Edisi Rabu 21 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 21 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 211 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hanya 818 Pelamar CPNS Penuhi ’’Passing Grade’’ di NTB

Mataram (Suara NTB) Hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS pada 11 entitas pemerintahan di NTB sangat miris. Dari 54.388 pelamar yang ikut tes SKD CPNS 2018 di instansi Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota, hanya 818 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai standar kelulusan. alias tak terisi. Untuk itu, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota telah membuat surat ditujukan ke Men-

TO K O H Tak Sekadar Jadi Tempat Ibadah KEBERADAAN masjid tidak sekadar menjadi tempat ibadah shalat. Akan tetapi, masjid bisa dijadikan pusat kegiatan Islami. Seperti kajiankajian Islam dan lainnya. Hal ini diterangkan Bupati H. M. Sukiman Azmy ketika mengukuhkan Pengurus Badan pengelola Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, Senin (19/11) lalu.

Khusus untuk masjid terbesar di Selong ini, menurut Bupati Sukiman sudah saatnya dilakukan renovasi dan dikembangkan agar dapat benar-benar dioptimalkan. Badan pengelola diminta mengajukan (Suara NTB/rus) rencana renovasi serta melakuH. M. Sukiman Azmy kan inovasi dan kegiatan baru yang nantinya akan diakomodir pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim.

Bupati mempersilakan badan pengelola melakukan studi banding dan mencari informasi pengelolaan masjid di daerah lain.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Jangan Dilemahkan UU ITE

Rieke Diah Pitaloka

ANGGOTA DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menolak keras upaya kriminalisasi terhadap korban pelecehan seksual, sebagaimana dialami Baiq Nuril Maknun yang diduga dilakukan M, mantan atasannya di SMAN 7 Mataram. Apalagi upaya mengkriminalisasi itu menggunakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Korban pelecehan seperti Nuril, akan mudah dilemahkan dengan UU tersebut. ‘’Sebenarnya negara harus hadir memberi perlidungan kepada mereka yang menjadi korban seperti Nuril ini. Jangan dipatahkan dengan UU ITE. Konteksnya harus dilihat, ada korban disini,’’ kata Rieke saat menemui Baiq Nuril di Mataram, Selasa (20/11).

Bersambung ke hal 15

teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si usai menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Kepala BKD dan BPSDM kabupaten/kota se - NTB, Senin (18/11) siang mengatakan, gubernur dan bupati/walikota akan menyurati pemerintah pusat kaitan dengan minimnya pelamar yang memenuhi passing grade.

Ada lima rekomendasi atau usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat.

Pertama, formasi yang lowong karena tak ada peserta tes SKD CPNS 2018 yang memenuhi passing grade, maka peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diambil dari sistem perankingan. Kedua, perankingan dilakukan berdasarkan formasi jabatan untuk mendapatkan SDM terbaik.

Ketiga, untuk formasi khusus eks tenaga honorer kategori II, pengisiannya sesuai jumlah pelamar yang mengikuti tes SKD 2018. Keempat, khusus tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dapat diangkat melalui jalur formasi khusus.

Terakhir, untuk peserta yang lulus passing grade SKD kurang dari jumlah formasi, maka tidak perlu mengikuti SKB. Fathurahman mengatakan lima rekomendasi atau usulan Pemda ini selanjutnya akan dikirim ke pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 15

Formasi yang lowong karena tak ada peserta tes SKD CPNS 2018 yang memenuhi passing grade, maka peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diambil dari sistem perankingan.

Perankingan dilakukan berdasarkan formasi jabatan untuk mendapatkan SDM terbaik.

Untuk formasi khusus eks tenaga honorer kategori II, pengisiannya sesuai jumlah pelamar yang mengikuti tes SKD 2018.

Khusus tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dapat diangkat melalui jalur formasi khusus.

Untuk peserta yang lulus passing grade SKD kurang dari jumlah formasi, maka tidak perlu mengikuti SKB. (sumber : BKD Provinsi NTB)

(Suara NTB/nas)

RAKOR - Rakor membahas hasil tes SKD CPNS 2018 se - NTB. Pemprov dan Pemda kabupaten/kota membuat lima rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah menyikapi minimnya pelamar yang memenuhi passing grade dan potensi banyaknya formasi yang tak akan terisi.

TP4D Hentikan Proyek Dinas Perkim di KLU Mataram (Suara NTB) TP4D terpaksa menghentikan proyek Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penghentian atas kesepakatan dengan rekanan yang menyatakan mundur, karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan setelah terdampak gempa.

Keputusan penghentian proyek itu disetujui TP4D setelah ada pernyataan resmi dari rekanan menolak melanjutkan proyek dengan alasankeadaan darurat. ‘’Proyek dihentikan karena

ada penolakan dari kontraktor. Karena alasan force majure,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH kepada Suara NTB Senin(19/11).

Sebelumnya, rekanan pelaksana bersama TP4D melakukan asesmen proyek yang Rumah Layak Huni (RLH) tipe 21 di seluruh NTB. Hasilnya, paling parah kerusakannya di Lombok Utara. Ada 186 unit yang dibangun di beberapa titik di daerah yang terpapar gempa 7,0 SR tanggal 5 Agustus lalu itu.

Bersambung ke hal 15

Kejagung Tunda Eksekusi Baiq Nuril Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akhirnya setuju eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun (27) ditunda dengan alasan banyak desakan dari berbagai kalangan.

Penundaan itu akan dimanfaatkan untuk mempersiapkan Peninjauan Kembali (PK). Namun jadi kendala, putusan Mahkamah Agung (MA) belum juga turun, seingga PK belum bisa diajukan.

Melalui Juru Bicara Kejagung, Dr. Mukril, SH.,MH, Senin (19/11) dalam pernyataan resminya menjelaskan, sesuai aspirasi masyarakat maka eksekusi terhadap Baiq Nuril ditunda. Kejaksaan Agung memberi kesempatan kepada ibu dua anak itu untuk mengajukan PK. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

JUMPA PERS – Baiq Nuril diapit tim kuasa hukum Joko Dumadi, Hendro Purba dan aktivis perempuan Rieke Diah Pitaloka di gedung FH Unram, Selasa kemarin.

Pemprov Siapkan Juru Sita Pajak

PAD 2019 Diproyeksikan Turun Mataram (Suara NTB) Dalam RAPBD 2019, penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan akan turun Rp102 miliar dibandingkan 2018. Penerimaan pendapatan daerah dalam RAPBD 2019 ditargetkan sebesar Rp5,24 triliun atau turun 1,91 persen dibandingkan APBD 2018 sebesar Rp5,34 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si menjelaskan, rencana penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 lebih cermat dan realistis dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber pendapatan dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang sedang dalam proses likuidasi tidak dianggarkan kembali sebagai sumber penerimaan dividen. ‘’Demikian pula penerimaan hibah yang tahun lalu direncanakan berdasarkan usulan proposal hibah kepada pemerintah pusat disesuaikan dengan menghitung berdasarkan penerimaan hibah yang pasti diperoleh,’’ jelas Iswandi saat

(Suara NTB/nas)

H. Iswandi memberikan keterangan di Mataram, Senin (18/11) siang.

Salah satu komponen penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada RAPBD 2019, PAD NTB direncanakan Rp1,68 triliun, berkurang Rp85,6 miliar atau turun 4,84 persen dibandingkan anggaran 2018 yang mencapai Rp1,76 triliun lebih.

Bersambung ke hal 15

Satpol PP Rutin Gelar Sidak

Tingkat Kehadiran ASN Pemprov NTB Meningkat

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

MONEV - Satpol PP NTB saat melakukan pembinaan, pengawasan dan monev ASN lingkup Pemprov NTB, beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB terus gencar melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka pembinaan, pengawasan dan monitoring Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB. Sepanjang Januari - Oktober 2018, tingkat kehadiran ASN lingkup Pemprov NTB mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. L. Dirjaharta, M. Si kepada Suara NTB, Senin (18/11) siang menjelaskan sidak yang dilakukan menindaklanjuti Pergub No.6 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Gubernur No.25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15

L. Dirjaharta

(Suara NTB/ist)

Minimnya pelamar yang memenuhi passing grade menyebabkan akan banyak formasi yang akan lowong

Lima Usulan Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota di NTB

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

Halaman 2

Saran Dewan akan Ditindaklanjuti dalam Pembahasan RAPBD Kota Mataram 2019 Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram kembali menggelar rapat paripurna menindaklanjuti pengajuan nota keuangan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2019. Setelah mendengarkan pemandangan umum fraksifraksi, rapat paripurna lanjutan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar, Walikota Mataram yang diwakili oleh Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM menjelaskan, upaya mempercepat recovery pascagempa pada sektor ekonomi, pendidikan dan sosial dilakukan melalui rehabili-

tasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perkotaan. Untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang mengalami rusak berat dibiayai melalui dana APBN. Sedangkan yang rusak sedang dan rusak ringan dibiayai melalui dana APBD berdasarkan hasil asesmen OPD teknis. Dari sisi sosial dilakukan dukungan layanan psikososial kepada masyarakat terdampak bencana trauma healing serta pemberian logistik berdasarkan permintaan dari kepala Lingkungan, Lurah dan Camat.

Terhadap pemandangan umum Fraksi Gerindra, mengenai prioritas peningkatan sarana dan prasarana pasar yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dalam RAPBD TA. 2019, menurut Sekda, telah dialokasikan anggaran perbaikan dan penataan fasilitas penunjang pasar

sehingga secara bertahap dapat memenuhi kriteria pasar sehat, bersih, aman, nyaman dan sekaligus dapat memenuhi standar pasar yang ber-SNI. Sedangkan harapan terhadap program pertanian Hortikultura sebagai bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dilakukan dengan menggalakkan kegiatan pertanian Hortikultura sejak tahun 2016 seperti penanaman cabai seluas 100 ha, pembagian bibit cabai kepada masyarakat sebanyak 100.000 polybag, penanaman bawang merah, sayur-sayuran dan pengembangan buah-buahan lokal seperti mangga mentaram, rambutan, lengkeng serta pengembangan hidroponik.

Terhadap pertanyaan Fraksi PDIP, terkait kegiatan penanganan banjir tidak masuk ke dalam 10

program prioritas, Sekda menjelaskan bahwa upaya penanganan banjir tetap dilakukan secara berkesinambungan karena merupakan pelayanan dasar yang tetap harus dilakukan oleh Pemerintah seperti melakukan pembangunan turap, talud, bronjong terutama pada sungai ancar selain itu upaya pembersihan saluran irigasi drainase dan sungai tetap dilakukan melalui kegiatan swakelola oleh pasukan biru begitupun juga untuk penanganan sampah.

Terkait pertanyaan Fraksi PPP, mengenai upaya mengembalikan dan meningkatkan PAD yang menurun tajam pada tahun 2019, lanjut Sekda, dilakukan melalui penguatan elektronik database, penambahan jumlah tenaga yang mengikuti diklat seperti tenaga penilai pajak, pemeriksa dan manajemen penagi-

han serta peningkatan pengawasan perpajakan melalui perubahan peraturan dan penegakan sanksi berupa pemberitahuan/penempelan tanda belum membayar pajak.

Terkait Pertanyaan Fraksi Demokrat soal penanganan banjir dan genangan, kata Sekda, dilakukan melalui pembangunan talud, turap/ bronjong terutama pada sungai ancar selain itu upaya pembersihan saluran irigasi drainase dan sungai tetap dilakukan melalui kegiatan swakelola oleh pasukan biru. Pada tahun 2019 dilakukan pendataan drainase lingkungan pada tiga kecamatan yang memiliki potensi banjir genangan.

Terkait pertanyaan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa Sekda menjelaskan, dengan pembangunan sarana perkantoran lebih prioritas dibandingkan dengan peningkatan kese-

jahteraan masyarakat seperti pemberdayaan Koperasi dan UMKM dapat dijelaskan bahwa sarana perkantoran diprioritaskan penanganannya adalah terhadap gedung/bangunan yang terdampak gempa guna memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat (seperti Kantor Kecamatan dan kelurahan dan beberapa Kantor pelayanan).

Terakhir, terhadap pertanyaan Fraksi Keadilan terhadap peningkatan anggaran kesehatan pada tahun 2019 khususnya pada Dinas Kesehatan, ungkap Sekda, dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, pengadaan alat kesehatan serta penyediaan obat dan bahan medis habis pakai. Sedangkan untuk persediaan obat di puskesmas diharapkan tersedia hingga 20 bulan ke depan. (fit/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

LAGU KEBANGSAAN - Anggota DPRD Kota Mataram menyayikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum paripurna dimulai.

BUKA PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., membuka rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi.

(Suara NTB/ist)

JAWABAN EKSEKUTIF - Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., membacakan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang disampaikan sebelumnya.

Baru 35 Unit Risha Terbangun Kampung Siaga Bencana

(Suara NTB/cem)

KAMPUNG Siaga Bencana resmi dibentuk oleh Kementerian Sosial. Wilayah Tanjung Karang dijadikan sebagai pilot projek. Program sebagai salah satu cara pemerintah memberikan pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat.

Dikonfirmasi Senin (19/11), Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi mengaku, sangat bangga dengan terbentuknya Kampung Siaga Bencana. Ini jadi pilot project di Kota Mataram. Pemerintah mendorong agar Rusmaladi masyarakat memahami mitigasi bencana. Karena, tak dipungkiri Kota Mataram daerah rawan bencana. “Alhamdullilah, saya bangga sekali,” kata Rusmaladi.

Dijelaskan, Kampung Siaga Bencana merupakan, salah satu program unggulan Kemensos untuk melindungi masyarakat dari kerentanan bencana. Esensi dari program tersebut pelibatan masyarakat dalam rangka mitigasi bencana atau community based disaster management yang dikombinasikan dengan nilai - nilai kearifan lokal.

Rusmaladi menambahkan, program sangat membantu masyarakat. Artinya, mereka akan lebih sigap atau tanpa komando untuk melakukan sesuatu jika terjadi bencana. Bahkan, warga secara mandiri membantu evakuasi korban lainnya.

“Mereka sendiri tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri tanpa meminta bantuan,” tambahnya.

KSB melibatkan masyarakat di enam lingkungan. Mereka dilibatkan pada proses simulasi. Cara - cara menyelamatkan korban kata Rusmaladi, harus dimulai sejak dini.

Tak disangkal bahwa wilayahnya rentan bencana gelombang pasang dan banjir. Terutama di Lingkungan Bangsal, Batu Ringgit Utara dan Selatan.(cem)

Pertanyakan Penurunan PAD PENURUNAN target PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tahun 2019 menjadi pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD Kota Mataram. Salah satunya Fraksi PPP. Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, melalui Juru bicaranya, H. Saepul Wardi berharap, analisa prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kota Mataram 2019 dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Di mana laju PDRB atas harga konstan tahun 2010 H. Saepul Wardi terdapat kenaikan pertumbu(Suara NTB/ist) han mencapai 8,17 persen atau lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 5,06 persen. ‘’Mudah-mudahan peningkatan makro ekonomi berbanding lurus dengan kenyataan mikro di lapangan. Berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga penyerapan lapangan kerja di lapangan semakin banyak,’’ terangnya.

Dengan begitu, dapat membangkatkan produktivitas dan etos kerja masyarakat, melahirkan dan menumbuhkembangkan sentra-senra ekonomi dan home industry di setiap kelurahan.

Sehingga, salah satu tema pembangunan tahun 2019, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan social dapat tercapai. Fraksi PPP, lanjut dia, melihat bahwa postur RAPBD tahun 2019, angka pendapatan secara keseluruhan Rp1,415 triliun lebih, sedangkan pada tahun 2018 Rp1,402 triliun lebih atau naik Rp12,896 miliar lebih. Menurut Fraksi PPP arah penggunaan RAPBD 2019 masih harus tetap memfokuskan arah pembangunan dengan tiga program.

Yakni, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kulitas serta kuantitas sarana prasarana perkotaan dengan memperhatikan program-program yang prioritas, terukur, konkret dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Mataram. Dikatakan Saiful, tanggung jawab pemerintah memetakan potensi ekonomi masyarakat setiap wilayah. Mulai dari lingkungan, kelurahan, kecamatan bahkan perkotaan.

Kemudian memupuk, membina dan mengembangkan.

Sehingga, setiap wilayah memiliki sentra ekonomi spesifik atau home industry yang khusus. Sementara itu, terkait peningkatan kualitas SDM, Fraksi PPP memetakan tiga kelompok masyarakat. Masing-masing SDM eksekutif dan legislatif, SDM pelaku ekonomi dan yang kegitu, kedua SDM tersebut harus selalu ditingkatkan kualitasnya melalui gerakan eksternalisasi dan internalisasi. (fit)

Mataram (Suara NTB) Penantian ratusan masyarakat untuk segera menempati rumahnya tak bisa terwujud. Selama dua bulan, baru 35 unit rumah instans sederhana sehat (Risha) rampung. Sementara ratusan unit rumah lainnya tak kunjung dikerjakan.

Kendala yang dihadapi kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, keterlambatan aplikator menyuplai panel. Hal berpengaruh pada proses pengerjaan rumah. Khusus di Lingkungan Pengempel Kelurahan Bertais, Pokmas bekerjasama dengan aplikator Usaha Mikro Kecil Menengah. Dan, ini telah selesai pengerjaannya.

“Ada tambahan satu kelompok terdiri dari lima rumah di sana akan dibangun melalui UMKM,” kata Kemal ditemui, Senin (19/11).

Akselarasi proses rekonstruksi terus dilakukan. Di antaranya, bekerjasama dengan salah satu

Badan Usaha Milik Negara.

Perkim membagi pendistribusian panel oleh aplikator. Pembangunan 20 unit Risha di Gontoran ditangani oleh Waskita Karya. Sedangkan, Lingkungan Jangkok dan Tegal ditangani oleh PT. Wijaya Karya.

“Kita sedang menandatangani kerjasama di Jakarta. Itu ada 120 unit rumah di dua lingkungan,” sebutnya.

Selain itu, penyedian panel Risha bekerjasama dengan PT. Pembangunan Urban. Mereka mencetak panel Risha ke Purwakarta. Sebanyak 200 unit panel akan dibawa ke Mataram.

Kemal tak membantah bahwa dua bulan pembangunan hanya sebagian kecil

rumah yang rampung. Secara keseluruhan baru 35 unit rumah. Ini terbagi di tiga lingkungan yakni 4 unit di Pagesangan, 11 unit di Pengempel Indah dan 20 unit dalam proses pembangunan di Gontoran. Sementara, 460 desain dan rencana belanja rumah telah selesai. “Kita butuh 460 panel Risha,” sebutnya.

Terkait adanya dana bantuan yang mandek dibantah Kemal. Menurut dia, pencairan dana bantuan itu tergantung kecepatan Pokmas. Anggaran bisa segera dicairkan jika RAB dan desain telah rampung.

Perkim tambahnya, tugasnya sebagai pendamping teknis membantu membuatkan RAB

(Suara NTB/cem)

RISHA - Seorang bocah melihat proses pembangunan Risha di Lingkungan Pengempel Kelurahan Bertais baru-baru.

Selama dua bulan baru 35 unit rumah yang baru dikerjakan.

Aplikator dinilai lamban menyuplai panel, sehingga menghambat proses pembangunan. dan desain rumah tipe 30.

“Jadi, kita tidak ada kaitannya

dengan proses pembangunan,” demikian kata Kemal. (cem)

DP3A Beri Penyuluhan Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Mataram (Suara NTB) Pernikahan usia dini disinyalir marak terjadi di NTB. Kasus ini rentan menimbulkan masalah sosial jika tak segera ditangani. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, menangkal melalui penyuluhan anak sebagai pelopor dan pelapor.

Kegiatan digelar di sejumlah SMP, kata Kepala DP3A Kota mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, salah satu klaster Kota Layak Anak. Yakni, klaster pertama hak sipil dan kebebasan. Hak sipil berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran dan informasi layak anak serta forum anak.

Dalam forum tersebut, anak sendiri yang menyampaikan ke rekan sebayanya. “Ini berkaitan dengan anak sebagai pelopor dan pelapor,” kata Dewi, Senin (19/11). Isu yang dibahas terkait pemanasan global, pendewasaan usia perkawinan dan informasi layak anak serta kawasan tanpa rokok.

Empat poin itu disampaikan oleh teman sebayanya.

