Edisi Rabu 21 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 21 AGUSTUS 2019

Polda NTB Bidik Hibah Bansos Pemprov NTB 2018 Mataram (Suara NTB) – Dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah Provinsi NTB tahun 2018 sebesar Rp15 miliar sebagiannya diduga tidak mengalir ke penerima. Terindikasi penerima menyelesaikan administrasi pembayaran Bansos, namun uang tak kunjung diterima. Penyidik Polda NTB akan membidik dugaan korupsinya.

Bersambung ke hal 15

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 133 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TAK BERFUNGSI - Air mancur yang berada di Islamic Center tak berfungsi lagi. Air mancur ini hanya beroperasi enam bulan setelah selesai pembangunan pada awal 2018 lalu.

Beroperasi Enam Bulan, Air Mancur IC Tak Berfungsi

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Air mancur yang berada di areal Islamic Center (IC) NTB tak berumur panjang. Proyek yang selesai dibangun awal 2018 tersebut, hanya beroperasi selama enam bulan. Setelah itu, air mancur tersebut tidak berfungsi.

Kepala UPT Islamic Center Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Sulaiman Jamsuri mengatakan, informasi yang

diperoleh bahwa kolam air mancur tersebut bocor. Ia tak mengetahui penyebab rusaknya air mancur tersebut. Tetapi kemungkinan akibat gem-

diperbaiki lagi. Mungkin iya (rusak karena bencana). Karena gesekan di keramik itu, jadi bocor dia kolamnya,’’ kata Sulaiman dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/8).

Proyek tersebut dibangun tahun anggaran 2017 lalu termasuk basement parkir dengan nilai kontrak Rp 9,292

pa beruntun yang terjadi pertengahan tahun lalu. ‘’Tapi akan diperbaiki tahun ini proyeknya. Lagi digeber, diselesaikan. Akan

miliar. Proyek ini dengan nama pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IC (lanjutan) pada 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar lebih.

Berdasarkan data LPSE NTB, lelang proyek ini diikuti 56 peserta.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Proyek Fasilitas Rehabilitasi IC Dianggarkan Rp3 Miliar Diperpanjang Sampai Pendukung IC Disorot yang memenangkan lelang dengan nilai kotrak Rp9,292 miliar. Belum termasuk konsultan pengawas untuk CV. AT senilai Rp450 juta, sehingga total anggaran menjadi Rp10 miliar.

Selain air mancur, termasuk dalam satu paket anggaran berupa basement atau area parkir bawah tanah. Dari sejumlah blok, hanya blok B yang difungsikan.

Bersambung ke hal 15

H. Azhar

(Suara NTB/dok)

Kebangkitan Rinjani Setahun Pascagempa (2-habis)

Menandai Hidupnya Kembali Para Pelaku Wisata Seperti mendapati kehidupan baru dari sumber lama, para pelaku wisata menyambut antusias dengan dibukanya pendakian Rinjani. Peluh para porter dan guide kembali bercucur melayani perjalanan wisatawan, yang berarti mereka sedang mendulang rupiah.

Bagaimana kehidupan mereka setelah jalur trekking dibuka?

MUSIK cilokak Sasak mengalun merdu dari loudspeaker terselip di salah satu keranjang yang dipikul Hadianto (30).

Sesekali lagu campur sari.

Pada playlist berikutnya paling aneh, lagu Sabyan Gambus versi remix, khas suasana diskotik. Tapi begitulah cara Anto – sapaan Sudianto –menikmati perjalanannya.

Wisatawan yang dipandu guide dalam pendakian Rinjani

Dua keranjang yang dipikulnya sesak dengan barang-barang dan logistik kebutuhan pendaki yang membayar jasanya untuk satu trip rute Senaru - Pelawangan. Satu trip biasanya menghabiskan waktu lebih dari satu hari, karena tamu akan memilih menginap di Pelawangan sebelum turun kembali.

Bersambung ke hal 15

pada tahun anggaran 2019, telah dialo-

kasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk rehabilitasi IC pascabencana. Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk memperbaiki dinding-dinding pada bangunan IC yang rusak dan retak akibat gempa.

Termasuk juga untuk memperbaiki taman dan air mancur yang tak berfungsi. ‘’Sekarang akan diperbaiki (air mancurnya). Di sana sedang digali-gali,’’ kata Azhar.

Diketahui, proyek pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IC (lanjutan) pada 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar lebih. Berdasarkan data LPSE NTB, lelang proyek ini diikuti 56 peserta. Proyek ini dimenangkan PT.DW dengan harga penawaran Rp 9,292 miliar.

Sedangkan untuk konsultan pengawas dengan pagu Rp 450 juta dimenangkan oleh CV.AT. Bersambung ke hal 15

Ikuti Anjuran Presiden, Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas dalam APBD 2020 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengikuti anjuran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan penghematan anggaran dalam penyusunan APBD 2020. Pemprov akan memangkas anggaran perjalanan dinas dan anggaran lainnya yang tidak penting. ‘’Kurangi perjalanan dinas, kurangi anggaran yang tak penting selama bisa pakai teknologi seperti anjuran Bapak Presiden. Kalau bisa pakai teknologi kenapa pakai kunjungan-kunjungan. Seperti itulah. Kita ada penghematan-penghematan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi di Mataram, Selasa (20/8) siang.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 telah disetujui oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD NTB sebesar Rp5,6 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Daerah, ditargetkan sebesar Rp5.671.543.327.848,99.

Sedangkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp5.686.743.327.848,99 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 15.200.000.000.

Wagub mengatakan, APBD 2020 akan Hj. Sitti Rohmi Djalilah diprioritaskan untuk membiayai programprogram unggulan Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Doni Monardo

PEMERINTAH Pusat resmi memberikan izin perpanjangan masa transisi pemulihan pascagempa NTB. Perpanjangan ditargetkan selesai pada 25 Agustus mendatang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo menerangkan masa transisi mendapat tambahan tenggat sampai dengan 25 Desember 2019. Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Koordinasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI beberapa waktu lalu.

Bersambung ke hal 15

FASILITAS pendukung Islamic Center (IC) NTB disorot.

Proyek lanskap berupa air mancur sejak dibangun 2017 tak berfungsi. Pengerjaan bersumber dari APBD NTB ini disorot setelah menelan anggaran Rp 10 miliar, termasuk pengerjaan basement.

Proyek air mancur dibangun beberapa meter dari halaman parkir mobil dan berbatasan dengan pagar IC. Bangunan membentuk bundaran, pada bagian tengah tugu menyerupai kelopak bunga matahari. Tak ada tanda-tanda air mengucur melalui nozzle yang terpasang.

Kolam permukaan juga kering.

Di sisi selatan tugu, nampak bekas bongkaran pipa.

Proyek air mancur ini menjadi tanggung jawab PT.DW

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/bay)

25 Desember

Mataram (Suara NTB) Air mancur yang berada di areal Islamic Center (IC) NTB tak berfungsi.

Proyek tersebut dibangun tahun anggaran 2017 lalu termasuk basement parkir dengan nilai Rp 9,292 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM yang dikonfirmasi di Mataram mengatakan bahwa memang air mancur tidak berfungsi. Saat ini sedang dilakukan perbaikan.

Azhar menyebutkan,

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Banyak PNS Belum Bayar REALISASI pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Pegesangan Timur baru 40 persen. Hal itu dikarenakan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di kelurahan Pagesangan Timur susah ditemui di rumahnya.

Saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (20/8), Lurah Pagesangan Timur, Lala Fatribana mengatkan, kelurahan Pegesangan Timur memang selalu membayar PBB saat menjelang tenggat waktu. Lala pun menegaskan, hal itu dikarenakan banyaknya PNS yang tinggal di kelurahan Pagesangan Timur susah dijumpai di rumahnya. “Walaupun begitu mereka selalu bayar kok,” tegas Lala, sapaannya, Selasa (20/8).

“Biasanya kelurahan Pagesangan Timur itu suka ngepur.

Jadi biasanya kelurahan lain sudah merealisasikan PBB senyak 50 persen, iya kita baru 36 persen. Tapi begitu tenggat waktu pembayaran, itu langsung melonjak,” tutur Lala.

Masalah realisasi PBB, potensi PBB di kelurahan Pagesangan Timur sebesar Rp700 juta lebih. Kata Lala, banyak hotel, restaurant, dan ritel memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB. “Walaupun begitu, dari kelurahan Pagesangan Timur tidak pernah libur untuk memungut PBB. Kita juga tidak pernah kurang dari target. Kita malah menagih terus,” kata Lala.

Menurut Lala, selama 16 hari ke depan, kelurahan Pagesangan Timur telah menyusun strategi dalam merealisasikan pemungutan PBB tersebut. “Strateginya ialah kalau warga ada keperluan ke kelurahan atau minta tanda-tangan, kita akan layani dia kalau sudah membayar PBB dengan menunjukkan SPPT-nya. Itu bentuk kepedulian kita terhadap realisasi PBB ini,” tuturnya.

Dari sekian banyak penunggak PBB, Lala akan memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari ke depan untuk kerja ekstra dalam menagih PBB kepada masyarakat.

“Waktu yang sangat pendek ini akan saya manfaatkan sebaik mungkin. Kita akan gunakan hari libur (Sabtu dan Minggu) untuk menagih,” kata Lala. (viq)

Halaman 2

Tarif Retribusi Pasar di Mataram Perlu Dikaji Mataram (Suara NTB) Inspektorat mengapresiasi langkah tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polda NTB, menelisik dugaan pungli di Pasar Kebon Roek. Auditor Pengawas Internal Pemerintah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mengevaluasi dan mengkaji kembali tarif retribusi pasar.

Lalu Alwan Basri

Evaluasi besaran tarif retribusi seperti disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri karena menilai dibayarkan oleh pedagang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Apalagi peraturan daerah yang dijadikan rujukan merupakan produk hukum yang lama.

Fokus penyelidikan tim saber pungli Polda NTB, pada besaran nilai retribusi. Untuk

pasar tipe A retribusi dibayarkan oleh pedagang Rp800.

Faktanya, juru pungut menarik lebih dari ketentuan tersebut.

Dalam konteks pungli sambung Alwan, tidak melihat dari berapa nilai dipungut, melainkan sepanjang pungutan itu tidak sesuai dengan aturan maka dikategorikan pungli. “Walaupun hanya Rp1 saja, selama itu tidak sesuai ketentuan, termasuk pungli,” kata Alwan dikonfirmasi baru – baru ini.

Inspektorat sebagai Auditor

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berulang kali mengumpulkan kepala pasar dan juru pungut. Upaya ini sebagai bentuk pencegahan agar tidak menyalahi aturan. Hanya saja, permasalahannya dikembalikan ke oknum petugas juru pungut.

Alwan meminta petugas maupun pimpinan OPD yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan diharapkan kooperatif memenuhi panggilan penyidik. “Siapapun diperiksa supaya kooperatif saja,” pintanya.

Berkaitan dengan fokus penyelidikan kepolisian terhadap nilai retribusi, dikatakan Alwan, perlu meninjau kembali besaran nilai retribusi. Besaran disetorkan pedagang harus disesuaikan dengan kondisi riil saat ini. “Ya, kita minta ditinjau

kembali,” tandasnya.

Mengantisipasi pelanggaran pada pelayanan publik, Inspektorat juga mengawasi sejumlah OPD yang bersentuhan dengan retribusi dan pajak yang merupakan potensi pendapatan asli daerah. Seperti halnya di Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Keuangan Daerah dilakukan pengawasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut mengawasi.

Alwan meminta masyarakat juga proaktif melaporkan baik secara langsung maupun tidak langsung pelanggaran – pelanggaran pelayanan publik yang dirasakan selama ini. “Ada Mataram.Id. Mataram Lapor. Itu bisa digunakan melaporkan pungli,” demikian sarannya. (cem)

(Suara NTB/cem)

Lala Fatribana (Suara NTB/viq)

Surati Investor ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengingatkan Pemkot Mataram lebih selektif dan berhati-hati dalam menjalin kerjasama dengan investor. Karena, sudah banyak cerita kelam yang menyertai rencana investasi oleh investor di Kota Mataram. Seperti proyek Ampenan Harbour. ‘’Kalau ada niat baik dari investor asing, itu kan kita (Mataram, red) ada Perda IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin.

Sebelumnya, kalangan DPRD Kota Mataram pernah menyarankan (Suara NTB/fit) agar Pemkot Mataram memberlakuAbdul Malik kan bank garansi terhadap investor yang masuk ke Kota Mataram. Terlebih investor dari luar negeri. Bank garansi ini, kata Malik untuk membuktikan kesungguhan investor berinvestasi di Kota Mataram. Kalau bank garansi tidak diberlakukan, ke depan justru ini akan menjadi bumerang bagi Kota Mataram.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram ini khawatir kalau tidak ada instrumen seperti bank garansi untuk ‘’mengikat’’ investor, Pemkot Mataram akan dipandang sebelah mata. ‘’Nanti kita digampangkan. Ah mudah berinvestasi di Mataram. Kita tidak mau yang seperti itu,’’ tegas Malik. Memang, lanjut anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini, Pemkot Mataram ingin memudahkan semua investor yang tertarik berinvestasi di Kota Mataram.

Kemudahan yang diberikan kepada para investor sebagai imbas Mataram sebagai kota metro. ‘’Kita ingin memudahkan investor tapi bukan berarti kita bisa digampang-gampangkan oleh investor,’’ imbuhnya. Seharusnya, sambung Malik, kebijakan bank garansi ini harus sudah diberlakukan kepada investor Korea yang sebelumnya menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di bidang pengolahan sampah di Kota Mataram.

Apalagi, kalau misalnya investor bersangkutan sudah melakukan studi kelayakan. ‘’Makanya di MoU nya itu harus diperjelas,’’ demikian Malik. Apakah dalam MoU itu, investor bersangkutan hanya ingin tahu Mataram. Saran agar Pemkot selektif memilih investor maksudnya agar investor yang diajak bekerjasama haruslah investor yang memenuhi persyaratan. Namun demikian, terhadap investor Korea yang sampai saat ini belum juga kembali, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa mereka tidak serius berinvestasi di Mataram. ‘’Jadi harus dikasi waktu. Kalau sudah enam bulan, maka Pemkot Mataram harus menyurati investor itu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja,’’ ucapnya. Ini untuk memperjelas rencana investasi tersebut. (fit)

Tujuh Jemaah Haji Dilarikan ke Klinik Mataram (Suara NTB) Pemulangan jemaah haji asal kota Mataram tiba di asrama haji Loang Baloq, Selasa (20/8) pada pukul 08:00 wita. Sebanyak tujuh jemaah haji dilarikan ke klinik lantaran mengalami kelelahan dan sesak nafas saat dalam penerbangan dari Arab Saudi menuju Indonesia.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Kantor Kemenerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan, sebanyak tujuh jemaah haji asal Kota Mataram dilarikan ke klinik yang ada di Asrama Haji. “Dua laki-laki dan lima perempuan mendapat perawatan saat tiba di asrama haji. Kita belum pastikan siapa saja orangnya dan dari mana. Yang jelas saat ini mereka sedang dirawat di klinik Asrama Haji hingga pulih,” kata Burhanul.

Menurut Burhanul, jemaah haji yang mendarat di Lombok Internasional Airport dari Arab Saudi mengalami kelelahan selama berada di dalam pesawat. Sampai di LIA petugas medis langsung membawa jemaah haji untuk dirawat di klinik. “Insha Allah tidak ada penyakit serius yang diderita jemaah haji kita. Indikasinya ialah karena kelelahan dan sesak nafas,” tegas Burhanul.

Salah satu jemaah asal Ampenan yang tidak ingin disebutkan namanya itu menyampaikan, selama di atas pesawat membuatnya merasa pegal saat mendarat di LIA. “Memang ini perjalanan jauh. Untuk itu, saya selalu menjaga kondisi badan saat berada di dalam pesawat,” katanya.

Kendati demikian, Burhanul memastikan, koper para jemaah haji tidak ada yang hilang. Pada pukul 13:00 Selasa kemarin, semua koper jemaah haji asal kota Mataram telah diserahkan kepada pemiliknya. “Sebanyak 454 jemaah yang mendarat di Mataram sudah terima kopernya. Alhamdulillah sudah tiba dengan selamat, tidak ada yang hilang,” katanya. (viq)

(Suara NTB/cem)

REVITALISASI - Sejumlah pekerja mulai mengerjakan bagian dari Pasar ACC. Revitalisasi pasar di Ampenan menelan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar.

Penataan diharapkan bisa secara menyeluruh agar dapat meningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar.

Pasar ACC Perlu Direvitalisasi Menyeluruh Mataram (Suara NTB) Sejumlah pedagang di Pasar ACC, Ampenan meminta pemerintah tidak saja menata sebagian lapak. Perlu direvitalisasi secara menyeluruh bangunan pasar supaya lebih representatif.

Kepala Pasar ACC, Malwi mengungkapkan, sebagian pedagang menginginkan perbaikan atau revitalisasi secara menyeluruh. Dengan 400 pedagang dengan luas lahan yang kecil tidak mampu menampung pedagang secara memadai. Dari potensi retribusi dihasilkan cukup besar dan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

“Pertama kali saya masuk retribusi disetor Rp470 ribu/hari. Setelah saya

data ulang retribusi naik jadi Rp550 ribu/hari,” kata Malwi ditemui, Selasa (20/8).

Malwi mendukung kebijakan Pemkot Mataram khususnya Dinas Perdagangan merevitalisasi bagian belakang Pasar ACC. Tapi potensi dimiliki perlu dimaksimalkan. Lapak di bagian atas pasar atau eks Barata bisa dimaksimalkan.

Pemerintah cukup memperbaiki atap dan lantai serta mengubah sedikit tangga naik. Dia menjamin pedagang mau berjualan ke atas dengan konsekuensi pendapatan dari retribusi akan naik.

“Saya yang jamin kalau pedagang ini mau pindah ke atas. Asal tangganya diubah jangan seperti di Kebon Roek,”

pintanya.

Melihat dari sejarahnya Pasar ACC merupakan ikon dimiliki oleh Kota Mataram saat itu. Pusat bisnis pertama kali berada di Ampenan notabene terpusat di Pasar ACC. Dari histori ini perlu dipertahankan atau bahkan dikembangkan. Paling tidak generasi muda mengetahui bahwa pasar tradisional di Ampenan bukti dari pusat perekonomian berada di sana.

Pengembangan Kota Tua Ampenan sebagai warisan budaya setidaknya kata Malwi, disinkronkan dengan penataan Pasar ACC. Tidak menutup kemungkinan Pasar ACC menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan. Tinggal bagaimana pe-

Pengelolaan Kota Pintar Dievaluasi Mataram (Suara NTB) unggulannya banyak, di antaranya smart moProgram smart city atau kota pintar telah dua bility, smart government, smart sociality, smart tahun berjalan. Pelaksanaannya pun mulai dieval- people. uasi. Penyadaran masyarakat tentang pemanfaaPihaknya menginginkan OPD mempetan teknologi masih jadi pekerjaan berat. domani program tersebut. Misalnya, Dinas PerDi tahun 2017 lalu, program smart city di- hubungan mengklaim telah smart harus luncurkan bertepatan dengan Hari Ulang menunjukkan pencapaian mereka. Dishub Tahun (HUT) Kota Mataram ke – 24. Fakta- menunjukan pencapaian program yakni area nya, program tersebut hingga kini belum ber- traffic control system (ATCS) dan membangun jalan optimal. Indikator sebagai kota pintar aplikasi e – parkir. belum terpenuhi.

“Sekarang membangun traffic simbol Ditemui usai rapat tertutup dengan sejum- kemacetan lewat aplikasi,” ujarnya. lah organisasi perangkat daerah (OPD), KepaMenyoal pekerjaan rumah bagaimana la Dinas Komunikasi dan Informatika Kota mewujudkan masyarakat cerdas, Nyoman Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa men- mengatakan, dari hasil evaluasi bahwa ada jelaskan, di antara 523 kabupaten/kota se In- variabel penilaian menggunakan sistem pedonesia, Kota Mataram masuk pada urutan nilaian berbasis elektronik. Kota Mataram ke 100 smart city Indoensia. Di antara 100 mendapatkan penilaian baik. Penilaian sansmart city itu, Kota Mataram menjadi kota ke gat baik hanya didapatkan oleh Semarang, 75 yang pencapaian smart city terbaik.

Surabaya dan Tangerang.

Evaluasi tahap pertama oleh PemerNamun disadari, perubahan intah Pusat dilaksanakan di Kota mindset dan kultur masyarakat Banyuwangi. Dipilihnya Kota membutuhkan proses panjang.

Banyuwangi oleh Kementerian KoAkan tetapi, Pemkot Mataram munikasi dan Informatika karena harus memulai dengan pelibasisi anggaran atau kemampuan tan kecamatan, kelurahan dan fiskalnya sama dengan kabupatstakeholder lainnya. “Kita akan en/kota lain. menggandeng komunitas atau “Kalau Bandung dan Surabaya anak – anak yang ahli di teknolojelas memiliki kemampuan fiskal gi,” tandasnya. yang jelas dan itu sangat sulit diMantan Kabag Ortal ini meikuti oleh kabupaten/kota lainnya,” nambahkan, evaluasi di internal katanya. lebih pada sinkronisasi dan koordiUntuk mendukung pronasi dengan OPD teknis terkait gram smart city atau komitmen awal mereka. Dikota pintar telah akui, program smart dibuat roadmap. branding tidak Kemudian, renberjalan atau dicana strategis tunda pelakserta peratusanaannya I Nyoman Suwandiasa ran Walikotahun depan. ta. Program (cem) (Suara NTB/cem)

merintah mengelola serta menjadikannya lebih menarik dari sekarang.

Mantan Kepala Pasar Dasan Agung ini menjamin pedagang akan mendukung kebijakan tersebut. Karena, ini berkaitan dengan pendapatan mereka. “Ada Kota Tua Ampenan. Pasar ACC kan bisa jadi pusat oleh – oleh,” tandasnya.

Oleh sebab itu, sejak dulu, ia keberatan dengan rencana menggabungkan Pasar ACC dengan Pasar Kebon Roek. Bukan berarti kata Malwi, menolak program pemerintah, tetapi yang dipikirkan persoalan sosial yang akan muncul. Termasuk mimpinya untuk mengubah Pasar ACC sebagai salah satu pasar tradisional yang dikunjungi wisatawan akan gagal. (cem)

Rencana Kunjungan ke Cina Dikritisi Mataram (Suara NTB) – Sejumlah aktivis mengkritisi rencana kunjungan sejumlah pejabat Pemkot Mataram ke Cina. Perjalanan itu dinilai akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Urgensi dari lawatan harus mengedepankan kepentingan publik.

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan, secara aturan perjalanan dinas diperbolehkan, apalagi memang ada kebutuhan dan landasan logis.

Cuma yang menjadi permasalahan dalam perjalanan dinas ini terkait tingkat prioritas, sejauh mana urgensinya dengan akuntabilitas publiknya yang cenderung lemah.

“Sehingga bisa dinilai tingkat kepatuhan dan kemanfaatannya untuk kepentingan umum,” kata Ramli dikonfirmasi, Selasa (20/8).

Ramli juga mempertanyakan hasil perjalanan pejabat Pemkot Mataram ke Negeri Jiran, Malaysia. Sampai saat ini, tidak ada yang dirasakan dampak atau manfaatnya oleh masyarakat.

Jadi wajar publik secara luas menganggap perjalanan tersebut hanya pelesiran saja.

Dikhawatirkan, perjalanan ke Kota Hangzhou, Cina justru sama seperti Malaysia, karena tidak ada manfaat dirasakan oleh masyarakat.

“Perjalanan ke Cina ini perlu dipertimbangkan,” tegasnya.

Klaim bahwa lawatan tersebut

tidak akan menggunakan APBD sulit dibayangkan. Ramli memastikan pasti perjalanan sejumlah pejabat Pemkot Mataram membebani anggaran daerah.

Perjalanan dengan dalih membangun kerjasama di bidang teknologi informasi, pariwisata dan lain sebagainya tidak memiliki urgensi apapun. “Mendengar perjelasan dari eksekutif untuk agenda mereka, kami pikir tidak punya urgensi yang dapat kami terima,” tandasnya.

Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh juga menilai perjalanan pejabat Pemkot Mataram ke Kota Hangzhou, Cina, besar kemungkinan uang perjalanan dinas berasal dari APBD. Bisa saja Pemerintah Cina menanggung akomodasi sesuai yang diklaim. Hanya saja, bukti perjanjian kerjasama yang ditandatangani tersebut harus ditunjukkan kepada publik. “Jangan terus mau dipermainkan oleh investor,” kritiknya.

Pun, ada itikat baik menjalin kerjasama jangan sampai setengah hati jika ingin mengembangkan Kota Mataram melalui tangan investor. Pemkot Mataram juga perlu berhati – hati dalam menerima investor. Jangan selalu berpandangan bahwa investor dari sebuah negara maju itu berpredikat baik. “Harus hati – hati.

Jangan terlena dengan investor asing,” demikian tegasnya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah meminta kepada para pengusaha perempuan untuk mendukung program unggulan daerah. Hal ini ditegaskan Rohmi saat pembukaan Musda Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Selasa (20/8) kemarin.

Hadir pada kesempatan ini, Ketua Umum IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA dan jajaran. DPD IWAPI NTB, DPC se NTB, serta Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB, L. Heri Prihatin. Sebelumnya, ia menyampaikan sangat berbahagia melihat perkembangan IWAPI saat ini. Pemda juga san-

gat berharap Musda IWAPI melahirkan hal-hal yang strategis untuk mendukung pembangunan menuju NTB Gemilang.

IWAPI menurutnya memiliki peran strategis, sebagai wadah berkumpulnya wanitawanita berdaya dan potensial.

Wanita-wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, dapat

memotivasi, memfasilitasi dan mendorong orang lain untuk berbuat hal yang positif dan baik. “Sehingga menjadi mitra yangsangat strategis bagi Provinsi NTB,” ujarnya.

NTB dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan kata wagub. Namun tak dipungkirinya, masih banyak PR

yang harus diselesaikan. Di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, yang ujungnya kepada kesejahteraan. Karena itu, program unggulan di NTB, dari delapan, dua yang disampaikan.

Yaitu, revitalisasi Posyandu dan NTB zero waste. Kenapa Posyandu? Kata Wagub, Posyandu sebagai satuan terkecil yang berkegiatan setiap bulan hingga di dusun di NTB. Sehingga diharapkan dengan memasukkan intervensi di Posyandu, daerah dapat mengatasi permasalahan masyarakat dari hulu.

“Semua permasalahan yang

kita alami, kesehatan, lingkungan, ekonomi dan kesejahteraan pemasalahannya adalah edukasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman,” ujarnya. Demikian juga soal program unggulan zero waste. Kedepan diharapkan masyarakat akan sadar dengan sendirinya tentang makna kebersihan dan bebas sampah.

Edukasi harus terus dilakukan. Pemprov NTB telah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan Bupati/walikota. Tinggal implementasinya di masyarakat. Dan IWAPI diharapkan

jadi mitra strategis untuk mencapai revitalisasi posyandu, NTB bersih.

Organisasi harapannya ikut saling mengedukasi programprogram strategis pemerintah di tingkat internalnya, keluarganya, sampai masyarakat terdekat di lingkungannya. (bul) Hj. Rohmi Djalillah

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Untuk memantapkan persiapan Kan agak susah nyari tenaga penMataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Asosiasi Badan Usaha Jasa tenaga keamanan, pihak penyeleng- gaman di sana, alternatifnya ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Pengamanan Indonesia (ABUJA- gara bahkan akan mengirim tena- NTB dan NTT yang masih menye123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 PI) mempersiapkan ribuan tena- ga pengaman yang akan digunakan diakan banyak,” jelas Iwan. Sis123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 ga keamanan (security) menyam- di sana mengikuti pelatihan khusus tim pengamanan juga dituntut 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 but pelaksanaan MotoGP 2021 di Jepang. Peluang ini harus diisi lebih kompleks. Risiko keamanan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 mendatang di Kawasan Ekonomi oleh perusahaan penyedia tenaga yang dijamin tidak sebatas risiko 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 fisik objek yang diamankan.

