Edisi Jumat 21 Desember 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 21 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 239 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

2018, Tahun Suksesi dan Migrasi Lintas Parpol Tahun 2018 adalah tahun suksesi bagi NTB. Selain Pilkada NTB, tiga kabupaten/kota di NTB juga menjalani ritual serupa. Pilkada NTB melahirkan sepasang pemimpin dengan semangat keberlanjutan. Sementara, suksesi di Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima juga berakhir cukup mulus. Migrasi aktor politik lintas parpol ikut memberikan warna tersendiri di 2018. PILKADA NTB 2018 dibuka dengan tampilnya empat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB ke panggung Pilkada NTB. Keempatnya adalah H. M. Suhaili FT, SH – H. Muh. Amin, SH, M.Si (Suhaili-Amin), H. Ahyar Abduh-H. Mori

Hanafi, SE, M.comm (Ahyar-Mori), Dr. H. Zulkieflimansyah-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) dan H. Moch. Ali BD – TGH. Lalu Gede Sakti AM (Ali-Sakti) yang tampil melalui jalur perseorangan.

Setelah melalui fase pendaftaran dan verifikasi, pada Februari 2018 keempat pasang calon ini akhirnya resmi ditetapkan oleh KPU NTB sebagai peserta Pilkada NTB 2018. Kepastian ini langsung diikuti pengundian nomor urut dimana pasangan Suhaili-Amin memperoleh nomor urut 1, Ahyar-Mori nomor urut 2, Zul-Rohmi nomor urut 3 dan Ali-Sakti nomor urut 4. Keempat pasangan ini pun melenggang ke tahapan kampanye yang cukup panjang. Kampanye yang panjang ini seharusnya memberikan keleluasaan bagi pasangan calon untuk

mengeksplorasi strategi kampanye dan keunggulan khasnya masing-masing. Strategi menjadi sangat menentukan karena keempat paslon sebenarnya punya kans yang sama kuat. Pasangan Suhaili-Amin berpeluang menang karena didukung parpol dengan basis masa yang sangat kuat, yaitu Golkar, dengan dibantu Nasdem. Baik Suhaili maupun Amin memiliki keunggulan lain karena keduanya merupakan ketua partai di tingkat provinsi. Modal kedudukan strategis di partai ini tidak dimiliki oleh tiga paslon lainnya. Bersambung ke hal 15

Formasi Lowong Diisi P3K

381 Pelamar Dipastikan Lolos Jadi CPNS Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si memastikan 381 pelamar lolos menjadi PNS Pemprov NTB. Sementara, puluhan formasi yang lowong nantinya akan diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). ‘’Sebanyak 381 orang sudah dipastikan jadi CPNS Pemprov NTB. Sekarang sedang validasi di Jakarta. Kemudian besok sudah ada informasi pengumuman,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (20/12) siang.

Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) beberapa waktu lalu, dari 433 formasi yang diperoleh Pemprov tahun ini, dipastikan sebanyak 381 formasi yang terisi. Sisanya, 52 formasi dipastikan lowong. Bersambung ke hal 15

’’

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 H. Fathurrahman

Sebanyak 381 orang sudah dipastikan jadi CPNS Pemprov NTB. Sekarang sedang validasi di Jakarta.

TO K O H Diprediksi Lebih Rendah SERAPAN APBD NTB 2018 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2017 lalu. Tahun lalu, serapan APBD NTB mencapai 93 persen, namun tahun ini diprediksi antara 90 - 91 persen. ‘’Kalau tahun lalu 93 persen. Sepertinya di bawah itu (tahun ini). Antara 90 persen sampai 91 persen,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (20/12) siang. Supran tak menjelaskan, secara detail penyebab rendahnya serapan APBD tahun 2018 (Suara NTB/dok) H.Supran dibandingkan 2017. Ia membenarkan serapan anggaran yang diprediksi berada di bawah serapan tahun lalu akibat bencana gempa yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Rotasi Lima Kepala OPD JANUARI tahun depan, sekitar empat sampai lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB bakal kena rotasi. Pasalnya, ada jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau Kepala OPD yang akan lowong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan per 31 Desember ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Wildan sudah pensiun. Artinya, per 1 Januari 2019, jabatan Kepala Disnakertrans NTB sudah lowong. Kemudian Asisten II dan Kepala BPKAD masih menunggu (Suara NTB/nas) H. Fathurrahman Keppres menjadi widyaiswara utama. Biasanya Keppres untuk kedua calon pejabat fungsional tersebut turun 3-4 bulan. Bersambung ke hal 15

Kasus ’’Marching Band’’

Kadis Dikbud NTB Diperiksa Polisi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Drs.H.M. Suruji diperiksa penyidik Polda NTB, Kamis (20/12) kemarin. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek marching band pada SMA se NTB. Informasi diperoleh, Suruji memenuhi panggilan Polda NTB pagi kemarin di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Sebelum siang, pemeriksaan berakhir. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang

Suartana, SH.,SIK membenarkan pemeriksaan Kadis Dikbud tersebut. Berdasarkan informasi diperolehnya dari Subdit III Tipikor. ‘’Benar, pagi tadi ada pemeriksaan Kadis Dikbud NTB. Pemeriksaan berkaitan dengan kasus pengadaan marching band,’’ jelas Kabid Humas menjawab Suara NTB, Kamis sore. Diakuinya, pemeriksaan relatif singkat karena keterangan Suruji diperlukan untuk melengkapi berkas yang dikembalikan oleh jaksa. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/aan)

MERAWAT KANO - Seorang penyedia jasa penyewaan kano di Pantai Senggigi, Batulayar, Lombok Barat tengah menunggu penyewa sembari merawat kano yang disewakannya. Meski sudah mulai pulih, namun saat ini kunjungan wisatawan ke NTB belum seramai sebelum rangkaian gempa beberapa waktu lalu.

Lantang Suarakan Masalah Lingkungan dan Kesehatan

Wagub Tak Ambil Pusing Disebut Cerewet Mataram (Suara NTB) Dalam setiap kesempatan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd terus lantang menyuarakan agar semua pihak peduli terhadap masalah lingkungan dan kesehatan. Wagub tak ambil pusing disebut cerewet terus menerus menyuarakan agar masyarakat peduli

lingkungan dan kesehatan. ‘’Apa-apaan Ibu Wagub cerewet banget. Ndak apa-apa saya cerewet. Yang penting lingkungan NTB ini semakin baik ke depan. Yang penting generasi muda kita dan masyarakat NTB semakin sehat ke depan,’’ kata Wagub saat melantik ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan guru SMA/SMK

yang berada di bawah Pemprov NTB, Kamis (20/12). Wagub mengaku sangat bahagia bertemu dengan para guru. Karena dia bisa menyampaikan sejumlah hal penting untuk dipahami bersama. Karena baginya, sekolah adalah fasilitator terbaik untuk membangun generasi bangsa. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melantik ratusan guru PNS Pemprov di Gedung Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (20/12) siang.

(Suara NTB/ist)

MENGAMATI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi TP. PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, mengamati salah satu koleksi Museum Negeri NTB.

Akibat Gempa, Koleksi Museum NTB hanya 10 Persen Ditampilkan MUSEUM adalah tempat menziarahi masa lalu masa sekarang dan refleksi masa depan. Pesan besar museum terkait keindahan besar NTB ini belum sampai ke masyarakat apalagi ke pemerintah pusat. Demikian disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc saat mengunjungi Museum Negeri NTB, Kamis (20/12). Saat meninjau museum yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati ini, Dr. Zul menyampaikan bahwa petugas museum harus bisa menjadi pujangga besar. Sekaligus entertainer yang baik yang bisa menceritakan dan membuat masyarakat mengetahui sejarah lebih jelas dibandingkan dengan membaca buku. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

Pedagang Ditata Kembali PEDAGANG kreatif lapangan (PKL) di eks Pelabuhan Ampenan, sulit diatur. Pemerintah berulangkali memberi efek kejut, tapi tak berbuah manis. Awal tahun akan dilakukan penataan kembali. Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah, Kamis (20/12) mengungkapkan, penanganan pedagang di eks Pelabuhan Ampenan di bawah koordinasi kecamatan. Kelurahan sifatnya mem-back up saja. Namun disampaikan, Pemkot Mataram tengah mengkaji untuk menata kembali pedagang. Ini sedang dipersiapkan oleh staf ahli. “Koordinatornya Pak Camat. Informasinya mau ditata lagi,” katanya. Disampaikan, pedagang berulang kali ditertibkan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. Bahkan, Linmas disiagakan selama sebulan. Permasalahannya pedagang tetap membandel. Mereka kembali mencari tempat kosong meninggalkan lapak dibangunkan oleh pemerintah. “Kita tinggalkan sebentar saja karena ada kegiatan, mereka turun lagi,” tambahnya. Staf ahli demikian kata Lurah Ampenan Tengah, mengkaji skenario penataan eks Pelabuhan Ampenan. Belum bisa disampaikan, skenario penataan karena belum dibahas. Rencana awal ditempatkan Satgas khusus memantau aktivitas pedagang. “Tapi tergantung dari hasil rapat nantinya,” ujarnya. Pendataan awal, sejumlah 50 pedagang. Setelah rampungnya pembangunan lapak, jumlah mereka bertambah. Diakui, keberadaan PKL sangat mengganggu wisatawan. Sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Mataram, tak jarang pengusaha travel membawa tamu mereka ke Kota Tua dan eks Pelabuhan Ampenan. Akan tetapi, mereka tiba tiba saja memutar arah karena melihat kondisi lapak semrawut. Menurut dia, destinasi andalan Kota Mataram, setidaknya menjadi keuntungan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan atau penataan kembali diharapkan pedagang mengikuti aturan, sehingga pengunjung merasa nyaman. “Kita minta ikuti aturanlah,” imbaunya. Terkait pelaksanaan pergantian tahun baru kata dia, tidak ada acara di pusatkan di sana. Pertimbangannya faktor keamanan karena aktivitas kembang api. (cem) Hasbullah

Penanganan Sampah Monoton ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menyambut positif rencana pemberlakuan zero waste oleh Pemprov NTB. Khusus untuk di Kota Mataram, Pemprov NTB tentu harus berkoordinasi dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup). ‘’Bagaimanapun, sampah itu dihasilkan oleh masyarakat,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin. Terhadap rencana zero waste ini, lanjut dia, Pemkot Mataram seharusnya berterima kasih. Sehingga, dalam postur anggaran dapat dibantu. Selama ini, kata Malik, model penanganan sampah di Mataram masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan terkesan monoton. ‘’Hanya angkut buang. Tidak ada inovasi yang sifatnya signifikan,’’ ucapnya. Karena, ekspektasi masyarakat terhadap pengurangan sampah di Kota Mataram belum terjawab sampai saat ini. Ada beberapa catatan Komisi III terhadap kinerja DLH dalam penanganan sampah. Salah satunya, masih minimnya sosialisasi terhadap masyarakat. Padahal, Pemkot Mataram sudah menganggarkan pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah. ‘’Operasional Tossa (kendaraan roda tiga) ini juga sekarang banyak yang tersendat-sendat,’’ keluhnya. Sementara, pesatnya perkembangan Kota Mataram berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah. Bagaimana menjadikan Kota Mataram sebagai kota yang bersih dan nyaman, DLH seharusnya ada terobosan dalam hal penanganan sampah. ‘’Kalau yang selama ini saya lihat, tidak ada inovasi yang sangat signifikan,’’ akunya. Yang dilakukan DLH menurut politisi Golkar ini hanya rutinitas saja. ‘’Hanya perubahan jadwal pembuangan sampah saja,’’ cetusnya. Bertambahnya volume sampah ini, kata Malik membutuhkan penanganan serius. ‘’Kalau saya lihat di daerah lain, banyak inovasi-inovasinya. Jadi mereka punya kendaraan yang ada mesin press sampahnya. Untuk daur ulang sampah itu, dia bekerjasama dengan para pemulung,’’ ungkapnya. Insinerator yang sempat diujicobakan beberapa waktu lalu, lanjut anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini, bukan merupakan inovasi. ‘’Karena itu kan sifatnya insidentil saja,’’ imbuhnya. Tidak diimbangi dengan sistem. ‘’Makanya kalau kita mau uji coba, jangan asal-asalan. Artinya sistem itu harus permanen. Jangan asalasalan menghabiskan anggaran,’’ kritiknya. Kedepan, Malik berharap DLH mampu menciptakan inovasi yang ada nilai komersialnya. Sampah dipisahkan, non organik dan organik. Kemudian masyarakat dibina untuk mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan bernilai ekonomis. (fit) Abdul Malik (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

BELUM MAKSIMAL - Siswa MTs Negeri 3 Mataram duduk di halte bus Lingkar Selatan. Halte dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram tahun anggaran 2017 belum berfungsi maksimal. Ini disebabkan Bus Rapid Transit (BRT) tak beroperasi sejak 2016 lalu.

Pembangunan Rumah untuk Nelayan

Pemkot Mulai Bayar Lahan Warga Mataram (Suara NTB) Pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan tahap penyelesaian administrasi pembayaran. Pemilik lahan sepakat harga dijual ke pemerintah Rp35 juta per are. Rapat pembebasan lahan sebelumnya di ruang Asisten I akhir November lalu, pemilik tanah menolak harga ditawarkan Pemkot Mataram. Per are dibayar Rp20 juta. Pemilik tanah menginginkan Rp50 juta per are sesuai harga pasaran tanah di wilayah tersebut. Belakangan disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H.M. Syakirin Hukmi, pembebasan lahan untuk rumah nelayan telah selesai. Pemkot Mataram hanya sanggup membebaskan

1,3 hektar dari luas tanah sekitar 4 hektar. Karena keterbatasan anggaran. “Anggaran Cuma untuk 1,3 hektar saja,” kata Syakirin, Kamis (20/12). Akan tetapi, ada kesepakatan bahwa Pemkot Mataram di dalam APBD Perubahan 2019 mendatang kembali akan membebaskan 2 hektar dengan harga sama. Yaitu, Rp 35 juta per are. Proses pembebasan lahan tambah Syakirin, mendapat pendampingan dari Kejaksaan selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan

Pembangunan Daerah (TP4D). “Kesepakatan kalau disetujui bisa membuat perencanaan,” tambahnya. Pembebasan lahan di Bintaro sebagai tahap awal pembangunan rumah nelayan yang digulirkan sejak 2016 lalu. Untuk pembangunan kata Syakirin, perlu membuat DED. Terkait besaran anggaran pembebasan lahan, Syakirin tidak menyebutkan. “Lupa saya total keseluruhannya. Yang jelas Rp35 juta per are dikalikan 1,3 hektar. Sekitar itu sudah hasilnya,” demikian jawab dia. (cem)

Kelulusan CPNS Segera Diumumkan Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Kamis (20/12), melakukan validasi hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) dan seleksi kompetensi dasar (SKD) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Hasil kelulusan calon pegawai negeri segera diumumkan. “Pak Muja yang wakili saya ke Jakarta untuk validasi. Kalau sudah selesai kemungkinan Minggu depan sudah Bisa langsung diumumkan,” kata Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, kemarin. Dijelaskan, validasi menentukan hasil integrasi dari hasil SKB dan SKD. Setelah validasi dari panitia seleksi nasional (Panselnas) penerimaan calon pegawai negeri sipil (Suara NTB/cem)

rampung, hasilnya akan langsung diumumkan. Selain itu tambah Nelly,

Baiq Nelly Kusumawati

panselnas juga akan mengecek kelengkapan administrasi pelamar. Terutama tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikasi. Sesuai ketentuan pelamar yang memiliki sertifikasi tetap diprioritaskan untuk lulus. “Makanya dicek dan dilengkapi surat pernyataan bahwa sertifikasinya itu telah sah dan benar,” tambahnya. Proses integrasi dipastikan akan terpenuhi 262 formasi dibutuhkan oleh Pemkot Mataram. Pelamar sambung Nelly, langsung melakukan pemberkasan persyaratan administrasi. Datanya langsung dibawa ke BKN untuk mendapatkan nomor induk kepegawaian. “Jadwalnya tanggal 30-31 Desember pemberkasan NIP. Saya ndak tahu apa alasannya sehingga diundur,” demikian kata Nelly. (cem)

(Suara NTB/cem)

AKAN DIBEBASKAN - Pengendara melintas di depan lahan yang kosong di Jalan Gadjah Mada Kelurahan Jempong Baru, Kamis (20/12). Tanah ini merupakan salah satu lahan yang bakal dibebaskan oleh Pemkot Mataram sebagai tempat pembangunan Kantor Walikota Mataram.

Pemkot akan Gelar Mutasi Pejabat Awal Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) Pergeseran jabatan pimpinan tinggi pratama rencana akan digelar awal Januari mendatang. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan, agar pejabat tak krasak - krusuk. “Nanti Januari,” jawab Walikota, Rabu (19/12). Skenario pergeseran jabatan dimulai dengan pengisian jabatan kosong. Empat jabatan kosong yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Asisten II, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan Kota Mataram. Satu lagi, posisi bakal lowong Inspektur Inspektorat. Ir. H. Makbul Ma’shun bakal purnatugas akhir Desember atau dua pekan lagi. Setelah pengisian jabatan lowong akan dilakukan lelang jabatan. Lelang jabatan melalui seleksi JPTP diprioritaskan untuk jabatan lowong. Walikota menegaskan, mutasi akan digelar sekaligus menunggu Makbul Ma’shun pensiun. “Nanti

sekali - kali,” jawabnya. Ahyar Abduh enggan memberikan kepastian terhadap pergeseran maupun promosi pejabat. Yang tidak diinginkan pejabat akan krasak - krusuk. “Kalau ditahu malah ada yang krasak. - krusuk,” katanya. Berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pergeseran maupun pengisian jabatan harus melalui mekanisme asesmen pejabat. Seluruh pimpinan OPD kecuali Inspektur Inspektorat Ir. H. Makbul Ma’shum, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Baiq Nelly Kusumawati, Kasat Pol PP Bayu Pancapati dan Kadis Sosial Asnayati tak diasesmen. Asesmen pejabat dilaksanakan Oktober lalu. Akan tetapi, hasil belum diumumkan. Walikota menyampaikan bahwa mutasi digelar awal tahun 2019. (cem)

Raih Juara Umum Porprov

Atlet dan Cabor Dapat Bonus Mataram (Suara NTB) Setelah berhasil menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke X pada 9-17 Desember lalu, para atlet dan cabor mendapat bonus dari Pemkot Mataram. Pada pagelaran olahraga empat tahunan itu, Kota Mataram meraih 112 emas, 74 perak dan 63 perunggu. Ketua Komite Olaharga Nasional (KONI) Kota Mataram, juga Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan, keberhasilan meraih medali emas persis sesuai yang ditargetkan. Proses untuk kembali menjadi juara umum membutuhkan kerja keras. Para atlet hampir selama dua tahun mengikuti desentralisasi. “Kemenangan tidak hanya

direncanakan, tapi butuh perjuangan,” kata Mohan, Kamis (20/12). Menurut dia, sangat wajar dalam pertandingan ada kalah dan menang. Tetapi di luar prediksi kata Mohan, salah satu cabor memperoleh sembilan medali emas. “Kemenangan ini jadi kebanggaan dan kemenangan kita bersama,” tegasnya. Mohan mengapresiasi Pemkot Mataram memperhatikan para atlet melalui kebijakan penganggaran. Bukan berarti gelar juara umum dengan perolehan medali terbanyak dikaitkan dengan fasilitas olahraga dan pelatih memiliki sertifikasi nasional. Keberhasilan ini tak lepas dari perjuangan para atlet tekun selama dua tahun berlatih. Oleh karena itu, Pemkot Ma-

taram mengapresiasi perjuangan para atlet dan para pelatih dengan memberikan bonus ke masing - masing cabor Rp20 juta untuk pembinaan. “Cabor ada bonusnya. Kita berikan Rp20 juta untuk pembinaan atlet,” sebut Mohan. Sekretaris KONI Mataram, Mansyur menambahkan, secara keseluruhan bonus diberikan ke para atlet peraih medali sekitar Rp1 miliar lebih. Tak disebutkan angka pasti diterima para atlet peraih medali emas, perak dan perunggu. Tetapi ada kenaikan dari Porprov tahun 2014 lalu. “Dulu Rp3 juta. Sekarang ada kenaikan. Berapa pastinya lupa saya,” jawabnya. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengapresiasi keberhasilan atlet Kota Mat-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN BONUS - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Ketua KONI H. Mohan Roliskana dan Sekda H. Effendi Eko Saswito menyerahkan bonus secara simbolis kepada atlet dan pelatih di halaman Kantor Walikota, Kamis (20/12). aram, kembali menjadi juara umum. Tidak lebih dari dua tahun mengikuti pemusatan latihan. Oleh karena itu, para atlet diminta tetap fokus berlatih dan meningkatkan

prestasi ke depannya. “Saya minta para atlet tetap fokus berlatih. Diharapkan, membangun Kota Mataram lewat olahraga,” demikian pesan disampaikan Walikota. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

Halaman 3

NTB Targetkan Produksi Padi dan Jagung 5,1 Juta Ton Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan memasang target produksi padi sebesar 2,6 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), demikian juga jagung 2,5 juta ton pipilan kering tahun 2019 mendatang. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si menjelaskan. Dengan intensitas hujan yang mulai baik, meski belum merata. Tahun ini dikatakan tahun normal. Tidak kepada banjir, dan tidak juga kepada kemarau.

H. Husnul Fauzi

(Suara NTB/bul)

Apapun itu, kepala dinas mengatakan, rundown penanaman telah dilakukan. 2,6 juta untuk padi dan 2,5 juta untuk jagung untuk penanaman akhir tahun ini dan berbuah di 2019 mendatang. “Dan sebanyak 250.000 ton Urea, itu sudah menjadi usulan,” demikian kepala dinas menguatkan. NTB tak terlalu signifikan pengurangan lahan. Berkurangnya hanya 17 persen dari 286.000 hektar sawah. Target produksinya hampir sama, menurut kepala dinas, tak ada rekayasa. Sebelumnya, proyeksi ini diberikan berdasarkan progres yang telah ada. “Kemarin progres kita ter-

akhir menurut BPS sebagai yang mengeluarkan data formal. 2,4 juta untuk rilis ramalan II dan untuk jagung 1,9 juta dari target 2,4 juta ton. Saya masih yakin, semuanya bisa tercapai dari yang kita harapkan di 2019 2,6 juta untuk padi dan 2,5 juta untuk jagung,” jelas H. Husnul Fauzi. Selanjutnya usul pengajuan pupuk sebesar 250.000 ton khusus untuk Urea subsidi yang diajukan kepada Kementerian Pertanian, lanjut kepala dinas telah menjadi kebutuhan ideal yang menjadi 250 Kh/ hektar. H. Husnul mengatakan, kedepannya ia tak ingin persoalan pupuk menjadi polemik. Tahun 2018 ini terjadi tiga kali perubahan pemberian jatah, atau re alokasi pupuk. NTB oleh Kementerian Pertanian diberikan jatah sebanyak 194.000 ton. “Saya ndak mau kurang dari

itu. Sementara jatah kita tahun ini sudah aman. Agar tak menjadi polemik,” jelasnya. Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS, lLuas panen padi di Nusa Tenggara Barat periode Januari-September 2018 sebesar 262,30 ribu hektar. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen tahun 2018 adalah 281,01 ribu hektar. Produksi padi di Nusa Tenggara Barat periode Januari-September 2018 sebesar 1,31 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Berdasarkan potensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan total produksi padi tahun 2018 sebesar 1,40 juta ton GKG. Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi GKG ke beras tahun 2018, maka produksi padi tersebut setara dengan 0,79 juta ton beras. (bul)

78.000 KK Diusulkan Terima Pendampingan PKH Adaptif

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Provinsi NTB mengusulkan 78.000 KK yang menjadi korban gempa, agar didampingi melalui program Pendampingan Keluarga Harapan (PHK) adaptif, hingga dinyatakan benar-benar berdaya kembali. “Usulan program sudah disetujui oleh Kementerian (Kemensos). Tinggal berapa jumlahnya yang disetujui, kita belum tahu secara resmi,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik. PKH adaftif ini, seperti dijelaskan kepala dinas. Adalah program pendampingan kepada keluarga yang karena dampak gempa, ia berpotensi menjadi jatuh miskin. Karena itu, keluarga yang menderita kerugian berat akibat bencana gempa, diharapkan diakomodir seluruhnya masuk pada program ini. PKH adaftif ini akan dilakukan pendampingan sepanjang tahun, hingga keluarga tersebut dapat dikategorikan telah keluar dari kondisi kemiskinannya. Ukurannya, anak-anaknya dapat disekolahkan, ada penghasilan rutin setiap bulan. Pemerintah akan mengintervensi sesuai kebutuhan dan potensi pengembangan diri kepada keluarga penerima program ini. Rentetan gempa Lombok telah mengakibatkan kerugian meteriil lebih dari Rp10 triliun. Hasil verifikasi, gempa mengakibatkan 567 jiwa meninggal dunia, 1.584 orang luka-luka dan 396.032 penduduk mengungsi. Kerusakan prasarana dan sarana skala besar seperti rumah penduduk 188.139 unit, gedung kantor, prasarana transportasi darat, prasarana sumber daya air, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hotel, toko dan berbagai fasilitas umum. Sebelumnya, pemerintah intens melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui PKH. Mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan keluarga. Setidaknya pada data 2016, sebanyak 56.000 KK berhasil dikeluarkan dari garis kemiskinan. Penerima manfaat juga diintervensi sesuai kemampuannya mengembangkan diri. “Konsepnya, orang tuanya misalnya menghadapi situasai apa, maka intervensinya apa. Kalau persoalannya kesehatan, bagaimana penanganannya,” kata kepala dinas. Kemudian dari kabupaten/kota juga mendorong keluarga yang memiliki keterampilan khusus, pemerintah memberikannya fasilitas untuk mengembangkan diri. Kata Khalik, PKH ini juga yang membuat percepatan penanganan kemiskinan dengan proses pendekatan keluarga menjadi sesuatu yang dikuatkan di daerah. “Sekarang sedang dilakukan validasi untuk program 2019. Berapa jumlah (KK) yang akan dikeluarkan (dari kemiskinan) lagi untuk keberhasilan program di 20172018, kita tunggu dulu hasil validasinya,” demikian Khalik. (bul) H. Ahsanul Khalik

(Suara NTB/bul)

Mobil layanan kas keliling

BI Kerahkan Mobil Kas Keliling Mataram (Suara NTB) Sebagai bagian layanan kepada masyarakat untuk penyediaan uang layak edar berbagai pecahan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB melakukan kas keliling hingga Pulau Sumbawa. Tak hanya itu, layanan kas keliling juga memberikan layanan penukaran uang kertas yang dicabut dari peredaran bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Pasar Tanah Mira Kota Taliwang dan Maluk pada tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 di Sekongkang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani menjelaskan, respon masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat sangat bagus. Mobil kas keliling BI dipenuhi masyarakat yang ingin menukar uang lusuh/lecek yang dimiliki dengan uang yang masih baru atau layak edar. Bentuk layanan ini merupakan bagian dari Clean Money Policy Bank Indonesia kepada masyarakat. Layanan mobil kas keliling ini tentunya juga memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat penukaran. Sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB yang berada di Kota Mataram untuk menukarkan uang yang dicabut dari peredaran. Sebagaimana diketahui, uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran hanya dapat dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan mobil layanan kas keliling Bank Indonesia. Saat ini periode penukaran

sudah masuk periode lima tahun kedua, yaitu sejak 31 Desember 2013 hingga 30 Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999.

