Edisi Senin 20 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 20 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 39 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur NTB, Covid-19 dan Gentong GENTONG jadi pembicaraan. Penyebabnya, benda itu tiba-tiba banyak menghiasi kantor pemerintah di NTB. Dia menjadi wadah penampung air untuk cuci tangan. Covid-19 memaksa kita untuk sering cuci tangan. Salah satu bentuk ikhtiar agar tidak terjangkit Covid-19. Memilih gentong sebagai wadah untuk cuci tangan itu menarik. Apalagi jika di semua tempat. Termasuk rumah-rumah penduduk dihiasi gentong di halamannya. Wa-

Terhenti, Kapal Rute Badas-Surabaya dan Kapal Cepat Badas-Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) Aktivitas penyeberangan kapal cepat rute Labuhan Badas- Pulau Moyo-Pulau Medang akhirnya terhenti di usia pelayaran yang belum genap satu tahun. Pasalnya kapal yang pelayaran perdananya di-launching Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, M.Sc pada 1 Mei 2019 lalu, tidak beroperasi lagi. Begitu pula dengan rute kapal penumpang Badas-Surabaya juga telah berhenti sejak Januari lalu. Bersambung ke hal 7

PELABUHAN BADAS - Tampak suasana Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

jah NTB akan ada ciri khasnya. Gentong bisa menjadi salah satu identitas NTB. Menjadikan NTB sebagai ‘’rumah gentong’’ tidak sulit. Gentong banyak diproduksi di NTB. Untuk mendapatkannya sangat mudah. Caranya, kita bisa datang membeli ke salah satu tempat produksinya. Di Banyumulek, Lombok Barat, penjual gentong banyak. Kadang-kadang ada juga pedagang keliling yang menjualnya. Saat ini, gentong belum menjadi wajah NTB. Yang meng-

menutup kegunakannya Catatan: mungkinan terbatas. ada yang Masih sebaAgus Talino tidak setuju. tas kantorBisa saja ada kantor pemerintah di provinsi. Kalau pun ada yang menganggap tidak pentyang menggunakannya selain ing. Protes dan mendebatkankantor pemerintah, angkanya nya. Cara berpikir dan selera masih sedikit. Artinya, jika kita orang bisa tidak sama. Beda pendapat dan mendeingin menjadikan gentong sebagai salah satu identitas NTB. bat gagasan itu biasa. Bahkan Masih banyak ikhtiar yang perlu. Paling tidak, untuk menguji baik-buruk, untungharus dilakukan. Ikhtiarnya bisa tidak rugi dan manfaatnya. Kita sederhana. Karena berkaitan tidak boleh baper dan patah dengan cara berpikir. Tidak semangat untuk memper-

juangkan gagasan yang kita miliki. Apalagi jika kita benarbenar meyakini kebenaran dan manfaat gagasan kita. Contoh sederhana. Bakar sampah masih terjadi di sekitar kita. Di tempat-tempat tertentu di Mataram, misalnya. Tukang angkut sampah ada. Tetapi masih ada saja yang bakar sampah. Akibatnya, serpihan sampah yang terbakar terbang dibawa angin. Asap masuk ke rumahrumah. Lingkungan menjadi tidak sehat.

Mungkin dia tahu juga, bakar sampah itu tidak baik. Mengganggu banyak orang. Bisa mengganggu kesehatan keluarga dan dirinya juga. Karena lokasi bakar sampah dekat dengan rumahnya. Susah menemukan logikanya dia tetap membakar sampah. Jika dikatakan dia tidak suka melihat sampah. Karena sampah kotor dan tidak sehat. Tetapi cara membersihkan sampah justru tidak sehat dan mengundang penyakit. Bersambung ke hal 7

Diduga Ganda, 5.000-an Penerima JPS Gemilang di Loteng

Praya (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Pasalnya, dari data penerima JPS Gemilang yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, banyak yang ditemukan terindikasi ganda. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (18/4). Ia mengatakan, untuk program JPS Gemilang, Loteng mendapat alokasi sebanyak 11.780 Kepala Keluarga (KK). Namun setelah dilakukan penelusuran ditemukan ada sekitar 5.000an KK yang masuk sebagai

penerima program perlindungan sosial pemerintah pusat. Baik itu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program bantuan sosial dari pemerintah pusat lainnya. Padahal sesuai aturan, tidak boleh satu keluarga menerima dua program bantuan sosial sekaligus terkait penanganan dampak penyebaran virus Corona. ‘’Kita di Loteng

ada sebanyak 96.437 KPM (keluarga penerima manfaat) yang terdata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat. Dan, sekitar 5 ribu lebih diantaranya juga masuk sebagai data penerima JPS Gemilang,’’ sebutnya. Sehingga Dinsos Loteng sudah mengeluarkan KPM bersangkutan dari penerima JPS Gemilang untuk kemudi-

an diganti dengan KPM lainnya. Setelah data penerima JPS Gemilang dinyatakan clear sisa KPM yang tidak masuk sebagai penerima bantuan sosial murni dari pemerintah pusat ataupun JPS Gemilang akan diarahkan sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BTS) tambahan dari pemerintah pusat untuk penanganan Corona serta JPS dari kabupaten. Karena masih melakukan validasi data penerima, Dinsos Loteng sampai saat ini belum bisa mengirim data penerima JPS Gemilang ke pemerintah provinsi. ‘’Kita up-

ayakan dalam dua tiga hari ke depan validasi data sudah bisa kita selesaikan. Untuk selanjutnya datanya kita serahkan ke pemerintah provinsi,’’ terangnya. Ia menjelaskan, sesuai jadwal penyaluran JPS Gemilang yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, Loteng dapat giliran pada tanggal 22-27 April mendatang. Bersamaan dengan penyaluran JPS Gemilang untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sehingga pihaknya berupaya bisa menuntaskan validasi penerima JPS Gemilang secepatnya. Bersambung ke hal 7

TO K O H Perang Melawan Covid-19 DANREM 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani ‘’membakar’’ semangat jajarannya dengan mengeluarkan instruksi untuk perang melawan Covid-19 di NTB. Wabah ini menjadi musuh yang tidak nyata namun mematikan. Menurutnya, hanya bisa dibasmi dengan ketahanan pangan, memperkuat soliditas TNI, Polri bersama Tim Gugus Tugas Covid – 19 bersama rakyat. Perintah ini ia khususkan kepada perwira maupun anggota TNI yang terlibat dalam tim gugus tugas, tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. ‘’Semangat antisipasi penyebaran Covid -19 di wilayah NTB harus terus di(Suara NTB/ars) gelorakan. Saya instruksikan Ahmad Rizal Ramdhani kepada anggota saya, lawan pandemi Covid-19,’’ tegas Danrem Minggu (19/4), didampingi Kapenrem 162/WB Mayor, Inf. Dahlan. Bersambung ke hal 7

KO M E N TTAA R Harus Produk Lokal

Ibnu Salim (Suara NTB/nas)

PENGADAAN dan penyaluran bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dikawal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP) dan Inspektorat NTB. Sesuai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, paket bantuan sembako JPS Gemilang menggunakan produk-produk IKM dan UKM lokal yang ada di NTB. Tujuannya, untuk menggairahkan dan menggerakkan IKM/UKM lokal agar tetap berproduksi di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga, APIP akan terus mengawal agar pengadaan komoditas untuk bantuan paket sembako JPS Gemilang benarbenar produk lokal NTB. Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/humasntb)

BANTUAN - Bantuan sembako JPS Gemilang mulai disalurkan di Kota Mataram. Penyaluran tuntas disalurkan di 10 kabupaten/kota pada 28 April mendatang.

Bantuan Sembako JPS Gemilang Ditargetkan Tuntas Disalurkan 28 April Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos) menargetkan bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tuntas disalurkan di 10 kabupaten/kota pada 28 April mendatang. Saat ini, penyaluran JPS Gemilang sudah tuntas di Kota Mataram yang mulai

dilakukan sejak 16 - 18 April. ‘’Untuk Kota Mataram dan sekitarnya sudah semua diterima pihak kecamatan, untuk luar Mataram, hari Senin besok (hari ini, Red) akan dilanjutkan,’’ kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, Sabtu (18/4).

Wismaningsih mengatakan, setiap kabupaten/kota sudah dibuat jadwal pendistribusiannya. Untuk Kota Mataram, penyaluran bantuan paket sembako JPS Gemilang mulai 16-18 April, Lombok Barat dan Lombok Utara mulai disalurkan 19 - 24 April 2020.

Kemudian, Lombok Tengah dan Lombok Timur mulai disalurkan 22 27 April. Selanjutnya, Sumbawa dan Sumbawa Barat pada tanggal 22 - 26 April. Sedangkan untuk wilayah Dompu, Kota Bima dan Bima pada 22 - 28 April. Bersambung ke hal 7

Kenapa Harus UKM dan Produk Lokal? Paket Sembako JPS Pemprov NTB masih menyisakan banyak pertanyaan dan debat. Kenapa harus memaksakan diri menggunakan produk-produk lokal? Kenapa tidak beli saja produk yang sudah ada di pasar yang harganya lebih murah? Bukankah dengan harga yang lebih murah kita kemudian jadinya dapat lebih banyak ? AGI yang belajar ekonomi yang biasa, tentu pertanyaan-pertanyaan di atas wajar. Sayangnya, karena seringnya kita berpikiran seperti di atas, kita jadi tergantung pada impor atau membeli produk dari luar. Industri dalam negeri tak pernah hidup. Akibatnya, ekonomi kita tak pernah mandiri dan selalu rentan terhadap gejolak dan perubahan-

Oleh : Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc (Gubernur NTB) perubahan eksternal. Agar ekonomi kita mandiri, maka Industri kita harus kuat. Hadirnya industri akan mengurangi persoalan mendasar kita seperti pengangguran dan kemiskinan. Proses menghadirkan industri yang kuat dalam sebuah perekonomian inilah yang disebut industrialisasi. Industrialisasi tidaklah sederhana. Perjalanannya panjang dan berliku, dan ia mensyaratkan hadirnya inovasi teknologi. Tanpa inovasi teknologi maka industrialisasi hanyalah mimpi dan pepesan kosong. Inovasi teknologi ini secara empiris ternyata tidak seperti yang banyak dibayangkan orang. Ia tidak tumbuh subur di kampus-kampus atau lembaga-lembaga penelitian. Inovasi teknologi ini sebagian besar terjadi di perusahaan dan industri. Inovasi teknologi di negara-

negara berkembang (catching up countries) tidak banyak berasal dari riset di kampus atau dari Research and Development (R&D) laboratorium dan lembaga-lembaga penelitian. Tapi banyak dilakukan perusahaan-perusahaan dengan learning by doing dan reverse engineering. Perusahaan belajar dari coba-coba, dari melakukan pekerjaan dengan metode ATM. Amati, Tiru dan Modifikasi! Jadi, kalau kita mau menghadirkan banyak inovasi teknologi maka hadirkanlah banyak perusahaan dan industri dalam perekonomian kita dan beri mereka kesempatan untuk memulai mengerjakan pesanan dan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi inilah semangat dasar kenapa kita harus ramah pada investasi. Hanya dengan ramah pada investasi, perusahaan mau datang ke tempat kita. Banyaknya perusahaan

akan menghadirkan banyak inovasi teknologi. Banyaknya inovasi teknologi akan mempercepat industrialisasi dan hadirnya industrialisasi akan memperkokoh perekonomian dan daya tahan kita. Dengan sedikit landasan teoritis di atas, mudah-mudahan para sahabat kini jadi mengerti, bahwa JPS Gemilang yang mengutamakan produk-produk lokal bukankah sekedar langkah populis tanpa dasar. Ia merupakan langkah ‘’besar’’ dan ‘’mendasar’’ untuk memulai inovasi teknologi. Langkah awal dan mendasar untuk menempuh perjalanan panjang industrialisasi demi perekonomian NTB yang kokoh di masa yang akan datang. Tanpa ada kebijakan menggunakan produk lokal, pelaku industri lokal tak akan pernah belajar, tak akan pernah melakukan inovasi teknologi dan karenanya tak akan per-

nah menjadi besar. Nah, kalau UKM dan industri lokal tak pernah akan besar maka ekonomi kita tak pernah mandiri dan akan tergantung terus pada produk dari luar dalam jangka panjang. Kita selamanya akan jadi penonton. Keberanian menggunakan produk lokal dan memunculkan UKM dan industri lokal adalah upaya serius kita untuk menguatkan fondasi ekonomi kita untuk kokoh dalam jangka panjang. Jadi mari semua kabupaten/kota di NTB di paket-paket bantuan masyarakat dengan sembako-sembakonya memulai menggunakan produkproduk lokal daerahnya masing-masing untuk membantu masyarakat di masa pandemik Covid-19 ini. Bumdes dan toko-toko tani lokal banjiri dengan produkproduk lokal petani, nelayan, peternak dan pedagang-pedagang lokal kita. Ini perjuangan bersejarah kita untuk menguatkan perekonomian kita sendiri. Perjalanan panjang, memang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. (*)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 20 April 2020

Halaman 2

Rp128 Miliar PAD Kota Mataram Hilang Klaster Gowa Perlu Penjelasan TIM Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease Kota Mataram perlu pendekatan persuasif. Masyarakat yang menolak mengikuti pemusatan pengecekan kesehatan perlu penjelasan. Camat Mataram, Zarkasyi menyampaikan, saat ini pengamanan dan pengawasan tetap dilakukan. Terutama menyisir orang dalam pemantauan (ODP) klaster Gowa untuk menjalani pemusatan pemeriksaan kesehatan. Sekitar 10 orang teridentifikasi memiliki riwayat per(Suara NTB/dok) jalanan ke Makassar, Sulawesi Zarkasyi Selatan, mengikuti pertemuan se – Asia Tenggara. Delapan di antaranya, tidak terdaftar di Dinas Kesehatan dan diminta ikut tes cepat virus Corona. “Data di Dikes cuma satu orang. Setelah disisir lagi ternyata jumlahnya 10 orang. Dua orang sudah rapid test. Dan, delapan dibawa ke Puskesmas Pagesangan menjalani pemusatan pemeriksaan kesehatan,” jelas Zarkasyi dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Rata – rata mereka tidak memiliki gejala mirip dengan Coronavirus Disease. Apalagi mereka sudah selesai masa inkubasi. Berdasarkan perintah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, sebut Zarkasyi, warga yang memiliki riwayat perjalanan ke Gowa, Sulawesi Selatan diminta cek kesehatan kembali. Sebab, klaster Gowa paling mengkhawatirkan. Dari hasil swab, rata – rata warga teridentifikasi posifit Covid-19 pernah kontak erat atau memiliki riwayat perjalanan ke sana. “Klaster Gowa paling mengkhawatirkan,” sebutnya. Menurut mantan Lurah Dayan Peken ini, warga yang enggan memeriksakan diri bukan berarti membandel. Mereka hanya butuh penjelasan dari pemerintah maupun petugas medis kenapa harus dicek kesehatan. Pemikiran mereka kondisinya baik – baik saja dan tidak harus dicek kesehatan. Setelah diajak berdialog dan dijelaskan akhirnya mereka bersedia dicek kesehatannya di puskesmas maupun rumah sakit. “Bukan membandel sih. Mereka cuma butuh penjelasan saja,” jawabnya. Adapun masing – masing lingkungan menutup akses pintu masuk bagi pendatang dari luar merupakan inisiatif lingkungan setempat. Kecamatan memberikan imbauan secara umum meneruskan surat imbauan dari gubernur dan walikota serta maklumat dari MUI. Selanjutnya masing-masing lingkungan menerjemahkan sendiri makna social distancing dan physical distancing.. (cem)

Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah menghitung sekitar Rp128 miliar pendapatan asli daerah (PAD) hilang atau tidak terpungut. Hal ini sebagai imbas dari minimnya penerimaan dari sektor pajak hotel dan restauran. Turun drastisnya okupansi hotel dan kunjungan ke restoran akibat penularan virus corona. Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyebutkan, wabah Coronavirus Disease atau Covid-19 berdampak dari sisi pengeluaran daerah untuk penanganan pandemi tersebut. Menurut dia, tidak saja dari PAD, penerimaan dari pemerintah pusat juga ada pemotongan akibat penerimaan negara berkurang. “Kita lihat dampaknya di satu sisi pengeluaran kita begitu besar untuk penanganan Covid-19 ini,” ungkap Syakirin dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Minimnya penerimaan dari pajak, restauran, tempat hiburan dan lainnya jelas berpengaruh terhadap belanja program. Di satu sisi, pemerintah

pusat juga menekankan kepada daerah untuk merealokasikan anggaran untuk penanganan virus Corona. Dengan penanganan ini kata Syakirin, Pemkot Mataram merefocusing belanja yang tersedia. “Begitu banyak instruksi dari Mendagri dan SKB menteri Dalam arahannya adalah belanja modal diptong 50 persen dan belanja lain,” jelasnya. Anggaran tersedia ini dialihkan untuk Covid-19. Sehingga, penerimaan dirasionalisasikan. Jika tidak dirasionalisasikan sementara telah anggarkan, tetapi tidak ada uang justru jadi masalah. Syakirin mengaku, dampak dari Corona rata – rata semua belanja modal terasa.