Khusus (KEK) Mandalika, Kuta pengamanan lokal.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Bisnis penyediaan tenaga Psikis juga turut harus dijamin.

Lombok Tengah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 “Karena itu, kami telah mendaDengan ditetapkannya Manda- keamananan ini sebagai industri 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 lika sebagai lokasi pelaksanaan yang menjanjikan. Permintaan tangkan anjing pendeteksi narko123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 balap MotoGP pada 2021 menda- tenaga pengamanan meningkat ba dan bahan peledak,” jelas Iwan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 tang, pihak penyelenggara juga te- signifikan beberapa tahun tera- Baru-baru ini, ia mendatangkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 lah mengkomunikasikan kebutu- khir. Menyusul makin men- lima ekor anjing jenis Golde dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 hannya saat pegelaran MotoGP ingkatnya pembangunan di NTB. Amerika Serikat. Menambah jum123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 nanti. Ada ribuan tenaga penga- Permintaan datang dari perusa- lah anjing pengaman yang sebel123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 haan yang bergerak di berbagai umnya sudah ada lima ekor. man menjadi kebutuhan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Anjing-anjing pengamanan ini Ketua ABUJAPI Provinsi NTB, bidang jasa usaha, perhotelan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 bukan saja ke depan peruntukanperkantoran dan lainnya.

Iwan P Balukea menjelaskan, pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Juga permintaan pengamanan nya untuk pengamanan di KEK gamanan saat pelaksanaan MotoGP 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 nanti dibutuhkan pengamanan ber- orang asing yang sedang tinggal di Mandalika. “Ada juga yang minta 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 lapis-lapis. Apalagi tim dari setiap NTB. Terdapat 25 perusahaan tenaga pengamanan manusianya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 pembalap akan menggunakan ten- penyedia jasa pengamanan di beserta anjingnya. Misalnya yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 da-tenda sebagai tempat tinggaln- provinsi ini. Dalam sebulan, di vila. Mereka mengatakan, ka123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 ya. Belum lagi kebutuhan pengam- ribuan tenaga pengaman dikerah- lau hanya dijaga manusia, ia bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 anan di hotel-hotel. “Di sirkuitnya kan ke pemohon. Tren kenaikan tidur. Tapi anjing, non stop ma123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 beda spesifikasi keahlinan tenaga permintaan ini, kata Iwan karena wasnya,” jelas Iwan. Anjing-anjing 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 pengamanannya. Di tenda-tenda tim pengamanan bukan lagi soal tren, pengaman ini rutin dilatih setiap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 pekan. Dilatih inderanya lebih pembalap beda. Di luar kawasan melainkan kebutuhan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 “Tidak saja permintaannya peka terhadap orang asing dan juga. Butuh ribuan. Ini yang kita 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 sudah siapkan,” katanya dihubungi dari dalam daerah. Dari luar daer- benda asing yang dapat mem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 ah juga masuk. Misalnya di Bali. bahayakan jiwa manusia. (bul) di Mataram, Selasa (20/8).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

Ribuan ”Security” Disiapkan untuk Pelaksanaan MotoGP

(Suara NTB/bul)

PENGECEKAN - Tim melakukan pengecekan pemotongan sapi betina produktif di RPH di Lombok Timur.

Cegah Pemotongan Sapi Betina Produktif

Tim dari Mabes Polri dan Kementan Sidak Sejumlah RPH Mataram (Suara NTB) Tim dari Mabes Polri dan jajarannya di daerah, bersama tim dari Kementerian Pertanian RI melakukan Sidak ke sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH). Sidak dilakukan untuk menertibkan dan meminimalisir pemotongan sapi betina produktif.

Tim ini terdiri dari Baharkam Mabes Polri, Kombes Moch. Seno Putro dan AKBP. Riyo Tambunan, dari Kementan, drh Vitasari Safitri, drh Septa Walyani, Dirbinmas Polda NTB Kombes Benny Basyir Warmansyah dan jajarannya Kapolres, Wakapolres, Kasat Binmas dan jajarannya Bhabinkamtibmas Aikmel, Masbagik, dan Selong Kabupaten Lombok Timur. Didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir.Hj. Budi Septiani dan jajarannya di Bidang Kesmavet.

Sidak difokuskan ke beberapa RPH di Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat, kabupaten Patuh Karya ini menjadi daerah dengah tingkat pemotongan sapi betina produktif

tertinggi di NTB. dari beberapa RPH yang disidak di Pancor, Masbagik dan di Aikmel. Masih dijumpai pejagal yang melakukan pemotongan sapi betina produktif.

Padahal, dengan memotong sapi betina produktif, sama artinya menutup mesin produksi bagi peternakan di daerah ini. Dari lima sapi yang akan dipotong di RPH Aikmel, dua diantaranya jantan.

Dan tiga lainnya adalah betina yang masih sangat produktif.

Pejagalnya mengetahui larangan ini, sebagai teguran keras. Tim memberikan surat pernyataan yang ditanda tangani pejagal, agar tidak lagi mengulangi pelanggaran tersebut. Tiga sapi betina yang akan dipotong ditarik dari RPH agar diganti dengan sapi jantan.

“Pejagalnya tahu aturannya. Tapi masih dilanggar. Karena mungkin harganya masuk dengan daya beli pasar. Di RPH-RPH lain, tidak ditemukan pemotongan sapi betina,” jelas Hj. Budi Septiani kepada Suara NTB, Selasa (20/8) kemarin. Tidak saja di Pulau Lombok, sidak juga oleh

Pemprov NTB diminta dilanjutkan oleh Tim dari Mabes Polri dan Kementan hingga ke Pulau Sumbawa.

Sebelumnya, Mabes Polri dan Pemprov NTB melalui Disnakeswan tahun 2015 lalu telah membuat komitmen bersama. Guna mengawal Perda No 1 tentang Pengendalian Pemotongan Betina Produktif Ruminansia Besar. Kerjasama antar pihak juga dilakukan tahun 2016.

Dari Sidak yang dilakukan ke lapangan (RPH). Tim melakukan pertemuan juga dengan Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi. Untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Bupati sekaligus memberikan respon sangat positif terkait pembangunan peternakan.

Ditindaklanjuti dengan jajarannya untuk membuat Perbup tentang pengendalian pemotongan sapi betina produktif sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif dengan target penyelesaian ditandatangani Bupati pada Jumat, 23 Agustus 2019. (bul)

Kuliner NTB Didorong Jadi Komoditas Ekspor ruh fasilitas untuk mempromosikan lebih gencar melalui teknologi.

Salah satunya dengan memanfaatkan digital market.

IWAPI sudah bekerjasama dengan Microsoft, google, facebook, Telkom dan Kominfo untuk kemudahan fasilitas dimaksud. “Mau tidak mau, suka tidak suka. Harus melek IT,” jelas Nita. Pelatihan-pelatihan kepada lebih dari 30.000 anggota IWAPI di Indonesia dalam hal pemasaran digital ini seringkali di lakukan.

Tanpa terkecuali di NTB Harapannya agar pemasaran produk lebih optimal. Jika pelatihanpelatihan yang diselenggarakan sebelumnya masih kurang, IWAPI pusat bersedia memfasilitasi untuk diadakan pelatihan lebih intens. IWAPI telah berusia 44 tahun. Program kerjanya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, training. Serta memperluas jaringan. Bekerjasama dengan semua instansi baik dalam dan luar negeri.

“Yang penting untuk kemajuan pengusaha perempuan di bidang ekonomi. Dan tak kalah penting adalah mempermudah akses permodalan,” imbuhnya. Bekerjasama dengan perbankan maupun non bank. Sebab anggota IWAPI harus naik kelas. Dari mikro ke kecil, lalu ke menengah dan menjadi besar.

Artinya untuk naik kelas, dibutuh-

kan tambahan modal usaha.

Nita menyinggung soal Musda yang dilakukan oleh DPD IWAPI kemarin untuk memilih pemimpinnya lima tahun mendatang. Dibutuhkan pemimpin yang terbaik untuk menggalang perempuan-perempuan pengusaha dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemimpin ideal di IWAPI harus memenuhi beberapa syarat. Berintegritas + 3 O + N + A. Maksudnya, 3 O adalah memiliki Otak yang cedas/pintar.

Memiliki Ongkos, dan memiliki Otot.

Memiliki Networking (jaringan) serta Amanah, serta siap melayani. (bul)

Nita Yudi

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Ir. Nita Yudi, M.BA mendorong para anggotanya di daerah menjadi eksportir. Apalagi NTB memiliki beragam potensi ekspor, dari kerajinan hingga kuliner. Nita menyinggung beberapa potensi kuliner NTB yang layak diekspor, pelecing kangkung, juga Ayam Taliwang.

“Di Padang, rendang sudah diekspor. NTB juga bisa seperti itu. Tinggal penuhi seluruh syaratnya. Kemasan, sertifikat halal, BPOM, atau PIRT dan lainnya,” katanya di sela-sela Musda DPD IWAPI NTB, di gedung Sangkareang, Selasa (20/8) kemarin.

Kerajinan NTB memiliki kekhasan seperti sentra kerajinan Ketak. Nita menceritakan tentang tas ketak yang dibawa ke luar negeri oleh Ibu Negara, Hj. Iriana Jokowi. Penggunaan tas ketak dari NTB ini dianggap sebagai promosi.

“Ibu negara saja sudah PD menggunakan ketak. Ini artinya ketak sudah layak dipromosikan ke dunia internasional. Tinggal terus didorong di tingkatkan,” ujarnya.

Produk-produk ekspor lainnya dari NTB juga mutiara. Kemudian kain-kain tenun. Nita tak menyinggungnya lebih jauh. Karena mutiara dan tenun ini sudah sudah menjadi komoditas ekspor yang sudah terkenal. Pesannya, para pelaku usaha dapat memanfaatkan selu-

(Suara NTB/bul)

Wagub Minta IWAPI Dukung Program Unggulan Daerah

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Layani Tujuh Kecamatan Perda Inisiatif Masih Lemah SALAH satu tugas pokok dari anggota DPRD adalah melahirkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Sejauh ini, produk perda yang dilahirkan DPRD Lotim yang lama selama lima masih didominasi pengajuan eksekutif. Sedangkan inisiatif dari para legislatif masih lemah.

Ketua DPRD Lotim Raden Rahadian Soedjono saat dikonfirmasi mengaku setiap tahun selama satu periode para wakil ratyat Lotim berupaya untuk mengajukan Perda inisiatif DPRD. ‘’Pertama-tama kita ajukan perda inisiatif ini terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yakni perubahan nama dari Bazda menjadi Baznas. Pen(Suara NTB/rus) gajuan dari Perda inisiatif dew- Raden Rahadian Soedjono an itu kandas. Tidak mendapatkan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif,’’ ujarnya, Selasa (20/8).

Usulan Perda inisatif yang kedua Perda Perlindungan Produk lokal, penataan pasar tradisional dan pasar modern. Hanya usulan inilah sebutnya yang mendapat respons. Itupun setelah ada pergantian tampuk pimpinan eksekutif. “Alhamdulillah perda inisatif perlindungan produk lokal itu yang mendapat respons dan mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

Perda-perda inisiatif dewan ini dinilai sangat penting dan sudah melalui proses kajian panjang dari para wakil rakyat.

Seperti satu-satunya perda inisiatif DPRD tersebut dinilai sangat penting guna memastikan keberlangsungan bisnis di Lotim.

Di mana, dalam Perda tersebut diatur terkait dengan perizinan, terkait dengan perizinan jarak tempat usaha dari pasar rakyat atau pasar tradisional dengan ritel modern.

Dalam bisnis, harus ada ketentuan mengatur hak dan kewajiban pengusaha pengusaha ritel modern dengan masyarakat sekitar. Terkait pula dengan keberadaan tenaga kerja. Dimasukkannya produk lokal yakni produk yang dihasilkan oleh masyarakat dengan harapan bisa masuk ke pasarpasar modern. “Tujuan kita kan bagaimana agar produk lokal ini diakomodir oleh ritel-ritel modern,” paparnya.

Di samping itu, masuknya pasar modern ini diharapkan juga tidak mematikan bisnis para para pelaku lokal. Persaingan bisnis terbangun dengan sehat. ‘’Pasar rakyat berjalan pasar modern juga berjalan,’’ ujarnya. (rus)

Lotim Masih Status Siaga Darurat Kekeringan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sampai saat ini masih menetapkan status siaga darurat kekeringan di tujuh kecamatan di Lotim. Tujuh kecamatan itu sampai saat ini secara rutin dilayani pendistribusian air bersih sebagaimana permintaan dari pemerintah desa dan kecamatan.

Ditemui Suara NTB, Selasa (20/8), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan menyampaikan, status siaga darurat kekeringan ditetapkan sejak bulan Juli lalu. Dalam siaga darurat ini dihimpun data kekeringan jumlah kecamatan dan desa serta dampak yang dialami oleh masyarakat, persiapan untuk mengantisipasi terjadinya darurat kekeringan dan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi yang merupakan leading sector yang memiliki dana tak terduga dan siap pakai.

Penetapan siaga darurat menyusul banyaknya masyarakat yang terdampak yang dibuktikan dengan pengajuanpengajuan dari desa untuk pendistribusian air bersih maupun mengeringnya embung-embung rakyat yang menyebabkan gagal panen. Namun status siaga darurat saat ini masih berjalan dikarenakan embung-embung lahan pertanian masyarakat masih berair yang bisa dimanfaatkan minimal untuk mencuci dan mengairi lahan pertaniannya.

Wilayah yang diatensi seban-

yak 7 kecamatan terkait bencana kekeringan ini, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sakra Selatan, Suela, Sembalun, dan Terara dengan desa yang terdampak berkisar antara 17 sampai 20 desa. Dijelaskannya bahwa setiap tahun masyarakat di Kabupaten Lotim terutama di wilayah-wilayah tertentu secara rutin mengalami krisis air bersih. Sehingga pihak dari BPBD Lotim sudah siap siaga untuk mengantisipasi hal demikian dan bergerak apabila ada permintaan dari masyarakat. “Kri-

Global Hub Masuk

Bupati Jamin Tambak Udang Angkat Kaki Tanjung (Suara NTB) Investasi tambak udang di zona inti Global Hub atau Bandar Kayangan dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran investasi tersebut jika suatu saat berjalan. Menjawab itu, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., membantah tegas anggapan tersebut. Ia mengatakan, investor tambak udang siap menghentikan aktivitas apabila Global Hub sudah berproses.

“Satu catatan, kemarin kita berdiskusi, apabila tanah (milik Pemda seluas 20 hektare) itu dimanfaatkan secara hal strategis dalam pembangunan Global Hub, dia siap untuk menegosiasikan untuk melepaskan, dan itu luar biasa,” tegas Najmul kepada wartawan Senin (19/8).

Jawaban Najmul tersebut merupakan jaminan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan kontrak sewa 5 tahunan yang dilakukan salah satu perusahaan di lahan milik daerah di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Demikian pula dengan investasi tambak di lokasi lain. Di mana menurut dia, tambak udang ke depannya akan menjadi sumber penghasil logistik pangan yang dibutuhkan Global Hub. “Sehingga menurut saya apa yang sudah ada ini mari kita jaga dengan baik, karena toh dia sudah ada perjanjian dengan pemerintah. Dengan izin yang jelas, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, dan nanti kita lihat,” katanya ingin membuktikan.

Najmul mengatakan, masuknya investasi tambak udang khususnya di zona inti Global Hub sebelum Izin Lokasi Global Hub diperoleh PT. Diamar Mitra Kayangan. Sehingga secara regulasi, tidak ada aturan yang dilanggar oleh pengusaha tambak.

Sebaliknya, Najmul juga mengingatkan kepada Dirut PT. DMK, Son Diamar, bahwa pemanfaatan areal lahan tambak tidak mencakup seluruh lahan di zona inti. Sementara di sisi lain, Global Hub juga membutuhkan investasi pendukung seperti perkebunan, hortikultura bahkan peternakan yang mendukung operasional Global Hub dalam jangka panjang.

Tidak hanya itu, keberadaan Perguruan Tinggi Vokasi yang ada di areal yang sama juga ditanggapi bupati. Di mana perihal adanya saran dari kalangan Dewan KLU yang meminta bangunan vokasi dipindah, diklaim belum diterima secara resmi (tertulis).

“Dan memang kalaupun ada saran yang diberikan dalam bentuk surat pasti kita sikapi. Artinya kita saling menghargailah, karena kalau mereka (Dewan) kasih saran harus kita pertimbangkan,” tandasnya. (ari)

sis air bersih memang suatu yang rutin terjadi. Sehingga kita juga lakukan antisipasi sejak awal,”sebutnya.

Lalu Rusnan menambahkan, BPBD Lotim tetap menunggu wilayah-wilayah lain yang melayangkan permintaan kebutu-

han air bersih. Menurutnya, untuk pendropan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan harus menunggu permintaan mulai dari jumlah yang didropkan karena dalam surat permintaan akan dilihat jumlah kebutuhannya. (yon)

Bupati Genjot Pembangunan Infrastruktur di Lotim

Hari Ini, 50 Anggota DPRD Lotim Dilantik Selong (Suara NTB) Rabu (21/8) hari ini, 50 anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) terpilih akan dilantik.

Prosesi pengambilan sumpah para wakil rakyat terpilih itu akan digelar langsung di gedung DPRD Lotim. Sekretariat Dewan (Setwan) Lotim mengundang 839 orang.

Pelantikan para peraih suara terbanyak hasil Pemilu serentak 17 April 2019 lalu sudah keluar Surat Keputusannya (SK) Gubernur NTB dengan Nomor 171.2-626 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Lotim masa jabatan 2019-2024.

(Suara NTB/rus) Sekretaris DPRD Lotim, Lalu Dami Ahyani Lalu Dami Ahyani kepada Suara NTB, Selasa (20/8) menjelaskan kepada semua anggota dewan telah diberikan undangan masing-masing enam orang. Diperuntukkan untuk istri atau suami dan konstituen lainnya yang dipersilakan menghadiri undangan.

Selain dari para anggota dewan, di luar itu ada disebar undangan 300 tamu undangan. “Kita juga mengundang muspida dan semua kepala OPD se Kabupaten Lotim, termasuk para camat dan kepala desa serta Direktur BUMN dan BUMD yang ada di Lotim,” ujarnya.

Gedung DPRD Lotim dipastikan sangat representatif dan bisa menampung seluruh undangan yang hadir menyaksikan prosesi sakral lima tahun sekali tersebut. “Gedung masih longgar, kan ada lantai dua tempatnya nanti,” ucapnya.

Adapun yangmelantik adalah Ketua Pengadilan Negeri Selong. Surat Keputusan memang dari Gubernur akan tetapi tidak ada keharusan gubernur hadir. “Informasinya gubernur ada acara di luar daerah dan sambutan Gubernur akan dibacakan Bupati,” terang Lalu Dami Ahyani. (rus)

(Suara NTB/BPBD Lotim)

AMBIL AIR - Puluhan warga yang dilanda kekeringan saat mengambil air dari petugas BPBD yang datang mendistribusikan air bersih beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/yon)

SILATURAHMI - Tim dari Kabaharkam Polri melakukan silaturahmi ke Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, usai melakukan monitoring bersama tim Kementan di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (20/8).

Polri Minta Pemkab Lotim Setop Pemotongan Sapi Betina Produktif Selong (Suara NTB) Pemotongan sapi betina produktif diminta dihentikan.

Pencegahan pemotongan sapi betina produktif ini untuk mencukupi ketersediaan bibit sesuai amanat undang-undang Nomor 18 tahun 2009, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Polri melalui Kabaharkam Polri melakukan monitoring bersama tim Kementan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTB, Selasa (20/8).

Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri, Kombes Pol. M. Seno Putro menyampaikan pihaknya menemukan sedikitnya ada lima sapi betina produktif yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Lombok Timur. Karenanya ia meminta agar ada aturan tegas untuk mencegah hal tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB telah menyikapinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif. Penjabaran Perda tersebut, saat ini Peraturan

Gubernur NTB terkait hal ini tengah dalam proses.

Menjawab permintaan tersebut, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM memerintahkan segera mengkaji dan mempersiapkan draft peraturan bupati terkait pencegahan pemotongan sapi produktif ini. Selain itu standart operasional prosedur (SOP) dalam pemotongan hewan juga harus disusun untuk segera diberlakukan. Poin lain yang muncul adalah pengalokasian APBD untuk penggantian sapi produktif yang dipotong, karena alasan tertentu, seperti kebutuhan ekonomi masyarakat yang sifatnya mendesak.

“Kita siap mengalokasikannya pada APBD 2020 mendatang. Apalagi kewajiban tersebut juga tertuang dalam undang-undang. Upaya lain untuk pendanaannya adalah melalui pelibatan Baznas Lotim,” terang bupati.

Kondisi RPH yang dinilai masih kurang higienis juga menjadi sorotan tim. Mengingat pentingnya kebersihan daging, karena akan dikonsumi, kondisi RPH ini harus segera dibenahi. Faktor kebersihan tersebut juga

menjadi salah satu standar yang mutlak dimiliki untuk persaingan dagang ke depan. Tidak hanya menyangkut daging, melainkan limbah dari RPH yang belum dikelola secara baik dan berpotensi mencemari lingkungan. Berdasarkan hal itu, bupati memerintahkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan standarisasi RPH. Bupati menyebut, untuk tahap awal, standarisasi dilakukan terhadap RPH besar terlebih dahulu.

Selain itu direncanakan juga untuk pemberian bibit sapi kepada masyarakat yang memiliki potensi dapat mengganggu Kamtibmas dengan kriteria tertentu dengan berkoordinas bersama Pemda Lotim. Selain Binmas Polri dan tim dari Kementerian Pertanian, pada kesempatan tersebut hadir pula Kapolres Lombok Timur, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra Setda Lotim, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim, serta Kepala Bagian Hukum Setda Lotim. (yon)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lotim tahun ini.

Terutama infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur terutama jalan sebagai upaya menggenjot pemeratan akses jalan di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Lombok ini.

Bupati mengatakan, infrastruktur menjadi prioritas utama untuk tahun ini sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan pemerintah daerah. Sehingga ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait jalan yang buruk. Terdapat jalan yang cukup panjang dibangun sampai berutang multiyears, kemudian ada air irigasi, air minum dan listrik. Sehingga ke depan bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan IPM Lotim yang masih pada posisi sembilan. “Termasuk indikator harus dibenahi berupa perumahan rakyat,” jelasnya.

Untuk perumahan rakyat ini, Sukiman menyebutkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lotim masih cukup banyak, sehingga ini akan menja-

di prioritas kedepan pada tahun 2020. Ketika infrastruktur sudah terbangun, barulah fokus kepada pembangunan SDM berupa pembangunan kesehatan, pendidikan dan income per kapita masyarakat yang dapat tercapai pada kurun waktu 5 tahun.

Bupati yang menjabat pada tahun 2018 ini mengatakan, pembangunan infrastruktur ini dilakukan sebagai upaya peningkatan dan pertumbuhan akselerasi perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Lalu Muliyadi, mengatakan, saat ini sedang dikerjakan jalan dengan panjang 117 kilometer yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim baik di wilayah tengah, utara, timur maupun di selatan. “Seperti di wilayah utara di Puncak Jeringo yang masih dalam proses lebaran, Ekas dan Sakra di wilayah selatan dan lainnya,’’ ujarnya.

Pengerjaannya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp38 miliar, dana percepatan 235 miliar dan untuk tahun pertama sekitar 80 miliar. Jenis jalan yang dikerjakan hotmix baik untuk jalan kabupaten dan non status. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIKERJAKAN - Inilah salah satu jalan jenis hotmix yang masih dalam proses pengerjaan di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lotim.

Dua Proyek di KLU Belum Rampung

Pengelolaan Sampah Belum Optimal

(Suara NTB/ari)

BELUM RAMPUNG - TPST belum rampung, sampah di Gili Trawangan belum terkelola maksimal.

Tanjung (Suara NTB) Dua proyek persampahan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum rampung. Masing-masing proyek Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan dan TPA Dusun Jugil, desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga. Akibatnya, OPD pengelola sampah belum bisa maksimal mengelola sampah sebagaimana program yang dihajatkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman KLU, H. Rusdi, ST. MM., Selasa (20/8) mengakui, baik proyek TPST Gili Trawangan dan TPA Jugil yang dikerjakan Kementerian PUPR tak bisa rampung tepat waktu. TPST Gili Trawangan dikerjakan melalui APBN 2018 lalu. Pengerjaannya mengalami penundaan karena gempa. Sedangkan proyek TPA Jugil pada tahun yang sama, tidak bisa langsung rampung, karena adanya kerusakan talud pada sisi TPA. “Ndak dia mandek, ya me-

mang kemarin itu ‘kan proyek yang awal itu yang putus kontrak yang 2018 itu ‘kan. Terus berlanjut lagi sekarang, tapi masih dalam perubahan anggaran, lagi penyesuaian anggaranlah begitu,” ujar Rusdi.

Kementerian PUPR sambung dia, akan melanjutkan proyek TPST Trawangan tahun ini. Terlebih lagi, anggaran lanjutan proyek sudah diusulkan kembali oleh Dirjen Cipta Karya - Kementerian PUPR. Ditargetkan akhir tahun ini, proyek tersebut sudah dapat dimanfaatkan.

Rusdi tak mengetahui berapa total volume TPST yang selesai dikerjakan. Namun melihat sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan, diproyeksikan memerlukan biaya sekitar Rp 3-4 miliar. Apabila proyek ini sudah rampung 100 persen, maka pusat akan menambahkan dengan prasarana pendukung, seperti mesin pengolah sampah.

“Jadi ini bersifat revisi saja ini, dan memang anggarannya sudah ada, cuma kemarin ada kesalahan teknis terhadap apa

yang harus dilanjutkan dari hasil yang putus kontrak kemarin itu,” sambungnya.

Sebaliknya, perihal TPA Jugil, Rusdi memastikan tetap difungsikan meski pengerjaan proyek belum seluruhnya rampung.

Hanya saja, TPA Jugil masih terbatas pada pembuangan di lokasi tersebut tanpa dibarengi dengan pemilahan sampah.

“Kalau yang TPS Jugil malah perlu dipertanyakan. Karena memang kemarin putus kontrak dan itu memang tinggal sedikit memang. Karena gara gara gempa hancur taludnya yang untuk menahan tebing kiri kanan itu,” tabahnya.

Menurut dia, perbaikan talud TPA mutlak dilakukan karena talud menjadi penahan tebing TPA dari ancaman longsor saat musim hujan. Talud itu sendiri merupakan bagian dari kontrak proyek secara keseluruhan. Diharapkan tahun ini kelanjutan proyek dirampungkan, sehingga Pemda bisa mengolah sampah dengan aman tanpa kekhawatiran longsoran tebing. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Tekan Angka Kemiskinan PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) melalui Dinas Pertanian tahun ini menyalurkan tidak kurang dari 284 ekor sapi betina bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di daerah ini. Penyaluran sapi bantuan tersebut diharapkan bisa mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Loteng. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Selasa (20/8).

Ditemui di ruang kerjanya, Iskandar mengatakan tahun ini pihaknya total menyalurkan 521 ekor sapi bantuan. Namun yang diperuntukkan bagi RTM sasaran sebanyak 284 ekor.

“Sisanya itu disalurkan kepada kelompok peternakan yang ada di daerah ini. Tetapi tujuan tetap sama, bisa membantu menekan angka kemiskinan,” terangnya.

Pengadaan sapi bantuan tersebut seluruhnya dibiayai dari APBD Loteng dengan total anggaran sekitar Rp 4 miliar. Di mana, pembagian anggaran pengadaan sapi bagi RTM sasaran masuk pagu angaran Dinas Pertanian. Sementara untuk sapi bantuan bagi kelompok peternakan, merupakan dana aspirasi anggota DPRD Loteng.

