Edisi 21 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 109 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 21 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kilas Balik 9 Tahun Lombok Utara

Menguji Konsistensi Memperbaiki Derajat Kesejahteraan Masyarakat KABUPATEN Lombok Utara (KLU) pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Lima kecamatan di KLU yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, dan Pemenang, masuk kedalam 15 kecamatan di Lobar ketika itu. Hingga diterbitkannya Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor RU.02/8231/ DPR-RI/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Usul DPR mengenai 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999. Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok

Utara akhirnya terwujud dengan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, melalui UU Nomor 26 tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Sebagai tindak lanjut, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara yang dipercayakan kepada Drs. H. Lalu Bakri. Di usia ke 9, KLU telah dipimpin oleh lima orang bupati. Pertama dipimpin oleh Pjs. Drs. H. Lalu Bakri, dilanjutkan dengan Pjs. H. Ridwan Hidayat. Masuk Pilkada 2010, KLU dipimpin Bupati dan Wakil Bupati definitif pertama pada sosok, H. Djohan Sjamsu, SH., - dan H. Najmul Akhyar, SH. MH. Bersambung ke hal 15

BPKP Awasi Empat Proyek Strategis Nasional di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengerjaan empat proyek strategis nasional yang ada di NTB. Proyek-proyek strategis nasional ini diketahui bernilai triliunan rupiah. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Dr. Nurdin, Ak., MBA, CFrA menyebutkan, empat proyek strategis nasional tersebut. Di antaranya, proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah. Kemudian,

din saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB dari pejabat yang lama Dr. Bonardo Hutauruk ke pejabat yang baru, Dr. Ayik Riyanto di Kantor Gubernur, Kamis (20/7) siang kemarin. Ayik Riyanto sebelumnya merupakan salah satu Kepala Bidang di BPKP Pusat. Sementara itu, Bonardo dimuta-

sus. Dengan nilai pengamanan aset sebesar Rp 11,8 miliar. Dalam kurun waktu 20162017 juga telah dilakukan 77 pemberian keterangan ahli atas permintaan peyidik Kejaksaan dan Kepolisian. ‘’Serta pemberian keterangan ahli di persidangan tindak pidana korupsi,” ungkapnya. Ia menjelaskan periode lima tahun BPKP berkiprah di NTB, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan semakin membaik. Bersambung ke hal 15

LPSK Temui Saksi Pelapor Kasus K2 Dompu

TO K O H Titik Bebas Pungli PUNGUTAN liar (Pungli) bisa terjadi karena hubungan timbal balik antara pelaku oknum di instansi pemerintah dengan masyarakat penerima layanan. Faktor kebutuhan masyarakat ini jadi celah oknum untuk menarik uang dengan nilai tertentu. Menghindari praktik pungli, harus ada kesadaran dari ke dua pihak. ‘’Karena sekarang yang dibutuhkan tidak sekadar menindak. Jadi harus membangun kesadaran masyarakat supaya tidak ada pungli lagi di sekitarnya,’’ kata Wakil Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Drs. M. Ghufron, MM,MSi. (Suara NTB/ars) Kesadaran itu menurutnya, M. Ghufron harus dimulai dengan memangkas hubungan timbal balik pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Masyarakat penerima pelayanan, harus memastikan mendapatkan haknya tanpa harus membayar sepeser pun kepada petugas. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Belum Terima DD BEBERAPA hari menjelang batas waktu penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana desa (DD) tahap I pada 24 Juli mendatang, masih ada enam desa di NTB yang belum menerima DD. Penggunaan DD tahap I diprediksi tak akan mampu terserap seluruhnya hingga batas waktu yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan tersebut. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) telah meminta Kepala Desa (Kades) untuk membuat surat pernyataan mengenai pelaksanaan proyek-proyek fisik yang tidak bisa tuntas hingga 24 Juli. Hal tersebut dikatakan Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, H. Rusman, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (20/7) siang kemarin. Bersambung ke hal 15 H. Rusman (Suara NTB/dok)

proyek pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat. Serta, proyek pembangunan bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu. ‘’Pengawasan dan pendampingan BPKP dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut agar penyelesainnya baik dan lebih cepat,’’ ujar Nur-

si menjadi Kepala BPKP Perwakilan Banten. Nurdin menambahkan, selain melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis nasional yang ada di NTB, pihaknya juga membantu Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah ini dalam penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi. Ia menyebutkan, dalam kurun 2016-2017, kasus yang ditangani melalui audit investigasi dan penghitungan kerugian negara sebanyak 18 ka-

Dompu (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI yang melakukan perlindungan terhadap pelapor kasus dugaan korupsi pengangkatan CPNS K2 Dompu akan memperpanjang perlindungan terhadap tiga saksi pelapor. Status kepegawaian tiga pelapor yang diputus kontrak juga tengah diperjuangkan kembali. Perwakilan LPSK yang diwakili Ndaru Utomo dari Divisi Pemenuhan Hak LPSK, Kamis (20/7) mendatangi kedia-

man Syamsuddin, SE alias Some di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Dompu untuk menemui tiga orang pelapor kasus K2 Dompu. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam lebih itu, juga untuk meminta dokumen SK pertama dan terakhir pengangkatan ketiganya sebagai honorer daerah. Dokumen SK tersebut sebenarnya sudah diterima LPSK. Tapi karena kondisinya yang kabur dan tidak jelas, sehingga diminta kembali. Bersambung ke hal 15

TEMUI PELAPOR - Perwakilan LPSK saat menemui tiga orang pelapor di kediaman Syamsuddin alias Some di Salama, Kelurahan Bada, Dompu, Kamis (20/7) kemarin.

(Suara NTB/ula)

Kecamatan Sekotong Libatkan Kejaksaan dan BPKP

Gelar Bimtek Siskeudes bagi Aparatur Desa Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan penatausahaan administrasi keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM para kepala desa dan para aparatur desa khususnya bendahara dan operator komputer desa yang langsung bersentuhan dengan Siskeudes. Selain itu, kegiatan ini termasuk upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap desa di wilayah Sekotong. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

BIMTEK - Camat Sekotong, L. Ahmad Satriadi membuka Bimtek Siskeudes di Kantor Camat setempat, kemarin.

Kadis LHK dan Mantan Kadis Kehutanan Dipanggil Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si mengaku sudah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong terkait kasus penerbitan sertifikat diduga ilegal di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh, Lombok Timur (Lotim). Dalam kasus ini, Kejari Selong telah menetapkan mantan Kepala Dishut NTB, Ir. AP, M.Si dan dari PT. APC sebagai tersangka. Madani mengatakan, sejumlah mantan Kepala Dishut NTB, seperti Hj. Hartina, MM juga dipanggil Kejaksaan untuk memberikan keterangan mengenai kasus yang terjadi di Sekaroh. “Sudah sebagian dipanggil Kejaksaan. Madani Mukarom Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

Satgas Usut 15 Kasus Dugaan Pungli di NTB Mataram (Suara NTB) Satgas Saber Pungli Provinsi NTB sedang memantau sejumlah titik rawan pungli di daerah. Ada 15 sektor yang masuk dalam catatan kelompok kerja (Pokja) intelijen yang diduga menjadi ‘’tradisi’’ pungli melibatkan oknum petugas. Beberapa sektor yang tidak asing jadi ladang pungli masuk dalam catatan Pokja Intelijen. Mulai dari sektor parkir, layanan pendidikan di sekolah, Prona, tarif pelabuhan, juga pelayanan pemberangkatan dan pemulangan TKI. Di luar itu, ada kasus baru seperti dugaan pungli perekrutan pegawai baru, pungli galian C pada penambangan pasir, pungli program paket sandang pangan serta pungutan kebersihan. Dari 10 sektor itu, tim pokja saat ini sedang mengusut 15 penyelidikan. Karena satu sektor, bisa lebih dari satu target. Sedangkan yang sudah masuk tahap penindakan berdasarkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), tercatat mencapai 20 kasus

dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di kabupaten dan kota. (lihat tabel). Dari 20 kasus itu, hanya Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Bima yang nihil hasil OTT. Selebihnya dari Satgas Saber Pungli Provinsi dan UPP lainnya sedang penyidikan, sebagian sudah dilimpahkan tahap dua, bahkan sudah ada yang disidangkan. Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol. Drs. Ismail Bafadal, MH mengaku terus mengevaluasi kinerja tim Saber tidak hanya di bawah pimpinannya, juga UPP di daerah. ‘’Laporan OTT agar bisa lebih dioptimalkan, berdasarkan dari penyelidikan dan laporan masyarakat. Sebab saya yakini banyak laporan, artinya masih banyak terjadi pungli,’’ kata Ismail Bafadal menjawab Suara NTB usai menjadi pemateri dalam Sosialisasi Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, Rabu (20/7). Bersambung ke hal 15

Sumber : Satgas Saber Pungli Provinsi NTB

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

Halaman 2

PARLEMENTARIA

Perda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mataram Ditetapkan

(Suara NTB/ist)

Dari kiri ke kanan, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., saat menghadiri rapat paripurna penetapan perda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram. Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menetapkan Perda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram dalam rangkaian rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., di DPRD Kota Mataram, Senin (17/7). Rapat paripurna itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, mewakili Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB menyampaikan alasan diajukannya raperda tersebut. Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa untuk mendukung keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dalam rangka peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah melalui penguatan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD sebagai representasi dari masyarakat di daerah,

Dibangun Bertahap SETELAH lama bekerja dalam kondisi was - was. Pemkot Mataram akhirnya mulai membangun Kantor Lurah Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela. Pembangunan kantor di atas lahan seluas lima are melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi mengatakan, proyek pembangunan kantor lurah sudah mulai dikerjakan oleh pihak ketiga. Rekanan baru mengerjakan bagian pondasi. Proyek ini akan dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. “Untuk tahun ini cuma bangun pondasi dulu sama tiang - tiangnya saja,” kata Syamsudi. Pembangunan kantor tambahnya, dipindah ke Perumnas. Keputusan ini berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat. Warga telah lama meminta agar pelayanan kantor lurah lebih dekat, karena kebanyakan masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan adalah warga di Perumnas. Selama proses pembangunan pelayanan administrasi dipindah. Pihaknya sementara waktu menyewa rumah milik warga. Karena, gedung kantor yang lama sudah tidak layak. “Ndak jauh kok dari kantor semula,” tuturnya. Syamsudi menuturkan, kondisi kantor lama yang ditempati saat itu kondisinya parah. Tembok retak dan struktur tanah berubah. Ia mengkhawatirkan apabila ditempati untuk pelayanan bisa jadi malapetaka bagi petugas termasuk masyarakat. Karena, sewaktu - waktu tembok roboh dan tanah akan amblas. “Setiap gempa semakin besar retaknya,” akunya. Terkait pelayanan, ia mengklaim tetap berjalan normal. Masyarakat melalui kepala lingkungan diinformasikan bahwa kantor kelurahan dipindah. Masyarakat pun cukup mengerti dan aksesnya tidak tidak jauh dari tempat semula. Syamsudi memiliki keinginan jika proyek pembangunan kantor lurah dikerjakan bertahap. Pemkot Mataram melalui Bagian Pemerintahan diharapkan bisa mengusulkan tambahan anggaran di APBD Perubahan. Hal ini berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran. Terlalu lama menyewa jelas akan membutuhkan anggaran tambahan. “Iya, mudah - mudahan ada tambahan anggaran di ABT,” harapn y a . (cem)

Syamsudi (Suara NTB/dok)

tidak terlepas dari keberadaan dan kualitas sumber daya manusia, integritas, serta kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Untuk menunjang hal tersebut, perlunya dukungan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas kewajaran, rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan untuk mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang

memadai diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme keseimbangan dan mitra antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ditempat yang sama, Sekretaris gabungan komisi-komisi DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menguraikan, hasil pembahasan terhadap Raperda tersebut tercermin dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Baik dari Gabungan Komisi-komisi Dewan maupun dari Eksekutif yang telah disepakati dan yang merupakan intisari dari substansi Raperda tersebut, sebagai berikut: 1. Pembentukan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD; b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD; c. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pe-

merintahan dan pembangunan daerah; dan d. mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 2. Pemberian Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efisien. 3. Standar kinerja DPRD tercermin ke dalam pelaksanaan 3 fungsi DPRD, yang terdiri atas fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (legislasi), anggaran, dan pengawasan, serta ke dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, yang dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan DaerahtentangAPBDyangdiajukan oleh Walikota; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; c) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d) Menetapkan pokokpokok pikiran DPRD dalam rangka memberi-

kan masukan, saran dan pandangannya di dalam penyusunan ABPD; e) Melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuanganolehBadanPemeriksa Keuangan; dan f) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penentuan besaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian dan belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang pembayarannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah; 5. Pengelolaan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam pidatonya, memuji kinerja dan produktifitas Anggota Dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal penyusunan Raperda Inisiatif DPRD telah berjalan dengan sangat baik, yaitu ditandai dengan banyakn-

ya Raperda Inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemperda dan telah berhasil ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menginisiasi Raperda Inisiatif, telah bersifat aspiratif dan responsif. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diharapkan kualitas, produktifitas, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Angggota Dewan dalam dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan optimal. Selain itu, tujuan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan ditetapkannya Perda ini dijadikan sebagai dasar penganggaran terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggta DPRD dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang tentunya tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran, rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas serta sesuai dengan kemampuan pembiayaan keuangan daerah. (fit/*)

Belum Ada Kejelasan Realisasi Investasi Pengusaha Korsel Mataram (Suara NTB) – Pada akhir Januari lalu, pengusaha asal Korea Selatan memaparkan rencana investasinya dalam bidang pengolahan sampah di hadapan Wakil Walikota Mataram dan SKPD terkait. Namun hingga pertengahan tahun ini, belum ada kejelasan terkait realisasi investasi tersebut. Dikonfirmasi perihal ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pengusaha asal negeri ginseng tersebut cukup serius untuk menanamkan modalnya di Mataram. Mereka juga telah sanggup mengeluarkan uang jaminan kepada Pemkot Mataram. Hanya saja, kata Mohan, pihaknya tidak mau serampangan dengan langsung menerima begitu saja rencana investasi tersebut. Pemkot Mataram harus berkoordinasi dengan banyak pihak karena ini juga menyangkut hubungan antar negara.

“Mereka sudah siap memberikan money guarantee. Artinya ada keseriusan tapi kita enggak mau serampangan. Ini juga kaitannya dengan g to g (goverment to goverment),” jelasnya, Kamis (20/7). Dalam rencana investasi ini, pengusaha Korea Selatan

tidak hanya sebatas menjalin hubungan dengan Pemkot Mataram tapi juga pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah pusat. “Jangan sampai kita melampaui kewenangan kita. Ini juga kaitannya dengan hubungan bilateral kedua negara,” kata Mohan.

Ia menyampaikan setelah pengusaha Korea tersebut sanggup mengeluarkan uang jaminan, mereka mendesak Pemkot Mataram segera menerbitkan perjanjian komitmen atas rencana investasi tersebut. Namun Pemkot Mataram belum menyanggupinya sebelum melihat dan mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi investor ini. “Kita lihat dulu syarat-syaratnya. Kita dalami dulu supaya jangan keliru nanti terkait prosedur persyaratan yang bisa jadi pertimbangan. Jangan nanti Pemkot Mataram ini seperti negara dalam nega-

ra. Ini kan antar negara. Mereka juga merepresentasikan Pemerintah Korea Selatan,” paparnya. Ia menambahkan Pemkot Mataram juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk rencana investasi ini. Pengusaha di bawah bendera HANVIT Power Corporation Korea itu berencana mengolah sampah di Kota Mataram menjadi energi listrik. Mereka berencana membangun proyek “MSW Power Plant 600 TPD” dengan menggunakan nama perusahaan HANKI Industrial Co, Ltd. (ynt)

Evaluasi Program KKBPK

DPPKB Bina Kader KB

(Suara NTB/ist)

MENYIMAK - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyimak delegasi Pemerintah Jerman saat bertemu di ruang kerjanya, Kamis (20/7). Pemkot Mataram meminta tambahan bantuan alat peringatan dini bencana kepada Pemerintah Jerman.