Meskipun demikian, fokusnya adalah bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup. Pola penggunaan belanja modal ini pun menggunakan padat karya. “Orang disuruh bekerja supaya perputaran uang terasa di daerah,” ujarnya. Salah satu kebijakan realokasi anggaran tersebut yakni memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Terutama, karyawan yang dirumahkan atau di-PHK oleh perusahaan. Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak mendata karyawan ataupun masyarakat yang terdampak. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh merincinkan, Pemkot Mataram membutuh-

kan anggaran untuk penanganan atau pencegahan penyebaran virus Corona serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak mencapai Rp135 miliar. Sebagian dana dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (JPS) Rp72 miliar. Kebutuhan anggaran sesuai dengan kebijakan refocusing telah

disisir anggaran program di masing – masing OPD. Dari perubahan refocusing sehingga nilai dirasionalisasikan dari program mencapai Rp350 miliar. Rasionalisasi hampir 25 persen APBD Kota Mataram, karena diproyeksikan terjadi penurunan PAD mencapai Rp128 miliar lebih. (cem)

Libur Diperpanjang

Kegiatan Siswa Saat Ramadhan di Rumah Saja

Berdampak Serius

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., dapat memaklumi kebijakan penundaan sejumlah proyek strategis di Kota Mataram. ‘’Terkait proyek strategis di Kota Mataram, seperti lanjutan monumen Mataram Metro, landscape Kantor Walikota Mataram, jalan, itu tidak terlepas dari dampak virus corona,’’ katanya kepada Suara NTB via percakapan WhatsApp, di Mataram, Minggu (19/4) kemarin. Hal ini, lanjut dia, tentu sangat berdampak besar. Termasuk adanya penarikan DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesaar Rp12 miliar di Dinas PUPR. ‘’Akan tetapi, tentu kita harus utamakan kesehatan masyarakat. Itu yang paling utama,’’ imbuhnya. Sebagai seorang politisi, Shinta meminta Pemkot Mataram supaya lebih fokus menyelamatkan SDM, kesehatan dan pengentasan pengangguran. ‘’Proyek fisik bisa berjalan setelah keadaan ekonomi membaik,’’ tegasnya. Shinta mengatakan, secara keseluruhan Kota Mataram mendapatkan DAK Kota Mataram Rp73,7 miliar. Untuk itu, Pemkot Mataram harus berpikir keras. ‘’Apakah sudah komunikasi dengan pusat terkait DAK untuk proyek fisik selanjutnya,’’ tanyanya. Pembatalan sejumlah proyek fisik, sambung politisi Partai Demokrat ini, membawa dampak yang sangat serius bagi Pemkot Mataram. Terutama untuk lanjutan proyek yang sudah berjalan, perbaikan jalan rusak, maupun fasilitas publik yang bersumber dari DAK. Namun demikian, diapun tidak bias memperkirakan, apakah tahun 2021 mendatang, proyek fisik akan dilanjutkan. Hal itu, kata Shinta, sangat tergantung dari kondisi ekonomi masyarakat. ‘’Kalau kondisi ekonomi pulih, baru ada pembangunan,’’ katanya. Sebab, kalau berharap dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), tentu sangat berat. ‘’Bagaimana Pemkot Mataram mau berkembang. Saat ini hanya bisa berharap bantuan pusat yakni DAK,’’ ungkapnya. Apalagi, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini, DAK juga belum ada kepastian kapan harus dicairkan. ‘’Semestinya Bulan Juni sudah masuk tahap pekerjaan, sampai saat ini lelang saja belum,’’ demikian Shinta. (fit) Shinta Primasari

(Suara NTB/cem)

PAD HILANG - Sejumlah pelanggan antre di depan kasir salah satu toko swayalan di Cakranegara, Sabtu. Badan Keuangan Daerah telah menghitung sekitar Rp128 miliar pendapatan asli daerah hilang akibat Coronavirus Disease atau Covid-19.

NORMALISASI SALURAN - Pasukan biru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram tetap menormalisasi saluran (drainase) di tengah mewabahnya Covid-19, Sabtu. Aktivitas ini rutin dikerjakan secara periodik agar tidak terjadi genangan saat musim hujan.

Dihapus, Program Kelurahan Tak Relevan Penanganan Covid-19 penanganan Covid-19. “Bisa Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang tertunda dan tiadakan. Karemerealokasi anggaran penda- na, otomatis dianggarkan unpatan dan belanja daerah tuk penanganan covid-19,” (APBD). Program kelurahan kata Putu dikonfirmasi akhir yang tak relevan dengan pekan kemarin. Dana kelurahan bersumber pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease atau dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota MaCovid-19 dihapus. Kepala Bagian Pemerintah- taram sekitar Rp70 miliar dan an Setda Kota Mataram, I APBN sekitar Rp17,5 miliar. Secara rinci tidak dijelasMade Putu Sudarsana menerangkan, berdasarkan surat kan besaran anggaran kelurahan dipangkas keputusan bersama Kementuntuk penanerian Dalam Negeri dan Keganan virus menterian Keuangan bahCorona. Diwa pemerintah daerah dipastikan, minta segera merealprogram okasikan anggaran untuk yang tidak penanganan Covid-19. memiliki SKB menteri telah ditk a i t a n indaklanjuti oleh Tim dengan Anggaran Pemerintah pencegahan Daerah (TAPD). Praktis, maupun pendana kelurahan yang beranganan sumber dari dana waalokasi umum (DAU) otomatis terpengaruh. Program di kelurahan berpeluang tertunda atau dihapus I Made Putu Sudarsana u n t u k

bah tersebut dihapus. Di satu sisi disampaikan Putu, banyak kelurahan akan melaksanakan pogram sebelum kejadian virus Corona. Akhirnya, pekerjaan dihentikan. “Tapi pekerjaan sedang dijalankan diselesaikan. Pembayaran misalnya sudah ada anggaran dibayar langsung,” ujarnya. Pemkot Mataram membutuhkan anggaran untuk penanganan atau pencegahan penyebaran virus Corona serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak mencapai Rp135 miliar. Sebagian dana dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (JPS) Rp72 miliar. Kebutuhan anggaran sesuai dengan kebijakan refocusing telah disisir anggaran program di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dari perubahan refocusing sehingga nilai dirasionalisasikan dari program mencapai Rp350 miliar. Rasionalisasi hampir 25 persen APBD Kota Mataram, karena diproyeksikan terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp128 miliar lebih. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan memperpanjang masa belajar mandiri di rumah karena wabah virus corona belum mereda. Dengan begitu hampir pasti kegiatan pembelajaran siswa saat Ramadhan akan tetap dilaksanakan secara mandiri di rumah. Hal itu disampaikan Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Sabtu (18/4). Ia mengatakan, belajar mandiri di rumah dan libur kegiatan belajar mengajar di sekolah akan diperpanjang. Maka, kegiatan siswa selama bulan Ramadhan akan dilaksanakan di rumah. “Tampaknya kita akan perpanjang libur karena virus corona, karena belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih meyakinkan orang tua untuk memberikan putra dan putrinya pergi ke sekolah,” kata Fatwir. Disdik Mataram sudah memperpanjang libur sekolah sampai dengan 27 April mendatang. Namun Disdik akan memperpanjang kembali libur sekolah karena situasi akibat wabah virus corona masih belum membaik. Nantinya pihaknya akan memberikan arahan kegiatan siswa selama bulan Ramadhan di rumah. Menurutnya, jika memaksakan pembelajaran di sekolah dengan membuat petunjuk bagi siswa dan guru, akan sulit diterapkan. Terutama dalam menerapkan pembatasan jarak fisik antar siswa. Fatwir juga menyampaikan akan segera membuat petunjuk aktivitas belajar di bulan Ramadhan, mengingat pelaksanaan Ramadhan dimulai sekitar 24 April. Dengan begitu otomatis siswa akan belajar di rumah selama awal Ramadhan tahun ini. Di samping itu, pengumuman kelulusan siswa SMP akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020, sedangkan SD pada 13 J u n i 2020.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/fit)

Disdik Kota Mataram juga menetapkan syarat kelulusan satuan pendidikan mengacu pada edaran Kemendikbud yang terakhir atau surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid- 19). Berdasarkan surat edaran itu, Kemendikbud memberikan arahan Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian Sekolah juga dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan kelulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat ditentukan berdasarkannilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulus a n . (ron)

H. Lalu Fatwir Uzali (Suara NTB/dok)

Masyarakat Jangan Tolak Tenaga Medis Tangani Pasien Covid-19 Mataram (Suara NTB) Tenaga medis menangani pasien terindikasi terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19 perlu diapresiasi. Mereka bekerja tak mengenal waktu. Resiko tertular penyakit sangat tinggi. Kendati demikian, masyarakat diharapkan tidak menolak untuk dirawat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan, tenaga medis baik itu dokter, perawat dan petugas lapangan lainnya menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Mereka bekerja tidak mengenal waktu dan rela meninggalkan keluarganya. Resiko terpapar pun sangat tinggi. Pihaknya tidak menginginkan justru terjadi penolakan dari masyarakat. “Siapa yang mau tertular. Masyarakat jangan membuat stigma yang tidak menguntungkan tim

papar maupun meninggal. Padahal, mereka garda terdepan dalam menangani pasien baik berstatus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun terinfeksi positif Covid-19. Salah satu contoh, Rumah Sakit di Jawa Timur. 45 tenaga medisnya positif terinfeksi Corona setelah menangani pasien. Bahkan, dokter meninggal dunia. Masyarakat jangan ada provokasi yang menimbulkan keresahan. “Seandainya itu terjadi di keluarga atau anaknya. Begitu juga, H. Lalu Herman Mahaputra kita

medis,” tegasnya dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Menurut dr. Jack, sapaan akrabnya, tim medis bekerja karena telah diikat oleh sumpahnya. Ini adalah pandemi semua daerah bahkan negara terjangkit. Kuncinya adalah masyarakat, pemerintah dan petugas medis bersama – sama menghadapi wabah tersebut. “Ini pandemi yang harus kita lawan bersama,” ujarnya. Dia menyayangkan beberapa daerah di Indonesia, justru menolak tenaga m e d i s yang ter-

ini manusia. Kalau mau, kita tidak ingin mengerjakan ini,” jawabnya. Petugas medis dalam menangani pasien Covid-19 memliki mekanisme serta dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD). Jack menyebutkan, petugas medis baik itu perawat, dokter dan non medis ikut menangani Covid-19 berjumlah 100 orang lebih. Mereka memiliki resiko tertular karena kontak langsung dengan pasien. Secara bertahap dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan cepat virus Corona hasilnya non reaktif. Meskipun demikian, mereka tetap bekerja menangani pasien. Kecuali, tenaga medis hasilnya reaktif atau positif baru diisolasi atau menjalani perawatan. “Kita sudah bisa katakan mereka OPD karena kontak langsung dengan pasien. Mereka tetap bekerja,” demikian katanya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 20 April 2020

2,5 Ton Sianida Gagal Dijual ke Penambang Emas Liar

Validasi Data Calon Penerima Bantuan Harus Cermat

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menggagalkan bisnis ilegal merkuri ke tambang-tambang emas liar. Sebanyak 2,5 ton zat asam pengikat emas itu disita. Sianida didatangkan dari Jakarta untuk diedarkan ke tambang liar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kasubdit I Industri Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB Kompol I Gede Harimbawa mengatakan, kasus itu terungkap saat merkuri hendak dikirim ke tempat penggelondongan emas di Pringgarata, Lombok Tengah. “Sianida ini akan diedarkan kepada penambang rakyat untuk proses pengolahan emas dari tambang tanpa izin,” ujarnya dikonfirmasi Minggu (19/4) kemarin. Awal mula terungkapnya, sianida sedang dalam pengiriman ke Lombok Tengah menggunakan mobil bernomor polisi B 1825 UVM. Di Jalan Raya Narmada, Lombok Barat, mobil tersebut dicegat. Setelah digeledah, mobil itu mengangkut tujuh drum atau setara 350 kg. Akhirnya, sang pengemudi HRS (28) warga Tangerang, Banten diamankan. Pengiriman itu ternyata hanya sebagian saja. HRS bekerja sama dengan SW (43) warga Pademangan, Jakarta Utara. Dua orang ini masih punya stok di gudang. Sebanyak 29 drum atau 1.450 kg disimpan di salah satu gudang di Bertais, Sandubaya, Mataram. Sementara 700 kg di dalam 14 drum lainnya disembunyikan di Karang Sukun, Mataram. “Sianida ini bahan berbahaya. Para pelaku ini diduga memperdagangkan Sianida secara ilegal utuk mendapatkan keuntungan,” kata Harimbawa. Praktik ini sudah dilakoni dua pelaku sejak pertengahan tahun 2019. Tujuan penjualannya meliputi Sekotong, Lombok Barat; Pringgarata dan Janapria, Lombok Tengah; dan Poto Tano, Sumbawa Barat. Dari hasil interogasi sementara, sianida itu akan dijual ke penambang rakyat seharga Rp85 ribu perkilogram. Para pelaku mendatangkan Sianida dari Jakarta. Per-drum isi 50 kilogram dibeli seharga Rp3,5 juta. “Mereka menjual eceran,” kata Harimbawa. Penyidik menemukan indikasi pelanggaran pasal 106 UU RI No7/2014 tentang Perdagangan. Ancaman pidananya paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. “Kerugiannya ini tidak ternilai karena penambangan liar merusak lingkungan,” tandasnya. (why) SIANIDA - Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB menggerebek gudang penyimpanan Sianida di Bertais, Sandubaya, Mataram. Sianida berjumlah total 2,5 ton itu akan diedarkan ke lokasi penambangan liar.

Multazam

Relaksasi Pinjaman Koperasi Perlu Dibahas di RAT

(Suara NTB/Ditreskrimsus Polda NTB)

. SPN Belanting Jadi Tempat Karantina

Mataram (Suara NTB) – Penyebaran virus corona (Covid-19) dikhawatirkan menjadi pemicu penutupan koperasi di NTB. Pasalnya, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di koperasi-koperasi tersebut mengalami penundaan sampai batas waktu yang belum pasti. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, H. Wirajaya Kusuma, menerangkan Kementerian Koperasi telah memberikan instruksi untuk pengambilan kebijakan relaksasi bagi koperasi. Kendati demikian, hal tersebut tetap harus melewati mekanisme pelaporan dalam RAT. “Melaksanakan RAT itu tetap dilaksanakan, tapi karena ada Covid-19 RAT itu ditunda. Jadi kita menunda sampai normal kembali, itu harus dibicarakan oleh pengurus sampai kapan penundaaannya,” ujar Wirajaya saat dikonfirmasi, Minggu (19/4). Menurutnya, salah satu kendala koperasi saat ini adalah mekanisme simpan-pinjam yang mengalami hambatan. “Kendala anggota yang punya usaha sedang mengalami lesu, jelas pendapatannya menurun. Kemampuan untuk membayar angsurannya itu yang jadi masalah,” ujar Wirajaya. Untuk itu, relaksasi berupa restrukturisasi pinjaman disebut harus diputuskan. Terutama untuk mengatur pembayaran angsuran selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Kendati demikian, Wirajaya menekankan koperasi di NTB belum mati suri. Mengingat beberapa koperasi masih melakukan aktivitas. “Kalau (koperasi) simpanpinjam, kita harapkan mereka menempuh kebijakan yang bisa memberikan keringanan pada anggota untuk mempermudah pengembaliannya,” ujarnya. Di sisi lain, untuk menjaga likuiditas di masing-masing koperasi, Kementerian Koperasi disebutnya akan memberikan restrukturisasi dan bantuan keuangan bagi Lembaga Pengelola Dana Bergulis (LPDB). “Itu dari Kementerian. Baik koperasi yang bermitra (dengan LPDB) maupun tidak bermitra, sehingga mereka tidak kesulitan dalam likuiditas,” ujar Wirajaya. Sebagai informasi, berdasarkan data di Diskop dan UKM NTB sampai dengan Maret 2020 tercatat 2.440 unit koperasi aktif dan 1.653 unit koperasi tidak aktif. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari 2019 lalu, dimana jumlah koperasi aktif tercatat 2.574 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 1.536 unit. Untuk Maret 2020, koperasi tersebut tersebar antara lain di Kota Mataram 397 koperasi aktif dan 107 tidak aktif, di Lombok Barat 151 aktif dan 360 tidak aktif, di Lombok Utara 119 aktif dan 42 tidak aktif, di Lombok Tengah 299 aktif dan 318 tidak aktif, dan di Lombok Timur 215 aktif dan 3030 tidak aktif. Kemudian untuk Sumbawa Barat tercatat 329 koperasi aktif dan 50 tidak aktif, di Sumbawa 224 aktif dan 86 tidak aktif, Dompu 150 aktif dan 164 tidak aktif, Bima 238 aktif dan 30 tidak aktif, dan Kota Bima 95 aktif dan 103 tidak aktif. Sedangkan untuk koperasi di tingkat provinsi, tercatat sebanyak 223 koperasi aktif dan 70 koperasi tidak aktif. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTB dijadikan lokasi isolasi mandiri pasien positif Covid-19. Gedung sekolah di Belanting, Sambelia, Lombok Timur ini kini sedang menampung empat anggota polisi yang terjangkit Covid-19 sepulang mengikuti sekolah perwira di Sukabumi, Jawa Barat. “Mereka melakukan isolasi mandiri di SPN Polda dengan pengawasan dokter Polda,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Minggu (19/4) kemarin. Dia menambahkan, anggota Polda NTB yang mengikuti sekolah perwira di Sukabumi menyelesaikan program pendidikannya. Sekembalinya ke NTB, mereka yang ikut sekolah perwira menjalani isolasi mandiri dan dites swab. Hasilnya empat positif Covid-19. “Tidak boleh berjumpa dengan siapapun kecuali tim kesehatan Polda. Kondisi kesehatan mereka selalu dikontrol. Tidak ada

(Suara NTB/dok)