Iskandar mengatakan, untuk memastikan bantuan sapi tersebut benar-benar bermanfaat dan pengawasan akan lebih diperketat. Tidak hanya setelah sapi bantuan disalurkan.

Tetapi sebelum disalurkan, proses seleksinya juga ketat dengan melibatkan Inspektorat serta aparat penegak hukum.

RTM penerima sapi bantuan juga diwajibkan membuat pernyataan sanggup memelihara dan merawat sapi bantuan tersebut dengan baik dan, secara berkala akan dipantau kondisinya oleh petugas di lapangan. “Sapi bantuan yang sudah disalurkan akan dimonitor secara berkala. Untuk memastikan, kalau bantuan tersebut benar-benar dijaga dan dipelihara oleh penerima bantuan,” tandasnya.

Disinggung soal persyaratan penerima sapi bantuan tersebut, Iskandar menegaskan sudah ada databasenya dan pastinya penerimanya merupakan RTM yang memang dinilai layak memperoleh sapi bantuan tersebut. “Untuk penerima bantuan, seleksinya juga sudah sejak awal. Dan, memang masuk kategori rumah tangga miskin,” tandasnya.

Pemilihan sapi betina sendiri didasari pertimbangan, bantuan tersebut ke depan bisa berkembang biak. Hasilnya bisa membantu ekonomi keluarga RTM bersangkutan. Di mana nantinya kalau sapi bantuan tersebut sudah waktunya untuk dibuahkan, petugas Dinas Pertanian sudah menyiapkan inseminasi buatan secara gratis bagi RTM bersangkutan.

RTM penerima sapi bantuan ini tidak perlu bingung kalau sapinya sudah mau dibuahi, karena sudah disiapkan inseminasi secara cumacuma oleh Dinas Pertanian Loteng. “Kita hanya minta penerima bantuan bisa menjaga dan memelihara sapi bantuan tersebut dengan baik. Untuk urusan yang lain, Dinas Pertanian yang akan menyiapkan,” L. Iskandar pungkas Iskandar. (kir) (Suara NTB/dok)

Jadi Percontohan Nasional

Fasda INOVASI Dilatih Pengembangan Pendidikan Inklusif Praya (Suara NTB) Sebanyak 9 fasilitator daerah (fasda) Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan perwakilan guru inti di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (20/8) mendapat pelatihan khusus pendidikan inklusif. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi fasda serta guru inti tersebut, terkait pengembangan pendidikan inklusif di daerah ini. Mengingat, Loteng sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pilot project dan percontohan pendidikan inklusif nasional.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng H. Sumum S.H.M.Pd., saat membuka pelatihan di D’Max Hotel Praya, mengatakan, sebagai daerah percontohan pengembangan pendidikan inklusif, beberapa daerah sudah memilih Loteng sebagai pusat studi pengembangan pendidikan inklusif. Hanya saja, meski sudah menjadi percontohan pendidikan inklusif, Loteng juga masih dihadapkan pada berbagai persoalan terkait pengembangan pendidikan inklusif itu sendiri.

Salah satunya soal sumber daya manusia (SDM) berupa fasda pendidikan inklusif yang masih terbatas jumlahnya.

Belum lagi bicara soal kompetensi, fasda yang ada juga butuh terus dipacu. “Selain jumlah yang terbatas hanya 9 orang, dari sisi kemampuan dan kompetensinya juga masih harus terus dipacu. Sehingga pelatihan pengembangan pendidikan iklusif memang harus terus dilaksanakan secara berkala. Dengan begitu, kemampuan fasda yang ada benarbenar teruji nantinya,” terang Sumum.

Sehingga ke depan daerah lain juga tidak ragu untuk belajar pengembangan pendidikan inklusif di Loteng, karena dari sisi kemampuan fasda-nya sudah teruji, walaupun dari sisi jumlah masih terbatas. “Ke depan kita berencana menambah jumlah fasda pendidikan inklusif. Harapannya, pengembangan pendidikan inklusif di Loteng bisa lebih maksimal lagi,” tegasnya.

Untuk memacu kualitas dan kompetensi serta kuantitas fasda pendidikan inklusif ke depan, Pemkab Loteng selain menggandeng INOVASI-Australia, juga menggandeng Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) untuk turut memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap para fasda yang ada, baik itu fasda yang sudah lama maupun fasda baru “Dengan dukungan SDM yang mumpuni, kita optimis pengembangan pendidikan inklusif di Loteng bisa berjalan dan berhasil maksimal,” tandas Sumum.

Sementara itu Provincial Manager INOVASI NTB, Edy Heriyanto, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung Pemkab Loteng mengembangkan dan memajukan pendidikan inklusif. Salah satunya dengan memberikan pendampingan serta pelatihan bagi fasda yang sudah ada. “Posisi kita hanya memfasilitasi saja. Dan, dalam hal ini kami siap mendukung Pemkab Loteng. Dalam mengembangkan pendidikan inklusif di daerah ini,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

DILATIH - Fasda INOVASI Loteng dilatih pengembangan pendidikan inklusif.

Halaman 5

DAK Fisik Senilai Rp3,4 Miliar Gagal Disalurkan Giri Menang (Suara NTB) Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp 3,4 miliar lebih di Lombok Barat (Lobar) dipastikan gagal disalurkan dari pemerintah pusat ke rekening daerah.

DAK ini gagal salur diakibatkan sampai tenggat waktu tanggal 22 Juli lalu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum juga memasukkan data kontrak yang diinput ke Online Monitoring SPAN (OMSPAN).

Koordinator Omspan BPKAD Lobar, Wahyudi Dwi Yatomoko, menyebut realisasi I DAK hingga saat ini mencapai 25 persen atau Rp 75.870.684.775 dari pagu sebesar Rp 321 miliar lebih. Dari total DAK fisik ini, jelas dia, yang dipastikan gagal salur masing-masing pada Bidang Transportasi Darat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 1.455.135.400 dan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 2.010.000.000. “Total DAK yang gagal salur mencapai Rp 3,4 miliar lebih,” jelasnya, Se-

lasa (20/8).

Dijelaskan DAK ini mengalami gagal salur disebabkan hingga batas akhir tanggal 22 Juli 2019 belum masuk data kontraknya. Menurutnya, DAK ini akan ditransfer pusat kalau memenuhi syarat, yakni data kontrak masuk barulah DAK bisa ditranfer oleh pusat ke daerah. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPPN, bahkan pihak BPKAD langsung ke Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, namun DAK ini tidak bisa disalurkan. “Tidak di Lobar saja DAK gagal sa-

lur, tapi di daerah lain juga.

Bahkan nasional,” jelas dia.

Lebih jauh kata dia, realisasi DAK tahap I dimulai bulan Juli lalu secara bertahap.

Yang jelas DAK tahap I ini sudah aman, karena terealisasi masuk ke rekening daerah.

Penyaluran DAK ini bertahap, yakni tahap I sebesar 25 persen, tahap II 45 persen dari pagu, dan tahap III selisih dari data secara keseluruhan yang masuk dikurangi tahap I dan II. Saat ini jelas dia pihaknya tengah dalam proses pengusulan realisasi tahap II. Sesuai jadwal, realisasi tahap II ini

berakhir bulan Oktober, barulah tahap III bulan Desember.

Untuk DAK tahap I sudah ada yang mulai pengerjaan di OPD. Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Mahyudin mengatakan untuk langkah antisipasi agar persoalan ini tak terulang, pihaknya sudah mempersiapkan langkah dengan membuat surat imbauan kepada semua kepala OPD. Surat ini menyangkut persiapan pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2020, sehingga begitu pengesahan APBD, maka diharapkan semua OPD mulai bergerak dengan menyiapkan administrasinya. Sehingga sambil menunggu evaluasi APBD oleh provinsi, proses administasi ini berjalan. “Begitu mendapatkan register dari provinsi, saya berharap te-

(Suara NTB/her)

Wahyudi Dwi Yatomoko man-teman OPD sudah selesai dengan konsep on the track dari administrasinya seperti SK, persiapan lelang dan sebagainya,” jelas dia. (her)

Alami Kekeringan

Ribuan Hektar Lahan Pertanian di Loteng Terancam Gagal Panen Praya (Suara NTB) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat sekitar 1.116 hektar lahan pertanian di daerah ini mengalami kekeringan. Dan, besar kemungkinan mengalami gagal panen jika tidak ada suplai air baku. Di mana, kekeringan terparah terjadi di lima kecamatan, yakni Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Praya Barat serta Kecamatan Praya Barat Daya.

Kepala Dinas Pertanian Loteng, Ir. L. Iskandar, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (20/8), mengatakan, pihaknya sampai sejauh ini masih berupaya melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap lahan-lahan yang mengalami kekeringan dan terancam gagal panen tersebut.

Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pompanisasi di daerah-daerah yang masih memiliki sumber air baku maupun upaya terpadu lainnya. “Tapi untuk daerah-daerah yang sumber air bakunya tidak ada, potensi gagalnya panenya jauh lebih besar. Karena sudah tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika dibadingkan dengan tahun lalu luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan dan gagal panen memang ada peningkatan. Hal itu salah satunya dipicu oleh banyak petani yang pada musim tanam ketiga tahun ini menanam padi, padahal kondisi

ketersediaan air baku sudah sangat menipis.

“Kalau dibanding dengan luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan tahun ini sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena rupanya petani kita di daerah ini masih banyak yang tetap memaksakan diri untuk menanam padi,” terangnya.

Lebih lanjut, ujar Iskandar pihaknya kini masih menginventaris jumlah petani yang mengalami kekeringan dan gagal panen untuk keperluan pengajuan bantuan benih pagi ke pemerintah pusat.

“Mungkin kita tidak bisa membantu mengembalikan semua biaya tanam yang sudah dikeluarkan.

Paling tidak bisa mengembalikan harga benih,” ujar Iskandar.

Bantuan benih itu sendiri nanti akan disalurkan pada musim tanam tahun depan. Itu pun kalau memang pemerintah pusat menyetujui. Tapi yang jelas pihaknya akan berupaya untuk bisa memperoleh bantuan tersebut. “Untuk besaran bantuan benih tergantung persetujuan pemerintah pusat. Kita hanya mengusulkan saja. Dan, semoga saja dikabulkan,” harapnya. (kir) KERING - Di sejumlah wilayah di Loteng memilih menanam tanaman selain padi di musim kemarau tahun ini. Tampak lahan pertanian yang tidak bisa ditanami akibat kekeringan.

(Suara NTB/kir)

Warga Tuding Kekeringan Honor Minim, Kerja Sampai Malam di Lingsar Dipicu Aktivitas ”Diintai” Marabahaya Perusahaan Air Minum

Saat TRC BPBD Berjuang Distribusikan Air

Pemkab Lombok Barat (Lobar) hampir tiap tahun disibukkan dengan penanganan bencana kekeringan. Tahun ini kekeringan meluas hingga tujuh kecamatan, sehingga butuh penanganan ekstra. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun memiliki petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tetap siaga turun kapan diperintahkan. Honor minim tidak jadi kendala bekerja di lapangan.

MENDISTRIBUSIKAN air bersih ke masyarakat yang mengalami krisis air seolah menjadi kegiatan rutin tahunan dari TRC yang dibentuk BPBD Lobar. Mereka tak hanya rela bekerja hingga malam hari, mereka juga menantang bahaya selama mengangkut air ke daerah yang kondisi medannya berbahaya.

Sayangnya, beratnya pekerjaan mereka tak sebanding dengan honor yang mereka peroleh. Honor yang mereka peroleh terbilang minim, hanya Rp 30ribu sehari. Menurut petugas TRC yang enggan disebutkan namanya mengakui, saat ini tim TRC secara bergilir mendistribusikan air ke masyarakat yang mengalami krisis air bersih. “Bahkan kami kerja pagi sampai malam, bahkan pernah kami turun droping air jam 2-3 pagi, demi masyarakat kami turun,” tuturnya pada Suara NTB awal pekan ini.

Masyarakat kata dia saat ini sangat membutuhkan air bersih, kalau tidak dibantu air bersih maka masyarakat akan lebih menderita lagi. Sehingga mau tidak mau, ia bersama rekan-rekannya pun turun droping air tak kenal waktu. Terkadang kata dia dalam sehari, pihaknya mendroping air 4-5 kali.

Masyarakat kata dia butuh air untuk keperluan sehari-hari, keperluan acara dan meninggal. Selama pengiriman air tutur dia, suka duka dialami rekanrekan TRC. “Pernah kita ke Dusun Klape, Lembar jam 2 dini hari, mobil pengangkut tangki ndak mampu naik. kami pun hampir kecelakaan,”kata dia.

Kendaraan yang ditumpangi mengalami oleng, akibat tandon berisi air terjatuh ke belakang. Ditambah lagi medan yang begitu sulit. Namun karena demi kebutuhan masyarakat, pihaknya tetap melanjutkan perjalanan hingga ke rumah warga. “Di sana

(Suara NTB/ist)

MEDAN BERAT - Tim TRC BPBD Lobar saat mendorong kendaraan melewati medan berat saat droping air ke wilayah Lembar. sudah banyak warga menunggu, itulah kenikmatan kami bekerja. Bisa menyuplai air dan warga sangat senang dibawakan air,”imbuh dia.

Tidak itu saja, tim TRC juga pernah dicegat ditengah jalan oleh warga menggunakan parang.

Warga ini mencegat karena ingin diberikan air bersih akibat kondisi kekeringan yang dialami.

Diakuinya, uang makan minum ini senilai Rp30.000 sehari sangatlah minim, namun petugas TRC tak bisa berbuat banyak. “Kami sudah usulkan tapi ndak ada realisasi,” imbuh dia. Ditambah lagi, lanjut dia, biaya BBM tidak ada diberikan. Dana hanya cukup untuk makan minum saja dan beli air. “Di sini pintar-pintar kami mengatur dan mensiasati untuk BBM ini,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib mengatakan sistemnya kerja TRC ini menggunakan ship-shipan (bergilir). Mereka kata dia mendapatkan honor daerah sebesar Rp 750 ribu dan makan minum Rp300 ribu, sehingga dalam sebulan mereka dapat honor Rp 1.050.000. “Ini yang rutinitas tiap bulan, nanti kalau ada yang pengiriman air mereka dapat (honor) lain lagi,” jelas dia.

Ada tidak ada kejadian kata dia, mereka tetap mendapatkan uang makan minum. Menurut dia, uang honor Rp 30 ribu yang dimaksudkan tersebut di luar makan minum. Terkait uang pembelian BBM untuk pengiriman air, Najib mengaku dana operasional diatur oleh tim. Namun pada APBD-P akan ada tambahan untuk uang BBM. Menurut dia, para tim TRC ini sangat diperhatikan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan yang melanda warga di wilayah Gontoran, Kecamatan Lingsar Lombok Barat dituding dipicu akibat adanya aktivitas pengolahan air oleh perusahaan air minum berlebihan yang ada di wilayah setempat. Warga pun mendesak agar pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang tethadap keberadaan perusahaan air minum tersebut. Warga tak ingin mengeksplorasi sumber daya alam di Lingsar saja, namun minim aksi untuk melakukan reboisasi di wilayah setempat.

“Seharusnya dampak kekeringan ini tidak boleh terjadi di wilayah Lingsar, jika saja perusahaan air minum di sana tidak berlebihan dalam menyedot air tanah di wilayah kami,” ungkap Ketua PK KNPI Lingsar Taufiqqurahman belum lama ini.

Karena itu ia mendesak pemerintah harus melakukan kajian terhadap perizinan pengolahan air oleh perusahaan di wilayah setempat. Sebab jangan sampai persoalan ini terjadi berkepanjangan melanda warga setempat. Menurut dia, dampak dari persoalan ini tidak saja dirasakan petani di Lingsar yang menggunakan air untuk mengairi sawah, namun juga bagi peternak ikan.

Akibat adanya kekeringan ini, banyak masyarat yang sudah telanjur bercocok tanam dan melepas ikan di kolamnya merugi.

Pihaknya pernah mengikuti kajian bersama Dinas Kehutanan beberapa waktu yang lalu di sana, bahwa sumber mata air di wilayah Lingsar 575 titik.

“Tapi saat ini yang tersisa hanya 275 titik saja,” tegas dia.

Sementara Dirut PDAM Giri

Menang H. L. Ahmad Zaini yang dikonfirmasi, mengatakan, pada prinsipnya PDAM ingin melayani semua masyarakat.

Hanya saja kalau daerah-daerah yang posisisnya di dataran tinggi agak sulit, sehingga akan dicarikan sumber-sumber air baru. “Nanti kami akan carikan (bantuan) ke pemerintah pusat.

Tapi prinsipnya kami akan layani, tapi tidak mungkin saat ini memaksakan melayani daerah dataran tinggi mengorbankan yang sudah ada. Nanti kita carikan solusi,” jelas Zaini.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait hal ini. Menyoal tudingan warga bahwa kekeringan dipicu akibat pengolahan air berlebihan oleh pihak perusahaan?, menurut dia tak masalah dilakukan evaluasi terhadap keberadaan perusahaan ini, namun ia mempertanyakan evaluasi dalam rangka apa? Yang jelas kata dia, pihaknya memiliki tujuan yang sama yakni semua warga bisa terlayani, selama masih ada kemampuan.

Namun lanjut dia, tidak mungkin dipaksakan untuk melayani di tengah kondisi iklim kemarau panjang seperti ini.

Terkait protes warga terhadap pemasangan pipa raksasa di sungai, menurut Zaini pemasangan pipa ini dikerjakan oleh BWS di daerah Batu Kuta.

Diakui memang pipa ini bergeser akibat terbawa arus namun sudah dipinggirkan, sehingga tidak menghalangi arus air.

“Keluhan warga di Batu Kuta ini juga sama ingin dilayani air (PDSM), tapi posisinya dataran tinggi, sehingga kami masih carikan solusi,”jelas dia. (her)

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Dibidik APH, Inspektorat KSB Akui Enam Desa Tak Kooperatif Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakui enam desa yang tengah dibidik aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan korupsi dana desa (DD) selama ini memang tak kooperatif. “Iya itu ada kasus lama ada juga laporannya ke polisi langsung. Tapi intinya mereka selama ini tak kooperatif,” kata Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si. Ia menjelaskan, sebelum kasus desa-desa tersebut diantensi aparat kepolisian pihaknya sejak jauh hari telah mengarahkan agar menyele(Suara NTB/bug) saikan dugaan kasus pengeloH. Ady Mauluddin laan DD-nya. Bahkan Inspektorat menyatakan siap membantu pihak desa. Namun saran Inspektorat itu tidak diindahkan. “Contoh ya. Ada satu desa tidak mau membuat SPJ kegiatannya. Kita sampaikan ke mereka siap membantu meng-SPJ-kan tapi tidak digubris,” sesal H. Ady. Ia mengatakan, modus operandi desa-desa yang bermasalah dalam mengelola anggaran desanya terbilang konvensional. Kebanyakan desa tidak membuat atau tidak mau membuat SPJ hasil kegiatan program yang didanai lewat anggaran desa. Langkah itu justru melanggar aturan, karena sepeser pun anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya baik secara materiil dan administrasi. “Uang desa dipakai apa kan harus kelihatan fisiknya atau kegiatannya. Nah tidak cukup itu saja harus ada pertanggungjawaban administrasinya juga berupa SPJ,” tegas H. Ady. Selanjutnya, mantan Kepala Dinas PU KSB ini menyebutkan, dugaan kasus penyalahgunaan dana oleh desa tersebut merupakan temuan atau laporan lama, baik oleh pihaknya maupun kepolisian. “Kalau sepanjang tahun 2019 ini kami belum ada terima laporan. Tapi kami tidak tahu kalau ada yang (lapor) langsung ke polisi. Tapi yang jelas kalau lapor polisi dulu akan dikembalikan ke kami dulu sebelum merekan tindaklanjuti,” tukasnya.

Sebelumnya pihak Polres KSB melaui keterangan persnya, pekan lalu, mengungkapkan tengah membidik kasus korupsi yang diduga terjadi di enam desa. Dugaan kasus tersebut merupakan hasil laporan masyarakat dan penyelidikan yang dilakukan jajarannya selama ini. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Penanganan Kekeringan di KSB Jalan di Tempat Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, mengaku belum mendapatkan anggaran penanganan dampak kekeringan. Padahal, saat ini sudah ada 10 desa di tiga kecamatan yang bersurat untuk bisa segera didistribusikan air bersih karena kondisinya sudah sangat kritis.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd, Selasa (20/ 8) mengatakan, memang proses pendistribusian air bersih ke masyarakat belum bisa dilakukan.

Hal itu terjadi lantaran usulan anggaran sekitar Rp100 juta sampai saat ini tidak kunjung direspon oleh TAPD. Padahal kondisi kekeringan yang terjadi saat ini sudah sangat parah, karena sudah ada 10 desa yang memasukan surat untuk bantuan air bersih.

Parahnya lagi masa tanggap kekeringan tahap pertama sudah berakhir di tanggal 19 kemarin tetapi tidak kunjung dilakukan pendistribusian air bersih ke masyarakat.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya ang-

garan untuk penanganan dampak kekeringan di tahap kedua bisa segera direalisasikan. Jika tidak, maka dampak yang tidak diinginkan akan terjadi di masyarakat, karena prinsipnya ketika status tanggap kekeringan dinaikkan maka anggarannya juga harus bisa mendukung.

“Sebenarnya sejak tanggal 1 Agustus sudah mulai kita distribusikan air bersih ke masyarakat, tetapi sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan karena tidak ada anggaran. Kita juga sudah mengusulkan untuk perpanjangan masa tanggap kekeringan hingga bulan September mendatang,” ujarnya.

Dikatakannya, distribusi air bersih ke masyarakat sudah molor dari target yang sudah ditetapkan, tetapi karena anggarannya tidak tersedia maka

tidak ada alasan lagi. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan tersebut. Karena jika masalah ini berlarut dikhawatirkan masyarakat yang akan mengambil sikap atas lambatnya distribusi air bersih.

Hal tersebut tentu sangat beralasan karena sampai dengan saat ini sudah ada puluhan desa yang sudah minta untuk diberikan air bersih karena kondisi kekeringan saat ini sudah semakin parah.

Jika permintaan itu tidak kunjung direspon, maka masyarakat yang akan mengambil sikap.

Untuk menutupi molornya distribusi air ke masyarakat di masa tanggap pertama, pihaknya berencana untuk mengusulkan anggaran untuk perpanjangan masa tanggap ben-

Masih Ada Penangkapan Bayi Lobster di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Aktivitas penangkapan baby lobster di wilayah Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa masih berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan dipasangnya rumpon sebagai alat bantu penangkapan di laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengendalian Usaha Perikanan, Zulkifli, S.Pi., M.Si mengakui aktivitas penangkapan baby lobster tidak terlalu marak. Hal ini karena sekarang ini bukan musim penangkapan. Meskipun demikian, aktivitas di wilayah Labangka masih ada, karena masih ada rumpon yang dipasang.

“Mungkin sekarang sudah tidak terlalu marak karena bukan musimnya. Biasanya musimnya (penangkapan) di awal musim hujan dan akhir. Tapi saya dapat informasi kemarin masih ada di Labangka. Karena rumponnya masih ada,” ujarnya, Selasa (20/8).

Menurutnya, guna meminimalisir penangkapan ini tentunya terlebih dahulu melakukan upaya penyadaran. Karena penangkapan baby lobster ini tidak dibenarkan aturan.

Meskipun demikian, untuk lobster dengan berat di atas 250 gram bisa dilakukan penangkapan selama tidak bertelur.

“Sekarang aturannya dilarang penangkapan baby lobster.

Maka kita minta kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap. Tapi kalau lobster yang beratnya di atas 250 gram silahkan ditangkap, karena diperbolehkan dalam aturan. Tidak ada masalah selama tidak bertelur. Kalau bertelur maka disarankan tidak ditangkap,” jelasnya.

Diungkapkannya, bahwa bahwa penangkapan baby lobster ini sulit dihentikan. Karena terlalu banyak orang yang menangkap.

Sehingga yang paling penting adalah menyasar pengepul. Karena jika pengepul tidak ada, maka masyarakat tidak akan menangkap.

“Yang pengumpulnya berasal dari luar dan rata-rata tidak punya izin. Dan tidak akan pernah ada izinnya, karena yang dilarang untuk ditangkap. Sanksinya dipenjara dan denda ada.

Seperti yang sebelumnya pernah ditangkap,” tandasnya. (ind)

cana kekeringan. Jika di waktu perpanjangan masa tanggap tidak juga ada anggaran, maka potensi terjadinya halhal yang tidak diinginkan sangat dimungkinkan terjadi.

“Kami sangat berharap supaya usulan itu segera disetujui supaya proses untuk pendistribusian air bersih bisa cepat dilakukan. Jika tidak juga diberikan anggaran di masa perpanjangan tanggap kekeringan ini maka kami khawatir akan ada konflik di masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Nurdin Rahman SE, tidak menampik belum diberikannya anggaran untuk proses penanganan bencana kekeringan tersebut. Lambatnya pemberian anggaran ini bukan berarti kondisi keuangan daerah mengalami defisit, tetapi ada mekanisme yang harus ditempuh dalam proses pemberian dana yang dimaksud.

Bahkan saat ini usulan pembiayaan tersebut sudah ada di Bappeda untuk bisa dilaku-

kan verifikasi lebih dulu sebelum dicairkan anggarannya.

Pihaknya siap memberikan anggaran jika tahap verifikasi usulan yang saat ini sedang di Bappeda rampung. Karena pada prinsipnya jika kondisi kritis maka anggaran darimanapun bisa ditarik untuk penanganan bencana kekeringan. Pemberlakukan metode itu tentu bukannya menghambat, tetapi alur dan proses memang harus diikuti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

“Kita sudah siapkan anggarannya tinggal menunggu hasil verifikasi dari Bappeda saja, jika hasil verifikasi dianggap layak maka anggaran akan kita keluarkan. Apalagi saat ini jumlah anggaran kita yang masih menganggur ada sekitar 10 persen dari total pendapatan yang baru mencapai angka 56 persen,” tandasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap mengupayakan dalam waktu dekat ini verifikasi sudah rampung dan anggaran bisa segera dicairkan. (ils)

Serapan Anggaran Rendah, Lima SKPD Terima Catatan

Dispopar Susun Renaksi Konservasi dan Pengelolaan Hiu Paus Sumbawa Besar (Suara NTB) Keberadaan Hiu Paus di perairan Teluk Saleh Sumbawa, memiliki daya tarik yang sangat besar untuk mendatangkan wisatawan. Hal ini sangat penting dijaga populasinya kedepan. Sehingga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, mencoba menyusun rencana aksi (renaksi) untuk konservasi dan pengelolaannya supaya lebih terpola dan terpadu.

“Kita sedang menyusun rencana aksi daerah untuk konservasi dan pengelolaan (Suara NTB/ind) Hiu Paus. Kemudian kita H. Iskandar D arahkan untuk pengembangan pariwisata,” kata Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., Dev, Selasa (20/8).

Diakuinya, pihaknya menyusun rencana aksi ini supaya tindakan kedepannya bisa terpola dan terpadu. Tidak sekadar bertindak dan berbuat sesuai dengan kondisi. Mengingat di dalam pandangan internasional, populasi Hiu Paus ini sudah mulai terancam.

“Ini (Hiu Paus) kita pandang sebagai modal dasar yang cukup penting dan punya potensi kuat untuk menarik para wisatawan mancanegara. Maka menurut kita penting untuk kita jaga populasi ini. Kita atur dalam suatu rencana aksi sekaligus menunjukkan kesiapan daerah untuk menjadikan wisata Hiu Paus ini sebagai salah satu paket wisata yang punya daya tarik besar,” terangnya.

Pihaknya berupaya sesuai dengan kewenangan untuk melakukan pembenahan dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) pesisir. Baik yang secara langsung dan tidak langsung sangat berkepentingan terhadap kelestarian populasi dan perkembangan atau kenyamanan Hiu Paus di perairan sekitar.

