Edisi Kamis 20 Desember 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 238 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi Antar umat Beragama Ciptakan Kedamaian Antaru KERUKUNAN dimulai dengan silaturahmi dengan mengunjungi rumah saudara kita yang berbeda agama. Hal itu dapat menghilangkan kecurigaan yang tidak perlu, memupuk cinta tanpa syarat yang diharapkan dapat menyapa hati para pemimpin dan pemuka agama untuk menciptakan damai di bumi Allah. Demikian disampaikan, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat membuka Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB H.Zulkeflimansyah

tahun 2018, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (19/12) Dr. Zul menganalogikan kerukunan umat beragama dengan cerita kepala biksu yang memiliki enam pengikut. Di mana salah satu dari mereka adalah musuhnya. Saat ketemu dengan perampok yang mengancam hidup mereka, kepala biksu tidak dapat memilih salah satu dari mereka untuk menjadi jaminan dan tinggal dengan perampok. Dr. Zul menyampaikan rasa cinta yang besar yang dimiliki biksu kepala bahkan rasa cintanya pada musuhnya, meluluhkan hati perampok. Dr. Zul berharap rasa cinta tanpa syarat yang tulus dapat hadir dalam hati setiap pemuka agama. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humaspemprovntb)

(Suara NTB/humaspemprovntb)

SILATURAHMI - Suasana Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB tahun 2018, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (19/12).

NTB Lumbung Pangan

Masyarakat Keluhkan Harga Beras Rp11.000 per Kg

Mataram (Suara NTB) Masyarakat mengeluhkan mahalnya harga beras. Menyandang predikat sebagai provinsi lumbung pangan, rupanya tak juga membuat masyarakat NTB menikmati beras dengan harga terjangkau. Saat ini, di tingkat pengecer, harga beras premium menembus harga Rp11.000/ Kg. Sejumlah pembeli beras di Pasar Pagesangan Mataram pagi Rabu (19/12) kemarin mengeluh. Harga beras premium dibeli Rp11.000 per Kg. ‘’Di mana-mana, sama saja harganya beras super,’’kata pedagang ini. Alhasil, pembeli inipun menggerutu. Tidak ada pili-

turun,’’ kata pembeli ini sambil berlalu. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 57/ M-DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Harga HET beras Premium untuk wilayah NTB Rp12.800/Kg dan beras medium Rp9.450/Kg. Berdasarkan hasil pemantauan

kekuatan sampai 14,5 bulan ke depan. Artinya hingga 2020. Dengan ketahanan stok beras di Bulog yang mencapai lebih dari satu tahun, masih sangat aman untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di pasar-pasar. Perum Bulog juga menggelar Operasi Pasar (OP) dalam rangka stabilisasi harga pangan dan menjaga keadaan pasar tak bergejolak. OP dilaksanakan di seluruh pasar yang ada di Mataram. Bersambung ke hal 15

Buaya Ditemukan Warga di Pantai Talonang Baru

TO K O H Fokus Pembangunan Ekonomi GUBERNUR NTB Dr. H. Zulkieflimansyah disebut Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR) yang juga mantan Bupati Lombok Timur (Lotim), Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan merupakan ahli ekonomi. Mantan Calon Gubernur NTB yang akrab disapa Ali BD ini meyakini Gubernur NTB akan fokus dalam pembangunan ekonomi NTB. Ali BD alias Amaq Asrul ini percaya gubernur yang sekarang sangat memahami persoalan ekonomi. Bukan berarti gubernur sebelumnya, tidak memahami persoalan ekonomi. Harus diakui bahwa Gubernur Dr.Zul bidang keahliannya sekarang lebih menonjolkan ekonomi sesuai dengan kebutuhan daerah. H. Moch Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

han, selain tetap membelinya. Yang mengherankan, produksi beras dan gabah selama ini cukup berlimpah. Apalagi di daerah-daerah yang tingkat ketersediaan irigasinya tercukupi. ‘’Panen di mana-mana selalu ada hampir tiap hari. Tapi harga beras kita ndak turun-

Perum Bulog di pasaran. Harga beras di kisaran Rp8.000/ Kg sampai Rp9.000/Kg untuk beras kualitas medium. Beras Premium terjual di atas Rp10.000/Kg. ‘’Karena masih di bawah HET yang ditetapkan Mendag, sehingga Satgas Pangan juga belum bisa mendesak penjual untuk menurunkan harga,’’ kata Kepala Perum Bulog Divre NTB, Ramlan UE. Cadangan beras dalam data Bulog juga menunjukkan

(Suara NTB/rus)

Zonasi Baru Masih Wacana MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mewacanakan aturan baru zonasi. Di mana pada tahun 2019, sistem penerimaan siswa baru diharapkan sudah langsung dengan mendistribusikan siswa lulusan SD ke SMP lalu ke SMA/ SMK dalam satu zonasi. Pemerintah Provinsi NTB sendiri masih menganggap hal itu sebagai wacana. Namun demikian, aturan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri tetap menggunakan zonasi. ‘’Belum, kita belum bicara itu. Itu masih wacana, tapi zona tetap berlaku. Kriterianya juga tetap ada,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Rabu (19/12). Suruji mengatakan, tidak ada lagi ruang bagi siapapun untuk menerima siswa lebih dari ketentuan. Bersambung ke hal 15 H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) Seekor buaya ditemukan warga Desa Talonang Baru SP III, Kecamatan Sekongkang ditemukan di pinggir pantai desa setempat, Selasa (18/12) lalu. Buaya ditemukan di pinggir pantai Sampar Ujung, Desa Talonang Baru. Buaya pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memancing ke laut. Setelah menemukan buaya di sekitar bebatuan, warga melaporkan ke warga lain dan pemerintah desa setempat. Kepala Desa Talonang Baru, Lalu Dedi Juanda yang dikonfirmasi Rabu (19/2) kemarin, membenarkan keberadaan buaya tersebut. Ia mengatakan, sebenarnya kabar adanya buaya di pantai diinformasikan warga sekitar dua minggu lalu. ‘’Yang lapor pertama anak-anak. Karena anak-anak yang menginformasikannya, sehingga warga tidak menggubrisnya. Kemarin (Selasa) ada lagi warga yang melapor. Akhirnya kami mengecek ke lokasi,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Warga mengevakuasi buaya dari Pantai Sampar Ujung, beberapa saat setelah ditemukan warga.

Peringatan Hari Ibu Ke-90

Wagub Akui Kunci Sukses Pembangunan di Tangan Ibu-ibu Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengakui, jika kunci suksesnya berbagai program pembangunan di NTB, Indonesia dan seluruh negara ada di tangan kaum perempuan/ibu-ibu. Berbagai indikator kesuksesan pembangunan, seperti pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi selalu berkaitan dengan perempuan. Artinya, jika perempuan terkendala dari sisi kesehatan, pendidikan hingga perekonomiannya berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di satu daerah atau negara. ‘’Misalnya, kalau kita berbicara tentang stunting atau kurang gizi. Sangat ditentukan oleh siklus perempuan. Sejak ia muda, seperti apa gizinya, saat mengandung, kemudian saat dia sedang punya anak. Bagaimana dan apa yang diberikan asupan pada anaknya? Ini semua memiliki peran, siapa? Ibu-ibu,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Ibu ke 90 tingkat Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (19/12). Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Ketua TP PKK NTB menyerahkan tumpeng pada Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada peringatan Hari Ibu ke 90 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (19/12).

(Suara NTB/ist)

HADIR - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Kepala DP3AP2KB H. Imhal bersama undangan menghadiri peringatan Hari Ibu ke 90 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (19/12).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 POTENSI perem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 puan dan kemampuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 perempuan di bidang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pemerintahan tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kalah dengan kaum le1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 laki. Kaum perempuan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 jika diberikan peluang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dan kesempatan dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sebuah jabatan atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 posisi akan mampu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 meningkatkan potensi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dan kemampuan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dimilikinya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Demikian disampai1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kan Ketua Tim Pengger1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ak (TP) PKK NTB Hj. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Niken Saptarini Widya1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 wati Zulkieflimansyah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 saat memberikan sam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 butan pada peringatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 (Suara NTB/ist) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Hari Ibu ke 90 di Graha 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Hj. Niken Saptarini Widyawati 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Bhakti Praja Kantor Gu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Zulkieflimansyah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 bernur NTB, Rabu (19/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12). Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Sitti Rohmi Djalilah, MPd., Kepala Dinas Pemberdayaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dan Keluarga Berencana (DP3P2AKB) NTB Drs. H. Im1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 hal, MM., sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Ketua TP PKK kabu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 paten/kota se NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Istri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 mengaku bersyukur jika di NTB banyak perempuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 diberikan kepercayaan memegang amanah sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kan, NTB juga memiliki wakil gubernur perempuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 satu-satunya di Indonesia. Hal ini, ujarnya, menunjuk1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kan jika potensi dan kemampuan pejabat perempuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 di NTB tidak perlu diragukan lagi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Tidak Kalah dengan Laki-laki

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

Pekerjaan Fisik Molor Diakui Ada Perencanaan Melenceng

Masyarakat Ingin Berdamai KONFLIK antarwarga Desa Bajur dengan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan harus disudahi. Masyarakat kedua lingkungan ingin berdamai, agar tak mengganggu aktivitas ekonomi. Serta menimbulkan permasalahan lebih luas lainnya. Proses mediasi telah dilakukan oleh Pemkot Mataram. Camat Mataram Hariadi mengaku, telah bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala desa Bajur mencarikan solusi. Sebagian besar menginginkan rasa aman dan nyaman, agar tenang beraktivitas. “Prinsipnya masyarakat menginginkan perdamaian dan menjaga kondusivitas bersama,” kata Hariadi dikonfirmasi, Rabu (19/12). Dia melihat geliat ekonomi di Karang Genteng dan Bajur sangat bagus. Pemerintah tidak ingin aktivitas ekonomi masyarakat terganggu gara - gara konflik tersebut. Imbasnya tentu dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Hariada mengingatkan, permasalahan tersebut tak perlu diperpanjang. Kedua belah pihak diminta menyerahkan kasusnya pada proses hukum. “Nanti biarkan aparat kepolisian yang melakukan proses hukum,” tandasnya. Masyarakat diakui mantan Camat Sekarbela ini, sempat bersitegang. Akan tetapi, aparat keamanan langsung diterjunkan untuk mengamankan kondisi di lapangan. Setelah kedua belah pihak memahami permasalahan awal, sehingga suasana kondusif. Aparat keamanan dari Brimob Polda NTB dan personel Polsek Pagutan serta TNI yang berjaga ditarik. “Alhamdulillah, sudah aman. Petugas sudah diperintahkan ditarik,” tandasnya. Pemerintah mengkhawatirkan dari konflik tersebut menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Otomatis pelaku industry kecil menengah yang tengah bergairah terganggu. Wisatawan pun tidak akan berani berkunjung. “Kalau tidak aman bagaimana tamu mau datang,” cetusnya. Menurut dia, kondusivitas wilayah perlu dijaga bersama. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Bajur dan Lingkungan Karang Genteng tak mudah terpancing oleh berita hoaks. Termasuk terprovokasi oleh isu - isu yang tak jelas sumbernya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pekerjaan fisik molor sudah jadi permasalahan klasik. Ini terus berulang setiap tahunnya. Molornya sejumlah proyek diakui ada perencanaan yang melenceng. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Rabu (19/ 12) menegaskan, sebenarnya ia sudah beberapa kali menyampaikan pada pertemuan dengan pimpinan OPD. Dan, beberapa pendekatan dilakukan untuk memastikan di setiap triwulan berjalan sesuai rencana. Padahal, diharapkan triwulan II dan III sudah ada eksekusi program. Karena, di triwulan I digunakan sebagai persiapan administrasi. Tetapi dalam perjalanannya kadang - kadang agak melenceng dari skenario awal. “Tapi kita selalu berikan penekanan ke masing - masing OPD untuk memaksimalkan itu,” tegas Mohan. Dia melihat

posisi saat ini masih belum berjalan sesuai harapan. Sebagai kepala daerah, Mohan tak menginginkan ada istilah proyek kejar tayang. Karena, ini sangat berpengaruh pada kualitas fisik. Dan, tentunya sangat dikhawatirkan. Tahun ini, dua pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kena denda. Proyek monumen dengan nilai kontrak Rp1,28 miliar lebih. Sesuai kontrak pekerjaan berakhir tanggal 28 November lalu. Berikutnya, proyek gedung Kantor BKD dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar lebih. Sesuai jadwal pekerjaan fisik harus tuntas tanggal 30 November

lalu. Rekanan tak mampu menyelesaikan tepat waktu dan dikenakan denda. Sementara, pengerjaan gerbang di Lingkar Selatan nilai pagunya Rp6 miliar. Proyek ini dikerjakan rekanan dengan nilai kontrak Rp5,9 miliar lebih. Rekanan memiliki waktu sampai tanggal 26 Desember pekan depan untuk menyelesaikan pekerjaan. Seperti kasus keterlambatan monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan. Rekanan kata Mohan, diberikan tambahan waktu tapi sesuai prosedur harus dikenakan denda. Mohan menginginkan secara keseluruhan proyek fisik harus rampung semua.

Masyarakat Diingatkan Tak Mudah Terprovokasi

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kondisi di Desa Banur, Kecamatan Labuapi dan Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan mulai kondusif. Masyarakat telah menjalankan aktivitas seperti biasa. Meskipun demikian, tetap ingatkan agar warga tak mudah terprovokasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbagpol) Kota Mataram, H. Rudi Suryawan mengatakan, situasi di dua wilayah yang berdekatan mulai kondusif. Masyarakat dari kedua belah pihak sudah mulai menahan diri untuk tidak saling menyerang. Bahkan, ada keinginan segera menggelar perdamaian. “Alhamdulillah, kondisi di lapangan sudah kondusif,” jawab Rudi dikonfirmasi, Rabu (19/12). Pertikaian antar dua wilayah tersebut langsung disikapi oleh Pemkot Mataram. Dalam rapat dihadiri oleg tokoh agama dan tokoh masyarakat kata Rudi, telah ditekankan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, agar memberikan pemahaman dan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Dan, menyerahkan permasalahan tersebut ke proses hukum. “Pak Wakil meminta warga tidak mudah terprovokasi,” katanya. Di samping itu, camat dan

Apresiasi Restorasi Jangkuk SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengapresiasi gerakan Pemprov NTB, dalam hal ini Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah terkait komitmennya merestorasi sungai Jangkuk. ‘’Karena memang Sungai Jangkuk ini ikon Kota Mataram. Ada di tengah-tengah. Banyak ikon kota di situ. Ada jembatan Gantung di Karang Baru, begitu juga Ampenan dengan posisinya yang sudah siap diorbitkan,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (19/12). Hanya saja yang menjadi harapan masyarakat, lanjut Ismul, Pemkot tidak hanya fokus di hilir. Dari Dasan Agung ke Ampenan. ‘’Sungai Jangkuk ke timur itu, daerah padat penduduk kalau kita mengambil substansi jalan di pinggir sungai itu untuk mengatasi masalah pemukiman. Buang air di sungai kemudian rumah masyarakat di sempadan sungai. Dan ini banyak terjadi justru di wilayah padat penduduk,’’ terangnya. Termasuk di wilayah Monjok, Monjok Barat dan seterusnya. Penataan Sungai Jangkuk selama ini, kata politisi PKS ini, hanya fokus di hilir saja. Ini membuat penataan menjadi tidak maksimal, karena di bagian hulu tidak ditata dan sosialisasikan. ‘’Karena penyumbang sampah di hilir itu kan hulu,’’ cetusnya. Yang juga harus menjadi catatan pemerintah adalah pengusaha yang menghasilkan limbah cair yang langsung membuang limbahnya ke sungai. Oleh karena itu, Ismul menekankan perlunya Perda atau Perwal yang melarang masyarakat membuang sampah maupun limbah ke sungai. ‘’Karena kita sudah memulai sesuatu yang bagus ini terhadap sungai. Tapi jangan kemudian dibarengi dengan pembiaran terhadap pengusaha yang menghasilkan limbah cair,’’ ungkapnya. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini menganggap Pemkot Mataram menyandera diri dengan kesulitan pembebasan lahan. ‘’Padahal, banyak titik-titik Sungai Jangkuk yang tidak bersentuhan dengan rumah penduduk. Jadi harus ada skala prioritas. Jangan fokus pada satu wilayah yang itu terkendala dengan pembebasan lahan,’’ terangnya. Ismul menyampaikan bahwa panjang Sungai Jangkuk tidak sebatas dari Dasan Agung ke Ampenan. Untuk itu, penataan dapat dimulai di bagian yang mudah dieksekusi. Toh, akan sama dampaknya, ketika akan melakukan pembukaan jalan di semua titik. Itu akan berdampak pada akses masyarakat. ‘’Saya kira masyarakat kalau diajak akan senang. Kalau pemimpinnya turun, itu masyarakat tidak ada yang tidak peduli,’’ demikian ismul. (fit)

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana lurah juga diminta tetap berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan TNI. Sekaligus menyampaikan ke masyarakat tentang hal yang sama. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menambahkan, permasalahan dua lingkungan tetap dilakukan pemantauan bersama Kesbagpol. Pol PP rutin patroli di wilayah perbatasan. Paling tidak mengantisipasi dan mencegah bila ada pihak - pihak yang berniat untuk memicu keributan. “Kita patroli anak - anak sekolah yang kumpul - kumpul di pinggir jalan sambil menunggu proses mediasi perdamaian yang rencananya dilaksanakan oleh provinsi. Dan, semoga jan-

gan lagi ada masalah baru karena semuanya pasti akan diproses hukum oleh pihak kepolisian,” kata Bayu. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyesalkan konflik yang terjadi. Karena, di saat baru proses recovery pascabencana gempa bumi dengan untuk memperbaiki kondisi kebathinan saat ini. Apalagi efek sosial sedang memberikan keyakinan ke dunia luar bahwa Kota Mataram, dalam posisi siap dikunjungi kembali. Dan, membangun kepercayaan masyarakat dan daerah. Situasi seperti ini cukup mengganggu kebathinan. “Ini tentu sangat mengganggu kebathinan. Dan, akan berdampak ke wisatawan,” kata Mohan. Kasus seperti ini sangat mudah dibesar - besarkan dengan sebaran informasi yang cepat. Hal ini kata Mohan, sangat dikhawatirkan. Dikatakan, Karang Genteng merupakan destinasi wisata belanja para wisatawan. Jika konflik pecah akan berpengaruh. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kondusivitas dan keamanan serta tak mudah terprovokasi. “Apapun yang dirasakan tidak hanya menyangkut masyarakat di Karang Genteng saja. Tetapi sebagai sebuah entitas. Secara kolektif juga akan berpengaruh ke kita,” demikian kata Mohan. (cem)

Pimpinan OPD Ramai - ramai Konsultasi ke Kemendagri

(Suara NTB/dok)

Ismul Hidayat

(Suara NTB/cem)

PROYEK MONUMEN - Pekerja masih terlihat mengerjakan bagian atas dari proyek monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong, Rabu (19/12). Rekanan telah 21 hari mengerjakan sisa pekerjaan setelah kontrak berakhir 28 November lalu. “Mereka memastikan 90 per- jaan bisa rampung semua,” sen bisa terserap. Dan, peker- tambahnya. (cem)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) Menurut Walikota, pe1234567890123456789012345678901212 Rencana Pemprov NTB nataan Sungai Jangkuk 1234567890123456789012345678901212 menata Sungai Jangkuk harus bersinergi antara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 disambut baik oleh Waliko- Pemkot Mataram dengan 1234567890123456789012345678901212 ta Mataram, H. Ahyar Ab- Pemprov NTB. Sebab, 1234567890123456789012345678901212 duh. Penataan sungai ter- tidak dipungkiri ada ang1234567890123456789012345678901212 besar di Kota Mataram garan telah dialokasikan. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 perlu sinergitas bersama. Tetapi tidak cukup menan1234567890123456789012345678901212 Ditemui usai mengha- gani sungai yang begitu 1234567890123456789012345678901212 diri acara di Kantor PT. luas dan panjang tersebut. 1234567890123456789012345678901212 Telkom, Rabu (19/12), Oleh karena itu, Pemkot 1234567890123456789012345678901212 Walikota mengatakan, Mataram akan menduku1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 saat menaiki perahu ng program Gubernur NTB, 1234567890123456789012345678901212 karet bersama Gubernur untuk kepentingan masya1234567890123456789012345678901212 NTB, DR. H. Zulkiefliman- rakat. “Kalau Sungai Jan1234567890123456789012345678901212 syah dan Balai Wilayah gkuk urusan BWS,” ulasn1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sungai, di tahun 2019 ya kembali. 1234567890123456789012345678901212 akan dilakukan normalSebelumnya diakui Wa1234567890123456789012345678901212 isasi Sungai Jangkuk. likota, sungai yang mem1234567890123456789012345678901212 Penataan pun disampai- belah Kota Mataram terse1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan oleh Walikota bahwa but pernah ingin dibendung. 1234567890123456789012345678901212 Kota Mataram menata Sehingga, bisa dipakai sum1234567890123456789012345678901212 bagian atas. Yakni, mem- ber air baku, destinasi wisa1234567890123456789012345678901212 bangun badan jalan pinggir ta, peningkatan ekonomi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sungai. “Saya sudah sam- masyarakat. 1234567890123456789012345678901212 paikan ke Pak Gubernur Keinginan mengelola 1234567890123456789012345678901212 kalau saya (Pemkot) kerja- Sungai Jangkuk dengan 1234567890123456789012345678901212 kan bagian atas. Pak Gu- mendatangkan ahli dari Se1234567890123456789012345678901212 bernur kerjakan bagian marang. Akan tetapi, BWS 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bawah,” kata Walikota. tidak menyetujui konsep 1234567890123456789012345678901212 Pengerjaan bagian tersebut dengan pertim1234567890123456789012345678901212 bawah (sungai) jadi urusan bangan siklus banjir 10 1234567890123456789012345678901212 Balai Wilayah Sungai.- sampai 50 tahun. “Tadi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Walikota menyampaikan, mau saya bendung itu. 1234567890123456789012345678901212 permasalahan dihadapi Bendung aktif namanya. Di 1234567890123456789012345678901212 saat ini, pendangkalan ser- atasnya jembatan. Jadi, 1234567890123456789012345678901212 ta pohon - pohon yang ter- kalau debit air besar bend1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sangkut. Ini menunjukan ungan itu dibuka. Kalau 1234567890123456789012345678901212 bahwa Sungai Jangkuk pu- kecil ditutup, sehingga airn1234567890123456789012345678901212 luhan tahun tidak pernah ya penuh. Itu niat saya tapi 1234567890123456789012345678901212 dinormalisasi. tidak kasih,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Namun demikian, interSelain normalisasi, dia 1234567890123456789012345678901212 vensi anggaran penataan juga menyampaikan agar 1234567890123456789012345678901212 Sungai Jangkuk tidak dike- dibuatkan pemecah gelom1234567890123456789012345678901212 tahui pasti. “Nah, kalau bang di kawasan muara. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berapa anggarannya ndak Sebab, di muara tertutup 1234567890123456789012345678901212 tahu saya,” kata Walikota. oleh pasir. (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Hasil Evaluasi Gubernur 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – tujuannya apa, termasuk 1234567890123456789012345678901212 Dewan bersama ekseku- maksud kunjungannya itu. 1234567890123456789012345678901212 tif, Rabu (19/12) membahas Hal-hal itu selalu kita per1234567890123456789012345678901212 hasil evaluasi Gubernur hatikan,’’ ucapnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 NTB terhadap APBD Kota Secara umum, sambung 1234567890123456789012345678901212 Mataram tahun anggaran Didi, evaluasi Gubernur ini 1234567890123456789012345678901212 2019. Salah satu poin yang hampir sama dengan 1234567890123456789012345678901212 menjadi evaluasi Guber- tahun-tahun sebelumnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nur, bahwa pejabat, terma- ‘’Yang menekankan pada 1234567890123456789012345678901212 suk Dewan diminta men- bagaimana memperhati1234567890123456789012345678901212 gurangi perjalanan dinas ke kan konsistensi terkait be1234567890123456789012345678901212 luar daerah. Karena ini, ber- berapa kebijakan nasional. 1234567890123456789012345678901212 kaitan dengan efisiensi Seperti pendidikan dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 anggaran. kesehatan,’’ katanya usai 1234567890123456789012345678901212 Rapat evaluasi yang dip- rapat dengan eksekutif di 1234567890123456789012345678901212 impin Ketua DPRD Kota DPRD Kota Mataram, 1234567890123456789012345678901212 Mataram, H. Didi Sumar- Rabu (19/12). Juga pene1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 di, SH., dihadiri Sekda, Ir. kanan bagaimana men1234567890123456789012345678901212 H. Effendi Eko Saswito, ingkatkan belanja modal. 1234567890123456789012345678901212 ‘’Meskipun kita pada poMM., Kepala Bappeda, 1234567890123456789012345678901212 Amirudin, Kepada BKD sisi lebih tinggi dari yang lain 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Badan Keuangan Daerah), belanja modalnya,’’ cetus 1234567890123456789012345678901212 H.M. Syakirin Hukmi dan politisi Golkar ini. Karena 1234567890123456789012345678901212 sejumlah pejabat lainnya. itu terkait dengan format 1234567890123456789012345678901212 Didi yang dikonfirmasi pemerintah mendesain 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Suara NTB, terkait pen- APBD. ‘’Belanja modal diu1234567890123456789012345678901212 gurangan perjalanan dinas, payakan tinggi ya senan1234567890123456789012345678901212 membenarkannya. ‘’Ini me- tiasa menjadi fokus. Belan1234567890123456789012345678901212 mang harus dilakukan ja modal tinggi, belanja un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tuk hal-hal yang bersifat efisiensi,’’ imbuhnya. 1234567890123456789012345678901212 Evaluasi soal perjalan- yang tidak menyentuh ke1234567890123456789012345678901212 an dinas ini, akunya, rutin pentingan masyarakat se1234567890123456789012345678901212 muncul pada hasil evalu- cara langsung bagaimana 1234567890123456789012345678901212 asi gubernur. Didi men- diupayakan lebih rendah. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 contohkan efisiensi angga- Termasuk di dalamnya 1234567890123456789012345678901212 ran yang dilakukan DPRD langkah-langkah efisiensi 1234567890123456789012345678901212 Kota Mataram, dengan perlu diperhatikan. 1234567890123456789012345678901212 Namun ini, tidak menmengurangi perjalanan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dinas alat kelengkapan gurangi semangat Dewan 1234567890123456789012345678901212 Dewan. Didi juga mengaku mendorong peningkatan 1234567890123456789012345678901212 sangat selektif memberi- ekonomi. Mengurangi ke1234567890123456789012345678901212 kan izin anggota Dewan miskinan dan seterusnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 melakukan perjalanan di- Misalnya dalam bentuk 1234567890123456789012345678901212 nas ke luar daerah. ‘’Set- kegiatan rutin. ‘’Setiap wak1234567890123456789012345678901212 iap perjalanan mesti saya tu hal-hal ini akan menjadi 1234567890123456789012345678901212 cek. Tujuannya kemana, catatan,’’ cetusnya. (fit) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Penataan Sungai Jangkuk Perlu Sinergitas

BATAS KOTA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi beberapa pejabat pemkot meninjau pengerjaan proyek gerbang batas kota sekaligus pintu masuk Kota Mataram yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat di bagian selatan, Rabu (19/12).

