoU aya meningkatkan mutu 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 yang dilaksanakan sejak Se- lagi, khusus untuk masing-mas- menjadi tanggungjawab ber12345678901234567890123456789012123456789012345678 nin (18/3) sampai dengan Ka- ing kegiatan itu,” jelas Minhajul. sama semua pihak baik pe12345678901234567890123456789012123456789012345678 mis (21/3). MoU itu sebagai Minhajul menjelaskan, Rap- merintah pusat, pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dasar hukum untuk kerja at Koordinasi Terpadu dilaksan- daerah, satuan pendidikan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sama LPMP NTB dengan pe- akan karena permasalahan pen- masyarakat, dan semua stake 12345678901234567890123456789012123456789012345678 merintah daerah. didikan sangat kompleks, tidak holder terkait. (ron) 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Kepala LPMP NTB, Min12345678901234567890123456789012123456789012345678 hajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menjelaskan secara umum 12345678901234567890123456789012123456789012345678 banyak kegiatan kemitraan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dengan dinas kabupaten/kota 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dan provinsi. “MoU ini se12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 bagai paying hukum dasar 12345678901234567890123456789012123456789012345678 denga dinas. Jadi saat kami 12345678901234567890123456789012123456789012345678 memfasilitasi KKG atau 12345678901234567890123456789012123456789012345678 MGMP kita punya dasar hu12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kum, jika ada permintaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 mengeluarkan sertifikat, itu 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sudah ada daftar hukumnya,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ujarnya kepada Suara NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Minhajul menekankan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 melalui MoU itu agar memi12345678901234567890123456789012123456789012345678 liki komitmen tertulis pelak- FOTO BERSAMA - Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sanaan peningkatan mutu S.Pd., M.Si., berfoto bersama Kepala Dinas Pendidikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 pendidikan. MoU ini masih atau Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 bersifat umum, belum ada kabupaten/kota di NTB, seusai penandatanganan nota 12345678901234567890123456789012123456789012345678 klausul secara rinci. Nantin- kesepahaman atau MoU. 12345678901234567890123456789012123456789012345678
Teken Nota Kesepahaman untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan
(Suara NTB/ron)
Jumat, 22 Maret 2019
Pemecatan ASN Mantan Napi Korupsi Masih Diproses Dompu (Suara NTB) – Edaran MenPANRB untuk memecat ASN Eks napi korupsi sebelum 30 April belum ditindaklanjuti. Pemkab Dompu masih dalam proses pembahasan bersama jajarannya. Demikian ungkap Kabid Pengembangan dan Kepegawaian BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH, Kamis (21/3). Ia mengatakan, Surat Edaran (SE) dengan Nomor B/M. SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari itu telah disampaikannya ke Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Namun sejauh mana prosesnya belum diketahui pasti. “Sedang kita proses itu kan tidak gampang juga,” kata dia menjawab Suara NTB di kantornya. Terkait sanksi pembebastugasan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan edaran itu, Asraruddin tak berani berkomentar. Itu merupakan ranah pimpinannya. Disamping menunggu proses pembahasan bersama pihak terkait. BKDPSDM pun menanti putusan jaksa sebagai dasar dalam menerbitkan SK pemecatan. “Kita pegang dulu keputusan itu baru nanti kita buatkan SK. Nantikan kita kutip keputusan perkara nomor sekian dengan dengan vonisnya. Kan harus kita kutip semua itu,” jelasnya. Di Dompu, lanjut dia, terdapat lima ASN eks napi korupsi yang sudah diusulkan pemecatan. Bahkan dari awal setelah terbitnya SKB tiga menteri itu sudah diberhentikan gajinya oleh PPKAD. Namun demikian, dari lima ASN ini masih ada yang aktif bekerja di instansi pemerintah. “Mereka ini ada yang kerja ada yang tidak, cuma gajinya sudah diberhentikan oleh PPKAD. Untuk selanjutnya masih berproses,” tandasnya. (jun)
SUARA NTB
Halaman 11
Satgas KONI NTB Segera Evaluasi Atlet Pelatnas Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung NTB sudah berjalan dua bulan. Pihak Satuan Tugas (Satgas) KONI NTB merasa sudah saatnya mengevaluasi perkembangan atlet Pelatda Mayung NTB yang berlatih di Pelatnas dan di luar daerah. Tim Satgas KONI NTB, Hari Gunawan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (21/3) mengatakan jumlah atlet NTB yang masuk Pelatnas cukup banyak tahun ini. Dimisalkannya di cabang olahraga atletik sedikitnya
ada lima atlet NTB yang ada di Pelatnas, yakni Lalu Muhammad Zohri, Safwaturahman, Fadlin, Andrian dan Sudirman Hadi. Selanjutnya, di cabor voli pasir terdapat, Danangsyah dan Desi Ratnasari. Selain itu
ada juga atlet atlet karate, Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan atlet tenis, Panji Untung Setiawan selama dua bulan Pelatda berjalan masih latihan di Jakarta persiapan mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas). Menurut Hari, aktivitas lati-
han sejumlah atlet NTB yang ada di Pelatnas maupun di luar daerah NTB ini harus segera dipantau perkembangannya oleh Satgas KONI NTB. Dengan begitu, pihak KONI NTB dapat mengevaluasi sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai. “Rencananya kita akan memantau latihan atlet karate Ahmad Zigi Zaresta Yuda yang selama dua bulan ini latihan di Jakarta. Kami juga ingin mengevaluasi progres latihan yang ada di Pelatnas, se-
hingga kita tau seberapa besar perkembangan atlet NTB selama di Pelatnas,” ucapnya. Terkait dengan program Satgas KONI NTB ini diupayakan dapat dieksekusi bulan Maret ini. Sebab semua atlet akan segera mengikuti ajang Pra-PON. Seperti atlet cabor atletik akan tampil di Kejurnas Atletik Jatim Open di Surabaya, Jatim, 28-31 Maret 2019. Begitu juga atlet lainnya harus dievaluasi sebelum tampil di event nasional. (fan)
Disdukcapil Sumbawa Intensifkan Jemput Bola dan Pelayanan Malam Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa kembali mengintensifkan kegiatan jemput bola dan pelayanan malam dalam melakukan perekaman E-KTP. Hal ini guna memastikan masyarakat memiliki E-KTP dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada April 2019 mendatang. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli menyampaikan, pihaknya terus melakukan jemput bola (Suara NTB/ind) di kecamatan-kecamatan H. Zulqifli untuk perekaman E-KTP. Hal ini juga akan semakin diintensifkan, terutama di kecamatan yang warganya masih banyak belum melakukan perekaman. Begitupula di kelurahan yang berada di Kecamatan Sumbawa, pihaknya akan kembali menerapkan pelayanan di hari libur yakni setiap malam Sabtu dan Minggu. “Kita coba ubah lagi strategi. Kita coba undang lagi untuk kelurahan yang ada di Sumbawa untuk melakukan perekaman. Pelayanan dilakukan malam hari di hari libur. Selain itu jemput bola di kecamatan juga sedang berjalan. Selanjutnya di empat kecamatan lain juga kita intensifkan perekaman lagi, seperti Lunyuk, Labangka, Maronge, dan Plampang,” ujarnya. Diungkapkannya, sementara ini pihaknya belum mendapatkan data terbaru mengenai capaian perekaman yang dilakukan dari pemerintah pusat. Pihaknya baru mendapatkan data triwulan pertama di tahun 2018 lalu yakni sebanyak 11.159 jiwa yang belum merekam atau sekitar 3,01 persen. Meskipun demikian, jumlah tersebut dipastikan sudah jauh berkurang. Karena selain pelayanan rutin di kabupaten, pihaknya juga gencar melakukan jemput bola di kecamatan. Diperkirakan, jumlah yang belum merekam saat ini berkisar antara 1.000 atau 2.000 orang. “Untuk data terbaru belum ada kepastian dari pusat. Terakhir data triwulan 1 per 30 Juni 2018 sekitar 3,01 persen. Kalau data triwulan 2 sampai sekarang belum kami terima. Gambarannya dari hitungan kita sekitar 1.000 yang belum merekam. Karena dari bulan Juli lalu sampai sekarang kita terus melakukan pelayanan,” terang H. Zul. Diakuinya, dalam melakukan pelayanan terutama jemput bola, pihaknya masih terkendala kehadiran dari masyarakat di lokasi pelayanan. Padahal sebelumnya pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun kelurahan. Untuk itu, diharapkan kerjasama semua pihak dan masyarakat untuk mau mendatangi lokasi pelayanan yang sudah ditentukan. “Kemungkinan memang mereka tidak menganggap penting (perekaman). Karena pada kenyataannya ada sedikit sekali yang mendatangi tempat pelayanan. Memang ini yang menjadi tantangan kita,” tandasnya. (ind)
(Suara NTB/fan)
ADU CEPAT - Dua atlet atletik pelajar putri adu cepat di Lintasan Atletik di GOR 17 Desember Turide Mataram, belum lama ini. Kegiatan itu merupakan pemusatan latihan atlet PPLP NTB dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua, bulan September 2019.