Selanjutnya mobil kas keliling Bank Indonesia juga dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Lombok Timur, khususnya Pasar Aikmel dan Komplek Pertokoan Pancor Kota Selong, pada tanggal 26 dan 27 Desember 2018. Sedangkan Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB yang berada di Kota Mataram tetap melayani penukaran uang yang dicabut dari peredaran setiap hari mulai jam 08.00 hingga 12.00 Wita, termasuk layanan khusus pada hari libur yaitu tanggal 29 dan 30 Desember 2018. (bul)

(Suara NTB/bul)

RAKEDA - Jajaran pengurus Astindo dan stakeholders pada pelaksanaan Rakeda Astindo kemarin.

Travel Agent Banting Harga Paket Pariwisata Mataram (Suara NTB) Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Provinsi NTB mengingatkan anggotanya untuk menjual paket-paket pariwisata dengan harga khusus. Hal ini dibijaksanai sebagai langkah untuk memulihkan kembali pascagempa Lombok. “Kalau sebelumnya jual 100, sekarang jual 50. Profit dikesampingkan dulu,” kata Ketua Astindo Provinsi NTB, Awan Aswinabawa pada pembukaan Rakerda DPD Astindo NTB di Senggigi, Kamis (20/ 12) kemarin. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan, L. Bayu Windiya juga nampak hadir. Awan mengatakan, pascagempa Lombok, tantangan pariwisata semakin berat. Banyak hal yang mempengaruhinya. Baik faktor internal, termasuk eksternal. Orang luar berpandangan masih ada perasaan kurang aman di Lombok, kata Awan. Karena itulah, perlunya ditingkatkan komunikasi ke pasar-pasar utama kantong pelancong. baik di dalam negeri, maupun diluar negeri. Kendati demikian, travel agen menurutnya tak bisa sendiri. Semua pihak harus bersama-sama menciptakan persepsi optimis di tengah persaingan yang semakin ketat. “Bagaimana caranya sekarang kita membuat Lombok sebagai destinasi wisata yang memang patut dikunjungi. Dan orang akan tetap tertarik datang ke Lombok,” ujarnya. Tidak hanya anggota Astindo, stakeholder lain. Misalnya, hotel, restoran, maskapai penerbangan, pun dengan penyedia – penyedia transportasi juga harus memberikan harga dan layanan spesial untuk memancing minat berkunjung orang ke Lombok Sumbawa. Dampak gempa ini dirasa masih akan mempengaruhi hingga ke quartal I 2019. Awan mengatakan, bila tidak semua pihak saling bergandengan tangan dan satu suara. Maka

proses recovery akan berjalan lambat. “Dari pada hotel-hotel sepi kunjungan, transportasi sepi penumpang. Sementara biaya operasional harus tetap jalan. Kenapa tidak berikan harga spesial saja,” imbuhnya. Dalam Rakerda kemarin, Astindo membahas secara utuh tantangan-tantangan yang dihadapi saaat ini. Serta bagaimana cara menyikapinya. Selain memberikan paket-paket spesial, Astindo juga merencanakan akan terus melakukan peningkatan kualitas layanan dan SDM penyedia layanan. Dengan demikian diharapkan muncul kesan – kesan yang positif terhadap upaya pemulihan pariwisata NTB. L. Bayu Windiya menambahkan, Dinas Perhubungan sebagai Pembina Astindo mengatakan, travel agen ini memegang peranan penting dalam pemulihan sektor pariwisata pascagempa. Ia mengatakan pembenahan harus terus dilakukan. Tidak saja dari hal-hal besar. Dari hal-hal kecilpun, misalnya membersihkan lingkungan dari sampah, juga akan turut berkontribusi terhadap kepercayaan dunia luar. Sebabagai Humas Astindo Provinsi NTB, Abdul Haris menjelaskan memulihkan pariwisata pascagempa menjadi hal yang sangat penting dibahas dalam Rakerda kemarin. Beberapa program yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun depan sebagai tindaklanjut perbaikan diantaranya. Pelatihan sertifikasi, baik kepada para pelaku, maupun kepada perusahaan travel agen. Astindo juga akan menggelar talkshow di media – media untuk memberikan kabar baik. Serta mencarikan solusi bersama atas semua persoalan-persoalan yang sedang terjadi saat ini. “Dari Rakerda ini kita satukan gerak bersama untuk memulihkan kembali Lombok,” demikian Haris. (bul)

OJK : Sektor Jasa Keuangan Tahun 2018 Tumbuh Stabil Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan Indonesia hingga akhir 2018 menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja intermediasi yang berada pada level positif. Ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang masih terjaga, fundamental kinerja emiten yang relatif stabil, serta didukung oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia. Dalam keterangan resmi OJK yang disampikan Humas OJK NTB, berdasarkan pantauan, meskipun diwarnai peningkatan tekanan di pasar, profil risiko Sektor Jasa Keuangan secara umum terkelola dengan baik. Kecukupan tingkat permodalan dan likuiditas LJK domestik berkontribusi terhadap ketahanan LJK di tengah meningkatnya tekanan di pasar keuangan. Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memberikan perhatian pada penguatan surveillance dan Protokol Manajemen Krisis, serta penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kegiatan pemantauan (surveillance) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif bersama dengan anggota KSSK agar dapat mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan di sektor jasa keuangan. Kinerja fungsi intermediasi sektor jasa keuangan selama 2018 berjalan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan kredit per November 2018 yang tumbuh 12,05% yearon-year. Serta diiringi

tingkat kesehatan yang cukup baik tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan sebesar 23,32%. Serta rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan net perbankan tercatat masingmasing 2,67% dan 1,14%. Pada Industri Keuangan Non Bank, pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 5,14% year-on-year dengan tingkat Non-Performing Financing (NPF) berada pada level 2,83%. (gross) dan 0,79% (nett). Pembiayaan yang disalurkan melalui Fintech juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan nilai outstanding pembiayaan sebesar Rp3,9 triliun serta rasio NPF yang rendah yaitu 1,2%. Pada Industri Pasar Modal, penghimpunan dana di pasar modal masih cukup tinggi mencapai Rp162,3 triliun. Jumlah ini cukup positif di tengah tekanan ekonomi global. Industri jasa keuangan syariah juga tumbuh positif selama 2018 tercermin dari pertumbuhan aset perbankan syariah dan pembiayaan syariah (BUS +UUS), serta aset IKNB syariah per Oktober 2018 masingmasing tumbuh 7,09% ,9,52% dan 0,59%. Sementara itu, per 18 Desember 2018, NAB Reksa Dana Syariah, Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi meningkat masing-masing 20,98%, 17,20% dan 40,48%. Kinerja sektor jasa keuangan yang cukup baik ini didukung oleh berbagai macam inisiatif yang diluncurkan OJK baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun menyediakan sumber dana pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan, OJK memfasilitasi pendirian Bank Wakaf

Mikro (LKM Syariah) dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait keuangan syariah bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Terdapat 41 Bank Wakaf Mikro dengan nilai pembiayaan sebesar 9,72 milliar dan melibatkan 8.373 debitur. Untuk mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang, OJK memberikan izin pendanaan melalui KIKEBA terkait infrastruktur, dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp7,44 triliun serta KIKDIRE dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp0,62 triliun. OJK juga mendorong emiten infrastruktur untuk fund raising di Pasar Modal dimana tercatat 24 penawaran umum yang dilakukan 22 Emiten sektor infrastuktur melakukan fund raising melalui Pasar Modal dengan total nilai emisi Rp28,05 triliun. Untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan serta memastikan bahwa manfaat keberadaan OJK dapat dirasakan oleh masyarakat, berbagai inisiatif dilakukan antara lain melalui perluasan program Laku Pandai, memfasilitasi pembentukan Bumdes Center, melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah serta meluncurkan Tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (Tabungan SiMUDA), Reksa Dana syariahku serta program Reksa Dana Mini Mart. Selama tahun 2018, OJK juga rutin melakukan ±1200 kegiatan edukasi keuangan ke berbagai macam komunitas, melakukan peluncuran online Modul E-learning tingkat SD dan SMP. serta pelaksanaan bulan inklusi keuangan yang melibatkan 557 LJK dan dilaksanakan di 189 kota serta berhasil membuka 7,5 juta

rekening baru. Terkait perlindungan konsumen, OJK telah melakukan re-branding contact center yang sebelumnya di nomor 1500655 menjadi kontak OJK 157, yang didukung dengan infrastruktur yang lebih handal dan layanan yang lebih cepat. Selain itu, OJK juga melakukan peluncuran Roadmap Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022), serta rutin melakukan pengawasan Market Conduct. Penguatan Tata Kelola Untuk memastikan proses bisnis OJK berjalan dengan efektif dan efisien, OJK melakukan penguatan tata kelola organisasi melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi AIMRPK, optimalisasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi serta Kolaborasi Bidang Governance dengan stakeholder terkait. OJK juga melakukan resertifikasi ISO 9001 atas proses bisnis agar kualitas proses bisnis OJK tetap terjaga. Penguatan tata kelola ini memberikan hasil positif dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 serta berhasil meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terbaik 2018 untuk kategori kementerian/ lembaga dan BUMN/ BUMD. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

Halaman 4

Pelaksanaan Proyek

Bupati Lotim Sarankan Pilih Rekanan Bonafit Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengingatkan pejabat di instansi pemerintah di Lotim agar dalam pemilihan rekanan yang bonafit. Selain itu rekanan ini memiliki rekam jejak yang baik, jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan tugas pembangunan. Bupati tidak menginginkan ada aparatur yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang terjadi di beberapa tempat. pada diri sendiri dan pengawasan malaikat,” tambahnya. Selain itu, harapnya, semua intansi yang menerima DIPA ini melaksanakan amanah dengan baik. Termasuk semua alokasi anggaran terserap sesuai dengan penggunaan. Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, menjelaskan, APBN 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir, dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Rencana keuangan tahunan pemerintah, ditetapkan se-

tidak diinginkan, apalagi berkaitan dengan hukum. “Harus ada konsolidasi dan koordinasi antara stakeholder satu dengan yang lain, lakukan sesegera mungkin menjemput bola jangan menunggu,” ujarnya mengingatkan. Dalam hal ini, ujarnya, aspek pengawasan harus mendapat pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Bahkan, ujarnya, pengawasan yang paling penting adalah pengawasan diri yang melekat pada diri pribadi. “Ada pengawasan melekat

1,35 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 6,7 persen dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp 1,21 triliun. Transfer ke daerah sebesar Rp 601,49 miliar yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 294,16 miliar, naik 13,96 persen dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp258,12 miliar dan dana desa sebesar Rp 307,33 miliar, naik 21,61 persen, dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar Rp 252,71 miliar. Sementara Kepala KPPN Selong, Endah Proborini, melaporkan, sampai dengan pertengahan Desember 2018, KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, telah menrealisasikan dana APBN sebesar Rp 1,08 triliun termasuk DAK Fisik dan Dana Desa di Lotim. Dari to-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menyerahkan DIPA pada perwakilan instansi pemerintah di Lotim, Kamis (20/12). tal dana itu yang terserap mencapai 89,4 persen, dari pagu sebesar Rp 1,21 triliun. Tingginya pencapaian ini, disebut tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin. Ia ber-

PELABUHAN Salah satu kapal yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Kayangan Lotim. Pada momentum Nataru mendatang, pihak ASDP menyiapkan 20 unit kapal yang siap beroperasi.

Harus Bayar Kewajiban PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah salah satu program yang harus dilaksanakan sesuai amanah undang-undang. JKN KIS yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini sangat baik, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. ‘’Akan tetapi masalahnya sejauh ini masih banyak tunggakan. Membayar Iuran JKN KIS BPJS Kesehatan adalah sebuah kewajiban. Seluruh masyarakat peserta JKN KIS Mandiri wajib membayar tunggakan. Termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur,’’ ujar Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, Kamis (20/12). Wabup mengingatkan khusus pada peserta mandiri agar menaati segala ketentuan yang berlaku. Sekarang ini semua diingatkan agar seluruh warga Lotim menunaikan kewajiban tersebut. Terhadap tunggakan pemerintah pun sudah ada upaya untuk menuntaskan semuanya, yakni membayar semua tunggakan dengan cara mencicil sesuai kemampuan keuangan pemerintah. Diakuinya, tunggakan pembayaran Iuran BPJS ini tidak saja terjadi di Lotim. Akan tetapi seluruh Indonesia. Kondisi ini, lanjutnya, merata terjadi dan tidak seharusnya terjadi. ‘’Diperlukan kesadaran bersama agar seluruh warga yang menunggak pembayaran bisa menuntaskan segala kewajibannya,’’ sarannya. (rus)

(Suara NTB/yon)

Libur Nataru, Penumpang di Pelabuhan Kayangan Diprediksi Melonjak Selong (Suara NTB) Menjelang libur natal dan tahun baru (nataru) tahun 2018. PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Kayangan saat ini sudah melakukan berbagai persiapan. Langkah itu dilakukan, karena diperkirakan jumlah penumpang baik orang maupun kendaraan akan mengalami kenaikan hingga lima persen dari tahun lalu.

(Suara NTB/dok)

H. Rumaksi Sjamsuddin

Marc Hotel Bantu Korban Gempa

Sisihkan Harga Kamar Bangun Sekolah Sementara

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, (20/12), General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Cuk Prayitno, beberapa persiapan yang dilakukan yakni memastikan sebanyak 20 kapal yang akan dioperasi pada hari libur Nataru ini layak jalan. Baik kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano maupun sebaliknya. Hal itu penting dilakukan untuk men-

jaga kenyaman dan keamanan penumpang selama dalam perjalanan. “Kita sudah melakukan rapat persiapan Nataru bersama dengan instansi terkait dan perusahaan penyeberangan yang mengelola kapal lintas Kayangan-Poto Tano. Kapal yang siap beroperasi sebanyak 20 unit dengan prediksi peningkatan muatan sekitar 5 persen dari tahun lalu,” ujarnya. Lonjakan penumpang dan kendaraan

Ditinggal Relawan

sebanyak 5 persen itu, katanya, dikarenakan banyak yang akan berlibur pulang kampung maupun berlibur untuk berwisata, baik dari arah Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok. Diharapkan, kondisi cuaca cukup baik, sehingga tidak ada penundaan dalam pemberangkatan penumpang baik itu dari perongan, kendaraan roda dua dan roda empat yang kemudian berdampak terhadap penumpukan di areal dermaga. (yon)

Minimalisir ’’Illegal Logging’’

Pembangunan Kantor Sementara Kodim 1615 Lotim Kerahkan Personel ke Dalam Hutan DPRD KLU Mangkrak Tanjung (Suara NTB) Proses pelaksanaan pembangunan kantor sementara DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mangkrak. Sejak sekitar sebulan terakhir, pekerjaan yang dilakukan relawan hanya meninggalkan jejak berupa pondasi land. Plh. Sekretaris DPRD Lombok Utara, Ye’ Bakar, kepada wartawan Kamis (20/12), mengaku tidak mengetahui perihal pembangunan kantor sementara. Relawan langsung saja membangun di lokasi yang disediakan, yakni eks ruang sidang DPRD KLU. “Kita juga bingung, karena memang sebelumnya kan belum ada laporan (permakluman). Siapa yang mengerjakan, kita tidak tahu. Konon infonya relawan dari Malaysia, tetapi masa iya belum selesai ditinggalkan,” ujar Ye Bakar. Plh. Sekwan selama di Dewan memegang jabatan sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan DPRD. Di mejanya, seluruh kegiatan fisik pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sekretariat. Namun untuk rela-

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Manajemen Marc Hotel memiliki cara sendiri untuk membantu korban gempa Kabupaten Lombok Utara(KLU), khususnya kalangan anak sekolah. Perusahaan yang menjadi bagian dari Milestone Pacific Hotel Group (MPHG) itu, mendonasikan bantuan dari iuran karyawan dan harga hotel yang disisihkan. Di sela-sela serah terima bangunan sekolah sementara sebanyak 7 lokal di SDN 7 Tanjung, di Dusun Karang Langu itu, General Manager Marc Hotel, Aloisius Donik Widodo, Kamis (20/12) mengungkapkan, kepedulian MPHG untuk membantu korban gempa cukup tinggi. Di KLU, bantuan disalurkan dalam bentuk kontribusi membangkitkan kembali semangat belajar melalui pembangunan sekolah sementara. “Kita membantu membangun sekolah sementara sebanyak 7 lokal, 6 lokal untuk siswa dan 1 lokal untuk ruang guru,” ujarnya. Selain sekolah, Marc Hotel juga memberi trauma healing dengan membagi-bagi karpet, sarung, selimut dan kasur. Seluruh siswa, 94 orang, masing-masing memperoleh satu unit bantuan melalui undian. Pola yang dilakukan ini terbukti membuat anak-anak SDN 6 Tanjung, riang gembira. Bantuan Marc Hotel tergolong inovatif. Manajemen dengan inisiatif sendiri menghimpun dana bantuan selama 1 bulan, 15 Agustus - 15 September, dari potongan harga kamar. Dari setiap tamu yang menginap, manajemen menyisihkan sebagian dana pemotongan harga kamar. Kisarannya ada yang Rp10 ribu sampai Rp50 ribu. Selain potongan harga kamar, karyawan Marc Hotel juga menyisihkan sebagian penghasilannya sesuai dengan keikhlasan. Penyaluran bantuan ke SDN 6 Tanjung dilakukan setelah tim manajemen Marc Hotel melakukan survei ke sejumlah sekolah. Sekolah ini dipilih karena pelaksana sekolah belum memperoleh bantuan dari lembaga lain. Bangunan SDN 6 Tanjung sejatinya masih berdiri. Namun alasan trauma dan ketidaknyamanan, aktivitas belajar mengajar lebih banyak dilakukan di luar ruangan. “Kita coba koordinasikan langsung sama kepala desanya dan kepala sekolahnya, dan mereka menyambut baik sehingga kita realisasikan di sini,” sambungnya. Adapun bangunan sekolah yang dibangun diperkirakan menghabiskan anggaran antara Rp60 - Rp70 jutaan. Dengan kondisi bangunan semi permanen, Donik berharap aktivitas belajar siswa lebih lancar, dan dalam suasana batin yang nyaman. Marc Hotel berkeinginan tidak hanya membantu saat ini saja. Berorientasi daerah tujuan wisata, Marc Hotel ingin memberi edukasi tentang potensi pasar kerja sektor pariwisata bagi siswa usia dini. Sementara, Kepala Sekolah SDN 6 Tanjung, Hendun, S.Pd., M.Pd., mengucapkan rasa terima kasih mendalam atas bantuan MPHG. Kontribusi bangunan sekolah sementara ini akan memotivasi anak-anak dan guru untuk belajar dan mengajar. Sekilas diceritakan, aktivitas belajar pascagempa hanya diliburkan beberapa pekan. Usai turun instruksi dari Pemprov NTB dan Pemda KLU, aktivitas belajar kembali digiatkan. Para guru diarahkan mencari siswa di posko pengungsian dan diajar di tempat. “Saat ini, kami masih keterbatasan buku, kami sempat dibantu oleh PMI waktu itu. Awalnya kami belum tersentuh, memang kenyataan seperti itu. Dibanding sekolah lain, sekolah kami hanya siswa kelas 4 dan kelas 6 yang dapat bantuan baju, itu pun terbatas,” tandasnya. (ari)

harap satuan kerja dapat melaksanakan dan memanfaatkan APBN 2019 secara maksimal, serta dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas. (rus)

wan yang mengerjakan kantor sementara, dirinya sama sekali tidak diajak koordinasi. Kantor sementara DPRD KLU, sejatinya dipikirkan dengan konstruksi yang lebih baik. Pihaknya selaku pengguna anggaran, mengusulkan pada APBD Perubahand218 lalu sebesar Rp 400 juta untuk bangunan kantor sementara. Sayangnya anggaran itu tersaring dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. “Memang kasihan ini, pekerjaan terbengkalai. Kepentingan kita di Sekretariat dan bapakbapak dewan juga terhambat. Mau kita tindaklanjuti, lapornya kemana,” ucapnya. Menurut Ye Bakar, aktivitas DPRD tetap berjalan sejauh agenda DPRD dilakukan di kantor sementara - bawah tenda. Namun demikian, DPRD KLU tidak bisa maksimal, bekerja karena tidak ada ruangan yang representatif. Baik untuk rapatrapat maupun menerima tamu dari berbagai daer-

ah. “Usulannya memang sekitar Rp 400, Pimpinan Dewan dan Ketua Komisi III sudah kita permaklumkan. Tetapi sampai di TAPD dicoret,” jelasnya. Perihal kelanjutan kantor sementara DPRD, Sekretariat DPRD akan bersurat ke Sekretariat Daerah selaku pihak yang mengetahui keberadaan relawan. Diharapkan, Sekretariat melalui instansi terkait dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan relawan yang terlibat. “Ujungnya kita laporkan ke Sekretariat Daerah saja, kenapa sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Sementara kita juga dituntut untuk memiliki ruangan yang layak untuk agenda-agenda penting di Dewan,” tandasnya. (ari) MANGKRAK - Rencana pembangunan kantor sementara DPRD KLU mangkrak, karena ditinggal relawan. Pembangunannya tidak dikoordinasikan dengan pihak Sekretariat DPRD.

Selong (Suara NTB) Kasus penebangan pohon secara liar atau illegal logging terhadap hutan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini begitu masif. Padahal dampak dari illegal logging ini sangat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup manusia dengan rusaknya alam. Dampak yang dimaksudkan, yakni terjadinya berbagai macam bencana. Demikian disampaikan, Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Setiandar, SIP, dikonfirmasi, Kamis, (20/12). Untuk itu, katanya, khusus untuk pengamanan hutan di Padak Guar Kecamatan Sambelia maupun di Bebidas Kecamatan Wanasaba, Kodim mengerahkan seluruh personel dari Posramil Wanasaba Koramil 1615-11/Aikmel. Bahkan apabila ada kejadian, akan diperkuat Koramil 161511/Aikmel dan bila butuh penambahan personel akan dikerahkan dari Makodim Lotim. “Karena pengrusakannya sedemikian masif, kita antisipasi dampak yang lebih besar dan lebih lama daripada sekedar kebutuhan ekonomi yang masih bisa dan banyak solusinya,” kata Dandim. Dampak yang lebih besar dan lebih lama dimaksud di antaranya berupa terjadinya, bencana kekeringan yang saat ini sudah terjadi dan akan bertambah parah jika dibiarkan, rusaknya ekosistem, ancaman banjir bandang. Termasuk perubahan iklim yang sekarang sudah dirasakan dengan semakin panjangnya musim kemarau dan semakin singkat musim hujan di Pulau Lombok. Sementara di lokasi restorasi hutan lindung di Dusun Dasan Tinggi Desa Sembelia ditempatkan 5 petugas gabungan Kodim, Polres Lotim dan Polhut untuk mengantisi-

(Suara NTB/yon)

Penegasan bupati ini disampaikannya saat prosesi penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 kepada instansi pemerintah di lingkup Pemkab Lotim, Kamis (20/12). Bupati menyebut, penggunaan anggaran harus benarbenar mempelajari dengan seksama apa yang tercantum dalam DIPA. Apabila ada perubahan, dimintanya segera konsultasi dengan stakeholder terkait. Selain itu, dalam melaksanakan anggaran tidak terjadi hal-hal yang

bagai penopang perekonomian Indonesia yang tumbuh berkesinambungan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Lotim. Sementara dana transfer untuk Pemda Lotim tahun anggaran 2018 Rp510,8 miliar dan sampai dengan pertengahan Desember 2018 telah terealisasi Rp 482,7 miliar atau sebesar 94,49 persen. Khusus Dana Desa pada tahun 2018 mempunyai pagu Rp252,7 miliar dan telah terealisasi Rp252,7 miliar atau 100 persen, yakni yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa pada 21 kecamatan dan 239 desa di Lotim. Tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan Belanja Negara di Lotim, sebesar Rp

pasi pelebaran perambahan hutan lindung dan pengerusakan terhadap upaya restorasi yang telah dilaksanakan. Maka dari itu, Dandim Agus Setiandar menegaskan jika terdapat satuan tugas yang dibentuk oleh kehutanan, tetapi akan lebih efektif bila pelaksanaan patroli didasarkan atau dibantu dengan informasi yang akurat dari masyarakat, karena disadari bahwa kawasan hutan lindung ini baik yang dikelola oleh TNGR maupun KPH sangat luas, sedangkan jumlah Satgas sangat terbatas. Sebelumnya, Kepala KPH Rinjani Timur, Ir.Lalu Saladin Jufri, MSi, menyebutkan kondisi hutan di Lotim saat ini yang masih utuh sekitar 60 persen dan akan terus diselamatkan semaksimal mungkin. Sementara 40 persennya sudah dirambah secara liar. Perambahan paling parah terjadi di Kecamatan Jerowaru, Sambelia dan Pringgabaya. Sedangkan untuk di wilayah Kecamatan Suela dan Sembalun masih tergolong aman karena masih adanya kelompok HKM yang intens melakukan pengawasan selain berkoordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, TNGR dan camat hingga ke tingkat dusun. (yon)

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dana Tak Sesuai Harapan

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan komitmen pemerintah pusat membantu daerah dalam hal penanganan pascabencana gempa. Menyusul alokasi anggaran yang bersumber dari transfer dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tak signifikan kenaikannya, khusus DAU hanya naik 3 persen lebih itupun nanti akan dialokasikan untuk pembayaran kenaikan gaji ASN dan CPNS yang lulus tahun ini.