Hariadi

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram ramai - ramai konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi berkaitan dengan rasionalisasi anggaran di tahun 2019. Konsultasi dilakukan bertahap. Tahap pertama, empat pimpinan OPD yang didampingi oleh Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. Yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Hj. Miftahayatun, Kepala Dinas Sosial Asnayati dan Kepala Dinas Perikanan, Hj. Sujihartini. Di tahap kedua, lima pimpinan organisasi menyusul ke Kemendagri. Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja Bayu Pancapati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ki Agus M Idrus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Kepala Dinas Perdagangan Lalu Alwan Basri dan Kepala Dinas Peru-

mahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam. Evi dikonfirmasi Rabu (19/ 12), membenarkan bahwa telah konsultasi ke Kemendagri berkaitan dengan pengelolaan anggaran di tahun 2019. Tapi, ia membantah konsultasinya itu mengenai rasionalisasi anggaran. “Iya, minggu lalu kita ke sana (Kemendagri). Tapi ndak ada kaitannya dengan rasionalisasi,” jawab Evi. Kedatangannya ke Kemendagri sebagai tindaklanjut dari pengarahan disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Anggaran Kemendagri. Konsultasi difokuskan apakah anggaran tim dialokasikan oleh OPD dapat dieksekusi atau tidak. Termasuk melibatkan orang luar serta memiliki produk hukum yang mengaturnya. “Cuma anggaran tim saja kita tanyakan. Ternyata diperbolehkan sepanjang memiliki regulasi. Regulasi kita sudah ada. Kita sempurnakan saja,” terangnya. Berbeda halnya disampaikan Bayu. Ia mengatakan, memang tidak ada kaitan konsultasinya itu dengan rasionalisa-

si. Tetapi kebijakan pengalihan anggaran sesuai tugas dan fungsi masing - masing OPD. Pada intinya kata dia, Pol PP membutuhkan sarana - prasarana penunjang tugas. Baik, kelengkapan lapangam juga sarana mobilitas. Seperti alat - alat kelengkapan dasar standar Pol PP. “Kita butuh alat komunikasi, masker, sarung tangan, sepatu boot, jas hujan, senter, polpp line untuk perlengkapan segel,” beber Bayu. Sebagai aparat penegak Perda sambungnya, Bayu menginginkan anggaran untuk operasional rutin patroli, Opgab dan penindakan yustisi. Jatah anggaran Rp3,4 miliar tidak cukup. Itu hanya habis untuk belanja pegawai. Itemnya tidak menyangkut perlenglapan. “Habis di honor - honor pasukan, BBM, oli dan sejenisnya,” sebutnya. Alwan menambahkan, konsultasi sebagai tindaklanjut pertemuan sebelumnya. Kedatangan ke Kemendagri membawa Kasubag Perencana, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dianggarkan sesuai perencanaan. “Yang jelas ada. Ndak usah disebutkan sudah,” timpalnya. (cem)

Pejabat Diminta Kurangi Perjalanan Dinas

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

90 Persen Lulusan Perguruan Tinggi Berpotensi Menganggur Mataram (Suara NTB) Persoalan pengangguran menjadi PR besar yang dihadapi oleh pemerintah secara nasional, maupun di daerah. Jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya membeludak, tak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Di NTB, pemerintah hanya mampu memfasilitasi pengangguran terdidik sekitar 10

persen dari jumlah angkatan kerjanya. Adalah Munawir, salah satu lulusan perguruan

tinggi swasta di Lombok. Ia lulus sekitar tiga tahun terakhir. Usianya telah 27 tahun.

(Suara NTB/bul)

MAHASISWA - Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di NTB. Mereka berpotensi menjadi penganggur, bila mereka tak kreatif menciptakan sendiri lapangan pekerjaannya.

Dengan ijazah juruan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, rupanya tak mudah ia mendapatkan pekerjaan. Meskipun, di perusahaan swasta. Alhasil, kesehariannya bergelut dengan lumpur di sawah. Mengikuti pola tanaman setiap musim. Indeks Prestasinya tak buruk. Mendekati 3. Menjadi honerer di sekolahpun, rasanya, kata Munawir cukup berat. Tidak saja karena banyaknya persaingan pelamar menjadi pelamar. Dihitung penghasilanpun, sejauh yang diketahui sangat jauh dari kata ideal. Munawair adalah salah satu gambaran pencari kerja terdidik yang merasakan susahnya mendapat pekerjaan. Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Abdul Hadi tidak memungkiri. Setiap tahun jumlah angkatan kerja terdidik jebol dari perguruanperguruan tinggi angkanya

tidak kecil. Angkanya dapat dilihat dari seberapa besar jumlah pencari kerja yang direkap oleh kabupaten/kota. “Perbandingan yang lulus di perguruan tinggi dan yang diserap dunia kerja sangat tidak sebanding. Perbandingannya misalnya lulus 100 orang, yang bisa fasilitasi hanya 10 persen, kurang malah,” ujarnya. Tidak seimbang dengan yang dihajatkan Undang-undang. Dimana setiap warga negara juga berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Belum dihitung mereka yang tidak terdata oleh kabupaten/ kota. Apalagi yang jenjang pendidikannya di bawah perguruan tinggi. Karena itu, kata Abdul Hadi, untuk mengurai persoalan pengangguran terdidik ini, pemerintah daerah telah menerbitkan Pergub yang mengatur setiap Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) minimal yang duduk di struktur tertinggi organisasinya diharuskan pendidikan minimal

Strata 1. Artinya, dengan demikian pengguran terdidik akan terserap oleh PPTKIS. Selain itu, ada juga program pendayagunaan tenaga kerja sarjana. Dilibatkan untuk mendampingi kelompok usaha masyarakat, sebagai calon pendamping TKI ke luar negeri, sebagai perantaraan kerja dan sebagai tenaga kerja bursa online. Setiap tahun tenaga-tenaga ini di kontrak. Meskipun minatnya terus menurun setiap tahun. Yang awalnya 150an orang, mengerucut menjadi hanya 10 orang. Strategi lainnya, lulusan perguruan tinggi ini diberikan ilmu kewirausahaan agar mereka menjadi insan mandiri berwirausaha. “Supaya jangan mindsetnya jadi pegawai negeri saja. Bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja. Itu yang kita berikan sosialisasi agar lulusan perguruan tinggi ini tidak hanya memikirkan

bagaimana mencari tenaga kerja, melainkan menjadi penyedia lapangan kerja,” imbuhnya. Minimanya lulusan berpendidikan yang terserap dunia kerja, salah satunya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk penyelenggaran kegiatan fasilitasi. Misalnya kegiatan bursa kerja, padat kerja produktif, penciptaan wirausaha baru, pemberdayaan tenaga kerja mandiri. “Tidak seimbang, kurang dukungan APBD dan APBN. Karena itu, pemerintah juga mendorong mereka menjadi TKI. Meskipun, pemerintah sebetulnya tidak menginginkan mereka menjadi TKI. Tapi ini solusi, pengangguran ditekan,” imbuhnya. Kedepan, harapannya pemerintah tidak hanya menganggarkan untuk pendidikan sebesar 20 persen. tenaga kerja juga diharapkan alokasi yang sama untuk menekan persoalan pengangguran ini. (bul)

Dekopinwil Tantang Dinas Koperasi Transparan Mataram (Suara NTB) Dewan Koperasi Nasional Wilayah Indonesia (Dekopinwil) Provinsi NTB meminta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB lebih transparan soal pemberdayaan kepada koperasi. Arah kebijakan koperasi di daerah inipun dianggap masih samar-samar. Koperasi yang ada di NTB masih berkutat pada pola bisnis klasik, umumnya hanya simpan pinjam (KSP). Zaman telah menuntut perubahan kepada pola bisnis yang lebih kreatif. “Ada apa, koperasi kita keadaannya begini-begini terus. Koperasi kita polanya itu-itu saja, simpan pinjam,” kata Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Ir. Mahmud Razak, MM. Seharusnya, koperasi mampu berkembang dengan pola bisnis yang menjadi kebutuhan saat ini. Misalnya, menjadi koperasi produksi. Cukup besar potensi sumber daya alam di daerah ini yang dapat digarap oleh koperasi secara komprehensif. Misalnya, ada peternakan, perikanan, demikian juga pertanian. Mahmud Razak mengatakan, dalam mata rantainya, tentu dibutuhkan pakan, obat-obatan, produksi, pengemasan, hingga penjualan. Justru dengan dengan besarnya potensi tersebut, pihak luar yang masuk memenuhi sekian rentetan kebutuhan tersebut. “Koperasi tugasnya hanya menyediakan modal, seperti bank. Kenapa tidak digarap hulu hilirnya langsung oleh koperasi,” ujarnya. Dengan konsep koperasi produksi ini, Mahmud Razak meyakini, tidak kecil multiflier efek yang akan terbentuk. Dari penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku, hingga biaya-biaya produksi dengan sendirinya akan berputar di dalam daerah bila itu bisa dilakukan oleh koperasi. Ia mengatakan, bila kop e r a s i produksi ini

mampu ditumbuhkembangkan, jangan lagi bicarakan soal kemiskinan dan pengangguran. Koperasi produksi menjadi jawabannya. Mahmud Razak mengkritik pengembangan gerakan koperasi di NTB tidak bisa dengan pola-pola lama. Apalagi jika pemerintah daerah hanya fokus pada peningkatan koperasi hanya dari sisi kuantitas. Ujung-ujungnya koperasi akan bubar, bahkan dibubarkan. Termasuk pembentukan koperasi syariah yang dicanangkan Pemprov NTB dalam beberapa tahun terakhir. Itu juga menurut Mahmud Razak tak cukup efektif jika polanya sama seperti bank. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi mengatakan, Dekopinwil juga punya peran yang sama dengan pemerintah untuk menumbuhkembangkan koperasi. Dekopin juga menurut kepala dinas, harus menjadi contoh pengembangan gerakan koperasi yang idel sesuai tuntutan zaman. L. Saswadi mengakui, bahwa koperasi tidak bisa berkembang dengan pola-pola bisnis zaman bahulak. Karena itu, arah kebijakannya ke depan adalah upaya meningkatkan koperasi-koperasi produksi. Salah satunya mendorong keberadaan koperasi syariah yang jumlahnya telah terbentuk sebanyak 345 unit. “Sebetulnya sudah ada koperasi yang bergerak di sektor ril. Misalnya KUD. Saat ini ada 30-an jumlahnya. Kita sedang berupaya menghidupkan kembali KUD-KUD ini,” jelas kepala dinas. Saat ini terdapat 2.062 koperasi aktif. Kedepan koperasikoperasi ini juga diharapkan menjadi koperasi produksi. Manajemen usahanya tidak monoton seperti perbankan. hanya sebatas tempat simpan pinjam. (bul)

L. Saswadi

Mahmud Razak (Suara NTB/dok)

Rabu, 19 Desember 2018

(Suara NTB/bul)

TENUN - Tenun dengan menggunakan ATBM.

Alat Tenun Bukan Mesin akan Diperbanyak Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian telah berencana akan memperbanyak pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), pascadilaunchingnya penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ASN di Pemprov NTB oleh Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah. Salah satu pesan Gubernur, agar pasar yang terbuka untuk tenun lokal ini tidak ditangkap oleh pihak lain karena keterbatasan produksi oleh produsen lokal, Dinas Perindustrian diminta untuk menyiapkan produksi secara cepat dan lebih modern. “Memang sudah menjadi program kita. Launching kain tenun sebagai pakaian resmi ASN di Provinsi NTB dasarn-

ya pembicaraan kami bertiga. Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian. Arah kita memang ke sana,” kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nur Cahyaningsih. Sehingga jelas, kata kepala dinas, yang paling penting dipersiapkan adalah memperbanyak alat-alat produksi yang lebih cepat dan modern. Jawabannya ATBM seperti yang disebutkannya diawal. ATBM ini menurutnya telah banyak diminta oleh kabupaten/kota. Sehingga dalam rencana ke depannya, Dinas Perindustrian melalui APBD juga menyuarakan permintaan ATBM. Tidak hanya itu, kegiatan launching tenun lokal

sebagai pakaian dinas oleh gubernur juga telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian. Harapannya pusat juga akan memberikan respon positif. Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) merupakan alat yang berfungsi untuk menenun kain dengan digerakkan oleh manusia dan tanpa menggunakan mesin. ATBM dapat dipergunakan sambil duduk di lantai maupun di atas bangku (biasa pada industri tekstil kecil dan tradisional). Penggunaan ATBM berkembang belum lama ini. Tak banyak perajin yang menggunakannya. Kecuali perajin-perajin tenun yang sudah termasuk besar. Ada beberapa bagian-bagi-

an dari ATBM. Diantaranya boom yang merupakan gulungan benang yang digunakan sebagai bahan baku untuk kain yang melintang (panjang kain/benang lungsi). Karap sebagai alat untuk mengatur benang, terdiri atas 2 bagian, yaitu karap depan dan karap belakang. Lalu sisir, sisir merupakan alat untuk menyisir dan memadatkan benang pakan supaya benang pakan menjadi rapat sehingga hasil tenunan juga rapat. Sisir digunakan berdasarkan ketebalan benang, semakin halus benang yang digunakan, maka nomor sisir yang digunakan juga semakin tinggi, nomor sisir yang umum digunakan adalah sisir nomor 60, 70 ataupun 80 inchi. (bul)

Izin Puluhan Perusahaan di Tiga Gili Terancam Dicabut Tanjung (Suara NTB) Izin puluhan perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Penenangan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam dicabut. Hal itu dikarenakan para pemegang izin tidak melaksanakan realisasi dari rencana investasi yang diajukan. Kepala Dinas Naker PMPTSP KLU, Vidi Ekakusuma, Rabu (19/12) mengakui, sejumlah izin perusahaan layak untuk ditinjau kembali. Hal ini berkenaan dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Perka BKPM dan penerapan pelayanan pendidikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Perekonomian. “Izin yang tidak efektif bisa dicabut lewat OSS. Untuk saat ini, perangkatnya masih

uji coba,” kata Vidi. Dijelaskan, bahwa sesuai ketentuan Perka BKPM No. 13 tahun 2017 tentang Pedoman, Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal, bagi perusahaan yang memiliki izin prinip diberi batas waktu sampai 2 tahun untuk merealisasikan investasinya. Bilamana izin usaha sudah dikantongi, diberi tambahan waktu 6 bulan lagi untuk memperpanjang. Vidi mengakui, Disnaker PM PTSP KLU turut hadir dalam rakor yang digelar pemerintah pusat. Dimana ditegaskan, Pemda diarahkan untuk bersikap tegas menyikapi izin-izin yang tidak bisa direalisasikan oleh calon investor.”Perusahaan kadang ada aset tapi tidak usaha, maka itu yang kita sebut tanah terlantar,” katanya. Kondisi di Lombok Utara sendiri, calon investor yang melewati tempo ketentuan 2 tahun

rencana investasi cukup banyak. Secara periodik, Disnaker melalui Bidang Penanaman Modal (PM), memantau kondisi di lapangan. Tercatat, masih ada perusahaan yang mengajukan izin sejak 2011 tidak menanamkan modal secara riil pada obyek investasinya. Kepala Bidang PM, Disnaker KLU, Ali Zulkarnain, menguatkan berdasarkan inventarisasi data dan pengawasan 3 bulanan, perusahaan yang banyak merealisasikan investasi adalah pemegang izin pada rentang waktu 2016 - 2018. Berdasarkan pantauan triwulan I - 2018, dari akumulasi 150-an pemohon izin tahun 2011 - 2018, terdapat 40 perusahaan PMA (investor asing) yang tidak merealisasikan investasinya. Kondisi di triwulan I terulang di pemantauan PMA triwulan II - 2018, dengan tambahan 1 perusahaan lagi tidak merealisasikan.

Sedangkan pantauan pada triwulan III, Bidang Naker spesifik pada data PMDN (investor dalam negeri) dengan jumlah calon investor yang tidak merealisasikan investasi sejumlah 21 perusahaan. “Sampai triwulan II untuk PMA, rencana investasinya sebesar 48,57 juta dolar Amerika, dan yang terealisasi sebesar 10,071 juta dolar Amerika. Sedangkan untuk PMDN sampai triwulan III, realisasi sebesar Rp 824,688 juta dari rencana sebesar Rp 15,626 triliun,” kata Ali. Dia mininya,, Pemda Lombok Utara harus berani bersikap tegas menyikapi izinizin perusahaan yang tidak direalisasikan. Apalagi sudah ada ruang yang diatur dalam Perka BKPM dan Penerapan OSS. ‘’Di Perka BKPM itu tegas, kalau tidak ada realisasi dalam 2 tahun harusnya izin dicabut,’’ sebutnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

Minta Dikelola Sendiri PENGELOLAAN lahan parkir di RSUD R. Soedjono Selong disorot oleh manajemen rumah sakit sendiri. Pasalnya, keberadaan lahan parkir saat ini dikelola oleh pihak ketiga dengan kondisi yang belum maksimal. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat kewenangan lahan parkir itu ke pihak rumah sakit sendiri selaku pemilik lahan. Demikian disampaikan Direktur RSUD R. Soedjong Selong, M. Hasbi Santoso, dikonfirmasi, Rabu (19/12). Ia menjelaskan, pada saat parkir dikelola oleh pihak rumah sakit mulai dari tahun 20072013, ia mendirikan plang tarif (Suara NTB/yon) M. Hasbi Santoso retribusi parkir untuk kemudian pada tahun 2013-2014 parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Waktu dikelola oleh pihak rumah sakit saat itu, rumah sakit plat merah ini mampu mendatangkan pendapatan dari retribusi parkir yang cukup fantastis. Maka dari itu, sudah sepatutnya pengelolaan lahan parkir dikembalikan ke pihak RSUD R. Soedjono Selong melalui BLUD-nya. “Kita berharap kepada pemerintah daerah supaya pengelolaan lahan parkir di RSUD R. Soedjono Selong dikembalikan pengelolaannya ke pihak rumah sakit,” harapnya. Apabila itu dilakukan, Hasbi berjanji minimal bisa memberikan pendapatan yang sama dari pihak ketiga saat ini. “Dengan kami BLUD, kami memiliki celah untuk mengelola unit-unit bisnis strategis seperti parkir. Kalau memang kami diberikan, kami siap memberikan pendapatan sesuai target,” ujarnya. Hasbi juga menyorot pengelolaan parkir saat ini yang tidak adanya karcis parkir bagi pengunjung yang disediakan oleh pihak ketiga. Namun apabila pihak rumah sakit diberikan melalui BLUD-nya, maka mulai dari kebersihan, karcis dan lain sebagainya akan ditertibkan. (yon)

Lotim Harapkan Moratorium Pembentukan DOB Dicabut Selong (Suara NTB)Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah komando Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin kembali mempersiapkan rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Komite pemekaran yang merupakan wajah-wajah lama, seperti H. Ismail Husni sebagai Ketua Komite kembali dikukuhkan bupati. Rabu (19/12) kemarin, Komite Pemekaran menggelar rapat koordinasi perdana untuk persiapan mewujudkan terbentuknya Derah Otonomi Baru (DOB) KLS. Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly menyampaikan pembentukan KLS ini merupakan harapan besar dari masyarakat. Pemerintah daerah menganggarkan Rp 1 miliar untuk membiayai kerja Komite Pemekaran. Selain itu, ujarnya, anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan NTB memberikan dukungan untuk segera terbentuk. Bahkan dalam sejarah perjuangan komite, KLS sudah hampir terbentuk. Kegagalan pembentukan KLS, karena kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penghentian sementara atau moratorium pembentukan DOB. Kebutuhan pemekaran katanya menjadi sebuah keharusan. Setiap pihak yang peduli pentingnya pelayanan yang lebih dekat dan cepat kepada masyarakat, peduli pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka pemekaran wilayah menjadi penting. Ketua Komite Pemekaran Lotim, H. Ismail Husni, mengaku sudah lama mendambakan KLS. KLS tertunda karena Jakarta berkehendak lain. Menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enam tahun lalu, KLS sudah masuk dalam daftar nama-nama DOB yang prioritas pemekaran. Perjalanan pembahasan DOB terjadi kericuhan. Dari Papua mengamuk, sehingga semua gagal dimekarkan, kmudian muncul muncul moratorium. Disebut KLS masuk nomor 35 besar dari 65 DOB yang diusulkan pemekaran. Tapi alasan anggaran semua tidak jadi. “Intinya kita harus membuat buku baru tentang KLS,” ucapnya. Sementara H. Mesir Suryadi selaku salah satu penasehat dalam Komite Pemekaran mengemukakan diperlukan kajian lagi. Data-data pendukung harus diperbaharui, antara lain terkait jumlah penduduk yang pasti sudah banyak berubah. Jumlah desa dan kecamatan di Lotim pun kini sudah bertambah. Guna mempercepat proses ini, disarankan Mesir bisa masuk lewat legislatif. Jalan lewat legislatif kata mantan anggota DPR RI ini karena jalurnya bisa lebih cepat dibandingkan lewat eksekutif. “Setelah April, kita dorong moratorium dicabut, karena pemekaran ini juga harus dengan membentuk Undang-undang bisa dimulai dari legislatif, lewat jalur ini lebih cepat lobinya,” ungkapnya. Mesir Suryadi juga menyarankan, wilayah Lotim bagian Selatan yang akan menjadi KLS ini memiliki potensi yang sangat besar. Selain pariwisata dengan bentangan pantainya yang indah-indah, wilayah Selatan ini juga kaya dengan potensi kekayaan alam pantainya. Salah satunya lobter. Lobster ini hanya ada di wilayah KLS. (rus)

(Suara NTB/rus)

KOMITE PEMEKARAN - Komite pemekaran KLS siap kembali beraksi untuk mewujudkan terbentuknya DOB di Kabupaten Lotim.

SUARA PULAU LOMBOK

Seleksi CPNS Segera Diumumkan Selong (Suara NTB) Pascapelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang (SKB) yang merupakan tes kedua setelah pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) dilaksanakan. Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terus melakukan sinkonisasi data terhadap hasil kedua tes tersebut. Salah satunya berupa rekonsiliasi data hasil integrasi SKD dan SKB. Menurut Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, untuk pengumuman hasil SKB sampai saat ini belum ada informasi, terutama yang berkaitan dengan proses pengumuman kelulusan bagi peserta yang ikut tes SKB. Na-

mun dalam waktu dekat akan diumumkan, karena mulai dari hari Rabu dilakukan rekonsoliasi data hasil integrasi SKD dan SKB di BKN. “Hasil SKB belum ada kepastian pengumumannya. Namun saat ini saya bersama Pak Kaban sedang menghadi-

dijembatani oleh HKTI. “Ketika ada persoalan di daerah HKTI bisa menyelesaikannya,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (19/12). NTB umumnya dan Lombok Timur khususnya punya potensi untuk mengembangkan bawang putih ini dan petani bawang putih Sembalun pernah mengalami kejayaan pada tahun 80-an. Mantan Presiden Soeharto pernah melakukan panen raya bawang putih di Sembalun. Kejayaan bawang putih inilah yang akan dikembalikan lagi. HKTI NTB bakal bersinergi den-

ri undangan rekonsiliasi data hasil integrasi SKD dan SKB di BKN,” ujar Yulian melalui pesan singkat, Rabu (19/12). Untuk itu, ia berharap kepada peserta yang mengikuti tes SKB untuk bersabar sembari menyiapkan segala sesuatunya, terutama di dalam proses pem-

berkasan bagi yang lulus nantinya namun tetap menunggu petunjuk dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Diketahui sebelumnya, dari 6.857 pelamar CPNS di Kabupaten Lotim tahun ini, yang berhak mengikuti tes SKD waktu itu sebanyak 5.976 orang. Kemudian yang hadir mengikuti tes sebanyak 5. 875 orang. Dari jumlah peserta 5.875 orang mengikuti tes, yang memenuhi passing grade sebanyak 109 orang yang 13 orang di antaranya berasal dari kate-

gori II (K2). “Bagi yang sudah lulus passing grade. Maka dapat mengikuti SKB. Kecuali dari K2 tidak harus mengikuti tes SKB,” jelasnya. Selanjutnya pelamar CPNS kategori II yang lulus passing grade peluang untuk ditetapkan sebagai PNS cukup besar. Akan tetapi, ia tetap harus bisa membuktikan dengan ditunjukkannya SK-SK sebelumnya apakah berkesinambungan atau terputus. Maka dari itu, untuk yang K2 ini sedang dilakukan proses verifikasi. (yon)

Tenaga Spesialis ”Masih Mahasiswa”

Lagi, RSUD Tanjung Berhadapan dengan Polda NTB Tanjung (Suara NTB) Manajemen RSUD Tanjung lagi-lagi berurusan dengan aparat Polda NTB. Setelah dua kasus sebelumnya, yakni laporan jasa pelayanan (jaspel) dan polemik dokter spesialis yang masih “mendekam” di Bagian Kepegawaian, kini isu baru mencuat. Yakni pemanfaatan tenaga jasa dokter spesialis bedah (operasi kandungan) yang memanfaatkan jasa tenaga yang masih berstatus mahasiswa. Kejanggalan itu pun menjadi “temuan” LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Lombok Utara. Direktur Eksekutif LUCW, Tarpiin, kepada Suara NTB, Rabu (19/12) mengakui, pihaknya sudah melaporkan kasus penggunaan jasa tenaga ahli bedah atas inisial dr. MFH pada saat operasi kandungan pasien di RSUD Tanjung. Padahal yang bersangkutan masih dalam tugas belajar. “Hasil investigasi kami menemukan salah satu oknum dokter bedah di RSUD Tanjung berstatus masih residen. Kami menyebutnya sebagai dugaan malpraktik, karena menggunakan gelar akademik palsu (Sp.B - Spesialis Bedah) tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter speslais bedah. Atas alasan itu, oknum dan manajemen RSUD kami laporkan ke Polda NTB,” aku Tarpiin. Menurutnya, tindakan manajemen dan oknum “dokter spesialis bedah” merugikan masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan. Di mana tindakan operasi bedah yang dilakukan tanpa syarat legal formal serta tanpa didampingi oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPIP) dalam melakukan tindakan operasi bedah. “Operasi bedah yang dilaukan pegawai yang masih berstatus pendidikan (residen) adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan-

(Suara NTB/ari)

RENOVASI: Kondisi RSUD Tanjung yang sedang dalam tahap renovasi. Sementara sejumlah poli RSUD masih ditempatkan gan yang dapat berakibat fatal, membahayakan dan merugikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kami minta Polda NTB mengusut tuntas persoalan ini,” tegasnya. Sementara, dari data (dokumen) yang dihimpun Suara NTB, memperlihatkan “dr.” MFH., benar masih berstatus sebagai mahasiswa. Ia dipastikan masih duduk di semester 5 di Fakultas Kedokteran salah satu universitas di Semarang, Jawa Tengah. Dalam dokumen yang ditandatangani Rektor Universitas Tersebut, sangat jelas dan terang bahwa “dr” MFH., dinyatakan lolos seleksi sebagai mahasiswa baru pada tahun akademik 2014/2015. Ia dinyatakan lolos seleksi se-

