HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 21 FEBRUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 287 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Jembatan Provinsi Putus
Kendaraan Terpaksa Seberangi Sungai Mataram (Suara NTB) Jembatan penghubung Desa Kananta, Desa Sai, dan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, putus diterjang banjir. Jembatan ini putus sekitar Februari 2018 lalu. Hingga Februari 2019, jembatan belum diperbaiki sehingga warga termasuk kendaraan roda dua dan empat terpaksa menyeberangi sungai ke luar atau menuju desa setempat. Jembatan tersebut diketahui jadi penghubung Desa Kananta, Desa Sai, dan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi. Tidak saja untuk akses tiga desa, jembatan itu jadi koneksi dari Kabupaten Bima ke Desa Kiwu Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Wilayah ini di sebut jalur Lingkar Utara, status jalan menjadi kewenangan provinsi, karena menghubungkan dua kabupaten. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist_arifudin)
TO K O H
JEMBATAN PUTUS - Sejumlah guru dan warga yang menyeberang sungai dengan sepeda motor dan juga ada kendaraan roda empat. Keadaan Desa Kananta, Kecamatan Soromandi itu dialami dua tahun terakhir, akibat jembatan utama di sana putus total.
PEMPROV melakukan revitalisasi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di 100 desa termiskin di NTB. Revitalisasi Posyandu diharapkan dapat mendeteksi seluruh masalah kesehatan masyarakat seperti gizi buruk dan stunting sejak dini. Sehingga dapat dilakukan penanganan sejak awal. ‘’Revialisasi Posyandu dilakukan di 100 desa termiskin menjadi prioritas. Dengan revitalisasi Posyandu ini diharapkan dapat menekan Bersambung ke hal 15 Nurhandini Eka Dewi
Dam Rusak, Lahan Petani Berubah Jadi Sungai PROYEK pembangunan dam di Kota Bima dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Terkait dugaan penyimpangan ini, tim Kejati telah melakukan pengecekan fisik serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Proyek yang fisik yang dicek tim Kejati yakni Dam Dadi Mboda di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur. Proyek ini dibangun tahun 2017 dengan anggaran Rp2,2 miliar. Satu tahun dibangun, kondisinya rusak parah sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Yang memprihatinkan, kerusakan dam tersebut
juga membuat sawah milik petani berubah menjadi sungai. Salah seorang petani di Kelurahan Kodo, Said Ama Awaluddin yang memiliki lahan di sekitar dam mengaku, lahannya hingga kini tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk bercocok tanam. Sebab, lahan itu sudah tergenang dan berubah menjadi sungai. Diakuinya, sebelum pembangunan dam tersebut, tanahnya seluas sekitar 15 are. Tapi kemudian menyusut, setelah pembangunan dam pada tahun 2017 lalu. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Realisasi belanja publik di NTB sampai pertengahan Februari masih seret. Penyerapan anggaran masih didominasi belanja aparatur atau belanja pegawai mencapai Rp335,5 miliar. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengungkapkan, realisasi belanja Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota periode Januari - Februari
baru 4,29 persen. Belanja 11 Pemda masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp335,5 miliar atau 12,34 persen. Sedangkan belanja publik seperti belanja barang baru Rp109,8 miliar atau 3,31 persen, belanja modal baru Rp29 miliar atau 1,28 persen, dan belanja transfer baru Rp43 miliar atau 1,17 persen. Total realisasi belanja di NTB hingga saat ini baru Rp518,5
miliar atau 4,29 persen. Pagu belanja untuk 11 Pemda di NTB pada 2019 sebesar Rp12,07 triliun. Dengan rincian, belanja pegawai Rp2,7 triliun, belanja barang Rp3,3 triliun, belanja modal Rp2,2 triliun, Bansos Rp18,7 miliar dan belanja transfer Rp3,7 triliun.Syarwan merincikan, realisasi belanja untuk masing-masing Pemda. Untuk Pemprov NTB baru Rp30,9 miliar atau 1,32 persen. Bersambung ke hal 15
12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ang. Fathurrahman menjelaskan seMataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012 mua pendaftar merupakan eks honorPemkab Dompu dan Pemkot 12345678901234567890123456789012123456789012 Bima akhirnya ikut membuka rek- er K2 penyuluh pertanian. ‘’Yang kabu12345678901234567890123456789012123456789012 rutmen Pegawai Pemerintah dengan paten Dompu dan Kota Bima hanya 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Perjanjian Kerja (P3K). Namun, rek- untuk penyuluh pertanian,’’ terangnya. 12345678901234567890123456789012123456789012 Fathurrahman menjelaskan penrutmen P3K dikhususkan untuk ten12345678901234567890123456789012123456789012 daftaran P3K diperpanjang sampai 20 aga penyuluh pertanian. 12345678901234567890123456789012123456789012 ‘’Kabupaten Dompu dan Kota Februari 2019 pukul 23.59 WIB. Hal 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Bima menyusul membuka rekrut- tersebut sesuai surat dari Kementeri12345678901234567890123456789012123456789012 men P3K,’’ kata Kepala BKD NTB, an Pendayagunaan Aparatur Negara 12345678901234567890123456789012123456789012 Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikon- dan Reformasi Birokrasi (Kemen 12345678901234567890123456789012123456789012 firmasi Suara NTB, Rabu (20/2) PANRB) No. B/222/S.SM.01.00/2019 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 tentang Permohonan Perpanjangan petang kemarin. 12345678901234567890123456789012123456789012 Sampai sore kemarin, sebanyak 11 Pendaftaran Seleksi P3K Penyuluh 12345678901234567890123456789012123456789012 orang yang mendaftar di Kota Bima. Pertanian. 12345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 15 Sedangkan di Dompu sebanyak 36 or12345678901234567890123456789012123456789012
Dompu dan Kota Bima Buka Rekrutmen P3K untuk Tenaga Penyuluh
KO M E N TTAA R 995 Desa Bentuk Bank Sampah SELURUH desa di NTB diwajibkan membentuk bank sampah untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023. Jumlah desa di NTB yang tersebar di delapan kabupaten sebanyak 995 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH menyatakan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah berkeliling menemui para bupati berkaitan dengan upaya Bersambung ke hal 15
Belanja Publik Seret, Belanja Aparatur Terserap Rp335,5 Miliar
(Suara NTB/uki)
RUSAK - Petani korban kerusakan Dam Dadi Mboda, Said Ama Awaluddin berdiri di atas lahan sawahnya yang berubah menjadi sungai. Di belakangnya, tampak dam Dadi Mboda yang kondisinya rusak, Rabu (20/2).
Kejaksaan Bidik Tiga Paket Proyek Senilai Rp25,9 Miliar di Kota Bima H. Ashari (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Tiga paket proyek di Kota Bima dalam bidikan Kejaksaan Tinggi NTB. Ke tiga proyek itu, Taman Kota Amahami, masjid terapung dan lahan relokasi. Nilai proyek yang dibangun tahun 2016 – 2018 itu mencapai sekitar Rp25,9 miliar. Tiga paket proyek ini sejak awal pengadaan dibangun jadi polemik dan terus dipersoalkan anggota DPRD Kota Bima. Rincian paket proyek itu, Taman Amahami senilai Rp8,5 miliar, proyek masjid terapung di kawasan yang sama senilai Rp12,5 miliar dan lahan relokasi banjir senilai Rp4,9 miliar. Indikasi awal, volume pekerjaan dan pengadaan diduga tak sebanding dengan besarnya uang negara yang dikeluarkan. Bersambung ke hal 15 DIBIDIK - Taman Amahami, salah satu dari tiga proyek di Kota Bima yang sedang dibidik Kejaksaan Tinggi NTB.
(Suara NTB/uki)
(Suara NTB/dok)
Revitalisasi Posyandu di 100 Desa
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Halaman 2
Program ”Zero Waste”
Kesadaran Masyarakat dan Lemahnya Penegakan Hukum Program zero waste (bebas sampah) adalah mimpi besar pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat masih jadi soal. Instrumen Mataram bebas sampah perlu diperkuat. Baik dari sisi kebijakan penganggaran, sarana – prasarana dan penguatan sumber daya manusia. ZAKARIA, warga Kota Mataram memilih membakar sampah di pekarangan rumahnya. Alasannya sederhana, minimnya fasilitas pembuangan sampah yang disediakan pemerintah. “Pekarangan luas di rumah. Daripada numpuk lebih baik dibakar,” kata Jack, sapaan akrabnya kepada Suara NTB. Rabu (20/2). Resiko penyakit dari pembakaran sampah tak diketahuinya. Aktivitas ini bertahun – tahun dilakukan, tapi tidak ada keluhan apa – apa dari tetangganya. “Kalau sudah jadi abu, baru kita buang ke TPS,” tuturnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi menjelaskan, konsep zero waste sejak lama diaplikasikan oleh Pemkot Mataram dengan segala keterbatasan. Di antaranya, mengubah perilaku masyarakat melalui pembinaan – pembinaan di kelurahan, mengoptimalkan pengangkutan serta menyediakan fasilitas kendaraan di masing – masing lingkungan. Instrumen paling berat adalah, mengubah gaya hidup (kesadaran) masyarakat. “Cara kita melakukan gerakan – gerakan untuk pengurangan bahan berimplikasi produksi sampah,” jelasnya. Mengurangi sampah sampai nol, tegas Irwan, sangat mustahil. Analoginya, selama
manusia tetap ada produksi sampah tetap ada. Dia menjelaskan, maksud dari zero waste sebenarnya bukan sama sekali menihilkan sampah, tetapi mengurangi sampah dari sumbernya. “Selama manusia ada di dunia ini, mustahil tidak ada sampah,” tegasnya. Produksi sampah per hari di Kota Mataram, sekitar 400 – 500 ton. Dengan pola angkut buang hanya mampu mengurangi 80 persen. Sisanya 20 persen diambil oleh pemulung, dibuang di sungai serta tersisa di TPS. Sementara, armada dioperasionalkan 38 unit. Itupun tak secara keseluruhan beroperasi. “Yang bisa digunakan dua kali pengangkutan itu 25 kendaraan,” sebutnya. Dari sisi kebijakan penganggaran belum memadai. Dari alokasi anggaran dimiliki LH sekitar Rp30 miliar. Dialokasikan Rp11 miliar untuk penanganan sampah. Tetapi Rp10 miliar hanya untuk membayar gaji 600 petugas. Dan, sisanya pengadaan fasilitas. Irwan mengakui, pemberdayaan serta kesadaran masyarakat masih sulit. Butuh kepala lingkungan, lurah, camat, perusahaan dan NGO bergerak bersama. “Kesadaran masyarakat itu yang sulit,”cetusnya. Terkait penegakan hukum terhadap warga buang sam-
pah sembarang, disampaikan Irwan, Perda Nomor 8 Tahun 2010 mengatur sanksi denda maksimal Rp50 juta bagi pelanggar. Penerapan aturan ini masih tak maksimal, karena belum ada instrumen teknis. Apalagi LH belum memiliki penyidik lingkungan hidup. Konsep Mataram Bebas Sampah atan NTB Bebas Sampah, sepenuhnya didukung oleh Dewan. Pihaknya mengharapkan, Pemkot Mataram menyambut baik. Pun, ada kebutuhan anggaran bisa dikomunikasi. “Kita mendukung sekali masalah itu,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska. Diakui, banyak keluhan terkait penanganan sampah. Terutama TPS liar dan jam buang sampah memanfaatkan jam sibuk. Pengangkutan ini sangat menggangu sekali. Sejak dulu kata Politisi PDI Perjuangan ini, Dinas Lingkungan Hidup berinovasi penanganan sampah. Jika konsep ditawarkan sifatnya konvesional (angkut dan buang), tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya, konsep zore waste harus semacam buat kompos, pembinaan dan lain sebagainya. Artinya, bagaimana sampah plastik yang bisa didaur ulang dengan kreativitas masyarakat menjadi bahan bernilai ekonomis. “Sam-
(Suara NTB/cem)
SAMPAH - Operator roda tiga membuang sampah di transit depo di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Selasa (19/2). Program zero waste dicanangkan Pemprov NTB dinilai masih berat jika tidak dilengkapi dengan sejumlah instrumen pendukung lainnya. pah menjadi sumber ekonomi di daerah lain. Hal semacam ini perlu dikembangkan di Mataram,” tandasnya. Wiska memperhatikan program di LH tiap tahunnya mengusulkan pengadaan alat. Pengadaan peralatan itu penting, tetapi paling penting adalah mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Kendala selama ini, pertama sosialisasi di masing – masing lingkungan dan sekolah tentang bahaya minim. Padahal, sampah membawa bencana baik banjir dan penyakit.
Kedua, LH semestinya mempersiapkan siapa yang mengolah sampah menjadi bahan kerajinan. Ketiga, penegakan hukum yang lemah. “Perda sudah ada. Iya, tinggal bekerjasama dengan pengadilan memberikan sanksi pidana ringan ke pembuang sampah sembarangan,” ucapnya. Aktivitas masyarakat membakar sampah beresiko terhadap serangan penyakit inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Dinas Kesehatan mencatat dari 10 kasus penya-
kit di Kota Mataram, ISPA menduduki posisi tertinggi dilaporkan oleh petugas medis di puskesmas dan rumah sakit. Berapa angka penderita ISPA di Kota Mataram, belum dikalkulasi. “Kalau datanya ndak hafal aku. Tapi dari 10 kasus ditangani, ISPA paling tinggi,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi. ISPA disebabkan oleh bakteri, cuaca serta asap. Umumnya, pasien menghirup asap terjangkit penyakit paru kronis. “Asap dari pembakaran sampah itu hanya bagian kecil
saja,” tandasnya. Kepala Bidang Rehabilitasi Medik RSUD Kota Mataram, dr. Emirald menyebutkan, penyakit paru kronis atau radang paru banyak ditangani oleh dokter spesialis. Sama seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan bahwa, pemicunya adalah asap. “Biasanya orang yang merokok. Atau asap pembakaran,”jelasnya. Data detail berapa pasien telah ditangani sepanjang Januari- Februari, juga tidak disebutkan oleh Emirald. (cem)
Pemkot Eliminasi Anjing Liar Harus Ada Terobosan TEMPAT pembuangan sementara (TPS) sampah untuk kecamatan Ampenan masih menjadi persoalan serius. Bahkan di jembatan kali Jangkuk Ampenan, selalu dipenuhi sampah. Haarus ada terobosan lain dalam hal ini. Camat Ampenan, Zarkasyi mengatakan pengangkutan sampah di setiap lingkungan sudah di back up masing-masing satu kendaraan roda tiga. “Sekarang ini persoalannya adalah di lingkungan, dan kita sudah bersihkan dan di back up oleh roda tiga tetapi di TPS-TPS ini kita kewalahan,” ujarnya, Rabu (20/2). Menurut dia, untuk saat ini Dinas LH Kota Mataram masih mencarikan solusi dalam penanganan sampah. Penanganan itu tidak harus menggunakan cara-cara konvensional seperti sekarang ini. Artinya, bagaimana untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena sampah itu bersumber dari rumah tangga. “Saya rasa harus ada terobosan-terobosan lain tentang itu, yang jelas kalau kita yang di tingkat lingkungan itu sudah kita back up, tidak ada persoalan dengan sampah,” tutur Zarkasyi. Lanjutnya yang menjadi kendala terkait sampah sekarang ini, tidak ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kebanyakan sampah ditemukan di pinggir jalan belum lagi yang ada di TPS semakin banyak. Sementara di Kecamatan Ampenan tidak memiliki lahan khusus untuk penambahan TPS. Itu yang menjadi kesulitan bagi warga. Kalaupun ada lahan belum tentu juga warga di sekitar menginjinkan. “Kalau kita ini misalnya di kali Jangkuk tapi saya rasa itu rutin diambil, cuma volumenya lebih banyak,” tutur Zarkasyi. (mhj) Zarkasyi (Suara NTB/mhj)
Mataram (Suara NTB) – Mewabahnya rabies di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, membuat P e m k o t Mataram melakukan pencegahan dan pengendalian sejumlah hewan pembawa rabies (HPR). Hingga saat ini lebih dari seratus ekor anjing liar die(Suara NTB/dok) liminasi. H. Mutawalli Kadis Pertanian Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan timnya masih melakukan eliminasi dan belum bisa dipastikan sampai kapan. “Kami lakukan sekali sebulan sesuai dengan anggaran kami. Sejak KLB rabies di Dompu tanggal 17 Januari lalu,” ujar Mutawalli kapada Suara NTB, Rabu (20/2). Dalam catatan Mutawalli, sudah enam kali melakukan eliminasi pengendalian sejumlah anjing liar di wilayah Kota Mataram. Dalam operasi mengantisipasi rabies dilakukan bersama tim cepat. Operasi dilakukan sejak awal tahun pada tanggal 7 Januari hingga terakhir pada tanggal 17 Februari lalu. Eliminasi anjing liar dengan melibatkan Kelurahan, Kepala Lingkungan, Banbinsa, Babinkamtibmas dan tokoh-tokoh masyarakat. “Itu sudah ratusan ekor dimusnahkan, sekitar di atas 100 ekor eliminasi anjing liar. Kami saat ini sangat terbatas dengan racun. Racun itu mahal, Rp 80 juta per kilo,” tutur Mutawalli. Pengendalian populasi anjing ini, Pemkot
Mulai dari OPD
(Suara NTB/dok)
SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat., mengapresiasi program NTB bebas sampah atau zero waste yang diluncurkan oleh Pemprov NTB. Ini sejalan dengan kebijakan strategis nasional terkait pegurangan dan pengelolaan sampah. ‘’Minimal di tingkat provinsi
Ismul Hidayat
sudah ada komitmen menuju itu. Kalau tidak salah, akan ada semacam reward nanti di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dulu ini, harus menjadi contoh bagaimana kemudian tidak memproduksi sampah,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (20/2). Menurut Ismul, program ini memang harus dimulai di kabupaten/kota. Dan ini harus menjadi komitmen kepala daerah. ‘’Apalagi di Kota Mataram volume sampah begitu tinggi. Pertanyaannya adalah, sudah siap nggak Pemkot mengeluarkan edaran kepada OPD. Misalnya, tidak mengkonsumsi air mineral dalam kemasan gelas plastik,’’ katanya. Ini salah satu upaya mengurangi produksi sampah plastik. Demikian pula rapat-rapat, diharapkan konsumsi makanan tidak lagi menggunakan kemasan berbahan plastik. ‘’Jadi disediakan sesuai dengan potensi lokal,’’ cetusnya. Hal yang diterapkan Pemprov NTB memulai zero waste dari tingkat OPD, juga harus dilakukan Pemkot Mataram. Edaran kepada OPD-OPD, diyakini Ismul akan mem-
bantu program ini terlaksana sesuai harapan. Bedanya dengan masyarakat, harus banyak dilakukan edukasi. Sayangnya selama ini, anggaran sosialisasi pengelolaan sampah di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) sangat minim. ‘’Kita lebih fokus menghitung anggaran minyak ketimbang edukasi masalah pengelolaan sampah,’’ sindirnya. Politisi PKS ini setuju dengan kehadiran bank sampah di semua kabupaten/kota untuk mendukung zero waste ini. Hanya saja, untuk tahap awal, dia ingin melihat komitmen zero waste ini dimulai dari OPDOPD lingkup Pemkot Mataram. Komitmen zero waste di OPD ini, kata anggota Dewan dari dapil Selaparang ini, tidak membutuhkan anggaran. Zero waste, tegas Ismul, tidak melulu bicara soal anggaran. ‘’Ini hanya membutuhkan edaran yang harus dilaksanakan oleh semua OPD,’’ imbuhnya. Ismul mempertanyakan, kapan Pemkot Mataram akan mengambil inisiatif dalam program zero waste ini. ‘’Tidak mungkin seratus persen pengamanan kebijakan itu menunggu provinsi. Karena, permasalahan sampah ini adalah permasalahan kita semua. Dan itu sudah kita suarakan jauh hari sebelumnya, hanya mungkin namanya saja yang berbeda. Kalau dulu ada namanya 3R (Reuse, Reduce dan Recycle),’’ tandasnya. (fit)
Mataram tetap melakukan pencegahan HPR masuk. Terutama dari pulau Sumbawa dilarang keras membawa masuk ke pulau Lombok. Di pelabuhan Lembar dijaga ketat agar tidak ada masyarat membawa HPR, itu bekerja sama dengan petugas Karantina. Sementara upaya lain, yang dilakukan Pemkot Mataram adalah vaksinasi pada hewan-hewan peliharaan masyarakat. “Bagi yang punya HPR anjing, kucing maupun kera silakan kalau mau divaksin ke kantor Dinas Pertanian. Tidak ada biaya, gratis,” harapnya.
Hingga saat ini, laporan warga yang digigit anjing di Kota Mataram sebanyak tujuh orang. Dari hasil uji laboratorium, pasien dipastikan negatif terjangkit rabies. “Sejak kami sosialisasi sudah ada tujuh orang yang melapor dan ketujuhnya kami observasi negatif rabies,” ujar Mutawalli. Lanjutnya, jika terjadi gigitan anjing,
korban diharapkan segera melapor untuk mendapatkan pengobatan. Saat ini Pemkot Mataram mengalami keterbatasan racun untuk vaksinisasi anjing liar dan mengupayakan untuk meminta bantuan dari Pusat. Sementara masyarakat saat ini, begitu tahu ada rabies, beramai-ramai meminta untuk dieliminasi. (mhj)
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Pengusaha Wanita Menunggu ”Tiarap”
(Suara NTB/bul)
DAMPAK gempa dan kebijakan maskapai merembet. Para pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) juga tak luput. Hal ini dipertegas oleh Ketua IWAPI Provinsi NTB, Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi. Situasi saat ini diakui cukup berat. “Teman-teman pengusaha wanita ini sudah jongkok, menunggu akan tiarap,” katanya mengistilahkan. Ratu Ganefi mengatakan, seluruh anggota IWAPI NTB entitas bisnisnya cenderung yang konsumtif. Misalnya, fashion, salon, yang memang sehari-hari dicari. Ketika usaha-usaha konsumtif ini juga mendapat tekanan, akibatnya yang terjadi wait and see. Produksi hanya skala prioritas. Tidak seekspansif sebelumnya. Sebagai Ketua IWAPI, Ratu Ganefi menyebut tetap mencari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengikutkan pada pameran-pameran di luar daerah. Meskipun, di luar daerah kondisinya juga tak jauh beda. Karena itu, diharapkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lebih spesifik melihat kepada perempuan-perempuan yang sedang punya usaha lesu ini. Jumlah anggota di setiap BPC IWAPI sekitar 50 sampai 60 orang. Belum dihitung provinsi. Para anggota ini memiliki UMKM-UMKM binaan. Jika ditotal, sekitar 5 ribuan jumlahnya yang terlibat di mata rantai usaha para anggota IWAPI ini. Home industry juga saat ini lesu karena, pariwisata juga sedang tersendat. Tiket pesawat mahal. Sebagai anggota DPD RI, menurutnya ia juga sedang mengupayakan kebijakan maskapai ini bisa dilonggarkan agar wisatawan juga dapat berkunjung, khususnya ke NTB. “Kan ini yang menjadi kendala kita,” ujarnya. Lalu berbicara industri, ia mepertanyakan industri apa yang bisa bertahan saat ini. Industri yang bergerak di bidang kerajinan, mutiara, kondisinya jalan. Tetapi tidak sesuai harapan. Dikatakan usaha saat ini menunggu tiarap karena pemasukan turun hingga 50 persen. Salah satu contoh. Di galerinya yang menyediakan beragam produk kriya. Dalam dua bulan ini, khusus untuk kain tenun tak selembarpun terjual. Baik untuk penjualan dalam daerah, maupun luar daerah. Sangat memperihatinkan menurutnya. “Akibatnya saya stop dulu perajin saja untuk membuat. Kemudian ada juga kain-kain tenun lainnya yang biasanya saya masukkan 10 pcs. Sekarang hanya 5 pcs yang bisa. Teman-teman lainnya juga demikian,” jelas Ratu Ganefi. Dengan kondisi ini, perlu pemerintah daerah melakukan inovasi-inovasi. Misalnya dengan melakukan pameran-pameran, lebih kreatif mendatangkan banyak orang ke NTB. Karena keadaan ini berpotensi dapat memicu pengangguran. “Pemerintah daerah dari provinsi dan kabupaten baiknya mengumpulkan para pengusaha dan perajin lokal. Apa maunya, bahas penyelesainnya untuk keluar dari persoalan ini,” demikian Ratu Ganefi. (bul) Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi
AirAsia Boyong 20 Pelaku Industri Promosi ke Australia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan maskapai penerbangan Air Asia nampaknya cukup serius menggarap rencana penerbangan Lombok-Perth (Australia), menjadikan Lombok sebagai hub kelima di Indonesia. Persiapan terus dimatangkan sampai rute ini benar-benar aktif dilayani pada Juni 2019 ini. Ekspansi rute Air Asia ini bagian dari upaya memulihkan kembali Lombok Sumbawa pascagempa. Pemprov NTB menggandeng maskapai ini untuk melanjutkan mengisi rute yang sebelumnya pernah diisi oleh Jet Star. Pertemuan dengan stakeholders dilakukan Rabu (20/2) kemarin di Mataram. Semua unsur dan asosiasi yang terkait dengan sektor pariwisata hadir. Termasuk perwakilan dari Air Asia dan Kementerian Pariwisata. Di koordinir oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB, L. Moh. Faozal. Kementerian Pariwisata juga cukup serius menghubungkan Lombok-Perth, mengingat potensi wisatawan yang cukup besar dari Negeri Kanguru itu. Air Asia juga akan memboyong sebanyak 20 pelaku industri dari berbagai entitas usaha terkait yang mendukung sektor pariwisata pada kegiatan sales mission yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Disana, para pelaku industri ini akan mempromosikan paket-paket wisata, serta memberi kabar bahwa Lombok telah sangat pulih. Dalam keterangan yang disampaikan Ketua Astindo Provinsi NTB, Awan Aswinabawa mengapa Australia menjadi tujuan utama. Negara itu menjadi lima negara penyumbang terbesar wisawatan mancanegara yang masuk ke NTB. Melihat data BPS, pengeluaran wisatawan Australia rata-rata sebesar US$175/hari. Lama tinggal 9,8 hari setiap berwisata. Jika Air Asia melayani penerbangan empat kali seminggu, maka dalam setahun US$21 juta belanja wisatawannya. Air Asia sesuai rencana akan melayani Lombok-Perth dan sebaliknya, mengunakan pesawat Airbus 320 dengan kapasitas penumpang 180 orang. Station Manajer Air Asia Lombok, Didit Indra belum memastikan kapan penjualan tiket mulai dilakukan. Demikian juga dengan berapa harga tiket Air Asia untuk rute internasional ini. Yang penting, menurutnya Air Asia cukup serius menghubungkan Lombok dan Australia. Persiapan-persiapan terus dimatangkan. (bul)
(Suara NTB/bul)
RAPAT PERSIAPAN - Rapat persipan sales mission dan penerbangan Lombok-Perth yang rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun ini.
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Okupansi di Bawah 10 Persen, Pengusaha Hotel ’’Gigit Jari’’ Mataram (Suara NTB) Plt. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Gusti Lanang Patra menggambarkan keadaan saat ini seperti musibah yang bertubi-tubi. “Ibaratnya sudah ketiban tangga, sudah gempa, lagi masalah tiket pesawat,” katanya. Akibatnya, okupansi atau tingkat keterisian hotel sangat rendah, bahkan di bawah 10 persen. Pengusaha perhotelan belum bisa ke luar dari cobaan ini. Karena persoalannya beruntun. Khususnya bagi daerah yang terkena bencana gempa seperti di NTB. Selain dampak gempa, harga tiket pesawat yang mahal ditambah awal tahun sedang bulanbulan sepi kata Lanang Patra Rabu (20/2) kemarin. Tahun ini juga sedang berlangung kontestasi politik. Kegiatan pertemuan di hotel berkurang. Padahal, pada kegiatan yang sama sebelum-sebelumnya tidak seperti yang terjadi saat ini. “Mungkin karena anggaran yang kurang,” katanya. Okupansi di bawah 10 persen di awal tahun bukan angka biasa. Tidak sampai separah
ini. Bisa dicek langsung melalui bandara. Lalu lalang orang akan sangat terlihat. Keadaannya sangat berbeda tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya, angka okupansi paling buruk 30 sampai 40 persen. Tak sampai di bawah angka ini. Tidak adakah strategi lain? Menurutnya banyak yang dilakukan. Misalnya, PHRI menyuarakannya pada Rapat Kerja nasional (Rakernas) di Jakarta dengan meminta kepada presiden untuk menurunkan harga avtur. Direspon langsung oleh maskapai pelat merah, Garuda Indonesia menurunkan harga tiket hingga 20 persen. Tinggal maskapai-maskapai lain harusnya melakukan hal yang sama kata Lanang Patra.