Pertama, informasi layak anak. Anak - anak harus mendapatkan informasi positif. Isu pemanasan global, anak

harus mampu menulis apa yang bisa dilakukan di era pemanasan global untuk menurunkan emisi. “Apakah dimulai dari sekolah dengan penghijauan,” tambahnya.

Akan tetapi, Dewi lebih menekankan pada pendewasaan usia perkawinan untuk menurunkan perkawinan anak. Ia menyampaikan bahwa jangan sampai anak memilih menikah di usia muda, karena resikonya besar. Di antaranya, anak melahirkan anak berpotensi lahirnya anak tidak sehat. Alat reproduksi yang belum siap mengakibatkan kanker rahim.

Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan dan percerian.

“Resiko lainnya anak dirawat oleh orangtua, kalau orangtuanya mampu secara ekonomi. Jika sebaliknya, maka menimbulkan kemiskinan struktural,” jelasnya.

Kata dia, penyuluhan anak sebagai pelapor dan pelopor penting dimulai sejak dini. Artinya, anak - anak akan mengkampanyekan isu - isu terkait empat poin tersebut. Paling tidak anak - anak mengajak rekan sebayanya menjauhi pernikahan dini. Dan, mengarahkan pada kegiatan positif. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

ANAK PELOPOR - Kepala DP3A Kota Mataram Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan pengarahan saat penyuluhan anak sebagai pelopor dan pelapor di SMPK Kesuma Cakranegara, Senin (19/11).

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN KB - Sejumlah petugas memberikan pelayanan KB gratis di Rusunawa Lendang Lekong Kelurahan Mandalika, Senin (19/11). Pelayanan KB gratis yan menyasar masyarakat prasejahtera runtin digelar untuk mengatur angka kelahiran.

DPPKB Beri Pelayanan KB Gratis di Rusunawa Lendang Lekong Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara konsisten memberikan pelayanan keluarga berencana gratis ke masyarakat. Kali ini, pelayanan menyasar masyarakat yang berada di rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya.

Pelayanan KB, Senin (19/ 11) sekaligus promosi pelayanan KB/PR yang berkualitas dalam jaminan sosial nasional dihadiri oleh Wakil Ketua IX Hj. Ermalena, Kepala BKKBN Perwakilan NTB Dr. Drs. Makripuddin, Kepala DPPKB Kota Mataram Drs. Sutrisno serta tamu undangan lainnya.

Sutrisno menyampaikan, pelayanan KB difokuskan pada keluarga yang tidak mampu guna mengatur jarak kelahiran. Pelayanan KB sehat dapat dinikmati masyarakat di puskesmas, rumah sakit, polindes, puskesdes, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Ini dimaksudkan agar keluarga yang ada di Kota Mat-

aram cepat dan mudah untuk mendapatkan pelayanan KB. Baik peserta KB baru maupun ulang,” kata Sutrisno.

Pencapaian peserta KB rasio bulan Oktober ditargetkan 10.433 akseptor. Target ini telah tercapai 78,57 persen. Dan, peserta KB aktif (ulangan) yang konsisten harus dibina dan jaga sampai putus dari target 56.275 akseptor telah dicapai 101,99 persen.

Untuk meningkatkan capaian peserta KB baru maupun

peserta KB ulangan tambahnya, menyasar pasangan usia subur.

Pelayanan gratis tersebut dapat dijangkau 27 akseptor. Keseluruhannya menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yakni IUD 19 akseptor dan implant sebayak 8 akseptor.

“Dan kegiatan semacam ini akan terus dilakukan guna mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat terutama sasarannya kepada keluarga yang tidak mampu,” demikian kata Sutrisno. (cem/*)

Rabu, 21 November 2018

Bank NTB Syariah Siapkan Kredit Rp50 Juta Tanpa Agunan bagi UMKM Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah melakukan terobosan. Tak lama setelah berubah dari konvensional ke syariah, bank milik daerah ini akan menawarkan kredit komersil kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan tanpa agunan (jaminan).

Setelah kendalinya dipegang oleh Direktur Utama, Kukuh Rahardjo, berbagai terobosan tengah dirancang. Salah satu terobosan tersebut, memberi ruang mendukung dunia usaha untuk berkembang. Disediakan kredit dengan tanpa agunan hingga maksimal Rp50 juta, selain Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit tanpa agunan ini harapannya akan mendukung potensi UMKM yang demikian besar dilihat di NTB. Kukuh menyebut, sesuai rencana, awal Desember 2018 ini kredit tanpa agunan ini telah diluncurkan.

“Kami sedang persiapkan, smoothing (merapikan) untuk secepatnya di launch,” jelas Kukuh kepada Suara NTB. Untuk menjangkau para UMKM ini, rencananya Bank NTB Syariah akan bekerjasama dengan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang menaungi dan membina para pelaku usaha industri rumahan.

Bank NTB sebelumnya dikenal sebagai bank yang kental memberikan layanan kepada ASN. Dirut baru Bank NTB syariah yang dikenal sebagai bankir jagoan ini menyebut, tidak bisa lagi polanya demikian. Kebijakannya, Bank NTB Syariah akan menjangkau lebih luas seluruh lapisan masyarakat. Terutama dunia usaha.

“Dulunya Bank NTB ini adalah banknya pengusaha.

Sekarang kita ajak pengusaha berbank NTB lagi,” imbuhnya.

Bank daerah ini menurutnya akan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk berkembang. Apalagi setelah berganti penuh menjadi bank syariah sebagai salah satu sistem keuangan yang unggul, Kukuh meyakini dapat memberikan yang terbaik bagi publik.

Pada prinsipnya. Bank NTB Syariah memiliki produkproduk keuangan yang dimiliki oleh bank lain. Tetapi ia akan berusaha menawarkan keunggulan yang lebih kompetitif. Ia melihat potensi yang ada di NTB ini cukup besar.(bul)

SUARA NTB

Halaman 3

Pasar Modal Syariah Minim Investor Mataram (Suara NTB) Menyandang status sebagai Bumi Seribu Masjid, sejauh ini jumlah investor pasar modal syariah tercatat sangat minim. Berkebalikan keadaannya dengan investor pasar modal konvensional.

Data yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) Mataram, tercatat 3.827 investor di NTB yang “bermain” di pasar modal. Dari jumlah ini, komposisi investor pasar modal syariah jumlahnya hanya 170 orang investor.

“Masih sangat jauh perbandingannya,” jelas Kepala BEI Mataram, I Gusti Ngurah Sandiana Putra.

Di BEI Mataram, ada tiga perusahaan sekuritas yang memfasilitasi masyarakat berinvestasi di pasar modal.

Tiga perusahaan itu, Phintraco Sekuritas yang dapat memfasilitasi produk pasar modal, baik syariah maupun kon-

vensional. Ada juga Indo Premier Sekuritas yang juga dapat memfasilitasi investasi pasar modal, baik syariah maupun konvensional. Satu perusahaan sekuritas lainnya, Kresna Sekuritas, khusus memfasilitasi produk pasar modal konvensional.

“Kita juga ingin jumlah investor syariah ini bertambah,” imbuh Sandiana.

Karena itu, BEI Mataram memfasilitasi masuknya satu perusahaan sekuritas yang dapat memfasilitasi produk pasar modal syariah maupun konvensional. Perusahaan dimaksud, yakni Phillip Sekuritas. Menurutnya, awal Desem-

ber 2018 ini perusahaan tersebut telah masuk NTB. Hingga akhir tahun. Total ada empat perusahaan sekuritas yang membuka cabang di NTB, tiga memfasilitasi produk konvensional dan syariah, satu perusahaan khusus produk pasar modal konvensional.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal ini, Sandiana mengatakan telah terbentuk Sasambo Investor Community (SIC) yang bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pasar modal.

Selain itu, BEI Mataram tak lupa intens turun bersosialisa-

si ke masyarakat. Sasarannya pondok pesantren, hingga ke desa-desa. Dengan demikian, diharapkan investor pasar modal, terutama investor syariah akan tumbuh subur di NTB. Menyeimbangkan status daerah ini sebagai provinsi yang kental nuansa syariah.

Di perguruan tinggi, BEI Mataram telah bekerjasama dengan beberapa kampus-kampus besar. Baik di Pulau Lombok, maupun Pulau Sumbawa.

Kampus besar di Pulau Lombok disebutkan, Unram, AMM, Unmas, dan UIN. Satu lagi UTS untuk Pulau Sumbawa.

“Kalau mau transaksi apapun di pasar modal, bagi yang tinggal di Pulau Sumbawa, ndak perlu jauh-jauh ke Lombok. Bisa langsung ke UTS. Di Pulau Lombok, selain empat kampus ini, bisa juga datang ke kantor Bursa

(Suara NTB/bul)

I Gusti Ngurah Sandiana Putra Efek Mataram,” demikian Sandiana. (bul)

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Perencanaan Politis Belum Sinkron

Pembahasan KUA PPAS RAPBD KLU Terhambat Tanjung (Suara NTB) Secara politis, keberadaan wakil rakyat di lembaga DPRD mempengaruhi percepatan terealisasinya usulan program masyarakat. Namun demikian, penempatan program sering tidak sinkron, mulai dari perubahan lokasi usulan maupun miskomunikasi, sehingga penempatan program dilakukan pada OPD yang berbeda.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Senin (19/ 11), mengungkapkan pembahasan APBD mulai dari KUA PPAS hingga RAPBD dipengaruhi oleh tidak sinkronnya penempatan usulan (aspirasi) warga melalui lembaga DPRD. Beberapa anggota DPRD, masih keliru menempatkan dana aspirasi hingga berdampak pada tidak tereksekusiya anggaran tersebut.

Menurut Herianto, kebutuhan konstituen yang sejak awal disampaikan melalui Musrenbang akan sangat bagus jika dikuatkan oleh Dewan. Artinya pada posisi ini, aspirasi tersebut dapat dikatagorikan sebagai prioritas. Tidak soal, kata dia, meskipun anggota DPRD tidak hadir di Musrenbang. Namun diajukannya kebutuhan fisik dan pemberdayaan oleh perwakilan masyarakat sejak

musrenbangdes, Musrenbangcam agar sama-sama menjadi pegangan legislatif dan OPD. “Aspirasi masyarakat yang sinkron itu, adalah usulan yang secara perencanaan partisipatif diajukan lewat musrenbang, secara politis dikuatkan oleh dewan dan secara teknokratis memang menunjang untuk capaian kinerja Rentra OPD. Maka tidak perlu dewan menelepon setiap saat ke OPD. Kalau item itu ter-

penuhi, tidak berani kita coret,” ujar Herianto.

Kepala Bapeda mengaku, aspirasi masyarakat yang disampaikan masyarakat melalui DPRD kerapkali terlambat masuk ke OPD. Ia khawatir, anggota-anggota DPRD menyusun aspirasi secara dadakan atau tidak memiliki daftar catatan yang memang menjadi titipan kebutuhan warga.

“Baru saat pembahasan APBD mereka tulis, kenapa tidak sejak awal yang penting-penting itu. Kami siap bantu himpun atau Sekwan juga bisa,” imbuhnya.

Reses yang dilakukan sebelum KUA PPAS, sejatinya sudah terjadwal agar pada saat pembahasan KUA PPAS

RAPBD masukan masyarakat tersebut dapat disinkronkan dengan perencanaan RPJMD. Dalam proses pembahasan KUA PPAS pula, seyogyanya lokasi usulan tidak berubahubah dan sesuai dengan tupoksi OPD pelaksana kegiatan.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., membenarkan kendala yang dikemukakan Bappeda.

Persoalannya adalah tidak ada komunikasi sejak awal antara anggota DPRD dengan TAPD. Acapkali, anggota DPRD pemegang aspirasi warga langsung menginput di OPD. Terkadang, OPD juga asal input, tidak meniliti dengan dalih mengejar waktu pembahasan.

“Apa yang disampaikan Bappebetul. Dan saya melihat pola Kepala Bappeda sekarang berbeda, sampai Bappeda menghubungi anggota DPRD ketika dilihat ada yang tidak sesuai,” ujarnya.

Pengalaman sebelumnya, kata dia, menunjukkan hal berbeda. Di mana program aspirasi asal masuk, setelah selesai dibahas baru diketahui bahwa program tidak bisa dieksekusi karena nomenklatur, kesalahan nomer rekening dan sebagainya. Pihaknya berharap, anggota DPRD lebih aktif lagi melakukan komunikasi dengan OPD di mana aspirasi ditempatkan, sehingga pembahasan KUA PPAS dan RAPBD bisa seleHerianto sai tepat waktu. (ari)

da itu

(Suara NTB/dok)

Tuntut Balik Uang Muka Proyek

Pemkab Lotim Siap Ajukan Banding

Ingatkan Para Santri KETUA Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengingatkan kepada seluruh pada santri NW dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi santri yang senantiasa berada di jalan Allah, berjuang untuk agama dan bangsa. Selain itu, dalam momentum Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tersebut, para santri diharapkan terus memacu semangat menuntut ilmu dan memperbaiki niat sematamata karena Allah.

(Suara NTB/ist) Demikian disampaikan TGH. M. Zainul Majdi TGB – sapaan akrab mantan Gubernur NTB ini dalam pengajian maulid di Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor, Selasa (20/11).

Pengajian Maulid dirangkaikan langsung dengan agenda pengijazahan doa ujian terhadap santri NW se Pulau Lombok. Jumlah santri yang mendaftar menerima doa ujian sebanyak 156 madrasah dengan jumlah 6.792 santri. Doa ujian ini dijazahkan langsung oleh Pembina PBNW, Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid. Pada momentum itu juga dilakukan pelepasan terhadap 19 thullab untuk melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al. Azhar Kairo-Mesir.

Dalam hal ini, ujarnya, para santri harus selalu bersyukur atas segala nikmat dari Allah serta menggunakan segala kesempatan untuk terus memacu semangat menuntut ilmu dengan memperbaiki niat semata ikhlas, karena Allah SWT. Selain itu, menggunakan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi maksimal. Sebagai pelajar, ujarnya, harus mampu meluangkan waktu sebaikbaiknya untuk berprestasi serta warga NW diharapkan menjadi anggota NW yang militan terhadap organisasi di manapun berada, memperbanyak doa dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memaksimalkan ikhtiar dalam belajar adalah salah satu kunci keberhasilan seorang pelajar. “Kader NW yang akan berangkat belajar ke Al-Azhar Kairo-Mesir.

Semoga tetap menjadi ahli sunnah wal jamaah meski dalam pengembaraan ilmu yang luas,”pesan TGB. Selain dihadiri Pembina PBNW dan Ketua Umum Dewan Tanfidiziyah PBNW, hadir pula Masyaikh MDQH NW Pancor, guru, dan ulama. Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd, pimpinan ponpes Darunahdatain NW Pancor, dan semua keluarga NW. Menurutnya, ketinggian dan kemuliaan akan tergantung pada upaya dan usaha yang diberikan dalam proses belajar.

Semoga para santri menjadi pejuang bangsa dan agama serta rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW menjadi penjaga Muslim sepanjang hidup. (yon)

AMPELU Minta Dilibatkan Pembuatan Juknis Kabupaten Tanjung (Suara NTB) Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) meminta dilibatkan dalam proses pembuatan Juknis perbaikan rumah pascagempa. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut diperolehnya surat BNPB perihal percepatan perbaikan rumah rusak pascabencana gempa bumi di NTB, 14 November 2018 lalu.

Usai bertolak ke Jakarta, BNPB melalui AMPELU “menitipkan” surat kepada Bupati Lombok Utara dengan 4 poin penekanan. Pertama, dalam membangun kembali rumah rusak berat akibat gempa, masyarakat penerima bantuan dapat menentukan sendiri jenis rumah yang akan dibangun (Risa, Riko, Rika) dengan catatan rumah yang dibangun harus tahan gempa. Kedua, pengelolaan/penggunaan keuangan bantuan stimulan yang disalurkan ke rekening masyaraat, dikelola masyarakat melalui Pokmas. Ketiga, Bupati diminta mempercepat pembantukan pokmas. Dan ke empat, Pemda segera membuat juknis yang bersifat teknis operasional pperbaikan/pembangunan kembali rumah rusak akibat gempa.

“Kami minta Pemda segera membahas juknis dengan mengundang masyarakat, termasuk kami di AMPELU. Sampai saat ini, Perbup Juknis belum ada, artinya pemda dapat kami katakan melakukan maladministrasi, karena bekerja tanpa perbup,” ungkap Sekretaris AMPELU, Andi Yamsa, Senin (19/11).

Keterlibatan masyarakat dipandang perlu. Pasalnya menurut AMPELU, BNPB memberi kebebasan kepada masyarakat untuk membangun rumah hunian tetap dengan memperhatikan rumah tersebut tahan gempa dan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Sementara, Koordinator AMPELU, Tarpiin menguatkan, selain ke BNPB pihaknya juga bertemu Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Staf Presiden dan berkunjung ke KPK. DPR RI menurut dia, merespon aspirasi warga dengan membentuk Tim Pengawas Kebencanaan. Tim ini akan proaktif dalam melakukan pengawasan proses rehab rekon.

Sementara di Kantor KPK, sambung Tarpiin, AMPELU secara kelembagaan meminta KPK RI untuk memonitor proses pelaksanaan penyaluran donosi serfa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. “Kami melihat belum ada itikad dari Pemda KLU untuk mengekspose besaran dana donasi yang diterima maupun yang dibelanjakan. Saat aksi demo dulu, bupati menjanjikan akan diekspose dalam 1x24 jam, tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada,” cetusnya.

Terpisah, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengakui Juknis Kabupaten perihal percepatan perbaikan rumah belum dibuat untuk tahun 2018 ini. Pemda KLU telah membuat juknis dimaksud pada penanganan gempa tahun 2013 lalu.

Ia mengakui, sejak awal gempa pihaknya tidak memikirkan juknis sebagaimana penanganan 2013. Sebaliknya dengan adanya surat BNPB yang dibawa oleh AMPELU, maka daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut. “Dan yang jelas dalam juknis itu, tetap menggunakan pokmas , kemudian dananya juga menggunakan rekening karena itu memang sudah menjadi aturan di juklaknya.

Nanti apa yang bisa membuat kemudahan-kemudahan bagi masyarakat itu yang akan ada di juknis kita,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

PELANTIKAN - Pelantikan enam pejabat tinggi pratama lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim, Senin (19/11).

Mutasi Perdana

Bupati Lotim hanya Mengisi Jabatan Kosong Selong (Suara NTB) Era Kepemimpinan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy dan WakilBupati H. Rumaksi Sjamsuddin akhirnya menggelar mutasi pejabat pada Senin (19/11) lalu. Mutasi perdanaBupati Lotim melantik enam pejabat tinggi pratama hanya mengisi jabatan yang kosong.

Pelantikan para pejabat yang membantu Bupati dalam meyukseskan visi dan misi Lotim Sejahtera, Aman dan Sejahtera ini sudah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri(Mendagri)Nomor 821/ 9887/SJ tanggal 14 November 2018. Diketahui sebelum enam bulan pasca pelantikan, bupati belum boleh melantik, meski hanya mengisi jabatan kosong.

Pelantikan baru bisa dilakukan setelah ada izin Mendagri.

Sejumlah pejabat yang dilantik bupati adalah, Lalu Dami Ahyani sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Timur.

Drs. Slamet Alimin menjabat Asisten III Bidang Adimnistrasi Umum dan Aparatur. H. Marwan menjabat Kepala Dinas Sosial. Purnama Hadi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). M. Khairi sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Hj. Rasmiah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah (UKM).

Bupati Lotim Sukiman Azmy mengingatkan, jabatan adalah amanah, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban katanya tidak saja pada atasan, tapi terpenting kepada Yang Maha Kuasa, Allah. SWT. Menjadi pejabat kata bupati harus mengantongi prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanpa cela. Ke enam pejabat yang dilantiknya dipercayakan bisa memegang prinsip-prinsip tersebut. Dikatakan, proses pemilihan pejabat yang dilantik sudah melalui tahapan proses seleksi.

Sebagai pejabat, segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat sangat dinantikan.

Masyarakat menunggu aplikasi dari kebijakan tersebut, Sukiman berharap kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga banyak hadir pada prosesi pelantikan tersebut agar bekerja dengan cepat.Tidak saja cermat dan tepat, tapi harus juga cepat.

Salah satu yang dinilai masih lambat dalam pelaksanaannya adalah, pencairan dana bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan banjir. Diakuinya, sudah sepekan lalu yang menandatangani petujuk teknis pelaksanaan, akan tetapi sampai sekarang tidak kunjung direalisasikan.

