Edisi Selasa, 20 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 20 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Suhaili Umar:

(Suara NTB/ist)

Ali BD Pantas Memimpin NTB

TGH. Suhaili Umar

PENDIRI Yayasan Datok Umar Gerantung, TGH. Suhaili Umar menyebut Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan sudah pantas memimpin NTB. Alumni Darul Ulum Makkah tahun 1987 ini menyetujui Ali BD sebagai Gubernur NTB. Dikutip dari buku karya TGH Abdul Latief HR, TGH Suhaili Umar ini menyatakan mendukung Ali BD karena kebijakannya menegakkan syariat Islam, utamanya zakat.

Bersambung ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 16 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampanye Dialogis di Suralaga

Ali BD: Jangan Saling Menjelekkan RIBUAN warga tumpah ruah menghadiri kampanye dialogis pasangan calon Gubernur Independen, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti (Ali-Sakti). Kampanye dialogis yang berlangsung di lapangan Desa Tebaban Kecamatan Suralaga ini terlihat berlangsung sangat semarak.

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti

Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

RIBUAN -Ali BD saat menyampaikan sambutan pada acara kampanye dialogis yang dihadiri ribuan pendukungnya di Tebaban, Suralaga, Senin kemarin.

NTB Jadi Sasaran Empuk ’’Skimming’’ ATM Mataram (Suara NTB) – Pekan lalu Bareskrim Polri menangkap pelaku skimming ATM jaringan warga negara asing. Skimming ATM dilakukan dengan menggunakan modus berteknologi. Jaringan ini menjadikan NTB sebagai salah satu sasaran empuknya.

TO K O H Dijadikan ’’Jualan’’ Pilkada SATUAN Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta responsif terhadap isu-isu tak benar yang dijadikan ‘’jualan’’ oleh para calon kepala daerah jelang Pilkada, Juni mendatang. Kepala SKPD diminta menjawab isu-isu tersebut dengan datadata yang ada.

Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dikonfirmasi Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes.

Pol. Syamsuddin Baharuddin, ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/3) mengatakan, pihaknya meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi skimming. ‘’Kita ajak perbankan, OJK dan pihak ketiga vendor ATM untuk men-

ingkatkan kewaspadaan. Memang di daerah NTB ini khususnya di Lombok pernah terjadi kasus skimming. Para pelakunya sudah ditangkap dan divonis hakim,’’ kata dia.

Dia menyebutkan, tidak tertutup kemungkinan para pelaku skimming

akan beraksi lagi. Sebab, dari hasil penyelidikan sementara skimming ATM adalah kejahatan jaringan. ‘’Patut diduga ini merupakan jaringan. Jaringan internasional yang melibatkan para pelaku dari beberapa negara,’’ ungkapnya.

Menurutnya, cara yang bisa ditempuh nasabah agar terhindar dari skimming berupa mengganti PIN ATM secara berkala. ‘’Jika ingin bertransaksi, perhatikan dulu bagian-bagiannya seperti saat menginput PIN atau saat

hendak memasukkan kartu,’’ jelasnya.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menambahkan, para pelaku menyasar ATM yang jauh dari keramaian untuk memudahkan aksinya.

Catatan Suara NTB, tercatat tiga kasus skimming ATM di NTB yang sudah terungkap. Baru-baru ini pada pekan lalu, tiga warga negara Bulgaria dihukum penjara selama 3,5 tahun akibat terbukti bersalah.

Bersambung ke hal 15

Tersangka BPR Ditahan Mataram (Suara NTB) Dua tersangka kasus merger PT. Bank BPR NTB diperiksa lagi Senin (19/7) kemarin. Keterangan keduanya untuk menguatkan peran pelaku lain yang memicu timbulnya kerugian negara. Usai diperiksa, dua tersangka ditahan.

Tersangka Ihw tiba pukul 11.00 Wita, didampingi penasehat hukumnya, Dr. Umaiyah, SH.,MH. Bersamaan dengan itu, diperiksa juga tersangka Mtw didampingi tim penasehat hukum Amri Nuryadi, SH. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Pelunasan Molor Lagi PELUNASAN pembayaran saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp 408 miliar kembali molor.

Semula, perusahaan Bakrie Grup, PT. Multi Capital menjanjikan pembayaran sisa hasil penjualan saham sebesar enam persen milik Pemprov NTB, Sumbawa dan Sumbawa Barat paling lambat Maret ini.

Namun, berdasarkan hasil pertemuan antara tiga pemegang saham dengan Direktur Utama PT. Multi Capital di Hotel Santika Mataram, Senin (19/3) kemarin, perusahaan Bakrie Grup ini kembali menjanjikan akan melunasi kewajibannya Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_bpbd)

RUSAK - Bendungan rusak diterjang banjir. Infrastruktur ini terdampak bencana alam awal 2018.

Ditepis, Kerusakan Infrastruktur Akibat Kualitas Proyek Rendah Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan bendungan

yang terjadi di NTB murni akibat bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Dinas PUPR menepis dugaan jika infrastruktur yang rusak itu akibat

kualitas proyek rendah.

Berdasarkan data BPBD NTB, bencana alam yang terjadi di NTB periode Januari – Maret 2018, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DITAHAN -Tersangka Ihw dan Mtw ditahan di Lapas Mataram, Senin (19/3). Sebelum ditahan, keduanya sempat membeberkan peran pelaku lain.

Bersama Zul-Rohmi

(Suara NTB/dok)

SELAMA ini peran perempuan di NTB masih minim. Secara keseluruhan perempuan NTB terkesan masih menjadi penonton dalam pembangunan dan kemajuan daerah ini. Namun tak dapat dibantah bahwa di dalam rumah tangga misalnya, peran perempuan sangatlah vital dalam keseimbangan ekonomi dan pembentukan karakter anak-anak.

Perempuan NTB gamang melakukan hal yang bisa membuatnya mendapatkan penghasilan tambahan. Peluang usaha dan pekerjaan untuk perempuan masih terbilang minim karena tak ada pendidikan yang tinggi dan juga skill khusus.

Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama para ibu dan perempuan di Lombok Barat, Sabtu (17/3) lalu

Hj.Sitti Rohmi Djalilah

(Suara NTB/ist)

Perempuan NTB Pintar, Berkarya dan Soleha

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

Pelatihan bagi IRT UNTUK memberikan keterampilan pada para pedagang bakulan serta ibu rumah tangga (IRT), kelurahan Gomong beberapa waktu lalu mengadakan pelatihan. Seperti yang disampaikan oleh lurah Gomong, Lalu Husni Badrin kepada Suara NTB, Senin (19/3) menjelaskan, pelatihan kepada pedagang bakulan dan IRT bentuknya berbeda. “Kalau untuk pedagang berupa pelatihan manajemen dan pelatihan hidroponik bagi ibu rumah tangga,” jelasnya.

Pelatihan manajemen ini diberikan kepada pedagang bakulan agar mereka bisa mengatur keuangannya. “Selain manajemen, juga diberikan pelatihan pembuatan kue bagi home industry yang ada di Gomong,” tambah Husni.

Pedagang bakulan di Gomong, imbuhnya, sebenarnya menginginkan lokasi tetap untuk mereka berjualan agar tidak capek berkeliling sehingga konsumen bisa datang ke satu tempat.

“Seperti yang di Rembiga ada pasar kulinernya begitu, mereka pasti senang kalau diberikan tempat,” terangnya.

Tetapi karena keterbatasan lokasi, hal itu tidak bisa tercapai karena tanah di Gomong merupakan tanah pribadi.

“Pasar kecil yang ada sekarang itu juga milik pribadi dan jumlahnya terbatas,” kata Husni. Selain pelatihan untuk pedagang, para ibu rumah tangga juga diberikan pelatihan hidroponik agar dapat memanfaatkan pekarangan rumah mereka.

“Pelatihan diberikan oleh salah seorang warga yang kebetulan berkecimpung dalam bidang pertanian,” ceritanya. Pelatihan tersebut dilakukan pertengahan Februari lalu yang mana diikuti cukup banyak masyarakat yang tertarik. “Jadi mereka diajarkan cara menanam secara hidroponik, sekalian diberikan bahan dan benihnya untuk ditanam di rumah,” terangnya. Husni sendiri sangat mengapresiasi pelatihan tersebut karena para IRT bisa menanam sendiri sayuran di rumahnya.

“Jadi bisa mengurangi uang belanja dapur yang dikeluarkan tiap harinya jika punya tanaman sendiri di rumah,” ujarnya. Ia berharap, pelatihan serupa bisa kembali diadakan agar masyarakat semakin tertarik menanam secara hidroponik di rumah. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Perahu Nelayan di Ampenan akan Gunakan Elpiji Mataram (Suara NTB) Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke elpiji 3 kilogram sebagai bahan bakar untuk nelayan di Ampenan akan direalisasikan Oktober 2018 mendatang. Pengalihan jenis bahan bakar untuk perahu nelayan tersebut akan menghemat biaya yang dikeluarkan nelayan saat melaut hingga 50 persen.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Sujihartini, Senin (19/3) menerangkan, ada penambahan kuota dari sebelumnya 150 nelayan menjadi 750 nelayan.

Penambahan ini sudah disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan mencari nelayan yang se-

suai kriteria. “Saya sudah ditelepon dari Pusat ternyata nambah jadi 750 orang,” sebutnya.

Persyaratan mendapatkan bantuan nantinya yakni perahu yang menggunakan mesin tempel kapasitas 13 GT. Di atas itu tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Eksekusi program tersebut oleh Pe-

merintah Pusat dijanjikan bulan Oktober mendatang.

Seluruh bantuan didatangkan dari Pemerintah Pusat.

Dengan pertimbangan ini, pihaknya tidak pernah berani menjanjikan ke nelayan. “Makanya ndak pernah berani kita janjikan nelayan,” pungkasnya.

Setelah konversi BBM ke tabung melon, ia memastikan

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/uul)

Harus Punya Keahlian SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., angkat bicara terkait animo masyarakat Kota Mataram menjadi TKI. Fenomena ini, menurutnya tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. ‘’Pertama dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Kedua, imingiming dari teman-teman dari luar sana yang sukses. Sehingga mereka terbayang kesuksesan temannya itu. Jadi mereka ingin ikut,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (19/3).

Fuad menegaskan, keinginan masyarakat Kota Mataram bekerja menjadi TKI, bukan semata-mata karena tidak adanya lapangan pekerjaan di ibukota Provinsi NTB ini. Dia menyebutkan, bahwa banyak perusahaan yang beroperasi di Mataram membutuhkan tenaga kerja. Namun tenaga kerja yang dibutuhkan tentu dipersyaratkan memiliki skill (keahlian) tertentu. ‘’Misalnya kita ingin bekerja di salah satu perusahaan itu, lalu kemampuan kita ndak ada di sana. Sehingga perusahaan juga akan menimbang-nimbang untuk menerima,’’ tambahnya. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk berpikir kembali jika ingin bekerja di luar negeri. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, peluang bekerja di Mataram sebetulnya tidak kurang.

Tinggal bagaimana masyarakat pandai-padai menangkap peluang. Fuad tidak membantah bahwa masih ada pola pikir yang keliru di tengah masyarakat. Terlebih para pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikan.

Baik di tingkat SMA/sederajat maupun lulusan sarjana. ‘’Mereka beranggapan bahwa bekerja itu adalah di kantor (pemerintahan),’’ sesalnya. Padahal, dengan berwirausaha membuka lapangan pekerjaan sendiri akan lebih baik ketimbang hanya menunggu peluang rekrutmen pegawai di kantor pemerintahan. ‘’Seperti teman saya. Membuka usaha jualan kerupuk.

Akhirnya dia bisa menyekolahkan anaknya,’’ katanya mencontohkan. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mengajak para generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak memandang berwirausaha sebagai pekerjaan yang tidak menghasilkan. Dia mengingatkan masyarakat jangan terlalu berambisi menjadi TKI hanya karena melihat rekannya di luar negeri sukses menjadi TKI. Pada prinsipnya, lanjut Fuad, tidak masalah kalau memang masyarakat memilih menjadi TKI. Yang terpenting adalah, sebelum memutuskan menjadi TKI, mereka harus memiliki keahlian sesuai yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. ‘’Dan juga mereka harus menggunakan jalur resmi dari pemerintah, jangan menggunakan jalur ilegal,’’ pungkasnya. (fit)

Fuad Sofian Bamasaq

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Sujihartini

DP3A Gelar Pertemuan Tim Pokja KLA

SEGERA DIOPERASIKAN - Sejumlah armada Bus Rapid Transit (BRT) diparkir di halaman kantor PT. Perum Damri di Kelurahan Mandalika. Bus ini segera dioperasikan setelah beberapa lama mangkrak.

Lalu Husni Badrin

tidak akan terjadi kelangkaan.

Perusahaan Migas bersedia menyuplai kebutuhan nelayan. Penyaluran subsidi ke nelayan akan melalui koperasi.

“Stok elpiji lewat koperasi,” tambahnya.

Seperti diketahui, dengan menggunakan paket Konverter Kit, nelayan dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 50 persen. Nelayan yang biasanya menghabiskan 10 15 liter per hari akan lebih efisien. Artinya, cukup menggunakan dua tabung elpiji per hari. (cem)

BRT Segera Dioperasikan di Mataram Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama mangkrak, bus angkutan untuk pelajar di Kota Mataram, Bus Rapid Transit (BRT) segera dioperasikan. Rencana pengoperasian ini setelah ada kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan NTB, Dishub Kota Mataram, Perum Damri, Organda dan pihak terkait lainnya.

Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid dikonfirmasi, Senin (19/3) mengatakan, bahwa pekan kemarin sudah ada pembicaraan bersama Dinas Perhubungan NTB terkait rencana pengoperasian BRT. Dari segi kewilayahan kata Khalid, pengoperasian BRT berada di wilayah Kota Mataram. Akan tetapi, pihaknya memiliki tanggungjawab terhadap angkutan kota yang dijadikan sebagai angkutan feeder. Dikatakan, angkutan feeder ini sedang dipersiapkan bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Rencananya subsidi Rp 500 juta akan disalurkan melalui perusahaan angkutan yang berbadan hukum. “Jumlah angkotnya akan diseleksi oleh Organda. Subsidi Rp 500 juta selama setahun nanti dipilih oleh Organda mana

angkot yang memenuhi syarat,” tambahnya.

Penyiapan angkutan feeder tersebut diprioritaskan bagi angkutan pelajar. Artinya, angkot melayani pelajar pada pagi dan siang hari tanpa dipungut biaya. Besaran subsidi diberikan ke angkot secara detail tidak disampaikan Khalid. Yang jelas kata dia, anggaran Rp 500 juta itu akan dibagi ke tiga perusahaan. “Soal rinciannya secara teknis mereka tentukan dengan jalur angkot,” sebutnya.

Sementara, rapat Pokja Kota Layak Anak 2018 bahwa fasilitas kendaraan ramah anak berupa pengoperasian BRT juga sorotan. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menekankan kepada Dishub agar fasilitas kendaraan ramah anak bagi pelajar harus segera terealisasi.

Kabid Darat Dinas Perhubungan, Lalu Wirajaya menyampaikan, pengoperasian BRT memiliki resistensi yang tinggi serta pembiayaan besar. Untuk satu koridor saja membutuhkan anggaran Rp 2 miliar. Wira menambahkan, hasil rapat koordinasi dengan Dishub NTB disepakati dalam waktu dekat mengoperasikan kendaraan tersebut. “Kalau teknis pengoperasiannya itu di Dishub NTB,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, menggelar pertemuan dengan tim kelompok kerja (pokja) Kota Layak Anak 2018. Pertemuan yang dihadiri Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengevaluasi pencapaian klaster dan indikator KLA di masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Martawang menyampaikan, terhadap Kota Layak Anak dilakukan penilaian setiap tahun. Penilaian harus ada laporan karena semua berbasis website. “Meski banyak melakukan hal, tapi tidak dilaporkan, maka nilainya akan rendah. Kita ingin melaporkan semua pencapaian berbasis website,” kata dia.

Bagian dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahapan evaluasi penilaian mandiri. Penilaian mandiri ini apakah komitmen KLA berjalan baik atau tidak. Kedua, verifikasi administrasi, pengecekan lapangan dan seterusnya. Dalam penilaian ini, Pemkot harus menginput data sejal 19 Maret - 6 April.

Masing - masing OPD diminta terlibat memenuhi indikator sebagai bahan yang akan diinput. “Kalau bisa input data maksimal 31 Maret,” katanya.

Selain menekankan sistem penilaian, mantan Kepala Bappeda itu juga menyampaikan lima poin yang belum terpenuhi di OPD. Di antaranya, belum optimalnya fasilitas informasi layak anak. Artinya, anak - anak masih mudah mengakses konten porno dan kekerasan anak.

Kedua, data perkawinan anak tidak terlapor dengan baik. Ketiga, masih maraknya promosi sponsor rokok. Keempat, belum ada ruang budaya kreatif bagi

anak serta pekerja anak masih ditemukan di jalanan.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, evaluasi Kota Layak Anak terdiri dari 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang terdistribusi dalam aspek kelembagaan dan lima klaster.

Terdiri dari, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. “Lima klaster ini yang harus kita penuhi sekarang,” sebutnya.

Hasil evaluasi KLA tahun 2017 lalu, Kota Mataram kata Dewi, memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama dengan nilai 574,3.

Tahun ini kembali dilaksanakan evaluasi KLA berbasis website. Dalam pemenuhan indikator ini perlu komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.

Sebab, untuk dapat memenuhi indikator KLA, perlu intervensi lebih lanjut dari sektor dunia usaha dan media massa.

“Dalam pasal 72 itu keterlibatan pribadi dan kelompok itu sangat penting,” katanya. Mantan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Mataram itu menyampaikan terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memotivasi siswa mereka, agar tidak melakukan pernikahan dini.

Hal ini berdampak pada kesehatan reproduksi yang berakibat pada pendarahan, kanker rahim, bahkan kematian. “Faktor kemiskinan, kultur dan kebiasaan di rumah tidak nyaman jadi penyebab. Tapi tidak saja guru BK, semua guru harus mensosialisasikan ini,” demikian kata Dewi. (cem/*)

Rendah, Kepemilikan Administrasi Kependudukan di Sandubaya Mataram (Suara NTB) Kepemilikan administrasi kependudukan di Kecamatan Sandubaya relatif rendah. Hal itu menjadi alasan dipilihnya Kelurahan Bertais, kecamatan Sandubaya sebagai tempat peluncuran gerakan Mataram sadar administrasi kependudukan (GEMAS -KAN).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Chaerul Anwar, Senin (19/3) mengatakan, pelayanan mobil keliling untuk melakukan perekaman mencapai 524 orang selama dua hari. “Setelah dilaunching kita akan gunakan mobil keliling melayani masyarakat. Apakah masyarakat kelas menengah atau ke bawah yang minim kesadarannya,” kata Chaerul.

Kegiatan dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/ SJ tanggal 7 Februari tentang gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan. Selain itu, Keputusan Walikota 674/II/ 2018 tentang pembentukan tim pelayanan terpadu pelayanan isbat nikah.

Disampaikan Chaerul, progres pengurusan administrasi kependudukan berdasarkan penilaian kinerja pelaksana adminduk dari Kemendagri bahwa target kinerja perekman kartu tanda penduduk dari jumlah wajib KTP 292.162 jiwa sampai tanggal 31 Desember 2017 sudah direkam 298.562 jiwa atau 102,12 persen.

Dari penduduk wajib KTP sejumlah 292.162 jiwa sudah tercetak KTP elektronik 294.412 atau 100,17 persen. “Ini telah melampui perekaman

8.400 jiwa dan pencetakan melampui 2.250 jiwa,” sebutnya.

Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menekankan bahwa masyarakat tidak menganggap urusan administrasi kependudukan menjadi hal sepele. Ketika ingin melangsungkan pernikahan harus segera mengurus administrasi. Sebab, akan panjang urusan bilamana masyarakat tidak memiliki bukti sah. “Jangan hanya mengandalkan program ini saja (isbat nikah,red),” tandasnya.

Inovasi diluncurkan oleh Dukcapil berkaitan dengan semangat partisipasi masyarakat mengurus keperluan administrasi kependudukan mereka.

Tidak ansih menyerahkan urusan itu ke pemerintah saja. Inovasi ini mengefektifkan pelayanan ke masyarakat.

Tujuan Gerakan Mataram Sadar Administrasi Kependudukan yakni membangun kesadaran kepemilikan kependuduk. Peristiwa sosial masyarakat terekam dengan baik. “Saya memotivasi membangun inovasi dengan seluruh jajaran lebih dekat masyarakat,” pintanya.

Terhadap MoU isbat nikah merupakan salah satu aspek urusan penting, sehingga pemerintah memastikan bahwa pelayanan terlaksana dengan baik.

Tidak saja sektor jasa, barang, pembangunan infrastruktur tapi pelayanan bersifat administrasi juga terlayani. Kepatuhan pelayanan publik Kota Mataram berada pada nomor urut dua nasional perlu dipertahankan. Pemerintah dan masyarakat bersama - sama membangun semangat. (cem)

(Suara NTB/cem)

DOKUMEN KEPENDUDUKAN - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didamping Ketua GOW Hj. Kinnastri Mohan Roliskana menyerahkan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya.

(Suara NTB/cem)

PERTEMUAN POKJA - Asisten I Kota Mataram, Lalu Martawang bersama Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan penjelasan pada pertemuan tim Pokja KLA 2018.

Perkim dan BKD Belum Potong Reklame Penunggak Pajak Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, hingga kini belum memberikan kepastian terkait pemberian sanksi bagi penunggak pajak reklame. Meskipun wacana ini telah bergulir tiga bulan lalu.

Kadis Perkim Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, dikonfirmasi Senin (19/3), mengaku belum menerima data dari BKD soal jumlah pengusaha reklame yang belum membayar pajak. Data itu nanti sebagai dasar untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Bagaimana saya bergerak, data saja saya belum terima. Saya tunggu - tunggu tapi belum ada dikasih,” dalih Kemal.

Data penunggak pajak lanjutnya, rencananya akan diserahkan hari ini (kemarin,red). Secara detail belum bisa diberikan penjelasan total penunggak pajak. Kemal menambahkan, dari data yang diserahkan BKD akan dikirimkan kembali surat teguran ke pengusaha advertising. Ketika surat teguran tidak direspon maka langsung akan dipotong. “BKD kan sudah menegur. Ketika saya menegur

kembali masih tetap belum direalisasikan, baru saya akan potong,” tegasnya.

Penertiban papan reklame yang menunggak pajak kata Kemal, berbeda dari sebelumnya.

Pada saat pengurusan izin di Dinas Pertamanan (sekarang Perkim, red) lebih gampang dikontrol dan eksekusi. Saat ini, harus menunggu data dari SKPD teknis lainnya. “Kalau dulu gampang saya kontrol. Sekarang kan ndak begitu,” ujarnya.

Tunggakan pajak reklame tahun 2017 mencapai Rp 4 miliar. BKD telah menyurati pengusaha reklame namun belum ada progres sampai saat ini.

Besarnya tunggakan itu, Pemkot merancang Perda pemberian sanksi sosial berupa penempelan stiker berbunyi “reklame ini nunggak pajak”. Sanksi sosial ini belum berjalan, karena menunggu evaluasi Perda dari Pemerintah Pusat.

Terkait permintaan data oleh Perkim. Kepala BKD, Drs. H.M. Syakirin Hukmi yang berusaha dikonfirmasi lewat ponselnya belum memberikan tanggapan. (cem)

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pengusaha Gabah dari Luar Serbu NTB Mataram (Suara NTB) Musim panen baru mulai, pengusaha berlomba-lomba menyerap sebanyak-banyaknya gabah dan beras petani. Tak heran gabah di tingkat petani, harganya mendekati Rp 5.000/Kg.

Achmad Ma‘mun

Harga gabah di tingkat petani berkisar Rp 4.600/Kg sampai Rp 4.800/ Kg, kata Kaharuddin, salah satu pengepul gabah di Kecamatan Sakra, Lombok Timur.

Rata-rata harganya Rp 4.600/ Kg. Harga itu untuk pembelian gabah kotor, belum lagi ditambah ongkos angkut dari sawah ke pinggir jalan.

“Padi petani sekarang dibeli langsung di sawah.

Tidak langsung di timbangan. Harga juga sudah jadi di sawah,” ujar Kaharudin pada media ini.

Dengan harga gabah di pasaran yang cukup menantang ini, tentu Perum Bulog harus bersaing ketat dengan pengusaha di luar mitranya.

Kepala Divre Perum Bulog Wilayah NTB, Achmad Ma‘mun tak memungkiri tingginya persaingan di lapangan.

Panen raya biasanya berlaku pada Maret, hingga April.

Tetapi Maret ini, kecenderungan panen petani tak merata.

Padi-padi milik petani usia tanamnya tak serempak. Kemungkinan April ini panen mulai berlangsung. Sumbawa menjadi barometernya.

Ma‘mun menjelaskan, tingginya harga gabah di tingkat petani, lebih dikarenakan tidak serempaknya masa panen, di samping banyaknya pengusaha luar yang masuk melakukan pembelian di NTB. “Kalau harganya sampai Rp 4.600, bahkan bisa sampai Rp 5.000, bisa saja.

Tetapi untuk padi yang tumbuh di tempat lapang, penyinaran mataharinya bagus, dan berada di pinggir jalan. Kalau lokasi tanamnya bagus, orang berani beli,” ujarnya.

Bulog Divre NTB juga memberlakukan harga pembelian sesuai harga pasar.

Tetapi pemerintah membatasi harga pembeliannya sampai Rp 4.400/Kg untuk gabah dengan kualitas super.

NTB adalah salah satu dari 12 lumbung potensial pangan negeri ini. Target cadangan pangan pemerintah sampai

Bulan Juni 2018 ini 2,2 juta ton. Kemudian di breakdown ke masing-masing provinsi.

NTB mendapat target serapan sebanyak 58.800 ton. Sehingga dalam sehari NTB targetnya harus diserap 400 ton setara beras.

Ma‘mun mengatakan, meskipun demikian ketatnya persaingan pembelian beras dan gabah di tingkat petani, sejauh ini target serapan masih mampu dipenuhi.

Dalam sehari misalnya, Bulog memenuhi serapan hingga 500 ton setara beras. (bul)

(Suara NTB/dok)

Moratorium Pendaftaran Taksi ”Online” Belum Berlaku di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan meminta dilakukan moratorium (penghentian sementara) pendaftaran taksi berbasis layanan daring (online). Hal ini belum berlaku di NTB lantaran ketersediaan jumlah taksi dengan layanan aplikasi ini masih terbatas.

Di NTB, sampai saat ini hanya Uber yang kooperatif melaksanakan PM 108 tahun 2017 sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan operasional angkutan sewa khusus berbasis aplikasi. Uber mengajukan lebih dari 100-an anggotanya mendapatkan legalitas dari pemerintah. Hanya saja, 37 yang dinyatakan lulus (terdaftar), kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM. “Di NTB, kita sepanjang ini belum ada yang daftar, yang ada baru Uber, itu memasukkan ke Kadishub 100 lebih. Yang lulus 37. Yang Grab dan Go Car belum pernah kita liat,” kata Bayu kepada Suara NTB, Senin (19/3).

Sepanjang belum terpenuhi kebutuhan ideal, baginya moratorium belum bisa diberlakukan. Bayu menekankan, bahwa yang dimaksud adalah taksi online yang beroperasi secara legal. Jika di lapangan justru sangat banyak taksi online beroperasi, Bayu tegas mengatakan itu ilegal. Yang dihitung dan diakui ada hanya anggota Uber yang sudah terdaftar.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan meminta moratorium pendaftaran taksi online. Perusahaan aplikasi atau operator taksi online diminta tak menerima mitra pengemudi atau driver taksi online. Alasan moratorium karena jumlah pengemudi taksi online yang sudah terlalu banyak, sehingga persaingan antar taksi online jadi semakin sulit.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal mengatakan jumlah kebutuhan ideal angkutan umum di NTB sekitar seribuan. Terbagi sebanyak 700-an adalah kuota untuk taksi konvensional. Sisanya sekitar 400-an untuk kuota taksi online.