Kasus Kemuning, Auditor Klarifikasi Camat Sekongkang Taliwang (Suara NTB) Tim auditor dari Inspektorat Provinsi masih terus mendalami kasus dugaan penyimpangan APBDes di desa Kemuning tahun 2017 lalu. Bahkan untuk mendalami kasus yang merugikan negara Rp935 juta tersebut, tim auditor juga memanggil camat setempat terkait mekanisme pencairan dana tersebut. Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,SIK, Kamis (21/3) membenarkan adanya pemanggilan Camat Sekongkang guna memberikan klarifikasi terkait kasus APBDes desa Kemuning tersebut. Adapun hal yang diklarifikasi yakni masalah pengajuan anggaran
Arif Siap Tampil di Kejurnas Jatim Open Mataram (Suara NTB) Arif juga berharap bisa mendulang medAtlet atletik NTB, Arif Rahman akan melak- ali emas di event itu. Jika bisa meraih sanakan akad nikah dan resepsi pernikahan 31 medali emas, ia ingin memMaret mendatang. Namun di waktu sama Arif persembahkan medali emas juga akan ambil bagian di Kejurnas Atletik Jaitu sebagai kado istrinya. tim Open yang akan berlangsung di Surabaya, Di tempat terpisah, PelJawa Timur (Jatim), 28-31 April 2019. atih Atletik, H. Muhdar juga Keinginan tampil di ajang prakualifikasi memastikan Arif akan PON itu sempat membuat Arif pesimis, pasaltampil di kejurnas nya di hari yang bersamaan ia juga harus melakatletik Jatim sanakan acara pernikahan dengan wanita berOpen. Rencananya darah Jawa-Bali yang akan dihelat di Bali, Arif akan turun di 31 Maret 2019. nomor 400 meter. Meski acara pernikahannya berjalan Arif tidak turun di bersamaan dengan kejurnas Jatim Open, nomor estafet namun Arif memastikan event itu tidak 4x400 meter kareakan mengganggu suksesi pernikahanna lombanya tangnya. Pasalnya acara pernikahan tanggal 31 Maret atau gal 31 Maret, sementara nomor 400 bersamaan dengan meter yang diikutinya di gelar 29 acara nikah “Arif Maret. Itu artinya masih ada waktu akan kita kirim di dua hari lagi Arif bisa kembali ke Bali kejurnas Jatim melaksanakan pernikahan. Open. Ia akan Atas alasan itu, Arif pun mengaturun di kelas takan sudah siap tampil di kejur400 meter,” nas atletik Jatim Open. Peraih ucapnya. medali emas nomor estafet 4x400 (fan) meter di PON 2016 ini akan ikuti nomor 400 meter perorangan di event yang memperebutkan tiket lolos limit PON Atletik di Papua tahun 2020. “Sebelum nikah, saya ikut kejurnas atletik tanggal 29 Maret. Selanjutnya baru ikut acara pernikahan di Bali tanggal 31 Maret,” ucap Arif Rahman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (21/3). Tekad Arif mengikuti kejurnas Jatim Open sudah buArif Rahman lat, pasalnya dia ingin mengejar tiket lolos PON. Selain ingin meraih tiket PON,
baik itu DD maupun ADD di tahap pertama triwulan satu. Karena di dalam aturannya sebelum anggaran tersebut dicairkan, harus mendapat persetujuan dari hasil asistensi di Kecamatan. Permintaan klarifikasi juga dilayangkan oleh tim untuk mengetahui pengawasan oleh Kecamatan terhadap pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Kades tersebut. Sehingga pada saat kasus ini dilanjutkan ke tahap penetapan tersangka, sudah tidak ada kendala di penanganannya. “Pemanggilan camat ini hanya sebatas klarifikasi saja tidak ada masalah lainnya. Karena didalam penanganan kasus tersebut masih dilaku-
kan pendalaman,” ujarnya saat ditemui Suara NTB. Dikatakannya, hingga saat ini belum ada satupun tersangka dalam kasus tersebut yang ditetapkan. Hal itu terjadi karena, pihaknya masih butuh keterangan saksi ahli dan hasil PKN dari Inspektorat Provinsi. Jika saksi ahli sudah lengkap, baru dilanjutkan penetapan tersangka. Bahkan saat ini identitas calon tersangkanya sudah dikantongi tinggal menunggu waktu yang tepat dan hasil penghitungan PKN dari Provinsi. Tambahan saksi ini dianggap sangat penting, agar tidak ada lagi kesan negatif di masyarakat. Karena jika hanya mengandalkan tim
dari Inspektorat Kabupaten dianggap masih belum kuat sehingga butuh tambahan saksi lain. Hal itu sengaja dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menutupi celah kasus itu tidak berlanjut. “Memang untuk identitas calon tersangka sudah kita kantongi, tinggal kita menunggu waktu saja. Kita juga tetap akan mengupayakan supaya kasus ini bisa tuntas di 2019,” tukasnya. Camat Sekongkang, Syafruddin membenarkan pemanggilan terhadap dirinya. Hanya saja pemanggilan itu sebatas upaya klarifikasi saja bukan karena masalah yang lain. Bahkan hasil rekomendasi dari Kecamatan juga
sudah tidak ada masalah lagi, karena sudah sesuai dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) di masing-masing tingkatan. Bahkan di saat pemberian rekomendasi, pihak terkait juga mengingatkan supaya penggunaan anggaran bisa sesuai dengan peruntukan. Tetapi pada saat pelaksanaan di lapangan justru tidak sama, sehingga tidak ada masalah di tingkat Kecamatan. “Saya diminta untuk menjelaskan terhadap metode pencairan dana tersebut dan itu tidak ada masalah ditingkat Kecamatan. Melainkan itu murni dari oknum yang bersangkutan yang sengaja membuat masalah,” singkatnya. (ils)
KSB Segera Usul Pembangunan Lapas Taliwang (Suara NTB) Setelah memastikan pembangunan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan kembali mengusulkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk kehadiran kehadiran Rumah Tahanan (Rutan) di daerah. Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, pembangunan gedung UKK Imigrasi KSB akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Hal itu dipastikannya setelah mendapat informasi dari pihak kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB. “Kemarin (Rabu) kami menerima kunjungan kepala kantor wilayah Kemenkumham NTB, dan disampaikan untuk UKK Imigrasi tinggal dibangun saja,” terangnya kepada wartawan, Kamis (21/3). Wabup mengaku, sangat bersyukur dengan finalisasi pembangunan UKK Imigrasi tersebut tahun ini. Karena dengan begitu Pemda KSB dapat melangkah pada rencana berikutnya untuk melengkapi unit kerja lembaga vertikal lainnya yang berada di bawah gugus kendali Kemenkumham. “Imigrasinya sudah siap bangun. Sekerang kita siapkan rencana berikutnya,” cetusnya. Salah satu kelembagaan vertikal di bawah gugus kendali Kemenkumham yang siap diusulkan Pemda KSB adalah kehadiran Rutan. Menurut Wabup, dirinya dan bupati telah sepakat untuk mengusulkan kehadiran Rutan dan kantor Lapas (lembaga pemasyarakatan). “Berkas administrasinya kita sedang susun. Jadi
dalam waktu dekat kita ajukan ke Kemenkumham,” sebutnya. Selama ini kata Wabup, beberapa pelayanan lembaga vertikal pemerintah bagi masyarakat KSB kurang optimal. Sebab kantor layanannya berada di Kabupaten Sumbawa sehingga jauh dari jangkauan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemda KSB dalam. 3 tahun terakhir akhirnya mulai mempercepat kehadiran lembaga-lembaga tersebut di daerah. Beberapa kemudina telah berhasil di tempatkan di KSB, seperti kantor pengadilan agama, kantor kejaksaan negeri yang dalam tahap pembangunan gedung, serta Markas Komando Distrik Militer (Makodim). “Alhamdulillah sementara ini upaya mendekatkan pelayanan lembaga vertikal bagi masyarakat kita sudah ada yang mulai berjalan. Kita juga target UKK Imigrasi paling lambat sudah bisa melayani masyarakat kita,” harap Wabup. Selanjutnya ia menyampaikan, pendekatan pelayanan lembaga vertikal pemerintah kepada masyarakat merupakan sala satu cita-citanya bersama bupati saat ini. Sebab Wabup meyakini cara itu akan mendorong kenyamanan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. “Kalau berurusan semuanya harus ke Sumbawa kan masyarakat pasti tidak nyaman. Karena sudah jauh pasti butuh biaya lagi. Nah kalau di sini (KSB) kan masyarakat bisa datang kapan saja,” pungkasnya. (bug)
(Suara NTB/dok)
I Gusti Bagus Saputra
Bagus Bidik Emas di Asian Championship Mataram (Suara NTB) Atlet Balap Sepeda NTB, I Gusti Bagus Saputra akan tampil di Balap Sepeda BMX Asean Championship yang akan berlangsung di Malaysia, 13-14 April 2019. Peraih medali perak Asian Games 2018 ini membidik medali emas di event tersebut. “Targetnya sih semoga bisa juara Asia. Dan bisa dapet jersey terbaik asia,” ucap I Gusti Bagus Saputra ketika dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (21/3). Peraih medali emas SEA Games 2019 ini menuturkan target juara di event internasional itu cukup beralasan. Pasalnya ia sudah mempersiapkan diri cukup lama menghadapi event internasional itu. Selain itu Bagus sudah menjajal beberapa event nasional menghadapi level Asia.
