Edisi Senin 19 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 19 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 210 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kembangkan KEK Mandalika

AIIB Kucurkan Rp3,6 Triliun untuk ITDC

Praya (Suara NTB) PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) segera memperoleh kucuran dana besar dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Anggaran itu, untuk mendukung rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika.

Direktur Utama (Dirut) ITDC, Abdulbar M. Mansoer, saat perayaan HUT ITDC yang ke 45 di kawasan The Mandalika, Sabtu (17/11), mengatakan sebelum akhir tahun 2018 ini, pihaknya sudah menyepakati pinjaman dari AIIB. Se-

nilai 248 juta dolar Amerika atau setara Rp3,6 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung didalam kawasan The Mandalika. ‘’Dana ini nantinya akan diperuntukan untuk membi-

ayai pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung didalam kawasan The Mandalika. Sebagai salah satu bagian dari rencana pengembangan kawasan The Mandalika,’’ terangnya.

Diakuinya, untuk bisa memperoleh kepercayaan dari AIIB agar bisa memperoleh pinjaman dalam jumlah besar

tersebut bukan perkara mudah. Beberapa persyaratan harus bisa dipenuhi oleh ITDC. Salah satunya yang paling utama, harus ada komitmen persetujuan penjaminan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. ‘’Principal Approval dari AIIB bisa terwujud setelah disetujuinya penjaminan negara oleh Menteri Keuangan. Sehingga ITDC bakal mendapatkan pembiayaan sebesar 248 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp3,6 triliun untuk infrastruktur The Mandalika,’’ terangnya.

Abdulbar menambahkan, terkait pengembangan kawasan The Mandalika sejauh ini terus dipercepat. Berbagai fasilitas pendukung sampai sejauh ini sudah bisa diselesaikan. Misalnya, pembangunan Masjid Nurul Bilad, Kuta Beach Park, dan pengolahan air berteknologi SWRO (Sea Water Reserve Osmasis) atau pengolahan air laut menjadi air minum.

Selain itu, beberapa infrastruktur kawasan dan jalan sepanjang 11 Km juga sudah bisa dilesaikan. Terakhir ITDC sudah menyelesai-

kan pembangunan kawasan pusat UMKM Bazaar Mandalika. Yang bisa menampung 300 lebih pelaku usaha kecil menengah di lingkar kawasan The Mandalika.

Lebih lanjut, Abdulbar menjelaskan, pengembangan kawasan The Mandalika sendiri menggunakan konsep Eco Tourism. Yang memang menjadi roh dari ITDC. Di mana semua fasilitas yang dibangun harus ramah lingkungan. Sumber listrik serta air bersih yang digunakan juga menggunakan energi terbarukan dan pastin-

ya ramah lingkungan.

Dengan penggunaan panel energi tenaga surya dan sistem penyediaan air bersih dengan teknologi SWRO. “Konsep inilah yang kita terapkan di kawasan The Nusa Dua Bali. Dan, akan diimplementasikan bahkan disempurnakan lagi di kawasan The Mandalika,” tegasnya.

Karena pada prinsipnya, dalam mengembangkan kawasan pariwisata harus bisa mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi menjadi satu kesatuan yang utuh. (kir)

Baiq Nuril Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual DUKUNGAN moril untuk Baiq Nuril Maknun yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) mendapatkan perhatian dari Istri Gubernur NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Ketua Tim Penggerak PKK NTB ini akan menggalang dukungan untuk Baiq Nuril. ‘’Kita juga menyayangkan kalau terjadi sampai hal-hal yang tidak kita kehendaki seperti ini. Mungkin bantuan moril. Nanti kita sama teman-teman galang perhatian,’’ katanya di Mataram akhir pekan kemarin.

Sementara itu, Koordinator Gerakan SaveIbuNuril, Nurjanah mengatakan saat ini tim kuasa hukum sedang menyiapkan laporan ke Polda NTB terkait dugaan pelecehan seksual kepada Baiq Nuril yang diduga dilakukan mantan Kepala SMAN 7 Mataram.

Bersambung ke hal 11

Aksi Bela Baiq Nuril Meluas

TO K O H

Tolak Eksekusi hingga Kirim Petisi ke Jokowi

Fokus Tuntaskan Tiga Kasus DI penghujung tahun 2018 ini, Polda NTB masih punya pekerjaan rumah penyelesaian kasus korupsi. Target penuntasan tujuh kasus di tahun ini optimistis dapat tercapai.

Ada tiga kasus yang tinggal menunggu kelengkapan berkas untuk dinaikkan ke tahap penuntutan di persidangan. ‘’Biar saja yang penyelidikan, kita fokus sama yang tiga ini,’’ ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes. Pol. Syamsudin Baharuddin ditemui akhir pekan lalu. ‘’Itu kan ada kasus MAN IC, marching band, sama dana desa,’’ sebutnya.

Yang dimaksudkan itu antara lain, kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

TOLAK EKSEKUSI - Gerakan #SaveIbuNuril di arena Car Free Day Udayana Mataram, Minggu (18/11). Masyarakat menandatangani petisi tolak eksekusi terhadap Baiq Nuril.

Mataram (Suara NTB) Aksi nasional bela Baiq Nuril Maknun (37) serentak di sembilan kota di Indonesia, termasuk di Mataram. Massa menolak upaya eksekusi terpidana kasus UU ITE itu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Mereka intinya meminta Kejari Mataram tidak mengeksekusi Baiq Nuril, korban pelecehan seksual oknum mantan kepala sekolahnya namun diputus bersalah oleh MA dengan penjara enam bulan dan denda Rp500 juta.

Setidaknya dua alasan penolakan eksekusi itu. Pertama, putusan MA memiliki catatan yang harus dikritisi. Sebab dalam lingkup peradilan, Hakim MA terikat pada Perma Nomor 3 tahun 2017

Blusukan di Bima, Gubernur Menginap di Rumah Warga

Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Tidak Terbit Berkaitan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal pada Selasa (20/11), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Rabu(21/11). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum.

Terima Kasih Penerbit

Bima (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah, SE, M.Sc kembali berkunjung di Kabupaten Bima pada Jumat (16/ 11) sore. Kedatangannya kali ini menemui masyarakat pada sejumlah Kecamatan di Donggo, seperti Desa Doridungga, Kala dan Wadukopa.

Usai berkeliling untuk menyerap aspirasi warganya, gubernur yang akrab disapa Dr Zul ini lebih memilih bermalam di rumah salah seorang warga di Dusun Sarita Desa Punti Kecamatan Soromandi.

Kesempatan itu juga, dimanfaatkan oleh Dr Zul dengan melakukan dialog dan diskusi terbuka dengan masyarakat setempat. Terutama, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Uki)

BLUSUKAN – Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menemui tiga bersaudara yang cacat di Dusun Sarita Desa Punti Kecamatan Soromandi, Sabtu (17/11).

tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, termasuk dalam konteks perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana. ‘’Lewat Pasal 3 Perma tersebut, hakim wajib mengindentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hokum.

Hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual,’’ kata anggota tim kuasa hukum Baiq Nuril, Yan Mangandar, SH. Selain itu, lanjutnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dimintanya harus turun tangan untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari tindakan kriminalisasi. Langkah pemberian amnesti pun dapat diambil. Karena menurutnya, Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Semua Fraksi di DPRD Kota Mataram Setujui Nota Keuangan RAPBD 2019 Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram menyetujui nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut. Persetujuan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Ketua, H. Muhtar, SH. Dalam upaya mencapai target RPJMD Fraksi Partai Golkar berharap agar kebijakan anggaran tahun 2019, selain terus memperkuat akselerasi capaian target sebagaimana visi dan misi serta RPJMD Kota Mataram tahun 20162021, juga hendaknya dilakukan upaya-upaya. Seperti, terus membangun dan mendorong peningkatan nilai investasi dan pembangunan infrastruktur melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB khususnya Kabupaten Lombok Barat serta pihak lainnya seperti BUMN, BUMD, Pengusaha/sektor swasta dan lain-lain.

Ketua Fraksi Gerindra, Drs. I Ketut Sugiartha saat membacakan Fraksi Partai Gerin-

BUKA PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha membuka rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019. dra berharap agar Dinas Pertanian menggalakkan program Pertanian Hortikultura sebagai bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian. Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, bahwa dari 10 program kegiatan prioritas yang disampaikan dalam Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2019, fraksi PDI Perjuangan melihat tidak terdapat adanya program kegiatan penangan banjir dan penanganan sampah yang jelasjelas sangat bersentuhan lang-

sung dengan masyarakat.

Sementara itu, fraksi PPP mencermati rencana PAD Kota Mataram 2019 menjadi Rp339,934 miliar lebih. Sehingga mengalami penurunan Rp10,291 miliar atau 24,01 persen dibandingkan PAD Kota Mataram tahun anggaran 2018 yang mencapai Rp300, 225 miliar atau 24,78 persen.

Dengan adanya penurunan PAD ini diharapkan menjadi koreksi dan perhatian serius bagi setiap SKPD agar ke depan semakin meningkatkan etos kerja untuk memaksimal-

SALAMAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersalaman dengan juru bicara Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, Syamsul Bahri, SH., usai membacakan pemandangan umum fraksinya pekan kemarin. kan gerakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memaksimalkan sumber sumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil penyertaan kekayaan daerah dan lain-lain.

Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan. Antara lain, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi dan mendukung beberapa program kebijakan yang menjadi prioritas dan telah direncanakan, dianggarkan dan akan dikerjakan di tahun 2019.

Dengan demikian harapan untuk mempercepat pemban-

gunan SDM dan infrastruktur untuk peningkatan daya saing berbasis kreativitas dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial akan dapat tercapai secara maksimal.

Fraksi GNB (Gerakan Nurani Bangsa) menilai realisasi anggaran di tahun 2018 masih rendah khususnya terhadap belanja hibah dan bantuan sosial yang disebabkan karena kekurangcermatan pengadministrasian dan keterbatasan kemampuan SDM pemerintahan di masing-mas-

SIMAK - Pimpinan DPRD Kota Mataram dan Asisten I Setda Kota Mataram menyimak penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019. ing OPD. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk segera direalisasikan.

Fraksi Keadilan berpandangan, target PAD pada RAPBD 2019 ini masih dapat ditingkatkan. Karena, masih banyak potensi dan sumber PAD yang belum digarap untuk dimaksimalkan, seperti retribusi parkir, pasar, pajak reklame dan sebagainya. Fraksi Keadilan meminta eksekutif memaksimalkan serapan anggaran setiap bulannya pada setiap OPD. Sehingga tidak mempengaruhi besaran dana

perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Kebijakan anggaran pembiayaan tidak hanya difokuskan pada belanja infrastruktur tetapi juga diharapkan memperhatikan anggaran pemerataan untuk meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM. Anggaran Peningkatan Kesehatan masyarakat yang diprogramkan tahun 2019, agar mampu meningkatkan pelayanan, ketersediaan obat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di tiap-tiap Puskesmas. (fit/*)

Rendah, PAD dari Sektor Perizinan Selesaikan Masalah Kelurahan PEMERINTAH pusat mewacanakan akan memberikan dana bagi kelurahan mulai 2019 mendatang. Wacana ini memberi angin segar karena dana itu dapat menyelesaikan masalah di kelurahan.

Camat Ampenan, Zarkasy mengungkapkan, mestinya pemerintah pusat harus berlaku adil. Antara kelurahan dan desa tidak jauh beda. Mereka sama - sama membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Paling tidak dana kelurahan itu dapat menyelesaikan (Suara NTB/dok) masalah kecil di kelurahZarkasy an yang tak tertangani.

“Saya rasa ini bagus. Masalah kecil apa yang belum tertangani bisa ditangani dari dana itu,” kata Zarkasy, pekan kemarin. Kecamatan Ampenan memiliki 10 kelurahan dan 55 lingkungan. Dinamika di lingkungan berbeda - beda.

Kata dia, penanganan kebersihan saja hanya ditangani oleh satu orang setiap lingkungan. Dengan volume sampah yang banyak tak mungkin keseluruhannya bisa ter-cover. “Bisa dibayangkan satu orang satu kelurahan. Volume sampah banyak. Jadi ndak bisa meng-cover,” terangnya.

Hal lain yang bisa dimanfaatkan dari dana kelurahan.

Misalnya sebut Zarkasy, pembangunan yang sifatnya skala kecil yang tak tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bisa ditangani lewat dana tersebut.

Bukan berarti sambungnya, dua OPD ini tidak pernah membantu penataan maupun pembangunan di Ampenan. Tetapi ada yang sifatnya kecil dan mendesak dapat tercover melalui dana kelurahan itu. Selama ini, kelurahan hanya mengandalkan anggaran Rp175 juta per tahun. Ini tidak bisa menyelesaikan semua program. Apalagi berkaitan dengan pengerjaan proyek fisik. “Kan setahun itu hanya Rp 175 juta angggarannya,” sebutnya. Janji pemerintah pusat diharapkan bisa terealisasi tahun depan. Ini bisa membantu pembangunan dan penataan di kelurahan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram, berimbas ke sektor pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan hingga Oktober 2018 baru Rp1,14 miliar lebih. Secara keseluruhan target PAD dari sektor perizinan Rp3,17 miliar.

Dampak yang sangat terasa dari mandeknya RTRW pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Target di tahun 2018 Rp2,5 miliar baru mencapai Rp1,1miliar. Sedangkan, HO tak lagi bisa ditarik.

Pendapatan dari sektor ini telah dihapus. Demikian pula, izin trayek target Rp6 juta. Target ini juga tak tercapai karena tak ada pembukaan trayek baru.

Sehingga, capaian Rp2,4 juta.

Sementara itu, Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol diperketat. Hal ini jelas berimbas ke target PAD. Realisasi sampai Oktober baru Rp13,8 juta dari target Rp20 juta. “Kalau izin minuman beralkohol memang diperketat,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, pekan kemarin.

Cokorda mengakui, ada penurunan capaian pendapatan dari sektor perizinan. Salah satu penyebabnya permohonan perubahan tata ruang belum rampung. Permohonan izin oleh masyarakat tak bisa diproses.

DPMPTSP menunda dulu sambil Perda RTRW selesai.

“Ya, ada beberapa yang harus kita tunda,” sebutnya.

Dari sekian banyak permohonan izin di antaranya 15 izin pembangunan perumahan, hotel dan pembangunan toko ditunda. Disampaikan, Kota Mataram sebagai ibukota provinsi paling banyak mengandalkan sumber pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa.

(Suara NTB/cem)

IZIN TERTUNDA - Seorang pengendara melintas di ruas jalan depan lokasi pembangunan hotel di jalan Udayana Kelurahan Monjok Barat, Sabtu (17/11). Izin Pembangunan hotel ini tertunda akibat menunggu revisi Perda RTRW rampung.