Pemkot Minta Tambahan Bantuan Mercusuar Peringatan Dini Bencana pada Jerman Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram termasuk salah satu daerah rawan bencana, salah satunya tsunami. Di wilayah pesisir Mataram telah dipasang alat peringatan dini bencana yang merupakan bantuan dari Pemerintah Jerman. Namun alat yang dipasang baru satu di pesisir yang memiliki panjang 9,1 kilometer. Karena itulah Pemkot Mataram meminta tambahan bantuan alat peringatan dini kepada delegasi Pemerintah Jerman yang bertemu dengan Wakil Walikota Mataram, Kamis (20/7). “Kita di sini daerah rawan juga meskipun tidak terlalu tinggi kerawanan kebencanaannya. Kita minta lagi, karena kita punya satu suar di sini yang menjadi early warning system kita,” jelas Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Menurutnya dengan panjang pesisir 9,1 kilometer, satu

alat deteksi dini bencana tersebut tak cukup untuk mencakup seluruh wilayah. Sehingga alat tersebut perlu ditambah untuk dapat mencakup semua wilayah di sepanjang pesisir itu. “Saya meminta lagi mengingat panjang area kita 9,1 kilometer. Saya minta di-support lagi paling tidak tiga titik supaya ideal sehingga bisa menjangkau atau meng-coverage satu distrik,” ujarnya. Kedatangan delegasi Jerman tersebut juga dalam rangka mengevaluasi program-program yang pernah mereka luncurkan beberapa waktu lalu di Kota Mataram khususnya berkaitan dengan mitigasi bencana. “Itu yang mau dia coba kroscek langsung sudah sejauh mana pelaksanaannya,” ujarnya. Selain itu mereka juga ingin melakukan kajian ulang untuk mengetahui apa saja program atau proyek yang perlu diintervensi di Kota Mataram, terma-

suk juga di Lombok Utara yang menjadi lokasi proyek mereka. “Mereka juga mau lakukan kajian ulang kira-kira apa lagi project yang bisa mereka intervensi di Mataram, di sepanjang pantai 9,1 kilometer ini karena di Kota Mataram sepanjang 9,1 kilometer ini termasuk daerah rawan meskipun tidak terlalu, yang paling rawan itu KLU karena tingkat patahannya lebih besar makanya project-nya dia kebanyakan di KLU,” tambah Mohan. Pemerintah Jerman juga merekomendasikan ada zonasi dimana tidak boleh berdiri bangunan khususnya di sekitar titik yang rawan tsunami. Menurut Mohan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan pihaknya yang tertuang dalam Perda RTRW. Perihal itu juga yang dipertanyakan delegasi tersebut kepada Pemkot Mataram sejauh mana tindak lanjutnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kota Mataram tidak luput dari kontribusi para kader KB. Mereka terus melakukan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya ProgramKKBPK,sehinggadiKota Mataram target peserta KB baru sebanyak9.766akseptor dan sampai Bulan Juni telah dicapai 79,55 persen dan juga dengan peserta KB aktif/ulangan dari target 55.535 akseptor telah dicapai sampai dengan bulan Juni 98,91 persen. Keberhasilan program KB oleh tangan dingin Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Drs. Sutrisno membuktikan bahwa keseriusan para kader untuk selalu melihat dan memantau pasangan usia subur untuk mengatur kelahiran mereka. “Alhamdulillah, ini pertemuan kader sekaligus evaluasi program KKBPK,” katanya, Kamis (20/7). Demikian juga sambungnya, dengan para generasi muda selalu diberikan advokasi dan penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Ini dimaksudkan, agar para generasi muda merencanakan masa depannya melalui tingkatkan pendidikan, berkarya dan berprestasi. Sedangkan, kelompok-kelompok

kegiatan seperti kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R), serta Kelompok UPPKS ditingkatkan kualitasnya. Pihaknya, tidak hentinya melakukan Silahturahmi dengan kader KB pada semua kecamatan. Dengan harapan bahwa para kader KB selalu bersemangat dan ikhlas untuk memberikan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat. “Agar semua keluarga ikut KB, guna mengatur kelahiran yang sehat dan keluarga di Kota Mataram akan menjadi keluarga-keluarga yang tangguh dan berkualitas yang searah dengan Visi dan Misi Kota Mataram,” harapnya. Pada kesempatan itu, DPPKB juga memberikan penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda. Penyuluhan ini bekerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram. Penyuluhan narkoba disampaikan langsung oleh Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat agar kader KB juga dapat memberikan advokasi tentang bahaya narkoba bagi generasi muda dan dapat melaporkan aparat penegak hukum termasuk BNN apabila ada masyarakat di wilayahnya menggunakan narkoba. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno memberikan pengarahan kepada kader KB.

Jumat, 21 Juli 2017

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Sekaroh

Kejaksaan Periksa Mantan Bupati dan Kadis Hutbun Lotim

Selong (Suara NTB) – Mantan Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Sukiman Azmy, Kamis (20/7) mendatangi Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Lotim). Kehadiran Bupati Lotim periode 2008-2013 itu untuk diperiksa dalam kapasitasnya saksi pada kasus dugaan penyalahgunaan kawasan hutan lindung oleh PT APC. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan , Sukiman datang tepat waktu sekitar pukul 09.00 Wita dan keluar dari ruang pemeriksaan Kejari sekitar pukul 10.00 Wita. “Pak Sukiman sudah beberapa kali kita periksa dan selalu kooperatif,“ ucapnya. Dihadirkannya mantan Bupati Lotim itu karena kapasitasnya sebagai bupati yang mengeluarkan izin kepada PT APC yang beroperasi sejak tahun 2005. Penggunaan kawasan perairan tidak disoal pihak Kejaksaan. Akan tetapi, menjadi persoalan saat ditemukan ada bangunan di dalam kawasan hutan saat tim penyidik Kejari Lotim turun ke ka-

wasan hutan lindung Sekaroh. Tim penyidik menemukan dugaan pelanggaran hukum lain di atas kawasan hutan lindung Sekaroh selain persoalan adanya sejumlah sertifikat hak milik yang atas sejumlah lahan yang menjerat lima orang tersangka pada kasus lainnya. Izin pemanfaatan kawasan hutan itu diduga terbit era Sukiman Azmi menjadi bupati. Namun setelah dilakukan klarifikasi langsung, izin diberikan di luar kawasan hutan. Akan tetapi, pihak APC menggunakan kawasan yang tidak diizinkan ada bangunan. “Awalnya kita heran ada bangunan di dalam kawasan hutan, karenanya kita lakukan kroscek dan kita temukan ternyata tidak

ada izinnya,“ ucapnya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alat bukti dari penyidik Kejari Selong menetapkan PT APC sebagai tersangka. Tersangka lainnya adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi AP. Kasus dugaan penyalahgunaan lahan kawasan hutan lindung Sekaroh ini terus ditelisik Kejari Selong. Setelah menetapkan dua tersangka, pihaknya terus melengkapi keterangan-keterangan saksi lainnya. Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap para mantan kepala dinas di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Selain memeriksa mantan bupati, Kejari Lotim juga memeriksa mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

(Hutbun) Lotim saat itu, Ir. R. Mulyanto Tejokusumo. Pemeriksaan terhadap Mulyanto, kata Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan sudah dilakukan beberapa waktu lalu setelah mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut NTB), AP ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan bersamaan dengan beberapa mantan Kepala Dishut NTB dan pihak terkait lainnya yang beberapa di antaranya sudah memenuhi panggilan penyidik. "Untuk tersangka AP, semua mantan Kadishut NTB kita agendakan untuk diperiksa. Termasuk mantan Kepala Dinas Hutbun Lotim," ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Ir. R. Mulyanto Tejokusumo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim membenarkan jika dirinya sudah diperiksa oleh penyidik dari Pidsus Kejari Lotim sekitar tiga kali. Saat menjabat sebagai Kadis Hutbun Lotim, Mulyanto mene-

gaskan dirinya tidak mengetahui keberadaan PT. APC di kawasan hutan Sekaroh karena pada saat itu dirinya belum menjabat. PT APC saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan pemanfaatan hutan Sekaroh. "Diperiksa memang sudah sekitar tiga kali. Tapi saat itu pihak perusahaan (PT APC, red) sudah masuk, saat itu Kadis Hutbun dijabat Pak Sumartono," sebutnya, Kamis (20/7). Sementara, lanjutnya, waktu ia menjabat sebagai Kadishutbun Lotim pada 14 Mei 2006, pada saat itu pihak perusahaan sudah ada, sehingga pihaknya langsung mengkoordinasikan persoalan tersebut dengan Bagian Ekonomi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim. Ia mengingatkan bagian ekonomi walaupun dalam rangka peningkatan investasi dengan memberikan pihak investor masuk, namun sejumlah ketentuan dan

batasan harus tetap dipenuhi oleh pihak perusahaan. Hingga akhirnya setelah dilakukan penelusuran, tutur Mulyanto, ditemukan jika izin dari perusahaan asal Italia yang bergerak pada bidang budidaya mutiara hanya untuk di laut dan bukan di darat. Namun pada saat itu, pihaknya menyarankan kepada pihak perusahaan mengurus pinjam pakai kawasan hutan tersebut ke pihak terkait dalam hal ini ke kementerian melalui Badan Inventarisasi Hutan dan Pemetaan (Binhup). "Pada saat itu aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan masih di pinggir," tuturnya. Ketika dimutasi sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal dan digantikan Zaenal Abidin yang saat ini menjabat sebagai Kasat Pol PP Lotim, dirinya mengingatkan untuk menegur pihak perusahaan, karena sudah mulai melampaui batas dengan naik ke darat. Menurut-

(Suara NTB/yon)

R. Mulyanto Tejokusumo nya, apa yang dilakukan pihak perusahaan sudah menyalahi aturan. "Intinya saya tidak tahu bagaimana awal masuknya perusahaan itu. Perusahaan saya temukan sudah ada di kawasan hutan Sekaroh saat saya menjabat sebagai Kadishutbun Lotim," akunya. (rus/yon)

Mahasiswa UMY Gelar KKN di Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak 36 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Mahasiswa UMY ini akan menggelar KKN Mandiri Generasi Indonesia mengabdi. Secara resmi, KKN mahasiswa asal kota Gudeg ini dilepas oleh Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan. Bupati Lotim menyampaikan terima kasihnya kepada pihak UMY yang telah memilih Lotim, khususnya di Kecamatan Sembalun Desa Sajang sebagai lokasi KKN. Bupati melihat, perlu adanya atmosfir baru di antara mahasiswa, sehingga mampu membawa nilai positif dan kemajuan dalam kehidupan bersama. Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lotim, sebut bupati sebanyak 1,3 juta jiwa dan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat di NTB. Ali BD juga

berharap kepada peserta KKN harus lebih mempelajari ilmu tentang desa. “Jangan hanya memperhatikan fisik, tapi pelajari desa lebih dalam, sehingga kita mengetahui apaapa yang dibutuhkan di dokasi tersebut,” ujarnya. Selain itu, ujarnya, mahasiswa harus memiliki informasi dan dasar-dasar yang lengkap tentang desa tempatnya KKN. Pengenalan sosial pun perlu ditingkatkan di tengah-tengah masyarakat. UMY sebutnya merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkualitas dan berbobot di dunia. Para mahasiswa KKN diminta bisa memberikan tauladan yang baik bagi universitas yang ada di Kabupaten Lotim. Sementara Ketua rombongan KKN, Rahmat Ghifar Djulihardy dalam laporannya menyampaikan bahwa KKN akan dilaksanakan selama dua bulan ke depan. Mahasiwa peserta KKN dari UMY bertekad untuk mengabdi ke-

Dewan Dukung Dinas PUPR

(Suara NTB/rus)

PASANG ATRIBUT - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan melakukan pemasangan atribut KKN sebagai tanda dimulainya KKN Mandiri Generasi Indonesia Mengabdi UMY di Kabupaten Lotim, Kamis (20/7). pada bangsa dan negara tanpa memilih lokasi KKN. Rahmat juga berharap kritikan jika ada peserta KKN yang melakukan khilaf dan

kesalahan, “Kami mohon bimbingannya, sehingga mampu membawa nilai positif buat kita semua,” demikian pintanya. (rus)

UNSUR pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendukung anjuran yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, M. Zaldy Rahardian, ST., MT., dalam pelaksanaan aspirasi DPRD. Pimpinan DPRD setuju, jika dalam rangka mempercepat proses pembangunan fisik, Anggota Dewan yang menitip anggaran di SKPD agar berkoordinasi lebih dulu dengan dinas, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan. “Saya setuju dengan Pak Kadis. Teman – teman dewan pun dalam mengalokasikan anggaran aspirasi ke konstituen harus dibuat benar. Sesuai perencanaan harus dihitung dulu,” kata Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Kamis (20/7). Politisi Partai Gerindra KLU ini meminta agar Dewan yang menempatkan aspirasi tidak

(Suara NTB/ari)

Sudirsah Sujanto asal-asalan. Dengan menempatkan dana hanya Rp 35 juta sampai Rp 45 juta sebagaimana diungkap Kepala Dinas PUPR, diyakininya tak akan mengatasi persoalan. Bahkan jika dipaksakan, proyek bersangkutan tidak hanya tidak terselesaikan tetapi akan mengecewakan konstituen. Selain itu, ia menyarankan agar

dalam penyerapan aspirasi khususnya tuntutan fisik agar tidak menarik kesimpulan pada fisik yang diusulkan. Apakah dalam bentuk jalan, jembatan, ataupun penataan lingkungan. “Dewan pun harus melihat fakta lapangan, seberapa besar kebutuhan anggaran dan bentuk konstruksinya bagaimana,” sambungnya. Terlebih lanjut Sudirsah, SKPD teknis telah menyiapkan tenaga perencana yang bisa mendampingi DPRD untuk menghitung anggaran teknis kebutuhan proyek. “Mengalokasikan aspirasi itu kan tidak sekadar membagi-bagi roti. Cocoklah tidak bisa direalisasikan,” cetusnya. Selaku unsur pimpinan DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, mengaku akan mengajak anggota dewan duduk bersama menyamakan persepsi. Ia menginginkan agar dalam pemberian alokasi dana aspirasi, akan bermanfaat langsung bagi masyarakat. (ari)

Siti Rohmi Ajak Masyarakat Terus Bersyukur Selong (Suara NTB) – Untuk melihat langsung harapan masyarakat di tingkat bawah. Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd., menyempatkan diri untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat belum lama ini. Seperti yang dilakukan di Desa Madayin Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Siti Rohmi- sapaan akrabnya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Meski kondisi geografis di Desa Madayin tidak sesubur desa-desa lain khususnya di NTB. Namun, Siti Rohmi meyakini Allah SWT pasti memberikan sesuatu yang lebih. Misalnya tanah yang dikunjunginya yakni di Desa Madayin tersebut sangat cocok untuk budidaya buah sirsak, jambu mete serta komoditas lainnya yang nilai ekonomisnya tidak kalah saing dengan komoditas yang lain. Dengan sambutan hangat dari masyarakat setempat,