Selain itu, bupati meminta birokrasinya dipermudah.

Ditegaskan, jika koordinasi bisa dilakukan satu hari, kenapa harus satu minggu. ‘’Seperti kata Presiden Jokowi, kalau bisa satu jam kenapa harus tiga jam,’’ tegasnya.

Para pimpinan OPD diminta bisa berinovasi sendiri atau tidak sekadar menunggu perintah baru mulai bekerja. Seperti pelayanan pembuatan administrasi kependudukan saat ini semua sudah bisa di kantor Camat. Sebenarnya targetnya Januari, tapi bisa dipercepat dan saat ini sudah bisa semua dilayani di kecamatan.

Pada bagian lain, Sekda Lotim H. Rohman Farly membantah, pelantikan pejabat ini dadakan. Sekda yang juga menjadi pelaksana tugas (plt) Kepaa BKPSDM Lotim ini menyatakan dirinya langsung bertindak sebagai ketua pansel.

Proses seleksi para pejabat tersebut sudah dilalui. Ada 24 calon pejabat yang ikut ambil bagian dalam proses tersebut.

Untuk sementara sesual izin dari Mendagri, pelantikan baru dilakukan mengisi jabatan yang sebelumnya hanya dipimpin oleh Plt. Diakui masih ada satu jabatan tinggi pratama, yakni Dinas Peternakan dan KesehatanHewan yang sampai saat ini masih dipimpin Plt. “O iya, masih ada dan nanti akan ada pelantikan lagi,” demikian Sekda menegaskan. (rus)

Operasi Antik, Polres Lotim Ringkus Terduga Pengedar Narkoba Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil meringkus terduga pelaku narkoba yang kerap meresahkan masyarakat, atas nama Har (43) asal Kokok Lauk Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong. Penangkapan terhadap pelaku dalam rangka Operasi Antik yang saat ini sedang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lotim pada hari pertama operasi pada Senin, 19 November 2018 lalu. Pelaku merupakan pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu.

Dalam penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa, 15 klip sabu dan 6 poket sabu seberat 2 gram, alat hisap sabu berupa buah bong, 1 buah tabung kaca, 2 buah sekop plastik, 6 bungkus klip kosong, 1 bungkus pipet plastik, 2 buah gunting, 1 buah jarum, 2 buah korek api gas, 5 buah HP, 1 buah dompet serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.

Penangkapan terhadap Har berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan tim Opsnal Resnarkoba Polres Lotim dan informasi dari masyarakat keberadaan Har alias Magen, yakni pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 01.30 wita tim Gabungan Operasi Antik melakukan penangkapan dan penggerbekan

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kasat Narkoba Polres Lotim, Surya Irawan menunjukkan barang bukti dan terduga pelaku pengedar narkoba yang berhasil ditangkap dalam operasi antik 2018. terhadap TO bertempat di rumahnya di Kelayu Selatan.

Tim kemudian memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan rumah tertutup ditemukan beberapa klip kosong, jarum, pipet dan sekop.

Dari hasil introgasi yang dilakukan, pelaku mengakui membuang barang bukti sabu ke dalam sumur, sehingga tim meminta ke pada salah satu masyarakat untuk masuk ke dalam sumur mengambil barang bukti sabu tersebut.

Kasat Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan,SH membenarkan penangkapan

yang dilakukan terhadap pelaku. Pelaku merupakan target operasi (TO) peredaran narkoba khususnya di wilayah Kelayu, Selong, Labuhan Haji dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Lotim. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan saat ini sudah dilakukan penyitaan serta melakukan tes urine terhadap pelaku.

Di mana selain menjadi pengedar barang haram tersebut, pelaku juga positif sebagai pemakai. “Selain memeriksa pelaku, kita juga memeriksa sejumlah saksi,” terang Surya Irawan, saat dikonfirmasi, Senin (19/11).

Sementara barang bukti yang sudah diamankan dilakukan uji barang bukti ke Labfor Denpasar Bali seiring dilakukan proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. (yon)

Selong (Suara NTB) Uang muka proyek pengerukan kolam labuh Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji senilai Rp 7,6 miliar saat ini belum bisa dikembalikan oleh PT Gunakarya Nusantara selaku rekanan. Proyek tahun 2017 yang gagal dilaksanakan hingga beberapa kali masa perpanjangan waktu itu diketahui sudah melalui tahapan persidangan.

Pada proses persidangan Pemkab Lotim kalah dalam persidangan. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Lotim tetap akan berjuang untuk menuntutnya. “Nanti kita akan siapkan untuk banding,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly saat dikonfirmasi wartawan, Senin (19/11).

Sekda mengakui, sidang dengan penggugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengerukan gagal mengambil kembali uang tersebut.

Pemkab Lotim pun siap melakukan perbaikan untuk selanjutnya menuntut kembali dalam sidang yang lebih tinggi.

Peluang untuk menang itu sendiri dijelaskan pasti besar, karena uang tersebut milik Pemkab Lotim. Dikeluarkannya uang muka itu sendiri kala itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Masalahnya kemarin, tutur Sekda dari pihak perbankan, yakni BNI Bandung Jawa Barat tempat jaminan dari rekanan memberikan dokumen yang seharusnya dijadikan dasar klaim justru kepada pengusaha bukan kepada pemerintah daerah. Inilah katanya yang menjadi sedikit persoalan.

Sekda yakin, pada sidang banding nantinya akan lebih jelas dan uang tersebut harus kembali ke kas daerah Kabupaten Lotim. “Uang itu harus kembali, soal mekanisme penggugat itu bisa diubah dan disesuaikan dengan aturan,” demikian Sekda. (rus)

Diberhentikan, Dua Staf Panwaslu Jerowaru Protes Selong (Suara NTB) Dua staf teknis Panwaslu Kecamatan Jerowaru melayangkan protes keras terhadap pemecatan mereka yang diduga tanpa alasan yang jelas.

Abdul Hafiz dan Suandi Yusuf yang mengaku sudah lama bekerja sebagai staf ini tidak terima dan berharap ada kebijakan dari Bawaslu Kabupaten Lotim yang memberikan SK pemecatan tersebut dapat menganulir pemecatannya.

Penuturan Suandi Yusuf, ada indikasi konspirasi terhadap dirinya dan temannya.

Di mana, selama menjalankan tugasnya sebagai staf teknis tidak pernah ia melakukan kesalahan fatal. Sebaliknya, beberapa kali kedua orang ini mencoba menegur komisioner di Panwaslu Kecamatan yang disinyalir melakukan tindakan pelanggaran kode etik.

Lainnya, tutur Suandi sering diprotes soal besaran operasional perjalanan dinas yang diberikan kepada para staf. Ada dugaan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga acap kali diprotes dan berharap pemberiannya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Mungkin gara-gara itu,” ucapnya.

Klaimnya, SK yang diterimanya ini sejatinya berlaku sampai berakhir Pemilu. Namun, tiba-tiba saja keluar SK yang ditandatangani Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati yang mencantumkan tidak lagi ada namanya dalam daftar staf Panwascam Jerowaru.

Hal ini, katanya, sangat mengherankan. Faktanya tidak pernah ada evaluasi kinerja, namun tiba-tiba SK keluar. Sampai sekarang, alasan jelas mengenai kenapa mere-

ka dipecat tidak diketahui. SK pertama diterima dengan tanda tangan dari Sekretaris Bawaslu, H. M. Nasir. Ia pun menduga SK terakhir yang diterima tersebut sangat janggal, karena ditandatangi oleh Ketua Bawaslu. Kedua staf yang menuntut keadilan ini menduga SK terbaru yang menjadi dasar para staf baru cacat hukum.

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati yang dikonfirmasi mengakui adanya rasionalisasi staf Bawaslu di tingkat kecamatan. Termasuk di Jerowaru. SK yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten ini sudah sesuai dengan hasil rekomendasi dari Panwascam yang sudah menggelar pleno di tingkat kecamatan.

Evaluasi dilakukan pada tenaga yang sebelumnya mendapatkan operasional dari APBD. Secara otomatis sudah tidak ada kontraknya.

Evaluasi dari Panwascam ini disampaikan ke Kabupaten.

Terhadap yang dua orang ini diketahui ternyata belum diinformasikan oleh Panwascamnya. Rabu hari ini, Bawaslu Lotim akan memanggil Panwascam Jerowaru untuk diklarifikasi.

Mengenai tandatangan sebutnya saat ini Kepala Sekretariat di Bawaslu Lotim belum definitif. Sambil menunggu surat dari provinsi, Bawaslu memberikan SK dan tidak salah secara aturan. Retno menegaskan, tidak ada istilah pemecatan. Melainkan evaluasi karena memang tuntutan aturan demikian. Pihaknya pun tidak serta merta menerima hasil pleno dari Panwascam setelah dilakukan telaahan terlebih dahulu. (rus)

(Suara NTB/rus)

PROTES - Dua staf Panwascam Jerowaru yang protes karena diberhentikan.

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

DD Sejumlah Desa di Lobar Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Pengelolaan Dana Desa (DD) sejumlah desa di Lombok Barat (Lobar) diduga bermasalah, sehingga ada yang diadukan oleh masyarakat ke aparat penegak hukum (APH). Adanya sejumlah desa yang bermasalah dalam hal pengelolaan DD ini pun diakui disebabkan pembinaan yang belum maksimal oleh Pemda Lobar melalui Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (DPMD).

Belum maksimalnya pembinaan terhadap desa disebabkan minimnya SDM yang dimiliki instansi terkait. Sejauh ini hanya ada 60 pendamping, belum lagi dikurangi dengan yang pensiun.

(Suara NTB/her)

MAULID - Warga Guntur Macan Gunungsari menggelar maulid di tenda-tenda pengungsian.

Korban Gempa Rayakan Maulid di Tempat Pengungsian Giri Menang (Suara NTB) Meski tinggal di lokasi pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan, tak menyurutkan semangat para korban gempa untuk ikut merayakan hari besar umat Islam yakni Maulid Nabi Muhammad SAW. Di tengah kondisi serba kekurangan, mereka tetap khusyuk merayakan maulid nabi.

Makanan yang dihidangkan pun tak seperti umumnya ketika merayakan maulid di rumah, membawa dulang ke masjid dengan lauk pauk serta buah-buahan.

Bagi warga Guntur Macan Kecamatan Gunungsari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya. Biasanya Maulid dirayakan begitu meriah, dengan berbagai kegiatan lomba dan lainnya oleh warga serta para anggota remaja masjid, namun kini kemeriahan tersebut tinggal kenangan.

“Masjid yang biasa kami gunakan untuk merayakan maulid Nabi SAW telah rata dengan tanah, tinggal pondasinya saja ini kenangan yang sangat membuat kami miris,” Kata Jumiah, warga Dusun Ladungan Desa Guntur Macan, Selasa (20/11).

Tokoh masyarakat H. Fadli mengatakan kondisi masjid yang ambruk akibat gempa memaksa warga harus maulid di lokasi pengungsian. Menurutnya warga tak tahu lagi bagaimana caranya membangun kembali masjid tersebut, sebab jangankan masjid rumah mereka saja belum terbangun.

Masjid, jelasnya, memiliki arti penting sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial masyarakat Pulau Lombok, sehingga hampir di setiap pelosok dusun Pulau Lombok terdapat masjid setidaknya musala,.

Camat Gunungsari H. Rusni mengakui banyak korban gempa yang menggelar maulid di tenda-tenda pengungsian. Termasuk di Guntur macan. Ia mengaku sangat bersyukur dengan semangat warga setempat merayakan hari besar Islam, akan tetapi ia pun mengimbau agar masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya dengan kesederhanaan. (her)

Perbup Pilkades Dinilai Picu Konflik Giri Menang (Suara NTB) Tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Lombok Barat (Lobar) sudah dimulai. Sejumlah desa sudah menetapkan calon kepala desa (cakades), ada juga desa yang belum menetapkan, karena masih tahapan pendaftaran bakal calon kades. Sejumlah desa yang telah melakukan penetapan calon kades, Selasa (20/11) terjadi insiden kericuhan.

Keributan dipicu sejumlah hal, d iantaranya pihak bakal cakades yang tak terima digugurkan hingga warga protes, karena tak terima bakal cakades mendaftar, karena dianggap ada upaya menjegal bakal calon kades tertentu.

Seperti tahapan pendaftaran bacalon kades di Desa Kebon Ayu. Di desa ini ada 7 cakades yang mendaftar ke panitia, sehingga sesuai aturan untuk menentukan siapa yang lolos menggenapi cakades 5 orang harus ada seleksi di kabupaten. Otomatis dari hasil seleksi itu nanti ada 2 orang yang tak lolos ikut pilkades. Awalnya, cakades yang mendaftar tidak sebanyak itu, namun belakangan di masa injury time ada warga yang mendaftar ke panitia, sehingga memicu keributan kecil. Pasalnya, pendukung calon lain menganggap ada indikasi upaya saling jegal antar cakades.

Informasi yang diperoleh koran ini, Senin malam (19/11) warga mendatangi kantor desa dan rumah ketua panitia untuk mempertanyakan persoalan ini. Warga pun meminta agar calon yang mendaftar tak diterima. Namun atas dasar aturan, warga setempat yang memenuhi syarat dan ketentuan boleh mendaftar, sehingga tak ada alasan panitia tidak menerima calon yang mendaftar tersebut.

Pihak kecamatan bersama aparat Koramil dan Polsek di-back up polres pun turun langsung melakukan pengamanan mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi.

Camat Gerung H Mulyadi yang langsung turun ke lokasi mengatakan, terjadinya kericuhan kecil akibat warga yang memperoleh bermacammacam isu. Padahal pihak panitia belum melakukan penetapan calon. Warga, katanya, memprotes karena ada calon yang mendaftar lagi ke panitia, sementara warga tidak mau ada calon yang mendaftar lagi, karena menganggap ada upaya menjegal. Langkah yang dilakukan pihak kecamatan bersama Forkopimcam langsung turun malam saat kejadian untuk menenangkan masyakarat. Warga pun sempat mendatangi rumah ketua panitia, karena anggapan mereka pihak panitia yang menyuruh mendaftar.

Ketua Panitia Pilkades Desa Kebon Ayu, H Alimuddin mengatakan pihaknya telah melakukan tahapan pilkades sesuai dengan aturan.

Termasuk menggugurkan calon setelah melalui proses baik dengan melibatkan para tokoh agama, masyarakat dan sesepuh masyarakat setempat dengan difasilitasi oleh BPD. Sementara Kabid Pemdes pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka, mengatakan desa yang bakal cakadesnya lebih dari 5 akan ikuti seleksi tambahan melalui skoring dengan memperhatikan usia, pendidikan dan pengalaman kerja. Bakal cakades ikut seleksi jelasnya yang mendapatkan nilai terendah. Sejauh ini terdapat lima desa yang memiliki bakal cakades lebih dari lima orang.

Namun demikian penetapan calon kades belum selesai, sehingga kemungkinan akan bertambah.

Menyoal perubahan skoring melalui Perbup diakui ada perubahan, karena mengacu asas keadilan, di mana untuk pengalaman kerja diberikan skoring.

Akan tetapi kenapa hal ini menimbulkan potensi gejolak, lantaran adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2018 tentang skoring pendaftaran bakal calon Kepala Desa. Terdapat perbedaan poin penskoran dari aturan lama dengan aturan baru. Di mana, dari aturan lama poin penskoran untuk pengalaman kerja bagi kades, anggota BPD, sekretaris desa (sekdes) hingga kepala urusan (kaur) dan kepala dusun (kadus) masing-masing satu poin. (her)

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kusuma Supaka mengaku terkait adanya aduan DD sejumlah desa ke Inspektorat dan APH harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat melakukan audit khusus. Pihaknya tidak masuk pada tahapan eksekusi, akan tetapi pada pra eksekusi lebih kepada administrasi. Misalnya pihaknya berupaya melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada semua desa yang ada mulai dari penyusunan dan perencanaan APBDes. Pihaknya berupaya membantu desa mengarahkan anggaran mana yang boleh

tidak boleh dianggarkan.

Diakui pada tahap pembinaan ini diakui terkendala SDM jumlah tenaga untuk menjangkau 119 desa masih kurang. “Memang kita masih kurang dari sisi SDM untuk menjangkau semua desa,” akunya, Selasa (20/11).

Jumlah pembina desa, katanya, hanya sebanyak 60 orang, namun kekurangan akibat banyak yang pensiun bahkan tersisa hanya 50 orang. Pihaknya mengusulkan ke BKD agar SDM di dinas terkait ditambah, sebab bagaimana pun hal ini untuk memaksimalkan kinerja ke depan. Ia menambahkan dalam hal pembinaan

ini pihaknya tidak bekerja sendiri, namun dibantu pendamping desa dan kecamatan.

Sebelumnya, PLT Sekretaris Inspektur pada Inspektorat Lobar Agung Harianto mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan khusus atau Kasus dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan DD empat desa, karena ada aduan masyarakat ke aparat penegakan hukum. Sejumlah desa tersebut antara lain Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari, Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar dan salah satu desa di wilayah Sekotong. (her)

(Suara NTB/kir)

TERTIBKAN - Anggota Satpol PP dan Bawaslu Loteng menertibkan APK caleg yang menyalahi aturan pemasangan APK, Senin (19/11).

Bawaslu Loteng Tertibkan Paksa APK Caleg Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) milik para calon anggota legislatif (caleg) di daerah ini. Langkah tegas yang dilakukan dengan menurunkan paksa semua APK yang pemasangannya menyalahi aturan kampanye yang berlaku.

Kebijakan ini mulai diterapkan, Senin (19/11).

Penyisiran dimulai di jalur Mantang-Praya. Aparat Satpol PP bersama petugas dari Bawaslu Loteng turun langsung menurunkan dan menertibkan semua APK milik para caleg yang terpasang tidak pada tempatnya.

APK yang dipasang di pepohonan langsung diturunkan, karena dalam aturannya APK tidak boleh dipasang di pepohonan.

“Kita hanya menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. Se-

suai aturan yang ada,” ungkap Kepala Sat Pol PP Loteng, H. L. Aknal Afandi, kepada Suara NTB, Selasa (20/11).

Saat melakukan penertiban di lapangan, anggota Satpol PP tetap didampingi petugas dari Bawaslu Loteng.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, mengatakan, untuk APK caleg itu nantinya akan disiapkan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dengan format yang sudah diatur sesuai desain yang disiapkan oleh masingmasing parpol. Format itulah yang menjadi acuan dalam pencetakan APK oleh caleg.

Karena memang parpol dalam hal ini caleg dibolehkan untuk menambah APK di luar yang disiapkan oleh KPU sesuai dengan aturan yang baru.

“Hasil koordinasi kita dengan KPU Loteng, soal APK caleg saat ini masih dalam proses pencetakan,” tegasnya. (kir)

Loteng Gelar Maulid Akbar

(Suara NTB/kir)

JAJAL - Wabup Loteng,H.L. Pathul Bahri, Dandim 1620/Loteng Priswanto dan Kapolres Loteng, Budi Santosa mencoba jalur trekking Rinjani menggunakan sepeda motor, Senin (19/11).

Jalur Trekking Rinjani Melalui Loteng Resmi Dibuka Praya (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bersama Pemkab Lombok Tengah (Loteng), resmi membuka jalur pendakian melalui taman wisata Benang Stokel Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang, Senin (19/11). Dengan dibukanya jalur pendakian tersebut diharapkan bisa menjawab keinginan para pendaki untuk bisa mendaki ke Gunung Rinjani.

Tidak hanya melalui jalur Sembalun Lombok Timur (Lotim) maupun jalur Senaru Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang hingga kini masih ditutup.

Pada pembukaan jalur pendakian, pihak TNGR menerapkan sejumlah aturan baru. Salah satu terkait pemberlakuan kuota jumlah pendaki. Di mana yang pendaki yang diizinkan untuk mendaki hanya 150 orang pendaki per hari. Penjualan tiket masuk jalur pendakian

sepenuhnya secara online.

Tidak ada tiket pendakian yang dijual secara manual.

Tidak hanya itu, sebelum memulai pendakian dipintu masuk jalur pendakian para pendaki akan diperiksa secara ketat. Terutama terkait barang bawaan yang berpotensi menjadi sampah. Seperti bungkus makanan maupun botol minuman harus terdata dengan jelas dan harus dibawa kembali oleh pendaki.