Heri Wahyudi

Siap Amankan Nataru

‘’Kenaikan DAU hanya 3 persen lebih dari Rp 775 miliar ke Rp796 miliar lebih. Pihak pemda sebenarnya berharap kenaikan DAU ini sekitar 30 persen dengan pertimbangan, Lobar termasuk daerah terdampak gempa,’’ aku Sekda Lobar H. Moh Taufiq di ruang kerjanya, Kamis (20/12).. Pihak pemda, kata dia, mempertanyakan kenapa pusat tidak menjadikan pertimbangan bencana gempa dalam

memberikan transfer dana ke daerah, padahal pihaknya sudah membuat formulasi hitungan kebutuhan penanganan bencana dan sudah diusulkan ke pusat. Sementara DAK, lanjut sekda, naik 197 persen dari Rp291 miliar menjadi Rp 488 miliar. Meskipun DAK naik, nanum di beberapa item anggaran pusat ke Lobar turun, seperti DID dan bagi hasil. “Seharusnya pe-

merintah pusat menggunakan pertimbangan daerah bencana itu, jangan formula umum,” jelasnya. Bahkan, kata dia, perbaikan kantor pemda dan fasilitas umum lain yang awalnya diharapkan dibantu BNPB dari bantuan UNDP sejauh ini masih belum jelas. Pihaknya masih mempertnyakan formulasi bantuan ini, apakah masuk ke APBD atau tidak. Jika bantuan ini tak kunjung jelas,

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kondisi korban gempa di wilayah Lombok Barat (Lobar) terutama yang berada di daerah pedalaman, seperti Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar cukup memprihatinkan. Pasalnya, sebagian besar korban gempa tinggal di tendatenda pengungsian dengan kondisi yang sudah rusak. Terpal yang notabene hanya bisa bertahan dua bulan sudah lapuk akibat diterpa hujan dan panas. Bahkan banyak di antara tenda-tenda pengungsian hanyut terbawa banjir saat hujan beberapa waktu lalu. Nasib kian tak menentu dirasakan korban gempa, lantaran belum jelasnya bantuan dari pemerintah baik jaminan hidup (jadup) dan dana rehabilitasi-rekonstruksi rumah mereka. Di daerah ini terdapat puluhan korban gempa yang sudah menerima rekening berisi dana bantuan. “Hanya saja warga mengeluh, sebab sejak diterima secara simbolis dari presiden lima bulan lalu bantuan dana ini belum bisa dicairkan. Ini menyebabkan warga merasa nasibnya tak menentu, warga kayaknya putus asa,” aku kepala Desa Lembah Sari H. Suratman di Gerung, Kamis (20/12). Di desa setempat, jelas dia, korban gempa yang rumahnya rusak hampir 99 persen dengan total mencapai 2 ribu KK lebih dan rusak berat mencapai 1000 KK lebih. Diakui dari korban gempa ini, terdapat 27 orang sudah menerima bantuan. 27 orang ini, jelasnya, menerima rekening bantuan secara simbolis langsung dari Presiden Jokowi di KLU lima bulan lalu. Ia sendiri saat itu mendampingi warganya menerima bantuan ditambah lagi 48 KK susulan, sehingga total 75 KK sudah menerima bantuan, namun sampai saat ini bantuan tersebut belum satupun juga bisa direalisasikan. Padahal pihak desa sudah membentuk pokmas. Pihaknya sudah mempertanyakan hal ini ke pemda, namun belum ada koordinasi dari pemda bahkan kegiatan sosialisasi berkalikali. “Tapi belum ada satupun bantuan yang bisa direalisasikan,” keluhnya. Sementara itu, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan, terkait bantuan jadup juga menjadi pertanyaan pemda ke pusat. Sejak awal sekda mempertanyakan jadup tersebut. “Kami diminta serahkan data, buat SK Bupati, tapi sampai saat ini dana bantuan belum cair,” keluhnya. Meski dijanjikan akan mencairkan jadup untuk 1.000 orang, ujarnya, namun belum ada kejelasan. Terkait pembangunan huntap korban gempa, lanjut sekda, masih terkendala bahan bangunan, seperti mur dan baut. Untuk membahas hal ini pemda akan dipanggil Kadin Pusat. (her)

12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 H. Suratman 12345678901234567890

H. Moh. Taufiq kan penyusunan rencana aksi BNPB, tapi tidak ada realisasi,” kritiknya. (her)

Penumpang LIA Diproyeksi Naik hanya 2 Persen

UNTUK pengamanan jelang perayaan hari libur hari Natal dan pergantian malam, Polres Lombok Barat (Lobar) menyiapkan 93 personel anggota kepolisian. Puluhan personel ini akan diterjunkan dalam operasi Lilin Gatarin 2018. Seperti di tahun sebelumnya beberapa posko pun akan didirikan di beberapa titik strategis, seperti Posko Pelayanan di Pelabuhan Lembar, Posko Keamanan di Giri Menang Square (GMS) dan Senggigi. “Itu di luar dari BKO (Bantuan Kendali Operasi). Kita akan melibatkan BKO dari Sabhara Polda NTB, Brimob dan Satuan Lalu Lintas untuk beberapa titik dan pos,” ungkap Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi, Kamis (20/12). Menurutnya, tahun ini tidak ada penjagaan khusus untuk perayaan Natal. Sebab di tahun ini sudah dipastikan tidak ada perayaan Natal di Lobar, sehingga pihaknya lebih memfokuskan pengamanan pada libur pergantian tahun, terutama pada kawasan pariwisata di Lobar. “Kita fokus seperti tahun lalu di kawasan Senggigi, seperti di Kerandangan ke Killa, kemudian Pantai Duduk, akan ada lalu lintas yang padat, kemudian di Sekotong, Buwun Mas, ada juga di Pantai Cemara,” terangnya. Terkait adanya beberapa kejadian yang baru-baru terjadi di kawasan bypass bandara II perbatasan Mataram. Heri mengaku sudah mengajukan usulan pembangunan pos gabungan di kawasan bypass, baik kepada Bupati Lobar maupun Walikota Mataram.”Kalau memang belum terlaksana untuk pembangunan pos gabungan, nanti saya koordinasi dengan Mataram untuk melaksanakan patroli gabungan,” ujarnya. Pihaknya juga mengimbau orang tua dan masyarakat untuk tetap mengawasi anaknya, terutama jam keluar malam.”Apabila mempunyai anak yang masih belia, apabila sudah melebihi jam 12 malam diminta untuk disuruh pulang dan jangan nongkrong-nongkrong,” imbaunya. Selain Polres Lobar, kesiagaan juga dipersiapkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram (Basarnas). Bahkan pihak Basarnas Mataram melaksanakan siaga selama 14 hari. Terhitung, Kamis kemarin hingga 2 Januari 2019 mendatang.Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang dapat terjadi, baik di darat maupun di laut. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I Nyoman Sidakarya, puluhan personel diterjunkan dan disebar di beberapa titik lokasi yang dianggap rawan. (her)

Korban Gempa di Batulayar Mengeluh Tak Bisa Cairkan Bantuan

pihaknya terpaksa akan mengalokasikan dari APBD untuk perbaikan kantor sebab bagaimanapun perkantoran begitu vital bagi pemda. “Sampai kapan kita menunggu hal yang tak pasti, ya terpaksa kami akan alokasikan lewat APBD,” imbuhnya. Ditanya apakah anggaran untuk penanganan pascbencana tak ada di APBD 2019 akibat pemda kurang lobi ke pusat? Sekda menegaskan dalam hal lobi ke pusat dan provinsi pihaknya sudah sering “teriak” menyampaikan hal ini. Bahkan undangan pusat untuk pembahasan masalah bencana tak pernah dilewatkan dihadiri oleh pihak pemda. “Bukan kurang lobi, kita sering hadiri rapat pembahasan bah-

(Suara NTB/dok)

Lobar Protes Pemerintah Pusat

(Suara NTB/kir)

RAZIA MIRAS - Aparat Polres Loteng saat melakukan razia miras dii sejumlah pedagang di kawasan Mandalika.

Pengedar Miras di Kawasan The Mandalika Dirazia Praya (Suara NTB) Personel Satresnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) Rabu (19/12) malam menggelar razia minuman keras (miras) di kawasan The Mandalika Kuta. Hasilnya, ratusan botol miras berbagai jenis berhasil disita dari empat lokasi berbeda. Seluruh barang bukti miras sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk dimusnahkan. ”Operasi ini kita gelar untuk menekan peredaran miras dikawasan wisata. Terutama di kawasan Mandalika,” sebut

Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Dhavid Shidiq, seizin Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., Kamis (20/12). Shidiq menjelaskan, operasi dilakukan dengan menyisir sejumlah lokasi yang selama ini disinyalir sebagai pusat penjualan miras. Di mana total ada empat lokasi yang dirazia, masing-masing di Dusun Kuta I, Dusun Ketapang, Kuta serta Dusun Seneq dengan total barang bukti miras yang diamankan mencapai ratusan botol.

Dari empat lokasi yang dirazia, ada satu lokasi yang mirasnya tidak disita, karena memang memiliki izin edar dari pemerintah. “Untuk yang ada izin edarnya, tidak dilakukan penyitaan. Tetapi pemiliknya tetap dilakukan pembinaan,” akunya. Dengan operasi tersebut diharapkan bisa menekan peredaran miras, khususnya kawasan wisata, karena miras kerap kali menjadi biang terjadinya kasus kriminal, sehingga harus ditekan semaksimal mungkin. (kir)

Terduga Pelaku Begal Warga Asing Dilumpuhkan Praya (Suara NTB) Dua terduga pelaku begal dengan korban warga negara asing berhasil dibekuk jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) setelah selama tiga hari melakukan pengejaran. Kedua terduga pelaku pun terpaksa dilumpuhkan, karena berusaha kabur saat akan ditangkap, Rabu (19/12). ”Kedua pelaku ini memang sudah menjadi target operasi kita sejak beberapa hari yang lalu,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim, AKP Rafles Girsang, SIK., Kamis (20/12). Kedua terduga pelaku masing-masing Pu alias Gepur, warga Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Daya Loteng, serta SY alias Gandek, asal Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar). Keduanya diduga terlibat kasus begal dengan korban Laura Spangsberg, asal Denmark, Sabtu (15/12). Rafles mengatakan, penangkapan kedua terduga pelaku bermula dari pengembangan yang dilakukan pihaknya, jika dari informasi yang diperoleh dari warga, kedua pelakulah yang diduga membegal warga asal Denmark hingga

(Suara NTB/kir)

DIRAWAT - Dua terduga pelaku begal WNA Denmark dirawat di RSUD Praya, usai dilumpuhkan aparat kepolisian, Rabu (19/12). membuat korban luka parah di bagian lengannya. Atas dasar informasi tersebut, polisi kemudian melakukan pengejaran. Dalam melakukan pengejaran, aparat dihadapkan dengan kondisi keduanya yang sering berpindah-pindah. Sampai akhirnya pada Rabu dini hari, kedua pelaku berhasil dibekuk tim Resmob Polres Loteng, ditempat persembunyiannya di Dusun Rujak Ngalun, Desa Mekar Sari Praya Barat. Awalnya, polisi tidak mengalami kesulitan penangkap pelaku. Namun saat hendak

Praya (Suara NTB) Musibah gempa yang melanda Pulau Lombok beberapa bulan yang lalu diakui memang membawa dampak luas ke berbagai sektor di daerah ini. Termasuk angka kunjungan wisatawan ke daerah ini yang turun drastis pascagempa. Hal itu bisa dilihat, salah satunya dari jumlah penumpang pesawat melalui Lombok International Airport (LIA) yang mengalami penurunan pasca gempa yang melanda Pulau Lombok. ”Sekarang rata-rata penumpang pesawat di LIA di bawah angka 10 ribu orang per hari. Padahal sebelum gempa tercatat rata-rata di atas 11 ribu. Bahkan sempat menyentuh angka 12 ribu orang per hari,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada wartawan, usai pembukaan posko terpadu Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kamis (20/12). Hanya saja, katanya, secara komulatif angka penumpang pesawat di LIA tahun ini proyeksinya tetap mengalami kenaikan, walaupun kecil antara 1,5 persen sampai 2 persen. “Kenapa angka komulatifnya bisa naik, karena kita tertolong lonjakan penumpang pesawat sebelum musibah gempa terjadi,” jelasnya. Contoh, pada saat perayaan lebaran kemarin jumlah penumpang pesawat bisa menembus angka 14 ribu orang per hari. Angka yang cukup tinggi kenaikannnya. Jika diban-

dibawa ke Polres Loteng, kedua pelaku berusaha memberikan perlawanan dan kabur, sehingga dengan terpaksa, kedua pelaku dilumpuhkan dengan timah panas. Kedua terduga pelaku sendiri kini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Rafles menambahkan, kedua pelaku sendiri diduga terlibat sejumlah kasus kriminal dengan sasaran warga negara asing. Terakhir, pelaku diduga terlibat begal di wilayah Nambung, perbatasan Loteng dengan Lobar. (kir)

dingkan pada saat perayaan lebaran tahun sebelumnya. Sehingga tahun ini jumlah penumpang pesawat di LIA diproyeksikan di angka 3,7 juta orang dari tahun sebelumnya di atas 3,5 juta. Kalau saja tidak terjadi gempa, pihaknya optimis bisa mencapai target 4 juta penumpang. Tapi karena ada gempa, adanya kenaikan walaupun kecil sudah patut disyukuri. “Yang penting ada kenaikan. Kalau soal target tidak bisa kita paksakan. Karena ada faktor lain yang mempengaruhi,” terangnya. Sementara itu, terkait perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini, PT. AP I LIA sudah membuat posko terpadu. Posko ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang selama Nataru, karena diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang. Salah satu indikatornya, dua maskapai sudah meminta penambangan extra flight, yakni rute Lombok-Bali oleh Garuda Indonesia selama 6 hari. Dan, rute Lombok-Jakarta oleh maskapai Lion Air selama 16 hari. Itu menandakan kalau ada kenaikan penumpang di LIA. Untuk memastikan penumpang bisa terlayani secara maksimal, maka PT. AP I LIA membuka posko terpadu. “Di posko terpadu ini kita libatkan semua unsur terkait. Termasuk pihak kepolisian dan TNI untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para penumpang pesawat selama Nataru tahun ini,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

POSKO TERPADU - GM PT. AP I LIA I Gusti Ngurah Ardita, didampingi Dandim 1620/Loteng dan Kapolres Loteng, meresmikan pembukaan posko terpadu di LIA, Kamis (20/12).

Royal Brunei Tunda Pembukaan Rute Lombok Praya (Suara NTB) Maskapai penerbangan milik Pemerintah Brunei Darussalam, Royal Brunei, memutuskan untuk menunda sementara waktu pembukaan rute penerbangan BruneiLombok. Alasannya, musibah gempa yang melanda Pulau Lombok beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), I Gusti Ngurah Ardita, kepada wartawan, Kamis (20/12). Ia menjelaskan, semula sebelum musibah gempa melanda pihak Royal Brunei sudah berencana akan membuka rute penerbangan langsung Brunei-Lombok awal Desember kemarin. Namun begitu gempa terjadi, semua persiapan pembukaan rute penerbangan menjadi berubah. Pihak maskapai memutuskan menunda rencana pembukaan rute sampai batas waktu yang belum ditentukan. ”Rencana awalnya, tanggal 3 Desember kemarin rute Brunei-Lombok mulai dibuka. Tapi semua berubah, karena gempa yang melanda Pulau Lombok,” jelasnya. Setelah

musibah gempa berlalu, pihaknya masih tetap melakukan komunikasi untuk meyakinkan pihak maskapai kalau LIA dan Pulau Lombok pada umumnya sudah dinyatakan aman. Namun hal itu, ujarnya, belum cukup untuk meyakinkan pihak maskapai. Terlebih dengan musibah gempa yang melanda Palu, Sigi dan Donggala, semakin memperparah kondisi. Tapi bukan berarti, peluang pembukaan rute Brunei-Lombok tertutup sama sekali. Pasalnya, pihak maskapai mengatakan hanya akan menunda sementara waktu pembukaan rute dan bukan membatalkan pembukaan rute. “Yang menjadi alasan utama pihak maskapai menunda pembukaan rute penerbangan ini bukan soal gempanya. Tapi dampak dari gempa tersebut,” terangnya. Di mana, pasca gempa angka kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok khususnya menurun drastis. Oleh pihak maskapai menilai kondisi ini belum cukup menguntungkan dari sisi ekonomi, sehingga menunda pembukaan rute menjadi pilihan terbaik. (kir)

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

Awal Januari, KSB Gelar Mutasi Besar-besaran Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berencana kembali melaksanakan pergeseran (mutasi) besar-besaran awal tahun 2019 mendatang. Mutasi tersebut dilakukan untuk menyegarkan seluruh perangkat kerja dilingkup Pemerintahan Pemkab setempat. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, kepada Suara NTB, Kamis (20/12) mengatakan, untuk mutasi yang akan dilaksanakan di awal tahun tersebut merupakan salah satu upaya merombak seluruh struktur kerja yang ada di Pemkab. Hal ini dilakukan, dengan harapan di tahun 2019 kinerja yang dianggap masih lemah akan terus dipacu. Sehingga pembangunan yang ada di KSB dan pemenuhan hak dasar masyarakat bisa terus dipercepat serta dilengkapi. Selain masalah itu, upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga menjadi target lain yang harus bisa tercapai di tahun 2019. “Insya Allah di awal tahun 2019 nanti, kita akan merombak semua perangkat kerja daerah yang ada saat ini. Ini kita lakukan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan,” ujarnya. Dikatakannya, selain sebagai bentuk penyegaran organisasi proses mutasi ini juga akan mengacu kepada evaluasi terhadap kinerja para ASN, khususnya terkait dengan masih lambatnya proses penyerapan anggaran di tahun 2018 ini. Sehingga evaluasi yang menyeluruh tersebut diharapkan agar para pegawai bisa memberikan kinerja terbaiknya di tahun 2019. Karena pada prinsipnya pekerjaan ini dilakukan untuk rakyak bukan untuk daerah saja, apabila ada yang melambat maka pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat juga akan terganggu dan terkendala. “Maksimal di akhir Desember data ASN yang akan kita mutasi ini sudah siap semua, sehingga di awal tahun 2019 bisa langsung kita mutasi,” ungkapnya. Ia mengingatkan agar para ASN untuk tetap meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. Karena item tersebut juga merupakan salah satu unsur penilaian terhadap para ASN ini. Selain itu syarat lain yakni para ASN harus bisa mengaji sebelum digeser. Itu artinya, mulai saat ini para ASN sudah mulai di dilakukan tes bisa atau tidaknya membaca Al-Quran jika masih ada yang belum maka akan diberikan penilaian khusus nanti. Tes mengaji ini sengaja diterapkan agar peradaban fitrah yang menjadi moto di KSB bisa berjalan selaras dengan proses percepatan pembangunan dari segi infrastruktur. Mengingat proses mutasi, semata-mata dilakukan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat KSB. “ Kami insya Allah bisa menilai siapa pejabat yang pantas dan layak bukan karena unsur lainnya untuk bersama-sama membangun KSB yang lebih baik,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kejaksaan Dalami Kesaksian Terdakwa Kasus Biogas Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, terus mendalami kesaksian terdakwa kasus instalasi biogas, HJM yang menyebut adanya intervensi oknum di DPRD dalam proses pembayaran proyek tersebut. Meskipun hingga kini, pihaknya belum mendapatkan bukti terkait keterlibatan oknum di DPRD tersebut. Tetapi pihaknya akan menjadikan kesaksian HJM ini, sebagai atensi untuk terus mengupas kasus ini. “Memang untuk keterlibatan oknum di DPRD yang disebut sebut melakukan intervensi belum ada buktinya. Tapi kita akan menjadikan kesaksian itu sebagai atensi khusus dan akan kita selesaikan. Sementara untuk upaya pemanggilan terhadap orang yang dis-

ebut terlibat kasus ini di pengadilan belum bisa kita lakukan karena masih belum ada bukti yang kuat,” ujar Kajari Sumbawa Iwan Setiawan SH., M. Hum kepada Suara NTB di KSB, Kamis (20/12). Dia mengatakan, memang sudah ada pengakuan bahwa

oknum di DPRD setempat melakukan intervensi terkait proyek tersebut. Tetapi kan hingga saat ini belum ada satupun bukti yang kuat, sehingga tidak ada dasar untuk bisa melakukan pemanggilan. Karena pada prinsipnya pengakuan dari terdakwa ini

tetap akan ditelaah lebih dulu supaya tidak ada yang merasa dirugikan saat kasus inu benar-benar dilanjutkan. Jika hasil telaah nantinya mengarah ke satu perbuatan lainnya (tindak pidana) atau tidak, maka untuk saat ini belum bisa diberikan kesimpulan. Kalaupun fakta persidangan menyebutkan ada pihak lain yang terlibat, tapi Kejaksaan masih membutuhkan alat bukti lain. “Kami tidak bisa menindak lanjuti kasus yang ada tanpa ada alat bukti yang kuat. Tapi yang jelas apa yang disampai-

kan di pengadilan akan menjadi atensi kita dalam menindak lanjutinya,” tukasnya. Sebelumnya, mantan Kadis ESDM KSB Drs. HJM (terdakwa) menyebutkan bahwa dalam pembayaran pekerjaan di proyek tersebut ada intervensi dari oknum anggota DPRD. Bahkan oknum ini meminta agar dirinya selaku KPA membayarkan 100 persen meskipun pekerjaannya hanya 42 persen. Fakta ini muncul saat majelis hakim terus mencecar terdakwa dengan pertanyaan perihal kasus tersebut. (ils)

Tekan Pengeluaran Ternak Ilegal di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa membangun dua holding (tempat peristirahatan dan pemeriksaan hewan) di perbatasan barat dan timur Sumbawa. Dalam menekan pengeluaran ternak secara ilegal yang masih saja terjadi. Seperti disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, Kamis (20/ 12) kemarin. Holding di batas barat dibangun di samping Puskeswan Alas Barat. Sedangkan holding di batas (Suara NTB/arn) timur Sumbawa baru akan Thalifuddin dibangun 2019 di kecamatan Empang. Melalui dana DAK Pusat senilai Rp200 Juta. Selama ini, pengusaha ternak kerap membawa ternaknya melewati portal melalui jalur tikus (tidak resmi) wilayah hutan. Dengan alasan banyak biaya yang mesti dikeluarkan kalau harus membawa ternaknya dulu untuk diperiksakan di holding Bangkong Karang Dima Sumbawa. Sehingga mengambil jalan pintas mengeluarkan ternak melalui hutan. Dengan terbangunnya holding di wilayah batas, maka tidak ada alasan lagi bagi pengusaha ternak untuk tidak membawa ternaknya melalui jalur holding. “Holding untuk administrasi dan periksa darah ternak sebelum dikeluarkan kita bangun di setiap perbatasan. Jadi, tidak ada alasan lagi mereka mengeluarkan ternak secara ilegal ke luar daerah,” terang Thalifuddin. Dengan demikian, pengeluaran ternak ke luar daerah dapat dikontrol. Kalaupun masih ada yang membawa ternaknya melalui jalur tikus (hutan) maka, ada indikasi pencurian hewan. Dengan terbangunnya holding sekaligus bisa menambah PAD bagi daerah dari izin pengeluaran ternak. Selain itu, tahun 2019, pihaknya juga mulai mengoptimalkan penerapan SiJINak (Sistem Jaringan Informasi Ternak). Aplikasi digital untuk mengontrol keberadaan dan keluar masuk ternak dari dalam ke luar daerah. Aplikasi ini nantinya juga akan dikembangkan hingga ke registrasi ternak. “Kalau aplikasi ini optimal kita gunakan, kita bisa bisa menghitung secara riel berapa ternak yang keluar. Sehingag PAD kita juga bisa meningkat,” pungkasnya. (arn)

Tujuh Puskesmas Diupayakan Terakreditasi Tahun Depan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Kesehatan (Dikes) terus berupaya mengusulkan akreditasi terhadap Puskesmas yang ada. Setelah 18 Puskesmas mendapat sertifikat akreditasi, selanjutnya tujuh Puskesmas lainnya kembali akan diusulkan di tahun depan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya menyebutkan dari 25 Puskesmas yang ada di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 18 sudah terakredi(Suara NTB/ind) tasi. Dua diantaranya akan Surya Darmasya direakreditasi atau dievaluasi kembali terkait apa yang disarankan oleh tim surveyor. Tersisa tujuh Puskesmas yang akan diusulkan di tahun 2019 mendatang. “Jadi ada tujuh yang akan diusulkan akreditasi tahun 2019, dan dua yang reakreditasi,” ujarnya. Dengan terakreditasinya Puskesmas, jelas Darmasya, tentunya pelayanan akan lebih optimal. Kemudian apa yang diharapkan oleh Permenkes 74 tahun 2014 tentang pelayanan Puskesmas betul-betul bisa diterapkan. Termasuk tiga macam pelayanan seperti UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan adminsitrasi lebih optimal. “Dengan sudah terakreditasinya Puskesmas tentu pelayanan lebih bagus,” tandasnya. (ind)

(Suara NTB/arn)

USAI RAPAT - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, Dandim 1607 Sumbawa, Wakil Ketua DPRD dan sejumlah pimpinan OPD foto bersama usai rapat pemantapan.

Persiapan HUT Sumbawa

Bupati Ingin Event yang Digelar Lebih Merakyat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mulai melaksanakan rapat pemantapan pertama peringatan HUT ke-60 Kabupaten Sumbawa, Kamis (20/12), di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa. Pada kesemapatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya event yang akan digelar agar lebih merakyat. “Pada Peringatan HUT

Kabupaten Sumbawa ke-60 Tahun 2019 nanti, saya ingin agar event-event yang digelar lebih merakyat. Agar maknanya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Dan langkah-langkah yang dilakukan terkait seremonial harus bernilai ibadah,”Demikian arahan Bupati, H. M. Husni Djibril, B.Sc, pada rapat yang juga dihadiri pimpinan DPRD, Sek-

da, Dandim 1607 Sumbawa, Perwakilan Polres, Pejabat OPD dan lainnya. Sesuai dengan tema dan logo peringatan HUT ke-60 Tahun 2019 yaitu “Dengan semangat gotong royong kita wujudkan Sumbawa hebat dan bermartabat”, Bupati menghimbau kepada seluruh Camat, untuk bergerak secara bersama-sama sampai ke

tingkat desa. Dalam mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan. Agar nuansa dan semangat gotong royong betulbetul dimunculkan dan terbangkitkan pada saat pra dan pasca kegiatan, disemua Kecamatan dan Desa. Bupati juga ingin agar HUT ke-60 pada Januari 2019 nanti, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. “Saya ingin se-

mangat/spirit perayaan ini, dapat lebih dirasakan kemeriahan dan gegap gempitanya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dengan melibatkan BUMN/BUMD, serta PT. AMNT, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terwujudnya Sumbawa hebat dan bermartabat dapat tercapai,” pungkas Bupati. (arn)

UMK Sumbawa 2019 Ditetapkan Rp2.028.950

(Suara NTB/ist)

PIMPIN APEL - Bupati KSB, H. W. Musyafirin saat memimpin kegiatan Apel Syukur ke-12 tahun 2019, Kamis (20/12).

Bupati KSB Ingatkan SKPD Tuntaskan Program Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengingatkan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera menuntaskan seluruh program kerjanya yang telah diagendakan pada tahun 2018 ini. “Dalam beberapa hari ke depan sudah akan tutup tahun. Jadi kalau masih ada kegiatannya masih belum diselesaikan maka segera diselesaikan secepatnya,” kata bupati di sela sambutannya saat memimpin Apel Syukur ke-12 tahun 2018, Kamis (20/12). Menurut bupati, jangan sampai tidak selesainya kegiatan di tingkat SKPD pelayanan kepada masyarakat terhambat. Terlebih program-

program tersebut sejak awal memang disiapkan pemerintah untuk mendukung agenda kegiatan masyarakat sepanjang tahun 2018 ini. “Kalau tidak tuntas artinya pelayanan kita tidak maksimal kepada masyarakat. Dan itu berlaku bagi program yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh masyarakat,” timpalnya. Tidak sekedar menyelesaikan, bupati menyatakan, SKPD juga harus tetap mengendepankan ketentuan pelaksanaannya sesuai aturan. Memastikan seluruh administrasinya tersusun dengan baik dan benar dan paling utama mengedepankan akuntabilitas penggunaan anggarannya. “Jangan sam-

pai ada tunggakan yang bisa menimbulkan masalah, baik adimistratif apalagi masalah hukum,” tegasnya. Selanjutnya orang nomor satu di KSB ini menyinggung terkait pelaksanaan mutasi pegawai di internal pemerintah. Ia megatakan, agenda mutasi itu akan dilakukan pada awal Januari 2019 mendatang. Dan kegiatan rotasi itu akan dilaksanakan secara besar-besaran dalam rangka penyegaran mesin birokrasi daerah. “Mutasi ini hal biasa. Ini kita lakukan semata agar proses penyelenggaraan pemerintahan kita terus meningkat dan kualitas pelayanan serta hasil pekerjaan pelayanan kita lebih maksimal lagi,” demikian bupati. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa tahun 2019 mendatang ditetapkan sebesar Rp2.028.950. Penetapannya berdasarkan keputusan Gubernur NTB dengan Nomor 561-851 yang ditandatangani pada 10 Desember lalu. Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur mengakui sudah adanya penetapan UMK Sumbawa tahun 2019. Dimana sebelumnya dewan pengupahan kabupaten sudah melakukan sidang beberapa kali untuk melahirkan sebuah kesepakatan atau rekomendasi usulan. Usulan tersebut kemudian disampaikan ke Bupati yang selanjutnya mengusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan. “Terkait UMK Kabupaten Sumbawa Alhamdulillah sudah ditandatangani pak Gubernur 10 Desember 2018. Jadi sudah ditetapkan pada angka Rp2.028.950,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/12). Disebutkannya, jumlah UMK tahun 2019 ada peningkatan dari sebelumnya yang berjumlah Rp1.850.000. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan dan menyosialisasikan penetapan jumlah UMK ini kepada para perusahaan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan SK yang ada. “Dalam waktu dekat kita akan sampaikan terkait penetapan UMK ini ke perusahaan karena berlaku mulai bulan Januari. Kita juga akan mensosialisasikan kembali agar mereka dapat mematuhi SK UMK ini,” jelasnya.