Artanto kendala ruangan perawatan,” kata Artanto. Empat anggota Polda NTB itu melengkapi jumlah pasien

positif Covid-19 di NTB menjadi 55 per-17 April lalu. Mereka diidentifikasi punya riwayat kontak dengan pasien positif di Sukabumi. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam keterangan tertulisnya menerangkan, empat anggota polisi tersebut dalam keadaan baik dan menjalani karantina dengan pengawasan ketat. Mereka antara lain A (32), laki-laki, penduduk Kelurahan Rabangodu Utara, Raba, Kota Bima. ATW (36) laki-laki, warga Kekalik, Sekarbela, Mataram. BSD (32) wanita, warga Ampenan, Kota Mataram dan LEP (33) warga Brangbiji, Sumbawa. Mereka adalah yang mengikuti sekolah perwira polisi Maret lalu. Identifikasi penularannya karena memiliki riwayat perjalan ke Sukabumi, Jawa Barat dalam 14 hari sebelum sakit. Untuk deteksi dini, sedang ditulusuri riwayat kontak anggota polisi terkonfirmasi positif Corona tersebut. (why)

Kasus RS Pratama

Selangkah Lagi Naik Penyidikan Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus proyek gedung RS Pratama Sondosia, Kabupaten Dompu terus digodok. Penyidik Polda NTB menyelesaikan klarifikasi saksi-saksi. Diantaranya juga ahli kontruksi dan audit keuangan negara. “Yang RS (di) Dompu itu salah satu yang akan naik penyidikan tahun ini,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, akhir pekan lalu ditemui di ruang kerjanya. Proses klarifikasi saksi sebagian sudah selesai. Mereka antara lain, pejabat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, PPK proyek Pokja ULP, kontraktor pelaksana, dan kontraktor pengawas. Keterangan ahli sudah dimintai. Ahli konstruksi sudah menyelesaikan pengecekan fisik. Hasil cek fisik kemudian diajukan ke auditor BPKP. Audit tersebut untuk menda-

patkan nilai prestasi pekerjaan fisik. Apabila ada kekurangan, maka ada indikasi kerugian negara. “Habis ini kita mau gelar (perkara),” kata Eka. Gelar perkara itu dalam rangka menentukan status penanganan kasus. Kasus ini sekarang masih tahap penyelidikan. dalam gelar perkara nantinya ditentukan apakah naik status ke penyidikan atau tidak. RS Pratama Manggelewa dibangun pada tahun 2017 lalu. Pembangunannya menggunakan anggaran APBD Kabupaten Dompu dengan pagu sebesar Rp17 miliar. Sebanyak 44 perusahaan bersaing memperebutkan proyek dengan harga perkiraan sendiri sebesar R16,96 miliar tersebut. PT SA asal Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya memenangi tender dengan harga penawaran Rp15,76 miliar. (why)

Iswara DPRD Provinsi NTB Salurkan Bantuan ke Masyarakat Terdampak Covid-19

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB mengkritisi model pendataan masyarakat calon penerima bantuan dampak sosial ekonomi wabah Covid-19. Mereka menilai tidak adil jika pencatatan penerima bantuan dilakukan secara merata berdasarkan sistem pembagian kuota per desa. “Harusnya yang dipakai itu persentase jumlah penduduk desa dan bukan memakai kuota satu desa 121 orang atau 100 orang. Sebab tidak ada satu desa pun yang penduduknya sama besar, begitu juga dengan penduduk miskin tiaptiap desa berbeda-beda,” tegas Ketua Fraksi Nasdem di DPRD NTB, Multazam, Minggu (19/4) kemarin. Menurutnya sistem kuota itu yang digunakan maka sangat tidak adil bagi tiap-tiap desa. Sebab karakteristik masing-masing desa sangat berbeda-beda sehingga perlu ditangani dengan berbeda pula. Jenis bantuan juga harus berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. “Kembali ke sistem kuota itu, sebagai contoh Desa Sandik (Lobar) dengan jumlah KK puluhan ribu jika dibanding dengan Desa Pusuk Lestari yang hanya jumlah KK-nya lima ratusan, masa harus sama-sama dikasi kuota 100 orang penerima bantuan ini. Ini bisa memicu persoalan baru,” terangnya. Multazam melihat tidak cukup siap dari awal untuk mengeksekusi bantuan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dari kesiapan data yang akan jadi dasar penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya, jika dari data saja sudah amburadul, maka dalam praktik penyalurannya juga akan lebih amburadul lagi. “Karena itu dari awal kita sampaikan mengenai kesiapan program harus dibarengi dengan kesiapan data terlebih dahulu. Sehingga kita lebih tepat dalam mengkalkulasi anggaran. Jika saat ini program dan anggaran sudah siap lalu setelah seluruh pemdes selesai merivisi jumlah yang wajib memperoleh JPS ternyata tidak sesuai anggaran? Bagaimana kita menangani kemudian,” tandasnya. “Ini menjadi catatan penting Pemprov dalam hal ini Dinsos terkait data. Saya sependapat jika program ini sangat berarti untuk masyarakat tapi, saya mengkritisi Dinsos yang lambat dalam validasi data, (sangat Amburadul). Sementara grafik Covid-19 makin hari makin meningkat, program dan anggaran sudah digelontorkan dan sekarang masalahnya menunggu validasi data,” pungkasnya. (ndi)

H. Wirajaya Kusuma

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) – Ikatan Istri Wakil Rakyat (Iswara) DPRD Provinsi NTB turut berpartisipasi dalam melawan wabah Covid-19. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk memerangi penyebaran virus Covid-19 tersebut. Salah satunya melakukan pembagian Alat Pelindung Diri (APD) kepada masyarakat. Pada pekan kemarin, Iswara turun membagikan APD dan bantuan sembako kepada masyarakat dalam dua hari berturut-turut di sejumlah titik di wilayah Provinsi NTB. Kegiatan tersebut dilakukan Iswara dalam rangka membantu pemerintah meringankan beban masyarakat yang terdampak. “Kami Iswara Provinsi NTB turun selama dua hari mengadakan baksos dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Hari pertama dua titik dan hari kedua enam titik,” ujar Ketua

Iswara DPRD Provinsi NTB, Hj. Muhsinatin Mahalli Fikri. Adapun beberapa titik lokasi penyaluran bantuan Iswara tersebut, pertama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kebon Kongok, Banyumulek. Disana Iswara menyalurkan sejumlah bantuan sembako dan sedikit dana untuk ibu-ibu buruh yang mengais rezeki dari TPA Kebon Kongok itu. “Banyaknya titik yang kami sentuh, maka penyaluran bantuan Iswara ini dilakukan oleh tiga tim yang sudah dipersiapkan.” kata Istri dari Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri itu. Pada kesempatan itu, Iswara turut mensosialisasikan program pemerintah daerah Provinsi NTB terkait dengan penanganan Covid-19. Seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) gemilang. Masyarakat diminta turut berpartisipasi untuk mendukung pro-

gram pemerintah tersebut. Lokasi berikutnya yang disalurkan bantuan Iswara yakni di Ponpes Al-ijtihadul Mukminin Perengge, Kecamatan Kuripan, yang disalurkan berupa bantuan beras dan sedikit dana. Kemudian dilanjutkan pemberian berupa dana kepada Komunitas penyakit kanker. Selanjutnya bantuan juga disalurkan kepada keluarga terpapar Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur, berupa sembako, masker dan sabun. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga tidak lupa disasar Iswara untuk mendapatkan bantuan serta pekerja jalanan lainnya disalurkan bantuan masker, sarung tangan, mie instan dan sabun. Lokasi lainnya yakni ke posko Penjagaan Covid-19, disalurkan mie instan, telur, kopi, masker, sabun (handsoap). Kemudian dilanjutkan

(Suara NTB/ist)

BANTUAN ISWARA - Ketua Iswara DPRD Provinsi NTB, Hj. Muhsinatin Mahalli Fikri menyalurkan bantuan diTPA Kebon Kongok ke Rumah Sakit Kota Mataram disalurkan untuk Nakes berbentuk Parsel dan biskuit dan Sembako. Terakhir memberikan bantuan berupa Persel di posko penjagaan batas Kota Mataram.

“Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Iswara DPRD Provinsi NTB ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat kita di tengah wabah Covid-19 ini. Semoga semua ujian ini cepat selesai,” pungkasnya. (ndi/*)

SUARA NTB Senin, 20 April 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dialokasikan di Tujuh Anggaran Jangan Kucilkan Keluarga Pasien Corona KELUARGA pasien positif Corona membutuhkan dukungan, baik berupa materil maupun in materil dari masyarakat sekitar. Masyarakat diminta menerima mereka seperti warga lainnya, tanpa membedakan. Apalagi mengucilkan mereka. Hal ini sebagai bentuk upaya menyampaikan pesan moral bagi masyarakat agar jangan khawatir berlebihan terhadap keluarga pasien Corona. “Kami menyambangi mereka untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja, mereka tidak boleh dijauhi, dikucilkan apalagi didiskriminasi. Dan tentu kami ingin mengajak kepada kita (Suara NTB/ist) semua untuk memgayomi H. Sardian dan memberi support moral kepada saudara kita yang terindikasi terjangkit Covid-19,” kata H. Sardian, politisi PDIP asal Lingsar, akhir pekan kemarin. Sardian menyebut, Lingsar paling banyak positif Corona di wilayah Lobar. Karena itu ia pun turun langsung melihat kondisi masyarakat terpapar tersebut. Pihaknya juga memberikan puluhan paket sembako kepada keluarga pasien positif, dan ODP dan reaktif tes cepat yang ada di sekitar daerah setempat. Termasuk terhadap tiga anak yang orang tuanya positif Corona. “Ini juga membuat keprihatinan kita,” ujar dia. Melalui aksinya ini, pihaknya ingin memberikan pesan moral kepada semua masyarakat bahwa jangan sampai takut berkelebihan terhadap keluarga pasien positif, ODP maupun PDD. Pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan menjauhi keluarga pasien Corona. Justru sebaliknya harus diberikan dukungan kepada mereka. Sebab mereka ini rata-rata dari kalangan kurang mampu. Ia menambahkan ditengah kondisi penambahan kasus positif, menyusul warga Lingsar dinyatakan positif. Di mana seorang istri dari warga klaster luar daerah dinyatakan positif, sedangkan suaminya tengah menjalani karantina. Pemda, kata dia harus lebih agresif lagi melakukan penanganan pencegahan penyebaran Corona ini. Terutama klaster luar daerah yang banyak positif Corona harus menjadi perhatian serius Pemda untuk dilacak dan ditangani. (her)

PDP Terus Bertambah

Lotim Siapkan RSUD Labuhan Haji Selong (Suara NTB) Mengantisipasi terus bertambahnya jumlah warga yang terkena dampak Corona, baik berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien terkonfirmasi positif, Pemkab Lombok Timur (Lotim), tidak mau kecolongan. Dalam hal ini, pihak pemkab telah menyiapkan RSU Labuhan Haji sebagai tempat karantia tambahan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., menjelaskan, bertambahnya masyarakat yang terdeteksi mengalami gejala maupun positif Covid-19, menandakan jika langkah gugus tugas dalam menelusuri penyebaran kontak virus ini berhasil. Untuk itu, gugus tugas menyiapkan RSU Labuhan Haji sebagai tempat perawatan, karena RSUD. R. Soedjono Selong sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan Covid-19 sangat terbatas, yaitu hanya tersedia 40 sampai 45 tempat tidur. Semakin bertambahnya pasien ODP maupun PDP ini, bupati mengimbau supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Menurutnya, kepatuhan masyarakat sangat diharapkan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-i19 khususnya di Kabupaten Lotim. “Tidak menutup kemungkinan PDP akan terus bertambah. Sehingga kita siapkan RSU Labuhan Haji sebagai tempat perawatan,” terang Sukiman. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. H. Pathurrahman, M.Kes, menyebutkan, pertanggal 18 April 2020, jumlah Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sebanyak 11.650 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) 341 orang, Orang Dalam Pengawasan (ODP) 1.521 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 57 orang. (yon)

Penerima JPS Jangan Sampai Tumpang Tindih Selong (Suara NTB) Rencana pemerintah akan memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat miskin akibat di tengah wabah virus Corona ini diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat. Sebelum dibagikan, datadata penerima JPS ini harus valid. “Jangan sampai tumpang tindih,” ungkap Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lotim, TGH. Lalu Wildan Zikrullah, MA kepada Suara NTB, Minggu (19/4). Untuk pemberian JPS, ujarnya, banyak sumbern(Suara NTB/dok) ya, mulai dari pemerintah TGH. Wildan Dzikrullah pusat, provinsi, kabupaten dan desa-desa. Untuk itulah, datanya harus benar-benar valid. Upaya validasi data harus benar-benar serius dilakukan oleh pemerintah. “Datanya harus serius ditangani biar tidak terulang lagi kasus dana program keluarga harapan (PKH),” ucapnya mengingatkan. Menurutnya, rentan waktu untuk melakukan pendataan diketahui sangat singkat. Waktu yang ada ini semua harus bergerak cepat. Selain itu, pemerintah harus maksimal dan bekerja keras meminimalisir data yang salah, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah dalam program JPS ini tidak salah sasaran. “Pemerintah harus all out,” imbuh alumnus Universitas Kairo Mesir ini menambahkan. Jumlah penerima JPS di Lotim pastinya cukup besar. Hal ini mengingat Lotim merupakan kantong kemiskinan di NTB. Program bagi JPS mungkin tidak bisa mengentaskan kemiskinan secara langsung. Akan tetapi, untuk jangka pendek JPS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus mematikan. Belum putusnya rantai penyebaran virus Corona ini jelas berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Pandemi yang mendunia diyakini bisa menambah dan memperparah angka kemiskinan Lotim. Mengingat keterbatasan dana, JPS yang akan diberikan diakui tidaklah seberapa. Semua tergantung kemampuan pemerintah. Harapnya, bantaun yang diberikan ini bisa benar-benar bertahan sampai wabah Covid-19 ini berakhir. Apalagi menjelang Ramadhan, selain JPS diharapkan juga semua bantuan sosial yang sudah direncanakan pemerintah ini segera juga dicairkan. “Kita minta pemerintah segera kuncurkan dana sosial yang sudah dianggarkan,” ujarnya. (rus/*)

Banyak Warga Miskin Belum Terdata Bantuan

Giri Menang (Suara NTB) Terdapat tujuh pos anggaran bantuan yang bakal diberikan kepada masyarakat terdampak Corona. Tujuh pos bantuan ini di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pusat, provinsi, kabupaten. Ditambah lagi program bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan BLT dari Dana Desa (DD). Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar, L. Marta Jaya merincikan bantuan untuk warga Lobar terdampak covid-19 terdiri dari pusat sebanyak 9.695 KK, JPS dari provinsi 8.052 KK, dan JPS Kabupaten Lobar sendiri mencapai 20 ribu lebih. Kalau ditotal jumlahnya mencapai 37.747 KK. Jumlah data ini pun, kata dia terus bertambah, mengacu hasil pendataan. ‘’Jenis bantuan yang diberikan, ujarnya, kemungkinan sama dengan provinsi senilai Rp250 ribu. Namun bantuan ini masih perlu dibahas apakah bantuannya berupa uang atau barang,’’ ujarnya,’’ akhir pekan kemarin. Di luar tiga bantuan ini, ada program baru dari Kemensos dengan total 25 ribu KK. Ditambah lagi BLT dari DD dengan total 29 ribu KK dengan nilai Rp 600 ribu per KK. Untuk pola penyaluran bantuannya ini, jelas dia, pemda sangat berhati-hati. Di mana sasarannya adalah masyarakat yang tidak mendapatkan program bantuan baik dari pusat maupun daerah. Kalau warga

yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat, maka tidak diberikan bantuan daerah. Begitupula sebaliknya, warga yang mendapatkan bantuan daerah tidak diberikan bantuan daerah, baik provinsi maupun kabupaten serta desa. Bagaimana dengan bantuan terhadap warga miskin yang tersisa mencapai puluhan ribu jiwa? Menurutnya tidak bisa hanya dari Dinas Sosial. Sebab melalui APBD saja mampu diberikan bantuan 20 ribu lebih selama tiga bulan. Kalau fiskal daerah besar, kata dia, tentu akan ditambah jumlah penerima. Karena itu pihaknya berharap OPD lain, seperti DKP, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM melalui program masing-masing bisa mengakomodir warga, seperti nelayan dan petani menjadi kantong kemiskinan. Karena itu, pihaknya sudah membahas masalah data penerima ini dengan Dinas PMD. Sebab ada bantuan BLT dari desa yang nantinya didanai dari DD. “Jumlah sasaran-

nya pun sangat besar mencapai 29 ribu lebih,” ujar dia. Mengenai pendataan, ujarnya, Dinas Sosial ada aturan mainnya. Di mana sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di mana Lobar ada 124 ribu warga masuk DTKS. Dari 124 ribu ini pun disisir lagi mana uang sudah mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT. Rencana bantuan JPS akan digulirkan awal bulan Ramadhan. Di Lombok Tengah (Loteng), sejumlah pos anggaran penanganan kemiskinan ikut direalokasi. Meski demikian, realokasi anggaran ini tidak akan sampai mengganggu program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, karena pada prinsipnya, meski ada realokasi anggaran kemiskinan, namun itu semua juga untuk mengantisipasi potensi bertambahnya warga miskin di daerah ini. “Mau tidak mau anggaran penanganan kemiskinan juga ikut direalokasi. Untuk mendukung upaya pemerintah menangani penyebaran virus Corona. Meski tidak secara

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

H. L. Pathul Bahri menyeluruh di pos-pos anggaran yang sudah ada,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Jumat (17/8) lalu. Di tengah pandemi virus corona, penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas Pemkab Loteng. Target penurunan angka kemiskinan juga tidak berubah, masih di atas 1 persen. Walaupun target tersebut bisa dikatakan cukup berat. Melihat situasi dan perkembangan daerah saat ini, Terutama dengan mewabahnya virus Corona. Terpisah, saat dikonfirmasi Sabtu (18/4), Koordinator Pokja TKPKD Loteng, Saeful Muslim mengatakan, tahun ini Pemkab Loteng mengalokasi-