“Persiapan sudah 80 persen, sekarang lagi di Jogja, ikut lomba nasional sekalian nyoba hasil latihan yang sudah beberapa bulan diikuti,” terangnya. Selain sudah menjajal beberapa event nasional, Bagus juga telah mengikuti beberapa event internasional dan sukses menorehkan sejumlah prestasi. Terakhir atlet asal Kota Mataram ini sukses merebut medali perak di Asian Games 2018. Sebelumnya Bagus juga pernah mendulang medali emas di SEA Games 2019. Sukses di beberapa event internasional, Bagus selalu mendapat kesempatan mewakili tim Indonesia di level internasional. Event yang akan diikuti Bagus saat ini adalah Asian Champhionship yang akan berlangsung di Malaysia, 13-14 April. Bagus akan membidik medali emas di event ini, karena targetnya ingin menjadi juara Asia. (fan)
SUARA NTB
Jumat, 22 Maret 2019
Halaman 12
Bupati Beri Waktu Dua Bulan Tata Objek Wisata Tiu Kelep Tanjung (Suara NTB) Sejak gempa 29 Juli 2018 lalu, seluruh objek wisata di Lombok Utara, butuh penataan dan perbaikan. Tidak hanya menyangkut
lereng/tebing di objek-objek wisata, tetapi juga akses masuk ke destinasi wisata perlu doptimalkan penganggarannya. Bupati Lombok Utara, Dr. H.
Najmul Akhyar, SH. MH., Kamis (21/3) mengakui, objek wisata di Lombok Utara pascagempa perlu dievaluasi, terutama dari sisi keamanan wisatawan saat berkunjung. Ia bahkan mendorong, objek-objek wisata yang ada diinventaris dan dinilai sejauhmana tingkat kerawanannya. “Untuk sementara, kondisi cuaca seperti ini kita harus lakukan recovery dulu,” ujar bupati. Pada objek wisata Tiu Kelep yang mengalami longsor saat terjadinya gempa, Minggu (17/ 3), Bupati meminta OPD terkait untuk menutup akses pengunjung ke tempat itu. Ia melihat, akses jalan ke air terjun cukup
curam dan licin. “Untuk beberapa saat, Tiu Kelep harus kita tutup dulu. Kita lakukan perbaikan dulu, karena sayalihatjalanituluarbiasacuram, kemudian licin,” sambungnya. Destinasi wisata alam di Lombok Utara memang menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kondisi pascagempa seolah tidak mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Najmul mencontohkan, animo wisatawan asal Malaysia tidak berkurang meski objek wisata air terjun memakan korban pascagempa. Berbincang dengan pejabat Atase Kedutaan Malaysia untuk RI di KLU, Na-
jmul menangkap kesan yang positif terkait respons Pemerintah Malaysia. Mulai dari tidak dikeluarkannya travel warning, hingga pertanyaan dibolehkannya lokasi air terjun boleh dan aman dikunjungi. “Saya katakan ke pejabat dari Malaysia, mudahan tidak kapok. Oh tidak katanya. Mereka tanya balik, kapan itu diperbaiki?” ujarnya meniru respons pejabat atase Malaysia. Mendapat pertanyaan itu, Najmul pun meyakinkan bahwa pengunjung dari berbagai daerah dan berbagai negara, bisa mengakses objek wisata khususnya Air Terjun Tiu Kelep dan Sindang
Gila dalam waktu 2 bulan ke depan. Ia bahkan meminta agar Disbudpar memprioritaskan, objek-objek wisata yang menunjang ekonomi masyarakat mendapat perhatian yang sama dalam kebijakan recovery. “Saya katakan, insyaallah dalam satu atau dua
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR6856CS NOKA/NOSIN : MH1JFS2166KO74276/ JFS2E- 1074782 AN. MUSLIN M. SALEH HLG DSKTR KOTA MATARAM
(Suara NTB/ari)
TATA OBJEK - Penataan objek wisata masih menjadi PR besar Pemda KLU. Termasuk Gili Trawangan, 3 fastboat, Sabtu (16/3) lalu, terpaksa menurunkan penumpang semaunya, karena tidak ada dermaga.
HLG STNK R4 TOYOTA AVANZA DR1075AT NOKA/NOSIN : MHKM1BA3JDK160377/ MB88634 AN. MOCH THOHA HLG DSKTR KOTA MATARAM
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
HLG STNK R4 DATSUN GO PANCA DR1023XE NOKA/ NOSIN : MHBJ2CH2FGJ012269/ HR 12751236T AN. SUDIRMAN HLG DSKTR JL. YOS SUDARSO KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR6618BF NOKA/NOSIN ; MH32P20037K691801/ 2P2690097 AN. SAMSUL HAKIM HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
bulan tuntas. Jadi mereka ingin datang lagi kemari,” sebutnya. Apa yang terjadi di Tiu Kelep, tambah dia, menjadi pelajaran berharga bagi objek wisata di tempat-tempat lain. Objek wisata di manapun di Lombok Utara, harus memperharikan aspek keselamatan pengunjung. (ari)
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
HILANG STNK R2 HONDA DR6892CT NOKA/NOSIN : MH1JM3111HK049963/ JM31E1053515 AN. RIDWAN BAKRI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 22 Maret 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
OPINI
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 NTB merupakan salah satu daerah pengirim Tenaga Kerja In1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 donesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di In1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 donesia. Sebagai daerah dengan pengirim TKI terbesar, sistem 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 perekrutan hingga pengiriman TKI ke sejumlah negara penempa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 beberapa negara Timur Tengah belum seperti diharapkan. Pengir1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 imannya masih belum mempertimbangkan seperti apa kemam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 puan dari calon TKI, sehingga saat di negara tujuan banyak tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sesuai penempatan. Akibatnya, banyak di antara mereka terpaksa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kabur dari tempat kerja dan menjadi TKI ilegal. Belum lagi, mereka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi buronan dari aparat keamanan negara setempat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Meski ini adalah kasus-kasus lama dan kejadiannya selalu beru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lang terus setiap tahun. Awal Maret lalu, aparat keamanan di Kepulauan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Riau terpaksa membatalkan keberangkatan sebuah boat yang dimod1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ifikasi menuju Malaysia. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nemukan puluhan calon TKI ilegal asal beberapa daerah di Indonesia, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 termasuk NTB yang akan diberangkatkan menuju Malaysia dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cara ilegal. Mereka pun terpaksa dipulangkan ke daerah asal masing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masing, karena tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Belum lagi banyak kasus-kasus sebelumnya yang menjadikan TKI di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 negara lain menjadi buronan, disiksa majikan dan banyak juga yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pulang dalam kondisi sudah menjadi mayat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Belajar dari kasus ini, NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkiefli1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 meminimalisir kasus-kasus pengiriman TKI ilegal dan TKI bermasalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 asal NTB di beberapa negara penempatan. Sebagai ‘’gudang’’ TKI, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 NTB harus mampu menunjukkan pada dunia, jika TKI asal NTB memi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 liki skill yang dibutuhkan dan memiliki loyalitas kerja yang tinggi. Untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 itu, keberadaan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di depan Lom1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bok International Airport (LIA) yang diresmikan Gubernur NTB H. Zulkief1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 limansyah, Kamis (21/3) diharapkan mampu menciptakan calon TKI 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 andal dan diperebutkan perusahaan-perusahaan di luar negeri, baik di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Malaysia, Jepang, Singapura, Korea dan negara lainnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Apalagi BLKLN ini dihajatkan menjadi pusat pelatihan dan pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 didikan bagi calon tenaga kerja asal NTB yang ingin bekerja di luar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 negeri. Seperti Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 negara-negara Timur Tengah. Di mana, pelatihan yang diutama1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan adalah bahasa, keterampilan menggunakan alat elektronik, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 budaya serta keterampilan lain, sehingga mampu melahirkan ten1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aga kerja profesional dan tidak ada lagi tenaga kerja ilegal dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nonprosedural yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selain itu, keberadaan BLKLN ini mampu menjadi solusi bagi masalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 TKI yang ada. Dengan pelatihan yang maksimal, maka kemampuan mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ka dapat ter-upgrade dengan baik dan saat bekerja di negara penempatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak mengalami masalah. Inilah yang menjadi tujuan utama dari BLKLN 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ini diwujudkan. Terlebih keberadaan BLKLN ini merupakan aspirasi TKI/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 TKW asal NTB yang bekerja di Hong Kong sebelum Dr. Zul – sapaan akrab 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gubernur dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebelum terpilih sebagai gubernur 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan wakil gubernur beberapa waktu lalu. Di mana, sebelum diberangkat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan ke negara penempatan, calon TKI/TKW asal NTB harus mengikuti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelatihan di Jakarta atau beberapa tempat pelatihan di Pulau Jawa dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sumatera. Hal inilah yang membuat calon TKI asal NTB harus mengeluar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan biaya ekstra untuk bekerja ke luar negeri. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk itu, kita mengharapkan BLKLN ini tetap eksis dalam mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berikan pembinaan pada calon TKI asal NTB. Mereka tidak lagi harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengikuti pelatihan di Pulau Jawa atau tempat lain, tapi cukup di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dalam daerah. bahkan, kalau perlu calon TKI asal daerah lain belajar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di NTB. Tidak hanya itu, TKI asal NTB bermasalah yang dikirim ke luar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 negeri tidak ada lagi. Tapi, bagaimana mengirim TKI ke luar negeri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang memiliki kualitas, berintegritas dan siap pakai. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Lahirkan Calon TKI Berkualitas
Halaman 14
Bagasi Berbayar, Tantangan Baru Pemulihan Pariwisata NTB ULAI tanggal 8 Januari 2019, Lion Air Group menerapkan peraturan baru tentang bagasi penumpang untuk penerbangan domestik. Sebelum tanggal yang disebutkan, para penumpang dari low-cost carrier, Lion Air dan Wings Air, berhak atas bagasi gratis masingmasing sebesar 20 kilogram dan 10 kilogram. Sementara itu, mulai tanggal 8 Januari 2019 dan seterusnya, setiap penumpang (kecuali bayi) hanya diperbolehkan membawa bagasi kabin dengan berat tidak lebih dari 7 kilogram bersama dengan satu barang pribadi. Diluar itu maka penumpang harus membayar biaya tambahan yang nilainya bervariasi tergantung dari berat bagasi tambahan. Bagaimana pengaruh peraturan baru tersebut terkait dengan pemulihan pariwisata di Lombok saat ini akan diulas pada paparan di bawah ini. Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok Seperti yang kita ketahui, industri pariwisata adalah salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di Pulau Lombok. Pulau ini menawarkan berbagai tujuan wisata mulai dari pantai berpasir putih hingga pemandangan gunung berapi yang menakjubkan. Keindahan alam dan juga keunikan budaya menarik kedatangan wisatawan baik dari dalam negeri maupun internasional. Pemerintah pusat juga menempatkan salah satu mega proyeknya yaitu Mandalika di pulau seribu masjid ini. Proyek seluas 1.175 ha di Lombok Selatan bertujuan untuk mengulang keberhasilan kawasan Nusa Dua Bali. Kawasan tersebut telah sukses menjadi tuan rumah sejumlah acara berskala nasional maupun internasional. Setelah mengalami gempa bumi beruntun pada tahun 2018, industri pariwisata di Lombok sempat terpuruk. Banyak akomodasi seperti hotel dan villa rusak parah. Wilayah yang terkena dampak paling buruk adalah Kabupaten Lombok Utara, daerah yang juga merupakan salah satu daya tarik utama pariwisata Pulau Lombok karena keberadaan tiga gili (Trawan-
RADIO
Oleh : Wini Widiastuti (BPS NTB) gan, Air dan Meno). Peranan pariwisata bagi pembangunan di wilayah tersebut cukup dominan dimana kontribusi sektor akomodasi pada tahun 2017 mencapai hampir 8% persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain sektor akomodasi, industri pariwisata juga didukung oleh sektor transportasi. Untuk mengunjungi Lombok, wisatawan dapat memilih berbagai pilihan transportasi seperti transportasi laut, bus, atau pesawat terbang. Sebagian besar wisatawan memilih transportasi udara. Mereka mencapai pulau ini melalui Lombok International Airport yang berlokasi di Lombok Selatan. Dalam upaya untuk memulihkan sektor pariwisata, pemerintah, bekerja sama dengan berbagai pihak, telah menyelenggarakan beberapa acara berskala nasional maupun internasional diantaranya, Konferensi Internasional tentang Pariwisata Halal pada Oktober 2018, TNI International Marathon 2018, dan Senggigi Sunset Jazz Festival pada Desember 2018. Selain itu pemerintah juga terus berupaya memperbaiki infrastruktur yang rusak. Bagasi Berbayar Merupakan Hambatan Namun, peraturan bagasi berbayar yang disebutkan sebelumnya dapat berdampak negatif terhadap berbagai usaha pemulihkan kinerja sektor pariwisata. Dampak tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: Pertama, sebagian besar pengeluaran untuk perjalanan, terutama wisatawan domestik, digunakan untuk biaya transportasi. Peraturan tersebut dapat meningkatkan biaya transportasi untuk bepergian, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan konsumen untuk kegiatan tersebut. Kedua, Lion Air Group, baik Lion Air dan Wings Air, berperan penting dalam transportasi udara di Lombok. Maskapai penerbangan ini menyumbang lebih dari 60 persen jumlah penerbangan yang masuk ke Lombok International Air-
port dari berbagai kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dll. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dapat mempengaruhi besaran tiket maskapai ini pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan wisatawan potensial yang ingin mengunjungi Lombok. Ada wisatawan yang tetap memutuskan melanjutkan rencana perjalanan mereka ke Pulau Lombok dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kenaikan biaya transportasi. Namun tidak sedikit yang mungkin menunda atau bahkan membatalkan rencana perjalanan mereka ke Lombok karena biaya transportasi yang tidak terjangkau lagi. Ketiga, beban regulasi tersebut tidak hanya memiliki dampak langsung pada sektor transportasi saja tetapi juga memiliki dampak tidak langsung pada sektor yang lain. Jika jumlah pengunjung menurun, tingkat hunian layanan akomodasi kemungkinan besar juga akan berkurang. Selain itu, hal ini juga akan memiliki pengaruh negatif terhadap industri pengolahan terkait pariwisata seperti industri tekstil, industri barang kerajinan, industri makanan dan lain sebagainya. Karena wisatawan akan berfikir dua kali sebelum membeli souvenir pada perjalanan mereka, selain mempertimbangkan harga produk yang akan dibeli mereka juga harus memperhitungkan tambahan biaya bagasi yang harus dibayarkan pada perjalanan pulang. Dengan demikian, peraturan bagasi berbayar oleh Lion Air Group dapat menghambat pemulihan industri pariwisata di Pulau Lombok khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Dampak Bagasi Berbayar sudah di Depan Mata Pengaruh dari peraturan bagasi berbayar yang menyebabkan meningkatnya biaya transportasi melalui angkutan udara sudah mulai terlihat. Berdasarkan rilis bulanan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 Maret 2019 yang lalu, jumlah penumpang angkutan udara melalui tiga bandara di Nusa Tenggara Barat (Lombok International Airport, Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin dan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin) menunjukkan penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut terutama dialami oleh penerbangan domestik. Jumlah penumpang domestik yang mengunjungi NTB pada bulan Januari 2019 berkurang hampir seperempat dari jumlah penumpang yang datang pada bulan sebelumnya. Demikian halnya dengan penumpang domestik yang berangkat dari NTB ke luar daerah juga menurun tajam mendekati minus 20 persen.
Lebih jauh lagi, penggiat industri makanan yang umumnya merupakan industri mikro dan kecil sudah mulai merasakan dampak dari peraturan tersebut. Pada pertemuan dengan perwakilan UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) di Mataram baru-baru ini, pengusaha mengeluhkan menurunnya omzet usaha mereka karena tidak hanya jumlah pembeli yang semakin berkurang namun juga volume pembelian per pelanggan juga menurun secara signifikan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pengusaha mulai menjajaki pasar luar daerah maupun luar negeri. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Apabila kondisi ini terus berlanjut pengusaha khawatir harus mengambil langkah mengurangi pekerja untuk mengimbangi menurunnya permintaan pasar. Statistik di atas merupakan early warning adanya tantangan eksternal dalam pemulihan pariwisata NTB. Dampak langsung maupun tidak langsung bagasi berbayar sudah didepan mata. Kondisi tersebut hendaknya dipandang serius oleh semua pihak. Upaya meminimalisir dampak negatif bagasi berbayar perlu menjadi agenda utama dalam pemulihan pariwisata dan perekonomian NTB pasca gempa. Semua pihak terkait baik itu dinas/instansi, asosiasi, maupun pengusaha hendaknya bahu membahu mencari terobosan baru untuk menghadapi kondisi tersebut.