(Suara NTB/ind)

Syafruddin Nur Selama ini, lanjutnya, pihaknya juga terus melakukan monitoring dan pembinaan terkait implementasi UMK di lapangan. Dari monitoring yang dilakukan, diakuinya lebih banyak yang mematuhi dibandingkan yang tidak. Biasanya, yang memberikan upah di bawah UMK adalah tokotoko. Karena di luar upah, pihak toko juga memberikan uang makan dan transport. Pihaknya pun tetap berkoordinasi dengan Balai pengawasan ketenagakerjaan, karena memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan. “Kita sekedar pembinaan dan lain sebagainya. Kalau pengawasan dan penindakan kewenangannya Balai pengawasan ketenagakerjaan. Yang jelas kita telah membuat kebijakan terkait upah. Penindakan tidak ada di kami. Dalam mengontrol kebijakan ini, kami berkoordinasi dengan Balai pengawasan ketenagakerjaan,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

Angka Perceraian di Bima Meningkat Kota Bima (Suara NTB) Jumlah perkara perceraian yang diproses oleh Pengadilan Agama Bima terus meningkat secara signifikan dari tahun 2017 ke 2018. Selama tahun 2018 menerima sebanyak 2.185 perkara. “Dari jumlah itu sebanyak 1.341 kasus sudah disidangkan dan sudah dikeluarkan akta cerainya,” kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima, Arifudin Yanto SH, kepada wartawan, Kamis (20/12). Menurutnya jumlah perkara perceraian tersebut diajukan oleh suami (talak.red) juga cerai gugat atau perkara (Suara NTB/Uki) cerai yang diajukan istri. JumArifudin Yanto lah yang mengajukan talak sepanjang tahun 2018 sebanyak 406 orang. “Sedangkan cerai gugat sebanyak 1.421 dan ditambah serta ditambah perkara permohonan sebanyak 290 perkara,” katanya. Sementara lanjut dia, perkara perceraian yang diproses oleh pihaknya selama tahun 2017 lalu, jumlahnya hanya mencapai 1.031 perkara yang disidangkan dan resmi dikeluarkan akta cerai. “Jumlah ini baik cerai talak yang diajukan suami maupun akibat cerai gugat yang diajukan istri,” katanya. Arifudin mengaku berdasarkan catatan pengajuan perceraian yang masuk. Meningkatnya jumlah perkara perceraian pada tahun 2018 tersebut, akibat keterlibatan pihak ke tiga dalam rumah tangga. “Perceraian tahun 2018 lebih banyak karena perselisihan yang terus menerus terjadi karena ada pihak ke tiga dalam rumah tangga,” katanya. Selain disebabkan perselisihan karena hadirnya orang ketiga. Meningkatnya perceraian tersebut juga disebabkan terlalu lama ditinggal oleh pasangan. Sesuai aturan hukum, pasangan yang ditinggalkan selama dua tahun berturut-turut, bisa mengajukan perceraian. “Perceraian ini juga lebih dominan diajukan oleh istri atau perkara cerai gugat,” ujarnya. Ia menambahkan, sebelum proses persidangan perceraian, pihaknya memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi. Proses mediasi selama 30 hari untuk memberikan pencerahan, diarahkan agar baikan atau rujuk kembali. “Proses mediasi yang berhasil dilakukan ada sekitar 200 pasangan yang mencabut kembali perkara yang diajukan selama 2018 ini,” pungkasnya. (uki)

Perlindungan Keluarga Miskin Efektif Tekan Kemiskinan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki keyakinan program perlindungan keluarga miskin berkelanjutan yang baru diluncurkan pada bulan November lalu akan efektif menekan angka kemiskinan di daerah. Asisten Ekonomi Pembangunan, Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, program tersebut secara spesifik diperuntukkan bagi 1.586 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya telah didata pemerintah dan dinyatakan masuk dalam kategori sangat miskin. “Kami yakin (efektif menurunkan kemiskinan) karena program ini langsung kepada masyarakat yang secara data dan riil di lapangan benarbenar dinyatakan miskin,” cetusnya. Menurutnya, program ini akan membantu masyarakat miskin dari sisi pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Di mana pemerintah akan menggucurkan dana non tunai sebesar Rp 250.000 per bulan sebagai bantuan biaya hidup bagi warga miskin. “Program ini efektif berjalan sejak November dan akan terus berlanjut tahun depan,” timpalnya. Sebelumnya program ini resmi diluncurkan pada tanggal 20 November 2018 bertepatan dengan Hari Lahir (Harlah) KSB ke-15. Peresmiannya dilakukan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM saat itu menjelaskan, program tersebut merupakan tindaklanjut nyata pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Di mana program ini akan memberi subsidi biaya kebutuhan hidup masyarakat miskin setiap bulannya. Program ini sendiri, kata bupati, tidak menggunakan anggaran daerah maupun dana pemerintah dalam bentuk lainnya. Pemda KSB memanfaatkan dana bantuan pihak ketiga melalui mekanisme donasi. Di mana dana itu nantinya oleh para donatur langsung disetor ke rekening induk yang telah disiapkan Pemda KSB di bank yang telah ditunjuk. Selanjutnya dana itu secara otomatis akan tersalur setiap bulannya ke rekening KK penerima bantuan. Selanjutnya bupati menyampaikan, program yang dikhususkan bagi masyarakat miskin ini terbuka juga bagi masyarakat atau kelompok masyarakat untuk berdonasi. Mekansimenya pun sama, di mana masyarakat perorangan atau kelompok menyumbangkan dananya melalui rekening yang telah tersedia. “Jadi siapa saja bisa menyumbang dan jumlahnya bisa berapa saja. Seikhlasnya,” imbuh bupati beberapa waktu lalu. (bug)

Ribuan Blangko KTP El Dimusnahkan di Dompu Dompu (Suara NTB) Sebanyak 9.980 blangko KTP El dimusnahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dompu, Selasa-Rabu (18-19/12). Pemusnahan tersebut dilakukan menyusul surat edaran Mendagri Nomor 470.13/11176/SJ tahun 2018 yang meminta segera dimusnahkannya blangko KTP El yang rusak atau invalid. Sekretaris Disdukcapil, Drs. Abd Nazib dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/12) kemarin membenarkan telah dimusnahkannya ribuan blangko KTP El yang rusak atau invalid yang terkumpul sejak peralihannya dari KTP manual tahun 2016 lalu. “Kalau selama ini pengamanan hanya dengan pengguntingan ujung blangko kemudian kita simpan baik-baik, tapi sekarang harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan oleh pejabat atau pihak keamanan,” kata dia ditemui di ruang kerjanya. KTP El ini dipastikan rusak atau invalid bersumber dari pusat karena saat proses pencentakan dilakukan tidak bisa memunculkan data, termasuk adanya pergantian KTP akibat kehilangan atau perubahan dokumen kependudukan dari pemohonnya. Sebanyak 9.980 blangko KTP El yang rusak tersebut, lanjut dia, masih tergolong rendah jika dibanding kerusakan yang ditemukan di daerah-daerah lain di NTB, yang mana Kabupaten Lombok Timur tertinggi dengan jumlah kerusakan 28.272 blangko. “Kita termasuk berada di tengah-tengah dari daerah lain di NTB, tertinggi ditemukan kerusakan itu Lombok Timur,” ungkapnya. Abd Nazib menegaskan, langkah pemusnahan diambil semata-semata untuk menghindari penyalahgunaannya oleh oknum tertentu, terutama bagi kepentingan politik sebagaimana yang ramai diberitakan akhir-akhir ini. Namun demikian, menurut dia, di Dompu kecil kemungkinkan akan munculnya hal yang demikian selain untuk keperluan pemberangkatan keluar negeri oleh tenaga kerja ilegal. Mengingat proses pemusnahan perdana sudah disaksikan langsung intansi terkait maka kegiatan serupa berikutnya bisa dilakukan internalnya saja, terpeting yakni dilengkapi berita acara pemusnahan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. “Kalau kita temukan blangko yang rusak lagi nantinya bisa langsung dimusnahkan internal Dukcapil di jam terakhir kerja, terpenting ada berita acaranya,” pungkas dia. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

RSUD Kembali Tangani Dua Balita Gizi Buruk

Dompu (Suara NTB) Kasus gizi buruk di Dompu rupaya belum bisa ditekan signifikan. Pasalnya, penderita penyakit itu masih kerap dijumpai bahkan cenderung meningkat. Baru-baru ini saja, RSUD kembali menangani dua balita gizi buruk sekaligus. Penerapan pola hidup sehat yang tidak optimal serta kurangnya asupan gizi disinyalir menjadi penyebab utamanya. Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, SST., kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengungkapkan, Senin (17/12) lalu pihaknya menerima pasien asal Kempo atas nama Aditia (1). Pasien ini didiagnosa menderita gizi buruk lantaran memiliki berat badan yang tidak seperti anak seusianya, yakni hanya 5,8 Kg. Tidak hanya itu, balita yang sudah beberapa kali ditangani tersebut juga datang dengan penyakit penyerta yang cukup kompleks seperti ISPA dan diare. “Dia datang bukan hanya dengan gizi buruk tetapi juga penyakit penyerta. Dulu kami pernah rawat dia di usia tiga bulan dengan keluhannya yang sama tapi sekarang kambuh lagi,” ungkapnya. Perawatan yang diberikan sebelumnya sudah berhasil membuat Aditia sembuh dari penyakit tersebut. Namun karena pemenuhan gizi yang tidak teratur setelah ia keluar memaksanya harus kembali menjalani perawatan. Untuk langkah penanganan, lanjut Iin Iskanturani, akan difokuskan terlebih dahulu pada penyakit penyerta baru kemudian disusul perbaikan gizinya. Sementara Yuda pasien lain yang masuk Rabu (19/12) kemarin juga datang dengan keluhan yang sama, hanya saja pasien dengan latar belakang keluarga mampu ini menderi-

ta gizi buruk bukan karena kurangnya asupan gizi, tetapi semenjak dilahirkan hingga usianya delapan bulan saat ia tidak pernah mendapat ASI dari ibu kandungnya. “Masalahnya dia tidak diberikan ASI hanya pakai susu botol. Jadi terpaksa kita perbaiki nutrisinya dulu karena kasian juga pasien ini usia delapan bulan beratnya hanya 4,8 Kg, inikan berat bayi baru lahir harusnya,” jelas dia. Diakui Iin Iskanturani, pasien dengan gizi buruk sudah puluhan orang yang terjaring pihaknya setahun terakhir. Meski cenderung meningkat namun dengan komitmen pelayanan gratis yang diberikan saat ini pihaknya optimis semua pasien ditangani hingga sembuh total, walaupun memang kendala terbesarnya ialah tidak sabarnya keluarga pasien untuk menunggu perawatan anak-anaknya. “Saat ini telaten memberi perawatan keluarganya yang tidak sabar, sehingga sulit kita tekan kasus ini,” pungkasnya. (jun)

DITANGANI - Aditia (1) salah seorang balita gizi buruk yang tengah ditangani RSUD Dompu, Rabu (20/12). (Suara NTB/jun)

DPMPD Pertanyakan Dugaan Kades Terpilih Jangan Abaikan Tata Pembakaran Kantor Desa Kramat Kelola Anggaran Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengingatkan kepada seluruh kepala desa terpilih agar berhati-hati dalam mengelola anggaran desanya. Pernyataan Wabup ini disampaikan, mengingat sejauh ini masih kerap ditemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan di tingkat desa karena tindakan penyalahgunaan oleh pemerintah desa. “Temuannya masih banyak terjadi. Karena memang disalahgunakan,” cetusnya di acara selamatan pelantikan Kades terpilih Desa Moteng, kecamatan Brang Ene, Kamis (20/12). Menurut Wabup, modus operandi memainkan dana desa cukup banyak di tingkat desa. Mulai misalnya oleh oknum kepala desa mengerjakan sendiri proyek pekerjaan yang dianggarkan atau melalui kroninya, atau bahkan yang cara ekstrem membuat program fiktif. Di mana hanya mencairkan dananya tetapi kegaiatannya di tingkat lapangan tidak dikerjakan. “Harapan saya adik Ahyar (kades terpilih desa Moteng) tidak melakukan hal seperti itu. Begitupun dengan semua Kades yang baru dilantik hari ini,” tegasnya. Menjadi seorang Kades, kata Wabup, godaannya sangat besar karena dana yang dikelola desa setiap tahunnya sangat banyak. Akan tetapi ia mengingatkan, dana yang disalurkan pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten ke desa sepenuhnya mendapatkan pengawasan secara ketat. “Jadi jangan bilang tidak diawasi. M a kanya saya

minta hati-hati mengelola anggaran. Jangan sampai terjerat hukum,” tandasnya. Ia menjelaskan, prinsip mengelola anggaran desa pada dasarnya cukup mudah. Sebab setiap dana yang diterima desa memiliki aturan mainnya sendiri, bahkan khusus dana desa yang berumber langsung dari pemerintah pusat peruntukannya sudah diberikan ramburambu secara jelas. “Intinya ikuti aturannya, jangan nekoneko dan kedua transparan dalam mengelolanya itu saja,” papar Wabup. Di bagian lain, Wabup selanjutnya berpesan, kepada Kades yang baru dilantik agar dapat merangkul seluruh masyarakatnya. Demikian sebaliknya masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pemimpin barunya dengan membantu suksesnya setiap program yang akan dijalankan di desa. “Kompetisi sudah selesai. Sudah ada pemenangnya. Jadi yang kemarin-kemarin jadi rival (lawan) di Pilkades bergabung lagi, demikian juga para pendukungnya semua harus menyatu,” harapnya. Keterpaduan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untama kesukesan pembangunan. Tidak terkecuali di tingkat desa, semua pihak harus ambil bagian jika ingin desanya maju. “Jangan karena merasa itu bukan Kades pilihannya lantas sebagai warga apatis. Begitu juga Kades jangan pilih kasih menyalurkan program karena setelah hari ini (dilantik) semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan setara tanpa terkecuali dari pemerintahnya,” imbuhnya. (bug)

Fud Syaifuddin (Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) Pengusutan kasus dugaan pembakaran Kantor Desa Kramat di Kecamatan Kilo pasca Pilkades seretak 2017 lalu belum menemukan titik terang. Polisi tanpaknya masih kesulitan mengungkap biang pembakaran fasilitas umum ini meski dirasa cukup banyak barang bukti dan saksi yang bisa dimintai keterangan. Keseriusan penyidik dalam penuntasan kasus lantas dipertanyakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Dompu. Kabid Pemerintahan Desa DPMPD setempat, M. Ali kepada Suara NTB menyanyangkan lambannya pengusutan kasus dugaan pembakaran kantor desa tersebut. Padahal, ada banyak pihak yang bisa diklarifikasi untuk kepentingan penyelidikan seperti halnya oknum-oknum yang sempat mengeluarkan ancaman sebelum dan sesudah in-

siden itu terjadi. “Berbeda seperti di Ranggo karena jeli polisinya bisa diungkap perusak kantor desa itu, sama juga di Kilo kan ada juga orang yang mengancam itulah yang harusnya diintervensi,” kata dia di ruang kerjanya. Kebakaran yang telah menghanguskan bangunan beserta dokumen penting di desa ini kuat dugaan sengaja dibakar oknum tertentu yang tidak pusa dengan hasil Pilkades. Pasalnya, insiden itu muncul tak lama setelah prolehan suara dalam Pilkades serentak diumumkan penyelenggara. Untuk itu, Harap M. Ali, penyidik mesti maksimal mengusut tuntas dan menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak sampai terulang di desa-desa lain. “Bagaimana mereka ini supaya tidak mudah melakukan tidakan seperti ketika terjadi persoalan dikemudian hari,

makanya harus diberi efek jera dulu,” ujarnya. Dalam kasus ini DPMPD memang tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengintervensi penyidik, tetapi dengan alasan telah mengganggu roda pemerintahan di desa maka diminta untuk tetap dituntaskan atau minimal memperjelas alasan tidak dilanjutkannya perkara tersebut. “Karena pembakaran itu kan sekarang aktifitas desa masih fokus di rumah pribadi kades yang dikontrak sambil menunggu gedung baru rampung dibangun,” ungkapnya. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Dompu, AKP Daniel Partogi Simangungsong, S. IK., yang dikonfirmasi persoalan ini tidak bersedia memberi ketarangan dan melipahkan sepenuhnya pada Kasubag Humas, Iptu Sabri. Namun sayangnya Sabri juga sampai saat ini belum bisa memberi keterangan apa-apa. (jun)

(Suara NTB/Uki)

TINJAU - Bupati, Wakil Bupati, Kapolres Bima serta sejumlah Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Bima meninjau langsung pelaksanaan Pilkades di Desa Kalampa Kecamatan Woha, Kamis (20/12).

Bupati Bima Pantau Pilkades 53 Desa Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, meninjau atau melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 53 desa yang digelar serentak pada Kamis (20/12). Beberapa Desa ditinjau oleh orang pertama di Pemerintahan Kabupaten Bima ini. Antara lain, Desa Kalampa Kecamatan Woha, Cenggu, Renda, Runggu Kecamatan Belo, Desa Roi, Ragi dan Bre Kecamatan Palibelo serta desa Timu Kecamatan Bolo. Dalam pemantauan tersebut Bupati tidak sendiri. Ia didampingi juga Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo S.Ik, Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak M.Si serta sejumlah kepala OPD. Bupati mengatakan peman-

tauan langsung tersebut untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak tidak ada kendala teknis. Serta mengajak masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkades. “Saya berharap Pilkades serentak ini bisa berjalan aman, lancar dan terhindar dari unsur gejolak yang merusak pesta demokrasi,” katanya. Menurutnya Pilkades adalah pesta demokrasi masyarakat untuk memilih calon pemimpin (Kepala Desa.red). yang nantinya sebagai ujung tombak Pemerintah paling bawah mendukung pogram Pemerintah Daerah. “Saya harapkan juga dukungan unsur Muspika dan Aparat Kepolisian menyukseskan Pilkades ini. Tetap menjaga keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya Pilkades,” katanya. Bupati mengaku sukses dan

lancarnya Pilkades juga akan berdampak pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Hasilnya juga akan memberikan nilai positif kepada masyarakat, yakni mendapat pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan. “Semoga Pilkades ini masyarakat bisa menyadari betapa pentingnya seorang pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan demi kebutuhan warga masyarakat,” katanya. Sementara Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo S.IK, mengatakan dalam melakukan pengawalan pelaksanaan Pilkades serentak, tercatat ada sebanyak 350 aparat Kepolisian yang diterjunkan. “Ratusan anggota ini juga termasuk anggota Brimob. Kita berharap Pilkades bisa berjalan lancar dan aman,” katanya singkat. (uki)

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Kinerja Tim Saber Pungli Mengendor Mataram (Suara NTB) – Tim sapu bersih pungli Provinsi NTB berikut 10 tim di tingkat kabupaten/kota kinerjanya menurun. Sementara laporan pungli di berbagai sektor menunggu untuk ditindaklanjuti. Sejumlah faktor yang menghambat diidentifikasi.

(Suara NTB/dok)

Nurdin Ranggabarani

Tambah Anggaran Pembangunan Pelabuhan TAHUN Anggaran 2019, anggaran rehabilitasi pascabencana gempa NTB di bidang Perhubungan Laut yang berasal dari APBN. Dialokasikan sebesar Rp31 Miliar. Namun dana tersebut dinilai masih terlalu kecil dibandingkan kebutuhan yang ada. Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah pusat memberikan tambahan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur perhubungan di Provinsi NTB. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan perhubungan, Nurdin Ranggabarani. “Kami mendesak Kemenhum RI untuk memberikan tambahan anggaran bagi pembangunan infrastruktur perhubungan laut kami,” katanya, Kamis (20/12) kemarin. Dari alokasi anggaran sebesar Rp31 miliar itu, tersebar untuk rehabilitasi Dermaga Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp15 miliar. Kemudian Rehabilitasi Dermaga Pemenang KLU Rp6,3 miliar. Untuk pengurugkan lokasi Kantor KSOP Lembar Lobar sebesar Rp1,3 miliar, dan Rehab Kantor KSOP Lembar Lobar Rp3,7 miliar. Kemudian Rehab Dermaga Pelabuhan Sape Bima Rp1,7 miliar dan Pengadaan Tanah Perluasan Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat Rp 140 juta. “Selain meminta peningkatan anggaran, kita juga meminta agar pemerintah pusat membangun satu buah dermaga sandar tambahan baru di masing-masing satu di Pelabuhan Poto Tano dan pelabuhan Khayangan,” tegasnya. Penambahan dermaga sandar di kedua pelabuhan itu dinilai sangat penting, melihat padatnya arus lalu lintas penyeberangan di kedua pelabuhan itu. “Mengingat seringkali waktu tunggu yang terlalu lama mengakibatkan antrean penumpang dan kendaraan yang panjang. Karena itu perlu ditambah,” katanya. (ndi)

Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTB, Kombes Pol Agus Salim menyebutkan, setidaknya ada tiga kendala utama yang dihadapi tim yang dipimpinnya. “Dibandingkan 2017, 2018 ini kita kendor,” ucapnya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/12). Gambaran umum kendalanya yakni pada daya dukung regulasi dan kebijakan anggaran. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Evaluasi 2018 dan Rencana Aksi 2019 UPP Provinsi NTB, yang juga dihadiri perwakilan UPP Kabupaten/Kota di Mapolda NTB, turut dihadiri juga Wakil Ketua I UPP Provinsi NTB, Ibnu Salim. Seperti Surat Keputusan Bupati atau Walikota mengenai susunan tim UPP di daer-

ah. Yang imbasnya tim tidak bisa gerak sebab dasar hukum mereka bekerja. “Kita mau bergerak, penunjukan (susunan anggota tim) terlambat, gerakan telat,” sesalnya. Kendala selanjutnya tak lebih dari problem klasik anggaran. Menurutnya, anggota tim tidak memiliki keleluasaan gerak dengan anggaran yang terbatas. Pemda tidak mengatur anggaran dengan kebutuhan tim UPP. “Angka dukungan anggaran Pemda untuk Satgas tidak sama. Ada yang mendukung baik, ada yang kurang. Tidak secara khusus dianggarkan. (anggaran) menempel di inspektorat masing-masing,” beber Salim. Menilik sejumlah kendala tersebut, Inspektur Pengawas Polda NTB ini mengatakan tim UPP perlu menentukan

sasaran dalam menanggapi setiap laporan masyarakat. Sepanjang UPP atau Tim Saber Pungli berdiri sejak November 2017, tercatat 235 pengaduan kasus pungli. Semua ditindaklanjuti baik dengan langkah pidana atau yustisi dan sanksi administrasi. “Setiap ada laporan, kita turun ke sana, apakah ada hasil atau tidak tapi kita harus tetap turun. Ini kita harapkan memberi dampak dan mengapresiasi laporan masyarakat,” tegasnya. Untuk menyiasati kendala anggaran, Salim mengatakan akan memilah kasus sesuai dengan unsur pembuktiannya. Misalnya tindak pidana pemerasan, atau masuk kategori tindak pidana korupsi. “Penyelesaiannya apakah perlu hanya secara adminis-

(Suara NTB/why)

REKA ULANG - Tersangka memperagakan adegan membunuh korban dalam rangkaian 34 adegan reka ulang di TKP.

Pembunuhan Polisi

Mataram (Suara NTB) – Polsek Cakranegara merekonstruksi dugaan pembunuhan anggota Polri, Iptu I Nengah Sukarta. Tersangka I Made Subrata alias Jinggo memeragakan 34 adegan. Terungkap,tersangkamenganiaya korban sampai meninggal berbekal pipa besi di samping rumah. “Tersangka memerankan sedikitnya 34 adegan,” ungkap Kapolsek Cakranegara, Kompol Muslih ditemui di sela-sela rekonstruksi, Kamis (20/12). Dia menjelaskan, cara tersangka menghakimi korban dengan sebatang kayu tampak pada adegan ke-14. Sebelum mulai memukul, tersangka meminta korban untuk menyiapkan makanan. Sementara tersangka menyelinap ke luar rumah untuk mengambil pipa besi. “Pelaksanaan rekonstruksi dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran materiil

dari peranan, kedudukan terhadap keterangan saksi, dan adanya barang bukti serta keterangan tersangka,” jelasnya. Proses rekonstruksi sempat berlangsung tegang. Keluarga korban berupaya mengintimidasi tersangka. Namun, tersangka dapat segera diamankan dan diangkut kembali ke ruang tahanan usai menuntaskan semua adegan. Perwira polisi Iptu I Nengah Sukartha (56), ditemukan meninggal dunia Rabu (14/11). Tersangka Made Subrata memukul korban dengan benda tumpul sebanyak lima kali di kepala. Tersangka ditangkap di Jalan Raya Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat. Pelaku, warga Karang Sampalan, Cakranegara Barat, Cakranegara itu tak berkutik ketika diberhentikan di jalan. Kala itu dia sedang berboncengan dengan kawannya.

Sengketa Pilkades Disidangkan

Tim Panggil Penggugat dari Delapan Desa

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Tim penyelesaian sengketa pilkades tengah meminta keterangan salah satu penggugat, Kamis (20/12). milih pada Pilkades di Desa Lembah Sari, ini kami adukan dengan permohonan agar dilakukan pemilihan ulang di semua TPS karena ini ada indikasi cacat hukum,”tegas Suratman. Sejak awal sebelum penetapan DPT pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini ke panitia. Hanya saja belum ditindaklanjuti. Pihak panitia mengklaim sudah menghapus nama warga tersebut di DPT.

ra pelayanan publik, kata Salim, wajib memampang dengan jelas maklumat pelayanan dengan disertai pesan larangan pungli. (why)

PN Mataram Belum Keluarkan Surat Eksekusi

Made Slamet : Bisa Cetak Orang Miskin Baru Tersangka Reka Ulang Adegan

Giri Menang (Suara NTB) – Sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) serentak mulai disidangkan oleh tim penyelesaian sengketa Pemkab Lombok Barat (Lobar). Sidang perdana ini mengagendakan pemanggilan penggugat atau pemohon dari delapan desa masing-masing Desa Kuripan Induk, Kuripan Timur, Sedau, Batu Mekar, Langko, Presak, Dopang dan Lembah Sari. Dari delapan desa yang diundang klarifikasi, pemohon dari satu desa tidak hadir yakni Desa Langko Kecamatan Lingsar. Sidang yang dimulai dari pukul 09.00 Wita tersebut berlangsung di Aula Umar Madi Kantor Pemkab Lobar. Para pemohon secara bergiliran dimintai keterangan oleh tim terkait aduan yang diajukan. Salah seorang penggugat, Kades Lembah Sari Kecamatan Batulayar, H. Suratman, SH mengatakan beberapa hal yang menjadi bahan aduan ke tim di antaranya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pihaknya menemukan banyak warga luar desa setempat yang memilih pada pilkades beberapa waktu lalu. “Kami temukan warga luar yang me-

tratif dilakukan APIP, tidak semua hasil OTT kita ajukan ke proses hukum,” jelasnya. Selanjutnya, untuk langkah pencegahan para penyelengga-

Sengketa Lahan SMPN 2 Gunungsari

Harga Beras Naik

Mataram (Suara NTB) Kenaikan harga beras yang kembali meroket, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Karena jika tidak ada upaya untuk menekan harga beras, dikawatirkan akan memicu peningkatan jumlah orang miskin baru di NTB. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan perekonomian, Made Slamet. Menurutnya, harus ada intervensi dari pemerintah untuk menekan kenaikan harga beras tersebut. “Beras itu kebutuhan pokok, kalau masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokoknya maka itu membuka peluang mencetak orang miskin baru,” katanya. Persoalan kenaikan harga beras selalu terjadi tiap tahunnya. Ia menduga ada permainan oknum pengusaha yang sengaja menaikkan harga. Padahal NTB merupakan salah satu daerah yang surplus beras. “Harus segera ada tindakan, untuk dicari penyebab kenaikannya. Jangan dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terlalu terpukul. Kalau ada permainan pengusaha beras, harus ditindak tegas, jangan mereka hanya berpikir mencari keuntungan saja,” tegasnya. Ia juga menyarankan bila perlu aparat dilibatkan turun tangan untuk menindak oknum pengusaha beras nakal. Jangan sampai pengalaman massa lalu kembali terjadi, di mana harga beras dikendalikan oleh segelintir oknum mafia beras. Selain itu, ia juga menyerukan kepada Bulog agar melakukan operasi pasar guna menyesuaikan harga beras. Hal itu penting dilakukan untuk menyelamatkan rakyat dari jeratan permainan mafia beras. “Bulog harus segera intervensi, dengan menjalankan fungsi sosialnya, jangan hanya memikirkan keuntungan saja,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

PAPARKAN - Ketua UPP Provinsi NTB, Agus Salim memaparkan capaian kinerja sapu bersih Pungli tahun 2018, Kamis (20/12) dalam Rakerda Evaluasi 2018 dan Rencana Aksi 2019 UPP Provinsi NTB.