Jika kuota kebutuhan ideal taksi online itu baru terpenuhi sebanyak 37 unit, artinya moratorium tidak bisa diberlakukan untuk mengisi kebutuhan sebanyak 400-an unit.

Bagaimana dengan taksi online yang belum terdaftar? Anton juga tegas mengatakan, itu taksi online ilegal.

Pemerintah telah memberikan arahan melalui PM 108 tahun 2017 kepada taksi online untuk beroperasi. Didalamnya mengatur taksi online harus berizin. Selain harus berbadan hukum (di bawah koperasi), taksi online harus sudah uji kir. Driver harus SIM A Umum, bukan SIM A Biasa, dan sederet ketentuan lainnya. Syarat sesuai PM 108 ini di NTB cenderung diabaikan.

Karena itu, Anton mengatakan tindak tegas taksi online yang belum mendapat izin resmi beroperasi.

“1 April sudah mulai ditertibkan taksi online yang tidak memenuhi syarat. kalau tidak ada yang daftar, kita buat tutuq mereka. Kuotanya kita bagibagi saja untuk travel yang di Senggigi dan B I L , ” demikian Anton.

Bayu (bul) (Suara NTB/dok)

Japnas Berkomitmen Jadi Mitra Pemda

(Suara NTB/bul)

CEK SEMBAKO - Achmad Ma‘mun (kanan) dan Agus Ariana mengecek sembako yang akan dijajakan di pasar-pasar tradisional dan pusat keramaian.

Jelang Puasa, Bulog Intensifkan Pasokan Sembako ke Pasar Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divre NTB mengintensifkan pasokan sembako ke pasar-pasar dan pusat keramaian. Hal ini dilakukan untuk penetrasi pasar. Terutama menjelang puasa tahun ini.

Secara bersamaan, Perum Bulog mulai melakukan Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP), serempak di Indonesia.

Ditingkat pusat, Perum Bulog bahkan menggandeng Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) untuk memasifkan kegiatan penetrasi pasar ini.

Perum Bulog Divre NTB juga melakukan hal yang sama. Japnas Provinsi NTB ikut digandeng. Sembako mulai didrop ke pasar-pasar Senin (19/3). Mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur. Tidak saja ke pasar-pasar, sasarannya ke pusat-pusat keramaian. Bulog mengerahkan kendaraan jual keliling, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang jumlahnya 43 unit dari jumlah 743 RPK di NTB. Sembako tersebut dijual dengan harga sesuai acuan pemerintah. Beras medium dan premium dijual Rp 9.000/ Kg dan Rp 11.000/Kg. Gula pasir Rp 12.500/Kg, minyak goreng Rp 12.500/liter. Kepala Divre Perum Bulog NTB, Achmad Ma‘mun beserta jajaran, dan Ketua Japnas NTB, I Made Agus Ariana dan tim berdiskusi banyak hal tentang peluang kerjasama melaksanakan GSP di NTB. Diskusi mengerucut pada kesiapan Japnas NTB ikut mendukung gerakan stabilisasi pangan.

Apakah bentuknya Perum Bulog akan menjadi pemasok

sembako, Japnas yang menjadi distributornya. Kemungkinan-kemungkinan kerjasama tersebut, selanjutnya akan dibahas kepada anggota Japnas, kata Ariana.

“Kita akan bahas dengan anggota, peluang kerjasama dengan Bulog. Yang pasti kami ikut mendukung stabilisasi harga pangan di NTB,” ujarnya.

Sementara Achmad Ma‘mun menegaskan, kerjasama dengan Japnas ini diharapkan akan memperluas jaringan penyediaan sembako kepada masyarakat, dengan harga standar pemerintah.

Lebih fokus kepada GSP ini, Ma‘mun menjelaskan pemerintah melakukan antisipasi terhadap kenaikan harga sembako. Terutama jelang puasa

yang tinggal menghitung hari.

“Kita kondisikan agar harga sembako tidak naik. Kegiatan ini akan kita lakukan sampai harga benar-benar diyakini tidak dipermainkan oleh spekulan. Sampai kapannya, bisa saja sampai selesai lebaran. Atau tergantung kondisi pasar,” ujarnya.

Beberapa jenis kebutuhan yang disediakan itu, Bulog tak membatasinya. Ma‘mun mengatakan sampai tak terhingga.

Untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersedia di dalam daerah, Bulog bisa mendatangkan dari Bulog pusat.

“Kita juga menjaga harga barang di pasaran tidak boleh juga terlalu rendah. Intinya kita menetrasi pasar,” demikian Ma`mun. (bul)

Mataram (Suara NTB) Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB baru pekan kemarin dibentuk. Komitmennya, menjadi mitra terbaik bagi pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Japnas Provinsi NTB terpilih, I Made Agus Ariana. Salah satu bukti konkrit komitmen tersebut, adanya kerjasama antara Japnas dengan Perum Bulog dalam hal stabilisasi harga pangan.

“Kita akan memfollow up program-program pemerintah.

Apa yang bisa kita laksanakan bersama,” demikian Ariana usai peluncuran Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) di Kantor Perum Bulog Divre NTB, Senin (19/3).

Japnas NTB adalah yang kesepuluh terbentuk. Dengan usia seumur jagung ini, fokusnya masih konsolidasi internal.

Anggota Japnas terbentuk dari berbagai unsur bidang usaha.

Ariana mengatakan sementara ini masih menguatkan anggota yang telah ada, jumlahnya 30 pengusaha.

“Perlu diingat, Japnas kapasitasnya bukan menciptakan wirausaha baru. Melainkan kita menguatkan pengusahapengusaha anggota kita yang sudah ada,” jelasnya.

Keinginannya, Japnas ini akan menjadi etalase NTB. Dengan seluruh potensi yang dimiliki. Terutama sumber daya alamnya. Japnas akan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan jaringan Japnas di daerah lain untuk mengelola potensi daerah ini. Demikian juga daerah lainnya. NTB misalnya menjadi daerah gudang jagung, daerah lain yang membutuhkan komoditas ini akan difasilitasi oleh Japnas melalui koordinasi antar pengurus di Indonesia.

“Melalui Japnas di 10 provinsi yang sudah terbentuk

(Suara NTB/bul)

Agus Ariana ini. Kita bersama-sama ingin mengangkat NTB di kancah nasional,” imbuhnya.

Dengan anggota sebanyak 30 pengusaha ini, Ariana mengatakan nantinya akan berkembang jaringan usahanya melalui sistem member dan anggota biasa. Pembentukan Japnas di kabupaten/ kota sejauh ini belum dipikirkan pembentukannya. Yang paling penting menurutnya, bagaimana sinergi Japnas dengan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. ‘’Sebelum pelantikan, kita juga menghadap ke pak Gubernur. Kita ingin saling menguatkan,” jelasnya.

Anggota Japnas terdiri dari berbagai latar belakang usaha akan mendukung kuat programprogram pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan dunia usaha. Arina menegaskan, Japnas hadir tidak dalam konteks mengkritisi program dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Karena kami yakin, program pemerintah dilaksanakan berdasarkan kajian mendalam.

Kami masuk di mana, itu yang perlu kita duduk bersama dengan pemerintah daerah,” demikian Ariana. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

Halaman 4

Dukung BUMDes Mart

Pansus Tenaga Honor Kesehatan DALAM upaya menindaklanjuti tuntutan ratusan tenaga honor kesehatan di Lombok Timur (Lotim) terkait penerbitan SK. DPRD Kabupaten Lotim membentuk Pansus Tenaga Honorer. Pembentukan pansus untuk mempercepat proses penanganan terkait tuntutan ratusan tenaga honor kesehatan di Lotim yang menuntut keadilan.

Alasan dibentuknya pansus dikarenakan banyak yang tidak jelas dihadapi oleh para tenaga honor kesehatan, seperti terdapat orang yang tidak pernah bekerja, namun ujung-ujungnya mendapatkan SK bupati, mendapat gaji dari kapitasi dan sejenisnya. ‘’Sementara yang betul-betul bekerja dan mengabdi cukup lama tidak mendapatkan apaapa,’’ ungkap Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, dikonfirmasi, Senin (19/3).

Maka dari itu, lanjut Politisi Partai Golkar ini yang ingin diluruskan supaya yang betul-betul mengabdikan diri untuk masyarakat dibidang kesehatan dijadikan prioritas di dalam mendapatkan SK bupati. Di samping itu, Daeng Paelori mengaku bahwa DPRD Lotim mendapat sejumlah bukti berupa tenaga kesehatan yang membayar untuk mendapatkan SK. Sehingga inilah yang akan diluruskan hingga pada akhirnya nanti akan ditangani oleh pihak berwajib. “Nanti akan ada rekomendasi yang akan kita sampaikan ke pihak berwajib,” ujarnya.

Selain tenaga kesehatan, dalam Pansus ini juga akan menelusuri penetbitan SK di tenaga honorer di bidang pendidikan. Semua persoalan itu nantinya akan dilakukan proses input data, inventarisir dan kemudian dikroscek kebenaran dari laporan yang diterima. “Nanti kita terlebih dahulu kita akan input dan inventarisir persoalan-persoalan itu, barulah kita bahas di internal,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Lotim, H.M.Khairul Rizal, menegaskan siapapun yang akan menjadi kepala daerah nantinya supaya tidak membuang orang-orang yang sudah mengabdi puluhan maupun belasan tahun. Bupati harus menghargai jasa-jasa dan pengabdian yang dilakukan oleh tenaga honor yang lebih lama mengabdi.

Maka dari itu, melalui pembentukan Pansus tenaga honorer ini supaya tidak terulang kembali serta tidak sewenang-wenangnya kepala daerah di dalam mengambil suatu kebijakan.

Jangan sampai karena merupakan tim sukses pada saat Pilkada, kemudian banyak tim sukses menuntut menjadi tenaga honorer kemudian SK bupati tidak diberikan kepada tenaga honorer yang lebih lama mengabdi. (yon)

Daeng Paelori (Suara NTB/yon)

89 Persen Produk UMKM Tak Masuk Kriteria Tanjung (Suara NTB) Penyelenggaraan Gebyar UMKM beberapa waktu lalu berjalan lancar.

Namun dari pelaksanaan tersebut, komoditas produk UMKM yang ditampilkan para peserta belum memuaskan penyelenggara. Sebabnya, sebanyak 89 persen produk UMKM yang diperlihatkan belum memenuhi kualitas dan kriteria yang dibutuhkan untuk menyokong BUMDes Mart.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H.Kholidi Khalil, MM., Senin (19/3) mengakui, produkproduk UMKM yang ditampilakan pada Gebyar UMKM pekan lalu belum memenuhi ekspektasi. Dari total 100 produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dipajang oleh pelaku UMKM, belum memenuhi syarat untuk diperjualbelikan melalui

konsep BUMDes Mart.

“Dari 100 produk UMKM, sebanyak 89 produk belum masuk kriteria A. Jadi yang lolos penilaian oleh tim juri itu cuma 11 produk saja,” ujarnya kepada wartawan.

Khalidi menjelaskan, dengan hanya 11 produk atau 11 persen saja yang memenuhi kriteria A, maka produkproduk tersebut akan lebih dulu dipasarkan melalui BUMDes Mart yang sudah terbangun di 6 desa. Sementara produk-produk lainnya, akan terus dibina agar mutu

dan tampilan serta variannya memenuhi syarat pasar.

Terhadap 11 produk yang lulus penilaian, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pengelola BUMDes Mart untuk membangun jejaring pasar. BUMDes Mart setidaknya dapat dijadikan pintu keluar masuk produk agar diterima dengan baik di pasar kalangan menengah.

BUMDes Mart dan penyedia produk UMKM akan diarahkan untuk membangun komitmen dengan mempertimbangkan serapan volume komodi-

tas, harga jual dan beli produk, sehingga kedua pihak memperoleh keuntungan.

BUMDes Mart sendiri, awal rencananya akan diresmikan pada 22 Maret mendatang. Namun karena agenda Musrenbang Kabupaten, maka Dinas P2KBPMD KLU menunda peresmian untuk diagendakan lebih lanjut.

Dengan diresmikannya Bumdes Mart, maka secara otomatis 11 produk UMKM yang memenuhi kriteria akan langsung dipasarkan.

Setidaknya dikatakan Kholidi, penundaan launching BUMDes Mart memberi celah pihaknya untuk menyempurnakan dua BUMDes Mart yang belum siap. Dari 6 BUMDes Mart, 4 dinyatakan sudah siap dan dua lainnya masih terkendala modal pada

pengadaan barang yang akan diperjualbelikan. “ BUMDes Mart Desa Sokong dan Desa Anyar masih belum siap modal. Tetapi dari hasil rapat evaluasi kita kemarin, kerjasama dengan PT Usaha Desa dengan pihak BUMDes Mart dapat diberi kesempatan melakukan pemesanan barang, prosesnya hanya 3 hari,” jelasnya.

Pihaknya berharap, melalui inovasi seleksi produk, penyediaan sarana jual beli produk melalui BUMDes Mart dapat meningkatkan mobilitas perekonomian di masyarakat.

Terlebih lagi ke depannya, pihaknya akan menargetkan 33 desa yang ada di KLU memiliki BUMDes Mart yang sama untuk mendukung penyerapan dan transaksi komoditas yang dihasilkan masyarakat. (ari)

Perbaiki Ruas Jalan, Pemdes Tanjung Surati Dinas PUPR Provinsi Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung akhirnya melayangkan surat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB guna memperbaiki ruas jalan rusak yang lokasinya diapit Dusun Karang Bedil dan Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung.

Surat tersebut dilayangkan seminggu lalu dengan harapan dapat ditangani.

Ruas jalan yang berada di pertigaan depan Masjid Borok Samaguna itu sejatinya sudah beberapa kali ditanami pisang oleh warga. Tahun 2017 lalu, titik yang berlubang itu sempat ditanami pisang lantaran berlubang. Solusi sementara yang diambil, lubang di jalan aspal tersebut ditimbun dengan rabat. Namun sayang tak bertahan lama, jalan kembali berlubang, bahkan di titik lain yang notabene ruas saluran irigasi.

Sedangkan pada tahun 2016 lalu, Pemdes Tanjung juga sudah melayangkan permohonan ke Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara untuk ditangani. Hanya saja, surat tersebut belum ditindaklanjuti. Pertama lantaran ruas jalan tersebut adalah jalur jalan provinsi, kedua Dinas PUPR KLU ketika turun

mensurvei mengklaim bahwa ruas jalan harus dibongkar seluruhnya untuk memperoleh rekonstruksi yang paten.

“Di titik lokasi kerusakan jalan raya jalur provinsi itu seringkali terjadi kecelakaan terutama pada malam hari.

Kami pernah menyampaikan surat permohonan perbaikan ke Dinas PUPR KLU, dan pernah dilakukan perbaikan sementara dengan cara dicor,” ungkap Kades Tanjung, Budiawan SH., dalam suratnya.

Penanganan jangka pendek itu tak memuaskan masyarakat setempat maupun pengguna jalan. Pasalnya setelah dicor, hanya dalam hitungan minggu jalan kembali rusak dan berlubang. “Di bawah jalan yang berlubang itu merupakan gorong-gorong saluran air, sehingga harus dibongkar total. Sedangkan pihak Dinas PUPR KLU mengklaim rus jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi,” demikian Budiawan.

Sebelumnya, Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR KLU, Idris, ST., kepada wartawan mengakui pihaknya sudah turun ke lokasi jalan berlubang pascaditanami pisang. Namun demikian, pihaknya tak serta merta dapat menanggu-

(Suara NTB/ist)

TANAM PISANG - Ruas jalan provinsi di Tanjung kembali ditanami pisang oleh warga. Pemdes Tanjung telah bersurat ke Dinas PUPR NTB agar segera memperbaiki jalan yang rusak ini. langi persoalan jalan tersebut dikarenakan ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemprov NTB. Idris mengklaim, untuk

memperbaiki secara keseluruhan maka gorong-gorong tersebut harus dibongkar dan direkonstruksi ulang. Penanganan jangka pendek dengan

tambal sulam menurutnya tak akan menyelesaikan masalah, sebab titik berlubang terdapat di sepanjang gorong-gorong. (ari)

Pilkada Lotim, PAN Klaim Elektabilitas Harum Nomor Satu Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada Lombok Timur (Lotim) kian menarik, masing-masing pasangan calon optimis menang dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Salah satunya paket Harum (H.Haerul Warisin-H.Machsun Ridwayni), paket yang mendapat nomor urut 1 ini diklaim memiliki elektabilitas nomor satu atau tertinggi dibandingkan tiga calon lainnya.

Menurut Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) H. Ridwan Bajery, elektabilitas paket Harum berdasarkan beberapa lembaga sur-

vei terus mengalami peningkatan.

Bahkan kondisi saat ini, hasilnya menduduki posisi nomor satu untuk elektabilitasnya.

Kendati demikian, lanjut dia, PAN selaku pengusung paket Harum terus bergerak untuk menarik hati dan perhatian masyarakat. Bahkan diyakininya paket Harum positif menang untuk tiga kecamatan yakni Kecamatan Terara, Montong Gading dan Sikur.

“PAN bersama tetap bergerak untuk memenangkan paket Harum, di tiga kecamatan itu kita positif menang,” jelas Wakil Ketua DPRD Lotim ini, Senin (19/3).

Kendati demikian, Ridwan Bajeri memprediksi perolehan suara pada empat calon dalam Pilkada Lotim tidak terlalu jauh. Karena ke empat calon yakni Harum, AlHabib, Sukma dan Fiddin memiliki kantong-kantong suara yang cukup besar di semua kecamatan. Atas dasar itu membuat masing-masing pasangan calon menyatakan diri semua menang sehingga mereka berani maju. “Mereka meyakini bahwa mereka menang sehingga berani maju. Tapi kita optimis paket Harum akan unggul dari tiga kandidat lainnya,”tutupnya. (yon)

Kerusakan Jalan dan Jembatan Murni Faktor Bencana Selong (Suara NTB) Rusaknya sejumlah infrastruktur jalan berupa jalan dan jembatan saat bencana banjir beberapa waktu lalu dinilai murni disebabkan faktor bencana. Pasalnya, pembangunan sejumlah fasilitas umum tersebut diklaim sudah dilakukan melalui proses perencanaan dan kajian yang cukup matang oleh dinas tekhnis terkait.

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, Senin (19/3), dampak banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah yakni di Kecamatan Sambelia, Jerowaru dan Keruak, saat ini dalam proses menunggu dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Sementara bencana yang terjadi beberapa minggu terakhir ini akibat hujan deras, diusulkan melalui dana tidak terduga berdasarkan usulan dari pemerintah desa serta usulan dana siap pakai (DSP).

Terkait kerusakan akibat bencana banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Sambelia serta di wilayah selatan seperti Jerowaru dan Keruak, saat ini sudah ada data kerusakan dan diserahkan ke dinas tekhis berupa jalan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sedangkan untuk perumahan ke Dinas Perumahan Lotim.

Lalu Rusnan menambahkan, berbicara masalah bencana tidak bisa diprediksi apakah akan terjadi dalam bencana hebat maupun ringan. Untuk itu, sekuat apapun suatu pembangunan tetap akan terjadi kerusakan, karena air selalu mencari celah untuk mengalir yang tentunya menyebabkan suatu pengikisan pada suatu infrastruktur jalan.

Dari segi kualitas, ia menilai semua dinas teknis memiliki tim teknis yang berpengalaman. “Ini murni dampak bencana, saya yakin suatu pekerjaan tidak akan terlaksana apabila perencanaannya tidak bagus,” ujarnya.

Hal itu dapat dipastikan karena sebelum dimulainya suatu pekerjaan, survei awal terlebih dahulu dilakukan termasuk melihat lokasi dari suatu pembangunan tersebut. Maka barulah direncanakan model dari proyek yang akan dibangun bekerjasama dengan dinas teknis, sehingga terdapat persetujuan karena sebelum ada persetujuan dari tim teknis dan tim teknis lainnya untuk menandatangani suatu proyek, maka kegiatan itu tidak dapat terlaksana.

Sementara, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Lotim, Dedi Irawan menyebutkan, sesuai data yang dimilikinya, beberapa jembatan yang rusak yakni jembatan Ketapang Raya, Jem-

batan Kemong Dua, Jembatan Dasan Bantek dan Jembatan Sekarteja. Di antara jembatan tersebut, dua sudah dianggarkan di tahun 2018 yakni jembatan Dasan Bantek dan jembatan Sekarteja. Sedangkan yang lainnya masih dalam tahap perencanaan dan sudah diusulkan untuk ditangani dan diharapkan dapat terlaksana di tahun 2019.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil evaluasi Dinas PUPR Lotim, terhadap jembatan yang rusak sekarang ini disebabkan kondisi jembatan yang sudah lama dan sudah waktunya untuk diganti. Kalaupun terjadi kerusakan akibat banjir, hal itu terjadi apabila debit air saat banjir cukup besar. Terkait jalan yang banyak rusak, dinilainya karena tata kelola pengelolaan jalan yang pelaksanaannya belum tepat, karena fasilitas kelengkapan jalan belum memadai seperti ada jalan akan tetapi saluran irigasi tidak ada.

Termasuk untuk mencapai

umur rencana 10 tahun, proses pemeliharaan jalan harus berjalan yakni pemeliharaan rutin setiap satu tahun dan pemeliharaan berkala 5 tahun dan pemeliharaan rutin dan berkala ini tidak dilaksanakan sekarang. “Ke depan tata kelola pengelolaan jalan ini kami akan laksanakan dengan benar, kita akan usulkan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan berkala,” ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya, Dinas PUPR Lotim akan terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Jika hal tersebut sudah berjalan, maka kesadaran masyarakat sangat diharapkan supaya tidak membuang sampah pada saluran irigasi, sehingga tidak terjadi penyempitan, serta menfungsikan jalan sebagaimana fungsinya. Ditegaskannya, setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan dan kembatan mengacu kepada spesifikasi yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. (yon)

(Suara NTB/dok)

RUSAK - Jembatan di Kabupaten Lotim yang rusak diterjang banjir beberapa waktu lalu. Dari beberapa jembatan yang rusak, ada dua jembatan yang rusak akan diperbaiki secepatnya dengan sumber dari APBD Lotim.

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Loteng Jadi Sentra Pengembangan Benih Kedelai Nasional Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh pemerintah pusat telah ditunjuk sebagai salah satu daerah sentra pengembangan benih kedelai unggul.

Penunjukan Loteng ini merupakan upaya pemerintah pusat memenuhi kebutuhan benih kedelai secara nasional.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Loteng, Ir. L. Iskandar, kepada wartawan, Senin (19/3). Ia menjelaskan, luas arena pertanian yang cukup luas menjadi salah satu pertimbangan

kenapa kemudian Loteng ditunjuk sebagai sentra pengembangan benih kedelai unggul, selain memang potensi pertanian Loteng, khusus komoditi kedelai yang sangat potensi di daerah ini.

“Kita punya potensi kedelai cukup besar. Dan, selama ini produksi kedelai Loteng banyak yang sudah dikirim ke luar daerah. Untuk keperluan benih kedelai,” jelasnya.

Dengan penunjukkan Loteng sebagai sentra pengembangan benih kedelai unggul nasional, maka jelas akan ada

perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat dalam hal pengembangan kedelai di daerah ini guna mencapai target yang ada.

“Tahun ini ada beberapa program dari pusat yang diarahkan untuk pengembangan benih kedelai. Di antaranya, bantuan benih unggul bagi sekitar 10 ribu hektar area pertanian untuk komoditi kedelai. Ditambah beberapa program pendukung lainnya,” terangnya.

Namun demikian, meski ditunjukk sebagai sentra pengembangan benih kedelai

(Suara NTB/dok)

L. Iskandar

tidak semua daerah di Loteng yang akan menanam kedelai.

Petani tetap diberikan pilihan untuk menanam padi dan tanaman lainnya. Tapi khusus untuk wilayah pertanian di Kecamatan Jonggat, itu ada keharusan tersendiri untuk menanam kedelai.

Pasalnya, Kecamatan Jonggat telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan sentra benih kedelai unggul.

Itu artinya, diupayakan di semua petani wilayah di Kecamatan Jonggat menanam kedelai. Meski pada musim

penghujan sekalipun dengan memanfaatkan area perkebunan maupun pematang sawah yang ada.

Memang, aku Iskandar untuk bisa mencapai target sebagai sentra pengembangan benih kedelai unggul nasional bukan pekerjaan mudah, karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi itu tidak sampai mematahkan semangat pihaknya untuk bisa terus mengembangkan tanam kedelai di daerah ini, baik untuk kebutuhan benih unggul maupun memenuhi kebutuhan

konsumsi kedelai.

Untuk memastikan program tersebut tetap berjalan, pihaknya saat ini tengah menyusun masterplan pengembangan komoditi pertanian. Di mana nantinya, wilayah Kecamatan Jonggat akan dimasukkan sebagai pusat komoditi ke depan. “Kalau sudah diatur dengan masterplan tersendiri, maka intervensi program bisa lebih fokus. Di mana lokasi untuk program kedelai dan di mana untuk komoditi pertanian yang lainnya,” ujar Iskandar. (kir/*)

Kasus Alsintan Rekonsiliasi Data Tunggakan Randis UNIT Pelaksana Teknis Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung atau Samsat Lombok Barat (Lobar) segera melakukan rekonsiliasi data dengan BPKAD Lobar terkait tunggakan pajak kendaraan dinas (randis) Pemkab Lobar.

Sebab masih terdapat beberapa randis yang terdata belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Rekonsiliasi itu sendiri untuk mengecek dan mencocokan data randis antara UPTB UPPD Gerung (Suara NTB/her) H. Junaidi dengan BPKAD Lobar. Berdasarkan data dari Samsat Lobar hingga 2017 akhir, terdapat sekitar 718 randis tersebar di 10 kecamatan.

Dengan rincian Kecamatan Gerung 575 unit randis, Kuripan 7 unit, Kediri 32 unit, Labuapi 40 unit, Lingsar 7 unit, Narmada 16 unit, Gunung Sari 19 unit, Batulayar 4 unit, Lembar 9 unit dan Sekotong 9 unit.

“Mungkin ada yang sudah dilelang belum dilapor, ini perlu kami lakukan konsilidasi data dengan pihak Pemda Lobar. Datanya baru saya ambil ulang, banyak berkurang ternyata itu bervariasi mulai dari tahun 80’an sampai akhir 2017,” terang Kepala UPTB UPPD (Samsat) Lobar, H. Junaidi, Senin (19/3).

Menurutnya rekonsiliasi data dilakukan menindaklanjuti permintaan dari pihak Pemda Lobar terhadap randis yang masih menunggak PKB. Bahkan Pemda Lobar mengaku siap membayar kekurangan PKB jika nantinya dari rekonsiliasi data itu terdapat kendaraan yang belum membayar.

Terkait tunggakan PKB randis, diakuinya untuk di lingkup dinas (Pemkab Lobar) terdapat perkembangan pembayaran. Hanya saja untuk randis yang berada di desa-desa yang masih terdapat tunggakan. “Kalau di dinas ada progresnya, yang agak tersendat ada di desa-desa itu,” sambungnya.

Ia menambahkan pihaknya akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan BPKAD Lobar terkait rekonsiliasi data randis. Bahkan menurutnya pihaknya pun sudah lama menerima surat bupati terkait kesiapan membayar PKB bagi randis yang belum dibayarkan pajaknya.

Menurutnya nantinya data yang sudah direkonsiliasi akan disampaikan saat Panutan Pajak di April mendatang. Selain itu, pihak Pemda meminta juga untuk mendata seluruh pejabat Lobar yang memiliki kendaraan pribadi baik itu yang PKBnya mendekati tempo maupun yang menunggak.”Nanti akan disuruh bayar saat hari panutan itu,” tandasnya. (her)

Jaksa Kembali Amankan Mesin Padi Kelompok Tani Praya (Suara NTB) Satu lagi combain (mesin panen padi) bantuan pemerintah pusat bagi kelompok tani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diamankan jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Itu artinya, sudah ada tiga combain yang diamankan pihak jaksa hingga saat ini.