Kelesuan okupansi hotel ini memang terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu, sementara ini khusus di internalnya PHRI, dilakukan efisiensi. Ada yang mempekerjakan separuh tenaga kerjanya. Meskipun tak sampai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari sisi lain, terjadi pembengkakan biaya. UMP (Upah Minimum Provinsi) mengalami kenaikan. Tahun 2019 menjadi sebesar Rp2.012.610 atau naik 10,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikannya sebesar Rp187.610 dari UMP tahun sebelumnya Rp1.825.000. Ini juga turut memberatkan pengusaha perhotelan. “Cost operasional kita naik sekitar 20 persen. Efisien-
si akhirnya kami lakukan di internal supaya kita tetap survive. Karena mereka ndak gaji saja, kita kasi makan, biayabiaya pegawai banyak komponennya. Itu yang diefisiensi,” demikian Lanang Patra. Saat ini sedang berlangsung rangkaian event budaya “bau nyale” yang dilaksanakan setiap tahun di Lombok. Nyatanya, event yang dipusatkan di Pantai Kuta, Lombok Tengah ini tak cukup kuat mendongkrak okupansi hotel seperti tahun-tahun sebelumnya. Lagi-lagi, kata Lanang Patra karena mahalnya harga tiket pesawat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. Jumlah hotel berbintang di Kabupaten Lombok Barat 26 dan 117 non bintang (melati), Kabupaten Lombok Tengah 12 berbintang dan 148 melati, Kabupaten Lombok Timur 1 berbintang dan 84 melati, Kabupaten Lombok Utara 13 hotel bintang dan 559 melati, Kota Mataram 28 hotel bintang dan 109 melati.
(Suara NTB/bul)
Gusti Lanang Patra Sementara Kabupaten Sumbawa 1 berbintang dan 39 melati. Kabupaten Dompu 23 hotel melati, Kabupaten Bima 7 hotel melati, Kabupaten Sumbawa Barat 2 hotel bintang dan 25 melati. Dan Kota Bima 17 hotel melati. Total di NTB sebanyak 83 hotel berbintang dan 1.128 hotel melati. (bul)
Istri Nelayan Diberdayakan, Olah Ikan Jadi Nugget dan Bakso Mataram (Suara NTB) Saat hasil tangkapan ikan melimpah, oleh nelayan dijual dengan harga yang relatif rendah. Seharusnya tidak demikian jika tak dilakukan hilirisasi. Nilai tambah bagi pendapatan nelayan hanya sebatas harapan. NTB kaya akan hasil tangkapan lautnya. Karena minimnya kreatifitas dan pengolahan, hasilnya akan sekedarnya. Tetapi sebaliknya, bila diolah, bahkan dikemas, maka nilai tambah atau hasil penjualannya berlipat-lipat. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPTnya, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) di Mataram melatih puluhan istri nelayan di Pantai Tanjung Karang Mataram. Mereka dilatih mengolah hasil tangkapan agar tidak melulu dijual gelondongan. BKIPM Mataram menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menginginkan hasil tangkapan nelayan diolah. Selain memberi nilai tambah, dapat memacu kreativitas dan menjadikan istri nelayan lebih produktif. “Kita bangun kepekaan, kreativitas, kecerdasan sehingga ikan tongkol, terutama saat melimpah tangkapan dapat diolah. Jangan sampai ketika tidak laku justru rusak. Berapa kerugian nelayan,” kata Suprayogi pada kegiatan pelatihan kepada istri-istri nelayan di pesisir Pantai Tanjung Karang Mataram, Rabu (20/2) kemarin. Harapannya, mindset istriistri nelayan tidak lagi menjual
(Suara NTB/bul)
LATIHAN - Aktivitas latihan mengolah ikan menjadi produk olahan di Pantai Tanjung Karang Mataram ikan dalam bentuk mentah. Melainkan dijual telah dalam bentuk kemasan. BKIPM juga berencana menggelar kegiatan yang sama di Pulau Sumbawa untuk mengolah hasil budidaya rumput laut menjadi produk olahan jadi. Sehingga nilai tukar pendapatan nelayan dapat ditingkatkan ke depannya. Penanggung Jawab BBP2HP di Mataram, Arlina Maya Sari menyebutkan pentingnya mengelola hasil sumber daya alam laut NTB yang demikian melimpah. Kondisi yang terjadi saat ini, sangat besar hasil tangkap nelayan dijual begitu saja dengan harga rendah. Selain harga jual
yang rendah, masa layaknya dikonsumsi juga tak lama. Beda halnya ketika diolah dan dikemas. Olahannya bisa disimpan hingga setahun. Pelatihan yang diberikan kepada istri-istri nelayan kemarin diarahkan pada produk olahan ikan berupa nugget dan bakso. Mengapa pilihannya dua produk itu? Saat ini sepi kunjungan wisatawan, akibat dampak gempa dan mahalnya harga tiket pesawat memicu sepinya pembelian oleh-oleh. Produksi UMKM berkurang. Untuk menyiasati keadaan ini, Arlina menyebut pengolahan produk harus disesuaikan
14 BPR Harus Penuhi Modal Minimum Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Sebanyak 14 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mendapat deadline harus memenuhi modal minimum tahun ini. Dari 32 BPR/BPRS di NTB yang beroperasi, sebanyak 7 BPR memiliki modal di bawah Rp3 miliar, sampai akhir tahun ini harus sudah memenuhinya menjadi Rp3 miliar. Juga tujuh BPR yang modal di bawah Rp6 miliar, sampai akhir tahun ini harus dapat memenuhi menjadi Rp6 miliar. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) kembali menekankan soal modal minimum ini pada pelaksanaan Rakornas Perbarindo di Bandung 19 - 20 Februari 2019. Ketua Perbarindo Provinsi NTB, Yanuar Alfan yang ikut pada Rakornas ini menyebut, tidak saja ditekankan oleh Perbarindo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan peringatan kepada seluruh BPR di Indonesia yang belum bisa memenuhi modal minimumnya. Otoritas dalam hal ini menyarankan kepada Perbarindo untuk mengingatkan kepada seluruh BPR-BPR yang menjadi anggotanya agar memenuhi modal minimumnya paling telat tahun 2019 ini. “Harapannya peran Perbarindo melakukan asistenai terhadap pengurus-pengurus BPR yang ada di daerah,” jelas Yanuar Alfan kepada Suara NTB, Selasa (20/2) kemarin. Karena itu, kepada anggotanya juga didorong melakukan upaya-upaya pemenuhan modal minimal. Apakah dengan mengundang investor un-
(Suara NTB/bul)
Yanuar Alfan tuk penambahan modalnya atau bisa juga dengan melakukan merger (penggabungan beberapa BPR menjadi satu) agar modalnya lebih kuat. Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Pemenuhan permodalan ditujukan agar BPR dapat menyerap risiko dalam rangka menghadapi persaingan, meningkatkan kapasitas dan volume usaha BPR, serta memperkuat infrastruktur BPR. Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat dan produktif, perlu dilakukan penguatan kelembagaan BPR yang didukung melalui penguatan permodalan yang kuat. Perlu penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR. Sanksinya diatur, penurunan tingkat kesehatan BPR, larangan membuka jaringan kantor, larangan melakukan
penukaran valas dan PPE. Selain itu, pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR. Pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya kepada pengurus atau imbalan kepada pihak terkait. Secara garis besar, dalam Rakornas ini ada enam arah kebijakan BPR ke depan. Penguatan Kelembagaan dapat dengan merger dan konsolidasi, mendorong pembentukan perusahaan induk, perizinan selektif, pemenuhan ketentuan kelembagaan dan permodalan dan repositioning BPR dalam industri perbankan. Penguatan tata kelola dan prudential, dengan implementasi penuh atas semua ketentuan tata kelola dan prudensial sesuai dengan timeline. Penguatan infrastruktur, dengan penguatan infrastruktur SDM, SKKNI dan pemenuhan TI , kerjasama berbasis TI dengan provider TI, fintech, maupun melalui lembaga penunjang BPR. Penguatan daya saing, mencakup pengembangan produk dan layanan , peningkatan edukasi, literasi, dan branding BPR, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lain dalam rangka pendampingan. Penguatan prinsip syariah bagi BPRS, implementasi produk perbankan syariah melalui pedoman yang dibuat sebagai panduan umum. Meningkatkan fungsi pengawasan DPS terhadap kegiatan operasional BPRS. Terakhir, penguatan pengawasan yakni penyesuaian pedoman pengawasan dengan fokus pada pengawasan berbasis risiko. (bul)
dengan kebutuhan pasar lokal yang juga tak kalah potensial. Menjadikannya bakso dan nugget yang dapat dijual ecer. Bagi istri-istri nelayan yang
serius berkreasi, pendampingan akan dilakukan berkesinambungan. Memenuhi standar mutu, packaging, hingga mendapatkan label SNI. (bul)
Garuda Indonesia Operasikan Layanan Pesawat Kargo dari Lombok ke Batam Mataram (Suara NTB) – Maskapai Nasional Garuda Indonesia, Selasa (19/2) resmi mengoperasikan pesawat kargo untuk sektor penerbangan Lombok menuju Batam. Adapun armada pesawat kargo yang dioperasikan ini menggunakan armada B737-300F bekerjasama dengan MY Indo Airlines. Dioperasikannya pesawat kargo dengan kapasitas hingga 15 ton ini diharapkan mampu untuk mendukung optimalisasi produk dari Lombok yang selama ini berupa hasil pertanian seperti cabai, sayuran dan buah-buahan yang bersifat mudah rusak. Dengan adanya penerbangan kargo langsung menuju Batam yang merupakan destinasi terpadat dari Lombok, produkproduk pertanian tersebut dapat memiliki tingkat kesegaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari daerah lain. Pengoperasian layanan pesawat kargo ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan volume bisnis layanan kargo udara Garuda Indonesia yang lebih kompetitif sekaligus turut mendukung komitmen pengembangan program Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang dicanangkan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing kinerja logistik Indonesia. Kerja sama Garuda Indonesia dan MY Indo Airlines diharapkan mampu menunjang dan meningkatkan potensi ekspor produk unggulan nasional,
termasuk komoditas maritim dan perikanan, melalui penyediaan infrastruktur penunjang distribusi logistik nasional-yang cepat, aman, dan reliable. Layanan kargo udara merupakan kebutuhan tak terelakkan di negara kepulauan seperti Indonesia, di mana jasa angkutan yang cepat sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas dan mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya dengan memperhatikan perkembangan bisnis e-commerce juga secara signifikan turut mempengaruhi semakin tingginya mobilitas barang dari satu daerah ke daerah lain. Terbangnya pesawat kargo dari Lombok ke Batam ini tidak terlepas dari peranan agent kargo lokal yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia seperti Chandra Express, Bintang Timur Express, dan Ginta Cargo yang terus berupaya untuk mendorong perdagangan hasil pertanian lokal ke berbagai daerah di Indonesia. Selain bertujuan untuk mengakomodasi petani-petani lokal untuk memasarkan produknya di daerah lain, adanya kargo udara ini juga berperan dalam menjaga stabilitas harga hasil pertanian, seperti cabai di Lombok. Tidak hanya pengiriman di daerah Indonesia, kargo udara juga memungkinkan hasil pertanian di Lombok untuk dikirimkan ke berbagai negara sebagai ekspor untuk mendukung perekonomian di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. (*)
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Tunggu APBD Perubahan ANGGARAN untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dipersiapkan. Jika menganut sistem anggaran, maka P3K akan bisa diakomodir setelah pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. “Tunggu APBD Perubahan,” ucap Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono kepada Suara NTB, Rabu (20/2). Politisi Partai Demokrat ini mengutarakan, P3K diketahui belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan saat pembahasan APBD murni 2019, sehingga para wakil rakyat di tingkat daerah ini pun (Suara NTB/rus) belum paham bagaimana meR. Rahadian Soedjono kanismenya. Sejauh mana kebutuhan tenaga yang akan direkrut juga belum diketahui. Tidak adanya anggaran sudah jelas menandakan daerah tidak bisa melakukan perekrutan. Pikiran awalnya, P3K ini direkrut oleh pemerintah pusat. “Kita berpikir kemarin itu untuk P3K anggarannya dari pusat, sehingga kita tidak anggarkan,” tuturnya. Mengenai masalah P3K ini, Ketua DPRD Lotim ini menyatakan akan mencoba melihat tingkat masalahnya. Soal anggaran bisa diatasi melalui mekanisme APBD Perubahan. Terpenting adalah adanya petunjuk teknis dan petujuk pelaksanaannya. Ketua DPRD Lotim ini pun berencana akan mengundang Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas masalah P3K lebih lanjut. Pelaksanaan teknis seperti apa belum bisa memahami lebih mendalam. Saat ini, katanya tidak bisa serta merta melakukan pemangkasan seperti dana untuk infrastruktur. Apa yang sudah terprogram melalui APBD murni dipersilakan berjalan sesuai jadwal. Harapan besarnya, ada penambahan anggaran dari konsekensi perekrutan tenaga kepegawaian baru melalui jalur P3K. (rus)
Pemanfaatan Puskesmas Trawangan Molor Tanjung (Suara NTB) Amburadulnya proses pengerjaan Puskesmas Trawangan tahun 2017 berdampak pada pemanfaatan puskesmas yang molor. Hingga kini puskesmas itu mangkrak, karena tidak selesai 100 persen. Pun demikian, pada anggaran murni 2019 dana untuk Puskesmas Trawangan tidak lolos di TAPD dan Banggar DPRD. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Khaerul Anwar, kepada wartawan Selasa (19/2) lalu mengakui, tidak selesainya pengerjaan proyek Puskesmas Trawangan merugikan masyarakat. Puskesmas tersebut tak bisa dimanfaatkan hingga saat ini, karena belum rampung. Sejatinya, puskesmas itu telah diusulkan anggaran untuk pembangunan lanjutan. Namun pemerintah pusat kabarnya tidak merestui penganggaran di APBD. Salah satu pertimbangannya, pembangunannya awal puskesmas bersumber dari DAK 2017. “Memang kita rencanakan untuk melanjutkan pembangunannya di tahun 2019 ini. Tetapi belum ada sumber anggaran yang bisa digunakan,” ujarnya. Anwar menyebut, perkiraan dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Trawangan sejumlah Rp 1 miliar. Usahakan diajukan pada pembahasan RAPBD 2019 lalu, Banggar dan TAPD belum merespon usulan Dikes. Sejumlah alasan yang membuat Puskesmas Trawangan tidak bisa diakomodir, adalah kebutuhan dana besar untuk pemenuhan recovery pascagempa. Tidak hanya fisik puskesmas, program fisik lain pun dirasionalisasi. Anggaran untuk puskesmas ini sendiri, sambung Anwar, diharuskan bersumber dari dana APBD. Program ini tidak mendapat dukungan lagi dari DAK setelah daerah mengembalikan sisa dana atas kekurangan volume pengerjaan oleh pihak ketiga. Begitu pula usulan pembangunan Pustu, anggarannya banyak yang tidak disetujui karena berbagai pertimbangan. “Harus dari APBD, tidak dibolehkan lagi dari dana DAK. Harapan kita, di anggaran perubahan bisa masuk,” sebutnya. Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan Puskesmas Trawangan tahun 2017 memiliki pagu anggaran sebesar Rp 3 miliar. Dari angka itu, nilai kontra oleh pihak ketiga disepakati sebesar Rp 2,9 miliar. Hanya saja, pembangunannya berkisar 60 persen. Sejumlah ruangan belum selesai dikerjakan seperti, ruang poli dan perawatan. Begitu juga plesteran tembok dan pemasangan keramik, belum tuntas. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
Inspektorat Tegur Pejabat Tidak Buat LHKPN
Selong (Suara NTB) Inspektorat Lombok Timur (Lotim) mengakui banyak pejabat Lombok Timur (Lotim) yang belum membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat yang belum membuat laporan sudah ditegur dan diminta segera menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah disediakan. Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP., kepada Suara NTB, Rabu (20/2). Data sebanyak 57 persen dari 328 pejabat Lotim yang wajib membuat LHKPN ini katanya merupakan data tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 ini, sudah diingatkan segera melaporkan sampai batas waktu terakhir akhir Maret
2019 mendatang. Pada bulan Februari tahun 2018 lalu, seluruh pejabat di lingkup Pemkab Lotim sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) terkait LHKPN. Saat itu ratusan pejabat di Lotim ini dikumpulkan di Ballroom Kantor Bupati Lotim dan langsung mendapatkan penjelasan dari KPK cara-cara melapor secara online.
Dikarenakan laporannya secara online, Inspektorat sendiri tidak mengetahui detail soal angka capaian laporan yang sudah dan yang belum. Inspektur mengaku tahunya dari KPK terkait apa yang disampaikan Bupati H. M. Sukiman Azmy sebelumnya. Menurut Haris, masih banyaknya pejabat Lotim yang tidak menyampaikan LHKPN ini
“Kalau dulu, kapasitas air cukup besar dari hulu, tapi yang masuk ke dalam lahan sedikit. Banyak air yang terbuang karena saluran irigasi yang cukup memprihatinkan,” tuturnya. Hal senada disampaikan Turmuzi, pembenahan saluran irigasi didambakan sejak awal, karena sering terjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, terutama antarpetani. Salah satu pemicunya karena pembagian air tidak merata serta terjadinya saling buka tutup saluran irigasi antar petani yang mengarah ke lahannya masing-masing. Atas dasar itu, ujarnya, tak sedikit masyarakat yang menaruh dendam dan tidak bertegur sapa atas kejadian tersebut. Untuk itu, selaku masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani sangat bersyukur atas pelaksanaan pentalutan saluran irigasi yang dikerjakan oleh Forum Keserasian Sosial Bintang Bersinar Desa Danger. Diharapkannya, terbenahinya saluran irigasi ini berdampak terhadap terjaganya keharmonisan hubungan masyarakat serta optimalnya hasil pertanian yang melimpah. Proyek pentalutan saluran irigasi itu sendiri memiliki panjang 250 meter, namun mengalami penambahan setelah dilakukan pengembangan menjadi 300 meter. Besaran pembiayaan secara keseluruhan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) total sebesar Rp150 juta dengan pelaksanaan kegiatan yakni di Berembun
diduga kesulitan menghimpun data-data mengenai harta kekayaan yang dimiliki. Di samping itu, laporan secara langsung oleh masing-masing pejabat dan dilakukan secara online. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Iswan Rakhmadi yang dikonfirmasi terpisah mengaku masih adanya yang belum melapor ini diduga karena kesulitan menghimpun data. Di samping itu, diduganya karena pejabat yang bersangkutan kemungkinan lupa soal batas waktu terakhir untuk membuat LHKPN. Menurut Iswan, kalau mengacu pada waktu normal yang
disediakan dan benar-benar dilakukan maka membuat LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Seperti LHKPN 2018 ini diberikan tenggat waktu 3 bulan oleh KPK dan berakhir sampai 31 Maret 2019 mendatang. Akan tetapi, acap kali rutinitas pekerjaan yang dilakoni para pejabat Lotim ini memungkinkan terbengkalainya salah satu kewajiban membuat LHKPN, yakni waktu menjadi terlewati. “Sebenarnya kalau sudah melapor kita juga menjadi lebih mudah untuk melapor kembali, memang dibutuhkan sikap disiplin dan kosistensi kita sehingga tidak terjebak pada waktu,” ujarnya. (rus)
60 Persen Perangkat Desa Diisi Sarjana Pendidikan
(Suara NTB/yon)
DAFTAR - Eks honor K2 saat mendaftar sebagai tenaga P3K di BKPSDM Lotim belum lama ini.
Pendaftar P3K Tidak Penuhi Kuota Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh tambahan kuota pegawai melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sebanyak 78 orang. Kuota ini pun tidak maksimal terserap, sebab hanya 56 calon tenaga P3K yang lulus seleksi administrasi. Demikian diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD PSDM) KLU, H. M. Najib, M.Pd., Rabu (20/2). Disebutkan, alokasi tambahan pegawai dari P3K sebanyak 78 orang terdiri atas dua formasi saja. Masing-masing 56 orang untuk tenaga K2, dan 22 orang dari tenaga penyuluh. Bahkan untuk penyuluh sendiri, namanama yang masuk seleksi P3K telah dicantumkan oleh Kementerian Pertanian. “Untuk tenaga PPPK kita sudah pendaftaran, verifikasi juga sudah. Dari 78 kuota, hanya 56 orang yang lulus,” ujarnya. Najib menjelaskan, pemberian kuota P3K dimaksudkan untuk menambah jumlah pegawai akibat minimnya PNS dan kuota CPNS yang minim di Lombok Utara. Kendati demikian, jumlah kuota dibatasi dengan penentuan aloksi ditentukan oleh pemerintah pusat. Sejak pendaftaran dibuka
dan ditutup tiga hari lalu, Najib menyebut masih ada pendaftar yang tidak memenuhi syarat. Misalnya pada tenaga K2 untuk katagori guru, syarat ijazah masih belum terpenuhi. Ia menyambung, Pemda Lombok Utara bersifat pasif dalam proses penentuan kuota. Sebab batas kuota ditentukan langsung oleh pusat. Dalam hal ini pun, beban kompensasi gaji tenaga P3K dibebankan kepada anggaran daerah. “Anggaran untuk pengangkatan dari awal sudah siapkan, tapi hanya untuk pengangkatan saja. Kalau gaji bulanan nanti oleh APBD, saat lulus akan disesuaikan,” paparnya. Saat ini, progres pendaftaran tenaga P3K sudah berakhir. Di mana pengumuman pendaftaran yang lulus sudah bisa dilihat pada website milik BKD Pemda Lombok Utara. Sementara di Lombok Timur (Lotim), 12 pendaftar yang mengikuti rekrutmen P3K tahap I tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) alias gugur. Alasannya, 12 pelamar tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, (20/2), Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan proses seleksi
administrasi dalam rekrutmen P3K ini sudah tuntas dilakukan. Para pendaftar yang merupakan eks kategori II sudah menyerahkan berkas pendaftarannya. Namun dari 508 berkas pendaftaran yang masuk, terdapat sebanyak 12 orang dinyatakan TMS, sehingga tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya. Selain itu, 12 pendaftar yang dinyatakan TMS itu dikarenakan tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi formasi. Misalnya, untuk guru pendidikan minimal S1, namun yang bersangkutan masih SGO dan beberapa persoalan lainnya.”Yang gugur sebanyak 12 orang dari 508 yang mendaftar. Dan tidak bisa diakomodir di rekrutmen tahap II kalau masalah pendidikan,” ujarnya. Sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019, bagi pendaftar yang dinyatakan lulus. Lanjut Ugi, nantinya mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara. Adapun dari 496 pendaftar yang berhak untuk mengikuti proses seleksi dengan kuota yang akan diakomodir sebanyak 73 orang untuk tahap I ini. Rincian formasinya yakni untuk tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, dan tenaga penyuluh sebanyak 9 orang. (ari/yon)
Program Keserasian Sosial di Desa Danger Tuntas Dikerjakan Selong (Suara NTB) Pembangunan infrastruktur berupa pentalutan saluran irigasi di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tuntas dikerjakan bulan Desember 2018 lalu. Anggaran kegiatan yang dikerjakan oleh Forum Keserasian Sosial (FKS) Bintang Bersinar Desa Danger ini bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui program keserasian sosial. Saat ini, dampak dari program pembangunan pentalutan saluran irigasi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Salah satu warga, Sadrin bersyukur atas pembenahan saluran irigasi yang terdapat di Berembun Dusun Danger Selatan ini. Menurutnya, pascadilakukan pembenahan, arus air lebih lancar mengalir ke lahan persawahannya. Termasuk dalam pembagiannya tidak lagi ada saling menyalahkan satu sama lain, mengingat untuk saluran irigasi di tempat ini menjadi titik pembagian air persawahan antara masyarakat di Berembun Dusun Danger Selatan dan Dusun Semat. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas dibenahinya saluran irigasi ini. Pembagian air merata dan kami tidak lagi saling menyalahkan satu sama lain,” ujarnya, Rabu (20/2). Selain itu, kapasitas air yang mengalir tidak lagi mengalami pengurangan sebelum masuk ke lahan pertaniannya. Kondisi tersebut sangat berbeda jauh sebelum dilakukan pentalutan.