Namun nyatanya masih ditemukan di DPT ada warga luar seperti dari Desa Sandik dan Batulayar memilih di Desa Lembah Sari. Selain temuan ini, ada temuan dugaan pemberian sembako pada H-2 pelaksanaan Pilkades yang dilakukan salah seorang cakades. Padahal dalam aturan tidak boleh ada pemberian semacam ini. “Kami ada saksi yang melihat itu,” ujarnya. Atas temuan ini ia pun me-

minta tim mempertimbangkan permohonan agar dilakukan pemilihan ulang secara serentak di semua TPS bukan hanya di satu TPS. Sebab ia menilai pelaksanaan Pilkades sudah cacat hukum, disebabkan ada warga luar yang ikut memilih. Perihal hasil Pilkades, ia sendiri menerima suaranya terpaut sekitar 100 lebih dari cakades pemenang. Hanya saja ia tak menerima ada pelanggaran yang dibiarkan terjadi pada pelaksanaan Pilkades tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Sahrul Mustofa mengatakan dalam sidang ini tim meminta keterangan dari pihak pemohon terkait hal-hal yang menjadi keberatan pihak penggugat. Pihaknya menggali informasi dan memperjelas terkait apa yang menjadi gugatan pemohon. Setelah klarifikasi pemohon, tim akan melakukan pemanggilan terhadap pihak termohon untuk menjawab hal-hal yang menjadi bahan keberatan pemohon. “Ini semua pihak yang terkait yang ada hubungan dengan masalah ini akan dipanggil, termasuk panitia,” jelas Sahrul. (her)

Tersangka mendatangi korban pada Senin (12/11) pagi sekitar pukul 08.00 Wita. Dia masuk melalui dapur. Korban kala itu sedang duduk di kursi. Pada saat bertemu korban sempat dimarahi sehingga sakit hati. Hal itu sementara yang menjadi motif pembunuhan. (why)

Mataram (Suara NTB) – Sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari di Desa Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat lambat selesai. Pengadilan Negeri Mataram belum juga menerbitkan surat eksekusi. Padahal putusan Mahkamah Agung RI sudah berkekuatan hukum tetap. “Belum ada surat eksekusi dari Pak Ketua (Pengadilan Negeri Mataram),” ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, H. Didiek Jatmiko dihubungi Kamis (20/12). Dia mengatakan, pemohon sudah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan eksekusi. Namun, antara pemohon dan termohon –dalam hal ini Pemkab Lombok Barat sedang bernegosiasi mengenai pengalihan kepemilikan lahan. “Masih ada pembicaraan tentang ganti rugi. Alasannya menunda ya ini kan bang u n a n sekolah, kalau dieksekusi terus muridnya mau dititipkan ke mana,” paparnya. Mengenai isi negosiasi, sambung

Didiek, itu diserahkan kepada para pihak. Intinya, putusan Mahkamah Agung RI sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung RI kembali ke pemiliknya, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra yang merupakan ahli waris tanah milik Gusti Made Mudjakot. Hakim agung memutuskan mengabulkan permohonan penggugat atas kepemilikan sah lahan seluas 1 hektare di Desa Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, yang di atasnya berdiri bangunan SMPN 2 Gunungsari. Putusan MA menguatkan putusan banding di Pengadilan Tinggi (NTB) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Bangunan SMPN 2 Gunungsari sudah berdiri sejak tahun 1986. Pada Juli lalu, MA RI juga sudah melayangkan teguran agar segera dilaksanakan eksekusi putusan yang dijatuhkan pada 11 September 2017 lalu. (why)

H. Didiek Jatmiko (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Jumat, 21 Desember 2018

Halaman 9

H. Arsyad Gani Rektor Definitif Ummat

Amanah Jadikan Kampus Go Internasional Mataram (Suara NTB) Drs. H. Arsyad Gani, M.Pd dilantik menjadi Rektor definitif Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) setelah empat bulan sebagai pelaksana tugas. Programnya, diawali membangun komunikasi yang solid di internal, kemudian membangun jaringan eksternal hingga menjadikan kampus Ummat go Internasional. Saat pidato sebagai rektor definitif, Aryad Gani sempat

terisak. Begitu juga saat membacakan sumpah dan janji jabatan dipandu Prof Lincolin Arsyad Ph.D selaku Ketua Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Menurutnya, pernah dilantik beberapa kali menjadi pejabat birokrasi, berbeda dengan ketika dikukuhkan menjadi rektor. “Amanat ini begitu berat bagi saya. Tapi saya ingin sampaikan, harapansayadiinternaldulu,kekompakan kerja. Rektor nantinya harus dekat dengan Dekan, Ketua Prodi dan seluruh dosen dosen. Setelah itu, baru kita keluar, memperkuat jaringan,” kata Arsyad Gani. Sebab menurutnya, kampus Muhammadiyah tidak akan maju dan berkembang tanpa kekuatan jaringan. Salah satu langkah itu dengan mengirim dosen dan mahasiswa ke luar negeri. Pihaknya ingin mengimbangi program Pe-

merintah Provinsi NTB yang sedang menggenjot sektor pendidikan dan dijadikan peluang bagi Ummat untuk go internasional. Langkah nyata lainnya, bekerjasama dengan University of Oxford, sebuah kampus ternama di Inggris. Perwakilan kampus tertua di Kota Oxford Inggris itu diundang khusus. “Kami menggandeng mereka untuk mengembangkan Bahasa Inggris di kampus ini,” ujarnya. Bahasa Arab akan mendapat prioritas yang sama dipelajari mahasiswa dan seluruh civitas, termasuk dengan adanya Fakultas Agama Islam (FAI) sebagai sarana pendukung. Bukan berarti Bahasa Indonesia diabaikan. Ummat diakuinya sebagai satu satunya kampus yang membuat MoU dengan Kantor Bahasa NTB untuk uji komptensi dosen. Sarana dan prasarana kampus juga akan jadi perhatian khusus Arsyad Gani. Fokus penataan pada laboratorium. Karena pengalaman berkunjung ke sejumlah kampus luar negeri, laboratorium menjadi perhatian khusus karena menentukan kemajuan kampus. Selain beberapa hal itu, mutu dosen juga sedang diberdayakan. Setidaknya ada enam dosen yang akan segera mengakhiri studi S3 luar negeri akan kembali ke kampus dan akan disusul dosen dosen lainnya. “Pada intinya, saya ingin

Ummat ini jadi pilihan generasi menempuh pendidikan tinggi. Pelantikan rektor kali ini dikemas berbeda, sebab dirangkaikan dengan Milad ke 106 Muhammadiyah. Hadir para sesepuh Muhammadiyah,termasukmantanBupati Lombok Barat H. Lalu Mudjitahid. Mantan Ketua PWM H. Subhan, mantanpengurusPWMsertamantan pejabat kampus Ummat. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah juga berkesempatan hadir, meski pun cukup singkat. Gubernur sempat melakukan peletakan batu pertama Masjid yang dibangun persis di depan Rektorat Ummat. Dalam seremoni pelantikan, Gubernur kemudian diwakili Sekda NTB Dr. H. Rosiadi Sayuti. Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Lincolin Arsyad Ph.D berharap Ummat lebih cepat berkembang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Jika tidak, akan tertinggal dengan kemajuan kampus lain. Salah satu langkah disarankannya, dengan membuat program studi yang satu irisan dengan teknologi informasi. “Seperti Prodi IT. Ini bahkan wajib harus ada. Karena bagaimana bisa berkembang jika tidak mengusai teknologi informasi,” sarannya.

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Lincolin Arsyad Ph.D membacakan sumpah jabatan Rektor Ummat H. Arsyad Gani. Selain itu, dengan terus melengka- ikuti1.511dilaksanakandalamdua negeri yang bisa membiayai kepi kualitas Sumber Daya Manu- kloter. Kloter pertama putri 742 or- datangan mahasiswa dari luar ang, putra 863 orang. Dalam kegia- negerikekampus.“Inisalahsatu sia (SDM), khususnya dosen. “Sebab namanya perguruan tan pembukaan kemarin diisi den- cara membukawawasandipertinggi itu kalau fasilitas bisa sam- gankuliahumumdariKetuaPimp- guruan tinggi, khususnya kepabil jalan, tapi SDM harus disiap- inanWilayahMuhammadiyahUst. da mereka yang tidak punya kan dari awal. Harapan kami Falahuddin M.Ag. kesempatankeluarnegeri.ArtinSekda NTB, H. Rosyadi Sayuti ya saya ingin mendorong, buka supaya Ummat ini jadi sang mewakili Gubernur dalam sambu- kelas kelas internasional. Sehsurya dari Timur,” pungkasnya. Setelah pelantikan, dilanjutkan tannya, memberikan komitmen ingga ke depan NTB ini benar dengankegiatanBaitulArqamatau membantu kampus Ummat. Se- benarjadidaerahyanggemilang,” pengenalankampusdanpersyarika- lainitu,iamendorong Ummattidak ujarnya menyinggung program tan Muhammadiyah kepada ma- saja membuka kelas internasional. Gubernur dan Wakil Gubernur hasiswa baru. Secara serentak di- Tapijugamencarifoundingdariluar Zul – Rohmi. (ars/*)

Penandatanganan SK Rektor Ummat disaksikan juga oleh Ketua Badan Pembina Harian (BPH), H. Abdul Muhiet El Lefaky.

Penyerahan SK Rektor definitif Ummat.

Pidato Rektor Ummat, H. Arsyad Gani

Pidato Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad

Pidato Sekda NTB H. Rosiadi Sayuti

Pidato Ketua BPHH. Abdul Muhiet El Lefaky.

Milad Ke 106 Muhammadiyah

Islam Moderat dan Tanpa Lelah Berinovasi

Ketua PWM NTB Falahuddin Mataram (Suara NTB) Organisasi Islam Muhammadiyah genap berusia 106 tahun masehi atau 109 tahun hijriyah, sejak didirikan KH. Ahmad Dahlan tahun 1912. Usia‘uzur’untukukuranmanusia itu tidak membuat persyarikatan Muhammadiyah kehilangan produktivitas. Justru tanpa lelah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keberhasilan Muhammadiyah terus bertahan bahkan berkembang, menurut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Ust. Falahuddin, M.Ag, karena soliditas internal dan komitmen ikhlas para kader dalam mengembangkan organisasi, khususnya amal usaha. “Ini sangat berbeda dengan teori organisasi kehidupan yang umurnya sudah bertambah, justru segar bugar. Sebab apa? Sebab Muhammadiyah itu menganut paham moderat,” kata Falahuddin. Moderat dimaksudnya adalah konsisten menjalankan Islam wasathiyah atau

Ketua BPH H. Abdul Muhiet El Lefaky

Rektor Ummat H. Arsyad Gani

tengahan. “Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak terlalu kearab araban yang tidak peduli dengan aspek kultural, tidak juga kiri yang terlalu bebas. Muhammadiyah ambil jalan tengah, ummatan wasathan,” ujarnya menjawab Suara NTB sore kemarin. Muhammadiyah menurutnya, mengadopsi aspek kultural, dalam arti kebijakan local diakomodir, tapi tidak mengabaikan intisari dari Muhamadiyah. Selain dengan jatidiri sebagai Islam wasathiyah, Muhammadiyah juga memiliki watak tajdid. “Ini dimensinya adalah pembaharuan. Artinya, kita ikut dalam dinamika dan inovasi, tidak pernah lelah untuk upaya pengembangan,” ujarnya. Darimana pun sumber perkembangan itu, tidak keliru jika diadopsi secara kader dan kelembagaan. Ia mengutip pepatah Arab, bahwa tradisi kuno yang baik harus terus dipelihara, namun tradisi baru yang juga baik meski datang dari non muslim harus diterima. Milad Muhammadiyah di NTB dirangkai dengan sejum-

lah kegiatan. Paling monumental adalah peletakan batu pertama Masjid Al Khoory. Masjid tersebut dibangun oleh Yayasan Muslim Asia atau Asia Muslim Charity Foundation (AMCF). Sementara Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Muhammadiyah H. Abdul Muhiet El Lefaky mengungkap riwayat Muhammadiyah sehingga menjadi persyarikatan yang kokoh hingga saat ini. Karena menurutnya, secara organisasi menjunjung

Denah Masjid Al Khoory

nilai nilai kejujuran dalam berbagai ajang. Tidak ada politik uang, apalagi cara cara culas untuk mendapatkan kedudukan. Ini dicontohkannya dalam ajang Muktamar, Tanwir, Musywil, Musda hingga Muscab. “Alhamdulillah, kami dididik untuk menjadi pemimpin yang tidak boleh menggunakan cara cara yang kurang sehat, apalagi politik uang. Kami dididik untuk ikhlas,” ujarnya dalam pidato pelantikan Rektor Ummat H. Arsyad Gani. Sampai saat ini, katanya, Muhammadiyah mengusung demokrasi yang elegan, dengan sumber daya manusia (SDM) yang banyak tersedia untuk kompetisi di berbagai bidang. Yang dikedepankan menurutnya adalah kualitas. “Itulah salah satu rahasia, Muhammadiyah bisa sampai 106 tahun,” ujarnya. Kebijakan kepemilikan aset Muhammadiyah juga tidak boleh atasnama perorangan. Semua terkonsentrasi menjadi kepemilikan Pimpinan Pusat (PP), baik sumber pembelian, wakaf maupun hibah, termasuk di Muhammadiyah NTB. “Kenapa? supaya jangan jadi ajang perkelahian di daerah,”

Pelantikan Rektor Ummat H. Arsyad Gani

jelasnya. Soal nasionalisme Muhammadiyah baginya tidak perlu dipertanyakan lagi. Keberadaan lembaga pendidikan di tingkat TK sampai PT, dari kota sampai pelosok dusun, adalah bagian dari upaya menyetarakan pendidikan sebagai wujud pengabdian kepada negara. “Itu salah satu penanaman nasionalisme melalui amal usaha, dari sekolah, kampus sampai poliklinik,” pungkasnya. Keikhlasan adalah kunci untuk bisa mengabdi di persyarikatan Muhammadiyah. Demikian disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad Gani, M.Pd dalam sambutannya usai pelantikan yang dirangkai dengan Milad ke 106 Muhammadiyah. Karir pendidikannya di MuhammadiyahadalahsejakTKhing-

gaperguruantinggi.Berkecimpung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Hingga menjadi alumni, Arsyad Gani tidak melepas identitas ke-Muhammadiyah-annyadenganmenjadipengurusdaerah hingga pengurus wilayah. “Jadi total sudah 40 tahun saya mengabdi kepada Muhammadiyah. Sehingga ketika pernah menjadi pejabat birokrat, beban saya sesungguhnya tidak saja kepada negara, tapi juga kepada Muhammadiyah,” kenangnya. Ketika menjadi kader Muhammadiyah, ia tidak pernah lupa dengan pesan seniornya Bintoro, bahwa menjadi bagian dari persyarikatan Muhammadiyah yang diperlukan adalah keikhlasan. Untuk itu, dalam menjalankan tugas sebagai Rektor, ia mengaku sangat butuh nasihat dari BPH. Dimana saat ini be-

ban persyarikatan Ummat juga cukup berat. Bencana Juli Agustus lalu sebanyak 1.120 mahasiswa menjadi korban. Demi mengurangi beban, para mahasiswa tersebut dibebaskan biaya SPP. Sebelum definitif, sejak empat bulan lalu Arsyad Gani melakukan berbagai upaya dan terobosan ke luar negeri. Membangun kerjasama dengan kampus di Asia dan Eropa. Ia juga berterimakasih kepada AMCR yang membantu membangun Masjid sebagai ikon Ummat dan membangun Fakultas Agama Islam (FAI). Dua kementerian sudah berkoordinasi dengan pihaknya, seperti PUPR yang akan membangun Rusunawa dan Kemenpora yang akan membangun Auditorium. (ars/*)

Rangkaian Milad ke 106 Muhammadiyah di NTB

Peletakan batu pertama Masjid Al Khoory oleh Gubernur NTB H..Zulkieflimansyah didampingi Rektor Ummat H. Arsyad Gani

Ribuan mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan Baitul Arqam.

Rektor Ummat bersama PWM, BPH dan civitas Ummad hadir dalam kegiatan Baitul Arqam.

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Era Disrupsi Beasiswa Luar Negeri Fokus S2 KEBIJAKAN Pemprov NTB mengirim mahasiswa kuliah ke luar negeri hanya fokus pada pembiayaan beasiswa S2. Aspek waktu dan pembiayaan jadi alasan hanya jenjang pascasarjana S2 yang akan diberangkatkan. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra )Setda NTB, Ahmad Masyhuri, dalam salah satu kesempatan beberapa waktu lalu menjelaskan pengiriman mahasiswa belajar ke luar negeri dihajatkan agar NTB dapat maju dan berkembang. Karena hanya melalui pendidikan (Suara NTB/dys) kualitas SDM masyarakat Ahmad Masyhuri NTB dapat ditingkatkan. Namun demikian, fokus pengiriman mahasiswa hanya pada jenjang S2 saja. Dikatakan Masyhuri, jenjang S2 di negara-negara Eropa hanya berlangsung singkat selama dua tahun. Inilah yang jadi pemikiran beasiswa atau pengiriman mahasiswa hanya untuk S2. “Kalau S2 itu cukup dua tahun kalau di Eropa,” ungkapnya. Sedang untuk beasiswa jenjang S1 dan S3 masih belum ada, namun tak menutup kemungkinan ke depannya ada. Hanya yang pasti saat ini kata dia adalah beasiswa untuk S2 saja. “Kalau untuk S1 apakah ada atau tidak, tidak menutup kemungkinan. Ini juga menyangkut pembiayaan juga. Sehingga ini jadi pemikiran bersama termasuk sponsor juga. Kalau S 1 cukup lama pembiayaan lama. S 3 juga lama empat tahun. Jadi ada yang kita ingin kejar,” jelasnya. Sementara prosedur pengiriman beasiswa mengikuti apa yang diinginkan PT luar negeri. Akan tetapi secara normatif mereka telah memenuhi syarat di dalam negeri, artinya yang penting telah memenuhi jenjang S1. (dys)

Pola Pikir Mahasiswa Harus Berubah Mataram (Suara NTB) Era disrupsi telah mengubah hidup manusia dari berbagai aspek. Terjadi pula pergeseran yang mengakibatkan sebagian manusia kehilangan perannya. Rektor IKIP Mataram,Prof. Kusno, mengingatkan agar mahasiswa IKIP dapat mengubah mindset (pola piker) mereka dalam menghadapi era disrupsi ini. Menurutnya jika tak berubah, maka akan jauh tertinggal. “Sekarang zamannya digital dan era disruption, era siber,” ungkap Kusno belum lama ini. Dicontohkannya, kalau dulu sebuah perusahaan nampak jelas gedungnya secara fisik, struktur organisasinya

juga jelas terlihat, termasuk manajemennya juga tampak. Namun, perusahaan di era disrupsi sekarang, aspek fisik sebuah perusahaan tak terlihat, posisi direktur pun secara fisik tidak jelas. Ini semua merupakan tantangan atas sebuah perubahan besar era perkembangan digital di tengah peradaban manusia. Dilanjutkan, era tersebut jika boleh diibiaratkan seperti gempa besar yang mengguncang manusia. Datang dengan tiba-tiba dan meng-

hancurkan. Untuk itu, yang perlu dilakukan mahasiswa ialah menyadari adanya tantangan tersebut. “Sekarang ini masa -masa kalau kita digoyang sama gempa, kita harus kembalikan ke arah stabil dulu. Maka alumni harus belajar,” ungkapnya. Kemampuan dasar inilah yang harus dibekali ke adikadik IKIP Mataram. Di aspek ketenagaan dosen juga tak menutup kemungkinan ke depannya, jumlah dosen dengan mahasiswa berbanding

1:1000. Dengan pembelajaran e-learning hal demikian sangat memungkinkan dilakukan. “Dengan kemampuan digital mahasiswa bisa dikontrol, apakah hanya main main atau belajar. Jadi bisa dikontrol,” ujarnya. Sehingga mau tidak mau, mindset mahasiswa harus berubah. Meski demikian, ada aspek yang juga tak boleh ditinggalkan meski kemampuan digital dapat dilakukan. Seperti peran kehadiran guru dan dosen secara fisik dalam mengajar. “Tapi guru memang tak bisa ditinggal penuh karena ada sisi yang tak bisa diubah, karena mereka harus didampingi,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Kusno

Siswa MAN 1 Lotim Juara II Lomba Film Pendek Tingkat Provinsi Selong (Suara NTB) Empat siswa MAN 1 Lombok Timur (Lotim) keluar sebagai juara II dalam Lomba Film Pendek yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB yang berkolaborasi dengan Kampung Media. Ke empat siswa tersebut yaitu Imam Aulia Rahman sebagai sutradara, Fadhila Salsabila sebagai kameraman, M. Roiyan Na’im sebagai aktor dan Dita Pebriana sebagai aktris. Ke empat siswa tersebut duduk di bangku kelas XI IPA 1. Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (20/12), Imam Aulia Rahman, menjelaskan, latar belakang penggarapan film yang bertemakan “Trauma Healing Pascagempa Lombok” yakni berasal dari pemikiran pribadi. Di mana, masyarakat di Pulau Lombok merasa khawatir terhadap gempa susulan akibat yang melanda Lombok bulan Agustus 2018 yang lalu. Untuk itu, ujarnya, salah satu media yang efektif sebagai sarana untuk melakukan trauma healing, yakni film. Film yang dibuat tersebut mengisahkan tentang kesedihan seorang anak yang seluruh rumahnya porak poranda akibat gempa, namun mampu bangkit kembali setelah temannya menyadarkan bahwa gempa merupakan fenomena alam yang sudah lumrah terjadi di Indonesia. ‘’Film ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Lombok untuk bisa bangkit dari rasa trauma yang mendalam,’’ ujarnya. Atas dasar itulah Dinas Kominfo Provinsi NTB memberikan juara II dari karya empat siswa MAN 1 Lotim tersebut. Adapun bentuk penghargaan yang diperoleh yakni uang tunai Rp2.000.000, plakat, sertifikat dan hadiah tambahan dari Bank Indonesia berupa uang bersambung yang dibingkai. Dalam hal ini, Imam tidak lupa berpesan kepada temantemannya yang lain di MAN 1 Lotim untuk terus mencoba berkarya dalam hal apapun yang bernuansa positif. Jangan mengeluh jika belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal yang terpenting ketika Lomba yakni berniat, berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT. Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M. Pd., sangat mengapresiasi siswanya yang telah mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat Lombok melalui film pendek. Setidaknya, masyarakat yang menonton film ini bisa bangkit dari rasa trauma yang mendalam pascagempa. Selain itu, ujarnya, MAN 1 Lotim sudah sering menjadi pemenang dalam bidang film, seperti beberapa bulan yang lalu pernah menjadi juara II film tentang pariwisata bangkit. Ia juga berharap semoga pada lomba-lomba film yang lain MAN 1 Lotim mampu menjadi pemenang. (r/*)

(Suara NTB/ist)

PEMBEKALAN - Kegiatan pembukaan pembekalan KKN mahasiswa STAHN Gde Pudja Mataram periode XVII tahun angkatan 2018/2019. KKN Periode ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lobar.

Sejumlah Desa di Lobar Jadi Lokasi KKN STAHN Gde Pudja Periode XVII Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pembekalan KKN mahasiswa STAHN Gde Pudja Mataram periode XVII tahun angkatan 2018/2019. Pembekalan itu dilaksanakan di Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Kamis (20/ 12). Sementara itu, serah terima secara formal di lokasi KKN akan dilaksanakan pada Jumat (21/12). Lokasi KKN periode ini mengambil tempat di sejumlah desa di Kabupaten Lobar. Ketua Panitia, Nengah Sukendri, SE., M.Pd.H., mengatakan, KKN periode XVII diikuti 49 orang, yang terdiri dari 27 orang dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, delapan orang dari Prodi Pen-

erangan Agama Hindu, delapan orang Prodi Hukum Agama Hindu, dan enam orang dari Prodi Filsafat Agama Hindu. Di mana sebanyak 24 orang laki-laki dan 25 orang perempuan “Kita melaksanakan serah terima formal akan dilaksanakan pada hari Jumat di kantor Camat Sekotong, Lombok Barat,” katanya. Sukendri menjelaskan, pelaksanaan KKN merupakan kegiatan akademik yang rutin dilakukan. Juga sebagai syarat menjadi sarjana. Pihaknya dari panitia sudah melakukan observasi untuk mencari lokasi KKN. Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pihaknya memilih Kabupaten Lobar sebagai lokasi KKN.

K13 Dorong Murid Berkreasi (Suara NTB/ist)

SISWA BERPRESTASI - Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni berpose bersama siswa berprestasi yang berhasil membanggakan MAN 1 Lotim.

Mataram (Suara NTB) Pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) mendorong agar setiap siswa kreatif dan inovatif, baik dalam mencari materi belajar dan mengembangkannya. Di samping itu, kreativitas siswa di luar aspek

Generasi Muda Tidak Boleh Putus Sekolah Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2AKB) Drs. H. Imhal, MM., mengingatkan generasi muda di NTB, khususnya di Lombok Tengah (Loteng) tidak putus sekolah. Anakanak usia sekolah harus terus melanjutkan pendidikannya, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB di tingkat nasional. Penegasan H. Imhal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping BKB di Pondok Pesantren Darul Mukminin NW Aik Mual Kecamatan Praya Loteng, Kamis (20/12). Hadir dalam kesempatan ini, pengasuh pondok Pesantren Darul Mukmini TGH M.Faesal dan pengurus pondok lainnya. Dalam upaya meningkatkan IPM, ujar mantan Asisten Administrasi Umum Setda NTB ini, siswa-siswi harus terus belajar dengan giat dan menggantungkan cita citanya setinggi langit. ‘’D an cita-cita itu akan terwujud bilamana SDM generasi muda kita memiliki kompetensi yang baik dan tidak

boleh ada yang putus sekolah,’’ ujarnya mengingatkan. Hal lain yang harus diperhatikan, tambahnya, sekarang ini sumber informasi sangat luas. Semua orang sekarang ini gampang mendapat informasi lewat smartphone atau komputer . Mereka bisa mendapatkan atau mengakses informasi yang cukup banyak di teknologi yangada sekarang ini. Meski demikian, ujarnya, tidak semua informasi yang boleh diakses, kecuali informasi yang positif. Untuk itu, peranan orang tua dalam mengontrol kegiatan anak-anak dalam menggunakan internet sangat dibutuhkan.