DPMPTSP saat ini kata dia, sedang membenahi data dari sistem OSS. Pola laporan berubah. “Dari segi laporan te-

tor perizinan pun akan melonjak. Calon investor telah diketahui walaupun data permohonan izin belum masuk. (cem)

Apresiasi Konsistensi Pemkot Mataram

Kenaikan Gaji PTT Tergantung Anggaran Daerah Mataram (Suara NTB) Tak adil rasanya jika Pemkot Mataram hanya mendesak perusahaan menaikkan upah karyawan.

Di satu sisi, Pegawai Tidak Tetap (PTT) mendapat gaji di bawah UMK. Namun kenaikan gaji pegawai non PNS tergangung anggaran daerah.

Dikonfirmasi pekan kemarin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, kenaikan gaji PTT dari Rp1,2 juta setara UMK sedang dipelajari.

Dia juga ingin mengevaluasi kinerja dan kedisiplin pegawai non PNS tersebut. “Kita pelajari dulu,” kata Walikota.

(Suara NTB/dok) Untuk saat ini, Walikota H. Ahyar Abduh belum bisa menyampaikan keputusan dan kepastian apapun. Kenaikan gaji itu harus dikaji betul. Dan, kebijakan itu tergantung ketersediaan anggaran.

Pemkot Mataram, demikian Ahyar, tahun 2019 sedang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Anggaran diprioritaskan untuk penanganan bencana. “Sekarang kita fokus perbaikan pascabencana,” sebutnya.

Fokus lainnya, bagaimana pelayanan birokrasi harus betul betul optimal. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan tugas dan fungsi. Tiga tahun tak naik gaji dikeluhkan oleh sejumlah PTT Lingkup Mataram. Gaji diperoleh tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ditambah, menanggung biaya pendidikan. ‘’Gaji Rp1,2 juta ndak cukup,” kata pegawai PTT yang enggan disebutkan identitasnya.

Menurut dia, harus ada keberanian mengambil kebijakan seperti dilakukan mantan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani. Karena, enam bulan menjabat gaji sebelumnya Rp800 ribu naik Rp1,2 juta. “Kalau Pak Wali betul - betul memperhatikan PTT pasti bisa,” ucapnya.

Dia berharap periode kedua menjabat sebagai kepala daerah paling tidak Walikota memberikan cerita manis bagi mereka yang non PNS. Jika mengandalkan diangkat sebagai PNS sudah tidak mungkin. Selain batas usia, juga aturan pemerintah pusat yang terus berubah. (cem)

lah siap,” ucapnya. Tetapi jika revisi RTRW rampung akan menjadi angin segar bagi pengusaha. Pendapatan dari sek-

(Suara NTB/cem)

PELATIHAN JURNALISTIK - Kepala DP3A Kota Mataram Hj. Dewi Mardiana Ariany foto bersama dengan siswa-siswi SMA se - Kota Mataram usai pelatihan jurnalistik di aula Dinas Pendidikan, Sabtu (17/11) pekan kemarin.

DP3A Gelar Pelatihan Jurnalistik bagi Pelajar Mataram (Suara NTB) Konten berita hoaks begitu cepat tersebar melalui media sosial (medsos) saat ini. Sasarannya tak hanya kalangan orang dewasa, tapi telah menyasar para pelajar.

Membentengi generasi muda dari konten berita bohong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar pelatihan jurnalistik bagi pelajar SMA se - Kota Mataram.

Kegiatan yang digelar Sabtu (17/11) ini dimaksudkan peningkatan kemampuan pelajar bagaimana melangkah ke depan bilamana memilih terjun sebagai jurnalis. Tapi pene-

kanannya tidak hanya itu saja.

Melainkan melatih kemampuan komunikasi dan keberanian siswa dalam kelompok.

“Ini juga sebagai bagian dari mengembangkan budaya literasi kalangan pelajar,” kata Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany. Dewi cukup prihatin dengan mudahnya masyarakat terpapar berita hoaks.

Pelatihan ini dimaksudkan paling tidak generasi muda khusus pelajar bisa memilah dan memilih mana berita benar dan tidak.

Dalam konteks pelatihan jurnalistik kata dia, berkaitan dengan Mataram menuju Kota

Layak Anak. Pengembangam kemampuan anak Pemda memiliki tanggungjawab. “Akses pendidikan berkreativitas ini yang didapatkan melalui pelatihan jurnalistik,” kata dia.

Dewi yakin dari aktivitas ekstrakurikuler di sekolah.

Pengembangan kreativitas komunikasi, menulis berkaitan dengan karya jurnalistik jarang diperoleh oleh siswa. Di satu sisi, mantan Kepala BKD ini mengingatkan siswa agar membangun komunikasi dengan orang tua. Di era globalisasi saat ini, siswa diminta tak bergantung dengan telepon pintar.

Salah seorang peserta pelatihan, Rosa mengaku, senang dan antusias mengikuti pelatihan tersebut. Dia jarang jarang mendapatkan ilmu jurnalistik. “Bagus sih. Kita diajari bagaimana jadi reporter.

Cara bicara di depan kamera.

Dan, wawancara narasumber seperti apa,” tuturnya.

Rosa yang merupakan siswi SMA Tri Sakti berencana melanjutkan kuliah ilmu komunikasi. Meskipun fokusnya nanti di public relation, tapi paling tidak ia telah memiliki pengalaman dari pelatihan tersebut. (cem/*)

FRAKSIPartaiGolkarDPRDKota Mataram mengapresiasi Walikota Mataram dan jajaran eksekutif atas semangat dan konsistensi Pemkot Mataram dalam postur RAPBD 2019 yang mencerminkan adanya optimisme dan tekad menghadirkan kinerja (performance) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., dalam pemandangan umum fraksi Partai Golkar yang dibacakan ya akhir pekan kemarin.

Hal ini, katanya, ditunjukkan dengan indikator makro ekonomi yang lebih baik seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 0,05% yaitu pada angka 8,17%, PDRB baik dari aspek Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan peningkatan, target pendapatan secara umum dan khusus PAD juga meningkat.

Konsistensi Belanja Langsung yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, porsi Belanja Modal yang juga terus meningkat. Angka inflasi yang terus terkendali dan menunjukkan angka penurunan sebesar 3,48% dari 3,59% pada tahun sebelumnya dan aspek penunjang lainnya yang menunjukkan tren yang lebih baik di tengah kondisi global, nasional dan regional yang belum menggembirakan. “Oleh karena itu, dalam upaya mencapai target tersebut kami berharap agar kebijakan anggaran tahun 2019 selain terus memperkuat akselerasi capaian target sebagaimana visi dan misi serta RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 juga hendaknya dilakukan upaya-upaya penunjang.

Seperti, terus membangun dan mendorong peningkatan nilai investasi dan pembangunan infrastruktur melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerin-

(Suara NTB/fit)

Abdul Malik tah Kabupaten/Kota di NTB khususnya Kabupaten Lombok Barat serta pihak lainnya seperti BUMN, BUMD, pengusaha/sektor swasta dan lain-lain.

Terus mendorong penguatan posisi Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan sejalan statusnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Mataram Metro dengan langkah-langkah akseleratif, progresif dan strategis.

Terus mendorong dan memperkuat pertumbuhan Kota Mataram sebagai kota jasa yang berbasis pengembangan sektor pariwisata berbarengan dengan tujuh sektor ekonomi sebagai penopang dan motor penggerak utama (major driver) pembangunan Kota Mataram.

Malik juga berpandangan bahwa Pemkot Mataram harus terus membenahi sistem pelayanan publik khususnya berkaitan dengan kemudahan berusaha/ berinvestasi/bisnis, kepastian hukum dan keamanan/ ketertiban masyarakat sejalan dengan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. (fit)

Senin, 19 November 2018

NTB Gudang Atlet Atletik Berpotensi Juara Dunia Mataram (Suara NTB) Kedatangan pelatih level dunia, Harry Marra ke NTB, Minggu (18/11) kemarin mengundang rasa penasaran beberapa pencinta olahraga di NTB. Banyak pihak mempertanyakan kenapa Pengurus Besar (PB) PASI sampai mendatangkan mantan tim pelatih nasional Amerika Serikat ke NTB? Sekjen PB PASI, Tigor Tanjung yang diwawancara Suara NTB disela-sela mendampingi Harry Marra di acara Coaching Clinic Pelatih Atletik NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (18/11) kemarin mengatakan kedatangan Harry Marra ke NTB merupakan bagian dari program PB PASI dalam rangka mengembangkan potensi atlet dan pelatih nasional di daerah. Tujuan utamanya adalah agar kedepan akan lahir atlet-atlet muda berprestasi dunia.

Tigor mengakui bahwa dari 34 provinsi di Indonesia bahwa provinsi NTB menjadi provinsi kedua yang menjadi kegiatan Harry Marra dalam memberikan Coaching Clinic kepada atlet dan pelatih. Sebelumnya Harry memberikan pelatihan pelatih di Jawa Timur (Jatim).

Alasan PB PASI memilih NTB untuk menjadi kegiatan Coaching Clinic atlet dan pelatih di Indonesia tahun ini kata Tigor karena memang PB PASI menilai provinsi NTB menjadi provinsi yang mampu melahirkan juara dunia atletik.

Sebagaimana diketahui atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia atletik usia-20 tahun di Finlandia tahun 2018.

“Kita mendatangkan Harry Marra ke NTB karena provinsi NTB merupakan provinsi yang memiliki bibit atlet yang berprestasi dunia. Seperti atlet NTB Lalu Muhammad Zohri mengukir prestasi di kejuaraan dunia. Selain itu atlet lompat jauh NTB, Safwaturrahman meraih medali perunggu di Asian Games 2018,” jelasnya.

Lanjutnya, kedatangan Harry ke NTB sejak tanggal 17 November. Kedatangan pelatih level dunia itu akan memberikan Coaching Clinic di NTB selama dua hari yakni, mulai tanggal 18 hingga 19 Desember 2018. Dia berharap kedatangan Harry dalam memberikan Coaching Clinic itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 40 atlet dan 40 pelatih kabupaten/kota yang diundang dalam kegiatan pelatihan atlet dan pelatih itu.

Harapannya kedepan provinsi NTB dapat melahirkan atletatlet juara dunia muda sebagaimana yang telah dicatatkan oleh Zohri di kejuaraan dunia atletik usia 20 tahun di Finlandia 2018. Pasalnya dia meyakini bahwa provinsi NTB menyimpan segudang potensi atlet yang mampu berprestasi level dunia.

Ditambahkannya, Harry Marra juga mengakui bahwa NTB memiliki potensi atlet berbakat. Hal itu dilihat dari hasil pelatihan di GOR kemarin, dimana Harry melihat ada beberapa atlet yang memiliki potensi berprestasi dunia. Namun untuk melahirkan atlet juara dunia, para atlet dan pelatih diminta untuk terus mengembangkan hasil pelatihan pelatih itu. (fan)

SUARA NTB

Halaman 3

Harry Marra : Atlet Harus Miliki Teknik Lari yang Benar Mataram (Suara NTB) Wacana kedatangan Harry Marra ke NTB akhirnya benar-benar diwujudkan oleh Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). Pelatih berkaliber dunia itu datang ke NTB untuk memberikan pelatihan pelatih kepada 40 pelatih atletik NTB level satu nasional di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (18/11).

Kedatangan Harry Marra ke NTB didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PASI, Tigor Tanjung. Selain itu, hadir juga Pelatih Nasional (Pelatnas) Atletik, Eni Nuraini, Aria Yuniawan, juara dunia atletik junior, Lalu Muhammad Zohri, Fadlin dan Safwaturrahman. Kemudian tak kalah pentingnya, hadir Sekda NTB, H. Rosiadi H.Sayuti, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin dan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam acara coaching clinic pelatih atletik di GOR Turide Mataram.

Dalam coaching clinic yang dihadiri 40 pelatih level satu nasional dan 40 atlet atletik NTB itu, Harry Marra memberikan materi pelatihan pelatih yang dimulai pukul 07.00

hingga 11.30 Wita. Dalam sesi latihan itu, Harry Marra mengatakan bahwa sebelum melatih, para pelatih harus menguasai teknik olahraga atletik yang benar. Teknik lari dan lompat jauh menjadi pelajaran utama peserta dalam sesi pertemuan itu.

“Untuk melahirkan atlet juara dunia, pelatih harus bisa mengajarkan teknik lari yang benar. Karena teknik merupakan hal yang utama harus dimiliki atlet. Tanpa teknik yang benar tak akan mungkin atlet bisa berprestasi,” ucap Harry Marra yang diterjemahkan langsung Sekjen PB PASI,Tigor Tanjung dengan bahasa Indonesia.

Mantan tim pelatih nasional atletik Amerika Serikat itu tidak hanya menyampaikan

teori saja, namun pria yang berambut penuh uban itu langsung mempraktekkan kepada para atlet dan pelatih terkait teknik dasar lari atletik yang baik dan benar.

Pada latihan praktek itu melibatkan atlet Pelatnas, Lalu Muhammad Zohri, Fadlin dan Safwaturrahman. Ketiga atlet itu langsung mempraktekkan bagaimana teknik lari yang benar. “Langkah kaki harus sama dengan pergerakan ayunan tangan,” jelas Harry yang dipraktekkan langsung oleh Zohri dalam sesi latihan itu.

Di tempat yang sama, Sekda NTB, H. Rosiadi H. Sayuti yang dimintai tanggapannya soal kegiatan coaching clinic pelatih atletik itu mengatakan sangat mendukung pro-

(Suara NTB/fan)

TEKNIK LARI - Pelatih Atletik Level Dunia, Harry Marra didampingi Sekjen PB PASI, Tigor Tanjung memberikan materi teknik lari dalam Coaching Clinic Atletik di Lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (18/11). gram PB PASI yang melibatkan Harry dalam pelatihan itu. Dia berharap dengan adanya pelatihan tersebut, para pelatih NTB akan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi dunia seperti yang

sudah diraih oleh atlet NTB, Lalu Muhammad Zohri di Kejuaraan Dunia atletik Usia 20 di Finlandia belum lama ini.

“Harapan kami, kegiatan ini akan melahirkan juara-juara dunia atletik,” harapnya. (fan)

Pelaksanaan TKB, BKD Dompu Ingatkan Tunggu Pengumuman Dompu (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu mengingatkan warga, khususnya pelamar tes CPNS untuk menunggu pengumuman resmi panitia bagi mereka yang akan mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Hingga saat ini, PermenPAN RB no 37 tahun 2018 yang mengatur soal passing grade atau batas nilai belum merevisi.