Halaman 4
(Suara NTB/ist)
TUNTAS - Pentalutan saluran irigasi yang dikerjakan FKS Bintang Bersinar Danger tuntas dikerjakan. Dusun Danger Selatan sebagai titik pelaksanaan kegiatan. Kegiatan fisik berupa, pentalutan saluran irigasi, pembangunan jembatan, dan beberapa item kegiatan lainnya. Adapun dalam pelaksanaan pengerjaan proyek itu, biaya untuk kegiatan fisik pembangunan, untuk Semen Tiga Roda sebanyak 599 SAK, Rp 38. 935.000, pasir 33 dump truck, Rp18.150.000, batu 68 dump truck senilai Rp33. 320.000, batu kerikil, 1 dump truck Rp525.000, ember 20 buah Rp150.000 dan usuk 4x6 cm 2 ikat Rp360.000 dan triplek 2 lembar Rp120.000 serta besi 10 HU 35 buah Rp2.800.000. Selanjutnya untuk pemotong besi, 5 buah senilai Rp40.000, bengrat 1 kg, Rp30.000, sewa alat pemotong besi 1 kegiatan Rp 325.000, paku
dan benang 1 paket Rp245.000 dan tanah urukan 20 dump truck, seharga Rp5.000.000. Adapun total pembiayaan untuk fisik pentalutan saluran irigasi ini sebesar Rp100.000.000. Sedangkan untuk pembangunan Tugu Keserasian Sosial, semen Tiga Roda, 20 Sak Rp1.300.000, pasir 1 dump truck Rp. 550.000, batu bata 500 buah, Rp375.000, batu kerikil 1 dump truck, Rp 525.000, besi 10 HIJ,5 LJR Rp 400.000, kemaril, 8 kotak Rp624.000, pembuatan letter 1 set, Rp 998.000, pembelian cat 4 buah Rp180.000 Dan kuas 4 buah seharga Rp48.000, sehingga total biaya untuk pembangunan tugu keserasian sosial ini senilai Rp5.000.000. “Pembangunannya sudah tuntas dilaksanakan dengan sistem gotong royong. Lama pengerjaan sela-
(Suara NTB/ist)
Tugu Keserasian Sosial Program Kementerian Sosial RI. ma tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2018,” terang Ketua FKS Desa Danger, H. Suryadi. Selain dari pembangunan fisik, lanjut dia, anggaran Rp150 juta itu diperuntukkan untuk pertemuan dan dialog tematik sebanyak dua kali oleh forum keserasian sosial, berupa pembuatan spanduk kegiatan, sewa kursi dan sound system, konsumsi pertemuan dan lainnya. Termasuk operasional forum untuk pembelian ATK, foto copy dan penjilidan, biaya cetak foto, dan beberapa peruntukan lainnya. (yon/*)
Selong (Suara NTB) Proses rekrutmen perangkat desa yang digelar secara terbuka untuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tuntas dilaksanakan. Dari 239 desa di Lotim yang sudah melaksanakan pilkades beberapa waktu lalu, dalam pengisian perangkat desanya diserbu oleh kalangan sarjana strata satu (S1) . Bahkan 60 persen perangkat desa yang dinyatakan terpilih dalam seleksi perangkat desa itu berasal dari sarjana pendidikan. Menurut Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, Rabu, (20/2), hasil rekrutmen perangkat desa yang dilaksanakan, 60 persen merupakan sarjana pendidikan dari syarat minimum dengan mengantongi ijazah SMA. Kondisi ini, ujarnya, merupakan hal yang sangat bernilai positif. Apabila perangkat desa itu sarjana pendidikan, tentunya nilai-nilai kependidikannya dapat ditularkan secara langsung dan tidak langsung terhadap warganya. Salah satunya dengan mampu memberikan motivasi pendidikan terhadap warga untuk terus melanjutkan pendidikan minimal SMA. Dikatakannya, pada dasarnya kompetensi menjadi guru, perangkat desa, dan pertanian berbeda-beda. Kendati demikian, semuanya dapat diikuti dan dipelajari. Maka dari itu, dengan basis perangkat desa strata satu (S1) merupakan hal positif yang masuk ke desa. Pasalnya, salah satu penyebab rendahnya IPM disebabkan oleh berbagai sektor, di antaranya sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat seperti perkawinan usia anak juga dapat dimanfaatkan dengan melakukan konseling di
(Suara NTB/yon)
H.M. Juaini Taofik tengah-tengah masyarakat. Ini harus dilakukan karena pekerjaan perangkat desa tidak sebatas ada di lingkungan kantor desa, melainkan semua wilayah yang ada di desa itu sendiri. “Faktor IPM belum mengalami peningkatan karena faktor usia sekolah masih rendah,” sebutnya. M. Taofik membantah jika profesi perangkat desa dijadikan lahan pekerjaan bagi para sarjana pendidikan, terlebih kondisi saat ini banyak sarjana yang mengalami kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Ditegaskannya, mengingat perangkat desa merupakan suatu profesi, maka sangat bagus ketika diisi oleh perangkat desa yang berkompeten, profesional dengan memiliki latar pendidikan S1. Tugas utama perangkat desa yakni melayani dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sulit diukur namun sangat berdampak. Sehingga sangat disyukuri ketika perangkat desa saat ini diisi oleh sarjana pendidikan. Di desa usia sekolah masih rendah, inilah yang perlu menjadi atensi untuk bagaiman jangan sampai putus sekolah. (yon)
Dukung ’’Zero Waste’’
KLU Uji Coba BLUD UPTD Sampah Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara berupaya maksimal mendukung program NTB Zero Waste (bebas sampah). Sebagai salah satu wujud dukungan, Pemerintah daerah menyiapkan beberapa instrumen untuk menanggulangi sampah secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan misalnya, membentuk UPTD sampah yang dikelola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH PKP) Lombok Utara, H. Rusdi, ST. MM., Rabu (20/2) mengakui, pembentukan BLUD UPTD sampah sedang dikonsep. Selanjutnya organisasi ini nantinya akan diajukan ke provinsi untuk mendapat persetujuan lalu di-SK-kan oleh bupati. “Kesiapan anggaran kita untuk 2019, kita memulai menyusun usulan pelaksana teknis semacam UPTD persampahan untuk memperoleh rekomendasi Gubernur. UPTD ini nanti berpeluang menjadi BLUD,” ujarnya. Rusdi mengisyaratkan, pembentukan UPTD Sampah diharapkan bisa terbentuk di tiap kecamatan. Di mana pengelolaannya dengan sistem BLUD akan mengikuti implementasi BLUD Puskesmas. BLUD Sampah diperbolehkan untuk menarik anggaran retribusi sampah untuk selanjutnya dikelola secara langsung oleh BLUD untuk kepentingan pengendalian sampah. Retribusi yang masuk ke BLUD tidak serta merta diserahkan ke kas daerah, apalagi harus menunggu persetujuan anggaran dari APBD. “Yang penting ada SK dari Bupati untuk pengelolaan secara BLUD, dan saya targetkan uji cobanya sampai 2 tahun harus sehat. Makanya ini yang
akan kita uji cobakan setelah SK,” tegasnya. Upaya pengendalian sampah di masyarakat juga melibatkan OPD dan KSM yang saat ini sudah terbentuk 14 lembaga. OPD dimaksudkan adalah OPD yang bersentuhan langsung dengan sumber sampah. Misalnya, Bapenda yang menarik retribusi di pasar harus terlibat langsung mengendalikan sampah di pasar. Begitu pula sampah di puskesmas, rumah sakit dan kantorkantor pemerintah yang lain. Sementara di KSM, memilik wewenang mengendalikan sampah sesuai petunjuk yang diatur dalam Perbup Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah. “OPD yang bersentuhan dengan sumber sampah kita tekankan harus terlibat. Awalnya Bapenda sempat menolak, sampai saya bilang, buat apa menarik retribusi kalau tidak terlibat mengurangi sampah dari sumber,” bebernya. Pengendalian sampah secara umum dan dalam jangka panjang, Dinas LH masih menunggu penyerahan masterplan penanganan sampah yang melibatkan kerjasama government to government antara Pemerintah Indonesia dan Denmark. Masterplan yang dibuat oleh NGO Denmark, secara khusus menganalisa persampahan di KLU dengan pola penanganan terintegrasi. “Termasuk hari ini, seluruh Bupati dan Gubernur se Indonesia dipanggil, diberikan arahan oleh Pak Presiden dalam rangka menselaraskan program pusat dan daerah. Kabupaten harus membuat renstra daerah dengan dasar resntra pusat. KLU sendiri sudah ada proyeksi penanganan dari masterplan bantuan Denmark, hanya saja memang belum diserahterimakan,” tandasnya. (ari)
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Biayai Rekrutmen P3K
(Suara NTB/humas Lobar)
ORGANISASI Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) lamban memasukkan atau menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Sampai saat ini baru 65 persen OPD menginput SiRUP. Ditargetkan akhir bulan ini input SiRUP bisa tuntas. Untuk itu OPD didorong mempercepat proses input tersebut. Akibat lambannya input sirup ini proses lelang pun menjadi lamban. ‘’Selain lamban dalam proses input sirup, OPD juga minim meminta pendampingan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pasalnya sampai saat ini baru satu OPD yang mengajukan permohonan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (ULP-BJ) untuk pendampingan,’’ ungkap Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Setda Lombok Barat, Ahad Legiarto ditemui di ruang kerjanya kemarin. Ahad mengatakan, pihaknya melakukan pecepatan dengan meminta pendampingan TP4D. OPD kata dia bisa melakukan ekspose ke tim TP4D bersamaan dengan probity audit oleh pihak inspektorat. Sekalian kata dia, OPD melakukan ekspose perencanaan dan dokumen pengadaan di hadapan TP4D. Menurut dia, tidak semua paket didampingi TP4D, sebab kondisi keterbatasan personel. Pekerjaan yang nantinya didampingi, jelas dia, yang kiran-kira memiliki potensi permasalahan di lapangan dan bernilai besar, sehingga dari sekarang dilakukan langkah antisipasi dengan pendampingan TP4D. “Sampai dengan saat ini baru 1 OPD yang meminta pendampingan TP4D yakni dikes,” jelas dia. Sedangkan OPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kemungkinan menyusul sebab secara lisan sudah disampaikan permintaan pendampingan tersebut ke pihaknya. Dijelaskannya, dalam proses pengadaan barang jasa setelah anggarannya disetujui oleh DPRD di masing-masing OPD harus melakukan input di SiRUP. Artinya proses pelaksanaan anggaran terpantau oleh masyarakat dan arahnya jelas dari awal apakah pelaksanaannya tender atau swakelola. Total anggaran RUP yang harus diumumkan oleh Pemda sebut dia sebesar Rp 932.583.670.243. Terdiri dari, belanja barang dan jasa Rp 446.094.373.868 dan belanja modal Rp 486.489.296.374. Sampai dengan 19 Februari dari total anggaran RUP itu, baru 65 persen atau Rp 606, 5 miliar lebih yang sudah diumumkan. Sedangkan sisanya belum diumumkan. (her)
Ahad Legiarto
Dinas Pertanian Loteng Eliminasi Anjing Liar Praya (Suara NTB) Kasus rabies yang terjadi di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima, membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ikut khawatir. Langkah antisipasi pun mulai dilakukan Pemkab Loteng dengan melakukan langkah eliminasi anjing liar yang ada di wilayah ini yang tercatat cukup banyak. “Programnya sudah berjalan. Dan, saat ini tim masih bergerak di lapangan,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, SP., kepada Suara NTB, Rabu (20/2). Ia menjelaskan, target elminasi ialah anjing liar yang tersebut di seluruh wilayah Loteng dengan menggerakkan tim di masing-masing kecamatan. Upaya tersebut, jelasnya, merupakan langkah antisipasi yang dilakukan jajarannya, guna mencegah masuk dan berkembangnya penyakit rabies atau anjing gila di daerah ini. “Jadi sebelum penyakit rabies, anjing-anjing liar yang ada kita elminasi. Sehingga potensi penyebaran penyakit tersebut bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya. Disinggung jumlah anjing liar yang sudah dieliminasi, Iskandar mengaku belum bisa memastikan, karena tim masih terus bekerja di lapangan memburu anjing liar yang tak bertuan tersebut. “Kemarin tim sudah bergerak di wilayah sekitar bandara. Termasuk juga di lingkungan Polres Loteng. Hasilnya pun cukup banyak. Namun detailnya masih kita rekap,” tegasnya. Soal temuan kasus penyakit rabies, ia mengaku sejauh ini belum ada. Dalam arti, Loteng masih aman dari rabies, tapi bukan berarti ancamannya tidak ada. Terpenting sekarang masyarakat harus tetap waspada akan kemungkinan penyebaran penyakit rabies ini. Dalam program eliminasi anjing liar tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bisa turut bersama-sama melakukan eliminasi. Termasuk dengan pelaku-pelaku wisata yang ada kawasan wisata, juga akan digerakkan bersama-sama. “Di kawasan wisata kita juga akan bergerak,” tambahnya. Kepada masyarakat yang memelihara anjing, diharapkan untuk mengikat atau mengkandangkan anjingnya. Jangan sampai nanti anjing yang dipelihara ini ditangkap oleh tim eliminasi yang bertugas di lapangan. (kir)
Pemda Lobar Baru Punya Anggaran Rp967 Juta Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) sangat dipusingkan dengan pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menjadi kebijakan pusat. Pasalnya, sampai saat ini pemda belum memiliki anggaran untuk rekrutmen P3K. Sejauh ini, dari hasil penyisiran yang dilakukan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) baru memperoleh anggaran Rp 967 juta. Sementara kebutuhan untuk membayar gaji P3K mencapai Rp 9,4 miliar lebih. Kepala BPKAD Lobar H. Mahyudin mengatakan terkait kepastian slot anggaran rekrutmen P3K sejauh ini belum ada, sebab pemda sendiri belum memiliki anggaran. Menurutnya, saat ini, keadaan keuangan Pemkab Lobar yang tersisir hanya sekitar Rp967 juta yang bersumber dari 6 bulan gaji yang tersisa pada gaji guru honor daerah dan sisa anggaran (Silpa, red) tahun 2018 lalu baru sekitar Rp182 juta. ‘’Silpa itu, sebagiannya sudah dipergunakan untuk membayar utang kegiatan-kegiatan yang belum bisa dibayarkan di
tahun lalu,” jelas Mahyudin. Untuk mendapatkan sumber anggaran pihaknya belum dapat. Pihaknya belum melakukan rapat antarpimpinan untuk bersikap. Dijelaskan, karena kebijakan ini ditengah jalan, pihaknya pun belum mendapatkan sumber anggaran. Dana Rp967 juta baru sebatas penyisiran dari gaji yang diperoleh honor yang bisa ikut P3K. Namun demikian, jumlah ini masih sangat minim sesuai dengan hitungan. Pihaknya memastikan penyisiran anggaran ini tidak sampai mengganggu anggaran OPD, sebab jangan
sampai terlalu banyak dilakukan penggeseran atau perubahan program di OPD. Pihaknya sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk rektrutmen P3K diangkat. Untuk kebutuhan anggaran, gaji dari 270 formasi tersebut (yang dijatahkan, red) menghabiskan sekitar Rp9,4 miliar. Pembayaran gaji dilakukan selama 10 bulan dengan perincian 8 bulan gaji, ditambah dengan gaji 13 dan gaji 14. Masing -masing tenaga P3K, menurut Mahyudin diasumsikan akan menerima 80 persen kali gaji setara gaji CPNS (asumsinya golongan III
Razia Kafe Liar, Satpol PP Amankan Miras Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng), sejak Selasa (19/2) menggelar razia sejumlah kafe dan warung remang-remang yang ada di wilayah Kuta dan sekitarnya. Puluhan botol minuman keras (miras) berhasil diamankan dalam operasi ini. Tidak hanya itu, tiga wanita yang berprofesi sebagai Partner Song (PS) yang kerap mangkal di kawasan wisata unggulan Loteng ini juga ikut diamankan. Kasat Pol PP Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi, kepada Suara NTB, Rabu (20/2), mengatakan, operasi tersebut digelar dalam rangka cipta kondisi menjelang gelaran puncak Festival Pesona Bau Nyale sekaligus untuk menekan peredaran miras di kawasan wisata tersebut. Pihaknya khawatir, kalau tidak dilakukan razia peredaran miras bisa meluas dan bisa memicu terjadinya gangguan kamtibmas, khususnya di wilayah Kuta yang bakal men-
jadi lokasi perayaan puncak event Bau Nyale. “Operasi ini kita gelar bersama dengan jajaran Polsek Kuta,” sebut Aknal. Dalam operasi ini, Satpol PP berhasil mengamankan sekitar 95 botol miras berbagai merek. Terbanyak berupa miras tradisional tanpa label, jenis tuak. Selain itu, tiga orang wanita yang berprofesi sebagai PS juga turut diamankan dari salah satu cafe di Dusun Sereng Desa Kuta. Operasi sendiri dimulai sejak pukul 16.00 wita hingga menjelang petang. Usai operasi, semua barang bukti miras serta tiga wanita PS langsung diamankan di kantor Satpol PP Loteng untuk pendataan lebih lanjut. “Untuk miras kita amankan sebagai barang bukti di kantor,” sebut mantan Kabag. APU Setda Loteng ini. Adapun ketiga wanita yang berprofesi sebagai PS tersebut sudah diserahkan ke Balai Sosial Karya Wanita (BSKW) Mirah Adi Mataram untuk pembinaan. Mengingat, Loteng
(Suara NTB/ist)
RAZIA - Satpol PP Loteng saat menggelar razia miras di Kuta Loteng, Selasa (19/2). belum memiliki panti sosial serupa untuk tempat pembinaan. “Begitu selesai kita datang, wanita yang berprofesi sebagai PS langsung diserahkan ke pantai sosial di Mataram” tambah Aknal seraya menegaskan kegiatan operasi
samping itu, di tahun politik ini program ini rawan disalahgunakan dan dipolitisasi oleh oknum dewan untuk menghadapi pemilu legislatif nanti. “Karena pemilu sebentar lagi, dewan incumbent pasti memanfaatkan momen ini. Ini rawan dijadikan strategi kampanye, justru ini kami meminta kepada teman-teman pengawas (Bawaslu), inspektorat, BPK dan aparat penegak hukum harus betul-betul mengawal program pokir ini,” tegas Ketua Asosiasi Kepala
sejenis masih akan berlanjut. Sampai pada puncak perayaan Bau Nyale Minggu (24/2). Pihaknya mengharapkan perayaan Bau Nyale berjalan aman dan lancar, sehingga semua potensi gangguan keamanan, sedini mu-
ngkin dicegah. Termasuk peredaran miras yang kerap menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan. Apalagi pada event Bau Nyale besok, jelas akan mengundang konsentrasi masyarakat dalam jumlah besar.(kir)
Pembangunan Infrastruktur Belum Polisi Tunda Penetapan Berpihak ke Penyandang Difabel Tersangka Kasus Marbot Giri Menang (Suara NTB) – Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik di Lombok Barat (Lobar) mendapat sorotan tajam dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB. Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai tak berpihak ke kaum difabel yang ada di daerah setempat. Pasalnya, fasilitas pelayanan publik dan perkantoran yang dibangun sangat minim menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang difabel. Hal ini menjadi kritikan pedas Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni saat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusi (GESI), di Hotel Jayakarta Senggigi, Rabu (20/ 2). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kerjasama Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT). “Sudah 13 tahun Peraturan Menteri PU itu ada, tapi kok belum banyak fasilitas pelayanan publik yang dibangun ramah terhadap penyandang disabilitas,” kritiknya. Peraturan yang dimaksud Sri adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Aksesibilitas pada Gedung Bangunan dan Lingkungan. “Tiga belas tahun itu bukan waktu yang singkat,” ujar Sri. Sri menuding, masih banyak fasilitas umum dan pelayanan publik milik pemerintah
(Suara NTB/ist)
HADIR - Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni suarakan aspirasi penyandang difabel pertemuan FLLAJ Lobar di Hotel Jayakarta, Rabu (20/2). yang dibangun dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka. Bahkan, tuturnya, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus mengurusi para penyandang disabilitas tidak memiliki fasilitas yang mendukung aksesibilitas buat mereka yang difabel. “Minimal mereka membangunkan ramp (jalan miring dengan ada pegangan, red), sehingga kami bisa lebih mudah mengunjungi,” cetusnya. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar, H. Ahmad
Rozi mengklaim pihaknya sudah menyediakan fasilitas ramp yang dituntut Sri Sukarni. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil masukan dari Ombudsman Perwakilan NTB, di Dinas Dukcapil Lombok Barat sudah menyediakan ramp,” terangnya. Hal senada pun disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), H. Lalu Najamuddin. Menurutnya, kantor Dinas PU saat ini sudah melengkapi diri dengan fasilitas ramah disabilitas. Begitu juga di Dinas Sosial dan RSUD Tripat Gerung. (her)
Program Pokir Dewan Harus Diawasi Giri Menang (Suara NTB) – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) dinilai lesu. Hal ini diakibatkan banyak anggaran untuk program kerja OPD yang diarahkan untuk keperluan program pokok pikiran (pokir) DPRD, sehingga mengganggu anggaran untuk pelaksanaan program regular. Sementara dinilai, pokir ini kurang menukik ke persoalan inti yang dihadapi pemda seperti kemiskinan, pengangguran dan pelayanan publik. Di
a) dengan masa kerja 15 tahun 210 pelamar itu yang bisa maserta 4 orang anggota keluarga suk memenuhi syarat sebanyak untuk mendapatkan tunjangan. 202. Namun sejauh ini yang Kalau dikalkulasikan, rata-rata mendaftar ini belum diketahui gaji PPPK adalah sekitar Rp. namanya. Sedangkan sisanya 3.258.360,-. “Bagi tenaga kese- tak memenuhi syarat, sehingga hatan dan penyuluh mendapat- dikeluarkan dari data. (her) kan tunjangan sekitar Rp 900 ribu dan Rp150ribu/bulan untuk guru,” kata Mahyudin. Sementara itu, Plh Kepala BKD dan PSDM Lobar, Hj Baiq Indriyani FC mengatakan, pihaknya masih memakai formasi nasional sebanyak 289 formasi. Dari 298 formasi ini, pihak pemda belum membuka pengumuman. Namun di fortal BKN yang sudah dibuka secara nasional. Sejauh ini pendaftar yang sudah masuk melamar di fortal nasional terdapat 210 orang. Hasil verifikasi sesuai persyaratan nasional jelas dia, dari H. Mahyudin
Desa (AKAD) Lobar M. Zaini, Rabu (20/2). Menurut dia perlunya para pihak terkait mengawal dan mengawasi pengalokasian dana pokir di setiap OPD lantaran rawan dimainkan jadi bahan politik. Sebab jangan sampai ditunggangi oleh dewan yang mau mencalonkan diri kembali. Banyaknya anggaran OPD yang diarahkan ke program pokir ini kata dia mau tidak mau berdampak terhadap OPD itu sendiri. Menanggapi Ketua DPRD Lobar Imam Kafali menegaskan
pokir itu program pemda. Tidak ada istilahnya sepihak atau melekat di dewan. Dewan hanya memperjuangkan aspirasi konstituen yang telah memilihnya. Ia sendiri menyambut baik terkait pengawasan pelaksanaan program pokir. Hanya saja ditegaskan, secara administratif pokir ini telah diawasi oleh BPK. “Kan sudah ada BPK yang awasi,”jelas dia. Dalam hal pengawasan juga dilakukan oleh dewan sendiri, termasuk mengawasi pelaksanaan program di desa. Hasil audit ini sendiri, desa
mendapatkan opini WTP. Kepala BPKAD Lobar, H Mahyudin menegaskan anggaran untuk program regular OPD tidak terganggu oleh pokir dewan, sebab kedua program ini baik dari pemda dan dewan saling bersinergi satu sama lain. “Intinya kan itu (saling sinergi), mau muncul dari gedung sebelah (dewan) dan pemda semua tetap dalam rangka pembangunan Lobar yang semuanya itu harus berkiblat pada RPJMD yang sudah disusun,”jelas Mahyudin. (her)
Praya (Suara NTB) Rencana Polres Lombok Tengah (Loteng) untuk menetapkan tersangka kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot di Kecamatan Praya Barat Daya, pekan ini kemungkinan mundur. Pasalnya, Polres Loteng masih belum menuntaskan pemeriksaan seluruh saksi dalam kasus tersebut. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Selasa (19/2). Ia menjelaskan, sesuai petunjuk jaksa seluruh marbot se-Kecamatan Praya Barat Daya harus diperiksa dan dimintai keterangan. Sementara dari sekitar 86 marbot yang ada, masih ada dua orang lagi yang belum dimintai keterangan, sehingga rencana gelar perkara dengan agenda penetapan tersangka belum bisa dilakukan. “Kita sudah lakukan pemanggilan terhadap kedua saksi marbot yang belum diperiksa ini. Tapi sampai sekarang (Selasa kemarin,red) keduanya belum juga datang memenuhi panggilan polisi,”
jelasnya. Pihaknya berharap marbot yang belum dimintai keterangan tersebut bisa segera memenuhi panggilan pihak kepolisian, pekan ini juga. Dengan begitu, proses pemeriksaan seluruh saksi yang ada bisa tuntas, sehingga pihak kepolisian bisa segera melakukan penetapan tersangka. “Kalau minggu ini semua saksi selesai diperiksa. Pekan depan kita sudah bisa mengelar gelar perkara penetapan tersangka,” sebutnya. Soal tersangka, Rafles menegaskan sudah dikantongi. Tinggal soal waktu saja dan kemungkinan hanya satu orang saja. Karena memang hanya satu orang saja yang terlibat. Walaupun semua kemungkinan masih bisa terjadi. Rafles mengatakan, dalam kasus ini pihaknya telah menyiapkan tiga pasal sekaligus untuk menjerat tersangka kasus dugaan penyelewengan dana marbot ini. yakni pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 8 undangundang Tipikor. Dengan ancaman paling berat berupa kurungan selama 20 tahun. (kir)
Puluhan Warga Dikeluarkan dari Penerima Bantuan Giri Menang (Suara NTB) – 70 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Barat (Lobar) dikeluarkan dari daftar penerima bantuan beras sejahtera (rastra), menyusul hasil musyawarah desa (musdes) mereka dinilai sudah tidak berhak menerima bantuan. Akibat dikeluarkannya 70 KPM ini, penerima bantuan rastra pun berkurang dari 66.996 menjadi 66.926 KPM. Penyaluran bantuan sosial ini segera diaudit oleh BPK. Pihak BPK akan sudah turun ke sejumlah desa di Lobar untuk melakukan audit sasaran bantuan. Kepala Dinas Sosial Hj. Made Ambaryati, menjelaskan, pengeluaran warga dari penerima bantuan jelas dia, melalui proses verifikasi dan validasi (verivali) mengacu Basis Data Terpadu (BDT). Setelah itu desa desa melaku-
kan musdes untuk mengeluarkan nama-nama warga yang tak berhak menerima bantuan. Apakah 70 KPM ini akan diganti? Menurut dia bisa saja diganti asalkan warga pengganti ini masuk BDT. Jika tidak masuk BDT yang diusulkan dari hasil musdes, maka desa harus sabar, karena pihaknya perlu mengusulkan ke pusat, sebab nanti BDT akan ditetapkan oleh Kemensos sekitar bulan Mei dan November. Bansos dari pusat, termasuk rastra mulai tahun ini akan diaudit. Lobar pun menjadi salah satu daerah lokasi audit BPK. Sebelumnya kata dia pihak Kemensos hanya melakukan pengecekan dengan uji petik penerima bantuan. “Namun kali ini pihak BPK akan melakukan audit, ada lima provinsi yang dipilih Kemensos, termasuk NTB,” jelas dia. (her)
(Suara NTB/dok)
Lamban Input SiRUP
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Halaman 6
Penyelesaian 18 Kasus Vaksin Tersedia Tenaga Kerja PT AMNT Terus Berproses Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyebutkan dari 18 kasus dugaan PHK secara sepihak di PT AMNT, tersisa tinggal tujuh kasus yang masih berproses di pengadilan Hubungan Industrial (HI). Bahkan dari informasi yang beredar terkait tujuh kasus itu sudah diusulkan banding ke tingkat lebih tinggi. Kepala Disnakertrans kepada Suara NTB melalui Kabid Hubungan Industri dan Pengawasan (Hiwas), Tohiruddin SH, Rabu (20/2) mengatakan, terkait tujuh kasus yang saat ini masih dalam proses banding, karena tidak ada lagi kesepakatan antara dua belah pihak (perusahaan dan pekerja). Tentu jika sudah berada di PHI sudah tidak ada lagi kewajiban dinas terkait masuk ke proses persidangan. Karena sebelum kasus ini ke PHI pihaknya sudah tiga kali melakukan mediasi tetapi fakta di lapangan tidak memberikan hasil baik dan memuaskan. Apalagi kasus 18 Naker yang di PHK ini sangat spesial, dimana mereka di PHK lantaran tidak memiliki posisi baru di perusahaan. Padahal para karyawan tidak pernah mengambil program RTK. “Kita sudah berupaya untuk memediasi 18 kasus tersebut, tetapi tidak ada hasil yang baik. Makanya kita tunggu lagi hasil bandingnya untuk kita tindak lanjuti lagi,” ungkapnya. Menurutnya, sebenarnya masalah ini bisa tuntas di tahap mediasi, tetapi karena pihak perusahaan dan Naker ini bersikukuh pada pendirian masing-masing akhirnya tidak kunjung tuntas. Bahkan sebelum masalah ini dibawa ke PHI, Pemkab juga sudah memberikan anjuran kepada pihak perusahaan. Anjuran tersebut salah satunya meminta perusahaan agar bisa merekrut kembali para karyawan yang di PHK itu. Meskipun tidak pada jabatan yang sama, minimal mereka kembali bekerja sudah dianggap baik. Opsi itu sengaja dianjurkan agar bisa menekan angka pengangguran di KSB. “Sebelum kasus ini diarahkan ke PHI, kita sudah mencari jalan keluar terbaik dengan mengeluarkan surat anjuran tetapi tetap saja nihil. Maka dari itu, kasus yang saat ini masih ditangani PHI, sudah bukan menjadi tanggung jawab karena ranahnya sudah beda,” tandasnya. (ils)