Sebelumnya, dilaksanakan penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kabid PPKB DP3AP2KB NTB Siti Muzakarah, S.KM. Pada kesempatan ini, Siti Muzkarah menekankan pentingnya pendewasaan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam edaran gubernur, jika usia perkawinan ideal yaitu 21 tahun guna menjaga psikologis calon pengantin dan kesehatan reproduksinya. ‘’Penyuluhan PUP ini dilaksanakan guna mencegah pernikahan usia anak di tengah masyarakat,’’ ujarnya. (ham)

. (Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Kepala DP3P2AKB H. Imhal memberikan sambutan pada Pelatihan Tenaga Pendamping BKB di Pondok Pesantren Darul Mukminin NW Aik Mual Praya Loteng, Kamis (20/12)

akademik juga dituntut. Kepala SDN 19 Cakranegara, Sri Hartini, membuka kran kreativitas murid selebar-lebarnya. Tidak ada batasan bagi para muridnya untuk berkreativitas, karena hal ini adalah sebuah keharusan yang akan terus didorong terhadap para muridnya. ‘’Kreativitas siswa sangat penting dikembangkan dan mendapat ruang yang luas. Mengingat antara kreativitas siswa di bidang akademik dan luar akademik sama pentingnya. Sehingga tidak boleh dibedakan,’’ ujarnya belum lama ini. Perubahan pandangan dunia pada setiap anak yang lahir tanpa kebodohan harus jadi panduan, sehingga pada intinya, tugas sekolah ialah membuka dan memastikan setiap potensi anak didik tersalurkan dengan baik. Sehingga ke depan akan lahir generasi hebat dengan segala kemampuan dan dayanya untuk menjadi bekal mereka dalam mengarungi kehidupan di tengah beragam tantangan dan ancaman. Hal ini juga sejalan dengan penggunaan K13 di Sekolah Dasar, karena sistem yang digunakan berbeda, tidak lagi komunikasi satu arah, namun dua arah. Dalam K13, murid dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kurikulum lama guru sebagai pengajar memberikan metode pembelajaran sarana komunikasi satu arah saja. Tetapi K13 guru menjadi fasilitator yang bisa mendampingi anakanak dengan model komunikasi dua arah, yaitu membiarkan anak yang lebih aktif dalam belajar saat di sekolah. (dys)

Pelaksanaan KKN bagi mahasiswa akan berlangsung selama satu setengah bulan, mulai Jumat (21/12) sampai dengan 5 Februari 2019. KKN akan dilaksanakan di Desa Tawun, Desa Kedaro tepatnya di Dusun Lendang Guar Timur dan Lendang Guar Selatan, Desa Pelangan dan Desa Batu Putih. Sukendri mengatakan monitoring akan dilakukan oleh lima orang yang berasal dari unsur pimpinan STAHN Gde Pudja. Sedangkan dosen pembimbing berjumlah 10 orang yang berasal dari perwakilan Prodi. Di pembekalan KKN ini disampaikan sejumlah materi yang menguatkan para mahasiswa sebelum pelaksanaan KKN seperti materi model

pendekatan sosial KKN. Sukendri berpesan agar mahasiswa tulus ikhlas dalam pelaksanaan KKN, juga menjaga sopan santun, etika, dan toleransi. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., yang diwakili Ketua Jurusan Dharma Sastra, I Gusti Ayu Aditi, S.H.,M.H., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan KKN merupakan sebuah wahana bagi mahasiswa yang tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan riil

di tengah masyarakat. “Saya yakin mahasiswa STAHN Gde Pudja Mataram memiliki kapasitas yang begitu besar untuk membantu masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Ayu Aditi. Dengan kegiatan ini, diharapkan di kemudian hari mahasiswa STAHN Gde Pudja bisa menjadi pemimpin yang berkualitas dan memiliki kepekaan serta kedekatan dengan masyarakat. “Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan agar mahasiswa selalu menjaga nama baik almamater dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang tercatat dalam perkembangan selanjutnya,” harap Ayu Aditi. (ron/*)

Hadiah untuk Juara Kelas

Kepala MAN 1 Lotim Alokasikan Rp21 Juta

Selong (Suara NTB) Hari Kamis (20/11) merupakan hari yang berkesan bagi para juara kelas di MAN 1 Lombok Timur (Lotim). Pasalnya Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M. Pd., membagikan hadiah yang cukup fantastis bagi sang juara dengan total Rp21 juta. Siswa yang meraih juara 1 – 3 berhak memperoleh hadiah. Di mana, untuk juara 1 menerima uang Rp450.000, dan juara 2 memperoleh Rp300.000 dan juara 3 memperoleh Rp150.000. Hadiah-hadiah tersebut langsung diterima siswa secara tunai dan disaksikan oleh ratusan siswa di halaman MAN 1 Lotim. Hadir juga, Ketua Komite MAN 1 Lotim, Junaidi, M.Pd., yang juga menyerahkan hadiah secara langsung kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik. Menurut M. Nurul Wathoni, M.Pd pemberian hadiah berupa uang tunai merupakan bentuk apresiasi madrasah kepada para siswa dan siswi yang berprestasi dalam bidang akademik. Diakuinya, tradisi pemberian hadiah bagi juara kelas sudah berlangsung lama pada tahun-tahun sebelumnya, namun direalisasikan dalam bentuk uang bebas SPP. Sedangkan, pada tahun ini, konsepnya berbeda bahwa uang tersebut diberikan secara tunai dengan

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni bersama Ketua Komite MAN 1 Lotim Junaidi berpose bersama dengan siswa yang menerima hadiah dari sekolah, Kamis (20/12). tujuan sebagai penggugah motivasi siswa yang belum memperoleh juara, terlebih lagi mereka ikut menyaksikan kebahagiaan teman-temannya yang diberikan hadiah. M. Nurul Wathoni yang baru satu setengah tahun menjabat sebagai Kepala MAN 1 Lotim ini mengharapkan bagi para juara untuk terus meningkatkan kualitas diri, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, sehingga mampu mengangkat nama baik madrasah. Tidak hanya itu, mampu mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Sementara itu, Ketua Komite MAN 1 Lotim, Junaidi, M.Pd., menyampaikan selamat kepada para juara dan

tidak lupa berpesan untuk terus belajar dengan rajin supaya menjadi orang yang sukses dalam segala bidang. “Teruslah belajar, jangan malas agar kalian sukses dalam segala bidang pada tahun-tahun mendatang,” ungkapnya. Sementara itu, salah satu siswa berprestasi, Ade Cahyani Fitri menyampaikan terima kasih kepada Kepala MAN 1 Lotim yang telah mengapresiasi semua juara kelas. Ia mengaku terkesan karena selama mengenyam pendidikan mulai dari SD hingga SMP hanya di MAN 1 Lotim yang berani menggelontorkan dana yang cukup besar untuk hadiah bagi siswa yang meraih juara kelas. (r)

Jumat, 21 Desember 2018

DP3A Bentuk Garda Tangkap untuk Tekan Kasus Anak dan Perempuan Dompu (Suara NTB) Sebanyak 210 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Dompu tahun 2018 yang diterima laporannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu. Laporan ini diikuti dengan pendampingan dan penyelesaian kasus oleh DP3A bersama tim. Untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuang dan anak, 2019 mendatang akan dibentuk satuan tugas gerakan terdepan tangani kasus kekerasan anak dan perempuan (Garda Tangkap) hingga tingkat Desa. Kepala Dinas DP3A Kabupaten Dompu, Hj Daryati Kustilawati, SE, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (20/12) kemarin mengakui, jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diterima laporannya tahun 2018 cukup tinggi mencapai 210 kasus. Terdiri dari 68 kasus kekerasan terhadap anak, dan 162 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini tidak menandakan tren peningkatan kasus. Melainkan, karena semakin beraninya masyarakat melaporkan ke DP3A. “(Banyak melapor) Karena merasa cepat ditangani dan dirasakan masyarakat manfaatnya, sehingga banyak melaporkan (kasusnya),” terangnya. Kasus – kasus tersebut, lanjut Daryati, tidak dibaikan. Tapi setiap kasus yang muncul langsung ditangani dan direspon pihaknya bersama kelompok masyarakat yang peduli terhadap kasus anak dan perempuan serta aparat Kepolisian. Kasus ini tidak hanya terjadi dalam daerah, tapi juga ada yang kasus di luar negeri. “Ada kasus TKW di Malaysia. Sudah hampir delapan tahun tidak ada kabarnya. Tidak sampai 10 hari, kita selesaikan. Dia pulang. Ternyata dia tidak mendapatkan gaji. Kita koordinasikan dengan P2TPA Provinsi, LPSK di pusat. Akhirnya dapat haknya sampai Rp300 juta,” jelasnya. Ke depan, kata Daryati, pihaknya tidak hanya akan fokus pada penanganan kasus yang dilaporkan. Tapi juga akan melakukan pencegahan melalui upaya deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan ada data identifikasi awal, sehingga akan ada penentuan zona berdasarkan kasus. “2019, sudah kita siapkan. Garda Tangkas Perak - Gerakan Terdepan Tanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak. Satgas ini mulai dari Desa. Fungsinya untuk deteksi dini. Jangan sampai mencuat,” ungkapnya. Ia juga mengungkapkan, upaya pembinaan terhadap anak – anak sekolah yang dilakukan Bupati bersama Muspida beberapa waktu lalu akan menjadi bagian dari upaya pembinaan terhadap anak – anak. Sehingga anak akan terhindar dari kasus kriminal maupun penyalahgunaan obat – obatan. “Apa yang sudah diawali Bupati bersama Muspida kemarin, akan kita teruskan kedepan,” katanya. Anugrah Parahita Ekapraya (APE) yang diterima Bupati Dompu dari Presiden yang diserahkan di istana Wakil Presiden, Rabu (19/12), dikatakan Daryati, sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Pemda) untuk pelaksanaan pendampingan perempuan melalui pengarusutamaan gender. (ula)

Ridwan Masih Ditargetkan Emas Mataram (Suara NTB) Sukses mengukir prestasi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X 2018 membuat Ridwan makin diandalkan mewakili NTB di level nasional. Atlet asal Sumbawa itu masih ditargetkan meraih medali emas di PON 2020. Pelatih Atletik NTB, Muhdar kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (20/12) kemarin mengatakan meski usia Ridwan sudah menginjak 30 tahun, namun dirinya masih menargetkan medali emas kepada atlet kesayangannya itu. “Ridwan masih kita target medali emas di PON tahun 2020. Meski usia Ridwan sudah 30 tahun namun dia masih mampu menjuarai event regional NTB dan nasional,” ucapnya. Sebagaimana diketahui Ridwan berhasil meraih tiga medali emas di Porprov NTB X tahun 2018. Tiga medali emas diraih Ridwan di 1.500 meter, 5.000 meter dan estafet 4x400 meter putra. Sukses Ridwan meraih tiga medali emas di multi event itu ternyata menambah kepercayaan diri pelatih Muhdar. Pelatih spesialis jarak menengah jauh itu yakin Ridwan masih bisa menyumbang medali emas di PON 2020. Ia sendiri menargetkan dua medali emas lewat Ridwan, yakni di nomor 1.500 meter dan 5.000 meter. Sementara Ridwan yang dimintai tanggapannya mengaku tak berani sesumbar. Dalam hal ini dia belum ingin memasang target medali emas, sebab menurut persiapan dirinya mengikuti PON 2020 di Papua masih panjang. Sementara program latihannya belum mengarah ke target PON. Menurutnya, untuk dapat memasang target medali emas di PON dirinya harus mengetahui kekuatan lawan di level nasional. Sementara itu, saat ini kekuatan atlet nasional belum terlihat, sebab untuk mengetahui kekuatan masing-masing atlet nasional setelah pelaksanaan Pra-PON tahun 2019. “Kita lihat hasil Pra-PON tahun 2019. Kalau prestasi saya bagus, baru bisa kita target medali emas PON 2020,” jelasnya. (fan)

Porprov NTB XI akan Digelar 2020 Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan bila tidak ada halangan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XI akan kembali digelar tahun 2020. ”Porprov NTB XI akan kita gelar tahun 2020. Usai mengikuti PON tahun 2020, kita akan kembali melaksanakan Porprov di akhir tahunnya,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan mantan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) NTB setelah adanya dukungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah terkait pelaksanaan Porprov NTB yang akan dihelat sekali dalam dua tahun. Menurut Andy, wacana penyelenggaraan Porprov NTB setiap dua tahun sekali ini bakal membawa prestasi olahraga NTB kearah yang lebih baik. Dijelaskannya, sejumlah provinsi yang melaksanakan Porprov NTB dua tahun sekali memiliki prestasi maksimal di multi event nasional. Dimisalkannya Provinsi Jabar, Jatim, DKI Jakarta yang selalu menempati peringkat tiga besar di multi event nasional telah melaksanakan Porprov NTB dua tahun sekali. Menurutnya, bila NTB melaksanakan Porprov NTB sekali dalam dua tahun, maka NTB akan menjadi pemain yang sangat diperhitungkan dalam multi event nasional atau PON. Pasalnya, dengan semakin bertambahnya multi event regional NTB maka persiapan atlet daerah akan lebih baik dalam menghadapi event nasional. Alasan lainnya bahwa semakin banyaknya event di daerah maka tidak ada selah atlet untuk istirahat latihan. Dalam hal ini setelah mengikuti PON 2020 para atlet akan kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti Porprov NTB. Dengan begitu para atlet NTB akan tetap intens latihan dan siap menghadapi event nasional hingga internasional. (fan)

SUARA NTB

Halaman 11

Ribuan Bonek akan Penuhi GOR Turide Mataram Mataram (Suara NTB) Sebanyak 2.000 anggota bondho nekat (Bonek) dipastikan akan memenuhi stadion sepak bola GOR 17 Desember Turide Mataram. Kedatangan para Bonek itu guna mendukung tim Persebaya yang akan bertanding melawan tim PSKT Sumbawa Barat di pertandingan sepak bola Liga Indonesia yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, 23 Desember 2018. Koordinator Bonek NTB, AndradanAriSiswandiyangdiwawancara Suara NTB di sela-sela acara sosialisasi sepak bola Liga Indonesia, di Hotel Golden Palace Mataram, Kamis (20/12) kemarin mengatakan pendukung Persebaya yang tergabung dalam Bonek mania akan datang ke Mataram, Sabtu (22/12) esok. Sedikitnya 2.000 orang akan hadir di GOR 17 Desember Turide Mataram. “Mereka datang ke GOR untuk mendukung Persebaya yang bertanding melawan PSKT di GOR 17 Desember 2018,” ucap Andra. Menurut Andra, para Bonek mania asal Surabaya akan berangkat dari Surabaya menggunakan Kapal Lagundi, Jumat (21/12) hari ini. Itu artinya para

Bonek akan tiba di Lombok hari Sabtu (22/12) esok. Selain Bonek Surabaya, Bonek asal Pulau Sumbawa, Bali dan Lombok juga akan datang mendukung Persebaya. “Ada sekitar 2.000 Bonek yang akan ke Mataram. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mendukung tim Persebaya,” jelasnya. Belum diketahui dimana tempat para Bonek akan menginap, namun demikian kabar kedatangan ribuan Bonek itu cukup membuat pihak PSSI NTB berjaga-jaga. Dalam acara sosialisasi pertandingan liga Indonesia yang di gelar di Hotel Golden Palace Mataram, Kamis (20/12) kemarin terungkap, pihak panitia telah bekerjasama dengan pihak Kepolisian daer-

ah NTB guna membantu pengamanan pertandingan sepak bola liga Indonesia tersebut. “Tolong kami dikasih tahu berapa jumlah Bonek yang akan datang di GOR. Karena kami juga menyiapkan tiket untuk pendukung Persebaya dari luar NTB,” ucap Sekretaris Asprov PSSI NTB, Pristia Eko Wardoyo kepada Koordinator bonek NTB yang hadir diacara itu. Hadir pada acara sosialisasi itu, Ketua Harian PSKT, Manurung, Pelatih PSKT, Lahmudin dan Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, H. Sarfan Ahmad. Ditambahkan Sarfan kedatangan Bonek di NTB tak boleh dianggap negatif. Sebab, kedatangan Bonek di Lombok untuk hal khusus. Mereka da-

(Suara NTB/fan)

DUKUNG KLUB - Koordinator Bonek NTB, Andra (kanan) dan Ari Siswandi saat menjelaskan rencana kehadiran ribuan Bonek ke NTB dalam rangka mendukung tim kesayangan mereka, Persebaya yang akan bertanding melawan PSKT Sumbawa Barat, Minggu (23/12). tang mendukung Persebaya yang menjadi tim tamu mewalan PSKT. Begitu juga PSKT Sumbawa Barat akan didukung suporter di NTB. Selain membahas sosialisasi pertandingin sepak bola serta membahas kedatangan Bonek

ke Lombok. Panitia juga mengungkapkan soal banyaknya tiket yang disiapkan panitia untuk menonton yang menyaksikan laga pamungkas itu. Dalam hal ini panitia menyiapkan lebih dari 10 ribu tiket pertandingan sepak bola tersebut. (fan)

PSKT Sumbawa Barat Siap Kalahkan Persebaya

(Suara NTB/ist)

LANTIK KADES - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin saat melantik Kades terpilih di 18 desa di Aula Graha Praja, KSB.

Bupati Lantik 18 Kades Hasil Pilkades Serentak Tahun 2018 Taliwang (Suara NTB)Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, secara resmi melantik 18 Kepala Desa (Kades) hasil pelaksanaan pilkades serentak tahap dua masa bakti 2018-2024. Pelantikan Kades terpilih tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 3. 120 tahun 2018 tentang pelantikan kades terpilih yang telah dilaksanakan oleh 18 desa di enam kecamatan. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM dalam arahannya mengatakan,kegiatan pelantikan ini merupakan momentum yang sakral bagi para Kades terpilih ini. Karena sudah ada tanggung jawab yang sangat besar menunggu untuk bisa dilaksanakan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentu setelah kembali ke Desa dan bertugas maka yang paling utama dihilangkan yakni masalah pendukung dan bukan pendukung. Masalah ini harus segera

diselesaikan dengan baik, karena jika tidak maka akan menimbulkan benih-benih permasalahan dan mengganggu pelaksanaan pembangunan di masing -masing desa. “Saya minta euforia bagi kades yang menang harus ditinggalkan segera dan kembali berbaur dengan masyarakat. Hilangkan sekat dengan orang-orang yang tidak mendukung untuk dirangkul demi pembangunan di desa masingmasing,” ungkapnya. Dikatakannya, ada tiga masalah yang dianggap sangat penting dan harus ditanam dalam diri. Pertama, mengubah pola hubungan vertikal menjadi pola hubungan horizontal dengan berupaya menganggap semuanya adalah rekan bukan bawahan yang bisa diperintah. Kedua dengan mengubah perilaku eksklusif menjadi inklusif, yakni upaya bergaul dan merangkul dengan seluruh pihak dan masyarakat. Karena menjadi seorang Kades, bukan

hanya untuk golongan tertentu saja melainkan bagi semua golongan. Baik itu antara yang mendukung dirinya menjadi kades atau yang bukan pendukung. Ketiga yakni meninggalkan sikap individualistis menjadi sikap sosial, mengembangkan sikap simpati, empati, peduli dan selalu bersama masyarakat. Selain itu, Bupati juga mengimbau agar Kades yang baru dilantik untuk bisa bekerja sama dengan para perangkat PDGPR yang ada di masing-masing desa. Selain itu, kades juga harus bisa mengenal lebih jauh program PDPGR yang dianggap sudah sangat berjasa bagi pembangunan yang ada di daerah ini. Karena dianggap sangat penting (perangkat PDPGR) maka Kades juga diminta untuk memanfaatkan elemen itu secara maksimal. Jika ditemukan perangkat PDPGR yang nakal, maka bupati meminta agar langsung ditegur demi percepatan pembangunan. (ils)

Pemkot Bima Siapkan Rp20 Miliar Gaji Honorer K2 Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima menyiapkan anggaran sebanyak Rp20 miliar untuk pembayaran insentif kepada pegawai honorer Kategori dua (K2) yang direncanakan akan mulai dibayar pada Januari 2019 mendatang. “Sudah disiapkan dan sudah dimasukan ke dalam APBD tahuun 2019. Jumlahnya kurang lebih Rp20 miliar,” kata Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH, kepada wartawan, Kamis (20/12). Menurutnya anggaran tersebut akan diberikan kepada ribuan pegawai honorer K2 yang namanya telah terdata dan diverifikasi. Mereka nantinya akan mendapat insentif sebesar Rp1 juta perbulan. “Ini merupakan komitmen kami bersama Walikota Bima saat kampanye Pilkada kemarin,” katanya. Fery menegaskan, dalam pemberian insentif tersebut, pihaknya akan lebih teliti dan berhati-hati. Terutama memastikan pegawai honorer mana yang saja yang memenuhi syarat dan ketentuan. “Yang tidak masuk kerja selama bertahun-tahun sudah pasti tidak diberikan. Makanya sejak dari awal saya meminta verifikasi dan validasi jumlah K2 diperketat. Jangan sampai tidak

(Suara NTB/Uki)

Feri Sofiyan tepat sasaran,” katanya. Ia menambahkan, hingga saat ini porses verifikasi dan validasi jumlah honorer K2 di Kota Bima masih berjalan tahap akhir. Namun Ia tidak menyebutkan jumlah sementara pegawai honoer K2 terakhir yang didata. “Sudah tahap akhir, sebentar lagi validasi rampung,” katanya. Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP memastikan jumlah atau angka honorer Kategori Dua (K2) di Kota Bima tidak akan bertambah dari data base sebanyak 1.999 orang. “Kita

pastikan datanya tidak akan bertambah dari data base 1.999 orang,” katanya kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu. Menurutnya jumlah tersebut merupakan data yang dipakai atau menjadi rujukan selama ini. Bahkan nama-nama yang terdata sebagai honorer K2 tersebut telah ditetapkan oleh Kementrian PAN RB sejak tahun 2013 lalu. “Nama-nama yang ada tidak bisa diganti di tengah jalan,” katanya. Meski demikian, Supratman mengaku akan tetap pengurangan dari jumlah data base tersebut. Mereka yang dinyatakan telah meninggal dunia dan pindah. Untuk memastikan hal itu, pihaknya akan melakukan pengecekan dan pemantauan langsung di lapangan. “Nanti akan ada tim yang akan melalukan validasi. Tim ini juga sudah dibentuk terdiri dari Inspektorat, FKPD, Bagian Hukum dan BKPSDM,” katanya. Ia menambahkan jika proses validasi telah rampung. Jumlah pegawai honorer K2 akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Bima untuk akan mendapatkan insentif Rp1 juta perbulan yang mulai dibayar awal 2019 mendatang. “Dalam waktu dekat ini akan segera rampung,” ujarnya. (uki)

Mataram (Suara NTB) Tim sepak bola tuan rumah NTB, PSKT Sumbawa Barat sepertinya tak ingin kalah saing tampil di sepak bola Liga Indonesia 2018. Tim yang dilatih oleh pelatih Lahmuddin itu mengaku siap mengalahkan tim Persebaya di laga babak 64 besar Liga Indonesia yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (23/12) sore. Ketua Harian PSKT Sumbawa Barat, Manurung yang didampingi Pelatihnya, Lahmuddin yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Kamis (20/12) kemarin mengatakan, di setiap pertandingan, semua tim menginginkan kemenangan. Demikian halnya tim PSKT Sumbawa Barat yang merupakan tim Divisi III (tiga) nasional akan memasang target menang melawan Persebaya yang sudah bermain di level Divisi satu nasional. “Dalam pertandingan sepak bola, setiap tim menginginkan kemenangan. Begitu juga tim PSKT akan memasang target menang. Kami siap kalahkan Persebaya,” ucapnya. Dikatakan Manurung, tim PSKT memang masih bermain di level paling bawah atau dua tingkat di bawah liga yang diikuti oleh Persebaya tahun 2018 . Namun hal itu tidak berarti tim Persebaya bisa meremehkan anak-anak PSKT. Dijelaskannya pemain PSKT sudah melaksanakan persiapan yang maksimal menghadapi event itu. Mereka sudah menyiapkan delapan pemain muda terbaik Porprov NTB 2018, dan ditambah tiga

(Suara NTB/ist)

Manurung pemain senior dan sejumlah pemain inti lainnya diakui akan mampu membawa tim PSKT menumbangkan tim Persebaya. Rasa percaya diri PSKT semakin bertambah setelah mendengar informasi Persebaya akan menurunkan pemain seadanya untuk tanding dengan PSKT di Mataram. Dari 28 pemain Persebaya, kabarnya hanya 15 pemain yang akan bertanding melawan PSKT nanti. Menurut Manurung, banyaknya pemain bintang Persebaya absen di liga tersebut akan membuka peluang tim PSKT untuk memenangkan liga tersebut. Lanjutnya, dengan diikutsertakan sejumlah pemain senior di lini depan. Seperti Lingga, Jo Marsi dan Febri, setidaknya PSKT akan tampil lebih kuat nantinya. Ini lantaran, mereksi bertiga terbilang memiliki pengalaman yang cukup di liga nasional. “Tak hanya itu, di lini belakang juga PSKT akan diperkuat oleh Firmansyah, Syamsul, dan Febi Resnanto,” ancamnya. (fan)

Bawaslu Dompu Dalami Kasus Netralitas Aparat Desa Dompu (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu tengah mendalami kasus dugaan ketidaknetralan aparat Desa di masa kampanye Pemilu Presiden dan legislatif tahun 2019. Dalam dua bulan terakhir, ada dua kasus dugaan keterlibatan oknum aparat Desa mengkampanyekan calon anggota legislatif (Caleg) tertentu. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (20/12) kemarin mengaku, dalam dua bulan terakhir ada dua kasus netralitas aparatur Desa hasil temuan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan. November lalu, oknum Kepala Desa bersama aparatnya diduga ikut mengkampanyekan salah seorang Caleg Provinsi NTB di wilayahnya. “Tapi kasusnya tidak lanjut berdasarkan rekomendasi Sentra Gakumdu. Karena lanjut atau tidak kasus ke persidangan, sangat ditentukan oleh rekomendasi Sentra Gakumdu,” ungkapnya. Kasus baru yang sedang ditangani, lanjut Irwan, terkait dugaan ketidak netralan oknum BPD dan LPM Desa Bakajaya. Kasus ini juga menjadi temuan Panwaslu Kecamatan Woja dan masih dalam tahap klarifikasi. “Kita belum bisa simpulkan, lanjut atau tidak, karena masih dalam tahap klarifikasi,” ungkapnya. Irwan mengaku, sejauh ini belum ada laporan dugaan pelanggaran Pemilu dilaporkan secara resmi ke Bawaslu. Selama ini baru sebatas pengaduan melalui pesan singkat SMS dan WA. Itu pun masih terkait

(Suara NTB/ula)

Irwan alat peraga kampanye (APK) dan sejenisnya. “Kalau laporan secara tertulis belum pernah ada kita terima,” jelasnya. Ia pun berharap kepada masyarakat untuk berani melaporkan ketika ada pelanggaran Pemilu termasuk dugaan politik uang nantinya. Tapi laporan tersebut harus bisa dipastikan ada saksinya. Karena kasus tindak pidana Pemilu (Tipilu) memiliki masa kedaluwarsa. “Kita punya waktu untuk menangani 14 hari sejak diregistrasi kasusnya,” katanya. Untuk mendorong penggunaan hak pilih warga negara, Irwan juga mengaku, pihaknya kini terus mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Ketika tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetap bisa menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik dan akan tercatat sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) atau daftar pemilih khusus (DPK). “Kalau DPK, kita hanya ada di Lapas. Tapi tetap menggunakan KTP-elektronik,” katanya. (ula)

SUARA NTB

Jumat, 21 Desember 2018

Halaman 12

Pelayanan Perizinan di Lobar Harus Ditingkatkan Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat, H. Dulahir mengklarifikasi penilaian Ombudsman yang menilai pelayanan perizinan masih buruk. Pihak Dinas tak menampik beberapa tolok ukur penilaian lembaga tersebut, di antaranya dalam hal sarana prasarana dan fasilitas menjadi salah satu penyebab buruknya pelayanan bagi pemohon izin. Hal ini kata Dulahir akan terus dibenahi dan ditingkatkan kedepan sehingga penilaian bisa lebih baik. Dalam hal pembenahan ini pihak dinas terkait butuh dukungan dalam penyedia-

an fasilitas tersebut. Dulahir menyampaikan beberapa hal terkait standar penilaian Ombudsman tersebut, di antaranya menyangkut standar pelayanan. Dari sisi standar pelayanan klaimnya sudah lengkap, tidak ada satupun standar pelayanan yang tidak dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Seanyak 83 izin yang dilayani di DPMPTSP sudah dibuatkan SOP masing-masing. Semua SOP ini pun sudah dikirim ke Bagian Ortal untuk dilihat kelengkapannya. Dalam SOP ini sudah termuat jelas sistem, mekanisme, biaya dan jangka waktu serta maklumat pelayanan.