POJOK Dana bantuan parpol jadi temuan BPK
Harus diusut tuntas
*** Indikasi percaloan di PKB akan dibasmi Semoga tak sekadar wacana
RADIO
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 22 Maret 2019
Loteng Dipastikan Bebas Rabies
Tinjau Hasil Rehab Rekon
Presiden akan Serahkan RTG Siap Huni
Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan terbebas dari penyebaran penyakit anjing gila atau rabies. Meski demikian, Dinas Pertanian Loteng tetap waspada. Untuk mengantisipasi masuknya ancaman penyakit tersebut. Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pertanian Loteng Fatuhrahman PN., kepada wartawan, di Praya, Kamis (21/3) kemarin. Ia menjelaskan, begitu kabar rabies merebak di Pulau Sumbawa, pihaknya langsung melakukan langkah-langkah
Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB, Jumat (22/3). Selain melakukan agenda politik, Presiden juga akan meninjau hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Lingkungan Pengempel Kota Mataram. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamudin, S. Sos, MM mengatakan kunjungan kerja orang nomor satu di Indonesia itu hanya satu hari di NTB. Jumat sore, Presiden langsung akan bertolak ke Bali. ‘’Memang besok ada agenda dari TKN Jokowi - Ma’ruf. Tapi itu sudah dihandle oleh TKD. Kita dari Pemda hanya memfasilitasi terkait dengan kunjungan RI 1 di Pengempel, lokasi pembangunan rumah korban yang sudah siap huni,’’ kata Najamudin dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/3) siang. Setelah meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa, Presiden dijadwalkan akan bertemu dengan masyarakat, fasilitator, aplikator dan semua pihak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Gedung Hakka Lombok Narmada. ‘’Itu sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan dana yang dipercepat. Kemudian penyerahan secara simbolis juga rumah tahan gempa (RTG) yang sudah siap diserahkan ke masyarakat,’’ jelasnya. Siangnya, Presiden direncanakan akan salat Jumat di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC). Selesai salat Jumat dan makan siang, Presiden kemudian akan langsung menuju Lombok International Airport (LIA) dan bertolak ke Denpasar Bali. Berdasarkan data BPBD NTB, progres pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa sampai 20 Maret 2019, sebanyak 1.719 unit rumah sudah selesai dibangun. Sementara rumah yang dalam proses pembangunan sebanyak 15.051 unit. Secara keseluruhan, rumah yang selesai dan dalam proses pembangunan sebanyak 16.770 unit. Rumah yang selesai dibangun tersebut dengan rincian, Risha 664 unit, Rika 300 unit, Riko 527 unit, dan individu/ swasta 228 unit. Sedangkan Risha yang sedang dibangun 3.560 unit, Rika 2.909 unit, Riko 7.828 unit, RCI 40 unit, Risba 531 unit dan rumah yang dibangun individu/ swasta 183 unit. (nas)
Buka Data Peserta Pemilu Tak Tertib Administrasi Dari Hal. 1 Menurut Ayatullah Hadi, adanya informasi yang terbuka mengenai sikap abai yang diperlihatkan para peserta Pemilu 2019 itu bisa menjadi masukan bagi masyarakat dalam menentukan arah pilihannya. Adanya data kepatuhan peserta Pemilu, publik bisa menjadikannya sebagai referensi dalam menilai mana tata kelola Parpol atau peserta Pemilu. “Sehingga, masyarakat terbantu untuk memilih secara cermat,” imbuhnya. Hanya saja, ia menilai saat ini pemilih juga masih banyak yang bersikap pragmatis dalam menghadapi Pemilu. Pemilih semacam ini menurutnya tidak akan sampai pada pertimbangan mana Caleg/Parpol yang akuntabel atau tidak. “Hanya pemilih cerdas yang punya basis objektivitas
dalam melakukan pilihan,” ujarnya. Terkait tata kelola keuangan di Parpol, Ayatullah Hadi menegaskan, problem di Parpol adalah tidak efektifnya iuran anggota. “Itupun jumlahnya sedikit. Untuk operasional parpol aja tidak cukup,” ujarnya. Ketidakefektifan dalam mengelola iuran anggota ini membuat Parpol akhirnya berpaling pada sumber pendanaan lain. “Parpol terpaksa memobilisasi dana dari pihak lain seperti pengusaha atau paling buruk dengan praktik transaksional elite politik dan penguasa,” ujarnya. Di sisi lain, ujar Ayatullah Hadi, manajemen keuangan parpol yang buruk juga menyebabkan akuntabilitas laporan keuangan parpol tidak akuntabel. (aan)
Dana Bantuan Parpol Jadi Temuan BPK Dari Hal. 1 Nah, di situ laporanannya yang belum clear. Sehingga temuan BPK, pembelanjaan tidak sesuai dengan Pergub,’’ kata Syafi’i. Temuan terakhir untuk penggunaan anggaran tahun 2018. Di mana 11 parpol yang memperoleh kursi di DPR, mendapat bantuan bervariasi tergantung perolehan korsi. Data Kesbangpol Provinsi NTB, Golkar dengan perolehan terbanyak dengan 11 kursi mendapat bantuan Rp 447.667.200, urutan kedua dan ketiga Demokrat dan Gerindra dengan nominal bantuan Rp 319.064.400 dan Rp 366.802.800. Urutan berikutnya, Partai Kedailan Sejahtera (PKS) dengan perolehan enam kursi menerima bantuan Rp 247.696.800, kursi yang sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nilai
bantuan 234.777.600. Masing-masing perolehan lima kursi, Partai Hanura Rp249.060.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp234.579.000. PDI Perjuangan Rp260.307.600 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp239.551.200. Sementara partai dengan perolehan tiga kursi Partai Nasdem Rp189.602.400 dan Partai Bulan Bintang (PBB) Rp167.652.000 Ditambahka Syafi’i, sebagian parpol sudah menyampaikan laporan penggunaan anggaran, meski demikian masih ada catatan temuan BPK yang harus dilakukan perbaikan. ‘’Ada yang mereka sudah melaporkan (SPJ, red). Sementara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan jadi temuan, itu kan ada perbaikan,’’ pungkasnya. (ars)
yang kita eliminasi,” terangnya. Fatuhrahman menjelaskan, padaawal-awalpelaksaanprogram antisipasi penyakit rabies tersebut pihaknya memang turun langsung ke lapangan. Namun untuk saat ini pihaknya pada posisi on call. Jadi kalau ada permintaan vaksinasi atau eliminasi, baru kemudian pihaknyabergerak. Untuk vaksinasi sendiri, pihaknya menyiapkan sekitar 80 botol vaksin rabies. Namun yang sudah terpakai sekitar 60 botol vaksin. Sisanya akan diarahkan untuk memvaksi hewan peli-
haraan. Berupa anjing, kucing ataupun keras. Tidak lagi menyasar anjing liar. Kecuali ada permintaan dari warga. “Saat ini kan banyak hewan peliharaan milik warga seperti anjing, kera utamanya kucing dari luar Loteng. Itulah yang jadi sasaran kita untuk divaksin. Karena dari sisi kesehatan, hewan peliharaan tersebut belum diketahui secara pasti. Sehingga perlu dilakukan vaksinasi sebagai langkah-langkah antisipasi,” tegasnya. Lebih lanjut Faturahman
menambahkan, sebagai pengetahun umum masyarakat juga perlu mengetahui tanda atau ciri anjing yang sudah terkena rabies. Dimana biasanya anjing yang terkena rabies biasanya menyerang bagian tengkuk manusia. Kalau masih ada yang menyerang bagian kaki, itu berarti anjing liar biasanya. “Jadi walaupun Loteng dinyatakan bebas rabies, masyarakat juga harus tetap waspada. Dengan mengetahui ciri-ciri atau tanda anjing yang sudah terkena rabies,” pungkasnya. (kir)
BPKAD Telusuri Penggunaan Aset Maksimalkan Pelayanan pada Konsumen untuk Bangun Ritel Modern
(Suara NTB/ist)
Tetapi lebih pada bagaimana menyesuaikan desain yang ada dengan kondisi riil lapangan. Karena pihak Dorna Sport sendiri sejauh ini belum begitu mengetahui kondisi di lapangan. Baru melihat desain saja. Sehingga pihak Dorna Sport juga ingin mengetahui secara detail kondisi lapangan apakah sudah sesusai dengan desainya. Proses homologasi sendiri diperkirakan butuh waktu sekitar 4 sampai 5 bulan. Begitu proses homologasi selesai dilakukan, sekitar bulan Agustus mendatang barulah keluar Detail Engginering Detail (DED) dari sirkuit MotoGP tersebut. Baru setelah itu, pada bulan September proses pembangunan sirkuit sudah bisa dimulai. Ia menegaskan, kalau yang dibangun ini nantinya adalah trek (jalan) balapan. Bukan