Antisipasi Rabies, DPPP KSB Mulai Eliminasi Anjing Liar Taliwang (Suara NTB) Antisipasi terhadap kemungkinan masuknya virus rabies ke wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai ditindaklanjuti Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) setempat dengan aksi lapangan. DPPP KSB akan mulai melaksanakan kegiatan eliminasi terhadap anjing liar yang merupakan salah satu Hewan Pembawa Rabies (HPR). Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan DPPP KSB, kegiatan eliminiasi anjing liar itu akan dimulai tanggal 21 Februari ini. Tepat pukul 00.00 wita (tadi malam), (Suara NTB/bug) petugas kehewanan DPPP Suhadi KSB dibantu, aparat SatpolPP, Dinas Kesehatan (Dikes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat akan menyasar wilayah kecamatan Poto Tano sebagai target pertama kegiatan eliminiasi. “Iya mulai nanti malam kita akan lakukan eliminasi (anjing liar). Dan mulainya kita di kecamatan Poto Tano dulu,” terang kepala DPPP KSB, Suhadi, SP., M.Si kepada wartawan, Rabu (20/2). Ada tiga wilayah desa yang akan menjadi sasaran kegiatan eliminasi di kecamatan Poto Tano. Diantaranya desa Poto Tano, Kokar Lian dan Desa Senayan. Pemilihan ketiga desa itu atas pertimbangan bahwa wilayah tersebut murupakan daerah perbatasan KSB dan menjadi area terdekat yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sumbawa. Di mana Sumbawa saat ini telah terdeteksi hadirnya virus penyakit anjing gila tersebut. “Di sana kan wilayah perbatasan sehingga aktivitas lalu lintas HPR sangat terbuka,” sebut Suhadi. Pola eliminiasi ajing liar yang akan dilaksanakan DPPP KSB yakni menggunakan racun hewan. Suhadi mengklaim, cara itu sejauh ini dinilai pihaknya paling efektif karena tidak akan terlalu menyakitkan anjing yang menjadi sasaran eliminasi. “Pakai racun. Nanti diisi di makanan sebagai umpan. Dan kenapa kita pilih saat malam karena itu ada waktu-waktu jam makan anjing sehingga mereka pasti akan melahap apa yang diberikan,” urainya. Ia menjelaskan, anjing yang dieliminasi nanti langsung akan ditimbung. Pihaknya telah berkoordinasi dengan DLH yang nantinya akan melakukan pengangkutan ke lokasi penimbunan yang telah ditetapkan. “Lokasinya kita pastikan aman. Jauh dari pemukiman dan ditimbunnya nanti harus dalam,” janjinya. Sementara itu ditanya soal anjing-anjing yang telah dilaporkan menggigit warga dalam beberapa hari terakhir. Suhadi mengatakan, sejauh ini ada lima kasus gigitan anjing yang telah dilaporkan. Dan anjing-anjing yang terdeteksi melakukan gigitan telah diisolasi untuk kebutuhan obeservasi kemungkinan terjangkit virus rabies. “Kita tidak bisa berspekulasi apakah anjing yang telah menggigit manusia itu membawa virus rabies karena masa inkubasi penyakit itu kan perlu waktu sekitar 7 sampai 14 hari. Jadi sekarang sedang diobservasi untuk memastikannya,” sebut Suhadi seraya menambahkan, para korban gigitan telah mendapatkan penanganan secara medis. “Dikes sudah melakukan penanganan. Nah kita sisi hewannya dan sedang kita observasi sejauh ini,” imbuhnya. (bug)
Kabupaten Diminta Segera Lakukan Vaksinasi
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah telah mendistribusikan 3.000 vaksin kepada Kabupaten Sumbawa untuk penanganan terhadap Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk itu, Pemkab Sumbawa diminta bergerak cepat untuk melakukan vaksinasi. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Syamsul Ma’arif, M.Si mengakui, pihaknya sudah mengirimkan vaksin untuk hewannya. Pihak Dinas Kesehatan juga sudah mengirimkan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk manusianya. Saat ini, vaksin terhadap hewan penular sudah dikirimkan ke Sumbawa 3.000, Bima 2.000, dan Dompu 9.000. Vaksin tersebut
(Suara NTB/ind)
Pipin Sakti Bitongo si yang dilakukan dengan OPD, diketahui ada beberapa kendala sehingga belum menyerahkan daftar paketnya. Diantaranya ada OPD yang masih mengikuti Musrenbang Kecamatan. Kemudian juga ada yang pejabatnya masih melaksanakan tugas dinas di luar daerah. Pihaknya pun tidak menyebutkan OPD mana saja
pis laporkan, nanti akan segera kita kirim. Kan datang terus itu. Tidak usah khawatir, segera lakukan vaksinasi,” ujarnya. Menurutnya, mengenai kesiapan dari vaksin tergantung dari upaya vaksinasi yang dilakukan. Karena tidak bisa dikatakan vaksin kurang, ketika yang sudah dikirim belum dipergunakan. Makanya begitu vaksin ada, sesegera mungkin dilakukan vak-
liki HPR seperti anjing dan kucing, disarankan untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian tidak melakukan pelepasan atau membiarkan berkeliaran. Adapun terkait eliminasi, Komisi Kesehatan Dunia memperbolehkan dilakukan penembakan dalam keadaan tertentu seperti ini. Tentunya eliminasi ini terhadap yang tidak berkepemilikan dan liar. Rencananya mengenai eliminasi ini juga akan dilakukan diskusi khusus menghadirkan sejumlah pihak terkait. “Penularan HPR ini cepat sekali. Makanya harus cepat bekerja,” pungkasnya. (ind/arn)
Suara Disnakeswan Sumbawa
Sosialisasi Pengendalian Rabies, Bupati Tegaskan Harus Ditangani Serius Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyatakan penyakit rabies harus ditangani secara lebih masif dan sistematis. Diharapkan, melalui kegiatan yang membangkitkan public awareness, pengendalian rabies, upaya penanggulangan rabies semakin gencar dilakukan. Selain itu, upaya sosialisasi, vaksinasi dan eliminasi terhadap Hewan Penyebar Rabies (HPR) ini juga perlu terus ditingkatkan. Dengan melibatkan semua unsur terkait, baik ASN, TNI-Polri dan masyarakat. Untuk memastikan semua masyarakat yang tergigit HPR mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Demikian disampaikan Bupati ketika membuka acara Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) zoonosis rabies, Rabu (20/ 2), di Bupati Sumbawa. Pemkab Sumbawa telah melakukan langkah-langkah pro-aktif, berjagajaga untuk mencegah rabies masuk ke daerah ini. Bupati juga telah menginstruksikan untuk melengkapi petugas lapangan yang bersentuhan langsung dengan HPR dengan pelindung keamanan. Sehingga merasa aman dalam bekerja. Serta alat, bahan dan dukungan operasional untuk dilengkapi secara memadai. Bahkan minta Kepala BPKAD untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan
(Suara NTB/ist)
KIE - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan RI, Syamsu Ma’arif dan Kapolres Sumbawa pada kegiatan KIE Zoonosis Rabies di Sumbawa, Rabu (20/2). KLB rabies ini sesuai kebutuhan. Bupati berharap, selain upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah tersebut, juga diminta kepada tim gerak cepat KLB rabies yang telah ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 393 Tahun 2019 untuk dapat mem-back up para Camat, Lurah dan Kepala Desa, Kepala Dusun, serta seluruh petugas di lapangan agar dapat bekerja secara optimal. Dengan melakukan
evaluasi secara rutin dan merumuskan langkah-langkah taktis operasional jika ada masalah yang muncul, sehingga upaya penanggulangan rabies benar-benar dapat berjalan secara maksimal. Sementara itu, dalam sambutan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Syamsu Ma’arif, M.Si menyampaikan, penyakit rabies adalah penyakit yang menyerang sistem syaraf, sehingga
PPK dan KPA Diminta Selalu Konsultasi dengan TP4D
(Suara NTB/ist/HumproKSB)
SAMBUTAN - Wabup KSB, Fud Syaifuddin saat memberi sambutan dalam acara pengarahan TP4D tentang pengadaan barang/jasa di gedung Setda KSB, Rabu (20/2). Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna
Baru Belasan OPD di Sumbawa Masukkan Daftar Paket Sumbawa Besar (Suara NTB) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa telah bersurat kepada seluruh OPD untuk menyerahkan daftar paketnya di tahun 2019. Namun hingga kini baru belasan OPD yang memasukkan daftar tersebut. Meskipun sebelumnya pihak LPBJP berharap batas waktunya hingga 14 Februari. Kepala LPBJP Setda Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, S.T., M. Eng menyebutkan, dari 32 OPD termasuk RSUD dan Seretariat Korpri, beau 13 OPD yang memasukkan daftar paketnya. Daftar paket ini sangat penting untuk mengetahui jumlah paket yang akan ditender, swakelola ataupun PL. Termasuk mengetahui sumber dan jumlah pagu yang dianggarkan tiap OPD. “Data paket yang sudah masuk ke kami ada 13 OPD. Dari 13 ini yang sudah masuk untuk tender sekitar 33 paket, ada juga beberapa yang swakelola,” ujarnya. Dijelaskannya, dari komunika-
tetap diberikan, hanya saja pihaknya khawatir vaksin yang sudah didistribusikan tidak segera dipergunakan. Makanya pihaknya berharap, segera dilakukan vaksinasi. “Vaksin itu tetap diberikan. Kekhawatiran kita, vaksin sudah didrop tetapi tidak dilakukan vaksinasi. Makanya vaksin yang 3.000 ini segera lakukan vaksinasi. Begitu sisa meni-
sinasi. Kalaupun masih kurang, maka akan dikirimkan kembali. “Intinya bergerak dulu. Supaya kita yakin kita itu siap. Ini kalau kita bilang punya anjing 1000, sudah dikirim 100, dibilang kurang tetapi belum dilakukan vaksin. Penyakit ini sudah ke mana-mana dia. Begitu datang vaksin ini segera lakukan vaksinasi. Ketika jumlah menipis, segera dilaporkan,” terangnya. Dijelaskan, tujuan pemerintah sekarang supaya bisa melakukan vaksinasi paling tidak 70 persen dari jumlah populasi. Terhadap upaya antisipasi, bagi masyarakat yang memi-
yang belum menyerahkan daftar paketnya. Meskipun demikian, pihaknya berinisiatif untuk mendatangi setiap OPD. “Memang ada kendala-kendala di OPD. Ada yang masih mengikuti Musrenbang kecamatan, ada yang pejabatnya tugas dinas luar daerah. Kami juga tetap jemput bola, tiap hari kita minta ke OPD. Rata-rata masih berproses. Sambil kita jalan, sambil juga ada yang masukkan daftar,” terangnya. Pihaknya berharap agar OPD-OPD lain segera memasukkan daftar paketnya. Supaya pihaknya segera bekerja untuk melakukan rekapitulasi sekaligus membuat jadwal. Mengingat pokja yang ada juga terbatas. “Kami harap OPD lain untuk bisa segera menyampaikan daftar ini. Kami juga perlu membuat jadwal, karena keterbatasan pokja yang hanya 12 orang. Dengan adanya data ini nanti kita akan membuat jadwal, supaya kita bisa atur. Kita butuh kerjasama dari semua stake holder,” pungkasnya. (ind)
Anggaran (KPA) berkonsultasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) setiap melaksanakan proyek stategis pemerintah di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). “Saya kira ini catatan penting dari pertemuan hari ini. Bahwa PPK dan KPA harus hati-hati kalau sedang menjalankan program (pengadaan barang) besar. Harus koordinasi dengan TP4D supaya yang dikerjakannya tidak melenceng dan akhirnya tersandung hukum,” cetus Wabup di akhir acara Pengarahan TP4D untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan di lantai 3 gedung Setda KSB, Rabu (20/2). Ia menyatakan, pendampingan TP4D dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah sangat dibutuhkan. Kehadiran TP4D dapat memberikan arahan-arahan pasti kepada KPA khususnya bagaimana pelaksanaan pengadaan sesuai aturan dan tidak terjadi pelanggaran termasuk membantu proses pengawasan kepada mitra pelaksana kegiatan. “Kehadiran TP4D memberikan keamanan. Aman kepada kita (pemerintah) dan jaminan juga terhadap hasil pengadaan karena adanya pendampingan TP4D ini,” timpalnya. Mulai tahun ini, lanjut Wabup, agar seluruh proyek stategis pemerintah di lingkungan Pemda KSB oleh PPK-nya dijaukan ke TP4D guna memperoleh pendampingan. Dan hal itu harus dilakukan sejak awal sebelum program dilaksanakan. “Ajukan
permohonan (pendampingan) sejak awal. Supaya TP4D bisa mendamping dari awal sampai akhir programn,” tandasnya. Kepala Kejaksanaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Iwan Setiawan, SH, M.Hum usai acara menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Pemda KSB telah menginisiasi pertemuan tersebut. Karena dalam acara itu seluruh pihak dihadirkan. Tidak saja kalangan aparatur pemerintah tetapi juga pihak rekanan yang punya peran vital dalam agenda pengadaan barang/jasa pemerintah. “Ini bagus sekali ya. Tadi semuanya hadir sehingga bisa mendengar penjelasan kita terkait tugas dan fungsi TP4D ini,” katanya kepada wartawan usai acara. Menurut dia, agenda pertemuan itu sangat relevan. Terlebih saat ini masih di awal tahun sehingga belum ada program pengadaan barang/jasa Pemda KSB yang dimulai. Sehingga hal ini memungkinkan sepanjang tahun nanti setiap program pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Pemda KSB dapat didampingi sejak awal. “Jadi kalau ada yang mengajukan permohonan pendampingan ke kami TP4D bisa dari awal,” paparnya. Ia menjelaskan, pendampingan TP4D dapat dimulai dari tahap mana saja selama ada permohonan dari KPA atau PPK program yang dilaksanakan pemerintah. Tetapi alangkah baiknya jika permohonan pendampingan diajukan sejak awal sebelum program dijalankan. “Ada kok yang mengajukan permohonan ketika proyek sudah jalan bahkan kalau sudah ada indikasi bermasalah. Dan begitu kami analisis perlu pendampingan ya kami dampingi. Tapi kan lebih baik dari awal,” urainya. Iwan menyatakan, kehadiran TP4D dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi sebaliknya memberikan pendampingan agar jalannya proyek tersebut tidak melanggar aturan. “Sekali lagi saya sangat senang pak Wabup punya inisiatif membuat acara ini sehingga kita bisa beri penjelasan secara rinci apa itu TP4D kepada semua pihak,” imbuhnya. (bug)
menyebabkan kerusakan pada otak, dimana penularannya berasal dari hewan seperti anjing, kera, kucing, musang, kelelawar, ke manusia (zoonosis). Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi pengendalian rabies ini adalah agar semua peserta dapat menyebarluaskan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya penyakit rabies. Disampaikan prinsip pertama untuk mencegah dan mengendalikan rabies agar NTB ter-
bebas dari rabies adalah dengan memastikan semua hewan peliharaan terutama HPR sudah divaksinasi. Semua HRP agar dikebiri atau disterilkan, jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas diluar rumah, buanglah sampah pada tempat sampah yang tertutup, eliminasi (pembunuhan) untuk pengurangan pupulasi, dan pemusnahan bangkai dengan cara ditanam. Dalam acara tersebut, dilakukan pemutaran film tentang gejala-gejala penyakit rabies sebelum kematian. Dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang penerapan komunikasi resiko dan kesejahteraan hewan dan pengendalian rabies di Sumbawa oleh Direktur Kesmavet, sosialisasi penyakit rabies dari aspek kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa, sosialisasi penyakit rabies dari aspek kesehatan hewan, dari Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Sumbawa, program pengendalian dan kewaspadaan wabah rabies di Sumbawa oleh Direktur Kesehatan Hewan. Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Sumbawa, Kadis Peternakan dan Keswan Provinsi NTB, perwakilan anggota Forkopimda, Pimpinan OPD, para Camat dan Kepala Desa. (arn/*)
”NTB Care” Diintegrasikan dengan Klik SAHABAT Pemkab Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa saat ini telah membangun aplikasi layanan dan pengaduan masyarakat, dengan label Klik SAHABAT. Aplikasi ini selain menyematkan informasi layanan perizinan juga menyematkan Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dikembangkan oleh Kemenpan RB. Sehingga NTB Care akan diintegrasikan dengan Klik SAHABAT. Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, Rabu (20/2). Dengan adanya aplikasi NTB Care yang memiliki platform hampir sama dengan aplikasi LAPOR, maka Dinas Kominfotik Sumbawa juga berencana mengintegrasikan NTB Care dalam Aplikasi Klik SAHABAT. “Saat ini Klik SAHABAT dapat diunduh di playstore android. Namun masih pada tahap pengembangan dan pemenuhan kelengkapan database,” terangnya. Sehari sebelumnya, Dinas Kominfotik NTB telah menggelar pelatihan admin sistem dan OPD aplikasi NTB care lingkup Pemkab Sumbawa. Kabid Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfotik NTB, Abu Bakar, menegaskan komitmen Pemprov NTB memberikan layanan publik secara transparan. Melalui aplikasi NTB Care, lapo-
ran aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti pemerintah. Sekaligus menyampaikan hasil hasil pembangunan daerah. “NTB Care diharapkan menjadi mata telinga pemerintahmenghadapai masalah rakyat, terutama menyangkut prosedur yang dapat menghambat waktu,” katanya. Sebab menurut Abu Bakar, layanan publik tidak selamanya berjalan baik. Sehingga pemerintah dapat membenahi layanan publik Pemprov dan Pemkab se-NTB dengan NTB care yang dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat NTB yang berada di luar daerah dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi tersebut. “Semoga aplikasi ini makin melekat sebagai sarana bagi masyarakat untuk merasakan kehadiran pemberintah di tengah masyarakat,” harapnya. Bupati Sumbawa diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, H. Sudirman Malik, saat membuka kegiatan pelatihan menyatakan aplikasi ini dapat mendekatkan pemerintah dan masyarakat. Sebagai mata dan telinga Pemerintah merespons aduan rakyat. “Kami akan mengimplementasikan aplikasi ini di lingkup Pemkab. Sebab sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya,” pungkasnya. (arn)
(Suara NTB/ist)
PELATIHAN - H. Sudirman Malik (tengah) didampingi Abu Bakar dan Rachman Ansori dalam kegiatan pelatihan admin sistem dan OPD Aplikasi NTB Care Lingkup Pemkab Sumbawa, Rabu (20/2).
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Tak Digunakan, Izin Register Bandara Tetap Diperpanjang Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Sumbawa Barat tetap akan melakukan perpanjangan izin register bandara Sekongkang yang berakhir tahun 2018 lalu, mesti tidak dioperasikan. Sebab, jika izin tersebut tidak segera diproses, bandara ini tidak akan bisa digunakan lagi. Kepala Dishub, Ir. Irhas Rahmuddin Rayes M. Si, kepada Suara NTB, Rabu (20/2) mengatakan, pengurusan izin registrasi bandara merupakan salah satu hal yang sangat penting supaya keberadaannya tetap bisa beroperasi. Meskipun selama bandara tersebut mengantongi izin tidak kunjung bisa digunakan, tetapi perpanjangan izin harus tetap dilakukan. Apalagi saat ini sudah ada maskapai yang berminat mendaratkan pesawat di bandara itu. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang izin registernya. Termasuk penambahan sarana yang dibutuhkan lainnya. Sementara untuk izin, yang akan diperpanjang tersebut akan berlaku tiga tahun. “Meskipun bandara ini belum pernah digunakan, tapi kita tetap akan memperpanjang izin registernya supaya bandara ini tidak ditutup,” ungkapnya. Menurutnya, izin register bandara ini sudah mulai diusulkan ke Kemenhub untuk diproses, tapi hingga saat ini belum ada pengecekan. Pengecekan lapangan ini sengaja dilakukan untuk memastikan kondisi bandara tersebut apakah masih layak diperpanjang izin registernya atau tidak. Apalagi sejak bandara ini terbangun belum satupun aktifitas penerbangan di bandara ini. Kendati demikian pihaknya tetap akan mengupayakan agar bandara ini tetap mendapat nomor register Kemenhub. Selain masalah tersebut, pihak terkait tetap akan mengupayakan supaya sarana penunjang yang lainnya bisa dilengkapi juga. “Kita tetap berupaya melengkapi sarana yang dianggap masih kurang di bandara itu. Tetapi untuk melengkapinya, kami masih menunggu tim dari Kemenhub untuk turun melakukan pengecekan kondisi bandara tersebut,” imbuhnya. Disebutkannya, sampai dengan saat ini sudah ada sekitar tiga maskapai penerbangan yang berminat untuk mencoba mendaratkan pesawatnya di bandara ini. Tapi karena terkendala akses baik itu take off maupun ketika landing, akhirnya mereka tidak lagi mau mencoba mendaratkan pesawat di bandara ini. Kendala utama yakni gunung di belakang kantor camat dan lintasan bandara yang dianggap terlalu pendek. Terhadap masalah ini, pihaknya saat ini tengah mencoba melakukan pemangkasan bukit dan perpanjangan runaway. Tetapi masalah utamannya yakni anggaran yang dibutuhkan untuk itu sangat tinggi mencapai angka Rp50 miliar. “Kebutuhan anggaran agar bandara ini bisa optimal sangat tinggi sekitar Rp50 miliar sehingga kita merasa kesulitan untuk bisa mengintervensi lebih jauh,” tandasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Sembilan Puskesmas Belum Kantongi Izin Limbah Medis Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu telah beberapa kali melayangkan surat teguran dan pembinaan langsung terhadap sembilan Puskesmas di Dompu, terkait izin pengolahan limbah medis yang belum dikantongi. Meski begitu, upaya pembinaan di 2018 itu tak kunjung diindahkan sampai saat ini. Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT di kantornya mengatakan, saat penyampaian teguran awal 2018 lalu, Puskesmas diwakili Dinas Kesehatan (Dikes) telah berjanji mengurus izin lingkungan serta pengolahan limbah medisnya tahun ini. Tetapi, nyatanya sampai sekarang tak juga direalisasikan. “Kemarin Dikes berencana 2019 ini akan melakukan pengurusan izin namun sampai
saat ini belum ada,” ungkapnya. Tak diketahui pasti apa alasan pusat pelayanan kesehatan tersebut belum mau mengurus izin lingkungan, padahal dalam ketentuannya diwajibkan bagi setiap kegiatan yang memiliki dampak lingkungan. Jadi, tagas Andi Bahtiar, tidak ada alasan Puskesmas untuk lari dari tanggung jawab tersebut apalagi melihat pengaruhnya yang cukup besar bagi kesehatan lingkungan sekitar.
Dalam koordinasi terakhir dengan Dikes baru-baru ini pihaknya pun masih menerima jawab serupa seperti yang disampaikan 2018, yakni mengurus izin tersebut. “Koordinasi terakhir kita satu dua hari lalu mereka katanya akan mengurus, cuma belum tahu kapan pastinya,” ujar dia. Kalaupun tahun ini masalah krusial tersebut tak juga diatasi, Andi Bahtiar memastikan akan mengambil langkah tegas. Seperti peng-
(Suara NTB/jun)
Andi Bahtiar hentian sementara kegaiatannya. Sementara ditambahkan, untuk pengolahan limbah medis di rumah sakit yang sem-
pat dipersoalkan sebelumnya sejauh ini sudah dipihakketigakan dengan pengusaha luar daerah. Sehingga, tidak ada lagi aktivitas penghancuran limbah medis mengunakan alat insinirator yang juga tidak mengantongi izin di fasilitas kesehatan tersebut. “Insinerator itu sekarang sudah tidak dioperasikan lagi, mereka (RSUD) sudah kerjasama dengan PT. Pria dari Siduarjo untuk penghancuran limbah medis jadi tidak ada masalah lagi,” jelasnya. Kadikes, Iris Juita Kastianti, Skm, MMKes yang berusaha dikonfirmasi alasannya belum mengurus izin pengolahan limbah medis tersebut tak berhasil ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/2) siang. (jun)
Bappenda Dilematis Tarik Pajak Usaha Sarang Walet Dompu (Suara NTB) Rencana penarikan pajak usaha sarang burung walet tahun 2019 ini rupanya belum bisa dieksekusi. Bappenda Dompu dilematis lantaran tidak jelasnya izin pemanfaatan bangunan oleh masyarakat. Kondisi itu diperkirakan membuat potensi tersebut tak akan menyumbang apa-apa untuk PAD tahun ini. Sekretaris Bappenda Kabupaten Dompu, Mustakim kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (20/2) kemarin menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah memang diamanatkan untuk menarik pajak penghasilan dari salah satu jenis usaha yang mulai diminati bayak kalangan itu, pun juga telah dituangkan dalam Peratuaran Daerah (Perda). Hanya saja, persoalannya ialah hampir dari semua pengusaha walet tersebut belum mengantongi izin usaha serta bangunan yang dimanfaatkan menyatu dengan tempat tinggalnya. ”Contohnya rumah lantai dua di atas sarang walet pakai IMB apa dia? Usaha sarang walet atau tempat tinggal. Makanya belum bisa kita lakukan penarikan pajak,” kata dia. Belum dikantonginya izin usaha yang terpisah dari izin bangunan tempat tinggal itu diakui menyulitkan proses penentuan pajaknya. Untuk itu, DPMPTSP, Disnakeswan dan DLHK selaku instansi yang juga bertanggung jawab atas masalah ini diminta segera melakukan pengkajian, sehingga ada dasar pihaknya untuk mulai melakukan penarikan layaknya potensi lain di Dompu. Jika melihat animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengembangkan salah satu jenis usaha baru itu, diyakini sumbangsihnya bagi pendapatan daerah akan cukup besar. “Kita sudah beberapa kali koordinasi dengan intansi terkait itu, alasannya akan melakukan studi banding dulu sekarang kita masih tunggu hasilnya bagaimana,” ujarnya. Selain terkendala legalitas usaha, Mustakim mengungkapkan, Bappenda juga terhambat belum diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) soal besaran pajak penghasilan yang diwajibkan pada para pengusaha walet tersebut. “Perbup ini juga perlu untuk menentukan berapa pajak yang harus kita tarik. Kemungkinan ini masih lama prosesnya tetapi kita akan coba upayakan,” pungkasnya. (jun)
Belum Penuhi Syarat, DPMD Akui DD Tahap I Ditahan Bima (Suara NTB) Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Bima tahun anggaran 2019 masih ditahan. Penyebabnya karena hingga kini, Pemerintah Daerah setempat belum terpenuhi syarat pencairan DD tahap pertama itu. Ditahannya DD tersebut juga diakui Kabid Pemdes Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima, L. Faisal, M.Si. Kata dia, DD belum disalurkan karena belum memenuhi syarat penyaluran. “Untuk lebih jelasnya saya tidak berani komentar. Tapi memang begitu, bukan hanya Kabupaten Bima saja,” kata Faisal kepada Suara NTB. Faisal, berasalan persoalan tersebut menyangkut kinerja Pemerintah Daerah. Hanya saja Ia mengarahkan agar mandeknya penyaluran DD tersebut mengonfirmasi pihak KPPN Bima. “Silahkan konfirmasi ke KPPN saja,” katanya. Sementara Pejabat KPPN Bima, Arifuddin mengatakan, sesuai ketentuan PMK 193/PMK.07/2018 pasal 21 ayat 1 huruf a, DD tahap I akan disalurkan dari RKUN ke RKUD setelah terpenuhinya beberapa syarat. Syarat tersebut lanjutnya, yakni surat pemberitahuan Pemerintah Daerah yang menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tahun anggaran yang sedang berjalan. “Kemudian Peraturan Bupati (Perbub) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa,” katanya. Hanya saja, sampai saat ini Pemerintah Kabupatebn Bima baru menyerahkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai APBN. Hal itu sudah disampaikan ke KPPN Bima melalui aplikasi Omspan. Sementara Perbub belum disampaikan. “Di dalam aplikasi Omspan belum diupload Perbub sehingga statusnya belum bisa disalurkan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
SAMPAH - Sampah menumpuk di sebelah selatan Taman Ria Kota Bima, beberapa waktu lalu. Jaraknya hanya beberapa meter dari pemukiman warga lingkungan Bedi Kelurahan Manggemaci.