Begitu juga sistem informasi pelayanan publik disiapkan dalam bentuk website. Diakui website ini secara terus menerus dilengkapi informasinya supaya masyarakat bisa mengakses. Indikator penilaian yang lain kata dia, dari sisi fasilitas, sarana prasarana perkantoran untuk pelayanan perizinan. Dari sisi fasilitas ini diakui belum memadai sebab seharusnya fasilitas pelayanan publik khusus perizinan ada standar di Indonesia. “2018 ini seharusnya bisa kita dibangunkan kantor, namun karena kendala anggaran terbatas tidak jadi. Kami berharap tahun depan jadi dibangun,” jelas Dulahir. Lebih jauh kata dia, beberapa standar yang perlu dipenuhi untuk fasilitas perkantoran ini ada ruang menyusui, parkir layak, ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang konsultasi dan termasuk sarana prasarana bagi warga berkebutuhan khusus con-

tohnya harus disiapkan kursi roda. Diakui dari sisi fasilitas ini belum terpenuhi sampai saat ini. Hal ini pun sudah disampaikan ke Bupati dan Sekda agar dibangunkan perkantoran yang memadai. Parameter lain yang dinilai dari sisi tidaklanjut pengaduan dari pemohon izin. Sejauh ini tidak ada satupun aduan yang tak ditindaklanjuti, bah-

kan pihaknya pernah dipangggil oleh Ombudsman terkait aduan tersebut. Saat itu pihak Ombudsman pun menilai bahwa Lobar sudah baik dari sisi perizinan karena tidak mengeluarkan izin bagi investor yang melanggar perda. “Ombudsman saat itu memberikan nilai bagus,” ujarnya. Ia menambahkan hal lain yang dinilai terkait penilaian kinerja. Pihaknya melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, diklaim sudah cukup

bagus. Dikatakan, perihal penilaian Ombudsman dari informasi yang diterimanya, saat itu Ombudsman melakukan penilaian bulan Mei. Saat itu, kantor Dinas dalam proses pindah sehingga kegiatan pelayanan dihentikan seminggu sebelum pindah. Dulahir menyebutkan, hal itu pun sebenarnya sudah disampaikan ke masyarakat melalui baliho di depan kantor. Proses pindah ini pun memakan waktu hampir 1 bulan, sehingga pada kurun waktu itu pelayanan belum maksimal. Bahkan hampir dua bulan baru ada pemasangan sambungan internet. Begitu juga deng-

an dokumen dititip sebagian di kantor utama karena tidak bisa masuk ke kantor baru yang tak representatif. “Kemungkinan hal ini juga menjadi penyebab pelayanan kurang maksimal saat itu. (her)

HILANG HILANG STNK R2 DR 6426 CO TYPE HONDA C1CO2N16M2 A/T, TH. 2016, WARNA BIRU SILVER. NOKA : MH1JFW116GK273319, NOSIN : JFW1E-1278257. ATAS NAMA REZA TAMAMI, DA. JL. DIENG NO2 MATARAM RT.000/RW240 KEL. DS.AGUNG BARU KEC. SELAPARANG, MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA FINO DR.4347 BY NOKA/NOSIN : MH31UB002CJ014540/1UB014550 AN.JAYANTI EKA PRASARI HLG D’SKTR SELEPARANG PASAR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3010 BI NOKA/NOSIN : MH1HB62138K474766/ H B 6 2 E - 1 4 7 3 3 3 4 AN.H.HAERUDDIN HLG D’SKTR TEGAL SELEGALAS KEC.SANDUBAYA

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 HONDA DR.3468 CS NOKA/NOSIN : MH1JFW118GK731610/ JFW1E-1738106 AN.BAIQ NURHASANAH HLG D’SKTR JL.LINGKAR SELATAN

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 21 Desember 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

Orientasi Lulusan PT Harus Diubah MENYEDIAKAN lapangan pekerjaan merupakan tugas utama pemerintah bagi warganya. Berbagai macam program pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah yang dikeluarkan harus mampu menyasar kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri. Sayangnya, banyak program pemerintah yang belum terealisasi dan dampaknya juga ikut dirasakan masyarakat. Sebagai contoh, upaya pemerintah mendatangkan investor untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk di NTB gencar dilakukan. Meski sudah banyak investor yang masuk berinvestasi, masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja. Alasannya, investor yang menanamkan investasinya ini dalam proses penjajakan, dan ada juga sedang dalam pembangunan fisik serta beroperasi tahun depan atau beberapa tahun ke depan. Akibatnya, tenaga kerja, baik yang terdidik maupun tidak terdidik belum bisa terserap. Sementara di satu sisi, setiap tahun lulusan perguruan tinggi (PT) tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Bayangkan di salah satu PT, baik negeri dan swasta meluluskan ribuan alumninya. Dari semua alumni PT ini tidak bisa terserap di lapangan kerja. Banyak di antara mereka yang harus mencari lapangan kerja sendiri atau menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Namun, yang terserap dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan hanya sebagian kecil dari ribuan lulusan PT yang sudah menyelesaikan masa pendidikannya. Fakta ini juga terjadi di NTB. Seperti disampaikan Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Abdul Hadi, jika pemerintah hanya mampu memfasilitasi 10 persen dari pengangguran terdidik. Selebihnya, 90 persen harus berusaha mencari pekerjaan di tempat lain atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Apalagi pemerintah sudah menjembatani generasi muda untuk menjadi pengusaha muda melalui penciptaan Wira Usaha Baru (WUB). Abdul Hadi tidak memungkiri, jika perbandingan yang lulus di perguruan tinggi dan yang diserap dunia kerja sangat tidak sebanding. Perbandingannya misalnya lulus 100 orang, yang bisa difasilitasi hanya beberapa persen. Meski ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pengangguran terdidik, masih belum sesuai dengan harapan. Apalagi pekerjaan yang diinginkan pengangguran terdidik lebih cenderung bekerja di instansi pemerintah. Tak heran, ketika pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pelamar yang mendaftar di satu formasi di satu daerah dan dicari hanya 2 orang bisa mencapai 300 orang. Belum lagi, formasi yang banyak lulusannya dan ada di hampir seluruh PT, pelamarnya bisa lebih dari 1.000. Ini membuktikan, kalau penganggur terdidik sekarang ini masih berorientasi selesai kuliah bisa diterima sebagai PNS atau bekerja di lembaga yang menawarkan gaji tinggi. Namun, karena formasi yang dibutuhkan sedikit, hanya sedikit juga di antara mereka yang bisa diterima. Sementara persepsi di masyarakat, bekerja sebagai PNS cukup menjanjikan dan tidak khawatir ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya karena kondisi di satu daerah. Lain halnya, kalau bekerja di perusahaan swasta dan rentan dengan isu-isu sensitif, berpeluang besar untuk diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan. Untuk itu, pemerintah harus turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan menekankan kepada para penganggur terdidik untuk tidak berorientasi menjadi CPNS. Mereka harus diarahkan agar bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. (*)

OPINI

Halaman 14

Zul-Rohmi dan Pembangunan Pariwisata ARU-baru ini masyarakat dari lingkaran KEK Mandalika mendatangi Bang Zul (Gubernur NTB) untuk menyampaikan aspirasinya mengenai nasib mereka di areal pembanguan pariwisata Mandalika. Mendapati tamu yang datang, Bang Zul tidak sungkan-sungkan menerimanya. Para tamu dipersilahkan masuk ke dalam kantor yang menjadi ruang kerja sehari-hari Gubernur NTB itu. Dengan ramah pula Bang Zul melayani mereka, layaknya tuan rumah yang menjadikan tamu sebagai raja, menyuguhkan makanan dan minuman bagi para tamu tersebut. Bahkan kursi kerja Gubernur diduduki oleh salah seorang tamu (perwakilan) masyarakat lingkar Mandalika yang mana tamu itu sendiri tidak sadar jika itu tempat duduknya Bang Zul. Sontak saja tamu tersebut agak salah tingkah, namun Bang Zul dengan santai menenangkannya untuk tetap duduk ditempat semula barulah sang tamu itu lega. Bang Zul pun mengambil posisi duduk di deretan kursi tengah-tengah sehingga otomatis berbaur dengan tamu-tamu yang datang. Cerita terpinggirnya masyarakat berhadapan dengan “kepentingan pembangunan” seperti di atas merupakan persoalan klasik. Sering media massa memberitakan hal-hal seperti itu. Cerita mengenai si kuat melawan si lemah. Si pemodal besar dengan rakyat yang hanya mencari nafkah agar kehidupan mereka bisa berlanjut. Cerita si banyak uang yang dapat membeli apa saja melawan rakyat banyak yang tidak punya uang banyak. Itulah kiranya yang menjadi latar setting dari pemahaman Bang Zul sehingga dengan bijak mempersilahkan para tamu guna ia mendengar pengaduan mereka. Agar mereka bisa mendapatkan berkah dari pembangunan yang telah sedang dilaksanakan. Agar pembangunan tidak menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Agar masyarakat local tidak merasa asing di tanah mereka sendiri. Untuk menindaklanjuti pertemuan itu Bang Zul memerintahkan kepada pejabat erkait untuk mencata semua aduan dan keluhan masyarakat. Catatan itu kemudian menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait agar seyogyanya dapat mengakomodasi kepentin-

Oleh: Ahmad Efendi (Komunitas Bale Tulis Literacy NTB) gan warga masyarakat. Niatannya jelas agar ditemukan jalan tengah dari persoalan-persoalan itu. Si kuat mendapatkan akses membangun dan rakyat kebanyakan juga tetap bisa mengambil manfaat. Memang menghadapi situasi kondisi dunia terkini (Baca: Era kejayaan kapitalisme global) diperlukan seorang pemimpin yang bijak. Tidak pro sebelah. Melainkan mampu memberikan solusi jalan tengah sehingga keebradaannya menjadi tempat berlindung. Bukan pemimpin yang berdiri atas nama kepentingan pemodal sehingga pemimpin seperti itu rawan menjadi boneka atau pesanan pihak-pihak tertentu. Semoga Bang Zul tetap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat erutama masyarakat yang tengah sedang terpinggirkan menghadapi tirani “pembangunan” seperti di Lingkaran Mandalika itu. Aktor Pariwisata Memahami pariwisata tidak bisa hanya dengan melihat trend kunjungan saja. Tidak cukup dengan melihat dinamika pemasukan devisa saja. Memahami pariwisata paling tidak harus memahami siapa saja actoraktor yang terlibat di dalamnya. Menurut studi actor-aktor pariwisata itu terdiri dari: pertama, “perusahaan penerbangan dengan jadwal tetap seperti (JAL, KLM, Lufthansa, Qantas, Laker, Donaldson dan Condor). Kedua; jaringan perhotelan seperti (Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Hyatt). Ketiga; operator wisata seperti (Neckerman, American Express, Thomson dll). Keempat; perusahaan persewaan mobil seperti Aviz dan Hertz. Lalu ada juga operator kapal wisata seperti Holland, America, Cunard, P&O. Terakhir, perusahaanperusahaan penunjang seperti pembuat Ski, Charter Yacht atau pengiriman lewat udara buah-buahan segar untuk hotel-hotel dan sebagainya (Masoed Mochtar: 2003). Menyaksikan jaringan actor-aktor pariwisata pada paragraph terdahulu, tentunya ada gambaran bahwa perputaran uang dari keberadaan para turis manca Negara sudah jelas berputar di sana. Bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat merupakan perusahaan

RADIO

lintas Negara yang mempunyai percabangan hampir di seluruh dunia. Merekalah actor-aktor raksasa pariwisata di mana penikmat pertama dari siklus perputaran dunia pariwisata itu jelas mereka di ring pertama. Begitulah pula dengan actor-aktor pariwisata ditingkat nasional dan local. Jelas yang terlibat adalah mereka-mereka yang mempunyai akses modal, sehingga perputarannya juga di seputar itu juga. Artinya pariwisata yang sedang dibicarakan memang mempunyai jaringan penikmat yang bertingkat-tingkat. Jelas yang menerima untung pertama adalah mereka yang terlibat dalam jaringan pariwisata itu sendiri. Sementara masyarakat yang berada di luar itu tentu kemungkinan hanya bisa menjadi pekerja- pekerja, pegawai hotel, sopir, penyedia Souvenir, dan seterusnya. Dalam pada itu, maka tidaklah berlebihan Negara – negara tujuan dari perjalanan para touris dikatakan hanya menerima manfaat 10 % saja dari proses kepariwisataan. Tentu dalam posisi itu wajarlah kiranya masyarakat local selalu berada dalam posisi kurang mempunyai posisi tawar. Mereka seolah menjadi kumpulan orang yang kebingungan dengan proses pembangunan yang melibatkan actor-aktor besar sebagai actor utamanya sementara sebagaian besar mereka hanya bisa menjadi pedagang kaki lima di tengah megah dan elitnya pembangunan. Desa Wisata Bisa jadi untuk meretas kebuntuan akan jaringan pariwisata yang seolah-olah tidak juga memberikan kesejahteraan massif terhadap masyarakat local lalu dicetuskanlah Desa Wisata. Sungguh ini merupakan jalan yang baik untuk memperluas jaringan kepariwisataan. Seperti dijelaskan di atas pada sub judul sebelumnya bahwa memahami pariwisata dapat dilihat jaringan yang terlibat di dalamnya. Siapa terlibat maka dialah yang menjadi penikmat pertamanya, sehingga sulit dibayangkan akan menetes langsung ke masyarakat local yang area atau wilayahnya ditempati oleh actor-aktor pariwisata itu sendiri. Dengan melihat kondisi itu maka

tepat kiranya masyarakat harus berbenah dengan tema Desa Wisata. Ini adalah salah satu jalan untuk memecahkan persoalan perluasan pendapatan masyarakat. Hal ini pun ditangkap oleh pemerintahan ZulRohmi dengan memberikan stimulasi satu milyar rupiah terhadap keberdaan Desa wisata yang potensial. Perluasan program Desa Wisata artinya memperluas jaringan kepariwisataan itu sendiri. Di sana akan terlibat actor-aktor yang ada di desa sehingga dapat langsung merasakan tetesan dari kepariwisataan itu. Jaringan pariwisata yang selama ini seperti tidak terpecahkan kini lambat laun akan semakin diperluas ke Desadesa. Tentunya para actor-aktor di Desa akan mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk itu sehingga otomatis aka ada dampak kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih luas dan merata.

POJOK NTB targetkan produksi padi dan jagung 5,1 juta ton Jangan hanya di atas kertas, yang penting realisasinya

***

Ditinggal relawan, pembangunan kantor sementara DPRD KLU mangkrak Harus ada solusi cepat

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 21 Desember 2018

Soal UNBK untuk Daerah Terdampak Gempa akan Dikomunikasikan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan mengkomunikasikan dengan Balitbang Kemendikbud terkait rencana kekhususan yang akan diberikan kepada NTB saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Pasalnya, sebagian daerah di NTB terutama Kabupaten Lombok Utara terkenda dampak parah saat bencana gempa bumi mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya beberapa waktu lalu. “Kami komunikasikan ke Balitbang Kemendikbud, hanya tingkat kesulitan soal yang akan berbeda dengan daerah lain. Kalau itu memang kebijakan umum bagi daerah yang terkena bencana, selalu ada kebijkaan itu,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Kamis (20/12). Dia menekankan, kekhususan soal itu terutama untuk mengurangi bobot soal untuk materi siswa kelas XII, karena kelas XII terkena dampak yang paling banyak. Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, mengatakan, soal HOTS tidak bisa disamakan di daerah terdampak bencana seperti di Pulau Lombok dan sekitarnya. Pembelajaran yang tertunda dan masih harus belajar di kelas darurat bisa dijadikan alasan. “Namanya orang ngejar tidak bisa disamakan, sudah disampaikan oleh kementerian terkait kebijakan itu,” katanya. Pihaknya akan melaksanakan rapat dengan pemerintah Palu pihak kementerian untuk membahas pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana. “Ada kebijakan khusus, bagaimanapun tidak bisa 100 persen sama soal yang diberikan di daerah terdampak bencana,” kata Surya. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UNBK SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara, jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 1216 April 2019. (ron)

Kadis Dikbud NTB Diperiksa Polisi Dari Hal. 1 Dari petunjuk jaksa tersebut, Kadis Dikbud harus dimintai keterangan untuk materi penyidikan yang dianggap belum lengkap. ‘’Jadi karena berkasnya dikembalikan oleh jaksa, sehingga ada keterangan tambahan yang harus diperoleh dari saksi (Kadis Dikbud),’’ jelasnya. Dia menambahkan, berkas kasus pengadaan marching band senilai Rp 4,5 miliar itu sebelumnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB. Namun setelah melalui penelitian berkas, masih ada kekurangan materiil sehingga harus dilengkapi penyidik. ‘’Materi pemeriksaan itu ada dalam petunjuk P19,’’ jelasnya. Sementara penyidik menetapkan MI, Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dikbud Provinsi NTB sebagai tersangka. Tersangka kedua adalah LB, Direktur CV

EE, rekanan pemenang tender. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dinas Dikbud Provinsi NTB sebelumnya menggelontorkan dana sebesar Rp4,5 miliar untuk proyek pengadaan peralatan kesenian marching band SMA/SMK. Penyidik menelisik dugaan penyimpangan ketidaksesuaian spesifikasi barang dan distribusi penyalurannya. Proyek tahun 2016/2017 berupa pengadaan alat musik sesuai spesifikasi, penyiapan gudang untuk penyimpanan dan pemeriksaan barang, serta mendistribusikan barang ke sekolah yang ditunjuk sesuai SK Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB. (ars)

Diprediksi Lebih Rendah Dari Hal. 1 Termasuk juga akibat sumber-sumber dana yang dikurangi dari pusat. Meskipun serapan anggaran diprediksi lebih rendah dari tahun sebelumnya, Supran mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak akan besar. Malah, ia mengatakan akan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dikutip dari e-monev Pemprov NTB, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB sebesar Rp5,778 triliun, sampai 16 Desember realisasi keuangannya baru 81,66 persen. Sedangkan realisasi fisik baru 90,88 persen. Sampai 31 Desember, Pemprov menargetkan realisasi keuangan sebesar 96,70 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. APBD NTB 2018 terdiri

dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp3,015 triliun dan belanja langsung (BL) sebesar Rp2,763 triliun. Realisasi BL sampai 16 Desember baru mencapai 72,35 persen baik keuangan dan fisik. Sedangkan realisasi BTL sebesar 90,19 persen. Terdapat satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya masih merah yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Dalam APBD 2018, BPBD mengelola anggaran sebesar Rp227,317 miliar. Realisasi keuangan sampai 20 Desember baru mencapai 9,93 persen dari target 80 persen. Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 70 persen dari target 100 persen. (nas)

Rotasi Lima Kepala OPD Dari Hal. 1 Karena harus lewat pertimbangan teknis BKN. Setelah itu berproses di Sekretariat Negara (Setneg). Setelah itu baru keluar Keppres pengangkatan widyaiswara utama. Setelah keluar Keppres, maka gubernur menindaklanjutinya dengan melantik kedua pejabat tersebut. Dengan pengangkatan kedua widyaiswara tersebut maka akan berpengaruh terhadap dua jabatan eselon II yang ditinggal. ‘’Dalam waktu tak terlalu lama kita akan melakukan seperti apa yang disampaikan Pak Sekda beberapa hari lalu. Ada rotasi atau pergeseran terhadap JPTP di lingkup provinsi. Insya Allah Januari,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (20/12). Dijelaskan, sebelum melakukan rotasi ada tahapan yang harus dilalui. Yakni meminta rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Usulan untuk memperoleh rekomendasi Kemendagri dan KASN sedang dalam proses pengusulan.

‘’Tidak terlalu banyak pengisian. Ada empat, lima OPD. Intinya ada pergeseran, tentu ini juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,’’ jelas Fathurrahman. Kepala OPD mana saja yang berpotensi akan dirotasi, Fathurrahman tak menyebutkannya. Tetapi, ia mengatakan sekitar empat sampai lima Kepala OPD atau JPTP yang akan kena rotasi. ‘’Dari hasil rekam jejak sudah kita berikan ke pimpinan. Mungkin Jumat atau Senin penyampaian ke Kemendagri,’’ ujarnya. Terkait dengan Kepala OPD yang telah menjabat lima tahun atau lebih, sesuai UU ASN memang akan dilakukan evaluasi. Evaluasi nantinya akan dilakukan oleh pihak eksternal. Namun untuk rotasi pejabat hasil evaluasi ini kemungkinan akan dilakukan tahap berikutnya. ‘’Tahap pertama empat, lima OPD akan bergeser. Ada di tingkat staf ahli, OPD, asisten. Ini baru pengusulan ke Kemendagri,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 15

Penemuan Bayi Perempuan Gegerkan Warga Batulayar Giri menang (suara NTB) Warga Dusun Duduk, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, dihebohkan penemuan bayi, Kamis (20/12) kemarin. Bayi berjenis kelamin perempuan itu, diduga baru saja dilahirkan. Lantaran kondisinya yang masih bewarna merah. Kapolsek Senggigi, AKP Arjuna Wijaya yang dikonfirmasi membenarkan penemuan bayi itu. Bayi yang diketahui memiliki berat sekitar

900 gram itu ditemukan sekitar pukul 17.00 Wita oleh seorang warga desa setempat. ‘’TKPnya dipinggir kali sebelah Musola Dusun Duduk, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar,’’ jelas Kapolsek. Menurutnya, kronologi penemuan bayi itu berawal dari kecurigaan saksi. Yang saat itu mendengar suara tangisan bayi saat melintas dekat TKP. Karena merasa penasaran, saksipun lantas mencari tahu sumber suara tersebut. ‘’Sak-

si terkejut menemukan seorang bayi perempuan ditumpukan daun bambu yang terbungkus kain dan plastic,’’ jelasnya. Penemuan itu sontak membuat warga sekitar beramairamai mendatangi TKP. Bayi itupun langsung dibawa menuju Puskemas Meninting untuk mendapat pertolongan. Kasus inipun tengah dalam penyelidikan pihak Polsek Senggigi. ‘’Untuk kasus ini sedang kita dalami,’’ pungkasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

DITEMUKAN - Bayi yang ditemukan warga saat ditangani di Puskesmas Meninting kemarin.

Akibat Gempa, Koleksi Museum NTB hanya 10 Persen Ditampilkan Dari Hal. 1 Dr. Zul juga berkesempatan dialog langsung dengan pimpinan dan pengurus Museum Negeri NTB mengenai kendala dalam peningkatan kunjungan museum pascabencana gempa beberapa waktu lalu. Disampaikan bahwa angka kunjungan ke museum mengalami penurunan, dari target kunjungan tahun 2018 seban-

yak 72 juta orang. Sementara data kunjungan sampai November kemarin baru mencapai 32 juta kunjungan. Museum ke-11 yang dibangun pada masa orde baru ini merupakan salah satu museum yang mewakili tiga etnis sekaligus, yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo. Kedepannya, Dr. Zul berharap museum tidak hanya menampilkan tiga etnis asli NTB. Tapi diharapkan dapat

menjadi replika Indonesia di mata wisatawan dan menjadi salah satu destinasi wisata. Kepala Museum Negeri, Zubair Muslim menyampaikan, pascagempa koleksi yang ditampilkan museum hanya 10 persen, akibat kerusakan yang berat gedung auditorium sehingga tidak memenuhi syarat. ‘’Tempat koleksi roboh karena gempa, sementara koleksi akhirnya dititip di ruang kon-

temporer,’’ ujar Zubair. Staf Museum Negeri NTB, Hubertus dalam dialog langsung dengan orang nomor satu NTB itu, menyampaikan harapannya agar Museum Negeri NTB yang kecil tapi indah ini dapat dilengkapi fasilitas penunjang lain. Salah satunya toilet yang bertaraf internasional, mengingat banyaknya kunjungan petugas museum dari daerah lain yang

melakukan studi banding ke Museum Negeri NTB ini. Seperti diketahui bahwa koleksi museum yang beragam dapat menjadi sarana edukasi yang baik bagi masyarakat NTB. Diantaranya koleksi Manuskrip Angling Darma hingga silsilah Kesultanan Bima. Ada juga Takepan Babad Suwung yang ditulis dengan aksara Sasak dengan bahasa Jawa Madya. (nas)

381 Pelamar Dipastikan Lolos Jadi CPNS Pemprov NTB Dari Hal. 1 Diketahui, jumlah peserta yang berhak untuk mengikuti SKB sebanyak 823 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 orang yang tak hadir tes SKB. Dari hasil simulasi yang dilakukan BKD NTB sesuai Permenpan 61/2018, dengan metode integrasi nilai SKD dan SKB terjaring 381 formasi terisi dari 433 formasi. Sehingga ada 52 formasi di pastikan tidak terisi karena tidak ada pelamar.