L. Marta Jaya kan anggaran penanganan kemiskinan sekitar Rp 123 miliar lebih. Tersebar di 16 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng. Dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (LH) menjadi OPD dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan terbesar. Untuk itu, ujarnya, ada kemungkinan di dua OPD ini anggaran kemiskinan banyak yang dipangkas untuk mendukung penanganan Covid-19. Kalau di OPD lainnya yang alokasi anggaran tidak terlalu besar, kemungkinan masih aman anggarannya. (her/kir)

Bertambah, Pasien Positif Covid-19 di Lotim Selong (Suara NTB) Jumlah pasien positif terinfeksi virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bertambah. Hingga Minggu (19/4), tercatat 13 orang positif. Dari jumlah ini, 4 di antaranya sudah sembuh dan 9 masih positif yang saat ini menjalani perawatan medis. Dari tambahan pasien positif ini merupakan klaster Gowa. Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. M. Pathurrahman, M.Kes., menjelaskan, sebanyak 13 pasien positif tersebut tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Lotim. Di antaranya Kecamatan Aikmel, 4 orang, Pringgasela 3 orang, Terara 1 orang, Jerowaru 2 orang, Labuhan Haji 2 orang dan Kecamatan Selong 1 orang. “Adapun untuk tambahan 4 orang itu dari Kecamatan Jerowaru dan Labuhan Haji,” sebutnya, Minggu (19/4). Tambahan pasien positif asal Kabupaten Lotim ini berdasarkan nomor pasien NTB, di antaranya pasien nomor 54 inisial DH (26 tahun) perempuan asal Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru. Pasien ini tidak pernah bepergian ke wilayah terjangkit. Akan tetapi ia kontak erat dengan warga yang pernah ke Gowa, Sulawesi Selatan. Saat ini, ia dirawat di ruang isolasi RSUD R. Soedjono Selong. Untuk pasien 58 inisial MA (60 tahun) laki-laki penduduk Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji. Yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan ke Gowa Sulawasi Selatan dan saat ini dirawat di RSUD R. Soedjono Selong. Selanjutnya pasien 59 inisial, S (48 tahun) perempuan asal Batu Nampar. Pasien ini memiliki riwayat kontak dengan

masyarakat yang sudah bepergian ke Gowa dan saat ini dirawat di RSUD R. Soedjono Selong. Tambahan terakhir yaitu pasien nomor 60 inisial TH (45 tahun) laki-laki asal Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji. Pasien ini memiliki riwayat berpergian ke Kabupaten Gowa. Yang bersangkutan saat ini menjalani perawatan medis di ruang isolasi RSUD R. Soedjono Selong. “Kondisinya rata-rata baik,” jelasnya. Sementara Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, mengungkapkan, semakin banyak terdeteksi pasien positif berdasarkan klasternya, menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama gugus tugas berhasil dalam mengidentifikasi kontak masyarakat yang memiliki riwayat berpergian ke luar daerah. Terlebih yang bersangkutan terinfeksi virus Corona. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah disamping gugus tugas bekerja dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lotim. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk bersikap jujur dan kooperatif apabila memiliki riwayat bepergian ke wilayah terjangkit. “Masyarakat kita imbau tetap tenang. Hasil kerja gugas tugas dilihat dari seberapa banyak yang kita tracing dan seberapa banyak yang kita rawat dan sembuh,”terangnya. Ditambahkannya, saat ini tercatat sebanyak 11.880 Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG), Orang Tanpa Gejala (OTG) 384 orang, Orang Dalam Pengawasan (ODP) 1.524 orang, dan sebanyak 60 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP). (yon)

(Suara NTB/ist)

Infografis Waspada COVID - 19 Kabupaten Lombok Timur

Pemda Berhasil Lacak 250 lebih Warga Klaster Luar Daerah Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) terus berupaya memutus rantai penularan Covid-19 yang sejauh ini jumlah warga Lobar positif Corona bertambah menjadi 9 orang. Menyusul tambahan satu Kasus positif yakni pasien nomor 56 inisial Ny. M (48) dari daerah Lingsar. Dari sembilan orang kasus positif ini, satu pasien dinyatakan sembuh. Delapan orang masih ditangani di RSUD Tripat dan Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lobar Dr. H. Baehaqi, menjelaskan, upaya untuk memutus mata rantai virus ini dilakukan dengan melacak warga klaster luar daerah, seperti Gowa Sulawesi Selatan, Jakarta, Bogor dan daerah lainnya. Sejauh ini Pemda berhasil melacak 250 lebih warga klaster luar daerah tersebut, di mana sudah dites cepat sebanyak 150160 orang. Dari tes ini, terdapat puluhan warga diisolasi di dua rumah sakit dan Sanggar Mutu. “Di Lobar satu sembuh, tinggal delapan ditangani di RSUD Tripat dan Awet Muda Narmada,” jelasnya, Minggu (19/4). Pemda kata dia, terus berupaya keras memutus rantai penyebaran Covid-19, baik melalui upaya melakukan pelacakan terhadap warga klaster luar daerah. Warga klaster luar daerah tetap dilakukan skriiing kontak oleh tim, namun hasilnya tidak boleh dibuka di publik menganti-

(Suara NTB/her)

H. Baehaqi sipasi gejolak. Tim sudah melacak 250 lebih warga klaster luar daerah. “Kami berhasil melacak 250 lebih warga klaster luar daerah, kami sudah rapid test 150-160 orang. Data kami lengkap,” jelas Sekda Lobar ini. Terhadap warga klaster luar daerah ini, bagi yang hasil tes cepat reaktif diisolasi di rumah sakit dan tempat khusus di Sanggar Mutu Gerung. Kalau sudah negatif mereka dipulangkan, namun tetap menjalani isolasi selama 14 hari di rumah masing-masing. Untuk mempermudah penanganan dan koordinasi, pihak pemda juga telah membentuk posko di masing-masing kecamatan di bawah kendali tiga OPD. Posko kecamatan ini untuk memper-

cepat identifikasi dan pengambilan langkah penanganan. Sementara itu Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan, sejauh ini ada 30 orang didominasi klaster luar daerah yang diisolasi di Sanggar Mutu Gerung. “30 orang yang diisolasi ini hasil rapid test-nya reaktif, ini termasuk yang hasil pelacakan kami,” ujar dia. Puluhan orang ini selanjutnya akan menjalani swab di rumah sakit. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Zulkifli menambahkan warga yang diisolasi di Sanggar Mutu Gerung berasal dari beberapa daerah. Mereka diisolasi karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Puluhan warga ini akan dilakukan pemeriksaan pendukung sebelum di-swab. Pemeriksaan pendukung jelas dia, berupa cek laboratorium dan cek darah serta rontgen. Setelah pemeriksaan barulah dilakukan dilakukan swab. Untuk pengambilan sampel swab, dilakukan secara bertahap karena kondisi Rumah Sakit Tripat penuh. Setelah kondisi pasien di RSUD sudah memulangkan pasien barulah warga ini diambil sampel swab. Pihaknya berupaya agar swab langsung bisa dilakukan di sanggar mutu, dengan menyiapkan peralatan di sana, sehingga tidak perlu menunggu kondisi pasien di RSUD kosong, baru bisa dilakukan swab. (her)

34 Persen Reaktif

Klaster Gowa Dikarantina Kolektif Tanjung (Suara NTB) Hasil tes cepat Covid - 19 pada masyarakat klaster Gowa, menunjukkan gejala reaktif. Jumlahnya cukup besar, 34 Persen. Oleh karena itu, Satgas Covid - 19 Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil sikap tegas untuk mengkarantina sekitar 59 orang. Hal itu ditegaskan Kepala Dikes KLU, sekaligus Koordinator Pennganan dan Pencegahan Satgas Covid Lombok Utara, dr. H. L. Bahrudin, Jumat (17/4). Kepada wartawan, Bahrudin menegaskan langkah karantina diharuskan guna mencegah potensi reaktif menjadi positif Covid kepada warga yang pernah mengikuti acara di Sulawesi Selatan itu. Mantan Direktur RSUD KLU ini memandang, sebanyak 59 orang reaktif yang sudah terperiksa harus menjalani karantina di RSUD Sementara (Terminal Tanjung). Hasil tes reaktif sedapat mungkin dicegah agar kondisi warga tidak bertambah buruk. Awalnya, karantina kepada klaster Gowa yang reaktif akan dilakukan di tiap-tiap kecamatan. Sayangnya, Satgas tidak mendapati lokasi karantina yang memenuhi syarat. Sehingga diputuskan, karantina dilakukan di eks RSUD sementara yang ada di Terminal Tanjung. “Kita sudah menentukan skala prioritas rapid test. Ada 5 klaster prioritas, yaitu klaster Gowa, klaster Jakarta, Klaster Bali, Klaster Jawa (Jawa Tengah, Jawa

Timur, Yogyakarta) dan klaster pondok pesantren,” tandasnya. Rencana penggunaan rumah sakit sementara sebagai lokasi karantina mendapat atensi dari anggota DPRD KLU, Hakamah. Sabtu (18/4) ia menyempatkan diri meninjau kesiapan ruangan di Terminal Tanjung itu. Di lokasi, ia ditemani oleh Direktur RSUD KLU, H. Syamsul Hidayat, Kepala Dikes KLU, dr. H. L. Bahrudin, Kalak BPBD KLU, Muhadi, SH., Camat Tanjung, Syamsul Bahri, Dandim serta aparat Polsek Tanjung. “Hasil pemantauan kami, Satgas masih melakukan pembersihan dan pemasangan perlengkapan ruang isolasi yang dibutuhkan. Satgas bekerja cukup baik karena ruangan dipastikan benar-benar sesuai standar karantina,” ungkapnya. Hakamah menyebut, dari rencana Satgas para klaster Gowa yang terperiksa reaktif akan dijemput ke kediaman masingmasing. Sebanyak 59 orang, akan diinapkan di RSUD sementara untuk diobservasi selama 14 hari. Ia meminta kepala OPD terkait, seperti Dinas LH dan Dinas Perhubungan untuk mengambil peran mengurus masalah yang masih mengganjal. Sampah di lokasi RSUD dan lampu penerang jalan di sekitar RSUD, agar diatasi. “Kita juga menyarankan supaya pasien PDP diberikan pelayanan maksimal,” demikian Hakamah. (ari)

Kuota BLT Kabupaten Bima Bertambah Jadi 24.331 KK Bima (Suara NTB) – Jatah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Bima akan bertambah. Semula yang diterima hanya sebanyak 15.585 Kepala Keluarga (KK), tapi kini menjadi 24.331 KK. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM kepada Suara NTB, Minggu (19/4). Kata dia, pihaknya mendapat tambahan 8.473 KK sebagai penerima BLT. “Sebelumnya Kabupaten Bima hanya mendapat BLT 15.585 KK. Tapi sekarang ada tambahan 8473 KK. Sehingga totalnya menjadi (Suara NTB/Dok) 24.331 KK,” katanya. Sirajuddin Sirajuddin mengaku penambahan KK penerima BLT itu setelah pihaknya menerima kiriman data by name by adress (BNBA) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya warga atau KK yang kurang mampu di Kabupaten Bima yang masuk dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikeluarkan oleh Pusdatin Kemensos RI. “Yang masuk DTKS, jumlahnya ada sebanyak 24.331 KK,” katanya. Sirajuddin menjelaskan 24.331 KK tersebut itu akan mendapatkan BLT sebesar Rp600 ribu setiap bulan dari Pemerintah Pusat. Yakni mulai dari Bulan April, Mei sampai dengan Juni 2020 mendatang. “Untuk proses pencairan BLT ini kita menunggu arahan Pemerintah Pusat. Tapi yang jelas Bulan April ini akan direalisasikan,” katanya. Untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan lancar dan baik, Sirajuddin menambahkan pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi Data. Jangan sampai ada yang menerima ganda. “Insya Allah, Senin (20/4) kita verifikasi dan validasi datanya,” katanya. Tidak hanya itu, warga atau KK yang tidak mendapatkan BLT akan diakomodir mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dari Pemerintah Provinsi NTB dan JPS Bima RAMAH dari Pemerintah Kabupaten Bima. “Bedanya JPS ini berupa barang. Sementara BLT berupa uang tunai. Warga akan menerima bantuan selama tiga bulan kedepan,” katanya. Sirajuddin menegaskan, program BLT dan JPS merupakan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemda terhadap warga Kabupaten Bima kurang mampu yang terdampak akibat wabah virus corona. “JPS dan BLT merupakan program perpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemda,” pungkasnya. (uki)

Gugus Tugas Sumbawa Intensifkan Penelusuran Kontak Sumbawa Besar (Suara NTB) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa akan mengintensifkan penelusuran terhadap semua orang yang berinteraksi langsung dengan pasien positif Covid. Terutama yang kontak erat dengan Tn. IK (51) yang baru-baru ini terkonfirmasi positif Covid-19. Diketahui, terdapat dua tambahan positif Covid-19 di Sumbawa. Pertama pasien nomor 51 NTB berinisial LEP (33), merupakan warga Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Yang (Suara NTB/dok) bersangkutan memiliki riH. Didi Darsani wayat perjalanan ke Sukabumi, Jawa Barat, dalam 14 hari sebelum sakit serta riwayat kontak dengan pasien Covid-19 di Sukabumi. Kemudian pasien nomor 55 NTB dengan inisial Tn. IK (51) yang merupakan warga Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, kecamatan Labuhan Badas. Memiliki riwayat perjalanan ke Gowa, Makasar tanpa riwayat kontak dengan pasien Covid-19. ”Kita akan lakukan tracing contact, terutama yang ada kontak dengan yang ada di Sumbawa. Kalau untuk kasus yang Brang Biji, dia tidak punya riwayat kontak dengan penduduk di Sumbawa. Karena setelah tugas, dikembaikan ke satuannya di Mataram tidak ke Sumbawa. Yang satunya saja, yang akan kita intensifkan untuk mencari kontaknya dengan siapa saja dan ke mana saja. Nanti kita dalami dan kita catat semua,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, H. Didi Darsani. Diungkapkannya, pasien berinisial Tn. IK yang merupakan klaster Gowa sudah dibawa ke rumah sakit sejak hasil rapid test dinyatakan reaktif. Sebelumnya, pihaknya intens berkomunikasi dengan yang bersangkutan. “Masih kita dalami (penelusuran kontak red),” bebernya. Dijelaskan Didi, pihaknya mengirimkan dua sampel swab klaster Gowa yang reaktif ke Mataram pada tanggal 15 April lalu. Hasilnya diumumkan tanggal 17 April terkonfirmasi satu orang positif yakni Tn. IK, dan satunya negatif. Selanjutnya pihaknya kembali mengirim sampel swab 8 orang klaster Gowa. “Ini yang kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan tidak positif,” harapnya. Terhadap pasien yang terkonfirmasi positif, diharapkan terbuka menyampaikan riwayat kunjungan serta interaksi yang dilakukan sebelumnya. Sehingga memudahkan pekerjaan gugus tugas sekaligus membatasi penyebarannya. “Mengingat kembali perjalanan itu penting. Biar kita bisa batasi ke mana-mana, ndak ada yang lolos,” tukasnya. Berdasarkan data hingga 18 April, tercatat sebanyak 6.500 orang dengan kategori Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG). Rinciannya 4.678 orang dan telah selesai menjalani karantina dan 1.822 orang masih menjalani karantina mandiri. Kemudian Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 141 orang, tetapi memiliki kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah akumulatif Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 394 orang. Selesai pemantauan 337 orang, dan masih dalam pemantauan atau menjalani karantina mandiri 57 orang. Total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 23 orang. Telah dinyatakan sembuh 6 orang, sehingga masih terdapat 15 orang yang diobservasi oleh rumah sakit. Adapun pasien 01 Sumbawa yang sebelumnya terkonfirmasi positif atas nama Ny. M telah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak dua kali dengan hasil negatif Covid-19. Meskiun demikian terdapat dua tambahan kasus positif, hingga total kasus positif Covid-19 di Sumbawa menjadi 3. Dengan adanya tambahan kasus ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan namun tidak panik secara berlebihan. Tidak memberikan stigma negatif terhadap yang ditetapkan sebagai PDP, OD, OTG maupun PPTG, maupun keluarganya. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengkarantina diri secara mandiri. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, benar-benar menerapkan pembatasan sosial, menjaga jarak, menghindari keramaian dan kerumunan. Menggunakan maskes di luar rumah dan selalu menjaga hygiene perorangan dengan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga lingkungan untuk selalu bersih. (ind/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Negatif Covid-19, Tiga Warga Klaster Gowa Dipulangkan Bima (Suara NTB) – Tiga dari 25 warga Kabupaten Bima yang masuk klaster Gowa dinyatakan negatif Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil swab yang diterima Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Bima akhir pekan kemarin. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma M.AP mengaku lantaran hasil swab negatif Covid-19, tiga orang warga Kecamatan Sanggar itu langsung dipulangkan. “Hasil swabnya negatif Covid-19, makanya kita langsung pulangkan ke rumahnya masing-masing,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (19/4). Dengan begitu lanjutnya, hingga kini masih tersisa sebanyak 22 warga Kabupaten Bima klaster Gowa. Mereka

saat ini masih menjalani atau dilakukan karantina khusus di RSUD Sondosia. “Klaster Gowa tersisa 22 orang berstatus Orang Dalam Pemantuan (ODP) dan saat ini mereka masih diisolasi di RSUD Sondosia,” katanya. Bahkan sampel swab 22 ODP klaster Gowa tersebut telah dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk dilakukan pengujian. Ia berharap hasilnya negatif Covid-19. “Sudah dikirim sampel swabnya kemarin dan sekarang kita menunggu.