kawasan secara menyuluh. Jalan yang dibangun itu juga khusus. Yang hanya dalam jangka waktu tiga jam saja sudah kering. Dengan panjang 4,3 km dan akan memiliki sekitar 18 tikungan. Soal tanggal penyelenggaran balap MotoGP sendiri, Abdulbar menegaskan sampai saat ini belum ada. Jadwal pelaksanaan balapan sendiri akan diberikan setahun sebelum balapan digelar atau tahun 2020 mendatang. Tapi kalau soal penyelenggaraan sudah pasti di kawasan The Mandalika. ‘’Waktu (balapan) apakah setelah (MotoGP) Sepang Malaysia ataukah sebelum Australia. Itu nanti akan diberikan pada tahun 2020 mendatang. Namun kalau soal hak penyelenggaran itu sudah pasti,’’ tandasnya. (kir)
antisipasi. Misalnya, dengan melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing liar yang ada diwilayah ini. Terutama di kawasan pariwisata. Dengan menggandeng pihak terkait. Selain itu, pihaknya juga melakukan elminiasi terhadap anjing liar yang terindikasi terserang penyakit rabies. Walaupun sampai saat ini belum ada satupun kasus rabies yang ditemukan ataupun indikasi rabies yang dilaporkan ke pihaknya. “Untuk program elemininasi sudah ada sekitar 48 anjing liar
Berkenalan dengan GM Baru Aruna Senggigi
ITDC dan Dorna Sport Matangkan Desain Sirkuit MotoGP Dari Hal. 1
Halaman 15
Giri Menang (Suara NTB) Sebagai salah satu hotel berbintang terkemuka di Pulau Lombok, Aruna Senggigi Hotel terus berbenah diri sebagai upaya pemulihan pascabencana gempa beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh General Manager Aruna Senggigi yang baru, Weni Kristanti yang mulai menjabat sejak tanggal 4 Maret 2019 lalu. “Sebenarnya basis pendidikan saya dulunya adalah akuntasi, tetapi saat lulus kuliah saya langsung bergelut di dunia perhotelan,” tutur Weni – sapaan akrabnya kepada Suara NTB. Posisi sebagai accounting di salah satu hotel berbintang menjadi titik awal bagi Weni untuk mulai berkarir di dunia perhotelan. Sementara posisi General Manager diembannya sejak tahun 2014 silam di berbagai daerah. “Sebelum saya pindah ke Lombok, saya sebelumnya GM di Ayola Surabaya selama satu tahun,” terangnya. Sehingga tidak heran, sebelum menjadi GM Aruna Senggigi, ia sudah seringkali berkunjung ke Lombok. Weni mengatakan, sebagai orang baru di dunia perhotelan NTB khususnya Senggigi, ia memulai langkah dengan melakukan silaturahmi kepada pelaku pariwisata di Lombok untuk belajar dari mereka. “Apalagi pariwisata di Lombok sendiri masih dalam upaya recovery setelah bencana kemarin,” ujarnya. Ia menyoroti selain recovery yang belum Weni Kristiani
maksimal, harga tiket penerbangan ke NTB juga menjadi masalah bagi pelaku perhotelan. Harga mahal membuat animo masyarakat datang ke NTB menjadi berkurang. “Ini harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi kita pelaku pariwisata untuk mampu mengembalikan tamu datang kembali ke sini. Bukan hanya tanggung jawab kita saja, tapi seluruh elemen terkait di dalamnya,” kata Weni. Aruna Senggigi, imbuhnya, memiliki banyak fasilitas dan daya tarik untuk menggaet tamu. Selain resort, tersedia ruang meeting dengan fasilitas terbaik bagi tamu untuk mengadakan kegiatannya di sini. “Jadi selain untuk berlibur, juga bisa dipakai untuk berbisnis di Aruna Senggigi,” tambahnya. Pasca gempa, diakui Weni, Aruna Senggigi banyak mengadakan kegiatan untuk menarik animo masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Lombok aman dikunjungi. “Kedatangan publik figur ke Lombok juga bisa membantu meyakinkan masyarakat jika Lombok itu aman,” ujarnya. Ia melihat progres di awal tahun 2019 ini sangatlah positif, sehingga optimis dan positif kunjungan akan kembali normal, baik dari segi hunian maupun kunjungan. Saat ditanyakan apa inovasinya ke depan untuk Aruna Senggigi, Weni akan menitikberatkan pada pelayanan dan launching paket. “Inovasinya adalah servis kepada konsumen dilakukan secara maksimal, kemudian launch paket-paket yang menarik serta ada benefit bagi konsumen,” terangnya. Sehingga jika tamu merasa senang dengan fasilitas yang diberikan pasti mereka akan turut mempromosikan kepada yang lain Weni berharap , Aruna senggigi menjadi pilihan utama bagi wisatawan local maupun mancanegara saat berlibur ke Lombok. “Terutama untuk resort dan convention, jadi wisatawan bukan hanya berlibur saja ke Aruna, tetapi juga untuk berbisnis,” harapnya. (r)
Giri Menang (Suara NTB) Pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengingatkan pihak Pemda terkait penggunaan aset daerah berupa lahan untuk membangun ritel modern di wilayah Lembar rawan berdampak hukum. Karena kerjasama penggunaan lahan antara Pemda dengan pihak ke tiga tanpa persetujuan DPRD. Sementara, Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar menelusuri hal ini. Pihak BPKAD akan menelusuri seperti apa model kerjasama aset tersebut. Kepala BPKAD Lobar, H Mahyudin mengatakan, pihaknya akan mengecek terkait proses aset berupa lahan itu bisa dibangun ritel modern. ‘’Saya cek proses bagaimana prosesnya, coba saya cek dulu supaya tidak salah,’’kata dia. Kenapa penggunaan lahan itu tanpa persetujuan Dewan? Menurut dia hal ini juga akan dicek lebih dulu. Termasuk kata dia terkait celah hukum akibat dari penggunaan aset ini. Pihaknya akan memeriksa dokumen-dokumen terkait hal ini, sebab kata dia persoalan ini telah terjadi sebelum ia menjabat. ‘’Ini pekerjaan lama, saya baru lihat ketika membaca tulisan berita di Suara NTB,’’ jelasnya. Apakah aturan mainnya perlu persetujuan Dewan? Menurut
dia hal ini bagian yang akan dipelajari dan ditelusuri ketentuan-ketentuannya. Pihakya mengaku belum mendapatkan teguran ataupun panggilan dari dewan terkait persoalan ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lobar, H Sulhan Mukhlis mengatakan, tidak boleh penggunaan aset lahan itu tanpa persetujuan DPRD. “Itu tidak boleh (lahan aset dipakai atau dikerjasamakan) tanpa persetujuan Dewan,’’ katanya. Menurutnya, setiap Pemda bekerjasama dengan pihak ke tiga baik ritel modern dan lain-lain, harus melalui persetujuan Dewan, namun hal ini tidak dilakukan. Ia mengaku persoalan ini telah diketahui sejak 20112012 dan pihak dewan sendiri sudah beberapa kali protes Pemda, namun tak diindahkan. Sulhan pun meminta agar izin ritel modern ini tak diberikan izin perpanjangan, supaya dikembalikan fungsinya sebagai terminal. Bukan sebaliknya kata dia, dari terminal menjadi toko modern. Di samping itu kata dia, persoalan ini rawan bermasalah hukum karena kerjasama Pemda dengan pihak ke tiga dalam penggunaan lahan aset itu tanpa persetujuan Dewan. “Agar tidak menjadi persoalan hukum, sebaiknya jangan diperpanjang izinnya,”tegasnya. (her)
Peran APIP Bersentuhan Langsung dengan Masalah Sensitif Dari Hal. 1 NTB menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang secara nasional dinilai berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tujuh kali secara berturut-turut, NTB memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kamis, (21/3), Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah diundang menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019
yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI guna berbagi kiat sukses NTB dalam mengelola keuangan dan pembangunan di NTB. Dalam paparannya, Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menyampaikan bahwa, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dari komitmen kepala daerah. ‘’BersyukurNTBdalam10tahun terakhirpunyapemimpinyangmemiliki komitmen untuk menjalan-
kan pemerintahan yang bersih. Mulai dari kepala daerah yang kemudian diikuti oleh pejabat di bawahnya menandatangani Pakta Integritassebagaibentukkomitmen dalammewujudkanpemerintahan yang bersih itu,’’ papar Wagub di Hotel Bidakara, Jakarta. Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian NTB dalam lima tahun ke depan, bersih dan melayani dijadikan sebagai salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023.