Kemudian juga akan memantapkan kelompok-kelompok sadar wisata daerah persisir, untuk mempersiapkan langkah-langkah terutama yang menyangkut dengan standarisasi pelayanan pariwisata. Selain itu pihaknya juga menyiapkan SDM untuk pemandu wisata, yang tidak hanya sekedar pemanduan wisata secara umum. Tetapi lebih spesifik ke bahari khusus mengenai wisata Hiu Paus.

“Rencana aksi nasional sekarang sedang difinalisasi di tingkat pusat. Meskipun renaksi nasional belum tuntas, tetapi kita sudah memulai di tingkat bawah untuk lebih awal sehingga nanti kita sudah siap. Tinggal kita melakukan penyelarasan, penyesuaian, dan kita telisik lebih rinci lagi mengenai kewenangan daerah dan kemampuan daerah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Baru kita bicara kawasan destinasi di sekitar itu, dan baru kita bicara pemasaran,” pungkasnya. (ind)

Halaman 6

(Suara NTB/arn)

SAMBUTAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang digelar Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Sumbawa, Selasa (20/8).

Bupati Tekankan Peningkatan Mutu Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menekankan adanya peningkatan mutu dalam pengelolaan barang/ jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Serta kedepan akan membuka ruang bagi keikutsertaan industri kreatif, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pemerataan ekonomi di daerah.

Hal itu disampaikan Bupati dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang digelar Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Sumbawa, Selasa (20/8).

Kegiatan ini dihadiri narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI), para

pimpinan OPD dan Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada dasarnya untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Terbitnya perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk memperbaiki segala kekurangan dan untuk menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik. Yang belum tercover

dalam peraturan sebelumnya.

“Saya ingin mengajak kita semua khususnya pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk dapat bekerja secara profesional dan berintegritas dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kita untuk daerah ini. Harapannya, dengan terwujudnya aparatur pelaku pengadaan barang/ jasa yang profesional dan berintegritas, tujuan kita untuk mewujudkan Sumbawa yang hebat dan bermartabat dapat terealisasi.” Pungkas Bupati.

Sebelumnya, Kepala BPBJ Setda Sumbawa Pipin S. Bintongo, ST., M.Eng melaporkan kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta. Yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Bagian, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Se-Kabupaten Sumbawa. (arn)

Taliwang (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mencatat setidaknya ada lima SKPD yang dianggap belum maksimal dalam pengelolaan anggaran. Catatan tersebut sengaja diberikan, lantaran serapan anggarannya masih di bawah 30 persen dari target 50 persen. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena akan berdampak terhadap pembangunan di daerah dan perekonomian masyarakat. Apalagi, perekonomian masyarakat KSB bergantung pada kondisi belanja APBD. “Kelima SKPD tersebut sudah kita layangkan surat untuk segera mempercepat penyerapan anggaran, karena saat ini antara belanja dan pendapatan belum seimbang. Dimana saat ini pendapatan kita sudah berada di angka 56 persen sementara belanja kita berada di angka 42 persen. Itu artinya masih banyak anggaran kita yang menganggur karena belum digunakan oleh SKPD, untuk itu kami sangat berharap supaya serapan anggaran harus menjadi atensi,” ungkap kepala BPKD, Nurdin Rahman kepada Suara NTB, Selasa (20/8).

Dikatakannya, tujuh SKPD tersebut yakni DPUPRPP dengan total anggaran Rp193 miliar yang baru terserap hanya Rp55 miliar saja atau sekitar 28,74 persen. DKP dengan total anggaran Rp9,05 miliar yang baru terserap hanya Rp1,9 miliar atau sekitar 21,75 persen, Distanbunnak dengan total anggaran Rp37,4 miliar yang sudah terserap baru sekitar Rp9,1 miliar atau 21,5 persen. Kantor Camat Taliwang total pagu anggaran Rp18,4 miliar yang terserap baru sekitar Rp4,8 miliar atau sekitar 26,7 persen dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dengan anggaran Rp1,4 miliar yang sudah terserap sekitar Rp333 juta atau sekitar 26 persen.

Terkait hal itu, pihaknya sudah melayangkan surat untuk mempercepat proses serapan anggarannya. Selain lima dinas tersebut, jika melihat angka serapan anggaran secara keseluruhan, dianggap sudah cukup baik meskipun hanya 42 persen.

“Memang angka serapan ang-

(Suara NTB/dok)

Nurdin Rahman garan kita masih sangat sedikit sekitar 42 persen dari target kita sekitar 50 persen. Kami juga tetap akan mengupayakan supaya serapan anggaran ini bisa terus ditingkatkan oleh masingmasing SKPD,” ungkapnya.

Dijelaskannya, secara umum pihaknya tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi kendala masing-masing SKPD sehingga penyerapan anggaran molor. Hanya saja hasil pengamatan yang dilakukan, molornya penyerapan anggaran terjadi karena perencanaan yang tidak matang oleh masing-masing dinas terhadap program yang dimiliki.

Misalnya, ada salah kegiatan di bidang A yang seharusnya dilaksanakan di triwulan pertama, tidak tercantum di dalam DPA, justru muncul di triwulan kedua dan triwulan ketiga. Masalah ini yang menjadi kendala sehingga proses serapan anggarannya bergerak lambat. Kendati demikian, pihaknya mengklaim serapan anggaran tahun ini (2019) jauh lebih baik karena bisa mencapai angka 42 persen. Sedangkan di tahun 2018 lalu hanya mencapai angka 30 persen saja.

“Harus kita akui perencanaan kita masih belum bagus. Sehingga program yang ada tidak bisa berjalan maksimal dan sesuai target. Kita juga tetap akan mengupayakan supaya serapan ini bisa terus meningkat,” tandasnya. (ils)

Pencairan Tahap Pertama

Prioritaskan Pekerjaan Pendahuluan IPAL Komunal

Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal tahun 2019 di Sumbawa telah ber-

Surya Darmasya

jalan pada tahapan pencairan tahap pertama. Fokusnya menyelesaikan pekerjaan pendahuluan.

Agar targetnya nanti pada akhir tahun bisa rampung.

S e bagaimana disampaik a n

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, ada tiga tahap pencairan anggaran pembangunan IPLA Komunal yang tahun ini dilaksanakan di 15 lokasi. Tahap pertama 25 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 35 persen.

“Setiap tahapan pencairan kita juga akan membagi dalam dua termin. Seperti sekarang ini tahap pertama, kita tidak langsung berikan 25 persen sekaligus. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU).

Diprioritaskan pada pekerjaan pendahuluan dulu. Setelah itu selesai baru 50 persen dicairkan (ta-

hap pertama) setelah progres mencapai kurang lebih 30 persen,” terangnya.

Setelah pencairan pun, Dinas PRKP tetap memantau di lokasi supaya tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Kalau dalam semua tahapan pekerjaan bisa diselesaikan, maka sesuai kontrak, IPAL komunal bisa ini bisa dituntaskan November mendatang.

“Itu yang harus kita kejar.

Harus kita pantau supaya pelaksanaan program ini tidak ada yang ketinggalan. Jadi setiap tahapan itu kita akan cek untuk mengejar progres fisik yang nanti tuntas pada November,” jelas Darmasya.

Hal lainnya, Dinas PRKP juga tetap melaksanakan pembinaan. Termasuk pertemuan rutin dengan Tim Fasilitator dan Ketua serta pengurus Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM). Agar tidak ada yang main main dalam pengelolaan anggaran IPAL ini.

“Ini harus betul-betul diperhatikan penggunaan uangnya. Jangan sampai dana yang ada itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar itu. Ini yang kami akan evaluasi secara terus menerus. Kita tidak mau terulang lagi hal-hal di luar itu yang pernah terjadi.

Jadi mereka harus serius mengikuti tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan dokumen,” tegasnya.

Pekerjaan pendahuluan sesuai tahapan pencairan 25 persen dimaksud, sampai dengan pembuatan bak penampung. Pekerjaan ini mesti terkejar sebelum masuk musim hujan, paling telat Agustus ini. (arn/*)

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Atasi Persoalan Garam, Tata Kelola Dibenahi Bima (Suara NTB) – Dalam mengatasi harga garam rendah yang dikeluhkan oleh para petani dalam beberapa bulan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima mengaku akan membenahi penataan garam kedepannya.

Kepala DKP Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma, M.Si, sebagai sebuah komoditas unggulan yang menjadi prioritas di NTB, tata pengelolaan garam di Kabupaten Bima dari hulu sampai hilir.

“Tentunya ini ada sinergi antara Pemerintah (Suara NTB/Ist) Kabupaten Bima, PemerNurma intah Provinsi NTB dan Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI,” katanya.

Menurutnya sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah harga garam rendah dan tidak stabil komoditas garam yang disebabkan rendahnya kualitas.

Sejalan dengan kebijakan tersebut lanjutnya, Gubernur NTB telah menetapkan Roadmap Tahun 2020-2024 dimana Kabupaten Bima menjadi salah satu kawasan pengembangan industri garam di NTB. “Hal ini diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan petani garam, khususnya di Kabupaten Bima,” katanya.

Dikatakannya dalam lima tahun kedepan, Pemerintah telah merancang skema industrialisasi garam dan pada tahun 2020 dititik beratkan pada upaya memperkuat IKM dan UKM pengolah garam untuk menyediakan garam kemasan berstandar untuk konsumsi masyarakat NTB. “Bahkan dengan inovasi kita dilakukan pengembangan untuk menghasilkan aneka produk garam sehingga pasar tidak hanya tergantung konsumen luar daerah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk membangun sarana pengolahan garam industri untuk menyediakan kebutuhan berbagai pabrik dan industri besar diluar daerah. Mengingat tingginya volume garam rakyat yang mencapai 296.000 ton tahun 2018. “Disamping itu kita tetap memberikan edukasi penerapan teknologi produksi garam di sisi hulu (tambak) sehingga produksi garam rakyat berkualitas sebagai syarat dapat dibeli oleh pabrik,” katanya.

Untuk mendukung kebijakan Gubernur, di tingkat Kabupaten Bima, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE telah menandatangani kuota penyerapan garam Rakyat sebanyak 40 ribu ton garam kualitas K1 dan K2 dengan PT. Garam Nasional.

“Juga dilakukan perjanjian dengan petani garam untuk menjamin ketersediaan kualitas garam sesuai kebutuhan perusahaan dan komitmen perusahaan yang akan membeli garam sesuai harga yang disepakati bersama,” katanya.

Bagi Pemerintah kabupaten Bima peningkatan kualitas garam secara berkelanjutan menjadi titik berat pengembangan industri garam rakyat dengan menganggarkan pembelian geoisolaror melalui APBD tahun anggaran 2019. “Tahun ini kita juga telah memperjuangkan dana Rp 3,4 milyar di Kementerian KKP untuk pembelian geoisolator,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Belum Rampung, Rumah Bantuan Nelayan Sudah Ditempati Dompu (Suara NTB) – Pembangunan rumah khusus nelayan di Kilo belum rampung. Namun, sebagian warga yang mengklaim sebagai penerima sudah menempati rumah tersebut. Akibatnya, pengerjaan proyek bantuan Kementerian PUPR tersebut terhambat.

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Dompu, Syaifudin, ST, mengungkapkan, dari 50 unit bantuan rumah yang dialokasikan khusus untuk nelayan tersebut baru 39 unit yang sudah terbangun. Itupun hanya dua diantaranya yang sudah bentul-betul 100 persen rampung.

Sementara sisanya ada yang dalam tahap penyelesaian dan baru mulai dibangun.

Meski belum sepenuhnya rampung dilakukan dan dis-

erahterimakan sebagai aset daerah, rupanya warga sekitar sudah terlebih menempati.

Sehingga dikhawatirkan menghambat pengerjaan proyek dan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kekhawatiran kita kepastian pekerjaan itu tuntas.

Karena memang aset akan dialihkan ke pemerintah kabupaten Dompu. Jadi tanggung jawab daerah dalam pemeliharaan dan menentukan atau mengusulkan siapa yang akan menempatinya setelah mela-

lui rapat dengan pemerintah desa dan camat setempat,” kata dia ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/8).

Mereka yang menempati bangunan tersebut kabarnya sudah terdata sebagai penerima bantuan. Namun, menurut Syaifudin, Disperkim belum bisa mengusulkan SK penetapan bagi penghuninya. Selain karena memang belum rampung dibangun juga belum resmi dialihkan.

Sebagaimana ketentuannya, rumah khusus nelayan ini bukan untuk dijadikan hak milik oleh penerima. Tetapi hanya sebatas hak pakai yang sewaktu-waktu bisa dialihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Indikatornya, ketika mereka sudah mampu membangun rumah pribadi

Maju Lagi, Mantan Bupati Bima Tak Gentar Lawan Petahana Bima (Suara NTB) – Mantan Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin M. Nur M.Pd, dikabarkan dan disebut-sebut bakal maju dan bertarung dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang melawan petahana. Menanggapi kabar tersebut, pria yang akrab disapa H. Syafru ini, menegaskan akan kembali maju dalam Pilkada 2020 mendatang, lantaran sudah ada sinyal dukungan dari petinggi partai NasDem. “Insya Allah saya sedang menunggu petunjuk dari Pimpinan Partai,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (20/8).

Selain itu, Ia mengaku saat ini juga intens berkomunikasi dengan sejumlah partai lain, untuk membangun koalisi.

Karena kata dia, dalam mengusung calon atau kandidat membutuhkan koalisi dengan partai lain.

“Yang sedang dilakukan saat ini melobi koalisi, karena berbicara politik tentu banyak aturan dan syarat yang harus dilalui,” katanya. Terkait calon pendampingnya atau bakal calon Wakil, H. Syafru belum bisa membeberkannya. Namun kepastian tersebut tinggal menunggu keputusan Partai-partai pengusung nantinya.

“Nanti akan mencair sendiri, jika semua sudah memenuhi syarat, kami akan melawan petahana saat ini,” katanya.

Sebagai tambahan usai tumbang dalam Pilkada Kabupaten Bima 2015 lalu, H. Syafru mencoba keberuntungan maju sebagai calon anggota DPR RI Daerah Pemilhan NTB 1 atau Pulau Sumbawa, namun gagal merebut kursi. (uki)

dan tingkat perekonomian membaik maka sudah seharusnya pindah. “Dan tidak bisa juga mereka yang mengalihkan ke pihak lain itu,” ujarnya.

Atas persoalan yang dihadapi rekanan proyek tersebut Disperkim sudah melaporkannya ke pemerintah pusat untuk segera disikapi. Sehingga proses pembangunan hingga peruntukannya bisa sesuai harapan bersama.

Selain di Kilo, lanjut dia, saat ini pihaknya sudah mengusulkan bantuan serupa untuk warga pesisir di Desa Jala.

Bahkan berkas yang dibutuhkan seperti IMB dan sertifikat lahan telah dilengkapi, tinggal menunggu realisasinya di 2020 mendatang. “Kalau ada dukungan anggaran dari pusat

(Suara NTB/jun)

Syaifudin Insya Allah 2020 bisa mulai dibangun,” pungkasnya. (jun)

Stok Bapok di Dompu Dijamin Aman Dompu (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, mengklaim ketersediaan stok kebutuhan pokok di wilayah ini aman.

Meski disadari beberapa jenis bumbu dapur mengalami kenaikan yang terbilang signifikan. Seperti misalnya cabai rawit masih bertahan pada kisaran harga Rp80 ribu/Kg. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Setempat, H Iskandar di kantornya, Selasa (20/8). “Memang ada beberapa yang naik seperti cabai tapi secara umum stok tersedia aman,” kata dia.

Dipastikannya stok berbagai jenis bumbu dapur tersebut aman mengingat hasil pantauan harag terakhirnya pekan kemarin hanya ditemukan perubahan pada bawang merah saja. Yang mana harga komoditi hasil pertanian lokal tersebut dari sebelumnya Rp25 ribu/Kg kini turun menjadi Rp20 ribu/Kg. Sementara kebutuhan lain seperti cabai keriting, bawang putih, tomat, buncis dan sejenisnya masih seperti harga pada pekan sebelumnya. “Ma-

Pertamina Belum Bentuk Pangkalan LPG Dompu (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, memastikan pangkalan LPG 3 Kg belum terbentuk di wilayah ini. Hal itu ditandai tak adanya penyaluran atau pusat pengisian ulang barang bersubsidi tersebut. Karenanya, ribuan tabung bantuan yang diterima warga setahun terakhir terpaksa dibiarkan menganggur begitu saja.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar, S. Sos., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (20/8) menegaskan, Pertamina selaku Badan Usaha (Suara NTB/jun) Milik Negara (BUMN) yang Iskandar dipercaya menangani persoalan itu beragapan sudah membentuk pangkalan LPG diwilayah ini. Tapi fakta di lapangan justru tidak ada satupun yang terbentuk, diperkuat tak pernah dikeluarkannya surat rekomendasi oleh pihaknya. “Setahun sudah kita ini dibagi barangnya tapi untuk isi ulangkan sampai hari ini belum ada,” keluhnya.

Pangkalan isi ulang gas LPG 3 Kg yang bermunculan saat ini hanya untuk tabung non subsidi. Sehingga dirasa wajar jika harga penjualannya cukup tinggi. Yakni kisaran Rp50-Rp53 ribu/tabung.

Sementara untuk tabung subsidi, lanjut dia, tidak saja pangkalannya di daerah yang belum terbentuk oleh Pertamina, melainkan agen pusat penyaluran di Bima pun baru dimulai proses pembangunannya. “Mekanismenya pangkalan dan agen itu sudah tersedia untuk menyalurkan isi ulang dan pangkalan iduk sudah tersedia tapi nyatanya sampai hari ini mereka baru bangun,” ungkapnya.

Mengingat ribuan tabung gas subsidi pemerintah tersebut sudah terlanjur disalurkan ke masyarakat penerima bantuan. H. Iskandar meminta agar Pertamina segera membentuk agen dan pangkalannya di wilayah. Dengan demikian tabung yang ada bisa dimanfaatkan dan tidak sampai diperjualbelikan oleh oknum tertentu.

Disamping itu Harga Eceran Tertinggi (HET) barang inipun mesti diperjelas agar tidak menimbulkan gejolak dikemudian hari.

“Sampai hari HET-nya kita belum tahu berapa, belum ada surat yang kita teriman dari pemerintah provinsi,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

kanya kita berani mengatakan aman karena memang tidak ada gejolakdi lapangan. Kalaupun ada naik turun sedikit kemungkinan akibat distribusinya saja yang terlambat dari luar daerah,” ujarnya.

Sementara disinggung harga daging, H Iskandar menyebut sebagian besar mengalami penurunan sejak hari raya Idul Adha kemarin. Untuk daging sapi misalnya, semula Rp120 ribu/Kg turun menjadi Rp110 ribu/Kg. Sedangkan ayam broiler dari Rp50 ribu/Kg kini menjadi Rp45 ribu/Kg. Ayam kampung tetap bertahan pada standar harga Rp95 ribu.

Sepanjang gejolak harga bahan pokok khususnya bumbu dapur terjadi di wilayah ini, menurutnya, tidak ada kaitannya dengan upaya penimbunan oleh pemasok. Selain pengaruh belum masa panen kemungkinan besarnya akibat keterlambatan distribusi semata. “Tidak ada yang namanya penimbunan itu, karena tidak mungkin barangbarang cepat rusak seperti ini ditimbun. Bisa rugi mereka, palingan karena terlambat distribusi saja,” pungkasnya. (jun)

Pilkada KSB

Demokrat Fokus Usung Kader Sendiri

(Suara NTB/Uki)

GAS DAN API - Sumur bor yang mengeluarkan gas dan api di lahan milik warga di Desa Belo Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Berita selengkapnya di halaman 15.

Pengiriman TKI ke Arab Saudi Dibuka Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak beberapa tahun lalu, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 19 negara wilayah Timur Tengah dimoratorium. Namun saat ini, khusus satu negara yakni Arab Saudi sudah dibuka untuk penempatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan Safitri, Selasa (20/8) kemarin mengungkapkan, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kemenaker) Nomor 260 tahun 2015, pengiriman PMI ke 19 negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi dimoratorim.

Namun sekarang ini sudah ada MoU antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi untuk dibukanya penempatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 291 tahun 2018, tentang pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudy melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

“Jadi sudah ada MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudy khusus untuk Arab Saudy dibuka. 18 negara lain itu masih ditutup. Boleh dikatakan pengecualian untuk Arab Saudy itu

sudah dibuka, itu yang disebut dengan SPSK,” imbuhnya.

Menurutnya, dibukanya penempatan khusus Arab Saudi ini karena sudah ada perbaikan dan proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Meskipun demikian, calon PMI yang akan ditempatkan nantinya akan dibatasi dan diseleksi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga sudah menentukan 58 P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang memberangkatkan. Artinya tidak semua perusahaan bisa melakukan penempatan dan pemberangkatan.

“Dalam perkembangannya ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudy terkait dengan regulasi untuk perlidungan terhadap PMI kita.

Maka kemudian pemerintah mengkaji dan membuat regulasi, sudah bisa dibuka khus u s Sau-

di,” tukasnya.

Dengan dibukanya penempatan ke Arab Saudi, sekarang pihaknya tengah menjajaki semua layanan agar bisa dilakukan di LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu). Karena masih ada jenis layanan yang di lakukan di luar daerah. Seperti halnya pelatihan terhadap CPMI. “Pelatihan masih dilakukan di luar daerah dan dilakukan oleh P3MI pusat baik yang ada di Surabaya maupun yang Jakarta.

Kedepan kita berharap pola kerjasama dengan perusahaan swasta agar menyiapkan lembaga sertifikasi profesi (LSP), kita menyiapkan infrastruktur gedungnya.

Jadi kedepan kita berharap CPMI ini sudah bisa dilatih di sini,” pungkasnya. (ind)

H. M. Ikhsan Safitri

Taliwang (Suara NTB) Meski jumlah kursinya tak memenuhi kuota, Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Barat tetap optimis akan mengusung kadernya sendiri di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020 mendatang.

Ketua DPC Partai Demokrat KSB, Mustakim Patawari. LM, STP mengatakan, sebagaimana partai-partai lain, Demokrat dalam menyongsong kontesrasi Pilkada KSB akan fokus mengusung kader internalnya. “Itu arahan DPP yang diteruskan DPD berulang kali ke seluruh DPC di NTB. Bahwa mengadapi Pilkada serentak nanti semua harus fokus mengupayakan mengusung kader sendiri,” tegasnya kepada Suara NTB. Bukan tanpa alasan arahan tersebut ditekankan oleh pengurus pusat partai. Menurut Mustakim, dalam banyak pengalaman mendukung calon yang bukan kader partai. Kerap setelah sukses, calon yang didukung melupakan partai pengusungnya. Akibatnya aspirasi partai yang diharapkan dijalankan oleh pihak dimenangkan tidak pernah terealisasi.

“Kita bercermin di banyak kontestasi Pilkada. Awalnya kita dukung dan menang, tapi kemudian kita kecele karena ditinggalkan oleh orang yang kita dukung itu,” timpalnya.

Ia mengakui, Demokrat untuk pertarungan di Pilkada KSB tidak mungkin bisa mengusung sendiri pasangan calonnya.

Karena itu sesuai instruksi DPD pengurus partai di tingkat kabupaten agar membuka komunikasi lintas partai dalam rangka menggalang tambahan dukungan. “Kami buka keran komunikasi itu supaya hajat kami mengusung kader sendiri bisa tercapai,” katanya.

Selanjutnya salah satu politisi muda senior KSB ini menyatakan, menghadapi Pilkada 2020 partainya tidak sekedar ingin memenangkan kontestasi semata. Tetapi lebih dari itu ada misi lain yang ingin dilancarkan yakni memberikan pahaman politik yang sehat kepada masyarakat luas. Bahwasanya pertarungan Pilkada atau kontestasi politik apa pun mengalahkan calon petahana itu bukan sesuatu yang mustahil. Selama kemudian bisa menawarkan program terbaik

(Suara NTB/bug)

Mustakim Patawari bagi masyarakat dan menjalankan stategi dengan jitu meraih simpati masyarakat.

“Janganlah kemudian kader partai merasa paranoid. Belum apa-apa sudah bilang susah kalahkan incumben. Cukuplah kekhawatiran itu sebagai pemacu. Ingat di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kok kalau kita mau berujuang,” tandas Mustakim.

Terakhir sambung dia, misi pribadinya terjadinya perubahan paradigma masyarakat terhadap kompetisi dalam berpolitik. Di mana pertarungan politik sebagaimana Pilkada itu bukan sekedar kalah menang. Tapi ajang pertarungan ide dan program tiap calon dalam memajukan daerah.

“Saya ingin narasi Pilkada itu tidak ada yang kalah, tapi semuanya menang. Makanya banyak calon semakin bagus karena di situ ada banyak pertarungan ide-ide besar memajukan daerah. Nah nanti calon yang menang bisa mengakomodir ide-ide besar calon lain itu untuk diaplikasikan dalam program demo membangun KSB lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu ditanya apakah dirinya bersedia maju jika diusung oleh partainya di Pilkada KSB 2020 mendatang? Mustakim menjawab secara diplomatik. Menurut dia, instruksi partainya mewajibkan setiap ketua di tiap tingkatan harus siap bertarung dalam setiap ajang kontestasi politik di wilayahnya. “Ya termasuk Pilkada nanti sebagai ketua partai harus siap maju,” imbuhnya. (bug)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Harus Lebih Kreatif KOMISI III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, menyoroti postur RAPBD tahun 2020 yang sudah diajukan ke DPRD NTB untuk dibahas bersama. Salah satu item yang disoroti yakni menurunnya pendapatan daerah dari retribusi yang dinilai cukup signifikan.

Ketua Komisi III, Johan Rosihan menyampaikan, pendapatan daerah dari retribusi, mengalami penurunan dari Rp26 miliar lebih menjadi Rp19 miliar. Menurut Johan penurunan pendapatan dari retribusi tersebut bisa terjadi lantaran pemerintah daerah dinilanya tidak kreatif memanfaatkan pendapatan dari jasa retribusi.

“Ruang kreativitas untuk peningkatan pendapatan daerah itu ada retribusi, baik retribusi jasa usaha dan jasa umum.

Nah karena tidak ada kretivitasnya, maka buktinya di RAPBD 2020 ini, retribusi kita menurun,” sebut Johan.

Dipaparkan Johan, mengapa pendapatan retribusi mengalami penurunan, karena pemerintah daerah masih tidak optimal mengelola aset-aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Kita punya aset tapi tidak dikelola dengan baik. Terutama yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Potensi aset yang kita miliki tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan.

Karena kita tidak punya dasar untuk menentukan besaran retribusinya,” sebut Johan.

Saat ini, pemerintah daerah dalam posisi yang sangat lemah dari pihak ketiga dalam pemanfaatan aset-aset yang dikerjasamakan. Nilai kerjasamanya dinilai sudah tidak realistis. Padahal jika dilihat dari potensi aset, maka pendapatan daerah cukup besar dari mengelola aset tersebut. Karena itu pihaknya pun mendorong agar dilakukan audit potensi aset daerah.

“Pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah masih sangat buruk, posisi pemerintah saat ini belum terlalu kuat, masih berada di bawah pihak ketiga dalam kerjasama aset. Karena itu kita dorong agar dilakukan audit potensi retribusi dari aset-aset kita. Selain itu, kita juga minta agar Gubernur dan jajarannya supaya kretif dalam mengelola aset-aset kita,” serunya.

“Kalau pendapatan dari pajak dia ndak bisa berkreativitas, karena listnya tertutup. Dipajak pemerintah tidak punya ruang kreativitas, tugasnya hanya sebagai juru pungut saja,” sambungJohan Rosihan nya. (ndi)

Halaman 8

Empat Kader Demokrat Berebut Tiket Dukungan Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Empat kader Partai Demokrat sudah menyatakan kesiapannya untuk ikut tampil berkompetisi sebagai kandidat bakal calon kepala daerah di Pilkada Lombok Tengah 2020 mendatang. Keempat kader tersebut bakal berebut tiket dukungan dari partainya untuk bisa diusung sebagai calon.