Minim Armada, Jadi Kendala Pengelolaan Sampah Kota Bima (Suara NTB) Minimnya armada yang mengangkut sampah di tingkat lingkungan terkecil, seperti RT dan RW hingga Kelurahan, menjadi masalah dalam pengelolaan persampahan di Kota Bima selama ini. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH. Kata dia, pada tahun anggaran 2019 ini, pengadaan armada pengangkut sampah akan menjadi prioritas dalam pengelolaan sampah. Dikatakannya dalam
APBD tahun anggaran 2019 telah dialokasikan sekitar Rp3 miliar lebih untuk pengadaan armada tersebut. Tujuannya agar pengelolaan persampahan lebih optimal. “Kita ingin pengelolaan sampah ini benar-benar optimal. Pengadaan armada pengangkut sampah akan difokuskan tahun ini,” katanya. Selain itu, lanjut Duta PAN, pada tahun 2019 Kota Bima juga telah menganggarkan untuk pengadaan mobil pembersih jalan, truk ambrol
Diapresiasi, Percepat Kehadiran Kejari di KSB Taliwang (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Iwan Setiawan, SH., M.Hum memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tengah menggagas kehadiran Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayahnya. Ia menyatakan, kehadiran Kejari di KSB akan semakin mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. “Kan tidak jauh lagi ke Sumbawa. Jadi kita berterima kasih juga dengan Pemda segera menghadirkan kejaksaan di sini,” sebutnya kepada wartawan, Rabu (20/2). Iwan mengakui, kerja pelayanan Kejari Sumbawa selama ini cukup berat karena membawahi dua wilayah administrasi kabupaten. Di sisi lain personel yang dimilikinya terbatas. “Personel jaksa saya cuma 10 orang loh. Dua kabupaten dan dua Polres. Apalagi kasus dari Polres juga banyak sekali. Jadi hadirnya Kejasakaan di sini pasti akan lebih mudah lagi,” timpalnya. Meski mengaku berat, Iwan mengatakan, sejauh ini pihaknya tetap mengupayakan memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada dua kabupaten. Setiap kasus yang ditangani maupun dilimpahkan oleh pihak kepolisian, pihaknya selalu berusahan menuntaskannya. “Ini tugas kami membawahi dua wilayah. Jadi kami selalu siap. Dan kami jalankan itu dengan cara kerja keras dan kerja cerdas,” cetusnya.
(Suara NTB/bug)
Iwan Setiawan Ditanya terkait kapan operasional Kejari KSB nantinya? Iwan belum bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan, kebutuhan operasional tentu dengan melihat kesiapan fasilitas dan sumber daya manusianya. “Ya kita berharap saja segera ya. Supaya kan tadi harapan Pemda (KSB), segera ada kejaksanaan di sini bisa secepatnya juga,” paparnya. Untuk diketahui, pembangunan gedung Kejari KSB saat ini tengah dirintis Pemda KSB. Sejak dibangun pertengahan tahun 2018 lalu bangunan korps adhyaksa itu kini telah menyelesaikan pembangunan tahap pertamanya. Pemda KSB menargetkan, bangunan utama Kejari ini selesah pada tahun ini juga dan diharapkan bisa mulai dimanfaatkan pada tahun 2020 mendatang. (bug)
serta gerobak pengangkut sampah. “Pengadaan beberapa alat ini untuk memudahkan pengelolaan sampah,” katanya. Ia menilai, pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah sangat optimal. Bahkan setiap sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya, kemudian dikelola secara terpisah. “Misalnya sampah organik, langsung dikelola sebagai pupuk dan itu keuntungannya bagi lingkungan,” ujarnya.
Syamsurih menambahkan persoalan sampah di Kota Bima tidak pernah tuntas. Penumpukannya masih ada di sejumlah titik, dan diperparah kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarang. “Mengatasi soal sampah ini kami bersama Pemerintah melakukan studi banding seperti di Bekasi dan Malang tahun 2018. Tujuannya agar pengelolaan sampah di Kota ini dibawa, terapkan di Kota Bima,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Syamsurih
Penilaian Kebersihan di SMKN 1 Dompu Jadi Inspirasi Bupati HBY Dompu (Suara NTB) SMKN 1 Dompu menerapkan penilaian kebersihan masing – masing kelas dalam sepekan dan diberi bendera putih bagi yang terbersih serta bendera hitam untuk kelas terjorok. Cara ini dinilai berhasil mendidik para siswa untuk hidup bersih. Cara SMKN 1 Dompu ini akan ditiru Bupati dalam menjaga kebersihan di lingkup gedung pemerintahan dan menjadikan salah satu penilaian kinerja pimpinan OPD. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin beberapa waktu lalu mengungkapkan keinginannya meniru cara SMKN 1 Dompu menjaga kebersihan sekolah. Sekolah melakukan penilaian setiap pekan pada setiap kelas dan hasilnya diumumkan pekan berikutnya. Bagi kelas terbersih akan diberi tanda bendera putih dan kelas terkotor diberi bendera warna hitam. Untuk langkah awal, penilaian kebersihan dan kerapian di masing – masing SKPD untuk antar bidang. Bidang terbersih diberi bendera putih dan bidang terkotor diberi bendera hitam. Setelah penilaian per bidang ini jalan, baru dilakukan penilaian antara OPD. “Itu bisa jadi acuan untuk penilaian kinerja pimpinan OPD,” kata H Bambang. Kepala SMKN 1 Dompu, H. Abdullatif, S.Pd, SE, M.Si yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/2/2019) kemarin mengaku, upaya mewujudkan sekolah yang bersih dengan mendidik anak – anak hidup bersih di SMKN 1 Dompu sudah berlangsung 8 tahun dengan program gerakan bakti Osis (G-Basis). Sebagai sebuah gerakan, juga diimplementasikan dalam rencana anggaran dan rencana kerja sekolah dengan 2 orang guru pembina. Setiap kelas kemudian dinilai setiap hari kebersihannya dan hasilnya diumumkan setiap apel pagi Senin. “Dulu kami umumkan kelas terbersih dan kelas tidak bersih. Atas saran Bupati, kita ubah menjadi kelas terbersih
dan kelas terkotor. Alhamdulillah cukup baik efeknya,” ungkap H. Abdullatif. Ia juga mengungkapkan, tidak hanya menjaga kebersihan kelas yang dilakukan di SMKN 1 Dompu. Tapi juga dengan bermitra bersama Yayasan Wesave untuk memilah sampah plastik. Pihak sekolah menyiapkan bak sampah besar dan Wesave menyiapkan karung. “Ketika sampah plastiknya penuh, langsung diantar ke Wesave,” ungkapnya. Program ini menjadi bagian dari upaya SMKN 1 Dompu mendukung program NTB Zero Waste dari Gubernur dan wakil Gubernur NTB. Sekolah juga akan mengurangi penggunaan plastik pada makanan dan minuman, minimal tidak membiarkan plastik makanan masuk di lingkungan sekolah bagian dalam. “Karena sedang ada pembangunan gedung di dalam sekolah, sehingga tidak bisa terapkan one gate (satu pintu) untuk mengecek anak – anak bawa masuk plastik makanan. Sekarang kami masih sebatas imbauan,” terangnya. (ula)
H. Abdullatif (Suara NTB/ula)
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Golkar NTB Bertekad Pertahankan Rekor Kemenangan Mataram (Suara NTB) Sejak pemilu 1982 sampai 2014, Partai Golkar di NTB tak pernah terkalahkan. Golkar selalu keluar jadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak dan menjadi pemilik kursi terbesar di DPRD NTB. Sampai saat ini, NTB memang masih dikenal sebagai salah satu lumbung suara Partai Golkar. Karena itu, tidak hanya berjaya di legislatif, Golkar juga bisa dikatakan berjaya di eksekutif. Dari 10 daerah Kabupaten/Kota yang ada di NTB, enam diantaranya dipimpin oleh kader Partai Golkar. Mereka adalah, kepala daerah di Kota Mataram, Kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. “Sejak adanya Golkar 1982-2014 Golkar di NTB tetap berada pada posisi pertama memenangkan pemilu. NTB salah satu lumbung suara Partai Golkar selama ini, dari Enam kabupaten dari 10, kader Golkar dipercaya memimpin,” kata Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Suhaili FT. Pada Pemilu 2014 lalu, Golkar menjadi pemenang pemilu, dengan 11 kursi di DPRD NTB. Golkar pun dapat mengamankan kursi Ketua DPRD NTB. Dengan modal sejarah panjang itulah, akan digunakan Golkar untuk menyongsong Pemilu 2019 ini, Golkar kembali bertekad memenangkan Pemilu 2019. “Sekarang semua kader bertekad kembali untuk mempertahankan kemenangan. Dibeberapa kabupaten kota, Golkar tetap dapat kepercayaan jadi yang pertama, dan kami bisa pertahankan,” tegasnya. Dikatakan Suhaili, bahwa pemilu 2019 tidak lama lagi. Tensi politik sudah mulai memanas. Karena itu dalam sisa waktu yang ada itu, Golkar akan memanfaatkannya dengan maksimal untuk memastikan Golkar keluar lagi menjadi pemenang Pemilu. “Golkar NTB telah menyusun langkah-langkah strategis dan taktis. Antara lain, road show ke semua daerah, untuk tingkatkan soliditas. Kita juga akan melakukan diklat penguatan saksi sebagai ujung tombak pengamanan suara Golkar,” katanya. Disampaikan Suhaili, kehadiran ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dalam temu kader Golkar NTB, Selasa (19/2) lalu, diakui telah memberikan semangat juang yang lebih keras lagi kepada Golkar NTB. (ndi) H. Suhaili FT. (Suara NTB/dok)
Kurtubi Bantu Puluhan Kendaraan Pengangkut Sampah Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPR RI Dr H Kurtubi komitmen mendukung program pemerintahan Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk mewujudkan NTB zero waste atau bebas sampah. Wujud nyata dukungan Politisi Nasdem asli sasak itu, dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir telah membagikan 70 unit lebih kendaraan roda tiga pengangkut sampah kepada masyarakat. Dalam waktu dekat dengan ini, Kurtubi kembali akan membagikan 40 unit kendaraan sampah kepada masyarakat. “Saya pikir program pak gubernur sangat bagus. Saya sebagai anggota dewan Dapil NTB harus mendukung program beliau. Bentuk dukungan saya sudah memberikan kendaraan pengangkut sampah sudah kami bagi 70 unit sepeda motor roda tiga, dalam waktu dekat kendaraan pengangkut sampah akan kami salurkan sebanyak 40 sepeda motor roda tiga secara gratis,”Kata Kurtubi pada acara sosialisasi hasil Litbang Batan di Kantor Kecamatan Batulayar, Senin (18/2). Kurtubi getol memperjuangkan aspirasi masyarakat Lombok di tingkat pusat. Salah satunya melalui kewenangan di komisi VII pihaknya mengarahkan bantuan kendaraan roda tiga ke masyarakat untuk membantu penanganan sampah dan keperluan lain. Apalagi kata dia di Lobar menjadi kawasan wisata yang butuh penanganan sampah. Menurutnya, kawasan wisata harus bebas dari sampah. Sebab jika ada sampah, tentu akan menjadi citra buruk bagi destinasi wisata itu sendiri. Ia juga menyoroti lonjakan harga tiket sehingga pariwisata di NTB terpukul. Kondisi ini menyebabkan tingkat hunian hotel yang ada. Hal ini kata dia tantangan bagi pemda, termasuk ia selaku anggota dewan agar sektor wisata yang menjadi andalan ini bisa bangkit dan maju lagi. Namun aspirasi masyarakat terkait harga tiket direspon pemerintah dengan menurunkan harga tiket. Kurtubi mengupayakan semua program yang ada bisa diarahkan ke masyarakat. Di samping kendaraan pengangkut sampah, pihaknya juga sudah membantu program sumur bor di lokasi yang kering untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat. Sumur bor ini jelas dia sudah dibangun beberapa desa. (her) H. Kurtubi (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ndi)
HASIL PLENO - Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud didampingi anggota menyerahkan hasil rapat pleno DPTb kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid.
Pleno Alot, 2.954 Orang Masuk Jadi Pemilih Tambahan Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Dalam rapat pleno tersebut KPU NTB menetapkan 2.954 pemilih yang pindah memilih masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilu 2019 di NTB. Dari 2954 pemilih tambahan tersebut terdiri dari pemilih laki-laki 1.740 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.214 orang. DPTb tersebut tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota, 98 kecamatan, 416 desa/kelurahan dan 964 TPS. Sementara DPT yang ke luar memilih dari daerah asalnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.292 pemilih dengan rincian pemilih lakilaki berjumlah 851 orang dan pemilih perempuan 441 orang. Tersebar di 924 TPS, 390 desa/ kelurahan, 109 kecamatan dan 10 kabupaten/kota. Sedangkan pemilih ke luar yang mengurus di daerah tu-
juan 280 orang dengan rincian pemilih laki-laki 170 orang dan pemilih perempuan 110 orang. Tersebar di 230 TPS, 116 desa/kelurahan, 57 kecamatan dan 8 kabupaten/kota. Pantauan Suara NTB, rapat pleno DPTb berlangsung cukup alot. Bawaslu NTB mempersoalkan ketidaksesuaian antara data manual KPU kabupaten kota dengan data Informasi Sistem Pemilu (Sidalih) KPU terkait DPTb tersebut. “Ini hampir semua data manual dan Sidalih tidak sinkron terkait DPT tambahan di kabupaten kota,” kata ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid. Karena itu, Bawaslu Provinsi NTB meminta KPU kabupaten kota, melakukan
Kasus Kredit Perumahan Dompu
Jaksa Periksa Saksi Ahli Pidana dan Ahli Keuangan Negara Mataram (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejati NTB memeriksa dua saksi ahli untuk kasus dugaan korupsi kredit modal kerja PT PDM di Kabupaten Dompu tahun 2018. Para ahli itu diminta menjelaskan perihal perbuatan melawan hukum pengelolaan uang negara. Dalam kasus itu negara terindikasi dirugikan RP6,3 miliar. “Kemarin (Selasa 12/2), ada dua ahli. Ahli pidana dan ahli keuangan negara,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan ditemui di ruang kerjanya Rabu (20/2) kemarin. Dia menjelaskan masing-masing ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi di Bandung dan Jakarta. “Ini kan ada dugaan korupsi pemberian kredit. Untuk memperkuat pembuktian,” imbuh Dedi. Dalam kasus itu, Kejati NTB sudah menetapkan dua tersangka yakni Kepala Bank NTB Cabang Dompu, berinisial SR dan Direktur PT PDM berinisial SU. Mereka diduga bersekongkol dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total
(Suara NTB/dok)
Dedi Irawan Rp10 miliar. Pencairan Rp3,7 miliar sisanya ditunda sebab dalam penyidikan. Jaksa menemukan inidikasi kredit tetap dikucurkan meskipun perumahan yang dibangun PT PDM belum memiliki konsumen. Proses kredit diduga tidak ada agunan, atau jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur. Jaksa juga menduga adanya SOP yang tidak dilalui seperti studi kelayakan mempertimbangkan calon debitur, sehingga kredit yang dikucurkan Bank NTB kepada perusahaan properti PT EDM menimbulkan kerugian negara. (why)
Jaksa Limpahkan Berkas Kasus MAN IC Lotim ke Pengadilan Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum sudah tuntas menyusun surat dakwaan empat tersangka kasus penyimpangan proyek MAN Insan Cendikia (IC) Lombok Timur tahun 2015. Empat berkas dakwaan tersangka dilimpahkan ke pengadilan. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan pelimpahkan berkas itu setelah jaksa penuntut umum menyelesaikan surat tuntutan. “Sudah kita
limpahkan ke pengadilan tipikor,” ujarnya Rabu (20/2). Selanjutnya, sambung dia, jaksa tinggal menunggu jadwal persidangan yang diagendakan. Jaksa penuntut punya kewajiban menghadirkan para tersangka ke persidangan. “Mereka kan tahanan kota. Nanti kita hadirkan kalau sudah ada jadwalnya,” terangnya. Para tersangka itu antara lain PPK proyek berinisial YS mantan pejabat perencana pada
Kemenag Lombok Timur; tersangka pihak rekanan pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK; serta tersangka konsultan pengawas berinisial SKR. Kasus itu sebelumnya ditangani Polda NTB. Para tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No. 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Mereka diduga bersekongkol mengakali pekerjaan proyek senilai Rp9,6 miliar tersebut. Anggaran tersebut ditender untuk pembangunan dapur dan asrama putra. Dugaan perbuatan korupsi berupa penyimpangan volume pekerjaan yang tanpa didampingi pengawasan konsultan. Akibatnya, negara dirugikan Rp750 juta sesuai hasil perhitungan audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTB. (why)
sinkronisasi data manual dan Sidalih terkait DPT tambahan pada masa perbaikan dan penyempurnaan DPT tambahan tahap kedua dalam tempo 30 hari ke depan. Dikhawatirkan, jika tidak dilakukan sinkronisasi antara data manual dan Sidalih terkait DPT tambahan tersebut, maka dalam rapat pleno di tingkat KPU RI, Bawaslu RI sangat mungkin akan menolak rekapitulasi hasil pleno KPU NTB terkait DPT tambahan. “Karena kita Bawaslu di daerah ditekankan oleh Bawaslu RI, agar data manual dan Sidalih harus sinkron terkait DPT tambahan tersebut,” tegas Khuwailid. Baginya, jangan sampai pe-
milih secara fisik sudah mengurus kepindahan memilih dengan formulir A5, namun di Sidalih belum tercatat. Demikian juga sebaliknya, jangan sampai sudah tercatat di Sidalih terkait kepindahan memilih, namun secara fisik belum terkonfirmasi kepastian kepindahan memilih tersebut. Bagaimanapun, lanjut Khuwailid, jumlah DPT tambahan itu akan sangat berkaitan dengan distribusi kebutuhan logistik Pemilu. “Karena kami melihat ada pemilih sudah teregistrasi di Sidalih terkait kepindahan memilih, namun secara fisik sebenarnya pemilih itu belum terkonfirmasi kepindahan memilihnya,” terangnya. Karena itu, Bawaslu meminta kepada KPU kabupaten Kota, agar dalam proses penyempurnaan dan perbaikan DPT tambahan kedua, ada sinkronisasi data manual dan Sidalih. Ketua KPU Provinsi NTB,
Suhardi Soud mengakui, belum rinci dan sinkron terkait data manual dan Sidalih dalam DPT tambahan. Dikarenakan adanya beberapa kali perubahan DPT tambahan di tingkat KPU kabupaten kota. Perubahan di DPT tambahan tersebut, lanjutnya, belum terinput di Sidalih akibatnya akses Sidalih sering mengalami gangguan. Namun begitu, ia memastikan dalam proses perbaikan dan penyempurnaan DPT tambahan akan dilakukan sikronisasi antara data manual dan Sidalih. Dari hasil penetapan tersebut terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 1 TPS yang tersebar di satu desa/kelurahan, 1 kecamatan, dan 1 kabupaten/kota. “Ada penambahan 1 TPS berbasis DPTb di Universitas Teknologi Sumbawa. Disana ada mahasiswa yang tinggal di Rusunawa berasal dari luar daerah,” pungkasnya. (ndi)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dar. Meskipun terdakwa Dor- jalani pemeriksaan setMataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Warga negara asing asal fin ini punya riwayat pernah ibanya di Lombok Interna12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Perancis Dorfin Felix (35) kabur semasa masih menjadi tional Airport Praya Lom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 akan menjalani sidang per- tahanan Polda NTB. “Sama bok Tengah, Jumat 21 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dana Kamis (21/2) hari ini. saja. Seperti biasa (Pengama- September 2018 lalu. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sidang terdakwa penyelun- nannya). Agenda perdana pem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Modusnya, narkoba dis12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dupan narkoba senilai bacaan dakwaan,” ucapnya. elipkan di dinding koper 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Jaksa penuntut umum, yang dibawanya melalui Rp3,1 miliar ini akan dip12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Ginung Pratidina mengata- penerbangan dari Perancis, impin Isnurul Syamsul Arif. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Ketua majelis (hakim)-nya kan pihaknya akan mendak- sempat transit di Singapu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pak Ketua PN,” ujar Juru wa Dorfin dengan dakwaan ra, lalu mendarat di Lom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Bicara Pengadilan Negeri berlapis. Namun ia enggan bok. Narkoba di dalam ko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Mataram Didiek Jatmiko membeberkan. “Nanti pada per itu antara lain methyl12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 saat sidang akan kita baca- enedioxy methamphetditemui Rabu (20/2). 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Isnurul akan memimpin kan,” ucapnya ditemui terp- amine (MDMA) seberat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sidang didampingi dua isah. Perkara kasus narkoba 2,47 Kg, satu bungkus be12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 hakim anggota Ranto Indra Dorfin Felix terdaftar dengan sar ketamine seberat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Karta dan Didiek Jatmiko. nomor 144/Pid.Sus/2019/PN 206,83 gram, satu bungkus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dia menambahkan, penja- Mtr. Catatan Suara NTB, serbuk amphetamine se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gaan jalannya sidang akan Dorfin Felix kepergok mem- berat 256,69 gram, dan ek12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tetap seperti prosedur stan- bawa narkoba saat men- stasi 850 butir. (why) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (Suara NTB/why) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 DIGIRING - Terdakwa penyelundupan narkoba jaringan internasional Dorfin Felix digiring 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 penyidik saat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Ketua PN Mataram Pimpin Sidang Narkoba Dorfin Felix
SUARA NTB
Kamis, 21 Februari 2019
Halaman 9
Antisipasi Banjir Bandang
5.000 Hektar Lahan di Bima Dihijaukan Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 5.000 hektar lahan di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bima dilakukan penghijauan sejak Desember 2018 lalu.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) itu menghabiskan anggaran Rp12 miliar bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dibantu pelaksan-
aannya oleh jajaran Korem 162/WB. Diawali proses pembibitan akhir 2018 lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan penanaman Sabtu 19 Januari lalu melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk, bersama TNI dari Kodim 1608/Bima. “Prosesnya sudah 80 persen. Jadi penghijauannya hampir selesai, semua bibit sudah ditanam,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB, Rabu (20/2). Dia berharap, penanaman ini sukses setelah proses panjang pembibitan. Bibit pohon berbagai jenis itu selanjutnya dalam proses pengawasan, di-
harapkan tumbuh subur di area penanaman Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan sebagian wilayah Kota Bima. Sebaran RHL, mulai dari bagian timur Kota Bima seperti Lelamase, Nungga dan Kendo. Sedangkan Kabupaten Bima, di Kecamatan Wawo Sehingga bencana banjir bandang yang melanda 2016 lalu, tidak menjadi siklus di tahun tahun berikutnya. Luberan air pegubungan dari Wawo yang merupakan kawasan hulu bisa tertahan pohon, sehingga tidak meluber begitusaja ke Kota Bima. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RHL, Mustakim
menyebut, penanaman sudah berakhir ditandai dengan pemeriksaan oleh TNI dan tim independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan berlapis. “TNI dengan tim independen, melakukan pengecekan tiap hari, ada yang mati atau tidak. Jika ada yang mati, langsung ditanam sulam,” kata Mustakim. Dalam catatannya, luas areal 5.581 hektar atau 93.03 persen sudah ditranam dari target 6000 hektar. Sementara jumlah bibit tertanam sebanyak 2.232.400 atau 93,01 persen dari target 2.400.000 batang Sedianya ada 6.000 hektar lahan yang harus ditanam. Masih ada kekuran-
gan 561 hektar yang belum ditanam. “Kemungkinan besar, masih kita ajukan untuk perubahan di tahun 2019 untuk mencukupi 6000 hektar,” kata Mustakim. Total anggaran untuk program RHL itu mencapai Rp 40 miliar, namun hanya Rp 12 miliar untuk penghijauan. Sementara selebihnya, untuk pembangunan dam di sejumlah titik yang berfungsi penahan arus air. Meski sudah tuntas, sembari menunggu realisasi 461 hektar, Mustakim mengaku tetap turun ke lapangan melakukan pengecekan bersama tim independen dan TNI. (ars/*)
Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani bersama pejabat Pemkot dan Pemkab Bima saat melakukan penanaman perdana kegiatan RHL di Bima seluas 6000 hektar.
Danrem 168/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat melakukan penanaman perdana
Walikota Bima H. M. Lutfi saat melakukan penanaman perdana
(suara ntb/ist_bpbd)
Rangkaian kegiatan pembukaan penanaman dalam program RHL di Kelurahan Lelamase Kota Bima.
Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra saat melakukan penanaman perdana
DD Molor
Pemkab Lobar Dinilai Kurang Serius Lakukan Pembinaan Desa Giri Menang (Suara NTB) – Pencairan Dana Desa (DD) selalu menjadi persoalan klasik tiap tahun di Lombok Barat. Pasalnya, pencairan DD ini tiap tahun molor. Penyebabnya beragam. Antara lain, Perbup tentang alokasi DD yang terlambat diserahkan ke Kemenkeu. Disamping itu, pengesahan ABPdes yang molor akibat lambannya Pemda menurunkan pagu indikatif DD dan ADD ke desa. Kepala Desa Babussalam, M. Zaini mengatakan, sudah ada konsensus kepala desa dengan Pemda supaya pencairan DD ini normal kembali di awal tahun sesuai dengan ketentuan. Tidak ada lagi penundaan 3-4 bulan di tahun berjalan. “Bagaimana pagu ADD diberikan ke desa-desa lebih awal sebagai dasar penyusunan APBdes. Tapi ini (pagu) kan selalu molor, kenapa dia lambat? Jujur saja mere-
ka tidak serius dengan desa, pembinaan yang dilakukan ke desa tidak serius,” tegas Zaini. Buktinya, saat ini pun banyak desa belum menyelesaikan APBdes sebagai syarat pencairan DD akibat molornya pagu indikatif ADD yang diturunkan ke desa. Padahal jelas, sesuai aturan Kepres diharuskan proses pencairan dilakukan secepatnya. Bahkan kata dia, mengacu arahan aturan itu, ketika desa ada persoalan dengan BPD dalam penetapan ABPdes bisa dilewati. Sebab desa harus cepat menyelesaikan APBdes. Hal ini, kata dia, menjadi catatan ke Pemda yang seharusnya menjadi bahan perbaikan ke depan. Ia menilai sejauh ini tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh Pemda. Hal ini sangat dirasakan oleh desa. Kabid Pemdes Kesuma Supake
mengatakan, DD sudah ditransfer dari pusat ke rekening daerah. Pihaknya terus mendorong desa-desa untuk menyelesaikan APBdes. Pihaknya turun melakukan pembinaan ke kecamatan dan desa dalam rangka untuk mempercepat pencairan DD tersebut. Terkait lambannya pagu ADD indikatif yang diberikan kepada desa, menurutnya pagu DD dan ADD sudah keluar dua pekan lalu. Oleh karena itu, pihaknya akan mengecek desa yang belum menerima pagu tersebut. Sebab, hal ini menjadi dasar penyusunan APBdes. Sesuai aturan jelas dia, jika pagu belum ada, maka desa bisa menggunakan pagu tahun sebelumnya. Lambannya pagu ini turun kata dia, karena prosesnya perlu membuat regulasi di kabupaten namun regulasi itu sudah ada. Saat ini regulasi ini tengah disosialisasikan di bawah. (her)
Sosialisasi Pembangunan Keluarga, BKKBN NTB Bersama Mitra Kerja Sasar Generasi Muda Praya (Suara NTB) – Perwakilan BKKBN NTB bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI terus menggencarkan kegiatan sosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kegiatan sosialisasi Pembangunan Keluarga melalui Genre Ceria saat ini menyasar generasi muda yang ada di Pondok Pesantren Asmaul Husna Desa Tanaq Beaq Kabupaten Lombok Tengah Rabu (20/2). Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin M.Si dalam sambutannya mengatakan, seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan informasi terus berkembang. Sehingga untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut, generasi muda harus meningkatkan kualitasnya agar bisa terserap di dunia kerja. “Kita berharap ayahanda-ayahanda ini untuk mendorong remaja-remaja ini menjadi berkualitas. Supaya kita mampu bersiang di era global,” harapnya Ditambahkan, ciri-ciri remaja Genre yaitu sehat, cerdas dan ceria. Generasi muda diharapkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ekstra kurikuler. “Anti malas gerak. Salurkan energi yang dimiliki. Ikuti kegiatan ektra kurikuluer yang ada di sekolah dan olahraga. Yang kedua Sehat batin. Rajin menuntut ilmu dan mengaji,” katanya Dr. Drs. Lalu Makripuddin M.Si Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS dalam kesempatan tersebut memberikan semangat kepada gerenasi muda yang ada di Desa Tanaq
(Suara NTB/azm)
FOTO BERSAMA - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin M.Si dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS, foto bersama saat pelaksaan acara Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja di Pondok Pesantren Asmaul Husna Desa Tanaq Beaq Kabupaten Lombok Tengah Rabu (20/2) sore. Beaq untuk semangat menuntut ilmu dan cegah pernikahan dini. Karena pernikahan dini akan mengakibatkan anak putus sekolah. Para orang tua ditekankan untuk mencegah anaknya menikah dini. Karena hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kemiskinan di daerah ini. “Jangan biarkan anaknya putus sekolah. Jangan biarkan anaknya nikah masih kecil, kasihan. Kalau menikah masih kecil baik lakilaki, maupun perempuan itu akan putus sekolah,” katanya. Para peserta juga diharapkan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada serta memiliki seman-
gat yang tinggi. Sehingga bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik.”Lakukan dan jangan banyak melamun. Cari kesempatan dan kalau tidak kesempatan maka harus diciptakan. Kalau kesempatan itu datang, maka tangkap dan jangan pernah lari dari kesempatan itu,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI DRa. Hj. Ermalena MHS. Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah doorprize kepada para peserta. Adapun hadiah yang disiapkan yaitu seperti sepeda, rice cooker, magic com, tas sekolah dan beberapa hadiah menarik lainnya. (azm/*)
Pokmas bersama TNI saat melakukan penanaman di lahan yang sudah tumbuh tanaman warga.