“Aturan ini kita berlakukan untuk menjaga agar jalur pendakian ini bisa benar-benar terjaga,” tegas Kepala Balai TNGR, Sudiyono, kepada wartawan.

Menurutnya, jalur pendakian melalui Loteng ini masih sangat asri, karena masih berupa kawasan hutan lindung dengan berbagai macam vegetasi serta hewan langka di dalamnya, sehingga fungsi konservasinya harus benarbenar terjaga. Jangan sampai

kawasan hutan yang ada di jalur pendakian, rusak lantaran tidak bisa dijaga dengan baik. “Soal jumlah pendaki memang kita batasi. Supaya jangan terlalu ramai dan bisa terkontrol,” tambahnya.

Pemberlakuan penjualan tiket pendakian secara online juga diharapkan bisa mempemudah proses pengawasan terhadap pendaki yang ada, karena saat melakukan registrasi akan tercatat dengan jelas identitas pendaki, termasuk jumlah pendaki yang ada. ‘’Sehingga ketika hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi, itu bisa mempermudah proses pencarian,’’ ujarnya.

Pembukaan jalur pendakian sendiri diawali dengan proses adat yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L.Moh. Putria dihadiri sejumlah pejabat pusat dan provinsi NTB. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menggelar peringatan Maulid Akbar, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Bilad Mandalika Kuta, Selasa (20/11).

Maulid disemarakkan dengan berbagai agenda. Dari nikah masal hingga khitanan massal.

Selain itu, sebanyak 1.400 siswa se-Loteng juga menggelar hataman Al-Qur’an pada waktu yang sama. Diikuti dengan pelantikan Dewan Masjid Indonesia (DMI) seluruh kecamatan sebanyak 271 orang. Kegiatan sendiri berlangsung sejak pagi dan diakhiri dengan Salat Zuhur berjamaah di Masjid Nurul Bilad Mandalika.

“Ke depan kegiatan ini akan diupayakan bisa menjadi agenda tahunan pemerintah daerah bersama masyarakat dan ASN di daerah ini. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW,” ujar

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Pada kesempatan itu, Prof.

Dr. KH. Manarul Hidayat, MA., saat memberikan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menekankan pentingnya untuk terus menjaga silaturahmi antara sesama sebagai salah satu upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Apalagi ini menjadi modal penting bagi pembangunan.

Dikatakannya, tantangan pembangunan di masa yang akan datang jelas semakin berat. Ancaman yang datang juga tidak semakin ringan dan bukan hanya dari luar. Ancaman nyata justu datang dari dalam, berupa ancaman perpecahan akibat mulai merenggangnya silaturahmi antara sesama. “Bahwa kita sebagai satu kesatuan harus punya pandangan yang sama.

Bahwa NKRI adalah harga mati yang harus terus dipertahankan,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

KHATAMAN - Ribuan siswa se-Loteng menggelar khataman Qur’an sebagai rangkaian kegiatan perayaan Maulid Akbar di Masjd Nurul Bilad Mandalika Kuta, Selasa (20/11).

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

Sumbawa Ajukan Kuota 81.000 Ton Pupuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah telah mengajukan permintaan kuota pupuk ke Kementerian Pertanian sesuaiRDKK sebanyak 81.000 ton. Namun alokasi pupuk yang diberikan biasanya kurang dari kuota yang diajukan. Sehingga, mesti dilakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pupuk yang ada.

Demikian disampaikan Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Rasyidi, dalam lanjutan paripurna (Suara NTB/dok) RPABD 2019, Senin (20/ H. Rasyidi 11) malam. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk, Dinas pertanian mengambil langkah dan kebijakan diantaranya, mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan alokasi (kuota) yang ada. Kemudian, melakukan realokasi pupuk berdasarkan jadwal tanam. Mengajukan tambahan kuota ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Selanjutnya, menganjurkan kepada petani untuk menggunakan pupuk alternatif tambahan seperti pupuk organik cair, pupuk organik padat, maupun pupuk bio hayati. Berupaya memastikan agar produsen dan distributor dalam penyediaan pupuk non subsidi sebagai alternatif bagi petani. Serta mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang beranggotakan unsur kepolisian, kejaksaan dan dinas terkait dalam mengawasi penyaluran pupuk di pengecer dan kelompok tani. Terutama untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk benih, menghadapi masa tanam Musim Hujan (MH) 2018/2019, ketersediaan benih unggul bersertifikat yang dikembangkan oleh penangkar benih pertanian di Sumbawa cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Untuk menghindari benih yang berkualitas buruk, pemerintah daerah melalui dinas pertanian melakukan pengecekan secara langsung kualitas bibit tersebut sebelum di salurkan kepada petani.

Terhadap bibit yang berkualitas buruk akan dikembalikan dan ditukar dengan yang berkualitas baik. (arn)

Masyarakat Minta Jalan Wilayah Selatan Dioptimalkan

Taliwang (Suara NTB) Masyarakat di Kecematan Sekongkang meminta dalam penanganan jalan yang rusak, bisa ditangani dengan tepat dan komprehensif. Pasalnya, jalan di wilayah Selatan tetap menjadi langganan banjir dan longsor tiap musim hujan. Jika asal ditangani begitu saja, maka hasilnya tidak akan baik dan masyarakat yang akan dirugikan nanti karena akses jalan yang terputus.

“Kita minta supaya penanganan jalan di wilayah selatan untuk bisa dilakukan secara komprehensif dan melihat akar dari permasalahannya. Jika sekedar di tangani saja tanpa melihat kondisi yang terjadi di lapangan maka hasilnya tidak akan baik. Dampak buruk lain yakni tetap akan terjadi longsor setiap tahun jika musim penghujan,” ungkap camat Sekongkang, Syafrudidin Roni Kepada Suara NTB, Selasa (20/11).

Dikatakannya, jalan di kecamatan Sekongkang setelah longsor sampai saat ini belum bisa digunakan secara optimal. Bahkan hanya kendaraan roda dua saja yang sudah bisa lewat, sementara yang lain kita terpaksa harus melalui Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Baik itu untuk pengangkutan hasil panen yang ada di tiga desa tersebut (Talonang, Lemar Lempo dan Tatar) maupun untuk mobilisasi masyarakat secara umum di kecamatan setempat.

Untuk itu, warga meminta supaya Pemprov bisa dengan cepat menangani jalan yang rusak ini dengan harapan masyarakat tidak lagi terisolir. Penanganannya juga tidak boleh asal-asalan, karena di lokasi itu selalu terjadi longsoran sehingga butuh penanganan yang khusus. “Meski saat ini sudah ada penanganan jalan yang putus di Sekongkang, kita minta agar Pemerintah bisa melakukannya secara komprehensif. Bila perlu jalan yang ada saat ini dibangun drainase supaya air hujan tidak langsung menghantam jalan,” sebutnya.

Ditambahkannya, untuk penanganan jalan yang rusak dan terputus tersebut, informasi terbaru akan dilakukan tahun 2019 mendatang melalui anggaran dari APBN. Untuk itu, pihaknya berharap supaya penanganan yang dilakukan di tahun 2019 bisa maksimal. Sehingga bencana longsor yang terjadi bisa semakin ditekan. Apalagi musim hujan ini diprediksi masih akan terjadi di wilayah selatan, sehingga longsoran pasti akan terulang lagi. Makanya pola pembuatan talud dan drainase di jalan yang dianggap rawan terjadi longsor harus bisa dilakukan segera mungkin.

Sementara, untuk jembatan yang putus juga diharapkan untuk bisa dipasang bronjong terlebih dahulu untuk bisa menahan hantaman air. “Kita harapkan dalam tiga bulan kedepan jalan yang rusak tersebut sudah bisa dilalui oleh masyarakat dan tentu dengan pola penanganan jalan yang berbeda. Hal itu kita lakukan, supaya jalan di wilayah selatan tidak menjadi lokasi rutin terjadi longsoran,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Jembatan Sebeok Terancam Tidak Selesai

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Jembatan Sebeok, Kecamatan Orong Telu terancam tidak selesai dikerjakan dalam masa perpanjangan waktu. Dari hasil cek lokasi TP4D, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Sementara, masa perpanjangan waktu sudah mepet.

Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, S.H kepada wartawan mengakui pihaknya sudah turun ke lokasi bersama PPK dan Dinas PU beberapa waktu lalu. Di lokasi, diketahui ternyata pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saat itu pihaknya juga tidak melihat adanya pengawas di lapangan. Sehingga kemajuan pekerjaan terakhir tidak bisa dihitung secara pasti.

Meskipun demikian, diperkirakan kemajuannya sekitar 65 persen. Dengan sisa waktu perpanjangan kurang lebih 23

hari, tidak memungkinkan bisa diselesaikan tepat waktu.

“Tidak dimungkinkan selesai sampai pada saat masa penambahan waktu 50 hari habis.

Karena sangat tidak mungkin dengan progres yang didapat baru sekian persen. Katakanlah 67 persen dengan sisa pekerjaan 23 hari. Tapi item pekerjaan di lokasi dari 50 meter pekerjaan, hanya 25 meter yang sudah terbangun. Itupun yang 25 meter belum secara utuh terbangun. karena masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan seperti pengecoran bentangan dan pengecoran di lantai

atas,” terangnya.

Dijelaskannya, proyek ini bersumber dari dana DAK dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar. Proyek ini mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan sejak tanggal 16 Oktober lalu dan berakhir pada 5 Desember mendatang.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan rapat evaluasi terkait proyek tersebut dengan tim TP4D. Hasil pertemuan tersebut, TP4D mencabut pendampingan atas proyek dimaksud. Karena sejauh ini, tidak ada itikad baik dari pelaksana melaksanakan

dalam melaksanakan rekomendasi yang disampaikan TP4D. Persoalan lain yang ditemukan kurangnya keuangan dari kontraktor dalam mengerjakan proyek dimaksud.

“Kami melihat tidak ada itikad baik dari pelaksana melaksanakan rekomendasi yang diberikan TP4D. Bahkan kami menemukan beberapa kendala di lapangan, yakni masalah keuangan dari perusahaan atau kontraktor. Sehingga itu yang menjadi alasan kita TP4D mencabut pendampingan. Mereka sudah tidak punya daya upaya lagi untuk menyelesaikan pekerjaan itu.

Buat apa TP4D mendampingi pekerjaan yang dirasa itu tidak akan selesai,” tandas Putra.

Meskipun demikian, pihak Inspektorat yang juga masuk dalam TP4D ingin melihat dan

(Suara NTB/ind)

Putra Riza Akhsa Ginting memonitor progres pekerjaan dengan masa perpanjangan waktu yang tersisa. Tentunya jika nantinya pekerjaan tidak selesai, maka Inspektorat berjanji akan menyerahkan permasalahan ini ke ranah hukum. (ind)

Rumah Rusak Berat Tuntas Dibangun Maret 2019

(Suara NTB/arn)

BIBIT KAMBING - Pejabat dari BPTP NTB dan pejabat Pemkab Sumbawa tampak meninjau bibit kambing boerka di lokasi pembibitan di Bangkong Karang Dima, Kabupaten Sumbawa.

Hanya Ada Dua Tempat di Indonesia

Pembibitan Kambing Boerka di Sumbawa Dilaunching Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melaunching perbibitan Kambing Boerka, Senin (19/11) di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas.Pembibitan kambing boerka yang hanya ada dua di Indonesia salah satunya di Sumbawa.

Setelah dilakukan peninjauan langsung kandang dan bibit kambing boerka yang sudah ada di Sumbawa sejak Bulan September 2018, dan berbagai fasilitas yang tersedia di lokasi untuk menunjang kegiatan pembibitan tersebut.Bupati Sumbawa melaluiAsisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt menyatakan program kambing boerka merupakan salah satu program nasional yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian RI. “Ke depan, pola pembibitan kambing boerka di Kabupaten Sumbawa harus dikelola lebih professional, karena hasil penelitian tidak mudah dan tidak murah, bahkan sangat mahal, diperlukan waktu bertahuntahun untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian,” ucapnya.

Terkait proses pembibitan yang sudah berjalan, Bupati min-

ta agar pola penyerahan kepada masyarakat nantinya harus benar-benar disiapkan dan mengikuti prosedur. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok peternak penerima bantuan, terlebih dahulu harus diberi pemahaman dan pelatihan yang baik, dan diberikan tips dan trik tentang pengembangbiakan kambing boerka. Bupati berharap di masa mendatang Kabupaten Sumbawa dapat menjadi salah satu daerah penghasil bibit kambing boerka yang mampu memenuhi kebutuhan daging kambing di wilayah timur Indonesia atau bahkan secara nasional.

Sementara itu, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Dr. Ir. Saleh Mokhtar menyampaikan, di Indonesia hanya terdapat dua tempat yang menjadi lokasi program pembibitan kambing boerka yaitu di Sumatera Utara, tepatnya di Loka Penelitian kambing potong, dan kedua di Kabupaten Sumbawa yang merupakan satu-satunya di Provinsi NTB. Ir. M. Saleh mengucapkan terima kasih kepada Pemkab.

Sumbawa telah menyerahkan lahan seluas 7,6 hektar kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB, yang bersta-

tus pinjam pakai, yang diperuntukkan bagi kegiatan pembibitan kambing boerka. Kementerian Pertanian telah menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai pusat pembibitan dan sentra pengembangan kambing boerka di wilayah timur Indonesia.

Adapun bibit kambing boerka yang dihasilkan Kabupaten Sumbawa nantinya akan disebarluaskan ke seluruh wilayah NTB. Sebelumnya, Kepala Loka Penelitian Kambing Potong Dr. Simon Eliezer menyampaikan kambing boerka merupakan jenis kambing unggul hasil perkawinan silang (cross breeding) antara pejantan kambing “boer” dengan induk kambing “kacang”. Kambing boer dipilih karena potensi pertumbuhan dan bobot hidup yang tinggi dan memiliki sifat fertilitas yang baik. Sementara itu, kambing kacang dipilih karena merupakan jenis kambing yang banyak diusahakan oleh peternak di pedesaan, karena sistem pemeliharaannya yang relatif mudah.

Di masa mendatang kambing boerka memilliki potensi sebagai jenis kambing tipe pedaging yang relatif baik dan memiliki potensi sebagai bibit kambing unggulan. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menargetkan penanganan rumah rusak berat tuntas di bulan maret tahun 2019 mendatang. Untuk mengejar target tersebut, aplikator dan fasilitator untuk proses penanganannya akan terus ditambah.

Sementara itu, untuk masalah pembiayaan Pemerintah juga memastikan tidak akan menunda untuk proses pencairan anggarannya selama syarat-syarat pengusulannya terpenuhi dengan baik.

“Kita menargetkan penanganan dampak gempa tuntas bulan Maret mendatang khusus untuk rumah yang mengalami rusak berat. Tentu hal yang dianggap sangat penting yakni proses verifikasi sekaligus validasi data. Jangan sampai ada masyarakat mengklaim rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan, tanpa ada SK hasil verifikasi Pemkab. Karena jika ada, pasti tidak akan bisa ditangani untuk rekonstruksi dan rehabilitasinya,” sebut Menko PMK kepada wartawan, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Selasa (20/11).

Dikatakannya, selain masalah verifikasi, pembentukan Pokmas juga harus tetap diperhatikan oleh Pemkab. Karena tidak akan mungkin anggaran tersebut bisa dicairkan tanpa keterlibatan Pokmas. Bahkan hasil kesepakatannya, Pokmas ditugaskan mengelola uang masyarakat untuk membeli ke-

butuhan material bagi penanganan rumah mereka.

Hanya saja, untuk proses rekonstruksi/ rehabilitasi masih belum bisa berjalan bisa optimal dilapangan karena faktor minimnya ketersediaan bahan material. Apalagi untuk penanganan rumah rusak , Pemerintah tidak akan menganjurkan untuk memilih Rika (rumah instan kayu) melainkan hanya Risha dan Riko.

Ini terjadi karena terkendala masalah kayu yang sangat terbatas di NTB. Tetapi apapun bentuk rumah yang dibangun oleh masyarakat, selama tidak ada yang menyalahi aturan, Pemerintah juta akan tetap mendukungnya demi percepatan penanganan gempa.

“Memang untuk saat ini kita masih terkendala aplikator serta material baik itu Risha maupun untuk Riko dan kita tetap akan mencari solusinya. Sementara untuk masalah pembiayaan selama syarat terpenuhi, kita akan tetap cairkan anggaran untuk penanganan rumah tersebut,” sebutnya.

Dia menambahkan, sedangkan untuk tahap pemulihan kondisi ekonomi dari masyarakat pasca gempa, masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendati demikian, Pemerintah tetap menargetkan dalam dua tahun kedepan kondisi ekonomi sudah mulai pulih seperti sedia kala. Untuk itu, perlu ada gotong royong untuk bisa menormalkan kembali kondisi di masyarakat. (ils)

(Suara NTB/ils)

PANTAU PEMBANGUNAN - Menko PMK, Puan Maharani saat memantau hasil pembangunan Riko dan Risha di Dusun Jembatan Kembar Desa Poto Tano, KSB.

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

2018, Kota Bima Terbitkan Dua Perda Keagamaan Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima pada tahun 2018 telah menerbitkan dua Peraturan Daerah (Perda) keagamaan (syariah). Yakni Perda nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Biaya Transportasi Haji.

Demikian disampaikan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE saat bersilaturahmi dengan pengurus MUI Kota Bima, Para pimpinan ormas Islam dan Majelis Taklim dari berbagai wilayah Kota Bima, di aula Walikota Bima, Senin, (19/11).

Adanya dua perda tersebut diharapkan adanya sinergitas umara, ulama dan umat dalam mewujudkan Kota Bima yang bebas narkoba serta penyakit sosial. Kota Bima yang Qurani dan Agamis.

“Juga Kota Bima yang Aman tertib, indah dan bersih, melalui gerakan dakwah, gerakan memakmurkan masjid, Kota

Bima Berzakat dan Maghrib Mengaji,” katanya.

Diakui Lutfi, saat ini Pemerintah Kota Bima tengah memprioritaskan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Khususnya pembinaan keagamaan dan karakter. “Prioritas ini juga bukan berarti kami mengesampingkan infrastruktur. Tapi kita ingin meletakkan investasi utama pada pembangunan SDM,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota juga mengungkapkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Bima kedepan khususnya pada bidang keagamaan. Salah satunya mewujudkan percepa-

per anak yang menjadi murid mengaji. “Kita juga akan memberikan honor bagi aparat masjid seperti imam, bilal dan marbot setiap bulannya,” pungkasnya. (uki)

tan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahiddin.

“Kita pada tahun 2019 juga akan membangun masjid Pemerintah Kota Bima yang representatif untuk kenyamanan ibadah salat dan kegiatan pengajian ASN lingkup Pemerintah Kota Bima juga para tamu yang datang ke Kantor Walikota,” ujarnya.

Selain itu, Ia menambahkan mulai tahun 2019 mendatang Pemerintah Kota Bima juga akan memberikan honor kepada para guru TPQ se Kota Bima setiap triwulan dengan estimasi Muhammad Lutfi nilai Rp50.000 (Suara NTB/Dok)

Terkendala Dana, Sumbawa Tetap Bangun RSUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun anggaran 2019, Pemkab mengalokasikan belanja yang cukup signifikan untuk menuntaskan program-program prioritas. Diantaranya, mengalokasikan dana sebesar Rp58 Miliar untuk menuntaskan pembangunan pasar Seketeng. Serta mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah sakit tahap pertama.

“Kami juga terus berjuang, bersinergi dengan pemerintah

pusat dalam mencari dukungan pembiayaan guna menyelesaian program-program prioritas tersebut,”demikian Jawaban Bupati Sumbawa yang disampaikan melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi terhadap penyampaian pendapat Fraksi, lanjutan Paripurna pembahasan RAPBD 2019, Senin (19/11) malam.

Diakuinya, kucuran dana relokasi rumah sakit dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus, belum sesuai

ekspektasi. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi sedikitpun komitmen Pemkab untuk merelokasikan rumah sakit umum Sumbawa secara bertahap. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki.

Dalam mendukung program dan kegiatan prioritas, perangkat daerah juga telah diminta untuk melakukan efisiensi pada berbagai pos belanja seperti belanja terkait

pelayanan administrasi perkantoran, belanja sarana dan prasarana perkantoran dan belanja perjalanan dinas.