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Rektor Universitas Hamzanwadi Hj. Siti Rohmi Djalilah berkunjung dan berdialog dengan masyarakat di Desa Madayin, Sambelia. kakak kandung dari Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi ini mengaku sangat bangga terhadap masyarakat setempat. Perlakuan yang begitu sopan dan santun masih sangat kental dijaga oleh masyarakat terhadap tamu yang berkunjung di tempat tinggal mereka. “Saya pribadi sangat bahagia dapat bertemu langsung dengan masyarakat di Desa Madayin ini. Meskipun tanpa alas kaki, mereka tetap semangat untuk datang. Semangat yang ditunjukkan oleh

masyarakat ini perlu dicontoh,” harapnya. Di sela-sela dialog yang dilakukan Siti Rohmi bersama masyarakat setempat, Rabu lalu. Ia menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Desa Madayin untuk tetap berkhidmat, baik sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah dengan harapan dapat diberikan, kesehatan, perlindungan serta bimbingan oleh Allah dari setiap langkah dan niat baik yang dilakukan untuk nusa dan bangsa. (yon)

Kerjasama Desa dengan Kejari

Belum Ada Pendampingan Agar Tidak Korupsi Selong (Suara NTB) Puluhan desa dikabarkan sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Hanya saja, kerjasama yang ditandatangani bersama dengan para kepala desa itu untuk penanganan masalah perdata dan tata usaha negara. ‘’Sampai saat ini, belum ada satu desapun yang mendapatkan pendampingan agar tidak terjadi korupsi dalam pelaksanaan programprogram desa,’’ aku Kepala Kejari (Kajari) Lotim, Tri Cahyo Hananto saat ditemui di kantornya, Kamis (20/7). Diakuinya, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menggelar sosialisasi perdata dan TP4D ke seluruh desa. Dari hasil sosialisasi itu ditindaklanjuti oleh sejumlah desa dengan membuat kerjasama. Kerjasama perdata dan tata usaha negara itu sempat dikabarkan berbayar, namun Kajari membantahnya. Menurutnya, pendampingan perdata yang dilakukan

oleh pihak kejaksaan gratis dan tanpa dipungut biaya. Mengenai TP4D, lanjutnya, ada mekanisme tersendiri yang harus dilalui. Termasuk dari desa. Desa-desa yang ingin melakukan pendampingan hukum dari kejaksaan ini harus diawali dengan pengajuan dari masing-masing desa. Setelah itu, pihak Kejari melayangkan surat balasan. Progres TP4D sampai saat ini masih dilakukan sosialisasi. Dalam hal ini, kejari sifatnya hanya menunggu baru bisa dilayani. Tidak otomatis begitu ada permintaan langsung dilakukan pendampingan, tapi sifatnya adalah pendampingan hukum. Usulan pendampingan pun harus jelas. Misalnya untuk satu proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Kepala desa bersama perangkatnya kemudian memberikan penjelasan dan memberikan datanya. “Kegiatan apa yang akan didampingi itu harus jelas, karena inti dari pendampingan agar tidak ter-

jadi korupsi,” ucapnya. Secara terpisah, Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lotim yang juga Kepala Desa Bagik Payung, Lalu Muhir mengatakan sedikitnya 50-60 desa memang sudah menjalin kerjasama dengan pihak Kejari Lotim. Kerjasama yang dibangun ini, ujarnya, tidak ada paksaan kepada seluruh desa. Siapa yang berminat dipersilahkan. Bagi desa-desa yang sudah menjalin kerjasama itu dianggap sangat penting. Pasalnya, desa-desa dengan jumlah anggaran rata-rata di atas Rp 1 miliar ini perlu pengawasan dari pihak aparat hukum. Kerjasama Kejari dengan desa itu katanya juga untuk saling menjaga. Di mana dari sisi hukum, desa-desa ini terbilang masih sangat lemah. Diperlukan peranan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang sangat memahami hukum. “Kami di desa sangat membutuhkan namanya pendampingan hukum,” ucapnya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Kejari Terima Sejumlah Aduan Dugaan Penyimpangan Anggaran Desa Giri Menang (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menerima lima laporan terkait dugaan penyimpangan desa di wilayah Lombok Barat (Lobar). Laporan ini sepanjang tahun 2016 lalu, belum termasuk tahun ini. Pihak kejaksaan pun sedang berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan audit. Sebab mengacu ketentuan setiap ada aduan yang masuk ke kejaksaan, maka kejaksaan berkoordinasi dengan Inspektorat di daerah. “Tahun 2016 saja ada lima laporan mengenai desa di Lobar yang masuk ke kami (Kejaksaan),” jelas Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo, SH., saat menjadi pemateri pada Bimtek Penatausahaan Administrasi Keuan-

gan melalui Sistem Keuangan Desa (siskeudes) bagi aparatur desa di Kantor Camat Sekotong, Kamis (20/7). Hadir, saat itu Irban I Inspektorat I Gusti Ngurah Patriotika, Dinas PMD, BPKP, kepala desa se Kecamatan Sekotong dan perangkatnya khusus bendahara dan tenaga operator desa. Fajar tak merincikan secara jelas lokasi desa yang dimaksud dan apa bentuk penyimpangan dana yang diadukan ke kejaksaan. Namun, jelasnya, berkaitan dengan anggaran di desa, langkah pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan audit. Jika sudah selesai diaudit, maka pihaknya meminta hasilnya ke Inspektorat. Hal ini, jelasnya, menentukan langkah selanjutnya yang bisa diambil pihak kejaksaan. Dalam kesempatan itu Fajar menyampaikan materi terkait

permasalahan desa dari aspek hukum. Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan dana desa (DD) tidak saja dilakukan kejaksaan namun bersama-sama dengan rekan lain dari lingkup pemda Lobar dalam hal ini Inspektorat. Pihaknya menekankan dalam konteks pembinaan, karena lebih utama dilakukan pencegahan. Sementara itu inspektur pada inspektorat Lobar H Rahmad Agus Hidayat menyatakan terkait adanya aduan yang masuk ke aparat penegak hukum (APH) baik itu KPK, kejaksaan dan kepolisian bagaimana yang diberdayakan auditor internal seperti Inspektorat dan bisa juga eksternal pemda dalam hal ini BPKP. Sebab mengacu UU Nomor 30 tentang Pemda dan pengawasan melekat. (her)

Pemkab Loteng Dukung Langkah ITDC Praya (Suara NTB) Langkah pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) melaporkan kasus dugaan perusakan pagar proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, mendapat dukungan Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Menurut Wakil Bupati (Wabup) Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., ITDC memang harus bersikap tegas, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan Mandalika. Apalagi hal itu bisa mengganggu jalarnya proses pembangunan dan pengembangan di kawasan tersebut. “Tindak tegas saja secara proses hukum. Dan, kami dukung itu,” ujanya saat dikonfirmasi

Suara NTB, Kamis (20/7). Menurutnya, setiap pelanggaran dan upaya mengganggu kelancaran pembangunan di kawasan Mandalika harus disikapi dengan tegas dan jangan pernah ada toleransi. Mengingat pemerintah pusat selama ini sudah sangat toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam kawasan Mandalika. Disinggung apakah sudah ada komunikasi antara Pemkab Loteng dengan pihak ITDC terkait persoalan tersebut, Pathul mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapat infomasi resmi. Hanya saja, pihaknya sudah mendapat informasi dari media. Dan, ketika pihak ITDC melakukan upaya hukum itu sebagai langkah yang tepat. Pemerintah daerah, tegasnya, tidak akan melindungi

Tindak ASN Tak Netral BAWASLU NTB mencatat sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN di Lombok Barat (Lobar) pada pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk beberapa kasus pidana yang sebelumnya sudah di SP3 (dihentikan). Berkaca dari data ini, ia pun mengimbau ASN untuk tetap bersikap netral, profesional dalam tugas dan fungsi pokoknya. “Termasuk beberapa kasus pidana yang dulu di-SP3-kan, itu kenapa bawaslu mengajak ASN itu untuk (Suara NTB/her) tetap bersikap netral dan profesionM. Khuwailid al dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Sebab sesuai UU nomor 10 bagi pejabat yang melanggar sanksinya bisa dipidana dan diskualifikasi,” tegas Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid, Kamis (20/7). Bagi ASN jelasnya jika mengacu SE yang dikeluarkan Mennpan RB, maka semangatnya lebih kepada punishment, sebab pelanggaran netralitas ini tidak lagi masuk kategori sanksi ringan, namun lebih kepada sanksinya sedang hingga berat. Artinya apa kata Ketua Bawaslu ini, bahwa ada semangat untuk menghentikan politisasi birokrasi. Menurutnya ASN memang harus netral, namun tidak mengabaikan hak-hak politiknya. Anggapan terkait boleh ASN yang terlibat politik, karena belum masuk masa tahapan pilkada, menurutnya tetap masuk kategori pelanggaran, sebab pada contoh kasus serupa di kabupaten lain pada pilkada 2015. Rekomendasi Bawaslu terhadap kasus ini adalah terpenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN. (her)

oknum-oknum yang mengganggu jalannya pembangunan di kawasan Mandalika. Walaupun itu masyarakat daerah ini. “Tidak ada yang akan dilindungi. Kalau melakukan tindakan hukum, harus ditindak secara hukum,” tandasnya. Dikonfirmasi terpisah sebelumnya, Deputy Director Project ITDC, H. Adi Sujono, mengaku pihaknya tidak akan lagi mentolelir upaya-upaya mengganggu proses pembangunan di dalam kawasan Mandalika. Apalagi sampai menjurus kepada aksi pengerusakan dan tindakan kriminal lainnya. “Setiap tindakan pelanggaran hukum di dalam kawasan Mandalika, akan kita proses secara hukum,” tegasnya. (kir)

Halaman 5

APH Dalami Kasus Mesin Suling Air Senilai Rp 4,6 Miliar Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait mesin penyulingan air senilai Rp 4,6 miliar yang mangkrak bertahun-tahun di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong. Pihak terkait sudah menerjunkan tim untuk menginvestigasi permasalahan mesin penyulingan air yang tak berfungsi, sehingga tak bisa memenuhi hajat hidup ribuan warga setempat. Tim Polres sudah turun mengecek ke lokasi mesin penyuling untuk mencari tahu permasalahannya. “Sudah kami turunkan tim, saat ini terus berproses,” jelas Kasatreskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo belum lama ini. Menyangkut mesin penyulingan air di Gili Gede, setelah mendapatkan informasi pihaknya sudah melakukan penyelidikan. Pihaknya sudah menurunkan tim melakukan pengecekan terhadap mesin penyuling tersebut. Pengecekan ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab mesin penyuling itu mangkrak. Apakah mangkraknya garagara kerusakan ataukah ada penyebab lain, karena itu perlu tim melakukan pengecekan ke lokasi. Kemungkinan, jelasnya, mesin itu mangkrak disebabkan minimnya perhatian dari masyarakat, karena kurang dilibatkan, hal ini lah jelasnya yang perlu dicek oleh tim Polres. Hasil pengecekan lapangan ditemukan kondisi mesin tak berfungsi. Hasil pengecekan

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Inilah mesin suling yang mangkrak di Gili Gede Kecamatan Sekotong. Polres Lobar masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. tersebut, penyidik kini mendalami pengadaan mesin tersebut. Hal ini untuk mendalami apakah dalam proses pengadaan mesin ada unsur penyimpangan atau tidak, sehingga mesin itu tak bisa dipakai. Untuk mendalami hal ini, polres telah bersurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta untuk meminta data pengadaan dua unit mesin tersebut. Dijelaskan hasil pendalam pihaknya terhadap pengadaan mesin diketahui pengadaan mesin itu proyek dari APBN KKP bukan dari Pemda, sehingga yang mengurus semua pengadaan mesin di pusat. Ketika alat ini rusak, maka daerah tidak mampu membiayai perbaikannya lantaran biayanya mahal. Pihaknya sudah

Klaim Tuntas, Seleksi Ulang Calon Direksi PT. LTB Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan kalau proses seleksi terhadap calon direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) sudah selesai. Dan, kini tinggal menunggu penetapan saja dari kepala daerah. Seluruh proses dan tahapan seleksi pun telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Demikian ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi terkait desakan Komisi II DPRD Loteng, agar seleksi calon direksi PT. LTB diulangi, karena tidak ada proses fit and proper test oleh DPRD Loteng. “Diatur tidak ada yang mengatur, bahwa harus ada itu (fit and proper test) dalam proses seleksi calon direksi PT. LTB,” ujarnya. Pihaknya siap mempertanggungjawabkan semua tahapan yang sudah dilakukan dalam seleksi calon direksi PT. LTB tersebut dan bisa dipastikan semua sudah sesuai prosedur dan tahapan yang ada. “Kecuali jika ada proses yang tidak dijalankan, mungkin bisa proses seleksi diulangi.Tapi dalam hal ini proses sudah kita jalankan sesuai tahapan yang ada,” klaimnya. Ia mengaku siap memberikan pen-

jelasan kepada Komisi II DPRD Loteng, terkait proses seleksi calon direksi PT. LTB, jika memang kalangan DPRD Loteng menginginkan hal itu. Karena sebagai mitra pemerintah daerah, dewan bisa meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait proses seleksi calon direksi PT. LTB. Disinggung hasil kesepakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, yang salah satu poinya menyatakan harus ada proses fit and proper test pada seleksi calon direksi PT. LTB, Nursiah menegaskan agenda RUPS luar biasa tidak pada kontek itu. Pun kalau ada kesepakatan seperti itu, pihaknya tetap akan menjalankan aturan yang ada. Pasalnya diaturan pada pembentukan PT. LTB, tidak mengatur keharusan untuk melakukan fit and proper test oleh DPRD Loteng. Yang ada, seleksi dilakukan dengan melibatkan tim ahli yang independen. “Dan itu sudah kita lakukan dalam proses ini. Bahwa bukan pemerintah daerah tidak ikut terlibat dalam penentuan siapa-siapa saja calon direksi yang layak,” terangnya. (kir)

mengklarifikasi pemda dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, namun karena mereka berdalih ini proyek pusat, maka mereka mengaku tidak tahu banyak. Pihaknya sudah konfirmasi ke dinas termasuk kadis, namun mereka berdalih tidak tahu lantaran proyek pusat. “Kami sudah klarifikasi ke dinas (kadisnya) tapi mereka tidak tahu,”jelasnya. Kendala dihadapi dalam penyelidikan kasus ini, karena mesti meminta data dokumen ke pusat sampai saat ini belum direspons. Menurutnya, birokrasi yang mesti dilalui panjang, sehingga data dari pusat agak lamban dipenuhi. Pihaknya perlu meminta data pengadaan ke KKP untuk mencari tahu apakah dokumen itu sesuai tidak

dengan pengadaan di lapangan. Selain itu, mencari tahu sistem kerja mesin itu dan berapa anggaran pengadaannya. Sehingga nanti kalau mesin yang rusak ini ternyata berbeda dengan dokumen pengadaan maka tentu terjadi penyelewengan. Sebelumnya Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mendukung penuh langkah aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini menyelidiki kasus mangkraknya mesin penyulingan air di Gili Gede Kecamatan Sekotong. Menurutnya langkah yang baik untuk perbaikan ke depan didukung, termasuk pihak Pemda bakal berupaya mencari solusi untuk mengoperasikan mesin yang mangkrak tersebut. (her)

Besaran Kenaikan Penghasilan DPRD Loteng Harus Proporsional Praya (Suara NTB) Besaran kenaikan tunjangan dan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru diharapkan bisa dihitung dengan cermat agar proporsional dan tidak sampai membebani anggaran daerah. Harapan tersebut disampaikan Wabup Loteng, L.Pathul Bahri, S.IP, saat menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap Raperda usulan DPRD Loteng tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD Loteng, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (20/7). Dikatakannya, pada prinsipnya Pemkab Loteng tidak mempermasalahkan kenaikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Loteng, karena merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 yang harus dijalankan. Hanya saja, dalam penentuan besaran penghasilan dan tunjangan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran daerah. Jangan sampai, hanya karena ini menjalankan amanah aturan justru memberatkan anggaran daerah. Terhadap proses pembahasan

raperda usul DPRD Loteng tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Loteng, pemerintah daerah berharap bisa disegerakan, karena akan berpengaruh pada proses pembahasan agenda lainnya. Terutama terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2017 ini. Pemkab Loteng, lanjut Pathul, juga mengapresiasi ranperda usul DPRD Loteng yang baru dan dinilai lebih lengkap dari aturan sebelumnya. Karena tidak hanya mengatur tentang besaran penghasilan dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Loteng saja. Tapi juga mengatur hal-hal pendukung lainnya. “Raperda usulan yang baru ini lebih lengkap dari Perda No 4 tahun 2007 lalu,” ujar mantan anggota DPRD NTB ini. Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Loteng, telah mengajukan Ranperda usul DPRD Loteng tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Loteng. Hal ini sesuai amanah PP No 18 tahun 2017. Raperda itu nanti akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan besaran penghasilan dan tunjangan yang bakal diterima para wakil rakyat di daerah ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

Halaman 6

KSB Minta SKPD Transparan dalam Pengelolaan Anggaran Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat meminta kepada pimpinan SKPD dan Kepala Desa (Kades) untuk bisa transparan dalam pengelolaan keuangan yang ada. Hal tersebut diatensikan guna menghindari praktik penyelewengan dan penyimpangan uang negara. Apalagi KPK akan datang untuk menyatakan sikap bersama melawan praktik Korupsi.