Anggaran Berkutat pada Satu Perkara

Kejari Pastikan Laporan Masyarakat Tetap Ditindaklanjuti Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) memastikan setiap laporan masyarakat yang masuk tetap ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Meski anggaran yang dimilikinya berkutat untuk satu perkara. Anggaran di tahun 2018, misalnya untuk penanganan kasus korupsi hanya untuk satu perkara. Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, SH, belum lama ini, menjelaskan, apabila muncul lebih dari satu perkara, maka itu menjadi kendala dalam penuntasannya, karena membutuhkan biaya mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga proses sidang. Namun, katanya, Kejari bisa meminta bantuan anggaran kepada Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung agar penanganan setiap perkara yang masuk dapat tuntas sebagaimana proses hukum yang berjalan. “Hanya saja untuk mendapatkan anggaran itu membutuhkan waktu juga,” kata Hananto. Kendati demikian, sejumlah

kendala itu bukan berarti melemahkan kinerja dari Kejaksaan maupun tidak merespon setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Justru apapun jenis laporan yang masuk disambut baik oleh lembaga Adhiyaksa tersebut. Meskipun di Kejari Lotim juga mengalami kekurangan personel. Menurutnya, lamanya proses penyidikan terhadap sejumlah kasus yang ditangani disebabkan oleh beberapa faktor tergantung dari jenis dan tingkatan kasus itu sendiri. Misalnya, jika kasus itu membutuhkan pengujian, maka harus didatangkan tim ahli dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesional lainnya. Termasuk proses audit dari BPK ataupun BPKP. Di mana dalam beberapa proses itu membutuhkan waktu dan biaya. “Selain sisi personel sangat kurang. Penanganan perkara yang masuk juga dari segi anggaran dengan proses sidang banyak dilakukan di Mataram,” jelasnya. (yon)

HKTI Harus Mampu Sejahterakan Petani Selong (Suara NTB)Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperjuangkan kesejahteraan petani. Caranya, HKTI mesti bisa menjadi jembatan dan pemberi solusi ketika ada persoalan di sektor pertanian untuk disampaikan pada kementerian terkait. Tak hanya itu, persoalan pembibitan, pupuk, peralatan, teknologi pertanian modern, permodalan sampai pemasaran yang jadi persoalan petani harus

Halaman 4

gan pemerintah untuk memberikan motivasi penyuluhan. HKTI juga akan membantu menjadi jembatan solusi permasalahan yang dihadapi petani bawang putih. Tak hanya itu, HKTI juga mempunyai tujuan mempertemukan petani dengan pasarnya. Tidak menutup kemungkinan, produk tani NTB bisa dipasarkan di domestik dan luar negeri. Sementara Koordinator Media dan Humas Panitia Pelantikan Pengurus HKTI, Lalu Saparudin Aldy menjelaskan, pelantikan HKTI NTB digelar di Lotim dengan

harapan agar sektor pertanian pulih kembali seperti sedia kala sebelum gempa bumi melanda beberapa waktu lalu. Lotim juga ingin diperkenalkan lebih jauh sebagai daerah produsen bawang putih nasional. Khususnya Sembalun sebagai pusat pembenihan bawang putih varietas Sangga Sembalun. “Dengan dilantiknya kepengurusan HKTI NTB yang baru, dapat menjadi jembatan dalam menangani persoalan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani,” terangnya. (rus)

bagai mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis l (PPDS) semester genap di Fakultas Kedokteran pada universitas yang namanya dikenal di Indonesia itu. “Iya betul, beliau saat ini masih status mahasiswa program pendidikan dokter spesialis. Beliau diterima sebagai calon mahasiswa program pendidikan spesialis bedah (PPDS bedah) dan mulai menjalani pendidikan Januari 2015. Berarti beliau saat ini masih semester 5,” tegas narasumber yang tidak ingin namanya dikorankan. Kendati demikian, narasumber tadi mengklaim bahwa yang bersangkutan masih dibolehkan melakukan operasi. Dengan catatan ada pen-

dampingan dari dokter spesialis atau DPJP (dokter penanggung jawab pasien). Terakit hal itu, Kabag TU RSUD KLU, Zulfahrudin, dikonfirmasi di ruang kerjanya mengakui dokter bedah dimaksud berstatus dokter residen yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Yang bersangkutan tidak direkrut berdasarkan lamaran terbuka RSUD seperti saat perekrutan dokter spesialis lain. Penempatan di RSUD KLU tidak lepas dari usil manajemen RSUD yang meminta dukungan dokter ahli bedah. Mengingat pada saat itu, KLU belum memiliki dokter spesialis bedah tetap. Masuknya “dr” MFH., setidaknya menambah tenaga spesialis set-

elah sebelumnya hanya dilayani oleh dr. Kurniawan Eko Wibowo, Sp.B. (sebagaimana keberadaan dr. Kurniawan menjadi polemik karena penempatan di BKD, red). “Penunjukan dokter tersebut oleh Kemenkes kita yakini sudah melalui tahapantahapan. Sampai ditunjuk berarti dia sudah punya kemampuan yang jelas,” kata Zulfahrudin. Dalam praktiknya, “dr” MFH., dalam rekam mediknya diketahui membubuhkan nama dengan gelar dokter spesialis di belakangnya. Mengingat bahwa yang bersangkutan belum dikukuhkan, kesannya pun memunculkan kejanggalan. Menjawab itu, Zulfahrudin mengakui, bahwa dalam komunikasi dengan MFH, yang bersangkutan sangat menghindari adanya penulisan gelar. Kekeliruan penulisan gelar pada rekam medik, murni terjadi karena “human error’”. “Pak dokter sempat meminta, titel tidak ditulis dulu. Sampai di surat menyurat pun beliau yang hapus. Nah adanya gelar di rekam medik itu, terjadi karena kesalahan di staf pelayanan. Mereka tidak tahu soal itu,” paparnya. Zulfahrudin pun tidak menyangkal bahwa pada Selasa (18/12) lalu, 3 orang tim dari Polda NTB telah turun ke RSUD membawa surat perintah penyidikan. Karena Direktur RSUD tidak masuk, maka ia diperintahkan untuk menerima tim penyidik Polda NTB. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik kepada dirinya. Terutama kaitan dengan keberadaan “dokter” MFH yang baik secara teknis dan administratif. “Keberadaan beliau sangat membantu kita, apalagi beliau kan bertugas hanya 6 bulan dan berakhir 31 Desember ini,” tandasnya. (ari)

Khidmat, Peringatan Hari Bela Negara di Lotim Selong (Suara NTB) Peringatan Hari Bela Negara diperingati khidmat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Upacara Bela Negara ke 70 tahun 2018 di halaman Kantor Bupati dipimpin Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin. Sambutan tertulis Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang dibacakan Wakil Bupati H. M. Rumaksi, Sjamsuddin menyebut sejarah telah mencatat perjuangan para pendiri bangsa yang sangat besar. Upaya politik dan diplomasi MR. Syafrudin Prawiranegara terbukti berhasil mengatasi kekuatan militer penjajah, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri tegak. Penetapan peristiwa bersejarah ini sebagai Hari Bela Negara merupakan penegasan bahwa bela negara sejak dulu telah memiliki konteks yang sangat Iuas. Bela Negara terutama adalah wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat. Dunia usaha,

dunia pendidikan, media, hingga tokoh pemuda, tokoh agama, semua bisa dan wajib ikut serta sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Untuk mewadahi hal tersebut, September lalu telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 20182019. Anak-anak bangsa harus sekuat tenaga mempertahankan makna pembangunan berkelanjutan baik dalam konteks sosial maupun alamiah. Dalam konteks sosial, kemampuan generasi milenial mengantisipasi kecepatan perubahan dunia tidak boleh terlepas dari pondasi budaya, kearifan lokal, dan nilai-niIai luhur bangsa. Dalam konteks alamiah, penghargaan bangsa kita terhadap kelestarian lingkungan adalah wujud bela negara yang sangat penting. Menurutnya, tugas bela negara tentulah bukan tugas yang ringan seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi. Namun pemerintah yakin melalui sinergi antarsegenap elemen bangsa Indonesia diyakini akan mampu membawa Indonesia

menjadi negara yang berdaulat, mandiri, adil, dan makmur, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Upacara yang dirangkaikan dengan penyerahan hadiah Lomba Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian Tim Juri, Kecamatan yang menjadi juara yaitu Juara I Kecamatan Labuhan haji dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 15.000.000,, juara II Kecamatan Sambelia dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 10.000.000,- dan juara III diraih Kecamatan Wanasaba dengan hadiah uang Pembinaan sebesar Rp 7.500.000,-. Sementara itu untuk Lomba Penilaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) lingkup Pemkab Lotim sesuai dengan Berita Acara Penilaian Nomor : 061/145/ ORG/2018, diraih oleh Kecamatan Jerowaru sebagai juara I, Kecamatan Pringgasela sebagai juara II dan juara III diraih Kecamatan Wanasaba. (rus)

(Suara NTB/ist)

KHIDMAT –Suasana upacara hari bela negara berlangsung khidmat di Lotim, Rabu (19/12).

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lobar Masuk Zona Kuning KPK Segera Cairkan Bonus KONI Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendesak pemerintah kabupaten segera mencairkan bonus bagi atlet peraih medali di Porprov NTB yang baru lalu. Terutama bagi atlet peraih medali emas sebesar Rp25 juta per orang sesuai yang dijanjikan sebelumnya. “Pemerintah daerah sudah berjanji. Jadi harus segera direalisasikan. Jangan sampai pemerintah daerah hanya bisa berjanji. Tapi tidak bisa merealisasikannya,” ujar Wakil Ketua KONI Loteng, M. Sam(Suara NTB/dok) sul Qomar, kepada Suara M. Samsul Qomar NTB, Rabu (19/12). Menurutnya, para atlet sudah berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi tertinggi di ajang event olahraga tertinggi di NTB. Jangan sampai kemudian semangat tersebut menjadi kendur, karena pemerintah daerah tidak bisa menempati janji untuk memberikan bonus. “Atas prestasi itu, nama baik daerah terangkat. Jadi sudah sepatutnya daerah memberikan penghargaan berupa bonus,” sebutnya. Bonus ini, ujarnya, diharapkan bisa semakin memacu semangat para atlet untuk berprestasi lebih di masa-masa yang akan datang. Sekaligus juga bisa menjadi pemacu semangat bagi atlet yang belum bisa memberikan prestasi, sehingga gairah olahraga prestasi di Loteng bisa terus meningkat. “Tapi kalau bonus tersebut tidak diberikan, selain bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah di mata para atlet. Juga bisa mematahkan semangat para atlet untuk mau terus berprestasi. Dan, itu jelas tidak baik bagi perkembangan olahraga di daerah ini,” ujarnya. Ditanya soal bonis dari KONI Loteng sendiri, Qomar mengaku untuk saat ini belum ada, karena anggaran KONI Loteng sangat minim. Tapi pihaknya berupaya menyiapkan bonus tahun depan. Begitu ada dukungan dana hibah dari pemerintah daerah. “Tahun depan kita ada hibah sekitar Rp1,9 miliar. Mudahmudahan itu bisa terealisasi. Sehingga bisa kita sisihkan untuk memberikan penghargaan bagi para atlet Loteng yang telah berhasil menyabet medali di ajang Porprov NTB tahun ini,” pungkas politisi asal Partai Demokrat ini. (kir)

Banyak Arahan Korsupgah Belum Ditindaklanjuti

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) terus berupaya menyelesaikan tindak lanjut arahan hasil koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) anti korupsi dari KPK. Lembaga antirasuah tersebut memberikan batas waktu pada Pemda Lobar harus menuntaskan arahan korsupgah paling lambat bulan Januari tahun 2019. ‘’Sementara selama ini hasil penilaian KPK terhadap tindak lanjut yang dilakukan pemda masih pada posisi zona kuning dengan nilai 80-90 poin. Pemda mengejar nilai 100 agar bisa masuk zona hijau,’’ ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) H. Dulahir, Rabu (19/12). Dijelaskan, pihaknya tengah berupaya menyelesaikan saran dan arahan korsupgah

KPK, sebab deadline waktu yang diberikan sampai bulan Januari. Diakuinya, masih banyak yang belum ditindaklanjuti, sehingga diberikan penilaian 80-90 (masuk zona kuning). Beberapa saran yang belum ditindkalanjuti, jelas dia, seperti pemasangan CCTV di kantor dinas, kemudian tandatangan elektronik dan beberapa hal. Penilaian yang diperoleh Lobar terhadap tindak lanjut korsupgah ini

belum bisa hijau, karena beberapa arahan tersebut belum ditindaklanjuti. Untuk mencapai zona hijau pihaknya harus mendapatkan nilai 100. “Kita harus penuhi beberapa arahan dan saran KPK itu,” jelasnya. Untuk menindaklanjuti arahan KPK, pihaknya sudah memasukkan anggaran tahun 2019 untuk pengadaan CCTV dan tanda tangan elektronik, pelayanan online di semua perizinan belum sempurna.

Apakah ada konsekuensi jika arahan KPK ini belum ditindaklanjuti bulan Januari, Dulahir menegaskan, tidak ada konsekuensi, hanya saja kemungkinan pihak KPK akan kecewa, karena pemda khususnya DPMPTSP lambat menindaklanjutinya. Menurutnya arahan KPK ini sangat bagus agar pelayanan perizinan lebih bagus ke depan. Ia menambahkan dari sisi nilai tindaklanjut arahan, sudah cukup tinggi, namun yang perlu dikejar zona hijau dengan nilai 100. Sebab pihak KPKterus menuntut pemda agar mencapai nilai 100. “Kalau sudah mencapai 100 atau zona hijau baru KPK berhenti menuntut kita untuk menindaklanjuti saran dari KPK tersebut,” jelas Dulahir. (her)

H. Dulahir (Suara NTB/dok)

57.257 Warga Lobar Belum Rekaman E-KTP Giri Menang (Suara NTB) Perkembangan perekaman E-KTP di Lombok Barat (Lobar) hingga bulan November 2018 mencapai 92 persen lebih atau 463.988 jiwa dari total wajib KTP 521.245 jiwa. Sisanya sekitar 8 persen atau 57.257 jiwa belum melakukan perekaman. Saat ini pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkendala tinta printer yang limit. Untuk memperoleh tinta printer E KTP ini pihak Dukcapil mengusulkan ke pusat. Kepala Dukcapil Lobar H (Suara NTB/her) Muridun yang dikonfirmasi H. Muridun di kantornya mengatakan, sejauh ini berdasarkan data rekapitulasi laporan pelaksanaan administrasi kependudukan sampai tanggal 28 November, jumlah warga yang sudah perekaman sebanyak 463.988 jiwa dari total wajib KTP 521.245 jiwa. “Terdapat 57.257 jiwa yang belum perekaman E KTP, sedangkan yang sudah cetak E KTP 493.950 jiwa,” jelas Muridun, Rabu (19/12). Terdapat duplikat record atau penggantian E KTP mencapai 6.588 jiwa. Untuk duplikat record ini, jelasnya, cukup berat dipenuhi, sebab harus mengutamakan yang daftar tunggu pencetakan E KTP atau print ready record sebanyak 16.561 jiwa. Jika ditotal masing-masing desa dan kelurahan di Lobar terdapat 500-600 jiwa belum melakukan perekaman. Belum lagi ditambah pendatang baru yang usianya tahun lalu 16 tahun dan sekarang berusia 17 tahun, sehingga wajib KTP. Muridun menjelaskan, upaya untuk mempercepat perekaman E-KTP tersebut pihaknya sudah melakukan berbagai upaya di antaranya jemput bola melakukan perekaman ke desa-desa. Jika warga alasan sibuk kerja pada siang hari, pihaknya menyiapkan pelayanan malam hari pada Sabtu dan Minggu. Upaya ini dilakukan agar masyarakat yang belum punya KTP datang ke tempat-tempat pelayanan. Selain keliling desa, pihaknya juga menyiapkan pelayanan di kecamatan. Selain itu pihaknya membuka pelayanan saat acara dan kegiatan daerah, seperti pada saat perang Topat Lingsar, Gawe Beleq di Bencingah Gerung. (her)

April 2019, Program Rastra Dihapus Praya (Suara NTB) Program bantuan beras sejahtera (rastra) mulai bulan April 2019 mendatang bakal dihapus secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di NTB. Rastra akan diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Termasuk Lombok Tengah (Loteng) mulai April 2019 mendatang sudah tidak lagi mendapatkan jatah rastra. Tapi diganti dengan BPNT, “ jelas Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, saat ditemui Suara NTB di Mataram, Rabu (19/12). Nantinya, kata dia, penerima BPNT akan mendapat kartu khusus dari pemerintah pusat. Dengan kartu tersebut masyarakat penerima kartu bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok di outlet-outlet yang sudah disiapkan, bukan hanya beras saja. Tapi semua jenis kebutuhan pokok, apakah itu gula, minyak goreng dan kebutuhan yang lain. “Di sinilah bedanya program rastra dengan BPNT. Kalau rastra masyarakat hanya bisa dapat beras. Sementara kalau BPNT masyarakat bisa dapat kebutuhan pokok sesuai yang diinginkan,” jelasnya. Karena bisa saja ada masyarakat yang tidak terlalu butuh beras saat itu dan sudah punya stok beras sendiri, sehingga dengan BPNT masyarakat tinggal membeli kebutuhan pokok yang tidak dimiliki saja. Kalaupun kemudian masyarakat butuh beras juga masih bisa dibeli menggunakan BPNT tersebut. Selain itu, lanjut Ahsanul, program BPNT juga diharapkan bisa mencegah ada potensi penyimpangan jatah bagi penerima program. Di mana saat masih dalam format rastra, di beberapa daerah jatah beras dibagi rata. Bahkan ada juga yang diduga dipotong, sehingga masyarakat penerima program tidak memperoleh jatah sesuai peruntukannya. “Dengan adanya BPNT maka potensi terjadi aksi bagi rata ataupun pemotongan jatah bisa diminimalisir. Karena pencairan hanya bisa dilakukan oleh penerima yang memegang kartu BPNT saja,” ujarnya. Di NTB sampai saat ini baru tiga kabupaten/kota yang merapkan BPNT. Selain Kota Mataram yang sudah menerapkan program tersebut sejak dua tahun yang lalu. Kemudian menyusul Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima pada bulan November kemarin. “Mulai tahun depan semua kabupaten/kota di NTB akan menerapkan BPNT ini,” ujarnya. Nantinya penerima program BPNT akan menerima transfer dana sebesar Rp110 ribu per bulan dan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Berapa banyak kebutuhan pokok yang diterima itu tergantung dari jenis kebutuhan pokok yang dibeli.’’Yang jelas, dengan program BPNT ini bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran,’’ ujarnya. (kir)

(Suara NTB/her)

MUSNAHKAN - Kadis Dukcapil Lobar H. Muridun bersama Inspektorat, Satpol PP dan jajaran kepolisian memusnahkan 10 ribu lebih keping KTP yang tidak dipakai, Rabu (19/12).

10 Ribu Lebih Keping KTP Bekas Dimusnahkan Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) memusnahkan 10.562 keping KTP jenis lama dan E-KTP invalid, baik KTP yang sudah rusak dan bekas. Pemusnahan KTP invalid ini sesuai dengan instruksi Kemendagri yang ditindaklanjuti oleh Dirjen Dukcapil dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke seluruh daerah. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan KTP, sebab KTP ini sendiri sangat rawan disalahgunakan. Pemusnahan KTP yang dilakukan di halaman kantor Dukcapil, Rabu (19/12) disaksikan Inspektorat, aparat kepolisian dan Satpol PP. Setelah pemusnahan, para pihak

terkait menandatangani berita acara pemusnahan KTP invalid. Ditemui di sela-sela pemusanahan tersebut, kepala Dinas Dukcapil Lobar H Muridun mengatakan, pemusnahan KTP yang dilakukan pihaknya sebagai tindak lanjut dari SE Dirjen Dukcapil. “Sesuai dengan SE Dirjen Dukcapil semua KPT invalid baik yang rusak, bekas harus dimusnahkan. Hari ini kita memusnahkan 10.562 keping KTP invalid (baik KTP bekas dan rusak),” jelas Muridun didampingi Sekretaris Dinas Fathurrahman. Menurutnya, KTP yang dimusnahkan ini sendiri hasil pengumpulkan sejak beberapa tahun terakhir. Kategori KTP yang dimusnahkan antara lain, KTP bekas, rusak, peng-

ganti yang rusak, pengganti perubahan alamat warga, perubahan status yang dulunya belum kawin berubah menjadi kawin. Misalnya ada warga Surabaya pindah ke Lobar dengan surat pindah, KTP dengan alamat Surabaya itu pun ditarik dan diganti dengan KTP beralamat di Lobar. Berdasarkan data, dari 10.562 keping masing-masing jumlah KTP yang bisa diidentifikasi by name by address sebanyak 7.863 keping, sedangkan yang belum bisa diidentifikasi sebanyak 2.699 keping ditambah KTP pendatang sebanyak 356 keping. Setelah pembakaran semua KTP, jelasnya, dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Inspektorat, Pol

Anggaran Pembangunan Dam Mujur Sudah Siap Praya (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., menegaskan kalau anggaran pembangunan fisik Dam Mujur Praya Timur Lombok Tengah (Loteng) sudah tidak ada masalah, karena memang anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Namun, sekarang ini, ujarnya, tinggal menunggu proses penyelesaian lahan dan Dam Mujur sudah bisa dibangun. “Kalau anggaran pembangunan tidak ada masalah. Karena itu memang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Yang jadi soal penyelesaian lahanya yang belum jelas, “ ujar Rosyadi Sayuti, saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (19/12). Dikatakannya, pembangunan Dam Mujur sudah masuk dalam rencana pemerintah pusat dan menjadi salah satu bendungan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk dibangun di NTB. Dam ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah mendukung percepatan peningkatan produksi pertanian di daerah

ini, khususnya lagi Loteng sebagai salah satu lumbung pangan NTB dan nasional. Mengingat program tersebut sangat penting, maka pihaknya berharap dukungan dari semua pihak di daerah ini untuk sama-sama mendukung rencana pembangunan Dam Mujur dan tidak ada lagi ada pro kontra di tengah masyarakat. “Saya mendengar masih ada pro kontra di daerah soal Dam Mujur ini. Kalau begini bagaimana Dam Mujur bisa terbangun,” tandasnya. Disingung soal rencana pembebasan lahan, Rosiady mengaku sampai sejauh ini pihaknya belum memiliki gambaran berapa kebutuhan anggaran. Persoalan itu nanti akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat maupun dengan Pemkab Loteng selaku wilayah ketempatan proyek. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pertanian Loteng, Taufikurrahman PN., mengatakan keberadaan Dam Mujur itu nantinya bakal memberikan dampak yang luas, khususnya dalam hal peningkatan produksi pertanian di daerah ini. Kare-

na dengan ada Dam Mujur hampir semua lahan pertanian di wilayah Loteng bagian selatan akan bisa terairi. Petani di daerah juga tidak lagi hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air baku untuk pertanian. Petani juga bakal beralih status dari petani tadah hujan ke petani irigasi teknis. Dan, itu bisa memicu produksi pertanian khususnya padi tiga kali lipat dari yang sekarang ini. Pasalnya, petani tidak hanya sekali saja menanam padi. Tapi bisa sampai tiga kali. “Dengan adanya Dam Mujur ini bisa meningkatkan luas tanam hingga 3.000 hektar per tahun di wilayah Loteng bagian selatan. Dan, otomatis bisa mendongkrat produksi gabah secara komulatif di daerah ini,”timpalnya. Ia menjelaskan saat ini produksi total gabah di Loteng mencapai rata-rata 475 ribu ton. Dan, diharapkan bisa meningkat sampai 500 ribu ton tahun depan. Tapi kalau Dam Mujur terbangun maka target 500 ribu ton yang dicanangkan pemerintah pusat akan semakin mudah, bahkan bisa jauh melampaui. (kir)

PP dan kepolisian sebagai bukti dibawa ke pusat. Berita acara ini dilampirkan dengan data jumlah KTP yang dimusnahkan lalu diserahkan ke Kemendagri. Pemusnahan ini, kata dia, tidak hanya kali ini saja namun akan dilakukan setiap hari bagi KTP yang berhenti dipakai. “Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada KTP bekas yang kececeran dan disalahgunakan, kita ingin identitas KTP ini dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya. Langkah pemusnahan ini, tambah Muridun, sebagai upaya pencegahan dini dan preventif kerawanan penyalahgunaan yang bisa dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebab KTP yang sudah invalid tersebut sudah ada penggantinya

yang baru. Kaitan dengan apalah ada kerawanan penyalahgunaan untuk keperluan politik? Pihaknya tak mengerti soal politik, yang jelas pihaknya menindaklanjuti sesuai dengan arahan Kemendagri. Sementara itu Plt Sekretaris Inspektur pada Inspektorat Lobar, Agung Wahyu Martono mengatakan, pemusnahan KTP rusak dan bekas ini perlu dilakukan agar KTP bekas ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang bisa merugikan orang lain dan keuangan daerah. Ia berharap semua KTP yang dimusnahkan bisa diidentifikasi, “ini ada selisih yang belum bisa ditemukan by name address, kami berharap ini bisa diidentifikasi,”tukasnya. (her)

Sengketa Pilkades Serentak Mulai Disidang Giri Menang (Suara NTB) Tim penyelesaian sengketa pilkades serentak Pemkab Lombok Barat (Lobar) mulai melakukan sidang terhadap aduan sengketa yang diajukan 8 desa yang ikut pilkades serentak. Agenda pertama sidang sengketa pilkades yang dimulai, Kamis (19/12) dimulai dengan pemanggilan pihak pengadu atau pemohon. Setelah itu, agenda selanjutnya meminta klarifikasi dari pihak panitia pilkades di desa masing-masing. ‘’Hasil putusan sengketa oleh tim pemda ini nantinya bersifat final dan mengikat, sehingga tak ada celah diadukan ke tingkat lebih tinggi,’’ ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, Kesuma Supaka, Rabu (19/12). Diakuinya, terdapat tambahan desa yang mengajukan sengketa ke tim penyelesaian sengketa Pemda Lobar. Sebelumnya ada tiga desa, menjadi delapan desa. Delapan desa tersebut di antaranya, Kuripn Induk, Kuripan Timur, Sedau, Batu Mekar, Langko,Presak, Dopang dan Lembah Sari. “Besok (hari

ini) mulai disidangkan oleh tim penyelesaian sengketa pilkades, agenda pertama pemanggilan pemohon,” jelas Supaka. Ditegaskannya, tim penyelesaian sengketa yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan Bagian Hukum Setda Lobar dengan meminta klarifikasi dari pihak pemohon atau pengadu. Para pemohon dari 8 desa akan dipanggil untuk memberikan keterangan kepada tim. Sidang digelar di ruang Umarmadi kantor bupati. Setelah meminta keterangan dari pihak pemohon, barulah meminta klarifikasi dari pihak termohon dan barulah panitia desa. Terkait berapa kali sidang baru diputuskan, menurutnya tergantung dari tim penyelesaian sengketa nantinya memutuskan. Pihaknya hanya memfasilitasi. Dari berbagai pengaduan yang diadukan di delapan desa tersebut beragam. Mulai dari permohonan pencbolosan ulang, penghitungan ulang, persoalan dugaan politik uang. Selain itu ada persoalan DPT yang diadukan oleh pemohon ke tim. “Tinggal ini akan diklarifikasi sejauh mana kevalidan data dan fakta di lapangan,” jelas Supaka. (her)