Dalam rangka mengawal agar belanja daerah tepat sasaran, ukuran kinerja menjadi basis penilaian terhadap anggaran yang disusun dalam RKASKPD. Pada akhirnya, setiap rupiah yang dibelanjakan dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. (arn)

Menko Bidang PMK Bangga KSB Sukses Membangun Puncak peringatan hari lahir (Harlah) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke-15 yang digelar pada Selasa (20/11) kemarin, turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani. Ia pun menyampaikan kebanggaannya terhadap KSB yang dinilai telah sukses dalam membangun di usianya yang masih muda.

“SAYA bangga, sebagai kabupaten baru berumur 15 tahun pembangunan di sini sangat pesat. Dan ini akan saya sampaikan ke ibu (Megawati) bahwa KSB salah satu daerah yang disetujui pembentukannya oleh beliau tahun 2003 silam sudah sangat maju,” kata Menteri Puan dalam sambutannya.

Menurut dia, KSB memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi daerah maju. Diberkahi sumber daya alam melimpah dan keragaman budaya, menjadi modal besar bagi KSB terus berakselerasi dalam membangun untuk menghadirkan kesejaheraan bagi masyarakatnya. “Pulau Sumbawa ini sangat kaya. Dan saya tadi disambut tarian dan parade budaya berbagai etnis masyarakat yang bermukim di KSB ini, saya minta itu harus dijaga karena itu kekayaan juga,” cetusnya.

Selanjutnya, Puan mengapresiasi upaya pemerintah KSB khususnya dan NTB pada umumnya yang telah menunjukkan progres dalam proses penanganan pasca gempa. Kehadirannya hari ini, kata dia, sekaligus untuk melihat kondisi terkini NTB dalam melakukan kegiatan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terdampak gempa.

“Alhamdulillah pelan tapi pasti masyarakat kita di NTB ini sudah bangkit,” klaimnya.

Terakhir, Puan berpesan, kepada bupati dan wakil bupati KSB agar tidak henti-hentinya berinovasi membangun untuk kemajuan daerah.

Sebab pemimpin, kata dia, merupakan jabatan amanah dari rakyat dan harus dijalankan sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat. “Jabatan ini sangat singkat, minimal lima tahun saja. Jadi baik saya (sebagai menteri) dan pak bupati harus bekerja sebaik mungkin untuk rakyat,” tegasnya seraya menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu KSB. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya menyampaikan, KSB pada dasarnya tidak lagi bisa dibilang daerah

baru. Menganalogikan umur manusia, bagi gubernur, KSB justru sudah berada di usia muda dan tengah dihadapkan dua pilihan. Yakni ingin terus bangkit dan melaju membangun atau justru mengambil jalan keterpurukan. “Tapi saya yakin di bawah pimpinan pak Musyafirin dan Fud Syaifuddin KSB akan semakin maju,” tandasnya.

Gubernur mengingatkan, ke depan KSB akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTB. Hal ini dikaitkan dengan akan hadirnya pabrik smelter yang tengah dirintis pembangunannya oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kehadiran pabrik tersebut akan secara otomatis menumbuhkan industri ikutannya. Dan KSB harus mempersiapkan diri mendorong seluruh industri tersebut agar bisa terealisasi hadir di daerah.

“Bu Menko tolong dorong percepatan pembangunan smelter itu karena sejauh ini belum signifikan di lapangan.

Dan Pemda KSB harus siap karena akan banyak investasi yang masuk ke sini baik turunan maupun penunjangnya,” papar gubernur.

Bupati KSB, Dr. Ir H. W. Musyafirin, MM sendiri mengaku bersyukur KSB diberi kekayaan melimpah baik sumber daya alam, manusia dan keragaman budaya masyarakatnya. Dan sebagai pemimpin saat ini, dirinya bersama wakil bupati akan terus berkomitmen mengelola sumber daya tersebut dengan baik untuk sepenuhnya kemaslahatan masyarakat KSB. “Alhamdulillah kami akan jadikan ini motivasi untuk terus membangun,” timpalnya.

Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan sekelumit upaya yang telah dilaksanakan Pemda KSB dalam kegiatan rehabilitasi rumah warga korban gempa. Kepada Menko PMK, bupati melaporkan, jika untuk serapan dana bantuan rehabilitasi rumah warga usulan tahap 1 sudah mencapai 90 persen lebih. “Fisik rumah yang sudah dibangun juga bahkan ada yang mencapai 100 persen di lapangan bu menteri,” katanya.

Ia berharap, untuk usulan tahap selanjutnya, agar dana bantuannya dapat segera disalurkan. Sebab di tingkat lapangan, selain usulan tahap pertama, calon penerima bantuan dana rehabilitasi rumah

(Suara NTB/bug)

DUDUK BERSAMA - Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mendampingi Menko PMK, Puan Maharani saat menghadiri puncak Harlah KSB ke-15

(Suara NTB/bug)

BANTUAN - Menko Bidang PMK Puan Maharani menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat KSB

(Suara NTB/bug)

MENARI - Menko PMK, Puan Maharani turut menari di salah satu display parade budaya warga etnis KSB. usulan tahap 2 dan 3 sudah turut memulai pembangunan secara mandiri. “Total ada 18.553 warga korban gempa di KSB. Dan alhamdulillah berkat kesadaran masyarakat untuk segera bangkit sementara ini mereka sudah mulai membangun secara mandiri,” imbuhnya.

Sementara itu, kemeriahan puncak acara Harlah KSB ke-15 kemarin, sangat terasa.

Parade kebudayaan menampilkan adat sejumlah en-

titas etnis yang ada di KSB menjadi suguhan bagi para tamu undangan. Dijajaran tamu undangan sendiri, selain Menko Bidang PMK Puan Maharani dan gubernur NTB Zulkieflimansyah, turut hadir pula sejumlah kepala daerah kabupaten/ kota se-NTB, anggota DPR RI Dapil NTB, anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-KSB serta jajaran Forkopinda baik tingkat NTB maupun KSB.(bug/*)

SUARA NTB

Rabu, 21 November 2018

Halaman 8

Program KB Wujudkan Generasi Berkualitas Praya (Suara NTB) Membangun generasi yang berkualitas merupakan tujuan utama pembangunan. Karena dengan memiliki generasi berkualitas bisa meningkatkan daya saing bangsa. Namun untuk bisa mewujudkan generasi yang berkualitas bukan perkara mudah. Butuh kerja keras dan dukungan dari semua pihak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni melalui program Keluarga Berencana (KB).

“Program KB itu tujuan utamanya ialah bagaimana mewujudkan generasi yang berkualitas,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS., saat promosi pelayanan KB dan KR Berkualitas pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bersama mitra di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (17/11).

Ia mengungkapkan, saat ini jumlah penduduk Indonesia cukup tinggi. Dengan laju pertumbuhan yang juga terbilang cukup tinggi. Sehingga harus dikendalikan. Supaya tidak terjadi ledakan jumlah penduduk. Karena semakin banyak jumlah penduduk, maka itu bisa menambah beban negara.

Sehingga program KB untuk bisa mengendalikan jumlah penduduk. Agar jumlah penduduk bisa terkendali. “Program KB itu bukan melarang untuk punya anak. Tetapi mengatur dan mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga.

Supaya tidak terlalu banyak,” jelasnya.

Karena kalau satu keluarga punyak anak banyak, bebannya jelas akan semakin berat. Terutama soal beban ekonomi. Yang bisa berimbas pada kemampuan keluarga tersebut dalam memenuhi jaminan pendidikan dan kesehatan yang baik. Karena

dengan beban ekonomi yang tinggi, jelas akan sulit untuk bisa memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Sementara kualitas pendidikan dan kesehatan sangat menentukan kualitas generasi bangsa. “Bagaimana bisa kita mewujudkan generasi yang berkualitas, kalau pendidikan dan kesehatan generasi bangsa ini rendah. Sehingga program KB diharapkan bisa mendorong terwujudkan generasi berkualitas,” tegasnya.

Dikatakannya, dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak, kesempatan satu keluarga untuk mencari sumber ekonomi semakin besar.

Jika dibandingkan dengan keluarga yang banyak anak. Dengan begitu, peluang keluarga tersebut untuk sejahtera jauh lebih besar. “Jadi mengikuti program KB keuntungan jauh

lebih besar bagi keluarga bersangkutan,” terang Ermalena.

Terlebih dengan adanya program SJSN, keluarga peserta BJPS jauh lebih mudah untuk ikut program KB. Karena sekarang layanan KB sudah masuk menjadi salah satu layanan BPJS. Jadi keluarga yang mau ikut program KB sekarang gratis. Semua biaya sudah ditangani BPJS. Ditempat yang sama, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si., mengatakan, ikut program KB banyak manfaatnya. Tidak hanya dari sisi membangun kualitas generasi bangsa. Tetapi juga dari sisi kesehatan bagi ibu dan anak, program KB bermanfaatnya.

Karena program KB bisa mendorong menekan angka

kematian ibu melahirkan serta anak baru lahir. Pasalnya, dengan program KB jarak kehamilan bisa diatur. Sehingga bisa mengurangi risiko kematian, karena jarak kehamilan yang terlalu dekat. “Kasus kematian ibu melahirkan saat ini tercatat masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya, karena jarak kehamilan yang terlalu dekat. Solusinya yakni dengan program KB,” timpalnya.

Hadir pada kesempatan, selain pejabat BKKBN pusat hadir pula Kepala BPJS cabang Selong, drg. Geri Adikusuma, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng, H. Mulyardi Yunus. Dan, pejabat di lingkup BKKBN perwakilan NTB. (kir/*)

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si., dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS., bersama para narasumber sosialisasi program KB dan KR berkualitas Desa Marong.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS., berinteraksi dengan warga terkait program KB.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS., menyerahkan hadiah kepada warga peserta sosialisasi program KB dan KR berkualitas Desa Marong.

Kepala BKKBN perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si., menyerahkan hadiah undian kepada peserta sosilisasi KB yang beruntung.

Peserta sosialisasi KB dan KR berkualitas.

Kepala BPJS Cabang Selong, drg. Geri Adikusuma saat memberikan sosialisasi program KB dan KR berkualitas Desa Marong.

Foto bersama narasumber dan peserta program KB dan KR berkualitas Desa Marong usai penyerahan hadiah.

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

SUARA NTB

Halaman 9

MRI NTB Kembali Kirim Relawan ke Palu Mataram (Suara NTB) – Setelah sebelumnya mengirimkan dua kelompok relawan ke Palu.

Kini Masyarakat Relawan Indonesia Nusa Tenggara Barat (MRI NTB) kembali mengirimkan 4 relawan. Keempat relawan ini memiliki keahlian yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Branch Manager ACT NTB yang juga menjadi pembina MRI NTB, Lalu Muhammad Alfian menjelaskan, pengiriman relawan ini bukan menandakan bahwa Lombok sudah bisa bangkit sendiri, sehingga bisa mengirimkan relawannya. Namun sebaliknya, Lombok masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Meski demikian rasa kerelawanan tidak boleh terhenti atas bencana yang melanda Lombok.

“Kita ingin berbagi. Bagaimana Lombok dahulu dibantu, kita juga ingin terlibat di aksi kemanusiaan ini. Karena dalam aksi kemanu-

siaan tidak ada istilah saingan, yang ada kita semua saling membutuhkan,” jelasnya.

Alfian berpesan, agar seluruh relawan yang nantinya ditugaskan sesuai bidangnya, dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang paling terpenting menurutnya ialah, menjaga kondisi diri hingga kembali ke Lombok dalam keadaan yang baik.

Sementara itu, Komandan Harian MRI NTB, Romi Saifudin menjelaskan. Pengiriman ini dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan relawan. Karena relawan NTB yang sebelumnya sudah diberangkatkan, akan ditarik kembali ke NTB. “Keahlian dari relawan yang kita kirim berbeda-beda. Mulai dari ahli medis, driver, rescue dan relawan aksi. Karena di Palu masih sangat membutuhkan relawan,” jelasnya.

Meski sudah memberangkatkan relawan, Romi memastikan aksi

Polisi Mulai Garap Kasus Pelecehan Verbal Nuril Mataram (Suara NTB) Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus ITE rekaman cabul mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim melaporkan mantan atasannya itu ke Polda NTB. Laporan terkait dugaan pelecehan seksual melalui pembicaraan telepon. Polisi menerima laporan memulai penyelidikan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana menyebutkan, penyelidikan dimulai sejak laporan tercatat masuk pada Senin (19/11) lalu.

“Penyelidikannya dengan mengklarifikasi saksisaksi. Pertama kita pelajari dulu apa isi laporannya,” ujarnya.

Pihak pertama yang diklarifikasi, yakni pelapor itu sendiri, Nuril. Warga Labuapi, Lombok Barat itu menerangkan laporannya kepada penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB. Hampir empat jam lamanya Nuril diklarifikasi. “Terkait perbuatan cabul yang terjadi antara 2013 sampai 2015,” kata penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar di sela mendampingi kliennya itu.

Yan menyebutkan, H. Muslim dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP. Buktinya yakni fakta persidangan yang termuat dalam salinan putusan PN Mataram.

“Dalam sidang ibu Nuril, terlapor mengaku menelepon dan menceritakan aktivitas seksual dengan wanita lain,” ucapnya.

Tim penasihat hukum Nuril juga melampirkan berita acara pemeriksaan, sewaktu Nuril dan H Muslim sama-sama diperiksa penyidik Polres Mataram terkait kasus ITE setahun silam.

Mengapa butuh waktu begitu lama untuk melaporkan perbuatan atasan Nuril? Bukankah kejadiannya sudah lama terjadi?

Pertanyaan demikian dilontarkan kepada tim penasihat hukum Nuril, yang jumlahnya mencapai 15 advokat. (why)

ACT di NTB masih terus berjalan.

Baik dari penyaluran donasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pembangunan shelter akan terus berlanjut.

Romi mengakui bahwa konsentrasi masyarakat Indonesia lebih banyak ke Palu dibandingkan ke Lombok. Namun, hal tersebut tidak memutuskan semangat relawan untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya.

“Kita tetap bangga dengan relawan yang dengan ikhlas bekerja tak mengenal waktu, untuk membantu saudara-saudara kita di Lombok dan Palu. Kita semoga perjuangan ini bermanfaat dan dapat dilihat oleh masyarakat Indonesia kemudian kita bisa bergerak bersama,” paparnya.

Hal senada disampaikan Kepala Rombongan MRI, Arif Rahman.

Dia mengatakan, kerelawanan bukan hanya aksi untuk membantu korban bencana semata, namun

juga harus menjadi budaya setiap warga Indonesia.

Karena, kerelawanan pada dasarnya ialah rasa peduli yang kemudian dilakukan dalam bentuk aksi sesuai dengan bidang kita. “Kebetulan saya di bidang kesehatan, jadi saat ini di Palu mulai membutuhkan pelayanan medis,” jelasnya.

Meski menurutnya, berat untuk meninggalkan Lombok, karena kondisi Lombok yang belum benar-benar pulih. Namun dia berharap relawan lain yang ahli di bidang kesehatan bisa turut serta melayani masyarakat. Terlebih menjelang musim penghujan ini.

“Banyak penyakit sekarang yang muncul. Salah satunya DBD yang menjadi ancaman serius. Saya mengajak kita semua untuk turut peduli. Karena ACT tidak mungkin bisa mengatasinya sendiri. Perlu kepedulian dari semua pihak,” harapnya. (act/*)

(Suara NTB/ist_Iqbal/act)

FOTO BERSAMA - Branch Manager ACT NTB, berfoto bersama di Depan Posko Induk Tanggap Darurat Gempa Lombok, saat melepas empat relawan ACT NTB ke Palu. Masing-masing adalah, Arif, Herman, Alif dan Ahdiyat.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

Halaman 10

Pelecehan Seksual di Sekolah

Harus Ada Layanan Pengaduan yang Melindungi Hak Korban Mataram (Suara NTB) Ancaman pelecehan seksual di lingkungan pendidikan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, khusus satuan pendidikan untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi. Kasus ITE yang menjerat Baiq Nuril Maknun bisa menjadi peringatan.

Koordinator Program MAMPU BaKTI Sub Office NTB, Nurjanah, menyampaikan, sebenarnya sudah ada regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yaitu Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Namun satuan pendidikan masih belum menyadari hal ini.

Nurjanah menekankan, satuan pendidikan harus memastikan adanya layanan pengaduan yang melindungi hak

korban dengan cara sekolah menerapkan alur layanan yang jelas dengan menerapkan prinsip konfidensialitas.

“Di sekolah ada tenaga khusus seperti BP (Bimbingan Konseling) yang memberikan konseling khusus bagi peserta didik yang memiliki persoalan di sekolah. Tetapi belum meng-cover kebutuhan dan persoalan yang dihadapi tenaga pendidik,” katanya.

Ia menyarankan, perlu dipikirkan adanya tenaga khusus yang juga memberikan layanan pengaduan tenaga pendid-

ikan. Wadah yang biasa digunakan tenaga pendidik biasanya PGRI, IGI, dan lainnya.

“Wadah ini harapannya juga bisa pro aktif untuk menggali persoalan-persoalan di dunia pendidikan,” ujar Nurjanah.

Jika di sekolah belum ada layanan khusus pengaduan kasus kekerasan seksual, menurutnya sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga di luar lingkup pendidikan yang bisa diakses, seperti P2TP2A di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik di kota/ kabupaten maupun provinsi.

Ada juga lembaga-lembag yang konsen dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan nomor yang bisa dikontak.

“Akhirnya penting layanan informasi pengaduan di luar satuan pendidikan ini juga ada di sekolah-sekolah. Atau kedepan perlu ada road show untuk sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekolah,” sarannya.

Nurjanah menegaskan, kalau perempuan mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang harus dilakukan adalah bicara dan suarakan. Korban kekerasan seksual harus berani menyuarakan itu dari berbagai media yang tersedia.

“Karena kalau sendiri menghadapi perlakukan keji seper-

Target Mengajar Awal 2019 UJI Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah bagi guru normatif-adaptif sudah dilaksanakan pertengahan tahun ini. Sementara UKG Non PNS bagi guru produktif dan SLB direncanakan pada bulan Desember ini. Dengan begitu ditargetkan pada bulan Januari 2019 guru yang memenuhi syarat pada UKG itu akan mulai mengajar pada Januari tahun 2019.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/11) lalu. Ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hasil ke Gubernur. “Sudah diusulkan penempatan, tinggal menunggu petunjuk dari pimpinan,” katanya.

Ia berharap penempatan Guru Non PNS normatif-adaptif dan produktif bisa bersamaan. “Harapan kami dari Dikbud dengan diketahui kekurangan guru, bersamaan ditempati, terhitung Januari sudah mengajar,” katanya.

Sebelumnya ia menyamapikan pihaknya baru akan melaksanakan UKG Non PNS setelah seleksi CPNS. “UKG bagi guru produktif dan SLB akan dilakukan setelah tes

(Suara NTB/ron)

H. Aidy Furqon CPNS agar tidak ada tumpang tindih kesibukan. Mudahan banyak dari mereka yang terakomodasi di CPNS,” ujarnya.

Meski demikian, sampai saat ini jumlah pendaftar masih di bawah target jumlah guru yang akan direkrut. Ia menyebutkan, untuk guru produktif SMK, dibutuhkan sekitar 1.500 orang. Namun yang mendaftar hanya 1.026 orang. Sedangkan guru SLB yang berijazah SLB dibutuhkan sebanyak sekitar 150 sampai dengan 200 orang, tapi

pendaftar hanya 101 orang. “Saya khawatir bahwa orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai dibutuhkan mengajar di SMK dan SLB di NTB sangat kurang,” katanya.

Dinas Dikbud NTB masih memberikan kesempatan kepada guru honorer yang memiliki ijazah dan kompetensi di bidang guru Produktif dan SLB untuk mengajukan permohonan. Setelah pengajuan permohonan akan dilakukan UKG bagi guru Non PNS itu. Jika memenuhi standar nilai maka barulah diangkat menjadi guru kontrak daerah.

“Masih sangat kekurangan, bahkan untuk mendaftar pun kita masih kekurangan,” katanya.

Syarat untuk UKG Honorer Produktif dan SLB tidak jauh berbeda dengan UKG honorer SMA. Hanya saja, kata Aidy, ada perbedaan di kompetensinya, karena guru produktif dan SLB memiliki tingkat kekhususan sendiri.