Mudah mudahan hasil swabnya negatif,” katanya. Chandra mengaku warga Kabupaten Bima yang masuk klaster Gowa menjadi yang diprioritaskan dalam penanganan. Pasalnya, klaster tersebut diindikasi pembawa (carrier) Covid-19. “Rata-rata klaster Gowa di seluruh Indonesia banyak yang positif Covid-19, sehingga perlu diantisipasi dengan serius,” katanya. Ia menegaskan klaster lain juga tetap menjadi perhatian serius, termasuk Calon Peker-

ja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Bima yang dipulangkan dari wilayah zona merah Covid-19. “Tetap kita waspadai, tapi kita tidak lakukan tes cepat (rapid test) karena kekurangan alat. Saat ini masih pengadaan,” katanya. Chandra mengaku, sembari menunggu datangnya alat tes cepat, saat ini CPMI yang jumlahnya mencapai ratusan orang, hanya diisolasi mandiri di rumahnya masing-masing dan dalam pemantauan tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 tingkat Kecamatan (Puskesmas). “Setelah datang alat tes cepat, semuanya akan dilakukan dites. Termasuk warga

(Suara NTB/Dok)

M. Chandra Kusuma atau mahasiswa yang pulang dari daerah zona merah Covid-19,” pungkasnya. (uki)

PAD KSB Diprediksi Terkoreksi Rp3 Miliar

(Suara NTB/Kasat Pol PP)

DIAMANKAN - Petugas Satpol PP Kabupaten Sumbawa saat mengamankan keempat warga yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi.

Dugaan Prostitusi, Satpol PP Sumbawa Amankan Empat Warga Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa, mengamankan empat warga di depan Terminal Sumer Payung, Karang Dima, Labuhan Badas. Lokasi yang diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi oleh para terduga PSK tersebut. Sebagaimana diungkapkan

Kasatpol PP Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos, M.Si, penggerebekan dilakukan pada Sabtu (18/4) malam tersebut, berawal dari laporan masyarakat. Terkait lokasi dimaksud yang diduga kerap digunakan untuk bisnis prostitusi. Pada malam itu, Satpol PP juga mengamankan empat perempuan yang diduga bek-

erja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Serta seorang laki laki yang diduga sebagai pelanggannya. Selanjutnya, mereka dibawa ke Kantor Sat Pol PP untuk dimintai kterangan lebih lanjut. “Malam itu juga, mereka kami bawa dan dimintai keterangan oleh penyidik PPNS,” terang H. Sahabuddin. (arn)

HMS Terus Geber Aksi Kemanusiaan Hadapi Covid-19 Dompu (Suara NTB) Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, selalu hadir pada waktu dan momen yang tepat. Pada momentum dimana rakyat (konstituen) sedang membutuhkannya. Saat negeri ini dilanda wabah Covid-19, sudah beberapa kali pria yang akrab disapa HMS itu menunjukkan kepeduliannya dengan aksi dan bantuan nyata. Buktinya, belum lama ini, dengan menggandeng pengurus dan kader PAN, serta relawan, dilakukan penyemprotan serentak di beberapa tempat se-Pulau Sumbawa. Bahkan, sebelum anjuran dan ketentuan tentang pencegahan penyebaran Covid-19 ini diperketat pemerintah, anggota DPR RI tiga periode ini kerap ambil bagian dan langsung beraksi di lapangan. HMS ikut naik mobil dan terjun ke sejumlah titik untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Tidak sampai di situ. Kegiatan luar biasa sebagai bentuk kepeduliannya pada orang-orang yang diwakilinya kembali diperlihatkan. Hari ini, Sabtu sore, 18 April 2020, pria kelahiran Bima tersebut membagikan hand sanitizer dan masker gratis. Kegiatan yang melibatkan relawan HMS dan kader PAN di tiap daerah ini dilakukan serentak di Pulau Sumbawa. Lokasi kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, antara lain, di Simpang Gunung Dua, Kota Bima; di Perapatan Tente, Kabupaten Bima; di Taman Kota dan Taman RSUD Dompu, Kabupaten Dompu; di Simpang Bingung, Kabupaten Sumbawa; dan, di Bundaran Tonyong, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Kegiatan hari ini maupun kegiatan-kegiatan sebelumnya adalah wujud perhatian saya kepada masyarakat Pu-

(Suara NTB/ist)

CUCI TANGAN - Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, membantu konstituennya mencuci tangan dalam sebuah kesempatan. lau Sumbawa,” kata HMS miliki khas ketika menemui hingga menginap di rumah dalam siaran persnya. HMS berharap agar tidak rakyatnya. Yakni kerap mendilihat dari sisi nilainya ban- genakan sarung, dipadu dentuan dan perhatiannya. “Wa- gan kaos oblong dan sandal. Kepada seluruh lapisan laupun mungkin tidak seberapa, tapi ini merupakan bagian masyarakat, HMS berharap komitmen saya dalam mendo- agar menaati setiap seruan nasikan 50 persen gaji sebagai yang disampaikan pemerinanggota DPR RI untuk kepent- tah. Termasuk tidak boleh beringan masyarakat,” tuturnya. sentuhan, tetap menjaga jarKarena itu, HMS berharap ak dan berada di rumah. “Kita berharap agar semua agar bantuan dan kepeduliannya ini dapat bermanfaat. ini cepat berlalu, sehingga kita Berguna meringankan beban dapat beraktivitas seperti biyang dialami rakyat. “Mari asa. Mohon doanya agar saya kita doakan bersama, semoga tetap bisa memberikan perkita semua dapat terhindar hatian kepada kita semua,” dari wabah virus corona ini,” imbuh sosok yang dikenal sedajak lelaki yang dikenal me- erhana dan low profile itu. (r/*)

Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, memprediksi sektor pendapatan dari PAD yang ditargetkan Rp76 Miliar terkoreksi di angka Rp3 miliar. Itu terjadi lantaran ditariknya DAK fisik yang berdampak terjadinya penurunan pendapatan dari pajak Galian C. Hal lain yakni, pendapatan dari pajak hotel dan restoran juga diyakini akan turun drastis karena tingkat okupansi rendah. “PAD kita memang terkoreksi sekitar Rp3 Miliar dari target, karena ditariknya DAK fisik untuk penanganan covid-19. Kami juga masih terus melakukan pendataan sektor lainya yang akan terkoreksi juga akibat wabah covid-19. Jasa giro juga kita prediksi terjadi penurunan karena dana transfer pusat ke daerah juga berkurang,” ungkap Kepala BPAD Muhammad Yusuf, S. IP kepada Suara NTB, Minggu (19/4). Dikatakannya, penerimaan yang paling terdampak akibat wabah covid-19 yakni di pajak Galian C karena DAK fisik yang ditarik oleh pusat. Dari sisi DPHTB juga diprediksi terjadi penurunan sekitar 30 persen karena ekonomi yang merosot. Khusus untuk pajak galian c, pihaknya berharap di tahun 2020 bisa maksimal karena sudah mulai dilakukan penataaan. Tetapi karena anggaran untuk DAK fisik sudah ditarik, pajak galian c juga ikut berpengaruh. Meski demikian, pihaknya tetap mencari opsi untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor lain. Sehingga bisa menu-

tupi kekurangan yang dihasilkan oleh pajak Galian C. Sehingga koreksi yang saat ini berada di angka Rp3 miliar tidak semakin membengkak. Jika hal itu terjadi, maka pembiayaan di akhir tahun juga dikhawatirkan akan bermasalah. “Memang saat ini pendapatan sudah terkoreksi terutama dari PAD. Tetapi kami tetap akan berupaya agar di akhir tahun mendatang tidak menjadi masalah,” sebutnya. Ditambahkannya, meski hasil evaluasi untuk sementara ini PAD sudah mencapai angka Rp14 miliar atau sekitar 18 persen dari target yang ditetapkan. Tetapi pihaknya tetap memantau kondisi terkini di lapangan terutama dampak yang ditimbulkan dari wabah covid-19 tersebut. Terutama dalam dua bulan kedepan juga akan terus dipantau sebagai langkah antisipasi. Pihaknya juga masih belum mengambil sikap terkait permintaan untuk menurunkan biaya pajak bagi puluhan hotel yang ada di wilayah setempat. Hal itu dilakukan untuk menjaga penerimaan daerah dari PAD bisa berjalan meski tidak maksimal. Jika beban pajak diturunkan juga, dikhawatirkan KSB tidak akan memiliki PAD di akhir tahun. “Kami masih terus melakukan pemantauan terhadap sektor penerimaan PAD supaya tidak terus turun. Kami juga masih mengkaji usulan permintaan penurunan pajak oleh hotel karena jika disetujui dikhawatirkan akan menjadi masalah nanti,” pungkasnya. (ils)

Pantau PMI, Disnakertrans Intens Koordinasi dengan Gugus Tugas Sumbawa Besar (Suara NTB) - PMI, tetapi juga orang yang Dinas Tenaga Kerja dan datang dari luar daerah. KareTransmigrasi (Disnakertrans) na akses masuknya pasti Kabupaten Sumbawa intens melalui posko pemantauan. berkoordinasi dengan gugus “Siapapun penduduk yang datugas penanganan covid-19. tang dari luar termasuk CPMI Terutama dalam hal peman- , PMI legal atau ilegal pasti tauan Calon Pekerja Migran akan diperiksa. Semua itu Indonesia (CPMI) atau PMI akan melakukan pemeriksaan yang pulang ke Sumbawa. Se- standar Covid,” jelas Ikhsan. hingga pemeriksaan di pintu Terhadap CPMI yang beramasuk berjalan sesuai prose- da di penampungan, sekarang dur penanganan Covid-19. ini dipulangkan. Makanya terKepala Disnakertrans masuk di Sumbawa, sudah banKabupaten Sumbawa, Dr. H. yak yang dipulangkan dan akan Muhammad Ikhsan Safitri bergelombang datang. Hal ini mengakui, pihaknya tetap tidak bisa dipungkiri, karena mendapatkan informasi dari kebijakan pusat tidak lagi Kemenaker terkait CPMI dan melakukan penempatan ke PMI yang pulang. Selain itu luar negeri. Sehingga paling juga informasi dari P3MI pu- mungkin dilakukan dengan sat terkait jumlah dan jadwal memaksimalkan pemeriksaan. kepulangan, hingga jalur yang “Karena untuk mencegah ordilalui. Dari informasi ini, seg- ang masuk gak bisa. Paling era dilaporkan ke gugus tugas mungkin maksimal kita lakuCovid-19 yang di dalamnya kan adalah pemeriksaan. Denada Kadis Perhubungan dan gan asas kehati-hatian dan keKadis Kesehatan. Selanjutnya waspadaan. Tapi jangan kemuinformasi ini dikoordinasikan dian dengan itu mematikan dengan petugas di lapangan akal sehat dan memandulkan untuk memberlakukan prose- nurani kita. Jangan sampai dur pemeriksaan. padahal anak baru pulang dari “Walaupun kepulangan Arab dia tolak. Hati-hati ia, CPMI atau PMI sudah melalui tapi jangan sampai tidak ada standar penanganan covid di hubungan bersifat manusiawi,” Bandara ataupun Pelabuhan, harapnya. (ind) kita tetap melaporkan dengan gugus tugas kabupaten. Sehingga di terminal Sumer Payung, Posko Gerbang Barat dan sebagainya tetap diperiksa. Saya kira semua CPMI dan PMI ini dijamin untuk melaksanakan atau melalui prosedur penanganan covid yang benar. Itu yang berlangsung sampai saat ini,” ungkapnya. Pemeriksaan ini, tidak hanya terhadap CPMI dan H. Muhammad Ikhsan Safitri

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 20 April 2020

SUARA NTB

Senin, 20 April 2020

PAN Atensi Potensi Politisasi Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Partai Amanat Nasional (PAN) akan memberikan atensi khusus terkait dengan proses penanganan Covid-19 di khusus di Kabupaten Bima. Lantaran pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada upaya bakal calon petahana Bupati Bima pada Pilkada serentak 2020, melakukan praktik mempolitisasi penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan politisi PAN, TGH. Najamuddin Mustafa pada pekan kemarin. Ia mendengar polemik terkait dengan bantuan yang disalurkan Bupati Bima senilai Rp2,5 miliar kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Akan tetapi bantuan tersebut tidak transparan disampaikan apakah berasal dari dari pribadi atau dana pemerintah (APBD). “Seperti kemarin kita dengar Rp2,5 miliar bantuan dari Bupati Bima misalnya. Nah itu tidak boleh sampai di situ, tapi harus disebutkan, dijelaskan dana apa yang dipakai itu, apakah sumbangan pribadi atau anggaran dari APBD,” ucapnya. Ketidaktransparanan petahana di dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, perlu diwaspadai sebagai bentuk praktik mempolitisasi program pemerintah menangani Covid-19 untuk keuntungan politik pribadi. Sehingga menurut Najamuddin hal itu penting ditegaskan. “Tugas kita bersama untuk memastikan mana dana pribadinya mana dan dana dari pemerintah, harus jelas, jangan sampai sepotong. Kalau kepala daerah saluran bantuan, harus jelas disampaikan bahwa itu pribadi atau anggaran dari APBD. Supaya masyarakat tahu bahwa itu bukanya uang pribadi Bupati, tapi uangnya rakyat,” tegasnya. Dengan adanya kepastian soal pelaksanaan pilkada serentak tetap digelar pada tahun 2020 yakni 9 Desember, maka para petahana dinilai masih punya kesempatan besar untuk menggunakan kekuasaannya dalam menjaga popularitas dan elektabilitasnya melalui program-program pro rakyat didalam penanganan Covid-19. “Kita tidak mau program penangan bencana Covid-19 ini dijadikan bahan kampanye oleh petahana ini. Karena sekarang ini petahana akan melakukan seribu macam cara untuk memenangkan kembali dirinya pada pilkada,” katanya. Lantas anggota DPRD Provinsi NTB dari fraksi PAN itu menyerukan kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program penanganan Covid-19 ini, supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dan keadaan saat ini untuk kepentingan politik pribadinya. “Kami harapan jangan ada pihak yang mempolitisasi bencana ini. Ini harus diawasi oleh masyarakat, termasuk juga Bawaslu, dan media. Kita sama-sama harus menghindari itu,” katanya. Lebih-lebih di Bima, PAN memastikan akan mengusung kadernya untuk tampil maju bertarung pada Pilkada serentak 2020. Jika sampai Bupati melakukan praktik kecurangan dari sekarang dengan melakukan politisi bantuan bencana Covid-19 ini. Maka secara politik pihaknya merasakan cukup dirugikan. “Selain di daerah lainnya, di Bima itu kita ketahui karena disana ada orang saya (kader) yang akan maju. Makanya harus dijaga betul, kita ingin pilkada ini berjalan dengan adil, kita mau menag dan kalah dengan cara-cara yang benar dan terhormat,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 6

Siswa Dilarang Rayakan Kelulusan dengan Berlebihan Mataram (Suara NTB) Sekolah akan mengkoordinir siswa agar tidak merayakan kelulusan secara berlebihan. Apalagi dalam situasi wabah virus corona saat ini. Kelulusan SMA dan SMK akan dilaksanakan pada 4 Mei mendatang.

Abdurrosyidin

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., pada Sabtu (18/4) mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekolah, kepala sekolah diminta untuk melarang siswanya merayakan kelulusan. “Kepala sekolah diminta untuk melarang siswanya merayakan kelulusan dengan cara yang melanggar peraturan dan ketertiban,” ujarnya. Kepala SMKN 5 Mat-

aram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., mengatakan pihaknya sudah mengarahkan lewat paguyuban wali kelas masing-masing. Ia mengatakan ketentuan larangan itu sudah jelas dan harus dipatuhi. Meski demikian, siswa kemungkinan akan masih di rumah masing-masing saat pengumuman kelulusan. Sementara itu, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti menyampaikan sejak awal sebelum virus corona merebak, pihak sekolah sudah membuat surat edaran kepada siswa. Ia mengimbau agar siswa tidak

berkerumun dan melakukan kegiatan bersama serta menghindari perayaan kelulusan berlebihan seperti konvoi dan lainnya. “Kami juga meminta pakaian seragam disumbangkan ke sekolah jadi amal ibadah,” ujarnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melarang siswa merayakan kelulusan secara berlebihan, apalagi sampai membuat kerumunan dan konvoi. Dikbud NTB akan membuat surat edaran terkait hal tersebut kepada sekolah. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya akan membuat surat resmi kepada sekolah terkait larangan merayakan kelulusan secara berlebihan. Pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMA dan SMK akan dilaksanakan

pada tanggal 4 Mei mendatang. Dinas Dikbud NTB telah mengeluarkan rambu-rambu kelulusan dan kenaikan kelas untuk sekolah. Ia menekankan agar dalam prosesnya harus memperhatikan protokol kesehatan. Di samping itu, orang tua atau wali siswa juga diharapkan memastikan anaknya untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah, seperti di pusat olahraga, tempat rekreasi, warung internet, pusat perbelanaan, pusat permainan, mal, atau tempat berkumpul lainnya. “Agar orang tua/wali tidak mengizinkan putra dan putrinya melakukan kegiatan yang diikuti banyak orang seperti perlombaan atau pertandingan, kegiatan seni budaya, pameran, nyongkolan dan lainnya,” ujar Aidy. (ron)

SMKN 1 Sekotong Tetap Lakukan Sosialisasi PPDB Giri Menang (Suara NTB) Meski di tengah pandemi Corona, SMK Negeri 1 Sekotong, Lombok Barat (Lobar) tetap menggelar kegiatan sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Kegiatan sosialisasi ini sebagai ikhtiar Tim SMKN 1 Sekotong untuk mendapatkan siswa lebih banyak tahun ini. Plt. Kepsek SMKN 1 Sekotong, Sulman Haris menegaskan pihaknya tetap melakukan sosialisasi PPDB walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi dilakukan secara normal. “Dengan semangat terus melakukan sosialisasi terkait PPDB tahun pelajaran 2020-2021,” ujarnya. Dikatakannya, meski sosialisasi tetap jalan, namun tetap mematuhi Protokol Penanganan dan antisipasi merebaknya Virus Covid-19. Lebih jauh Sulman mengaku, mengingat di wilayah NTB sistem kerja dilakukan dengan sistem shift, guru yang melakukan sosialisasi juga terbatas dan dilakukan ber-

gantian. “Kita terus bergerak ke SMP yang ada di teritorial Kecamatan Sekotong dan Lembar, tetap patuh dengan social distancing,” jelasnya. Mengingat situasi pandemi, sosialisasi dilakukan dengan beberapa cara. Seperti dengan penyebaran brosur, pembuatan video terkait keunggulan SMKN 1 Sekotong, menggunakan media media sosial seperti FB, Instagram dan media lainnya. “Ini adalah ikhtiar mulia para pejuang pendidikan untuk bisa mendapatkan peserta didik baru lebih maksimal,” terangnya. Sejumlah sekolah jadi sasaran sosialisasi, antara lain SMP dan MTs yang berada di sekitar sekolah. “Semua ketentuan PPDB tetap mengacu pada Juklak Juknis yang akan ditentukan pihak Dinas Dikbud Provinsi NTB. Sementara menunggu itu pihak sekolah terlebih dahulu melakukan sosialisasi di sekolah nenengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang ada di Wilayah Sekotong dan Lembar,” tuturnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

PASANG PENGUMUMAN - Tim sosialisasi PPDB SMK 1 Sekotong sedang menempel brosur di salah satu sekolah, Sabtu.