(Suara NTB/ist)

LIHAT PRODUK - Dubes Serbia saat melihat produk unggulan Sumbawa yang disajikan dalam stand Sumbawa di APKASI OTONOMEXPO 2017 di Jakarta.

Apkasi Otonomexpo 2017

Ajang Menarik Minat Investor ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa mengikuti ajang APKASI OTONOMEXPO2017 yang diikhtiarkan dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Sumbawa. Diharapkan dengan upaya promosi seperti ini salah satunya, para pemilik modal akan berbondong-bondong berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, Kamis (20/6) kemarin. Salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak terlepas dari meningkatnya iklim investasi. Di sela sela menerima kunjungan para tamu di stand Sumbawa, setelah APKASI OTONOMEXPO 2017 dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi di JCC Senayan Jakarta, Kepala DPM PTSP Sumbawa, H. Sahril, menurut Ansori berharap promosi seperti ini dapat menambah minat investasi ke Sumbawa. “Kita berharap para pemilik modal akan berbondongbondong berinvestasi di Sumbawa,” katanya. Stan Apkasi Otonomexpo2017 Kabupaten Sumbawa, menyampaikan informasi-informasi terkait dengan potensi Kabupaten Sumbawa yang memiliki prospek menjanjikan bagi para pengunjung dan investor. Juga menyajikan beberapa produk unggulan Kabupaten Sumbawa yang dihasilkan oleh masyarakat Sumbawa. Antara lain produk pertanian dan olahannya, produk perikanan dan olahannya, produk peternakan dan olahannya, produk hutan dan olahannya, visualiasasi potensi pariwisata dan hasil kerajinan UMKM. Selain itu, beberapa agenda akan diikuti oleh perangkat daerah yang berpartisipasi pada Apkasi OtonomExpo2017 antara lain Workshop, Business Matching, Rakernas Apkasi, Performance dan lainnya. “Kita berharap, para pengunjung maupun investor dapat memperoleh informasi secara langsung, sehingga potensi Kabupaten Sumbawa semakin dikenal serta tidak menimbulkan keraguan bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa,” ujar H. Sahril. Di tempat yang sama, menurut Ansori, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah juga berharap agar perangkat daerah yang berpartisipasi pada acara tahunan ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap event yang disiapkan oleh panitia. Khususnya Business matching yang akan mempertemukan dengan para pelaku bisnis nasional maupun internasional di beberapa sector usaha. “Perangkat Daerah harus memanfaatkan agenda ini untuk memperluas jejaring kerja, bersama-sama meyakinkan investor untuk membuka usaha di Kabupaten Sumbawa,” ujar H. Mo. Tercatat pada hari pertama ini, Stand Apkasi OtonomExpo2017 Kabupaten Sumbawa, Rabu lalu dipenuhi pengunjung. Pengacara kondang Elsa Syarif, artis senior Ida Leman, Duta Besar Serbia Mr. Slobodan Marinkovic, Perwakilan Kedutaan Besar Irak Abedullah Hasan dan lainnya berkenan mengunjungi stand. Madu Sumbawa menjadi idola para pengunjung hari ini. (arn)

Inspektur Inspektorat Sum- akan mengundang pimpinan bawa Barat Ir. H. Ady Maulud- SKPD untuk membahas din M. Si kepada Suara NTB, masalah ini terlebih dahulu. “Kita akan panggil 11 pimpKamis (20/7) kemarin mengatainan SKPD untuk kan, kedatangan KPK ke KSB membahas termerupakan tindak lanjut kait masalah pertemuan dua bulan seini. Sehingga belumnya. Kedatangan besok (hari ini, KPK ke KSB terkait upred) kita bisa aya bersama untuk menyampaimelakukan Rencana kan apa yang Bersama Pemberandibutuhkan tasan Korupsi (Renapsi). KPK,” ujarSelain itu, KPK juga nya. meminta kepada daerah untuk menyiapkan materi untuk didiskusikan secara bersama dengan KPK. Tentu sebelum acara tersebut, hari ini (kemarin, red) pihaknya Muhammad Nasir

pemicu bagi semua pihak untuk bisa menghadirkan praktik-praktik dalam pemerintahan yang baik. “Kami di DPR juga akan melakukan hal yang sama (monitoring), supaya apa yang terjadi akhir-akhir ini bisa dihindari,” sebutnya. Bahkan politik transaksional juga sudah tidak boleh lagi dilakukan karena hal tersebut bisa menjadi temuan KPK nantinya,” tandasnya. (ils)

Fud Syaifuddin (Suara NTB/ils)

Wabup Minta Disnaker Surati Semua Perusahaan Terkait Tenaga Kerja Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin ST me-

minta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menyurati semua perusahaan untuk lebih terbuka k e t i k a hendak membuka lowongan kerja. Hal tersebut ditegaskan wabup, karena selama ini masih ada saja perusahaan Sumbawa Besar (Suara NTB) yang membuBasarnas Provinsi NTB berencana ka lowongan membangun pusat layanan di Kabupaten kerja secara Sumbawa. Untuk itu, Basarnas Mataram diam-diam. meminta bantuan fasilitasi lokasi tempat Sehingga dibangunnya Posko pelayanan sementamasyarakat ra. Sebelum lokasi yang sesuai standar ditentukan agar di tahun 2017 ini posko SAR Kabupaten Sumbawa dapat berdiri. Demikian disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki. Sebelumnya, Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril B.Sc didampingi Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa Drs. Zainal Abidin telah menerima Tim Basarnas Mataram yang dipimpin Nanang. Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan rencana Basarnas NTB untuk membuka Posko pelayanan SAR di Kabupaten Sumbawa. Menurut Lutfi, dalam penjelasannya, Kepala Basarnas Mataram menjelaskan saat ini, Posko pelayanan SAR di Provinsi NTB ada 3 titik yaitu di Mataram, Lombok Timur, dan Kabupaten Bima. Mengingat kondisi geografis dari 3 titik posko tersebut, membuat ruang gerak SAR belum maksimal sehingga perlu dibangun Posko SAR di Sumbawa. Bupati Sumbawa pun mengapresiasi langkah Basarnas Mataram untuk membangun Posko pelayanan SAR di Kabupaten Sumbawa. Pemkab pun bersedia membantu pelaksanaan dari rencana tersebut. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa Drs. Zainal Abidin, Pemkab telah menawarkan lokasi yang dimiliki Pemkab Sumbawa yang dipandang cocok, yaitu di wilayah Saliper Ate. (arn)

Basarnas NTB Berencana Bangun Posko SAR di Sumbawa

Gelar Lomba Cipta Menu

Dinas Pangan Siapkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa menggelar lomba cipta menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan lomba kudapan bagi siswa SMA/MA/SMK, Kamis (20/7) kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Mangga tersebut dihadiri Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Ketua PKK Kabupaten Sumbawa, dan sejumlah pimpian OPD serta camat. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan lomba cipta menu makanan B2SA dan kudapan ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan apresasi dan mendorong kreativitas masyarakat dalam menciptakan menu untuk memenuhi gizi keluarga sesuai kaidah hidup sehat. Kegiatan ini juga bertujuan memasyarakatkan dan membiasakan keluarga mengonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Tahun 2018 mendatang, Dinas Pangan mempunyai program unggulan yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi degan Dinas PMD agar kegiatan tersebut nantinya dapat direplikasikan menggunakan dana desa. “Ada empat kegiatan pokok yang

Menanggapi kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST juga mengharapkan kepada semua SKPD untuk bisa transparan dalam memberikan data yang ada. Karena saat ini transparansi anggaran merupakan kunci utama dalam pelaksanaan program yang ada di pemerintahan. Baik itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program itu sendiri. Sementara terhadap 11 SKPD yang mendapatkan catatan untuk bisa mempersiapkan diri. Tetapi yang paling penting adalah masalah keterbukaan supaya nantinya bisa diberikan ruang untuk mengantisipasi setiap dugaan yang mengarah ke tindak pidana korupsi. “Saya minta 11 SKPD

yang mendapatkan catatan untuk bisa terbuka dalam memberikan informasi. Sehingga dugaan yang akan mengarah kesana bisa semakin ditekan,” ujarnya. Karena selama ini masih ada saja dinas yang belum transparan dalam pengelolaan anggaran yang ada. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM, yang juga mengharapkan kepada semua pihak untuk tetap terbuka. Karena KPK saat ini sedang melakukan monitoring dan bukan hanya hari ini saja. Melainkan setiap tiga bulan sekali akan kembali dilakukan monitoring di seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia. Makanya kedatangan KPK hari ini, harus bisa menjadi

(Suara NTB/arn/ind)

LOMBA CIPTA MENU - Bupati Sumbawa bersama Ketua PKK Kabupaten Sumbawa didampingi Kadis Pangan saat lomba cipta menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan lomba kudapan bagi siswa SMA/MA/SMK, Kamis (20/7). harus kita kembangkan. Ada kebun bibit, kebun percontohan dan lainnya. Mudah-mudahan saya didukung oleh seluruh camat dan kepala desa agar program ini bisa dilaksanakan di tahun 2018. Karena apa yang kita lihat sekarang di sini hasil dari pengembangan pekarangan kita,” ujarnya. Sementara Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, pangan adalah kebutuhan manusia yang sangat mendasar.Melimpahnya pangan tidak menjamin terhindarnya kebutuhan pangan terhadap penduduk apalagi pada pangan yang bergizi. Selain persediaannya perlu diperhatikan aspek pola konsumsi rumah

tangga, atau keseimbangan kontribusi jenis pangan yang dikonsumsi sehingga memenuhi standar gizi yang telah ditentukan. “Pangan lokal yang beragam, bergizi dan berimbang adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yang berimbang dengan daya rasa dan daya cerna masyarakat untuk dikonsumsi. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dan gerakan yang terus menerus oleh setiap instansi terkait. Agar dapat memotivasi kesadaraan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, beragam, aman yang berbasis sumber daya pangan lokal,” pungkas Bupati. (arn/ind/*)

sekitar tidak mengetahui terkait masalah perekrutan tenaga kerja baru ini. Tentu apabila surat ini tidak ditanggapi, maka perusahaan ini berhak diusir dari KSB. “Tidak boleh perusahaan ini setelah buka lowongan baru lapor, semestinya sebelum lowongan itu dibuka harus lapor terlebih dahulu. Apabila tidak disanggupi oleh perusahaan terkait aturan ini, maka kita berhak untuk mengusir perusahaan ini dari KSB,” tegasnya kepada Suara NTB, Kamis (20/7). Dikatakan Wabup, selain penertiban melakukan mekanisme tersebut, saat ini pihaknya juga akan memaksimalkan sistem perekrutan satu pintu. Jadi setiap peru-

sahaan yang akan membuka lowongan harus bisa melaporkan diri kepada dinas terkait. Dari dinas terkait nantinya akan menyebarkan informasi ini ke masyarakat luas. Sehingga masyarakat bisa mengetahui peluang kerja yang akan dibuka dan kriteria yang dibutuhkan perusahaan ini. Metode ini juga akan berdampak pada aturan pembatasan terhadap pekerja dari luar daerah. Dengan kata lain, para pekerja lokal daerah akan mendapatkan porsi yang sangat besar ketika hendak bekerja di perusahaan tertentu. “Kita sengaja memberlakukan sistem penyebaran informasi lowongan kerja secara terpusat karena kita ingin mengetahui rincian data berapa tenaga kerja lokal, luar daerah

dan luar negeri,” sebutnya. Ia menambahkan, selain masalah tersebut, Pemkab KSB juga sudah menginstruksikan supaya perusahaan yang beroperasi di Sumbawa Barat khususnya Subkon di PT AMNT untuk bisa berkantor di luar site. Baik itu di lokasi lingkar tambang ataupun diluar lokasi lingkar tambang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemerataan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada. “Jujur saja, pertumbuhan ekonomi kita masih terpusat di lingkar tambang semata. Sementara daerah lain masih terbelakang, mudah-mudahan dengan metode ini, pertumbuhan ekonomi KSB akan berjalan seirama di semua kecamatan,” tukasnya. (ils)