Tim Pemantauan/Penertiban Pengguna BBM Lakukan Survei BADAN Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB telah membentuk Tim Pemantauan/ Penertiban Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan BBM Umum, yang melibatkan Bappenda. Tim yang juga beranggotakan Pertamina, Biro Hukum, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, terbentuk melalui pertemuan yang dilaksanakan Selasa (29/1) lalu di Aula Kantor Bappenda NTB, di Mataram. Setelah tim dibentuk, pada Rabu (20/2) kemarin, sebanyak tiga Tim Pemantauan/Penertiban Pengguna BBM melakukan survei ke sejumlah titik lokasi di Kota Mataram dan Lombok Barat. Yaitu SPBU Kekalik, SPBU Meninting dan SPBU Gerimax. Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui kecenderungan konsumsi BBM oleh masyarakat. Dari hasil sementara survei yang dilakukan di SPBU Meninting, masyarakat pengguna BBM lintas profesi memiliki alasan yang beragam dalam memilih jenis BBM tertentu untuk kendaraan bermotornya. Seperti yang diungkapkan Khairun yang tampak memahami kebutuhan BBM untuk kendaraannya. Ia tidak ragu memilih BBM yang jenisnya sesuai dengan spesifikasi kendaraannya meskipun harganya terbilang lebih mahal. Perilaku konsumen yang demikian, menggunakan BBM yang sudah sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraan tentu berdampak baik pada performa mesin kendaraan. Berbeda dengan Khairun, sejumlah masyarakat lainnya cenderung memilih menggunakan BBM yang harganya lebih murah yang juga sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan kendaraannya. Tidak jarang juga ditemukan sebagian masyarakat belum mengerti akan kebutuhan jenis BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan bermotornya. Hal ini dapat menimbulkan risiko timbulnya kerusakan komponen mesin kendaraan akibat pengunaan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, M. Husni mengungkapkan bahwa hasil survei konsumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai data untuk menentukan langkah tindak lanjut dalam menjalankan tugas Tim Pemantauan/Penertiban Peng-
(Suara NTB/ist)
SURVEI : Tim Pemantauan/Penertiban Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan BBM Umum, melakukan survei ke sejumlah titik lokasi di Kota Mataram dan Lombok Barat, Rabu (20/2) kemarin. guna BBM. Yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan BBM selain melakukan pemantauan dan penertiban pengguna BBM Subsidi (JBT) agar tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan. ‘’Harapan ke depan supaya masyarakat menggunakan BBM yang sesuai spesifikasi kendaraannya,’’ terangnya. Selain guna menggeser perilaku konsumsi BBM masyarakat untuk be-
ralih menggunakan BBM Umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo/ Plus, Pertalite, Dexlite dan Pertamina Dex, kegiatan Tim Pemantauan/ Penertiban Pengguna BBM tersebut juga dilakukan agar penggunaan BBM tepat sasaran yang nantinya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (hms/bpnd/*)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Halaman 10
P3K Pemprov NTB Gencarkan Pengayaan pada Siswa SMPN 21 Mataram menyiapkan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) tahun 2019. Pengayaan sudah dimulai sejak minggu kedua bulan Januari lalu. Kedisiplinan siswa untuk mengikuti pengayaan juga diperhatikan, agar persiapan siswa menjadi lebih maksimal. Kepala SMPN 21 Mataram, Didik Syamsul Hadi, SPd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/2) mengatakan, sejak bulan Januari 2019 sudah dilaksanakan pengayaan. Pengayaan akan dilaksanakan sampai dengan satu minggu sebelum UN. “Pengayaan sampai minggu kedua bulan April,” katanya. Pengayaan yang diberikan oleh SMPN 21 Mataram dikhususkan untuk mata pelajaran yang diujikan di UN, yaitu bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Menurut Didik, pihaknya juga cukup ketat dalam pelaksanaan pengayaan. Jika siswa tidak mengikuti pengayaan, mereka akan dipanggil oleh guru. “Guru-guru juga telaten, kalau siswa tidak ikut pengayaan, siswa dipanggil, kami ingin hasil terbaik walau sekolah pinggiran,” ujarnya. Selain pengayaan, pihaknya secara mandiri melaksanakan uji coba atau try out di sekolah. Hal ini dilakukan karena simulasi bersama hanya dilaksanakan satu kali. Sebanyak 85 siswa kelas IX di SMPN 21 Mataram akan mengikuti UNKP di tahun ini. Didik berharap adanya peningkatan hasil UNKP yang diraih oleh siswanya. “Harapan kami hasil terbaik, tahun lalu kami urutan menengah untuk sekolah pelaksana UNKP. Kami harap ada peningkatan, setiap tahun juga ada peningkatan nilai UNKP siswa,” katanya. Diakuinya pihaknya masih belum bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) karena sarana yang belum ada. Didik juga mengakui pihaknya belum bisa meminjam sarana ke SMK terdekat, karena pertimbangan psikologi siswa dan kekhawatiran peralatan yang rusak. “Kami masih UNKP, mungkin tahun depan akan ikut UNBK. Kami belum berani pinjam, takut alat rusak juga kalau anak-anak tidak bisa menjaganya dengan baik,” ujarnya. (ron) Didik Syamsul Hadi
365 Guru Eks Honorer K2 Sudah Terverifikasi
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 365 guru eks honorer K2 sudah terverifikasi mengikuti perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka berasal dari guru honorer SMA, SMK, dan SLB. Sementara pelaksanaan seleksi untuk perekrutan P3K dijadwalkan dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. Sukran, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/2). Ia mengungkapkan, sebanyak 365 orang guru eks honorer K2 itu tersebar di seluruh kabupaten/kota. “Tersebar di seluruh kabupaten/kota, mereka sudah terverifikasi,” katanya. Menurutnya, tahapan selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi ini dilakukan sesuai dengan aturan penerimaan pegawai. Di-
harapkan mereka memenuhi standar, sehingga diharapkan memenuhi kekurangan guru di NTB. “Seleksi akan dijadwalkan dalam waktu dipastikan setelah rapat dengan BKD. Minimal mereka (guru eks honorer K2) memenuhi standar untuk memenuhi kekurangan guru kita,” ujar Sukran. Pemprov NTB sebelumnya sudah melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah. UKG non PNS itu bagi guru
normatif-adaptif, guru produktif SMK, dan SLB. Saat ini daftar guru Non PNS yang telah memenuhi syarat UKG Non PNS sudah diserahkan Dinas Dikbud NTB ke Gubernur NTB. Saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan gubernur, setelah itu guru kontrak daerah bisa mulai bertugas. Pada UKG Non PNS normatif-adaptif , pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperoleh nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya se-
banyak 593 orang. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengatakan guru yang telah memenuhi syarat akan diberikan SK penugasan pada awal tahun 2019 ini. Suruji menekankan, SK yang diberikan kepada guru non PNS bukan SK penempatan, tapi SK penugasan. Dengan begitu pihaknya tidak melanggar aturan, meskipun masih ada perdebatan terkait pengangkatan guru non PNS. “Kami berikan SK Penugasan supaya jangan terjadi perdebatan. SK ini juga bisa untuk pengajuan sertifikasi,” kata Suruji. (ron)
Sukran (Suara NTB/ron)
(Suara NTB/ron)
Buka Kompetensi Keahlian Baru
Kesiapan Sekolah Harus Dipertimbangkan Mataram (Suara NTB) SMK di NTB diminta untuk membuka kompetensi keahlian baru sesuai dengan lima bidang yang menjadi prioritas. Meskipun demikian, SMK juga harus mempertimbangkan kesiapan tenaga guru dan fasilitas pendukung kompetensi keahlian baru itu. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/2) mengatakan, pihaknya sudah meminta agar sekolah menghentikan dulu kompetensi keahlian yang dianggap sudah jenuh. SMK didorong untuk membuka kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri dan memiliki prospek yang baik. Yahya menekankan, selain mempertimbangkan prospek kompetensi keahlian yang baru, SMK harus memperhatikan ketersediaan tenaga guru dan fasilitas yang dimiliki. “Harus mempertimbangkan adanya tenaga guru dan fasilitas pendukung di SMK,” katanya. Ia menekankan, peta jalan revitalisasi SMK di NTB diawali di PPDB. Dalam revitalisasi, pihaknya menganjurkan untuk meluaskan kompetensi keahlian. Dari 54 kompetensi yang dibina pada tahun sebelumnya, meningkat menjadi 72 kompetensi keahlian. “Sehingga siswa kita tidak menumpuk dalam satu kompetensi yang terbatas,” ujar Yahya. Lima bidang keahlian yang difokuskan yaitu bidang pariwisata, industri kreatif, kemaritiman, agribisnis, dan teknologi. Menurutnya, cara ini dilakukan untuk memudahkan sekolah dalam mengelola, jika dibiarkan tidak terfokus maka sekolah kesulitan dan menghasilkan lulusan di kompetensi keahlian yang sudah jenuh. Ia mengatakan, dalam satu sekolah untuk satu kompetensi keahlian hanya dibuka satu rombongan belajar (rombel) atau kelas. Dicontohkannya, jika Kompetensi Teknik Komputer Jaringan (TKJ) diizinkan dibuka sebanyak lima rombel, maka tiga tahun ke depan akan lulus sebanyak lima rombel. Saingan mereka bekerja menjadi sangat banyak. Jika hanya diperbolehkan satu rombel, maka saingannya lebih sedikit. Dengan varian kompetensi keahlian yang lebih banyak, diharapkan lulusan SMK bisa terserap di dunia kerja. Selain itu dengan banyaknya kompetensi keahlian, banyak lulusan yang bisa dimanfaatkan di masyarakat. (ron)
(Suara NTB/ist)
DILATIH - Siswa SMKN 2 Mataram dilatih cara berpenampilan menarik sebelum terjun ke dunia usaha.
Sebelum Masuki Pasar Kerja
Siswa Dilatih Bersikap dan Berpenampilan Baik Mataram (Suara NTB) PraktIk kerja industri (Prakerin) merupakan salah satu penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan praktik di dunia industri. Namun sebelum turun prakerin, siswa harus miliki sikap dan penampilan yang baik, yang dilatih lewat kegiatan Beauty and Handsome Class SMK Negeri 2 Mataram program Keahlian Pemasaran tahun 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 98 siswa Program Keahlian Pemasaran kelas XI dengan rincian peserta 40
siswa (handsome class) dan 58 siswi (beauty class). Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad, menyatakan bahwa kegiatan prakerin dilakukan untuk membentuk keahlian dan mental siswa agar menjadi profesional dan siap terjun dalam dunia kerja. Pelaksanaan praktik kerja industri merupakan perwujudan kebijakan dari metode “link and match” yang dalam prosesnya dilaksanakan dalam dua tempat yaitu di sekolah dan di dunia industri. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mencapai tujuan yang
Teater Senja SMAN 1 Mataram Gelar Diklat Mataram (Suara NTB) Teater Senja SMAN 1 Mataram menggelar pendidikan dan latihan (diklat) teater yang dirangkaikan dengan diklat penerimaan anggota baru kelas X.
Diklat ini digelar akhir pekan kemarin. Diklat teater Teater Senja ini berlangsung selama 2 hari Sabtu (16/2) hingga Minggu (17/2). Diklat ini diselenggarakan selain untuk pelatihan teater
(Suara NTB/ist)
PRAKTIK - Anggota Teater Senja saat praktik mentas di arena CFD Udayana, Minggu (17/2).
bagi anggota baru Teater Senja, juga sebagai penyambutan bagi anggota baru yang mengikuti diklat tersebut. Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Muh. Jauhari, menekankan kepada siswa untuk menjaga nama baik almamater dan mengingatkan supaya dalam berorganisasi Teater Senja ini bisa saling menjaga, melatih mental dan saling percaya dalam kebersamaan. “Teater itu sarana untuk membina karakter terutama karakter lokal, Teater Senja harus bisa menjaga nama baik almamater dengan mengedepankan karakter lokal,” ungkapnya saat membuka kegiatan diklat. Selama kegiatan berlangsung, pembina dan pelatih menemani siswa menginap di sekolah, kegiatan malam hari diisi dengan pemberian materi di antaranya materi keaktoran, penyutradaraan, manajemen, artistik, make up karakter dan pementasan tunggal dari peserta diklat.
“Setelah peserta istirahat selama 4 jam kegiatan dilanjutkan pada pukul 02.30 dini hari dengan kegiatan jurit malam dan diakhiri dengan api unggun,” ungkap pembina teater, Murni Kurnia, S.Pd., MM. Sementara untuk menguji mental siswa dengan peran masing-masing, mereka melakukan praktik di arena CFD Udayana. Di antaranya sebagai sales kosmetik, orang gila, dan beberapa peran menantang lainnya. “Anak anak sangat senang mendapatkan pengalaman baru yang sangat seru selama dua hari mengikuti kegiatan,” ujarnya. “Diklat Teater Senja ini membuat saya semakin tidak malu lagi untuk berekspresi, dan sebagai acuan bagi saya untuk semakin mengembangkan minat saya dalam berimajinasi, pokoknya seru deh,” tutur salah satu peserta diklat. (dys)
relevan antara dunia pendidikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Selain mempersiapkan peserta didik dengan bekal pengetahuan dan keterampilan secara hard skill, siswa juga dibekali dengan keterampilan soft skill yang meliputi sikap, penampilan dan kepribadian yang dapat meningkatkan etos kerja di dunia instri dan usaha. Menurut Hudri salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan soft skill siswa adalah dengan Beauty dan Handsome Class. Dengan kegiatan tersebut, siswa diharapkan mampu memiliki wawasan dan gam-
baran tentang etika penampilan dan sikap yang harus mereka lakukan pada saat terjun ke dunia kerja melalui program prakerin. Pemberian pelatihan pada siswa ini bertujuan agar para siswa SMKN 2 Mataram program keahlian pemasaran dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola etika, sikap dan kepribadian siswa itu sendiri. Selain itu, para siswa SMKN 2 Mataram program Keahlian Pemasaran memiliki wawasan dan pengetahuan tentang etika dan sikap yang harus diterapkan dalam dunia kerja. Di samping agar para siswa program Keahlian Pe-
masaran memiliki sikap dan kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari – hari. “Kegiatan Beauty and Handsome Class dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang terlaksana atas kerjasama SMK Negeri 2 Mataram program Keahlian Pemasaran dengan dunia industri,” katanya. Kegiatan Beauty and Handsome Class terdiri dari tiga pokok materi yaitu materi tentang etika komunikasi dan sikap dalam dunia kerja, pemaparan dan pelatihan cara merawat kebersihan dan kerapihan diri siswa, pemaparan dan pelatihan cara berpenampilan/berdandan yang sesuai untuk siswa. (dys)
BKP PGRI Harapkan Sinergitas Program Pendidikan dengan Pemprov Mataram (Suara NTB) Badan Khusus Perempuan (BKP) PGRI NTB, melakukan audiensi dengan isteri Gubernur NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Selasa (19/2). Pada kesempatan tersebut para pengurus BKP PGRI berharap agar pemerintah mampu mensinergikan program-program kerja dalam bidang pendidikan. Emiliyati dan Baiq Yusriana bersama pengurus BKP lainnya menyampaikan beberapa hal tentang BKP PGRI NTB. Bahwa selama ini BKP eksis membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Termasuk juga telah menyusun berbagai progam Kerja. Selain menyampaikan seluruh program kerja BKP, di saat yang sama para pengurus juga
meminang Ibu Gubernur NTB sebagai Pembina BKP PGRI NTB. Hal itu ditandai dengan pemberian kain batik seragam PGRI. “Alhamdulillah diterima baik sekaligus memberikan kain batik seragam PGRI. Intinya meminta kesediaan beliau untuk menjadi penasehat dalam lembaga kita selaku pemberdayaan perempuan di PGRI Kota dan Badan Khusus Perempuan PGRI NTB,” ungkap Baiq Yusriana salah satu pengurus. Sementara Wakil Ketua PGRI NTB, Dr. Abdul Kadir, menyambut baik adanya pertemuan itu. Dia berharap agar upaya membantu dunia pendidikan mampu disinergikan dengan semua pihak. “Semoga sukses selalu dengan terus bergerak,” ujarnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Pengurus BKP PGRI NTB pose bersama dengan Ketua PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Selasa (19/2).
SUARA NTB
Kamis, 21 Februari 2019
Target Serapan Bulog Sumbawa 43 Ribu Ton Sumbawa Besar (Suara NTB) Target serapan gabah setara beras Perum Bulog Sub Divre Sumbawa tahun 2019 ini sebanyak 43 ribu ton lebih. Guna memenuhi target ini, Bulog setempat melakukan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Kepala Bulog Sumbawa, Heri Sulistiyo mengungkapkan target serapan dalam tahun ini sebanyak 43.800 ton. Terhadap target ini, pihaknya terus berupaya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk pihak Kodim selaku tim Sergap untuk mengintensifkan pemantauan wilayah panen. Selain itu juga selalu berkoordinasi dengan rekan mitra di penggilingan. Karena dari segi pendanaan sudah dipersiapkan. “Kita bekerjasama dengan Kodim selaku tim Sergap. Kita juga selalu koordinasi dengan rekan mitra kita di penggilingan. Pada prinsipnya kita sudah siap dari segi pendanaan,” ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya diberikan target serapan setiap triwulannya. Target triwulan pertama dari pusat cukup besar sekitar 70 persen dari jumlah target. Dimana waktu triwulan pertama dari Januari hingga Maret. Dalam waktu tersebut pihaknya kesulitan, karena saat ini belum banyak yang panen. “Kondisi di Sumbawa ini sebagian besar masih belum panen. Karena musim tanam agak mundur. Dengan target yang cukup besar, kami agak kesulitan di tiga bulan pertama. Sehingga kita targetkan mungkin di bulan AprilMei mulai banyak penyerapan,” terangnya. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan gudang yang ada untuk menyerap gabah atau beras baru yang akan panen nantinya. Selain itu juga akan mengoptimalkan gudanggudang di mitra kerja yang bisa digunakan untuk menyimpan gabah. Karena di Sumbawa ini potensi panen gabahnya cukup besar dibandingkan dengan daerah lain. “Kita saat ini ada empat gudang di wilayah Lopok, Labuhan, Alas, dan Lamusung di KSB. Nanti kita akan sosialisasi ke rekanan atau mitra pemasok supaya mereka mempersiapkan mesin penggilingan maupun sarana gudang,” tandasnya. (ind)
Halaman 11
Juara Selancar Dunia Berharap Lakey Tetap Natural Dompu (Suara NTB) – One Anwar (25) peselancar asal Dompu yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia pada ajang Burleigh Pro 2017 di Australia memiliki harapan besar akan berkembangnya wisata Lakey. Sebagai salah satu tujuan wisata di Kecamatan Huu, pantai dengan ombaknya yang mendunia tersebut telah menarik perhatian banyak wisatawan. Terutama para pecinta olahraga surfing. Kendati begitu, penataan sarana prasana yang telah mengubah wajah alami Lakey serta keamanan turis yang tidak terjamin dinilai menjadi pemicu terus menurunnya angka kunjungan tiap tahun. “Ndak usah kita bangun sarana prasana seperti gazebo dan sebagainya di sana, natural saja,” ungkapnya kepada wartawan di taman kota baru-baru ini. Menurut dia, dalam pengembangan Lakey, pemerintah sebetulnya tidak perlu menghabiskan anggaran yang
cukup besar untuk membangun fasilitas penunjang. Tetapi dengan keindahan alam yang sudah dimiliki tinggal menjamin kebersihan pantai serta keamanan pengujung maka dipastikan banyak wisatawan yang minat berinvestasi. Berdasarkan pengalaman selama mengikuti kejuaraan surfing tingkat internasional dan mengembangkan bakatnya di Australia, One Anwar mengaku, banyak menemukan turis-turis yang menganggumi keindahan Lakey. Tetapi kesan
buruk mereka dan kini menjadi bebannya selaku juara dunia yakni pelayanan terhadap tamu di wilayah ini masih sangat buruk. Bahkan, mereka (turis) mengaku kerap diajak berkelahi oleh oknum ojek dan supir di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. “Saat saya juara banyak yang bertanya tentang Lakey, bahkan sampai datang ke sini namun setelah sampai dan kembali ke negaranya banyak yang mengeluh karena pelayanan kita. Bahkan saya sempat mengalami
sendiri hal tersebut ketika menjemput keluarga angkat saya dari Australia,” bebernya. Sementara itu, Kadisbudpar Dompu, Khairun Insan dikonfirmasi upayanya mengatasi persoalan ini menegaskan, sudah berkomunikasi langsung dengan pihak bandara. Namun, ia mendapati informasi bahwa oknum yang selama ini membuat wisatawan tidak nyaman ialah oknum di luar lingkungan bandara, sehingga sulit untuk ditekan. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mencarikan solusi terbaiknya agar kasus semacam ini tidak berlarut terus menerus. “Saya akui memang ada masalah-masalah itu, makanya kita sedang upaya mengadakan pertemuan dengan pihak bandara, ojek, supir dan
(Suara NTB/jun)
One Anwar pihak terkai lainnya agar masalah ini tidak berkepanjangan,” jelasnya. (jun)
Pemkab Dompu Siapkan Perjanjian Kinerja Dompu (Suara NTB) Perintah Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin agar para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu membuat perjanjian kinerja dan dikumpulkan, Rabu (20/2) ditunda dalam pekan ini. Menyiapkan dokumen program dengan sasaran dan anggaran sesuai DPA SKPD menjadi alasan perpanjangan waktu. Asisten Pemerintahan Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (20/2) mengaku, perintah Bupati agar para pejabat membuat perjanjian kinerja dan dikumpulkan Rabu ini diperpanjang waktunya. Perpanjangan waktu atas permintaan pejabat, karena tidak hanya perjanjian kerja yang harus dibuat. Tapi harus melampirkan program, sasaran program, dan anggaran untuk membiayai program sesuai SKPD, sehingga meminta waktu untuk menyiapkan. H. Sudirman juga mengaku, baru membagikan format perjanjian kinerja kepada masing – masing SKPD setelah dilakukan pertemuan dengan pimpinan SKPD. Format perjanjian kinerja ini sebenarnya sudah ada di masing – masing pejabat, tapi untuk menyeragamkan sehingga dibagikan kembali formatnya. “Sebenarnya (format) itu sudah lama, tapi mungkin (pejabat) lupa makannya dibagikan kembali,” terangnya. Format perjanjian kinerja yang lama, kata H. Sudirman, hanya antara Bupati dengan pimpinan OPD. Tapi saat ini, perjanjian kinerjanya secara berjenjang. “Kalau dulu antara Bupati dan pimpinan OPD. Sekarang, sesuai Permenpan itu secara berjenjang,” ungkapnya. Kementerian PAN RB RI sudah mengumumkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018 yang ditandatangani oleh deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan. Hasilnya, Pemda Dompu mendapat nilai 53,21 atau tingkat akuntabilitas kinerja CC. Ada lima komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja 17,44 dari bobot nilai 30, pengukuran kinerja 13,48 dari 25 bobotnya, pelaporan kinerja 9,09 dari 15 bobotnya, evaluasi internal 4,77 dari 10 bobot nilai, dan capaian kinerja 8,43 dari 20 bobot nilai. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku, pencapaian kinerja Pemda Dompu secara aktual dan fisik cukup luar biasa, tapi belum didukung administrasi yang memadai. Para pejabat di lingkup Pemda Dompu diminta untuk membuat pernyataan kinerja yang harus dikumpulkan tanpa terkecuali. Perjanjian ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja pejabat. (ula)
H. Sudirman Hamid (Suara NTB/ula)
(Suara NTB/fan)
JABAT TANGAN - Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama Ketua KONI Kabupaten Dompu, Putra Taufan berjabat tangan usai serah terima SK Atlet Pelatda Mayung 2019 di Sekretariat KONI Dompu di Dompu, Rabu (20/2).
KONI Dompu Usul Jadi Tuan Rumah RAT dan Porprov Dompu (Suara NTB) Setelah bersilaturahmi dengan KONI Kota Bima dan Kota Bima, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama rombongannya kembali melanjutkan silaturahmi dengan KONI Dompu, Rabu (20/2). Sebagaimana diberitakan, kunjungan pimpinan KONI NTB di KONI kabupaten/kota di NTB untuk mensinergikan program KONI NTB dalam meraih target 17 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, di Papua tahun 2020. Serta mampu melahirkan atlet-atlet NTB yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia lewat prestasi olahraga di kancah internasional. Namun yang menarik dalam pertemuan kemarin adalah soal pernyataan ketua KONI Dompu, Putra Taufan tentang pelaksanan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB dan pelaksanaan Porprov NTB 2021. Menurut pimpinan KONI Dompu bahwa pelaksanaan RAT KONI dan Porprov NTB selama ini selalu dipusatkan di Kota Mataram. Taufan mengatakan, kedepan KONI NTB harus bisa memberikan kesempatan kepada KONI
kabupaten/kota di NTB untuk menjadi tuan rumah RAT dan tuan rumah Porprov NTB. Hal itu dipandang penting oleh Taufan agar KONI kabupaten/kota bisa ikut berkontribusi membangun prestasi olahraga di NTB. Karena dengan keterlibatan KONI kabupaten/kota di kegiatan KONI NTB akan semakin memperkuat hubungan KONI kabupaten/kota dengan KONI provinsi. “Apa bila kami diberikan kesempatan, kami siap menjadi tuan rumah RAT KONI NTB tahun 2020,” ucap Taufan di hadapan jajaran pengurus KONI NTB dan KONI Dompu yang hadir di acara tersebut. Pernyataan tersebut ditanggapi langsung oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto. Menurut Andy usulan KONI Dompu yang ingin menjadi tuan rumah RAT KONI NTB sangat bagus. Hal itu akan mendorong kabupaten/kota untuk memiliki semangat yang sama dalam membangun prestasi olahraga di NTB. Begitu juga soal usulan Porprov NTB di gelar di Pulau Sumbawa dinilai Andy sangat tepat,pasalnya hal itu dapat memperdayakan semua masyarakat di NTB untuk dapat mendukung peningka-
Kota dan Kabupaten Bima Segera Cairkan Bonus Atlet
(Suara NTB/ist)
M. Alwi Bima (Suara NTB) Bonus atlet dan pelatih Kota Bima dan Kabupaten Bima akan dicairkan bulan ini. Nilai bonus untuk peraih medali emas sebesar Rp15 juta.