“Combain ketiga yang diamankan ini merupakan bantuan milik salah satu kelompok tani di Kecamatan Praya Timur,” ungkap Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H., M.H., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (19/3).

Mesin senilai Rp300 juta lebih diamankan pihak jaksa pekan kemarin dari tangan salah seorang warga di Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar). Mesin ini diduga sudah dipindahtangankan ke pihak

ketiga, oleh ketua kelompok tani penerima bantuan. “Mesin tersebut sementara kita titip di kantor Dinas Pertanian Loteng untuk memudahkan proses penyelidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai kesepakatan saat bantuan alsintan diberikan, kelompok tani tidak dibenarkan memindahtangankan bantuan tersebut. Dan, sudah ada kesepakatan juga untuk memanfaatkan mesin semaksimal mungkin bagi anggota

kelompok tani bersangkutan.

Namun pada kenyataannya di lapangan, bantuan pemerintah pusat yang dihajatkan untuk mendukung percepatan capaian swasembada pangan sudah dipindahtangkan ke pihak ketiga.

“Ada kelompok tani yang mengaku kalau mesin tersebut dipindahtangankan karena tidak cocok dengan kondisi wilayah serta tidak mampu mengoperasionalkan mesin tersebut. Kalau alasannya seperti itu, kenapa kemudian mesin bantuan tersebut

Praya (Suara NTB) Banyak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang hingga kini belum bisa memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. Hal itu, salah satunya disebabkan masih banyaknya kebocoran pada sumber-sumber PAD. Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan upaya-upaya nyata dalam menekan potensi kebocoran pada sumber-sumber PAD tersebut.

Bahkan, bila perlu pihak-pihak yang terkait yang menyebabkan terjadinya kebocoran PAD tersebut ditindak tegas. “Contoh kasus pada pajak restoran dan rumah makan, banyak yang belum mau menerapkan penggunaan bil. Terutama di kawasan wisata. Dan, ini awal dari terjadinya kebocoran,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Senin (19/3).

Usai menggelar pertemuan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Loteng, Qomar mengatakan, penggunaan bil pada setiap transaksi di restoran maupun rumah makan diharuskan sesuai regulasi yang ada. Karena dengan itu, pemerintah bisa memantau dan menghitung potensi PAD yang masuk ke daerah. “Kalau tanpa bil, bagaimana bisa kita tahu pendapatan restoran maupun rumah makan ini. Akhirnya, pemerintah daerah hanya sekedar prediksi saja. Dan, nyatanya selama ini target PAD kita tak kunjung tercapai,” jelasnya.

Politisi asal Partai Demokrat ini, meminta pemerintah daerah jangan ragu bertindak tegas kepada pihak yang tidak patuh pada regulasi daerah supaya bisa memberikan efek jera. Sehingga para pelaku usaha patuh pada aturan yang ada. (kir)

(Suara NTB/her)

SILATURAHMI - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi (kanan) saat silaturahmi ke TGH. Safwan Hakim, Minggu (18/3) lalu.

Selama Pilkada, Tokoh Agama Diminta Turun Cegah Konflik Giri Menang (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) Drs. H. Lalu Saswadi terus melakukan silaturahmi ke para tokoh-tokoh dan ke para tokoh agama di Lobar. Hal ini bertujuan sebagai bagian dari upayanya menghadirkan kondusivitas di daerah, mencegah konflik horizontal selama pilkada yang mungkin bisa terjadi.

Setelah sehari sebelumnya Pjs Bupati berkunjung ke kediaman TGH. Mukhlis Ibrahim dan TGH. Mukhtar Ahyani, Pjs Bupati mengunjungi TGH. Safwan Hakim di kediamannya di Kompleks Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri Selatan Lobar, Ahad (18/3).

Pada kesempatan itu, Pjs Bupati mengingatkan agar menghindari konflik, karena pilkada adalah untuk kepentingan semua masyarakat.

“Karena masing-masing paslon ini, memiliki masa yang tipikalnya keras, jadi saya pribadi meminta kepada para Tuan Guru untuk ikut turun menjaga kondusivitas di daerah kita ini,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB itu.

TGH. Safwan Hakim yang merupakan tokoh agama kharismatik dan juga Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim menyambut baik ajakan tersebut.”Para Pimpinan Pondok Pesantren, Ulama’, dan Tokoh Masyarakat ad-

alah perekat umat,” ujarnya.

Ketua Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Lobar ini pun memberikan contoh kebijakan yang ada di Ponpes Nurul Hakim yang dipimpinnya.

“Kita tidak ingin berjarak dengan semua pihak dengan mengambil posisi mendukung salah satu calon. Kita ingin membangun silaturahmi dengan semua calon,” tegasnya.

Dirinya juga meminta semua komponen di pondoknya untuk aktif dalam pilkada. Salah satu caranya adalah membebaskan semua pihak memilih berdasarkan hati nuraninya. “Agar hasil dari pilkada ini juga adalah sosok pemimpin terbaik bagi masyarakat,” tambahnya. (her)

Warga Protes Lahan ”Dipakai” untuk Izin Marina Del Ray Giri Menang (Suara NTB) Warga pemilik lahan di sekitar proyek pelabuhan Marina Del Ray Dusun Tanjungan Desa Gili Gede memprotes lahan miliknya seluas 5 hektar “dipakai” oleh pengusaha asing untuk memuluskan menerbitkan perizinan dari pusat. Padahal tidak ada klausul perjanjian dari pihak warga lokal setempat dengan pihak asing.

Hingga kini, setelah proyek ini dieksekusi belum ada titik terang terkait persoalan lahan warga ini.

“Kenapa bisa keluar izin dari pusat itum karena memakai atas nama lahan saya 6 hektar, lahan saya 5 hektar sementara faktanya marina itu hanya ada lahannya sekitar kurang lehih 90 are (kurang 1 hektar),” kata pemilik lahan Abu Bakar pada wartawan, Senin (19/3).

Disamping memprotes lahannya “dipakai” untuk mengurus izin, pihak warga juga memprotes lantaran minimnya sosialisasi ke masyarakat terkait marina tersebut, padahal di lokasi marina menjadi lokasi pelayaran dan transportasi laut masyarakat Gili Gede. Di mana, nelayan dari desa setempat menuju Pulau Lombok melalui Pelabuhan Tembowong.

Ia juga mempertanyakan kenapa ada perbedaan antara rekomendasi dari Pemda Lobar dengan yang dikeluarkan oleh pusat. Sebab sesuai rekomendasi yang ia pegang, pemda memberikan rekomendasi panjang dermaga termasuk jetty 215 meter (155 meter untuk ponton dan 60 meter untuk jetty) namun informasinya diberi-

ya baru akan jelas,” tandasnya.

Loteng pada tahun 2017 lalu, memperoleh sebanyak 18 combain bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai total lebih dari 5 miliar. Bantuan tersebut dibagi secara merata ke semua wilayah Loteng, kecuali di Kecamatan Batukliang Utara tidak mendapat jatah bantuan combain.

“Hampir semua kecamatan memperoleh alokasi bantuan combain ini. Ada yang hanya memperoleh satu mesin combain. Ada juga yang memperoleh dua. Kecuali Kecamatan Batukliang Utara, tidak ada bantuan mesin combain yang mengalir ke daerah ini,” ujar alumnus Fakultas Hukum Unram ini. (kir)

Kawal Bantuan, Distan Pertimbangkan Gandeng TP4D

PAD Banyak Bocor

DPRD Loteng Desak Pemerintah Daerah Tegas

tidak dikembalikan. Masih banyak yang membutuhkan,” tambah Hasan.

Terhadap proses penyelidikan dugaan penyimpangan alsintan bantuan ini, lanjut Hasan pihaknya berencana untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian guna memperoleh gambaran, bagaimana sesungguhnya pola pemanfaatana bantuan tersebut. Termasuk apakah bantuan-bantuan tersebut boleh dipindahtangankan oleh kelompok tani penerima.

Seperti apa hasil konsultasi akan menjadi dasar pertimbangan bagi pihaknya dalam menentukan sikap terkait kelanjutan kasus tersebut. “Kalau sudah berkonsultasi dengan pemerintah pusat, semuan-

kan hingga 10 hektar.

Hal ini, jelasnya, sangat rawan terjadi konflik laut sebab rawan terjadi insiden tabrakan di laut antara nelayan. Menurutnya di sini juga pemda kurang sosialisasi ke masyarakat. Meskipun pernah ada pihak dari Kementerian Koordinator Kemaritiman turun ke lokasi, namun faktanya pihak kecamatan dan desa tidak diundang.

Sementara itu, General Manager Marina Del Ray Puri Yusuf menyatakan terkait persoalan lahan Marina Del Ray sudah ada perjanjian jual beli dengan Abu Bakar seluas 6.000 meter persegi. Terakhir pihaknya membeli 39 are atau sekitar 4.000 meter persegi ke bersangkutan. Bahkan sudah ada surat jual beli lengkap. Men-

yangkut lahan 6 hektar yang diklaim masuk Marina Del Ray yang dimaksud untuk mengurus izin, menurutnya hal ini urusan internal, sebab masalah tanah sudah dijelaskan lengkap. Termasuk terkait pemegang saham urusan internal.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Lobar Ahmad Saikhu menyatakan semua izin Marina Del Ray dari pusat. Setahunya izin lokasi sudah ada, sedangkan izin pembangunan masih dalam proses, sebab masih mengajukan di lapangan. Ketika ditanya ada pembangunan Ahmad Saikhu, menjelaskan, pembangunan di darat diurus di Pemda Lobar, sedangkan izin di laut semua di pusat. Pemda hanya mengeluarkan rekomendasi terkait pemanfaatan ruang saja.

“Izin pembangunan belum ada tembusan ke kami, terkait pembangunan fisik di darat (IMB) diurus di pemda,” ujarnya.

Menyangkut lahan warga yang ada di sekitar lokasi, sejak awal pihaknya menyarankan agar kerjasama dengan pengusaha atau dibebaskan. Persoalan lahan milik warga seluas 5 hektar yang dipakai mengurus perizinan, diakuinya saat pengajuan ke pemda tidak dicantumkan luasnya. Terkait minimnya sosialisasi terkait alur transportasi laut yang dikhawatirkan rawan kecelakaan (insiden), pihaknya sudah menekankan ke pihak pengusaha agar melakukan sosialisasi, sebab izin lokasi dari pusat areal diberikan sehingga perlu dilakukan pendekatan yang aktif ke masyarakat. (her)

Praya (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal menggandeng Tim Pengawal, Pengawas, Program Pemerintah Daerah (TP4D) mulai tahun ini. Tujuannya untuk mengawal proses penyaluran bantuan bagi para petani maupun kelompok tani yang ada bakal turun di daerah ini, sehingga ketika ada bantuan dari pusat bisa tepat sasaran.

Menurut Kepala Distan Loteng, Ir. L. Iskandar, Senin (19/3), selama ini banyak bantuan bagi petani maupun kelompok tani terindikasi tidak sampai atau tepat sasaran. Kalaupun sampai ke penerima bantuan, pemanfaatannya banyak yang tidak maksimal. “Kita selama ini banyak mendengar bantuan pemerintah dijual atau malah digunakan untuk kepentingan lain. Dengan keterlibatan TP4D ini nantinya, halhal seperti itu kita harapkan tidak terjadi lagi,” terangnya.

Nantinya, penerima bantuan adalah pihak yang benar-benar

membutuhkan dan pemanfaatannya juga maksimal. ‘’Jadi nanti, TP4D Loteng tidak hanya mengawal pelaksanaan proyekproyek fisik di daerah ini. Tetapi bisa juga mengawal programprogram non fisik. Khususnya program bantuan bagi para petani di daerah ini,’’ tambahnya.

Ditemui terpisah, Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., mendukung penuh rencana Distan Loteng tersebut. Bahkan, bila perlu, pelibatan TP4D bukan hanya pada proses penyaluran saja. Tetapi sejak awal, mulai dari tahap seleksi petani maupun kelompok tani penerima bantuan TP4D Loteng dilibatkan, sehingga penerima bantuan bisa benar-benar terseleksi.

Para penerima bantuan juga tentunya akan berpikir ulang untuk menyalahgunakan bantuan yang ada. “Jadi keberadaan TP4D di daerah ini nantinya benar-benar maksimal dalam mendukung kesuksesan jalannya pembangunan di daerah ini,” ujar Hasan. (kir)

Jaga Kebersihan dan Pelihara Biota Laut

Bhabinkamtibmaspol dan Babinsa Gili Gede Gagas Kelompok Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan kebersihan dan kelesterian ekosistem bawah laut (biota laut) menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di Desa Gili Gede Sekotong.

Pasalnya, daerah di tengah laut kerap kali ditumpuki sampah yang dibuang masyarakat. Kawasan gili ini juga jadi sasaran pelaku penangkap ikan yang tak bertanggung jawab dengan cara merusak terumbu karang.

Untuk membantu warga menangani masalah kebersihan ini, aparat dari Babinsa dan Bhabinkamtibmaspol setempat menggagas kelompok masyarakat sadar kebersihan dan memelihara biota laut.

Beberapa bulan lalu, aparat terkait berinisiatif membentuk kelompok masyarakat peduli kebersihan. Tiap hari Minggu dan Jumat, mereka turun bersama kelompok masyarakat yang dinamakan “Teluk Rindu” untuk melakukan Jumat Bersih.

“Kita inisiasi bentuk kelompok masyarakat di Dusun Gedang Siang, setelah diben-

tuk masyarakat tidak buang sampah sembarangan dan tidak berani injak terumbu karang,” kata Babinsa Desa Gili Gede, Serda Joko Sulistiono, Senin (19/3).

Kelompok masyarakat ini dibentuk untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan dan melestarikan biota laut. Ide ini tercetus dari babinsa dan babinkamtibmaspol, lantaran khawatir persoalan sampah di Gili Gede tidak seperti Gili Trawangan yang tak terkendali. Ke depan kelompok serupa bakal dibentuk di semua dusun. Namun masyarakat setempat masih memiliki kesadaran yang kurang, sehingga perlu penekanan terus dari pihak aparat.

Bhabinkamtibmaspol Bripka Bambang Irawan menambahkan, ide ini juga terdorong dari program mantan Bupati Lobar H. L. Mudjitahid yang menggelorakan Jumat Bersih.

Menurutnya jika digalakkan di Desa Gili Gede harus didukung aturan berupa perdes dan mewajibkan warga melakukan kebersihan. (her)

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

Komisi II Dorong Verifikasi Ulang Penerima Program Bariri Taliwang (Suara NTB) Harapan agar pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan verifikasi ulang terhadap para penerima seluruh program Bariri yang telah disalurkan sepanjang tahun 2017 lalu mendapat dukungan dari Komisi II DPRD setempat.

“Ya memang sejak awal kami sudah mendorong hal itu. Tapi kalau memang ada suara dari luar seperti itu maka saya pribadi dan Komisi menyatakan itu harus dilakukan oleh pemerintah melalui masingmasing SKPD pengelola (Suara NTB/bug) programnya,” cetus sekreAbidin Nasar taris Komisi II DRPD KSB, Abidin Nasar, SP., MPM kepada Suara NTB, Senin (19/3).

Ia menjelaskan, secara rinci ada 3 hal yang telah direkomendasikan oleh Komisi II saat evaluasi program APBD 2017 kepada pemerintah khususnya pelaksanaan program bantuan Bariri. Pertama agar dilakukan evaluasi terhadap masyarakat yang telah memperoleh bantuan, kedua melakukan pendampingan serta pembinaan dan ketiga persiapan data calon penerima untuk pelaksanaan program tahun 2018.

Terkait rekomendasi pertama, yakni evaluasi terhadap masyarakat penerima program. Abidin mengatakan, hal tersebut sangat perlu dilakukan oleh pemerintah atau SKPD penyalur program untuk memastikan setiap bantuan yang telah digelontorkan benar-benar tetap berada di tangan penerima bantuan sesuai data.

“Terutama bantuan dalam bentuk barang. Karena ini sudah jadi rahasia umum praktik pemindahtanganan bantuan itu marak di lapangan, dan ada kesan itu ditutupi,” tegasnya.

Evaluasi terhadap masyarakat yang telah menerima bantuan, dibutuhkan sekaligus juga untuk melacak barang bantuan. Bagi Abidin, barang-barang yang terbukti telah dipindahtangankan oleh penerima harusnya dapat ditarik kembali untuk kemudian disalurkan ulang kepada masyarakat yang lebih berhak dan memiliki komitmen sesuai ketentuan.

“Dan saya sudah pernah bilang kan bagi yang terbukti memindahtangankan bantuan agar agar dibuat aturannya soal sanksi tidak sekedar sanksi sosial seperti sekarang ini.

Jadi tidak akan ada jeranya mereka itu,” tukasnya.

Abidin menyatakan, pendampingan dan pembinaan terhadap para penerima bantuan program Bariri juga perlu segera dilakukan pemerintah saat ini. Terutama para program Bariri UMKM yang menerima bantuan dalam bentuk permodalan.

“Kalau hanya sekedar diberikan modal mereka akan sulit atau lambat berkembang. Jadi harus didampingi dan dibina agar usaha mereka bisa cepat berkembang. Karena semangat bantuan Bariri UMKM ini kan untuk memandirikan pedagang kecil,” timpal politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Terakhir yang tidak kalah penting yakni poin ketiga terkait persiapan data calon penerima program berikutnya. Komisi II memenginginkan agar untuk setiap jenis bantuan program Bariri pemerintah telah memiliki basis data. Dan untuk proses validasi calon penerima menjadi kewenangan SKPD pelaksana program sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

“Jangan serahkan sepenuhnya penentuan calon penerima di tangan agen (PDPGR). Berikan hak pada SKPD karena bagaimana pun tanggung jawab kesuksesan program itu ditangan pemerintah dan SKPD sebagai tangan pelaksananya,” tandasnya. (bug)

Tiga Personel Polres Dompu Terancam Dipecat Dompu (Suara NTB) Tiga personel Polres Dompu, Brigadir S, Briptu I dan Bripda I direkomendasikan untuk Dipecat Tidak Dengan Hormat (PTDH). Hal itu sesuai keputusan sidang kode etik atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Wakapolres Dompu, Kompol Hasbullah, SH., melalui Kasi propam Polres Dompu, Iptu Hendry Critianto, S. Sos., mengatakan, hasil sidang kode etik Januari 2018 lalu telah diputuskan bahwa ketiga personel yang melanggar disiplin karena malas masuk kerja ini untuk di PTDH. “Atas ketiga personel Polres Dompu yang kita sidang kode etik itu sesuai keputusan ketua sidang yang bersangkutan direkomendasikan untuk di PTDH,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/3).

Sikap tegas yang diambil itu menyusul ketiga orang ini telah berualang kali melakukan pelanggaran disiplin, khususnya malas masuk kerja. Saat diakumulasikan total ketidakhadiran mereka melebihi 30 hari kerja, sehingga layak untuk dipecat sebagaimana aturan yang berlaku di institusinya.

Kendati begitu, pihaknya masih harus menunggu keputusan Polda NTB atas rekomendasi yang dilayangkan, dan informasinya mereka akan melakukan banding. “Mereka hanya tidak masuk, kalau karena tindakan kriminal tidak ada,” ujarnya.

Selain Brigadir S, Briptu I dan Bripda I, anggota lainnya Briptu S yang juga terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beberapa waktu lalu tengah dalam proses pihaknya terkait ketidahadiran melebihi 30 hari. Rencananya, ia juga akan direkomendasikan untuk dipecat tidak dengan hormat.

Sementara tindakan pidana yang dilakukan tengah dalam penanganan Jajaran Polda NTB. “Saat ini tersangka masih ditahan di rumah tahanan Polda NTB dan kemungkinan nantinya akan di PTDH juga,” pungkasnya. (jun)

Diduga Terlibat Narkoba, Anggota Polres Dompu Diperiksa Dompu (Suara NTB) – Anggota Polres Dompu, Bripka K diduga terlibat peredaran narkoba di wilayah ini. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan salah seorang tersangka pengedar sabu yang tertangkap di Kecamatan Kempo beberapa waktu lalu. Atas informasi itu pria asal Kelurahan Bali I tersebut diperiksa jajarannya.

Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK dikonfirmasi persoalan ini membenarkan adanya pemeriksaan salah seorang anggotanya yang diduga terlibat peredaran narkoba.

“Informasi masyarakat kita tindak lanjuti, tidak ada yang kita tutupi. Itu terkait laporan masyarakat bahwa dia terlibat narkoba,” kata dia kepada wartawan, Senin (19/3).

Pemeriksaan itu dilakukan pihaknya dengan menjemput Bripka K ke rumahnya, namun tak berhasil ditemui lantaran ia berada di luar karena urusan keluraga. Hari berikutnya, Sabtu (17/3) pagi saat masuk kerja ia dipanggil untuk menjalani tes urine.

Hasilnya belum diketahui pasti termasuk sejauh mana keterlibatannya dalam peredara narkotika jenis sabu diwilayah ini. “Ya tetap akan kami tindak lanjuti, untuk hasil urinenya saya belum terima laporan,” singkat Kapolres.

Kasi Propam Polres Dompu, Iptu Hendry Cristianto, S. Sos., menambahkan, pemeriksaan anggota tersebut buah informasi salah seorang tersangka pengedar sabu yang tertangkap di Kempo beberapa waktu lalu, yang mana Bripka K diduga kuat terlibat dalam peredaran barang haram ini.

Hasil pemeriksaan urine yang dilakukan juga belum bisa dipastikan. Jika positif Bripka K akan diproses sebagaimana hukum yang berlaku. “Kalau memang positif kita lakukan pemeriksaan dan proses hukum terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

Terkait peran terduga dalam peredaran barang haram tersebut, Herdry Cristianto menolak memberi keterangan karena bukan kewenangan pihaknya, terlebih prosesnya pun belum sampai tahap penyidikan. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Diduga Dianiaya, Buruh Migran asal KSB Meninggal Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat mencatat, dalam dua bulan terakhir ada sekitar dua orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dikabarkan meninggal dunia di luar negeri. Satu orang diantaranya meninggal dunia diduga karena dianiaya majikannya dan satu orang lainnya meninggal karena melahirkan.

Kepala Dinas Nakertrans, H. Abdul Hamid S. Pd, M. Pd, kepada media, Senin (19/3) membenarkan adanya dua orang TKW asal KSB yang meninggal dunia di wilayah timur tengah. Untuk korban penganiayaan oleh majikannya diketahui bernama Mariam Binti Saruji, warga Lingkungan Sampir Kecamatan Taliwang.

Tetapi, setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang ada, ternyata korban sudah pindah alamat ke Pulau Lombok. Data ini juga

dibenarkan oleh pihak keluarga yang ditemui di Lingkungan Sampir belum lama ini.

Sementara, hasil pengecekan terhadap tubuh korban, ditemukan ada sekitar empat luka tusukan. Sehingga kuat dugaan majikan bersama dengan anaknya melakukan tindakan tersebut dan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk diproses lebih lanjut.

“Informasinya kedua pelaku anak dan majikannya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara untuk

pemulangan jenazah masih kita coba komunikasikan lagi,” ungkapnya.

Satu orang lainnya diketahui bernama Nurmalasari binti Masrang, warga Mekar Sejati, Desa Tebo, kecamatan Seteluk.

Korban diketahui menyalahi izin tinggal dan overstay, karena korban hanya mengantongi visa umroh tahun 2009 lalu bukan untuk bekerja.

Adapun penyebab korban meninggal karena pendarahan setelah melahirkan buah hatinya di salah satu rumah sa-

kit di wilayah setempat. Hasil pengecekan terhadap dokumen yang ada, korban juga diketahui tidak mengantongi izin untuk bekerja dan dinyatakan ilegal.

“Kita sudah komunikasikan masalah ini bersama keluarganya di Desa Tebo, dan suaminya mengikhlaskan untuk bisa dimakamkan di Arab Saudi,” tukasnya. (ils)

H. Abdul Hamid (Suara NTB/ils)

Mulai 2018, Biaya Haji Naik 0,99 Persen

(Suara NTB/ils)

LAHAN PERTANIAN – Alih fungsi lahan yang cukup tinggi mengakibatkan lahan pertanian seperti di daerah Brang Rea, Sumbawa Barat ini terancam berganti menjadi pemukiman.

Lahan Pertanian di KSB Mulai Terkikis Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) mencatat setiap tahunnya luas lahan pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus mengalami penyusutan sekitar 5 persen. Penyusutan lahan ini terjadi karena pembangunan pemukiman dan jalan yang terjadi di wilayah setempat.

Kadis Tanbunnak KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, Senin (19/3) tidak menampik dengan menyusutnya lahan pertanian yang ada di wilayah setempat. Akibatnya, sekitar puluhan ton gabah di wilayah setempat tidak bisa dihasilkan setiap tahunnya.

Hanya saja, dari jumlah lahan yang terus menyusut ini, diklaim tidak berdampak signifikan terhadap hasil produksi padi yang ada. Bahkan total luas lahan saat ini sekitar 11. 131 hektar (ha) mampu menghasilkan sekitar 40. 071 ton padi.

Jumlah ini jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

“Memang lahan pertanian kita terus menyusut setiap tahunnya. Hanya saja belum terlalu berdampak signifikan terhadap jumlah produksi gabah yang ada saat ini,” ungkapnya.

Dia menambahkan, penyusutan lahan pertanian yang ada juga belum mampu diimbangi dengan suksesnya program cetak sawah baru yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir. Bahkan dari total luas lahan sekitar 500 ha di tahun 2016 yang bisa dimanfaatkan secara maksimal hanya sekitar 60 persen. Sementara sisanya sekitar 40 persen hingga saat ini masih menjadi lahan “tidur” (belum menghasilkan).

Kendala yang dialami sehingga 40 persen lahan tersebut tidak kunjung digunakan karena minimnya pasokan air. Bahkan bantuan untuk memaksimalkan lahan cetak sawah baru juga belum tersedia, seperti sumur bor dalam, embung dan

jaringan irigasi permanen.

“Kami juga akui bahwa program cetak sawah baru yang telah kita laksanakan lima tahun terakhir, belum mampu menutupi penyusutan lahan yang kita miliki saat ini,” sebutnya.

Ia menambahkan, terkait kondisi ini, pihaknya saat ini mengupayakan mengubah metode pertanian yang ada. Artinya, dengan lahan yang semakin menyusut maka salah satu cara yakni dengan memaksimalkan keberadaan dari lahan pertanian hasil program cetak sawah baru. Seperti membangun embung dan sumur bor di daerah yang belum terlayani jaringan irigasi permanen.

Selain itu, pihaknya juga akan menerapkan program intensifikasi lahan pertanian, mulai dari pola penggunaan pupuk yang ramah lingkungan maupun dengan sistem tanam jajar legowo. Metode tersebut diyakini bisa menghasilkan produksi lebih terhadap hasil pertanian yang ada di wilayah setempat. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 mengalami kenaikan di Sumbawa Barat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya saja kenaikan tersebut, tidak berdampak signifikan, hanya sekitar 0,99 persen saja atau sekitar Rp345 ribu dari jumlah biaya haji sebelumnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kasi Penyenggara Haji dan Umroh (PHU) Drs. H. A. Rahman Husain, kepada Suara NTB, Senin (19/3) membenarkan adanya kenaikan terhadap BPIH tersebut.

Kenaikan ini juga terjadi secara nasional, bukan hanya terjadi di KSB saja. Kenaikan BPIH ini juga diterapkan mulai tahun 2018 dari jumlah Rp38.239.000 menjadi Rp38.584.000. Sementara jumlah JCH yang akan diberangkatkan pada tahun 2018 ini sekitar 112 orang. Jumlah ini bisa meningkat nantinya, karena yang belum terdata saat ini yakni TPHD dan para JCH yang sudah lanjut usia.

“Kenaikan tersebut terjadi secara nasional bukan disini saja, kami juga berharap masyarakat bisa mengerti dengan aturan baru tersebut, “ ujarnya. Dikatakannya, alasan pertama adanya kenaikan terhadap BPIH ini terjadi karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi di Arab Saudi sekitar 5 persen. Dimana didalam 5 persen ini, mencakup seluruh keper-

(Suara NTB/ils)

H. A. Rahman Husain luan para jamaah haji ketika berada di negara tersebut. Baik itu, catering (makanan), transportasi, termasuk juga barang dan jasa lainnya.