TP4D Awasi Pembebasan Lahan Irigasi Bendungan Bintang Bano Dari Hal. 1 Camat Seteluk dan Camat Taliwang yang wilayahnya terkena radius pembebebasan lahan. Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH hadir bersama anggota tim Fathur Rauzi, SH, Agung Raka, SH.MH Sukardin, SH. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengungkapkan, ada sejumlah catatan disampaikan TP4D dalam pertemuan itu. ‘’Dalam proses pembebasan lahan, diingatkan agar menutup ruang penyimpangan. Celah-celah korupsi jangan sampai terjadi, dengan mengedepankan konsultasi publik dalam perencanaan,’’ ujar Dedi Irawan didampingi Kasi TP4D. Sumber anggaran untuk pembebasan lahan diketahui dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang nilainya belum dipastikan. Proyek itu masuk kategori kegiatan strategis nasional sehingga wajib didampingi TP4D untuk mencegah terjadi tindak pidana. Tim juga mendorong peran Pemda KSB sebagai pemilik wilayah dan masyarakat yang akan me-
nikmati sumber air dari bendungan raksasa itu. Diungkapkan Dedi, dalam pertemuan itu, mengalir pembahasan tentang prosedur pengadaan tanah dengan empat tahapan. Mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pembuatan jalur irigasi Bintang Bano diperkirakan akan membutuhkan lahan sepanjang 54 kilometer di dua kecamatan. Pembebasan lahan akan memanjang sesuai kebutuhan saluran irigasi dengan lebar 20 meter. Sementara yang sudah dipasang patok untuk pembebasan lahan seluas 14 Km. ‘’Jika dihitung volume lahan yang dibutuhkan 100 hektar lebih,’’ tambah Dedi Irawan. Sejauh ini, pemanfaatan bendungan yang menghabiskan anggaran Rp 1,3 triliun itu belum maksimal, karena pekerjaan dengan pola multi years. Selain proyek induk, pendampingan berlanjut pada pembebasan lahan hingga pembangunan saluran irigasi. Sebab bendungan tidak akan berfungsi maksimal untuk kebutuhan pengairan masyarakat tanpa jaringan pendukung. Khusus kepada BPN, ditekankan tim agar memastikan
alas hak atas tanah yang akan dibebaskan. Instansi itu diminta meneliti semua dokumen yuridis formal tanah, termasuk memastikan status lahan. ‘’Cek, apakah masuk tanah negara yang dilintasi atau tidak. BPN harus melakukan prosedur sesuai SOP dalam pengadaan tanah tersebut. Terhadap Pemda KSB, karena ini proyek strategis nasional, harus tetap berkoordinasi dengan pihak BWS,’’ ujarnya mengutip catatan yang diberikan saat pertemuan itu. Ia juga menginformasikan, sejauh ini anggaran untuk pembebasan lahan belum dicairkan oleh pemerintah pusat, sampai menunggu lahan clear. Jelang pembebasan lahan dituntaskan, pihak TP4D akan mengundang kembali BPN, BWS dam Pemda KSB untuk memaparkan hasil observasi dan penuntasan pembebasan lahan. Jika ada kendala, pihaknya memberi masukan, atau peluang penyimpangan, langsung diberikan catatan perbaikan. ‘’Nah, disitulah kita semakin intens mengawasi, agar uang yang digunakan tepat sasaran. Benar-benar sesuai peruntukan,’’ pungkasnya. (ars)
Awasi Penerimaan PAD Dari Hal. 1 Yakni NTB, Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menjelaskan KPK melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk delapan bidang. Yaitu, perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dana desa, manajemen ASN, peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan optimalisasi penerimaan PAD. Ia mengungkapkan, capaian rencana aksi Korsupgah mengenai pajak daerah di NTB rata-rata masih perlu ditingkatkan. Apakah masih banyak potensi penerimaan daerah yang bocor? Ariawan mengatakan,
pihaknya belum sampai melihat ke arah sana. Namun ia mengingatkan jangan sampai potensi penerimaan yang ada tidak disetorkan ke pemerintah daerah. ‘’Jangan sampai masyarakat yang sudah makan, ada pajak 10 persen. Jangan sampai pajak 10 persen itu tidak disetorkan ke pemerintah daerah,’’ ujarnya mengingatkan. Untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, perlu diterapkan sistem monitoring transaksi secara online bekerjasama dengan bank milik daerah. Sehingga Pemda akan bisa memonitor pajak yang disetorkan restoran A, B,C dan seterusnya. ‘’Jadi, potensi penerimaan berapa. Biar lebih transparan saja,’’ katanya.
Dalam kegiatan Korsupgah yang diadakan di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur itu, KPK mengundang sejumlah pihak terkait. Seperti BPN, PLN, Kanwil Ditjen Pajak Bali Nusra, Bank NTB Syariah dan lainnya. Ia melihat optimalisasi penerimaan pajak daerah di NTB masih kurang koordinasi antara instansi/lembaga terkait. ‘’Itu tugas kami menjembati mereka sama-sama meningkatkan pendapatan di daerah supaya lebih baik lagi. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang potensinya sudah banyak, kita coba tingkatkan lagi supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,’’ pungkas Ariawan. (nas)
‘’Bersih dan Melayani kami tempatkan di urutan ke dua dalam misi NTB lima tahun ke depan sebagai wujud komitmen dan keseriusan kami untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel di NTB,’’ jelasnya. Selain aparat, lanjut Wagub, NTB juga melibatkan peran aktif dari semua pihak dan masyarakat dalam mengawal pembangunan di NTB. ‘’Setiap Jumat pagi, kami mengadakan jumpa dengan masyarakatuntukberdialogdenganmere-
katerkaitdenganberbagaihalyang menyangkut NTB. Selain itu, kami membuat aplikasi NTB Care untuk memudahkan masyarakat menyampaikanaduanlangsungke pemerintah untuk kemudian segera ditindaklanjuti oleh OPD atau dinas terkait,’’ paparnya. Acara Rakornas dibuka langsung Wakil Presiden Republik Indonesia HM. Jusuf Kalla. Hadir mendampingi Wagub, Asisten 3 Setda NTB Ir. Hj. Hartina, MM dan Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H, M.S.i. (nas)
Pemprov Sulap Bangunan Mangkrak Jadi Tempat Pelatihan Calon PMI Dari Hal. 1 ‘’Kita punya tempat yang representatif. Siapa yang ingin kerja di luar negeri kita asah di sini. Ini langkah kita menjadi NTB yang lebih baik,’’ ucapnya. Direktur Promosi BNP2TKI, Drs. Dwi Anto, M. Si mengatakan, BLKLN ini sangat dibutuhkan masyarakat khususnya calon PMI asal NTB. Ia mengungkapkan banyak PMI asal NTB yang berada di luar negeri bermasalah. Baik itu over stay, kabur dari tempat kerja, PMI yang mengalami penyiksaan, tidak digaji dan lainnya. Keberadaan BLKLN ini, kata Dwi untuk mencegah masalah yang menimpa PMI di luar negeri. Sehingga pra pemberangkatan calon PMI harus benar-benar dilatih kemampuan atau skillnya. Seluruh PPTKIS yang akan memberangkatkan calon PMI ke luar negeri diharapkan memanfaatkan BLKLN tersebut. Terkait dengan dukungan BNP2TKI untuk BLKLN
tersebut, Dwi mengatakan perlu diinventarisir dulu kebutuhannya. ‘’Apa bidang keahliannya, kondisinya seperti apa? Kita akan support sesuai kebutuhan di NTB,’’ katanya. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri, S. IP mengatakan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang paling urgen. Jika suatu daerah mau maju, maka harus punya SDM andal. Ia menegaskan, kemajuan suatu daerah ditentukan seberapa besar kualitas SDM yang ada di dalamnya. Sehingga, apabila ingin menurunkan angka kemiskinan, maka langkah konkretnya adalah meningkatkan kualitas SDM. ‘’Kebodohan tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena itu, kami sampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada Bapak Gubernur atas programnya yang luar biasa. Semoga hajat beliau terwujud dengan baik,’’ harapnya. (nas)
Perkembangan Loteng akan Dahsyat Dari Hal. 1 Gubernur menyebutkan, penonton dari luar negeri yang akan hadir minimal 10.000 orang menyaksikan MotoGP tersebut. Belum lagi wisatawan domestik atau lokal. Sehingga, perkembangan Lombok Tengah akan sangat dahsyat di masa mendatang. Mengenai kesiapan infrstruktur pendukung, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi dari Kepala Dinas PUPR NTB mengenai rencana pembangunan jalan tol dari Lombok International Airport (LIA) ke KEK Mandalika. ‘’Nanti ada jalan tol dari sini (LIA, red) ke Mandalika. Dari Menteri Kesehatan, menjanjikan kita membangun rumah sakit internasional di Mandalika. Perhatian pemerintah pusat luar biasa buat NTB,’’ ungkapnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan, perpanjangan runway LIA juga akan mengikuti perkembangan KEK Mandalika. PT. Angkasa Pura I LIA sudah melakukan perluasan terminal, penambahan apron dan taxiway. ‘’Pada saatnya nanti perpanjangan runway,’’ ujarnya. Gita mengatakan, beberapa waktu lalu penyelenggara MotoGP, Dorna sudah melihat kondisi LIA. Mereka mengatakan dengan kondisi runway yang ada saat ini masih memenuhi. Tetapi akan lebih baik lagi jika dilakukan perpanjangan. ‘’Pada saatnya ini menjadi prioritas untuk penambahan runway. Termasuk sirkulasi, properti MotoGP butuh kontainer dari sana. Pasti akan ditata, semua akan ada penyesuaian mengikuti perkembangan,’’ kata Gita. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 22 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Prasasti Diterima Sekda dan Kadis Perindag
BERSAMA - Kadis Perindag Agus Gunawan bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat penandatanganan prasasti UML Lobar.