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Masyarakat Mulai Kesulitan Isi Ulang Tabung Gas Taliwang (Suara NTB) Masyarakat di daerah konversi minyak tanah (mitan) ke gas mulai kesulitan melakukan pengisian ulang gas mereka yang habis. Sampai kini, Pemerintah belum menyediakan SPBE sebagai lokasi isi ulang gas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kalaupun masyarakat membeli di luar, harganya sangat tinggi. (Suara NTB/bug)

Dermaga Labuhan Lalar

Dua Item Fasilitas Dermaga Labuhan Lalar Butuh Ratusan Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya perlu mencari sumber pendanaan lain jika ingin menata dan mengembangkan pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar ke depannya. Betapa tidak, dermaga yang diproyeksi menjadi pelabuhan multi fungsi itu membutuhkan dana ratusan miliar untuk melengkapi fasilitasnya. Kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk menata dan mengembangkan pemanfaatan dermaga milik Pemda KSB itu setidaknya terlihat dari dokumen Detail Engineering Design (DED) dua fasilitas yang sudah tersusun. Di mana untuk membangun kolam labuh dan breakwater (pemecah gelombang) diperlukan anggaran sekitar Rp200 miliar lebih. “Iya untuk DED kolam labuhnya dan breakwater sedang kita finalisasi dan kami lihat untuk dua item itu saja anggarannya butuh ratusan miliar kalau mau dibangun,” ungkap kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (19/12). Ia menjelaskan, DED dua fasilitas pendukung dermaga Labuhan Lalar itu sengaja disusun tahun ini. Sebab kedua item tersebut memang dibutuhkan sebagai langkah awal pengembangan fasilitas lain dermaga yang akan dibangun ke depannya. “Tapi setelah lihat itu, ternyata butuh anggaran yang sangat besar ternyata,” sebutnya. Meski DED dua item fasilitas dermaga tersebut telah tersusun, Muslimin mengaku, sejauh ini Pemda KSB belum menyiapkan anggaran pembangunannya. Ia menyatakan melihat besaran dana yang dibutuhkan, pemerintah tentu perlu mencari solusi pendanaan yang tidak memberatkan. “Saya belum tahu ya seperti apa nanti. Tapi kalau di bangun dalam waktu dekat belum, karena tahun 2019 saja tidak ada anggaran disiapkan untuk kolam labuh dan breakwater dermaga Labuhan Lalar,” ungkapnya. (bug)

“Kita minta pemerintah bisa membuat pangkalan SPBE di daerah konversi. Karena jika gas habis, kami harus beli di mana lagi, jika kami beli di luar, harga per tabungnya juga mahal. Makanya kita minta Pemkab memberikan solusi nyata terhadap masalah ini, jika tidak maka akan sangat percuma juga kita masih wilayah konversi,” ungkap Syamsuddin, warga Selato, Kecamatan Taliwang kepada Suara NTB, Rabu (19/12). Dikatakannya, gas yang dibagi kemarin sudah beberapa minggu ini habis dan tabungnya ada terbengkalai. Karena

tidak ada tempat mengisi ulang. Makanya, untuk menyikapi masalah ini, dirinya terpaksa kembali beralih menggunakan minyak tanah. Hanya saja, pihaknya sangat berharap supaya pangkalan gas ini bisa tersedia atau minimal di satu kabupaten satu lokasi. Hal ini tentu sangat beralasan agar alur distribusinya bisa semakin cepat dan tidak ada yang terbengkalai lagi. Selain itu, dirinya juga berharap agar harga gas yang saat ini dijual bebas di KSB bisa berlaku sesuai HET Rp35 ribu per tabungnya. Hal tersebut di-

harapkan bisa terealisasi supaya pada saat gas ini habis, bisa langsung dibeli dengan harga yang terjangkau. “Ada banyak persoalan jika sudah masuk ke wilayah konversi, selain Mitan tidak disubsidi lagi pangkalan gas juga belum ada. Makanya kami sangat berharap supaya ada solusi terhadap persoalan ini,” tutupnya. Menanggapi masalah tersebut, Kabag APP Setda KSB, melalui Kasubag Sumber Daya Alam, Hadon Ardiansyah, SE, tidak menampik kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat. Bahkan, hingga saat ini Pertamina masih belum memberi-

kan kejelasan terkait rencana pembangunan SPBE di masing-masing kecamatan. Sebagai ganti gas yang masih belum tersedia, pihaknya akan mengarahkan masyarakat untuk bisa membeli mitan yang bersubsidi terlebih dahulu. Karena jika tetap dipaksakan untuk menggunakan gas, maka mereka terancam tidak akan masak nantinya. Bahkan pihak terkait menjamin harga mitan nanti tidak akan melonjak naik, meski sudah masuk daerah konversi. “Kita sudah siapkan alternatif bagi masyarakat yang kehabisan gas LPG dengan menggunakan mitan. Kita juga pastikan harga mitan nantinya tidak akan merangkak naik meleinkan tetap mengikuti HET,” sebutnya. Ditambahkannya, rencana untuk pembangunan SPBE yang ada di masing-masing ke-

camatan hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak Pertamina. Hanya saja untuk sementara supaya distribusinya tidak jauh, Pertamina berencana untuk mulai membangun SPBE di Kabupaten Bima dan Sumbawa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masing-masing wilayah memeliki keterwakilan. Salah satu contoh saja, jika SPBE di Bima, diharapkan bisa mengcover daerah Kota Bima, Kabupaten dan Dompu, sedangkan untuk Sumbawa dijadikan sebagai pangkalan untuk KSB juga. “Kami belum mendapatkan kepastian dari Pertamina untuk pembangunan SPBE di masing-masing kabupaten/ kota. Hanya saja untuk sementara ini, hanya dua lokasi dulu yang dibangun yakni di Kabupaten Bima dan Sumbawa,” tandasnya. (ils)

Logistik Pemilu Siap, Tinggal Tunggu Surat Suara Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa telah memastikan kesiapan logisitik untuk Pemilu 2019. Hanya tinggal menunggu distribusi surat suara dari KPU Pusat. Seperti dikatakan Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, Rabu (19/12), kotak suara telah diterima beberapa waktu lalu sekitar 7000 lebih kotak. Kemudian bilik suara sekitar 4 per TPS. Tinta dan bantal juga sudah siap. “Secara teknis, kita sudah siap, tambahan dua anggota PPK akan dilantuk Januari,” sebutnya. Minggu ini dilakukan validasi terakhir terhadap surat suara di pusat. Sehingga diperkirakan pada Januari 2019 mendatang, surat suara sudah tiba di Sumbawa. Jumlah surat suara yang mesti diterima kPU Sumbawa sebanyak junlah DPT terakhir 335.547 ditambah 2 persen cadangan. “Jadi tinggal surat suara dan formulir,” terang Sudirman. (arn)

Rp384 Juta Kerugian Negara di SKPD Terus Ditagih Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat setidaknya ada sekitar Rp384 juta kerugian negara hasil audit BPKP yang masih belum dikembalikan. Terhadap masalah ini, pihaknya sudah memanggil dan bersurat kepada SKPD yang memiliki tunggakan untuk segera mengembalikan. Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, kepada Suara NTB, Rabu (19/12) mengatakan, angka yang ada saat ini Rp384 juta sudah berhasil ditekan dari jumlah tunggakan di tahun (Suara NTB/dok) sebelumnya yang mencapai Ady Mauluddin angka Rp7 miliar. Terhadap tunggakan tersebut, pihaknya sudah meminta agar masing-masing SKPD bisa membayar. Bahkan pihaknya menargetkan di awal tahun 2019 mendatang tunggakan dari awal KSB terbentuk bisa tuntas. Karena hal yang paling penting dan harus diingat, jika masalah ini tidak bisa diperhatikan dengan cepat menjadi catatan negatif dalam penyelesaian hasil rekomendasi BPKP nantinya. Makanya di awal tahun 2019, pihaknya akan mengupayakan untuk intens melakukan penagihan ke SKPD terkait. “Kita (inspektorat) tetap akan tagih kerugian negara tersebut, jika tidak kunjung mengembalikan juga kita akan tempuh upaya lain,” ujarnya. Dikatakannya, selain upaya penagihan kepada sejumlah SKPD, pihaknya juga berencana untuk menghapus kerugian negara yang tidak mungkin ditagih lagi. Bahkan untuk angka penghapusan ini ditaksir mencapai angka Rp400 juta di sejumlah SKPD. Usulan penghapusan ini juga sudah disetujui oleh BPK pusat untuk bisa segera dilakukan di daerah. Karena berdasarkan hasil konsultasi di BPK pusat, penghapusan kerugiannya tinggal menunggu persetujuan bupati saja. Salah satu kerugian yang dihapus yakni, kasus perampokan bendahara di Dinas Dikpora yang mencapai angka Rp200 juta. Penghapusan kerugian ini, dianggap sangat relevan karena sudah tidak ada lagi yang bertanggung jawab dan pelakunya juga sudah dinyatakan inkrah oleh hakim. “Kita harus hapus kerugian ini (Rp400 juta) karena sudah tidak mungkin kita tagih. Jika tetap dibiarkan ada, dikhawatirkan kita akan mendapat catatan negatif dalam upaya penyelesaian rekomendasi,” sebutnya. Dia menambahkan, jika potensi yang bisa ditarik bersedia membayar dan usulan untuk penghapusan disetujui, maka pihaknya optimis penyelesaian tunggakan akan maksimal. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi dirinya (inspektur) jelang pensiun akhir tahun 2019 mendatang. Sehingga tidak ada lagi beban kerja bagi inspektur yang baru untuk menagih tunggakan, tinggal memaksimalkan pengawasannya saja. Tentu pihaknya tetap akan melakukan pengawasan maksimal dengan harapan tidak lagi muncul kasus yang baru. Karena jika kasus baru muncul dan tunggakan ini belum selesai, akan menambah beban kerja nantinya. “Kita tetap upayakan tunggakan kerugian negara tersebut tuntas di tahun 2019. Karena kerugiannya juga sudah sedikit tidak seperti tahun sebelumnya dan kita juga akan mengintensifkan fungsi pengawasan supaya tidak ada kasus baru,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

MEROKOK - Tampak pengunjung di RSUD Dompu tengah merokok di dalam area kawasan bebas asap rokok, Rabu (19/12).

RSUD Dompu Belum Bebas Rokok Dompu (Suara NTB) – Fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya bebas asap rokok, salah satunya di RSUD Dompu. Meski tempat perawatan segala macam jenis penyakit ini sudah dipasangi papan larangan, namun tampaknya pengunjung masih sangat bebas merekok di dalam area rumah sakit. Hal tersebut disayangkan Kasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan (Dikes) setempat, Edi Suharjan baru-baru ini. Ia mengaku heran melihat aktivitas pengunjung yang begitu bebas menghisap rokok di area rumah sakit tersebut,

bahkan berhadapan langsung dengan posisi dipasangnya papan larang. “Sangat kita sayangkan apalagi ini fasilitas kesehatan yang harusnya bebas dari asap rokok,” kata dia menanggapi Suara NTB. Menurutnya, pemasangan papan larangan tidak cukup untuk mengubah perilaku buruk pengunjung di fasilitas kesehatan. Tetapi, dibutuhkan tindakan langsung secara intensif. Bila perlu pengelola menyiapkan tenaga khusus untuk melakukan penertiban setiap saat. Jika hal tersebut diterapkan, lanjut Edi Suharjan, lambat laun kesadaran masya-

rakat akan pola hidup sehat ini akan tumbuh dengan sendirinya. “Kalau sudah begitu pasti tidak ada lagi orang yang merokok di dalam area kawasan bebas asap rokok, seperti di Puskesmas kan sudah jalan sebagian. Intinya harus ada yang menegur secara intens,” jelasnya. Merokok di ruang publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah atau tempattempat ibadah sangat membahayakan kesehatan, terutama bagi perokok pasif. Untuk itu diharapkan adanya kerjasama semuan pihak dalam menekan prilaku buruk masyarakat di dalam area

Bupati Imbau ASN Cegah Penyebaran Narkotika Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati mengimbau kepada seluruh ASN di Sumbawa untuk bersama-sama mencegah penyebaran narkotika. Setiap perwakilan OPD yang hadir bertanggungjawab untuk mengefektifkan pengawasan di di internal organisasi. Sehingga jika ditemukan kejanggalan pada rekan kerja, dapat segera diantisipasi sejak dini.. “Diharapkan dengan melakukan pengenalan dan penyadaran sebagai bentuk upaya preventif, dapat menumbuhkan kewaspadaan kolektif agar masyarakat dan anak-anak kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkotika,” kata Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc, pada acara Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 yang digelar BNNK Sumbawa, Rabu (19/12). Bupati pun menyambut baik kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen untuk berperan aktif dalam melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya dalam memerangi peredaran gelap narkotika yang dirasakan makin menjadi ancaman serius bagi se-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama Kepala BNN NTB, Nurohkman didampingi Kepala BNNK Sumbawa, Syirajuddin Mahmud dalam acara sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 di Sumbawa, Rabu (19/12). luruh warga masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, Brigjen Pol. Nurokhman menyampaikan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang di Indonesia sudah pada level membahayakan sehingga perlu penanganan serius. “Saya titip Kepala BNN Kabupaten Sumbawa untuk dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan rekan-rekan OPD dan Camat untuk melaksanakan Perintah Presiden tentang Perpres Nomor 6 Tahun 2018. Untuk selanjutnya akan ada pemeriksaan urine wajib

yang dilaksanakan selama dua kali setahun. Dan kegiatan ini dititipkan di OPD, demi menyelamatkan generasi bangsa, untuk mempersiapkan anak cucu kita ke depan,” pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa, AKBP Syirajuddin Mahmud, melaporkan di Sumbawa sudah terbentuk Satgas anti narkoba, MoU dengan semua OPD, dan Perda tentang bahaya narkoba. Usai sosialisasi dilanjutkan dengan tes urin oleh seluruh peserta sosialisasi. (arn)

kawasan bebas asap rokok tersebut, apalagi diketahui bahwa angka kematian tertinggi saat ini dipicu penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan asap rokok. Humas RSUD Dompu, Gunawan dikonfirmasi terkait hal ini Rabu (19/12) kemarin menegaskan, pihaknya sudah berupaya maksimal mewujudkan RSUD yang bebas asap rokok. Bahkan semua pegawainya diminta untuk menegur siapapun yang kedapatan merokok di pusat pelayanan kesehatan ini. Namun, masalah mendasarnya yakni rendahnya kesadaran individu pengunjung itu sendiri. “Sebe-

narnya pengunjung sudah sadar larangan itu. Tetapi masih juga merokok, itulah manusia sulit diatur,” ungkapnya. Mengingat upaya pencegahan dengan pemasangan papan larangan tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, ia berkomitmen lebih proaktif lagi dan segera menyusun peraturan baru untuk memberi denda bagi sipapun yang kedapatan merokok dalam area rumah sakit. “Kami akan proaktif dalam menjalankan peraturan tersebut dengan membuat suatu peraturan direktur tentang denda kalaukedapatan merokok,” pungkasnya. (jun)

Dua Desa di Dompu Masuk Kategori Miskin Dompu (Suara NTB) – Kendati tiap tahun mendapat suntikan dana ADD dan DD untuk program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun nyatanya dua desa di Dompu masuk kategori miskin atau tertinggal. Dua desa itu yakni Desa Saneo dan Riwo di Kecamatan Woja. Hal tersebut berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2018 ini. Kabid Pemerintah Desa DPMPD Dompu, M. Ali kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/12) mengungkapkan, dari 72 desa yang ada hanya dua desa ini yang dinyatakan miskin oleh pemerintah pusat. “Berdasarkan data pusat itu desa yang masih miskin di Dompu ini ada dua, yakni Desa Riwo dan Saneo,” kata dia. Secara teknis alasan dua desa tersebut masuk kategori miskin tak diketahuinya secara pasti. Sebab dirinya tidak terlibat langsung dalam perumusan atau penghitungan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Namun, dengan status desa miskin yang disandang dua desa yang be-

rada di ujung utara dan selatan Dompu tersebut mereka berhak mendapat suntikan anggaran tambahan ADD dan DD tahun 2019 mendatang. Sementara itu, Kabid Pengembangan Desa DPMPD Dompu, Arif yang dikonfirmasi untuk memastikan indikator penatapan desa tertinggal itu menyebutkan, banyak hal yang mempengaruhi dua desa ini masuk kategori miskin, beberapa diantaranya yakni setengah dari total jumlah penduduk yang ada di desa tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pun letak geografis wilayahnya masih jauh dari pusat kota serta banyak lagi persoalan sosial lain yang belum bisa dientaskan dengan kuncuran dana ADD dan DD tiap tahunnya. Karenanya di 2019 mendatang desa-desa itu akan mendapat suntikan anggaran DD dan ADD di atas Rp1 Miliar. “Ada empat indikator yang dilihat pertama jumlah penduduk miskinnya 50 persen atau setengah dari total jumlah penduduk, terus letak geografis dan masih ada beberapa indikator lainnya,” jelas dia. (jun)

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dompu Permudah Pengelolaan Pabrik Rumput Laut Ncuni Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akan memberikan kemudahan bagi investor yang akan mengelola pabrik rumput laut di Ncuni Kecamatan Manggelewa dengan tidak menuntut pembagian keuntungan. Namun Pemda berharap agar pabrik tersebut segera dimanfaatkan dan bisa menyerap tenaga kerja lokal di sekitar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (Suara NTB/ula) (19/12) kemarin mengakui Hj. Sri Suzana ada investor yang berminat untuk mengelola pabrik rumput laut di Ncuni. Investor ini diminta menyampaikan secara detail proposal kerjasamanya dalam pengelolaan pabrik yang dibangun tahun 2014 melalui dana Kementrian Perindustrian RI. “Bupati menyampaikan komitmen untuk memberikan kemudahan bagi investor agar pabriknya bisa beroperasi. Soal pembagian, itu urusan belakangan. Yang terpenting, Bupati berharap pabriknya bisa segera beroperasi dan merekrut tenaga kerja lokal di sekitar,” ungkap Hj Sri Suzana terkait komitmen Pemda Dompu. Investor yang berminat mengelola pabrik rumput laut di Ncuni, dikatakan Hj Sri Suzana, memiliki kemampuan dalam pengolahan rumput laut hingga berbentuk chip. Investor ini juga berkomitmen untuk memodali petani untuk budidaya rumput laut. “Mereka juga siap bermitra dengan masyarakat sekitar untuk budidaya rumput laut,” terangnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin sebelumnya menyampaikan, saat ini pihaknya memiliki cara dalam mengembangkan rumput laut dengan tingkat produktivitas hingga 300 – 400 persen dari sistem manual. Polanya dengan sistem budidaya di keramba di laut. “Kalau sudah waktunya, nanti kita akan lakukan penanaman perdanan dan panen raya,” katanya. Kabupaten Dompu termasuk daerah penghasil rumput laut beberapa waktu lalu. Kualitas rumput laut Dompu bahkan disebut nomor 2 di Indonesia. Namun sejak beberapa tahun terakhir, produktifitas rumput laut menurun seiring banyaknya penyakit bagi rumput laut dan membuat petani beralih ke budidaya jagung. Keberadaan pabrik rumput laut dan dukungan investor dalam pengembangan rumput laut diharapkan bisa mengembalikan potensi rumput laut di Dompu. Selain tidak banyak biaya operasional, budidaya rumput laut juga menguntungkan karena usia produksinya tidak terlalu lama. Hanya saja, rumput laut sangat rentang dengan air tawar dan bahan pestisida. (ula)

Distributor dan Pengecer Jangan Tabrak Aturan Bima (Suara NTB) Distributor dan Pengecer di wilayah Kabupaten Bima diingatkan untuk tidak menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak melakukan penjualan dengan paketan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya kepada Suara NTB, Rabu (19/12). Kata dia proses penjualan dan penyaluran harus berdasarkan ketentuan. “Kami harap musim tanam tahun ini, (Suara NTB/Uki) para pengecer dan distributor puIndra Jaya puk tidak memanfaatkan keuntungan dengan menabrak aturan,” katanya. Indra Jaya mengungkapkan pihak distributor dan pengecer tidak bisa menjual pupuk dengan sistem paketan. Yakni mencampuradukan antara penjualan pupuk subsidi dengan non subsidi. “Soal ini yang akan kami ingatkan, walaupun sampai saat ini belum ditemukan atau laporan dari masyarakat,” katanya. Selain itu lanjutnya, pupuk subsidi yang tersedia tidak bisa dijual diatas HET. Bahkan tidak bisa dialokasikan ke wilayah atau desa lain, terkecuali ada rekomendasi dari OPD teknis terkait. “Penyaluran dan penjualannya harus dilakukan satu pintu,” katanya. Sementara pihak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dari Pemerintah tersebut, yakni masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani (Gapoktan). Karena kebutuhan mereka sudah diusulkan sebelumnya. “Kalaupun persoalan ini terjadi serta ditemukan, kami berharap masyarakat bisa secepatnya melaporkan agar kami menindaklanjutinya,” katanya. Indra Jaya tidak ingin persoalan tahun lalu, yakni Kabupaten Bima mengalami krisis pupuk hingga menyebabkan terjadinya penghadangan di jalan oleh masyarakat kembali terjadi pada musim panen tahun ini. “Tapi sepanjang proses penyaluran sesuai aturan dan mekanisme tidak akan ada persoalan di lapangan ataupun kelangkaan pupuk,” pungkasnya. (uki)

Guru dari Sumbawa Juarai Lomba Inovasi Tingkat Provinsi Sumbawa Besar (Suara NTB)Guru-guru SD dari Kabupaten Sumbawa berhasil menjuarai Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Provinsi NTB yang diumumkan pada kegiatan Temu INOVASI 2018 di Mataram, Selasa (18/ 12) malam. Guru-guru dari Sumbawa menjuarai dua kategori dari tiga kategori yang dilombakan, yaitu kategori Literasi dan Inklusi. Seperti disebutkan Kabag Humas Protokol Setda Sumbawa, Rabu (19/12) kemarin, Rohana, S.Pd.SD, Guru SDN Pangenyar Moyo Hilir, menyabet Juara I pada kategori Literasi, dan Rostiawati, S.Pd.SD, Guru SDN 5 Utan meraih Juara II pada kategori yang sama. Sementara Hadiatollah, S.Pd.SD, Guru SDN 3 Lape meraih Juara I pada kategori Inklusi. Para pemenang lomba adalah guru-guru yang berhasil menciptakan inovasi dalam media pembelajaran dan metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Rohana S.Pd.SD, dengan inovasi pembelajaran Kartu Kata berupaya meningkatkan kemampuan membaca peserta didiknya di SDN Pangenyar Moyo Hilir. Sedangkan Rostiawati,S.Pd.SD mengenalkan huruf dengan cara bermain Kartu Huruf di SDN 5 Utan. Adapun Hadiatollah, S.Pd.SD menggunakan inovasi pembelajaran GEMA (Geser Maju Mundur Angka) untuk mengajarkan materi pembelajaran matematika khususnya materi penjumlahan dan pengurangan bagi siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) jenis tuna rungu di SDN 3 Lape. Pada forum Temu INOVASI 2018, guru-guru pemenang lomba berkesempatan menjadi narasumber acara temu wicara bertajuk “Guru Inspiratif dalam Meningkatkan Mutu Literasi, Numerasi, Inklusi dan Menanggulangi Bencana”. Guru-guru tersebut juga menerima hadiah berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuayaan Provinsi NTB. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB ini juga dihadiri pejabat Kemendikbud RI, perwakilan DFAT Kedutaan Australia, perwakilan Kantor INOVASI Jakarta dan NTB, pejabat lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, serta perwakilan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah se-NTB. (arn)

(Suara NTB/Uki)

PEMUSNAHAN - Wakil Walikota Bima, Fery Sofiyan ikut memusnahkan KTP rusak dengan cara dibakar di halaman kantor Dukcapil Kota Bima, Rabu, (19/12).