Keempat kader Partai Demokrat yang siap maju di Pilkada Loteng tersebut yakni Ahmad Ziadi, Samsul Qomar, Zainul Aidi dan Muhammad Rais Ishak. Keempat kader itu dipastikan akan mengikuti mekanisme dan proses penjaringan bakal calon kepala daerah dari parpol berlambang mercy tersebut.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri mengatakan, salah satu cara dan strategi Partai Demokrat untuk memenangkan kontestasi di Pilkada 2020. Dengan tampilnya kader-kader terbaik Demokrat bertarung di Pilkada, diyakini bakal lebih membuka potensi kemenangan. Mekanisme tersebut juga bakal diterapkan di Pilkada Loteng. “Di Pilkada Loteng kita ada empat kader siap bertarung,” ungkap wakil

ketua DPRD NTB itu.

Siapa yang nantinya akan ditetapkan nanti sebagai kandidat calon kepala daerah, salah satunya diukur dan ditentukan dari tingkat elektabilitas dan popularitasnya.

Baru kemudian dikerucutkan menjadi satu calon. Kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas paling tinggilah yang bakal direkomendasi oleh DPP Partai Demokrat.

Mahalli kemudian menegaskan, saat itu, jika partai sudah menetapkan arah dukungan di Pilkada, Maka wajib bagi kader menyatukan arah dukungan, solid dan kompak. Begitu juga dengan kader sudah sosialisasi. Mereka harus menyatukan dukungan. Sehingga potensi kemenangan Partai Demokrat di Pilkada kian besar. “Siapapun dicalonkan oleh partai, tentu kader dan komponen partai

harus dukung dan memenangkan,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi juga mengungkapkan, siapapun nanti kader dipilih dan usung Demokrat di Pilkada Loteng 2020, Ia memastikan Parpol berlambang mercy itu tetap akan solid.

Dia tak mempersoalkan, jika ada kompetisi di internal kader untuk merebut tiket parpol berlambang mercy tersebut.

Siapapun kader ditunjuk dan dipilih sebagai bakal calon di Pilkada Loteng, itu sudah melalui mekanisme dan prosedur berlaku di internal Partai Demokrat. “Siapapun nanti diputuskan sebagai balon kada, kita tetap solid,” ucap Anggota DPRD Loteng tersebut.

Menurutnya, Partai Demokrat tentunya sudah ada kriteria dan persyaratan dalam

menetapkan kader akan diusung di Pilkada. Namun begitu, ia menegaskan siapapun nanti diputuskan dan ditetapkan sebagai balon di Pilkada, tentu semua kader harus tunduk dan loyal terhadap garis kebijakan partai tersebut.

Sehingga dalam proses merebut tiket usungan Demokrat di Pilkada Loteng, Pihaknya mempersilahkan kader berkompetisi secara adil, fair dan sesuai mekanisme berlaku. Jika nanti, lanjutnya, ada kader mbalelo dan tidak sejalan garis kebijakan partai, tentu partai akan memberikan sanksi tegas. Sanksi diberikan kepada kader mbalelo, mulai dari peringatan hingga pemecatan. “Tidak ada masalah berkompetisi. Tetapi jika sudah ada garis kebijakan partai. Tentu kita harus tunduk dan solid dengan kebijkan partai itu,” katanya.

Ahmad Ziadi yang juga masuk sebagai kandidat bakal calon Bupati Loteng itu mengungkapkan, sebagai salah satu bentuk keseriusan dirinya bertarung di Pilkada Loteng, Ia sudah membangun dan menja-

(Suara NTB/dok)

TGH Mahalli Fikri jaki komunikasi politik baik dengan parpol mau figur tertentu. Kendati, itu semua masih berproses, dan belum ada kesepakatan politik apapun. Baik parpol maupun figur tertentu untuk berpasangan di Pilkada.

“Semua itu masih terus berproses,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Kendala Finansial, Mariadi Urungkan Niat Maju di Pilkada KLU Mataram (Suara NTB) Mariadi merupakan salah satu figur kader Partai Golkar yang cukup kuat digadang-gadang tampil di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020 mendatang. Namun, karena alasan tidak memiliki finasial yang menunjang, Mariadi dikabarkan memilih mengurungkan niatnya maju.

Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi terkait hal itu tidak menampiknya. Ia mengatakan bahwa Mariadi kemungkinan besar tidak akan ikut maju. Hal itu juga sudah disampaikan langsung oleh Mariadi kepada partai, dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satunya yakni soal kekuatan finansial.

“Pak Mariadi adalah kader yang baik, dia cukup bagus untuk dicalonkan. Tapi kita tidak bisa paksakan beliau untuk menjadi calon. Karena Pak Mariadi mengaku tidak memiliki dana. Mariadi itu punya jaringan, mental dan elektabilitas yang bagus, tapi mungkin tidak punya dana,” kata Isvie, Selasa (20/8).

Menurut Isvie, partai siap untuk mengusung Mariadi, namun punya kendaraan politik saja tidak cukup untuk menjadi seorang calon, sebab partai hanyalah sebatas penunjang. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kesiapan dari calon itu sendiri. Sehingga ketika Mariadi mengaku tidak siap maju, maka Golkar pun tidak bisa memaksakannya.

Dengan dipastikannya Mariadi tidak akan tampil maju, maka menurut Isvie partainya pun bakal mencari alternatif lain. Golkar di KLU disebut Isvie tidak kekurangan stok kader potensial. “Saya kira kita akan cari alternatif lain, masih ada pak Djekat Ketua DPD, beliau juga bagus. Ada juga anggota dewan KLU Pak Ihwan. Saya kira Golkar tidak kekurangan stok kader,” katanya.

Untuk sementara ini, di Pilkada KLU, konstelasi politik masih didominasi oleh dua figur yang kembali bakal bertarung, yakni calon petahana Najmul Akhyar dan mantan Bupati, Djohan Sjamsu. Diluar kedua nama itu, belum ada sosok figur yang muncul untuk menjadi bakal calon Bupati.

Menanggapi peta politik KLU tersebut, Isvie mengaku partainya tidak gentar. Partainya akan tetap berusaha mencalonkan kadernya. “Saya belum lihat peta itu, tentu bagi kita yang penting menang, mau poros baru dan poros lama tidak masalah.

Karena Golkar di sana tidak bisa mengusung sendiri, sehingga kita akan bangun koalisi,” katanya.

Ditempat terpisah sebelumnya, Mariadi mengungkapkan, pihaknya sementara ini memastikan dirinya bakal absen pada kontestasi Pilkada KLU 2020 tersebut karena alasan belum mendapat restu dari keluarga. “Khusus untuk saya masih ada pertimbangan yang sifatnya pribadi. Keluarga dan warga sendiri menginginkan saya untuk tetap melanjutkan amanah di DPRD. Padahal kalau untuk saya pribadi sangat ingin mencalonkan diri baik menjadi calon bupati dan wakil,” ujarnya.

Dikatakan Mariadi persoalan pilkada bukan hanya persoalan perorangan, tetapi juga menjadi persoalan partai dan kelembagaan. Di Partai Golkar, lanjut Mariadi sejauh ini memang sudah ada pemanasan-pemanasan untuk mendiskusikan siapa figur yang akan didorong Golkar untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Ia menyebutkan, di Golkar banyak figur, salah satunya yakni Djekat yang lebih senior.

“Kami akan lebih intens lagi mendiskusikan persoalan tersebut di partai, karena saya ini kan milik masyarakat, milik partai, jika nanti partai mengamanatkan saya untuk maju di Pilkada tentu kami akan mendiskusikan kembali dengan keluarga. Tapi sejauh ini justru pihak keluarga memberikan pertimbangan kepada partai termasuk kepada ketua agar saya tetap di DPRD,” pungkasnya. (ndi)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

KLARIFIKASI - Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H. Amran M Amin memberi keterangan usai diklarifikasi penyidik Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli Provinsi NTB di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa (20/8) kemarin.

Dugaan Pungli Pasar Kebon Roek

Kadisdag Kota Mataram Diklarifikasi Soal Setoran Retribusi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H. Amran M Amin menghadap penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa (20/8) kemarin.

Amran diklarifikasi Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli Provinsi NTB soal dugaan pungli Pasar Kebon Roek. Ini klarifikasi yang ketiga kalinya.

Amran mengaku diklarifikasi soal retribusi lapak peda-

gang Pasar Kebon Roek. Sebab sebelumnya ada indikasi pungli. “Kalau retribusi itu berdasarkan Perda Nomor 14 dan ada Perwal-nya,” sebut dia ditemui usai klarifikasi.

Penarikan retribusi lapak pedagang dengan tiket, imbuh dia, bervariasi setiap harinya. hal itu berdasarkan kebutuhan yang sebelumnya harus diajukan lebih dulu oleh kepala pasar. “Itu (tiket

retribusi) diminta tertulis kepala pasar. Format verifikasinya sudah ada ditentukan. Banyaknya itu melihat kebutuhan,” ucapnya.

Amran mencontohkan Pasar Kebon Roek pernah meminta 758 tiket retribusi untuk tiga hari. Penarikan kepada pedagang disesuaikan dengan luasan lapak yang ditempati. “Rp800 rupiah itu per meter persegi. Itu kan

Survei Pilkada 2020

partainya memiliki stok kader yang cukup banyak untuk diajukan turun bertarung di Pilkada serentak 2020 mendatang. Namun Golkar tidak mau gegabah untuk cepat-cepat memutuskan. Golkar menargetkan bisa meraih kemenangan besar pada Pilkada 2020 di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB. Karena itu, Golkar merasa penting untuk mengukur peta kekuatan politik yang bakal bertarung.

“Hasil surveinya Insya Allah sekitar Bulan November akan keluar. Jadi nanti hasil survei itulah jadi bahan Golkar dalam menyusun kebijakan, siapa yang akan diusung dan siapa berpasangan dengan siapa, dan itu akan dilakukan oleh DPP nanti,” jelasnya.

Diungkapkan Isvie, dari tujuh daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 mendatang, Golkar telah menetapkan target memenangkan pertarungan di beberapa daerah seperti KLU, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Dompu. Isvie memastikan Golkar akan mengusung kadernya sendiri di daerah-daerah tersebut.

baru bisa lihat,” ucapnya.

Sebelumnya, Satgas Saber Pungli Provinsi NTB memantau dugaan pungli lapak Pasar Kebon Roek dengan dugaan kelebihan tarif penarikan.

Uang yang ditarik lebih dari pedagang itu diduga masuk kantong pribadi. Setiap lapak yang seharusnya ditarik dengan besaran Rp800 itu diduga ditarik lebih tinggi bahkan sampai Rp2000. (why)

Kasus Bibit Bawang Merah Bima

Golkar Petakan Kekuatan Politik di Tujuh Daerah Mataram (Suara NTB) Sebagai partai besar yang sukses memenangkan Pemilu 2019 di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi NTB, Partai Golkar mulai mengambil ancang-ancang menghadapi agenda politik Pilkada serentak 2020. Golkar sedang melakukan kegiatan survei mengukur tingkat elektabilitas figur yang bakal bertarung di daerah yang akan menggelar Pilkada tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (20/8). Survei tersebut dilakukan untuk melihat peta politik di masing-masing daerah. Dari peta politik itulah kemudian dijadikan rujukan Golkar dalam mengambil langkah-langkah politik dimasing-masing daerah.

“Sekarang Golkar sedang melakukan survei untuk melihat dan mengukur kekuatan.

Jadi semuanya disurvei, tidak hanya kader saja, tapi namanama calon yang lain juga disurvei. Kan nanti kelihatan petanya, siapa yang kuat dan siap yang lemah,” jelas Ketua DPRD Provinsi NTB itu.

Dikatakan Isvie, meskipun

tidak tentu setiap pedagang karena lapaknya beda-beda,” beber Amran. Dia mengaku sudah mewanti-wanti kepala pasar agar mengawasi setiap penyimpangan, salah satunya pungli.

Dia menjelaskan bahwa target capaian setoran retribusi tidak dipantau harian. Dia mengatakan evaluasi retribusi lapak per tiga bulan sekali.

“Capaiannya nanti Desember

“Kalau di Sumbawa dan KSB kita akui agak berat.

Tapi dibeberapa daerah tadi seperti Mataram, Loteng, Bima, KLU dan Dompu, kita rebut jadi nomor satu, karena Golkar juga cukup baik disana. Bahkan seperti Mataram kita tidak perlu koalisi, bisa mengusung sendiri,” kata Isvie.

Isvie pun mengungkapkan nama-nama kader Golkar yang potensial untuk diusung di beberapa daerah sebagai kandidat bakal calon, seperti di Mataram, dipastikan akan mengusung Ketua DPD II, Mohan Roliskana. Kemudian di KLU ada Ketua DPD II, Djekat, kemudian Mariadi dan Ihwan. Kemudian di Loteng ada ketua DPD II, Humaidi dan anak Suhaili, Ferdian. Di Bima dipastikan lagi calon petahana, Indah Damayanti Putri.

“Yang jelas kami akan turunkan kader-kader terbaik kami. Soal siapa yang akan digandeng jadi pasangannya nanti, kita lihat nanti dari hasil surveinya dan dengan siapa kita koalisi nanti, yang pasti kita mau menang,” tegasnya. (ndi)

Penyidik Dalami Indikasi Temuan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan bibit Bawang Merah Bima tahun 2015-2017 terindikasi merugikan keuangan negara. Pengadaan bibit tersebut jadi temuan Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP). Penyidik mendalami hasil laporan hasil pemeriksaan Inspektorat.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengaku masih menunggu LHP tersebut dari Insepektorat Kabupaten Bima.

“Indikasinya itu ada temuan 2 sekian miliar. Tanya Inspektorat lah,” ucapnya dikonfirmasi Selasa (20/8) kemarin.

Dia mengatakan posisi kasus tersebut masih penyelidikan. meskipun ada indikasi kerugian negara, namun penyidik masih perlu mendalami lagi mengenai indikasi perbuatan melawan hukumnya. “Kita masih menunggu LHP itu. Nanti kita dalami apakah kerugian negara itu dari perbuatan korupsi,” sebut Syarif.

Pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Bima tahun 2015 sebesar Rp 18 miliar. Rekanan proyek CV AP memenangi tender senilai Rp17,2 miliar. Untuk tahun 2016, bibit disediakan PT LB dengan kontrak Rp24,3 miliar untuk tahap pertama. Tahap ked-

(Suara NTB/dok)

Syarif Hidayat ua kontraknya Rp16,1 miliar yang dikerjakan PT QPI. Kabupaten Bima mendapat kucuran anggaran dari APBN tahun 2017 untuk pengadaan bibit bawang merah. CV CA memenangi kontrak pengadaan sebesar Rp2,1 miliar. Pengadaan tersebut sebelumnya menjadi temuan InspektoratJenderalKementanRI. Dalam penyelidikan kasus itu, penyidik sudah mengklarifikasi kelompok petani di 13 kecamatan di Kabupaten Bima. Saksi lainnya antara lain pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, seperti pejabat pembuat komitmen, dan kuasa pengguna anggaran. (why)

Rabu, 21 Agustus 2019

BPNT Lewat Bulog Diyakini Lebih Baik Selong (Suara NTB) Mulai Bulan September 2019 mendatang, pengadaan paket bantuan pangan non tunai (BPNT) lewat Badan Urusan Logistik (Bulog). Pengadaan BPNT lewat Bulog diyakini Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat akan jauh lebih baik.

Hal ini disampaikan H. Ahmat di Selong. Dia menjelaskan, bantuan beras yang dari Bulog memastikan kualitas dan kuantitas. Disamping itu akan ada jaminan beras yang dibagikan tersebut jika ditemukan ada yang kurang baik bisa langsung dikembalikan dan diganti oleh Bulog.

Saat ini, beras-beras yang kualitasnya kurang baik sulit dikembalikan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

KPM yang merasa berasnya tidak sesuai maka bisa langsung ditolak dan diminta penggantian. Ditambahkan, mekanisme lewat Bulog diyakini juga lebih mudah dalam kontrol kualitas dan kuantitas bantuan.

Diketahui dulu Bulog juga sebagai penyalur beras miskin (raskin). Nama lain dari program BPNT sebelumnya. Penyaluran raskin itu katanya tidak terlalu banyak yang memprotes seperti saat ini. “Dulu tidak banyak orang yang teriak-teriak,” ucapnya. Pada saat nanti benar-benar terealisasi lewat Bulog, dipersilahkan media untuk teriak memprotes. “Silahkan teriak jika ditemukan ada yang tidak sesuai,” papar H. Ahmat.

Saat penyaluran raskin, warga miskin dulu lebih memilih diam dan hanya menerima bantuan. Sementara itu, adanya protes pada mekanisme penyaluran BPNT tahun ini banyak yang memprotes karena merasa ada yang dirugikan. Para agen yang menjadi penyalur BPNT dan penyuplai bahan berupa beras dan telur dinilai sudah banyak keuntungan. (rus)

SUARA NTB

Halaman 9

VONIS - Mantan Kasubbag Ortala Bag Umum Kanwil Kemenag NTB, H Silmi tertunduk menutupi wajahnya usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (20/8) kemarin.

Silmi divonis penjara selama empat tahun karena terbukti memotong dana bantuan untuk masjid terdampak gempa Lombok.

Arpan Wahyudi Nyaris Tewas Digigit Anjing Selong (Suara NTB) Pada hari kemerdekaan RI ke 74, Sabtu (17/8) siang lalu Arpan Wahyudi (9) diserang dua ekor anjing galak. Bocah kelas 3 SDN 4 Korleko ini nyaris tewas terkena gigitan. Gigi tajam dua ekor anjing ini menyobek bagian kepala dan kaki korban.

Kronologis kejadiannya, Arpan bersama temannya Muhammad Rizal sedang membuat layang-layang di kebun belakang rumahnya. Tiba-tiba dua ekor anjing menyerang.

Rizal yang tak sempat terkena gigitan langsung lari sambil teriak minta tolong warga.

Arpan berhasil lepas dari gigitan anjing setelah kerumunan warga datang. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Korleko menggunakan sepeda motor dengan harapan dapat pertolongan medis. Naas bagi Arpan, di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) itu korban tak menerima pertolongan apa-apa.

Menurut penuturan Ruspan, tetangga korban, petugas piket menyuruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Selong menggunakan sepeda motor. Hal ini sangat disayangkan karena kondisi korban cukup memprihatinkan.

“Korban berlumuran darah, kenapa tidak diantar pakai ambulan Puskesmas, padahal ambulannya ada,” tuturnya.

Sikap petugas piket di puskesmas ini pun sangat disesalkan Kepala Desa Tirtanadi, Ruspan. Dikatakan, tidak sepantasnya petugas medis memperlakukan korban yang kala itu sangat membutuhkan pertolongan. Kades pun akan melaporkan prilaku buruk petugas medis tersebut ke Bupati.

“Korban sempat pingsan dan baru sadarkan diri ketika sampai di rumah sakit” tutur Ruspan usai menjenguk korban do RSUD Selong. Menurutnya tidak sepatutnya pihak puskesmas memperlakukan pasien seperti itu. Harusnya diantarkan pakai ambulan.

Terhadap anjing liar Kades Tirtanadibini mengatakan akan coba melakukan tindakan eliminasi. Pasalnya kejadian serupa anak anak kena gigitan anjing berulang kali terjadi.

Kepala Puskesmas Korleko Budiman saat dikonfirmasi siap akan memberikan teguran keras kepada karyawannya.

“Terima kasih atas infonya, nanti saya akan tindaklanjuti,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Hasbi yang akan menindaklanjuti kasus tersebut lebih jauh. (rus)

(Suara NTB/why)

Pungutan Dana Masjid Terdampak Gempa

Pejabat Kanwil Kemenag NTB Divonis Empat Tahun Penjara

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Bagian Umum Kanwil Kemenag NTB H Silmi wajib mendekam di dalam penjara selama empat tahun.

Terdakwa Silmi terbukti korupsi memotong dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok 2018 sebesar Rp54,7 juta.

Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (20/8) kemarin, dengan didampingi anggota majelis hakim Abadi dan Naspudin.

“Menyatakan H Silmi terbukti bersalah secara bersama sama oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H Silmi dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ucap Isnurul membacakan amar putusannya.

Silmi juga didenda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harus diganti dengan kuru-

ngan selama dua bulan. Sementara uang tunai sebesar Rp54,7 juta yang disita dari Silmi diputuskan untuk dikembalikan kepada masingmasing masjid.

Sementara mantan Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat M Ikbaludin divonis dengan penjara selama satu tahun delapan bulan dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada Staf KUA Gunungsari Lombok Barat Lalu Basuki Rahman dengan penjara selama dua tahun. Serta denda Rp50 juta subsider kurungan satu bulan.

Transaksi Online ERA digital saat ini telah berkembang dengan cukup pesat. Aktivitas bisnis sudah banyak menggunakan layanan online. Transaksi perbankan pun sudah banyak melalui layanan online. Melihat fenomena tersebut, semua pelaku bisnis seperti dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut.

“Mau makan, bisa pesan makanan lewat online, sedang sakit bisa juga datangkan dokter ke rumah lewat pesanan online,” ungkap Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Selong, Irfan Syamsuri saat bertemu dengan para agen BRILink di Masbagik, Selasa (20/8) kemarin.

Sekarang jualan pelecing kangkung sudah merambah online. Makan pelecing dan urap urap tinggal pencet tombol belanja di salah satu situsnya. Lalu lakukan pembayaran pun secara online maka dalam waktu singkat pelecing kangkung dan urapurap bisa kita terima.

Hal-hal sederhana dulunya harus menggunakan uang tunai baru bisa memperolehnya. Sekarang, sudah tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Urusan makan dan kesehatan sekalipun sudah bisa terjawab dengan transaksi online.

“Sekarang ini semua sudah mengarah ke online, kalau kita tak bisa ikuti perkembangannya maka akan ketinggalan,” ucap Syamsuri. Outlet-outlet bisnis di pusat-pusat perbelanjaan modern saat ini sudah banyak yang tutup.

Pesatnya perkembangan bisnis online ini diyakini bisa diikuti oleh para agen. Dimana, akses layanan di agen merupakan salah satu jenis digital bisnis. Disebut, istilah saat ini adalah era milenial.

Keberadaan agen-agen BRI menjadi bagian dari praktik digital perbankan.

Masyarakat di pedesaan dan pelosokpesolok sudah bisa mengakses perbankan. Para agen selaku mitra bank BRI diminta bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga. (rus) Irfan Syamsuri (Suara NTB/rus)

Isnurul memberikan vonis dengan menimbang hal yang memberatkan. “Perbuatan terdakwa dilakukan saat warga NTB berduka akibat bencana gempa bumi. Seharusnya terdakwa ikut menyumbang bukan memotong,” tegasnya. Para terdakwa itu terbukti bersalah melanggar pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menanggapi putusan itu, Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra mengaku masih pikir-pikir un-

tuk menggunakan upaya hukum lanjutan. “Itu kan putusan masih belum 2/3 dari tuntutan. Ya kita pikir dulu (banding),” ujarnya usai persidangan.

Sementara penasihat hukum terdakwa Silmi, Burhanudin mengaku putusan hakim itu menunjukkan kelemahan jaksa dalam mengajukan tuntutan. “Jaksa nuntutnya pakai (pasal) 12e.

Tapi ini hakim setuju dengan kita, vonisnya pakai pasal 11,” ujarnya kesal.

Silmi, Ikbal, dan Basuki terbukti secara bersamasama memotong dana bantuan untuk masjid terdampak gempa di tiga kecamatan di Lombok Barat pada Januari 2019 lalu. Total dana yang terkumpul dari 12 masjid sejumlah Rp70 juta. Terdakwa Basuki memotong dana dari lima masjid di Kecama-

tan Gunungsari, Lombok Barat yang totalnya Rp49 juta.

Sebagiannya, yakni Rp19 juta dipakainya sendiri. Sisanya disetor ke Ikbal.

Sementara Ikbal memotong dana masjid dari tiga masjid di Kecamatan Lingsar dan empat masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. total yang berhasil dihimpun Ikbal sebesar Rp50 juta. Pemotongan dana bantuan masjid itu berkat perintah Silmi kepada Ikbal. Ketentuannya, masing-masing masjid yang mendapat dana bantuan dipotong sebesar 30 persen.

Dari Ikbal, Silmi mendapat setoran Rp54,7 juta. Uang itu belum sempat dipakai karena kasus sudah terungkap oleh Polres Mataram yang menangkap tangan Basuki pada Januari 2019 lalu. (why)

Rawat Bantuan Sumur Bor, Kades Diharapkan Alokasikan Anggaran Selong (Suara NTB) Bantuan sumur bor di sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim terkesan tidak termanfaatkan secara maksimal.

Padahal keberadaan sumur bor tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ketika musim kemarau.

Maka dari itu, persoalan krisis air bersih harus mendapat perhatian serius pemerintah desa. Salah satunya melakukan pengalokasian anggaran untuk menjaga dan merawat bantuan sumur bor yang diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, Senin (20/8), solusi permanen yang dilakukan saat ini hanya sebatas sumur bor untuk mengatasi kekeringan di daerah ini. Selebihnya masih dilakukan distribusi air bersih secara instan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Akan tetapi, kata dia, kondisi di lapangan banyak bantuan-bantuan sumur bor yang tidak berfungsi dikarenakan perawatan yang tidak dilakukan oleh penerima bantuan atau hibah itu sendiri. Maka sudah semestinya pemerintah desa yang menerima bantuan sumur bor supaya melakukan penganggaran untuk perawatannya agar penanganan yang dilakukan secara terkoordinir.

“Persoalan di lapangan, sumur bor yang dibangunkan tidak berfungsi maksimal. Itu tidak terlepas dari perawatan dan kurangnya rasa memiliki masyarakat agar usia sumur bor itu bertahan lama,” ujarnya.

Disebutkan bahwa sumur bor yang sudah terbangun saat ini tersebar di 15 titik. Yakni 2 unit di Pandanwangi, 3 unit di Ekas Buana, 2 unit di Kwang Rundung, 2 unit di Menceh, dan 2 unit di Sambelia. Selanjutnya 1 unit di Obel-Obel, 1 unit di Belanting, 1 unit di Batu Nampar Selatan dan 1 unit di

Lalu Rusnan (Suara NTB/yon)

Batu Nampar.

Sejumlah sumur bor itu berasal dari BPBD provinsi dan BPBD Lotim dan pihak swasta. Lokasi titik pembangunan sumur bor ini berdasarkan survei geolistrik BPBD Lotim

bekerjasama dengan Dinas ESDM Lotim. Disebutkan bahwa sumur bor yang berfungsi saat ini hanya 80 persen, sementara sisasanya masih dalam proses perbaikan dikarenakan ketidakmampuan daya listrik Kendati demikian, kata Lalu Rusnan, kekeringan yang terjadi tidak terlalu ekstrem dikarenakan masyarakat sudah dapat memanfaatkan keberadaan sumur bor yang masih beroperasi serta embung-embung masyarakat masih berair. Untuk menjaga keberadaan sumur bor itu, BPBD mengharapkan pemerintah desa supaya mengalokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan. “Pengajuan dari dana desa atau kecamatan untuk menganggarkan supaya keberadaan sumur bor tidak mangkrak,” harapnya. (yon)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Halaman 10

Penguatan Karakter

Layak Diakreditasi

Lakukan Pemetaan dan Pengaturan PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Mataram mencatat masih terjadi kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Mataram, dan hampir merata di semua mata pelajaran. Dibutuhkan pemetaan dan pengaturan agar guru bisa merata di semua sekolah.

Ketua PGRI Kota Mataram, Drs. Saptadi Akbar, ditemui di Mataram, Selasa (20/8), mengatakan, di Kota Mataram masih kekurangan guru, terutama untuk beberapa mata pelajaran. Menurutnya yang masih mencukupi hanya pada mata pelajaran Bahasa Inggris. “Untuk mata pelajaran lain, rata-rata kurang,” katanya.