Diliburkan, Santri Ponpes Al-Umariyah Tak Belajar Sistem Daring Praya (Suara NTB) Imbas wabah Corona telah menyebabkan perubahan drastis pada aspek pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan ada yang bisa beradaptasi dengan cepat, ada pula yang tidak bisa beradaptasi karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Sebagai contoh, santri pada Pondok Pesantren Al-

Umariyah Lombok Tengah. Meski diputuskan libur dan pulang kampung, namun santri di tempat ini tidak belajar menggunakan sistem dalam jaringan (daring). “Ndak bisa diajak online juga. Kebanyakan santri dari gawah lauk,” terang Abdullah Zulfa, Pengasuh Ponpes AlUmariyah. Keterbatasan para santri yang rata-rata banyak dari wilayah Selatan Lombok

ini membuat mereka tak bisa mengakses internet. Tentu saja imbauan pemerintah untuk sementara waktu belajar dari rumah menggunakan sistem daring tidak bisa terlaksana. Menurut dia, pihaknya tidak bisa memaksakan para santri harus belajar secara daring. Mengingat situasi dan kondisi lingkungan para santri yang tidak memungkinkan

untuk ditetapkan pembelajaran model ini. Dia berharap kondisi ini bisa dimaklumi, seiring di tengah upaya kedepan memperbaiki semua aspek kualitas pondok. Dikatakannya, memperbaiki kualitas para santri, termasuk juga sarana dan prasarana pondok jadi fokus perhatian. “Semoga wabah Corona ini bisa cepat berlalu,” harapnya.

Sementara itu memasuki bulan Ramadhan ini, pihaknya juga berencana untuk meminta para santri balik ke pondok dengan catatan situasi akibat wabah Corona ini semakin pulih. “Iya masih saya liburkan ini. Kalau sudah tidak mengkhawatirkan bulan puasa ini saya akan suruh balik ke pondok mereka,” ujarnya. (dys)

TGH. Najamuddin Mustafa (Suara NTB/ndi)

Liburkan Peserta, Lembaga Kursus Merugi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menetapkan status siaga darurat bencana non alam Virus Corona atau COVID-19 untuk mengantisipasi masuknya virus corona yang mematikan tersebut. Mengikuti himbauan pemerintah, sejumlah lembaga kursus juga turut meliburkan siswa peserta kursus. Direktur Rumah Inspirasi Course Lalu Wirebakti, mengaku merugi. Adanya virus mengakibatkan lembaga kursusnya kini jadi mati suri sementara waktu. Menunggu kondisi semakin membaik, namun belum juga memunculkan tanda-tandanya. (Suara NTB/ist) Hingga saat ini, kondisi Lalu Wirebakti tersebut tidak kunjung membaik. Sekolah dan kampus masih diliburkan. Hal demikian berimbas pada peserta kursus pada sejumlah lembaga kursus. Mereka tidak berani masuk kursus. Alhasil lembaga kursus kini merugi. Hal demikian lantaran meski tidak ada aktivitas pembelajaran kursus, namun sudah terlanjur membayar sewa tempat kursus dan harus tetap membayar beban listrik dan PDAM. Sebelum itu, pihaknya memutuskan meliburkan siswa peserta kursus demi menjaga kesehatan mereka. Hal itu sesuai dengan himbauan pemerintah terkait bahaya virus Corona. ‘’Kita liburkan siswa peserta kursus sesuai dengan himbauan pemerintah,” kata Wirebakti. Selain pertimbangan aspek kesehatan, kebijakan meliburkan siswa peserta kursus juga karena di saat bersamaan kampus telah memilih meliburkan perkuliahan sementara waktu. Sedangkan siswa kita semuanya HILANG dari mahasiswa. Jadi mereHLG STNK R2 HONDA ka sudah ada himbauan DR.6164 PS NOKA/NOSIN : libur dari kampus. Dia pun NCB1500043172/NCB150E- berharap agar virus Corona 0043172 AN. I NENGAH atau Covid-19 yang melanSAMBA NUARTHA,SH HLG da sejumlah negara dunia cepat berlalu. (dys) SKTR JL.KOTA MATARAM

FK2D KSB Minta Kewenangan Penuh Bansos Dana Desa Taliwang (Suara NTB) Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta agar pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari dana desa dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa. Ketua FK2D KSB, Andi Subandi menjelaskan, sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam kaitannya pengelolaan Bansos dana desa tidak relevan di tingkat lapangan. Hal ini membuat pemerintah desa kesulitan mengaplikasikannya. “Itulah dasar mengapa kami beranggapan bagusnya Bansos dana desa itu kami yang atur sepenuhnya,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (19/4). Andi mencontohkan, soal ketetapan besaran dana dan kriteria penerima Bansos dana desa. Dari sisi dana yang ditetapkan sebesar Rp 600 ribu/perbulan untuk satu kepala keluarga (KK), menurutnya, sulit direalisasi. Pasalnya bantuan serupa bagi penanggulangan dampak Covid yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah tidak seragam. Hal ini bisa membuat timbulnya kecemburuan di tengah masyarakat, mengingat ketentuan turunnya bantuan tersebut untuk hal yang sama. “Kita misalnya bantu masyarakat sebesar Rp 600 ribu. Sementara dari bantuan pusat, provinsi dan kabupaten nilainya beda. Nah bisa jadi kami (pemdes) dianggap ada apa-apa. Atau justru terjadi

kecemburuan di masyarakat,” timpalnya. Berikutnya, soal kriteria penerima. Kepala desa Sapugara Bree, kecamatan Brang Ene ini menyebutkan, desa harusnya bisa diberikan kewenangan menyusun kriterianya sendiri. Sebab dampak Covid-19 secara realitas berbeda dengan ketentuan syarat kemiskinan pada umumnya. “Kalau bicara siapa yang terdampak Covid-19 secara sosial ekenomi, kami kira semua masyarakat hari ini kena. Nah jadi harus ada syarat spesifik lagi, bukan hanya sekedar masyarakat tidak menerima bantuan pusat, provinsi dan kabupaten saja. Dan yang bisa tahu itu, ya kami yang ada di desa,” tandasnya. Andi menjelaskan, tanpa ada ketentuan yang spesifik mengatur Bansos dana desa untuk penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19. Sebenarnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah dapat dijadikan acuan final. Dalam undang undang itu jelas telah disebutkan bahwa desa diberi kewenangan mengelola keuangan desa sesuai APBDes termasuk penggunaanannya pada kegiatan kedaruratan kebencanaan yang tertuang dalam sistem keuangan desa (Siskeudes). “Sekarang kami diarahkan untuk berpatisipasi menangani pandemi virus corona ini. Nah kita bisa dong hanya pakai UU Desa. Soal kemudian penerapannya kami diarahkan saja. Bukan dipatok mati

harus besarannya segini dan syarat penerimanya harus begitu,” tegasnya. Selanjutnya Andi memaparkan, sebagai bencana nasional. Penanganan dampak bencana non alam Covid-19 lewat berbagai bantuan seharusnya terstruktur dari pusat hingga ke daerah dengan jelas. Tidak kemudian secara bersamaan sehingga bisa terkesan tumpang tindih dan mengganggu akuntabilitas keuangan. “Ini kan bencana nasional. Harusnya pusat dulu yang mulai menyalurkan, baru provinsi, kabupaten dan terakhir kami desa. Tapi ini kesannya kami harus paling duluan buat kebijakan,” sesalnya. Terakhir, Andi menambahkan, satu hal yang perlu menjadi catatan bagi masyarakat. Bahwa anggaran Bansos dana desa saat ini belum dimiliki oleh desa. Sama halnya dengan pemeritah provinsi dan kabupaten/kota, desa sementara ini masih melalukan refocusing (pengalihan) anggaran yang sebelumnya telah tertuang dalam APBDes 2020. “Saya kira penting kami harus sampaikan hal ini. Sebab banyak teman-teman kepala desa mengaku mulai didesak oleh warganya untuk segera menyalurlan Bansos dana desa itu. Tapi faktanya kan kita perlu utak-atik APBDes dulu karena Bansos dana desa uangnya bukan dana baru yang ditransfer pusat ke desa. Tapi dana yang sudah ada itu yang kami harus sisihkan,” pungkas Andi yang juga menjabat sekretaris Apdesi NTB ini. (bug)

PPDB Zonasi Dinilai Berikan Kesempatan Lebih bagi Siswa Berprestasi Mataram (Suara NTB) Perubahan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dianggap memberikan peluang lebih bagi siswa berprestasi dalam memilih sekolah. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengklaim sarana semua SMA negeri di NTB merata. Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan mengatakan, pihaknya akan menyusun petunjuk teknis PPDB tahun ajaran 2020/2021 sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perubahan aturan dibandingkan tahun lalu sesuai dengan kebijakan merdeka belajar “Kita tidak bisa lari dari aturan. Karena anak-anak kita yang banyak prestasi, ingin sekolah di satu sekolah yang diinginkan, sedangkan jatah untuk jalur prestasi sedikit, tidak sampai niatnya untuk itu. Pemerintah memberikan peluang bagi anak berprestasi,” ujar Fauzan pada Minggu (19/4). Komposisi kuota pada PPDB Zonasi sesuai dengan kebijakan merdeka belajar dari Kemendikbud yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan

jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah. Kebijakan PPDB zonasi yang baru sedikit berbeda dibandingkan kebijakan PPDB sebelumnya. Pada PPBD zonasi sebelumnya jalur zonasi diatur minimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 15 persen. Fauzan mengatakan saat ini sarana dan prasarana hampir merata di seluruh kabupaten/kota di NTB. “Hampir merata, tinggal kita menambah yang kurang saja,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, PPDB SMA dan SMK negeri nantinya akan dilakukan secara daring. Sementara terkait verifikasi, pihaknya sedang menyiapkan sistem di aplikasi PPDB. “PPDB tetap dilakukan Daring. Untuk verifikasi sedang disiapkan sistem di aplikasi untuk bisa langsung via online. Awal april kami persiapkan,” katanya. Terkait kesiapan semua sekolah melaksanakan PPDB daring, mengingat infrastruktur internet yang belum merata di semua daerah, Aidy mengatakan sejauh ini SMA dan SMK masih terjangkau jaringan internet. “Bila ditemukan kendala soal itu kami carikan solusi terbaik agar bisa dilayani P P D B daring,” ujarnya. (ron)

H. Muhammad Fauzan (Suara NTB/dok)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 20 April 2020

Gubernur NTB, Covid-19 dan Gentong Dari Hal. 1 Tantangannya di situ. Dan ini salah satu tugas berat yang harus diselesaikan. Membangun cara berpikir. Jika memang gentong ingin “diakrabkan” dengan masyarakat. Pendekatannya harus dipikirkan dengan matang. Tidak bisa sebatas imbauan. Jika sekadar imbauan, pengaruhnya tidak “nendang”. Akibatnya, gagasan-gagasan baik itu sulit direalisasikan. *** Gagasan menulis tentang gentong ini muncul setelah saya membaca tulisan Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimasyah (Doktor Zul) di Facebook. Gubernur melengkapi tulisannya dengan gambar dirinya berdiri di samping gentong. Menggunakan baju kaos, celana pendek dan sandal sambil sebelah tangannya memegang gentong. Pada akun pribadinya itu, gubernur mengingatkan agar kita tidak lupa cuci tangan setelah beraktivitas dan olah raga. Peralatan cuci tangannya tulisnya, usahakan gerabah atau gentong dari tanah liat yang dibuat di daerah kita. Menurutnya, airnya jadi terasa sejuk dan menyegarkan. Dan tentu saja akan menghadirkan senyuman untuk UKMUKM kita. Dia menutup tulisannya dengan ajakan, ayo pakai barang dan alat-alat buatan daerah kita sendiri dalam menghadapi wabah corona ini. Insya Allah kita bisa. Gagasan memanfaatkan gentong itu menarik. Saya suka gagasan ini. Saya bayangkan di seluruh tempat ada gentongnya. Tempat umum dan rumah-rumah penduduk ada gentong yang terpasang. Selain wajah daerah menjadi ada ciri khasnya. Gentong cocok juga untuk kita. Sebagai daerah yang penduduknya mayoritas Islam, gentong bisa digunakan sebagai wadah penampung air untuk wudhu. Begitu juga sebagai daerah yang penduduknya mayoritas

petani. Gentong bisa juga digunakan sebagai wadah penampung air untuk sekadar cuci kaki dan tangan sepulang dari sawah. Sehingga ketika masuk ke rumah, kaki dan tangan sudah bersih. Sering-sering cuci tangan tidak sebatas karena ada Covid-19 saja. Tetapi hidup bersih bisa menjadi gaya hidup semua orang. Untuk menulis tentang gentong ini. Saya tidak segera melakukan setelah membaca tulisan gubernur di Facebook. Saya sediakan dulu gentong di kantor dan rumah sebagai wadah penampun air. Tidak enak juga rasanya, saya dorong orang lain menggunakan gentong. Tetapi saya tidak menggunakannya. Mungkin penting dipertimbangkan agar menggunakan gentong sebagai wadah penampung air, kita mulai dari diri kita dulu. Misalnya, gentong tidak sebatas ada di kantor-kantor pemerintah. Tetapi juga di rumahrumah pejabat dan ASN. Harapannya, agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Apalagi gentong ini manfaatnya banyak. UKM-UKM yang memproduksi gentong bisa berkembang. Dan yang sangat penting, kita membiasakan diri menggunakan peralatan buatan daerah sendiri. Saya tidak tahu juga. Apakah menjadikan gentong sebagai salah satu identitas daerah itu menarik bagi orang lain? Karena selera dan cita rasa semua orang tidak selalu sama. Jika menarik. Seharusnya tim dan lingkaran gubernur bergerak cepat menyambut gagasan dari gubernur. Merencanakan dengan matang dan merealisasikannya. Gubernur tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak baik juga, jika gagasan itu berhenti dan selesai sebatas sebagai gagasan. Seperti embun yang lenyap setelah matahari bersinar. ***