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Minta Rekomendasi Dewan

SOS 390 CPNS Dompu Tagih Haknya dan Audit Ulang ke BPKP Dompu (Suara NTB) DPRD Dompu didesak untuk menyurati BPKP Perwakilan NTB untuk kembali melaksanakan audit investigasi setelah lahirnya keputusan PTUN Mataram terkait kasus CPSN K2 Dompu. Hasil audit ini sangat penting untuk memastikan nasib 134 CPNS K2 Dompu yang selama ini dituding telah menikmati uang korupsi. Desakan ini disampaikan Solidaritas Oentuk Sahabat (SOS) 390 CPNS Kabupaten Dompu yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Dompu, Kamis (20/7) kemarin. SOS yang terdiri dari CPNS K2 Dompu dan keluarga ini memulai aksinya dari samping masjid Raya Dompu menuju gedung DPRD Dompu. Ir. Muttakun, koordinator dan juru bicara SOS 390 CPNS Kabupaten Dompu saat dengar pendapat bersama Dewan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan didampingi pimpinan alat kelengkapan Dewan serta anggota Dewan lainnya ini menegaskan ada tiga tuntutan untuk mendapatkan rekomendasi Dewan. Tiga tuntutan diantaranya rekomendasi Dewan sebagai

dukungan politik untuk menyelamatkan dan mengamankan amar putusan PTUN Mataram agar mengembalikan hak 134 CPNS, Dewan menganggarkan kembali hak keuangan berupa gaji dan lainnya terhadap 134 di APBD Perubahan 2017, dan menyurati BPKP perwakilan NTB untuk melakukan audit investigasi kembali terhadap kasus CPNS K2 setelah dinyatakan menang oleh PTUN Mataram. “Audit ini penting untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara setelah 134 CPNS K2 Kabupaten Dompu dinyatakan sebagai pemenang. Dengan demikian, hak keuangan yang diterima selama ini menjadi haknya. Karena selama ini, mereka disebut – sebut telah menikmati uang hasil korupsi,” te-

gas Muttakun. Muttakun menegaskan, kemenangan atas gugatan di PTUN Mataram sebagai kemenangan atas kebenaran. Walaupun sebelumnya, perjuangan mereka dicemooh oleh banyak pihak dan tidak mendapat dukungan seperti rekomendasi dari Dewan. Tapi faktanya, PTUN Mataram telah memutuskan, tim verifikasi K2 yang menyatakan 134 orang honorer dari 390 orang yang dinyatakan lulus tes tertulis pengangkatan CPNS jalur honorer K2 tahun 2013 – 2014 batal demi hukum. Keputusan Bupati tahun 2016 tentang pencabutan keputusan Bupati tanggal 21 September 2015 tentang pengangkatan CPNS yang digugat di PTUN juga dimenangkan para penggugat. Sehingga Bupati

dan BKN diminta mengembalikan hak – hak mereka sebagai CPNS Kabupaten Dompu seperti sebelumnya. Menjawab tuntutan SOS 390 CPNS Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos yang memimpin hering memastikan, Dewan secara kelembagaan tidak pernah mendukung salah satu kelompok manapun, tapi hanya menampung aspirasi dan berusaha mencarikan solusi penyelesaiannya. Persoalan CPNS K2 terkait putusan PTUN Mataram, pihaknya baru sebatas mendapatkan informasi melalui media sosial dan cetak. Tapi secara tertulis belum pernah menerima kecuali disampaikan oleh SOS dan ini menjadi rujukan pihak untuk dipelajari. “Kita ingin solusinya yang komprehensif, jadi berikan kami waktu untuk mempelajarinya dan dokumen – dokumen lainnya untuk bisa dilengkapi,” kata Yuliadin. Dukungan yang sama juga disampaikan oleh pimpinan Komisi dan anggota DPRD Dompu lain untuk mempela-

Diduga Bolos, Puluhan Pelajar di Sumbawa Diamankan Pol PP Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar sepuluh orang pelajar SMK di Kabupaten Sumbawa diamankan aparat Satpol PP Sumbawa, Kamis (20/ 17) kemarin. Mereka diamankan lantaran kedapatan tengah berada di salah satu warnet saat jam sekolah. Kabid Trantibummas Dinas Pol PP Sumbawa, Desire Jadi kepada wartawan membenarkan adanya hal tersebut. Bermula saat pihaknya melaksanakan operasi rutin sekitar pukul 09.30 Wita. Ketika melewati Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwis, di salah satu warnet wilayah setempat ditemukan sekitar 10 orang pelajar SMK tengah bermain internet. Mengingat aktivitas yang dilakukan di waktu jam sekolah berlangsung, mereka

kemudian diamankan ke kantor Dinas Pol PP Sumbawa. “Mereka kami amankan karena main internet di Warnet saat jam sekolah,” ujarnya. Terhadap pelajar tersebut, diakuinya pihaknya memberikan semacam pembinaanpembinaan. Dalam hal ini berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tuanya. Mereka juga dibuatkan surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. “Kami memanggil pihak sekolah dan orang tua untuk melakukan pembinaan,” tukasnya. Ia menjelaskan, selain melakukan razia terhadap aak sekolah, pihaknya juga melakukan operasi yang berhubungan dengan trantibum. Dimana operasi tersebut rutin dilaksanakan setiap hari.

jari lebih lanjut dokumen putusan PTUN Mataram. Karena Dewan akan menggelar ra-

pat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan waktu pleno dan tahapan kajian

Dewan. Keputusan inipun diterima pengunjuk rasa, sehingga berakhir tertib. (ula)

BK Dinilai Lamban Usut Dugaan Perselingkuhan Oknum Dewan

(Suara NTB/ind)

PEMBINAAN - Puluhan pelajar saat diberikan pembinaan oleh aparat Sat Pol PP Sumbawa. “Kami juga menerima laporan masyarakat. Itu yang kami tindaklanjuti. Ketika kita pa-

(Suara NTB/ula)

DOKUMEN - Muttakun, koordinator aksi yang mendamping kelompok 134 CPNS K2 memperlihatkan dokumen yang memenangkan gugatan CPNS K2 di PTUN Mataram saat dengar pendapat di DPRD Dompu, Kamis (20/7).

troli dan menemukan hal seperti ini pasti kita amankan,” pungkasnya. (ind)

Kota Bima (Suara NTB) Dugaan perselingkuhan oknum anggota DPRD Kota Bima inisial, Sf, dengan oknum anggota Polres Bima Kota, Ew, yang diproses oleh Badan Kehormatan (BK). Rupanya, hingga kini belum ada hasilnya. Bahkan dianggap oleh sebagian masyarakat, tidak berujung. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Bima, Nazamuddin, dalam rapat paripurna, di aula utama DPRD setempat, Kamis (20/ 7). Nazamuddin, meminta pimpinan dewan agar segera berkoordinasi BK, untuk mengetahui sejauhmana hasil pemeriksaannya. “Saya meminta pimpinan dewan untuk segera berkoordinasi dengan BK, terkait pemeriksaan dugaan perselingkuhan ini,” katanya. Diakuinya, persoalan tersebut seringkali dipertanyakan oleh masyarakat. Mempertan-

(Suara NTB/uki)

Fery Sofyan yakan sejauh mana perkembangan proses pemeriksaannya. Bahkan DPRD, juga dianggap tidak mampu menyelesaikannya. “Persoalan ini memunculkan opini publik yang tidak baik dimata masyarakat,” katanya. Anggota Komisi III ini menilai, penanganan kasus tersebut sangat lamban. BK yang memproses masalah itu, harus segera menyampaikan apapun hasil akhirn-

ya. Sehingga tidak dianggap yang lain oleh masyarakat. “Apapun hasilnya harus disampaikan dalam rapat paripurna, jangan digantung. Ini juga menyangkut krediblitas atau marwah lembaga,” katanya. Bagaimana tanggapan Ketua DPRD Kota Bima, Ferry Sofyan, SH? Ferry mengapresiasi pertanyaan tersebut. Akan tetapi, dirinya meminta agar memberikan kesempatan BK untuk bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Tanpa ada intervensi. Meski demikian, politisi PAN ini, berjanji akan menindaklanjutinya, dengan melaukan koordinasi dengan anggota BK. Agar mengetahui sejauhmana hasilnya sehingga bisa disampaikan dalam rapat paripurna. “Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi. Supaya masalah ini ada keputusan final,” pungkasnya. (uki)

Listrik Belum Terpasang, Menara Telekomunikasi Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Menara telekomunikasi yang sudah terbangun di area blank spot yakni Desa Jelenga, Kecamatan Jereweh sampai dengan saat ini belum bisa dimanfaatkan. Hal tersebut terjadi karena masih terkendala pasokan listrik. Sedangkan untuk desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, saat ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para wisatawan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Dikominfotik) Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB, Kamis (20/7) kemarin mengatakan, sampai dengan saat ini keberadaan menara telekomunikasi di lokasi blank spot yang menjadi proritas daerah tersebut masih belum bisa bermanfaat secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena masih terkendala pasokan listrik untuk pengoperasian menara ini. “Inilah yang menjadi kendala dalam pengoperasian menara telekomunikasi ini sehingga belum juga bisa digunakan secara maksimal,” ujarnya. Sebenarnya, sebelum bulan Ramadan lalu, fasilitas ini ditargetkan sudah harus dinikmati oleh

(Suara NTB/ils)

Burhanuddin masyarakat. Tetapi karena kendala teknis tersebut terpaksa pengoperasiannya molor sampai adanya pasokan listrik. Kaitannya dengan masalah ini lanjut Kadis, pihaknya sudah memesan satu unit trafo sebagai pembangkit. Mengingat tegangan listrik ke desa tersebut masih sangat rendah. Sementara untuk saat ini travo tersebut sudah berada di Sumbawa Barat sedangkan crane untuk memasang travo tersebut sudah berada di jalan

dari Semarang. Pihaknya memperkirakan dalam minggu ini juga, crane tersebut sudah berada di KSB dan langsung dilakukan pemasangan. “Kami sudah bertemu dengan pengusahanya, mudah-mudahan bisa terpasang dalam minggu ini juga,” sebutnya. Sementara untuk desa-desa yang masih blank spot, seperti desa Rarak Ronges, Mataiyang, dan Talonang pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk bisa dientaskan tahun ini juga. Ia menjelaskan, menara yang dibangun ini merupakan menara mobile BTS bahkan tingginya dibatasi hanya sampai dengan 30 meter saja. Dalam penggunaan menara ini juga akan dilakukan uji coba selama enam bulan di dua lokasi ini. Apabila nantinya dua lokasi tersebut memberikan profit lebih dan pangsa pasarnya sudah jelas baru akan dipermanenkan. “Kita minta kepada masyarakat untuk bisa mendukung program ini, artinya dengan tetap menggunakan HP di lokasi menara tersebut terbangun. Sehingga pemakaiannya sesuai target yang menguntungkan provider,” tandasnya. (ils)

Pembuat Batu Bata Tewas Tertimbun Longsor Dompu (Suara NTB) Edy Usman (44) ditemukan tewas tertimbun tanah longsor, Kamis (20/7) sekitar pukul 9.00 Wita. Warga asal Lingkungan Mangge Asi Kelurahan Simpasai ini ditemukan tak bernyawa oleh istri dan rekan kerjanya setelah menggali timbunan longsor di sekitar tempat korban mencetak batu bata. Kasubag Humas Polres Dompu Iptu Suhatta membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menjelaskan Pukul 6.00 Wita korban berpamitan pada istrinya, Ene (41) untuk pergi kerja melanjutkan pengalian tanah. “Dua jam kemudian istri korban datang ke tempat kerja suaminya untuk membawa bekal sarapan, tetapi saat sampai di TKP Ene tidak menemukan suaminya,” jelas Suhatta kepada Suara NTB di Mapolres Dompu. Karena tak mendapati suaminya di lokasi penggalian tanah, Ene kemudian mencarinya ke sekitar tempat penggalian lainya, hanya saja sang suami tak juga ditemukan. Lantas Ene meminta bantuan warga sekitar yang tengah mencetak batu bata untuk mencari suaminya. Mendapat firasat buruk setelah melihat timbunan longsor di lokasi kerja awal suaminya, Ene kemudian meminta warga melakukan penggalian. “Baru kemudian dite-

(Suara NTB/jun)

TERTIMBUN - Evakuasi jenazah Edy Usman (44) warga Mangge Asi Kelurahan Simpasai ditemukan tertimbun longsor, Kamis (20/7). mukan keberadaan suaminya yang sudah dalam kondisi tak bernyawa,” ujarnya. Sementara anggota yang mengetahui kejadian tersebut kata Suhatta, langsung diterjunkan ke TKP untuk membantu proses evakuasi jenazah Edy Usaman, terlebih mengamankan lokasi yang saat itu ramai didatangi warga sekitar. Dan atas permintaan istri jenazah langsung dibawa ke

rumah duka untuk proses pemakamannya. Suhatta berharap masyarakat khususnya yang melakukan penggalian tanah agar tetap waspada dan tidak melakukan penggalian sembarangan, karena hal itu memungkinkan terjadinya longsor. “Usahakan jaga keselamatan, jangan menggali sembarang tapi perhatikan apakah lokasi ini rawan longsor atau bagaimana,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Pemukulan Anggota Polri oleh Oknum TNI Berakhir Damai Korupsi Menjerat Korporasi

(Suara NTB/dok)

Tedjolekmono

KORPORASI yang mendapat keuntungan dari tindak pidana korupsi dapat dipidana. Contoh terkini, yakni penetapan tersangka PT Autore Pearl Culture (APC), dalam kasus pemanfaatan lahan Hutan Sekaroh, Lombok Timur. “Selama ini korporasi ikut menikmati, sementara yang dipidanakan hanya orangorangnya,” kata Kepala Kejati NTB, Tedjolekmono, ditemui Kamis (20/7). Menurutnya, konstruksi hukum pidana korupsi, hasil kejahatan yang dilakukan orang-orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan juga dapat memperkaya ko-

rporasi tersebut. “Sudah sewajarnya korporasi dimintai pertanggungjawaban, dan itu ada ketentuannya. Ini seperti di Lombok Timur,” jelasnya. Jerat pidana korupsi korporasi diatur dalam pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Inti pasal itu antara lain, jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga. “Bagi korporasi, ada sanksi administratif dan pidana denda. Tergantung besaran keuntungan yang dinikmati dan masuk kerugian negara,” jelas Tedjolekmono. “Pembuktian bisa lebih disederhanakan, bahwa itu bukan kehendak person tetapi ada kebijakan korporasi yang membuat korporasi mendapat keuntungan dari pidana korupsi itu,” imbuh dia. Pedoman aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi lebih tertata sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma itu menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tata cara penanganan perkara meliputi pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, pertanggungjawaban grup korporasi, pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi, pemeriksaan korporasi, pemeriksaan pengurus, pemeriksaan korporasi dan pengurus, gugatan ganti rugi dan restitusi, penanganan harta kekayaan korporasi, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Selain itu diatur juga mengenai putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Melacak besaran keuntungan sebuah perusahaan yang didapat dari hasil korupsi pun, menurut Kajati, tak sulit. “Sudah bisa terbaca di neraca perusahaan. Tidak mesti pakai PPATK,” terangnya. Kejaksaan Negeri Lombok Timur menetapkan PT Autore Pearl Cunture (APC) sebagai tersangka korporasi dugaan penyalahgunaan wewenang pemanfaatan kawasan hutan Sekaroh. Sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, AP sudah ditetapkan sebagi sebagai tersangka. Penetapan PT. APC sebagai tersangka terhitung sejak Selasa (18/7). Perusahaan asal Italia itu merupakan tersangka pertama korporasi dalam sejarah penanganan dugaan korupsi di NTB. (why)

(Suara NTB/ist)

TANPA IZIN - Ditpolair Polda NTB mengamankan kapal ikan diduga tanpa izin berlayar di perairan Lombok Utara.