Alasan kedua, terjadinya kenaikan tersebut karena harga avtur (bahan bakar pesawat).

Karena hampir 50 persen BPIH dihabiskan untuk keperluan bahan bakar pesawat yang akan membawa jamaah haji ini. Alasan ketiga yakni, nilai tukar dollar Amerika Serikat juga mengalami kenaikan dan terakhir yakni adanya penambahan jumlah makan, yang sebelumnya hanya 25 kali, kini bertambah menjadi 40 kali.

“Alasan-alasan inilah yang menjadikan BPIH kita naik sebesar 0,99 persen. Kenaikan ini tetap kita sosialisasikan juga sehingga masyarakat tidak ada yang protes,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Langganan Banjir

Masyarakat Dirugikan, Perbaikan Infrastruktur Mendesak Banjir sepertinya sudah akrab dengan Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir. Terutama di wilayah tertentu yang seolah sudah menjadi langganan.

Seperti dua kecamatan, Labuan Badas dan Unter Iwes, yang baru saja kembali diterjang banjir. Kerugian masyarakat yang terdampak dan kerusakan infrastruktur tentu menjadi sorotan setiap kali banjir. Fokus pemerintah, selain menangani masyarakat yang terdampak, secepatnya dilakukan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran, tanggul dan lainnya.

DUA kecamatan, Labuan Badas dan Unter Iwes yang terbaru diterjang banjir Minggu (18/ 3) malam, akibat hujan lebat pun menyisakan sejumlah persoalan.

Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, sebanyak 199 rumah warga terendam di tiga dusun di Unter Iwes, Nijang Atas, Nijang Tengah dan Nijang Bawah. Sementara di Labuhan Badas 283 rumah warga yang terendam pada lima dusun, Batu Nisung, Sumer Payung, Buin Pandan, Pamulung dan Tanjung Pengamas.

Camat Labuan Badas, Hizbullah, Senin (19/3) kemarin, secara lebih rinci menjelaskan, akibat rumah yang terendam malam itu, sekitar 71 KK di Buin Pandan dan 25 KK di Sumer Payung sempat mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Kini warga telah kembali dan sibuk membersihkan rumahnya yang terendam banjir.

Kemudian, dari 20 ekor sapi yang sempat hanyut, 17 diantaranya telah ditemukan. Satu rumah rusak berat di dusun Buin Pandan. Camat bersama Kades dan Kadus bergerak cepat melakukan pendataan di lapangan. Kemudian berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial untuk penanganan korban banjir.

“Warga yang mengungsi di Gudang Balai Ketahanan Pangan dusun Buin Pandan diberikan bantuan logistik, seperti beras, mie instan, air bersih,

minyak dan sarden,” jelasnya.

Sedangkan sejumlah kerusakan infrastruktur, yakni jebolnya tanggul saluran irigasi di dusun Pamulung. Kalau tidak segera ditangani, maka bisa mengancam sekitar 10 hektar lahan pertanian padi. Kemudian terendamnya SMP Negeri 4 Labuan Badas dan jebolnya tanggul pengaman pantai di Tanjung Pengamas.

“Untuk saluran irigasi di Pamulung, kami bersama warga menangani secara darurat dengan menempatkan karung pasir untuk menahan air. Kami juga butuh alat berat, untuk memberihkan tumpukan batu material yang dibawah banjir yang menutupi akses jalan ke Bangkong. Sedangkan SMPN 4 Labuan Badas yang tergenang kami koordinasi dengan Pemadam Kebakaran untuk membersihkkan tumpukan lumpur. Semuanya sudah kami laporkan,” kata Hizbullah.

Kadus Sumer Payung, Agus Salim berharap adanya solusi untuk menanggulangi banjir yang terjadi. Karena banjir ini sudah yang ketiga kalinya terjadi. Harapan masyarakat bisa dibuatkan Cekdam di lokasi Benta dan Gerantung. Jika itu tidak dilakukan, maka banjir tetap akan terjadi, karena tidak ada yang membendung air yang turun dari gunung. Saat ini warga sudah mulai membersihkan rumahnya dan ada yang aktivitasnya sudah lancar.

Warga Dusun Sumer Payung,

Maimunah, juga merasakan dampak banjir yang terjadi meskipun rumahnya merupakan rumah panggung. Di bawah kolong rumah miliknya ayamnya banyak yang mati. Selain itu mesin jahit dan pupuk juga terendam.

Sumurnya pun terkena banjir.

Mesin jahit, kayu serta peralatan lain milik warga lainnya, Jamal juga tergenang banjir yang menggenangi kolong rumahnya.

Bahkan, sampai sekarang kolong rumahnya masih tergenang. Termasuk Maisiyah juga barangnya banyak yang rusak, mulai dari barang elektronik serta peralatan lainnya. Ia berharap supaya ada solusi untuk menangani banjir yang terjadi.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, yang sempat turun mengecek kondisi banjir, termasuk melihat SMPN 4 Labuan Badas, saat dikonfirmasi di ruangannya, mengakui cukup banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir. Tak hanya banjir di dua kecamatan tersebut. Tetapi juga banjir sebelumnya yang menimpa kecamatan lain, seperti Moyo Hulu dan Lenangguar.

“Banyak fasilitas yang terbangun rusak seperti jembatan Melung (penghubung desa Batu Tering dan Lito Moyo Hulu) sudah dari tahun lalu, harusnya diperbaiki. Namun waktu itu keterbatasan anggaran. Kita akan prioritaskan untuk pembahasan anggaran berikutnya. Sementara ini, ditangani dulu, yang penting bisa dilalui kendaraan. Kita akan perkuat tiangnya, sehingga bisa diipakai sementara dulu,”ujarnya.

Untuk SMP Negeri 4 Labuan Badas, lanjut Wabup, juga segera ditangani. Dengan meninggikan lagi talud pengamannya.

Terkait kerusakan indratruktur ini, semuanya akan dikoordinasikan juga dengan pemerntah provinsi dan pusat. Sekarang ini, pihaknya telah menginstruksikan kerugian akibat banjir kepada OPD teknis. Termasuk

(Suara NTB/arn)

JEBOL - Saluran yang jebol di Simpang Pamulung, Kabupaten Sumbawa (foto atas) dan tumpukan bekas kayu dan lainnya sisa sisa banjir. kerugian masyarakat yang padinya tergenang akibat banjir.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, juga telah mengkritisi lambatnya penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir. Seperti jembatan Melung Moyo Hulu, yang kini masih rusak. Sehingga menghambat akses ekonomi warga apalagi sekarang menjelang panen. Jembatan darurat swadaya warga setempat juga tidak berfungsi dengan baik. Sehingga diminta kepada Pemkab untuk segera menangani jembatan ini dengan limpas.

Dinas teknis, lanjut Jalo, jangan hanya turun begitu saja.

Tanpa melakukan penanganan apapun. Sementara aktifitas ekonomi terus berjalan setiap harinya. Apalagi sekarang menjelang panen, tentu keberadaan jembatan sangat dibutuhkan warga. Jadi, tidak ada pilihanlain bagi pemerintah, jembatan limpas ini harus segera dibangun kembali secara permanen.

“Jangan menunggu APBD Perubahan. Pemkab bisa menggunakan dana taktis, untuk membenahi jembatan limpas ini.

Harus ada penyelesaian. Apalagi sekarang ini, warga mulai panen, kasihan warga kalau harus mutar jauh untuk membawa hasil panennya,” cetusnya. (arn/ind)

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Terdampak Banjir, Simulasi UNBK di SMPN 4 Labuhan Badas Tetap Lancar Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir yang terjadi di Kecamatan Labuhan Badas, turut menyebabkan ruangan kelas di SMP Negeri 4 Labuhan Badas terendam. Akibatnya siswa kelas tujuh dan kelas delapan terpaksa tidak bisa belajar.

Meskipun demikian, simulasi UNBK untuk kelas 9 tetap berjalan dengan lancar. Karena ada satu ruangan yang tidak terkena dampak banjir karena posisi ruangannya cukup tinggi.

Kepala SMP Negeri 4 Labuhan Badas, Selamet Riadi, S.Pd yang ditemui Suara NTB mengakui proses simulasi UNBK untuk siswa kelas 9 berjalan dengan lancar. Hal ini karena ada satu ruangan yakni lab bahasa yang tidak terkena banjir.

Ruangan itulah yang digunakan untuk proses simulasi.

“Alhamdulilah simulasi UNBK dapat berjalan dengan lancar walaupun kondisi sekolah kita sedang dilanda banjir. Ada satu ruangan yakni ruang Lab. Bahasa yang

tidak kena karena letaknya cukup tinggi,” ujarnya.

Untuk diketahui, kata Selamet, simulasi UNBK dilaksanakan selama dua hari dari Senin (19/3) hingga Selasa (20/ 3). Jumlah siswa yang mengikuti simulasi sebanyak 80 orang dibagi dalam 3 sesi. Masingmasing satu sesi selama dua jam. Pihaknya berharap simulasi hingga hari kedua bisa berjalan dengan lancar seperti pelaksanaan di hari pertama.

Memang diakuinya simulasi UNBK tidak terganggu. Tetapi seluruh ruangan kelas yang ada terendam banjir. Sehingga untuk kelas 7 dan kelas 8 tidak bisa belajar. Para siswa bersama para guru melakukan pembersihan kelas, sehingga diharapkan keesokan harinya sudah bisa belajar seperti biasanya.

“Siswa kelas 7 dan kelas 8 tidak bisa belajar tetapi melakukan pembersihan ruangan kelas bersama. Mudahmudahan besok sudah bisa belajar,” harapnya.

Adanya banjir di sekolahnya

Pejabat Hasil Seleksi Dilantik Akhir Maret Dompu (Suara NTB) Panitia seleksi (Pansel) terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu telah merampungkan proses seleksi dan menyampaikan laporan hasil kerjanya ke Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).

Hasil seleksi pansel ini juga telah dilaporkan ke Bupati dan direncanakan proses pelantikannya sebelum Drs. H. Bambang M. Yasin melaksanakan ibadah umrah.

Ketua Pansel, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada Suara NTB, Senin (19/3) kemarin mengakui, hasil kerja pansel telah disampaikan kepada Bupati dan laporan resminya akan disampaikan pada Rabu (21/3) akan datang. Saat ini pansel menyampaikan laporan hasil kerja pansel ke KASN RI. “Hari ini kita sampaikan laporan hasil kerja pansel ke KASN. Setelah ada jawaban dari KASN, hari Rabu kita sudah bisa tindak lanjuti,” kata H. Agus Bukhari.

Laporan ke KASN hanya prosedur administrasi untuk menyampaikan proses kerja pansel dalam menentukan maksimal 3 calon pejabat JPTP. Namun muara akhirnya pengangkatan melalui SK Bupati dan proses pelantikan.

Kendati demikian, semua tahapan dan prosedur sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. “Semua tahapan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Ia pun mengatakan, hasil kerja pansel akan dilantik sebelum Bupati melaksanakan ibadah umrah. Rencananya, H Bambang M Yasin akan menunaikan ibadah umrah akhir Maret 2018 dan berangkat dari Dompu bersama rombongan, Jumat (23/3) mendatang. “Insyaallah sebelum beliau umrah (proses pelantikannya),” kata H. Agus Bukhari.

Sebagaimana diketahui, ada 10 JPTP di lingkup pemda Dompu yang diproses seleksi secara terbuka dan diikuti oleh 21 orang pejabat di lingkup Pemda Dompu. Diantaranya M Amin, S.Sos (Asisten Administrasi Umum), Hairuddin, SH dan Drs Abdul Haris (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu), Ir Armansyah, M.Si dan Drs M Hatta (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah), Hj Iris Juita Kastianti, SKM, M.Mkes (Kepala Dinas Kesehatan), Ir Zainal Arifin, M.Si dan Drh Khairul Akbar, M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), dan Albukhairum, S.Sos dan Jufri, ST, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

Drs Amiruddin, Rohyani, SH., St Aisyah Salman Faris, S.Sos dan Drs Abdul Haris (kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah), Irham, SH., M.Si., Drs Nazaruddin, dan Agus Salim, S.Sos (Kasat Pol PP), Abdul Syahid, SH, Drs H. Rifaid, M.Pd., Daryati Kustilawati, SE., M.Si, dan Drs Nazaruddin (Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta Ir Wahidin, M.Si dan Ir Abdul Razak (kepala Dinas Kelautan dan Perikanan). (ula)

(Suara NTB/ind)) (Suara NTB/ind))

Tampak siswa Kelas 9 di SMP Negeri 4 Labuhan Badas yang mengikuti simulasi UNBK. ini, juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dimana Wakil Bupati bersama Kepala DPRD, Dandim, Kapolres, Camat dan sejumlah instansi terkait juga sudah datang berkunjung sekaligus mengecek kondisi ruangan kelas.

“Tadi pagi sudah datang pak Wakil Bupati dan sejum-

lah pejabat . Pak Wabup juga sudah memerintahkan untuk pembersihan. Sehingga saat ini ada mobil damkar yang digunakan untuk membersihkan ruangan kelas,” terangnya.

Ditambahkannya, sekolahnya sudah yang ketiga kalinya dilanda banjir. Banjir yang pertama tidak separah yang terja-

Kepala SMP Negeri 4 Labuhan Badas, Selamet Riadi menunjukkan ruangan kelas yang terendam banjir penuh dengan lumpur. di tahun ini. Namun dampak banjir paling parah terjadi di tahun lalu. Dimana selain ruangan kelas yang terendam, tembok depan sekolah juga roboh.

Pihaknya berharap kepada pemerintah supaya bisa memikirkan kedepannya terhadap penanggulangan banjir. Salah satunya daengan membuat pengha-

Pegawai RSUD Bima Diminta Jujur Berikan Keterangan Bima (Suara NTB) – Sejumlah pegawai RSUD Bima yang menangani bayi dari Suhada, warga Desa Waro Kecamatan Monta, yang dipersulit mulai dari persalinan hingga pemulangan jenazah bayi menggunakan motor karena tak ada biaya menyewa ambulans tengah diperiksa Inspektorat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas RSUD Bima, Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si kepada wartawan, usai menggelar rapat dengan jajaran Manajemen RSUD Bima, Senin (19/3). Sayangnya, Ia tidak membeberkan jumlah pegawai yang diperiksa itu.

“Saya hanya meminta para bidan dan kepala ruangan Persalinan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada tim investigasi Inspektorat,” katanya.

Selain memberikan keterangan yang sebenarnya, Taufik yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima ini mengaku juga mendengarkan ket-

erangan dari pegawai RSUD setempat. Meski demikian Ia tidak membeberkan hasilnya.

“Intinya persoalan ini akan diatensi oleh pemerintah. Hasil investigasi nanti akan menjadi dasar melakukan penindakan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bima juga akan segera melakukan pengadaan satu unit mobil jenazah bagi RSUD setempat. Pengadaan mobil tersebut menindaklanjuti perintah Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer.

“Pengadaan mobil ini kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Hari ini juga saya sudah perintahkan DP-

KAD agar membeli satu unit mobil ambulans. Nantinya mobil ini tidak dikenakan biaya apapun,” katanya.

Saat rapat tersebut, Taufik juga memerintahkan manajemen RSUD Bima, menempelkan Standard Operation Procedure (SOP) terkait pemulangan jenazah dan standar pelayanan ruang perawatan dan pelayanan.

“Hal ini bertujuan agar petugas medis dan masyarakat mengetahui standar pelayananan di RSUD Bima. yang jelas kasus ibu Suhadah kemarin menjadi bahan evaluasi RSUD Bima,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

USAI RAPAT - Ketua Badan Pengawas RSUD Bima, Taufik Hak diwawancarai wartawan usai menggelar rapat dengan jajaran Manajemen RSUD Bima, Senin (19/3).

Kasus Tipilu Mulai Disidangkan

Kadus dan Kades Bertengkar, Warga Lepadi Nyaris Bentrok Dompu (Suara NTB) Warga Lepadi melakukan aksi blokir jalan dengan menebang pohon di jalanan sebagai respon atas tindakan kepala Dusun (Kadus) Timah berinisial LHH terhadap kepala Desa (Kades)-nya berinisial SA. Kades Lepadi diduga diludahi Kadusnya yang kesal terhadap SA karena tidak mengundurkan diri.

Aksi blokir jalan oleh keluarga Kepala Desa Lepadi terjadi sekitar pukul 12.00 wita dengan menebang sejumlah pohon yang ada di pinggir jalan. Mereka menuntut agar oknum Kadus diamankan karena tindakannya yang meludahi Kades Lepadi, Senin sekitar pukul 11.00 wita.

“Kejadian tadi (pemblokiran jalan), (disebabkan) Kepala Desa pulang dari Dompu diludahi oleh kadus Timah,” kata Kapolsek Pajo, Iptu Rudolfo kepada Suara NTB melalui sambungan telpon, Senin (19/3) kemarin.

Pasca Kepala Dusun Timah diamankan di Polres Dompu, lanjut Rudolfo, warga secara mandiri membuka blokiran jalan dari ranting pohon yang ditebang di pinggir jalan. “Sehingga kondisi aman terkendali,” terangnya.

Rudolfo mengatakan, Kadus Timah termasuk diantara kelompok yang selama ini kontra dengan Kepala Desa dan menuntut pengunduran diri kepala Desa atas berbagai kasus yang terjadi di Desa Lepadi dalam pengelolaan APBDes serta pemerintahan Desa. Tapi SA masih tetap menjabat sebagai Kepala Desa.

“Kesalahan kades belum ada putusan tetap. Sehingga dia untuk mundur dengan kasus, ndak ada,” katanya.

Dugaan lain yang membuat aksi blokir jalan, kata Rudolfo, karena ada 3 orang warga Dusun Wera Desa Lepadi yang dipanggil Inspektorat untuk dimintai keterangan terkait kasus Kepala Desa Lepadi. Karena 3 orang warga Wera ini, termasuk kelompok yang memberatkan kasus Kepala Desa Lepadi. “Mungkin dari sana juga, kita belum ada kepastian (penyebabnya),” katanya.

Pada Senin pagi, semua Kepala Desa se Kabupaten Dompu dikumpulkan di aula Pandopo Bupati untuk dilakukan pembinaan akibatnya banyaknya kasus di Desa. Pembinaan dilakukan agar para Kepala tetap merujuk pada aturan dalam mengambil tindakan, sehingga tidak menimbulkan persoalan.

Di Desa Lepadi sendiri, diduga terdapat banyak persoalan dalam pengelolaan APBDes-nya dan pemerintahan Desa. Untuk pengelolaan APBDes-nya, bahkan telah tingkatkan penanganannya dari pengumpulan bahan data dan keterangan ke proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu tahun 2018 ini.

Terhadap pengelolaan pemerintahan, Kepala Desa Lepadi diduga memberhentikan Sekretaris Desa yang dinilai cacat hukum dan oleh Inspektorat diminta untuk memulihkan.

Bukannya memulihkan Sekdes lama, Kades Lepadi justru mengangkat Sekdes baru juga tampa melalui prosedur. (ula)

lang tebing sungai di depan sekolah lebih tinggi. Sehingga air tidak terlalu besar meluap.

“Harapan kita bibir sungai yang ada di depan bisa dibuatkan tinggi. Paling tidak bisa mengurangi luapan air ddibandingkan sebelumnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir di sekolah kami,” pungkasnya.

Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sudirman Malik, yang dikonfirmasi, menyatakan simulasi UNBK terus berjalan meski sempat terendam banjir.

Mengingat pentingnya simulasi UNBK ini untuk persiapan siswa menghadapi UNBK. ”Simulasi ini agar anak tak canggung lag saat UNBK yang sebenarnya.

Kabid Pembinaan SMP dan Kasi Kurikulum SMP, Sudarli juga merasa prihatin dengan banjir yang dialami SMP Negeri 4 Badas. Namun di balik musibah tersebut mampu memanfaatkan ruang yang tersisah untuk melaksanakan simulasi ke 3 atau geladi bersih dalam rangka menghadapi ujian Nadional Berbasis Komputer.

“Kami salut dan mengapresiasi terhadap semangat para guru, siswa dan pak kepsek atas usaha yg dilakukan, kedepan semoga dapat menjadi perhatian kita bersama agar proses ujian ini berjalan dengan baik dengan mengantisipasi segala halangan dan rintangan,”pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

PANGKU - Jufrin menggendong Istrinya Suhada yang lumpuh, Pasutri ini dipersulit RSUD karena tidak memiliki biaya.

Pasien yang Dipersulit RSUD, Mantan TKW Korban Kekerasan Bima (Suara NTB) – Suhadah (27), ibu bayi yang meninggal di RSUD Bima dan terpaksa dipulangkan dengan menggunakan motor karena tidak ada biaya menyewa mobil ambulans ternyata eks Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Desa Waro Kecamatan Monta, Lunda Al Fajar S.Pd kepada Suara NTB belum lama ini. Kata dia, Suhadah bekerja di luar negeri kurang lebih selama 4 tahun.

“Baru satu tahun pulang di Bima setelah bekerja jadi TKI di Arab Saudi,” katanya.

Lebih jauh Lunda mengatakan, Suhada terpaksa dipulangkan dari Indonesia lantaran kondisi fisiknya cacat. Menurut dia, selama di luar negeri, Suhada mengalami tindak kekerasan fisik. “Ia pulang tanpa membawa apapun hanya kondisi kaki yang lumpuh,” katanya.

Diakuinya, sejak kepulangannya ke Indonesia kini Suhada menggunakan kursi roda, bantuan dari relawan sosial.

Sekarang Ia dirawat oleh sang Suami bernama Jufrin (30)

yang berprofesi sebagai buruh tani. “Keluarga ini memang benar-benar tergolong ekonomi lemah,” katanya.

Mengenai pelayanan pihak RSUD Bima terhadap Suhada, sangat disayangkan oleh Pemerintah Desa Waro. Pasalnya Kepala Keluarga mendapat jaminan biaya kemiskinan dari pemerintah. “Sebenarnya tidak ada alasan bagi pihak RSUD Bima untuk tidak melayaninya dengan baik karena KK ini dijamin oleh Negara,” katanya.

Diakuinya selain memiliki kartu keluarga miskin. Suhada juga merupakan pasien dengan jaminan persalinan (Jampersal). Biaya jaminan tersebut sepenuhnya menjadi tanggunggan Negara. “Hanya saja di RSUD dipersulit. Sampai sekarang kartu KK dan buku nikah masih berada di pelayanan sebagai jaminan keluar dari RSUD,” terangnya.

Seperti diketahui lantaran tidak ada biaya untuk menyewa ambulans RSUD Bima. Mayat seorang bayi, warga Desa Waro Kecamatan Monta, terpaksa dipulangkan

ke rumah duka menggunakan kendaraan roda dua (motor) pada Rabu (14/3) malam.

Kepala Desa Waro Kecamatan Monta, M. Ali, mengaku bayi tersebut bernama Zulkaidah dan masih berusia 5 hari.

Kata Kades, Ia dilahirkan pada Sabtu (10/3) kemarin dan meninggal dunia pada Rabu (15/3).

“Tapi saat akan dipulangkan, keluarga korban tidak memiliki biaya menyewa ambulans sehingga akhirnya dipulangkan menggunakan motor,” katanya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Bima, Drg. Ihsan telah menjelaskan bahwa ketentuan membayar biaya ambulans kepada pasien sebenarnya merupakan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub).

Meski demikian, ia menambahkan bahwa, beban pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan jarak tempuh ambulans yang dipakai. Ia menjelaskan, di Desa Waro Kecamatan Monta, mobil ambulans akan dikenakan Rp 300 ribu, untuk kebutuhan operasional. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Pengadilan Negeri (PN) Bima menggelar sidang perdana kasus Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) Pilkada Kota Bima dengan terdakwa, H. Surfil, oknum Camat di Kota Bima pada Senin (19/3/2018).

Sidang yang dipimpin oleh hakim Ketua Y. Erstatanto W. MH itu dalam agenda pembacaan dakwaan, eksepsi dan keterangan para saksi-saksi. Sidang mulai digelar pukul 13.20 wita dan berakhir pukul 15.10 wita.

Pantauan Suara NTB, sidang diawali pembacaan dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Reza Safetsila SH. Isi dakwaan tersebut langsung diterima oleh terdakwa sehingga agenda sidang dilanjutkan keterangan saksi.

Sedikitnya ada tujuh orang saksi yang dihadirkan, salahsatunya Anu Sirwan, Ketua Tim Advokasi pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2, H. M. Lutfi- Fery Sofyan.

Namun pada sidang kali ini hanya empat saksi yang memberikan kesaksian. Sementara tiga orang lainnya yang diketahui ASN dalam agenda persidangan berikutnya. Sidang Tipilu ini dijadwalkan marathon hingga tujuh hari kedepan.

Anu Sirwan sendiri dicecar beberapa pertanyaan oleh majelis hakim terkait kasus tersebut. Menurut dia, kasus tersebut berawal hasil pantauan anggota timnya di lapangan saat paslon nomor urut 1, ManuFer melakukan kampanye di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba.

Di hadapan hakim, Anu Sirwan mengaku, dalam kampanye itu tersebut Sang Camat juga ikut serta bahkan yang sempat direkam oleh anggotanya. Dalam rekaman video itu oknum Camat meneriakkan dukungan salahsatu paslon Walikota dan Wakil Walikota Bima serta mengarahkan untuk memilih nomor urut paslon yang dimaksud.

“Mendapat laporan ini kami membahas internal dan disepakati untuk dilaporkan ke Panwaslu Kota Bima dengan menyertakan alat bukti rekaman,” katanya.

Ia mengaku tahu bahwa ada paslon yang melakukan kampanye. Hanya saja saat itu diikuti oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun hanya salaseorang yang dikenal dengan jelas. “Tindakan oknum ini merugikan kami, karena ASN tidak boleh terlibat kampanye atau mendukung paslon tertentu,” tutupnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

TIPILU - Sidang perdana Tipilu di Pengadilan Negeri Bima di Pengadilan Negeri Senin (19/3).

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pemilu 2019

Demokrat Targetkan Rebut Kursi Ketua DPRD NTB Mataram (Suara NTB) DPD Partai Demokrat NTB, memasang target menjadi pemenang di Pemilu 2019 mendatang. Sehingga posisi puncuk kekuasaan di Udayana, yakni Ketua DPRD NTB bisa menjadi milik partai berlambang bintang mercy tersebut. Saat ini kursi Ketua DPRD NTB masih dipegang oleh Partai Golkar sejak Pemilu 1999 lalu.

(Suara NTB/penrem)

PENGARAHAN - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, saat memberikan pengarahan ke jajarannya di Bima.

Pangdam IX/Udayana Peringatkan Jajarannya Soal Netralitas Bima (Suara NTB) Pembinaan satuan di wilayah Kodam IX/Udayana terus dilakukan, termasuk yang dilakukan di Bima, Senin (19/3). Dalam rangka itu Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kodim 1608/ Bima yang isinya menekankan netralitas TNI dalam Pilkada.

Kunjungan Pangdam didampingi Aster Kasdam IX/Udayana dan Asrendam, disambut Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., dan para Dandim jajaran Korem 162/WB bersama para Kasi dan Perwira jajaran Kodim 1608/Bima.

Pada kesempatan tersebut, Benny sapaan akrab Pangdam IX/Udayana memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Kodim 1608/Bima, Kodim 1614/Dompu dan Kompi B Yonif 742/ SWY, Subdenpom Bima dan ibu-ibu Persit Cabang Kodim Bima dan Dompu di Convention Hall Paruga Na,e kota Bima.

Pangdam IX/Udayana kemudian mengingatkan soal tahun politik. TNI dituntut untuk terus menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Netral menurutnya berarti tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon) atau partai politik pendukung masing-masing Paslon. Ditekankan, tidak melibatkan diri atau dilibatkan selama Pilkada, serta tidak memberikan statemen apapun terkait dengan Pilkada 2018.