Harus Produk Lokal Dari Hal. 1 ‘’Kalau JPS Gemilang menggunakan produk lokal, maka harus produk lokal. Jangan pesan dari luar daerah. Karena itu bisa jadi masalah. Harus benarbenar produk IKM dan UMKM lokal NTB,’’ tegas Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram kemarin. Ibnu mengatakan, Pemprov NTB mengambil kebijakan untuk komoditas-komoditas yang akan diberikan ke masyarakat penerima bantuan JPS Gemilang merupakan produk IKM dan UKM NTB. Maksudnya, agar IKM dan UKM NTB bisa berdaya dan bangkit di tengah kondisi pandemi Corona. Sehingga, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengadakan paket bantuan sembako JPS Gemilang harus memperhatikan hal ini. Ia menegaskan, jika nantinya produk lokal NTB yang dibutuhkan terbatas. Kemudian OPD mendatangkan produk lokal dari daerah lain, maka tetap akan keliru. ‘’Harus beli produk lokal yang di sini. Supaya menghidupkan IKM dan UKM lokal kita. Untuk itu, penyedia jasa yang digandeng OPD harus benar-benar menyediakan produk lokal. Supaya dalam kondisi sekarang ini kita bisa membangkitkan dan memberdayakan ekonomi rakyat yang lagi terpukul akibat wabah ini. Itu maksudnya Pak Gubernur memberdayakan IKM dan UKM lokal,’’ jelas Ibnu. Di tengah kondisi saat ini, selain memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan pekerja sektor formal dan informal terdampak Corona. Pemda juga melakukan intervensi dengan membantu IKM dan UKM lokal untuk bangkit. Bentuk intervensi yang dilakukan Pemprov NTB dengan mendorong mereka berproduksi dan hasil produknya dibeli oleh pemerintah untuk kebutuhan JPS Gemilang. Ibnu mengatakan, APIP mengawal dan mendampingi OPD terkait dengan akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Pada prinsipnya, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan bantuan sembako JPS Gemilang transparan dan akuntabel. Ia menjelaskan, APIP mendampingi OPD tahapan demi tahapan. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam situasi tanggap darurat Covid-19 memang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan dari sisi regulasi dalam rangka percepatan penanganan dan antisipasi dampak penyebaran Covid-19. Namun, bukan berarti kemudahan itu mengabaikan aturan. Pelaksanaannya tetap sesuai dengan aturan. Dalam penyediaan barang dan jasa dalam situasi darurat saat ini, prosesurnya kepala dinas atau pengguna anggaran (PA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk penyedia jasa. Kemudian melakukan pesan-

an setelah melihat jenis produk lokal apa yang mau dibeli. Setelah itu, penyedia jasa bisa diberikan uang muka. Dan dibayar sesuai dengan yang dihasilkan. Dalam proses ini, PA atau PPK tetap melakukan cek dan ricek atas produk lokal yang dipesan. Selain melakukan pendampingan, APIP juga meminta OPD proaktif berkonsultasi atas kendala dan persoalan yang dialami di lapangan. Karena merekalah yang nantinya bertanggung jawab dalam proses pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bantuan sembako JPS Gemilang. ‘’Yang penting produk itu diproduksi di sini, ada di sini. Kemudian, harganya harus mengikuti kewajaran. Mungkin bisa jadi harganya lebih mahal dari produk yang lain. Tetapi harganya masih tetap wajar. Prinsipnya, kita membantu IKM dan UKM lokal , sehingga mereka bisa bangkit dalam situasi saat ini,’’ imbuhnya. Fleksibilitas harga kewajaran melihat waktu, kondisi, dan proses penyediaannya. Dalam surat KPK dan LKPP, kata Ibnu, harga kewajaran dalam kondisi seperti ini acuannya dari penyedia. Pemprov melibatkan ratusan IKM dan UKM. Untuk memasok bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bantuan paket sembako JPS Gemilang. Bantuan sembako senilai Rp250 ribu per KK tersebut diperuntukkan bagi 105.000 KK penerima di NTB untuk menekan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19. Pemprov menyiapkan bantuan sembako JPS Gemilang kepada 105.000 KK di NTB. Terdiri dari 73.000 KK masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat. Terdiri dari 40.876 KK masyarakat sangat miskin, 16.314 KK masyarakat miskin dan 15.900 KK masyarakat hampir miskin. Kemudian 32.000 KK merupakan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Terdiri dari 2.988 tenaga kesehatan, 1.355 KK pekerja transportasi, 5.708 KK IKM, 4.812 KK pekerja formal dan informal pariwisata, 2.612 KK buruh migran, 2.618 KK PDP dan ODP, 2.091 KK peternak, 3.097 KK PKL atau pedagang asongan, 939 KK nelayan dan lain-lain 7.000 KK. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. Setiap bulan, Pemprov menggelontorkan anggaran sebesar Rp26,26 miliar untuk pengadaan paket bantuan sembako JPS Gemilang. Sehingga total anggaran yang akan digelontorkan dalam tiga bulan sebesar Rp78,78 miliar. (nas)

Halaman 7

Tertahan, Pemprov NTB Ambil Langkah Pulangkan Warga NTT Mataram(Suara NTB) Kebijakan Pemprov NTT yang melarang warga dari luar daerah dan luar negeri masuk ke wilayah NTT, berdampak pada warganya yang hendak pulang kampung. Perjalanan pulang warga NTT di sejumlah daerah menuju kampung halaman mereka di NTT, yang salah satunya melalui jalur wilayah NTB akhirnya menimbulkan penumpukan di sejumlah pelabuhan di NTB. Pemprovi NTB melalui Dinas Perhubungan telah melakukan langkah - langkah strategis tentang kepulangan warga NTT dengan tujuan antara lain Sumba, Manggarai, Ende, Bajawa dan lainnya. Kondisi saat ini, pekerja yang akan pulang kampung tersebut masih tertahan di Sape, Kabupaten Bima dan Lembar , Kabupaten Lombok Barat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si mengatakan, gelombang kepulangan warga NTT melalui dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Sape dan Lembar akan terus berlangsung. Mereka adalah warga

NTT yang selama ini bekerja di Jawa, Bali dan lainnya yang pulang kampung karena aktivitas di tempat bekerja sudah sangat terbatas akibat Covid-19. Warga NTT yang akan kembali ke daerah asalnya tersebut tertahan karena kebijakan Pemda di NTT yang menutup pintu masuk melalui laut selama pandemik Covid-19. ‘’Mereka tak kuat bertahan hidup di rantau, sehingga memilih pulang kampung. Tapi Pemprov NTT kebijakannya menutup pintu masuk lewat laut. Di tingkat Dishub, sudah dilakukan komunikasi. Kamis (16/4) lalu, komunikasi berhasil. Sekarang komunikasi gagal lagi,’’ terang Lalu Bayu Windia, Sabtu (18/4). Ia mengatakan, di Pelabuhan Lembar saat ini sekitar 30-an warga NTT dengan tujuan sejumlah daerahdiKabupatenSumbamasih tertahan. Bekal yang mereka miliki semakin terbatas untuk bertahan hidup, sehingga solusi sementara dengan alasan kemanusiaan yaitu DinasSosialProvinsiNTBagarbisa membantumerekadenganmakan-

an di Pelabuhan Lembar. Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur NTT tentang persoalan ini. ‘’Gubernur Zul sudah bersurat resmi ke Gubernur NTT Victor Laiskodat agar meninjau kembali kebijakan Pemda di wilayahnya,’’ jelas Najam.

‘’Persaudaraan dan rasa keIndonesia-an kita pun diuji. Alhamdulillah koordinasi terus dilakukan, dan sejauh ini hasilnya sangat positif,’’ tambahnya Najam menambahkan Pemprov NTB terus berikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun tetap dengan langkah yang bijak sebagai bangsa yang besar.

‘’Kalau Pemrov Jateng memperhatikan warga NTB yang tidak mudik di Semarang itu adalah contoh baik. Betapa rasa ke-Indonesia-an kita sangat terasa saat kita berada dalam musibah dan nasib yang sama. Dan itu adalah modal sosial yang tidak boleh hilang dan tergerus dari sisi kemanusiaan kita, NTB juga demikian,’’ tutupnya. (nas)

Jabatan Kadis PUPR Jadi ICHI Regional NTB Bagi-bagi Sembako Rebutan

Mataram (Suara NTB) Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) Regional NTB membagi-bagikan paket sembako kepada ratusan krama Hindu Lombok yang rentan terdampak wabah virus corona (Covid19). Sedikitnya berjumlah 125 paket sembako yang disalurkan. Masingmasing paket berisikan 5 kg beras, 1 kg gula dan 1 kg minyak goreng, senilai sekitar Rp. 125.000. Kegiatan derma yang dilakukan jajaran pengurus ICHI Regional NTB tersebut, menyalurkan dana punia dari para dermawan Hindu Lombok dan Bali yang peduli dengan umat yang rentan terdampak Covid-19. ‘’ICHI merasa terpanggil untuk ikut berperan dan memberikan perhatian kepada para nyame Hindu yang rentan terdampak pandemi Covid-19,’’ jelas Ketua ICHI Regional NTB, Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si., di lokasi acara, Balai Banjar Negara Sakah, Kota Mataram, Minggu (19/4) kemarin. Dikatakan Media, kegiatan yang bertajuk: ICHI Regional NTB Peduli Dampak Covid-19 , menindaklanjuti imbauan dari DPP ICHI yang mana dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada Minggu, 19 April 2010. Bagi ICHI Regional NTB, imbauan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana punia paket sembako. Dengan menggugah empati para donatur Hindu yang punya kelebihan untuk meyadnyakan sebagian

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Ketua ICHI Regional NTB, I Gusti Lanang Media, menyerahkan bantuan sembako kepada warga Kota Mataram, Minggu (19/4) kemarin. rezekinya. ‘’Dari segi nilai tidaklah seberapa, namun inilah bentuk kebersamaan dan kepedulian kami terhadap semeton-semeton kita yang rentan terdampak Covid 19,’’ ungkap dosen Fakultas Peternakan Unram itu. Media mengakui bahwa memang tidak banyak umat yang dapat dilayani untuk kesempatan kali ini, karena keterbatasan dana. Namun ICHI NTB berharap kegiatan derma seperti ini akan bisa terus dilakukan. ‘’ Ya, harapan kita dapat melayani semakin banyak umat yang ekonominya rentan, namun tentu tergantung dari aliran dana punia yang masuk dari para donatur Hindu kita,’’ katanya. Menyinggung soal aliran dana punia yang terhimpun dalam kegiatan perdana kali ini, Bendahara ICHI Regional NTB,

Ir. I Gde Putra Soda, menyebutkan, total sekitar Rp 18.000.000. Dan telah digunakan untuk membeli paket sembako sekitar sebesar Rp. 9.500.000. ‘’Kami jajaran pengurus ICHI NTB mengucapkan terimakasih atas uluran tangan dan ketulusan hati para dermawan Hindu yang telah medana punia,’’ ucap Putra Soda. Di sisi lain, Media berpesan, dalam situasi wabah corona yang membuat fanik masyarakat dunia saat ini, umat Hindu harus taat dengan anjuran-anjuran dari pemerintah seperti rajin cuci tangan, diam di rumah, pakai masker di kala berpergian, jaga jarak dan lainnya. ‘’Kalau kita bandel, kita semua akan rugi,’’ pesannya sambil menambahkan, ‘’Umat Hindu harus menjadi pelopor yang dapat memberikan keteladanan.’’ (r)

Mataram (Suara NTB) Sehari jelang penutupan pendaftaran seleksi terbuka dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, tercatat 18 pejabat yang sudah mendaftar. Masing-masing 8 pejabat mendaftar untuk jabatan Kepala Dinas (Kadis) PUPR dan 10 pejabat untuk jabatan Kepala Biro (Karo) Kerjasama. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (19/4) kemarin mengatakan untuk jabatan Kadis PUPR, pendaftar berasal dari pejabat provinsi dan pejabat kabupaten/kota. Sedangkan pendaftar jabatan Karo Kerjasama, semuanya merupakan pejabat provinsi. “Ada pejabat dari provinsi, Lombok Barat dan Sumbawa Barat untuk pelamar calon Kadis PUPR. Kalau pendaftar calon Kepala Biro Kerjasama semuanya dari pejabat Pemprov,” kata Nasir. Namun, Nasir belum mau mengungkapkan nama-nama pejabat yang sudah mendaftar untuk dua jabatan eselon II tersebut. Karena masih menunggu penyerahan berkas-berkas pendaftaran sampai 21 April 2020. Selanjutnya, Pansel akan mengumumkan pejabat-pejabat yang memenuhi syarat ikut tahap seleksi selanjutnya. “Minggu depan (pekan ini, Red) sudah masuk tahapan tes psikologi, pembuatan makalah dan wawancara. Pokoknya, awal puasa sudah selesai seleksi,” ucapnya. Dijelaskan untuk masing-masing jabatan yang dilakukan seleksi terbuka, minimal tiga orang yang lulus seleksi administrasi. Apabi-

la kurang dari tiga orang, maka pendaftaran akan diperpanjang. Jabatan Kadis PUPR dan Karo Kerjasama lowong sejak mutasi pejabat struktural 20 Maret lalu. Pemprov kemudian membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk melakukan seleksi terbuka dua jabatan eselon II yang lowong tersebut. Pendaftaran sudah dibuka sejak 5 April. Dan akan ditutup pada 20 April 2020. Persyaratan khusus pejabat yang ikut seleksi menjadi calon Kadis PUPR dan Karo Kerjasama antara lain, mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung, kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana S1 atau diploma IV. Kemudian memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas jabatan yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara akumulatif paling singkat 5 tahun. Selain itu, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau eselon IIIa atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun dan atau jabatan eselon IIIb paling singkat 3 tahun. Usia paling tinggi 56 tahun pada saat pelantikan 4 Mei 2020. Calon Kadis PUPR dan Karo Kerjasama juga dipersyaratkan pernah mengikuti Diklatpim III. Kecuali bagi pelamar yang berasal dari jabatan fungsional jenjang ahli madya. Calon Kadis PUPR sekurang-kurangnya memiliki pangkat pembina tingkat I (IVb). Sedangkan calon Karo Kerjasama pangkat terendah pembina (IVa). (nas)

Bantuan Sembako JPS Gemilang Ditargetkan Tuntas Disalurkan 28 April Dari Hal. 1 “Kita rencanakan sampai akhir April semua kabupaten/ kota telah menerima paket bantuan sembako JPS Gemilang,” ucapnya. Program JPS Gemilang menyasar 73.000 KK masyarakat miskin ang berada di desil I, II dan III yang tidak mendapatkan JPS Pusat seperti PKH dan kartu sembako dari Kementerian Sosial RI. Kemudian bantuan sembako JPS Gemilang juga menyasar 32.000 KK dari kelompok

masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Sehingga, total penerima JPS Gemilang sebanyak 105.000 KK. Rinciannya, Kota Mataram 2.695 KK, Lombok Barat 8.052 KK, Lombok Tengah 15.997 KK, Lombok Timur 37.578 KK, Lombok Utara 4.079 KK, Sumbawa 5.681 KK, Sumbawa Barat 2.535 KK, Dompu 7.840 KK, Bima 12.604 KK, Kota Bima 1.939 KK, dan Provinsi 6.000 KK. Data tersebut sepenuhnya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dikirim oleh pe-

merintah kab/kota melalui kecamatan. Paket bantuan sembako JPS Gemilang berisi komiditi lokal senilai Rp250 ribu per KK. Satu paket sembako JPS Gemilang berisi beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, telur 20 butir, susu. masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik dan minyak kayu putih/minyak cengkeh. Wismaningsih menjelaskan data penerima bantuan sembako JPS Gemilang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini kemudian dikirim ke

Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten/kota. Pemda kabupaten/kota melalui Dinas Sosial dan DPMPD kemudian melakukan verifikasi dan validasi data di tingkat desa. Ia menjelaskan masyarakat yang mendapatkan bantuan sembako JPS Gemilang adalah mereka yang tidak masuk dalam penerima JPS Pusat. “Yang sudah selesai verivali (verifikadi dan validasi) datanya langsung disalurkan bantuan. Kalau belum selesai, kita tak berani menyalurkan,”

terangnya. Wismaningsih mengatakan pihaknya tak akan menyalurkan bantuan sembako JPS Gemilang jika datanya belum beres. Namun, bagi desa yang sudah selesai verivali data, maka akan langsung disalurkan. ‘Kalau belum selesai verivalinya bukan berarti satu kabupaten tidak disalurkan. Mungkin ada desa yang sudah beres datanya, kita salurkan. Makanya kita kasih tenggat waktu per kabupaten/kota,” tandasnya. (nas)

Diduga Ganda, 5.000-an Penerima JPS Gemilang di Loteng Terhenti, Kapal Rute Badas-Surabaya Hanya saja, untuk mekanisme bantuan yang akan langsung dan Kapal Cepat Badas-Moyo Dari Hal. 1 Nantinya penerima JPS Gemilang akan memperoleh bantuan berupa bahan kebutuhan pokok senilai Rp 250 ribu selam tiga bulan. Seperti beras, minyak goreng, gula dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.

penyaluran bantuan tersebut, pihaknya belum tahu persis. Apakah akan menggunakan kartu seperti program pemerintah ataukah langsung dibagikan ke masyarakat penerima program. ‘’Informasinya penyedia

menyerahkan ke masyarakat di masing-masing desa. Tapi untuk pasti teknis penyalurannya itu pemerintah provinsi yang punya kewenangan. Kita hanya menyiapkan data penerima sesuai petunjuk yang diberikan,’’ tandasnya. (kir)

Perang Melawan Covid-19 Dari Hal. 1 ‘’Bersatu padu melawan pandemi Covid -19 di NTB, karena saat ini musuh bersama kita adalah Covid-19 yang hanya bisa dibasmi dengan cara bersatunya seluruh kekuatan di NTB. Mari berjuang tanpa kenal lelah,’’ tegas Danrem bersemangat. Merawat semangat dalam situasi serba sulit saat ini menurutnya penting. Aparat harus tetap terlihat kuat agar masyarakat merasa aman. Dimintanya agar jajaran TNI mulai dari Kodim, Koramil sampai Babinsa agar tidak lengah. ‘’Ajak masyarakat patuhi kebijakan pemerintah melakukan pembatasan sosial hingga pembatasan jarak,’’ ujarnya mengingatkan. TNI juga sejak awal sudah dilibatkan untuk menjemput ODP maupun PDP untuk dilakukan isolasi dan perawatan lebih lanjut. Bahkan membantu mencari ODP yang tidak kooperatif. Danrem bahkan harus turun tangan memberikan pemahaman kepada klaster Gowa agar kooperatif rapid test hingga karantina. ‘’Kita tidak boleh patah sema-

ngat, apalagi hanya pasrah,’’ tegasnya. Selain memantau langsung, Danrem mengaku terus mendapat laporan dari Tim Gugus Tugas Covid -19 dari unsur TNI di tingkat kabupaten dan kota. Ia kemudian tak henti-hentinya memompa semangat melalui melalui instruksi dan penekanan agar membantu sepenuh hati tim gugus satgas di Pemda. Apalagi yang dilawan saat ini adalah wabah Covid – 19 yang semakin memicu korban baru. ‘’Saya sampaikan, agar terus melakukan koordinasi yang ketat lintas sektoral dengan seluruh stakeholders terkait. Baik lingkup pemerintah maupun swasta. Bahkan komponen masyarakat,’’ imbuhnya. Setiap unsur Pemda,TNI Polri dan swasta, bahkan tingkat komponen masyarakat di wilayah masing masing pada pandemi Covid -19 harus ditangani dengan serius dan menjadi skala prioritas utama. Karena kemungkinan terburuk pandemi akan berlangsung lama. Lebih lanjut disampaikan Danrem 162/WB, saat ini petani di NTB sedang panen raya. Gugus Satgas Penanganan