Kabar pencairan bonus atlet itu disampaikan pengurus KONI Kabupaten Bima dan KONI Kota Bima dalam acara silaturahmi KONI NTB dengan KONI kabupaten/kota di Kota Bima, Selasa (20/2) kemarin. Sekretaris KONI Kabupaten Bima, Ahmad, SP pada kesempatan itu mengatakan bonus untuk atlet Kabupaten Bima peraih medali di Porprov 2018 diupayakan cair secepatnya. Pasalnya pihak Pemkab sudah menganggarkan dana bonus atlet Porprov NTB. Besar bonus peraih medali emas Rp15 juta, perak Rp6 juta dan perunggu Rp3 juta. Selain bonus atlet, Pemkab Kabupaten Bima juga akan memberikan bonus untuk pelatih. “Ketua kami sepakat. Setelah selesai pemeriksaan BPKP baru bisa kita setujui pencairan bonus atlet. Ya, diusahakan paling lama bulan Maret,” ucap Ahmad.
Sebagaimana diketahui atlet Kabupaten Bima berhasil meraih 21 emas, 21 perak dan 51 perunggu pada Porprov 2018. Raihan medali tersebut menempatkan Kabupaten Bima diperingkat ketujuh dari 10 kabupaten/kota di NTB. Sementara juara satu direbut Kota Mataram dengan rasa 112 emas, 74 perak dan 63 perunggu. Disusul Sumbawa di tempat kedua dan Dompu peringkat ketiga serta Kota Bima peringkat ke empat dengan Raihan 35 medali emas, 37 perak dan 58 perunggu. Di kesempatan yang sama Sekretaris KONI Kota Bima, Muhammad Alwi juga menyampaikan hal senada. “Bonus atlet Kota Bima akan dicairkan tanggal 21 Februari. Anggaran sudah ada tinggal dicairkan saja. Bonus peraih emas Rp15 juta,” tuturnya. Lanjutnya, terkait dana sharing untuk atlet Pelatda Mayung
(Suara NTB/ist)
Ahmad 2019, pihak KONI Kota Bima dan kabupaten Bima sudah siap mendukung. Dana sharing dari masing-masing KONI kabupaten/kota sebanyak Rp1,5 juta tiap atlet. (fan)
tan prestasi olahraga di NTB. “Saya rasa Porprov NTB bisa dilaksanakan di Pulau Sumbawa. Tentu dengan me-
lihat infrastruktur olahraga di kabupaten/kota yang siap. Misalnya Dompu siap melaksanakan lima cabor, Kabu-
paten Bima empat cabor, Kota Bima dan kabupaten lainnya bisa beberapa cabor,” jelasnya. (fan)
”Anniversary 3rd Lombok Astoria Hotel” BERTEMAKAN Anniversary 3rd, Lombok Astoria Hotel mengajak tamu untuk ikut menikmati momen perayaan dengan diskon 58% untuk semua tipe kamar. Selain itu, mereka juga menawarkan kemewahan fasilitas hotel seperti gratis internet, swimming poll, & fitness centre. Fasilitas lain
kami ada SPA dan Karaoke. “Kami mengundang para keluarga untuk dapat turut bersukacita merayakan Anniversary Lombok Astoria Hotel ke-3 yang kami buat khusus selama bulan Februari 2019. Besar harapannya, para tamu dapat menikmati promo anniversary ini, entah itu pelancong bisnis, atau
bagi para keluarga yang ingin meluangkan waktu bersama di akhir pekan dengan berbagai fasilitas yang memberi kenyamanan dan kemewahan selama menginap.” Untuk informasi dan pemesanan kamar, silahkan menghubungi bagian reservasi di (0370) 6170999 atau email info@lombokastoria.com. (r)
SUARA NTB
Kamis, 21 Februari 2019
Halaman 12
Ratusan Hektar Padi di Sekotong Terancam Gagal Panen Kader Posyandu di Mataram Giri Menang (Suara NTB) Ratusan hektar tanaman padi di Desa Batu Putih kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) terancam gagal panen akibat kekeringan yang melanda daerah setempat. Kondisi ini diperparah karena bendungan yang baru bangun di daerah itu belum berfungsi maksimal akibat tak ada saluran irigasi. Ketua Kelompok Tani (Poktan) di Dusun Tibu Kuning Desa Batu Putih, Munajah, Rabu (20/2) menerangkan, hasil monitornya, tanaman padi di sejumlah dusun seperti dusun Ketapang terdapat 300 hektar dan dusun Bermbang serta Tibu Baru ada lahan padi seluas 200 hektar yang mulai menguning dan gosong akibat kekurangan air. Sebagian besar padi ini ada yang sudah keluar bunga dan berisi bulir padinya. Namun akibat air, kondisi padi menguning.
Ada juga tanaman padi yang baru mulai tanam. “Sekitar 500 hektar tanaman padi petani terancam gagal panen karena kekeringan,”beberdia.Rendahnyaintensitas hujan juga menjadi salah satu penyebabnya. Biasanya pada bulan Februari ini, air bendungan ini selalu penuh namun baru kali ini menyurutcukupdrastis.Ditambah lagi saluran bendungan ini banyak yang rusak dan tersumbat namun belum ada penanganan. Hal ini kata dia pertanda akan terjadi kekeringan berkepanjangan, sehingga perlu ada langkah-langkah antisipasi bagaimana menyelamatkan masalah pangan petani. Bendungan di sana hanya bisa dimanfaatkan untuk mengairi 3 hektar lahan warga. Itu pun petani menggunakan pipa untuk mengalirkan air ke lahan pertanian. Untuk jangka pendek kata dia, petani di wilayah itu saat ini
butuh bantuan untuk menyelamatkan tanaman yang terancam gagal panen. Bisa dengan menyedot air sungai. Kalaupun terjadi gagal panen pemda harus turun tangan mengurangi beban petani dengan memberikan bantuan benih. Sebab dampak gagal panen ini, petani mengalami kerugian. Untuk jangka panjang penanganan lahan pertanian, pihaknya berharap Pemda membantu sumur bor di kawasan itu. “Pemda harus bangunkan sumur bor di sini untuk menjamin keberlanjutan pertanian warga,” jelas dia. Sementara itu, Kadis Pertanian Muhur Zokhri mengatakan pihaknya akan turun ke lokasi lahan pertanian. Menurut dia, di
Diberi Insentif
(Suara NTB/ist)
KEKERINGAN - Tanaman padi milik petani di wilayah Batu Putih terancam gagal panen akibat kekeringan. daerah itu kebanyakan lahannya tadah hujan sehingga rawan terjadi kekeringan. Terkait bantuan penanganan berupa penggantian benih, pihaknya sendiri per-
lu mengusulkan ke pusat apakah masih ada program penggantian benih bagi petani yang mengalami gagal panen. Ia menambahkan, terkait usulan pembangunan sumur bor pihaknya perlu mengkoordinadikan dengan OPD lain sebab kewenangan pembangunan sumur bor itu ada di OPD lain. “Itu bukan kewenangan di kami, tapi kami akan koordinasikan,” imbuh dia. (her)
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mencatat sebanyak 355 Posyandu di Kota Mataram. Posyandu melalui kadernya sudah melakukan revitalisasi terhadap ibu hamil dan balita, sekaligus memberikan insentif untuk kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). “Itu dilaksanakan setiap bulan,” ujar dr. H. Usman Hadi kepada Suara NTB, Rabu (20/2). Khusus untuk balita ada penyuluhan makanan tambahan (PMT), itu diberikan pada saat Posyandu. Dengan tujuan untuk menarik mereka datang ke Posyandu, itu sekaligus dikelola oleh masing-masing kader Posyandu. “Bilamana ada balita yang gizi buruk, itu baru kita lakukan PMT pemulihan. Untuk gizi yang kurang kita PMT selama satu bulan. Kalau yang gizi buruk tiga bulan,” kata Usman Hadi. Kata dia, untuk ibu hamil yang mengalami anemia maka akan diberikan tambahan darah. Sedangkan untuk kekurangan energi kronik maka akan diberikan susu. “Ibu hamil ada yang anemia dan Kekurangan Energi Kronik (KEK). Kalau anemia tambah darah, kalau yang KEK diberikan makan tambahan ibu
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
HLG STNK R2 HONDA DR.6588 HS NOKA/NOSIN : MH1JB119EK057494/JBPIE1057378 AN.IRWAN EFENDI HLG D’SKTR TOKO SEMBADA KEKALIK HILANG SERTIPIKAT : HILANG SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK NO.1552 ATAS NAMA H.DJAMILUDDIN AZHAR,BA HLG D’SKTR LENDANG LEKONG MANDALIKA
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
SALON
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
HLG STNK R2 HONDA DR. 3037 CR NOKA/NOSIN :MH1JFX112GK154102/JFX1E1153121 AN.I GUSTI AYU RINI DESY ARVIANTI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
HLG SERTIPIKAT SEBIDANG TANAH HGB NO.574,SURAT UKUR NO.657/SANDIK/2007 AN.SALMAN FARIZ, Amd HLG D’SKTR DESA SANDIK
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
HILANG
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
q
hamil seperti susu,” jelasnya. Setiap kader Posyandu masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp50 ribu per bulannya. Setiap Posyandu jumlah kadernya sebanyak lima orang, jadi satu Posyandu diberikan insentif sebanyak Rp250 ribu. Dan anggaran ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Itu masing-masing Rp 50 ribu per bulan, satu Posyandu ada lima orang jadi satu Posyandu Rp 250 ribu,” pungkasnya. (mhj)
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 21 Februari 2019
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Jadi Panutan Masyarakat MEWUJUDKAN NTB Zero Waste (bebas sampah) tahun 2023 mendatang butuh perjuangan panjang dari pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd. Tidak mudah bagi pasangan ini untuk meyakinkan atau menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sementara pemerintah kabupaten/kota yang punya wilayah masih setengah-setengah dalam menangani masalah sampah. Keseriusan pemerintah daerah dalam menangani sampah dilihat dari sisi anggaran yang dialokasikan di APBD dan bagaimana komitmennya menangani masalah lingkungan. Sebagai contoh, Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB sejak tahun 2008 sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Di mana dalam materi Perda tersebut dicantumkan sanksi bagi warga yang didapati membuang sampah sembarangan. Bagi warga yang membuang sampah sembarangan, ada denda maksimal Rp50 juta. Tidak hanya itu, warga juga dilarang membakar sampah, karena asap dari sampah itu mencemari lingkungan sekitarnya. Bahkan, adanya perda ini, masyarakat yang ketahuan membakar sampah juga akan diberikan sanksi. Melihat hal ini, sebenarnya Pemkot Mataram memiliki keinginan besar menjadikan Kota Mataram sebagai ibukota yang indah, bersih, nyaman, asri dan bebas dari sampah sejak lama. Namun, implementasi untuk melaksanakan peraturan yang sudah dibuat ini menjadi pekerjaan besar bagi Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan jajarannya. Memang, kalau melihat persoalan yang dihadapi Pemkot Mataram seperti disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irwan Rahadi, jika konsep zero waste sejak lama diaplikasikan oleh Pemkot Mataram dengan segala keterbatasan. Di antaranya, mengubah perilaku masyarakat melalui pembinaan-pembinaan di kelurahan, mengoptimalkan pengangkutan serta menyediakan fasilitas kendaraan di masing-masing lingkungan. Bagi Pemkot instrumen yang paling berat adalah mengubah gaya hidup (kesadaran) masyarakat. Sudah beragam cara dilakukan dalam mengurangi produksi sampah, namun masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Berkaca dari Kota Surabaya Jawa Timur yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, masalah sampah setidaknya sudah mulai teratasi. Sejumlah penghargaan internasional diraih kota yang dipimpin Tri Rismaharini ini. Bahkan, sebagai seorang pimpinan, Tri Rismaharini memberikan contoh ke masyarakat dengan ikut menyapu atau mengangkat sampah. Tidak hanya itu, di mobil dinasnya yang biasanya kalau mobil dinas pejabat diisi dengan makanan/minuman, pakaian pengganti, justru di mobil dinasnya ada cangkul, sapu lidi, sabit hingga sepatu bot. Itu artinya, kalau pejabat di daerah serius melaksanakan program yang dimiliki tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan, pejabat bersangkutan yang dulunya saat kampanye memiliki banyak gagasan dan ide-ide besar konsisten melaksanakan program. Tapi kalau hanya program-program bagus hanya sebuah ide dan tidak direalisasikan, pimpinan daerah ini harus memiliki rasa malu, karena tidak berhasil melaksanakan program. Begitu juga dengan NTB Zero Waste tidak hanya sebatas program yang menjadi unggulan, tapi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota penting terus dijalin. Di mana, koordinasi yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali, tapi harus tetap jalan, sehingga impian menjadikan NTB bebas sampah bisa terwujud. Selain itu, gubernur dan wakil gubernur tidak hanya turun membersihkan sampah pada momen Hari Ulang Tahun NTB tanggal 17 Desember 2018 lalu. Tapi begitu melihat sampah di jalanan, gubernur dan wakil gubernur harus turun memberikan panutan dan contoh pada masyarakat dengan mengangkat dan membersihkan sampah. Untuk itu, jika semua ini dimulai dari kita sendiri, maka semua program ini, termasuk bebas sampah akan terlaksana dengan baik. Asalkan, para pengambil kebijakan lebih serius melaksanakan program dan mampu memberikan panutan pada masyarakat. Setelah itu, antara pimpinan daerah intens berkomunikasi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak minim gerakan terhadap program provinsi. (*)
OPINI
Halaman 14
Globalisasi dan Migrasinya Penyakit Menular AYA tiba-tiba tergugah untuk menuliskan topik pembahasan ini, setelah saya baru membaca awal-awal muqadimah dari buku “Horison Baru Kesehatan Masyarakat di Indonesia” yang ditulis oleh Prof. Umar Fahmi Achmadi. Nanti dalam bahasan tulisan ini, saya akan banyak kutipkan bahan pembahasan yang menarik dari buku tersebut. Sejatinya buku tersebut sangat layak dibaca oleh siapapun dari kalangan manapun, menurut saya buku tersebut harusnya dibaca oleh setiap kalangan tenaga kesehatan yang memiliki ketertarikan terkait isu-isu terkini kesehatan dalam sudut pandang globalisasi, sejarah, kebijakan dan politik kesehatan kedepan. Dalam tulisan ini kita mencoba membahas suatu hal yang sangat menarik, yakni sejarah suatu penyakit atau penyakit menular dapat dengan cepatnya ber-migrasi dari antar negara atau bahkan dari benua ke benua lainnya. Sejarah mencatat ketika dunia memasuki abad ke 21, para pendatang yang datang dari berbagai penjuru mata angin tiba di Kepulauan Nusantara bertambah banyak. Bahkan tidak hanya datang tanpa barang bawaan, tetapi mereka juga membawa beragam produk komoditi seperti teknologi, produk pertanian, maupun aneka ragam tumbuhan dan binatang. Pasar nusantara merupakan meltingpot tempat interaksi manusia dari aneka ragam budaya dan tingkat sosial ekonomi. Namun demikian, keberuntungan secara geo-sosialekonomi-budaya tersebut hendaknya tidak hanya dilihat dari aspek kemajuan sosial ekonomi dan budaya saja. Pada akhirnya semua itu bermuara kepada manusia Indonesia. Oleh sebab itu harus ada telaah mana yang baik mana yang buruk bagi kehidupan manusia Indonesia. Hal-hal yang memberikan dampak positif tentu bermanfaat. Sebaliknya berbagai hal yang diperkirakan memberikan dampak negative bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat Indonesia, tentu harus dicari cara untuk menguranginya. Bagi Indonesia, semakin deras arus globalisasi atau perdaganan bebas, lalu lintas migrasi semakin ramai melewati Indonesia. Baik lalu lintas orang, produk barang maupun tentu saja resiko adanya migrasi penyakit yang menyertainya. Dengan derasnya arus globalisasi tersebut ber-
Oleh : Reza Indra Wiguna,S.Kep.,M.Kep (Alumni Magister Keperawatan Komunitas Universitas Diponegoro)
Masalah kesehatan senantiasa berubah. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan pengkajian secara mendalam serta pemikiran ulang terhadap pendekatan yang selama ini dilakukan. Dalam situasi perubahan tersebut diperlukan juga keseriusan untuk menangani permasalahan globalisasi penyakit tersebut. Bagi pemegang kebijakan kesehatan di pusat atau di daerah harus memahami perubahan faktor risiko, memprediksi masalah kesehatan yang ada, serta mengelola faktor risiko tertsebut agar tidak timbul permasalahan kesehatan yang baru. dampak pada beraneka ragamnya penyakit yang akan diderita oleh penduduk Indonesia kedepannya, sebernarnya tidak ada masalah kalau kita siap atau kita mempunyai tindakan antisipatif sebagai perencanaan dari masalah kesehatan yang akan muncul di kemudian harinya. Migrasi Penyakit Globalisasi penyakit tersebut juga tidak hanya menimpa manusia saja, namun secara alamiah negeri ini juga berarti harus siap sebagai tempat persinggahan burung angsa raksasa penyebar virus flu burung. Proses ini sebernarnya diperkirakan sudah terjadi sejak dahulu kala. Penyebaran virus flu burung bukan sejak abad 21 namun berlangsung sejak lama (Winker et al, 2007). Bedanya, kalau dulu tempat transit persinggahan angsa liar adalah di rawa-rawa yang penuh dengan katak, ikan sebagai persedian logistic makanan sang angsa untuk terbang bermigrasi ke-antar benua. Maka kini bukan lagi rawarawa alami, namun kini sebagaian rawa-rawa beralih fungsi menjadi tempat pemukiman yang dibangun kawasan mall atau tempat industri. Oleh karena itu, virus flu burung menular ke unggas, dan ketika unggas itu berdekatan dengan habitat manusia, virus penyebab penyakit flu burung unggas tersebut seketika dapat menginfeksi manusia. Sebelum tahun 1968 atau sekitar 50 tahun yang lalu, para tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dengan namanya penyakit DBD atau demam berdarah. Tiba-tiba kota Surabaya digegerkan oleh kasus demam pada anak-anak dengan tingkat kema-
RADIO
tian yang sangat tinggi, dan kejadian itu terulang setiap tahun. Tidak jelas darimana penyakit itu berasal, namun yang jelas penyebab utamanya adalah nyamuk yang dinamakan Aides aegypti atau kemungkinan nyamuk ini berasal dari Egypt atau Mesir (Achmadi, 2008). Tidak mengherankan yang terkena terlebih dahulu adalah kota Surabaya yang merupakan sebuah kota pelabuhan yang ramai disingggahi kapalkapal dari berbagai penjuru dunia. Nyamuk tersebut tentu saja menumpang tinggal di kapal laut dari luar negeri dengan membawa virus Dengue. Cerita dan fakta yang lain juga datang dari dataran Amerika yang kala itu para pelaut-pelaut dari spanyol pada tahun 1520 membawa migrasi penyakit cacar ke benua Amerika dan hampir saja penyakit tersebut memusnahkan bangsa suku Indian di Amerika. Dalam catatan sejarah (Swenson, 1989) hampir 25 juta penduduk Indian meninggal akibat wabah cacar. Kembali ke negeri ini pada sebelum tahun 1974 indonesia juga belum mengenal penyakit HIV AIDS. Kasus pertama kali penderita HIV AIDS di Indonesia adalah dibawa oleh seorang turis yang terpaksa berlibur dengan virus-virus tersebut. Virus tersebut melakukan perjalanan bersama dengan pengunjung wisata di pulau Bali yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bahwa kasus HIV AIDS merupakan sesuatu kenyataan, maka itu adalah suatu resiko yang harus dihadapi Indonesia, sebagai negeri indah yang terletak di perempatan jalan anatara samudera Hindia dan lautan pasifik serta benua Asia dan Australia (Achmadi, 2008).
Belum lagi dengan proses masuknya berbagai ragam penyakit menular dan wabah virus yang sangat mengerikan di awal tahun 2000an misal semacam SARS, kemudian MERS dan beragam penyakit lainnya yang akhir-akhir ini seolaholah berkembang dengan varian barunya hingga merambah bermigrasi dari satu negara bahkan antar benua secara global. Yang jelas hal ini menandakan telah terjadinya globalisasi penyakit di Indonesia. Masalah kesehatan senantiasa berubah. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan pengkajian secara mendalam serta pemikiran ulang terhadap pendekatan yang selama ini dilakukan. Dalam situasi perubahan tersebut diperlukan juga keseriusan untuk menangani permasalahan globalisasi penyakit tersebut. Bagi pemegang kebijakan kesehatan di pusat atau di daerah harus memahami perubahan faktor risiko, memprediksi masalah kesehatan yang ada, serta mengelola faktor risiko tertsebut agar tidak timbul permasalahan kesehatan yang baru.
POJOK Kejaksaan bidik tiga paket proyek senilai Rp25,9 miliar di Kota Bima Harus diusut tuntas
*** Okupansi di bawah 10 persen, pengusaha hotel ’’gigit jari’’ Butuh kerja keras dan kerja cerdas
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 21 Februari 2019
Dompu dan Kota Bima Buka Rekrutmen P3K untuk Tenaga Penyuluh Dari Hal. 1 Sementara itu, untuk delapan Pemda yang sudah membuka pendaftaran sejak 17 Februari lalu, jumlah pendaftar P3K sebanyak 3.931 orang. Dengan rincian, Pemprov NTB 379 orang, Kota Mataram 61 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang, Lombok Utara 56 orang.Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang dan Kabupaten Bima 1.183 orang. Data Kemen PANRB, sebanyak 7.162 eks honorer K2 dapat ikut seleksi calon P3K. Terdiri dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang. Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, terdiri dari guru 1.180 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh pertanian Kementan 69 orang.
Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara sebanyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang. Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang. Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan sebanyak 440 orang. (nas)
Revitalisasi Posyandu di 100 Desa Dari Hal. 1 masalah-masalah kesehatan yang kasusnya masih tinggi tiap tahun,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/2) siang. Ia menyebutkan, sebesar 50 persen Posyandu di NTB gradenya masih pratama dan madya. Sisanya Posyandu purnama dan mandiri. Revitalisasi yang dilakukan dari sisi kesehatan menaikkan grade Posyandu yang masih gradenya pratama dan madya. Kemudian, dilakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Posyandu, yakni kader. Dikes akan melakukan sertifikasi para kader Posyandu dengan menggelar pelatihan dan pemberian sertifikat. ‘’Dengan adanya sertifikasi kader bisa kita lihat. Kader yang punya kemampuan baik berapa,’’ katanya. Kemudian dilakukan perencanaan untuk pendanaannya. Mana yang dibiayai lewat dana desa, Pemda Kabupaten dan Pemprov NTB. Ditanya jumlah anggaran yang dialokasikan Pemprov untuk revitalisasi Posyandu, Nurhandini mengatakan tak hafal angka persisnya. Namun ia mengatakan, ada yang dianggarkan Pemprov NTB. Anggaran yang dialokasikan Pemprov digunakan untuk memberikan pelatihan kepada kader Posyandu. Dan pemberian makanan tambahan padan bayi dan anak-anak. ‘’Revitalisasi ini tujuannya
membuat Posyandu berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga deteksi dini masalah gizi, kesehatan anak bisa cepat ditangani,’’ terangnya. Nurhandini menambahkan, nantinya ada Posyandu keluarga. Yakni menggabungkan Posyandu anak-anak dan ibu hamil serta lansia menjadi satu pelayanan. Sehingga pelayanan Posyandu akan menjadi lebih efektif. Ia mengatakan, Posyandu keluarga ini sudah dilakukan di beberapa tempat. Revitalisasi psoyandu pada 100 desa termiskin di NTB nantinya akan diikuti kabupaten/kota. Pemprov mengintervensi 100 Posyandu karena merupakan desa termiskin di NTB. Nurhandini menambahkan melalui revitalisasi Posyandu, deteksi dini penyakit di masyarakat akan lebih awal diketahui. Sehingga penanganannya juga bisa lebih awal. Ia mengatakan biasanya orang yang bermasalah dengan gizi atau lahir dengan berat badan rendah. Biasanya pada usia 40 tahun akan kena hipertensi dan diabetes berdasarkan hasil penelitian. ‘’Revitalisasi Posyandu sudah mulai berjalan. Harapannya mendeteksi awal sehingga bisa cepat ditangani penyakit masyarakat. Dengan demikian ke depan kasus-kasus kesehatan bisa ditekan,’’ harapnya. (nas)
995 Desa Bentuk Bank Sampah Dari Hal. 1 mewujudkan NTB Zero Waste atau bebas sampah tahun 2023. Ashari mengatakan, para kepala daerah berkomitmen dan mendukung program zero waste. ‘’Semua desa diharuskan membentuk bank sampah tahun 2019 ini,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/ 2) siang. Bank sampah yang dibentuk masing-masing desa nantinya akan menjadi salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masing-masing desa diminta mengalokasikan Dana Desa (DD) sekitar Rp20 juta untuk pengadaan alat dan lainnya. Menurut Ashari, ada dua keuntungan yang didapatkan dengan pembentukan bank sampah di masing-masing desa. Yakni keuntungan secara moril dan materiil. Secara moril, ada gerakan masyarakat hidup sehat, bebas dari sampah. Karena menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Untuk melaksanakan ibadah, maka lingkungan harus bersih. Secara materiil, masyarakat akan mendapatkan uang dari hasil mengumpulkan dan memilah sampah. Dengan adanya bank sampah, maka sampah-sampah yang dikumpulkan oleh masingmasing rumah tangga akan dibeli bank sampah. Setiap kilogram sampah plastik akan dibeli seharga Rp2.000. ‘’Maka sampah akan menghasilkan berkah,’’ ujarnya. Penggunaan DD, kata Ashari
terdiri dari empat aspek. Yakni aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa. ‘’Jadi ada intervensi dana desa kepada BUMDes. Paling Rp20 juta dari dana desa untuk bank sampah. Nanti digunakan untuk membeli peralatannya, segala macam,’’ paparnya. Saat ini, kata mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini sedang disusun struktur kelembagaan bank sampah di tiap-tiap desa. Sehingga akan jelas peran masing-masing mulai dari rumah tangga sampai pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Berkaitan dengan koordinasi dengan Pemda kabupaten, Ashari menjelaskan pihaknya bersama Wagub telah berkeliling ke seluruh bupati. Termasuk mengumpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten. ‘’Semua punya komitmen dan mendukung. Kan mereka yang mendapatkan hasilnya,’’ tandasnya. Tahun ini, Pemerintah Pusat menggelontorkan DD ke NTB sebesar Rp1,181 triliun lebih. Dengan rincian Lombok Barat Rp155,6 miliar, Lombok Tengah Rp193,18 miliar, Lombok Timur Rp307,33 miliar. Kemudian Bima Rp185,62 miliar, Sumbawa Rp144,05 miliar, Dompu Rp70,79 miliar, Sumbawa Barat Rp60,41 miliar dan Lombok Utara Rp64,35 miliar. (nas)
Halaman 15
Press Confrence Cast Film ‘’Calon Bini’’ FILM Calon Bini tayang serentak di seluruh bioskop seluruh Indonesia tepat di Hari Kasih Sayang. Untuk mempromosikan filmnya itu para cast melakukan theater visit ke beberapa kota, salah satunya adalah Lombok. Setelah theatre visit yang mereka lakukan di CGV Transmart Mataram pada (19/2) mereka juga menggelar press confrence pada Rabu (20/ 2) bertempat di The Gade
Coffee and Gold Ampenan Lombok. Michelle Ziudith mengucapkan terimakasih atas animo fans dan penonton. ‘’Aku sama Rizky bener-bener gak nyangka kalau acara meet and great kemarin di CGV Transmart Mataram benerbener ‘’pecah’’ banget. Banyak banget yang nonton, dan senangnya lagi ada 5 studio yang full penonton,’’ katanya. Sering dipertemukan dalam film yang sama,
Michelle Ziudith dan Rizky Nazar mengakui cukup sulit memerankan karakter dalam film ‘’Calon Bini’’ ini. Dalam film bergenre drama komedi ini Michele berperan sebagai Ningsih, seorang gadis Yogyakarta. ‘’Aku kan aslinya orang Padang, cuma sekarang berperan sebagai gadis Jawa dengan lingkungan keluarga yang menggunakan bahasa dan dialek Jawa yang khas agak sedikit perlu belajar ektra. Kurang
Warga NTB Ditangkap Bawa Sabu di Kepri Mataram (Suara NTB) – Empat warga NTB diamankan petugas Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau atas dugaan penyelundupan sabu 1,14 Kg. aksi mereka terbongkar mesin x-ray ketika hendak terbang dengan Lion Air rute Batam-Surabaya-Lombok. Dari empat orang tersebut, tiga orang diantaranya kedapatan membawa sabu. Sementara satu orang nihil. Mereka diamankan BNN Provinsi Kepri. ‘’Sudah kita koordinasikan. Kita menunggu perkembangan hasil pemeriksaan di sana,’’ ucap Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB, AKBP Deni Priadi dikonfirmasi Rabu (20/2) kemarin, menjawab soal penyelidikan
lanjutan terkait calon penerima barang. Terpisah, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Sumarna membenarkan penangkapan tersebut. ‘’Tiga orang sudah diserahkan ke BNN Kepri,’’ ucapnya dikonfirmasi dari Mataram. Tiga orang ini yakni LRA (33) pria asal Praya Tengah, Lombok Tengah diduga membawa sabu 314 gram, LS (29) pria asal Pujut, Lombok Tengah dengan barang bukti 306 gram sabu, dan SM (43) pria asal Praya, Lombok Tengah dengan barang bukti 526 gram sabu. Sementara satu orang lainnnya, BNK (32) perempuan asal Praya, Lombok Tengah hanya diperiksa sebagai saksi sebab tidak ditemukan barang bukti.