(Suara NTB/ist)
Giri Menang (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat bersama 250 Kabupaten/ Kota se-Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai Unit Metrologi Legal (UML). Penetapan ditandai dengan penandatanganan prasasti untuk 251 daerah tersebut yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (20/3). Acara penandatanganan prasasti itu menjadi salah satu rangkaian dari kemeriahan perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang secara internasional jatuh setiap tanggal 15 Maret. Harkonas 2019 itu dipusatkan di Lapangan Gasibu Area Parkir Gedung Sate Bandung dan telah berlangsung dua hari, 19-20 Maret. Tema perayaan Harkonas tahun ini adalah “Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya”. “Peran pemerintah sebagai abdi masyarakat adalah untuk menjamin hak-hak konsumen guna perbaikan produk yang berkelanjutan,” kata Enggartiasto Lukita saat memberi sambutan. Adanya metrologi legal, lanjut Enggar, semata-mata untuk menciptakan tertib hukum agar konsumen terlindungi, baik saat membeli maupun purna beli atas sebuah produk. Total untuk tahun ini, terang Enggar, setidaknya ada 300 UML yang sudah diresmikannya dan ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. “Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap konsumen dengan memperhatikan aspek keselamatan, standar kualitas produk, harga, dan ketepatan ukuran,” tegas sang menteri. Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Agus Gunawan yang ditemui sebelum penandatanganan prasasti memastikan bahwa Lombok Barat bersama Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan sebagai UML. ”Setelah ini, kita sudah bisa melaksanakan pelayanan tera/ tera ulang, menyusul Kota Mataram dan Lombok Timur yang terlebih dahulu diresmikan kelembagaan UML-nya,” terang Agus. Kelebihan ditetapkan sebagai UML, lanjut Agus, maka bagi para pelaku usaha di Lombok Barat sudah bisa dilayani secara mandiri, tidak perlu lagi meminta fasilitasi dari pemerintah pusat, dan bahkan bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Agus optimis, setelah kelembagaan UML ini ditetapkan, pihaknya sudah bisa memberikan pelayanan tera atau tera ulang atas sebuah produk sehingga konsumen dapat disuguhkan kepastian ukuran. “Kita sudah punya
(Suara NTB/ist)
Menteri Perdagangan Resmikan Unit Metrologi Legal Lobar
TANDATANGANI - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menandatangani prestasi UML Lobar.
(Suara NTB/ist)
HADIR - Sekda Lobar H. Moch. Taufiq bersama Kadis Perindag Agus Gunawan saat menghadiri penandatanganan prasasti UML oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. SDM yaitu tenaga penera terampil. Kita sudah punya 1 orang sesuai persyaratan minimal dan peralatan kita juga sudah memenuhi persyaratan minimal,” tegas Agus. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, janji Agus, akan mulai melakukanpelayanantera/teraulangdibulan
April ini. “Kita sudah bisa mulai untuk melayani semua pemilik UTTP, seperti pompa ukur di SPBU, gas elpiji, timbangan jembatan, dan timbangan di pasar tradisional,” pungkas Agus Gunawan sambil mewanti-wanti hal tersebut adalah untuk memberi perlindungankepadakonsumen.(her/*)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Djalillah, MPd., didaulat sebagai pembicara Kamis (21/3) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 wasan intern tahun 2019 di Jakarta. Poin penyampaian, ten12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 tang peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Inspektorat Provinsi NTB terkait implementasi kebijakan pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ngawasan dan pencegahan korupsi. Selain itu, terkait strategi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 percepatan pencapaian level III maturitas Sistem Pengendalian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Dihadiri juga oleh Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Salim, SH.,M.Si, paparan Wagub terkait bagaimana rang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 kaian upaya target capaian kerja dan aplikasi tata kelola 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 keuangan daerah inovasi bidang pengawasan NTB, serta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pengawalan akuntabilitas penanganan dampak gempa. Di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 mana, ini juga sejalan dengan visi misi membangun NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 gemilang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Salah satu poinnya, program ‘NTB Bersih dan Melayani’ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkiner12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Dipaparkan juga peran APIP di pemerintah Provinsi NTB, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pertama sebagai garda terdepan terwujudnya good and clean 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 governance. kedua, peningkatan kapabilitas APIP dan Matu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ritas APIP (Level 3). Ketiga, quality assurance & consulting PAPARKAN - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat memaparkan strategi SERAHKAN - Penyerahan kenang-kenangan dari Kepala BPKP RI Ardan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 service untuk mengawal perbaikan tata kelola birokrasi be- dan peran APIP dalam mengawal akuntabilitas pembangunan dan Adipradana kepada Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah pada ajang Ra12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 kornas pengawasan intern pemerintah di Jakarta, Kamis (21/3). bas korupsi, bersih dan melayani. Ke empat, koordinasi dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sinergitas yang baik dengan Aparat Penegak Hukum (APH). 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Menurut Wagub, implementasi kebijakan pengawasan dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pencegahan korupsi membuka ruang diskusi bagi masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 agar dapat ikut mengontrol dan mengetahui setiap aktivitas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pemerintah pembangunan dan penetapan zona integritas di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 OPD. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Selain itu, penguatan penanganan pengaduan masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 melalui “Layanan Lapor/Layanan Pengaduan” Inspektorat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Provinsi NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Sederet kegiatan ini, sebagai implementasi kebijakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pengawasan dan pencegahan korupsi kerjasama antar lem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 baga wujudnya join audit BPKP, kerjasama konsultasi dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pendampingan BPK, pelibatan auditor Inspektorat dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pemeriksaan LKPD dan Dana Desa. Dilibatkan juga Kepoli12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sian dan Kejaksaan dalam rangka bekerjasama penanga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 nan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Tim Saber Pungli untuk tujuan pembersihan pung12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 li, dilibatkan juga dalam TP4D dalam kaitan kerjas12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ama pengawalan pembangunan daerah,” paparnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Sukses nasional Inspektorat meraih level III 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Maturitas SPIP juga dipaparkan detail. Tentang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 bagaimana kerja keras melembagakan program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 maturitas SPIP ke dalam tugas dan fungsi HADIR - Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim foto bersama tim FOTO BERSAMA - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Kepala 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Inspektur Pembantu melalui Pergub. “Caranya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Itban I dipimpin Zuhudy Kadran di arena Rakornas. Tim inilah BPKP RI Ardan Adipradana dan Sestama BPKP Dadang Kurnia dan membentuk tim yang bekerja untuk menginventa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 yang bertugas mengawal kapabilitas APIP. Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim foto bersama setelah rakornas. risir dan mengakomodir semua komponen 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 penilaian maturitas SPIP, pendampingan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 dan pembekalan BPKP untuk fasilitasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pencapaian maturitas SPIP, sosialisa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 si dan pendampingan manajemen 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 risiko kepada seluruh OPD, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 peningkatan koordinasi dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 kelola lebih jelas akuntabikitas dan pelaksaINSPEKTUR Provinsi NTB Ibnu jelasnya kepada Suara NTB. OPD yang memiliki peranan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Ibnu Salim melihat, Gubernur NTB Dr. naannya, juga wajib menjaga integritasnya. Salim, SH., MSi., menambahkan, pada dalam penilaian maturitas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Dalam perspektif ini, Inspektorat akan prinsipnya, upaya dan langkah penca- Zulkieflimansyah dan Wagub Hj. Sitti Rohmi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 SPIP. Kami juga menyusun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 paian mewujudkan APIP yang se- Djalillah memiliki komitmen kuat untuk terus berikhtiar memperbaiki dan menrisk register sebagai database 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 makin baik adalah keinginan semua mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ingkatkan kinerja. Sebab sudah pasti dengrisiko berdasarkan hasil risk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 an posisi level III, maka tuntutan kemandipihak. Sehingga langkah langkahnya bersih, melayani dan bebas korupsi. assesment masing masing 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Dicermatinya dengan diwujudkan ke dalam rian dan profesionalisme serta integritas pun sudah diketahui semua. “Hal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 OPD,” bebernya. Langkah utama setelah semua adalah komit- misi kedua dan dikonkritkan dengan memberi APIP semakin menjadi pertaruhan. Sehing12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 lain, melakukan evaluasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 men pimpinan, dukungan serta me- pesan kuat kepada pejabat dan perangkat daer- ga masih ada jenjang jenjang lagi yang harus secara berkala atas manaje12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 mastikan program dilaksnanakan,” ah. Hal ini untuk memastikan aspek apek tata ditingkatkan,” tandasnya. (ars/*) men risiko yang telah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Ibnu Salim 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
Wagub NTB Paparkan Peran APIP Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Tekad APIP Terus Berbenah
dimiliki OPD. (ars/*)