Pihaknya berharap agar ada pemetaan atau pengaturan untuk mengatur kembali kekurangan-kekurangan guru di sekolah. dengan begitu beban bisa dibagi rata, sehingga tidak menjadi beban satu sekolah. “Ada sekolah yang siswanya sedikit, guru ASN juga kurang, guru honorer jadi lebih banyak, ini akan menjadi beban bagi sekolah. Istilahnya perlu diatur kembali untuk membagi beban. Pengangkatan CPNS juga masih kurang,” katanya.

Selain itu, terkait dengan rencana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meminta guru yang sudah memasuki masa pensiun untuk terus mengabdi, menurut Akbar, perlu diperjelas regulasinya. Hal ini penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab untuk penggajiannya.

“Begitu masuk usia pensiun, ketika masih dibutuhkan di sekolah, itu menjadi tanggung jawab siapa, dan statusnya seperti apa? Sehingga perpanjangan mengabdi itu jelas, statusnya harus jelas. Itu yang sampai sekarang kita belum jelas,” ujar Akbar yang juga merupakan Kepala SMPN 1 Mataram ini.

Menurutnya, jika pemerintah memiliki dana, baik pemerintah pusat atau daerah, sebaiknya merekrut guru yang baru. “Kenapa tidak merekrut guru baru yang masih fresh, yang selama ini daftar tunggunya panjang (guru honorer, red),” katanya.

Dari keterangan resmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang diperoleh di situs Kemdikbud, mengatakan, ajakan untuk tetap mengabdi tersebut ditujukan bagi guru yang masih bersedia dan sanggup, dan gajinya diambilkan dari dana BOS. Ini dilakukan untuk menghentikan penerimaan guru honorer baru, sehingga pemerintah bisa fokus menyelesaikan masalah guru honorer yang ada sekarang. (ron)

Saptadi Akbar

Lembaga PAUD Perlu Dirawat

Mataram (Suara NTB) – Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) NTB terus melakukan perawatan lembaga PAUD untuk pendampingan permohonan ke Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Diharapkan dengan perawatan lembaga, lembaga tersebut layak direkomendasikan untuk dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Paud dan PNF Provinsi NTB. Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (20/8) mengatakan, pihaknya melaksanakan perawatan lembaga untuk pendampingan permohonan ke Sispena BAN-P. “Harapannya dengan mengukiti progran pemetaan mutu, supervise, dan perawatan, lembaga layak direkomendasikan untuk dinilai oleh BAN PAUD dan PNF dan hasilnya terakreditasi A, B, atau C,” katanya.

Selain itu, Suka mengatakan, dilaksanakan juga pemetaan mutu lembaga atau satuan pendidikan terkait delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Cara itu dilakukan untuk mengetahui mana saja SNP yang belum dan SNP mana yang sudah

terpenuhi oleh lembaga.

Suka juga menyampaikan, pihaknya supervisi mutu pendidikan yaitu pembinaan, pendampingan, penguatan lembaga dari hasil pemetaan mutu yang blm tercapai. “Harus tercapai memenuhi/melampaui 8 SNP,” katanya.

Akreditasi bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) sangat dibutuhkan untuk penjaminan mutu. Namun, karena keterbatasan anggaran, masih banyak PAUD dan PNF di NTB yang belum terakreditasi. “Kuota setiap tahun tidak bisa banyak karena sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pusat, kalau mau diakreditasi semuanya bisa, tapi terbentur ang-

Tangkal Radikalisme

Unram Gelar Doa Bersama untuk Negeri Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar kegiatan salat dan doa bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia sekaligus sebagai upaya menangkal radikalisme dengan melibatkan lima ribu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di Masjid Babul Hikmah Unram, Sabtu (17/8).

Rangkaian kegiatan doa bersama diawali dengan menggelar salat magrib berjamaah dan tausiyah yang disampaikan oleh TGH. Muhammad Taesir Al Azhar Lc, MA pimpinan Pondok Pesantren Asshohwah Al-Islamiyah Dusun Bilatepung, Desa Beleka, Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan tajuk Menangkal Radiklisme dan Doa Menyambut HUT RI ke 74.

Tuan Guru Taesir Al Azhar

(Suara NTB/ist)

DOA BERSAMA - Unram gelar salat dan doa bersama untuk negeri. menjelaskan makna radikalisme kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui bahwa radikalisme bukanlah ajaran Islam. Menurutnya radikalisme merupakan sebuah sekte atau kelompok yang menginginkan perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya dengan cara kekerasan dan cara-cara yang tidak konstitusional.

“NKRI adalah harga mati bagi seluruh rakyat Indonesia, janganlah kalian mengurai benang yang sudah disusun rapi, diurai kembali sehingga menjadi tercerai berai,” pungkasnya. “Oleh karena itu, tidak ada kata radikal dalam Islam, Allah sendiri memerintahkan kepada rasulullah menerapkan hukum secara gradual atau secara bertahap bukan secara revolusioner maupun dengn cara yang radikal,” tambahnya.

Tuan Guru Taesir Al Azhar juga mengajak seluruh mahasiswa yang hadir untuk membuktikan bahwa mahasiswa Unram bukanlah mahasiswa yang radikal dengan meneriakkan bersama kata NKRI Harga Mati. “Marilah kita berislam sesuai dengan sila pertama Pancasila, dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika,” katanya sesaat sebelum memimpin doa.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh TGH. Muhammad Taesir Al Azhar Lc, MA, KH. Zaidi Abdad sebelum memimpin doa bersama untuk mendoakan bangsa Indonesia mengatakan Islam itu adalah agama yang damai, maka jika ada perbedaan diantara kita harus sikapi dengan kembali kepada nilai-nilai Islam, yang rahmatan lil’alamin.

Sementara itu, doa bersama juga dilaksanakan mahasiswa yang be(Suara NTB/ist) ragama HinBERSAMA - Sekda Lobar H. Moch. Taufiq didampingi Kadis Dikbud du di Pura M. Hendrayadi bersama siswa-siswi yang mewakili NTB dalam Pancaka, Maajang O2SN tingkat nasional. taram. Sedangkan bagi mahasiswa yang beragama Kristen dilaksanakan di Program Studi Farmasi Kedokteran Unram.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni SH., M.Hum., menegaskan bahwa Unram tidak terpapar radikalisme (Suara NTB/ist) karena UnDITERIMA - Siswa dan ram selalu siswi SD-SMP saat membuka diterima Sekda Lobar diri untuk disH. Moch. Taufiq kusi-diskusi didampingi Kadis dan melaDikbud M. kukan berbHendrayadi. agai langkah preventif untuk menangkal pemikiH. Moch. Taufiq (Suara NTB/ist) ran ekstremisme, maugukir prestasi di tingkat nasion- akan berlaga di kancah nasional ini pun radikalisal. Olimpiade olahraga ini juga mengaku tidak ada persiapan me seperti menjadi tolak ukur pelaksanaan khusus yang dilakukannya. Hanya menggelar PON. Jadi prestasi anak-anak ini persiapan latihan biasa, baik di pengajian rudimonitor oleh PSI khusus untuk pelatih sekolah maupun di rumah.tin setiap ”Kebetulan paman saya jago main renang,” katanya. malam JuPerasaan haru dan bangga dis- bulu tangkis, saya berlatih di rumat bagi maampaikan atlet bulu tangkis, Rah- mah juga. Yang pasti kita juga hasiswa, dosmat Ramadan usai pelepasan. Di- harus menjaga kesehatan, baik en dan petanyai tentang persiapannya, satu- dari segi pola makan dan tidur yang gawai di satunya atlet putra Lobar yang teratur,” ujarnya.(her/*) lingkungan Unram. (dys) (Suara NTB/ron)

Ajang O2SN Tingkat Nasional

Empat Siswa SD dan SMP di Lobar Wakili NTB Giri Menang (Suara NTB) – Empat atlet Lombok Barat (Lobar) akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam gelaran Olimpiade Olahraga Sains Nasional (O2SN) SD/MI dan SMP/ MTs tahun ini. Mereka adalah Baiq Azyuma Bilbana siswi kelas 5 dari SDN 2 Gerung Utara, dan Tristiana Chinthya Dewi, siswi kelas 7 dari SMPN 2 Labuapi akan berlaga pada cabang olahraga renang putri. Sedangkan Rahmat Ramdahan, siswa kelas 5 SDN 3 Batu Kumbung, dan Rani Cahyani, siswi kelas 7 SMPN 1 Labuapi akan tampil pada cabang bulu tangkis.

Rencananya ajang olahraga nasional ini akan digelar di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 – 31 Agustus mendatang. Sebelum mengikuti proses karantina di Provinsi NTB, ke empat atlet andalan Lombok Barat itu dilepas Sekda Lobar H. Moh. Taufiq di Kantor Bupati Lobar, Senin (19/8) didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, M. Hendrayadi.

“Biar pun kalian dari pulau kecil (Pulau Lombok, red) tidak menutup kemungkinan bisa juara.

Kalian harus tetap optimis. Dalam pertandingan tidak ada target juara kedua atau juara ketiga, yang ada target juara pertama,” kata Taufiq memberikan motivasi.

Sebagai tambahan motivasi, sekda secara singkat menceritakan betapa gigih dan tingginya semangat Lalu Mohammad Zohri hingga berhasil sukses di kancah nasional dan internasional.

“Kalian ini duta daerah, menjadi kebanggaan kita bersama. Jadi mental juara itu harus. Berlatih dengan baik, dan jaga kesehatan serta fokus pada tujuan. Jangan lupa mohon doa ibu, itu yang paling utama,” pesannya.

Torehan prestasi atlet Lobar di beberapa cabang sudah cukup baik. Tahun lalu, atlet Lobar untuk cabang olahraga renang mendapat dua mendali emas dan perunggu. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi yang turut mendampingi para atlet bertemu sekda.

“Mudah-mudah tahun ini, cabang olahraga renang bisa men-

garan,” ujar Suka sebelumnya.

Suka menegaskan, akreditasi sangat penting untuk penjaminan mutu lembaga. Oleh karena itu penjaminan mutu harus tetap berkelanjutan. Pihaknya di BP-PAUD dan Dikmas NTB melakukan pemetaan mutu untuk melihat lembaga mana saja yang sudah mencapai mutu yang baik dan mana lembaga yang belum baik. Bagi lembaga yang belum baik, diberikan supervisi beberapa kali dlihat dari peta mutu.

“Maka di kami ada kegiatan pemetaan mutu, supervisi, dan bimbingan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari kelemahan pemetaan mutu,” pungkasnya. (ron)

LPMP NTB Gelar GSI Tingkat NTB Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB menggelar kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SMP tingkat Provinsi NTB. Kompetisi sepak bola yang diikuti oleh lima kabupaten/kota di NTB dibuka pada Selasa (20/8) dan akan berakhir pada Kamis (22/8). Pertandingan dilaksanakan di GOR 17 Desember, Mataram.

Kegiatan ini bagian dari program penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) melalui Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., ditemui di selasela pertandingan GSI, menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh lima kabupaten/kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima. GSI menggunakan sistem setengah kompetisi, di mana semua tim akan saling berhadapan dan juara ditentukan melalui perolehan poin.

“Kegiatan ini bagian dari program penguatan pendidikan karakter,” katanya.

Menurut Minhajul, yang melatarbelakangi kegiatan GSI yaitu pengaruh kemajuan Iptek dan berbagai hal ikutannya, sangat signifikan, berupa dampak positif mau pun negatif. Anak-anak di posisi rentan terhadap pengaruh tersebut. “Sehingga kepada mereka itu perlu dilakukan penguatan karakter memalui berbagai hal, berbagai kegiatan,” katanya.

Selain itu, anak-anak juga memiliki potensi bakat masing-masing, baik di bidang akademik, kesenian, dan olahraga. Semua itu harus dipupuk dan dikembangkan, kegiatan ini dalam rangka mengembangkan bakat-bakat bidang olahraga dari siswa SMP ter-

utama dalam bidang sepak bola untuk mendapatkan bibit-bibit unggul.

Selama tiga hari pertandingan akan dipilih pemain-pemain yang bagus, kemudian dijadikan satu tim baru sebagai tim Provinsi NTB. Tim Provinsi NTB akan bertanding di tingkat nasional pada bulan September di Jakarta.

Minhajul juga mengatakan, seharusnya semua kabupaten/ kota di NTB mengikuti GSI ini.

Namun untuk tahun ini baru lima kabupaten/kota yang mengikuti GSI. Diharapkan untuk tahun depan semua kabupaten/kota bisa ikut.

“Semangat yang kita usung adalah kebersamaan, sportivitas untuk NTB yang berprestasi dan gemilang, jadi ini istilahnya bukan lomba yang kemudian hanya mati-matian mengejar menang. Kita ke depankan fair play, karena bagaimana pun juga, pemain yang bertanding, ketika terbentuk tim baru akan menjadi satu tim,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, dalam sambutannya seperti disampaikan Minhajul, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini sebagai ajang untuk pengembangan bakat dan pencarian bibit unggul.

“NTB sudah banyak prestasi di bidang olahraga yang lain, tapi di sepakbola belum berbicara maksimal di tingkat nasional. Dispora siap mendukung untuk memberikan pelatihan, terutama untuk fisik,” katanya.

Minhajul juga mengatakan, Kadispora NTB berharap tahun depan bisa diikuti oleh 10 kabupaten/kota di NTB dan Dispora siap ikut mempromosikan dan mensukseskan event ini. Sepak mula atau Kick Off secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman.

Pembukaan GSI juga turut mengundang guru olahraga dan kepala SMP di Kota Mataram dan sekitarnya. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 21 Agustus 2019

Halaman 11

Target Emas di Estafet 4x400 Meter Putra Dipastikan Gagal Atlet Biliar NTB Berlaga di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Sebanyak sembilan atlet biliar NTB bertandang ke Jakarta, Selasa (20/8). Mereka akan ambil bagian di Pra-PON Biliar di Jakarta, 21-30 Agustus 2019.

Sembilan atlet yang akan ambil bagian di babak prakualifikasi PON itu terdiri dari dua atlet putri dan tujuh atlet putra. Dua atlet putrinya Dewi Suriani dan NI Made Mestasari yang akan tampil di nomor tunggal bola 9 dan 10.

Selanjutnya tujuh atlet putra adalah M.Rifaid (tunggal & ganda bola 9), Nengah Agus (tunggal & ganda bola 9), Deni Saputra (tunggal & ganda bola 8), Abdul Wahid (tunggal & ganda bola 8), Ahmad Juli Eka (tunggal 10, 15 & ganda bola 15), Bayu Saputra (tunggal 10 & ganda bola 10, 15) dan Alvin (tunggal 15 & ganda bola 15). Keberangkatan sembilan atlet itu didampingi dua ofesial, yakni Dody Alkhaidir dan Arif Rahman.

Keberangkatan kontingen Pra-PON Biliar NTB dilepas secara resmi olah Sekretaris KONI NTB, H. Eroflan Kamil dan dihadiri Ketua POBSI NTB, Bahtiar Thamrin di Sekretariat KONI NTB. Eroflan berpesan kepada sejumlah atlet agar atlet jaga tetap kondisi fisik fokus pada pertandingan, sehingga atlet bisa meraih hasil maksimal.

“Selamat mengikuti Pra-PON. Jaga kondisi fisik dan bertandinglah dengan penuh semangat,” pesannya.

Di tempat yang sama Ketua Pengprov POBSI NTB, Bahtiar Thamrin berharap atlet NTB bisa mempersembahkan prestasi terbaik. Sehingga para patriot olahraga biliar bisa membawa pulang tiket mengikuti PON 2020. “Target kami meloloskan atlet sebanyak-banyaknya,” ucapnya.

Lanjutnya, untuk meraih tiket PON XX di Papua tahun 2020, para atlet NTB harus mampu meraih minimal peringkat delapan besar nasional dari puluhan atlet asal 23 provinsi yang ambil bagian. “Meraih tiket PON tidak mudah, karena semua provinsi ketemu semua. Tapi kita berharap atlet NTB bisa bersaing dan membawa pulang tiket PON,” harapnya. (fan)

Lobar akan Pasang 14 Ribu Titik PJU Giri Menang (Suara NTB) – Konstruksi pemasangan lampu Penerang Jalan Umum (PJU) dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dimulai akhir tahun ini. Untuk tahap awal, saat ini prosesnya tengah perencanaan rinci per ruas jalan yang akan dipasangkan PJU. Kabid Pertamanan Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. Saefullah mengatakan, ada tiga tahapan dalam kerjasama pemasangan PJU ini antara lain tahapan perencanaan yang dibagi menjadi pra Feasibility Study (FS) dan FS. Setelah itu baru tahap penyiapan aturan-aturan dan dokumen, kemudian tender. Setelah tender, barulah dilakukan konstruksi. “Mudahan bisa tahun ini bisa konstruksi PJU-nya,” jelas Saefullah, Selasa (20/8).

Untuk tahap penyerahan FS-nya akan dilakukan penyerahan Pra FS dan FS oleh pihak ketiga ke Pemda pada bulan depan. “Bulan depan mereka serahkan pra FS dan FS, diperkirakan paling lama sampai tanggal 22 September,” jelas dia.

Terkait tenggat waktu pemasangan PJU ini lanjut dia, pihaknya akan melihat dulu schedule dari pihak ketiga, barulah dipadukan dengan schedule pemda. Sesuai dengan rencana, pada pra FS akan dipasang 9 ribu lebih titik lampu namun pada FS-nya rencananya kemungkinan 14.552 titik lampu yang akan dipasang. Hal ini masuk dalam FS yang diserahkan. Selanjutnya, pihaknya akan mengkaji dan meneliti dulu terkait penawaran, pembayaran nya seperti apa.

“Kami kaji dulu dari aspek hukum, ekonnomi dan lingkungan hidup dan lainnya,” ujar dia.

Ia menambahkan, kerjasama KPBU ini direncanakan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun masa kerjasama ini, PJU yang dipasang ini akan menjadi milik pemda.

Dalam kerjasama ini, ada para pihak yang mengawasi seperti Inspektorat, BPKP, BPK bahkan KPK. (her) H. Saefullah (Suara NTB/her)

“Atlet yang masuk di tim estafet 4X400 meter tidak ada yang lolos PON. Tidak mungkin bisa dipertahankan untuk mengikuti Pelatda. Apalagi mau target emas sulit,” ucap Ketua Panitia Pelatda Mayung NTB, H. Suhaimi kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (20/8).

Pernyataan pimpinan Panitia Pelatda Mayung cukuplah beralasan sebab beberapa atlet senior atletik yang turun di nomor 400 meter di Pra-PON, seperti seperti Arif Rahman dan Abdul Razak belum mampu menembus limit PON. Catatan waktu kedua

atlet itu masih di bawah limit PON sehingga gagal meraih tiket PON di Pra-PON di Cibinong Jabar belum lama ini.

Terkait prestasi atlet tim estafet 4x400 meter yang mengalami penurunan, Suhaimi akan memanggil sejumlah pelatih dan pengurus atletik agar

memberikan laporan terkait prestasi atlet. Pasalnya pihaknya akan melakukan evaluasi.

“Kami akan memanggil pelatih dan pengurus cabor untuk melaporkan hasil PraPON. Soalnya akan kita lakukan evaluasi,” tegasnya.

Suhaimi mengaskan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan ikut Pra-PON bagi atlet yang gagal meraih tiket PON 2020. Sebab cabor atletik sudah tiga kali diberikan kesempatan mengikuti Pra-PON dalam tahun ini.

Dalam hal ini pihaknya akan segera melakukan program degradasi bagi atlet yang prestasi menurun atau gagal melampaui limit PON. “Akan kami pulangkan atlet yang gagal lolos PON,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Pelatih Atletik NTB, I Gusti Bagus Saputra membenarkan bila beberapa pelari senior NTB yang sukses membawa tim estafet 4x400 meter NTB juara di PON 2016 gagal meraih tiket PON. “Arif Rahman dan Abdul Razak belum lolos limit PON,” jelasnya. (fan)

Guru Diminta Banyak Berinovasi

(Suara NTB/ist)

PENGABDIAN - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Formadiksi Unram Dusun Lendang Penyonggok Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur.

Berbagi Lewat Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Mataram (Formadiksi Unram) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 12 sampai dengan 17 Agustus 2019.

Program ini sebagai wujud dari tri dharma perguruan tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan itu dilaksanakan di Dusun Lendang Penyonggok Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Sekretaris Pelayanan Publik 2019 UKM Formadiksi yang juga Penanggung jawab pelaksana kegiatan bidik misi mengabdi 2019, Sa’adatul Azmi mengatakan, dusun itu dikenal sebagai dusun yang mandiri. Mahasiswa yang tergabung dalam Formadiksi Unram yang merupakan beinisiatif melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat. Program ini telah rutin dilakukan setiap tahun.

“Kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi kepada masyarakat yang ada di dusun Lendang Penyonggok serta untuk berbagi kepada masyarakat

sekitar dalam hal pengalaman, ilmu pengetahuan, dan pelayanan kecil-kecilan kepada masyarakat,” ujar Azmi.

Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh panitia sangat beragam yang dapat mencakup semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa sampai lanjut usia.

Mulai dari hari pertama, Selasa (13/8) panitia melakuakan kegiatan pembukaan. Kegitan ini telah dihadiri oleh perangkat desa yang mewakili yaitu sekretaris desa, dosen Pembina Formadiksi Unram, Oryza Pneumetika Inderasari, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, remaja, dan pengurus Formadiksi unram.

Hari pertama juga dirangkaikan dengan training class yang dilakukan oleh tim pengajar.

Target dari training class ini adalah anak-anak dan pelaksanaannya pada siang dan sore hari sampai hari terakhir pengabdian. Pada hari kedua, Rabu (14/8) adalah persiapan untuk menghias desa dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada hari Kamis (15/8) dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis Kotaraja untuk usia lanjut. Pada sore hari diadakan sosialisasi lingkungan hidup oleh salah seorang alumni bidikmisi sekaligus mantan ketua Formadiksi, Uji Purnama S.E yang bergelut dalam pengolahan sampah. Di hari keempat, Jumat (16/8) dilakukan bakti sosial yaitu bersih-bersih desa, persiapan lomba dan persiapan upacara kemerdekaan, dan penyuluhan peternakan.

Pada saat penyuluhan peternakan warga jugaa diajarkan dalam pembuatan pakan UMB sebagai pakan pengganti bagi ternak yang langsung diajarkan oleh dosen peternakan, Ir. H. Mastur, M.Si., serta pada malam hari diadakan lomba keagamaan yaitu tahfidz Alquran yang pesertanya lebih dari 20 orang. Pada hari terakhir sabtu 17 Agustus 2019 diadakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 bersama masyarakat setempat yang dirangkaikan dengan lomba rakyat. (ron)

Andrian Kejar Limit SEA Games Mataram (Suara NTB) Meski sudah dinyatakan lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020, namun Andrian masih harus tampil di Babak Prakualifikasi PON Atletik yang akan Berlangsung di Stadion Utama Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 11-14 September 2019.

Keikutsertaan atlet asal Kabupaten Bima di ajang nasional itu untuk mengejar limit SEA Games 2019. Maklum catatan waktu atlet Pelatda Mayung NTB yang diukir di beberapa event nasional belum lolos limit SEA Games 2019.

“Andrian harus melampaui limit waktu 51.50 detik untuk bisa tampil di nomor 400 meter gawang SEA Games 2019. Ma-

kanya kami akan mengirim Andrian di Kejurnas Atletik bulan September,” ucap Pelatih Atletik NTB, I Gusti Bagus Saputra kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (20/8).

Kedatangan Bagus di Sekretariat KONI NTB saat itu untuk meminta dukungan pihak KONI NTB terkait rencana keberangkatan Andrian di event tersebut. Sebab Andrian yang sudah seringkali meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) itu punya peluang untuk merebut tiket SEA Games 2019.

Untuk diketahui, sebelumnya Andrian juga dikit sertakan di Kejurnas Atletik Pra-PON di Jawa Barat (Jabar) bulan Juli lalu. Namun atlet asal Kabupaten Bima itu batal tampil karena kurang se-

hat.AbsennyaAndriandiPra-PON Jabar memaksa atlet untuk mengikut sertakan kembali Andrian di event nasional.

“Di Pra-PON di Jabar bulan Juli lalu, Andrian batal ikut di nomor 400 meter gawang karena kurang sehat.

Makanya kita akan mengirim Andrian di kejurnas atlet di Kepulauan Babel,” jelasnya.

Selain Andrian, atlet yang pernah dijuluki manusia tercepat Indonesia di PON 2012, Iswandi juga akan dikirim ke event tersebut. Atlet spesialis nomor jarak pendek itu akan turun di nomor 200 meter perorangan putra guna mengejar tiket PON 2020.

“Kita akan turunkan Iswandi juga karena dia belum lolos limit PON di nomor 200 meter perorangan,” terangnya. (fan)

Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, S.T meminta guru, khususnya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih banyak berinovasi dalam mengajar.

Menurutnya, selama ini dalam beberapa waktu terakhir inovasi menciptakan kegiatan belajar mengajar (KBM) lebih efektif, lebih banyak digagas guru sekolah swasta.

“Saya lihat ini banyak ciptaan guru sekolah swasta dan honorer lagi. Sementara sekolah negeri yang gurunya PNS sedikit menciptakan,” sindir Wabup di sela sambutannya pada acara Gelar Karya Literasi dan Numeratif yang digelar Inovasi dan Edukasi 101 di Aula SMAN 1 Taliwang, Selasa (20/8).

Wabup mengaku heran, mengapa guru sekolah negeri dan berstatus ASN tidak punya motivasi menciptakan inovasi pembelajaran yang progresif untuk dunia pendidikan di KSB. Padahal jika dibanding dengan sekolah swasta, fasilitas yang dimiliki sekolah negeri lebih lengkap untuk menunjang kreatifitas para guru.

Belum lagi fasilitas langsung yang diberikan kepada tiaptiap guru ASN. Mulai dari gaji, tunjangan kinerja, honor di sisi finansial tapi

tidak mampu mengoptimalkan kinerja guru tersebut.

“Tolong jadikan motivasi semua fasilitas yang sudah didapatkan untuk berinovasi demi pendidikan KSB yang lebih baik,” tanda Wabup.

Agar kondisi ini tidak beelanjut, Wabup menambahkan, setiap guru harus kembali ke marwahnya sebagai seorang pendidik. Bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Dan tidak sebaliknya menanyakan apa yang diterima selama ini dari negara.

“Saya rasa yang diberikan negara sudah banyak.

Sekarang giliran guru berpikiean bagaimana semakin banyak banyak memberi dan meluruskan niat untuk banyak barmanfaat bagi orang lain,” tandas orang nomor dua di KSB ini. (bug)

Fud Syaifuddin

Percepat Penyerapan Dana Desa Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat, kembali mengingatkan kepada kepala desa untuk segera mencairkan anggaran DD tahap kedua. Pasalnya, sampai saat ini jumlah desa yang diberikan rekomendasi untuk mencairkan anggaran Dana Desa (DD) tahap kedua sebesar 40 persen masih minim.

Kepala Dinas PMD melalui Kabid Pemdes Syaifullah S.Stp kepada Suara NTB, Selasa (20/ 8) mengatakan, permasalahan utama yang terjadi di desa saat ini yakni penyampaian SPJ penggunaan dana DD di tahap pertama yang lambat.

Molornya penyampaian SPJ DD ini terjadi karena anggaran untuk tahap pertama lambat dicairkan oleh masing-masing desa. Hal ini tentu sangat disayangkan terjadi, karena pada prinsipnya batas akhir untuk pencairan anggaran DD tahap kedua ini di bulan Agustus jika tidak maka akan berdampak ke pencairan tahap terakhir.

Untuk itu pihaknya menargetkan bulan Agustus sudah harus tuntas semua, jika tidak maka pelaksanaan kegiatannya juga akan molor nantinya.