“Apabila ada yang melanggar dengan tidak bersikap netral, maka itu merupakan pelanggaran berat,” tegas Pangdam IX/Udayana.

Pesan Pangdam lainnya, agar setiap Prajurit Kodam IX/ Udayana harus memiliki empat kriteria yang menjadi ciri khas atau slogan Prajurit Kodam IX/Udayana.

Empat kriteria yang dimaksud, yakni pelihara dan tingkatkan profesionalisme keprajuritan, tegakkan Loyalitas dalam kehidupan Prajurit, bangga dengan Profesi sebagai Prajurit dan menjaga kebersamaan di lingkungan tugas.

Dilanjutkannya, para Babinsa adalah panah atau etalase TNI AD. Karena Babinsa jadi ujung tombak di tingkat akar rumput masyarakat.

“Maka Babinsa merupakan gambaran TNI AD yang berada di depan,” sarannya.

TNI AD menaruh harapan besar, bahkan seluruh prajurit dan pimpinan TNI bersyukur serta berterimakasih terhadap kinerja Babinsa. Pangdam pun berharap agar kinerja Babinsa tetap dipertahankan dan ditingkatkan. (ars/r/*)

Dewan Tunda Tetapkan Raperda Konversi Bank NTB Syariah

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, MNS. Kasdiono, SH, di ruang kerjanya di DPRD NTB, Senin (19/3).

“Pemilu 2019 kita harus menang, kursi Ketua DPRD NTB harus bisa kita dapatkan,” katanya.

Menurut Kasdiono, target tersebut cukup realistis bagi Partai Demokrat. Berkaca dari perolehan Pemilu sebelumnya, Demokrat menempati posisi kedua perolehan suara setelah Partai Golkar.

Demokrat dengan perolehan

delapan kursi, pada Pemilu 2014 lalu, harus puas menempati kursi wakil ketua.

Salah satu strategi yang akan dimainkan untuk menguasasi Udayana pada Pemilu 2019 nanti, yakni memaksimalkan perolehan suara di daerah-daerah basis Demokrat, seperti Lombok Timur. Pada pemilu 2019 nanti, diharapkan dapat menambah perolehan kursi di daerah yang menjadi basis tersebut.

“Tahapan pencalegan di internal partai sudah mulai berjalan, kita akan siapkan caleg-

caleg menang,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB ini.

Target menjadi pemenang pemilu 2019 di NTB itu juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Februari lalu. Dengan model perhitungan perolehan kursi pada pemilu 2019 mendatang, Mahalli optimis bisa menjadi pemenang pemilu.

“Kalau kita lihat hasil pemilu, sesungguhnya prolehan suara Partai Demokrat dengan

dengan perolehan di tingkat kabupaten dengan provinsi.

Oleh karena itu, sekali lagi KLU ke depan, selain tetap akan jadi pimpinan dewan, juga sumbangsih untuk legislatif provinsi harus bertambah.

Sehingga kita bukan sekedar jadi wakil ketua, tetapi jadi Ketua DPRD NTB,” ujarnya.

Sementara secara nasional, Partai Demokrat menargetkan masuk tiga besar. Dimana dalam pemilu 2014 lalu, Demokrat harus puas pada posisi empat besar. Untuk itu, NTB berkontribusi besar untuk mencapai target tersebut, bagaimana tidak, saat Demokrat menjadi pemenang pemilu 2009 lalu, NTB menyumbangkan tiga kursi dan pada pemilu 2014 terjun menjadi satu kursi. (ndi)

Residivis Kasus Sabu Coba Tanam Ganja

(Suara NTB/ist)

PEMBERHENTIAN - Wakapolda NTB, Tajuddin (kanan) usai mengganti seragam dinas Windy Tjahyadi (baju batik) saat upacara pemberhentian tidak dengan hormat, Senin (19/3) di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB.

Mantan Kasatreskrim Polres Lobar Dipecat Mataram (Suara NTB) – Satu oknum perwira pertama dan bintara Polda NTB dipecat dari tugas dinasnya. Mereka terbukti melanggar kode etik Polri. Anggota Polri lainnya diberi peringatan tegas soal sanksi pelanggaran kode etik.

Dua oknum polisi– yang kini sudah bebas tugas itu antara lain, AKP Windy Tjahyadi serta anggota Ditsabhara Polda NTB, Briptu Randi Purawana.

Kabid Propam Polda NTB, AKBP Nurodin menyebutkan, keduanya sudah dibebastugaskan dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat, Senin (19/3) di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB. Windy terbukti bersalah melanggar kode etik tentang anggota Polri yang tersangkut perkara pidana. Windy terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya berdasarkan

Mataram (Suara NTB) Rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda pembacaan laporan pansus-pansus dan persetujuan empat buah Raperda prakarsa eksekutif, Senin (19/3), akhirnya ditunda. Karena pansus I yang membahas tentang raperda konversi Bank NTB Syariah, meminta waktu untuk melakukan pengkajian lebih mendalam.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang dikonfirmasi usai sidang Paripurna, menjelaskan bahwa dari hasil rapat pimpinan dan pansus-pansus pada saat sidang paripurna diskors, menyepakati bahwa pihaknya menunda penetapan Raperda konversi Bank NTB syariah.

“Ada hal yang belum selesai dari pansus-pansus, terutama pansus I. Mereka meminta penambahan waktu Mataram (Suara NTB) satu sampai dua pekan untuk melakuDewan Kehormatan Penyekan pendalaman materi. Ini hanya benlenggara Pemilu (DKPP) RI, tetuk prinsip kehati-hatian kita, masih lah memutuskan Ketua dan ada beberapa materi yang perlu di konAnggota KPU Provinsi NTB dan sultasi lebih lanjut,” jelas Isvie.

Ketua dan Anggota Bawaslu Sementara itu, Ketua Pansus I konNTB tidak terbukti melakukan versi Bank NTB Syariah, Johan Rosipelanggaran Kode Etik Penyehan juga menjelaskan bahwa bahwa lenggara Pemilu sebagaimana pihaknya tengah mencari rumusan tuduhan dalam gugatan bakal pasal yang bisa mengakomodir materi calon Gubernur dan Wakil Guperda pembentukan Bank NTB. Karebernur NTB Dianul Hayezi dan na dalam konversi ini, perda harus diSri Sudarjo beberapa waktu ubah menjadi perda baru. lalu. DKPP menganggap KPU “Ini kan hampir lebih dari 50 perdan Bawaslu NTB sudah bertinsen materi perda tersebut berubah. dak sesuai aturan dalam menyeSehingga berdasarkan undang-unlenggarakan Pilkada NTB. dang pembentukan Perda itu, harus “Alhamdulillah putusan buat perda. Nah sekarang ini sedang DKPP RI sudah ke luar, dan mekita cari rumusan pasalnya. mutuskan menolak pengaduan Bagaimana agar materi perda lama para pengadu untuk seluruhnya. ini bisa masuk terakomodir pada Merehabilitasi perda baru, solusinya harus buat nama baik satu pasal,” jelas Johan.

Teradu I dan Pada dasarnya menurut Johan, Teradu II,” pihaknya sudah menemukan rumusan pasal untuk mangkomodir perda lama tersebut ke dalam materi perda baru. Hanya saja, di dalam internal pansus, masih terjadi perdebatan.

Oleh karena hal itulah pihaknya masih membutuhkan konsultasi lagi.

“Perda induknya dicabut, tetapi materinya bisa diakomodir di perda baru. Cuma ini masih terjadi perdebatan. Nah hal inilah yang akan kami konsultasi ke Kemenkumham dan Dirjen Otda,” katanya.

Ditegaskan juga oleh Ketua Komisi III bidang keuangan dan perbankan itu, bahwa semua fraksi telah sepakat menerima konversi wajib. Sehingga permintaan penundaan penetapan raperda tersebut murni karena Pansus masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman materi Suhardi Soud dengan prinsip kehati-hatian. (ndi)

putusan pengadilan yang dijatuhkan pada tahun 2016 lalu.

“Vonis Pengadilan Negeri Mataram terhadap yang bersangkutan sudah inkrah. Dia dihukum pidana penjara selama satu tahun,” ujarnya didampingi Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti.

Selain itu, Windy juga terbukti desersi dan sudah diberi tindakan disiplin sampai tiga kali. Berdasarkan sejumlah pelanggaran disiplin dan kode etik dimaksud, Propam Polda NTB pun menjatuhkan hukuman pecat terhadap Windy pada Januari 2018 lalu.

“Sidang komite kode etik memutuskan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri,” sebut dia.

Windy pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Lombok Barat pada tahun 2013 lalu. Saat itu dia masih

berpangkat Iptu. Setelah itu dia ditarik ke Polda NTB untuk fokus penuntasan pelanggaran yang dilakukannya.

Sementara Briptu Randi, dipecat lantaran kerap meninggalkan tugas kedinasan.

Lima kali tindakan disiplin tak membuatnya jera.

“Sudah disidangkan berulang kali. Karena tidak ada niat berubah, diputuskan untuk di-PTDH. Kalau orang itu bisa dibina tentu akan dipertimbangkan. Tetapi kalau tidak ada perubahan ya harus kita pecat,” tegas Nurodin.

Dia menambahkan, pemecatan itu merupakan bentuk dari penegakan kode etik. Pihaknya tidak memandang pangkat dan jabatan oknum pelanggar. “Harus kita laksanakan karena kita tidak tebang pilih.

Karena ini untuk kepentingan organisasi,” pungkasnya. (why)

Gugatan Dianul Hayezy-Sri Sudarjo

DKPP RI Menangkan KPU dan Bawaslu NTB

(Suara NTB/dok)

Golkar, tidak terlalu jauh, beda tipis. Cuma persoalnya adalah penyebaran dan penghitungan kursi yang tidak adil. Kalau saja digunakan sistim yang sekarang maka, sistim 1, 3, 5, maka Insya Allah kita akan peroleh lebih banyak kursi.

Bayangkan partai lain dapat 21 ribu suara sama perolehan kursinya dengan kita yang dapat 55 ribu suara,” jelasnya.

Tapi dengan model perhitungan perolehan kursi pada pemilu 2019 mendatang, Wakil Ketua DPRD NTB itu meyakini bahwa partainya dapat ke luar sebagai pemenang pemilu di Provinsi NTB. “Tapi ke depan ini, saya yakin akan bisa bertambah, lagi, perolehan Demokrat di KLU, tidak berbanding lurus

ujar Divisi Hukum Bawaslu NTB Umar Ahmad Seth saat ditemui usai teleconference mendengarkan putusan DKPP RI, Senin (19/3).

Ia menuturkan dengan putusan tersebut gugatan yang dilayangkan penguggat sudah selesai. Dan tidak ada yang perlu di perkarakan lagi. Menurutnya penggugat meminta Bawaslu untuk mengeluarkan surat keputusan sengketa. “Saksi juga sudah menyatakan dan tidak mungkin Bawaslu mengeluarkan SK yang tidak dimohonkan.

Mestinya ada permohohan dari pengadu, bahwa sudah pernah mengajukan permohonan sengketa tetapi tidak ada keputusan itu baru. Tapi ini kan tidak ada pemohon tiba-tiba memita keputusan sengketa kan tidak mungkin, tapi yang jelas intinya sudah selesai,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Komisioner KPU NTB bidang teknis Suhardi Soud, SE, mengatakan gugatan yang dilakukan pasangan Dianul Hayezi dan Sri Sudarjo merupakan hal yang keliru, lantaran gugatan yang pertama adalah kehilangan dokumen atau softcopy dukungan KTP dan setelah itu terkait kode etik KPU yang dianggap menyalahi aturan UU nomor 3 tahun 2017.

“Menurut kami itu adalah persepsi yang

keliru dari pasangan tersebut, yang menganggap kami menghilangkan dokumen tapi dia tidak mampu menghadirkan proses hilangnya di mana. Jumlahnya berapa yang hilang,”ujarnya Ia menuturkan KPU menghitung sesuai dengan yang diantarkan berupa softcopy B1 KWK dan jumlah KTP pasangan tersebut. Sedangkan soal silon yang dianggap memenuhi syarat itu hanya alat bantu tetapi ketika uji secara fakta ternyata dari 315 ribu yang diajukan ternyata faktanya hanya 176 ribu jelas tidak memenuhi syarat (TMS).

“Setelah dinyatakan TMS kita mengeluarkan berita acara. Itulah putusan KPU tangal 26 November 2017. Setelah kami memberikan SK tangal 29 beliau (Dianul Hayezi dan Sri Sudarjo, red) datang meminta perpanjangan ingin meminta dispensasi saya bilang sudah tidak bisa, yang bisa merubah SK KPU itu hanya putusan Bawaslu,” tuturnya.

Suhardi mengaku tahapan atau prosedur mekanisme yang dilakukan oleh KPU NTB sudah dilakukan dengan baik dan benar. “Kami Bekerja sesuai aturan PKPU dan SK KPU NTB yang mengatur tentang mekanisme yang calon perseorangan dan alhamdulillah hasil putusan DKPP RI KPU dan Bawaslu tidak melakukan pelanggaran kode etik,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak penggugat, Dianul Hayezy dan Sri Sudarjo, belum bisa dikonfirmasi sampai berita ini diturunkan. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Meski sudah pernah dihukum penjara selama lima tahun, AS alias GD (37) belum tobat berurusan dengan narkoba. Dulunya dia mengedarkan sabu, kini dia bertanam ganja. Dari penggerebekan di rumah pelaku di Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram, ditemukan satu pot Bonsai Serut yang ditanam berdampingan dengan pohon Ganja.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad Senin (19/3) menjelaskan, pelaku awalnya digerebek atas dugaan kepemilikan sabu.

“Namun pada saat penggeledahan, di halaman rumahnya ditemukan pot yang berisi tanaman ganja tersebut,” ujarnya didampingi Kasubbaghumas, AKP I Made Arnawa.

Tanaman ganja itu, kata dia, tumbuh subur dengan daun dan batang yang utuh.

Terdapat dua batang pohon ganja dengan ketinggian masing-masing 25 cm dan 30 cm.

Di dalam rumah tersangka juga ditemukan satu bungkus klip atau poket sabu sisa pakai, lima plastik klip kosong, empat buah korek api dan dua buah HP. Dari interogasi sementara,

didapati keterangan bahwa ganja itu berumur dua pekan.

“Dia menanam sendiri dengan bibit dari orang lain. orang lain ini yang masih dalam pengembangan,” jelas Muhammad.

Untuk keperluan penyidikan, tim Satresnarkoba Polres Mataram akan memeriksa ahli pertanian dari Fakultas Pertanian Unram.

“Untuk mengetahui jenis tanamannya ini seperti apa, kandungannya apa, untuk menjelaskan mengenai tanaman ganja ini. Dari penampakan fisiknya memang ganja, tapi kita memerlukan keterangan dari ahli,” kata dia.

Penyidik sudah memastikan keterlibatan AS dalam kasus narkoba, sebab tes urine tersangka menunjukkan positif menggunakan sabu.

Tersangka dijerat dengan pasal 111 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya penjara paling singkat empat tahun serta paling lama 12 tahun. Kemudian ancaman denda paling banyak Rp 8 miliar.

Pada tahun 2013, tersangka dihukum penjara selama lima tahun akibat terbukti memiliki sabu di atas lima gram. (why)

(Suara NTB/why)

GANJA - Kapolres Mataram, Muhammad Senin (19/3) menunjukkan barang bukti ganja yang ditanam tersangka residivis narkoba.

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

FPT 2018, Media Promosi Pariwisata Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bersama Pemda se-Pulau Sumbawa siap menyelenggarakan Festival Pesona Tambora (FPT) 2018. Berbagai persiapan telah dilakukan masing-masing daerah untuk ambil bagian dalam kegiatan tahunan yang masuk dalam Wonderful Event Kementerian Pariwisata ini.

Diketahui bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI mendukung penuh pelaksanaan Festival Pesona Tambora 2018. Bahkan Kemenpar sudah menyiapkan anggaran hingga Rp 1,5 miliar untuk mendukung promosi dan pelaksanaan event tahunan itu. ”Persiapan sudah hampir sempurna. Sekarang sedang promosi saja, kita dibantu oleh Kemenpar dan Dispar Provinsi untuk memperomosikan event ini,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Dompu, Syamsul Huriah, S. Sos. Ia mengatakan berbagai persiapan mulai dari atraksi kesenian, kegiatan di masing-masing daerah, pameran UMKM dan lainnya sudah hampir siap.

Tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja.

Ia berharap kegiatan ini banyak dikunjungi wisatawan.

Meski tidak ada target khusus

jumlah wisatawan yang akan berkunjung pada saat kegiatan berlangsung. Namun ia berharap kunjungan jangka panjang wisatawan bisa terus bertambah. Sebab ini merupakan salah satu upaya promosi pariwisata Pulau Sumbawa secara keseluruhan dengan Tambora sebagai ikonnya.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar RI Prof Dr Ir I Gede Pitana, M.Sc mengatakan bahwa Kemenpar sudah memasukkan Festival Pesona Tambora menjadi salah satu dari 100 wonderful event yang masuk dalam kalender Kemenpar. Hal ini pula yang membuat pihaknya merasa optimis bisa mendatangkan banyak wisatawan ke Pulau Sumbawa. Apalagi kegiatan ini akan diikuti dan dimeriahkan oleh semua daerah yang

ada di Pulau Sumbawa.

“Kita lihat news value –nya (nilai beritanya, red) dari kegiatan ini. Dampaknya tentu saja tidak bisa dirasakan secara langsung. Tapi nanti setelah ini diketahui oleh wisatawan, ini bisa dikunjungi oleh banyak orang. Inilah yang kita harapkan,” katanya.

Setidaknya ada delapan aktivitas kegiatan yang akan meramaikan pelaksanaan FPT 2018 ini. Dimulai dari Tambora Challenge 320k dengan rute yang dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat dan berakhir di Doro Ncanga Kabupaten Dompu.

Festival Pesona Tambora 2018 ini akan diselenggarakan pada 9-11 April. Akan diisi dengan atraksi paralayang, seni budaya rakyat, dan Barapan Kebo. Pada hari berikutnya akan ada pelepasan peserta Tambora Chal-

(Suara NTB/ist)

DORO NCANGA - Doro Ncanga yang akan menjadi pusat perayaan FPT 2018. lenge 320 K, Barapan Ayam, dan Kuliner disajikan di Sumbawa Barat. Ada pula workshop koreografi di Istana Asi Mbojo yang ada di Kota Bima.

(Suara NTB/ist)

GILI LAYAR - Wisatawan tengah menikmati suasana di Gili Layar yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Wisatawan Keluhkan Pelayanan Petugas Parkir di Pantai Tanjung Aan Mataram (Suara NTB) – Saat ini sudah semakin banyak wisatawan lokal yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Lombok. Namun tidak sedikit dari mereka mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata. Salah satunya di Pantai Tanjung Aan yang ada di lingkar Mandalika.

“Saya menduga itu pungli, karena pas baru datang kita dikasih karcis masuk tapi karcisnya itu fotokopian. Memang ada tanda tangan kepala desa tapi itu hanya fotokopian, karena stempelnya juga fotokopian. Setelah itu, kita disuruh untuk kembalikan lagi karcis itu kalau mau pulang,” kata wisatawan asal Lombok Timur, Rika, Senin (19/3).

Rika menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pantai Tanjung Aan pada Minggu (18/3) lalu. Ia berniat menghabiskan waktu berliburnya dengan nyaman. Namun terjadi keributan akibat Rika yang tidak mau mengembalikan karcis parkir yang diberikan oleh petugas parkir di Pantai Tanjung Aan. “Waktu saya pulang, saya menolak untuk berikan karcis parkir. Terus katanya itu harus dikembalikan untuk menunjukkan bahwa motor yang saya gunakan adalah benar motor saya. Tapi saya tidak mau, akhirnya kami cekcok. Mungkin hanya oknum itu saja yang seperti itu, kemungkinan petugas parkir yang lain tidak seperti itu,” keluhnya.

Sebelumnya, Suara NTB juga sudah melakukan penelusuran di mana karcis parkir yang diberikan adalah karcis parkir fotokopi tanpa adanya stempel yang jelas. Satu motor harus dibayar dengan karcis Rp 5 ribu. Ini juga terbilang cukup mahal untuk kawasan ekonomi khusus yang seharusnya memberlakukan sistem parkir yang lebih rapi.

“Mungkin pengunjung yang lain tidak sadar kalau karcis yang diberikan itu fotokopian alias tidak asli,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Putria mengatakan bahwa KEK Mandalika menjadi kewenangan dari ITDC. Sehingga pihaknya mendorong agar ITDC juga mengatur soal parkir dan fasilitas lainnya demi kenyamanan wisatawan. Sehingga tidak ada lagi wisatawan yang mengeluhkan soal fasilitas-fasilitas atau pelayanan tertentu yang kurang menyenangkan.

Sementara itu, Rika berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Ia juga berharap oknum petugas parkir yang menggunakan karcis fotokopi itu bisa memperbaiki sikapnya dan berlaku jujur. Sebab pembayaran parkir itu diharapkan dapat masuk ke dalam kas desa dan digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang ada di Pantai Tanjung Aan. (lin)

Selain kegiatan pentas seni dan budaya, dalam Festival Pesona Tambora 2018 diadakan juga trail adventure, sepeda gunung, memancing, para-

Gili Layar Diincar Investor Giri Menang (Suara NTB) Gili Layar merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Letaknya yang berdekatan dengan gili-gili lainnya di kawasan Sekotong membuatnya diincar oleh beberapa investor. Keindahan pantai ini mampu memukau setiap pengunjung yang datang.

Gili Layar ini merupakan salah satu dari 12 gili yang ada di Garis Pantai Sekotong Lombok barat. Wisatawan biasanya berkunjung ke Gili Layar dan Gili Rengit sekaligus, karena lokasinya yang berdekatan. Beberapa gili lain yang juga berdekatan antara lain Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Lontar, Gili Genting, Gili Poh, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Asahan, dan Gili Anyaran.

“Jangan lupa bawa alat untuk snorkeling. Karena bawah lautnya sangat indah,” kata wisatawan asal Kota Mataram yang sudah berkujung ke Gili Layar, Ririn, di

Mataram, Senin (19/3).

Wisatawan dapat berkunjung ke Gili Nanggu, Sudak, Tangkong dan Kedis dalam waktu satu hari. Kemudian Gili Poh, Lontar dan Geting serta Gili Rengit, Asahan, Layar, Gede dan Anyaran dalam seharian. Lama perjalanan pun sekitar 30 menit ke gili. Selanjutnya Dari gili yang satu ke gili yang lain hanya membutuhkan waktu 10-15 menit saja karena jarak yang berdekatan.

Keindahan Gili Layar semakin lengkap dipadu dengan hamparan pasir putih sepanjang pantai. Di bagian daratannya, ada beberapa sapi yang dilepas oleh pemiliknya.

Suasananya memang tidak jauh berbeda dari gili lainnya.

Hanya saja, di gili ini tidak terlalu ramai pengunjung. Sehingga wisatawan dapat benar-benar menikmati waktu berliburnya dengan nyaman.

“Jangan lupa untuk jaga kebersihan. Karena gili ini tidak seperti destinasi wisata

di Kota Mataram yang sudah ada petugas kebersihannya.

Jadi pengunjung harus memiliki kesadaran diri untuk menjaga kebersihan,” ujarnya.

Untuk mencapai Gili Layar kita bisa menyebrang dari penyeberangan umum di Desa Pelangan. Pelabuhan nelayan yang ada di sekitar Sekotong itu merupakan pelabuhan menuju Gili Gede yang merupakan kawasan pemukiman.

Gili Gede sangat dekat dengan Gili Layar dan Gili Rengit.

Gili-gili ini merupakan tempat favorit wisatawan yang suka menyelam. Sehingga sangat direkomendasikan untuk dikunjungi, karena pemandangan bawah lautnya yang sangat indah dan masih lestari.

“Masyarakat di Sekotong sangat menjaga keindahan bawah lautnya. Karena mereka juga kebanyakan kerja sebagai nelayan. Jadi mereka itu sadar kalau bawah lautnya indah dan bersih. disana pasti dihuni banyak ikan,” ujarnya. (lin)

motor dan kegiatan lainnya.

Seperti tahun sebelumnya, kegiatan ini juga rencananya akan dilakukan pengembangan ekonomi kreatif, penghi-

jauan hutan kawasan Gunung Tambora, pameran produk unggulan seperti kopi tambora, pasar rakyat, dan pesta kuliner khas daerah. (lin)

Tambora Diupayakan Masuk Kategori Cagar Biosfer dari Unicef Mataram (Suara NTB) – Kepala Taman Nasional Gunung Tambora Agus Budi menargetkan agar Tambora bisa mendapatkan kategori Bisphere Reserves (Cagar Biosfer) dari Unicef. Saat ini, pihaknya bersama Pemerintah tengah berupaya agar Tambora dapat disejajarkan dengan cagar biosfer lainnya di dunia.

“Tambora tahun ini juga akan kita proses untuk mendapatkan status dari Unesco berupa Biosphere Reserves (Cagar Biosfer) dan sekaligus sebagai Universal Global Geopark,” kata Agus Budi melalui pesan singkat, Senin (19/3).

Mantan Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani ini tengah berupaya untuk membawa nama Tambora mendunia seperti yang dilakukan pada Rinjani. Ia berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh TNGT bersama Pemda dan masyarakat sekitar, Tambora bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Ini tujuannya tidak lain untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Cagar biosfer merupakan suatu kawasan ekosistem yang keberadaannya diakui dunia internasional sebagai bagian dari program Man and Biosphere Badan Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bang-

sa (PBB). Keberadaan cagar biosfer bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara melestarikan keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi dan kebudayaan.

“Semoga ini berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat lebih dari keberadaan TNGT ini,” harapnya.

Tahun ini, pihaknya juga menargetkan untuk mendatangkan setidaknya 5.000 wisatawan ke Tambora.

Diketahui bahwa pada tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Tambora masih kurang menggembirakan. Angkanya bahkan berada di bawah 2.000 kunjungan. Namun dengan adanya berbagai upaya promosi dan berbagai status TNGT yang saat ini tengah diupayakan, diharapkan bisa meningkatkan pamor TNGT sebagai salah satu destinasi wisata.

“Untuk Tambora akan ada historical trail (jejak bersejarah) juga,” ujarnya.

Dengan demikian, wisatawan akan diinformasikan tentang sejarah Gunung Tambora. Sehingga wisatawan bisa mengetahui bahwa gunung yang sedang didaki dan dikunjungi itu memiliki sejarah panjang di mana letusannya bahkan dirasakan hingga lintas benua. Ia juga berharap jejak sejarah ini mampu memikat lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. (lin)

Pelaku Pariwisata Jajal Paket ”Event” Budaya Dongkrak Lama Tinggal Wisatawan Gili – Sekongkang Mataram (Suara NTB) – Belum lama ini Pemda Kabupaten Sumbawa Barat bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara telah melakukan kerjasama bidang pariwisata. Salah satunya pembuatan paket wisata KLUKSB. Dimana wisatawan yang datang ke gili juga diarahkan untuk berkunjung ke KSB. Melihat peluang ini, para pelaku pariwisata di gili mulai menjajal dan melihat efektivitas paket Gili-Sekongkang yang akan dipromosikan kepada wisatawan.

Pada dasarnya, para pelaku usaha pariwisata menyambut baik kerjasama antara Pemkab Lombok Utara dengan Pemkab Sumbawa Barat. Hal ini dinilai akan memberikan suasana yang baru bagi wisatawan yang berlibur ke Lombok. Sebab karakter destinasi wisata di kedua pulau ini memiliki kesamaan, namun dengan suasana yang berbeda.

“Saya sudah tahu ada kerjasama itu dan saya sangat mendukung. Karena ini akan memberikan pilihan baru bagi wisatawan. Namun tentu saja kita perlu melihat sejauh mana efektivitas paket ini. Kalau memungkinkan, tidak menutup kemungkinan kita buka pekat Gili-Sekongkang,” kata Pelaku Pariwisata Gili, Apria-

di, di Mataram, Senin (19/3).

Ini merupakan kerjasama yang baik dan menjadi suasana baru bagi wisatawan.