Tak Miliki Izin Berlayar

Polda NTB Tangkap Kapal Ikan Mataram (Suara NTB) Ditpolair Polda NTB mengamankan kapal ikan asal Sulawesi Selatan, KMN Karunia Teratai yang melintasi perairan Lombok Utara. Kapal yang dikemuidkan MS (39) itu diduga tidak memiliki izin berlayar. “Dugaan pelanggaran tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari Syahbandar,” ungkap Dirpolair Polda NTB melalui Kasatrolda, AKBP Dewa Wijaya, Kamis (20/7). Ia menjelaskan, kapal bertonase 19 Gross Ton itu bertolak dari Kedonganan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (19/7) menuju Sinjai, Sulawesi Selatan dengan mengangkut 100 balok es. Kapal Polisi XXI-1004 Ditpolair Polda NTB kemudian menghentikan kapal itu sekitar pukul 13.00 Wita saat sedang melintas di perairan

Lombok Utara. Saat diinterogasi, nahkoda kapal berinisial MS (39) mengaku sudah lima kali bongkar muat ikan di Bali. Ikan diambil di sekitar perairan Lombok dan Bali. Selama tiga bulan mencari ikan di wilayah NTB dan Bali, MS tidak pernah memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar pelabuhan. “Dia sebelumnya dari Balikpapan, tidak ada izin berlayar. Pengakuannya bosnya di sana tidak pernah mengurus. Dia tahu aturan harus

memiliki SPB, tapi tetap saja dia berlayar,” jelas Dewa. Dalam pengakuan MS, SPB kapal KMN Teratai Karunia sudah pernah dia coba urus di Bali. Hanya saja tidak kunjung terbit karena sertifikat kelaikan kapal tersebut sudah kedaluwarsa. “Berdasarkan hasil keterangan saksi dan barang bukti, kasus ini kita naikkan ke penyidikan,” tegasnya. MS dijerat dengan pasal 98 jo pasal 42 ayat 3 UU 45 Tahun 2009 tentanga perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (why)

Mataram (Suara NTB) Jajaran TNI bersikap ksatria dalam kasus dugaan pemukulan terhadap anggota Polres Mataram. Oknum TNI, Pratu DG diakui bersalah. Persoalan itu sudah clear diselesaikan antar pimpinan masing-masing instansi. Komandan Brigif 21/Komodo, Kolonel Inf Andre Saputra datang langsung menemui Kapolda NTB, Rabu (20/7) pagi sekitar pukul 08.00 Wita. “Ini atas perintah pimpinan dan itikad baik kami,” ujarnya di Mapolda NTB. Ia mengakui prajuritnya yang bertugas di satuan tempur Yonif 744/Satya Yudha Bhakti melakukan pelanggaran dan kesalahan. Padahal kepulangan Pratu DG dengan izin cuti menjenguk orang tua yang sakit. “Prajurit kami yang berdinas di Atambua melakukan kesalahan fatal melanggara lalu lintas. Itu mengakibatkan hal yang buruk bagi kami,” jelasnya. Rabu (19/7) pagi lalu, Pratu DG menghantam bibir Bripka DI, anggota Unit Lantas Polsek Ampenan. Pratu DG tidak terima diberhentikan atas pelanggaran tidak menggunakan helm saat melintas di simpang lima Ampenan. Andre atas nama pribadi dan kesatuan menyampaiakan permohonan maaf kepada Polda NTB, khususnya Polres Mataram. “Memohon kerelaan, keikhlasan atas kenakalan prajurit, sore ini (kemarin) juga saya akan bawa prajurit kami kembali ke Kupang,” tegasnya. “Kami berjanji akan memberikan hukuman sesuai den-

gan norma aturan yang ada di satuan kami,” imbuh dia. Andre menegaskan, proses hukuman terhadap Pratu DG akan diumumkan secara terbuka dan akan diselesaikan secepat mungkin. “Karena ini aib bagi kami, apalagi petinggi kami sedang solid menjaga wilayah. Jangan karena hal ini menjadi terganggu,” jelasnya. Sementara Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf Farid Makruf turut menyesalkan kasus itu terjadi di wilayah tugasnya. “Saya menyesalkan ada anggota TNI ada yang berbuat sewenang-wenang. Saya berharap tidak terulang lagi,” jelasnya. Upaya dia, yakni dengan memerintahkan Dandim dan Danramil untuk melaporkan setiap ada prajurit cuti pulang dari tugas di luar daerah. “Jangan ada yang membuat ulah macam-macam di wilayah ini. TNI Polri di NTB hubungannya sudah kondusif,” terangnya. “Saya menghargai pihak Polda dan Polres yang mau memaafkan perbuatan anggota yang tidak terpuji. “Saya harap ke depan tetap kondusif. Soal kasus ini sudah clear hari ini,” imbuh Farid. Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono menyambut baik itikad TNI dan menghargai proses hukum militer terhadap pelaku di Denpom. “Selama ini TNI Polri di NTB sudah sangat bagus. Mungkin dia yang sedang cuti ini belum tahu situasi di sini,” sebutnya. “Ini menjadi pelajaran berharga. Titik balik kita menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/why)

BERDAMAI - (Kiri ke kanan)Danrem 162/WB, Farid Makruf, Wakapolda NTB, Imam Margono, dan Danbrigif 21/Komodo, Andre Saputra, Kamis (20/7) memberi keterangan resmi terkait insiden pemukulan polisi oleh oknum TNI. Kasus ini telah clear dan berakhir damai.

Jumat, 21 Juli 2017

SUARA NTB

Halaman 9

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hindari Merundung ABK, Guru Harus Awasi Peserta Didik Mataram (Suara NTB) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah di sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi, rentan mendapatkan perilaku merundung atau bully dari teman-temannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat dari guru atau sekolah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. HM. Idrus, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/7). Menurutnya, melindungi ABK dari perilaku merundung oleh teman-temannya yang anak normal merupakan tanggung jawab bersama. “Itu pentingnya guruguru harus mengawasi, paling tidak mengawasi ABK lebih dari anak normal. Guru jangan terlalu abai terhadap kondisi anak-

anak,” sarannya. Ia menyarankan, sekolah pelaksana pendidikan inklusi, atau penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan ABK dengan anakanak normal pada umumnya, jangan sampai proses pembelajaran di sana hanya memperhatikan jumlah peserta didik. Tapi juga harus memperhatikan kebutuhan ABK. Melalui pendidikan inklusi, menurutnya, diharapkan ABK dan anak normal dapat berbaur. Mereka bisa saling mengetahui kebutuhan temannya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan baik.

Selain itu, sekolah perlu menerapkan pendidikan yang tepat dalam menyelenggarakan pendidiakn inklusi. Harus mengetahui kapan ABK dan anak normal belajar bersama, dan kapan ABK dipisah sesuai dengan pelajaran yang dibutuhkannya. Dicontohkannya ketika pelajaran menyanyi, anak tuna rungu dan tuna wicara tentu tidak bisa mengikutinya. Maka ABK dipisah dan diberikan bimbingan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK). “Itu pada saat-saat pelajaran yang tidak bisa bersama-sama,” katanya. (ron)

BGI Gelar Kegiatan Temu Santri dan Pelajar Mataram (Suara NTB) Puluhan santri dan pelajar jenjang SMA Se Kota Mataram mengikuti kegiatan temu santri dan pelajar, pada Kamis (20/7). Kegiatan yang digelar BGI dan berlangsung di aula Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) ini berjalan sukses. Dalam sambutannya, Kepala SMA Al-Ma’rif Mataram, Muh. Furqon, S.Pd., menyambut baik kegiatan BGI tersebut. Menurutnya, isu radikalisme yang diangkat pada temu santri dan pelajar ini sudah tepat di tengah kondisi kebangsaan saat ini. “Semoga apa yang akan disampaikan nantinya tentang paham radikalisme benar-benar bisa kita pahami dengan baik khususnya bagi anak-anakku siswa dan para santri se Kota Mataram yang hadir pada kesempatan ini,” jelasnya. Dengan harapan tentunya bisa mencegah paham-paham radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, radikalisme adalah paham yang dibuat oleh satu kelompok tertentu yang mana dengan asumsi bahwa paham ini sudah masuk di dunia pendidikan saat ini, dan banyak lagi masalah lainnya di wilayah Kota Mataram seperti narkoba. Sementara itu, Sigit Morit Rio,

Masih Diberi Kesempatan TINGGINYA animo masyarakat menyekolahkan anaknya di SMP Negeri, harus berbenturan dengan minimnya ruang kelas, karena itu terpaksa harus beralih ke SMP swasta. SMP swasta sampai saat ini masih diberi kesempatan menerima siswa, meskipun tahun ajaran baru 2017/2018 sudah mulai berjalan awal pekan ini. Langkah ini dilakukan agar tidak ada anak usia sekolah tidak bisa ber(Suara NTB/ron) H. Lalu Mohammad Sidik sekolah. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di Mataram, Kamis (20/7). Ia mengatakan, sekolah swasta diperbolehkan masih menunggu siswa sampai saat ini. “Masih ada sekolah swasta yang menunggu siswa. Sekolah swasta masih membuka,” katanya. Langkah ini disebutkan bukan masalah. Terpenting agar siswa dapat bersekolah dan menimba ilmu. Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah. “Jangan sampai ada anak yang telantar dan tidak sekolah karena tidak mendapatkan sekolah,” kata mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini. Setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan (BL) masih ada siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Itulah yang masih ditunggu oleh sejumlah sekolah swasta. (ron)

(Suara NTB/dys)

TEMU - Kegiatan temu santri dan pelajar yang digelar BGI Mataram di Aula Kantor Wilayah NU NTB, Kamis (20/7). S.H, MH., salah satu guru SMA AlMa’rif Mataram mengatakan dalam suatu teori, bahwa paham ini bisa masuk dalam beberapa cara di dunia pendidikan, akan masuk ke SLTA. Ada dua bentuk yaitu pisik dan psikis. Bagaimana pelaksanaan dalam dunia pendidikan. Menghina seseorang adalah bentuk psikis, ada juga yang melakukan kekerasan dalam bentuk pisik. Apa yang harus dilakukan, yakni saling berkoordinasi antara orang tua, guru dan masyarakat. Komponen ini sangat penting dalam mencegah paham radikalisme. Diterangkan bahwa belakangan ini, anak-anak melakukan

Pelajar dan Mahasiswa Ikuti Dialog Publik Lawan Narkotika Mataram (Suara NTB) Samalas Institute menggalang dukungan untuk membentuk Satuan Tugas Anti-Narkoba di Kabupaten Lombok Tengah NTB, dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahugunaan narkotika dan obat atau bahan berbahaya. “Kami akan menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai percontohan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB),” kata Sekretaris Samalas Institute Beny Siagusman, Kamis (20/7). Wacana membentuk Satgas Anti-Narkoba di Kabupaten Lombok Tengah, disampaikan pada diskusi publik dalam momentum Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) 2017 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 120 pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram. Beny mengatakan anggota Satgas Anti Narkoba tersebut

(Suara NTB/dys)

DIALOG - Kegiatan dialog publik Samalas Institute di Aula MAN 2 Mataram, Kamis (20/7). diharapkan muncul dari para kader dan simpatisan serta relawan (volunteer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang. “Nanti polanya ada koordinator di masing-masing kecamatan yang mengkoordinasikan upaya penyuluhan anti narkoba kepada masyarakat,” ujarnya. Menurut dia, penggalangan dukungan masyarakat terhadap upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat perlu dilakukan. Sebab, barang haram tersebut saat ini sudah tergolong mudah diperoleh para generasi muda. “Waktu peringatan HANI beberapa hari lalu, kita sempat dikagetkan dengan pengungkapan pengiriman narkoba jenis sabusabu sebanyak satu ton,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram Heri Sutowo, mengapresia-

si gerakan Samalas Institute membentuk Satgas Anti Narkoba di Kabupaten Lombok Tengah. “Kami sangat mengapresiasi upaya tersebut, apalagi dibentuk di Kabupaten Lombok Tengah yang belum memiliki BNN kabupaten hingga saat ini,” katanya. Samalas Institute terus melakukan kampanye anti narkoba dan bahaya radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa. Upaya tersebut dilakukan bekerja sama dengan lembaga terkait, baik dari unsur pemerintahan seperti BNN Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga swadaya masyarakat. Karena dianggap memiliki kepedulianyangkuat,BNNProvinsi NTB memberikan penghargaan kepada Samalas Institute pada puncak peringatan HANI 2017 yang digelar di lapangan Taman Gora Jalan Udayana Kota Mataram, Minggu (16/7). (dys)

kekerasan dari tontonan, media sosial. dan juga perlu, pendidikan moral pancasila. Mereka yang diserang adalah yang masih muda dan labil. Siswa, SMA, Perguruan Tinggi. Kita guru harus memahami siswa, sikap mental, kebiasaan yang ada, ini adalah cara mudah menangkal Faham radikalisme. Selanjutnya perlu melakukan penanganan khusus untuk beberapa kasus. “Acara ini bagus, namun harus lebih bervariasi pesertanya, baik siswa, mahasiswa bahkan orang tua, sehingga melibatkan banyak unsur dalam melawan faham radikalisme bagi generasi-generasi bangsa saat ini,” ujarnya. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 21 Juli 2017

SALON

SALON

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370-636344, 08180373677

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Halaman 11

SALON

SALON

SALON

RUPA-RUPA

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+M a s s a g e +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/ rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30 TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262

LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

Kamis, 20/07/17

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Jumat, 21 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 21 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 21 Juli 2017

Halaman 14

Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, memberikan orasi politiknya untuk membakar semangat pengurus baru DPD Partai Demokrat NTB.

Pengurus DPD PD NTB Periode 2017-2022 Dilantik

Loyalitas Kunci Kemenangan Demokrat Mataram (Suara NTB) Pengurus DPD Partai Demokrat (PD) NTB periode 2017-2022, di bawah Komando TGH. Mahalli Fikri resmi dilantik oleh DPP PD, di Mataram, Kamis (20/7). Pelantikan dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PD, M.Jafar Hafsah, Sekjen, Hinca Pandjaitan, Wasekjen, Andi Imo Pangeran dan sejumlah pengurus teras DPP lainnya. Selain itu pelantikan juga dihadiri ribuan kader PD NTB. Hinca Pandjaitan dalam sambutannya, mengingatkan pada pengurus DPD PD NTB yang dilantik, supaya menanamkan loyalitas. Sebab loyalitas adalah kunci Partai Demokrat untuk kembali memenangkan Pemilu. ‘’Salah satu kunci kebesaran

Partai Demokrat adalah loyalitas. Maka setiap pengurus dan kader harus loyal pada pimpinan untuk memenangkan Partai Demokrat pada pemilihan gubernur dan bupati, serta Pemilu 2019,’’ katanya setelah melantik Pengurus DPD PD NTB. Sementatra itu, Ketua DPD PD NTB, TGH. Mahalli Fikri dalam pidato politiknya menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, Partai Demokrat dipandang sebelah mata, setelah terpuruk dalam Pemilu 2014 lalu. Namun demikian, Mahali memiliki keyakinan yang kuat bahwa Partai Demokrat bisa bangkit kembali. ‘’Untuk itu, hari ini harus lebih baik dari hari esok. Maka pada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat saya ajak kembali untuk memjemput kemenangan, seperti yang pernah kita raih,’’ seru Mahali.

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Hj. A.P.A.Timo Pangerang, membacakan SK Pelantikan DPD Partai Demokrat NTB.

Mahalli mengingatkan, bagaimana pada tahun 2013 lalu, partai yang didirikan oleh Presiden RI ke6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada pada titik terburuknya. Sehingga SBY mendapatkan banyak tudingan. Namun hal itu tidak pernah membuat sang jenderal lantas marah maupun dendam atas caci maki yang diterimanya. ‘’Tapi beliau mengajak kita semua tidak bereaksi. Sehingga bangsa ini bisa membaca sejarahnya sendiri bahwa dua periode negara ini dipimpin oleh pendiri Demokrat. Semangat itulah yang membuat kita bisa terus lebih baik pada diri kita. Dengan demikian maka saya yakin kemenangan yang diproleh oleh Demokrat pada dua periode, tidak mustahil,’’ jelasnya disambut oleh tepuk tangan yang membahana.