Upaya untuk mempercepat proses tersebut sengaja dilakukan, dengan harapan desa bisa segera menggunakan anggarannya demi mempercepat pembangunan yang ada di desa.

Jika tidak, dikhawatirkan pelaksanaan pembangunan tidak akan maksimal, karena waktu pengerjaannya yang mepet. “Kita tetap mendorong agar Desa yang belum diberikan rekomendasi untuk segera menyampaikan SPJnya. Karena jika sampai bulan September nanti masih ada yang belum, maka anggarannya dikhawatirkan akan langsung terblokir oleh sistem yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, masih molorn-

ya pencairan DD tahap ini tentu sangat disayangkan terjadi, karena sudah sejak lama diingatkan untuk bisa sesegera mungkin melaporkan hasil penggunaan anggaran di tahap pertama. Karena jika tetap dibiarkan molor dikhawatirkan akan mengganggu pencairan di tahap terakhir.

Dari total jumlah desa sekitar 57 desa di KSB saat ini, baru sekitar 20 desa yang sudah diberikan rekomendasi untuk mencairkan anggaran. Sementara sisanya tetap diupayakan untuk segera. Sebagai langkah tegas Pemkab terhadap desa yang dimaksud, pihaknya berencana untuk turun lapangan mengingatkan supaya syarat pencairan DD tahap kedua bisa segera disampaikan.

Selain upaya tersebut, pihaknya juga akan melayangkan surat secara resmi ke masing-masing desa agar segera melakukan pencairan.

Jika dari upaya turun lapangan dan bersurat tidak memberika hasil maka pihaknya akan mengambil langkah khususu untuk menyelamatkan anggaran tersebut. Salah satunya dengan meminta kepada desa agar membuat surat pernyataan tidak bisa mencairkan anggaran karena ada persoalan teknis dengan tanda tangan di atas materai yang berkekuatan hukum.

Adapun beberapa desa yang sudah diberikan rekomendasi diantaranya, Desa Seteluk Atas, Tapi, Desa Loka, Air Suning, Labuhan Lalar, Lalar Liang dan Sapugara Bree.

“Jika mengacu ke aturan yang ada, batas akhir pencairan DD tahap kedua yakni di bulan September, jika lewat maka dananya tidak akan dicairkan.

Tetapi yang kita ingatkan supaya tidak melewati minggu kedua bulan Agustus, jika itu terjadi maka pelaksanaan anggarannya tidak akan bisa maksimal,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/fan)

BILIAR - Salah satu atlet biliar Pra-NTB, Deni Saputra saat mengikuti Kejuaraan Provinsi Biliar yang berlangsung di Mataram belum lama ini.

Mataram (Suara NTB) Target cabang olahraga atletik NTB meraih medali emas PON di nomor 4x400 meter dipastikan gagal. Jangankan meraih medali emas di PON 2020, beberapa atlet NTB yang masuk tim estafet 4x400 meter justru gagal meraih tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

SUARA NTB

Rabu, 21 Agustus 2019

Hancur Saat Gempa

SDN Gelogor Belum Direhab Praya (Suara NTB) Musibah gempa yang melanda pulau Lombok tahun 2018 lalu telah membuat 10 bangunan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengalami rusak berat. Namun hingga setahun penanganan gempa, baru 9 sekolah yang sudah selesai dikerjakan. Satu sekolah lainnya belum dikerjakan sampai saat ini.

“Kita belum tahu persis apa penyebabnya. Kenapa belum seluruh sekolah yang rusak berat selesai dikerjakan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., Selasa (20/8).

Sekolah yang belum dikerjakan kata Sumum kepada wartawan, yakni SDN Gelogor. Sekolah tersebut memiliki sebanyak sekitar 150 orang siswa. Karena belum memiliki gedung sekolah yang representarif, maka aktivitas belajar mengajar sampai saat ini masih berlangsung di gedung darurat.

“Harapan kita, sekolah yang belum selesai dikerjakan bisa segera dikerjakan. Supaya siswa bisa kembali beraktivitas secara normal kembali,” ujarnya.

Untuksekolahyangmengalami rusaksedang,sudahada70sekolah yangselesaidiperbaiki.Satugedung SMP, sisanya gedung SD. “Kalau yang rusak ringan datanya belum masuk. Karena sekolah yang mengalami rusak ringan, itu ditangani sendiri oleh sekolah bersangkutan,” tambah Sumum.

Khusus penanganan sekolah yang rusak berat, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) selaku leading sector penanganan sekolah rusak pascagempa Lombok. Pihak kementerian berdalih, belum tuntasnya penanangan sekolah rusak berat lantaran masih terkendala anggaran. (kir)

HILANG HLG STNK R4 NISSAN DR.1787 XZ NOKA/NOSIN : MHBG1CG1FBJO62552/HR15984426A AN.MUHAMMAD SUBHAN HLG D’SKTR KOTA MATARAM

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR.6830 BM NOKA : MH330C0029J662795/NOSIN : 30C-602805 AN.HASAN PANJAITAN HLG D’SKTR WILAYAH KOTA DENPASAR

HILANG STNK R2 YAMAHA NOPOL DR.6099 BL NOKA : MH328D0029K639024/NOSIN : 28D639468 AN.YUSNI HLG D’SKTR JL.RAYA TANJUNG MENUJU MATARAM

HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.4427 CY NOKA : MH1JFZ124JK431979/NOSIN : JFZ1E-2437434 AN.FADHL RAHMAN MUHAMMAD HLG D’SKTR JL.CATUR WARGA MATARAM

HILANG STNK R2 YAMAHA JUITER NOPOL DR.2166 BE NOKA : MH32P20047K479929/NOSIN : 2P2478448 AN.SARIMAN HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR

HLG STNK R4 NISSAN AG 1075 GJ NOKA : MHBG1CG1FBJ062552/NOSIN : HR15984426A AN.MUHAMMAD SUBHAN HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.5440 CK NOKA : MH1JFH116EK250017/ NOSIN : JFH1E-1249623 AN.LIEM HANHO HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK NO.16 KOTA MATARAM

Halaman 12

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG STNK R2 HONDA DR.6946 ME NOKA : MH1JFW114HK825501/NOSIN : JFW1E-1828454 AN.JUNIATI HLG D’SKTR SWETA HILANG STNK R2 NOPOL DR.5189 C0 NOKA/NOSIN : MH1JFW116FK241517/JF1E1243523 AN.TAMARA KUSUMA HLG D’SKTR JL.PETERNAKAN SELAGALAS

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 21 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Kaji Rencana Lawatan ke Cina BELUM reda gelombang protes masyarakat terhadap ‘’pelesiran’’ anggota DPRD NTB ke luar negeri yang dibalut dengan kegiatan kunjungan, kini hal itu nampaknya akan terjadi kembali. Kali ini, sejumlah pejabat Pemkot Mataram berencana melawat ke Cina. Kunjungan ini diklaim untuk memenuhi undangan Pemerintah Kota Hangzhou.

Adapun pejabat yang bakal berangkat ke Negeri Tirai Bambu pada September mendatang yakni Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura, Asisten III Dra.Hj. Baiq Evi Ganevia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. I Nyoman Suandiasa dan beberapa pejabat lainnya. Kunjungan ke Pemerintah Kota Hangzhou untuk menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pariwisata, pengembangan sistem pengelolaan smart city, pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pelajar.

Ini bukan pertama kalinya pejabat Pemkot Mataram’’jalan-jalan’’ ke luar negeri. Sebelumnya para pejabat Pemkot Mataram juga pernah berkunjung ke negeri Jiran Malaysia. Seperti halnya kunjungan para anggota DPRD NTB ke luar negeri, kunjungan para pejabat Pemkot Mataram ke Malaysia waktu itu juga tidak kalah menuai kritik dari NGO dan juga masyarakat.

Hasil kunjungan pejabat Pemkot Mataram ke Negeri Jiran, Malaysia sampai saat ini tidak ada yang dirasakan dampak atau manfaatnya oleh masyarakat. Jadi wajar kalau publik secara luas menganggap perjalanan tersebut hanya pelesiran saja.

Keberangkatan pejabat Pemkot Mataram ini berbeda dengan kunjungan ke Negeri Jiran. Segala pembiayaan nantinya ditanggung oleh Pemerintah Cina. Namun demikian sambung mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, pihaknya tidak bisa serta merta berangkat begitu saja. Pemerintah Kota Hangzhou harus mengirim surat undangan. Undangan itu akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Luar Negeri untuk meminta rekomendasi.

Dikhawatirkan, perjalanan ke Kota Hangzhou, Cina justru sama seperti Malaysia, karena tidak ada manfaat dirasakan oleh masyarakat.

Klaim bahwa lawatan tersebut tidak akan menggunakan APBD sulit dibayangkan. Perjalanan sejumlah pejabat Pemkot Mataram dikhawatirkan akan membebani anggaran daerah. Perjalanan dengan dalih membangun kerjasama di bidang teknologi informasi, pariwisata dan lain sebagainya tidak memiliki urgensi apapun.

Secara aturan, perjalanan dinas ke luar negeri diperbolehkan. Apalagi memang ada kebutuhan dan landasan logis. Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam perjalanan dinas ini terkait tingkat prioritas. Sejauh mana urgensinya dengan akuntabilitas publiknya yang cenderung lemah. Bisa saja Pemerintah Cina menanggung akomodasi sesuai yang diklaim. Hanya saja, bukti perjanjian kerjasama yang ditandatangani tersebut harus ditunjukkan kepada publik Karena, di tengah kondisi masyarakat yang sedang menata kembali kehidupannya pascagempa menjelang akhir tahun lalu, tiba-tiba mereka disuguhkan dengan kabar para pejabat berangkat kunker ke luar negeri secara berjemaah. Apalagi, keberangkatan puluhan anggota DPRD NTB ke luar negeri pekan lalu menelan anggaran hingga Rp3,5 miliar.

Wajar kalau kemudian masyarakat menganggap para wakil rakyat yang duduk di perlemen Udayana tidak berempati terhadap kondisi masyarakat sebab, kunjungan itu dilakukan di akhir masa jabatan mereka yang akan berakhir kurang dari dua pekan lagi. Sehingga klaim bahwa kunjungan itu akan diterapkan, menjadi sulit dipercaya. Untuk itu, ke depan, perlu dikaji lagi kunjungan yang akan dilakukan oleh para pejabat.

Kalaupun harus melakukan kunjungan kerja hingga, ke luar negeri, maka segala hal yang berkaitan dengan kunjungan kerja tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. (*)

OPINI

Halaman 14

Kemerdekaan dan Kemanusiaan EMERDEKAAN identik dengan kebebasan. Tetapi kemerdekaan bukanlah kebebasan. Kemerdekaan adalah daulat untuk menentukan dan mengurus nasib sendiri. Kemerdekaan bisa [dan bahkan harus] dimungkinkan, tetapi kebebasan nyaris utopis. 74 tahun lalu, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, setelah muncul celah kecil di seputar kemelut Perang Dunia II. Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang takluk. Bangsa yang saat itu sedang menguasai Indonesia rontok, kekuasaannya melemah. Sekelompok pemuda kemudian mengambil kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Bangsa-bangsa lain mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun agresi militer sekutu kembali berusaha menancapkan kuku, Indonesia teguh mempertahankan kedaulatannya. Banyak korban gugur dalam perjuangan, menebus kemerdekaan dengan darah dan nyawa.

Indonesia tetap merdeka. Negara dibangun. Politik ter-institusionalisasi dan ideologi-ideologi bergerak. Negara yang baru berdiri tak lepas dari kemelut dan krisis.

Kekuasaan jadi tujuan justru ketika tujuan awal, yakni kemerdekaan, sudah dicapai. Suatu musuh besar, musuh bersama, yang diidentifikasi sebagai ‘penjajah’, sudah enyah. Kekuasaan dimungkinkan berada dalam genggaman. Pada saat itu individu-individu yang semula bersatu menghadapi musuh bersama, mulai terkubu-kubu, sebagian dengan niat baik untuk mengaplikasi gagasan pembangunan negara, sebagian yang lain mungkin dengan niat-niat yang lain pula.

Robert Nesta Marley, lirikus terbaik dunia, dalam Ambush in the Night merumuskan bagaimana politik bekerja. Ia menulis, through political strategy, they keep us hungry, and when you gonna get some food, your brother got to be your enemy. Ketika kita sama-sama lapar, kita bersatu untuk mendapat makanan. Tapi setelah makanan sedikit didapatkan, kita terpecah karena berebutan. Begitulah, bila sebelumnya penjajahan adalah musuh bersama, di dalam

Oleh : Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram) Dan supaya kemerdekaan tersebut tak menjadi bumerang, para pemegang kebijakan membuat regulasi dan menyusun program. Dengan begitu, dari elit politik sampai kaum akar rumput memiliki tujuan dan tindakan yang sejalan, yakni bagaimana kemerdekaan itu dapat menguatkan kemanusiaan dan mengantarkan manusia ke esensi keberadaannya di muka bumi; bukan semata untuk mendapatkan hak, tetapi juga untuk menjalankan kewajibannya. kemerdekaan, saudara sendiri bisa jadi musuh yang baru. Itu adalah konsekuensi dari kemerdekaan apabila bersama kemerdekaan itu (hasrat) kekuasaan juga datang. Bagaimana pun juga, Indonesia tetap merdeka sampai sekarang. Berbagai macam peristiwa, intrik, pemberontakan tidak membuat Indonesia terpecahpecah. Segenap elemen bangsa menjaga kesatuan Indonesia sebagai Republik, sebagai NKRI. Tetapi dalam konteks internal, perpecahan selalu mengancam. Kemerdekaan bangsa bukan berarti persoalan berkurang, dia hanya malih-rupa. Kandungan kata ‘bebas’ dalam kemerdekaan terus dipertanyakan dan diragukan. Sudahkah Indonesia bebas dari kemiskinan, dari ketidakadilan, (bahkan) dari neopenjajahan? Kondisi ini lantas menimbulkan kesimpulan bahwa Indonesia belum merdeka. Dari konteks sejarah dan politik kesimpulan ini tidak tepat, tentu saja Indonesia sudah merdeka. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia sudah merdeka. Tetapi secara esensi, kesimpulan tersebut ada benarnya. Sekali lagi, kemerdekaan bukan berarti bebas dari persoalan. Kalau mau memiuhkan baris puisi Sapardi, yang fana adalah waktu, persoalan abadi. Tetapi sudahkah segenap elemen bangsa ini mampu mengatasi persoalannya sendiri? Sudahkah rakyat, sebagai vox dei, punya cukup ruang dan cukup kemampuan untuk menganalisis, menyadari, dan mengatasi persoalannya sendiri?

RADIO

Kekuasaan yang dipegang oleh negara [baca: elit politik] sesungguhnya adalah kekuasaan untuk membuat regulasi dan merancang program guna memfasilitasi rakyat agar bisa mengatasi persoalan yang beragam dimensinya itu; guna mencapai taraf hidup dan kesejahteraan bersama.

Bukan kekuasaan untuk memfasilitasi diri dan kroni agar bisa mencapai taraf hidup dan kesejahteraan sendiri. Ekonomi adalah aspek dasar yang secara global kemudian berkembang menjadi perhatian, bahkan tujuan utama. Semua aktivitas, dari politik, budaya, sampai olah raga selalu [diupayakan] memiliki aspek ekonomi. Di dalam aspek ini, hampir tidak ada negara yang tidak terkait dengan negara lain. Ekonomi global seakan mengharuskan setiap negara tumbuh dan berkembang dengan standar yang sama. Tentu saja, ekonomi adalah aspek penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, yakni kemanusiaan.

Ambisi ekonomi yang gila-gilaan rentan membuat manusia berlaku seperti mesin. Mesin adalah benda yang tampak hidup tetapi sebenarnya tidak. Ia ada di bawah kendali sang pemilik. Membuat manusia menjadi [seperti] mesin sama artinya dengan menghilangkan kemanusiaannya. Menghilangkan kemanusiaan berarti menjauhkan dari kemerdekaan. Sebab, esensi dari kemerdekaan adalah kemanusiaan.

Kemerdekaan diperjuangkan untuk menempatkan manusia sebagai manusia lengkap dengan dimensi kognitif dan spiritualnya. Jika ke-

merdekaan adalah hak segala bangsa, maka kemerdekaan juga adalah hak setiap manusia. Dan hak adalah sisi lain dari tanggung jawab.

Kemanusiaan mengantar manusia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, dan terhadap alam. Untuk itu dibutuhkan kemerdekaan yang hakiki. Setelah kemerdekaan sebuah bangsa dapat diwujudkan, waktunya untuk memindahkan kemerdekaan itu kepada rakyat, kepada individu-manusia. Dan supaya kemerdekaan tersebut tak menjadi bumerang, para pemegang kebijakan membuat regulasi dan menyusun program. Dengan begitu, dari elit politik sampai kaum akar rumput memiliki tujuan dan tindakan yang sejalan, yakni bagaimana kemerdekaan itu dapat menguatkan kemanusiaan dan mengantarkan manusia ke esensi keberadaannya di muka bumi; bukan semata untuk mendapatkan hak, tetapi juga untuk menjalankan kewajibannya.

POJOK Ribuan ” security” disiapkan untuk pelaksanaan MotoGP Siapkan SDM lebih awal

*** Polda NTB bidik hibah Bansos Pemprov NTB 2018 Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2019

Diperpanjang Sampai 25 Desember Dari Hal. 1 Doni mempertimbangkan kesulitan pengaturan anggaran sebagai konsekuensi seandainya masa transisi tetap dipatok selesai pada 25 Agustus. ‘’Kalau seandainya diputuskan tanggal 25 (Agustus tetap) tidak boleh lagi ada penyaluran dana yang menggunakan Dana Siap Pakai, (Anggaran) harus berupa dana hibah,’’ ujar Doni, Selasa (20/8) ketika dikonfirmasi di Mataram. Hal itu dikhawatirkan akan memperlambat proses pembangunan rumah masyarakat terdampak yang sedang berlangsung.

Berdasarkan data di Pemprov NTB sampai dengan 18 Agustus 2019, telah dibangun sebanyak 65.922 unit rumah korban gempa atau 40 persen dari keseluruhan jumlah rumah yang terdampak. Sedangkan rumah yang sedang dalam proses pembangunan mencapai 104.869 unit atau 60 persen dari jumlah keseluruhan unit rumah.

Doni memastikan, perpanjangan masa transisi selama empat bulan memberikan ruang yang cukup dan kesempatan bagi pihaknya untuk memberikan dukungan yang penuh kepada NTB. ‘’Jadi inilah komitmen pemerintah, komitmen kita semua tentunya, untuk mempermudah agar dukungan kepada NTB ini bisa optimal,’’ ujarnya.

Diterangkan Doni, pihaknya mulai bekerja secara efektif pada awal Maret 2019. Selama enam bulan masa transisi sampai dengan Agustus 2019, proses pembanguanan mencapai 40 persen disebutnya menunjukkan progres yang baik. Karena itu, pihaknya optimis dalam empat bulan target penyelesaian seluruh rumah terdampak dapat terealisasi. ‘’Mudah-mudahan sisa empat bulan terakhir ini

semua rumah bisa tertangani. Walaupun mungkin finishingnya (penyelesaian, Red) masih membutuhkan waktu yang relatif agak panjang,’’ ujarnya.

Selain itu, Doni juga menyoroti mekanisme pemilihan jenis Rumah Tahan Gempa (RTG) yang selama ini dinilai menjadi salah satu alasan terlambatnya proses pembangunan rumah. Menurutnya, Pemprov NTB perlu memperhitungkan daya dukung lokal, yaitu sosialisasi terhadap masyarakat yang dinilai masih bersikukuh memilih salah satu jenis RTG tanpa memperhatikan ketersediaan bahan baku. ‘’Kalau semua keinginan itu dipenuhi, ada efek samping yang nanti akan menjadi persoalan baru,’’ tegas Doni.

Salah satu yang paling disoroti adalah keinginan masyarakat untuk membangun RTG jenis Rumah Instan Kayu (RIKA). ‘’Kalau dipenuhi semua keinginan RIKA dan kebutuhan bahan baku kayu didatangkan dari NTB, paling tidak dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

Maka yang terjadi akan ada penebangan pohon-pohon,’’ sambungnya.

Hal itu dinilai dapat memicu bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir ketika musim hujan dan berkurangnya debit air ketika musim kemarau sehingga daerah mengalami kekeringan. ‘’Ini yang kita cegah,’’ tegasnya. Untuk itu, Doni berharap ada peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat dan penegasan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar penambahan tenggat masa transisi dapat digunakan dengan maksimal. (bay)

Menandai Hidupnya Kembali Para Pelaku Wisata Dari Hal. 1 Per hari tarif standar Rp 200.000. Relatif murah untuk ukuran beratnya beban antara 15 sampai 30 Kg, belum lagi risiko cidera yang harus ditanggung.

Tapi bagi Anto, itu sudah ideal dan memahami tiap pekerjaan ada risikonya. Paling disyukurinya, Rinjani sudah normal setelah diguncang gempa bumi Juli - Agustus lalu. Baru kali ini jasanya sebagai porter setelah hampir setahun terpuruk, jadi korban gempa sekaligus kehilangan pekerjaan.

Embun menjalar dari pohon pohon menjulang khas hutan tropis, menambah udara semakin dingin menusuk tulang.

Anto sudah menempuh jarak 5,5 Km menanjak menuju pos 3.

Beruntung rindangnya pohon menjadi lapisan penahan sengatan matahari siang itu tidak langsung ke kulitnya. Porter asal Dusun Tumpang Sari, Desa Senaru, Kecamatan Bayan itu terbiasa tanpa baju, agar keringatnya leluasa bercucur.

Perjalanan Jumat (16/8) lalu itu, ia bertemu dan bertegur sapa dengan puluhan porter asal desa sama. Sesekali ia berpapasan dengan porter yang seharisebelumnya melayani satu trip tamu, kemudian menerima orderan lagi di hari berikutnya.

“Ada sekitar 10 orang teman Porter tadi yang naik lagi. Istirahatnya cukup semalam. Itu sudah biasa,” kata Anto.

Seperti Khairul Hamzah, pramuwisata yang menemani dua tamu asal Perancis Jumat dan Sabtu lalu, pada Minggu (18/8) lalu ia mendaki lagi menjadi pemandu wisatawan asal Australia. “Saya Cuma istirahat satu malam, terus besoknya naik lagi, karena ada tamu yang kontak saya,” kata Khairul Hamzah. Bagi pendaki biasa, jadwal padat ini tentu mencengangkan. Sebab butuh waktu istirahat beberapa hari untuk recovery tenaga dan mencari tukang urut untuk pemulihan tulang yang terasa remuk.

Erol sapaan Khairul Hamzah adalah pengelola Trekking Organizer (TO) yang mandiri, karena sekaligus menjadi guide untuk tamu yang booking order melalui situsnya. Agustus adalah musim pendakian, bersamaan dengan liburnya aktivitas di Eropa. Selain Australia, wisatawan dari Inggris, Perancis, Belanda, termasuk dari Asia lainnya, Cina, Jepang, Korea.

Catatan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), wisatawan asing sangat dominan di jalur pendakian via Senaru, Lombok Utara menuju pinggir kawah (crater of rim) Pelawangan. Data dari pintu Senaru pada Jumat dan Sabtu, pendaki asing mencapai 163 orang. Sementara pendaki lokal hanya 17 orang, termasuk Suara NTByang ditemani petugas TNGR Hadianto alias Capung, dan rombongan mahasiswa UIN Mataram, termasuk pendaki asal Jakarta.

Ini kemudian membuat para pengurus TO yang membawahi guide dan porter menjadi sibuk, bahkan kewalahan melayani tamu ketika sedang ramai ramainya. Jika dalam sebulan

penuh mereka melayani tamu hingga 15 kali saja, penghasilan per trip untuk dua hari bisa mencapai Rp 6 juta. Inilah saat saat yang paling mereka tunggu, kebangkitan pariwisata Rinjani sejurus dengan kebangkitan perekonomian mereka.

Perjalanan mendaki pada jarak 9,5 Kg menuju Pelawangan, relatif lebih singkat.

Waktu tercepat enam sampai tujuh jam, atau setengah perjalanan ketika menanjak.

Disela sela nafasnya yang tersengal sengal, Sam, turis asal Australia terkagum kagum dengan atmosfer hutan, flora dan fauna di Rinjani. Sepanjang perjalanan naik hingga turun, akan mendapati pohon purba seperti Bakbakan atau dengan nama latin Angelhardtia Sipcata. Atau jenis pohon paling banyak ditemui seperti Kalibambang atau dengan nama latin Acer Laurinum Hassk.

Sementara fauna yang paling banyak ditemui adalah jenis monyet, Elang, Kakaktua dan Punglor. Pada jarak 800 meter menuju Pelawangan adalah tempat suburnya Anggrek dan bunga endemik Edelweiss.

Ketua Association Trekking Organization Senaru (ATOS) Sumatim mencatat, tren membaiknya angka kunjungan wisatawan lewat jalur Senaru.

“Alhamdulillah sudah mulai normal. Setiap hari rata rata 60 orang per hari untuk rute sampai Pelawangan saja,” ujarnya. Ceritanya akan berbeda jika jalur menuju Danau dan puncak Rinjani dibuka, pengunjung diperkirakan akan mencapai 200 orang per hari.

“Seandainya puncak dan danau sudah dibuka, pasti lebih dari 200 orang per hari.

Ini kita bisa lihat di web teman teman, banyak tamu yang mau ke puncak dan danau,” ungkap Sumatim.

Ia menyelipkan harapan, agar jalur menuju puncak dan danau segera ditata sehingga direkomendasikan dibuka kembali demi peningkatan ekonomi masyarakat di lingkar Rinjani.

Kepala Balai TNGR Sudiyono menyebut pulihnya Rinjani berdasarkan data kunjungan. Selain melalui jalur Senaru yang diserbu wisatawan asing, hal sama terjadi di jalur lain. Meski tidak seramai situasi normal, tapi menunjukkan tanda tanda kebangkitan pariwisata Rinjani.

Jika pada akhirnya pendakian membawa dampak positif bagi TO, porter dan guide, itulah yang diharapkan pihaknya. Dalam Standard Operational Procedure (SOP) bahwa pendaki asing khususnya, harus melalui TO lokal, karena ada kehidupan profesi lain di dalamnya seperti pramuwisata dan para porter. Soal jalur menuju puncak dan danau, hasil survei terakhir masih berbahaya untuk dilalui sehingga tidak direkomendasikan dibuka. (ars)

Halaman 15

Enam Tahun Lagi, Potensi Gas di Bima akan Dikelola Inalum

Bima (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah, SE, mengaku tidak kaget ditemukannya gas di lahan milik warga yang berada di jalan Lintas Talabiu-Dore atau tepatnya di wilayah Desa Belo Kecamatan Palibelo, belum lama ini.

“Saya tidak kaget, karena potensi gas bumi, tembaga, mineral dan emas di wilayah Bima cukup besar,” katanya dikonfirmasi Suara NTB saat berada di Kota Bima, Selasa (20/8.

Justru penemuan itu lanjutnya, akan menjadi tantangan

bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima kedepan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kenapa perlu disediakan SDM ? Menurutnya ketika ada yang menolak tambang

ataupun aktivitas industri ekstraktif, namun menolaknya dengan ilmu pengetahuan bukan dengan emosi.

“Jadi baik yang setuju ataupun yang menolak, mudahmudahan penolakan dan penyetujuannya itu karena ilmu,”

katanya.

Terkait melimpahnya potensi SDA di Bima maupun Dompu, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengaku telah bertemu dengan pimpinan utama Inalum, BUMN yang memiliki konsensi lahan di Bima dan Dompu.

“Di daerah perbatasan kedua daerah bahkan akan dikelola sekitar enam tahun lagi,” katanya.

Dalam waktu tersebut, Pemerintah, terutama Kabupat-

en Bima diberikan nafas bagaimana menyiapkan SDM. Ketika hal tersebut dieksekusi, warga tidak lagi menjadi penonton ditempatnya sendiri.