Aidy menegaskan, layak atau tidaknya guru honorer itu dilihat dari uji kompetensi bukan persoalan terpenuhi atau tidak terpenuhi jumlah orang. “Tapi kita lihat kompeten atau tidaknya. Anggaran cukuplah untuk guru normatif dan produktif yang sudah kita siapkan.” ujarnya. (ron)

ti itu justru perempuan menggali lobang kematiannya sendiri secara perlahan. Share pengalaman yang dialami untuk mendapat dukungan publik salah satu cara mengumpulkan kekuatan perempuan untuk melakukan perlawanan.

Dan yang harus didorong revisi UU ITE,” tegas Nurjanah.

Korban Kesulitan Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Mataram, Dwi Setiawan Chaniago menjelaskan, dalam berbagai kondisi kasus kekerasan seksual secara sosiologis, umumnya korban kesulitan bersikap dan memutuskan tindakan yang tepat dalam menyikapi tindakan kekerasan seksual yang dialami.

“Masyarakat perlu paham, bahwa merekam tindakan kekerasan tersembunyi bu-

kanlah respons yang tepat, dan diam dengan pertimbangan menutupi rasa malu, aib, dan takut agar tidak tersebar juga tidak bijak,” katanya.

Dalam hal ini, Dwi menyarankan perlu ada edukasi yang masif terhadap korban kekerasan seksual. Bahwa merespons kekerasan seksual jangan berfokus pada pembuktian personal. Namun lebih bijak dalam menyampaikan keluhan terkait kekerasan seksual tersembunyi. Dan tentunya institusi formal seperti kepolisian melalui unit perlindungan perempuan dan anak serta lembaga sejawat sebagai rujukan sekaligus menyelidiki dan membuktikan dugaan kekerasan yang dialami.

“Artinya membuktikan kekerasan seksual bukan tang-

gung jawab korban, korban hanya perlu melaporkan ke kepolisian dan pembuktian adalah domain pihak berwajib,” ujar Dwi yang juga Dosen Program Studi Sosiologi Unram ini.

Terkait kasus Baiq Nuril Maknun, ia melihat bahwa ada celah hukum yang membuat korban kekerasan seksual berpotensi terjerat kasus seakan hukum tidak berperspektif korban. Celah itu terbentuk, khususnya pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terkategori kekerasan tersembunyi atau hidden violence, seperti dalam kasus pelecehan seksual secara verbal. “Keadaannya dilematis memang dalam kasus kekerasan seksual tersembunyi ini sebab terkendala pembuktian,” ujarnya. (ron)

Ketua PKK NTB Ingatkan Periode Emas Anak Harus Diperhatikan Mataram (Suara NTB) Anak-akan menjadi penerus bangsa, karenanya periode emas tumbuh kembang anak harus benar-benar diperhatikan. Dalam hal ini, Pendidikan anak usia dini (PAUD), menjadi sebuah sarana yang tepat untuk memaksimalkan proses tersebut.

Demikian disampaikan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widiawati, SE., M.Sc, saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis bagi Kader PKK, Pendamping PAUD di Pendopo Gubernur, Senin (19/11).

Menurutnya, usia di bawah 6 tahun, merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai dan pendidikan, termasuk karakter dan mental anak, yang akan dibawanya hingga usia dewasa. Karena, delapan puluh persen perkembangan otak manusia terjadi pada usia tersebut.

Dijelaskan pula bahwa kegiatan bimtek diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan kader PKK, dalam mendampingi pengembangan PAUD di seluruh kabupaten/kota.

“Dalam upaya menuju PAUD Integral Holistik, peran PKK sebagai organisasi yang memiliki kader hingga ke tingkat desa menjadi demiki-

(Suara NTB/ist)

BUKA - Ketua TP PKK Hj. Niken Saptarini Widiawati membuka bimtek bagi kader PKK dan pendamping PAUD di Pendopo Gubernur NTB, Senin (19/11). an penting,” jelas Hj. Niken.

Melalui bimtek ini, diharapkan ibu-ibu bisa menambah ilmu, tentang cara menjadi kader pendamping PAUD yang baik dan benar. “Menjadi pendamping, bersama guru dan

orang tua anak di PAUD, ibu-ibu bisa mengambil peran sebagai “coach”, termasuk dapat memberi masukan, kritik dan saran yang berguna bagi kemajuan PAUD di masa mendatang,” ujarnya mengingatkan. (ham)

Bangun Pendidikan Karakter

Atraksi Kesenian di Pentas Gebyar Seni Pelajar Pukau Penonton Giri Menang (Suara NTB) Ratusan penonton terpukau dengan atraksi seni yang ditunjukkan belasan anak usia SD yang unjuk kebolehan dalam pentas Gebyar Seni Pelajar Dikbud 2018 di Taman Budaya Narmada Lombok Barat, Jumat (16/11). Gebyar seni pelajar ini sendiri bertujuan untuk membangun pendidikan karakter bagi para siswa dan siswi tingkat SD serta SMP. Kegiatan ini rutin dilaksanakan Dikbud Lobar.

Bocah-bocah yang berjumlah 15 penari dan 11 orang yang mementaskan pantomim itu bersumber dari 5 Sekolah Dasar yang berbeda-beda di Lobar itu. Mereka mementaskan sendratari dan pantomim secara bergilir, namun tidak putus dengan diiringi oleh permainan musik yang sangat atraktif dari senior mereka dari beberapa SMP di Lobar.

Panggung seluas 6 x 10 meter itu pun seakan menjadi sempit dengan tingkah kreatif anak-anak itu. Para pengiring musik pun tidak kalah atraktif dan piawainya. Mereka terbagi dalam dua kelompok, satu kelompok memainkan alat musik perkusi tradisional dan satu kelompok memainkan orkestra gitar.

Permainan mereka yang apik dan atraktif pun menjadi magnet tersendiri. Dentuman gendang, bonang, dan petikan gitar mengiring peragaan seni permainan tradisional pun mengundang tepuk tangan yang meriah. Di bawah arahan para guru seni seperti Yuga Anggana, Khaerunnash Mahdi, Gde Agus Mega, dan Ni Putu Ari Handayani mereka telah berlatih dan workshop sejak tanggal 24 Oktober sampai 4 November lalu. Tidak hanya keindahan gerak dan musik secara perorangan, namun mereka digembleng untuk bisa saling bekerja sama dan memperkaya keindahan masing-masing.

“Dalam melatih anak-anak itu, wajar karena mereka bukan profesional namun mereka bersemangat. Itu yang kita utamakan sehingga anak-anak bisa menampilkan yang terbaik,” aku Ni Putu Ari, salah seorang pelatih mereka.

Upik, seorang penari asal SDN 1 Dasan Tereng mengaku senang

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Kadis Dikbud Lobar M Hendrayadi saat menyerahkan hadiah ke peserta.

(Suara NTB/ist)

ATRAKSI - Atraksi kesenian para pelajar ini memukau penonton yang hadir.

(Suara NTB/ist)

HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat hadiri Gebyar Seni Pelajar. penampilan mereka disukai penonton. “Awalnya gugup takut, tapi setelah selesai senang sekali. Senang rasanya bisa ditonton banyak orang,” tutur siswa Kelas 5 itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB H. M. Suruji di kesempatan itu pun tidak kuasa menahan kagumnya.

“Perpaduan yang sangat menarik.

Karya seni adalah salah satu bentuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah seni tradisi karena hidup berkembang dan diwariskan ke tengah-tengah

masyarakat,” puji Suruji.

Suruji berjanji, pagelaran semacam ini akan dipromosikannya ke seluruh Kabupaten/ Kota di NTB. Gebyar Seni Pelajar 2018 ini adalah gelaran ketiga kalinya berturut-turut di Lobar. “Di samping menjadi penyaluran bakat para siswa, kita bisa menjadikannya sebagai ajang pencarian bibit untuk olimpiade seni dan sains,” papar Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid.

Bupati berharap kegiatan seni semacam ini terus digalakkan dan ditingkatkan. Seperti Suruji, Fauzan pun menganggap seni budaya lokal adalah cerminan perwujudan karakter masyarakat, sehingga harus terus dijaga dan dilestarikan.”Kegiatan ini tiap tahun kita selenggarakan dan dari tahun ke tahun kita terus berusaha meningkatkannya. Tahun 2017 kita adakan di bencingah, tahun ini di Gedung Budaya Narmada dan Insya Allah tahun depan kita bisa mengundang kabupaten/kota di NTB untuk ikut menampilkan kebudayaan kabupaten/kotanya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi kontribusi untuk bangsa dan negara kita,” harapnya.(her)

SUARA NTB

Rabu, 21 November 2018

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin hadir di acara Rapat Tim CDM Technical Delegate Panitia Cabor Porprov NTB X, di Hotel Lombok Astoria Mataram, Senin (19/11) lalu.

Puluhan Kelas Batal Dipertandingkan di Porprov Mataram (Suara NTB) Rapat CDM Technical Delegate Panitia Cabor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria Mataram, Senin (19/11) lalu. Rapat yang melibatkan KONI kabupaten/kota dan pengurus cabor itu dilakukan untuk mengklarifikasi nomor dan kelas yang siap diikuti peserta Porprov NTB. Hasilnya, terdapat 65 kelas/nomor yang batal dipertandingkan.

Ketua Tim CDM Technical Delegate, Wibowo Budisantoso yang dihubungi Suara NTB mengatakan jumlah kelas yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi cukup banyak yang dicoret. Dari 350 lebih kelas yang dipertandingkan terdapat 65 kelas/nomor yang batal dipertandingkan.

Pembatalan pertandingan 65 nomor/kelas itu dikarenakan masing-masing nomor tidak memenuhi syarat untuk dipertandingkan. “Ada sebanyak 65 kelas atau nomor yang batal dipertandingkan karena tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Pantauan Suara NTB, rapat CDM Technical Delegate cabor Porprov itu melibatkan KONI kabupaten/kota dan pengurus cabor provinsi. Selain itu hadir Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dan Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin.

Sementara itu beberapa kabupaten/kota melakukan interupsi, pasalnya ada puluhan nomor pertandingan yang batal dipertandingkan. Di cabor atletik misalnya terdapat kurang lebih 5 nomor yang batal dipertandingkan. Diantaranya, estafet 4x100 meter putri, kemudian 110 meter gawang dan tiga nomor lainnya. Selain itu puluhan nomor di cabor lain juga ada yang dibatalkan.

Pembatalan pertandingan di puluhan nomor itu, kata Wibowo karena tidak memenuhi syarat dipertandingkan di Porprov NTB karena kekurangan peserta atau kabupaten/kota yang ikut. Sebagaimana diketahui bahwa pertandingan di masing-masing kelas dapat dilakukan apabila melibatkan minimal 3 kabupaten/kota serta diikuti 4 peserta. (fan)

Alvin Juarai Kejurda Biliar Mataram (Suara NTB) Atlet asal Dompu, Alvin SP, tampil sebagai juara di Kejuaraan Daerah (Kejurda) Biliar yang berlangsung di Arena Biliar Kura-Kura Mataram, Selasa (20/11). Atas kemenangan itu, atlet berusia 21 tahun itu membawa pulang trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan di kelas bola 9 perorangan putra.

Pantauan Suara NTB di lokasi, sebelum memenangkan pertandingan babak final, Alvin lebih dulu menaklukan Komang Rano asal Lombok Barat (Lobar) di babak final. Sementara di partai final Alvin mengalahkan atlet asal Kota Bima, M. Rifaid. Sementara itu peringkat tiga bersama di kelas bola 9 diraih atlet Lobar, Komang Rano dan Misrianto dari Lombok Tengah (Loteng).

Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Tamrin didampingi Ketua Panitia Drs. Adolf Salimbaco diwawancara Suara NTB dilokasi pertandingkan mengatakan Kejurda biliar yang dimulai tanggal 18-20 November itu merupakan kejuaraan yang diselenggarakan oleh POBSI NTB dalam rangka melihat potensi atlet kabupaten/ kota di NTB. Selain itu event itu untuk seleksi atlet yang dipersiapkan di kejurnas tahun ini.

Dia berharap lewat kejurda tersebut akan lahir atletatlet potensial yang bisa mencetak prestasi di level nasional. Selain itu event itu diharapkan akan menjadi ajang pemanasan bagi atlet biliar kabupaten/kota yang akan ambil bagian di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, di Mataram 9-17 November 2018.

“Kita harapkan event ini dapat dimanfaatkan atlet Kabupaten/kota untuk menunjukan kemampuan skill dan teknik, karena mereka (atlet kabupaten/kota) saat ini sedang menjalani persiapan mengikuti Porprov NTB,” ucapnya.

Kejurda biliar tersebut mempertandingkan sebanyak enam kelas, terdiri dari kelas bola 9 single putra, bola 10 single putra, bola 9 single putra usia-20 tahun, bola 9 double putra, bola 10 double putra dan bola 9 single putri.

Juara bola 9 single putra diraih oleh Alvin SP, kemudian Rifaid diperingkat kedua dan juara tiga bersama Rano dan Misrianto. Sedangkan juara bola 10 single putra diraih oleh Masrianto asal Loteng, kemudian Tirta diperingkat kedua serta juara tiga bersama Ari/Hao. Sementara juara di kelas bola 9 doble putra adalah pasangan Iwan/Jaya asal Mataram, Agus/ Ary asal Kota Mataram juara dua serta juara tiga bersama, Andriyansyah/Hari asal Sumbawa dan Zulkifli/Iwan asal KSB. (fan)

(Suara NTB/fan)

ADU KEMAMPUAN - Atlet biliar wanita ikut adu kemampuan di ajang Kejurda Biliar NTB di Arena Kura-Kura Mataram, 18-20 November 2018.

Halaman 11

SUARA NTB

Rabu, 21 November 2018

Halaman 12

Universitas Hamzanwadi Tambah Mitra Kerjasama Internasional Masyarakat Perlu Dibekali Mitigasi Bencana

(Suara NTB/ist).

KERJASAMA - Direktur Kerjasama dan Alumni Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhammad Halqi, M.Pd, Senin (19/11) saat menghadiri dan menjalin kerjasama International Conference yang diselenggarakan oleh International College Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok-Thailand,

Selong (Suara NTB) Universitas Hamzanwadi kembali menambah mitra untuk memperkuat kampusnya mewujudkan kampus yang Berdayasaing Global. Pada momen International Conference yang diselenggarakan oleh International College Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok-Thailand bertemakan, “Globalization and Current Business Trends in Industrial Revolution 4.0” dilakukan penandatangan MoU dengan lima kampus dunia, yakni IQS School of Management-Universitat Ramon Llull-Spanyol, Glasgow Caledonian University-United Kingdom, Ming Dao UniversityTaiwan, Life University-Kamboja, dan Rajamangala University of Technolgy Krungthep Bangkok-Thailand.

Universitas Hamzanwadi diwakili oleh Direktur Kerjasama dan Alumni, Dr. Muhammad Halqi, M.Pd. Pada kesempatan tersebut, Senin (19/11), Halqi menyampaikan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk mengawal visi Universitas Hamzanwadi menjadi kampus Berdayasaing Global. Adapun

poin-poin kerjasama yang disepakati adalah joint riset, Joint research pertukaran pelajar dan staf universitas, share learning program, kolaborasi untuk publikasi dan konferensi, visitting professor hingga berbagai jenis kerjasama yang bisa dibangun antara kedua pihak.

Dikatakan, komitmen memiliki Dayasaing Global ini bukanlah perkara gampang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang intens baik dengan kampus dalam maupun luar negeri.

“Kami juga tetap berikhtiar mencari peluang kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, sehingga banyak program yang dapat terselesaikan dengan baik dalam rangka mewujudkan visi kampus,” ujarnya melalui rilis yang diterima Suara NTB, Selasa (20/11).

“Semoga kedepan cita-cita Universitas Hamzanwadi semakin mudah terwujud dan terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sejatinya keberhasilan itu adalah kemampuan menghadirkan kebaikan-kebaikan seiring perkembangan zaman,” pungkasnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram menjadi daerah rawan terjadinya bencana. Tak hanya gempa bumi.

Gelombang pasang dan banjir sewaktu - waktu jadi ancaman.

Karenanya masyarakat perlu dibekali mitigasi bencana.

Salah satu mitigasi bencana dilakukan Kementerian Sosial bekerjasama Pemkot Mataram membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB).

Kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, KSB merupakan salah satu program unggulan Kemensos untuk melindungi masyarakat dari kerentanan bencana. Esensi dari program tersebut pelibatan masyarakat mitiga-

si bencana atau community based disaster management yang dikombinasikan dengan nilai - nilai kearifan lokal.

“Tujuan utama dibentuk KSB adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” kata Harry, Senin (19/11). Harry menambahkan, kejadian bencana gempa bumi di NTB, khususnya Kota Mataram harus dipahami bahwa daerah ini memiliki resiko terjadinya bencana. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu waspada dan membuat sistem mitigasi.

Kota Mataram dan NTB pada umumnya kata dia, perlu belajar dari Jepang. Masyarakatnya telah mengetahui potensi kerawanan sehingga membekali diri dengan mitigasi. Mitigasi ini harus mulai diterapkan mulai level kelurahan sampai pusat. “Pengurangan resiko bencana jadi tujuan utama,” kata dia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat menekankan, mendekati musim penghujan personel Tagana

LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

harus menyiapkan diri. Mereka sebagai ujung tombak dan memiliki pekerjaan mulia.

Oleh sebab itu, Pemkot Mataram diminta memperhatikan Tagana baik dari segi kesejahteraan, jaminan kesehatan dan suplemen. “Kalau Tagana loyo gimana mau bekerja. Jadi tolong diperhatikan vitaminnya,” tegas Politis PDI Perjuangan itu.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh baru menyadari bahwa mitigasi bencana sangat penting meskipun Kota Mataram bukan menjadi pusat bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Masyarakat memahami bagaimana cara mengevakuasi diri maupun korban jika sewaktu - waktu terjadi bencana alam. (cem)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR 6144 CB NOKA/NOSIN MH1JFD214CK02456/JFD2E1012471 NO BPKB J-04237233 AN DRA ROHANA HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 3884 CF NOKA : NOSIN MHIJFD227DK34339 : JFD2E23399994 AN NIKOMANG SUWARSINI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 5889 CO NOKA : NOSIN MHIJFV11XFK230840 : JFV1E- 1231035 NO BPKB M1072475 AN BUDI TITI YURISDIANTI HLG D’SKTR JALAN CAKRANEGARA

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 21 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 21 November 2018

Halaman 14

Jadi Percontohan Nasional

Kogasgabpad Berperan Besar Tangani Bencana NTB Proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa beruntun yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu, kini terus berjalan. Pelibatan berbagai elemen dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi sangat besar.Tidak terhitung jumlah relawan dari berbagai penjuru negeri ini dengan berbagai profesinya telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam membantu pemulihan pascagempa.

Ribuan personel TNI di-back up Polri juga masih bekerja dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi.

(Suara NTB/ist)

Personel TNI mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan.

Personel TNI menyiapkan konsumsi untuk korban gempa

Personel TNI memperbaiki saluran pipa air yang rusak akibat gempa

Personel TNI meratakan bangunan yang hancur akibat gempa

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah bersama Panglima Kogasgabpad Mayjen TNI Madsuni

(Suara NTB/dok)

Panglima Kogasgabpad saat memimpin rapat

(Suara NTB/dok)

Panglima TNI dan Kapolri didampingi Danrem 162WB meninjau korban gempa

membuat perbedaan berdasarkan kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama,kelas,atau pandangan politik. Ketiga, Independensi.

Artinya, aksi kemanusiaan harus terbebas dari tujuan tujuan politik dan tujuan lain.

Poskogasgabpad terus menerus memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan level untuk percepatan pembangunan rumah tahan gempa NTB. ‘’Seperti penanganan hunian transisi, bahan pangan mudah olah, air bersih, MCK, sekolah darurat dan ruang aman,’’ jelas Mayjen TNI Madsuni.

Pasukan Kogasgabpad dipastikan akan ditarik kembali ke pasu-

terkonsolidasi dalam satu posko. ‘’Sekaligus sebagai uji coba sejauh mana bisa diterapkan dalam penanganan bencana. Alhamdulillah, semua bisa berjalan sesuai harapan dengan hasil kerja mencapai 100 persen,’’ kata Mayjen TNI Madsuni, SE Sabtu (18/11).

Ada tiga poin pokok yang menjadi kegiatan Posko, seperti kerja kemanusiaan, upaya penanganan korban atasnama kemanusiaan wajib ditangani di manapun ditemukan.