Invalid dan Rusak, 11.038 KTP di Kota Bima Dimusnahkan Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 11.038 Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang invalid atau rusak dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bima, Rabu (19/12). Pemusnahan tersebut dihadiri Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Sekda Kota Bima, Inspektur Daerah Kota Bima, Kepala Pendagilan Negeri Bima serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, MH, menjelaskan, pemusnahan belasan ribu KTP tersebut meru-

pakan tahap kedua. Sebelumnya telah dimusnahkan sebanyak 3.100 KTP rusak. “Hari ini pemusnahan KTP invalid ini tahap kedua. Ada sebanyak 11.038 keping yang dimusnahkan. KTP elektronik sebanyak 10.038 dan KTP non elektronik 1.000 keping,” katanya. Diakuinya, pemusnahan belasan ribu KTP dengan cara dibakar tersebut menindaklanjuti Surat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 470/13/11176/SJ. Sebelumnya metode pemusnahan KTP yang invalid digunting atau dipotong. “Tapi metode kali ini diarahkan untuk dimusnahkan dengan dibakar. Semua berlaku secara nasional tidak hanya di Kota Bima saja,” katanya. Pada kesempatan itu, Mariamah juga menyebutkan, sejak tanggal 2 Januari sampai dengan

18 Desember 2018 pihaknya sudah mencetak KTP elektronik sebanyak 29.962 keping. Sementara perekaman telah mencakup 8.090 orang. Kemudian, pencetakan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 17.541 lembar, mutasi keluar dan masuk masing-masing 3.137 dan 3.327 orang serta pembentukan NIK baru 3.857 orang. “Sementara surat keterangan tempat tinggal bagi warga asing sebanyak 10 orang, akta kelahiran sebanyak 9.428 orang, dan akta kematian sebanyak 770 orang,” sebutnya. Wakil Walikota Bima, Fery Sofiyan SH mengaku pemus-

nahan KTP rusak dan invalid tersebut dilakukan karena dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Apalagi tahun depan merupakan tahun politik. “Harus segera dimusnahkan jangan sampai ada KTP invalid disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu,” katanya. Fery berharap seluruh pegawai dan petugas kependudukan di Kota Bima tetap menekankan asas kehati-hatian dan akurasi dalam bekerja, karena persoalan tersebut sangat sensitif, menyangkut identitas warga negara. (uki)

Bupati Optimis Kembali Raih DD Sumbawa 2019 Naik Rp20 Miliar WTP 2018 Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin merasa optimis bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2018. Opini WTP sudah 5 tahun berturut – turut diraih Kabupaten Dompu sehingga mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. “Kita sudah 5 tahun berturur – turut (meraih WTP dari BPK). Tahun depan kita berharap dapat penghargaan yang spesial (karena opini WTP),” ungkap H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB di Dompu, Selasa (18/12) lalu. H. Bambang juga mengungkapkan, tidak ada persiapan khusus dilakukan pihaknya menjelang pemeriksaan BPKS. Terlebih pemeriksaan dan audit oleh BPK sudah menjadi rutinitas yang dilakukan pihaknya sebagai penyelenggaran pemerintahan di daerah. Setiap tahun anggaran, ada beberapa kali pemeriksaan dilakukan BPK. Mulai dari pemeriksaan untuk tutup buku di pekan ketiga dan keempat Desember. Pemeriksaan awal laporan keuangan di Januari – Maret setelah tahun anggaran, dan Mei – Juni untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Bahkan tahun 2018 ini, BPK melakukan audit untuk tujuan tertentu beberapa waktu lalu. Audit ini dilakukan untuk mengetahui belanja infrastruktur terkait belanja modal di Kabupaten

(Suara NTB/ist)

APRESIASI WTP - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari menunjukan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI yang diterima sebagai apresiasi atas opini WTP bagi Kabupaten Dompu selama 5 tahun terakhir. Dompu. “Minggu ketiga Desember akan datang lagi untuk pengecekan penutupan buku kas daerah. Awal tahu akan dilakukan audit untuk opini,” terangnya. Pada malam resepsi HUT NTB tahun 2018 di Mataram, Kabupaten Dompu termasuk Kabupaten/Kota di NTB peneri-

ma penghargaan dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang sudah 5 tahun berturut – turut memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya. Penghargaan ini diterima oleh Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI mewakili Bupati Dompu. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah pagu dana desa (DD) Kabupaten Sumbawa yang akan dikucurkan pemerintah pusat tahun 2019 mendatang mengalami peningkatan. Jumlahnya naik sekitar Rp20 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ibrahim, S.E membenarkan adanya kenaikan jumlah DD yang diterima Sumbawa tahun 2019 mendatang. Dari yang sebelumnya Rp123.909.408.000 terjadi kenaikan sekitar Rp20 miliar menjadi Rp144.052.683.000. “Pagu dana desa secara total Kabupaten Sumbawa sebelumnya Rp123.909.408.000. Tahun 2019 terjadi kenaikan sekitar Rp20 miliar menjadi Rp144.052.683.000,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (19/12). Adanya kenaikan DD ini karena adanya perubahan alokasi dasar yang diterima masing-masing desa. Kemudian ada kenaikan pendapatan negara. Dimana sebelumnya pemerintah pusat mengalokasikan DD Rp60 Triliun, dan di tahun 2019 meningkat menjadi Rp70 triliun. Bahkan ada rencana dialokasikan untuk dana kelurahan. Dari kucuran DD tersebut, Sumbawa mendapat pagu Rp144.052.683.000. Dengan desa tertinggi mendapatkan DD yakni Batu Rotok Rp1,6 miliar dan desa terendah yakni Desa Sebewe sekitar Rp738 juta. “Desa Batu Rotok paling tinggi pagu

DDnya, dan Desa Sebewe paling rendah,” terangnya. Dijelaskannya, dana desa ini ada tiga komponen, pertama alokasi dasar masing-masing desa seluruh Indonesia jumlahnya sama Rp672.421.000. Kemudian alokasi formula dengan jumlah yang diterima masingmasing desa berbeda. Ditentukan oleh indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. Selanjutnya alokasi afirmasi yang ditentukan oleh tingkatan desil jumlah penduduk miskin dari total jumlah penduduk miskin di desa tersebut. “Di alokasi formula sudah diketahui berapa jumlah penduduk miskin. Maka dia dikategorikan ke dalam desil. Desil yang di atas 8 sampai 10 mendapat jatah alokasi afirmasi,” kata Ibrahim. Di Kabupaten Sumbawa, yang mendapatkan alokasi afirmasi sebanyak 14 desa. Yakni Desa Emang Lestari, Desa Mata, Desa Usar, Desa Marente, Desa Pulau Bungin, Desa Labuan Bajo, Desa Sepayung, Desa Bao Desa, Desa Stoe Brang, Desa Labuan Aji, Desa Tepal, Desa Batu Rotok, dan Desa Pukat. Jumlah yang diterima untuk alokasi afirmasi ini sama yakni sebesar Rp211 juta. “Desa yang mendapatkan jatah alokasi afirmasi ini adalah desa yang klasifikasi IDMnya (Indeks Desa Membangun) tertinggal. Jumlah penduduk miskinnya besar,” tandasnya. (ind)

Unggah Satwa Dilindungi, Seorang Pemburu Diamankan Kota Bima (Suara NTB) Seorang warga desa Teta Kecamatan Lambitu inisial Mt alias Mus (26 tahun) harus berurusan dengan aparat Sat Reskrim Polres Bima Kota usai mengupload hewan hasil buruannya pada sosial media facebook. Apesnya hewan hasil buruan dengan cara menembak, menggunakan senapan angin laras panjang tersebut, ternyata salahsatu jenis satwa dilindungi, yakni burung jenis elang kuku pendek. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza, S.IK mengatakan oknum Mus diamankan di Desa Teta Kecamatan Lambitu pada Selasa (18/ 12) malam sekitar pukul 24.00 wita, setelah menindaklanjuti informasi terjadi perburuan sat-

wa dilindungi di desa setempat. “Setelah menerima informasi kita langsung mendatangi TKP dan mengamankan Mt. Sebelunya juga oknum ini mengupload hasil buruannya di sosial media,” katanya, Rabu (19/12). Dari tangan oknum tersebut, lanjut Akmal, petugas juga berhasil menyita beberapa barang bukti (BB) lainnya. Yakni satu pucuk senapan angin laras panjang dan satu unit HP Android. “Saat ini oknum dan BB sudah diamankan di Mapolres Bima Kota untuk menjalani pemeriksaan,” katannya. Berdasarkan interogasi sementara, Mus mengakui telah melakukan perburuan satwa tersebut dengan menggunakan senapan angin. Hanya saja

tidak mengetahui jika burung yang ditembak termasuk satwa yang dilindungi. “Oknum ini juga mengakui setelah menembak satwa, menyempatkan foto bersama dengan meminta bantuan rekannya inisial H, setelah itu menguploudnya ke facebook,” katanya. Usai mengamankan Mus, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA wilayah Bima-Dompu. Hasilnya jenis burung tersebut keberadaannya sudah menurun sehingga masuk dalam satwa dilindungi. “Oknum yang diamankan ini telah melanggar UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA dan PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PEMBURU - Mt alias Mus (26) pemburu satwa langka yang diamankan Sat Reskrim Polres Bima Kota.

SUARA NTB

Kamis, 20 Desember 2018

LTSP Loteng Sabet Predikat Terbaik Nasional

(Suara NTB/ist)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun menerima penghargaan terbaik nasional pada event Indonesia Migrant Worker Awards 2018. Praya (Suara NTB) Raihan manis berhasil ditorehkan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) pelayanan pengiriman dan penempatan TKI Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Pada event Indonesia Migrant Worker Awards 2018, yang diselengarakan Kementerian Tenagakerja RI, LTSP Loteng berhasil meraih predikat sebagai LTSP terbaik nasional. Mengungguli LTSP sejumlah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan yang pertama bagi LTSP Loteng yang memang baru genap satu tahun berdiri. Piagam LTSP terbaik nasional diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, Yusuf Kalla, dan diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun pada Indonesia Migrant Work-

er Awards 2018, di Pusat Pengembangan Dakwah Islam (Pusbangdai) Sukabumi Jawa Barat (Jabar), Selasa (18/12). “Prestasi ini adalah buah kerja keras semua pihak yang telah mau berkerja demi mewujudkan LTSP Loteng sebagai LTSP terbaik,” ungkap Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, Rabu (19/12). Tidak kalah penting, dukungan dari berbagai elemen sangat penting. Sehingga LTSP Loteng mampu mencetak prestasi yang sangat membanggakan. Meski baru satu tahun berdiri. Padahal ada beberapa LTSP yang justru sudah lebih lama berdiri. “Ini bukan hasil Kepala Disnakertrans Loteng. Ini hasil kerja keras kita semua yang patut disyukuri bersama,” timpalnya. Meski mampu menjadi yang ter-

baik, aku Masrun, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Jadi predikat terbaik nasional ini tidak lantas membuat pihaknya terlena. Karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat. Terutama bagi calon TKI di daerah ini. Tidak kalah penting, prestasi tersebut juga akan semakin memacu semangat pihaknya untuk bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. “Kita tidak boleh puas dengan prestasi ini. Justru dengan prestasi ini, kualitas layanan harus semakin baik,” tandas Masrun. Ke depan, LTSP Loteng diharapkan bisa menjadi pioner. Dalam rangka mendukung minimalisasi persoalan yang dihadapi para TKI di daerah ini khususnya. Dimulai dari penyiapan dokumen dan administrasi ketenagakerjaan yang baik. Sehingga bisa mencegah munculnya persoalan TKI akibat maladministrasi maupun maldokumen. “Kalau TKI sebelum berangkat sudah dilengkapi dengan dokumendokumen pendukung yang sah, maka potensi terjadi persoalan di negara tujuan bisa diminimalisir. Sekaligus bisa mencegah terjadi praktik-praktik human trafficking dengan modus sebagai TKI,” imbuhnya. Lebih lanjut, dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat di daerah ini tetap diharapkan. Bahkan harus lebih besar lagi. Jangan hanya karena sudah mendapat predikat LTSP terbaik nasional, dukungan dari masyarakat justru mengendur. “Terlebih dari prestasi yang diraih ini, dukungan dari semua pihaknya tetap kita harapkan di masa-masa yang akan datang. Demi peningkatan kualitas pelayanan LTSP di daerah ini,” pungkasnya. (kir/*)

Halaman 8

Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Setengah Hati Bantu Korban Gempa NTB Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kembali mengkritisi lambannya penanganan proses rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB oleh pemerintah pusat. Ia menyebutkan pemerintah setengah hati membantu korban bencana gempa di NTB. Sampai saat ini, bantuan pembangunan tempat tinggal bagi korban yang rumahnya rusak, oleh pemerintah pusat sampai saat ini belum terealisasi dengan baik. Dari ribuan korban, baru seratus lebih rumah yang sudah terbangun. Menurut Fahri, lambannya pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi para korban bencana gempa bumi, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani situasi krisis yang tengah dihadapi rakyat. “Ini bukti pemerintahan kita yang tidak sanggup dalam mengelola situasi krisis. Situasi normal saja tidak mampu, apalagi situasi krisis. Dugaan saya pemerintah tidak punya uang untuk membantu rakyat, tapi karena sudah

kedung ngomong, ya diputar-putar akhirnya,” katanya di Mataram. Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi NTB itu, mestinya pemerintah berterus terang saja kepada masyarakat NTB yang terdampak bencana gempa bumi. Bahwa pemerintah defisit anggaran untuk membantu rakyat. “Kenapa ndak terus terang saja, kalau ndak punya uang bilang saja. Kalau memang ada uangnya, diberikan saja kepada rakyat, jangan memberikan alasan macam-macam, biar masyarakat tidak menunggu sesuatu yang tidak pasti,” katanya. Dituturkan Fahri, ia mengetahui bahwa pemerintah tidak memiliki cukup anggaran untuk membantu masyarakat korban, dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah kementerian dan lembaga. “Itulah dia, diantara lembaga yang ada. Yang lucu, setelah rapat dengan para menteri itu, mereka ngomong ke saya, untung ada rapat ini supaya Menkeu segera cairkan. Jadi kita dialati untuk menekan. Makanya dugaan saya ini ungnya tidak ada,” pungkasnya. (ndi)

Hari Infanteri Tonggak Sejarah Hadapi Agresi Belanda Mataram (Suara NTB) Korps Infanteri merupakan Korps dengan pasukan terbesar di lingkungan TNI AD. Rabu (19/12) bertempat di Aula Batayon Infanteri 742/SWY diselenggarakan acara syukuran Hari Lahir Korps Infanteri ke 70 tahun 2018 yang dihadiri Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdahani, S.Sos. SH. M.Han, para Dandim serta perwira jajaran Korem. Amanat Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) Brigjen TNI Teguh Pudjo Rumekso yang dibacakan Danrem 162/WB menyampaikan, peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah infanteri adalah peristiwa saat menghadapi agresi militer belanda II tanggal 19 desember 1948. “Untuk mengabadikan nilainilai tersebut, maka TNI AD menetapkan hari tersebut sebagai “Hari Infanteri,” sebutnya. Pada Hari Lahir Korps Infanteri kali ini mengusung tema “Dengan semangat yudha wastu Pramuka prajurit infanteri mengabdi dan membangun bersama rakyat”.

(Penrem)

POTONG TUMPENG - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdahani potong tumpeng di peringatan Hari Infanteri. Mencerminkan komitmen dan tekad yang kuat prajurit dan satuan infanteri untuk menjadi tangguh, profesional, modern serta dicintai dan mencintai rakyat. Acara syukuran tersebut ditandai dengan pemotongan nasi

tumpeng oleh Danrem 162/WB yang didampingi Danyonif 742/SWY Letkol Inf Agus Doni, Dandim dan para Kasi yang diserahkan kepada Prajurit termuda Yonif 742/SWY Prada Yuliaus Rupampam dan dilanjutkan dengan acara hiburan. (ars/*)

Proyek Embung dan Pembibitan untuk Pencegahan Banjir Bima Mataram (Suara NTB) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehablitasi Hutan dan Lahan

Pascabencana pada DAS Sari, Mustakim menjelaskan, dua kegiatan besar akan dilaksanakan jelang akhir Desember

2018 dalam program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL). Kegiatan di antaranya pembangunan embung konservasi lahan skala kecil, pembangunan prasarana konservasi tanah dan air skala menengah. Program kedua, penamanan bibit Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) Periode 1 dan kerjasama TNI penanaman Hutan Rakyat Periode 2. Banjir di Bima pada akhir Desember 2016 telah menim-

bulkan dampak yang cukup luas bagi masyarakat. Merendam habis lima kecamatan, 32 kelurahan, 105.753 jiwa. ”Belajar dari pengalaman itu, akan dilakukan penanganan darurat evakuasi, logistik, perbaikan darurat. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui dana hibah BNPB tahap I dan tahap II,” jelasnya. Khusus penamanan bibit, katanya, terkait periode 1 akan dilaksanakan oleh Pok-

mas yang pembentukannya difasilitasi BPBD Kota dan Kabupaten Bima. Sedangkan terkait komponen pembiayaan, penanaman meliputi upah dan sarana kerja. Setiap lokasi akan diawasi satu orang konsultan. Sedangkan kegiatan pembangunan embung di Kecamatan Wawo, di antaranya Desa Kaowa, Desa Teta, Desa Kambilo, Desa Kombo, Desa Maria, Maria Utara, Desa Ntori, Desa Pesa dan

Desa Raba, Desa Tarwali. Sementara di Kota Bima, diantaranya di Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Kendo,

(Suara NTB/ist)

Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nungga, Kelurahan Pena Nae dan Kelurahan Lela Mase. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

Proses pembuatan embung di Kelurahan Kendo Kota Bima, salah satu kegiatan pencegahan banjir.

Bukit di Kelurahan Rontu Kota Bima yang jadi salah satu area penanaman.

(Suara NTB/ist)

PPK Mustakim berkoordinasi dengan Dandim 1608/ Bima Letkol Inf. Bambang Kurnian Eka Putra bersama Bupati Bima Hj. Dinda Damayanti Putri.

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Rapat teknis pembahasan program RHL di Pemkot Bima

Program RHL Sasar Hulu Pemicu Banjir Mataram (Suara NTB) Program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL) siap dilaksanakan di wilayah Kota dan Kabupaten Bima. Titik - titik yang dipastikan sebagai hulu penyebab banjir akan ditaburi jutaan bibit berbagai jenis. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT menegaskan, pihaknya selain serius juga akan tegas dalam proses pengadaan bibit. Rekanan penyedia bibit saat ini sedang melengkapi sesuai dengan kontrak. Jika tidak terpenuhi, maka dipastikan akan dibayar sesuai volume. “Harusnya bayar 100, tapi kalau terpenuhi 80 persen, ya kita bayar 80 persen,” jelasnya. Ditegaskannya, program RHL tersebut dalam upaya mencegah kemungkinan bencana yang sama, sebagaimana banjir ban-

dang dua tahun lalu. Dua proyek besar yang digelontorkan, selain penanaman juga pembangunan bendungan. Fungsi bendungan, untuk pengendali banjir. “Dua kegiatan ini akan mengurangi run off air dari hulu, sehingga upaya kita mencegah banjir dapat dilakukan,” terangnya. Dalam kegiatan ini, personel Kodim 1608/Bima dilibatkan saat proses penanaman bibit. Akan terbagi dalam beberapa kelompok. Ia berharap, semua pihak yang dilibatkan dapat bekerja maksimal sejak persiapan sampai penanaman nanti. Sehingga potensi penyebab banjir di hulu dapat diceH. Mohammad Rum gah. (ars/*)

Fasilitator bersama masyarakat saat membersihkan lahan yang akan ditanami bibit.

Libatkan Partisipasi Masyarakat Mataram (Suara NTB) Rencana penanaman massal untuk program rehabilitasi lahan dan hutan (RHL) di sebagian wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima akan melibatkan unsur TNI. Kodim 1608/Bima akan terlibat dalam proses penanaman pohon yang dipastikan mencapai 2,5 juta bibit. Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Bambang Kurnian Eka Putra menjelaskan, peran pihaknya dalam program RLH tersebut untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam hal penanggulangan bencana, khususnya bencana bajir, sebagaimana pengalaman Desember 2016 lalu. Dandim menyebutkan, bentuk partisipasi dimaksud dengan menyerahkan personel yang akan diterjunkan dalam proses penanaman nanti. Mengenai jumlah personel, katanya akan disesuaikan

Dandim Bima Letkol Inf. Bambang Kurnian Eka Putra dengan kebutuhan. Namun terpenting bagi Dandim

adalah partisipasi masyarakat. “Dalam penanaman nanti, kami mengajak masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat juga bisa memiliki kesadaran dan memelihara lingkungan,” ungkapnya. Partisipasi masyarakat begitu penting karena pihaknya berharap ada rasa tanggungjawab menjaga kerusakan lingkungan yang berpotensi jadi pemicu banjir. “Kalau mereka tidak ikut tanam, nanti tidak mau bertanggungjawab,” ujarnya. Terutama masyarakat pemilik lahan yang lahannya akan ditanami bibit, harus terlibat aktif. Secara teknis kegiatan penanaman yang akan dilakukan akhir Desember ini, personelnya akan bergabung dengan masyarakat yang dibagi per kelompok. Intinya, kata Dandim, pihaknya sudah menyiapkan personel dan masyarakat ketika waktu penanaman sudah tiba. (ars/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB 12345678901234567890123456789012 melimpahkan lagi berkas tersangka kasus proyek gedung 12345678901234567890123456789012 MAN Insan Cendekia Lombok Timur. Berkas tersangka, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 YS, RB, dan WK belum juga lengkap. Penyidikan bakal molor. 12345678901234567890123456789012 “Baru dua kali dikembalikan,” kata Direktur 12345678901234567890123456789012 Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Ba12345678901234567890123456789012 haruddin Rabu (19/12) kemarin. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda 12345678901234567890123456789012 NTB pun kemudian memeriksa kembali saksi. Hal itu 12345678901234567890123456789012 untuk melengkapi petunjuk kekurangan berkas. 12345678901234567890123456789012 Tiga berkas tersebut yakni atas nama tersangka 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, YS mantan 12345678901234567890123456789012 pejabat perencana Kemenag Lombok Timur; dan ter12345678901234567890123456789012 sangka pihak rekanan pasangan suami istri, Direktris 12345678901234567890123456789012 PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Petunjuknya sudah dilengkapi. Sudah kita kirim 12345678901234567890123456789012 lagi ke jaksa. Mungkin masih diteliti,” paparnya. 12345678901234567890123456789012 Dia menerangkan, berkas tersebut dilengkapi den12345678901234567890123456789012 gan hasil pemeriksaan tambahan sejumlah saksi. Ter12345678901234567890123456789012 masuk diantaranya keterangan tambahan masing12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masing tersangka. 12345678901234567890123456789012 Selanjutnya, pihaknya menunggu hasil penelitian 12345678901234567890123456789012 berkas oleh jaksa. Jika dapat dinyatakan lengkap, 12345678901234567890123456789012 maka kemudian tersangka dan barang bukti akan seg12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 era dilimpahkan. 12345678901234567890123456789012 Para tersangka diduga bersekongkol mengakali peker12345678901234567890123456789012 jaan proyek senilai Rp9,6 miliar tersebut. Penyidik mene12345678901234567890123456789012 mukan indikasi pidana korupsi penyimpangan volume 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pekerjaan yang tanpa dilakukan pengawasan konsultan. 12345678901234567890123456789012 Penyimpangan dalam proyek pembangunan dapur dan 12345678901234567890123456789012 asrama putra senilai Rp9,6 miliar merugikan keuangan 12345678901234567890123456789012 negara Rp750 juta, sesuai hasil penghitungan auditor BPKP 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Perwakilan NTB. 12345678901234567890123456789012 Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan 12345678901234567890123456789012 atau pasal 3 UU RI No. 20/2001 tentang perubahan 12345678901234567890123456789012 atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tin12345678901234567890123456789012 dak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Meski demikian, para tersangka tidak ditahan. Penyid12345678901234567890123456789012 ik mengklaim para tersangka tidak berupaya melarikan 12345678901234567890123456789012 diri. Selama proses penyidikan mereka kooperatif. (why) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Vonis Korupsi Prona Desa Mambalan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Hakim Agung Tipikor menolak permohonan kasasi jak12345678901234567890123456789012 sa penuntut umum Kejari Mataram atas vonis banding 12345678901234567890123456789012 Lalu Ahmad Yudni, mantan Kades Mambalan terdakwa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 korupsi pungli sertifikat prona tahun 2016. Sebelumnya, 12345678901234567890123456789012 terdakwa divonis 2 tahun penjara di tingkat banding. 12345678901234567890123456789012 “Dalam putusannya, majelis hakim Mahkamah Agung 12345678901234567890123456789012 memutuskan menolak kasasi jaksa,” ungkap Juru Bicara 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, 12345678901234567890123456789012 Fathurrauzi ditemui Rabu (19/12) di ruang kerjanya. 12345678901234567890123456789012 Putusan kasasi dimusyawarahkan majelis hakim 12345678901234567890123456789012 dengan ketua Prof Mohamad Askin, Dr Leopold Luhut 12345678901234567890123456789012 Hutagalung, dan Prof Surya Jaya, yang diputus pada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kamis (13/12) lalu. 12345678901234567890123456789012 Di tingkat banding Pengadilan Tinggi NTB, terdak12345678901234567890123456789012 wa Yudni divonis penjara selama 2 tahun, denda sebe12345678901234567890123456789012 sar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Vonis banding memperberat hukuman Yudni yang 12345678901234567890123456789012 di pengadilan tingkat pertama dihukum 1 tahun 2 bu12345678901234567890123456789012 lan, denda Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka 12345678901234567890123456789012 diganti kurungan selama 2 bulan. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kades Mambalan nonaktif Lalu Ahmad Yudni ter12345678901234567890123456789012 bukti bersalah korupsi pungli Prona tahun 2016. Dia 12345678901234567890123456789012 dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan. Selain itu 12345678901234567890123456789012 Yudni juga didenda Rp50 juta. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan mey12345678901234567890123456789012 akinkan sesuai pasal 8 UU RI No 20/2001 tentang pe12345678901234567890123456789012 rubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberan12345678901234567890123456789012 tasan Tindak Pidana Korupsi. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pungutan disepakati sebesar Rp300 ribu, tetapi oleh 12345678901234567890123456789012 bawahan terdakwa yakni Lalu Yusuf dan Gede Dirga 12345678901234567890123456789012 pungutan bertambah menjadi Rp700 ribu. 12345678901234567890123456789012 Dari pungutan itu, terdakwa menikmati sebesar 12345678901234567890123456789012 Rp7,5 juta. Uang hasil pungutan lainnya dipakai un12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tuk operasional desa serta keperluan pengurusan ser12345678901234567890123456789012 tifikat seperti pembelian materai dan pal batas. 12345678901234567890123456789012 Atas putusan itu, terdakwa dan jaksa penuntut 12345678901234567890123456789012 umum masih pikir-pikir antara lanjut ke proses hu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kum banding atau menerima. 12345678901234567890123456789012 Terdakwa Yudni divonis bersalah melakukan pun12345678901234567890123456789012 gutan terhadap 258 pemohon sertifikat. Pada tahun 12345678901234567890123456789012 2016, Desa Mambalan, Gunung Sari, Lombok Barat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mendapat jatah Prona sebanyak 310 sertifikat. 12345678901234567890123456789012 Sepanjang Januari-Agustus 2016, terdakwa memer12345678901234567890123456789012 intahkan staf desa yakni bendahara, kaur pemerin12345678901234567890123456789012 tahan, Kadus Lilir, Kaur Trantib, dan Linmas Desa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mambalan untuk melakukan pemungutan. 12345678901234567890123456789012 Jumlah pungutan bervariasi yakni antara Rp100 ribu 12345678901234567890123456789012 sampai Rp150 ribu. Bahkan, terdakwa menyebut pemo12345678901234567890123456789012 hon yang belum membayar dianggap sebagai utang. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Total uang yang dipungut dari 258 pemohon itu sebe12345678901234567890123456789012 sar Rp111,5 juta. Dari total yang dipungut tersebut, 12345678901234567890123456789012 Rp41,2 juta dipergunakan untuk operasional desa sep12345678901234567890123456789012 erti konsumsi, sumbangan penerangan jalan, gotong 12345678901234567890123456789012 royong, santunan anak yatim. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ada juga digunakan untuk administrasi Prona sebe12345678901234567890123456789012 sar Rp 4,5 juta. Kemudian untuk perangkat desa dalam 12345678901234567890123456789012 bentuk honor, insentif, dan pinjaman. Sebesar Rp21,4 12345678901234567890123456789012 juta berhasil disita sebagai barang bukti. (why) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Halaman 9

Berkas Tersangka Kasus MAN IC Tak Kunjung Lengkap

Hakim Agung Tolak Kasasi Jaksa

(Suara NTB/why)

BEGAL - Dua pelaku jambret wisatawan asing, Dantek dan Siage dibawa polisi usai mendapat perawatan di RS Bhayangkara Mataram, Rabu (19/12). Mereka ditembak karena melawan saat ditangkap.