Apalagi dengan dibukanya akses dari KLU menuju KSB dinilai akan memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke KSB. Apalagi saat ini banyak wisatawan yang memilih untuk berkunjung ke destinasi yang tidak terlalu ramai pengunjung. Sehingga KSB akan sangat direkomendasikan oleh para pelaku usaha pariwisata.

“Ini sudah ada peluang untuk kita semakin kembangkan pariwisata kita. Kenapa tidak kita ambil dan maksimalkan.

Sekarang hanya perlu memastikan pelayanan di Sekongkang atau destinasi wisata lainnya di KSB. Kalau memang sesuai dengan standar yang kita inginkan, segera kita akan buka paketnya,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapakan pelaku usaha pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra. Menurutnya ini merupakan rencana yang sangat bagus dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSB. Selain itu, ia juga bisa membuat satu lagi paket wisata yang dapat menjadi pilihan calon wisatawan. Hal ini akan memberikan warna baru bagi pariwisata di NTB.

(Suara NTB/ist)

SEKONGKANG - Wisatawan tengah menikmati keindahan Pantai Sekongkang yang ada di KSB. “Sebelumnya kan paket wisata empat hari tiga malam itu hanya keliling di Lombok saja, sekarang sudah bisa ke Sumbawa. Dengan fasilitas yang ada saya pikir ini akan menyenangkan bagi wisatawan,” ujarnya.

Menurutnya ini akan menjadi paket wisata yang bagus di awal tahun ini. Ia juga tidak sabar menunggu kerjasama itu benar-benar direalisasikan.

Sehingga ia dapat mempromosikan paket wisata Lombok KSB ke calon tamunya.

“Pertama-tama, pasti saya akan survei dulu. Bagaimana hotel di KSB dan destinasinya. Setelah semua cocok dan sesuai dengan karakter destinasi yang disukai, baru saya bisa promosikan ke wisatawan tertentu yang kira-kira memang menyukai suasana demikian,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Setiap bulannya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mengeluarkan rilis tentang lama tinggal wisatawan di hotel. Sejauh ini, lama tinggal wisatawan untuk hotel berbintang maupun nonbintang masih berada di bawah angka tiga hari.

Salah satu yang ditawarkan adalah menyelenggarakan berbagai event atau kegiatan budaya yang bisa menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB H. Lalu Abdul Hadi Faishal mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal. Termasuk dengan berkoordinasi bersama pemda dan pelaku pariwisata. Salah satunya dengan menyelenggarakan event yang bisa membuat wisatawan semakin lama tinggal.

“Sekarang sudah semakin banyak wisata MICE, dimana wisatawan itu bisa melakukan perjalanan bisnis dengan melakukan berbagai pertemuan. Setelah itu berwisata ke berbagai destinasi yang ada di NTB. Ini juga bisa menambah lama tinggal. Disamping kegiatan atau event budaya yang sudah dan akan

kita lakukan,” ujarnya.

Lama tinggal wisatawan ini pada dasarnya memiliki banyak pengaruh. Salah satunya, mereka menjadi lebih banyak menggunakan uangnya untuk berbagai keperluan. Ini dianggap sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian warga. Terutama warga yang bekerja dan bergerak pada sektor pariwisata.

Saat ini memang lama tinggal wisatawan semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hanya saja, wisatawan semestinya bisa tinggal lebih lama jika event atau atraksi kesenian dapat dimaksimalkan. Pasalnya atraksi kesenian dan kebudayaan itu pada dasarnya sangat memengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

Sebelumnya, Pemerhati Pariwisata I Putu Gede, M.Par mengatakan bahwa Pariwisata NTB memiliki banyak potensi untuk bisa menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama. Salah satunya dengan mengemas atraksi budaya agar lebih menarik untuk disaksikan. Sehingga wisatawan bisa mengagendakan kunjungannya tidak hanya berkunjung ke destinasi wisata mainstream saja.

Namun juga bisa menyaksikan dan menikmati suguhan atraksi budaya yang dimiliki NTB. “Atraksi yang dimaksud yaitu yang sesuai dengan budaya yang kita punya. Kita tidak harus men-

duplikasi atraksi dari daerah lain untuk menarik wisatawan. Karena kita memiliki keunikan sendiri. Ini yang benar-benar harus dimaksimalkan,” imbuhnya.

Pada umumnya, untuk wisatawan yang mendatangi gili sebagai destinasi wisatanya membutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk kemudian pindah ke daerah lain.

Pasalnya, jika tidak ada atraksi yang dinikmati oleh wisatawan, satu-satunya tujuan yaitu mengelilingi tempat wisata tersebut. Sementara untuk mengelilingi satu gili hanya membutuhkan waktu satu hingga dua hari saja.

Putu Gede melihat di masingmasing kabupaten/kota masih sedikit event atau atraksi budaya yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan. Sehingga pemda kabupaten/kota harus lebih memaksimalkan potensi wisata yang ada dengan atraksi sebagai pendukungnya. Sehingga bisa membuat wisatawan semakin tertarik untuk tinggal lebih lama di destinasi wisata yang ada di daerahnya.

“Apalagi yang akan dilihat wisatawan ketika berkunjung, kalau sudah keliling mau ke mana lagi kalau tidak pindah ke destinasi yang lain. Sehingga pemda perlu memaksimalkan atrakasi atau kesenian dan budaya yang dimilikinya untuk membuat wisatawan bisa tinggal lebih lama,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 20 Maret 2018

Halaman 10

Gagal Raih Beasiswa PEMERINTAH menyediakan beasiswa bagi putra putri terbaik bangsa. Beasiswa tersebut disediakan melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Beasiswa LPDP ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan SDM (sumber daya manusia) Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas, mempunyai jiwa kepemimpinan dan memberikan efek yang baik terhadap masyarakat luas dan bangsa di masa depan.

Sehingga orang yang nantinya akan mendapatkan kepercayaan dan kesempa(Suara NTB/ist) tan dari LPDP adalah orang Badrun yang sudah terseleksi melalui beberapa tahapan, dan akan melakukan studi lanjutan magister maupun doktor akan dibiayai oleh LPDP, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Banyak masyarakat berminat mengikuti seleksi beasiswa ini.

Badrun, S.Pd., salah satu calon penerima beasiswa LPDP asal Mataram. Dia mendaftar sebanyak dua kali untuk ikut seleksi. Namun akhirnya gagal lolos ke tahap selanjutnya.

Baginya, gagal dua kali merupakan hal pahit yang harus dia terima. Hanya saja rasa sabar yang menguatkan dia bisa bertahan pascagagal. Kini pria yang lulus dari IKIP Mataram beberapa waktu lalu tersebut tetap belajar, mempersiapkan diri menghadapi adanya kemungkinan peluang beasiswa dari sumber lain seperti LPDP. Program beasiswa dari LPDP sendiri hanya ada dua yaitu untuk program magister atau S2, baik dalam maupun luar negeri, serta program doktor atau S3 untuk dalam maupun luar negeri.

Maksimal masa studi untuk program magister adalah 2 tahun dan untuk program doktor 4 tahun. Dan jika melebihi masa waktu tersebut tentu saja bisa dikenakan penalti bagi pemegang atau pelaksana beasiswa tersebut. (dys)

Kerap Dilanda Banjir

SDN 47 Ampenan Butuh Solusi Jangka Panjang Mataram (Suara NTB) Setiap kali hujan turun, SDN 47 Ampenan kerap dilanda banjir. Bahkan pada medio akhir bulan Januari lalu, hujan yang turun terus menerus selama beberapa hari mengakibatkan proses belajar mengajar di SDN 47 Ampenan lumpuh selama beberapa hari.

Murid terpaksa diliburkan sampai empat hari, karena air menggenangi ruang kelas hingga mendekati lutut orang dewasa.

Sekolah membutuhkan solusi jangka panjang agar sekolah tidak lagi terendam banjir setiap kali hujan turun. Itulah yang disuarakan pihak sekolah. Guru kelas V SDN 47 Ampenan, Desak Putu Candrawati, ditemui di ruang guru SDN 47 Ampenan, Senin (19/3) mengakui setiap kali hujan, sekolah selalu tergenang.

Lapangan sekolah dipenuhi air yang tergenang. Jika sudah seperti itu, banyak murid yang memilih tidak masuk sekolah.

Murid lainnya, malah menjadikan genangan air itu sebagai tempat mereka berenang. “Akhirnya kami suruh pulang saja mereka. Banjir yang kerap melanda sekolah sangat mengganggu, kasihan anak-anak itu,” katanya.

Saat banjir yang cukup besar beberapa waktu lalu, sekolah terpaksa meliburkan siswa sampai empat hari lamanya. Kondisi tersebut diakuinya sangat memprihatinkan, apalagi ketika SD lain belajar, sementara murid SDN 47 Ampenan tidak bisa belajar. Saat itu di dalam kelas, lemari, meja, dan bangku basah kuyup oleh air yang tingginya melebihi mata kaki orang dewasa.

Pernah suatu ketika, menjelang try out atau uji coba ujian sekolah, banjir melanda SDN 47 Ampenan yang terletak di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Pihak sekolah diminta untuk menumpang di SDN 5 Ampenan. Namun ketika hari pelaksanaan air mulai surut, dan hanya menyisakan genangan di lapangan sekolah, pihak SDN 47 Ampenan memutuskan menggunakan sekolah sendiri.

Ia mengakui setiap kali hujan turun, selalu menjadi pikiran para guru. Ketika genangan terjadi di sekolah, malah dijadikan arena bermain oleh anak-anak. Baru bisa masuk ke kelas ketika genangan bisa dilewati.

Beberapa kali ketika hujan turun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membantu menyedot air, bahkan sampai tiga kali. Namun tidak berhasil karena di sekitar sekolah ada sawah yang airnya merembes ke lingkungan sekolah.

Desak yang didampingi Guru Kelas IV, Siti Salmah, berharap ada bantuan untuk membuat sekolah tidak banjir lagi.

“Diusahakan supaya tidak banjir lagi, masa’ setiap musim hujan kepikiran terus. Kalau bisa supaya lebih bagus,” harapnya.

Ia berharap bangunan sekolah yang menampung 204 murid itu bisa ditinggikan. Ketika hujan, dan halaman sekolah banjir, tapi dalam kelas aman, menurut Desak anak-anak masih bisa belajar. “Setidaknya anak-anak bisa belajar,” katanya.

Pihak sekolah hampir bosan setiap hujan selalu kelabakan untuk mengamankan barang. Ketika banjir cukup tinggi dan lama itu, guru-guru harus menaikkan meja dan kursi. Bahkan ada alat peraga yang hancur karena banjir, termasuk beberapa buku di perpustakaan. “Itu yang sangat kami sayangkan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom, S.Pd., MM., mengatakan, berbagai cara diupayakan pihaknya untuk menanggulangi masalah banjir di SDN 47 Ampenan, tapi berbagai opsi dirasa sulit direalisasikan.

Salah satu yang bisa digunakan adalah membuat rancangan rumah panggung.

“Sering saya katakan, mungkin dengan bentuk sekolah seperti rumah panggung, dinaikkan sedikit, mungkin tetap kita gunakan semen atau keramik, tapi agak tinggilah,” ujar Sudenom.

Menurut Sudenom, dengan cara mendesain sekolah dengan model rumah panggung merupakan salah satu cara yang irit, karena tidak perlu membongkar bangunan sekolah secara total. Nantinya tinggi sekolah setidaknya lebih tinggi dari banjir yang terakhir kali terjadi di SDN 47 Ampenan belum lama ini. “Memang harus direncanakan bentuk sekolah, bukan direlokasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pihaknya mencoba berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum untuk membahas rencana itu. Sudenom menekankan diperlukan perencanaan yang matang. Diakuinya tidak bisa segera dilaksanakan, karena anggaran sudah berjalan. (ron)

(Suara NTB/ron)

USBN - Siswa tengah mengikuti USBN di SMA Nurul Jannah, Senin (19/3) kemarin.

Soal Terlambat

USBN di SMA Model Nurul Jannah Terganggu Mataram (Suara NTB) Keterlambatan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) terjadi di SMA Model Nurul Jannah, pada Senin (19/3). Keterlambatan itu disebabkan kurangnya informasi yang didapatkan sekolah. Keterlambatan itu mengakibatkan sekolah harus menggandakan soal sebelum pelaksanaan USBN dan membuat pelaksanaan USBN molor selama beberapa saat.

Ketua Panitia USBN SMA Model Nurul Jannah, M. Fahrur Rahman, ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/3) mengatakan, pelaksanaan USBN yang diikuti 27 siswa terpaksa ditunda sampai pukul 08.30 yang seharusnya dimulai pukul 07.30.

Ia mengatakan, SMA Nurul Jannah menggunakan USBN berbasis kertas pensil selama dua hari, sementara di hari sisanya berbasis komputer.

Menurutnya, keterlam-

batan itu diakibatkan oleh adanya kesalahan informasi.

Maman, sapaannya mengatakan soal berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), tapi informasi terkait pengambilan soal datang pada hari Jumat via WhatsApp, agar sekolah mengambil di Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta, sayangnya pesan itu tidak terbaca. Sekolah baru tahu di hari Senin kemarin,

dan barulah meminta soal agar dikirimkan via email dan barulah dilakukan penggandaan soal. “Dari 14 mata pelajaran, yang sudah di-input soal berbasis komputer, yang belum di-input soal tes kertas,” ujar Maman.

Mata pelajaran yang diujikan pada USBN Senin kemarin yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Indonesia. Sementara mata pelajarn lainnya yang dilaksanakan

SDN 2 Ampenan Geliatkan Budaya Literasi Mataram (Suara NTB) Murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Ampenan, wajib membaca buku minimal 30 menit sebelum mengikuti pelajaran di kelas. Kebiasaan membaca tersebut merupakan bagian dari program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) sekolah tersebut.

“Murid bebas membaca buku apa saja, asal buku yang mendidik,” kata Hartati, S.Pd, Kepala SDN 2 Ampenan, Senin (19/3).

Lebih jauh dia menjelaskan, program membaca buku sebelum pelajaran dimulai diharapkan dapat menumbuh kembangkan potensi masingmasing murid.

Di samping itu, kegiatan ini juga untuk menanamkan budaya membaca di kalangan murid. Menurutnya, pihaknya selalu menghimbau para murid untuk rajin membaca, di mana saja jika memiliki waktu luang.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meresmikan Program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). Hal ini mengingat fakta bahwa budaya literasi Indonesia ternyata terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti Programme for International Student Assessment (PISA).

PISA yang melakukan penelitian setiap tiga tahun sekali itu menunjukkan skor ujian literasi matematika pelajar Indo-

(Suara NTB/dys)

MEMBACA - Murid SDN 2 Ampenan sedang membaca. Hal ini sebagai bagian program PSP di sekolah ini. nesia adalah 375 dan berada pada peringkat 64. Skor literasi membaca 396 dengan rangking 61 dan skor literasi sains

382 pada peringkat 64. Oleh karena itu, pihaknya kini senantiasa menggencarkan bagi murid di dalam kelas. (dys)

berbasis kertas pensil yaitu TIK, Seni Budaya, dan Penjaskes. Sementara mata pelajaran yang diujikan dengan berbasis komputer yaitu Sejarah, Antropologi, PKn, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab.

“Memang awalnya menggunakan berbasis kerta dan berbasis komputer sebagian, karena kesalahan informasi, dikira berbasis komputer semua, akhirnya ada soal yang terlambat. Tadi kebingungan tanya ke dinas, soal dikirim lewat email, baru digandakan,” ujar Wakasek Kesiswaan SMA Model Nurul Jannah ini.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan

Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram, Abdurrosyidin R, mengatakan semua soal USBN dibuat oleh sekolah, mulai dari penyusunan, penggandaan, pengamanan, dan distribusi.

Sementara Koordinator Pengawas (Korwas) UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar Mataram, Joni Y. Moa, mengatakan, soal USBN dirakit oleh sekolah masing-masing sesuai perangkat soal. Indikator mata pelajaran dengan perbandingan 75 persen soal dirakit di sekolah tersebut sebagai tanda otonomi sekolah bekerjasama dengan MGMP sebanyak 25 persen. ''Soal digandakan oleh sekolah masingmasing,'' ujarnya. (ron)

Rencana Adanya Dua SMA Negeri Baru Ancam Keberadaan SMA Swasta Mataram (Suara NTB) Rencana adanya dua SMA negeri baru di Kota Mataram secara tidak langsung dikhawatirkan akan mengancam keberadaan SMA swasta, terutama jika aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tidak dilaksanakan dengan tepat.

Kepala SMA Saraswati, Dra. Ni Komang Sukertiasih, M.MPd., mengatakan adanya rencana penambahan SMA negeri, maka siswa akan beralih ke sana. “Berarti untuk Kota Mataram tetap saja ke sekolah swasta tidak ada (siswa),” ujarnya saat dihubungi Senin (19/3).

Pemerintah Provinsi NTB berencana mengubah SMKN 8 Mataram menjadi SMAN 9 Mataram dan SMKN 9 Mataram menjadi SMAN 10 Mataram. Menurut Komang, tidak perlu adanya penambahan SMA. Ia juga menyayangkan SMK yang sudah dirancang dari awal dengan adanya sarana khusus SMK, diubah menjadi SMA. Komang menyarankan, agar ke depan aturan PPDB dapat dilaksanakan dengan benar, terutama kuota yang sudah diatur sejak awal. Hal ini penting dilakukan untuk peningkatan mutu di Kota mataram. “Dengan begitu bisa sama-sama ditingkatkan, sesuai standar, tidak ada

lagi siswa yang belajar di luar ruang kelas, seperti di laboratorium, aturan tetap harus diterapkan dengan benar,” ujarnya.

Terpisah, Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., dihubungi Senin (19/3) mengatakan, tidak begitu mempermasalahkan adanya penambahan SMA negeri di Kota Mataram, terpenting adalah aturan kuota yang sudah diatur di PPDB harus diterapkan dengan tepat. “Tidak jadi masalah kalau aturan kuota tidak ditambahkan di tengah jalan,” katanya.

Ia menegaskan, sekolah negeri harus konsisten menjalankan pembatasan kuota penerimaan siswa baru, sekolah tidak boleh menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan.

Menurutnya, dulu saat ini yang membuat masalah karena adanya penambahan kuota penerimaan siswa di tengah berlangsungnya PPDB. “Tidak konsistennya penerimaan siswa baru dengan daya tampung sekolah menyebabkan sekolah swasta semakin mundur, belum lagi di kiri-kanan kita ada pembangunan sekolah baru, semakin mempersempit ruang gerak sekolah swasta.

Bagaimanapun caranya, asal konsisten, saya kira tidak akan ada masalah di situ,” pungkasnya. (ron)

15 Madrasah Aliyah di Mataram Gunakan UAMBK

(Suara NTB/ron)

SOLUSI - Murid SDN 47 Ampenan yang baru keluar kelas.

Ketika musim hujan, sekolah ini selalu digenangi oleh banjir. Dibutuhkan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah itu.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 15 Madrasah Aliyah (MA) di Kota Mataram tahun ini melaksanakan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Komputer (UAMBK). Dari jumlah itu, dua di antaranya merupakan madrasah negeri, dan 13 sisanya merupakan madrasah swasta.

Kepada Suara NTB, Kepala Kanwil Kemenag Kota

Mataram H. Burhanul Islam, menegaskan ke 15 Madrasah Aliyah itu sudah positif menggunakan UAMBK. “Mereka sudah pastikan diri ikut UAMBK,” katanya belum lama ini.

Diakui, jumlah madrasah menggunakan UAMBK tahun ini tergolong banyak. Hal itu tidak terlepas dari adanya madrasah yang diuntungkan dari posisi madrasah yang lebih banyak satu atap atau satu

yayasan dengan SMA. Sebagai contoh, di Madrasah Aliyah pada Ponpes Nurul Jannah Ampenan tahun ini menggunakan UAMBK. Karena pada ponpes yang sama, ada jenjang pendidikan SMA yang juga samasama menggunakan komputer.

Sehingga kata Burhanul Islam, pihaknya tidak terlalu dipusingkan dengam jumlah kekurangan komputer yang ada di madrasah pelaksana UAMBK.

Selain Ponpes Nurul Jannah, di tempat yang lain kondisi madrasah hampir sama seperti di MA NW Mataram. Di tempat ini, selain terdapat madrasah juga terdapat SMA NW Mataram.

Posisi madrasah yang secara bersamaan menggunakan komputer pada saat UN menguntungkan dari segi efektivitas penggunaan komputer. “Ada yang sama-sama gunakan komputer juga,” jelasnya.

Sedang untuk jenjang pendidikan MTs di Kota Mataram, terdapat 24 MTs secara keseluruhan. Dari jumlah itu hanya ada 10 MTs yang menggunakan UAMBK. Tentu kendala utama ialah kurangnya infrastruktur. “Yang tidak UAMBK pakai kertas. Kendala mereka fasilitas belum mendukung untuk ikut ujian UAMBK,” tutupnya. (dys)

SUARA NTB

Selasa, 20 Maret 2018

Halaman 11

Erni Tidak Diakomodir di Pelatda

Pelti NTB Pertanyakan Keputusan KONI NTB

“Sesuai permintaan tim Satlak KONI NTB, kita sudah mengajukan nama pelatih, Erni Susanti untuk menjadi pelatih atlet tenis. Tapi yang kami tanyakan apa alasan tim Satlak Pelatda KONI NTB tidak mengakomodir pelatih yang kami ajukan,” ucap Ketua Umum Pengprov Pelatih NTB, Jamaluddin Maladi saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (19/3).

Dikatakan Jamal, tidak diakomodirnya Erni Susanti di Pelatda Mayung 2018 akan menggangu persiapan atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan yang saat ini tengah menjalani Pelatihan di Amerika. Bahkan atlet tenis NTB itu akan mengancam akan hengkang ke luar daerah bila Erni tidak masuk dalam Pelatda Mayung 2018.

Untuk itu Jamal meminta kepada tim Satlak Pelatda KONI NTB untuk menjelaskan secara terbuka terkait tidak diakomodirnya pelatih tenis NTB di Pelatda Mayung 2018. Sehingga keputusan yang diambil oleh KONI NTB tidak menimbulkan disharmonisasi antara atlet, pelatih dan pengurus cabor.

“Kami sudah berusaha menghubungi pak ketua KONI NTB. Tapi belum ada jawaban,” jelas Jamal.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Handianto yang hendak dikonfirmasi terkait persoalan ini dikabarkan masih berada di luar daerah.

Kabarnya Direktur PT. DMB NTB itu sedang melaksanakan ibadah umroh di Mekah. “Pak ketua katanya berangkat umroh. Jadi tidak ada di tempat,” ucap salah satu pengurus KONI NTB. Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso yang juga menjabat sebagai tim Satlak Pelada KONI NTB membenarkan bila pelatih tenis NTB itu tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018.

Wibowo Budi Santoso yang biasa disapa Bowo tidak menjelaskan secara rinci alasan tim Satlak tidak mengakomodir pelatih tenis tersebut.

Namun menurutnya pihak KONI NTB tidak mengakomodir pelatih tenis NTB itu berdasarkan hasil keputusan tim Satlak KONI NTB. (fan)

PASI NTB Segera Gelar Musprov Mataram (Suara NTB) Setelah mempertimbangkan segala kewajibanya, pihak pengurus cabang olahraga atletik NTB akhirnya mewacanakan akan melaksanakan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) PASI NTB. Musprov organisasi atletik itu diwacanakan akan di gelar akhir bulan Maret ini.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Suhaimi SH, yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (19/3) kemarin.

“Saya tidak ingin terbebani dengan tanggungjawab. Saya ingin Musprov PASI NTB digelar dalam waktu dekat ini,” ucapnya.

Suhaimi yang juga menjabat Plt. Sekum KONI NTB ini menjelaskan bahwa masa bakti kepengurusan PASI NTB telah berakhir 17 Maret 2018. Dirinya selaku pimpinan PASI NTB tak ingin mengulur waktu terlalu lama untuk menggelar musyawarah pemilihan ketua umum PASI NTB itu.

Diakuinya, sebelumnya pihak PASI NTB mewacanakan Musprov PASI NTB akan dilaksanakan setelah Pilkada NTB. Namun setelah mempertimbangkan banyaknya kegiatan KONI NTB yang akan dilaksanakan di tahun 2018, dia pun menginginkan untuk segera menggelar Musprov PASI NTB. Ditanya soal kapan waktu pelaksanaan Musprov PASI NTB, Suhaimi belum bisa memastikan.

Pasalnya dia akan melakukan rapat internal dengan pengurus

baru guna menetapkan tanggal Musprov PASI NTB itu.

“Yang pasti kami akan upayakan Musprov PASI NTB digelar secepatnya,” tegasnya.

Di tempat yang sama Ketua Harian PASI Lombok Barat (Lobar), H. Muhdar mengharapkan Musprov PASI NTB dilakukan secara terbuka.

Dalam hal ini semua Pengcab PASI Kabupaten/Kota diberikan peluang untuk mengajukan figur calon ketua PASI NTB. “Kami ingin Musprov PASI NTB dilakukan secara terbuka. Semua Pengcab bisa mencalonkan figur ketua, tentunya calon ketua PASI NTB kedepan harus orang yang benarbenar peduli dan serius membangun prestasi olahraga,” harapnya. (fan)

Panji Ancam Hengkang Mataram (Suara NTB) Kabar tidak diakomodirnya pelatih tenis NTB, Erni Susanti ternyata memberikan dampak serius terhadap atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan. Atlet yang tengah latihan olahraga tenis di Amerika itu mengungkapkan kekecewaan teramat besar terkait tidak diakomodirnya pelatih tenis NTB di Pelatda Mayung 2018.

Selain merasa kecewa, Panji Untung Setiawan mengaku akan hengkang ke luar daerah dan tidak akan membela NTB di PON Papua tahun 2020 bila pelatihnya, Erni Susanti tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018.

Diakuinya, ada dua provinsi yang memintanya untuk membela NTB di PON 2020. Di provinsi itu adalah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Papua.

Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (19/3) kemarin membenarkan bila atlet tenis NTB itu akan hengkang dari NTB bila pelatihnya tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018.

“Ada dua provinsi yang menginginkan Panji, yakni Kaltim dan Papua. Namun Panji sebelumnya menolak tawaran dua provinsi itu,” ucap Jamal.

Namun, berkaitan dengan alasan pelatih tenis NTB, Erni Susanti tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018. Panji kata Jamal akan menerima tawaran dari salah satu dua provinsi tersebut.

Sehubungan dengan sikap Panji tersebut, Jamal mengaku terus mengupayakan Panji untuk tetap bersabar. Pasalnya saat ini pihak Pelari NTB akan terus memperjuangkan Erni Susanti untuk tetap menjadi pelatih tenis Pelatda Mayung NTB. “Saya berharap KONI NTB dapat mengakomodir pelatih tenis NTB (Erni Susanti-red ) di Pelatda Mayung 2018,” harapnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pengurus Pelti NTB angkat bicara soal tidak diakomodirnya pelatih olahraga tenis NTB, Erni Susanti di Pelatda Mayung 2018. Mereka meminta KONI NTB memberikan penjelasan terbuka terkait alasan tidak mengakomodir pelatih yang turut mengantarkan atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2016 itu.

Panji Untung Setiawan

SUARA NTB

Selasa, 20 Maret 2018

Terduga Pengedar Sabu Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) menangkap tiga terduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Mereka masing-masing AB (22), FN (23) dan DT (31) ditangkap di tempat yang berbeda di wilayah Kecamatan Labuhan Haji.

Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, Senin (19/3) menjelaskan, penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada Sabtu (17/3) sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan kampung Mandar dan di Dusun Labuhan Haji Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, Lotim. Tiga orang laki-laki terduga pengedar sabu itu ditangkap saat hendak melakukan transaksi.

Diterangkan Kapolres, penangkapan ketiga terduga pelaku setelah tim dari Opsnal Resnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, AB. Setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan bersama pelaku lainnya FN ditangkap saat mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Kedua pelaku ditangkap di jalan Dusun Mandar Desa Labuhan Haji.