Covid - 19 dari unsur TNI juga diminta membantu petani dan manfaatkan momentum itu sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. Sebab hasil panen dapat menambah stok cadangan selama menghadapi wabah Covid - 19. ‘’Sasarannya terpenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi kita menghadapi pandemi,’’ harap dia. Saat panen berlangsung, anggota TNI juga disarankan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, agar saat panen tetap memedomani protokol pencegahan Covid – 19. Diingatkan juga, agar hasil panen tidak semua keluar dari NTB. Namun lebih banyak ditampung di masing masing gudang Bulog sebagai cadangan pangan sampai dengan awal tahun 2021 mendatang. Setelah panen agar lahan segera ditanami kembali. Pola ini bisa memberdayakan masyarakat yang tidak lagi punya penghasilan. Para pekerja yang dirumahkan, termasuk para TKI yang dipulangkan akibat pandemi Covid-19. Ini menurutnya bisa jadi solusi mengurangi angka pengangguran. (ars)

Dari Hal. 1 Dengan hengkangnya kapal ini, maka apa yang menjadi harapan masyarakat menjadi pupus. Padahal operasional kapal ini diharapkan dapat mendukung mobilitas penyeberangan ke wilayah Pulau Moyo dan Pulau Medang. Sekaligus menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Badas melalui Bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Anwar Musadat, yang dikonfirmasi Sabtu (18/4), membenarkan sudah berhentinya pelayaran kapal cepat dengan rute Badas-Pulau Moyo. Berhentinya operasi kapal cepat ini, lantaran beberapa kendala. Pertama sejak launching, ada kesulitan kapal di posisi sandar. Kemudian pelayaran kedua mengalami kerusakan, karena air surut membuat kapal tidak mempunyai tempat sandar. Penumpang juga mulai sedikit dan subsidi mulai dicabut. Dengan beberapa pertimbangan yang ada, sehingga pelayaran tidak lagi berjalan. ‘’Selain dari subsidi yang mandeg dari provinsi, juga kerumitan ketika sandar ke sana. Kapal itu lepas bendera, artinya angkat tangan karena beberapa kali mengalami kerusakan. Mesin rusak ketika masuk di areal di Pulau Moyo. Sehingga diputuskan seperti itu, demi keselamatan dan pelayaran,’’ ungkapnya.

Sekarang ini, lanjutnya, kapal cepat tersebut sudah beroperasi di Poto Tano-Kayangan. Di Poto Tano sendiri juga sudah ada dermaga khusus disiapkan. Sedangkan di Kayangan sendiri juga nyandar di pelabuhan tradisional setempat. Selain, kapal cepat rute Badas-Moyo, pelayaran KMP Swarna Bahtera Badas-Surabaya juga terhenti pada Januari 2020 lalu. Kendala utamanya juga karena subsidinya sudah habis tahun 2019. Mengenai kenapa tidak dilanjutkan subsidinya di tahun 2020, tentunya kewenangan dari pemberi subsidi yakni Dinas Perhubungan Provinsi NTB. ‘’Kaitan dengan subsidi, baik yang KMP Swarna Bahtera maupun yang ke Pulau Moyo,’’ ujarnya. Meskipun demikian, lanjutnya, saat ini sedang beroperasi tiga kapal perintis yang disubsidi penuh oleh Kementerian Perhubungan. Dihadirkan kapal perintis ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memperlancar akses antarpulau, termasuk Sumbawa. ‘’Yang disubsidi penuh kementerian, ada tiga kapal perintis. Menghubungkan antara Timur dan Barat, Utara ke Selatan. Dua kali masuk shift di Sumbawa, berarti enam kali. Itu aktif sampai sekarang. Tapi itulah masyarakat tidak tahu. Tarifnya murah sekali. Ke Makassar misalnya tarifnya dari sini hanya Rp45 ribu atau Rp50 ribu,’’ tandasnya. (arn/ind)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 20 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hadapi PON, Rohani Fokus di Lompat Jauh Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Rohani masih tetap intens berlatih menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Rencananya ia akan fokus di lompat jauh menghadapi ajang multi event olahraga nasional itu.

(Suara NTB/Polres Dompu)

PENGGELEDAHAN – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, saat melakukan penggeledahan paket kiriman milik Wy dan Is, Sabtu (18/4).

117 Gram Sabu Disita Polisi

Dompu (Suara NTB) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, berhasil mengamankan dua dari tiga terduga jaringan pengedar sabu, Sabtu (18/4) Pukul 15.30 Wita. Mereka Wy (24) Is (27) asal Desa Nowa Kecamatan Woja. Dari tangannya disita 117,89 gram barang haram tersebut. Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan menyampaikan, tertangkapnya dua pengedar sabu di depan agen travel Panca Sari ini buah tindaklanjut informasi yang disampaikan masyarakat. Di mana pada paket kiriman salah seorang warga di Mataram, terdapat klip bening yang dicurigai berisi sabu-sabu. Informasi masuknya barang itu langsung disikapi tim dengan pengintaian. “Sekitar tiga jam diintai ada tiga orang mondar mandir di depan agel travel Panca Sari. Dua diantaranya masuk mengambil paket dan satu orang menunggu dengan posisi masih diatas sepeda motor,” terangnya. Mendapati keduanya keluar membawa paket yang dicurigai, tim opsnal sigap melakukan penangkapan. Sementara 1 orang lain seketika melarikan diri. Terhadap barang bawaan Wy dan Is, lanjut Hujaifah, langsung dilakukan upaya penggeledahan. Alhasil, didapati dua bukus klip transparan berisi sabu dengan berat masingmasing 98,79 gram dan 19,10 gram. Sehingga total berat kotor keseluruhannya ada 117, 89 gram. Selain sabu, untuk mengelabui agen dan petugas dalam paket itu juga diisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula dan satu kotak kopi. “Atas temuan tersebut terduga beserta barang bukti dibawa menuju Polres Dompu guna proses penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya. Untuk diketahui, tambah dia, Wy dan Is merupakan jaringan yang sudah lama diincar polisi. Karena kerap kali memasok barang haram tersebut dari Mataram untuk diedarkan di Dompu. (jun)

Pelatih atletik Pelatnas asal NTB, Aria Yuniawan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (19/4) kemarin mengatakan untuk bisa meraih medali emas di PON XX di Papua tahun 2020, Rohoni akan difokuskan berlatih di nomor lompat jauh meskipun atlet asal Dompu itu telah lolos di dua nomor yang berbeda, yakni lompat jauh dan 100 meter lari gawang putri di multi event olahraga nasional itu. “Kalau melihat hasil PraPON, peluang Rohani ada di nomor lompat jauh, sebab di nomor lompat jauh dia berhasil masuk peringkat dua nasional, sedang di lari gawang dia belum lolos limit PON meski meraih rengking tiga besar nasional,” ucapnya. Selain memiliki prestasi terbaik di lompat jauh, Rohani juga sudah melampaui

limit PON di nomor tersebut. Catatan lompat Rohani di Pra-PON di Jakarta bulan Desember 2019, yakni 5 meter, 80 Center Meter (Cm). Catatan lompatan tersebut telah melampaui limit PON, 5 meter, 50 Cm. Itu artinya lompat Rohani lebih jauh 30 Cm dari limit PON. Selanjutnya di nomor 100 meter gawang putri, Rohani belum melampaui limit PON meski meraih peringkat dua nasional. Catatan waktu terbaik Rohani usai meraih peringkat dua nasional di PraPON yakni 14.55 detik sementara limit PON 14,50 detik. Itu artinya, catatan waktu Rohani masih kurang 0,5 detik lagi dari limit PON. Meski belum meraih limit PON, namun Rohani dipastikan dapat ambil bagian di nomor 100 meter gawang di PON/ 2020. Pasalnya di nomor terse-

but baru dua atlet yang lolos limit PON. Itu artinya, Rohani bisa mendapatkan jatah tiket untuk turun di nomor tersebut, karena untuk dapat melombakan nomor tersebut minimal diikuti 8 peserta. “Secara peringkat, Rohani dipastikan bisa main di 100 meter gawang juga, karena dia masuk peringkat tiga besar nasional. Sementara salah satu syarat nomor tersebut dapat dilombakan harus di ikuti minimal delapan peserta,” jelasnya. Dari dua nomor tersebut, Rohani akan difokuskan di lompat jauh, sebab Rohani masih bisa meningkatkan jauh lompatan di nomor lompat jauh. Hal itu telah dibuktikan oleh Rohani di beberapa kali latihan. Pasalnya, catatan lompatan terakhir Rohani latihan di Jakarta bulan Januari lalu sudah mencapai 6 Meter. (fan)

(Suara NTB/fan)

BERLATIH - Atlet atletik, Rohani berlatih lari gawang mandiri di Lapangan Atletik PPLP NTB belum lama ini.

Pemda KSB dan AMNT akan Cari Solusi Isolasi Karyawan

(Suara NTB/ist)

Fud Syaifuddin Taliwang (Suara NTB) Penolakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait kebijakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (ANNT) melakukan isolasi mandiri terpusat terhadapkaryawannyadizonamerah Covid-19akhirnyadiresponperusahaan bersangkutan. PTAMNT kemudian setuju menunda kebijakan

tersebut dan sepakat membicarakannya dengan Pemda KSB. “Kita (Pemda dan AMNT) sudah sepakat cooling down dulu. Artinya pelaksanaan memo yang dikeluarkan beberapa waktu lalu itu ditunda sambil menunggu pertemuan lebih lanjut,” Kata Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, Minggu (19/4). Sebelumnya dikatakan Wabup, bupati dan manajemen PTAMNT telah menggelae rapat jarak jauh menyikapi penolakan tersebut, Jum’at malam lalu. Dalam pertemuan itu, manajemen PTAMNT setuju tidak akan mengambil langkah apapun menjalankan kebijakannya tersebut tanpa sebelumnya ada kesepakatan final dengan Pemda KSB. “Pak bupati tegaskan waktu itu, khusus bagi karyawan lokal KSB agar jangan sampai keluar daerah (ke lokasi karantina yang ditetapkan AMNT),” urainya. Menurutnya,dalampertemuan lanjutan nanti, Pemda KSB dan

PTAMNT intinya akan mencari solusi dan formulasi terbaik agar kegiatan pengamanan perusahaan bagi karyawannya dalam rangka pencegahan Covid-19 benar-benar memberi rasa nyaman kedua belah pihak. “Intinya mereka (perusahaan) bisa melakukan isolasi karyawandankita(Pemda)mendapat jaminan bahwa apa yang dilalukanperusahaanbenar-benarbisa menutup ruang penyebaran Covid19didaerahkitaini,”tandasWabup. Bagi Wabup, setiap kebijakan perusahaan dalam rangka penanganan Covid-19 sedianya dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Sebab upaya penanggulangan virus coeona itu saat ini oleh pemerintah telah dibentuk gugus tugasnya mulai dari pusat hingga daerah. “Ini urusannya sudah secara nasional ditangani pemerintah. Jadi hendaknya elemen lainnya bisa bersinergi dengan pemerintah sesuai level tempatnya berada,” tandasnya. Ditanya mengenai kemungki-

nan jalan tengah yang dapat diambil oleh Pemda KSB dan PTAMNT. Wabup menjelaskan, pada intinya PTAMNT sudah menyampaikan pada pertemuan awal. Di mana operator tambang Batu Hijau itu untuk sementara waktu sambil menunggu pertemuan berikutnya, tetap akan melakukan isolasi di wilayah KSB dengan selalu berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 KSB. Namun lanjut dia, ke depan perlu ada formulasi final yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Mengingat karyawan PTAMNT tidak saja didominasi oleh pekerja lokal KSB, tetapi juga terdapat karyawan dari luar daerah yang harus menjalani prosedur isolasi sebelum kembali bekerja di lokasi tambang yang ada di KSB. “Kami tetap mengharuskan AMNT menggelar kegiatan isolasinya di dalam wilayah KSB. Kalau lokal misalnya bisa di luar site (areal tambang) baik itu iso-

lasi mandiri di rumah atau menetapkan fasilitas secara terpusat. Nah kalau karyawan dari luar bisa langsung di site, kami kira pasti bisa kok. Kan banyak fasilitas di dalam sana,” tegas Wabup. Terakhir, Wabup meminta, selama masa transisi ini PTAMNT wajib menyediakan ruang atau lokasi isolasi tersendiri di dalam areal tambang Batu Hijau. Seperti halnya tempat isolasi yang dimiliki pemerintah KSB yang memanfaatkan Rusunawa Belisung. “Peralatan kesehatan yang dimiliki AMNT di site pasti lengkap ya untuk penangawan awal. Jadi saya kira tidak ada masalah sementara waktu membuat pusat karantina di dalam sampai kita sepakati seperti apa formulasi yang paling pas bagi perusahaan menjalankan isolasi terpusat karyawannya, sebelum dan setelah bekerja untuk mencegah penyebaran Covid-19,” imbunya. (bug)

Meski Sulit, Retribusi Menara Tetap Dipasang Tinggi Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika Statistika (Kominfotik) Sumbawa Barat, menargetkan PAD dari menara telekomunikasi di angka Rp1,9 Miliar tahun 2020. Penetapan target itu dianggap sangat realistis tercapai, meskipun di tahun 2019 masih ada sekitar Rp980 juta yang tertunggak. Target tinggi tersebut dipasang Dinas, lantaran belum ada perubahan besaran penagihan Perda yang ditetapkan di akhir tahun 2018 lalu. “Memang jika kita lihat dari capaian target PAD di tahun 2019 lalu, maka target yang kita pasang di tahun 2020 (Rp1,9 miliar) pasti sulit. Meski demikian, kami akan tetap upayakan agar tercapai. Termasuk menyelesaikan tunggakan operator menara tahun 2019 lalu yang masih tinggi. Target tinggi kita pasang lantaran belum ada perubahan dari Perda yang sudah kita tetapkan akhir tahun 2018 yakni Rp19 juta per menara per kunjungan,” ujar Kepala Dinas Kominfotik Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB. Dikatakannya, adapun rin-

cian sehingga angka Rp1,9 Miliar muncul yakni, total menara di KSB mencapai 109 dikalikan Rp19 juta per satu kali kunjungan. Tentu tidak hanya tagihan di tahun 2020 saja, tunggakan Rp980 juta di tahun 2018 juga akan tetap ditagih. Bahkan sampai saat ini, pihaknya sudah tiga kali surat peringatan dilayangkan, tetapi operator masih belum mengindahkan surat teguran dimaksud. Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali melayangkan surat teguran lagi dengan harapan mereka segera membayar termasuk denda. Jika tidak memberikan hasil maksimal, pihaknya berencana melibatkan Kejaksaan sebagai pengacara negara. Upaya tegas sengaja dilakukan Pemerintah karena operator masih tetap saja mengelak dengan kewajiban mereka untuk membayar. “Kita tetap akan mengejar target yang sudah kita tetapkan dan menyelesaikan tunggakannya. Kami juga tetap akan berupaya maksimal untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan ini sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” pungkasnya. (ils)

Dua Tahun Sakit, Anggota Dewan Berpulang Bima (Suara NTB) – Jajaran DPRD Kabupaten Bima berduka. Pasalnya seorang Anggota perwakilan rakyat, periode 2019-2024 bernama Makruf S.Adm dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (19/4). Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bima, Drs. Ishaka membenarkan adanya satu orang anggota DPRD bernama Makfruf yang tutup usia tersebut. Kata dia, almarhum merupakan duta Partai Hanura. “Iya benar. Anggota DPRD yang meninggal bernama Makruf S.Adm, dari partai Hanura,” katanya, Minggu (19/4). Ishaka mengaku, jenazah almarhum saat ini dalam perjalanan dari Mataram ke Bima. Rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU Desa Parangina Kecamatan Sape, Senin (20/4). “Insya Allah, rencananya akan dikuburkan Senin (19/4) di TPU Desa Parangina,” katanya. Ia mengatakan, sebelum tutup usia, Makruf selama hampir dua tahun berjuang melawan sakit yang dideritanya hingga mengembuskan nafas terakhirnya di RSUD Provinsi NTB,

Minggu (19/4). “Hingga meninggal dunia hari ini, almarhum dua tahun sakit,” katanya. Berdasarkan profil di Sekwan DPRD Kabupaten Bima, Makruf menjadi Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Partai Hanura. Pada Pemilu 2019, Ia kembali mendapat mandat rakyat Sape dan Lambu untuk menjadi wakil rakyat periode 2019-2024. “Makruf dikenal sebagai sosok yang baik. Dikenal pribadi yang mudah bergaul dan selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun,” kata Ishaka. Namun sejak dilantik pada 25 September 2019, Makruf hanya efektif menjadi Anggota DPRD periode keduanya lebih kurang tujuh bulan hingga ajal menjemputnya. “Di DPRD, Makruf berada di Komisi IV yang membidangi urusan Kesra yang meliputi, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosbud, Naker,” katanya. Sebagai data tambahan Makruf dilahirkan di Kecamatan Sape, 12 Agustus 1971. Almarhum meninggalkan isteri bernama Ira Yuliastuti, S.Pd, PNS di Pemerintah Kabupaten Bima dan satu anak. (uki)