Wakil Ketua DPRD NTB itu juga menegaskan pada seluruh kader dan pengurus bahwa berpolitik itu tidak semata soal kepentingan soal persaingan. Namun juga dalam berpolitik, tertanam persaudaraan yang kuat. ‘’Maka hari ini saya ajak seluruh kader Demokrat untuk membuktikannya bahwa anggapan itu tidak ada dalam Partai Demokrat. Tapi yang ada adalah kebersamaan yang dibalut oleh loyalitas, karena partai ini ingin memberikan yang terbaik,’’ katanya. Terakhir disampaikan oleh mantan Ketua KPU Provinsi NTB itu, bahwa Partai Demokrat memiliki agenda untuk memenangkan pemilihan kepala daerah serentak 2018 di NTB dan tiga kabupaten/kota, serta Pemilu 2019. Mahali sekali lagi sangat yakin bahwa kemenan-

Pengurus baru DPD Partai Demokrat NTB, tengah membaca sumpah janji yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat, TGH. Mahalli Fikri.

gan akan bisa diraihnya, karena Demokrat sudah membutikannya. ‘’Demokrat tidak perlu janji. Sebab, 10 tahun kita sudah memberikan bukti, baik di pusat maupun di NTB,’’ katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PD, M.Jafar Hafsah yang diutus langsung oleh Ketua Umum DPP PD, SBY, yang tidak bisa hadir, karena tengah berada di luar negeri. Dalam sambutannya Jafar Hapsah, menyerukan bahwa dua kader terbaik Partai Demokrat, yakni SBY dan TGB sudah membuktikan kepemimpinannya masing-masing selama dua periode. Torehan itu menurut Jafar, merupakan modal besar bagi Demokrat untuk kembali menjadi partai pemenang. ‘’Maka dari itu, hal yang paling penting kita lakukan saat ini adalah melakukan konsolidasi dan me-

Sekjen DPP Partai Demokrat menyerahkan pataka pada Ketua DPD Partai Demokrat NTB.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, M.Jafar Hafsah memberikan sambutannya.

menangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,’’ katanya. Terakhir ditutup oleh Hinca Pandjaitan. Hinca menyerukan pada masyarakat NTB, untuk tidak segan-segan memberikan kritik dan mengingatkan para pengurus untuk tetap pada jalurnya. ‘’Inilah kami Demokrat, pada masyarakat NTB dan seluruh Indenesia. Tolong kritik kami dan ingatkan kami jika kami keliru. Supaya kami bersama berbenah,’’ pungkasnya. Pengurus inti, Ketua DPD PD NTB. TGH. Mahalli Fikri, Wakil Ketua I, H. MNS. Kasdiono, SH, Wakil Ketua II, Dr. Ir. Hj.Siti Rohmi Djalilah, Wakil Ketua III, Mustakim Patawari, Sekretaris, H. Zainul Aidi, SP., Bendahara, TGH. Nasihudin Badri. (ndi/*)

Para pengurus baru DPD Partai Demokrat NTB tanpak sangat bersemangat setelah dilantik

Pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat NTB, berpose bersama dengan sejumlah Ketua Partai, yakni Ketua DPD Gerindra, Ridwan Hidayat, Ketua DPW PKB, Lalu Hadrian dan Ketua DPW Nasdem, Muh. Amin.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, M. Jafar Hafsah didampingi oleh Sekjen, menyematkan pin pengurus DPD Partai Demokrat NTB.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri dan Sekjen, Hinca Pandjaitan memberikan bendera Partai Demokrat dan bendera merah putih pada Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin.

Masyarakat dan anggota Partai Demorat dari berbagai daerah ikut menghadiri acara pelantikan

(Suara NTB/ndi)

Pengurus Inti DPD PD NTB Periode 2017-2022

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menandatangani pakta integritas bersama pengurus lainnya, disaksikan oleh Wakil Ketua Umum, M. Jafar Hafsah.

Pengurus inti DPD Partai Demokrat NTB berpose bersama dengan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, M. Jafar Hafsah.

Ketua : TGH. Mahalli Fikri Wakil Ketua I : H. MNS. Kasdiono, SH. Wakil Ketua II : Dr. Ir. Siti Rohmi Djalilah Wakil Ketua III : Mustakim Patawari Sekretaris Jenderal : Zainul Aidi, SP Bendahara : TGH. Nasihudin Badri

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 21 Juli 2017

Halaman 15

Danrem 162/WB : Mahasiswa Harus Perangi Kemiskinan dan Kebodohan Mataram (Suara NTB) Auditorium Abubakar Universitas Mataram, Kamis (20/7) dipadati ribuan mahasiswa. Mereka konsen mendengar pemaparan Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf, MA. Pada forum pembekalan kepada mahasiswa KKN Unram itu, disampaikan materi tematik tentang revolusi

mental dan infrastruktur. Beberapa hal penekanan Danrem dalam pemaparannya, diantaranyamengenaipengetahuankonstelasi pertahanan dan keamanan negara. ’’Perlu diketahui bahwa pengetahuan iniuntukmemotivasi mahasiswagunakepentingannegara dan khususnya NTB, ‘’ jelasnya. Dalam konteks NTB, Danrem

Menguji Konsistensi Memperbaiki Derajat Kesejahteraan Masyarakat Dari Hal. 1 Setelah berakhirnya jabatan dan diselingi oleh momen Pilkada, KLU kembali dipimpin oleh Pjs untuk 6 bulan, H. Ashari, SH. MH. Pada periode Pilkada kedua tahun 2015, tepatnya 9 Desember, KLU kembali melahirkan Bupati/Wakil Bupati pada sosok, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. dan Sarifudin, SH. MH. Tahun 2017 ini, adalah tahun kedua bagi pasangan Najmul Akhyar – Sarifudin dalam memimpin. Di awal kepemimpinannya, Najmul bersama Sarifudin mengusung visi terwujudnya Lombok Utara yang religius, berbudaya, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut maka duet pemimpin muda ini akan melaksanakan lima misi yakni percepatan perwujudan masyarakat yang beriman dan bertaqwa dan berbudaya. Percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, serta mempertahankan daya dukung lingkungan dan membangun ketahanan terhadap bencana. ‘’Visi misi tersebut akan kami aplikasikan melalui strategi umum yakni percepatan inovasi nilai tambah (PIN). Secara spesifik bahwa kelima misi tersebut memiliki sasaran maupun strategi tersendiri,’’ papar Najmul usai dilantik tahun 2016 lalu. Untuk misi pertama, ada beberapa strategi yang dijalankan. Seperti, gerakan kembali ke khittah pendidikan, peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat. Terutama menggencarkan majelis-majelis agama di setiap lapisan masyarakat. Termasuk fasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah, melakukan dialog antarwarga, antar umat beragama, antar komunitas adat dan budaya, serta melakukan fasilitasi dokumentasi dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya yang berfungsi dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Misi kedua, ditetapkan sejumlah strategi. Di bidang pendidikan yakni kembali ke khittah pendidikan. Sedangkan di bidang kesehatan yakni pengadaan Satu Dokter Satu Desa. Di bidang ekonomi adalah penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, strategi yang diusung melalui pemerintahan (e-government), membangun konektivitas antar unit kerja di seluruh SKPD dan memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik (go broadband network). Melaksanakan pelayanan

publik lewat sistem government portal, membangun jaringan informasi menuju e-governmen. Setelah dua tahun memimpin, banyak hal yang dilakukandandiraih.Antaralain, Bupati tetap mampu mempertahankan kinerja keuangan melalui WTP ketiga kalinya. Bupati juga meraih penghargaan Pangripta Nusantara, penghargaan iNews Maker. Peghargaan itu lantas menjadikan Kabupaten Lombok Utara memperoleh penghargaan Top Moving Award pada katagori konsistensi penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2016 tak mencapai target sebesar 2,5 persen. Namun demikian capaian penurunan 0,92 persen tahun 2016 itu tergolong sebagai angka dengan laju penurunan paling tinggi dibandingkan daerah lain di NTB. Rilis BPS NTB per 1 Juni 2016 mencatat angka kemiskinan KLU sebesar 33,21 persen atau turun 0,92 persen dari sebelumnya (2015) sebesar 34,13 persen. ‘’Benar, penurunan kemiskinan di KLU yang paling tinggi dari penurunan kemiskinan kabupaten/kota di NTB,’’ demikian diakui Kepala BPS Lombok Utara, H. Muhadi. Sementara pada katagori IPM (Indeks Pembangunan Manusia), peningkatan IPM tahun 2016 di KLU juga tertinggi di NTB dengan persentase 1,78. Setelah KLU menyusul Sumbawa dengan 1,53, lalu Lombok Barat sebesar 1,44, kemudian Dompu (1,43) dan Lombok Timur dengan 1,38 mengisi posisi 5 besar. Meski demikian, perbaikan IPM KLU menjadi 62,24 masih merupakan IPM terendah di NTB. ‘’Ini unik, karena pola hidup dan tingkat kemahalan harga lebih besar dari beberapa kabupaten di NTB. Sehingga seandainya kondisi ini ada di kabupaten lain belum tentu angka kemiskinan KLU tinggi di banding kabupaten lain,’’ ujar Najmul Akhyar. Terhadap progres perbaikan kinerja yang dialami Lombok Utara, Ardianto, SH., - sosok yang dikenal kritis mengawal kebijakan Pemkab member catatan perbaikan yang harus menjadi atensi. ‘’Poin perbaikan adalah sistem birokrasi. Kalau sistemnya baik, perencanaannya baik, tentu hasilnya akan baik,’’ saran Ardianto. (ari)

Titik Bebas Pungli Dari Hal. 1 Demikian juga petugas, menjalankan tugasnya sesuai prosedur tanpa pungutan apapun. ‘’Kalau dua-duanya dibangun, suatu saat kita akan pada titik tertentu. Pungli akan hilang,” tegasnya. Sejauh ini penindakan sudah cukup banyak dilakukan pihaknya, didasarkan pada 30 ribu laporan yang sudah masuk. Puluhan laporan diantaranya berasal dari NTB. “Umumnya masih seputar pungli pelayanan publik,” kata pejabat Polri berpangkat jenderal bintang satu ini. Saluran laporan selain nomor melalui hotline, juga SMS, email dan datang langsung ke kantor Satgas. Laporan yang berkaitan dengan daerah, termasuk di NTB didistribusikan kembali ke daerah. Tujuannya agar ditangani langsung Unit Pemberantasan Pungli (UPP). Tapi setiap laporan tidak langsung bisa ditindaklanjuti. Banyak motif laporan yang masuk dengan tingkat validitas beragam pula. Ada yang sifatnya informatif tanpa dilengkapi data, set-

elah dicek ke lapangan, faktanya bukan pungli. Ditanya hasil evaluasi Tim Saber RI terkait masih adanya pungli meski sudah dilakukan penindakan di sektor yang sama, dia kembalikan kepada kesadaran masyarakat soal hubungan timbal balik tadi. Mantan Kapolda Bengkulu ini mendapat informasi pungli di sektor pertanahan pada Prona. Beberapa kali penangkapan, masih ditelisik soal yang sama. ‘’Ini artinya masyarakat penerima pelayanan yang memberi peluang terjadinya pungli,’’ sorotnya. Sehingga tidak ada jalan lain, kecuali membangun kesadaran dari masyarakat dan petugas atau pejabat pemberi layanan. Karena perspektif penindakan adalan langkah paling akhir ketika pencegahan tidak efektif. Dasar hukum terbentuknya Satgas Saber Pungli sesuai Perpres 87 tahun 2016 pun akan tetap berlaku jika pemerintahan belum bebas dari pungutan di luar ketentuan. (ars)

mengajak mahasiswa sebagai generasi muda untuk menjadi agen pembaharu. Sebab masalah yang masih mengganjal adalah kemiskinan yang liner dengan kebodohan. ‘’Mari jadikanlah diri kita sebagai agen jihad yang mampu memerangi kemiskinan dan kebodohan. Karena jika kita dapat memerangi kemiskinan dan kebodohan. Maka kita tidak dapat diakal-akali atau dipengaruhi dengan berbagai pemahaman yang tidak benar,’’ ajak Danrem. Dengan intelektual, mahasiswa menurutnya akan mampu memerangi penyalahgunaan narkoba, paham radikal, yang formatnya ada dalam skema proxy war. ‘’Mari kita bersama-sama bergandengan tangan melawan berbagai pengaruh buruk dari proxy war, sehingga situasi negara kita tetap stabil dan NKRI tetap tegak berdiri karena NKRI harga mati,’’ ajak Danrem. Hadir dalam acara tersebut Rektor Unram, Prof.Ir H. Sunarpi, Ph.D., Ketua LPPM Unram dan

Dari Hal. 1

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kol.Inf Fraid Makruf, saat pemaparan tentan antisipasi proxy war pada pembekalan kepada mahasiswa KKN Unram. paradosensertaribuanmahasiswa. Danremjugamenginformasikan soal ancaman yang masuk dari sisi politik,ekonomi dan Sosbud. Seperti diketahui, perkembangan globalisasi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat tentunya sangat banyak membantu. Banyak hal positif yang diperoleh dari pesatnya perkembangan teknologi. Namun

perkembangan teknologi juga banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penyebaran paham radikalisme (ISIS), serta penyebaran informasi bersifat provokatif . Untuk itu Danrem mengingatkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi agar pandai dan bijak dalam menggunakan sosial media. (ars/*)

Kasus K2 Kota Bima

Penyidik Surati BKD dan Inspektorat Mataram (Suara NTB) Perjalanan penyelidikan kasus honorerkategoridua(K2)KotaBima terus bergerak. Baru-baru ini penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bima Kota mengirim dua surat kePemkotBima.Isinya,permintaan dataterkaitperekrutandantemuan. Terkait soal temuan, penyidik meminta informasi di Inspektorat Kota Bima. Auditor internal itu pun sudah membalas surat permintaan penyidik. Sementara soal data perekrutan, permintaan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal, SIK, dari dua surat itu, BKD belum menyampaikan balasan. ‘’Surat yang ke Inspektorat Kota sudah ada balasannya. Tapi yang dari BKD sampai sekarang belum ada,’’ kata Afrizal kepada Suara NTB, Rabu (20/7), sesuai informasi dari penyidik Unit Tipikor.

Karena belum ada balasan soal permintaan data itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan BKD untuk menindaklanjuti surat yang belum dibalas tersebut. Permintaan itu sangat penting menurutnya, karena berkaitan dengan dokumen para peserta. Sementara surat belum dibalas, masih ada pemeriksaan? Permintaan keterangan dipastikannya masih terus berjalan. Baik kepada peserta yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus menjadi CPNS. ‘’Untuk pemeriksaan masih tetap jalan terus terhadap para peserta yang lulus maupun tidak lulus,’’ jelasnya. Pertimbangan meminta keterangan yang tidak lulus, untuk mencocokkandatadenganmerekayang sudah dinyatakan lulus sebelumnya mencapai 400 orang. Mereka yang sudah diperiksa itu, mengabdi di SD dan SMP di Kota Bima. Kasus K2 Kota Bima disinya-

lir sama dengan di Kabupaten Bima dan Dompu yang saat ini ditangani Polda NTB. Khusus K2 Kota Bima mulai gencar diusut Mei 2017 lalu. Penyidik Polres Bima Kota dari Unit Tipikor bahkan datang berkoordinasi ke Polda NTB. Model penanganannya diperkirakan sama dengan kasus K2 Dompu. Bagaimana penyidik menelisik kerugiannegara? Terkaitsoalkerugian,pihaknyabergerakkearahitu. Karena fokus diawali mendalami dugaan penyimpangan pada pengangkatan honorer. Peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum itu sedang didalami dari pemeriksaan para peserta yang lulusdantidaklulus,sertapengumpulan dokumen berkaitan dengan perekrutan dan pengangkatan CPNSD. ‘’Karena kita masih mencari dan mendalami dugaan dugaan penyimpangan terkait K2 ini,” pungkasnya. (ars)

LPSK Temui Saksi Pelapor Kasus K2 Dompu Dari Hal. 1 ‘’Ini akan dikoordinasi dengan Gubernur NTB terkait nasibnya sebagai tenaga honorer,’’ katanya. Ndaru Utamo juga mengaku, perpanjangan perlindungan sebagai saksi akan diputuskan dalam rapat paripurna atas pengajuan oleh pelapor. Perpanjangan ini direncanakan selama 6 bulan dengan model perlindungan yang sama. ‘’Model perlindungannya sama seperti sebelumnya.