Hal itu disampaikan kepala bidang pengembangan pegawai BKD Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Minggu (18/11) kemarin. “Tidak ada ketentuan yang menyebut perekrutan CPNS menggunakan sistem perenkingan. Hingga saat ini, belum ada perubahan PermenPAN RB no 37 yang mengatur soal standar nilai bagi pelamar CPNS,” kata Asraruddin.

Selama PermenPAN RB no 37 tahun 2018 belum direvisi, kata Asraruddin, maka standar perekrutan CPNS tetap menggunakan standar nilai untuk tes kompetensi dasar (TKD). Ada 3 komponen pada TKD yaitu tes wawasan kebangsaan (TWK) 75, tes intelegensia umum (TIU) 80, dan tes kemampuan pribadi (TKP) 143 untuk peserta tes CPNS formasi umum. “Walaupun ada surat edaran atau pernyataan pejabat yang menyebut gunakan sistem baru, tetap ndak bisa dijadikan rujukan ketika belum direvisi Permen PAN-nya,” ungkapnya.

Namun Asraruddin mengaku, Senin (19/11) hari ini, perwakilan BKD dan operator akan menghadiri pertemuan di Provinsi untuk membicarakan hasil TKD beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil TKD, ada 26 orang peserta tes CPNS di Kabupaten Dompu. Sementara formasi yang dibuka sebanyak 229 formasi, tapi 2 formasi untuk dokter gigi, dan 26 formasi untuk guru eks honorer K2.

Hasil tes kompetensi dasar selama 9 hari di Dompu, dari 4.213 orang pelamar hanya 26 orang yang memenuhi standar nilai. Diantaranya Diantaranya guru eks honorer K2 (Nurhidayanti dan Sridodi) dari 42 yang dibutuhkan, guru Agama Islam (Yayang Mega Bulan Sabit) dari 2 dibutuhkan, guru Bahasa Inggris (Nuratul Awalia dan Muhammad Fahmi) dari 3 yang diminta, guru IPA (Wahyu Hidayat) dari 4 diminta, guru Matematika (Iin Dzamiatun Ilfa dan Fidal Irawan) dari 5 diminta.

Untuk formasi kesehatan yang memenuhi standar nilai diantaranya analis kesehatan (Rahmat Riskan) dari 1 diminta, apoteker ahli (Heny Rahmawati dan Wasiatul Chaery) dari 2 diminta, asisten apoteker terampil (Dennys Sulistyowati Putri Bintoro) dari 2 diminta, perawat terampil (Nur Muliya Indah Wati) dari 5 diminta.

Formasi teknis yang memenuhi standar diantaranya analis hukum (Melisa Andriana) dari 4 diminta, analis industri (Boby Rahmat Hidayat dan Ainun Jariyah) dari 2 diminta, penataan data sumber daya alam (Galih Zikri Firdaus) dari 2 diminta, pengawas bibit ternak ahli (W Surapradya) dari 2 diminta, penyuluh perikanan ahli (Loryanti Faujiah) dari 2 diminta, penyuluh pertanian (Hermansyah dan Annissa Apriyani A Samad) dari 10 diminta, pengelola wajib pajak/retribusi daerah (Baiq Muliati Sukma Ningsih, Ary Mechi Mantika, dan Ovillyah Rizky) dari 2 diminta, teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana (Adib Manggini dan Faturrahman) dari 2 diminta. (ula)

Asraruddin

(Suara NTB/arn)

SEPAK BOLA - Gala Desa yang ditandai kick off oleh Bupati Sumbawa di lapangan sepak bola Desa Jorok kecamatan Utan.

Gala Desa Perebutkan Piala Menpora di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Gala Desa Kabupaten Sumbawa memperebutkan piala Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, ditandai dengan kick off oleh Bupati Sumbawa pada Jumat (16/11) sore lalu, di Lapangan Sepakbola Desa Jorok Kecamatan Utan. Program pembudayaan olahraga, membangun olahraga dari bawah, desa dan pinggiran.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Kemenpora RI tersebut, Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyatakan, Gala Desa yang merupakan program pem-

budayaan olahraga agar masyarakat gemar berolahraga dari Kemenpora telah terjadwal secara Nasional pada 136 kabupaten/kota peserta. Termasuk Sumbawa, sebagai ikhtiar bersama dalam memasyarakatkan olahraga sekaligus mengolahragakan masyarakat. Untuk membangun olahraga dari bawah, dari desa dan pinggiran.

“Kepada anak-anakku terutama yang masih berada di usia muda, apabila berminat dengan dunia olahraga, maka tekunilah dengan serius. Jika anda ingin membela nama negara, mengharumkan nama negara, jadilah atlet, mulailah

tekuni dengan serius. Insya allah, kami Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat selalu mendukung,” pesan Husni, seraya berharap melalui Gala Desa ini akan muncul atlet-atlet handal yang nantinya dapat mengangkat reputasi daerah. Menjadi hiburan segar bagi masyarakat, sehingga secara langsung ataupun tidak, dapat meningkatkan minat dan kecintaan para generasi muda terhadap dunia olahraga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kab. Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si melaporkan, kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk dukungan ter-

hadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Gerakan “Ayo Olahraga”.

Mendukung kebijakan revolusi mental melalui olahraga, dan mendukung kebijakan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Untuk menjadikan masyarakat sehat dan bugar, juga untuk terciptanya ketahanan sosial dengan memupuk rasa dan semangat persaudaraan, sportivitas, disiplin dan karakter yang tangguh.

Serta untuk menggali potensi atau bakat olahraga yang berasal dari desa/kelurahan untuk dikembangkan di Tingkat Nasional dan Internasional.

Peserta Gala Desa berasal

dari Desa/Club/Sekolah berkisar sebanyak 620 atlet dan 140 official dengan rincian, untuk cabor sepak bola sebanyak 20 club/desa yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Jorok Utan, cabor sepak takraw sebanyak 24 club/desa untuk putra dan putri yang dilaksanakan di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, untuk cabor atletik sebanyak 85 atlet yang dilaksanakan di Stadion Brang Biji Sumbawa, dan untuk cabor bola voli sebanyak 16 club yang dilaksanakan di Lapangan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara. (arn)

Pasar Rabu TP4D Belum Sikapi Runtuhnya Pembangunan di Pekat Ditegur Atap Puskesmas Parado Bima (Suara NTB ) – Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) belum bisa memproses runtuhnya proyek pembangunan Pusksemas KM Parado karena masih masa kontrak.

“Soal runtuhnya bangunan Puskesmas Parado adalah tanggungjawab kontraktor pelaksana karena masih masa kontrak,” kata TP4D Kejaksaan Negeri Bima, M. Ihkwanul Fiaturahman SH kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Meski demikian pihaknya telah menyarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mengecek bersama Konsultan Pengawas atau Pihak pengawas yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati.

“Karena mereka yang tahu secara teknis apa masalahnya sehingga bisa dicarikan solusinya. Untuk sementara kita hanya kasih saran saja,” katanya.

Seperti diketahui pem-

bangunan Puskesmas Parado yang menelan dana kurang lebih Rp7 miliar sebagian atap bangunan gedung mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh warga setempat, Ruslan. “Pembangunan PKM yang seharusnya digenjot karena tinggal beberapa hari lagi batas pelaksanaan, tapi sebagian atap gedungnya sudah runtuh,” katanya kepada Suara NTB. Ia pun tidak mengetahui persis penyebab runtuhnya atap bangunan tersebut. Hanya saja Ruslan menduga runtuhnya atap itu karena proses pengerjaan proyek yang tidak sesuai bestek.

Oleh karena itu, Ruslan mendesak pihak terkait agar mengerjakan proyek sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditentukan. Sebab anggaran Rp7 miliar yang dikucurkan cukup mampu membangun bangunan yang berkualitas.

“Saya berharap pengerjaan PKM ini tidak asal jadi.

Tapi yang utama mempertimbangkan kualitas bangunan,” katanya.

Ruslan juga berharap pihak TP4D agar tetap melakukan pengontrolan dan pengawasan proyek tersebut. Jangan sampai proyek tersebut justru merugikan masyarakat Parado kedepan. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Farid M.AP mengakui runtuhnya atap bangunan proyek tersebut.

Penyebabnya menurut dia, lantaran para pekerja cepat membuka palang bangunan yang baru saja dicor.

“Memang demikian karena palangnya cepat dibuka oleh pekerja,” katanya.

Menurut Kabid Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dikes Kabupaten Bima ini, persoalan tersebut sudah disampaikan kepada pelaksana proyek agar segera memperbaiki secepatnya. “Sudah kami arahkan, pelaksana akan bertanggungjawab. Mengenai pembangunan PKM kami sifatnya netral. Mengenai kendala dan kerusakan resiko dari pelaksana,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Pembangunan Pasar Rabu di Kecamatan Pekat belum menunjukan progres yang baik, dibanding tiga pasar lain yang dibangun pemerintah pusat di Dompu tahun 2018 ini. Sejak dibangun 20 Juli lalu, capaian proyek senilai Rp737.298.000 tersebut baru 60 persen. Parahnya, pengerjaan kini dihentikan oleh pemborong.

Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H Iskandar dikonfirmasi Suara NTB membenarkan capaian satu dari empat proyek pembangunan pasar rakyat itu sangatlah rendah.

Diduga akibat kontraktor tidak pernah membayar gaji para pekerjanya. “Alasan pemborong sakit-sakitan, ya bukan berati tidak menjamin gaji tukang.

Tapi ini kan tukang tidak dibayar gaji berdasarkan hasil evaluasi kita di lapangan, bagaimana bisa orang kerja,” ungkapnya.

Jika kendala utamanya ialah anggaran mestinya kontraktor mengajukan termin pencairan, namun sampai hari ini selain uang muka mereka tidak pernah meminta pencairan sesuai hasil kerja yang pengerjaan fisik diperoleh. Atas persoalan itu, lanjut Iskandar, Disperindag bersama TP4D Kejaksaan dan instansi terkait langsung melayangkan

teguran kedua setelah peringatan awal tidak diindahkan.

CV. Al Ihsan akan bisa menyelesaikan proyek pasar yang diberi tenggat waktu 25 Desember tersebut ketika bekerja sesuai rekomendasi yang dikeluarkan, yakni menambah jam dan tenaga kerja. “Kita lihat di lapangan kan aktifitas tenaga kerja tidak ada, kalau di Huu masih mendingan tetap ada aktifitas. Mereka kekurangan dana tetap kami berikan termin sesuai dengan fisik yang ada,” jelasnya.

Kalaupun teguran kedua yang dikeluarkan beberapa hari lalu tidak juga diindahkan, pihaknya mengancam akan memutus kontrak dengan perusahaan ini. Pun memastikan tidak lagi mempercainya untuk memegang proyek dikemudian hari.

Sementara itu, disinggung progres pembangunan tiga pasar lainnya, Iskandar mengungkapkan, untuk Pasar Malaju dan Kwangko berdasarkan monitoring evaluasi terakhir sudah tuntas dilaksanakan. Sedangkan Pasar Rasabau di Kecamatan Huu progresnya baru 77 persen.

“Dua pasar sudah tuntas cuma pencairannya belum karena batas waktu sampai 25 Desember, kalau di Huu masih berjalan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

Produktivitas DPRD Menurun SEJUMLAH anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyorot minimnya jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan. Dengan hanya 5 Perda yang disahkan pada tahun ini, menjadi satu indikasi bahwa fungsi legislasi DPRD menurun.

Ketua Komisi II sekaligus anggota Badan Musyawarah DPRD KLU, Tusen Lasima, dalam rapat Banmus beberapa waktu lalu mengungkapkan, kinerja DPRD KLU harus terus dipacu. Di sisa waktu tahun (Suara NTB/dok) 2018, ia berharap DPRD LomTusen Lasima bok Utara dapat mengesahkan 2 atau 3 Perda lagi.

“Soal Raperda, kita ini banyak sekali usulan tetapi yang diselesaikan minim. Apalagi tahun 2019 adalah tahun politik, pemilihan di situ,” ujarnya pesimis.

Tusen menilai, masing-masing calon anggota DPRD petahana akan disibukkan beragam oleh kampanye. Tidak hanya kampanye pribadi sebagai calon legislatif, tetapi juga kampanye partai politik dalam mensukseskan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Oleh karenanya, politisi PDIP ini meminta agar pada 25 raperda yang sudah disetujui untuk disahkan pada tahun 2019 merupakan raperda yang dianggap paling prioritas. Pihak ekskeutif juga harus sudah melengkapi kajian akademik raperda agar tidak terus menerus dikembalikan ke eksekutif.

“Mulai April 2019 kita prediksi akan sangat sibuk. April ke atas, siapa terpilih akan membahas, sehingga agendanya saya anggap belum bisa berjalan maksimal,” sambungnya.

Tusen berpendapat, pada masa siding pertama dan setengah masa sidang kedua, ia prediksi DPRD lama maksimal bisa menyelesaikan 5 sampai 6 raperda. Sebab seringkali kelancaran proses pembahasan terkendala naskah akademik yang diterima di belakang hari. Meskipun raperda sudah di Banmun DPRD, namun tidak seluruhnya dilengkapi kajian akademik. “Dan terkadang, DPRD masih harus berdebat dengan eksekutif di DPRD. Ini kan tidak elok sama sekali,” imbuhnya.

Selain pada persoalan jumlah Perda yang berhasil disahkan, Tusen juga tak ragu untuk “mencubit” diri sendiri dan DPRD lain.

Salah satu yang disorot Ketua Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) itu adalah tidak adanya Perda inisiatif DPRD. “Saya minta supaya dimunculkan perda inisiatif. Sudah 5 tahun saya di DPRD tidak satupun perda inisiatif yang dibuat. Ini saya malu sekali,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pada rapat Banmus DPRD pekan lalu mengemuka, jumlah raperda yang disepakati akan dibahas DPRD KLU pada tahun 2019 mendatang sebanyak 25 perda, dengan rincian 23 raperda usulan eksekutif dan 2 raperda inisiatif DPRD. Di antara 23 raperda eksekutif itu, 13 raperda di antaranya merupakan raperda pindahan yang tidak terselesaikan di 2018 ini. Sedangkan pada tahun 2018 ini sendiri, Banmus DPRD telah merancang pembahasan 23 raperda. Namun hingga pertengahan November, Perda yang disahkan hanya 5 buah. Agenda legislasi DPRD KLU setidaknya terkendala oleh bencana gempa yang terjasi sejak 29 Juli lalu, ketiadaan ruang/kantor, maupun kompleksnya persoalan pascagempa di tingkat warga. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Hindari Petugas, Penambang Liar Masih Membandel Selong (Suara NTB) Aktivitas tambang liar masih belum jera setelah ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakum) Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur (Lotim). Setelah diberikan peringatan keras pada Jumat lalu, tampak para penambang ini masih ada yang berani melakukan aktivitas penambangan secara sembunyi-sembunyi.