Korban Wisatawan Asing

Begal Sadis Ditembak di Tempat Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri lekas membentuk tim khusus memburu begal sadis yang korbannya wisatawan asing. Instruksinya, melumpuhkan pelaku yang melawan saat ditangkap. Wisatawan ke NTB perlu bebas dari ancaman begal. “Saya sudah perintahkan jajaran berantas dan tindak tegas begal ini. Kita sudah buat tim, tindak tegas begal apalagi yang mengganggu wisatawan,” ucapnya ditemui Rabu kemarin. Tim khusus bergerak dengan bekal daftar nama pelaku. Baik yang residivis atau pemain baru. Menurut Kapolda, penindakan tegas terhadap pelaku selaras dengan akibat yang ditimbulkan. “Kita berantas sisa-sisa (pelaku) yang dulu termasuk yang baru. Kita sudah buat

daftar tinggal ditindaklanjuti, tim masih bekerja,” sebutnya. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana menambahkan, Tim Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menembak dua pelaku begal, LAD alias Dantek (24) dan SMJ alias Siage (27). Keduanya berasal dari Desa Ketare, Pujut, Lombok Tengah. Pelaku Dantek didor Rabu (19/12) dini hari sekitar pukul 04.30 Wita di kawasan Hutan Desa Ketare. Dantek lantas buka suara dan menunjukkan tempat

persembunyian Siage. Kedua kemudian ditangkap melalui drama penembakan. Posisi Dantek dan Siage ketahuan sebab ada saksi yang mengetahui ciri-ciri pelaku saat membegal korbannya Minggu (16/12) lalu. Saksi meyakini ciri pelaku dari foto yang dikantongi polisi. “Tersangka Dantek ini merupakan residivis kasus jambret dan pencurian sepeda motor,” ungkap Suartana dikonfirmasi terpisah. Para tersangka diduga membegal wisatawan Belanda,

RSUD R. Soedjono Selong Pecat Oknum Perawat Terlibat Asusila Selong (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong mengambil tindakan tegas pascaterjadinya tindak asusila yang di lingkungan rumah sakit beberapa waktu lalu. Dua oknum perawat yang bertugas di rumah sakit milik pemerintah ini dipecat karena dinilai melanggaran kode etik keperawatan dan menciderai nama baik rumah sakit. Direktur RSUD R. Soedjono Selong, M. Hasbi Santoso, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/12) membenarkan pemecatan terhadap dua perawat yang melakukan tindak asusila tersebut. Pemecatan dilakukan sebagaimana prosedur dan mekanisme yang ada setelah BAP dan pendalaman kasus yang dilakukan oleh internal RSUD Selong melalui tim kode etik keperawatan. Dari BAP itu kemudian menjadi dasarnya di dalam mengambil keputusan dengan pemberhentian kedua oknum perawat tersebut. “Mereka mengakui pelanggaran etika di rumah sakit

saat sedang melakukan jam kerja. Itu tergolong pelanggaran berat sehingga kita berhentikan,” ujarnya. Terkait kasus ini, M. Hasbi menegaskan jika dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh karyawan di RSUD Soedjono Selong untuk menjaga etika saat menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat. Pihaknya juga akan mengoptimalkan keberadaan CCTV yang ada, meningkatkan kapasitas pengawasan oleh petugas keamanan (satpam) dan mengoptimalkan pengawasan internal rumah sakit yang sudah terbentuk agar dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Untuk Satpam, nantinya diperbolehkan untuk masuk ke seluruh ruangan yang ada di rumah sakit selama 24 jam. Tidak hanya mengawasi jumlah tamu pada saat jam istirahat pasien, melainkan juga turut mengawasi perawat yang bertugas. Apabila jumlah perawat tidak sesuai dengan jadwal saat itu, maka Satpam

dapat melapor ke ketua grup jaga dan selanjutnya dilaporkan ke pengawas. “Nanti Satpam tidak hanya mengawasi hal-hal yang eksternal, namun secara internal akan diawasi secara maksimal,”ungkapnya. Mengingatkan kasusnya bergulir di meja kepolisian. M. Hasbi menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke ranah hukum. Pihaknya pun siap memberikan segala kebutuhan, baik itu berupa barang bukti maupun pemberian keterangan saksi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyidik di kepolisian. “Surat permintaan sudah kami terima dari kepolisian. Saya juga sudah ingatkan kepada karyawan bahwa tidak boleh tidak hadir apabila diminta memberikan keterangan,” akunya. Hasil visum terhadap korban pun, katanya, sudah diberikan sekitar dua hari yang selalu kepada kepolisian. Disamping pihak kepolisian melakukan visum di RS Bhayangkara untuk memperlancar proses penyelidikan terhadap korban. (yon)

Kasus Bibit Kedelai Loteng

Penghitungan Kerugian Negara Tersendat di Jumlah Saksi

Ely Rahmawati

Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus bibit kedelai Lombok Tengah tahun anggaran 2016/2017 masih berkutat di penghitungan kerugian keuangan negara. Hitung kerugian negara membutuhkan waktu, sebab banyak saksi yang diperiksa. “Masih menunggu dari BPK, ini kan saksinya banyak hampir 300-an (orang),” kata Kepala Kejari Lombok Tengah, Ely Rahmawati ditemui di Mataram, Rabu (19/ 12) kemarin. Hal tersebut, sambung dia, menjadi kendala tersendiri terhadap proyeksi progres penanganan kasus. Kerugian negara juga

menjadi salah satu alat bukti. Melengkapi alat bukti permulaan yang cukup diperlukan untuk penetapan tersangka. Ely menambahkan, penyidik Seksi Pidsus juga masih memeriksa saksi. Baik saksi lingkup pejabat Dinas Pertanian Lombok Tengah maupun pejabat Dinas Pertanian Provinsi NTB. “Semua saksi masih perlu kita periksa, kelompok taninya (penerima bantuan bibit) kan banyak. Kita periksa juga itu satu-satu,” ujarnya. Adapun para pihak yang turut diperiksa dalam kasus ini antara lain, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainya. Kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017 itu sudah masuk

dalam tahap penyidikan. Namun dalam penyidikan ini masih berkutat pada tahap pengumpulan alat bukti. Dana bantuan dikirimkan ke masing-masing kelompok tani melalui rekening khusus. Dana kemudian dibelanjakan sesuai dengan rencana seperti proposal pengajuan. Sejauh ini penyidik menemukan bahwa bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di rekening dimaksud kemudian diamanahkan untuk membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Lima kecamatan yang mendapat bantuan dalam bentuk benih kedelai ini. Antara lain, Kecamatan Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. (why)

JAVH (21) pada Minggu (16/12) petang di Jalan bypass BIL, Penujak, Praya Barat, Lombok Tengah. Siage bertugas mengendalikan motor. Dantek ambil bagian mengeksekusi. Kala itu, korban sedang berkendara bersama pemandu wisatanya, LES sekitar pukul

21.30 Wita. Dantek yang menumpang Honda Vario tanpa nomor polisi menarik tas korban kemudian kabur. Korban kehilangan paspor, ponsel iPhone, kartu ATM, dan uang tunai Rp300 ribu. Kerugian korban mencapai Rp7 juta. (why)

Masa Kampanye, Belum Ada Aduan Sengketa Informasi Pemilu Mataram (Suara NTB) Tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 telah memasuki masa kampanye yang sudah berlangsung hampir empat bulan. Namun demikian, sampai sejauh itu, belum ada sengketa informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu. Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, memastikan hingga saat ini pihaknya belum ada menerima permohonan aduan sengketa informasi Pemilu diajukan masyarakat atau dari peserta pemilu. “Belum ada permohonan sengketa Informasi Pemilu disampaikan kepada KI NTB” kata komisioner KI NTB, Ajeng Roslinda Motimori, Rabu (19/12) kemarin. Meskipun belum ada permohonan aduan sengketa informasi Pemilu disampaikan kepada KI NTB. Namun, Ia memastikan jika ada masyarakat mengajukan permohonan aduan sengketa Informasi Pemilu. Maka KI NTB siap melayani permohonan sengketa informasi terkait proses dan pelaksanaan Pemilu 2019. Ia menegaskan, dalam proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, masyarakat berhak memperoleh Informasi terkait tahapan Pemilu dan hasil pelaksanaan Pemilu. “Jika ada masyarakat tidak mendapatkan atau sulit mengakses informasinya. KI NTB siap melayani permohonan sengketa Informasi,” tegasnya. Ia pun menuturkan, dalam Pemilu 2014 lalu, KI NTB menerima beberapa aduan sengketa informasi Pemilu 2014 disampaikan kepada KI NTB. Diantaranya, aduan salah satu caleg yang diminta diadvokasi oleh KI NTB terkait data informasi perhitungan setiap TPS dikumpulkan saksi dari partai tersebut. Namun demikian, aduan sengketa informasi tersebut tidak sampai pada tahap persidangan. Dikarenakan Caleg tersebut hanya minta diadvokasi untuk memperoleh hasil informasi perhitungan suara di setiap TPS dikumpulkan saksi Partai. “Prinsipnya, KI NTB siap memb a n t u masyarakat memper-

oleh informasi terkait Pemilu dan hasilnya,” tandasnya. Lebih lanjut, Ajeng mengatakan, meskipun belum ada permohonan sengketa informasi terkait Pemilu 2019. KI NTB merasa perlu menyampaikan kepada publik perihal kesiapan perangkat dan majelis yang akan menangani penyelesaian sengketa informasi Pemilu. Untuk menunjang penyelesaian sengketa informasi Pemilu diajukan masyarakat. KI Pusat sudah menerbitkan Peraturan khusus Komisi Informasi terkait sengketa informasi Pemilu. Peraturan khusus tersebut hanya berlaku bagi sengketa informasi Pemilu diajukan masyarakat. “Perki Pemilu ini bersifat khusus, karena bersifat lebih cepat dari penyelesaian sengketa yang biasanya yang harus diselesaikan dalam waktu 100 hari. Tetapi dengan Perki Pemilu bisa diselesaikan paling lambat tujuh hari,” jelasnya. Baginya, dengan keterbukaan informasi Publik di Pemilu. Maka diharapkan Pemilu 2019 bisa terlaksana dengan transparan, terbuka dan akuntabel. Ia menyebutkan, beberapa jenis informasi Pemilu rentan menjadi objek sengketa informasi diajukan kepada KI. Diantaranya, informasi laporan dana kampanye, informasi DPT, informasi laporan pengaduan ke Bawaslu dan tindaklanjut penanganannya. “Kami mengapresiasi penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu sudah sangat terbuka terhadap informasi Pemilu,” pungkasnya. (ndi)

Ajeng Roslinda

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sarana Madrasah Swasta Masih Minim Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 92 persen madrasah di NTB merupakan madrasah swasta. Namun, sebagian besar sarana dan prasarana madrasah swasta masih sangat minim. Salah satu penyebabnya karena dulu masih mudahnya pemberian izin operasional madrasah.

Hj. Eka Muftati’ah

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Hj. Eka Muftati’ah. Ia menjelaskan, di NTB

(Suara NTB/dok)

ada sebanyak 92 persen madrasah merupakan swasta. “Sebagian besar madrasah menghadapi kultur keterbatasan pendanaan, termasuk sarpras,” katanya.

Menurutnya, banyaknya madrasah swasta, karena dulu masih mudahnya pemberian izin operasional madrasah, sehingga pendirian madrasah belum didasarkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun setelah berlakunya PMA 90/2013, syarat pemberian izin operasional madrasah diperketat, sehingga mutu madrasah lebih mudah dijamin. Pihaknya juga

melakukan peningkatan mutu akreditasi madrasah melalui skema peningkatan akreditasi madrasah dari yang tidak terakreditasi menjadi C kemudian menjadi B dan kemudian C. Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya penegrian di sejumlah madrasah. Pada tahun 2017, ada 12 madrasah yang diusulkan menjadi madrasah negeri. Akhirnya, sebanyak empat madrasah yang

memenuhi syarat menjadi madrasah negeri. “Sisanya kami lakukan pendekatan dan penyempurnaan persyaratan,” jelas Eka. Pihaknya juga memiliki strategi peningkatan mutu akreditasi madrasah melalui peningkatan madrasah untuk mempersiapkan mutu akreditasi melalui block grant sarpras dan capacity building. Juga penambahan alokasi anggaran visitasi BAN S/M

melalui DIPA Kanwil Kemenag. Dilakukan juga peningkatakan kapasitas pengawas dan stakeholder di daerah dalam melalukan advokasi dan pendampingan dalam rangka penjaminan mutu akreditasi madrasah. “Juga dilakukan peningkatan jejaring dan sinergi program dengan berbagai stakeholder dalam rangka pemenuhan standar akreditasi madrasah,” katanya. (ron)

TK Putra I Mataram Gelar Seminar Literasi Keluarga

Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama POSISI sekolah sebagai lembaga pendidikan dianggap sangat penting untuk melestarikan dan merawat kearifan budaya lokal. Tidak terkecuali di kampus-kampus dan pondok pesantren. Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali H. Arahim, menilai sekolah memiliki tanggung jawab dalam merawat kearifan kebudayaan lokal. Di NTB sebagai daerah dengan dihuni berbagai suku, sangat kaya dengan kebudayaan lokal. Namun demikian, keberadaan kebudayaan lokal terancam punah akibat peminatnya yang kian menjauh. Setiap kebudayaan warisan leluhur di tengah masyarakat harus dijaga dan dirawat bersama. Eksistensi kebudayaan di masyarakat jangan sampai diambang kematian. Untuk itu, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus bertanggung jawab dengan bersama-sama melestarikan kesenian sebagai manifestasi kebudayaan masyarakat, minimal dapat menampilkannya pada saat-saat ada kegiatan di sekolah dan atau menjadikannya sebagai kegiatan ekskul siswa. Kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai kebudayaan luar atau kebudayaan impor akibat modernisasi yang tidak terbendung kian memperburuk situasi. Pihaknya meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah lebih serius dan berpihak memperhatikan warisan budaya-budaya lokal. Di samping itu, Ali Rahim menilai ada pergeseran pada generasi saat ini dalam melihat kearifan kebudayaan lokal. Tidak saja dari aspek seni dan budaya yang bergeser, tapi juga dari segi pola konsumsi generasi saat ini. Dia pun meminta orang tua perlu mengajarkan anakanaknya untuk mengkonsumsi makanan-makanan tradisional. Selain tentu menyelamatkan makanan lokal, juga membuat tubuh menjadi sehat. H. Ali H. Arahim (dys)

Mataram (Suara NTB) – TK Putra I Mataram menggelar seminar yang bertemakan Menjadi Ibu Hebat melalui Literasi Keluarga, di Gedung Aula Irigasi Dinas PUPR Prov NTB, pada Jumat (14/12). Acara ini digelar untuk menindaklanjuti program pemerintah pada Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Baku). Di mana TK Putra I yang menjadi perwakilan NTB keluar sebagai Juara 1 dalam lomba Gernas Baku. Ketua Pembina TK Putra I Mataram, Ibu Wedha Magma Ardhi menyampaikan kebanggaannya serta mengapresiasi program pemeirntah yang mencanangkan kegiatan literasi keluarga. “Dengan program Gernas Baku ini jadi kita tidak hanya bertumpu pada sekolah sebagai pendidik, juga tentunya ada kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua,” ujarnya. Ditambahkannya, kegiatan seminar ini dilaksanakan agar memotivasi TKTK yang lain untuk lebih menggalakkan program ini, sehingga program pemerintah dapat tercapai dengan baik. “Kebetulan undangan kita kali ini ada dari seluruh kepala TK Kecamatan Selaparang dan Sandubaya beserta orang tua murid,” katanya. Sementara Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc menjelaskan pentingnya Literasi Keluarga diterapkan sejak anak usia dini. Menurutnya, Gerakan Literasi ini harus dimulai dari tiga aspek utama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. “Tiga aspek ini sangat penting dan diharapkan kerjasamanya dalam

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, berfoto bersama dengan guru-guru TK Putra I dengan menunjukan simbol literasi keluarga. tumbuh kembang anak, yang paling utama adalah harus dimulai dari keluarga, yang merupakan lingkungan terdekat dari anak,” jelas Niken. Niken menjelaskan Literasi Keluarga ini juga melibatkan keluarga melalui program Gernas Baku yang sudah dilaksanakan oleh TK Putra I sejak awal pencanangannya. Ia menekankan, kegiatan ini harus melibatkan semua aspek utama keluarga, sekolah,

dan masyarakat untuk meningkatkan literasi. “Terutama para bunda di rumah untuk selalu mendampingi anak-anaknya untuk membacakan buku, dari dini sudah diajarkan gemar membaca Insya Allah sampai dewasa mereka akan merasakan manfaatnya,” jelasnya. Melalui kegiatan seminar ini Niken mengharapkan bahwa ini tidak hanya sekedar program tetapi juga

Jika Bagus, Program INOVASI akan Diadopsi Pemerintah

(Suara NTB/dok)

Pendidikan Berbasis Digital Terus Digalakkan Mataram (Suara NTB) Seiring perkembangan teknologi mengharuskan adanya inovasi di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan dituntut terus berinovasi dan mengembangkan pendidikan berbasis digital. Sebagaimana juga dilakukan SMAN 5 Mataram. Pada saat menggelar semester juga menembangkan pola penilaian akhir semester (PAS) berbasis digital. Sekolah ini beberapa waktu lalu telah melaksanakan ujian semester sesuai jadwal kalender akademik. Kepala SMAN 5 Mataram H. Arofik, menjelaskan ada empat hal berbeda dalam penilaian akhir semester ganjil tahun 2018 ini di SMAN 5 Mataram. Pertama, PAS di SMAN 5 Mataram dengan berbasis CBT dan Android. Tahun ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMAN 5 Mataram, PAS dilaksanakan secara online menggunakan perangkat komputer, laptop, dan smartphone yang disediakan oleh sekolah atau siswa sendiri. “Hal ini dihajatkan agar PAS di SMAN 5 Mataram lebih efektif dan efisien serta lebih berkualitas tentunya” ungkap Arofiq. Sistem ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan UNBK dan menetapkan SMAN 5 Mataram sebagai sekolah rujukan dan model IT. Kedua, PAS di SMAN 5 Mataram bebas kertas. Dengan sistem ini, praktis tidak ada penggunaan kertas untuk pembuatan soal dan lembaran jawaban yang kadang menjadi tumpukan sampah setelah ujian berlangsung. Ini tentunya dapat menjadi solusi untuk kampanye pengurangan penggunaan kertas yang berdampak negatif bagi lingkungan kita. Dimana, bahan baku kertas adalah pohonpohon hijau yang ditebang padahal merupakan sumber oksigen bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketiga kata Arofiq, PAS di SMAN 5 Mataram bebas keterlambatan hasil. Setelah ujian, siswa tentu ingin mengetahui berapa perolehan nilai mereka sendiri. Namun, sudah menjadi kebiasaan kalau ujian manual dengan kertas terjadi keterlambatan karena waktu koreksi yang pendek dan jumlah lembaran yang dikoreksi banyak. Guru juga dituntut untuk mengisi eRaport yang prosesnya panjang. Namun, dengan PAS berbasis CBT dan Android, siswa langsung tahu hasil perolehan nilai mereka masing-masing setelah mereka selesai mengerjakan soal saat itu juga. Nilai mereka kemudian disimpan di server sekolah dan dibagikan ke guru mata pelajaran untuk nilai e-raport. Selanjutnya ialah, PAS di SMAN 5 Mataram lebih transparan dan jujur. “Praktis ujian dengan sistem seperti ini minimalisir tingkat kecurangan siswa karena mereka memperoleh paket yang berbeda saat mereka log in” katanya seraya menargetkan 1 tahun kedepan ujian siswa tanpa pengawasan karena siswa sudah tidak ada peluang curang dan tertanam nilai-nilai H. Arofiq kejujuran. (dys)

harus dilaksanakan secara merata dan kontinu. “Saya harapkan dengan kegiatan ini TK Putra I dapat menjadi contoh untuk TK yang lain dan program ini tidak hanya dapat dilaksanakan di TK Putra 1 saja, nanti akan kami buat konsep dalam perencanaannya, serta bekerjasama dengan seluruh kepala sekolah agar program ini dapat diterapkan secara merata,” harapnya. (r/ron)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Tim Fasilitator BKKBN NTB Jumadi saat melakukan sosialisasi bahayanya HIV/AIDS pada siswa di salah satu sekolah di Lotim.

Banyak Pelajar Tak Memahami HIV/AIDS Selong (Suara NTB) Banyak pelajar tak mengenal dan memahami bahaya HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Kondisi ini sangat berbahaya bagi mereka, karena sewaktuwaktu mereka juga dapat terjangkit akibat ketidaktahuan mereka. Demikian dikatakan Jumadi, SAP., tim Fasilitator BKKBN NTB, saat menyampaikan sosialisasi Pendidikan Kependudukan di SMK Pariwisata As-Sayikhu Pringgabaya, Lombok Timur belum lama ini. Dijelaskan bahwa HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehing-

ga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut, dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Semua ini harus dipahami agar mampu menjaga diri. Sementara berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, selama tahun 2016 terdapat lebih dari 40 ribu kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada heterosek-

sual, diikuti lelaki seks lelaki (LSL), dan pengguna NAPZA suntik (penasun). Di tahun yang sama, lebih dari 7.000 orang menderita AIDS, dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang. “Ada yang mencengangkan dalam kegiatan ini sebagaian besar anak-anak saya tanya kenal HIV/AIDS mereka jawab tidak kenal, kenal dengan KRR jawaban mereka tidak kenal,” ungkap Jumadi menjelaskan. Kondisi demikian tentu tak baik. Oleh karena itu harus terua dilakukan upaya literasi terhadap para remaja akan bahaya HIV/AIDS yang sangat membahayakan masa depan bangsa ini. “Ini tugas kita semua untuk menyebarkan informasi tentang hal ini kepada semua lapisan remaja di setiap sekolah yang ada diwilayah kita,” pesannya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) yang bertujuan untuk menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi di NTB akan dievaluasi untuk melihat keberhasilan. Jika tepat, maka Pemerintah Provinsi NTB akan mempertimbangkan untuk membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur program itu. “Tentu kita akan evaluasi, apakah hasil pembelajaran selama dua tahun ini sudah mampu meningkatkan kemampuan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D., ditemui Rabu (19/12). Menurutnya, jika program ini dilihat efektif untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan inklusif maka pihaknya akan membuat sebagai program pemerintah. Program ini pada dasarnya melatih guru dan kepala sekolah yang dianggap berpotensi untuk melatih. “Tapi mereka harus kita yakinkan program ini bermanfaat, hasil sebelum dan setelah, kalau itu sudah ternyata betul, tidak ada alasan kita pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak meneruskan program,” kata Sekda. Ia menjelaskan, saat ini guru dan sekolah yang ikut program ini masih terbatas. Jika dari hasil evaluasi dilihat sudah terbukti berhasil, dan dijadikan sebagai kebi-

jakan pemerintah, maka semua sekolah harus ikut. “Bila perlu ada Perda ke depan, jika ini meyakinkan, agar terjamin anggarannya,” ujar Sekda. Dari hasil evaluasi juga akan dilihat daya serapnya, apakah dengan adanya program INOVASI bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi, sehingga nantinya akan berpengaruh pada hasil Ujian Nasional yang lebih tinggi. Berbagai program rintisan (pilot) INOVASI yang dilaksanakan di enam kabupaten mitra program di Provinsi NTB menyasar kondisi pendidikan sesuai dengan konteks setempat. Enam kabupaten mitra tersebut adalah Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Pada periode bulan Januari 2017 hingga Juni 2018, tercatat ada 387 sekolah mitra (SD/MI) INOVASI di enam kabupaten dampingan INOVASI dengan 1.158 peserta program rintisan yang terdiri dari guru dan kepala sekolah dan 272 fasilitator daerah (fasda) program rintisan, 28 fasda di bidang komunikasi dan 31 fasda di b i d a n g M E R L (Monitoring, Evaluation, Research dan Learning). (ron)

H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/ron)

Kekurangan SLB

Setiap Tahun akan Dibangun Dua SLB Mataram (Suara NTB) – Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB masih sangat kurang. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTB merencanakan akan membangun dua SLB setiap tahunnya. Selain juga akan mendapatkan bantuan dari APBN untuk pembangunan sekolah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui Selasa (18/12). Menurutnya,

ke depan setiap tahunnya akan dibangun dua SLB baru dari dana APBD, maupun bantuan dari APBN. “Jadi kalau selama lima tahun bisa ada tambahan satu SLB di setiap kabupaten/kota,” ujarnya. Pembangunan dua SLB setiap tahunnya akan dimulai pada tahun 2019. Dari dana APBN di tahun 2019 sudah dilakukan survei di Sakra, Lombok Timur. Sementara dari dana APBN nantinya

akan dibangun satu SLB di Pulau Lombok dan satu SLB di Pulau Sumbawa. “Kami sediakan anggaran secukupnya belum memulai rincian, paling tidak kami sudah siapkan anggaran unuk membangun pembangunan unit kelas baru, termasuk asrama, dan lainnya,” katanya. Selain itu, pihaknya juga akan tetap menjalankan program sekolah inklusi. Di mana target yang diusung Pemerin-

tah Provinsi NTB yaitu menunjuk dua sekolah di kabupaten/kota, baik SMA maupun SMK menjalankan sekolah inklusi. Saat ini jumlah SLB di NTB masih sangat kurang, hanya ada 40 SLB negeri dan swasta, sementara kebutuhan SLB cukup tinggi. Oleh karena itu pencanangan sekolah inklusi dijadikan salah satu solusi dari kekurangan SLB. Namun, pelaksanaan sekolah inklusi juga memiliki sejum-

lah tantangan karena minimnya guru di sekolah umum yang bisa mengajar siswa berkebutuhan khusus. Suruji menjelaskan, guru SLB juga masih sangat kurang, karena itulah pihaknya membuka peluang bagi siapa saja yang menyelesaikan Pendidikan Luar Biasa (PLB), untuk melamar. “Pasti akan diterima karena sangat kekurangan. Kami siap membuat NTB menjadi provinsi inklusi,” katanya. (ron)

SUARA NTB

Kamis, 20 Desember 2018

Halaman 11

Iswandi Gagal Karena Minim Persiapan Mataram (Suara NTB) Atlet atletik asal Sumbawa Barat, Iswandi mengatakan dirinya minim persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Akibatnya, dia gagal mempertahankan medali emas di nomor 100 meter dan 200 meter atletik yang pernah diraihnya di Porprov NTB 2014.