Saat ditanya apakah sudah menurunkan dan membentuk tim untuk melakukan pengecekan jenis gas yang ditemukan tersebut. Gubenur menjawab lahan tersebut telah dikonsesi pihak lain. “Gak ada tim-tim, sudah punya konsesi orang kok,” pungkasnya. (uki)

BPBD Putus Kontrak Ratusan Fasilitator dan Oknum Aplikator Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB memutus kontrak aplikator pelaksana pembangunan rumah korban gempa. Selain itu, ratusan fasilitator juga diberhentikan setelah habis masa kerja.

Langkah pemutusan kontrak itu dilaporkan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, AK.,MH saat presentasi di hadapan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (20/8).

Khusus untuk aplikator, diputus kontrak karena alasan bermasalah dalam pelaksanaan pekerjaan Rumah Tahan Gempa (RTG).

“Jadi sudah ada aplikator yang dijatuhi sanksi, kita berhentikan,” kata Ahsanul Khalik. Bentuk sanksi tegas itu dalam bentuk penghentian kerjasama dengan Kelompok

(Suara NTB/dok)

H. Ahsanul Khalik Masyarakat (Pokmas).

“Semua perjanjian kerjasama dengan Pokmas kita hentikan,” tegasnya. Aplikator yang dijatuhi sanksi karena dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) pembangunan rumah pascagempa. Aplikator yang ditindak tegas itu

tersebar di kabupaten dan kota.

“Kita minta organsiasi Gapeksindo untuk cabut izinnya di NTB,” tegasnya.

Selain aplikator, pihaknya juga memutus kontrak fasilitator pendamping rehab rekon.

Jumlahnya mencapai 456 orang, dengan alasan masa kontraknya sudah selesai.

“Sehingga sekarang jumlah fasilitator yang masih bekerja itu 1.224 orang,” sebutnya. Mereka yang masih bertahan, diberikan pembinaan teknis untuk kemampuan pendampingan.

Selain soal fasilitator dan aplikator, Ahsanul Khalik juga menyampaikan kendala jelang berakhirnya masa transisi darurat 25 Agustus 2019 mendatang.

Itu artinya, konsekwensi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk rehab rekon tidak bisa dilanjutkan. Pada kesempatan itu, Khalik meminta pertimbangan pemerintah pusat agar masa transisi diperpanjang sampai 25 Desember 2019 mendatang.

Pertimbangannya, masih

Proyek Fasilitas Pendukung IC Disorot Dari Hal. 1 Sementara blok A hingga D dipasangi pembatas.

Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB menduga ada persoalan yang jadi hambatan sehingga proyek tidak tuntas. Jika internal perusahaan jadi alasan pekerjaan itu tak tuntas sebagaimana alasan Kadis PUPR sebelumnya, harus diklarifikasi lebih jauh. ‘’Urusan internal ya internal. Karena proyek ini sumber anggarannya APBD, maka harus dipertanggungjawabkan,’’ kata Direktur Somasi NTB Dwi Ariesanto.

Jika sampai tidak tuntas, maka disarankan Aparat Penegak Hukum (APH) menelisik mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan.

APH, baik Polda maupun Kejaksaan bisa menelusuri kemungkinan paket itu dijual ke pihak lain. Proses penyelidikan oleh APH ini untuk memperjelas batasan tanggung jawab pihak pelaksana untuk tahun 2017. Sehingga jika

akan dilanjutkan, proses pelaksanaan akan lebih clear. ‘’Jika Pemprov NTB akan menganggarkan kembali proyek pembangunan lanjutan dua item ini, perlu lebih berhati-hati. Karena berkaca dari masalah sebelumnya, sudah dianggarkan Rp10 miliar tapi tidak tuntas,’’ sorotnya.

Terkait rencana penganggaran untuk tahun 2019, menurutnya bukan solusi, jika akhirnya peluang masalah yang sama terulang. Alokasi anggaran akan sia-sia karena fasilitas tidak bisa difungsikan.

Sehingga disarankannya, Pemprov NTB lebih berhatihati dalam menentukan pemenang. Pengalaman pada pekerjaan sebelumnya, pemenang tender tidak melampirkan Surat Keterangan Ahli (SKA) tenaga teknis. Padahal dokumen itu penting untuk melihat track record perusahaan.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si menyebut, proyek lanjutan air mancur dan basement pada IC itu sudah ditangani tahun 2017.

Saat itu Kepala Dinas PUPR dijabat Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. Dalam pengerjaan air mancur dan basement jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sudah ditindaklanjuti denda kepada rekanan. Sebelum denda diterapkan, kontrak pekerjaan tidak dilanjutkan karena batas waktu sampai 25 Desember 2017.

Sesuai penjelasan pihak PUPR, menurutnya daerah tidak dirugikan, karena pihak PUPR sudah membayar pekerjaan tersebut sesuai dengan volume pekerjaan yang mencapai 90 persen. Kontraktor juga telah menyerahkan uang jaminan di bank yang nilainya sama dengan sisa nilai proyek yang belum tuntas dikerjakan. Uang jaminan bank itu, ditarik Pemprov NTB karena kontraktor tak dapat menuntaskan pekerjaan setelah diberikan kesempatan dengan konsekuensi denda. ‘’Sesuai temuan BPK, kontraktor itu didenda. Dan tampaknya (masalah pekerjaan) sudah selesai,’’ ujarnya singkat. (ars)

Beroperasi Enam Bulan, Air Mancur IC Tak Berfungsi Dari Hal. 1 Proyek ini dimenangkan PT. DW dengan harga penawaran Rp9,292 miliar. Sedangkan untuk konsultan pengawas dengan pagu Rp450 juta dimenangkan oleh CV.AT. Pengerjaan proyek ini sempat molor dari batas kontrak.

Seharusnya, proyek ini tuntas 25 Desember 2017. Akibat molornya pengerjaan proyek tersebut, kontraktor kemudian dikenakan denda sampai pekerjaannya selesai sesuai ketentuan yang ada.

Sulaiman mengatakan, instalasi air mancur IC semuanya dibongkar. Sekarang dibuat instalasi yang baru.

Agar air mancurnya lebih bagus dari sebelumnya.

Ia mengatakan, air mancur tersebut sempat berfungsi sekitar enam bulan. Setelah itu tidak berfungsi lagi. Dikatakan, mesin air mancur sempat tenggelam dan rusak. Pernah dilakukan perbaikan tetapi mesinnya sudah tak kuat lagi menarik air yang lebih keras.

Sulaiman menjelaskan, air mancur yang punya kolam memang agak sulit dibersihkan. Sehingga, air mancur yang akan dibangun model lain. Ia menyebut banyak model air mancur minimalis yang bisa dibuat. ‘’Itulah yang saya usulkan ke Dinas PUPR untuk kita bangun air mancur yang tanpa kolam. Jadi dia tetap bisa

menarik, ada lampunya. Itu lebih indah. Karena air mancur ini bisa menjadi daya tarik di IC,’’ katanya.

Pihaknya berharap perbaikan air mancur, dinding yang retak-retak dan menara IC yang rusak segera selesai diperbaiki. Sehingga kondisi IC kembali seperti sebelum terjadi gempa bumi.

Untuk rehabilitasi IC pascabencana gempa merupakan kewenangan Dinas PUPR NTB. Sedangkan untuk pemeliharaan menjadi tanggung jawab UPT Islamic Center yang berada di bawah BPKAD NTB. ‘’Untuk menyelesaikan seluruh sarana prasarananya.

Baik rehab tahun ini, akan menyelesaikan tahun ini dulu kerusakan akibat gempa,’’ terangnya.

Sulaiman mengatakan, mulai tahun depan pembangunan IC akan dilanjutkan.

Yakni pembangunan gedung pendidikan yang berada di sebelah barat sampai kawasan Masjid Attaqwa Mataram.

Kemudian untuk kawasan utara yang berada di samping Kantor DPRD NTB, akan dibangun Kantor PT. Bank NTB Syariah dan ruang terbuka hijau. Mulai tahun depan, kata Sulaiman, UPT IC akan berubah menjadi UPT Destinasi Wisata Unggulan di bawah Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Menurut Sulaiman, sarana

dan prasarana yang paling urgen diperbaiki saat ini adalah bangunan masjid IC yang rusak akibat gempa. Kemudian taman dan air mancur. Ia mengatakan bagian menara IC belum disentuh, baru diperbaiki bagian bawah saja. ‘’Sampai akhir tahun pokoknya konsentrasi perbaikan di IC, masjidnya IC ini.

Taman dan masjidnya,’’ kata Sulaiman.

Pascabencana gempa bumi, kata Sulaiman terjadi penurunan jumlah pengunjung ke IC. Dulu sebelum gempa, dalam sehari tak kurang dari 5 bus pariwisata yang mengangkut wisatawan ke IC. Namun setelah gempa, angka kunjungan wisatawan dan jemaah turun drastis. Pada akhir pekan, kadang ada satu atau dua bus yang membawa wisatawan ke IC. Namun sekarang, kunjungan ke IC mulai berangsurangsur meningkat. Untuk itu, pihaknya berharap rehabilitasi IC pascabencana gempa agar segera diselesaikan.

Mulai tahun ini, kata Sulaiman, pihaknya akan menyiapkan mini teater dan museum di IC. Keberadaan mini teater dan museum tersebut diharapkan dapat menarik masyarakat dan wisatawan semakin banyak berkunjung ke IC NTB. Selain itu, sudah disiapkan lift bagi pengunjung di Menara 66. Menara 66 IC menjadi zona tourism. (nas)

Ikuti Anjuran Presiden, Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas dalam APBD 2020 Dari Hal. 1 yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023. Antara lain, NTB Tangguh, revitalisasi Posyandu, NTB Bersih, bantuan kepada UMKM dan lainnya.”Fokusnya ke situ,”

katanya.

Meskipun RAPBD 2020 dibahas hanya beberapa minggu, Wagub yakin akan tetap berkualitas. Pasalnya, pembahasan anggaran untuk 2020 mengacu kepada RPJMD. ‘’APBD juga mengacu ke

KUA PPAS. Ndak ada yang aneh kok. Kan semuanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Ndak mungkin eksekutif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri,’’ ujar orang nomor dua di NTB ini. (nas)

ada 56,988 masyarakat yang belum tergabung dengan Pokmas untuk proses pembangunan RTG. Kedua, belum tuntasnya validasi data anomali penerima bantuan sesuai yang diwajibkan oleh BNPB karena berpotensi bermasalah.

“Maka untuk itu, kami dari Pemprov NTB mengharapkan, Kementerian dan Lembaga yang akan bahas ini, agar perpanjangan masa transisi darurat sampai 25 desember 2019,” harapnya.

Sebab jika masa transisi diperpanjang, Khalik menjamin pelaksanaan pekerjaan RTG bisa mencapai 100 pers-

en, atau paling tidak mengdekati tuntas jelang 25 Desember.

Mengingat sebutnya, saat ini pembangunan rumah rusak ringan dan sedang pada angka 76,74 persen, sedangkan rumah rusak berat sudah mencapai 87,40 persen. Terlebih, saat ini masyarakat sebagian masih ada yang tinggal di hunian sementara. ”Jadi sebagaimana harapan kami, rumah yang sedang proses dan yang belum bisa dilanjutkan pembangunannya memakai DSP. Sehingga tidak ada yang terputus dari proses rehab rekon yang sudah berjalan di NTB,” pungkasnya. (ars)

Rehabilitasi IC Dianggarkan Rp3 Miliar Dari Hal. 1 Pengerjaan proyek ini sempat molor dari batas kontrak. Seharusnya, proyek ini harus tuntas 25 Desember 2017.

Akibat molornya pengerjaan proyek tersebut, kontraktor kemudian dikenakan denda.

Ditanya penyebab tidak berfungsinya air mancur tersebut. Azhar hanya menjawab akibat bencana.’’Karena bencana,’’ katanya singkat.

Azhar menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi IC pascabencana sebenarnya Rp10 miliar. Tetapi tahun ini hanya dialokasikan Rp3 miliar.

Dengan anggaran sebesar Rp10 miliar, maka bagian atap juga akan bisa diperbaiki. Tetapi dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar, maka tidak semua bagianbagian yang rusak akibat gempa dapat diperbaiki.

Namun, ia mengatakan dengan anggaran sebesar Rp3

miliar tersebut, selain untuk memperbaiki dinding yang retak dan rusak, juga akan dipergunakan untuk memperbaiki taman dan air mancur.

Sementara itu, terkait dengan pengembangan IC ke depan, Azhar mengatakan pada 2020 mendatang direncanakan untuk penyelesaian gedung pendidikan dan penataan pusat kajian Islam di Masjid Attaqwa Mataram. Namun, berdasarkan hasil rapat pekan lalu, rencana penyelesaian gedung pendidikan dan pusat kajian Islam IC tersebut akan melihat kemampuan APBD. Ia menyebutkan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) terkait rencana pembangunan gedung pendidikan dan pusat kajian Islam IC NTB. Namun yang jelas, kata Azhar, pada 2020 akan dilakukan pemagaran areal IC dan penataan taman. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. (nas)

Polda NTB Bidik Hibah Bansos Pemprov NTB 2018 Dari Hal. 1 Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes. Pol. Syamsuddin Baharudin menyebutkan, sudah memerintahkan Subdit III Tipikor untuk mengumpulkan bahan keterangan dan data. ‘’Kita siap usut. Informasinya ini kita tindaklanjuti,’’ tegasnya kepada Suara NTB, Selasa (20/8) kemarin.

Dia menjelaskan, langkah awal yang ditempuh yakni mengumpulkan data dan keterangan. Upanya bisa berupa klarifikasi pihak-pihak yang terkait, seperti pejabat Pemprov NTB, anggota DPRD Provinsi NTB, kemudian pihak penerima Bansos. ‘’Kita mulai dengan penyelidikan dulu. Klarifikasi, verifikasi,’’ ujar Syamsuddin.

Informasi dihimpun Suara NTB, Bansos disalurkan sesuai SK Gubernur NTB tahun 2018 tentang hibah kepada badan/lembaga/organisasi untuk berbagai bidang penyelenggaran urusan pada sejumlah OPD Provinsi NTB. Khusus untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, sebanyak 27 kelompok diputuskan mendapat Bansos dengan nilai beragam. Mulai dari Rp7 juta per kelompok sampai Rp100 juta. Dana Bansos untuk 12 kelompok diantaranya diduga belum cair sampai tahun 2019 ini.

Dana Bansos yang belum terbayar itu didominasi berasal dari anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB. Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB H. Humaidi sebelumnya menyebut sebesar Rp8,5 miliar Bansos dari Pokir belum dibayar.

Humaidi mengaku Pemprov NTB beralasan tidak membayar Bansos itu karena kondisi defisit keuangan daerah tahun 2018 lalu. ‘’Kalau kondisi APBD kita defisit maka yang paling gampang kita hapus adalah belanja hibah Bansos,’’ jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmudzi mengaku sudah mendesak Pemprov NTB untuk menerbitkan surat utang atas dana Bansos yang urung cair tersebut. Hibah Bansos tahun 2018 diantaranya juga meliputi bantuan un-

tuk masjid, pondok pesantren, dan perbaikan tempat ibadah.

Berdasarkan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun 2018, belanja Bansos tercatat sebesar Rp8,77miliar dari total belanja tidak langsung sebesar Rp1,569 triliun.

Terpisah, Kejaksaan Tinggi NTB juga membuka kemungkinan menyelidiki dana hibah Bansos Pemprov NTB senilai Rp15 miliar tahun 2018.

Jika ada indikikasi awal ada unsur pidana, bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Menurut juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, bisa saja penyelidikan dimulai pihaknya melalui bidang Pidsus. Namun ia mencermati, terkait masalah hibah Bansos tahun 2018 tersebut, harus didalami lebih jauh karena anggarannya belum turun. Sehingga sementara ini pihaknya menunggu laporan masyarakat yang merasa dirugikan. ‘’Kami menunggu laporan masyarakat dulu. Sebab saya cermati, ini belum ada dananya (Bansos). Terkecuali pertanggujawabannya ada dan dananya ada,’’ ujar Dedi Irawan, Selasa (20/8).

Jika peluang penyelidikan dari kwitansi yang ditandatangani kelompok? Menurutnya, itu hanya sebatas kelengkapan administrasi. Sehingga, kalau pun diusut, menurut Dedi harus dicermati konteks penggunaan anggaran. ‘’Sebab dananya belum ada jelas tidak masuk unsur korupsi. Terkecuali kwitansi ditandatangani oleh masyarakat dan di buku kas daerah jelas ada pengeluaran keuangan, maka baru dapat dikatakan terjadi suatu peristiwa pidana,’’ tandasnya.

Ditanya soal laporan pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan karena Bansos belum dicairkan, dipastikannya belum ada yang masuk. Kendati demikian, dia mempersilakan masyarakat dari kalangan manapun, termasuk penerima bantuan menyampaikan laporan dengan bukti-bukti jelas. Tujuannya, agar mudah dilakukan penyelidikan. (why/ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 21 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 telah 23 tahun berorganisasi menurutnya harus memenuhi digelar di arena Musda.

Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 beberapa kriteria. BerintegriHj Baiq Diyah Ratu di IWAPI. Pesannya, sinergi IWAPI 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 tas + 3 O + N + A. Maksudnya, Musda ke – IV tahun 2019 Ganefi kembali mendapat dengan PKK, serta BKOW 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 kepercayaan untuk kedua yang dilaksanakan dari pagi 3 O adalah memiliki Otak akan semakin kuat. Mengi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 kalinya memipin DPD Ika- hingga sore hari, Selasa (20/ yang cedas/pintar. Memiliki ngat, IWAPI memiliki peran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 tan Wanita Pengusaha In- 8) di gedung Sangkareang kan- Ongkos (kuat financial), dan sangat strategis dalam bany1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 donesia (IWAPI) Provinsi tor gubernur adalah momen memiliki Otot (Tangguh ak hal. Juga turut hadir, jaja1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 NTB. Ia dipilih secara ak- bersejarah. Selama pelaksan- menangani persoalan di ran Kadin NTB, dan stake1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 lamasi menjadi nakhoda aan Musda, Ketua Umum lapangan). Memiliki Network- holders lainnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 organisasi ini untuk periode IWAPI, Nita Yudi beserta ja- ing (jaringan) serta Amanah, Sementara BDRG menga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 jarannya mengikuti setiap serta siap melayani. Kriteria takan, sangat berharap IWAkedua, 2019-2024.

Bersama Istri Gubernur NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Periode pertama, 2014- tahapan Musda secara seksa- ini ia percayakan ada di BDRG. PI NTB meregenerasi saat membuka pameran produk di Musda IWAPI NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Pada pelaksanaan Musda kepemimpinan. Ia yakin, 2019 ia telah tuntaskan. ma, hingga final.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Biasanya, dalam setiap ini, Wakil Gubernur, Dr. Hj. masih banyak kader-kader Karena dilihat ketokohan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 nya, pengabdiannya kepada Musda, ketua umum IWAPI Sitti Rohmi Djalillah sekali- yang lebih baik. Membawa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 masyarakat, kepada anggo- hanya membuka kegiatan, gus sebagai pembuka acara. IWAPI pada perubahan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ta IWAPI dan kepada or- atau mewakilkan. Tapi tidak Wagub menyampaikan apre- lebih baik. Apa dikata. Ia te1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ganisasi, 9 DPC IWAPI di dengan Musda IWAPI di NTB siasi dan terimakasih pemer- lah dimandatkan, diberi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 kabupaten/kota di NTB tahun ini. Sejak sebelum Mus- intah daerah atas kontribusi amanah kembali sebagai Ket1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 (Suara NTB/bul) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 membulatkan suara. da dimulai, Nita Yudi bahkan IWAPI mendukung pemerin- ua DPD IWAPI NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Baiq Diyah Ratu Ganefi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 tah dalam pembangunan di kerap menyebut BRDG dipilMendaulatnya kembali Salah satu program yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 memimpin IWAPI NTB ih langsung secara aklamasi. daerah selama ini. direncanakan, memperkuat Selain itu, pelatihan-pel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Ia mengharapkan terjalin IWAPI membentuk kader- atihan pasar digital akan diIa sangat mempercayai lima tahun kedepan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Rencananya, Baiq Diyah kepemimpinan BDRG mem- hubungan yang makin lebih kader millennial untuk men- intenskan di setiap DPC. “Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Ratu Ganefi, atau akrab bawa IWAPI NTB mendukung baik. Dan IWAPI diminta ter- gakselerasikan perubahan za- mua anggota IWAPI harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 disapa BDRG, akan dilan- pemerintah dalam pemba- us berperan aktif mendukung man. “Saya memperogramkan melek teknologi,” demikian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 program-program unggulan memperluas tik khusus oleh Ketua DPP ngunan. program Ratu Ganefi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 “Saya lihat bu Ganefi ini daerah menuju “NTB Gemi- wirausaha melalui program IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA Secara bersamaan, Ratu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 pada Rekernas di Sura- hubungannya sangat bagus lang”. Istri Gubernur NTB, Hj. goes to campus. Adik-adik kita Ganefi juga mengukuhkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 baya, Jawa Timur dalam dengan pemerintah daerah Niken Zulkieflimansyah juga di kampus kita latih menjadi kepengurusan tiga DPC IWA1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 waktu dekat. BDRG, anggo- dan stakeholders. Dan ini tidak tak ketinggalan. Ketua PKK wirausaha dan mereka akan PI, DPC Lombok Utara, Lom- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menerima cin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Provinsi NTB ini turut mem- kita tarik menjadi anggota bok Tengah dan Sumbawa deramata dari Ketua DPP IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA di dampingi ta DPD RI Perwakilan NTB mudah,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Menjadi Ketua IWAPI buka kegiatan pameran yang IWAPI,” ujarnya. ini sejak menjadi anggota, Barat. (bul/*) Ketua DPD IWAPI NTB,Hj. Baiq. Diyah ratu Ganefi (dua dari kiri) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Ratu Ganefi Didaulat Lagi Pimpin DPD IWAPI NTB

Isu Merkuri Diduga Ingin Jatuhkan Pariwisata Sekotong Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) asal Sekotong angkat bicara soal isu merkuri yang kembali mencuat di permukaan. Kalangan DPRD menilai isu tersebut untuk menjatuhkan pariwisata daerah Sekotong. Padahal saat ini kondisi penambangan di kawasan Sekotong sudah sangat berkurang dengan perkembangan pariwisata Lombok yang kini semakin maju.

“Sekotong diberitakan bahwa padinya sudah tidak bisa dimakan, ikannya juga.

Ini namanya apa? penghacuran terhadap Sekotong. Terutama sekali pariwisatanya

yang sedang menggeliat,” kritik anggota DPRD Lobar Fraksi PPP, Abdul Majid yang

Utamakan Keselamatan Anak dari Bahaya Eskalator Mataram (Suara NTB) Salah satu perusahaan global elevator dan eskalator yang ada di Indonesia, KONE dalam acara “KONE Safety Campaign for Children–Safety Riding Elevator and Escalator” (KSCC-SREE) di Lombok Epicentrum Mall (LEM) bertujuan mengajak masyarakat utamakan keselamatan saat menggunakan elevator dan eskalator.

Pada Minggu (18/8), manajer direktur KONE Indonesia, Yandy Januar menilai kesela-

matan merupakan aspek prioritas bagi KONE, termasuk juga keselamatan para pengguna elevator dan eskalator.

Saat menaiki elevator dan eskalator ungkap Yandy, yang pertama dalam bayangan masyarakat adalah kemudahan akses. Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan saat menaiki elevator dan eskalator yaitu keselamatan tetap jadi yang utama.

Dalam acara KSSC-SREE, Yandy berkomitmen memperkuat budaya penggunaan

(Suara NTB/viq)

KESELAMATAN - Diskusi tentang keselamatan penggunaan elevator dan eskalator dengan media, pihak LEM dan KONE salah satu perusahaan elevator dan eskalator di Indonesia pada Minggu (18/8) di atrium LEM.

elevator dan eskalator dengan aman terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak. Menurut Yandy, kecelakaan yang kerap terjadi pada elevator dan eskalator dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dengan keselamatan saat menggunakan eskalator.

Dia mencontohkan, tali sepatu yang masuk dalam eskalator atau rok bagi perempuan. “Hal inilah yang harus kita edukasi. Bagaimana agar tidak ada kecelakaan saat naik eskalator,” tururnya kepada Suara NTB. Dalam sejarah penggunaan elevator dan eskalator pada sebuah hotel dan mal, kecelakaan sering terjadi akibat kurangnya papan informasi yang dibuat atau ditempel oleh petugas mal dan hotel. “Misalnya pemberitahuan kepada yang menggunakan sepatu bertali untuk hati-hati, atau kepada yang menggunakan gaun atau rok saat naik eskalator untuk mengutamakan safety. Tidak hanya itu, bagi ibu-ibu yang membawa anaknya juga harus selalu safety,” jelas Yandy.

Dengan mengajak ratusan anak-anak dan orang tua pengunjung mal untuk ikut andil dalam acara KSCC-SREE tersebut dinilai mampu menekan angka kecelakaan pada penggunaan elevator dan eskalator. “Untuk anak-anak kita ajak untuk belajar menggunakan elevator dan eskalator yang benar dan aman dengan cara yang menyenangkan dengan peragaan,” ungkap Fitranto Wibowo, Operation Manajer dari LEM. Dikarenakan pentingnya keselamatan dalam menggunakan escalator maka KONE & LEM bekerja sama untuk mengadakan acara ini.

Dalam acara ini KONE & LEM mengajak partisipasi dari pengunjung mall dan sekolah – sekolah. Tidak hanya Edukasi, berbagai acara hiburan pun menjadi rangkaian dari acara ini.

Penggunaan elevator dan eskalator dengan aman diharapkan dapat terus dilakukan dan menumbuhkan budaya penggunaan elevator dan eskalator yang baik dan aman. “Kami berharap acara ini dapat mengedukasi masyarakat, terutama di daerah Lombok, dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan penggunaan elevator dan eskalator terutama bagi anak-anak dan orang tua,” kata Yandy.

Yandy menerangkan, kecenderungan peningkatan kecelakaan pengguna dikarenakan minimnya kesadaran pengguna eskalator dan elevator.

“Kadang pengunjung suka bermain di elevator dan eskalator. Inilah yang mengakibatkan kecelakaan di samping kelalaian,” tegas Yandy. (viq)

dikonfrimasi, Selasa (20/8).

Bukan tanpa alasan mengapa pegiat pariwisata asal Buwun Mas ini menuding ada oknum yang sengaja menyebar isu merkuri itu.

Pasalnya, dengan akan berkembangnya KEK Mandalika dan MotoGP, tentunya Sekotong akan menerima dampak positif dari berkembangnya kawasan Mandalika tersebut.

Meski pria asal Desa Buwun Mas itu tidak membantah merkuri ada di lokasi itu, namun harusnya ada edukasi dan pemberdayaan yang diberikan

kepada masyarakat sebagai kunci untuk menghilangkannya.

“Bukan malah dengan kampanye hitam yang sengaja menjatuhkan Sekotong. Justru sekarang perkembangan ini sudah kendor, tidak seperti dulu lagi. Kenapa isu ini kemudian mencuat, ada apa di balik ini semua ?” katanya.

Justru secara pribadi ia melihat adanya oknum yang berniat menjatuhkan pariwisata Sekotong. Lantaran, isu itu justru booming sekarang di saat pariwisata sekotong tengah maju.

Iapun mengaku sangat keberatan dengan adanya pernyataan isu merkuri itu. “Ini (akan menjatuhkan) Lombok Barat secara umum, karena masa depan pariwisata Lobar itu ada di Sekotong,” imbuh pria yang lama bergelut sebagai guide ini. Selaku pelaku pariwisata ia mengaku sudah lama mengedukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan jabatan barunya yang kini sebagai anggota DPRD, ia akan terus membenahi pariwisata Sekotong. (her)

(Suara NTB/her)

H. Abdul Majid