Tapi akan diputuskan melalui rapat paripurna,’’ katanya. Selain akan mengembalikan status pekerjaan tiga pelapor. LPSK dalam kunjungannya ke NTB ini akan kembali menemui Kajati NTB dan Kapolda NTB untuk menanyakan perkembangan kasus K2 Dompu. Perkembangan penyidikan kasus K2 yang sudah naik ke Kejaksaan ini juga menjadi bahan pertimbangan dilanjutkannya perlindungan terhadap

tiga pelapor. Sebagaimana diketahui, tiga orang pelapor kasus K2 Dompu ini mendapat perlindungan dari LPSK sejak awal 2017 lalu. Perlindungan yang berlangsung selama 6 bulan ini dilakukan secara tertutup oleh aparat keamanan. Tetapi, tidak sampai ditempatkan di rumah aman LPSK. Karena dalam masa perlindungan LPSK, ketiga pelapor ini tidak diperbolehkan memberikan keterangan pers. (ula)

Kadis LHK dan Mantan Kadis Kehutanan Dipanggil Kejaksaan Dari Hal. 1 Saya belum datang ke sana (memenuhi panggilan). Kadis-kadis lama sebagian sudah memenuhi panggilan jaksa,” kata Madani ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (20/7) siang kemarin. Madani mengatakan, ia belum bisa memenuhi panggilan jaksa untuk memberikan keterangan karean ada kesibukan. Namun, ia memastikan akan memenuhi panggilan jaksa pada pekan depan. “Kemarin saya ada kesibukan, ada acara. Mungkin minggu depan saya akan datang ke Kejaksaan memberikan ket-

erangan,” ucapnya. Pemanggilan terhadap mantan Kadishut NTB itu disampaikan Kajari Selong kepada Gubernur NTB. Di mana, gubernur diminta menghadirkan pejabatpejabat Pemprov yang masih menjabat saat ini untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Soal lahan kawasan hutan yang dikuasai oleh PT. APC, kata Madani memang menyalahi ketentuan. Pasalnya, lahan yang dikuasai tersebut merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Ia mengatakan, Pemprov NTB sangat men-

dukung kasus penerbitan sertifikat ilegal di kawasan tersebut diusut tuntas. Data yang diperoleh Suara NTB, luas areal hutan yang telah diterbitkan sertifikat seluas 65,40 hektar dan sporadik 37,8 hektar. Sehingga luas areal kawasan hutan yang diduga dimiliki secara ilegal di kawasan hutan lindung Sekaroh seluas 103 hektar lebih. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan kepada KPK tersebut, diduga proses sertifikasi lahan hutan ini melibatkan sejumlah oknum. (nas)

Satgas Usut 15 Kasus Dugaan Pungli di NTB Dari Hal. 1 Tim Satgas daerah diharapkan lebih fokus memantau modus-modus pungli yang semakin beragam di sejumlah sektor tadi. Bagi Ismail Bafadal yang juga menjabat Irwasda Polda NTB ini, informasi dan laporan masyarakat yang banyak sudah cukup untuk didalami satu per satu dan difokuskan untuk OTT pada kasus tertentu. Seperti OTT di beberapa daerah lain, dia yakini sama dengan modus terjadi di NTB. “Informasi dari kami ke wilayah (UPP Kabupaten dan Kota) sudah cukup, kami pantau perkembanan setiap saat. Bahkan OTT dari daerah lain kita share ke wilayah. Karena modus yang sama terjadi di wilayah kita. Jadi mereka (Satgas) fokus saja, sehingga saat penindakan juga jelas targetnya,” tandasnya.

Gelar Bimtek Siskeudes bagi Aparatur Desa

Jangan Dobel Anggaran Salah satu persoalan dihadapi Satgas daerah sebelumnya terkait anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dipegang oleh pemerintah daerah melalui Inspektorat, tidak bisa mengalokasikan untukpenindakansepertiOTT.Kewenangan OTT atau penindakan sampai penyidikan ada di Kepolisian, serta penuntutan di Kejaksaan. Praktis, alokasi anggaran itu wajib disediakan melalui pos masing-masing institusi ini. Terkait hal itu, anggota tim Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat,TaufiqYuniartomenegaskan tidak ada tawaran untuk anggaran dimaksud. Konteks anggaran ini diminta tidak jadi alasan. Sebab tidak akan ada penambahan pos anggaran dari Pemda untuk pembiayaan OTT dan proses penindakan sampai penuntutan. Dimaksudkan agar Pemda tidak melampaui kewenangan dalam menga-

lokasikan anggaran, kecuali hanya untukpokjapencegahandalamkegiatansosialisasi dankampanyeanti pungli. “Jadi jangan sampai kita menanganipelanggaranjustrujuga yang melakukan dengan cara keliru,” ujarnyamengingatkan. Dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya dijelaskan, sudah jelas alokasi anggarandanperuntukannyaberupa hibah. ‘’Kalau soal monitoring, soal sosialisasi dan lain-lain, itu kan bisa dianggarkan. Tapai kalau penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ya dikembalikan ke pos masing masing,” jelasnya. Dipertegas lagi dengan peraturan Menteri Keuangan soal alokasi ini, agar jangan sampai terjadi dobel anggaran dari pemerintah daerah dan dianggarkan juga oleh institusi penegak hukum. “Kalau sampai dobel, maka harus dikembalikan ke kas,” ujarnya mengingatkan. (ars)

Dalam kegiatan Bimtek ini, para peserta tidak hanya diberikan materi terkait penerapan Siskeudes. Namunmerekajugadiberikanpraktik langsung secara mandiri terkait penerapan Siskeudes. Hadir pada Bimtek yang bertema “ Wujudkan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bagi Aparatur Desa Melalui Siskeudes” tersebut, unsur Kejaksaan diwakili oleh Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo SH dan tim, Inspektorat dalam hal ini Irban I Patriotika,danpuluhanaparaturdesa se-Kecamatan Sekotong. Dalam sambutannya Camat Sekotong, L. Ahmad Satriadi menekankan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa. ‘’Pertama kali dilakukan pihak kecamatan di Lobar. Kami di Kecamatan Sekotong memfasilitasi Bimtek bagi aparatur desa terutama para bendahara dan operator desa,’’ katanya. Bimtek menghadirkan narasumber dari Kejaksaan, BPKP dan Inspektorat serta Dinas PMD. Dijelaskan, kegiatan ini bertujuan selain meningkatkan kemampuaan aparatur desa juga sebagai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pihak kecamatan juga melaksanakan tugasnya untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa. Lebih penting jelasnya, diharapkan melalui kegiatan Bimtek selama tiga hari (20 Juli-22 Juli), aparatur mendapatkan pemahaman bagaimana mengelola anggaran sesuai ketentuan dan tidak takut melaksanakan program. Sebab melalui perencanaan dan pelaksanaan yang tepat maka bisa mencegah permasalahan yang terjadi sehingga realisasi anggaran DD bisa berjalan optimal tanpa ada masalah. Ia mengharapkan, peran aktif para peserta menyampaikan berbagai permasalahan dan unekunek yang dihadapi. ‘’Apa yang ditakuti oleh aparatur desa sampaikan saja. Sebab saya yakin kita semua termasuk aparatur desa tidak mungkin mau menyalahgunakan anggaran. Namun

mungkin karena faktor ketidaktahuan,’’ jelasnya. Jika pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan, maka tentu diharapkan semua desa mampu mengangkat dan mengembangkan potensi di wilayah masingmasing sesuai dengan karakteristik wilayah. Sebab diketahui, luas wilayah Sekotong didominasi pantai dengan garis pantai yang terpanjang di Lobar. Hal ini jelasnya menjadi potensi namun belum maksimal digarap. Sementara pada hari pertama Bimtek itu dibahas materi terkait permasalahan desa dari aspek hukum disampaikan Kasi Intel Kejari Mataram Fajar Alamsyah Malo SH bersama tim. Sedangkan Inspektorat dalam hal ini Irban I Patriotika menyampaikan terkait pengelolaankeuangandanpertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian Dinas PMD menyampaikan materi terkait Siskeudes. Dalam kesempatan itu, Kasi Intel Kejari Mataram Fajar Alamsyah Malo SH menyampaikan berbagai fungsi dan tugas Kejaksaan tidak saja dalam hal penindakan. Ia juga mengingatkan, agar Kades dan aparaturnya tidak melakukan pungli. Di samping itu, ia menekankan peraturan terbaru terkait pengelolaan DD mengacu Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2016. Dalam aturan ini lebih lengkap, mulai dari proses pedoman penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Di sini juga ada peranan camat bagaimana membina dan mengawasi. Kalau pihak Kejaksaan, jelasnya tentu titik beratnya pada pelaporannya. Jika ada laporan penyimpangan maka ditindaklanjuti. Namun sesuai Inpres bahwa apabila ada laporan masuk ke APH menyangkut di daerah dikembalikan dulukepengawasaninternaldalam hal ini Inspektorat. Dalam Bimtek ini dialog antara peserta dengan para narasumber sangat antusias. Jumat (hari ini red), dijadwalkan Dinas PMD dan Inspektorat menjadi narasumber terkait implementasi Siskeudes yang kemudian akan ditutup Sabtu (22/7) mendatang dengan praktik mandiri Siskeudes. (her/*)

BPKP Awasi Empat Proyek Strategis Nasional di NTB Dari Hal. 1 Hal ini terbukti dengan raihan opini BPK RI untuk LKPD menunjukkan tren positif. Dari 11 Pemda di NTB tahun 2014, katanya sebanyak sembilan Pemda memperoleh WTP. Kemudian meningkat menjadi 10 Pemda pada 2015. Untuk tahun 2016, seluruh Pemda di NTB sudah mendapatkan opini WTP. Sesuai target RPJMN tahun 2019, kapabilitas Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus sudah mencapai level III.

‘’Untuk kapabilitas APIP dua tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan. Sampai dengan saat ini 2 APIP Pemda telah mencapai level III. Diharapkan 2017, setidaknya 6 APIP Pemda pada level III,’’ katanya. Terkaitdengandanadesa,BPKP memintabupatimenginstruksikan Inspektorat untuk mengawal pengelolaan dana desa dengan lebih intensif. Begitu juga pembenahan dalampelayananbidangkesehatan serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya PerusahaanDaerahAirMinum(PDAM) serta Badan Layanan umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit. (nas)

Belum Terima DD Dari Hal. 1 Rusman mengatakan data yang diperoleh dari Pemda kabupaten sampai 18 Juli lalu, sebanyak delapandesayangbelummenerimaDD. Namun, sekarang tinggal enam desa yang belum menerima DD. Enam desa yang belum menerimaDDitumasing-masing,diKabupaten Dompu satu desa. KabupatenBimaduadesa,KabupatenSumbawa satu desa dan Kabupaten SumbawaBaratduadesa.Diharapkan,keenamdesainisudahmenerima DD pada minggu ini. Rusman menjelaskan, penyebab belum ditransfernya DD tahap I kepada enam desa tersebut. Pertama, ada Kades yang bermasalah dengan hukum sehingga DD tak bisa dicairkan. Kedua, tidak sinkronnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) antara di pembukuan dengan rekening. Hal ini, kata Rusman sedang diselesaikan. Ketiga, adanya persoalan antara Kades dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Tidak harmonisnya hubungan antara Kades dan BPD ini menyebabkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi terhambat. Sementara, syarat transfer DD adalah APBDes harus benar-benar clear. ‘’Jadi itu beberapa persoalan. Tapi mudah-mudahan minggu ini sudah clear,’’ kata mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB ini. Mengenai realisasi DD tahap I sesuai batas waktu yang diberikan Kementerian Keuangan, Rusman

mengatakan dirinya sudah berdiskusi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid. Intinya, Kanwil DJPB NTB tetap meminta laporan penggunaan DD tahap I tetap harus masuk tanggal 24 Juli mendatang di masing-masing Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di empat lokasi di NTB. Persoalan mengenai seperti apa laporannya, kata Rusman, yang penting pada 24 Juli mendatangpenggunaanDDtahapIharus sudah dilaporkan. Terhadap pekerjaan yang belum selesai, maka Kades diminta membuat surat pernyataan. “Bahwa proyek sedang berjalan dan tidak bisa dikebut karena sudah ada jadwal pengerjaannya,” tandasnya. Menurut Rusman, proyekproyek fisik tidak mungkin dapat dituntaskan dalam beberapa hari ini. Pasalnya, untuk proyek fisik sudah ada schedule pelaksanaannya. “Nah, ini yang kita minta pernyataan oleh kepala desa. Bahwa dana desa untuk pembagunan proyek fisik tadi sedang dilaksanakan sampai batas sekian, progres sekarang sekian,” ujarnya. Pihaknya berharap ada kebijakan dari Kementerian Keuangan meskipun realisasi DD tahap I belum mencapai seratus persen. Paling tidak, kata Rusman, Pemda diberikan waktu sampai Agustus mendatang untuk merealisasikan DD tahap I tersebut. Pasalnya, ada desa yang baru menerima DD pada Juli ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 21 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Empat ASN di Mataram Diberhentikan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 21 kasus pelanggaran disiplin di Kota Mataram di semester pertama tahun 2017. Empat aparatur sipil negara (ASN) di antaranya diberhentikan dengan cara tidak hormat. Kamis (19/7), dua ASN inisial KR dan LM menambah catatan pelanggaran disiplin pegawai. Keduanya menjalani sidang indispliner. Sayangnya, KR yang merupakan kepala bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tidak memenuhi panggilan tim indisipliner. Pemanggilan oleh tim hanya mengklarifikasi informasi dan laporan yang diterima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Karena, KR tidak hadir. Tim akhirnya meminta penjelasan istrinya. Istri KR yang menyertakan anaknya dimintai keterangan cukup panjang. Tim mengkonfrontir serta menggali keterangan sekitar satu jam lebih. Pemeriksaan dilanjutkan dengan memanggil LM yang merupakan ASN di Dinas Pemadam Kebakaran. Tim

tidak terlalu lama mendengarkan keterangan yang bersangkutan. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, pada semester pertama di tahun 2017 sebanyak 21 kasus pelanggaran indisipliner. 11 diantaranya pelanggaran disiplin dan 10 kasus perceraian. Dari pelanggaran disiplin tersebut, empat kasus ditindaklanjuti dengan pemberhentian secara tidak hormat. “Termasuk yang tersangkut hukum,” kata Evi. Selain pemberhentian, sebagian lainnya diberikan sanksi berupa penurunan pangkat. Evi menegaskan, pemberian sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Agenda pemeriksaan dua ASN itu berkaitan dengan permohonan perceraian. Tapi KR tidak memenuhi panggilan, sehingga tim memutuskan meminta keterangan istrinya. “ Pegawai negeri terikat aturan.

Menikah ada izin. Begitu juga bercerai harus ada izin. Pengadilan pasti akan meminta rekomendasi pejabat pembina kepegawaian,” katanya. Kepala Subdit Pembinaan dan Kesejahtraan Pegawai BKPSDM Kota Mataram, Marwi menambahkan, tren pelanggaran disiplin relatif menurun dibandingkan tahun lalu. Tahun 2016, 32 kasus pelanggaran disiplin telah diproses. Dua ASN diantaranya diturunkan pangkatnya. Dibandingkan, pada semester pertama 2017 baru 21 kasus ditangani. Marwi menegaskan, pelanggaran disiplin didominasi perceraian yang diajukan oleh ASN wanita. Karena, sifatnya emansipasi akibat KDRT fisik, ekonomi dan seksual. “Paling banyak itu perceraian,” sebutnya. Tim pemantauan evaluasi disiplin lanjutnya, telah melakukan pembinaan. Tim ini memberikan pengarahan kepada pegawai agar tidak melakukan pelanggaran disiplin. (cem)