Iswandi

“Saya minim persiapan. Latihan kurang makanya tak bisa menyumbang medali emas di 100 meter,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (19/12). Sebagaimana diketahui, Iswandi menempati finis kedua di nomor 100 meter dan 200 meter atletik Porprov NTB di Mataram 2018. Sementara juara pertama di 100 meter diraih oleh Sudirman Hadi asal Lombok Utara, kemudian peringkat ketiga diraih Zakariah asal Sumbawa. Catatan waktu Iswandi di nomor 100 meter event itu yakni 10.62 detik, sementara Sudirman Hadi mencatat waktu 10.37 detik dan Zakariah 10,75 detik. Menurut Iswandi, cata-

tan waktu yang diukirnya dalam kejuaraan itu menurun tajam bila dibanding catatan waktu terbaiknya di Porprov NTB tahun 2014. Diakuinya, catatan waktu terbaiknya adalah 10.39 detik ketika ia menjuarai Porprov NTB tahun 2014. Demikian juga saat menjadi juara di PON di Riau 2012 dia mencatat waktu 10.31 detik. Diakuinya, kegagalan dirinya meningkatkan limit waktu di multi event kali ini karena dia minim persiapan. Pasalnya, selama beberapa bulan ini dia mengalami cidera yang berkepanjangan, sehingga persiapan tak bisa maksimal. Iswandi mengatakan, sejak awal 2018 dia mengalami cidera hamstring yang sangat serius. Akibatnya dia pun harus keluar dari Pelatnas jangka panjang yang digelar oleh PB PASI di Jakarta. Beberapa alasan itulah yang mengakibatkan prestasinya di atletik makin menurun. (fan) (Suara NTB/ist)

KPU Pastikan Tidak Ada Orang Gila di DPT Sumbawa Besar (Suara NTB) Pro kontra mengenai kotak suara yang terbuat dari kardus dan keterlibatan orang gila untuk memberikan hak pilih masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kedua hal ini juga tetap menjadi pertanyaan dalam setiap sosialisasi yang digelar pihak KPU Kabupaten Sumbawa. Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa, Aryati, S.Pd.I menjelaskan, jika dilihat di DPT (Daftar Pemilih Tetap) hasil perbaikan 2, yang dicatat itu sebenarnya pemilih yang disabilitas grahita atau penyandang disabilitas yang keterbelakangan mental. Dimana pihaknya memastikan tidak ada orang gila dalam DPT. “Kami pastikan tidak ada orang gila di DPT kita. Yang ada disabilitas grahita alias keterbelakangan mental,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi tahapan pemilu serentak 2019 kepa-

da media se-Kabupaten Sumbawa, Rabu (19/12). Dijelaskannya, penyandang disabilitas grahita dengan orang gila memiliki perbedaan. Disabilitas grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental, artinya perkembangan mental intelektualitasnya tidak sama dengan kebanyakan orang. Sedangkan orang gila adalah orang yang hilang ingatan atau tidak waras. “Tuna grahita itu tidak hilang ingatan. Tapi kalau orang gila itu hilang ingatan. Itu bedanya. Kalau tuna grahita itu ada sekitar 114 pemilih di Sumbawa,” jelasnya. Ditegaskannya, di pembaruan data pemilih bukan dimasukkan orang gila tetapi lebih kepada penyandang disabilitas grahita. Karena dorongan secara internal HAM, itu memang diwajibkan. Dalam PKPU Nomor 11 tahun 2018 pasal 4 point dua juga menyebutkan

syarat pemilih menggunakan hak pilih adalah tidak hilang ingatan. Kemudian point berikutnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Selain itu di dalam UU 1945 juga penyandang keterbelakangan mental (disabilitas grahita), mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang pada umumnya. Untuk itu, KPU selaku penyelenggara Pemilu wajib mendata mereka dan memastikannya sebagai pemilih. Jika pihaknya tidak mendaftarkannya, berarti sama halnya KPU menghilangkan hak pilih seseorang yang sebenarnya secara UU di Indonesia memiliki posisi yang sama dengan orang atau WNI pada umumnya. “Kalau ada kekhawatiran besok akan merusak kotak suara, Insya Allah tidak akan terjadi. Kemudian kalau memang dia gila tidak mungkin punya KTP Elektronik,” tandasnya. (ind)

(Suara NTB/her)

PENGHARGAAN - Kapolres Lobar Hery Wahyudi memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi, di sela kegiatan serah terima Jabatan Kapolsek Labuapi, Selasa (18/12).

Kapolsek Labuapi Diganti, Kapolres Beri Penghargaan Anggota Berprestasi Giri menang (Suara NTB) Kapolres Lombok Barat, AKBP. Hery Wahyudi, S.I.K memimpin langsung kegiatan serah terima Jabatan Kapolsek Labuapi, Selasa (18/ 12). Selain Sertijab, Kapolres Lobar juga memberikan penghargaan terhadap Anggota berprestasi, antara lain Satuan narkoba, Polsek Kediri, Polsek Senggigi dan Anggota Satuan lantas Polres Lobar. Apel Sertijab yang digelar di lapangan Mapolres Lobar, dihadiri oleh segenap jajaran. Kapolsek Labuapi yang semula dijabat oleh Iptu Sugeng Aristo digantikan oleh Ipda Ahmad Sofian. Sedangkan Iptu Sugeng Aristo dipercaya menduduki jabatan sebagai Kasubbag Pers bag Sumda Polres Lombok Barat. “Pergantian Jabatan ini merupakan hal biasa di lingkungan Kepolisian dan Jabatan tersebut merupakan jabatan promosi,” kata Kapolres. Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian reward kepada

Personel Polres Lombok Barat yang berprestasi. Reward diberikan kepada Sat Narkoba, Polsek Kediri dan Polsek Senggigi yang telah berhasil mengungkap kasus Narkoba melebihi target yang ditentukan dalam pelaksanaan Operasi Antik Gatarin 2018. Selain itu penghargaan juga diberikan terhadap anggota Sat Lantas Polres Lombok Barat yang berhasil menggagalkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) yang terjadi di depan SMPN 4 Gerung. Kejadian jambret itu terjadi beberapa hari lalu, awalnya korban atas nama Rahmat Hidayat (29) asal Gerung bersama istrinya baru kembali dari Pagesangan kota Mataram. Saat itu, korban berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor Vario. Sesampainya di depan Kantor Perpustakaan Daerah di Jalan BIL, saat itu korban akan mengeluarkan HP dari saku celana, tiba-tiba pelaku yang saat itu mengendarai sepeda

motor warna memepet korban dari arah lajur kiri. Pelaku menarik tas istri korban yang berisi uang tuni Rp 250.000 (dua ratus ribu rupiah), dua buah HP serta surat-surat berharga lainya. Akibatnya korban dan istrinya terjatuh, dan saat korban mengejar pelaku, rantai sepeda motor pelaku terputus. Korban berhasil merebut tasnya kembali. Tidak lama kemudian datang Anggota Sat Lantas Polres Lombok Barat yang sedang bertugas di Pos Polisi Giri Menang Square (GMS) dan masyarakat di sekitar Lokasi kejadian untuk menolong korban. Pelaku langsung melarikan diri ke arah persawahan yang ditanami jagung, sedangkan sepeda motor yang dikendarai pelaku ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Gerung, sedangkan Sepeda Motor pelaku langsung diamankan di Mapolsek gerung untuk penyelidikan lebih lanjut. (her)

KONI NTB Percepat Gelar Rapat Anggota Mataram (Suara NTB) Sehubungan dengan akan digelarnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dua tahun sekali, pihak KONI NTB akan mempercepat pelaksanaan Rapat Anggota (RAT) KONI NTB. RAT KONI NTB akan digelar di Mataram pertengahan Januari 2019. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (19/12) kemarin mengatakan, rapat anggota KONI NTB nantinya membahas terkait program KONI NTB selama tahun 2019. Selain itu KONI NTB juga membahas rencana penyelenggaraan Porprov NTB yang akan dihelat dua tahun sekali. “Kita (KONI NTB-red) akan melaksanakan Rapat Anggota Bulan Januari 2019. Rapat itu membahas program kerja KONI NTB. Diantaranya wacana

H. Andy Hadianto (Suara NTB/ist)

penyelenggaraan Porprov NTB dua tahun sekali,” ucapnya. Menurut Andy, wacana pelaksanaan Porprov NTB dua tahun sekali ini cukup serius, sebab Pemprov NTB sudah mengatakan siap mendukung penganggaran multi event regional NTB itu. Dukungan

Pemprov NTB terkait penyelenggaraan Porprov NTB dua tahun sekali telah disampaikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di acara penutupan Porprov NTB, di Gelanggang Pemuda Mataram, Minggu (16/12) lalu. Pada kesempatan itu, Gubernur NTB mengatakan setuju Porprov NTB digelar dua tahun sekali. Alasannya karena dengan semakin banyaknya kompetisi maka atlet yang dihasilkan semakin berkualitas. Selain itu kompetisi juga akan menambah semangat atlet agar mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sementara itu, rapat anggota KONI NTB nantinya akan melibatkan sejumlah anggota KONI NTB di kabupaten/kota di NTB dan Provinsi. Sebagaimana diketahui rapat anggota KONI akan melibatkan KONI kabupaten/kota di NTB, pengurus cabor provinis dan pengurus KONI NTB. (fan)

PASI NTB Didesak Musprovlub Mataram (Suara NTB) Sepuluh perwakilan pengurus cabang olahraga atletik kabupaten/kota di NTB mendesak Pengurus Provinsi (Pengprov) PASI NTB segera menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub). Mereka meminta Musprovlub PASI NTB paling lambat dilaksanakan, 23 Desember 2018. Demikian disampaikan 10 perwakilan Pengurus Pencab PASI Kabupaten/kota melalui surat pernyataan sikap mereka yang diterima Suara NTB di Mataram, Rabu (19/12). “Kami Pencab PASI kabupaten/kota di NTB meminta dengan hormat untuk segera melaksanakan Musprovlub PASI NTB masa Bhakti 2018-2022,” ucap perwakilan sepuluh Pencab kabupaten/kota dalam surat pernyataan sikap mereka. Dalam surat pernyataan sikap itu disebutkan, terdapat 10 orang unsur Ketua Perwakilan Pengcab PASI kabupaten/kota. Mereka adalah Ketua PASI Kota Mataram, Libuh Hanapi, Sekretaris PASI Lobar, Ahmad Quroni, Ketua PASI Loteng, Abdul Haq, Ketua PASI Lotim, Junaidi, Ketua PASI KLU, Sidirsah, Ketua PASI KSB, H. M. Tamzil, Ketua Harian PASI Sumbawa, Abdul Kadir, Ketua PASI Dompu, Dedi Kusna-

di, Ketua PASI Kab. Bima, Mansur dan Sekretaris PASI Kota Bima, Taufik Qurrahman. Sebanyak sepuluh perwakilan pengurus PASI kabupaten/kota itu mendesak PASI NTB untuk segera Musprovlub paling lambat tanggal 23 Desember 2018. Alasan mereka mendesak PASI NTB melaksanakan Musprovlub karena kepengurusan Pengprov PASI NTB sudah berakhir sejak bulan Februari 2018. Alasan lainnya bahwa surat perpanjang kepengurusan PASI NTB sampai bulan Desember 2018. Selanjutnya selama terbentuknya rapat kepengurusan PASI NTB tidak pernah melaksanakan rapat anggota serta Pencab kabupaten/kota sudah memiliki calon kuat untuk memimpin PASI NTB periode 2018-2022. Sementara itu, Sekretaris Pengprov PASI NTB, Akrin Ibrahim mengatakan Musprovlub PASI NTB tidak perlu dilakukan. Pasalnya pihak PASI NTB akan segera melaksanakan Musprov PASI NTB dalam waktu dekat ini. Alasan pihak PASI NTB melaksanakan Musprov PASI NTB berdasarkan surat perpanjangan kepengurusan PASI NTB yang akan berakhir bulan Desember 2018. (fan)

Perangkat Desa Oo Enam Bulan Tak Terima Gaji Dompu (Suara NTB) – Selama kurun waktu enam bulan terakhir (Juli-Desember) 2018 ini jajaran pemerintah Desa Oo belum pernah menerima gaji bulanan. Hal itu disebabkan keterlambatan mereka menyelesaikan SPJ penggunaan ADD dan DD pada smester I dan II. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Dompu, M. Ali kepada wartawan membenarkan adanya hal ini, bahkan kepala desa sendiri ikut merasakannya. “Ini karena keterlambatan mereka sendiri dalam pengajuan pencairan,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/12). Penyerahan SPJ memang sudah dilakukan aparatur desa tersebut baru-baru ini, tetapi setelah diverifikasi ternyata

masih banyak ditemukan kesalahan administrasi sehingga harus dikembalikan untuk diperbaiki hingga tenggat waktu 20 Desember ini. Meski waktunya yang diberikan sangat mepet ia optimis seluruh perangkat Desa Oo akan bisa menerima gajinya bulan ini. Ditegaskan, upaya menggejot pengajuan pencairan dengan syarat menyelesaikan terlebih dahulu SPJ sudah beberapa kali dilakukan, bahkan pihaknya sampai turun langsung ke desa itu untuk memberi pendampingan. Tetapi dengan berbagai alasan dan keterbatasan SDM yang dimiliki desa ini membuat penyelesaian tidak sesuai harapan. “Pekerjaan fisiknya yang mungkin tidak bisa diselesaikan melihat waktu ini, sehin-

ga akan menjadi SILPA untuk dilanjutkan tahun 2019, jadi kita kembalikan dulu ke APBDes, kalau gaji dan biaya operasional Insa Allah Desember ini bisa selesai,” ujarnya. M. Ali menjelaskan, pengajuan pencairan ADD dan DD sebetulnya bisa dilayangkan pemerintah desa pada Juli kemarin, namun karena mereka terus mengulur waktu sehingga sulit untuk diproses pencairannya. Bahkan pihaknya pernah memberi keringanan dengan tetap mencairkan DD smester II meski belum melihat SPJ penggunaan anggaranya pada semester I. “Tapi memang mereka ini pekerjaan lamban walaupun kita sudah memberi kelonggaran yang sesuai aturan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB

Kamis, 20 Desember 2018

Halaman 12

Dikpora Jamin Pelaksanaan UNBK KSB Tunggu Hasil Evaluasi APBD 2019 dari Pemprov tidak Terganggu Meski Fasilitas Rusak Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora), memastikan persiapan jelang pelaksanaan ujian nasional tetap akan berjalan secara normal meski sejumlah fasilitas pendidikan rusak. Bahkan saat ini Dikpora sudah menyiapkan langkah strategis untuk menjamin para siswa/i khususnya kelas VI dan IX, memiliki daya serap yang sama dengan sekolah lainnya. Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajudin M. Si kepada Suara NTB mengatakan, bangunan yang rusak pascagempa di wilayah setempat sekitar 85 bangunan sekolah yang rusak dan enggan untuk ditempati. Meskipun kondisi demikian, pi-

haknya mengaku tidak mengganggu persiapan dari para peserta didik untuk mengikuti ujian nasional. Apalagi saat ini semua ruang sekolah sementara sudah selesai terbangun semua dan siap digunakan. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk tidak mampu menyerap pelajaran maksimal. Selain itu, upaya yang diterapkan untuk bisa mengejar daya serap para peserta didik supaya siap mengikuti ujian yakni melaksanakan les privat tambahan. “ Memang ada puluhan bangunan ruang kelas yang rusak akibat gempa, tetapi kita yakin tidak menggangu persiapan untuk mengikuti UN. Karena kita sudah siapkan langkah

antisipasi,” sebutnya. Dikatakannya, dengan melaksanakan les tambahan ini, pihaknya meyakini hasilnya juga akan maksimal. Karena pada hakikatnya, sistem dan metode pembelajarannya tetap sama hanya waktunya saja yang berbeda. Bahkan dengan metode tambahan ini, peserta didik bisa memilih tempat yang sesuai dengan kenyamanan untuk menerima pelajaran. Karena selama ini jika hanya belajar di sekolah (ruang kelas) bisa jadi para peserta didik ini bosan dan ingin mencari suasana yang baru untuk menambah pemahaman. Apalagi saat ini banyak bangunan sekolah yang retak tentu akan menambah kesan lain dan rasa was-was bagi para peserta didik. “Hanya jam dan tempatnya saja berubah, karena tidak mungkin kita paksakan untuk belajar di dalam ruang kelas. Kita juga berharap hasil UN nanti bisa sama dengan kondisi sebelum terjadi gempa,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini masih menunggu hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Asisten Ekonomi Pembangunan, Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, sampai saat ini dokumen APBD KSB 2019 masih berada di tangan Pemprov NTB. “Masih dievaluasi. Kita

tunggu saja turunnya dari provinsi,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (19/12). Ia menyatakan, sementara ini tidak ada hal signifikan yang ditemukan oleh Pemprov NTB terhadap dokumen APBD KSB. Koreksi hanya bersifat administratif termasuk klarifikasi terhadap kontribusi penganggaran daerah terhadap daya dukungnya akan program yang dicanangkan baik oleh provinsi maupun pemerintah pusat. “Koreksinya standar-standar saja. Ditanya kontribusi kita mendukung program provinsi dan pusat, termasuk

soal kemiskinan. Tapi semua itu sudah jelas di APBD kita karena memang semua kita akomodir secara proporsional dalam postur penganggaran kita,” sebut H. Amry. Menurut H. Amry, Pemda KSB berkomitmen memastikan pelaksanaan APBD 2019 berjalan lebih awal. Karena itu setelah dilakukan evaluasi oleh provinsi, Pemda KSB akan segera melakukan rekonsiliasi dengan DPRD setempat, menyesuaikan hasil evaluasi provinsi. “Mudah-mudahan dalam satu dua hari ini sudah turun dari provinsi. Jadi kita langsung ke DPRD melakukan rekonsiliasi selanjutnya ditetapkan,” janjinya. Ia menjelaskan, postur

APBD KSB 2019 masih tepat fokus terhadap program-program pengentasan kemiskinan di daerah serta pengembangan sektor perekonomian masyarakat dalam arti luas. “Kita kan punya target menurunkan angka kemiskinan 2 persen per tahun. Dan itu fokus kegiatan setiap program yang kita jalankan tahun depan,” pungkasnya. (bug)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2296BM NOKA/NOSIN : MHIJF21199K390808/ JF1E1387893 AN.I KADEK SUDANA HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R4 TOYOTA AVANZA DR.1614 FZ NOKA/ NOSIN : MHFM1BA3J8A3J8KO74930/ DC73025 AN.YULIUS HLG D’SKTR LENDANG LEKONG KEL.MANDALIKA KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA MIO DR.5144 AZ NOKA/NOSIN : MH35TL0035K158190/ STL-158348 AN. ROESVIANDRI, SE HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG BPKB R2 HONDA DR.2669 CK NOKA/NOSIN : MH1JFK117EK227083/ JFK1E-1224143 AN. M.ISTAK A.GANI HLG D’SKTR KANTOR SAMSAT POLDA NTB JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 20 Desember 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

OPINI

Halaman 14

Penerimaan Pajak yang Hilang Harus Segera Disikapi NTB merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia. Sebagai daerah lumbung pangan, tentunya ketersediaan berbagai macam kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, kedelai dan lainnya sudah tidak ada masalah. Selain itu, dari sisi harga juga tidak ada masalah, baik harga di tingkat petani hingga konsumen. Namun, fakta di lapangan tidaklah demikian. Di tengah keberlimpahan stok seperti gabah yang mampu memenuhi target pemerintah pusat masih belum ditopang dengan harga produk yang memadai. Katakanlah, harga gabah yang baru dipanen di tingkat petani lebih cenderung dibeli dengan harga murah oleh tengkulak atau pengepul gabah. Petani yang sudah menanam padinya dan memeliharanya dengan biaya tidak sedikit terpaksa harus menjual dengan harga murah. Kalau pun ada petani yang menjual gabahnya lebih tinggi dari petani lain sudah cukup beruntung. Murahnya harga gabah di petani rupanya tidak berpengaruh di pasaran. Harga beras untuk beras jenis premium paling murah di pasaran untuk per kilogramnya mencapai Rp11.000. Sementara beras kepala, harganya tidak jauh beda dengan harga beras premium. Bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki lahan pertanian mau tidak mau membeli beras dengan harga yang berlaku di pasaran. Jika tidak, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, lebih ironis lagi, petani yang langsung menjual padi yang baru dipanen harus membeli dengan harga yang sama di pasaran. Memang, bagi pemerintah, melihat harga beras seperti ini sebagai sebuah kabar bagus bagi dunia pertanian NTB. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah tingginya harga beras ini juga dinikmati oleh petani di lapangan? Jawabannya tentu tidak. Seperti dijelaskan di awal tulisan, jika padi setelah dipanen dibeli murah oleh tengkulak atau pengepul dan dijual mahal di pasaran. Melihat kondisi ini, tentunya pemerintah harus hadir. Pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam proses pengendalian harga beras di lapangan, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan pihak lainnya mesti segera bersikap. Meski ini merupakan kasus lama, namun, kondisi seperti ini selalu berulang, baik di NTB maupun daerah lain di NTB. Sejumlah kebijakan pemerintah daerah bekerjasama dengan Bulog dan instansi lain, seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Ir. Hj. Budi Septiani, yakni dengan menggelar operasi pasar atau menyediakan tempat khusus berjualan seperti Toko Tani Indonesia, masih belum memberikan solusi. Harga-harga beras masih terus di kisaran yang cukup mahal bagi sejumlah pihak. Bagi kita tidak ada masalah harga-harga semua kebutuhan pokok mahal di pasaran, asalkan semua bisa menikmatinya, seperti petani, pengepul hingga pengusaha beras. Namun, jika hanya dinikmati sebagian pihak, maka pemerintah harus bersikap. Tidak menutup kemungkinan ada spekulan yang bermain, sehingga menyebabkan mahalnya harga beras hanya dinikmati pihak tertentu saja. Untuk itu, kita mengharapkan pada semua pihak untuk betul-betul serius mengatasi masalah harga bahan pangan ini, sehingga harga mahal menyebabkan masyarakat mengeluh dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sesaat. (*)

ENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan negara sampai akhir 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.936 triliun. Ini berarti penerimaan negara melebihi target yang ditetapkan dalam UU APBN yaitu Rp 1.894 triliun. Adapun belanja negara tercatat Rp 2.210 triliun sehingga defisit anggaran menjadi 1,86% atau lebih kecil dari target APBN sebesar 2,19% terhadap produk domestik bruto (PDB). Lebih lanjut defisit keseimbangan primer menjadi hanya Rp 15 triliun atau dibawah target APBN senilai Rp 87 triliun. Penerimaan negara sesungguhnya akan lebih besar lagi jika memperhitungkan belanja perpajakan. Tetapi belanja perpajakan untuk 2018 belum dapat diketahui karena perhitungannya memerlukan data hasil Susenas 2018. Namun demikian, dengan menggunakan laporan belanja perpajakan tahun sebelumnya kita dapat memperkirakan nilai penerimaan yang hilang akibat dari belanja perpajakan. Laporan belanja perpajakan yang dirilis untuk pertama kalinyapada Agustus 2018 memberikan gambaran potensi kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima. Pada 2016, total penerimaan pajak yang tidak dikumpulkan berjumlah Rp 143,7 triliun dan kemudian meningkat menjadi Rp 154,7 triliun atau setara dengan 1,16% dan 1,14% terhadap PDB. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana hal tersebut terjadi dan apa dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan? Belanja Perpajakan Belanja perpajakan (tax expenditure) adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbedadari sistem pemajakan secara umum.Kebijakan ini menyasar hanya sebagian subyek dan obyek pajak dengan persyaratan tertentu.Belanja perpajakan lazim juga disebut insentif pajak yang bentuknya antara lain pembebasan pajak (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan (tax allowance) dan segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan yang berlaku. Kebijakan pemberian insentif atau fasilitas pengurangan kewajiban perpajakan kepada dunia usaha dapat disamakan seperti belanja negara.

Oleh: Mansur Afifi (Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram)

Nilai belanja perpajakan ditentukan dengan menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan pemberian fasilitas atau insentif pajak. Pajak yang dicakup dalam perhitungan belanja perpajakan adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk dan Cukai, serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Nilai belanja perpajakan ditentukan dengan menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan pemberian fasilitas atau insentif pajak. Pajak yang dicakup dalam perhitungan belanja perpajakan adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk dan Cukai, serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Fasilitas perpajakan ini diberikan kepada keseluruhankegiatan ekonomi sehingga belanja perpajakan diestimasi berdasarkan sektor. Sektor yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan adalah sektor jasa keuangan, disusul oleh pertanian dan perikanan, serta transportasi. Pemberian fasilitas perpajakandimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mendorong investasi, dan mendukung dunia bisnis. Belanja perpajakan yang terbesar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan umum. Hal ini tercermin pada mayoritas belanja perpajakan untuk PPN yang dikecualikan pada barang dan jasa kena pajak yang diperuntukkan bagi peningkatan daya beli masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Dari sisi subyek pajak, yang paling banyak menerima belanja perpajakan adalah rumah tangga. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa tujuan pemberian fasilitas perpajakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

RADIO

Dampak Ekonomi

Belanja perpajakan telah menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan perpajakan pada pos penerimaan negara sehingga mempengaruhi postur APBN. Berkurangnya penerimaan negara menyebabkan defisit keseimbangan primer pada APBN membesar dan tax ratio mengecil. Namun demikian, belanja perpajakan telah mendorong tumbuhnya investasi melalui penanaman modal baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Kebijakan pembebasan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018 yang diteken pada April 2018 menetapkan subyek pembebasan pajak bukan lagi wajib pajak baru seperti diatur dalam PMK Nomor 105 Tahun 2015 melainkan penanaman modal baru. Sejak April 2018 sudah ada delapan perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut dengan investasi senilai Rp 161,3 triliun. Dari delapan perusahaan tersebut, tiga perusahaan bergerak di industri kelistrikan dan lima lainnya di industri logam dasar. Selain diperoleh investasi, diperkirakan kedelapan perusahaan tersebut dapat menyerap 7.911 orang tenaga kerja.Ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang hilang tidak hanya dapat menghasilkan aliran modal ke dalam negeri yang relatif besar tetapi juga menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian belanja perpajakan seharusnya dipersepsikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan peneri-

maan yang lebih besar. Walaupun belanja perpajakan memberikan manfaat yang besar tetapi harus dikelola dengan transparan dan akuntabel.Oleh karena itu perlu dievaluasi mulai dari kebijakan pemberian insentif pajak termasuk tax holiday dan tax allowance, sektor-sektor yang mendapat insentif, penentuan tarif, dan perhitungannya secara menyeluruh agar memberikan efek yang signifikan terhadap konsumsi dan investasi. Selain itu, analisis terhadap dampak dari pemberian fasilitas perpajakan pada sektor yang memanfaatkan insentif pajak terhadap produktivitas dan profitabilitas sektor tersebut perlu dilakukan. Hal ini penting agar perhitungan belanja perpajakan yang diakui sebagai pengeluaran biaya bukan sekedar menjadi “pema’af� ketika penerimaan negara dianggap kurang optimal,melainkan benar-benar berkontribusi dalam peningkatan kinerja perekonomian nasional.