Hal ini terlihat dari kondisi air irigasi pertanian yang turut tercemar oleh aktivitas penambangan yang dilakukan para penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tersebut.

Amaq Rosi, salah satu petani Subag Lendang Mudung Kecamatan Pringgabaya, mengaku, setelah ada teguran dari petugas memang mereda seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Akan tetapi, kembali beraktivitas setelah para petugas jauh dan tidak melakukan pengawasan.

Kondisi air irigasi yang keruh bercampur material sisa penambangan berupa batu apung dan tanah ini sangat merusak. Apalagi, air dari hulu sebenarnya tidaklah keruh.

Kalaupun keruh karena air

hujan sangat bisa dibedakan.

Air yang terus terusan keruh ini sangat merugikan para petani. Melihat fakta pahit bagi petani ini tak kunjung ada solusi, petani Subag Lendang Mudung yang paling banyak kena dampak ini berencana akan melakukan aksi demo mendatangi lokasi-lokasi penambangan liar tak berizin tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mulki, SSTP., yang dikonfirmasi mengakui para penambang ini main kucing-kucingan dengan petugas. Sudah beberapa kali dilakukan penindakan, namun masih saja melakukan aktivitas tambang yang notabenenya belum mengantongi izin resmi pemerintah untuk melakukan tambang.

Senin hari ini, para penam-

bang yang sudah diidentifikasi ini akan dipanggil ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Tindakan tegas Satgas Gakum, akan mengambil langkah hukum terhadap tindakan non prosedural yang dilakukan para penambang.

Kondisi air irigasi yang tercemar akibat campuran material sisa tambang yang dialirkan para penambang tanpa dokumen lingkungan ini tidak ditampik bisa merusak tanaman petani. Menurutnya, jika pelaksanaan penambangan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, maka tidak akan terjadi seperti yang diprotes para petani.

Terlihat di lokasi-lokasi tambang ilegal di Lengkok Lendang, Mamben Baru dan Bandok tersebut melakukan

(Suara NTB/rus)

TAMBANG - Lokasi tambang ilegal di Lotim yang diduga merusak lingkungan. Sayangnya, banyak pengelola tambang ilegal masih membandel dan main kucingkucingan dengan petugas. pengerukan tebing-tebing tinggi dengan menggunakan alat berat, tebing-tebing ini dikeruk.

Untuk menghasilkan pasir, hasil kerukan dijatuhkan ke sungai yang airnya digunakan para petani, sehingga menyebabkan

air keruh. Lokasi tempat penambangan ini pun terlihat tidak memperhatikan aspek lingkungan. Tebing yang dikeruk pun ada di pinggir jalan kabupaten yang setiap hari dilalui warga. (rus)

Desa Sakra Gelar Festival ”Bale Langgaq”

Bupati: Pertahankan Budaya Leluhur Nenek Moyang Selong (Suara NTB) Mempertahankan tradisi leluhur merupakan salah satu komitmen Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah komando H. M. Sukiman Azmy. Sabtu (17/11) lalu, bertempat di Lapangan Pengondang Desa Sakra digelar sebuah event yang bisa menarik kunjungan wisatawan. Kegiatan ini bertajuk, Festival Bale Langgaq.

Pada gelaran yang terbilang langka ini, menyuguhkan atraksi kesenian. Presean, kecimol asli, kelentang tunggal, rebana dan gendang beleq. Ada juga kuliner khas Sasak, khususnya Desa Sakra. Acara ini rencana digelar selama sepekan dan berakhir Rabu (21/11) mendatang.

Hadir pada prosesi pembukaan, Deputi Pemasaran Regional III Kementerian Pariwisata RI, Riki Fauzi Yani, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Faozal, sesepuh masyarakat Desa Sakra yang juga mantan Gubernur NTB, H. L. Serinata.

Bupati menyampaikan Desa Sakra tidak sekedar Desa Budaya, melainkan Desa Pahlawan. Gumi Sakra bersemayam para pahlawan yang belum terkenal dalam sejarah Pahlawan Republik Indonesia. Akan tetapi terkenal dalam perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah. Mereka antara lain adalah TGH. Ali Batu, Datu Polak, Datu Moter Mamiq Noer Sasih, Raden Kerde. ‘’Tidak lupa saat ini mantan Gubernur NTB, H. L. Serinata yang merupakan warga asli Sakra,’’ ujarnya.

Sejauh ini, di Kabupaten Lotim kata bupati banyak sekali budaya-budaya yang justru makin menyempit bahkan pudar dari peredaran muka bumi. Menurutnya, hal itu terjadi akibat terhimpit oleh budaya-budaya yang baru. “Menjadi kewajiban kita terutama sekali budayawan-budayawan Lombok Timur hendaknya mulai dari sekarang menyingsingkan lengan baju bekerja keras, mengerahkan daya upaya untuk tetap mempertahankan budaya asli nenek moyang kita,” pinta bupati.

Upaya yang sudah dilakukan Desa Sakra dengan menggelar Festival Bale Langgaq, katanya, akan didukung oleh pemerintah. Dipersilakan kepada para budayawan untuk berkreasi. “Silakan bekerja para sastrawan bekerja untuk para pahlawan-pahlawan pejuang bangsa,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L. M. Faozal, menyampaikan Desa Sakra banyak menyimpan potensi untuk bisa dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata. Selain budaya, ada kulinernya. Berikutnya kesenian yang tidak banyak kita jumpai ditempat lain. Semisal Rudat, rebana yang bernuansa islami.

Kegiatan Festival Bale Langgaq ini sambungnya, merupakan kegiatan pariwisata budaya yang dapat ditunjukan atraksi-atraksinya kepada para wisatawan. Kegiatan ini ke depan bisa menjadi event tahunan yang dapat menarik wisatawan dalam dan luar negeri.

Assisten Deputi Pemasaran Regional III Kementerian Pariwisata RI, Riki fauzi Yani mengatakan, event seperti festival itu bukan hanya melestarikan budaya akan tetapi ada dampak ekonomi terhadap masyarakat. Harapannya, semoga event-event yang akan datang semakin baik dan dalam pelaksanaannya. Dapat dukungan dari pemerintah termasuk dari Kementerian Pariwisata. (rus)

(Suara NTB/rus)

FESTIVAL - Kegiatan Festival Bale Langgaq Desa Sakra merupakan salah satu wahana mempertahankan tradisi di Desa Sakra. Acara ini dihadiri Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy.

(Suara NTB/yon)

BELUM DIPERBAIKI - Jembatan menuju Desa Labuhan Pandan, Dadap dan Tekalok yang rusak parah diterjang banjir pada tahun 2016 lalu. Hingga sekarang jembatan ini tak kunjung dilakukan perbaikan.

Sejumlah Jembatan Rusak di Sambelia Belum Diperbaiki Selong (Suara NTB) Masyarakat di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih mendambakan proses perbaikan terhadap akses jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir bandang yang menerjang wilayah ini pada tahun 2016 lalu. Pasalnya, sejumlah jembatan dan jalan sampai sekarang terkesan menganggur dan tak kunjung dilakukan perbaikan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Minggo (18/11), Camat Sambelia, Zaitul Akmal, mengaku, sejumlah dampak dari banjir yang terjadi pada tahun 2016 lalu sampai saat ini belum ter-

tangani, seperti jembatan dan beberapa akses jalan. Dari catatan pemerintah kecamatan, jembatan yang belum tertangani yakni jembatan penghubung antara Desa Sambelia menuju Desa Labuan Pandan, Desa Dadap dan Desa Tekalok serta jembatan Batu Sele.

Keberadaan jembatan ini sangat penting, karena penghubung dua desa serta merupakan jembatan menuju pemerintah kecamatan. “Jembatan itu merupakan jalan utama yang lebih dekat menuju jalan provinsi atau pemerintah kecamatan. Namun sampai sekarang belum diperbaiki. Nganggur,” ujarnya.

Untuk saat ini, kondisi jembatan sama sekali belum dapat digunakan terutama dilintasi oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat, karena jembatan yang dibangun bersifat sementara dalam kondisi rusak. Kayu batang kelapa yang digunakan untuk membuat jembatan sejak beberapa waktu lalu keropos dan rusak.

Sementara fakta di lapangan, masyarakat menyeberang dengan cara turun ke sungai yang dijadikan akses jalan.

Akan tetapi, apabila hujan sudah mulai turun. Otomatis akses jalan masyarakat akan terputus seiring dengan adanya air yang akan mengalir dari sun-

Murid SD Ditemukan Meninggal di Pantai Menange Rambang Selong (Suara NTB) Nasib naas menimpa Muamar Hardiansyah, (6,5) pelajar kelas 1 SD alamat Gubuk Lauk Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur. Ia ditemukan meninggal dunia oleh kakeknya di dasar laut Menange (muara) Rambang saat pergi memancing bersama kakeknya, Mustiah (40) Sabtu (17/11) akhir pekan lalu.

Informasi yang diterima Suara NTB, kronologis kejadian sekitar pukul 14.00 wita, korban pergi ke Pantai Menange Rambang mencari ikan bersama kakeknya. Setibanya di pantai, korban minta izin kepada kakeknya untuk mandi di Menange (muara). Sedangkan kakeknya bersama masyarakat lainnya melaksanakan gotong royong menyekop pasir pantai dalam rangka giat bedah Menange yang diadakan oleh Pemerintah Desa Surabaya.

Namun berjarak 15 menit kemudian, kakek korban menengok ke arah korban yang sedang mandi akan tetapi tidak melihat cucunya yang sedang mandi. Kemudian kakek korban langsung melakukan pencarian di seputar pantai dibantu oleh warga lainnya. Namun proses pen-

(Suara NTB/ist)

KORBANTENGGELAM - Muamar Hardiansyah, korban tenggelam di Pantai Rambang saat disemayamkan di rumah duka. carian pada saat itu nihil.

Kakek korban kemudian berinisiatif melakukan penyelaman di seputaran lokasi pantai tempat mandi korban.

Akhirnya ia berhasil menemukan korban di dalam muara dalam keadaan sudah lemas, kemudian korban langsung diangkat ke darat dan dibawa ke Puskesmas Labuhan Haji untuk pertolongan pertama. Namun, korban tidak berhasil diselamatkan. Keluarga langsung membawa korban pulang ke rumah duka di Dusun Gubuk Lauk Desa Surabaya. Terkait

kasus ini, Kapolsek Sakra Timur bersama anggota polsek yang mendapat laporan, langsung mengecek TKP. Sementara korban disemayamkan di rumah duka.

Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, melalui Kasubag Humas Polres, IPTU. I Made Tista, membenarkan peristiwa tenggelamnya bocah SD di Pantai Rambang pada Sabtu lalu. Atas kejadian ini, katanya, pihak keluarga tidak keberatan dan menerima kejadian tersebut sebagai suatu musibah. (yon)

gai yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat.

“Kalau air sudah mengalir. Tentu masyarakat tidak bisa lagi melintas dari jalur itu.

Masyarakat harus menggunakan jalur alternatif yang lain dengan jarak yang cukup jauh,” ungkapnya via ponselnya.

Dalam perbaikan jembatan ini, sebelumnya dianggarkan dari dana BNPB. Namun hingga saat ini, anggaran untuk permbangunan jempatan ini tidak kunjung terealisasi. Zaitul Akmal menyebutkan, KK yang terdapat di seberang jembatan ini sekitar 2.000 KK dari tiga desa yakni Desa Labuhan Pandan, Desa

Dadap dan Desa Tekalok dengan 7 dusun. “Jembatan darurat ini, sudah tidak bisa difungsikan. Jembatan daruratnya terlalu lama. Apabila hujan mulai turun dan air mengalir di sungai itu, maka akses jalan masyarakat bisabisa terputus,” terangnya.

Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Dedi Irawan, tidak menampik jika sejumlah jembatan di wilayah Kecamatan Sambelia belum tertangani seluruhnya.

Namun saat ini sejumlah jembatan dan jalan itu sudah diusulkan untuk ditangani pada tahun 2019 mendatang. (yon)

GTT dan Eks K2 Terima Rp 500 Ribu Per Bulan Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah menyetujui alokasi anggaran untuk Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Eks tenaga honorer Kategori 2. Mulai tahun 2019 mendatang, mereka akan memperoleh alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 500 ribu per orang per bulan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, Jumat (16/11). Sudirsah menyebut, alokasi anggaran untuk GTT, PTT dan Eks K2 umumnya tidak dipersoalkan oleh DPRD. Seluruh Banggar telah menyetujuinya. Dari 1.929 tenaga GTT, PTT dan Eks K2 yang ada, maka dalam sebulan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 964,5 juta, atau Rp 11,574 miliar dalam setahun. Anggaran tersebut akan didistribusikan kepada seluruh tenaga non PNS melalui Dinas Dikpora Lombok Utara.

“Semula anggaran itu diasumsikan sebesar Rp 250 ribu per orang, tetapi kita sepakati dinaikkan menjadi Rp 500 ribu per orang per bulan,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Utara ini menyambung, akibat kebijakan itu terjadi kekurangan anggaran sekitar Rp 300 juta rupiah lebih pada Dinas Dikpora. Kekurangan ini akan diambilkan dari penambahan PAD. “GTT dan PTT yang semula tidak terakomodir karena kesalahan menghitung akan dia-

komodir dengan alokasi rasionalisasi anggaran belanja Dikpora,” sambungnya.

Sudirsah menilai, besaran anggaran yang dialokasikan kepada guru, pegawai tata usaha dan eks K2 yang ada di sekolah-sekolah, merupakan wujud dukungan dari pemerintah daerah untuk memperhatikan semua pihak. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah menerapkan P3K, upaya Pemda KLU masih jauh dari harapan GTT/ PTT. Tetapi setidaknya, eksekutif dan legislatif sudah mengakomodir apa yang menjadi aspirasi walaupun secara nominal lebih rendah dari tuntutan sebesar Rp 1 juta per orang per bulan.

Sementara pada konteks anggaran pengadaan mobil operasional di dinas-dinas, Sudirsah menyatakan bahwa Banggar DPRD pada laporan final KUA PPAS lalu belum memberi persetujuan. Salah satunya di Dinas Kominfo Lombok Utara. Semula kata dia, Dinas Kominfo melalui TAPD mengusulkan anggaran mobil operasional sebesar Rp 196 juta. Pada poin ini, usulan direvisi menjadi biaya sewa lanjutan untuk mobilitas sekretaris dinas.