Formasi yang tak terisi tersebut, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang doker gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang, sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang. Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang. Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru

nautika kapal penangkap ikan ahli pertama 8 orang. Fathurrahman menjelaskan, sebanyak 381 pelamar yang berhasil lolos menjadi PNS Pemprov NTB tersebut masih menunggu pengumuman dari Panselnas. Setelah diumumkan, maka akan dilakukan pemberkasan bagi mereka yang lolos jadi PNS Pemprov tahun 2018. Sementara itu, untuk pengisian formasi yang lowong Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah meminta kebija-

kan pemerintah pusat. Namun penekanan dari pemerintah pusat, formasi yang lowong akan diisi P3K yang akan dibuka rekrutmennya dalam waktu dekat. Rekrutmen P3K masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Dihrapkan seluruh (Pegawai Tidak Tetap (PTT) terutama tenaga kesehatan diharapkan bisa dimasukkan menjadi P3K. Begitu juga tenaga honorer lainnya seperti guru honorer SMA/SMK/ SLB. Menurut Fathurrahman

P3K dan PNS sebenarnya sama. Yang membedakannya hanya jaminan pensiun. Ia menyebut jumlah tenaga honorer yang ada di Pemprov NTB sekitar 9.000 orang. Sebanyak itulah formasi P3K yang akan diajukan ke Kementerian PANRB. ‘’Kebutuhan sudah kita ajukan ke Kemen PANRB. Kita akan diberikan kuota kaitan dengan itu. Tapi persyaratannya lebih longgar dari CPNS,’’ pungkasnya. (nas)

Wagub Tak Ambil Pusing Disebut Cerewet Dari Hal. 1 Peran para guru sangat besar terhadap pembangunan bangsa di masa mendatang. ‘’Betapa penting peran seorang guru dalam pembangunan generasi bangsa. Masa depan NTB, Indonesia sangat ditentukan kualitas guru kita,’’ tegas Wagub. Rektor Universitas Hamzanwadi Pancor Lombok Timur (Lotim) ini mengatakan,

sebagai Wagub dirinya menitipkan amanah pembangunan generasi bangsa kepada para guru yang ada di daerah ini. Ia mengatakan tak bisa dinafikan begitu pesat perkembangan NTB selama 10 tahun terakhir. Tetapi jika ingin terus maju maka tak boleh berpuas diri. NTB masih punya masalah dengan lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Walaupun kemajuan pendidikan lebih baik

dibandingkan parameter kesehatan. ‘’Dan masalah lingkungan kesehatan ini, kami berharap besar kepada bapak/ibu guru, institusi pendidikan kita. Karena kita ingin pengentasan masalah lingkungan, kesehatan, ujungnya SDM, kesejahteraan. Kuncinya adalah institusi pendidikan,’’ katanya. Jika masalah kebersihan lingkungan dan kesehatan ditanamkan dalam institusi pen-

didikan. Maka akan tertanam terus pada siswa-siswi. Ia mengatakan, masalah lingkungan di NTB menjadi persoalan yang cukup serius. ‘’Kalau mulai edukasi pemahaman lingkungan dari sekolah. Itu akan menular terus menerus. Kita galakkan setiap sekolah ada pemilahan sampah. Sampah bisa diolah menjadi pupuk organik. Sampah plastik bisa dijual kembali di bank sampah. Kalau semua peduli sam-

pah, lebih dari 50 persen persoalan sudah selesai,’’ katanya. Menurutnya, guru berperan besar dalam membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Dikatakan, anak didik kadang lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Sehingga di sinilah peran guru untuk membentuk karakter anak didik yang peduli terhadap lingkungan. (nas)

2018, Tahun Suksesi dan Migrasi Lintas Parpol Dari Hal. 1 Dan hal ini seharusnya bisa mendorong kader kedua partai untuk secara maksimal menyerap dukungan dari konstituen masing-masing. Pasangan Ahyar-Mori juga mengantongi keuntungan lain. Paslon ini mengantongi dukungan parpol paling banyak di antara tiga paslon lainnya. Tak kurang dari tujuh partai politik tergabung dalam gerbong koalisi pengusung pasangan AhyarMori, yang terdiri dari enam partai politik yang memiliki total 32 kursi atau 49,30 persen kursi di Perlemen yakni Partai Gerindra, PPP, PAN, PDIP, Hanura dan PBB. Sementara itu, pasangan Zul-Rohmi juga memiliki keunggulan yang khas, yaitu dukungan ormas terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan di bawah pimpinan dan pengaruh TGB sebagai simpul massa. Selain itu, pasangan Zul-Rohmi juga memiliki kekhasan lain dengan statusnya sebagai satu-satunya paslon yang merepresentasikan kepemimpinan perempuan. Paslon keempat, Ali-Sakti juga bukannya tanpa kekhasan tersendiri. Berkat jalur perseorangan yang ditempuh, Paslon ini paling tidak telah mengantongi dukungan kongkret dari para pendukung mereka saat sesi pencalonan. Dengan pendekatan yang tepat, Ali-Sakti sangat berpeluang melipatgandakan dukungan mereka di sesi pencalonan ini untuk meraih kemenangan. Sayangnya, jika melihat hasil akhir, tampaknya hanya pasangan Zul-Rohmi yang berhasil secara maksimal mengkonversi potensi khas mereka menjadi dukungan nyata. Di akhir Pilkada, pasangan Zul-Rohmi unggul dengan raihan 811.945 suara atau 31,80 persen dari total suara sah. Perolehan suara kedua ditempati pasangan nomor urut 1, SuhailiAmin yang memperoleh 674. 602 suara atau 26,42 persen. Posisi ketiga diisi oleh pasangan AhyarMori yang meraih 637.048 suara atau 24,95 persen. Pasangan nomor urut 4, Ali-Sakti harus puas di urutan keempat dengan hanya meraih 430.007 suara atau 16,84 persen. Di Pilkada Lobar, pasangan petahana, H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) tampil sebagai pemenang dengan peroleh 160.441 suara. Paslon ini unggul atas paslon nomor 2, Nauvar F FarinduanTGH Muammar Arafat (FarinKTM) yang meraih 116.075 suara. Sementara paslon nomor 3, H. M. Izzul Islam-TGH Khu-

dari hanya meraih sekitar 73.823 suara. Sementara itu, di Pilkada Lotim, pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) meraih kemenangan telak. Sukma meraih 271.559 suara atau 42 persen dari total suara sah. Menyusul pasangan H. Haerul Warisin dengan H. Mahsun Ridwaeni sebesar 27 persen, yakni sebanyak 174.567 suara. Pasangan H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin atau Fiddin meraih dukungan sebesar 26 persen, atau sebanyak 169.515 suara. Sementara pasangan Ali Masadi dengan Putrawan Habibi atau Alhabib sebanyak 5 persen atau hanya 32.319. Di Pilkada Kota Bima, hasil rekapitulasi KPU memperlihatkan kemenangan Paslon nomor urut 2 H. M. Lutfi-Feri Sofyian yang meraih 39.006 suara. Disusul oleh paslon nomor 1, H. Arahman-Hj. Fera Amelia yang memperoleh sebanyak 35.059 suara. Sedangkan paslon nomor urut 3 Subhan-Wahyudin hanya mendapat 14.235 suara. Hasil akhir Pilkada NTB yang memenangkan pasangan Zul-Rohmi tak urung memperkuat nuansa keberlanjutan program dan kebijakan yang sudah dikerjakan TGB selaku Gubernur NTB dua periode. Pasca terpilih, pasangan ZulRohmi memang lebih banyak mendorong program-program yang berkesinambungan dengan berbagai program TGB selama 10 tahun terakhir. Pascaberakhirnya Pilkada, iklim politik NTB memasuki tantangan baru, yaitu proses rekonsiliasi antaraktor yang berkompetisi di Pilkada. Bukan rahasia lagi jika hasil Pilkada kerap kali melahirkan ketegangan, atau bahkan konflik yang berkepanjangan. Untungnya, rekonsiliasi ini berakhir mulus setelah serangkaian dialog dan pertemuan antaraktor. Zulkieflimansyah sebagai sosok pemenang Pilkada, tampaknya tidak membiarkan gesekan politik yang timbul selama Pilkada menghangat terlalu lama. Saat hasil Pilkada sudah mulai terang benderang, ia mulai bertemu dan membangun komunikasi yang produktif dengan pasangan calon lainnya. Hal ini membuat iklim politik NTB pascapilkada menjadi cukup kondusif. Kecepatan pemulihan kondusivitas politik ini juga menggenapkan catatan lain di Pilkada NTB 2018. Salah satu pencapaian yang cukup menonjol adalah tingkat partisipasi pemilih di NTB yang sangat tinggi. Jika dibandingkan Pilkada NTB tahun 2013 lalu, tingkat

partisipasi pemilih di Pilkada 2018 ini mengalami lonjakan cukup signifikan. Pada 2013, dengan DPT sejumlah 3.478.892 dan suara sah dan tidak sah sebanyak 2.451.086, tingkat partisipasi pemilih NTB berada di angka 70,46 persen. Pada Pilkada 2018 ini, partisipasi pemilih naik menjadi 75,12 persen atau meningkat 4,66 persen dari Pilkada 2013. Dari 3.511.890 pemilih di Pilkada NTB 2018, suara sah dan tidak sah mencapai 2.637.963. Peningkatan pada sisi kuantitas ini juga diiringi dengan peningkatan dari sisi kualitas partisipasi. Beberapa indikator yang cukup bisa dirasakan antara lain, minimnya aksi-aksi anarkis, terutama setelah terpublikasinya hasil Pilkada. Praktik politik uang juga dinilai semakin berhasil ditekan. ‘’Istilah serangan fajar seperti tidak terdengar, yang artinya tindakan politik uang sudah sangat jauh berkurang,’’ ujar Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori. Tidak adanya gugatan yang datang dari para peserta Pilkada serentak di NTB juga menjadi catatan manis bagi NTB. Dari empat Pilkada yang digelar serentak di NTB (Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Bima), tidak ada satupun kandidat yang menggugat hasilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Catatan ini menempatkan NTB sebagai satu dari dua provinsi di Indonesia yang bebas dari sengketa hasil Pilkada. “Hanya dua dari 17 provinsi di Indonesia yang tidak ada gugatan sama sekali, yaitu NTB dan Bali,” sebut Aksar. Capaian demi capaian tersebut, menjadi alasan yang cukup menggambarkan pencapaian demokratis yang sudah diraih masyarakat NTB dalam melahirkan pemimpin melalui sebuah kontes yang sehat. Karena itulah, Aksar pun menyebutkan secara tegas bahwa Pilkada NTB memang layak menjadi contoh ideal bagaimana sebuah suksesi kepemimpinan digelar. ‘’NTB ini layak menjadi laboratorium kepemimpinan nasional,’’ sebutnya. Atas prestasi gemilang di Pilkada kali ini, Ketua MK RI, Anwar Usman bahkan memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat NTB. “Saya sampaikan rasa bangga dan terharu saya, bahwa untuk NTB baik Pilgub dan Pilbup di tiga daerah tidak ada yang sampai ke MK. Atas hal itu patut kita sampaikan rasa sukur dan bangga kepada masyarakat NTB, ya karena bagaimanapun

yang menang ini adalah masyarakat NTB,” ucap hakim konstitusi kelahiran Bima ini, di Mataram (21/7). Migrasi di Pemilu 2019 Selepas Pilkada, para aktor politik juga langsung disibukkan dengan rangkaian agenda politik tahapan Pemilu 2019 yang sudah di depan mata, yakni pendaftaran calon anggota legislatif ke KPU. Dinamika politik dalam masa penyusunan daftar Caleg yang akan didaftarkan di masing-masing partai politik, melahirkan sejumlah drama politik. Salah satu drama yang paling menjadi sorotan adalah hijrahnya sejumlah kader Partai Demokrat yang berasal dari gerbong organisasi NW menjadi Caleg di Partai NasDem. Perpindahan itu terjadi pada menitmenit menjelang ditutupnya pendaftaran Caleg di KPU. Kondisi yang mendera Partai Demokrat kala itu membuat partai ini dilanda kegalauan. Bagaimanapun, mencari figur yang tepat untuk mengisi daftar Caleg yang kosong karena ditinggalkan oleh Caleg potensialnya tidaklah mudah. Situasi itu tidak hanya terjadi di tingkat provinsi. Kondisi yang sama juga dialami di daerah kabupaten/Kota. Akan tetapi, bagi Demokrat situasi tersebut tak sampai membuat patah arang. Mengusung prinsip tak ada rotan akar pun jadi, Demokrat pun tetap melaju mendaftarkan Calegnya ke KPU. TGH. Mahalli Fikri selaku nahkoda partai mengambil langkah cepat untuk mempertahankan keseimbangan. ‘’Bukan perbuatan nahkoda sejati yang meninggalkan kapalnya dalam kondisi oleng. Yang pergi hanya beberapa orang, orang boleh berganti, tetapi Demokrat tidak boleh mati,’’ tegas Mahalli membakar semangat kadernya untuk tetap optimis menghadapi Pemilu 2019. Di tempat lain, NasDem bersorak riang bak ketiban durian runtuh. Dari partai kecil hanya dengan tiga kursi di DPRD NTB saat ini, NasDem langsung memasang target tinggi peroleh kursinya di Pemilu 2019 setelah mendapatkan sejumlah Caleg potensial-jadi, yakni target tiga besar. Mereka bahkan berambisi untuk menduduki kursi pimpinan DPRD. Dinamika politik yang terjadi di kedua partai itu, tidak bisa dilepaskan dari peran mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi alias TGB. Nama TGB yang sempat melambung di kancah nasional itu, dan digadang-gadang kuat sebagai salah satu kandidat capres/ cawapres-meskipun pada

akhirnya kandas. Namun, manuver politik yang dibangun TGB kerap kali mempengaruhi konstelasi politik nasional. Salah satu keputusan politik TGB yang paling mengguncang panggung perpolitikan nasional adalah dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo untuk kembali tampil di periode keduanya pada Pilpres 2019. Dukungan TGB kepada Jokowi, seketika langsung mencuat menjadi isu politik paling seksi bagi kalangan media massa nasional. Hampir semua elite politik nasional ikut nimbrung memperbincangkan sikap politik TGB ini, tentu dalam posisi pro-kontra. Partai Demokrat tempat TGB bernaung ikut kebakaran jenggot dengan sikap politik yang diambil oleh cucu pahlawan nasional TGKH. Maulana Syaikh, TGKH. M. Zainudin Abdul Majid itu. Demokrat yang berada pada kubu Prabowo, langsung mengeluarkan ancaman untuk penjatuhan saksi kepada TGB atas sikapnya yang dinilai berseberangan dengan arah dukungan partai. Namun TGB bukalan aktor politik kemarin sore, yang langsung ciut ketika menerima gertakan. Ia pun kembali membuat kejutan politik yang mengundang perhatian publik, yakni memutuskan keluar dari Partai Demokrat. Menutup akhir tahun 2018 ini, TGB kembali membuat kejutan politik. Mantan Gubernur NTB dua periode ini, diklaim Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh telah bergabung bersama NasDem. Para politikus NasDem di NTB pun membenarkan hal itu. Namun belum lekang isu TGB masuk NasDem, dalam waktu yang tidak terlalu lama, TGB kembali memberikan kejutan politik, ia dikabarkan telah resmi bergabung dengan Partai Golkar. ‘’Ya, benar informasi yang saya peroleh dari DPP, beliau masuk Partai Golkar,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, kepada Suara NTB, Kamis (20/12). Pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Mataram, Ayatullah Hadi mengatakan, kapasitas politik yang dimiliki TGB, akan bergabung dengan partai manapun, pintu untuk TGB akan terbuka lebar. Termasuk ke partai Golkar. Pilihan masuk Golkar menjadi paling realistis untuk keberlanjutan karir politiknya. ‘’Secara politik, Golkarlah yang paling memungkinkan menjamin keberlanjutan karir politik TGB pada hari ini dan masa yang akan datang,’’ kara Ayatullah. (aan/ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 21 Desember 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Gubernur Tetapkan UMK Lotim 2019 Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) Lotim sebesar Rp2.012.900.00 per bulan untuk tahun 2019. Penetapan UMK ini setelah beberapa waktu lalu diajukan oleh bupati melalui Disnakertrans Lotim. UMK yang ditetapkan gubernur lebih tinggi dari upah mimimum provinsi (UMP) NTB yang sudah ditetapkan sebesar Rp2.012.610.000. Kepada Suara NTB, Kamis (20/12), Kepala Disnakertrans Lotim, Andika Istujaya, menyebutkan keputusan gubernur (Suara NTB/yon) terkait UMK Lotim itu tertuAndika Istujaya ang pada nomor 561-893 tahun 2018 tentang upah minimum kabupaten Lotim. ‘’UMK yang ditetapkan itu setelah kita melakukan usulan bersama dewan pengupahan,” jelasnya. Setelah ditetapkannya UMK Lotim, perusahan-perusahaan di Lotim diharapkan dapat mematuhi aturan dan kesepakatan yang sebelumnya disepakati bersama itu, terutama ketika diberlakukan nanti pada bulan Januari 2018. Bagi yang tidak menerapkan UMK tanpa ada dasar yang jelas, maka perusahaan tersebut dapat diberikan sanksi setelah dilayangkan surat peringatan. Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang digunakan. Sehingga ditemukan adanya kenaikan UMK. Dalam penetapan UMK ini oleh gubernur berdasarkan usulan pemerintah daerah ke dewan pengupahan provinsi NTB. Disebutkannya bahwa pada tahun 2018, UMK Kabupaten Lotim berada pada posisi nomor 9 dari bawah yakni sebesar Rp1.831.000.000. Sehingga pada tahun 2019, dipastikan akan mengalami peningkatan di atas UMP provinsi NTB sebesar Rp2.012.610.000. “Setelah dilakukan penetapan UMK Lotim oleh gubernur, maka UMK yang sudah ditetapkan itu harus berlaku per 1 Januari 2019,” jelasnya. Diberitakan sebelumnya, dalam penerapannya di lapangan, UMK 2019 berlaku untuk semua perusahaan. Untuk Kabupaten Lotim, katanya, perusahaan yang berstatus menengah ke atas dipastikan sudah menerapkan UMK. Apabila perusahaan yang menengah ke atas mengaku tidak sanggup menerapkan UMK itu, maka perusahaan yang bersangkutan harus membuat surat penangguhan yang diajukan ke gubernur melalui Disnakertrans Lotim. Ketika diajukan surat penangguhan oleh perusahaan, gubernur kemudian kembali melakukan kajian bersama dewan pengupahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan surat penangguhan yang diajukan oleh pihak perusahaan ditolak setelah dilakukan audit oleh akuntan publik, karena akan dilihat sejumlah persyaratan mulai dari pemasaran/produksi selama dua tahun terakhir, persetujuan karyawan dengan perusahaan dan beberapa persyaratan lainnya. Akan tetapi sejauh ini belum ada perusahaan di Lotim yang meminta penangguhan. Sehingga atas dasar itu juga dapat dipastikan bahwa perusahan-perusahaan di Lotim khususnya yang menengah ke atas membayar gaji atau upah karyawan sesuai UMK yang disepakati. “Untuk perusahaan menengah dan besar sudah membayar gaji/upah karyawan sesuai UMK sekitar 359 perusahaan. Termasuk untuk perusahaan yang kecil hampir 30 persen dari 914 perusahaan yang kecil,”jelasnya. Terkait dengan penerapan UMK tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 1.831.000.00, yang sebelumnya mengalami kenaikan sekitar 11,83 persen dari tahun 2017 yakni sebesar Rp1.637.377.00,. Belum semua perusahaan di Lotim yang memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan tersebut. Pasalnya, masih ada perusahaan yang belum mampu sehingga dilakukan penggolongan, seperti perusahaan kecil, sedang, baru berjalan, sudah lama maupun adanya perusahaan yang tertatih-tatih. Namun pada dasarnya, UMK di dalam pelaksanaannya harus tetap dipenuhi oleh setiap perusahaan dengan persyaratan, salah satunya antara pekerja dan pemberi kerja sepakat dengan upah yang diterimanya dengan kondisi perusahaannya. (yon)

Pengangguran Harus Menjadi Tanggung Jawab Bersama Mataram (Suara NTB) Banyaknya pengangguran menjadi pekerjaan rumah banyak pihak. Bahkan pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi pun tidak sedikit. Permasalahan ini harus menjadi tanggung jawab bersama banyak pihak. Pemerhati Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Syafril, S.Pd., M.Pd., mengatakan, banyaknya pengangguran harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat sendiri. “Pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan masyarakat berbasis skill dasar yang sesuai kebutuhan dunia kerja, Perguruan Tinggi mengembangkan kurikulum yang menjamin secara moral alumninnya dapat bekerja sesuai kebutuhan user (pengguna),” katanya. Tidak hanya itu, masyarakat termasuk diri pribadi masing-masing harus serius belajar. Menurut Syafril, saat ini merupakan era revolusi industri 4.0, semua generasi baru atau generasi milenial dituntut untuk memiliki wawasan teknologi informasi. “Dunia kerja tidak hanya dilakukan secara face to face (tatap muka). Dunia kerja sudah bergeser menjadi virtual to virtual. Seorang dapat bekerja di dalam kamarnya sendiri tanpa harus keluar dari rumah untuk mencari kerja,” kata dosen Universitas Muhammadiyah Mataram ini. Tokoh di tengah masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga diharapkan mampu membangunkan optimisme anak muda untuk membangun motivasi dan daya kreatif. “Dengan kemampuan kreatif dan motivasi yang tinggi, maka generasi yang akan datang dapat bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” harap Syafril yang saat ini tengah menyelesaikan studi doktoralnya. (ron)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Janji Jadup Mesih Redup Selong (Suara NTB) Janji pemerintah pusat agar memberikan jaminan hidup (Jadup) kepada semua korban gempa masing-masing Rp10 ribu per hari selama tiga bulan pascagempa sampai sekarang terbilang masih redup. Belum ada titik terang mengenai waktu kapan benar-benar bisa direalisasikan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Marwan yang dikonfirmasi mengatakan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Lotim sudah disampaikan ke Pemerintah pusat. Soal kapan akan direalisasikan katanya masih menunggu informasi selanjutnya. Pemda Lotim sendiri sudah mengajukan usulan 32.929 jiwa. Jadup katanya merupakan program pusat. Tugas dari pemeirntah daerah kabupat-

en Lotim hanya mengantarkan usulan tersebut dan menjadi tugas lanjutan dari instansi di tingkat provinsi. “Saya sudah konfirmasi ke Kadis Sosial Provinsi dan langsung direkomendasikan untuk diteruskan ke Jakarta,” ungkapnya. Jumlah korban gempa bumi di Kabupaten Lotim ini sendiri diketahui banyak, sementara yang masuk usulan tahap pertama belum mencapai separuhnya.

Kata Kadis Sosial, usulan tahap selanjutnya akan dikirim lagi ke Jakarta. “Masih ada lagi tambahan,” ucapnya. Diakui untuk bantuan jadup dari pusat ini diberikan per jiwa. Tidak seperti yang sudah diberikan pemerintah daerah Kabupaten Lotim Rp1 juta per Kepala Keluarga untuk korban gempa bumi dan Rp3 juta per Kepala Keluarga bagi korban banjir bandang. Tambahan data yang selan-

jutnya akan dikirim ke pemerintah pusat ini sedang dalam proses dan dipastikan segera dikirim untuk menerima Jadup sesuai yang telah dijanjikan. Sudah dikonfirmasi ke pusat dan provinsi untuk tambahan tersebut dan segera akan dituntaskan proses pengiriman datanya pada Desember 2018. Diakui terjadi keterlambatan pengiriman data ke pusat dikarenakan terjadinya simpang siur data. Ada yang beda nama dan alamat sehingga diperlukan verifikasi dan validasi data terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu. “Itu yang terus kita coba selesaikan,” demikian Marwan. (rus)

(Suara NTB/rus)

H. Marwan

Wakili Indonesia di Tingkat Dunia

Kemenkominfo Salut terhadap Kampung Media Jakarta (Suara NTB) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) salut terhadap Kampung Media NTB yang mewakili Indonesia untuk mengikuti penghargaan dunia atau United Nation Public Service Award (UNPSA) 2019. Bahkan Kemenkominfo telah memikirkan program Kampung Media dapat dikembangkan di provinsi lainnya di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Sumiati saat menerima jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dan sejumlah wartawan di Kantor Kemenkominfo, Selasa (18/12) sore. Rombongan pejabat Diskominfotik NTB dipimpin Kasi Publiksi Bidang IKP, Ida Ayu Kartinitiyasa. Pada kesempatan tersebut hadir juga Kasi Tata Kelola Penyediaan Informasi Publik Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Hardy Kembar Pribadi. Plt Sesditjen IKP, Sumiati mengatakan dirinya pertama kali mendengar tentang Kampung Media saat pertemuan di Bali. “Sekarang Kampung Media bisa mewakili Indonesia di tingkat dunia, support saya, salut saya kepada Kampung Media,” kata Sumiati. Ia mengatakan program Kampung Media yang ada di NTB sangat memungkinkan dikembangkan di daerah lainnya di Indonesia. Bahkan, pada saat pertemuan di Bali bersama Kepala Diskominfo provinsi lainnya di Indonesia, duduk bareng bersama Dirjen IKP. Ada inisiatif agar Dinas Kominfo seluruh provinsi membuat Kampung Media. Sehingga, program Kampung Media perlu ditarik ke pusat terlebih dahulu. Artinya, program Kampung Media diambil Kemenkominfo kemudian dikembangkan ke provinsi lainnya. Kasi Tata Kelola Penyediaan Informasi Publik Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Hardy Kembar Pribadi mengatakan program Kampung Media merupakan pemberdayaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Pihaknya sedang menyusun regulasi sampai dengan petunjuk teknis (juknis) pemberdayaan KIM. “Kalau pemberdayaan komunitas, apakah bisa masuk juknis 2019. Kami akan lihat kemungkinannya apakah bisa masuk juknis tahun 2019,” katanya. Portal Jurnalisme warga kampung-media.com yang dikelola Diskominfotik NTB dipercaya mewakili Indonesia untuk mengikuti penghargaan dunia atau United Nation Public Service Award (UNPSA) 2019 mendatang. Untuk persiapan tersebut, Kampung Media menjadi salah satu materi inovasi yang

(Suara NTB/nas)

KUNJUNGAN - Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Sumiati saat menerima jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dan sejumlah wartawan pada kunjungan di Kantor Kemenkominfo, Selasa (18/12) sore. disampaikan di acara The International Public Service Forum 2018 (IPSF) yang digelar Kemenpan RB, di Jakarta Convention Center, Kamis (8/11) lalu. Kemeneterian PANRB membagi gelaran IPSF itu menjadi dua sesi, yakni Seminar dan Market Palace dan Kampung Media bersama belasan inovasi lainnya berada pada sesi Market Palace. Menurut Asdep Pelayanan Publik Kemen PANRB, Dr. Muhammad Imanuddin, Market Place adalah pasar inovasi untuk mempertemukan inovator dan replika-

tor sehigga terjadi pertukaran gagasan dan inovasi. Kepala Kampung Media yang juga Sekretaris Diskominfotik NTB, Fairuz Abadi menjelaskan di depan replikator yang berdatangan dari berbagai daerah, perguruan tinggi, kementerian dan lembaga negara serta dari beberapa negara seperti Filipina, Afrika Barat, India dan lainnya. Menurut Fairuz, dalam Pasar Inovasi ini mempresentasikan gagasan dan ide Kampung Media bisa kolaborasi antarlembaga, antaraktor dan antarnegara

dalam pelayanan publik untuk menyiasati persaingan global kemitraan pemerintah dan swasta melalui CSR. “Saya diminta memaparkan konsep Kampung Media mampu berkolaborasi antarlembaga, antaraktor bahkan antarnegara dalam pelayanan publik menghadapi persaingan global,” kata Fairuz. Dalam persiapan menuju UNPSA, konsep Kampung Media dipersiapkan dalam bentuk proposal yang kemudian di-submit melalui website UNPSA.

Kiprah Kampung Media sebagai program penyebarluasan informasi berbasis komunitas telah diapresiasi pemerintah pusat. Program Kampung media pada 5 Desember 2011, meraih anugerah Universal Service Obligation atau USO Award dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Prestasi lain dalam bidang Pelayanan Publik Kampung Media mendapatkan penghargaan sebagai 9TOP Inovasi Nasional pada 30 April 2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Konsep Partisipasi publik dalam penyebaran informasi yang merata di tengah masyarakat sehingga sinergi pemerintah dan masyarakat akhirnya mengantarkan kampung media mengikuti pelayanan publik tingkat dunia dengan motto “Sebarkan informasi bermanfaat meski satu kalimat”. Kampung media merupakan program untuk menyebarluasan informasi berbasis komunitas dan seluruh kegiatannya mengggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Dituangkan dalam sebuah media online yang berlandaskan kekuatan jurnalisme warga, yang menampung konten yang dapat diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media,sebutan bagi pengguna Kampung Media. (nas/*)