LRA lebih dulu kepergok saat hendak masuk ke ruang tunggu bandara sekitar pukul 08.00 Wita Selasa (19/2) lalu. Petugas Aviation Security mengamati LRA gerak-geriknya mencurigakan. Barang bukti sabu ditemukan di dalam tas ranselnya yang diperiksa menggunakan x-ray. Sabu seberat 314 gram disembunyikan dengan dilapisi pasta gigi. Tersangka berniat hendak mengelabui petugas. LRA tidak sendirian, kawannya LS dan SM menyusul. Dua pelaku yang disebut belakangan ini modusnya lebih rapi. Sabu dimasukkan ke dalam perut melalui dubur. Barang bukti tersebut bahkan harus dikeluarkan di rumah sakit. (why)
Kendaraan Terpaksa Seberangi Sungai Dari Hal. 1 Jembatan diketahui jebol akibat digerus bajir bandang setelah hujan deras Kamis 15 Februari tahun 2018 lalu. Tidak ada yang tersisa. Semua komponen jembatan hanyut ke laut yang jaraknya hanya 100 meter. Warga Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Subari setahun lalu melewati jalur itu saat menuju Desa Sampungu. ‘’Sampai sekarang tidak ada perubahan. Masih rusak dan belum diperbaiki,’’ kata Subari kepada Suara NTB, Rabu (20/2). Sejak jembatan putus, praktis ia dan warga lainnya terpaksa turun menyeberang sungai beserta kendaraan. Jika debit air sungai kecil, rintangannya tinggal melewati kerikil dan batu cadas. ‘’Kalau air sungai besar, tidak bisa nyeberang sama sekali. Ya sudah, diam di pinggir jalan, sambil tunggu air surut,’’ kata mantan guru terpencil di SMAN 2 Soromandi yang kini mengajar di SMAN 3 Kota Mataram ini. Semakin menyedihkan jika laut pasang dan bertemu dengan air sungai. Terpaksa warga menunggu hingga air surut. Pengalaman pahit itu masih dirasakan warga, terutama para guru yang mengajar di Desa Sai dan Desa Sampungu. Jarak tempuh dari tempat tinggal ke jembatan hingga lokasi mengajar cukup jauh, sehingga tidak ada pilihan kecuali harus menyeberang sungai. ‘’Penderitaan’’ itu dirasakan juga Arifudin, guru SMAN 2 Soromandi lainnya. “Kalau banjir datang, antrian kendaraan panjang, tunggu air surut,” akunya kepada Suara NTB. Pengendara menunggu di ujung jembatan sambil berharap air cepat surut. Seringkali ia dan guru lainnya terlambat mengajar karena tidak bisa
menghindari situasi itu. Di hari lain, jika terpaksa harus menyeberang, warga menggunakan jasa pemuda setempat untuk memanggul sepeda motor. Bukan tanpa biaya. ‘’Sekali nyeberangkan motor itu biayanya Rp 30 ribu,’’ sebutnya. Jika nekad menyeberang sendiri, maka lepas sepatu, lipat celana, motor dituntun menyeberang sungai. Salah seorang guru lainnya, Azhar mengaku setiap pergi mengajar di Desa Sai ia sangat was-was. Terutama ketika hujan datang. ’’Untuk ke Desa Sai, saya harus melewati Kananta,’’ akunya. Jika hujan, praktis debit air sungai naik. Itu yang mengkhawatirkan Azhar. Seringkali merasa sedih saat pulang mengajar. Dia mengaku tidak bisa pulang karena dihadang air sungai berwarna keruh, bercampur lumpur. Sesekali ada warga setempat yang membantu. ’’Saya minta bantuan warga. Saya digendong dan motor saya dipanggul warga,’’ tuturnya. Jembatan terkesan dibiarkan setelah ambruk diterjang banjir. Padahal, warga sudah berkali-kali mengusulkan pembangunan jembatan baru, karena menjadi penghubung satu satunya hingga Kilo Dompu. Dianggarkan Rp5 Miliar Pemerintah Desa Kananta sudah berupaya membuat jembatan alternatif. Mereka merangkai bronjong untuk memudahkan pengedara melintasi sungai itu. ’’Jembatannya masih rusak parah sampai sekarang. Belum diperbaiki,’’’ kata Kepala Desa Kananta, Aidin. Meski tanpa jembatan, pengendara tetap bisa melintas. Pihaknya sudah menyediakan brojong sebagai ‘’jembatan’’ sementara agar tidak menyulitkan pengendara.
’’Tapi kalau airnya naik, tidak bisa lewat,’’ katanya. Diakuinya, jembatan itu adalah penghubung Jalan Lingkar Utara, akses satu satunya bagian Utara yang menghubungkan Bima dengan Dompu. Aidin mengaku, sudah dua kali mengajukan proposal perbaikan jembatan. Bahkan, dirinya sudah pernah dipanggi Bupati Bima awal Januari. ’’Ini jalan provinsi. Kabarnya sudah ada anggaran. BPBD NTB sudah pernah datang melihat kondisi jembatan Kananta,’’ ungkap dia. Dihubungi terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum mengakui kondisi memprihatinkan dialami warga Soromandi. Ia sudah menindaklanjuti setelah ada surat dari Bupati Bima, Hj. Dinda Damayanti Putri tentang tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Bima. ‘’Sudah disetujui Gubernur Rp5 miliar, berdasarkan surat Bupati Bima itu,’’ ujarnya. Dana itu disebutnya sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB dan tinggal dieksekusi. Hanya saja, Bupati Bima diminta untuk memperpanjang masa tanggap darurat yang sudah berakhir 16 Januari lalu. Mekanisme pelaksanaan proyek dengan Penunjukan Langsung (PL) karena status penanganan bencana. “Saya akan panggil PPK, untuk segera tanda tangan SPK (Surat Perjanjian Kerja). Jadi nanti SPK dulu, penunjukkannya paralel dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan). Sementara untuk pembayaran di akhir, setelah selesai pekerjaan,” tandasnya. Sejauh ini tidak ada perubahan soal anggaran, hanya tinggal pelaksanaan. Rum pun berharap rekanan bisa lebih cepat, mengingat kebutuhan jembatan masyarakat setempat sifatnya mendesak. (ars)
lebih aku belajar selama sebulan bersama tim coaching. Aku sampai jalan-jalan ke Pasar Bringharjo, biar tahu bahasa Jawa keseharian itu kayak gimana,’’ tuturnya. Sedangkan Rizky Nazar dalam film ‘’Calon Bini’’ berperan sebagai Satria Bagus, seorang laki-laki Jakarta. Ia mengungkapkan, walaupun sering dipasangkan bersama Michelle Ziudith, dan chemistry sudah terbangun sebelumsebelumnya. Namun banyak tantangan dalam film ini. ‘’Karena ini film komedi romantis pertama kami, ternyata ngebangun scene komedi gaa semudah itu, ini sangat beda, tidak segampang drama romantis seperti kebanyak film yang kita peranin sebelumnya. Dalam film ini kita tidak
dituntut melucu, namun bagaimana menciptakan situasi komedi yang bener-bener spontanitas dan natural tetapi selama syuting kita merasa terbantu karena kita di dukung oleh para senior. Menyinggung tentang kunjungannya ke Lombok, Michelle Ziudith merasa sangat senang dan ingin kembali lagi. ‘’ Sebenarnya ini kali kedua aku ke lombok. Tapi pertama kali waktu masih kecil. Dua hari di Lombok kurang ya, pengennya 5-7 hari lagi,’’ katanya. Walaupun belum sempat mengunjungi destinasi wisata yang ada di Lombok, dia akui cukup seneng dapet menikmati makan malam di pinggir pantai dengan menu khas Lombok Sate Rembiga. ‘’Rasanya enak banget,’’ ucapnya. (r)
Belanja Publik Seret, Belanja Aparatur Terserap Rp335,5 Miliar Dari Hal. 1 Dengan rincian, belanja pegawai Rp14,8 miliar, belanja barang Rp8,6 miliar dan belanja modal Rp7,4 miliar. Lombok Barat baru Rp65,3 miliar atau 6,97 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp28,8 miliar, belanja barang Rp5,5 miliar, belanja modal Rp362 juta dan belanja transfer Rp31,12 miliar. Lombok Tengah baru Rp38,4 miliar atau 3,3 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp27,6 miliar, belanja barang Rp10 miliar, belanja modal Rp694 juta. Kemudian Lombok Timur baru Rp29,8 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp24,9 miliar, belanja barang Rp4,8 miliar, belanja modal Rp103 juta. Kabupaten Bima baru Rp21,2 miliar atau 2,82 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp15,6 miliar, belanja barang Rp4,8 miliar, belanja modal Rp824 juta. Kabupaten Sumbawa baru Rp35 miliar atau 4,15 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp19,8 miliar, belanja barang Rp12 miliar, belanja modal Rp3,2 miliar. Kabupaten Dompu baru Rp19 miliar atau 4,12 persen. Dengan rincian belanja pegawai Rp13,7 miliar, belanja barang Rp5,08 miliar, belanja modal Rp169 juta. Kabupaten Sumbawa Barat baru Rp10,5 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp6,7 miliar, belanja barang Rp3,5 miliar, belanja modal Rp268 juta. Kabupaten Lombok Utara baru Rp21,4 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp6,2 miliar, belanja barang Rp2,3 miliar, belanja modal nol dan belanja transfer Rp12,8 miliar. Selanjutnya, Kota Mataram baru Rp207 miliar atau 6,92 persen. Dengan rincian belanja pegawai Rp163 mil-
iar, belanja barang Rp42,5 miliar, belanja modal Rp2 miliar. Terakhir, Kota Bima baru Rp38,9 miliar atau 9,75 persen. Dengan rincian belanja pegawai Rp14,7 miliar, belanja barang Rp10,2 miliar, belanja modal Rp13,9 miliar. Syarwan mengatakan, pihaknya menyayangkan masih rendahnya realisasi belanja Pemda. Seharusnya, sejak awal tahun anggaran Pemda sudah mulai merealisasikan anggaran. Agar roda perekonomian ikut bergerak. Melihat rendahnya realisasi anggaran, terutama belanja publik atau belanja modal. Pihaknya berencana akan memanggil seluruh Satuan Kerja (Satker) pada Maret mendatang. Tujuannya agar terjadi percepatan realisasi anggaran di NTB. Terlebih, NTB baru bangkit dari bencana gempa. Menurutnya, belanja pemerintah berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian di NTB. Terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi mengenai masih rendahnya realisasi belanja pemerintah di NTB mengatakan Pemda akan memaksimalkan belanja. Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran pada awal tahun anggaran terjadi dimana-mana. ‘’Tapi pelan-pelan. Karena dimana-mana biasanya begitu. Tapi alangkah indahnya kalau belanja itu bisa di awal. Jangan melulu di akhir,’’ katanya. Gubernur mengatakan, akan memberikan perhatian yang serius terkait dengan penyerapan anggaran ini. Jangan sampai, anggaran banyak yang dieksekusi di akhir tahun. ‘’Kalau di akhir, ndak terprogram dengan baik. Tidak terencana, yang penting habis anggarannya. Saya akan beri perhatian khusus,’’ tandasnya. (nas)
Dam Rusak, Lahan Petani Berubah Jadi Sungai Dari Hal. 1 ‘’Bapak bisa lihat sendiri kondisinya. Sungai ini dulunya adalah lahan untuk menanam padi, kini sudah menjadi sungai,’’ kata dia. Diakuinya, pihak pemerintah setempat sempat menjanjikan akan mengganti rugi lahannya tersebut. Baik berupa lahan baru atau uang pengganti. Hanya saja sampai saat ini belum terealisasi. ‘’Sampai sekarang tidak ada ganti rugi,’’ katanya. Sebelum lahan sawahnya berubah menjadi sungai, Said mengatakan bisa menamam padi sampai tiga kali dalam
setahun. Namun setelah pembangunan serta ditambah kerusakan dam lahannya tidak bisa dimanfaatkan lagi. ‘’Sekarang saya menjadi buruh pasir di sungai karena tidak punya lahan untuk bertani,’’ katanya. Ia menambahkan, seandainya dam yang dibangun tersebut tidak rusak, lahan sawahnya juga tidak akan berubah menjadi sungai. Namun hal itu justru lain, baru dibangun kondisinya langsung rusak. “Banjir kemarin menambah kerusakan dam ini. Imbasnya sampai membuat lahan sawah saya berubah jadi sungai,’’ pungkasnya. (uki)
Kejaksaan Bidik Tiga Paket Proyek Senilai Rp25,9 Miliar di Kota Bima Dari Hal. 1 Kejaksaan yang menerima laporan masyarakat, langsung menindaklanjuti. Kajati Arif, SH.,MM menjawab Suara NTB kemarin menjelaskan, banyak laporan masyarakat diterimanya soal tiga paket proyek tersebut. Atas dasar itu, ditindaklanjuti dengan proses pendalaman. ‘’Banyak laporan masyarakat masuk ke kami. Tapi ini masih (penyelidikan) awal. Belum bisa kami buka (publikasi, red),’’ kata Kajati. Diakuinya belum ada kegiatan signifikan untuk menindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan. Masih harus diperjelas dengan penyelidikan lebih mendalam. ”Intinya masih dalam proses pemetaan. Belum boleh kami buka, ini masih internal dulu,’’ katanya singkat. Sementara data diperoleh Suara NTB dan sumber anggota DPRD Kota Bima, tiga paket proyek ini sudah tuntas dikerjakan 2018 lalu. Hanya paket Taman Amahami yang masih dalam proses pemeliharaan. Terkait proyek masjid terapung, kontroversi sudah muncul sejak awal. Sebab nomen-
klatur perencanaan, penggunaan anggaran wujudnya pembuatan rumah adat. Pada perencanaan tahun 2016, polemik muncul karena lokasi pembangunan masjid diduga tidak memenuhi syarat. Pembangunan menyedot dana hingga Rp12 miliar pada 2017. Tahun 2018, kembali dianggarkan senilai Rp2,8 miliar untuk melengkapi tiang pancang. Proyek kedua adalah Taman Amahami Kota Bima senilai Rp 8,4 miliar, juga diduga bermasalah. Diduga terjadi perubahan pekerjaan di tengah jalan, namun tidak diikuti dengan perubahan kontrak. Proyek taman diketahui dibangun untuk maksud menambah estetika wajah Kota Bima. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa item pekerjaan diduga bermasalah. Proyek ketiga, pengadaan lahan relokasi di Kelurahan Sambinae senilai Rp4,9 miliar. Jadi kontroversi karena lahan yang dibebaskan topografinya diduga miring karena di kawasan perbukitan. Namun diduga dibayar mahal Pemkot Bima. Lahan seluas sekitar tujuh hektar, namun yang sudah dituntaskan pema-
tangan lahan lima hektar, akan difungsikan untuk merelokasi warga di bantaran sungai di Sambinae, Kota Bima, pascabanjir 2016 lalu. Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sudirman DJ sebelumnya menyoroti tiga paket proyek tersebut. Ia pun turun cek langsung ke lapangan. ‘’Saya sudah cek langsung,’’ terangnya mengomentari tiga paket proyek itu, akhir pekan kemarin. Menurut Sudirman, untuk proyek masjid terapung, penolakan sejak rencana pembangunan pada 2016. Menurut dia, selain perbedaan nomenklatur, lokasi pembangunan masjid terindikasi tidak memenuhi syarat. Selain itu, proyek dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2017. ‘’Harusnya, tidak boleh proyek baru masuk di (anggaran) perubahan. Apalagi lokasi masjid itu, di sekitar sana tidak ada masyarakat tinggal,’’ kritiknya. Menurut Sudirman, pembangunan masjid terapung hanya membuang APBD. Apalagi jika melihat anggaran untuk tiang pancangnya yang menyedot dana hingga Rp12 miliar pada 2017. Di luar jumlah itu, tahun berikutnya,
kembali diajukan penambahan senilai Rp2,8 miliar. Ketika itu, Sudirman bahkan bersurat ke tim evaluasi provinsi. Alasannya, pekerjaan masjid terapung tidak mungkin selesai dalam tempo tiga bulan jelang akhir tahun. ‘’Tapi, alasan Pemkot, mereka akan bayar sesuai progres pekerjaan. Desember (2017) itu tidak selesai, tapi bayar Rp2,8 miliar. Dari awal perencanaan ini (terindikasi) sudah salah,’’ sesal dia. Soal proyek dengan taman Amahami. Diakuinya, proyek diduga tidak pernah masuk pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima. Tetapi, tiba-tiba muncul dalam APBD dengan nilai proyek sebesar Rp8,5 miliar. Sudirman melanjutkan, kondisi serupa terjadi di pengadaan lahan yang menelan anggaran sekitar Rp4,9 miliar. Lahan untuk relokasi 72 Kepala Keluarga (KK) yang selama ini tinggal di bantaran sungai. ”Lokasi lahannya itu miring di dekat gunung, bagaimana mau diratakan? Lahannya riskan dan itu sudah telanjur dibayar,’’ sebut Sudirman. Sudirman juga mengaku sudah mendengar tiga paket
proyek itu sudah jadi atensi Kejati NTB. Ia pun mendukung penuh, karena upaya pendekatan yang dilakukan tetap tak menghalangi kelanjutan pekerjaan meski bermasalah. Terpisah Wakil Walikota (Wawali) Bima, Fery Sofyan SH menegaskan pihaknya mempersilakan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dikabarkan tengah membidik proyek Taman Amahami, termasuk paket proyek lain di wilayahnya. Jaminan pihaknya, tidak akan intervensi. ‘’Kita persilakan dan kita pastikan tidak akan ikut campur,” katanya. Bahkan Wawali meminta agar ada pemisahan kewenangan antara masa jabatannya dengan kewenangan pemerintahan sebelumnya. Mengingat proyek itu digelontorkan sebelum ia terpilih bersama Walikota HM Lutfi. Kendati demikian, apapun program dan kegiatan pemerintah sebelumnya adalah milik Pemerintah Kota Bima. ‘’Termasuk taman ini (Amahami), jika ada dugaan bermasalah kita dukung aparat hukum untuk memprosesnya,’’ pungkasnya. (ars/uki)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 21 Februari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kampung KB Pacu Solah Desa Jango Jadi ’’Center Of Excellence’’
Perwakilan BKKBN NTB Bersama Mitra Kerja Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Praya (Suara NTB) Perwakilan BKKBN NTB bersama mitra kerja Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, menggelar kegiatan sosialisasi Advokasi dan KIE kepada masyarakat yang ada di desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten
Lombok Tengah Rabu (10/2). Pemilihan Desa Jango sebagai lokasi kegiatan sosialisasi karena menjadi Kampung KB Center of Excellence (pusat rujukan). Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Ket-
ua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, Kepala DP2AKB Kabupaten Lombok Tengah, H. Mulyardi Yunus, dan Kepala Desa Jango Kecamatan Janapria Mutawalli. Ketua panitia kegiatan sosialisasi Advokasi dan KIE, Drs. Samsul Anam M.PH saat mem-
Tampak Kepala Desa Jango Kecamatan Janapria Mutawalli (paling kiri), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS (dua dari kiri), Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si (dua dari kanan) dan ketua panitia Drs. Samsul Anam M.Ph (paling kanan) foto bersama dalam acara sosialisasi Advokasi dan KIE kepada masyarakat yang ada di desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (10/2) pagi
berikan sambutan mengatakan, beberapa kegiatan yang dikembangkan di desa tersebut seperti gerakan kebersihan setiap Minggu yang disebut dengan ‘’gerimis’’. Selain itu, desa Jango menjadi salah satu pusat anyaman ketak yang dijadikan sebagai sovenir seperti tas. Sehingga kampung KB di Desa Jango menjadi Center of Excellence. Hal ini bisa dijadikan contoh dalam pengembangan kampung KB di daerah lainnya di NTB. “Di Desa Jango mengembangkan anyaman Ketak dan dibuat menjadi tas. Semua kegiatan banyak dilakukan di Kampung KB desa Jango ini,” katanya. Ditambahkannya, kampung KB di desa tersebut juga mengembangkan kios duafa. Di mana, hasil yang diperoleh digunakan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Hingga saat ini anak-anak yang sudah dibantu yaitu sekitar 18 anak untuk melanjutkan sekolah. Pengolahan sampah seperti
Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si saat membawakan materi sosialisasi
Peserta sosialisasi
Suasana penarikan doorprize
Penyerahan laptop kepada kampung KB yang diterima oleh perwakilan dari Kampung KB
bank sampah sudah mulai berjalan baik di desa tersebut. “Di sini juga ada kios duafa untuk mendampingi anak-anak, 18 anak untuk melanjutkan sekolah,” katanya. Sementara itu Kepala Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Mutawalli menyebutkan jumlah penduduk di Desa Jango sebanyak 4 ribu jiwa lebih. Saat ini, jumlah warga yang sudah mengikuti program KB disebut berjalan dengan baik. Karena dari jumlah penduduk yang ada dianggap masih wajar karena satu kepala keluarga tidak lebih dari empat orang. “Di sini yang sudah mengikuti program KB sudah cukup banyak. Yang mengikuti KB dengan menggunakan implan sebanyak sembilan orang, suntikan sebanyak 75 orang dan penggunaan PIL sebanyak 10 orang,” kata Mutawalli. Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si dalam arahannya mengakui banyak perkembangan positif yang terjadi di Kampung KB “Pacu
Solah” Desa Jango Kabupaten Lombok Tengah. Sejak pencanangan kampung KB di desa Jango, terus terjadi perkembangan. Masyarakat di Desa Jango saat ini sudah tidak lagi menganggap bahwa keberadaan kampung KB hanya mengurus masalah untuk menggunakan KB. Melainkan kampung yang merencanakan segala sesuatu, mulai dari kehamilan, melahirkan, dan bahkan waktu untuk menikah. “Menikah memang harus direncanakan dan bukan menikah karena bencana. Sejak pencanangan Kampung KB tidak ada yang menikah di bawah 16 tahun. Alhamdulillah, setiap kehamilan di Kampung KB ini pasti direncanakan. Tidak ada yang tidak direncanakan,” katanya. Selain merencanakan kehamilan, para orang tua juga harus mengatur jarak kelahiran minimal tiga tahun. Hal ini disebut sangat penting, agar anak bisa mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara lengkap selama dua tahun. Jumlah penduduk yang ada di
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, berada di tengah tengah peserta sosialisasi saat membawakan materi sosialisasi
Foto bersama seusai pembagian hadiah doorprize kepada para peserta pemenang undian doorprize
Desa Jango mendapatkan apresiasi. Karena jumlah jiwa di Desa Jango sebanyak 4 ribu lebih, sementara kepala keluarga sebanyak 1.400 lebih. Data ini artinya, dalam satu keluarga jumlah anggota kurang dari 4 orang. “Artinya di desa Jango masing-masing satu atau dua orang paling banyak tiga. Ada sih mungkin yang lebih satu atau dua orang,” katanya. Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra.Hj. Ermalena, MHS, berdialog dengan masyarakat di Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Dia mengapresiasi jumlah penduduk di desa tersebut yang bisa dikendalikan melalui program KB. Penikahan dini yang sudah mulai berkurang diharapkan untuk tetap dipertahankan. “Karena anak mendidik anak itu tidak bagus. Ibunya belum memiliki pengalaman, ilmu dan tidak paham. Dan yang akan direpotkan oleh orang tuanya, sehingga pengasuhan tidak maksimal,’’ katanya. Saat ini, Komisi IX DPR RI juga sudahmengembangkanBalaiLatihan Kerja (BLK) yang ditempatkan di pondok pesantren. Anakanak yang putus sekolah bisa mendapatkan pelatihan di BLK yang ada agar bisa mendapatkan keterampilan. Pelatihan yang diberikansecaragratis,namundengan persyaratan harus mengikuti hingga mendapatkan sertifikat. Karena jika tidak, maka peserta harus membayar semua biaya pelatihan. “Anak yang putus sekolah, tahun ini saya membawa 13 BLK. Di Lombok Tengah ada enam BLK di pondok pesantren. Apa gunanya, agar anak-anak yang putus sekolah tersebut masih mendapatkan keterampilan kerja. Kalau selesai bisa langsung bekerja karena dia punya keterampilan,” katanya Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. Adapun hadiah yang disiapkan yaitu seperti oven, kipas angin,ricecooker danbeberapahadiah menarik lainnya. Sementara untuk kampung KB, panitia memberikan kipas angin dan laptop. (azm/*)
Bank Indonesia Sosialisasi Program Beasiswa di Unram Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram - Bank Indonesia (BI) menggelar Roadshow dan Sosialisasi Program Beasiswa Bank Indonesia 2019 di gedung auditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram (Unram), Rabu, (20/2). Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan
Alumni, Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum saat mewakili Rektor Unram menyampaikan sambutan berharap kepada mahasiswa yang nantinya menerima beasiswa agar menggali pengetahuan baru mengenai Bank Central dan belajar mengenai sosial lingkungan melalui Komunitas
Generasi Baru Indonesia (GenBI). “Harapannya setelah mendapat beasiswa adik-adik mahasiswa dapat memahami persoalan lingkungan, pariwisata, dan kebudayaan di masyarakat, sehingga ada kombinasi antara pindidikan formal dan informal untuk menyiapkan diri sebagai
generasi intelektual yang cerdas dan sebagai calon pemimpin masa depan demi kelangsungan Bangsa dan Negara,” ujar Dr. Natsir. “Kalian harus bisa berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa BI ini, karena Unram hanya mendapatkan kuota sebanyak 50 orang per tahun,” lanjutnya. Kepala Perwakilan BI NTB, Achris
Sarwani saat membuka acara Roadshow dan Sosisalisasi Program Beasiswa BI 2019 menyampaikan bahwa selain sebagai Bank Central, Bank Indonesia juga ikut berperan dalam menyiapkan generasi yang siap, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masyarakat. “Kita tidak bisa menyiapkan masa depan untuk generasi muda, tapi kita bisa mempersiapkan
generasi muda untuk masa depan,” ujar Achris saat menyampaikan sambutan. Program beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4). Beasiswa ini juga mengharuskan setiap pendaftar membuat motivation letter dan lolos tes wawancara. Bagi mahasiswa yang menda-
patkan beasiswa BI ini, nantinya akan bergabung dengan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang memiliki berbagai kegiatan seperti jambore tingkat nasional yang dihadiri oleh 455 mahasiswa Se-Indonesia. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pengembangan kompetensi di bidang Kewirausahaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Lingkungan. (dys/*)