Kedua, kegiatan bersifat imparsialitas yakni aksi kemanusiaan dengan memberikan prioritas pada kasus yang paling mendesak dan tidak

(Suara NTB/dok)

pascatanggap darurat, kemudian dibentuk Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Rehabilitasi dan Rekonstruksi NTB menjadi satu satunya perpaduan lembaga dalam penanganan pascabencana yang pernah terbentuk di Indonesia.

Panglima Kogasgabpad Mayjen TNI Madsuni, SE di Posko eks Bandara Selaparang Mataram, mengakui bahwa pembentukan Kogasgabpad NTB ini adalah yang pertama di Indonesia. Kogasgabpad sekaligus sebagai permodelan berupa penggabungan sejumlah kekuatan potensi dalam penanganan bencana yang

bongkaran puing-puing reruntuhan dan rekonstruksi di lokasi gempa, TNI juga mengerahkan sejumlah Batalyon Zipur di antaranya dari Batalyon Zipur-10/2/Kostrad, Batalyon Zikon-13 Kodam XVIII/Kasuari, Pasmar -2 Surabaya, Paskhas dan dari Kodam-V/Brawijaya.

Pengiriman bantuan personel TNI diharapkan mempercepat proses pembersihan puing-puing reruntuhan dan pemulihan bangunan akibat gempa. Sehingga masyarakat korban gempa dapat beraktivitas kembali seperti semula.

Untuk mensinkronkan pelibatan berbagai unsur dalam penanganan

(Suara NTB/dok)

ONGKAT komando penanganan bencana gempa NTB berada di bawah kendali TNI. Di luar personel TNI yang bertugas di NTB, didatangkan 2.924 personel yang bertugas di luar NTB. Para prajurit ini ikut melakukan evakuasi korban hingga pemberian bantuan kemanusiaan. ‘’Pengiriman prajurit dari berbagai satuan di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara,’’ sebut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/8/2018). Pengiriman prajurit itu juga disertai alat dan perlengkapan yang dimiliki oleh TNI. Termasuk bantuan logistik dari TNI, Dharma Pertiwi, Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardya Garini dan masyarakat Indonesia. Fadhilah mengatakan, pemberangkatan personel dan alat perlengkapan, bantuan logistik dan alat kesehatan termasuk para relawan dilaksanakan melalui jalur udara dan laut.

Melalui jalur udara menggunakan Pesawat TNI AU Hercules C-130 A2903, A-1317, A-1318 dan CN A2903, A-295, A-235. Semua pesawat tersebut berangkat dari Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Abdul Rahman Saleh Malang, Adisutjipto Jogjakarta dan Adi Soemarmo, Solo. Sementara, bantuan melalui jalur laut dengan mengerahkan lima KRI, yakni KRI Banjarmasin 592, KRI Teluk Sibolga 536, KRI Teluk Banten 516, KRI Teluk Parigi 539 dan KRI dr. Soeharso 990 sebagai kapal rumah sakit apung.

Untuk mempercepat pem-

kan induk masing masing seiring dengan akan berakhirnya masa penugasan di NTB. Namun demikian, Kogasgabpad akan tetap mendukung organisasi relawan dan pemerintah melaksanakan pembangunan. Tetap memberikan dukungan khusus kepada perempuan kepala keluarga dalam hal pembangunan hunian transisi dan upaya pemulihan ekonomi keluarga.

Madsuni juga memberikan apresiasi setinggi tingginya atas dedikasi para relawan. Kerja Satgas tidak lepas dari peran mereka. ‘’Terima kasih atas semangat, ketulusan dan keikhlasan rekan-rekan relawan datang ke NTB untuk membantu meringankan beban saudarasaudara kita khususnya di Lombok dan Sumbawa yang terkena musibah,’’ ucapnya. Selaku Panglima Kogasgabpad ia berencana pamit untuk kembali ke home base pada Rabu, 21 November hari ini.

Sementara Komandan Posko Darurat Bencana (PDB) Daerah NTB, Kol. Inf. Farid Makruf, MA membeberkan hasil kinerja bersama tim gabungan di lapangan. Dari total rumah rusak 149.715 unit, oleh Satgas telah dibongkar 74.092 unit.

Kemudian total rumah siap dibangun kembali 67,803 unit rumah telah diselesaikan oleh tim di Sektor I, Sektor II, Sektor III dan Sektor IV. Sektor ini dibentuk di masing masing daerah terdampak.

Sementara total terverifikasi Perkim Provinsi NTB sesuai SK Bupati 74.092 unit, Fasos yang sudah dibongkar 698 unit, siap dibanun kembali 445 unit. Sementara Huntara yang telah dibangun oleh berbagai pihak, total 17.557 unit.

Sementara Risha yang sudah jadi sebanyak 11 unit, sedang proses dibangun 503 unit. Sedangkan rumah konvensional sedang dibangun 159 unit, rumah kayu sedang dibangun 23 unit.

Dari total 149.715 unit total rumah rusak akibat gempa yang melanda Lombok dan Sumbawa sejak gempa tanggal 29 Juli 2018, proses membangun kembali rumah dilakukan melalui Pokmas yang dibentuk di masyarakat. Berdasarkan update, Sektor I terbentuk 137 Pokmas, Sektor II terbentuk 42 pokmas, Sektor III telah terbentuk 201 Pokmas, dan Sektor IV telah terbentuk 291 Pokmas.

Ditambahkan, pemerintah membangun Risha sudah mencapai 10 unit dan sedang dibangun 552 unit berikutnya. “Kogasgabpad NTB memberikan bantuan pengawas pembangunan Risha dan personil untuk mempercepat pembangunan,” jelasnya. (ars)

Kasad Jenderal TNI Mulyono cek pengungsi

Personel TNI mengantar sembako menembus wilayah terdampak gempa yang terisolir

TNI bersinergi dengan Polri membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 21 November 2018

Kejagung Tunda Eksekusi Baiq Nuril Dari Hal. 1 Terpisah, Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH mengaku sudah menerima informasi dari Kejaksaan Agung tersebut. Maka pihaknya akan menindaklanjuti instruksi tersebut sesuai surat yang ditembuskan Kejaksaan Agung. ‘’Suratnya (penundaan eksekusi) sudah kita terima tadi pagi (kemarin pagi), ditujukan kepada Kejaksaan Agung ditembuskan kepada kita,” kata Sumedana kepada Suara NTB, Selasa (20/11).

Mendengar penundaan eksekusi itu, Nuril dan tim kuasa hukumnya mengaku gembira. Dengan begitu, ada jeda waktu untuk mempersiapkan PK sembari menunggu salinan putusan MA. Kendati demikian, panggilan eksekusi Kejari Mataram tetap akan dihadiri sekaligus menanyakan secara tertulis ‘’Kami akan tetap hadiri panggilan Kejari Mataram, sebab sebelumnya kami sudah terima panggilan eksekusi. Tapi kami juga akan minta secara resmi surat (penundaan eksekusi).

Bagi kami,tetap minta surat resmi yang menyatakan Kejagung akan tunda eksekusi sampai keluar putusan PK,’’ kata anggota tim kuasa hukum Baiq Nuril, Hendro Purba, SH dalam jumpa pers di Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram, Selasa (20/11) kemarin.

Ditanya, apakah materi PK sudah dikonsep? Koordinator tim Kuasa Hukum Nuril, Joko Dumadi, SH.,MH menegaskan sampai saat ini belum melakukan apapun, sampai salinan putusan. ‘’Artinya, tidak mungkin kami melakukan PK selama salinan dari Kasasi belum keluar. Sebab dasar kami adalah putusan kasasi itu,’’ tegas Joko Dumadi.

Sebab dari uraian pertim-

bangan putusan hakim MA itu akan jadi dasar kajian mencermati kemungkinan terjadi kesalahan putusan.

Ia berharap, dalam pekan ini salinan putusan kasasi sudah keluar dan pihaknya menerima sebagai dasar kajian mengajukan PK. Sementara ini diakuinya masih mengambang, belum ada langkah apapun untuk persiapan langkah PK. Joko Dumadi juga setuju bahwa harus ada kepastian soal penundaan eksekusi dalam bentuk surat. “Yang kita harapkan besok, bukan statemennya saja (tunda eksekusi), tapi surat resmi sampai ada PK,” tandasnya.

Terimakasih Presiden Baiq Nuril yang juga hadir dalam jumpa pers itu tampak beberapa kali melempar senyum. Ia duduk diapit Joko Dumadi, anggota DPR RI yang juga aktivis perempuan nasional Rieke Diah Pitaloka. Nuril mengaku gembira dengan penundaan eksekusi. “Sementara ini saya lega,” ujarnya. Lebih khusus ia berterimakasih kepada presiden RI Joko Widodo yang memberikan dukungan kepadanya untuk mencari keadilan.

“Saya cuma bisa bilang terimakasih sebesar besarnya atas perhatian beliau (Presiden). Beliau mendukung saya meminta keadilan seperti ini,” jelasnya.

Tak disangkanya Presiden secara langsung menyampaikan dukungannya tersebut, demi rasa keadilan yang sedang diperjuangkan mantan honorer SMA 7 Mataram ini.

“Dia (presiden) mendukung saya mencari keadilan, saya berterimakasih sebesar besarnya,” ujarnya lagi. (ars)

TP4D Hentikan Proyek Dinas Perkim di KLU Dari Hal. 1 ‘’Dari hasil pengecekan, paling parah di Lombok Utara.

Makanya rekanan angkat tangan, tidak mau melanjutkan proyek dengan pernyataan resmi,’’ jelasnya.

Alasan force majure memang dibenarkan dalam aturan pengadaan barang dan jasa, pihak rekanan bisa menyatakan mundur karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan alasan rugi.

Situasi ini membuat dilema pihaknya, termasuk Perkim Provinsi NTB. Sebab di sisi lain, warga terdampak gempa berharap bantuan rumah tersebut untuk segera ditempati karena rumah mereka sudah luluh lantak. Namun ada solusi dari Perkim, alokasi anggaran dapat diajukan tahun depan dan menunjuk rekanan lain.

Dedi Irawan mengatakan, TP4D akan melanjutkan prosedur pengawasan proyek tersebut, karena di tempat lain masih berlanjut. Seperti

di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima.

Seperti diketahui, Pemprov NTB melalui Dinas perumahan dan Pemukiman memprogramkan bantuan pembangunan sebanyak 1.129 unit rumah layak huni (RLH) di 175 Desa sasaran sewilayah NTB. Program bantuan itu dianggarkan dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp31,22 miliar lebih.

Pembangunan RLH tersebut mendapat pendampingan dan pengawalan dari TP4D Provinsi NTB yang bertugas memberi advice hukum agar proyek tersebut terlaksana secara tertib dan lancar. Program pembangunan RLH tipe 21 untuk masyarakat kurang mampu. (ars)

Tingkat Kehadiran ASN Pemprov NTB Meningkat Dari Hal. 1 Dirjaharta mengatakan, tujuan kegiatan pembinaan, pengawasan dan monitoring ASN ini untuk mengetahui tingkat kedisiplinan atau ketaatan ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari sebagai abdi negara dan masyarakat. Baik PNS maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. Dikatakan, kegiatan pembinaan, pengawasan dan monitoring ASN tersebut dilaksanakan selama 10 bulan (Januari - Oktober). Dilaksanakan saat jam masuk kerja pagi, saat jam masuk kerja siang setelah istirahat. Sedangkan sasaran lokasi adalah OPD baik dinas, badan, biro pada Sekretariat Daerah, dan UPTD/UPTB/Kantor Cabang Dinas yang ada di Kota Mataram. ‘’Sedangkan UPTD/UPTB/ KCD yang ada di kabupaten/ kota yang jauh seperti di Pulau Sumbawa dan Kabupaten Lotim, Loteng, KLU, dan sebagian Lobar belum pernah dilakukan pembinaan, pengawasan dan monev. Mengingat belum tersedia anggaran yang cukup,’’ jelas Dirjaharta.

Hasil sidak yang dilakukan Satpol PP, pada Januari terdapat 88 ASN indispliner dari jumlah 2.774 ASN yang tersebar di 29 OPD. Atau sebanyak 3,17 ASN yang indispliner.

ASN yang indisipliner ini karena tidak apel pagi, meninggalkan jam kerja, tidak apel sore dan tanpa keterangan.

Pada bulan Februari, Satpol PP empat kali melakukan sidak. Pada sidak pertama, ASN yang indipliner sebesar 5,61 persen, sidak kedua 0,56 persen, sidak ketiga 1,53 persen dan sidak keempat 0,94 persen.

Pada April dilakukan dua

kali sidak, ASN indispliner sebanyak 13,49 persen di lingkup Setda NTB dan 4,88 persen pada 21 OPD dan Setda NTB. Selanjutnya pada Mei, sebanyak 0,67 persen ASN yang ditemukan indisipliner.

Juli dan 12 September masing-masing 2,34 persen dan 11,13 persen. Pada 13 September kembali dilakukan sidak, hasilnya sebanyak 0,99 persen ASN yang indisipliner. Terakhir pada Oktober, ASN yang ditemukan indisipliner sebanyak 4 persen pada 20 OPD. Secara keseluruhan, ASN yang indisipliner sejak Januari Oktober sebesar 4,4 persen.

Dirjaharta menambahkan masih ditemukan sejumlah ASN yang telat masuk kerja atau tidak apel pagi. Dan telat masuk kerja kembali pada siang hari setelah istirahat siang setiap bulannya tanpa keterangan. Namun dari hasil pengecekan, bukan orang yang sama tetapi orangnya berbeda.

Hasil pembinaan, pengawasan dan monev tersebut telah dikirim ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pembinaan internal.

Satpol PP menyarankan kegiatan pembinaan, pengawasan dan monev harus dilaksanakan secara rutin dan terus menerus di seluruh kabupaten/kota seNTB secara terpadu bersama BKD, Inspektorat dan Satpol PP. ‘’Agar lebih baik lagi hasilnya serta perlu juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah SMA/ SMK yang menjadi kewenangan Pemprov sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,’’ katanya. (nas/*)

Halaman 15

Pemprov Surati Produsen Air Mineral Pedagang Pasar Tak Bergairah Mataram (Suara NTB) Masyarakat mulai mengeluh. Air mineral, dalam kemasan maupun galon mengalami kenaikan, sejak terjadinya gempa. Meski kondisi sudah normal, harga justru tak ikut menyesuaikan (turun). Produsen masih memberlakukan harga tinggi.

Kenaikan harga air mineral ini sedang menjadi perhatian publik. Masyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi air mineral, mulai merasakan ketergantungannya ketika harga air mineral merangkak naik. Terutama, air mineral produksi PT. Narmada Awet Muda.

Asniah, salah satu pedagang lapak di Kota Mataram mengeluhkannya. Kenaikan harga mineral dalam kemasan kardus misalnya. Sebelumnya Rp16.000/dus, sekarang menjadi Rp20.000/dus. Kenaikan terjadi tanpa pemberitahuan penyebab oleh perusahaan.

Akibat dari kenaikan harga sepihak oleh perusahaan ini, Asniah harus menaikkan harga jual per gelas. Dari yang biasanya Rp500 menjadi Rp1.000.

“Ini sudah gempa, harusnya harga air ini ndak seperti ini. Kasian orang-orang yang beli,” katanya.

Ternyata tidak hanya Asniah yang mengeluh. Tidak sedikit juga pedagang-pedagang lapak lainnya yang merasa berat hati. Ada juga yang menyampaikan keluhannya langsung di media sosial. Yang menjadi keberatannya, air hanya disedot sebagaian besar dari sumber mata air di Narmada, kemudian dikemas dan dijual. Beda halnya dengan barangbarang impor yang harganya fluktuatif, mengikuti pergerakan nilai tukar Dolar AS. Keluhan kenaikan harga air mineral ini sampai ke Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Terutama keluhan masyarakat di media sosial. Secara bersamaan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyampaikan, Senin (19/11), tim dari Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) bersama perwakilan dari Polda NTB, dan Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat melakukan kunjungan dadakan ke kantor pe-

masaran PT. Narmada Awet Muda di Sweta.

Ditemui perwakilan perusahaan, Markus dan Wawan dari bagian marketing. Tim juga bergerak langsung menuju pabrik kemasannya di Narmada. Disini tim ditemui Kiong, Plant Manajer.

Keterangan dari masing-masing yang ditemui oleh tim Satgas Pangan ini terjawab. Kenaikan harga eceran air Narmada telah mengalami kenaikan tiga kali (Bulan Juli dua kali dan bulan Oktober satu kali). Kenaikan harga dilakukan karena adanya kenaikan harga bahan baku plastik galon.

Selain itu, didapat keterangan, operasional pemeliharaan mesin olah air yang cukup tinggi. Misalnya untuk penggantian saringan air yang biasanya 4 bulan sekali, menjadi empat kali dalam 2 bulan. Selain itu, alasan perusahaan adalah untuk untuk menghindari pemecatan karyawan karena beban perusahaan semakin berat.

Untuk mendapat penjelasan secara tertulis, Dinas Perdagangan diminta bersurat ke Direktur PT. Narmada Awet Muda.

“Saya sudah minta untuk menyurati perusahaan. Minta secara detail untuk perbandingan harga dengan merek lainnya. Karena Satgas Pangan juga turun,” demikian Hj. Selly.

Kepala Bidang SPK Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Haryono menambahkan, secara kebetulan tim turun ke perusahaan untuk memastikan alasan-alasan menaikkan harga.

Rencananya, seluruh perusahaan produksi air mineral juga akan didatangi untuk memastikan perbandingan harganya.

Haryono mengatakan, pemerintah mengambil langkah persuasif. Rencananya akan ada imbauan. Menyusul adanya perintah presiden agar tidak ada kenaikan harga terkait terjadinya musibah gempa di Lombok.

“Jangan sampai memberatkan konsumen.

Yang kita khawatirkan, produsen-produsen lain juga akan mengikuti kenaikan harga ini. Apalagi tidak ada kenaikan harga BBM, tidak ada alasan menaikkan harga produk,” ujarnya.

Perusahaan juga diminta agar berpihak kepada konsumen dan tidak saling memberatkan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW telah dimulai.

Musim yang biasanya panen rezeki bagi pedagang-pedagang di pasar, tahun ini, ekspektasi para pedagang tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Perputaran uang sedang lesu.

Mutiah, salah satu warga Kota Mataram nampaknya tak bersemangat melakukan persiapan, memperingati hari besar Islam ini. Padahal, peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW setiap tahunnya diperingati sangat meriah.

Bulan peringatan selalu banyak menu, banyak sajian. Beragam jenis masakan tradisional bisa dijumpai. Terutama di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Peringatan Maulid Nabi bahkan lebih meriah dibanding peringatan hari raya Idul Fitri.

Mutiahmenyebutperingatandengan menu-menu maulid dilakukan hanya seadanya. Tahun-tahun sebelumnya, banyak menu yang bisa dibuat. Tahun ini berbeda, harga-harga kebutuhan terus merangkak naik. Tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat.

Yang paling dominan disorot, soal harga telur, ayam dan daging. Musim maulid, biasanya menu-menu dari bahan baku itulah yang paling banyak dibuat. Belum lagi harga ragi-ragian juga mulai mengalami kenaikan.

“Dulu enak buat poteng, jaje tujak, buat opor ayam, dendeng. Sekarang ndak bisa. Harga-harga bahan bahannya yang mahal. Kita ndak berani undang tamu seperti tahun-tahun lalu,” kata Mutiah siang kemarin.

Berdasarkan pemantauan langsung ke pasar induk Bertais, Mataram, harga beberapa kebutuhan strategis maulid ini mengalami kenaikan. Misalnya, bawang merah dari sebelumnya

harga Rp12.000/Kg menjadi Rp17.000 sampai Rp18.000 perkilo. Alasan para pedagang, kenaikan diakibatkan karena kurangnya pasokan.

Sementara Siti Supartimah, salah satu pedagang daging pasar percontohan ini juga menyebut mulai terjadi kenaikan harga daging.

Biasanya harga antara Rp115.000 sampai Rp120.000 perkilo, dinaikkan menjadi Rp125.000 sekilo.

Kenaikan terjadi karena penyesuaian harga yang dilakukan oleh pejagal.

Pedagang mengharapkan kenaikan mestinya tak terjadi. Saat kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Perputaran uang, dan jumlah orang yang berbelanja masih saja sepi. Jika dilihat, jualan daging Supartimah hingga mendekati azan dzuhur Senin (19/11) kemarin masih terlihat menumpuk di atas meja.