Untuk pembelian dan sewa mobil baru, baik dalam bentuk mobilitas jabatan maupun operasional di seluruh OPD di tahun 2019 ditiadakan. Kecuali 5 unit ambulans desa dan 1 unit puskesmas keliling di lingkup Dinas Kesehatan.(ari)

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Potensi Besar

Desa Wisata Jadi Perhatian Serius Pemprov

Praya (Suara NTB) Desa wisata menjadi salah satu fokus pengembangan pembangunan di sektor pariwisata di NTB saat ini. Pemerintah provinsi pun mengaku akan memberikan perhatian yang lebih serius dalam pengembangan destinasi wisata baru tersebut. Dengan berkembangnya desa wisata tersebut, diharapkan bisa mendorong angka kunjungan wisatawan di daerah ini.

“Kita punya potensi besar.

Sayang kalau kemudian potensi tersebut tidak dimaksimalkan,” ujar Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat launching Inovasi 99 Desa Wisata Unggulan di Desa Wisata Setanggor Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (17/11).

Pemerintah provinsi, jelasnya, untuk saat ini punya obsesi memiliki 99 desa wisata, baik itu di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Meski dari sisi potensi bisa lebih banyak. Tapi yang memang benar-benar unggulan. Yang memiliki kelebihan, keunikan serta ciri khas tersendiri menjadi prioritas.

Pihaknya pun sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk bisa mewujudkan target tersebut dengan bekerjasama dengan semua elemen terkait di daerah ini. “Sebagai destinasi pariwisata halal dunia, tentu kita berharap desa-desa wisata yang ada di daerah ini bisa konsen mendukung wisata halal tersebut,” tambahnya.

Loteng sendiri diharapkan bisa memainkan peran lebih besar lagi dalam mendorong pengembangan desa wisata di NTB, sehingga ke depan bisa menjadi tumpuan pengembangan. Mengingat, Loteng termasuk kabupaten yang sudah cukup berpengalaman mengembangkan desa wisata.

Beberapa desa wisata di Loteng juga sudah cukup maju dan berkembang tinggal dipoles, sehingga bisa lebih dikenal luas lagi. “Daerah-daerah lain kita harapkan bisa belajar ke Loteng. Bagaimana mengembangkan destinasi desa wisata. Karena beberapa desa wisata di Loteng sudah cukup maju,” terangnya.

Menurutnya, Ummi Rohmi – sapaan akrab Wagub NTB ini, mengembangkan desa wisata tidak melulu soal anggaran. Yang paling penting ialah kreativitas dan inovasi mengembangkan potensi yang ada di desa, sehingga bisa memiliki nilai jual sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi.

Diminta Audit Khusus SEJUMLAH desa di Lombok Barat (Lobar) dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian oleh kelompok masyarakat, lantaran diduga ada penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Terdapat 3-4 desa yang dilaporkan ke lembaga APH. Selain DD sejumlah desa, beberapa sekolah juga dilaporkan terkait dugaan penyimpangan dana Bantuan (Suara NTB/her) Operasional Sekolah (BOS).

Agung Harianto Pelaksana Tugas Sekretaris Inspektorat Lobar Agung Harianto, menjelaskan, untuk audit pihaknya melakukan pemeriksaan reguler. Di samping pemeriksan reguler, ada juga pemeriksaan khusus atau kasus dengan tujuan tertentu, karena ada aduan masyarakat. Pihaknya sudah mendapat perintah dari bupati untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Terdapat 3-4 desa yang dilakukan pemeriksaan khusus karena dilaporkan oleh masyarakat ke aparat penegakan hukum. Sejumlah desa tersebut antara lain Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari, Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar dan salah satu desa di wilayah Sekotong.

Selain itu ada dua sekolah antara lain SMPN 1 Narmada dan SDN 3 Bengkel. “Ini semua adalah merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu baik khusus maupun kasus, ada sejumlah desa terkait pengelolaan dana desa dan sekolah mengangkut pengelolaan dana BOS yang dilaporkan oleh masyarakat,” jelas Agung.

Lebih jauh kata dia, sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan, namun hasilnya tidak bisa dibeberkan sebab sesuai SOP dilaporkan ke bupati. Apakah ada temuan Indikasi penyimpangan dan kerugian negara, ia juga tidak bisa menyampaikan lebih jauh ke media, sebab pihaknya diperintah oleh bupati untuk melakukan audit khusus.

Bagaimana jika berdasarkan audit ada unsur pidana atau korupsi? Menurutnya sesuai SOP pihaknya tetap melaporkan ke bupati. Namun nantinya dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara kepolisian dan kejaksaan, jika ada temuan indikasi kesalahan administrasi, maka pihaknya melakukan pemeriksaan. Sedangkan jika ada temuan indikasi korupsi dan kerugian, maka tentu prosesnya di APH. Menyoal kasus aduan DD Kuripan, sejauh ini diakui belum ada laporan ke Inspektorat. Biasanya, kata dia, jika sudah ditangani oleh kepolisian, pihak terkait melakukan pendalaman lalu dilimpahkan ke Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ia menambahkan terkait aduan masyarakat menyangkut pengelolaan dana ke APH, sesuai SPK pihak APH baik kejaksaan dan kepolisian yang menerima laporan akan meminta audit khusus ke pemda. ‘’Mekanismenya, aduan ini diturunkan ke provinsi lalu ke pihak kabupaten sesuai dengan penandatanganan PKS tersebut,’’ ujarnya. (her)

Pengerjaan Risha di Narmada Terkendala Panel Giri Menang (Suara NTB) Dusun BATU KANTAR DEsa Narmada Kecamatan Narmada bakal dikunjungi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Kedatangan putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini pun bakal disambut beberapa persoalan. Salah satunya, lambannya proses pengerjaan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) akibat limitnya bahan panel. Pasalnya di daerah itu saja, dari ratusan korban gempa yang seharusnya membangun rumah hanya belasan yang bisa terealisasi itupun masih belum rampung, karena masih menunggu bahan panel.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Narmada, H. Ahmad Syafri yang ditemui akhir pekan kemarin di kantornya mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan Dusun Batu Kantar yang nantinya dikunjungi menteri PMK tanggal 22 November. Sejauh ini di dusun ini tengah proses pembangunan 14 rumah. “Nantinya yang diresmikan di RT 1, tapi pengiriman panel menurut informasi berupaya dimaksimalkan. Kami berharap itu lebih banyak lagi dikirim agar bisa banyak rumah yang terbangun,” harapnya.

Sejauh ini untuk Desa Narmada saja terdapat 400 unit rumah rusak. Sebanyak 137 rusak berat di Dusun Batu Kantar. Dari jumlah ini ada 59 orang sudah dibentuk pokmas, ditambah lagi dua pokmas tambahan yang dibentuk. Namun ada juga yang belum dirobohkan rumahnya, karena perlu menunggu validasi dari tim supaya tidak salah dalam hal kualifikasi kerusakaan.

Diakuinya, kelambanan pengerjaan disebabkan limitnya panel. Pembuatan panel ini butuh pekerja khusus dan perlu waktu pengadaannya. “Memang sekarang masih limit,”imbuhnya.

Sejauh ini sudah ada upaya Pemda menambah aplikator, ia berharap dengan penambahan ini bisa lebih cepat pengerjaan rumah. Sebab antusias masyarakat bergotong-royong begitu tinggi, bahkan banyak yang sudah membangun pondasi, sehingga pengadaan panel perlu lebih dipercepat. Rumah korban gempa perlu dipercepat, mengingat kondisi saat ini musim hujan. Di musim hujan ini warga sementara waktu menempati tenda dari terpal di halaman tak jauh dari rumahnya yang roboh. (her)

“Soal dukungan anggaran, jelas juga sangat dibutuhkan.

Tapi yang paling penting sesungguhnya kreativitas. Agar potensi yang ada berkembang dan layak jadi destinasi wisata,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan pengembangan desa wisata jadi prioritas Pemkab Loteng. Pihaknya pun sudah mengajukan setidak 21 desa ke pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai desa wisata. Dasar penetapan itulah yang nantinya menjadi dasar bagi Pemkab Loteng dalam menyiapkan program pendukung dari rencana pengembangan desa wisata itu sendiri.

“Ke depan ketika membicarakan pariwisata Loteng, tidak melulu soal pariwisata bahari yang memang sangat potensial.

Tetapi juga desa wisata. Dan, destinasi desa wisata bisa menjadi pendukung dari pengembangan destinasi wisata lainnya di daerah ini,” tegas mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

DESA WISATA - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah meninjau sentra kerajinan tenun di desa wisata Desa Setanggor Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (17/11).

ITDC Bukukan Komitmen Investasi Rp17 Triliun Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) hingga sejauh ini telah mencapai kesepakatan investasi dengan delapan investor untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika Dengan nilai total komitmen investasi mencapai Rp 17 triliun lebih. Demikian diungkapkan Direktur Utama (Dirut) ITDC Abdulbar M. Mansoer, saat perayaan HUT ITDC ke 45, di kawasan The Mandalika, Sabtu (17/11). “Total komitmen investasi yang sudah disepakati sampai sejauh ini Rp 17 triliun,” terangnya.

Komitmen ini, ujarnya, termasuk komitmen mega investasi dengan Vinci Construction and Grand Projects senilai 1 miliar dolar Amerika untuk membiayai pembangunan sirkuit Moto GP lengkap dengan fasilitas pendukung di dalamnya, seperti hotel dan fasilitas lainnya.

Komitmen investasi yang sudah dicapai, ujarnya, tidak hanya sekedar komitmen.

Tetapi sudah sampai pada

tahap penandatangan Land Utility Development Agreement (LUDA). Yang berarti investornya sudah siap membangun dan sudah bisa dibukukan oleh pihak ITDC. Bahkan beberapa investasi sudah mulai berjalan sejauh ini. Seperti pembangunan hotel Pullman, Paramount serta Royal Tulip. “Semua komitmen investasi tersebut bisa kita dicapai sebelum akhir tahun 2018 ini,” terangnya.

Itu artinya, kepercayaan investor pada kinerja ITDC sangat baik. Investor juga menilai prospek pengembangan KEK The Mandalika juga sangat menjanjikan, sehingga ke depan kepercayaan tersebut harus terus dijaga dengan memberikan kinerja terbaik dalam mengelola dan mengembangkan kawasan The Mandalika. “Sebagai pengelola, kita harus bisa membayar kepercayaan investor dengan memberikan kinerja yang terbaik,” pesannya.

Diakuinya, mengembangkan kawasan The Mandalika merupakan tantangan tersendiri bagi ITDC dan bukan perkara mudah.

Namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan The Mandalika, pantang bagi ITDC untuk mundur.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan The Mandalika, juga tidak sedikit dan ringan. Salah satunya, soal sengketa tanah seluas 109 hektar. Namun berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai elemen di daerah ini, permasalahan yang sudah berlangsung selama 29 tahun tersebut nyatanya bisa diselesaikan dengan skema kerohiman.

“Ke depan, dukungan dari semua pihaknya bisa terus diberikan dan sangat diharap.

Karena apa yang telah dicapai oleh ITDC sejauh ini dalam mengembangkan kawasan The Mandalika khususnya, tentunya juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Terutama lagi peran serta rekan-rekan media untuk turut membangkitkan tingkat kepedulian masyarakat,” tambah General Affair The Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta. (kir)

Saat Kota Air Dilanda Krisis Air

Sumur Mengering, MCK di Parit Berpredikat sebagai kota air, tak menjamin semua warga di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berkecukupan air bersih. Buktinya, di Desa Sedau Kecamatan Narmada yang terletak di perbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah justru mengalami krisis air hampir tiap tahun. Daerah ini termasuk salah satu sumber air di Narmada, namun ironisnya luput dari perhatian pemerintah.

PULUHAN tahun warga setempat bergantung dari sumur sebagai sumber air bersih, lantaran bantuan dari pemerintah tidak pernah ada realisasi. Warga pun terpaksa harus Mandi, Cuci Kakus (MCK) di selokan dan parit yang ada di sekitar yang airnya kotor. Untuk minum sehari-hari pun sangat susah akibat kondisi air sumur yang mengering.

Diwawancarai Suara NTB akhir pekan kemarin, Kepala Dusun Sedau Gondang Sarmah dan sejumlah warga setempat menuturkan krisis air bersih melanda empat dusun di desa setempat hampir tiap tahun. Kali ini krisis air terjadi sejak pascagempa empat bulan lalu. Krisis air ini diakibatkan air sumur warga mengering. Meskipun beberapa kali hujan melanda, debet air sumur warga juga masih kecil.

Akibat kondisi ini, warga pun terpaksa harus mengambil air di pancuran berjarak ratusan meter dari pemukiman warga.

Pancuran ini sudah lama ada, kemungkinan dibangun di za-

Terdampak Paling Parah

Korban Gempa di Gunungsari dan Batulayar Minim Perhatian Giri Menang (Suara NTB) Dua kecamatan di Lombok Barat (Lobar), yakni Gunungsari dan Batulayar menjadi daerah terdampak bencana gempa paling parah. Tingkat kerusakan di daerah ini menurut catatan BNPB paling parah dibanding kecamatan lain. Meski mengalami kerusakan paling parah, akan tetapi bantuan dana stimulan dan rekonstruksi rumah korban gempa terbilang lambat. Belum ada satupun rumah bantuan korban gempa yang sudah terbangun di daerah ini. Lebih-lebih daerah ini menjadi lokasi produsen panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang disuplai ke kecamatan lain.

Camat Gunungsari, H. Rusni, Jumat (16/11), mengaku, pihaknya sudah mempertanyakan hal ini kepada tim pusat pada beberapa kali pertemuan.

Sesuai hasil pertemuan, bahwa pusat mendahulukan Kecamatan Narmada dulu barulah beralih ke Kecamatan Gunungsari. Pihaknya tidak paham, kenapa polanya seperti ini. Sebab informasi nya hal ini justru rawan menimbulkan kecemburuan antara korban gempa.

Saat ini di Gunungsari tengah menyelesaikan kelompok

masyarakat (pokmas). Pihak Rekompak sudah turun ke Gunungsari sejak Senin lalu. Sejauh ini jumlah pokmas yang sudah terbentuk dan keluar rekening sebanyak 27 pokmas.

Sedangkan bakal pokmas sudah mencapai 700 pokmas.

Hingga saat ini, perihal kejelasan bantuan selalu dipertanyakan oleh masyarakat.

Menyoal penanganan lokasi bencana yang tergenang banjir, pihaknya sudah turun ke lokasi pengungsian. Pihaknya berkoordinasi dengan Pemda Lobar dan desa untuk melakukan penanganan. Warga juga diimbau agar bergotong-royong membuat saluran drainase untuk mengurai genangan air.