POJOK NTB lumbung pangan, masyarakat keluhkan harga beras Rp11.000 per kg Evaluasi pengiriman beras ke luar daerah

***

90 persen lulusan perguruan tinggi berpotensi menganggur Para sarjana harus kreatif ciptakan lapangan kerja

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 20 Desember 2018

Zonasi Baru Masih Wacana Dari Hal. 1 Jika ada yang melanggar akan menerima sanksi berupa tidak diakui oleh kementerian. Disinggung dengan adanya aturan penambahan penerimaan siswa di SMA negeri saat PPDB di luar ketentuan awal? Menurut Suruji hal itu tidak melanggar kuota penerimaan siswa di satu sekolah. ‘’Sekarang sekolah tidak bisa lagi menerima siswa lebih dari ketentuan 36 orang per kelas. Jika lebih, tidak diakui oleh kementerian,’’ katanya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari mengatakan, informasi resmi itu belum diterimanya. Pihaknya

menunggu petunjuk resmi dari Mendikbud terkait aturan itu. ‘’Paling tidak, ada surat resmi dari sana. Kalau sekarang kita tanggapi ini sangat tidak etis, Karena ini program Pak Menteri yang melemparkan wacana itu atau sudah dibahas wacana itu tapi belum jadi ketetapan, itu kita belum tahu,’’ katanya. Selain itu, Surya mengatakan PPDB SMA negeri dengan sistem zonasi setidaknya sudah kelihatan dampaknya saat ini. ‘’Kita lihat sekarang penyebaran siswa berpestasi ke tingkat nasional, seperti olimpiade mata pelajaran, tidak hanya dominan satu sekolah,’’ katanya. (ron)

Tidak Kalah dengan Laki-laki Dari Hal. 1 Untuk itu, tambahnya, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke 90 tahun 2019, peringatannya lebih fokus pada ketahanan keluarga. Di mana, paradigma keluarga dijadikan sebagai dasar untuk bertindak, membangun dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. ‘’Dalam institusi keluarga, tidak hanya ada ibu, tapi bapak-bapak. Laki-laki peranannya sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga, tapi peranan perempuan cukup besar,’’ terangnya. Meski demikian, banyak masalah yang ditemukan di lapangan. Dalam menyelesaikan masalah ini perlu membangun dan mencari akar masalah yang ternyata ada di keluarga masing-masing. Peran keluaga memiliki peran penting, terutama untuk mencegah kekerasan pada keluarga,melalui penanaman nilai-nilai dan budi pekerti . Begitu juga pelibatan stakeholder masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung kampanye ketahanan keluarga, termasuk kaum laki-laki. Sebagai informasi, ketahanan keluarga diharapkan memiliki ketahanan, keuletan atau ketangguhan dalam menghadapi dinamika di dalam keluarga. ‘’Ketahanan ini ada

unsur ketahanan fisik, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian ketahanan sosial yaitu apabila keluarga memiliki nilai orientasi agama yang baik. Komunikasi yang efektif di antara keluarga serta komitmen tinggi dari semua anggota keluarga,’’ ujarnya. Sementara yang ketiga adalah ketahanan psikologis. Artinya, keluarga mampu menangani masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif dan semua anggota keluarga memiliki konsep diri yang baik. Hj. Niken juga menyebut, rangkaian kegiatan memperingati Hari Ibu ke 90 tahun 2018 ini adalah adanya seminar parenting yang dilakukan PKK Provinsi. Kemudian ada bantuan sosial dalam hal ini bantuan sembako dari BKOW. Dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) juga telah digelar sunatan massal, zikir amal dan pembinaan sahabat ibu rumah tangga oleh DP3P2AKB dan kerjasama dengan berbagai macam kegiatan lainnya. Termasuk ziarah ke Makam Pahlawan Majeluk yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018. (ham)

Wagub Akui Kunci Sukses Pembangunan di Tangan Ibu-ibu Dari Hal. 1 Acara ini juga dihadiri Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Widyawati Saptarini Zulkieflimansyah, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sesepuh wanita NTB lainnya. Untuk itu, wagub menganggap peranan ibu-ibu dalam menentukan arah pembangunan di daerah sangat besar. Artinya, kalau pemerintah menginginkan angka stunting turun, maka peranan ibu-ibu harus dioptimalkan. Terutama bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga. Menurutnya, percuma program pemerintah bagus, jika ketahanan keluarga tidak bagus. ‘’Jangan hanya berpikir hilirnya saja, tapi hulunya harus diperhatikan,’’ sarannya. ‘’Kalau mau NTB sukses, kuncinya dimulai dari rumah atau ketahanan keluarga,’’ tambahnya. Dalam membangun NTB, ujarnya, banyak hal yang harus diperhatikan, terutama program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Termasuk peranan Ketua Tim Penggerak PKK di kabupaten/ kota dalam upaya membantu pemerintah melaksanakan program yang sudah dijalankan. Salah satunya, adalah posyandu yang harus menjadi layanan terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat. Untuk menjadi pelayanan kesehatan terdepan, ujarnya, petugas tidak hanya mengumumkan adanya posyandu bagi balita atau pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil. Sementara peralatan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan tensi darah, MP ASI dan kebutuhan ibu hamil dan balita tidak disiapkan. Inilah yang menjadi fokus Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dalam upaya merevitalisasi posyandu di seluruh NTB, sehingga ibu-ibu yang memiliki balita dan hamil senang ke posyandu. Sebagai wagub, dirinya sudah berbicara dengan beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait revitalisasi posyandu agar di masa mendatang keberadaan posyandu ini mampu memberikan peranan besar bagi pelaksanaan program, khususnya dalam mengatasi masalah kesehatan. Tidak hanya itu, tambahnya, anggota PKK juga bisa berperan membantu berbagai macam penyuluhan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, penyu-

luhan masalah buruh migran, bahaya pernikahan dini, bahaya narkoba dan lainnya. Di sinilah, ujarnya, peranan semua pihak, termasuk anggota PKK di tingkat kabupaten/kota hingga desa dalam membantu pemerintah melaksanakan program yang sudah dilaksanakan. ‘’Percuma provinsi punya program kalau tak nyambung dengan kabupaten/kota,’’ ujarnya. Jadikan NTB Pusat SDGs Pada bagian lain, Wagub juga bertekad menjadikan NTB sebagai pusat Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Bahkan, bisa menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Menurutnya, alasan ingin menjadikan NTB sebagai SDGs cukup beralasan, karena sebelumnya saat bernama Millennium Development Goals (MDGs), NTB selalu menjadi yang terbaik di Indonesia. Namun, untuk menjadi yang terbaik tentunya dibutuhkan kerja keras semua pihak, sehingga upaya menjadikan NTB sebagai pusat percontohan SDGs bisa terlaksana. Selain itu, peranan ibuibu di daerah ini dalam mendukung pelaksanaan program ini tentu harus maksimal. Apalagi ibu-ibu, ujarnya, merupakan kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan di NTB. ‘’Kalau NTB mau jadi kiblat SDGs daerah lain, ibu-ibu harus hebat. Semua harus berjuang,’’ ujarnya. Pada peringatan Hari Ibu ini juga dipersembahkan tarian tradisional, pesembahan vokal grup Dinas Kesehatan dan pembacaan puisi oleh seniman dari Taman Budaya Mataram Azhar Zaini. Setelah itu dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua TP PKK Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang diserahkan pada Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, sesepuh wanita NTB Dra. Hj. Baiq Adnin Serinata, anggota DPD RI yang juga pengurus BKOW NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB NTB Drs. H. Imhal, MM., dan pejabat lainnya. (ham)

Halaman 15

Belum Serah Terima, Relokasi RSUD Terhambat Tanjung (Suara NTB) Pelayanan di RSUD Tanjung masih dilakukan di bawah tenda darurat. Saat ini, manajemen RSUD masih menunggu kepastian serah terima bangunan kantor sementara RSUD yang tengah dibangunkan PUPR di area Terminal Tanjung. Kepala Bagian TU RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. Zulfahrudin, Rabu (19/12) mengungkapkan, hingga saat ini pelayanan belum bisa dipindah ke bangunan sement-

ara di area Terminal. Pihaknya masih menunggu kepastian serah terima bangunan antara PUPR dan RSUD. “Rencana pindah ke terminal itu nanti kita lihat dulu, mungkin bisa awal Januari ya, tetapi rencananya sih awal Desember ini. Karena kita sama PU belum serah terima,” katanya. Ia menjelaskan, manajemen RSUD diberi masa peminjaman areal Terminal Tanjung selama 2 tahun oleh Pemprov NTB selaku pengelola terminal. Namun

demikian, lamanya waktu pemanfaatan sangat bergantung dari proses rehab gedung RSUD. Dimana kegiatan itu masih berlangsung sampai saat ini. Luas areal Terminal yang kurang dari satu hektar, sejatinya tidak mencukupi untuk memperbanyak bangunan (poli) pelayanan. Pertimbangan lain, Amdal RSUD di terminal Tanjung menjadi alasan relokasi tidak dalam waktu lama. Dan yang tertinggal di sini hanya radiologi saja, karena

tidak bisa di sana, karena memang alatnya di sini, dan bangunan juga harus standar tidak bisa biasa biasa saja, harus ada ketebalan sendiri karena memang alatnya sudah ada standarnya. “Tetapi memang di awal Januari, kami harus pindah karena melihat kondisi saat ini. Kita sudah pikirkan untuk proses pembuangan limbahnya seperti apa, agar segera terpenuhi di sana, standar pelayanan minimal juga seperti apa,” jelasnya.

Menurut Zulfahrudin, seluruh poli layanan pasien akan dipindah ke terminal kecuali radiologi, bank darah, dan staf administrasi RSUD. Diharapkan dengan relokasi layanan, kenyamanan pasien dan keluarga kembali membaik pascabencana gempa. “Memang kalau kita lihat kondisi di sana dekat pasar ikut menyumbang limbah sendiri. Sangat menggangu sebenarnya, tapi kita disanakan hanya sementara saja,” imbuhnya. (ari)

Gempa dan Berharganya Sinyal SINYAL operator seluler dirasa lebih berharga dari emas. Gempa merubah keadaan, informasi dari jaringan telekomunikasi seolah menjadi penentu hidup dan mati. Awal semester II tahun 2018, Tuhan menguji Lombok. Gempa beruntun terjadi, 6,4 skala richter (SR) pada 29 Juli, 7,0 SR pada 5 Agustus, 5,9 SR pada 9 Agustus, 6,3 SR dan 6,9 SR pada 19 Agustus. Dan gempa susulan terus terjadi, hingga 2 ribuan kali berdasarkan catatan BMKG. Beberapa bulan pascagempa besar yang dominan berpusat di Kabupaten Lombok Utara telah berlalu. Puing-puing bangunan yang rusak akibat gempa masih banyak berserakan. Tidak sedikit bangunan yang rusak masih terbengkalai begitu saja. Tenda-tenda pengungsian masih berdiri bak jamur dimusim hujan. Rentetan gempa Lombok telah mengakibatkan kerugian meteriil lebih dari Rp10 triliun. Hasil verifikasi, gempa mengakibatkan 567 jiwa meninggal dunia, 1.584 orang luka-luka, dan 396.032 penduduk mengungsi. Kerusakan prasarana dan sarana skala besar seperti rumah penduduk 188.139 unit, gedung kantor, prasarana transportasi darat, prasarana sumber daya air, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hotel, toko dan berbagai fasilitas umum. Lombok Utara berdampak terparah. Marianto, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara berdiri di atas tanah bekas rumahnya yang telah menjadi puing akibat gempa. Di tangan kanannya memegang gawai (ponsel). Di tangan kirinya memegang modem tetap dalam posisi on (hidup) degan jaringan wifi tersambug ke gawainya. Sejak gempa, ia tak melepas modem itu. Paket modemnya juga harus tetap terisi. Sebab dari gawai ini ia tetap memantau kabar dari aplikasi BMKG. Pun memantau aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan dengan pemberitahuan gempa. Rupanya tidak dia saja. Warga lainnya juga memiliki modem yang sama. Mereka harus terhubung dengan internet. Modem-modem itu mereka harus beli di Mataram, ibukota Provinsi NTB yang jaraknya puluhan kilometer. Mereka masih antisipasi, meski gempa telah berlalu beberapa bulan. Desa Teniga ada di atas dataran 750 MDPL. 7 kilometer jarak tempuh dari jalan besar di Tanjung. Melewati jalan aspal berkelok dan menanjak. Di sepanjang jalan menuju Teniga, sinyal operator seluler tak bersahabat, datang dan pergi. Kadang-kadang hilang sama sekali. Teniga adalah

salah satu desa di Lombok Utara yang 100 persen rusak akibat guncangan gempa. Marianto, masih membayangkan mencekamnya suasana di saat gempa. Dunia sepertinya akan usai. Apalagi bencana itu terjadi di malam hari. Azan Isya belum lama berlalu. Warga tiba-tiba berhamburan meninggalkan bangunan. Berteriak histeris, mencari tanah lapang. Dua kali guncangan gempa di waktu kurang dari 20 detik di tanggal 5 Agustus itu. Yang pertama, guncangan sedang dengan gerakan mendatar. Pelan-pelan gempa membesar. Bangunan roboh, karena tiba-tiba guncangan gempa berubah vertikal sampai klimaks magnitudo 7.0 SR. Setelah guncangan pertama, guncangan kedua, datang lagi dengan tensi kurang dari 7.0 SR. Begitu seterusnya. Informasi-informasi kekuatan gempa ini terverifikasi lewat pesan berantai dari gawai. Warga berhamburan ke bukit-bukit, meninggalkan kampung halaman, suasana mencekam. Ditambah masuknya layanan pesan singkat (SMS) dari BKMG perihal peringatan dini tsunami. Mereka yang tinggal di radius 1-3 Km dari pantai berhamburan menjauh menuju dataran tinggi. Gawai dan jaringan saat itu menjadi nyawa kedua. Komunikasi tidak hanya menanyakan kluarga, tetapi juga bantuan logistik (sembako, terpal, selimut dan lainnya) disaat darurat itu. “Beberapa hari pascagempa baru ada sinyal. Gempa susulan terus terjadi saat itu. Kita memantau pemberitahuan berantai seputar yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. HP dan sinyal benarbenar jauh lebih berharga dari emas,” kata Marianto. Trauma tak mudah hilang. Hingga saat ini, gawai, sinyal (terutama sinyal 3G dan 4G) di rasa tetap sangat berharga, layaknya emas. Dari perangkat telekomunikasi ini, informasi harus tetap masyarakat dapatkan. Dari BMKG, ataupun dari media sosial. Kata Marianto, sekedar memantau terus pemulihan situasi. Hingga saatnya batin benar-benar tenang dan bayang-bayang gempa benarbenar hilang. Araruna, tim Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalop) BPPD Lombok Utara ditemui santai di kediamannya di Lekok, Gondang Kecamatan Gangga. Beberapa waktu ini tugasnya agak longgar, setelah masa tanggap darurat berlalu. Semasih status tanggap darurat, ia dan tim bekerja ekstra, memonitor situasi, memastikan keadaan, mendistribusikan bantuan kepada korban hingga ke daerah-daerah pelosok di Lombok Utara. Masa transisi saat inipun, ia masih tetap harus siaga. Handy Talky (HT) tak bisa

jauh. Dari radio ini, masih berseliweran koordinasi seputar penanganan gempa. Radio yang dipegangnya itulah yang menjadi pusat informasi memantau keadaan di titik-titik sinyal hilang (blank spot). Ada 14 titik di Lombok Utara yang masih bermasalah sinyal. Di Kecamatan Pemenang, tepatnya di Bentek Barat, Kerujuk Daya. Di Kecamatan Tanjung tepatnya di Lokok Menur, di Leong Timur,Jangkar. Di Kecamatan Gangga ada di Batu Ringgit, Serungga, Nangka Lokak, Selelos. Di Kecamatan Kayangan titik blank spot tersebar di Pendua Daya dan Salut. Sementara Kecamatan Bayan persoalan sinyal ada di Pegadungan,Lenggem,Torean. “Sampai sekarang di titiktitik itu sinyal belum normal. Pilihannya tetap siaga radio komunikasi sebagai alat cadangan di saat darurat untuk mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penananganan gempa,” kata Araruna. Saat ini, kondisi berangsurangsur normal. Sinyal operator seluler telah pulih. Namun radio komunikasi tetap tak boleh jauh. “Di pedesaan di Lombok Utara kadang ada sinyal, kadang ndak ada. Jadi ndak bisa sepenuhnya mengandalkan HP. Radio harus tetap ada,” ujarnya. BPPD Lombok Utara, kata Araruna sangat berharap sinyal operator seluler benar-benar normal di seluruh wilayah. Apalagi tim yang masih bekerja di lapangan harus tetap melaporkan keadaan. Apakah melalui SMS, suara (voice), atau media sosial lainnya. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kominfo Lombok Utara. Untuk daerah-daerah yang blank spot dipasangkan transmisi untuk menjangkau seluruh wilayah agar komunikasi lancar melalui HP untuk laporan ke provinsi, maupun pusat,” demikian Araruna. Jaringan telekomunikasi begitu sangat berharga. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Ahyar tak memungkirinya. Bayang-bayang bencana saat terjadi guncangan itu masih segar dalam ingatan orang nomor satu di Lombok Utara ini. Rumah dan pendoponya juga tak luput dari amukan gempa. Malam itu ia sedang berada di pondoknya, masih dalam suasana menjalankan ibadah. Guncangan bumi yang datang tiba-tiba sontak membuatnya juga turut berlari menyelamatkan diri, keluarga, dan nasib rakyatnya. “Saya keluar langsung bergerak turut mengangkat para korban membawanya ke rumah sakit. Kejadiannya sangat cepat. Tidak ada alat komunikasi. Saya berkoordinasi dengan cara darurat untuk memantau situasi malam

Buaya Ditemukan Warga di Pantai Talonang Baru Dari Hal. 1 Pengintaian dilakukan Selasa lalu mulai pagi hingga sore hari di lokasi terakhir buaya itu muncul di pinggir pantai. ‘’ Sekitar pukul 15.00 Wita, baru buaya itu muncul di pinggir pantai. Dan kami beramai-ramai bersama warga kemudian menangkapnya dengan peralatan seadanya,’’ terangnya. Saat ditangkap buaya

dengan panjang 3,5 meter itu tidak melawan. Dedi mengungkapkan, kondisi buaya tersebut cukup memprihatinkan. Tubuhnya lemas, tidak seperti binatang buas pada umumnya yang liar. Selain itu juga didapati sejumlah lukaluka di bagian tubuh hingga bagian kaki buaya. Setelah ditangkap, warga melaporkan ke petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten

Sumbawa Barat (KSB). Dedi menyebutkan, atas laporannya itu petugas BKSDA turun ke lokasi dan mengangkut buaya tersebut. Melihat bentuk fisiknya, buaya tersebut cukup identik dengan buaya air asin atau buaya muara. Warnanya abu kehitaman, berbadan gempal, memiliki ekor panjang dan tebal dan bentuk rahangnya lebar sebagaimana deskripsi buaya muara pada umumnya. (bug)

Fokus Pembangunan Ekonomi Dari Hal. 1 Keahlian di bidang ekonomi yang dimiliki Gubernur NTB saat ini diharapkan hasilnya akan sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi NTB. Di mana, alasan terbesarnya karena Provinsi NTB sebut Ali BD merupakan daerah yang miskin. Selanjutnya, persoalan ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa diyakini pasti akan lebih cepat teratasi dengan keseimbangan pembangunan. Diamati Ali BD, Sumbawa khususnya masih banyak yang terisolir. Ada dua kecamatan masih jalannya tanah. Dua kecamatan itu, Kecamatan Ropang dan Orong Telu. Pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa

diharapkan menjadi prioritas. Di mana masyarakat sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur. Di daerah-daerah yang masih terisolir tersebut merupakan wilayah yang sangat kaya akan potensi prouksi pertanian dan perkebunan. Sebagai daerah penghasil jagung dan kopi. Ali BD mengatakan, sangat tepat dilakukan pemerataan pembangunan agar Lombok Sumbawa ini bisa menjawab ketimpangan pembangunan. Mengenai Provinsi Pulau Sumbawa disebut Ali BD menjadi hal lain. Jika diwujudkan maka sangat baik dan sangat memenuhi syarat. Sumbawa sangat potensial menjadi daerah otonomi baru. Ali BD pun mendorong gubernur untuk segera mewujudkan

terbentuknya PPS. Mengenai apa saja yang akan dilakukan Gubernur NTB, kemudian apa yang menjadi prioritas diyakini Ali BD, sudah ada di otak Dr.Zul. Sehingga ia menolak memberikan masukan soal prioritas apa saja yang harus dilakukan Gubernur NTB. ‘’Gubernur kita yang baru ini berwawasan nasional, jadi pasti tahu mana yang akan menjadi prioritasnya,’’ katanya yakin. Ditambahkan, berilah kepercayaan kepada gubernur kita mengenai ekonomi antara Lombok dan Sumbawa. Sumber-sumber pendapatan di Sumbawa lebih tinggi. Dilihat dari statistik perbankan, persentase perhimpunan dana di Sumbawa lebih cepat dibandingkan Lombok. (rus)

(Suara NTB/bul)

PANTAU - Marianto, di atas tanah dan bangunan yang telah menjadi puing karena gempa, memantau laporan penangananan gempa melalui gawainya. itu,” ungkap Bupati. Dalam perspektif gempa dan penanganan pascagempa, H. Najmul Ahyar mengatakan peran operator seluler menjadi sangat penting untuk kelancaran komunikasi, koordinasi penanganan. Ada banyak titik blank spot di Lombok Utara. Karena putusnya jaringan komunikasi ini, dalam pengkoordinasian penanganan pascagempa, tak jarang ia harus turun langsung menerobos pelosok. Ia juga terbantu alat komuniasi radio untuk memastikan penanganan di daerah yang tak sempat ia bisa jangkau langsung. “Dari dulu saya bicara sama orang Telkom. Kita bicara, banyak sekali blank spot. Lombok utara ini luar biasa, kegiatan ekonomi luar biasa. Pariwisata juga tinggi sekali. Saya berharap kawan-kawan operator ini memperbaiki titik-tikik blank spot. Apalagi dalam kondisi kita yang masih seperti ini (pemulihan),” ujarnya. Jaringan telekomunikasi operator seluler menurutnya akan sangat membantu percepatan recovery pascagempa. Karena itu, Pemkab Lombok Utara berencana akan bersurat, kepada operator seluler untuk memperkuat jaringan telekomunikasinya di bumi “tioq tata tunaq” itu. Tim dari Telkomsel bergerak cepat, berjibaku menormalkan jaringan tak lama setelah gempa. Kerja ekstra hingga 24 jam di tengah gempa susulan yang terus terjadi. Telkomsel membuat empat

posko darurat yang tersebar di titik-titik stategis di Lombok Utara. Tidak saja menyiapkan perangkat layanan telepon gratis. Di tiap posko juga tersedia fasilitas untuk pengisian baterai gawai. Ada 200 Base Transceiver Station (BTS) yang melayani 2G, 3G dan 4G di Lombok Utara. 50 persen mengalami gangguan saat diguncang gempa. Gangguannya lebih pada sistem penyuplai daya. Untuk menormalkannya, Telkomsel harus mengerahkan perangkat penyuplai daya pengganti agar jaringan tetap hidup. “BTS kami terganggu karena tidak ada pasokan daya. Listrik saat itu macet beberapa waktu. Mau tidak mau, dikerahkan jenset untuk menormalkan BTS sampai cadangan listrik normal,” kata Sandy Adyat, Manajer Telkomsel Branch Mataram. Keadaan telah berangsurangsur normal di Lombok Utara. Meski begitu, Telkomsel tengah mempersiapkan penguatan jaringan dengan akan menambah investasi sebanyak 30 BTS di kabupaten paling muda usianya di NTB ini. Penambahan BTS ini selain untuk menguatkan titik-titik blank spot, Lombok Utara memiliki potensi sumber daya alam cukup kaya. Penghasil komoditas perkebunan, dan bagian terpenting dari pariwisata NTB dengan adanya Rinjani sebagai geopark dunia dan gili-gili tersohor, Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. (bul)

Masyarakat Keluhkan Harga Beras Rp11.000 per Kg Dari Hal. 1 Selain itu melalui kios-kios mitra Bulog, dan Rumah Pangan Kita (RPK). Termasuk interaksi dengan mitra kerja Bulog yang juga memiliki jaringan di hampir semua pasar tradisional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan bahwa harga beras masih cukup normal bila tak melebihi HET. Kendatipun masyarakat mengeluh akan harga beras premium Rp11.000/Kg menurutnya sah-sah saja. Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan untuk menjaga stabilitas harga ini dengan menyediakan pasokan kebutuhan pokok di setiap Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Budi Septiani mengatakan, saat ini jumlah TTI khusus di Kota Mataram saja sebanyak 16 TTI, ditambah TTI induk

(TTI center) di Jalan Puring. Setiap hari TTI-TTI ini dipasok bahan-bahan yang dijualnya, terutama beras oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Khusus untuk beras, TTITTI ini dipasok oleh Gapoktan. Artinya, beras yang dijual di TTI adalah harga yang diterima dari petani. Pemerintah telah memberikan dukungan kepada Gapoktan masing-masing Rp100 juta. Rp60 juta untuk biaya operasional, dan Rp40 juta untuk penyediaan stok. ‘’Beras di TTI dijual Rp10.000 untuk beras kualitas premium. Harganya di bawah harga pasar. Silakan saja berbelanja di TTI kalau menginginkan sembako di bawah harga pasar,’’ saran kepala dinas. Melalui TTI ini, pemerintah memutus mata rantai pasar yang panjang. Sehingga harga yang diterima masyarakat lebih murah. (bul)

Silaturahmi Antarumat Beragama Ciptakan Kedamaian Dari Hal. 1 ‘’Esensi dari kegiatan FKUB ini adalah pertemuan yang melahirkan silaturahmi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama,’’ ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKUB Provinsi NTB H. Syahdan Ilyas menyampaikan dukungan FKUB pada program pembangunan di Provinsi NTB pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa yang melanda NTB. Dihadapan ormas keagamaan yang hadir, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM sebagai Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB juga menyampaikan bahwa setiap suku memiliki nilai-nilai kebaikan dan aja-

ran kebaikan. ‘’ Saya orang Sasak dan dalam adat Sasak ada istilah Adeqte Tao Jari Aiq artinya agar kita dapat menjadi penyejuk dalam setiap perselisihan yang terjadi bukan sebaliknya,’’ ujar L. Syafii. Dengan nilai-nilai luhur yang sudah ada dan turun temurun, bila terjadi hal negatif pasti karena tatanan nilai yang tidak sesuai dan itu dimulai dari dalam keluarganya, di masyarakat lalu di daerahnya. ‘’Penyelesaian permasalahan masyarakat seperti paham radikalisme dan terorisme serta kamtibmas dimulai dengan adanya kesepakatan untuk menjadi Indonesia yang baik antar pemeluk agama itu sendiri,’’ tutup L. Syafii. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 20 Desember 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Baliho Konten Pornografi di Senggigi Diturunkan Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Kecamatan Batulayar bersama pihak desa menurun-

kan paksa baliho yang terpasang di jalan raya Senggigi. Baliho ini diturunkan paksa, lantaran dinilai vulgar memuat gambar konten pornografi. Kasatpol PP Lobar, Mahnan mengatakan langkah penu-

runan paksa baliho tersebut setelah pihaknya berkoordinasi dengan DPMPTSP yang menerima aduan dari masyarakat terkait keberadaan baliho yang dinilai memuat konten terlarang tersebut. Izin pemasan-

(Suara NTB/her)

DITURUNKAN - Iklan berisi gambar vulgar yang dipasang di jalur Senggigi diturunkan oleh tim Pemda Lobar, Rabu (19/12).

gan reklame ini sendiri sudah lama diterbitkan, hanya saja kontennya yang menjadi persoalan. “Karena vulgar pornografi, kami turunkan iklan itu,” tegasnya.Warga melaporkan pemasangan reklame ini ke dinas perizinan lalu dikoordinasikan dengan Kominfo. Setelah dari kominfo, ternyata belum ada rekomendasi pe-

masangan konten berisi vulgar tersebut. Diakui kawasan wisata memang rawan ada pemasangan iklan, hanya saja jangan sampai terlalu vulgar dengan menampilkan konten pornografi. Langkah pemda selain menurunkan reklame tersebut, pihak pemda melalui dinas Kominfo juga menegur pi-

hak pemasang iklan. “Dari kominfo yang melakukan peneguran, kami hanya membantu dan mengawal sifatnya,” tukasnya. Menurutnya filter sudah dilakukan oleh dinas Kominfo. Artinya sebelum baliho dipasang, gambar difilter dulu apakah layak atau tidak dipasang di area publik. Iklan itu sendiri berizi infor-

masi tentang sebuah pentas yang akan dilakukan pada tanggal tertentu. Sebelum dilakukan penurunan paksa iklan tersebut, tim pemda bersama kecmatan berkumpul di kantor kecamatan untuk membahas langkah-langkah penanganan. Setelah dibahas bersama barulah tim turun mengerahkan alat menurunkan iklan tersebut. (her)