Demikian juga pedagang-pedagang lain.

Di hari-hari biasa, ia bisa meraup omzet hingga Rp10 juta, belakangan mengalami penurunan yang berarti.

“Karena faktor gempa ini. Ndak ada orang yang masak-masak. Beda seperti tahun – tahun lalu,” demikian Supartimah.

Sementara pedagang daging ayam lainnyamengaku,masihbelummenaikkan harga meskipun Maulid. Alasannya sama,masihsepinyapembeli.Parapedagang ini melihat tahun lalu jauh lebih menggiurkanmusimmaulidnya,dibanding tahun ini. Tidak bisa dipungkiri, faktorgempasangatbesarpengaruhnyaterhadap konsumsi rumah tangga.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suntono mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai terjadinya kenaikan hargaharga di bulan maulid ini. Dalam jejak historisnya, kenaikan harga kebutuhan di bulan maulid, akan mengerek kenaikan inflasi. (bul)

Hanya 818 Pelamar CPNS Penuhi ’’Passing Grade’’ di NTB Dari Hal. 1 Agar dapat dipertimbangkan menjadi kebijakan pemerintah pusat menyikapi persoalan seleksi CPNS 2018, yang banyak peserta tak lulus passing grade.

Fathurahman merincikan hasil tes SKD untuk masingmasing Pemda di NTB. Untuk Pemprov NTB, jumlah pelamar yang tak memenuhi passing grade 5.281 orang. Hanya 114 pelamar yang memenuhi passing grade, sedangkan jumlah formasi sebanyak 433 formasi.

Kemudian, Kota Mataram,

dari 6.350 pelamar tak memenuhi passing grade. Pelamar yang memenuhi passing grade hanya 161 orang dengan jumlah formasi 262. Lombok Barat, jumlah formasi yang tersedia sebanyak 219 formasi. Sebanyak 86 pelamar yang memenuhi passing grade. Sedangkan 7.109 pelamar tak memenuhi passing grade.

Lombok Tengah, sebanyak 54 pelamar yang memenuhi passing grade. Sebanyak 3.132 pelamar terpental. Sementara formasi yang diperebutkan sebanyak 481 formasi. Lombok Timur tersedia 225 formasi. Pelamar yang memenuhi

passing grade sebanyak 109 orang.

Sedangkan pelamar yang tak memenuhi passing grade 5.766 orang.

Lombok Utara, formasi yang tersedia sebanyak 274 formasi.

Pelamar yang memenuhi passing grade hanya 79 orang. Sedangkan yang tak memenuhi passing grade 3.799 pelamar.

Sumbawa Barat, formasi yang tersedia sebanyak 238 formasi.

Pelamar yang memenuhi passing grade hanya 43 orang. Sedangkan yang tak memenuhi passing grade 2.328 pelamar.

Selanjutnya, Sumbawa sebanyak 4.485 pelamar tak memenuhi

Tak Sekadar Jadi Tempat Ibadah Dari Hal. 1 Dalam pengelolaan masjid, harapannya dapat terjadi kerjasama dan sinergitas yang baik antara badan pengelola dan imam besar dalam pelaksanaan tugas.

Begitupun harapan bupati, terjadi di masjid-masjid yang ada di kecamatan dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lotim.

Setiap desa dan kecamatan harus memiliki satu masjid binaan dan menanggung opera-

sional masjid seperti memberikan honor kepada guru ngaji, marbot dan imam masjid.

Menjadi imam masjid itu harus penghafal Quran. Imam masjid desa setidaknya merupakan hafiz Al-Qur’an 15 Juz. Sedangkan imam masjid kecamatan minimal 20-25 Juz. Imam masjid diharapkan menjadi imam yang handal baik dari segi tajwid dan makhrajhurufnya.Dengandemikian, kata bupati akan menambah kekhusukan dalam melaksana-

kan ibadah salat. Rencananya, pengaturan terkait hal itu akan coba dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) atau Peratuan Daerah (Perda).

Imam Besar Masjid Al MujahidinyangdikukuhkanBupatiadalah, TGH. Ishak Abdul Gani, LC. Sedangkan personalia Badan Pengelola Masjid, Ketua Umum Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenLombokTimur danWakilKetua Umum, Drs. H. Mahsun Faisal sertapenguruslainnya.(rus)

PAD 2019 Diproyeksikan Turun Dari Hal. 1 Penurunan tersebut, kata Iswandi, sebagian besar bersumber dari komponen lain-lain PAD yang sah dan retribusi daerah.

Penerimaan PAD 2019 direncanakan bersumber dari pajak daerah 79,70 persen, retribusi daerah 1,42 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3,89 persen dan lainlain PAD yang sah sebesar Rp14,99 persen.

Dalam RAPBD 2019, penerimaan pajak daerah yang merupakan andalam sumber PAD kembali mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 2019 direncanakan meningkat menjadi Rp403 miliar. Atau bertambah Rp40,62 miliar dari PKB 2018 yang besarnya Rp362 miliar.

Khusus untuk wajib pajak yang menunggak PKB, Pemprov akan menyiapkan juru sita pajak. Sebanyak 20 juru sita pajak sudah dilatih tahun 2018 ini. Pada Desember mendatang, juru sita pajak tersebut akan dikukuhkan pemerintah daerah. ‘’Tahun 2019, yang menunggak di atas 2 tahun akan dilakukan upaya-upaya yang bersifat pemaksaan dengan melibatkan juru sita pajak,’’ tegasnya.

Tahun ini, kata Iswandi dilakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat. Untuk menampung kendaraan yang disita, telah disiapkan tempat di beberapa kabupaten/kota termasuk mobil yang akan mengangkut kendaraan roda dua yang disita.

Selain target PKB yang meningkat, penerimaan BBNKB juga ditargetkan meningkat 8,13 persen atau bertambah Rp28,54 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga target penerimaan BBNKB 2019 sebesar Rp379,48 miliar. Peningkatan tersebut, kata Iswandi, dengan asumsi terdapat kenaikan potensi kendaraan baru dari peningkatan daya beli masyarakat sebesar 8,13 persen.

Di samping itu, PBBKB tahun anggaran 2019 direncanakan meningkat 9,43 persen atau bertambah Rp21,27 miliar dari anggaran 2018 sebesar Rp225,59 miliar lebih menjadi Rp246,87 miliar lebih pada tahun 2019.

Peningkatan ini sesuai dengan pertumbuhan realisasi PBBKB sampai triwulan III 2017 ke 2018.

Selanjutnya, penerimaan PAP 2019 direncanakan sebesar Rp1,2 miliar lebih atau meningkat 10 persen. Atau bertambah Rp110 juta dari 2018 yang ditragetkan sebesar Rp1,1 miliar. Kemudian penerimaan pajak rokok pada 2019 sebesar Rp310 miliar. Atau menurun sebesar 12,21 persen atau berkurang Rp43,10 miliar dibandingkan 2018.

Iswandi menambahkan pada komponen retribusi daerah pada 2019 direncanakan sebesar Rp23,80 miliar. Atau berkurang Rp35,67 miliar atau menurun 59,98 persen dibandingkan retribusi daerah 2018.

Penurunan tersebut, kata Iswandi disebabkan sebagian besar komponen retribusi jasa usaha menurun Rp35,72 miliar lebih. Yang disebabkan rusaknya aset atau potensi retribusi

akibat terdampak bencana gempa beberapa bulan lalu. Dan adanya perubahan kebijakan objek yang dimiliki daerah dialihkan menjadi kewenangan pusat seperti Balai Pelatihan dan Kesehatan Provinsi NTB. Pada 2019, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp65,45 miliar atau bertambah Rp3,15 miliar dibandingkan 2018. Peningkatan tersebut bersumber dari dividen PT. Bank NTB Syariah.

Selain itu, pada komponen lainlainPADyangsahpada2019direncanakan Rp252,18 miliar atau berkurang Rp100,53 miliar dibandingkan anggaran 2018.

Penurunan tersebut, jelas Iswandi karena terdapat beberapa objek penerimaan yang sifatnya temporer. Sehingga tidak ditargetkan akibat tidak dapat diprediksi .

Seperti penerimaan reimbust maupun peneriman dari hasil penjualan aset yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan untuk komponen yang bersifat tetap penurunannya disebabkan adanya prediksi administrasi pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Misalnya penurunan penerimaan LHP, penurunan penerimaan deposito.

Bagian lain dari penerimaan daerah adalah dana transfer dari pemerintah pusat/daerah lainnya. Penerimaan dana perimbangan 2019 direncanakan sebesar Rp3,47 triliun atau meningkat 4,74 persen atau bertambah Rp157,33 miliar dibandingkan 2018 yang sebesar Rp3,31 triliun. (nas)

Jangan Dilemahkan UU ITE Dari Hal. 1 Jika korban kemudian dikriminalkan, maka akan timbul dua petaka sekaligus. Selain perempuan menjadi korban kejahatan seksual, juga menjadi korban dalam proses tindak pidana. ‘’Jangan dilihat tindakannya saja, tapi lihat bahwa korbannya pangkat dua. Sudah korban dilecehkan, dipidana pula,’’ kritiknya.

Aktivis perempuan ini mengajak semua pihak berterimakasih kepada Baiq Nuril yang berani mengungkap kasus

ini, meski pun akhirnya harus diproses pidana. ‘’Semua orang yang puya keluarga perempuan, kita berjuang, suarakan perlawanan untuk perempuan Indonesia,’’ tandasnya.

Rieke yang kini duduk di Komisi VI DPR RI menolak keras perlawanan perempuan yang dengan mudah dianulir dengan UU ITE. Lagi lagi konteksnya menurut dia sama sama, urusan pencemaran nama baik. ‘’Bayangkan, jika dia lemah secara status sosial, maka mudah dipatahkan,’’ tandasnya.

Sebagai anggota Badan Legislasi, kini ia memperjuangka dua hal sekaligus dan ada hubungannya dengan kasus Nuril yang dipecat dari pekerjaannya sebagai Honorer SMAN 7 Mataram.

Komisi VI saat ini sedang memperjuangkan revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuannya,agaradakepastiandan perlindungan hukum bagi non PNS. Sebab para pekerja non PNS tidak punya perlindungan hukum, sebagaimana dialami Nuril. Kedua, memperjuangkan RUU penghapusan kekerasan seksual. (ars)

passing grade. Pelamar yang memenuhi passing grade hanya 57 orang dengan jumlah formasi 275.

Dompu, jumlah formasi yang tersedia sebanyak 229 formasi. Sebanyak 26 pelamar yang memenuhi passinggrade.Sedangkan4.124 pelamar tak memenuhi passinggrade.

Di Bima, sebanyak 8.868 pelamar tak memenuhi passing

grade. Pelamar yang memenuhi passing grade hanya 68 orang dengan jumlah formasi 352.

Terakhir Kota Bima, jumlah formasi yang tersedia sebanyak 198 formasi. Sebanyak 21 pelamar yang memenuhi passing grade. Sedangkan 1.321 pelamar tak memenuhi passing grade. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 21 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tingkatkan Kualitas Hidup

BKKBN Gencarkan Promosi KB dan KR ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, BKKBN Perwakilan NTB, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS, BPJS Kesehatan bersama mitra kerja kembali menggelar kegiatan sosialisasi terkait pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).

Kali ini sosialisasi dilakukan di Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Senin (19/11).

Kegiatan sosialisasi dengan tema Promosi Pelayanan KB dan KR Berkualitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Bersama Mitra Kerja, dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Ketua Komisi IXDPRRI,Hj.Ermalena,MHS, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat, Drg. Widwiono, M.Kes, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram Sutrisno, Kepala BPJS Cabang Mataram, serta Sekretaris Camat Sandubaya, Muslehaddin.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh ratusan masyarakat di Kelurahan Mandalika sebagai peserta.

Sekretaris Camat Sandubaya, Muslehaddin meminta masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan sosialisasi ini untukmempertanyakanhal-hal yang belum dimengerti. Karena narasumberyanghadirmerupakan yang ahli dibidangnya. Sehingga dalam kegiatan sosialisasi pelayanan KB dan KR Berkualitas, para peserta terutama para kader posyandu bisa mengerti tentang tujuan program KB dan KR. “Momen ini harus dimanfaatkan sebaikbaiknya, ajak belia untuk berkomunikasi langsung. Mudahmudahan dalam kegiatan dalam sosialisasi ini, para ibuibu pahami apa yang dimaksud dari program yang akan disampaikan. Kalau kurang jelas ditanyakan,sehinggayangtadinya yangkurangjelasdengansosialisasi ini bisa meningkatkan pemahaman,” ujarnya.

DirekturBinaKesertaanKB Jalur Swasta BKKBN Pusat, Drg. Widwiono, M.Kes, dalam sambutannya mengatakan,

pada tahun 2019 mendatang seluruh masyarakat Indonesia harus menjadi peserta BPJS. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis terutama di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS. Peserta BPJS juga akan mendapatkan pelayanan KB secara gratis.

“SeluruhmasyarakatIndonesiatermasuk Kota Mataram, kalau berobat gratis. Selama di faskes yang bekerjasamadenganBPJS.TermasukjugapelayananKB,maupasang IUD, mau pasang implant. Kalau adaunek-unektentangkepesertaan BPJS-nya bisa disampaikan ke ibu Hj. Ermalena,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Drg. Widwiono menanyakan jumlah anak peserta sosialisasi. Di mana, masih banyakpesertayangmemilikianak lebih dari dua.

Semementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, Sutrisno mengatakan, pihaknya akan tetap mensosialisasikan pentingnya KB. DP2KB Kota Mataram menargetkan untuk peserta baru sebanyak 10 ribu lebih dan saat ini sudah tercapai 70 persen. Peserta baru ini lebih banyak diarahkan untuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dalam membantu sosialisasi KB, Kota Mataram memiliki kader posyandu sebanyak 806 yang memiliki SK Walikota Mataram.

Selain itu, secara keseluruhan jumlah peserta KB yang harus dijaga yaitu sebanyak 56 ribu lebih. Untuk merawat puluhan ribu peserta KB ini, DP2KB Kota Mataram memberikan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. “Ini kami harus jaga jangan sampai putus pak. Cara kami memberikan apapun yang dibutuhkan oleh kesehatan, faskes-faskes ini kami berikan semua yang penting untuk program ini,”katanya.

Namun terkait dengan masih adanya masyarakat yang belum ber-KB, akan menjadi tugas kedepan agar semua menggunakan KB. Karena penggunaan KB sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kepala BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, mengatakan,sudahmerasasenang dengan capaian program KB di NTB khususnya di Kota Mataram.

Karena dengan KB, bisa mengendalikan jumlah penduduk serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dicontohkan, sekitar tahun 1970 silam, Provinsi NTB

dikenal dengan usia harapan hidup masyarakat di daerah ini sangat rendah yaitu 35 tahun. Hal ini disebabkan karena jumlah ibu melahirkan sangat tinggi. Di mana seorangibumelahirkan6–7orangbayi.

“Satu orang melahirkan 6 – 7 orang bayi. Tapi itu rata-rata, banyak yang melahirkan 10 orang bayi dan bahkan ada yang melahirkan sampai 22 orang bayi. Jadi bisa dibayangkan. Tetapi dari banyak yang lahir itu sebagian di antaranya meninggal dunia. Karena banyak yang melahirkan, maka angka harapan hidup kita menjadi rendah,”kata Makripuddin.

Saat ini, dengan adanya program KB rata-rata ibu melahirkan itu 2 hingga 3 orang anak. Hal ini berdampak pada angka usia harapan hidup di Provinsi NTB menjadi lebih bagus. Adapun angka usia harapan hidup di NTB untuk perempuan yaitu 72 tahun, sementara laki-laki 63 tahun.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan CabangMataram,NengahDwijendraatmaja mengatakan, warga Kota Mataram yang sudah menjadi peserta BPJS yaitu mencapai 85 persen. Dirincikan, sebanyak 20

ribupesertaBPJSyangdibayarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, 85ribumerupakanpesertamandiri dan sekitar 25 ribu masih menunggak pembayaran. Sehingga untuk bisa menikmati pelayanan kesehatan, peserta JKN mandiri harus membayar iuran setiap bulan.

“Bagi yang punya kartu JKN itu dijamin pelayanan KB nya. Pelayanan KB bagi peserta JKN memang benar-benar maksimal dan tidak ada pungutan biaya oleh fasilitas kesehatan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Bidang Tenaga Kerja dan Kesehatan, Hj. Ermalena, MHS, dalam kesempatan tersebut dimanfaatkanuntukberdialogdenganibu-ibu peserta sosialisasi. Dia menegaskan, program KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui program tersebut kualitas SDM di daerah ini akan lebih meningkat.

Biasanya penyebab putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai semua anak-anaknya melanjutkan pendidikan. Peningkatan kualitas SDM ini sangat penting agar bisa seimbang dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga tenaga kerja di NTB tidak

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin memberikan sambutan dalam acara sosialisasi bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, MHS, BPJS Kesehatan bersama mitra kerja terkait pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) di Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Senin (19/11) didatangkan dari luar daerah , dan masyarakat lokal hanya menjadi penonton. “Kualitas Sumber Daya Manusia kita jaga dengan cara jangan sampai anak kita tidak sekolah. Harus bersekolah agar anak kita itu menjadi hebat punya dayasaingbisalebihhebatdariyang lain. Baru kita bangga baru kita senang,”harapnya.

Ermalena menerangkan, saat

di Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat menyebutkan, data penerima jaminan hidup yang telah diterima sejumlah 19 ribu jiwa. Pencairan dana stimulan itu tergan-

Dalam kesempatan itu Ermalena memberikan satu unit kipas angin kepada Lurah Mandalika, satu unit werless untuk pengurus ponpes. Pada akhir sosialisasi, panitia menyiapkan hadiah menarik bagi peserta yang memenangkan undian. Hadiah yang disiapkan seperti kulkas, kipas angin dan juga rice cooker. (azm/*)

Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat, Drg. Widwiono, M.Kes, saat memaparkan materi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena berada di tengah-tengah warga saat memaparkan materi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena dan Dr. Drs. Lalu Makripuddin saat memberikan hadiah kepada lurah Mandalika.

Petugas Pelayanan memberikan penyuluhan kepada calon peserta KB.

Pelayanan petugas berupa pemasangan alat kontrasepsi KB kepada warga.

Warga yang hadir antusias mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber

Kemensos Segera Cairkan Bantuan Jadup Mataram (Suara NTB) Kementerian Sosial berjanji segera mencairkan bantuan stimulan Rp4,58 miliar untuk jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa bumi di Kota Mataram. Bantuan itu dicairkan setelah proses administrasi selesai

ini sedang diupayakan penambahan jumlah fasilitas kesehatan.

Karena jumlah antrian di setiap fasilitas kesehatan cukup panjang sehingga mempengaruhi kualitas layanan. Selain itu, masyarakat disarankan untuk mengikuti gerakan masyarakat menuju sehat (Germas) dengan cara olahraga, makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan.

tung dari kecepatan kabupaten/kota mengajukan. “Ini tergantung kecepatan kabupaten/ kota mengajukan,” kata Harry dikonfirmasi Senin (19/11).

Data yang telah diverifikasi dan mendapatkan ketetapan melalui SK bupati/wa-

likota akan diproses ke Kementerian Keuangan.

Harry menyebutkan, dari 19.000 lebih data penerima Jadup, tiga kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa, Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara yang belum mengajukan. Sedangkan, Kota Mataram data yang telah diterima 7.642 jiwa Jika dihitung secara resmi

kata dia, anggaran yang segera diproses untuk Kota Mataram sekitar Rp4,58 miliar.

“Ini kemajuan bagi Kota Mataram karena segera mengirim datannya,” tambahnya.

Secara keseluruhan anggaran bantuan stimulan yang disiapkan Rp11,4 miliar. Dana tersebut siap pakai. Artinya, jika verifikasi data selesai, bulan Januari pun bisa dicairkan. Pe-

nyalurannya melalui rekening penerima bantuan. “Kita salurkan lewat rekening,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati mengaku, data penerima Jadup telah dikirim ke Kemensos 9.856 jiwa. Data sebelumnya telah disesuaikan melalui SK Walikota Mataram. Jadup diterima warga Rp 10.000/orang tiap hari. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi korban gempa bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. (cem)

Harry Hikmat