Hal serupa dialami daerah Batulayar. Salah satunya Desa Sandik. Plt Kades Sandik M. Yudi Syarif mengatakan di desanya baru terbentuk 14 pokmas. Pihaknya sudah memfasilitasi pembuatan rekening pokmas. Semua kelompok ini jelasnya sudah mendapat transper dana, namun belum bisa dieksekusi lantaran perlu penyiapan dokumen dan kajian teknis. “Memang korban gempa di desa kami belum ada yang tereksekusi terbangun rumahnya,” aku Yudi. (her)

Tim SAR Hentikan Pencarian Nelayan Labuan Poh

(Suara NTB/her)

KRISIS AIR - Warga Sedau Narmada mengambil air di pancuran, karena mengalami krisis air akibat sumur kering. man Jepang kala itu.

Untuk mendapatkan air bersih pun, warga terpaksa harus antre berjam-jam di lokasi, karena banyaknya warga yang ambil air. “Kami krisis air bersih sudah berbulanbulan pokoknya setelah gempa itu. Sumur warga kering, kami pun ambil air di pancuran, itupun harus antre. Untuk mandi, cuci dan kakus kami ke parit saja setiap hari,” tutur Kadus Sedau ini.

Ditanya apa penyebab mengeringnya air sumur warga, kemungkinan katanya terlalu banyak sumur yang dibangun oleh warga. Sebab hampir di setiap rumah ada dibangun sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga di beberapa dusun setempat bergantung sejak puluhan tahun dari sumur, bahkan semenjak ada mata air di daerah setempat warga secara swadaya membangun sumur. Pernah ada bantuan pipa dari Jepang, namun itupun sudah rusak, sehingga tak lagi mampu melayani warga setempat. Kondisi ini semakin membuat warga kebingungan untuk memenuhi kebutuhan air. Apalagi saat ini sumur warga mengering.

Kini warga sangat berharap

bantuan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan air yang dialami warga. Beberapa alternatif yang diharapkan warga, jika memungkinkan dibangun sumur bor, pamsimas dan pipanisasi dari pihak BWS. Yang paling diharapkan warga bantuan sambungan PDAM. Pelaksana Tugas Kades Sedau Ahmadi Arianto mengakui jika krisis air hampir tiap tahun melanda empat dusun di daerah setempat diantaranya Dusun Sedau Gondang, Eyat Bintang, Sedau Desa dan Poh Gading. Terdapat 800 KK lebih atau sekitar 2000 jiwa lebih yang terdampak di empat dusun tersebut.

Krisis air disebabkan suplai air dari pipa macet dan tidak mencukupi. Padahal dari induk sumber air debet ya begitu besar, namun akibat pipa kurang memadai, sehingga mengakibatkan suplai tersendat. “Tiap tahun itu aja Kendalanya (krisis air),”jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Artadana mengaku pihak desa sudah bersurat ke pihaknya. Pihaknya pun sudah meminta desa agar membuat sumber air ke pemukiman warga. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Tim SAR gabungan menghentikan pencarian terhadap nelayan yang jatuh dari sampannya saat memancing ikan di perairan Labuhan Poh, Jumat (16/ 11). Penutupan operasi SAR berdasarkan hasil kordinasi dengan potensi atau unsur terkait maupun dengan pihak keluarga, mengingat selama 7 hari pencarian belum ditemukan tandatanda keberadaan korban.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram I Nyoman Sidakarya, Minggu (18/ 11) menerangkan, selama seminggu pencarian, tim rescue dan ABK Rescue Boat 220 Mataram bersama dengan pihak kepolisian, hotel, Dive Zone, nelayan dan unsur terkait lainnya telah melakukan pencarian terhadap korban tersebut.

Pihaknya mengerahkan tim rescue dan ABK Rescue Boat 220 Mataram dengan armada yang diterjunkan antara lain kapal Rescue Boat 220 Mataram, Rigit Inflatable Boat dan Rubber Boat serta didukung oleh speed boat dari

kepolisian dan Dive Zone.

“Area pencarian telah diperluas melalui penyisiran dari permukaan laut, darat hingga bawah laut dengan melakukan penyelaman. Cuaca yang kurang mendukung dan arus bawah laut yang cukup kencang merupakan kendala bagi tim SAR dalam melakukan pencarian. Penyebaran informasi ke masyarakat di sekitar lokasi pencarian juga sudah dilakukan, namun hingga 7 hari pencarian, tanda-tanda keberadaan korban tetap dengan hasil nihil,” akunya.

Sebelumnya pencarian terhadap korban atas nama Deni Alkarim (27) yang merupakan warga Labuhan Poh telah dilakukan sejak hari Sabtu (10/11) setelah menerima laporan dari keluarga korban bernama Saefudin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram sempat terjun langsung ke lokasi untuk memimpin dan memberikan arahan kepada personelnya dalam melaksanakan kegiatannya serta berkoordinasi dengan pihak keluarga dan potensi atau unsur terkait. (her)

(Suara NTB/ist)

HENTIKAN - Proses pencarian korban nelayan tenggelam di hari terakhir. Pihak SAR Mataram menghentikan pencarian korban, karena tidak ada-ada korban ditemukan.

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Bibit, Pupuk dan Penanaman Jagung yang Meluas Jadi Sorotan Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi PPP DPRD Sumbawa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Pertanian agar memastikan ketersediaan bibit, pupuk dan pestisida menjelang musim tanam tahun ini. Sementera, Fraksi Bintang Keadilan (BK), menyoroti soal penanaman jagung yang meluas.

Sebab berimplikasi terhadap sektor kehutanan.

(Suara NTB/Uki)

BLOKADE JALAN - Warga memblokade jalan dan membakar ban bekas di jalan Raya Lintas Bima-Sumbawa atau tepatnya di Desa Tambe Kecamatan Bolo, Sabtu(17/11) sore sekitar pukul 17.30 wita.

Dipicu Pengeroyokan, Warga Blokade Jalan Bima (Suara NTB) – Aksi blokade jalan oleh warga dalam menyelesaikan permasalahan kembali terjadi di Bima. Kali ini, blokade dilakukan di Jalan Raya Lintas Bima-Sumbawa atau tepatnya di Desa Tambe Kecamatan Bolo, Sabtu(17/11) sore sekitar pukul 17.30 Wita.

Menurut warga, Afan, aksi blokade jalan tersebut buntut dari kemarahan warga Desa Tambe karena seorang warga diduga dikeroyok oleh warga Desa Bolo Kecamatan Madapangga saat pertandingan sepak bola di Kecamatan Madapangga.

“Pengeroyokan ini tidak diterima oleh warga, makanya warga marah langsung memblokade jalan,” katanya.

Menurutnya, aksi blokade jalan tersebut juga mendesak meminta Aparat Kepolisian agar segera menangkap pelakukan pengeroyokan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Warga mendesak pelaku pengeroyokan dapat ditangkap. Jika tidak aksi blokade akan terus berlanjut,” katanya.

Aksi blokade dan pembakaran ban bekas tersebut mengakibatkan kemacetan beberapa kilometer. Para pengendara dari arah Sumbawa dan Dompu yang hendak menuju ke Bima dan sebaliknya tertahan beberapa jam. Aparat gabungan Polsek Bolo dan Polres Bima mendatangi lokasi dan membuka blokade jalan.

Kapolres Bima, AKBP. Ba-

gus Satrio Wibowo, S.IK mengakui adanya aksi blokade jalan tersebut. Menurutnya aksi tersebut berawal warga Desa Tambe bernama Mustakim (30 tahun) diduga dikeroyok oleh warga desa Bolo.

Kejadian pengeroyokan tersebut lanjutnya bermula pertandingan sepab bola mini, di wilayah Kecamatan Madapangga. Saat berjalannya pertandingan itu terjadi saling senggol antar pemain. “Hanya saja penonton berlarian masuk ke dalam lapangan dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban,” katanya.

Menurutnya blokade jalan dapat dibuka sekitar pukul 18.45 wita, setelah pihaknya memberikan himbauan kepada

masyarakat dengan memberikan kepastian akan menyelidiki kasus tersebut. “Kasus ini akan kita selidiki. Hal ini juga sudah kami sampaikan ke masyarakat Tambe,” katanya.

Selain itu, Bagus meminta kepada masyarakat agar mempercayakan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian dalam memproses kasusnya. Sembari mengimbau dalam menangani setiap kasus tindak pidana, warga diharapkan tidak main hakim sendiri.

“Jangan juga mudah terpancing dengan provokasi oknumoknum yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja memperkeruh suasana. Apalagi melakukan tindakan melawan hukum dengan memblokir jalan raya,” pungkasnya. (uki)

Buka Konektivitas Wilayah, Butuh Percepatan Infrastruktur Sumbawa Besar (Suara NTB) Diperlukan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian daerah. Misalnya, sarana prasarana jalan dan dermaga, pembangunan sarana prasarana pertanian, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan.

Seperti disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I

Nyoman Wisma, peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah dalam hal ini sangat diperlukan dalam menunjang produktivitas pertanian, peternakan maupun perikanan. Seperti pembangunan jalan dusun Tanjung Bele desa Olat Rawa kecamatan Moyo Hilir, lanjutan jalan hotmix desa SP 3 Prode kecamatan Plampang, pembangunan jalan dusun Prode desa

Usar. Kemudian, pembangunan jembatan ruas jalan SP Prode Plampang. Serta pembangunan jalan menuju pariwisata Ai Beling dusun Kuang Amo desa Sempe kecamatan Moyo Hulu.

Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, maka pembangunan akan terkoneksi.

Fraksi PDI P, mengapresiasi capaian pembangunan daerah baik yang sudah maupun yang

akan segera direalisasikan. Seperti pembangunan bendungan Beringin Sila, pembangunan dermaga Teluk Santong, relokasi RSUD Sumbawa dan lainnya.

Begitu pula di bidang pariwisata, promosi potensi pariwisata dan budaya harus didukung oleh sarana prasarana infrastruktur yang memadai dalam rangka mempermudah akses konektivitas di beberapa sektor potensial. (arn)

Kerjasama Bagian Humas Pemda Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB Harlah KSB Ke-15

Percepatan Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Jadi Kado Terbaik Tepat tanggal 20 November 2018 ini, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) genap berusia 15 tahun.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemda KSB sejauh ini telah cukup banyak. Tapi khusus di tahun ini, ada satu kado terbaik yang disembahkan Pemda KSB bagi masyarakat, yakni percepatan pembangunan rehabilitasi rumah warga korban gempa.

PASCAGEMPA 19 Agustus yang meluluhlantakkan rumah warga, Pemda KSB langsung melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses rehabilitasi. Gerak cepat dijalankan mulai dari mendata jumlah rumah rusak sekaligus mengklasifikasi bentuk kerusakaannya. Di sisi lain, Pemda KSB juga gencar melobi pemerintah pusat agar dana bantuan rehabilitasi segera disalurkan.

Tetapi usaha paling penting dijalankan Pemda KSB adalah memulai pembangunan rumah warga tanpa menunggu bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB). Caranya cukup sederhana. Dengan memanfaatkan sumber dayanya yang terbatas, Pemda KSB bertahap membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dengan mengadaptasi personil agen penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dan melobi pengusaha bangunan serta material agar turut membantu pembangunan rumah warga. Meski dengan catatan pembayaran dilakukan dibelakang alias dihutang.

Cara Pemda KSB ini tak sia-sia. Belum sebulan berlalunya gempa 19 Agustus, kegiatan pembangunan (rehabilitasi) rumah warga yang rusak akhirnya dimulai. Kegiatan pembangunan pertama dimulai di kecamatan Seteluk dan Poto Tano. Di dua kecamatan yang paling parah terdampak gempa ini, hingga hari ini tercatat sudah ratusan rumah kategori rusak berat telah terbangun dan siap ditempati kembali oleh warga.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, akselerasi seluruh pihak menjadi kunci percepatan rehabilitasi rumah warga. Pemerintah dan masyarakat sejak awal saling bahu membahu mencari solusi tercepat yang dapat diambil guna memastikan warga dapat segera kembali mendiami rumah mereka seperti sedia kala. “Alhamdulillah kita banyak dibantu. Masyarakat dan pengusaha setelah kita beri pengertian akhirnya mau membantu kita (pemerintah) mempercepat proses pemulihan pasca gempa ini,” katanya.

Ia mengungkapkan, satu-satunya keyakinan Pemda KSB mampu mempercepat proses rehabilitasi rumah warga korban gempa adalah semangat gotong royong. Selain itu rasa ikhlas membantu sesama turut pula menjadi pendorong sehingga pemerintah selalu punya jalan mengatasi persoalan selama kegiatan berlangsung. “Di awal tidak mudah (memulainya). Memang dananya ada dari pemerintah. Tapi saat itu belum cair dan kami yakinkan masyarakat bahwa perlu jalan dulu, soal biayanya menyusul,” cetusnya.

Kini bupati mengaku, penyematan rasa gotong royong mempercepat rehabilitasi rumah warga korban gempa itu sudah mulai terlihat hasilnya. Kini ratusan rumah warga kategori rusak berat usulan tahap pertama telah terbangun, bahkan rumah-rumah warga usulan tahap kedua dan berikutnya juga mulai dikerjakan meski anggaran bantuan dari pemerintah belum dicairkan.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST

“Sekarang masyarakat terutama yang jadi korban sudah semakin sadar. Mereka tidak tunggu lagi bantuannya cair dulu, mereka sekarang sudah banyak mulai membangun. Dan dihubungkan dengan Harlah tahun ini, saya kira ini buktinya bahwa semangat masyarakat kita untuk membangun daerah semakin baik dan kita harus syukuri itu,” klaim bupati.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, modal utama percepatan rehabilitasi rumah warga korban gempa, terletak pada semangat gotong royong yang mulai terbangun di tengah masyarakat KSB. “Saya kira itu modal utama kami akhirnya bisa memulai membangun rumah warga yang waktu itu memang dananya belum cair,” bebernya.

Ia berharap, ke depan semangat tersebut tetap dapat terjaga dan terus terbangung di tengah masyarakat. Sebab agenda pembangunan di daerah masih banyak dan memerlukan campur tangan seluruh pihak termasuk masyarakat di dalamny. “Kita tidak akan berhenti sampai di sini (rehabilitasi rumah). Kita masih banyak kerja-kerja lain yang butuh sumbangsih tenaga dan pikiran seluruh elemen masyarakat KSB,” imbuhnya.