Dari hasil penggeledahan kendaraan serta badan pelaku, petugas berhaail menemukan sebanyak enam poket sabu dikemas menggunakan bungkus rokok. Berdasarkan hasil interogasi dari kedua pelaku, kemudian tim Opsnal

Halaman 12

DPRD Lotim Revisi Perda Pengelolaan Zakat Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar rapat paripurna VII masa sidang II dalam rangka pengajuan dan persetujuan Dewan terhadap Raperda Pengelolaan Zakat menjadi Raperda inisatif DPRD tahun 2018.

Langkah itu dilakukan DPRD Lotim untuk mendorong Perda Pengelolaan zakat di Kabupaten Lotim direvisi seiring dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berubah.

”

Akan dipertanyakan apakah dana zakat yang dipotong melalui PNS, kepala desa beserta staf sudah tepat penggunaannya.

H. Daeng Paelori

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN – Para terduga pelaku pengedar narkoba saat diamankan di Mapolres Lotim, Senin (19/3).

Resnarkoba Polres Lotim melakukan pengembangan ke rumah pelaku lainnya yakni DT di Dusun Labuhan Haji Desa, Labuhan Haji. Dari tangan pelaku setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, ditemukan 4 poket sabu, 2 alat hisap berupa bong, 3 tabung kaca, 6 pipet plastik dan 2 bungkus klip.

Saat ini ketiga tersangka

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR4146MC NOKA/NOSIN:MH1JFW113GK553294/ JFW1E-1556190 AN. SILVIA AGUSTINA HLG DKTR GERUNG MENUJU NARMADA HLG BPKB R4 HONDA JAZZ DR1213NZ NOKA/NOSIN:MHRGE8860DJ310/ L15A77748329 AN. SILVIA AGUSTINA HLG DSKTR GERUNG MENUJU NARMADA

sudah diamankan di Satnarkoba Polres Lotim untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tersangka dan barang bukti lainnya. (yon)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR2898CU NOKA/NOSIN:MH1JM3119HK082631/ J M 3 1 E - 1 0 8 8 3 3 AN.NIKMAH HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR2355CA NOKA/ NOSIN:MH1JFD218DK490563/ JFD2E-1486853 AN. NIHAYAH HLG DSKTR JL.LANGKO MATARAM

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Menurut Ketua DPRD Lotim, H.M.Khairul Rizal, ST, M.Kom, Raperda Pengelolaan Zakat pada dasarnya inisiatif dari DPRD Lotim yang sudah satu tahun lalu diajukan ke eksekutif.

Alasan dilakukan revisi, karena selama ini dinilai belum ada aturan terkait distribusi

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

dari zakat itu sendiri. Termasuk revisi nama pengelola zakat untuk Lotim yang masih berbentuk Bazda, sementara secara nasional sudah diubah menjadi Baznas, sehingga Dewan berkeinginan mengubah dan merevisi terkait dengan nama maupun pengelolaannya.

“Tahun yang lalu kita sudah ajukan, namun ditolak oleh bupati. Apa alasannya, kita tidak tahu. Sementara yang mau kita atur ini kan pengelolaannya,” ujarnya.

Dijelaskannya, zakat itu merupakan potongan gaji

PNS, tenaga honorer, kepala desa dan perangkat desa seKabupaten Lotim, termasuk yang bersumber dari proyek.

Mengingat besarnya potensi dan anggaran yang terkumpul dalam zakat itu, lanjut dia, maka harus ada regulasi supaya siapapun yang menjadi bupati ke depannya pendistribusian zakat lebih terarah.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, sejauh ini pengelolaan zakat di Kabupaten Lotim tidak sesuai dengan asnab, karena selama ini hampir dalam kurun waktu satu tahun seluruh dana zakat didistribusikan ke satu tempat, yakni pembangunan rumah sakit. Selain itu, rumah sakit yang dibangun bukan Rumah

”

Seluruh dana zakat didistribusikan ke satu tempat, yakni pembangunan rumah sakit yang bukan Rumah Sakit Bazda, melainkan rumah sakit pihak lain.

Sakit Bazda, melainkan rumah sakit pihak lain.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, menambahkan, Pansus Raperda inisiatif DPRD Lotim tentang Perda Zakat Nomor 9 Tahun 2002 dihajatkan dapat disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang ada, karena secara yuridis formal harus diikuti aturan-aturan itu.

Daeng Paelori mengatakan selama ini dana zakat harus disempurnakan. Di mana pada tahun 2017 lalu, dana zakat sebagian besar digelontorkan untuk pembangunan Rumah Sakit KITA yang bertempat di wilayah Kecamatan Labuhan Haji. Nantinya lewat Pansus akan dipertanyakan apakah dana zakat yang dipotong melalui PNS, kepala desa beserta staf sudah tepat penggunaannya.

Untuk itu, melalui inisiatif Dewan ini maka akan semakin jelas peruntukan zakat tersebut. Termasuk nanti akan melibatkan MUI untuk kajian Islamnya, tokoh ulama, pakar hukum dan lainnya untuk mengawal penggunaan dana zakat tersebut. (yon)

H. M.Khairul Rizal

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO),Krmlmran:PT.LenkoSurya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 20 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Selasa, 20 Maret 2018

Halaman 14

TGB Beri Kuliah Umum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung GUBERNUR NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjadi pembicara dalam kuliah umum bertajuk “Membingkai Indonesia dalam Perspektif Moderasi Pemahaman Alquran dan Hadis” di Aula Anwar Musaddad, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jumat (16/3) lalu. Gubernur NTB memenuhi undangan kampus tersebut untuk mengisi kuliah umum yang diikuti mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum.

Wakil Dekan I Fakultas Ushuludin UIN Bandung, Mulyana mengatakan, alasan mengundang gubernur yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) itu, karena dosen dan mahasiswa sudah sangat rindu dalam memahami Alquran dalam perspektif moderasi. ‘’Persoalan memahami Alquran dalam perspektif moderasi Islam merupakan hal yang kerap ditanyakan mahasiswa. Karena itu, menghadirkan gubernur fenomenal ini sangat tepat. Mahasiswa harus memanfaatkan momentum ini untuk menyerap

setiap penjelasan dari TGB yang dikenal sebagai ahli tafsir dan hafiz Alquran ini,’’ ujar Mulyana disambut tepuk tangan peserta kuliah umum.

Kepada para peserta kuliah umum, TGB menyampaikan, bahwa lulusan ilmu Alquran dan ilmu hadis mampu berkhidmat di mana saja. TGB mencontohkan dirinya yang juga lulusan tafsir hadis di Universitas Al Azhar Mesir bisa menjadi kepala daerah.

TGB menyampaikan, salah satu ciri peradaban yang adaptif dan dinamis apabila berlangsung silaturahmi, gerak ilmu pengetahuan yang terus berkembang, seminar, dan diskusi. ‘’Pada saat aktivitas keilmuan itu berlangsung, maka masih ada tanda peradaban masih hidup,’’ ucap TGB yang juga Ketua Organisasi Alumnus Al Azhar Indonesia itu.

Mengenai moderasi Islam, lanjut TGB, ajaran dan nilai ke-Islaman tidak boleh lepas dari pergerakan umat dan bangsa. Tidak ada dikotomi antara ke-Islam-an dan kebangsaan lantaran berjalan dalam satu tarikan nafas yang

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sama. Moderasi Islam atau wasatiyah, kata TGB, memiliki makna pertengahan. ‘’Moderasi Islam berkaitan bagaimana menghadirkan Islam dalam kehidupan kita,’’ lanjut TGB. Para ulama, katanya, memberi-

kan sejumlah ciri moderasi Islam.

Antara lain memahami realitas dan perbedaan. TGB mengambil contoh Wali Songo yang membawa Islam masuk ke Indonesia dengan cara-cara yang arif dengan merangkul kearifan budaya, dan

pemahaman kemanusiaan. ‘’Ketika Islam datang, Wali Songo berdakwah, dia datang tidak dengan benturan tapi berusaha menyerap budaya sepanjang tidak menyalahi tuntunan agama,’’katanya.

TGB menilai, penyebaran Islam

dari Aceh hingga Papua tak lepas dari peranan pendekatan moderasi Islam. Usai pemaparan, TGB berdialog dengan mahasiswa yang banyak menanyakan soal kesuksesannya membangun wisata halal. (*)

Gubernur TGB Berharap Lahir Calon Pemimpin Bangsa di ITB GUBERNUR NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengisi kuliah umum dengan tema “Menerapkan Nilai Ketuhanan dan Na-

sionalisme dalam Menjalankan Kepemimpinan yang Berintegritas dan Profesional” di Auditorium Sekolah Bisnis dan Management ITB, Jumat (16/3). Di hadapan ra-

tusan mahasiswa ITB itu, TGB menaruh sebuah harapan besar kepada ITB. Yaitu, lahirnya para calon pemimpin bangsa yang memiliki komitmen kuat membangun negeri

yang besar ini.

Menurut gubernur peraih ratusan penghargaan tersebut, mahasiswa ITB memiliki kredibilitas yang sangat baik dan bisa diandalkan. Bah-

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ITB

kan di ITB kata TGB, tempat lahirnya tokoh-tokoh besar di Indonesia, mulai Presiden pertama Soekarno dan Presiden ketiga BJ Habibie. ‘’Kami semua, Bangsa Indonesia kepada ITB meletakan sungguh-sungguh harapan besar. Dari kampus ini akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa,’’ ucap TGB. Selanjutnya, TGB banyak memaparkan tentang perkembangan NTB dalam sektor pertanian dan pariwisata.

Sebelum menguraikan harapan tersebut, terlebih dahulu TGB memberikan paparan dengan contoh kasus. Yakni jika suatu hari putrinya dilamar oleh dua laki-laki dengan latar belakang berbeda.

Laki-laki pertama memiliki empat unit ruko, sedangkan laki-laki kedua adalah mahasiswa ITB semester akhir. ‘’Saya dengan penuh kemantapan hati memilih anak ITB,’’ kata TGB yang disambut tepuk tangan meriah mahasiswa ITB. Menurut TGB mahasiswa ITB memiliki kredibilitas yang sangat

baik dan bisa diandalkan.

Pernyataan TGB tersebut menjadi topik yang menarik bagi mahasiswa pada sesi tanya jawab. Seorang mahasiswa, Aziz, yang gaya perkenalan dirinya mengundang decak tawa mahasiswa lainnya. ‘’Saya Aziz, saya sebenarnya mahasiswa tingkat akhir pak,’’ kata Aziz.

Perkataan Aziz ini dianggap ‘modus’ oleh mahasiswa lainnya mengingat TGB di awal tadi akan memilih anak ITB sebagai calon menantunya. ‘’Nah, soal yang awal-awal bapak bilang tadi lebih memilih anak ITB, itu beneran pak,’’ tanya mahasiswa tersebut yang kembali disambut gelak tawa mahasiswa lain.

TGB mengatakan, pernyataannya itu sebenarnya hanya menguji bagaimana respons mahasiswa ITB. ‘’Memang anak ITB cerdas-cerdas. Memang enggak bisa kita pancing dikit. Anak ITB punya respons yang sangat cepat,’’ canda TGB. (*)

PKK Provinsi NTB Roadshow di Pulau Sumbawa TIM Penggerak PKK Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Hj. Erica Zainul Majdi menggagas kegiatan roadshow ke seluruh kabupaten/kota se-NTB. Kegiatan tersebut dalam rangka mengevaluasi seluruh keberhasilan 10 program PKK yang telah dilaksanakan selama ini.

Roadshow ke seluruh kabupaten/ kota tersebut diawali dari Kota Bima danKabupaten Bima,Selasa(13/3). KemudianAnggotaTPPKKProvinsiNTB dan rombongan melanjutkan roadshownya ke Kabupaten Dompu, Rabu (14/3), tepatnya di Gedung PKK Kabupaten Dompu. Roadshow kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa padaKamis(15/3)danKabupatenSum-

bawa Barat (KSB) pada Jumat (16/3) lalu.

Ketua IV TP. PKK Provinsi NTB, Hj.Komala Rimbun Rosiady yang mendapat mandat dari Hj. Erica Zainul Majdi menjelaskan, roadshow tersebut dititikberatkan pada bagaimana mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh anggota TP. PKK kabupaten/kota, seperti pembinaan, sosialisasi dan pendampingan dari 10 program PKK. ‘’Roadshow ini juga dalam rangka pembinaan untuk menghadapi lomba tingkat provinsi terhadap sejumlah program prioritas yang memang dilombakan,’’ ungkap istri Sekda Provinsi NTB tersebut. Program prioritas PKK yang akan dilombakan di antaranya Pola Asuh Remaja (PAR), Cinta Kasih, PHBS,

LBS, IVA test dan Hatinya PKK. Lebih lanjut, istri Sekda Provinsi NTB menyampaikan roadshow kali ini juga dalam rangka menyampaikan hasil rapat konsultasi tingkat nasional dan sosialisasiPeraturanPresidenNomor99Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Menurutnya, Perpres ini merupakan payung hukum yang akan menguatkan hubungan kinerja antara TP PKK yang bermitra denganOPD,yangdiketuaiolehgubernur dan hasilnya akan dilaporkan oleh Gubernur NTB kepada Menteri Dalam Negeri dan diteruskan ke Presiden. ‘’Ketika PKK turun roadshow seperti ini, ada teman-teman OPD yang ikut.

Bahkan, anggaran untuk PKK akan dia-

lokasikan oleh OPD terkait,’’ jelasnya.

Penasehat TP. PKK Dompu, dr.Hj. Siti Nafisah Har., menyampaikan terimakasih kepada TP PKK Provinsi NTB yang telah menggelar kegiatan tersebut.

Sebab, pembinaan dan sosialisasi yang tanpa kenal lelah oleh TP PKK Provinsi NTB akan memberikan semangat sekaligus menambah pengetahuan para kader PKK di tingkat bawah.

Di Kabupaten Bima, tim Penggerak PKK Provinsi NTB disambut. Ketua TP PKK Kabupaten Bima Ny. Rostiati Dahlan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas digelarnya roadshow PKK yang dirangkaikan dengan sosialisasi 10 program pokok PKK dan pengobatan gratis di Kabupaten Bima.

Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Roadshow di Pulau Sumbawa

RADIO

Setelah menggelar roadshow di KabuptenDompu, PengurusPKKProvinsi NTB melanjutkan roadshownya ke KabupatenSumbawa,Kamis(15/3).Roadshow yang dipimpin Ketua IV TP. PKK Provinsi NTB, Hj.Komala Rimbun Rosiady didampingi Sekretaris Umum, Dr. Iriani Burhan beserta ketua-ketua Pokja.

Pada kegiatan yang dipusatkan di Kantor PKK Kabupaten Sumbawa, di Kompleks Kantor Bupati Sumbawa, Hj. Komala Rimbun Rosiady beserta rombongan disambut puluhan jajaran pengurus PKK Kabupaten Sumbawa yang ingin mendengar langsung sosialisasi serta pembinaan oleh PKK Provinsi.

Wakil Ketua II TP PKK Kabupaten Sumbawa, Ny. Irine Silviana Wirawan,

S.P., M. Si menyampaikan rasa bahagia dan bangga atas kunjungan pembinaan jajaran PKK Provinsi NTB. Ia menyampaikan harapan semoga kunjungan tersebut dapat memberi semangat kader PKK Kabupaten Sumbawa untuk berikhtiar lebih keras lagi.

Selanjutnya,roadshowdiKabupaten Sumbawa Barat, tim diterima di kediaman Bupati Sumbawa Barat, Jumat (16/3). Ketua TP PKK KSB, Hj. Hanifah Musyafirin melaporkan sejumlah program PKK yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Seperti Lomba Pola Asuh anak dan Remaja, Lomba UP2K, Lomba Hatinya PKK dan Lomba PHBS dan LBS. (*)

SUARA NTB

Selasa, 20 Maret 2018

Halaman 15

Hadiri Rakorwil Plus PPP, Ahyar-Mori Sampaikan Komitmen Bangun NTB untuk Semua Mataram (Suara NTB) – Pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur NTB, nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori), menghadiri Rapat Kerja Wilayah Plus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Grand Legi Mataram, Minggu (18/3).

Pada kesempatan ini, dalam sambutannya TGH Ahyar Abduh menyampaikan terima kasih kepada Partai Persatuan Pembangunan, karena pada Pemilukada NTB tahun 2018 ini mengusung Pasangan Calon Ahyar-Mori.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menghaturkan terima kasih kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena telah mendukung pasangan Ahyar-Mori dalam kontestasi pemilukada ini, pada saat itu

dukungan PPP menjadi modal awal kami untuk maju dalam kontestasi Pemilukada ini, sebelum diusung oleh 8 partai politik lainya,” ujar Walikota Mataram 2 periode ini.

Selain itu, Ahyar menyampaikan, dalam membangun Provinsi NTB ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu golongan ataupun kelompok tertentu, melainkan harus dilakukan secara bersama dan untuk kepentingan seluruh masyarakat NTB. “Dalam membangun NTB ini tentu kita tidak bisa sendiri, tidak bisa satu kelompok, tidak bisa satu golongan ataupun golongan tertentu saja, dalam membangun kita butuh kebersamaan, tujuannya tentu untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan visi kami NTB yang beriman, berbudaya dan sejahtera” ujar calon gubernur yang diusung

NTB Jadi Sasaran Empuk ’’Skimming’’ ATM Dari Hal. 1 Mereka, Vladimir Hristovorov Veleb, Stancho Mihaylov Stanev, dan Mitko Venelinov Borisov terbukti bersalah melakukan skimming ATM BRI Gili Trawangan September 2017 lalu.

Kemudian warga negara Bulgaria lainnya, Yulee Stevanov Chekov yang dihukum penjara 1 tahun 4 bulan karena terbukti melakukan skimming ATM Bank Mandiri Gili Air sepanjang Februari-Maret 2016.

Lalu warga negara Turki, Dede Firat dihukum penjara satu tahun akibat terbukti melakukan skimming ATM Bank CIMB Niaga Gili Air pada Juni 2016.

Skimming ATM dilakukan dengan menggunakan modus berteknologi. Nomor kartu ATM dan PIN nasabah

direkam kemudian dijiplak. Cara itu digunakan untuk menguras isi rekening korbannya.

Lima pelaku yang diamankan beberapa hari lalu, antara lain warga negara Bulgaria, Caitanovici Andrean Stepan, Raul Kalai.

Ionel Robert Lupu, warga negara Hungaria, Ferenc Hugyec serta warga Indonesia Milah Karmilah.

Mereka ditangkap terpisah di Tangerang, Banten dan Lombok Tengah, atas dugaan skimming ATM dengan TKP di Yogyakarta, Bandung, Bali, Tangerang, dan Jakarta.

Barang buktinya diantaranya alat perekam data atau skimming, encorder, dan spycam. Para pelaku sudah beraksi sejak Juli 2017. (why)

Pelunasan Molor Lagi Dari Hal. 1 paling lambat minggu kedua atau ketiga April mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (19/3) siang. Ia menjelaskan, pertemuan antara ketiga pemegang saham DMB dengan PT. Multi Capital merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Mataram, Sabtu (10/3) lalu. ‘’RUPS-LB yang kemarin pada poin kedua melakukan komunikasi intensif dengan PT Multi Capital. Itulah dia pertemuan yang tadi,’’ kata Chairul.

Dalam pertemuan tersebut hadir Direktur Utama PT. Multi Capital, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc dan Bupati KSb, Ir. H. W. Musyafirin, MM. Ia mengatakan, ketiga pemegang saham mendengarkan langsung dari PT. Multi Capital mengenai pembayaran sisa hasil penjualan saham enam persen tersebut.

Keterlambatan pembayaran sisa hasil penjualan saham ini, kata Chairul, berdasarkan penjelasan dari PT. Multi Capital akibat molornya pelepasan perusahaan bakrie Grup di Sumatera Utara. Sebenarnya, mereka merencanakan proses pelepasan saham mereka di Sumatera Utara pada 2017 lalu.

Namun ternyata ada perubahan regulasi di sektor tambang. Sehingga kesepakatan mengenai pelepasan saham itu baru terealisasi pada 31 Maret ini. Dengan menghitung proses pembukuan dan

sebagainya. Sehingga mereka menjanjikan akan mentransfer sisa uang hasil penjualan saham yang menjadi hak daerah itu paling lambat minggu kedua atau ketiga April mendatang.

Tetapi, kata mantan Inspektur Inspektorat NTB ini, ketiga pemegang saham memberikan batas waktu hingga 23 April mendatang. ‘’Tiga pemegang saham itu menetapkan 23 April, semuanya akan ditransfer Rp 408 miliar,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan perusahaan konsorsium antara PT. Multi Capital dan PT. DMB, menyebut dana hasil penjualan saham enam persen tersebut sebagai penggantian investasi. Dari sisi bisnis, uang hasil penjualan saham sebenarnya tidak ada. Karena PT. MDB yang membeli saham 24 persen di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengalami kerugian.

MDB membeli saham 24 persen dengan harga Rp 8,6 triliun. Kemudian saham 24 persen itu dijual dengan harga Rp 4,2 triliun. Artinya, MDB mengalami kerugian sekitar Rp 4,4 triliun.

Mengenai uang sebesar Rp 469 miliar lebih yang diberikan MDB ke DMB disebut sebagai uang penggantian investasi. Dari Rp 469 miliar dana penggantian investasi yang akan diberikan MDB, baru ditransfer ke DMB sebesar Rp 61 miliar lebih. Sehingga masih ada sisa sekitar Rp 408 miliar yang yang belum ditransfer ke DMB. (nas)

Dijadikan ’’Jualan’’ Pilkada Dari Hal. 1 usai rapat pimpinan (Rapim) yang dipimpin langsung gubernur di Ruang Rapat Utama, Senin (19/3) sore. Dalam rapim yang dihadiri seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB itu, gubernur menekankan supaya jajarannya responsif terhadap isu-isu yang tidak benar. ‘’SKPD diminta responsif terhadap berbagai isu yang mungkin saja ada calon kepala daerah yang memberikan data yang kurang pas kepada masyarakat. Seperti ada istilah pariwisata meminggirkan masyarakat, itu kan tidak benar,’’ kata Sekda.

Ada juga calon kepala daerah yang mengangkat isu ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Ia mengatakan, isu yang kedua ini sebenarnya sudah lama.

Dan sudah diatasi pada pemerintahan yang sekarang.

Terbukti, kata Sekda, dengan adanya proyek percepatan jalan tahun jamak yang dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain itu, untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa, ada juga dukungan dari pemerintah pusat. ‘’Itu tidak benar isu itu. Itu yang tadi beliau minta Kepala

Dinas PU untuk mengklarifikasi. Dua ini saja yang ditekankan,’’ kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Selain itu, juga meminta SKPD responsif menjawab dua isu yang tidak benar itu. Sekda mengatakan, gubernur juga meminta masing-masing SKPD mengaktifkan wilayah binaannya. Karena masingmasing SKPD Pemprov NTB memiliki wilayah binaan di masing-masing kabupaten/kota.

Sekaligus, SKPD memanfaatkan momentum pembinaan wilayah tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat ke depan. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat dimasukkan dalam RPJMD NTB 2019-2023. Sekarang ini, lanjut Sekda, penyusunan RPJMD NTB lima tahun ke depan dalam tahap penyusunan teknokratik.

RPJMD yang sedang disusun itu nantinya juga akan mengakomodir visi dan misi Gubernur NTB terpilih untuk lima tahun ke depan. ‘’Kalau visi misi calon kepala daerah terpilih pasti diakomodasi.

Tapi substansinya bisa juga dari aspirasi masyarakat,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

PPP - Pasangan Ahyar-Mori, bersama Ketua Umum PPP, H. Rhomahurmuzy dan Ketua DPW PPP NTB, Hj.Wartiah saat Rakerwil Plus PPP NTB di Hotel Grand Legi Mataram, Minggu (18/3). oleh sembilan partai politik ini.

Selain itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pemban-

gunan, H. Rhomahurmuzy.

M.T. mengapresiasi niat baik dari pasangan Ahyar-Mori un-

tuk membangun NTB, dalam kesempatan itu Romy sapaan akrabnya, menyampaikan kepada seluruh calon kepala daerah yang diusung PPP untuk berjuang dengan cara yang baik dan terhormat, serta menginstruksikan kader untuk militan memenangkan pasangan yang diusung oleh PPP terutama pasangan Ahyar-Mori.

Bagi Ketua DPW PPP NTB, Hj Wartiah, pasangan AhyarMori merupakan pasangan paling bagus memimpin NTB. “Sosok ini yang paling pas dan ideal memimpin NTB, karena melihat latar belakang keduanya yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing.

Pak Ahyar dari eksekutif dan pak Mori dari legislatif,” ujar Wartiah dalam sebuah kesempatan, belum lama ini.

Ia mengatakan, kombinasi

Ali BD: Jangan Saling Menjelekkan Dari Hal. 1 Amaq Asrul Alias Ali Bin Dachlan ini dalam sambutannya mengingatkan ribuan pendukung ini tidak menjelek-jelekkan orang lain.

Tidak menghina orang lain karena alasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ditegaskan, yang harus dilakukan oleh pendukung adalah menguatkan keyakinan pada kemampuan dan kelebihan dari calon yang didukung. Calon Nomor urut empat, calon yang diusung oleh rakyat.

Bupati Lombok Timur yang sedang cuti kampanye ini mengatakan, pernah ada yang menyebut dirinya sudah tua.

Fakta itu tidak dinafikan Ali Dachlan. Ia memang sudah tua. ‘’Masa saya sebut diri saya bajang (muda),’’ katanya.

Dijelaskan, banyak tokoh tua yang diidolakan di dunia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, lebih tua 8 tahun dari Ali BD. Namun banyak yang mengidolakan. Mamiq Ngoh, mantan Bupati Lombok Tengah juga jauh lebih tua juga banyak yang mengidolakan.

Pimpinan Iran Imam Khumaeni, Raja Salman di Arab saudi juga merupakan orangorang yang sudah tua.

Pertanyaannya, apakah umur yang memerintah? Papuk Abada ini menegaskan, umur itu merupakan sebuah bilangan. Diperlukan dalam memimpin dan menggerakkan pembangun ini adalah ide dan pikiran. Pertanyaan yang seharusnya dilayangkan apakah pikirannya segar atau tidak?

Pikirannya kuno atau tidak?

Pikirannya kolot atau tidak?

Bisa menegakkan keadilan atau tidak?

Alasan rakyat memilih Ali BD karena pengalaman. Pengalaman memimpin Lombok Timur dua periode. Daerah dengan 1,3 juta jiwa penduduk yang tersebar di 20 kecamatan dan 254 desa dan kelurahan. Daerah yang terbesar penduduknya di NTB. Calon lain belum pernah memimpin daerah dengan jumlah penduduk yang besar seperti di Lotim.

Pada Pilkada ini, lanjutnya memang banyak fitnah yang bermunculan. Banyak berita hoaks istilah zaman now. Pernah Ali BD didera berita hoaks.

Sudah pernah difitnah melalui SMS atau pesan singkat yang tersebar dengan menyebutkan Ali BD sudah mati.

Jelas itu berita fitnah karena Ali BD terlihat segar bugar.

Pilkada terang Ali Dachlan merupakan rutinitas lima tahun sekali. Menghadapi Pilkada merupakan hal yang biasa saja. Pilihan calon-calon gubernur yang muncul tegasnya kembali semuanya bagus.

Semua nomor bagus. Sebutan TGH Fadhil Thahir, semua pendukung nomor satu, dua, tiga dan empat akan merapat mendukung nomor empat.

Disebut nomor paling bagus karena diusung langsung oleh rakyat. Bukan diusung oleh partai. Partai bukannya tidak bagus. Hanya saja oknumoknum yang ada di lingkaran partai diduga kurang bagus.

Karena rakyat bagus, maka

yang dipilih yang paling bagus. ‘’Saya mau jadi kepala daerah dipilih oleh orang yang ikhlas, orang yang baikbaik, orang yang bagus. Memilih dengan hati yang baik.