Percepatan rehabilitasi rumah korban gempa yang di-

laksanakan Pemda KSB bukan sekedar klaim. Kepala BNPB Willem Rampangilei membuktikannya dengan dua kali mengunjungi KSB. Pada kunjungan pertama, Willem meninjau persiapan pembentukan kelembagaan Pokmas yang ditugasi mengelola proses rehabilitasi dan pada kunjungan keduanya ia berkesempatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah rusak berat yang akan direhabilitasi.

Menurut Willem, pihaknya mengapresiasi segala usaha yang telah dijalankan Pemda KSB. Bahkan pihaknya siap mengadopsi sejumlah kebijakan yang dijalankan KSB terutama dalam mempercepat pembentukan Pokmas dengan melibatkan kelembagaan agen PDPGR. Personil yang selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan agenda pemberdayaan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat KSB. Sejauh ini kegiatan rehabilitasi rumah warga korban gempa masih terus berjalan.

Meski terhitung masih banyak yang belum tersentuh, mengingat ada sekitar 18 ribu unit rumah warga terdampak gempa. Namun Pemda KSB optimis mampu menyelesaikannya dengan telah berjalannya sistem pelaksana di tingkat lapangan. (bug/*)

Juru Bicara Fraksi PPP, Ismail M.S.H, dalam penyampaian pendapat Fraksi lanjutan paripurna RAPBD 2019, terkait perlunya mengoptimalkan koordinasi dan peran tim pengawasan pupuk dan pestisida sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan pupuk di Sumbawa. Terhadap kemungkinan kekurangan kuota pupuk agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi sejak dini. Dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Propinsi dan pihak distributor pupuk.

Selain itu, juga diminta agar memastikan bahwa bibit jagung yang diberikan kepada petani benar-benar bibit berkualitas.

Sebab berdasarkan pengakuan petani, sekarang ini bibit jagung yang sudah didistribusikan ke petani kualitasnya kurang baik sehingga tidak mau ditanam oleh petani. Dikhawatirkan hasil produksi tidak maksimal dan justru membuat petani merugi.

Sementara, di satu sisi program

pemerintah ingin memberikan kesejahteraan bagi petani.

Soal bibit jagung, sorotan yang sama juga disampaikan Fraksi Gerindra, dengan meminta kepada Bupati Sumbawa untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran dan pengawasannya.

Bibit ini adalah bersubsidi tetapi pemerintah dibuat tidak berdaya oleh oknum perusahaan.

Bibit yang di salurkan/diberikan kepada masyarakat kualitasnya buruk sehingga masyarakat enggan menanam bibit tersebut.

Persoalan bibit yang buruk ini dari tahun ke tahun terus terulang. Pemerintah dalam hal ini dirugikan dan masayarakat tani kita juga ikut merugi.

“Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah untuk menghentikan penyaluran bibit yang tidak berkualitas. Agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” cetus Jubir Gerindra, Hamzah Abdullah.

Sementara, Fraksi Bintang Keadilan, melalui Juru Bicaranya, Rosihan S.E, justru menang-

gapi penanaman yang makin meluas yang berimplikasi terhadap sektor Kehutanan. Sebab di beberapa kecamatan ternyata para petani jagung tidak hanya memanfaatkan lahan tidur sebagai lahan jagung. Tetapi kawasan hutan juga digunakan untuk menanam jagung.

Kondisi ini tentu sangat tidak baik untuk pelestarian hutan yang selama ini di pertahankan dan sangat rawan sebagai penyebab terjadinya banjir. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada pemerintah agar kebijakan terkait dengan penanaman jagung ini dapat memperhatikan potensi kecamatan masing-masing. Terhadap kecamatan yang tidak memiliki lahan untuk jagung terutama kecamatan yang masuk wilayah konservasi agar tidak dipaksakan untuk menanam jagung karena akan berakibat buruk terhadap sektor lainnya.

Selain itu, Rosihan juga meminta perhatian Pemkab atas reban Kesaming Orong Katujer desa Maronge. Dari semenjak dibangun atas swadaya masyarakat Maronge sampai saat ini belum pernah ada perhatian dari pemerintah daerah terkait saluran induknya.

Padahal jika dioptimalkan akan sangat memudahan petani untuk mengairi sawahnya dengan luasan lahan lebih kurang 450 ha. (arn)

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

Belum Terima PLTS Labangka, Bupati Minta Revitalisasi SumbawaBesar(SuaraNTB)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa belum berani menerima aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Labangka dari pemerintah pusat. Pemkab setempat baru akan menerima, jika aset senilai Rp25 miliar dengan kapasitas 1 MWt tersebut direvitalisasi.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc yang dikonfirmasi wartawan menyampaikan, pihaknya sudah mengambil kesimpulan mengenai adanya rencana pemerintah pusat menyerahkan aset PLTS Labangka. Dalam hal (Suara NTB/ind) ini belum bisa menerima H. M. Husni Djibril PLTS dengan kondisi yang ada sekarang. Karena selain proyeknya sudah dikerjakan sejak lama, juga masih ada persoalan yang harus diselesaikan.

“Itu kan persoalan tahun 2012. Kemudian itu mau diserahkan menjadi tanggung jawab kita. Sementara program itu kan belum tuntas da nada masalah. Sehingga kita belum berani menerima,” ujarnya.

Menurut Bupati, pihaknya baru menerima aset tersebut jika pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih dahulu. Jangan kemudian daerah diminta menerima dalam kondisi yang belum baik. Karena pihaknya tidak menginginkan terjadinya persoalan dikemudian hari. Mengingat kondisi PLTS tersebut banyak yang sudah hilang dan beberapa unit rusak.

Makanya disarankan dilakukan revitalisasi terlebih dahulu.

“Kami mau menerima dengan catatan pemerintah pusat menyelesaikan masalahnya dulu. Bukan kami yang menerima masalah. Direvitalisasi dulu baru Pemkab mau menerima. Karena di sana kan banyak yang sudah hilang, rusak. Diperbaiki dulu, dibangunkan dengan baik. Terserah bagaimana pemerintah pusat membangunnya. Karena itu dihajatkan untuk orang Sumbawa terutama Labangka dalam kondisi yang baik,” jelasnya.

Ditegaskannya, pihaknya tidak memiliki opsi lain selain dilakukan revitalisasi. Karena proyek PLTS itu pembangunannya dihajatkan untuk masyarakat Sumbawa terutama di Labangka dengan kondisi baik. Jika nantinya sudah direvitalisasi, maka Pemkab baru berani menerima aset tersebut. “Tidak ada opsi lain dari Pemkab selain direvitalisasi. Silahkan dituntaskan dan selesaikan dulu. Baru nanti berani diterima. Kan itu program pusat yang apabila selesai baru diserahkan ke pemerintah kabupaten. Artinta dalam kondisi baik,” tandasnya.

Catatan Suara NTB, sejak selesai dikerjakan proyek PLTS terkoneksi jaringan 1 MWp Labangka, Kecamatan Labangka belum bisa dimanfaatkan. Proyek pusat senilai Rp 25 miliar tersebut dikerjakan tahun anggaran 2012/2013. Dari 70 unit yang dikerjakan diduga hanya 38 unit yang bisa dimanfaatkan.

Diduga proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi.

Dalam pengerjaan, Pemkab Sumbawa hanya menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Sedangkan pemerintah pusat (Kementrian ESDM) selaku pelaksana dan pengadaan produk. Dugaan penyimpangan dalam kasus ini sudah diselidiki penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Sumbawa pada tahun 2015 lalu. Saat itu penyidik sudah menghadirkan sebagian besar saksi terkait. Mulai dari Distamben Sumbawa saat itu dan pegawai Perusda. Kemudian rekanan pelaksana yakni Direktur PT. Azet Surya Lestari dan sejumlah saksi dari Kementrian ESDM. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Musim Hujan, Warga Mbuju Dihantui Longsor Dompu (Suara NTB) Musim hujan akhir tahun ini mulai meresahkan masyarakat. Terutama, warga tiga Dusun di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo. Pasalnya, jiwa dan rumah mereka terus dihantui ancaman bencana longsor.

Jumat (16/11), bencana itu sempat terjadi hingga menutup ruas jalan utama di Kilo, bahkan melukai salah seorang pengguna jalan.

Warga setempat, Ady kepada Suara NTB menyebutkan, beberapa dusun yang kini terancam bencana tersebut ialah Dusun Sori Dungga, Matompo dan Mbuju.

Karena memang wilayah ini berada tepat di bawah bukit penggunungan yang sudah gundul dibabat warga untuk menanam jagung.

“Kalau musim hujan begini memang warga pasti tidak tenang karena ancaman tanah longsor yang utama,” kata dia, Minggu (18/11).

Ditegaskan, masalah krusial ini menimpanya hampir tiap tahun saat musim penghujan tiba, bahkan sudah beberapa kali disuarakan bersama kalangan muda lainnya ke pemerintah daerah. Namun, sampai hari ini tak pernah mendapat respon apa-apa.

Pun demikian dengan aparatur desa yang katanya akan mengupayakan.

Menyusul tak adanya langkah pencegahan itu warga tiga dusun yang selama ini terancam terpaksa harus menangani bencana longsor tersebut dengan gotong royong. Parah-

nya, kegiatan ini akan terus dilakukan tiap hari ketika wilayah itu terus menerus diguyur hujan.

“Kalau tidak begitu akses jalan ke Kilo tidak mungkin bisa dimanfaatkan, karena bebatuan, lumpur pasti turun kalau hujan datang terutama di lokasi bekas penambangan material sekitar Matompo,” ungkapnya.

Disamping tanah longsor, lanjut Ady, banjir juga selalu mengenangi ruas jalan dan pemukiman warga sekitar, pun acap kali menggerus ternak. Untuk itu, sebelum bencana alam ini memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang lebih besar, ia berharap pemangku kebijakan segera bersikap. Minimal membangun tanggul penyangga serta saluran drainase untuk memperlancar arus air yang datang.

Sementara itu, Ilham warga lainnya juga menyampaikan harapan yang sama untuk bisa menjaga kekuatan infrastruktur jalan yang sudah dibangun pemerintah.

“Kalau terus dibiarkan

(Suara NTB/Ist)

GENANGI JALAN - Banjir disertai lumpur dan bebatuan mengenangi ruas jalan utama Kecamatan Kilo, Minggu (18/11). seperti ini, aspal tetap digenangi air pasti akan cepat rusak dan pasti pemerintah

butuh anggaran besar untuk memperbaikinya kembali.

Jadi dengan adanya tanggul

dan drainase itu minimal jalan kita juga bisa bertahan lama,” pungkasnya. (jun)

BPBD Dompu Jamin Bak Air Beasiswa ke Luar Baku Dikerjakan 2018 Negeri, Kota Bima Minta Kuota 100

Dompu (Suara NTB) BPBD Kabupaten Dompu memastikan pembangunan bak penangkap air baku untuk PDAM di Kamudi dipastikan tetap dikerjakan tahun 2018.

Bahkan ada penambahan pekerjaan dari semula direncanakan anggaran sebesar Rp500 juta menjadi Rp1 M. Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs Imran M Hasan kepada Suara NTB, Minggu (18/11) men-

gungkapkan, rencana pembangunan bak penangkap air di Kamudi Desa Rababaka sebagai pengganti bendungan yang jebol untuk mengambil air baku PDAM tetap dilaksanakan tahun 2018.

Hanya saja, dalam perencanaan awal, bak tersebut tetap mengalirkan pipa airnya melintasi sungai dan itu yang tidak dikehendaki Bupati. Karena dikhawatirkan akan cepat rusak dibawa arus banjir, sehingga direncanakan kembali. “Sedang dibuat rencana (ulang) oleh kepala Dinas PU,” kata Imran.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiap – siagaan BPBD Dompu, Wan Muhtajun, ST yang dihubungi terpisah menambahkan, bak penangkap air akan dirubah posisinya untuk menghindari pipa pengambilan air baku melintasi sungai. Bak tersebut akan dinaikan dari posisi sebelumnya, sehingga pipa penghantarnya tetap melintas di sebelah kiri sungai. “Kalau di posisi yang direncanakan awal, akan ada crossing sungai untuk pipanya. Itu yang tidak dikehendaki,” ungkapnya.

Perubahan posisi bak penangkap air untuk menghindari pola melintang di sungai, dikatakan Wan Muhtajul, secara otomatis akan menambah jarak bak dari posisi bak penghantar PDAM. Sehingga anggarannya lebih besar dari direncanakan awal Rp500 juta menjadi Rp1 M. “Disampaikan kepala, anggaran disiapkan untuk Kamudi (pembuatan bak pangkap air) Rp1 M, dan tambahan normalisasi sungai Rp2 M,” terangnya.

Perubahan rencana ini lanjutnya, membuat tim bersama Bupati akan cek ke lapangan dan membuat perencanaan ulang, sehingga pengerjaan bak penangkap air belum bisa segera dibuat. “Tapi tetap akan dikerjakan tahun 2018 ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE mengungkapkan, kekhawatirannya bila bak penangkap air tersebut gagal dibangun. Karena air baku Kamudi menjadi satu – satunya sumber air untuk IPA Selaparang. Karena bendungan untuk mengalirkan air ke Selaparang sudah jebol, keberadaan bak penangkap air sangat diharapkan.

“Kalau tidak ada bak itu, ndak mungkin kita buat bendung manual terus, karena ini sudah masuk musim hujan,” keluhnya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Program beasiswa ke luar negeri yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc rupanya juga diminati oleh Pemerintah Kota Bima.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE mengaku, sudah meminta langsung kepada Gubernur untuk mengalokasikan sebanyak 100 orang asal Kota Bima untuk melanjutkan studi ke luar negeri. “Terkait program beasiswa ini saya sendiri sudah meminta kuota 100 kepada Gubernur NTB,” kata Lutfi saat menghadiri acara Temu Akbar Paguyuban Donggo-Soromandi di aula GSG Muhamadiyah Kota Bima, Sabtu (17/11).

Dengan kuota tersebut diharapkan para pemuda di Kota Bima terutama dari Paguyuban Donggo dan Soromandi yang berada di Kota Bima dapat mengambil bagian dari program tersebut.

“Saya kira, kesempatan kita untuk mengembangkan SDM. Ini ada l a h bagia n

dari program Gubernur NTB yakni menguliahkan 10 ribu mahasiswa ke luar negeri, di Eropa dan Cina,” katanya.

Pada kesempatan itu, Walikota Bima menyampaikan juga Pemerintah Kota focus meningkatkan SDM tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tujuan Arab Saudi bukan sebagai TKI atau TKW, tapi sebagai tenaga terampil yang menghasilkan devisa.

“Soal ini saya saya bicarakan dengan Kepala BNP2TKI di Jakarta belum lama ini,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bima kedepannya akan fokus pada peningkatan sektor ekonomi kepemudaan dan kerakyatakan.