Memilih bukan karena dendam,’’ katanya. Ali- Sakti adalah calon dari rakyat, rakyat yang ikhlas mendukung. Bukan dari partai, bukan pula dari golongan. Pendukung Ali BD adalah para tuan guru yang ikhlas. Orang ikhlas pendukung Ali -Sakti itu berpandangan luas. Bukan berpandangan sempit.

Independen adalah calon yang bebas. Pemilih Ali- Sakti pun adalah orang yang bebas. Diingatkan Ali Dachlan, maju menjadi calon gubernur ini karena pengalaman. Bukan karena alasan umur. Ali BD juga menyebut dirinya bukanlah gubernur akan. Gubernur yang hanya mengumbar janji akan melakukan ini dan itu dalam memimpin NTB ke depan.

Calon wakil Gubernur TGH. Lalu Gede Sakti mengatakan, Ali Sakti lahir dari rakyat.

Karenanya, saat terpilih nantinya tidak akan membeda-bedakan orang dengan golongan. Semua siap diayomi. Seluruh masyarakat diajak untuk bersatu dan tidak terpecah belah.

Dalam memilih pemimpin, sarannya pilihlah yang bisa memberikan rasa keadilan dan kebijaksanaan. Bahasa agama katanya juga menyebut, pilihlah yang dekat-dekat. Bukan pilih yang jauh-jauh. (rus)

Ditepis, Kerusakan Infrastruktur Akibat Kualitas Proyek Rendah Dari Hal. 1 merusak banyak infrastruktur dasar di daerah ini. Dari 61 bencana alam di NTB, telah merusak sedikitnya 10 bendungan, delapan jembatan, sarana irigasi serta ribuan rumah warga.

Bencana alam ini juga menelan tujuh orang meninggal.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (19/3) siang menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan sudah berbasis mitigasi bencana sejak dua tahun lalu.

“Cuma, asusmi yang kita pakai ternyata rupanya kejadiannya lebih parah dari yang kita rencanakan. Itu saja persoalannya,” kata Ardhi.

Ia mencontohkan, seperti kejadian bencana banjir bandang di Kota Bima. Kebanyakan jembatan-jembatan yang dibangun sudah lama. Jembatan tersebut memakai pilar di tengah. Ketika pembangunan jembatan itu dulu, kata Ardhi, sudah diasumsikan keadaan di daerah hulu masih bagus.

Artinya, tidak ada sampah dan batang-batang pohon yang hanyut ketika banjir. ‘’Ternyata konstruksi jembatan sendiri kuat. Tapi airnya bendung, jembatan nahan air akhirnya terjadi banjir ke

perumahan warga,” katanya.

Sehingga untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan maupun jembatan akibat banjir di Bima, kata Ardhi, sekarang sudah dilakukan dengan berbasis mitigasi bencana.

Yakni jembatan yang dibangun menggunakan rangka baja. Selain itu, lebar jembatan diperlebar dari sebelumnya.

Hanya, katanya, pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana ini biayanya lebih mahal. Pasalnya, jembatan yang dulu bentangnya 10 meter, dengan berbasis mitigasi bencana maka bentangnya menjadi 15 meter.

Begitu juga jembatan yang dibangun agak tinggi dibandingkan sebelumnya.

Ia mencontohkan seperti jembatan Padolo di Kota Bima. Jembatannya akan ditinggikan dan bentangnya akan diperpanjang. ‘’Sekarang banyak jembatan kita yang dibangun bentangnya lebih lebar dari sungai-sungainya. Seperti jembatan Kodo, lebarnya sekitar 7-9 meter. Sekarang bentangnya 30 meter, pakai rangka baja. Itu pakai mitigasi bencana,’’ ucapnya.

Mengenai penanganan infrastruktur yang rusak, akan diusulkan penanganannya menggunakan dana tak terduga. Baik yang telah dilaokasi-

kan melalui APBD ataupun akan diusulkan ke BNPB. Ia mengatakan, tidak mungkin penanganan infrastruktur rusak tersebut melalui APBD Perubahan. Karena infrastruktur yang rusak itu mendesak untuk segera diperbaiki. ‘’Supaya cepat penanganannya. Kalau nunggu APBDP, kapan penanganannya. Kan ada penanganan tanggap darurat,” jelasnya.

Ardhi menambahkan, untuk penanganan jalan dan jembatan putus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dilakukan penanganan darurat atau dibuatkan jalan wakil. Jika bentang jembatan yang rusak tersebut pendek, maka dibuatkan jembatan darurat. Tetapi, jika bentang jembatan yang rusak panjang, maka jalurnya akan dialihkan.

Ia mengatakan terus berusaha agar arus barang dan jasa tetap berjalan. Jangan sampai, kata Ardhi, akses masyarakat menjadi terputus akibat kerusakan infrastruktur tersebut.

“Kalau itu bisa tetap bisa lewat maka dampak sosialnya ndak ada. Tapi kalau sampai terputus, masyarakat terisolasi, itu dampak sosial ekonomi tinggi sekali. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, sudah dibuat jalan daruratnya,” tandasnya. (nas)

antar kedua tokoh tersebut tidak dimiliki calon lain yang ikut di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018. Terlebih fakta di lapangan membuktikan kedua tokoh ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat NTB. “Itu yang membuat kami yakin, bahwa pasangan ini akan menjadi pemenang di Pilkada NTB,” katanya.

Menurut dia, sebagai partai pengusung H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi atau Ahyar-Mori, PPP terus melakukan konsolidasi di internal partai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan anak ranting. Termasuk, turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan pasangan tersebut bersama mitra partai koalisi. Bahkan, pada bulan April dan Mei, pihaknya dengan partai koalisi akan melakukan

kampanye besar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Yang jelas, kami sangat optimis pasangan Ahyar-Mori akan menjadi pilihan masyarakat NTB,” tegas Ketua Komisi V DPRD NTB itu.

Ditanya terkait isu partai koalisi yang belum sepenuhnya bekerja menyosialisasikan Ahyar-Mori. Wartiah secara tegas membantahnya. Karena ia mengungkapkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Ahyar-Mori memiliki cara dan strategi tersendiri dalam memenangkan pasangan tersebut.

“Jadi tidak benar kalau ada seperti itu. Masing-masing partai sudah memiliki tanggungjawab dan cara sendiri. Ada yang terlihat dan tidak terlihat. Tapi secara umum semua partai pengusung saat ini sedang bekerja, termasuk PPP,” jelasnya. (tim)

TGH. Suhaili Umar: Ali BD Pantas Memimpin NTB Dari Hal. 1 Hasil pembayaran zakat ini telah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan orang-orang yang tidak mampu. ‘’Mudah-mudahan beliau menjadi gubernur ke depan, beliau itu bisa membantu masyarakat se NTB,’’ ucapnya. Kebijakan-kebijakan Ali Dachlan saat menjadi Bupati Lotim sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harapannya tidak saja masyarakat Lotim, tapi seluruh masyarakat NTB turut merasakan keberpihakan Amaq Asrul itu kepada rakyat miskin.

TGH Umar menyatakan, telah berwasiat kepada seluruh jemaahnya untuk memilih Ali BD sebagai Gubernur NTB. Selain karena kebijakan Ali Dachlan yang menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya, dikarenakan juga Ali BD dekat den-

gan para ulama.

Ulama mengatakan, pilihlah yang terbaik dari yang baik-baik. Maknanya, semua calon adalah orang-orang yang baik. Dari sekian yang baikbaik itu dicek lagi dan diseleksi dan terpilihlah Ali BD sebagai calon yang terbaik dari yang baik-baik tersebut. ‘’Menurut feeling saya, hasil ijtihad saya, setelah saya bergaul bertatap muka dan berdialog dengan Ali BD dan dari sekian banyak orang yang berteman dengan saya, Alhamdulillah Ali BD yang dekat sekali,” urai Tuan Guru dari Gerantung Lombok Tengah ini.

Kedekatan dengan tuan guru ini lebih mengesankan pada Ali BD. Kemampuan luar biasa terlihat pada diri Bupati Lotim yang mampu mengumpulkan para tuan guru dari berbagai tempat. Hal ini katanya menampakkan ketulusan dan keikhlasan seorang pemimpin. (*)

Tersangka BPR Ditahan Dari Hal. 1 Menurut Umaiyah, kliennya dimintai keterangan tambahan terkait perbuatan orang lain dalam kasus tersebut. Baik Ihw maupun Mtw, membeberkan peran penting oknum pejabat penting Pemprov NTB itu.

Di hadapan kasi penyidik Pidsus Kejati NTB Zulkifli, SH, tersangka menjelaskan peran oknum pejabat Pemprov NTB itu. Karena perbuatan yang diindikasikan pidana korupsi dialamatkan kepada Ihw dan Mtw, tidak lepas dari perintah oknum pejabat itu.

Umaiyah menegaskan, kliennya tetap merasa tidak terlibat dalam kasus itu meski jabatannya sebagai Ketua Tim Konsolidasi merger PT. Bank BPR NTB. Selain berharap jaksa menyelidiki calon tersangka lain dalam kasus ini sesuai BAP, Amri Nuryadi selaku pendamping tersangka Mtw, berharap keterangan tersangka saat statusnya ditingkatkan ke penuntutan jadi pertimbangan.

Amri memastikan, “nyanyian” tersangka saat di persidangan nanti akan berlanjut untuk mengungkap peran tersangka lain dan penerima aliran dana Rp 770 juta lainnya. ‘’Itu nanti akan dibuktikan dalam proses di pengadilan.Akan diungkapkan dan dibuka. Dan sudah pasti, ketika keterangan itu didukung fakta, akan ditindaklanjuti Kejaksaan,’’ harap Amri Nuryadi.

Sesalkan Penahanan Pemeriksaan berlangsung hingga jeda isoma sekitar pukul 13.00 Wita dan berlanjut hingga sore. Usai pemeriksaan sekitar Pukul 16.30 Wita, status kedua tersangka berganti menjadi tahanan penyidik di Lapas Mataram.

Tanpa sepatah kata pun, Ihw dan Mtw pasrah digiring ke mobil tahanan warna hijau

lumut milik Kejati NTB. Terkait penahanan kedua tersangka, Umaiyah mengaku sangat menyesalkan keputusan penyidik Kejaksaan tersebut.

Padahal selama proses penyelidikan sampai ditingkatkan ke penyidikannya, kliennya selama ini kooperatif. ‘’Apa dasar penahanan ini saya tidak tahu.

Kalau alasan melarikan diri, kan sudah dicekal. Kalau alasan hilangkan barang bukti, bukti kan semua sudah di jaksa. Apalagi kalau mengulangi perbuatan, kasus ini saja belum selesai,’’ protesnya.

Selain itu, pihaknya juga belum tuntas mengajukan saksi ahli untuk meringankan atau bahkan melepaskan kliennya dari jeratan pidana itu.

Terpisah juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan ada pemeriksaan tambahan kepada kedua tersangka, sebelum akhirnya ditahan. ‘’Walaupun istilahnya nanti ada keterlibatan orang lain, perlu didukung bukti bukti lain. Walaupun terpenuhi unsur- unsur perbuatan pidananya,’’ kata Dedi Irawan terkait pemeriksaan tambahan tersebut.

Namun jika keterangan tersangka saat pemeriksaan tambahan itu tidak cukup untuk menyeret tersangka lain, maka perkembangan persidangan akan jadi cara alternatif pengembangan penyelidikan dan penyidikan. ‘’Persidangan akan jadi pertimbangan. Sebab selama dalam penyidikan tidak timbul (tersangka lain). Ada halhal baru di persidangan bisa saja dijadikan untuk kembangkan orang lain jadi tersangka,’’ tandasnya.

Terkait penahanan, penyidik menurut Dedi punya alasan subjektif seperti khawatir menghilangkan barang bukti dan peluang tidak kooperatif dalam proses penyidikan dan tahap penuntutan. (ars)

Perempuan NTB Pintar, Berkarya dan Soleha Dari Hal. 1 Akibatnya, perempuan NTB yang ingin mendapatkan penghasilnan untuk membantu keberlangsungan rumah tangganya, mereka rela pergi jauh ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Di mana mereka menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri dengan harapan dapat mengurangi beban keluarga.

Padahal iming-iming uang yang mereka dapatkan di luar negeri menjadi TKW tetap saja tak setimpal dengan kebutuan dan juga ancaman yang didapatkan dari majikan.

Kini, solusi dari persoalan perempuan NTB menemui titik terang. Ketika Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah muncul di tengah-tengah publik. Calon Wakil Gubernur NTB yang berpasangan dengan politikus

Partai Keadilan Sejahtera, Dr.H.Zulkieflimansyah itu kini memunculkan harapan perubahan bagi nasib perempuan NTB. Pasangan Zul-Rohmi memiliki komitmen penuh untuk mengentaskan persoalan perempuan dengan pendidikan, pelatihan skill, pendampingan dan pembukaan lapangan pekerjaan yang luas.

Musliah, tokoh perempuan di Lombok Barat misalnya. Ia bersama kaum ibu dan perempuan di Kecamatan Labuapi ingin mendorong pemilih di NTB agar memenangkan ZulRohmi. Karena menurut dia, adanya sosok Sitti Rohmi membuat harapan mereka untuk kehidupan lebih baik sangat mudah diwujudkan. ‘’Kami perempuan NTB sangat terinspirasi dari Bu Rohmi. Perempuan NTB harus pintar seperti Ibu Sitti Rohmi,’’

kata Musliah, Sabtu (17/3).

Apa yang disampaikan Musliah sangat masuk akal.

Sepak terjang dan dan latar belakang Sitti Rohmi ini membuka mata perempuan NTB bahwa perempuan mengambil peranan penting di berbagai sektor kehidupan itu bukan lagi hal yang mustahil.

Perempuan terbuka untuk meraih pendidikan tinggi.

Perempuan NTB bisa punya karir cemerlang. Dan perempuan NTB bisa menjadi pejabat tinggi tanpa harus meninggalkan kewajibannya di rumah untuk mengurus suami dan mendidik anak.

Langkah yang akan ditempuh Zul-Rohmi untuk menjadikan perempuan NTB yang pintar, berkarya dan soleha sangat nyata. Di dalam 15 komitmen gemilang Zul-Rohmi, sudah punya cara jitu yang dimulai

dari pendidikan.

Zul-Rohmi akan mengirimkan 1000 putra dan putri NTB sekolah tinggi ke luar negeri.

Dari sini, pembangunan perempuan NTB akan menjadi proyek yang manfaatnya untuk jangka panjang.

Kemudian bagi ibu-ibu yang hendak membantu menopang ekonomi keluarga, ZulRohmi akan memudahkan akses modal usaha dan keuangan bagi masyarakat.

Di mana Zul-Rohmi akan mendorong pengembangan industri olahan dan menghadirkan industri permesinan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan. Dan ada lagi komitmen Zul-Rohmi yang ingin memperkuat peranan perempuan sebagai ujung tombak pembangunan di berbagai bidang.

Di mana nanti pemerintahan Zul-Rohmi akan mengucurkan Rp 1 miliar bagi desa potensial dan Rp 100 juta bagi BUMDes potensial. Agar perempuan NTB tetap berada di dalam koridor yang benar, ZulRohmi juga akan memaksimalkan peranan Islamic Center, organisasi-organisasi keagamaan, masjid-masjid, forum-forum pengajian dan lembaga pendidikan formal dan informal untuk mengakses ilmu-ilmu agama.

Pembekalan ilmu melalui forum keagamaan di mata Rohmi bukan melulu membicarakan akhirat, tetapi juga cara menghadapi kehidupan dunia dengan cara yang baik dan benar. Ingin melihat perempuan NTB menjadi pintar, berkarya, dan soleha? Solusinya ada pada kepemimpinan Zul-Rohmi. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 20 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pekan Panutan Pajak

Upaya Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak paten Sumbawa termasuk kendaraan dinas. Untuk itu diharapkan Kepada Bupati, dalam rangka memberikan keteladanan kepada masyarakat kendaraan dinas pun bisa taat pajak. Ini harus ditunaikan, supaya transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah bertambah dari tahun ke tahun.

Tentunya tidak ada jalan lain yang dilakukan kecuali harus meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

“Inilah makna daripada pekan panutan ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Supaya yang tadi 54 ribu yang masih menunggak itu supaya datang menunaikan kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah setiap tahunnya. Makanya, mohon kepada kita semua yang hadir, terlebih kepala desa dapat mengingatkan warganya masing-masing. Karena pajak itu adalah sumber daripada biaya pembangunan. Tidak ada pembangunan berkembang meningkat maju kalau kita tidak taat membayar pajak. Kalau jalan ingin terpelihara dari tahun ke tahun harus taat pajak,”ulasnya.

Demikian pula fasilitas kesehatan yang semakin baik disiapkan pemerintah diperlukan kesadaran membayar pajak. Salah satunya pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaran bermotor ini adalah pajak provinsi yang 30 persen itu menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Kalau pemerintah provinsi mengumpulkan pajak untuk dua keperluan. Keperluan pembangunan lingkup pemerintah provinsi NTB dan juga lingkup Pemkab Sumbawa.

“Pajak ini adalah sumber penerimaan daerah NTB dan sumber penerimaan Kabupaten Sumbawa. Di mana Pemprov menggunakan pajak kendaraan bermotor untuk memelihara jalan-jalan yang menjadi jalan provinsi NTB. Sebagian besar dari pajak kendaraan bermotor untuk membiayai fasilitas prasarana publik terutama jalan provinsi. Inilah yang menjadi tugas kita kedepan. Kita masih banyak kebutuhan untuk merehabilitasi jalan Provinsi di Pulau Sumbawa. Saya mengharapkan kedepan kesadaran masyarakat dapat kita tingkatkan untuk menunaikan Kepala Bappenda NTB, pajaknya,” pungkasnya.

H. Iswandi Sedangkan Bupati Sumbawa

Pihaknya berharap dengan adanya pekan panutan pajak ini tunggakan ini bisa diselesaikan.

Dengan harapan tahun 2018 bisa selesai. “Tahun 2017 target kita meningkat dari tahun 2016. Tahun 2016 target kita TKB Rp 24 miliar, tahun 2017 Rp 30 miliar. Dan BBNKB tahun 2016 Rp 23 miliar menjadi Rp 26 miliar. Apabila tercapai target tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah Provinsi NTB , tentu akan menguntungkan bagi Kabupaten Sumbawa karena ada dana bagi hasil 30 persen ke. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat mendorong para wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si menyampaikan tahun lalu pajak kendaraan bermotor meningkat melampaui target dengan realisasi 103 persen.

Dari yang direncanakan Rp 24 miliar, realisasinya Rp 25 miliar. Ini adalah satu kemajuan dan dampak dari kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Kemudian dari bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Sumbawa terus mengalami kenaikan. Dari tahun 2016 Rp 14 miliar naik menjadi Rp 15 miliar.

Hal ini berkat silaturrahim serta upaya saling mengingatkan dari semua pihak.

Meskipun demikian, hal ini belum sepenuhnya berhasil dan masih banyak tugas-tugas yang lebih besar yang perlu dilanjutkan. Karena seperti dilaporkan oleh Kepala UPTB UPPD, masih ada 54 ribu kendaraan bermotor itu masih menunggak di Kabu-

Bangunan SPBE di Kuripan Diduga Langgar Aturan Giri Menang (Suara NTB) Warga mempertanyakan bangunan SPBE di Jalur Bypass BIL I di Dusun Bermi Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan.

Pasalnya, bangunan yang posisinya berada di pinggir jalan itu diduga melanggar aturan sempadan jalan karena posisinya persis di tepi jalan.

Salah seorang warga Bermi, Asmuni, Senin (19/3) mempertanyakan alasan pihak pengusaha SPBE membuat aturan tidak memperbolehkan petani membakar jerami. Menurutnya, sawah petani itu lebih dahulu ada daripada bangunan tersebut. “Tentu kami tidak bisa terima. Sawah kami lebih dulu ada,” tegasnya menolak. Tak hanya dugaan pelanggaran sempadan jalan, warga sekitar pun dibuat kesal lantaran pihak perusahaan membuat pengumuman larangan membakar jerami di sawah yang posisinya memang dekat dengan SPBE tersebut. Padahal, jika melihat kebiasaan, masyarakat petani memang harus melakukan pembakaran jerami dengan tujuan menyuburkan tanah pasca panen.

Abdul Hafiz dari Rakyat Jajar Karang Bersatu (Raja Batu) mengatakan, adanya bangunan-bangunan yang melanggar seperti SPBE ini adalah muara dari ketidakjelasan aturan tata ruang Lobar. Sebagaimana diketahui, hingga

(Suara NTB/her)

Bangunan SPBE di Kuripan yang dipertanyakan warga saat ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari aturan Perda RTRW Lobar belum juga berhasil diketok pihak legislatif. Menurutnya, sudah sekian lama RDTR yang dimaksud belum rampung. Akibatnya semua keputusan tentang pembangunan wilayah berdasarkan keputusan BPKPRD yang terdiri dari masing-masing SKPD. Abdul Hafiz menilai RDTR tersebut diduga sengaja diambangkan sehingga bangunan bebas berdiri di mana saja. “Ini contohnya SPBE ini. Di RTRW kan jelas ini jalur tempat hotel dan sejenisnya, kenapa justru industri, SPBE? Apa saja kerjaan legislatif ini sehingga sampai sekarang RDTR tidak kelar-kelar? Apa gunanya

kenaikan gaji mereka, dana aspirasi mereka? publik harus kritis terkait ini,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa pihaknya berencana menggelar hearing dengan lembaga Dewan dalam waktu dekat ini.

Anggota DPRD Lobar, Arbail yang berasal dari daerah pemilihan Gerung-Kuripan pun tak menampik adanya protes warga terhadap bangunan itu. Alasan utamanya adalah, bangunan tersebut terlalu dekat dengan pemukiman warga. Tak hanya itu, Arbail juga mendapat informasi bahwa soal ketentuan perizinan pun ada indikasi pelanggaran yang dilakukan pihak SPBE. “Kita ingin ketemu dengan pihak perusahaan mengklarifikasi,” ungkapnya. (her)

yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Sumbawa, H. Didi Darsani, menyebutkan kegiatan ini menjadi ikhtiar bersama dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pajak bagi pembangunan.

Sekaligus meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui pajak. Oleh karena itu, atas nama pimpinan daerah Kabupaten Sumbawa, pihaknya menyampaikan apresiasi, dukungan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja seluruh jajaran UPTB UPPD Sumbawa Besar yang telah bekerja keras memenuhi dan bahkan mampu melampaui target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Mudahmudahan kinerja yang baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan “Sumbawa Hebat dan Bermartabat” Untuk diketahui, sambungnya, bagi hasil pajak daerah yang telah diperoleh Kabupaten Sumbawa tahun 2017 secara keseluruhan mencapai Rp 53.329.376.508.

Adapun objek kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa sampai dengan awal Januari 2017 berjumlah 119.435 unit dan yang sudah membayar pajak sampai dengan Desember 2017 adalah sebanyak 62.730 unit atau sebesar 52,52 persen. Masih ada sebanyak 56.705 unit yang belum membayar pajak, termasuk di antaranya sebanyak 813 unit kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan jumlah pajak kurang lebih mencapai Rp 397.000.000. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, kurangnya pemahaman tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan serta akses layanan yang belum menjangkau ke seluruh pelosok wilayah kabupaten sumbawa.

“Untuk itu, melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh kepala SKPD, camat, lurah dan kepala desa agar dapat membantu peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain dengan membayar pajak kendaraan dinas tepat waktu, serta menghimbau kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk taat membayar pajak kendaraannya,” tandasnya. (ind/*)

Foto bersama dengan para penerima hadiah dan penghargaan wajib pajak terbaik.

Penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para wajib pajak terbaik oleh Kepala Bappenda NTB

Asisten II Sumbawa dan Kepala Bappenda NTB

Penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para wajib pajak terbaik oleh Asisten II didampingi Kepala Bappenda Provinsi NTB dan sejumlah pejabat lainnya.

Tamu undangan dan peserta yang hadir pada sosialisasi pekan panutan pajak

(Suara NTB/ins)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB menggelar Pekan Panutan Pajak di Sumbawa, Senin (19/3). Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) Sumbawa Besar tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah setiap tahunnya.

Kepala UPTB UPPD Sumbawa Besar, H. Ahmad Furqan, menjelaskan maksud kegiatan ini sebagai momentum penyampaian informasi tentang PKB dan BBNKB kepada wajib pajak untuk dapat tetap bayar pajak tepat waktu , tepat sasaran dan tepat jumlah. Tujuannya, meningkatkan pemahaman tentang pajak daerah dan tata cara pembayaran PKB dan BBNKB. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak, masyarakat memahami upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkkan penerimaan pajak daerah. Serta meningkatkan silaturahmi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Terutama antara pemerintah kabupaten dan desa, kecamatan serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembayaran pajak.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di sejumlah kecamatan dan sekolah-sekolah. Di mana dalam sosialisasi pihaknya tetap bersama dengan kepolisian, jasa raharja dan Bapenda Kabupaten Sumbawa. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dengan gencar. Karena masih banyak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak di Sumbawa. Jumlahnya berkisar 54 ribu lebih dengan nilai sekitar Rp 41,87 miliar lebih. Terdiri dari kendaraan pribadi 52.727 dengan nilai Rp 39 miliar lebih, kendaraan umum 836 unit Rp 1,8 miliar lebih dan kendaraan dinas masih belum bayar 813 unit Rp 397 miliar.

Foto bersama Kepala Bappenda NTB, Asisten II Setdakab Sumbawa dan sejumlah pejabat dengan juara senam tingkat sekolah menengah

Target Kinerja Utama Lobar Berhasil Dicapai Giri menang (Suara NTB) Hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Barat (Lobar) sampai tahun 2017 menunjukkan pencapain yang signifikan. Pasalnya, dari 35 indikator kinerja utama, telah tercapai 34 dan satu IKU yang belum tercapai. Satu IKU yang belum tercapai yakni rata-rata lama sekolah dinilai menjadi PR berat.

Hal itu disampaikan Sekda Lombok Barat, H.M. Taufiq di hadapan sidang paripurna DPRD Lobar, Senin (19/3) saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lobar tentang penyelenggaraan pemerintahan Lobar tahun anggaran 2017. Ke 34 in-

dikator yang telah tercapai itu bila diprosentasekan menjadi sebesar 97,14%. Sedangkan satu indikator yang belum tercapai sebesar 2,86%. Indikator yang belum tercapai tersebut adalah indikator rata-rata lama sekolah. “Satu indikator yang belum tercapai ini merupakan tugas cukup berat. Oleh karena itu butuh strategi, sumber daya dan komitmen tinggi agar satu indikator ini dapat dicapai pada akhir RPJMD yaitu 2019,” ujar Sekda H.M. Taufiq.

Lebih lanjut dikatakan, angka rata-rata lama sekolah yang ditargetkan 6,31 tahun, baru terealisasi 5,93 tahun. Ini artinya bisa dikatakan masyarakat Lobar secara rata-rata belum tamat SD. Namun demikian angka rata-rata lama sekolah ini sebenarnya mengalami pen-

ingkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah yaitu 5,63 tahun meningkat 0,36 tahun menjadi 5,93 tahun pada 2017. “Namun kita masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 6,31 tahun,” kata Sekda.

Padahal, lanjutnya lagi, angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penghitungan IPM. Pencapaian IPM Lobar sendiri saat ini tercatat sebesar 65,55. Angka ini menjadikan Lobar menjadi yang terbaik kedua di pulau Lombok setelah Kota Mataram dan di NTB menempati posisi ke 4 di bawah Kota Mataram, Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Tentu saja kita semua berambisi untuk terus mengejar prestasi yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.

Lebih jauh kata Sekda, salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang kesehatan adalah pencapaian angka harapan hidup (AHH).

Untuk Kabupaten Lombok Barat (Lobar), AHH-nya mengalami peningkatan 0,34 tahun.

“Jika tahun sebelumnya AHH Lobar 64,10 tahun, maka tahun 2017 ini menjadi 65,44 tahun,” jelas Sekda. Dikatakan, capaian tersebut tidak lepas dari usaha dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan di antaranya pembenahan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, sosialisasi penerapan pola hidup sehat hingga peningkatan layanan kesehatan melalui program Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal. (her)