Dengan terus mengupayakan ciptakan IKM dan UKM berbagai sektor. “ K i t a akan memberikan bantuan dan terus mendorong agar UKM dan IKM terus menggeliat di Kota Bima ini,” pungkasnya. (uki)

H. Muhammad Lutfi (Suara NTB/Uki)

Warga Korban Gempa Usulan Tahap Dua Mulai Membangun Taliwang (Suara NTB)Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, warga korban gempa yang masuk dalam usulan tahap dua program rehabilitasi sudah mulai melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Menurut orang nomor satu di KSB ini, berdasarkan data yang diterima pihaknya dari 3 ribuan warga yang masuk dalam data usulan tahap II ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 200 an rumah diantaranya mulai dibangun. “Laporan terbaru yang saya terima pas acara Yasinan malam Jum’at, di (kecamatan) Maluk, Brang Rea dan Taliwang sudah banyak yang mulai bangun untuk tahap II,” ungkapnya kepada wartawan, Jum’at pekan lalu.

Untuk progresnya sendiri, Bupati mengaku agak kaget. Pasalnya dari warga yang telah membangun itu sudah ada yang hampir mencapai 100 persen. “Ini saya kira cukup luar biasa ya. Karena kita tahu kan dana yang tahap dua belum ada karena belum disalurkan ke BPBD kita oleh pusat,” sebutnya.

Meski terbilang belum signifikan jumlahnya, bupati mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi

kemandirian warga usulan tahap II yang mulai melakukan pembangunan secara mandiri. Itu menunjukkan kesadaran masyarakat membantu pemerintah dalam percepatan pemulihan pasca bencana semakin baik.

“Pada akhirnya kan nanti kan dananya diganti. Tapi minimal mereka sadar perlu langkah cepat bersama mengembalikan kondisi menjadi normal lagi,” urainya.

Agar proses pembangunan oleh warga benar-benar sesuai ketentuan kegiatan rehabilitasi yang ditetapkan pemerintah. Bupati menyatakan, kegiatan pendampingan bagi mereka yang mulai membangun tetap ada. Saat ini seluruh kelompok masyarakat (Pokmas) Plus yang ditugasi mendampingi masyarakat telah terbentuk termasuk penempatan tenaga PNS (pegawai negeri sipil) sebagai pendamping tambahan. “Kita harus pastikan dana yang mereka keluarkan memperbaiki rumahnya nanti digantikan saat dana rehabilitasi cair,” cetusnya.

Sementara itu, kegiatan rehabilitasi rumah warga usulan tahap pertama dananya mulai disalurkan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) setempat, sebanyak 346 rumah kategori rusak berat sudah mencairkan

anggarannya untuk termin pertama.

Berikut pula dengan rumah kategori rusak sedang dan ringan usulan tahap pertama ini.

Bupati menyatakan, Pemda KSB saat ini terus mendorong percepatan realisasi pembangunan dan pencairan termin pertama bagi warga usulan tahap pertama. Sebab pencairan termin dua, anggaran rehabilitasi bagi penerima bantuan rehabilitasi usulan tahap pertama adalah serapan anggaran termin pertama. “Termasuk realisasi fisiknya juga ya. Jadi serapannya maksimal, bangunan fisiknya juga harus maksimal. Begitu syaratnya dari BNPB untuk pencairan termin 2,” timpalnya.

Untuk pencairan dana usulan tahap II sendiri, bupati menyebutkan, Pemda KSB melalui Badan Penanggulanggan Bencana Daerah (BPBD) tingga menunggu masuk ke rekening. Jika telah masuk ke rekening BPBD, maka Pemda KSB akan segera menyalurkannya ke rekening pribadi waga penerima bantuan dana rehabilitasi. “Kita berprasangka baik saja kepada pemerintah bahwa dananya pasti dicairkan. Sementara ini bagaimana kita mempercepat saja pembangunannya dengan daya dan upaya yang kita punyai di sini,” imbuhnya.(bug)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

Halaman 8

Seleksi Administrasi

Puluhan Calon Anggota KPU Terpental Mataram (Suara NTB)Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB telah diumumkan oleh Tim Seleksi (Timsel) pada Sabtu (17/11). Dari total 461 pendaftar, hanya 398 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Untuk calon anggota KPU Provinsi NTB, dari jumlah 44 orang peserta, satu orang terpental, dan sebanyak 43 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak melanjutkan tahapan seleksi berikutnya yakni tes tulis dengan sistem Computer Asissted Test (CAT).

Sementara untuk peserta di lima kabupaten/kota yang masuk dalam Timsel I, yakni di Kabupaten Bima dari 52 orang pendaftar, yang lolos 40 orang. Lombok Tengah, dari 71 pendaftar, 31 orang terpental, yang lolos hanya 40 orang.

Kota Mataram dari total 54 pendaftar, yang lolos 40 orang.

Sementara untuk Kabupaten Dompu dari 32 pendaftar yang lolos 32 orang, dan Sumbawa dari 34 pendaftar, satu orang dinyatakan tidak lolos.

Ketua Timsel I, Dr. Jumarim menjelaskan, Timsel memang ditugaskan untuk menyeleksi sampai 40 orang peserta yang akan mengikuti tes tulis. Sehingga di daerah yang jumlah pendaftarnya lebih dari 40 orang, terpaksa harus ada yang dieleminasi menggunakan sistem perangkingan sampai 40 besar.

Sementara pendaftar untuk lima kabupaten/kota yang masuk dalam Timsel II yang meliputi kota Bima yang dinyatkan lulus sebanyak 40 orang, kemudian Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah pendaftar sebanyak 52 orang, 12 orang dinyatakan tidak lulus. Sementara pendaftar terbanyak di kabupaten Lombok Timur 84 orang, yang diloloskan hanya 40 orang.

Kemudian untuk Kebupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat, setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran karena jumlah pendaftar kurang dari target, yang dinyatakan lulus masing-masing sebanyak 25 orang.

“Berdasarkan hasil rapat pleno tentang hasil penelitian administrasi, nama-nama peserta yang dinyatakan lulus dapat ikut tes tulis pada Senin (19/11) hari ini,” kata Ketua Timsel II, Dr. Kaharuddin.

Dari hasil seleksi administrasi tersebut yang diumumkan kepada masyarakat, Timsel meminta kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan secara tertulis kepada masing-masing calon anggota KPU. Setelah penggumuman administrasi ini, tahapan seleksi calon anggota KPU akan dilanjutkan dengan seleksi tes tulis yang akan dilaksanakan Senin (19/11) hari ini di Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. (ndi)

Golkar Ingatkan Caleg Tidak Gaduh Rebutan Suara Mataram (Suara NTB) Partai Golkar meminta kepada calon anggota legislatif (caleg)-nya di semua tingkatan, agar tidak membuat kegaduhan di lapangan dengan saling berebut wilayah garapan suara di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Hal itu diserukan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD I Partai Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda di hadapan seluruh caleg se-pulau Lombok, saat dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dalam menghadapi masa kampanye.

“Saya tidak ingin mendengar internal partai berkelahi di lapangan, karena saling berebut suara. Tidak boleh ada caleg internal berebut suara, yang ada membagi suara, sehingga semua caleg bisa mengepung daerah yang jadi target (Golkar) yang kita mampu untuk kuasai,” tegas Isvie.

Ditekankan Isvie, semua caleg Golkar baik DPR tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota agar saling bersinergi satu sama lain. Karena hanya dengan cara itulah partai Golkar dapat meraih kemenangannya. Sebab dengan saling menjatuhkan satu sama lain, sama saja dengan menghancurkan partai.

“Kalau sudah saling jelekkan, itu sudah tidak solid, jangan saling jelekkan satu sama lain, bersaing sehat saja, tidak ada gunanya kita saling jelekkan, ujung-ujungnya partai yang dirugikan. Kalau semua caleg dalam satu dapil solid bergerak, maka tidak memungkinkan kita dapat lebih dari satu kursi,” jelasnya.

Isvie juga mengingatkan kepada semua caleg, bahwa dinamika politik menjelang pemilu 2019 yang sudah semakin dekat ini, semakin tinggi. Karena itu, semua caleg Golkar harus waspada untuk dari berbagai upaya serangan politik dari lawan politik.

“Dinamika politik sudah semakin dinamis, karena itu kita semua harus pandai membaca dinamika dan isu yang berkembang. Karena hal itu akan memberikan dampak terhadap setrategi dan sasaran yang kita targetkan. Salah membaca situasi, maka keputusan yang akan kita ambil bisa keliru,” katanya.

Karena itu, Isvie juga meminta Bappilu semua tingkatan, agar mulai siapkan administrasi secara matang, dalam menghadapi pemilu. Seperti saksi partai seluruh TPS, dan perangkat partai agar mulai digerakkan secara terencana. “Tugas bapak ibu adalah satu, memenangkan pemilu,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

DIKREMASI - Jenazah perwira Polri anggota Biddokkes Polda NTB, I Nengah Sukartha saat diantar warga menuju tempat kremasi, Minggu (18/11).

Perwira Polisi Diduga Dibunuh Kawan Dekat Mataram (Suara NTB) – Perwira polisi Iptu I Nengah Sukartha (56), yang ditemukan meninggal dunia Rabu (14/11) lalu diduga korban pembunuhan. Pelakunya, MS alias JG (44) ditangkap. Pelaku menghilangkan nyawa korban dengan memukulkan benda tumpul di kepala.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan, pelaku MS ditangkap tanpa perlawanan, Sabtu (17/11) lalu, tiga hari pelaku kabur sejak mengeksekusi korban. “Pelaku merupakan teman dekat korban dan

Mataram (Suara NTB) Sekretaris Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, Nurdin Ranggbarani kembali menyuarakan nasib sejumlah proyek di Provinsi NTB yang masih mangkrak sampai saat ini. Ia meminta sikap pemerintah daerah untuk menangani sejumlah proyek mangkrak tersebut.

“Kita pertanyakan sikap resmi Pemprov NTB terkait keberlanjutan penanganan beberapa proyek yang dapat dikategorikan mangkrak. Mau diapakan bangunan-bangunan yang telah menelan anggaran miliaran tersebut,” tegas Nurdin saat menanggapi nota keuangan RAPBD NTB tahun 2019, pekan kemarin.

Ia menyebutkan sejumlah

nin (12/11) pagi sekitar pukul 08.00 Wita. Pelaku masuk melalui dapur. Korban kala itu sedang duduk di kursi. “Pada saat bertemu korban sempat dimarahi. Karena tersinggung pelaku keluar kamar dan mengambil pipa besi di halaman samping,” ujarnya.

Besi berdiameter 2 inch itu kemudian dihujamkan ke kepala bagian belakang korban.

“Sebanyak lima kali. Pada pukulan kedua memang korban sempat menangkis,” kata Saiful. Tapi korban sudah tak berdaya sampai akhirnya am-

bruk. Tanpa basa-basi, pelaku kemudian kabur sambil membawa dua unit ponsel korban.

“Rumah dikunci pelaku dari luar,” kata Kapolres. Sampai kemudian pada Rabu (14/11) korban ditemukan anak dan anggota Biddokkes Polda NTB, yang mencari korban lantaran sudah tiga hari tidak masuk kantor. “Pelaku sudah diamankan di Polsek Cakranegara.

Ada juga barang bukti pipa besi yang dipakai pelaku membunuh korban. Kasusnya sedang kita dalami lagi,” pungkas Saiful. (why)

proyek mangkrak yang sampai saat ini belum ada kejelasan penanganannya, seperti terminal Haji/TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang telah menghabiskan anggaran sejak tahun anggaran 2010 hingga 2017 sebesar Rp18,6 miliar lebih. Namun sampai saat belum dapat difungsikan.

“Khusus terhadap Terminal Haji/TKI, yang pada tahun

anggaran 2017 telah ditambahkan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar, dan tahun anggaran 2018 ditambah Rp1 miliar,” sebut Nurdin.

Selain itu, beberapa proyek mangkrak lain seperti Dermaga Telong-Elong di Lombok Timur, dengan anggaran yang sudah dihabiskan sejak tahun anggaran 2007 hingga 2016 sebesar Rp9,6 miliar lebih.

Sampai saat ini belum jelas kelanjutan. “Uang untuk membangun itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan pemanfaatannya,” tegasnya.

Lanjut disebutkan sejumlah proyek mangkrak lainnya yakni Rumah Mutiara di Jalan By Pass BIL, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kawasan Agropolitan dan Pasar Agropolitan di Kabupaten Sumbawa, Jembatan Timbang Poto Tano, serta beberapa titik proyek penyediaan sarana air bersih di NTB yang tidak dapat berfungsi maksimal.

“Kami sangat prihatin terhadap kondisi keseluruhan

proyek-proyek mangkrak ini, mohon dijelaskan mau diapakan bangunan-bangunan tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Nurdin juga pernah melaporkan proyek-proyek mangkrak tersebut secara langsung ke Gubernur, dengan harapan agar mendapatkan perhatian untuk dilanjutkan pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kalau proyek mangkrak ini berfungsi, saya yakin itu dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Makanya saya laporkan ke Gubernur agar mendapatkan perhatian,” pungkasnya. (ndi)

Temui Guru Besar Peternakan Unram

HBK Diskusi Soal Pengembangan Pertanian Terintegrasi

Didukung Caleg DPR RI Sari Yuliati

Budaya ’’Begangsing’’ Perlu Dilestarikan yang sudah lama tergerus. Sehingga masyakarat banyak yang asing dengan Begangsing ini. Ia sendiri terus menggelar event ini sejak 2009 semenjak terpilih menjadi DPRD Lobar.

“Budaya Begangsing ini sudah mulai memudar, karena itu untuk membangkitkan lagi seni ini kami sejak 2009 menggelar event Begangsing ini,” kata mantan ketua DPRD Lobar yang kembali maju di pileg provinsi ini. Peserta dari turnamen ini pun sebanyak 60, berasal dari berbagai daerah di pulau Lombok.

Ia mengajak salah seorang pengurus Golkar pusat sekaligus caleg DPR RI, Hj Sari Yuliati untuk ikut mendukung. Diharapkan nantinya caleg DPR RI dapil Lombok ini bisa menyuarakan kesenian dan budaya ini agar

Tiga hari berselang, pelaku ditangkap di Jalan Raya Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat. Pelaku, warga Karang Sampalan, Cakranegara Barat, Cakranegara itu tak berkutik ketika diberhentikan di jalan. Kala itu dia sedang berboncengan dengan kawannya.

Saiful mengatakan, tim Reskrim melakukan olah TKP di Jalan Gora I Lingkungan Seksari, Cakranegara Utara Mataram.

Terungkap bahwa korban dibunuh dengan benda tumpul.

Dia menuturkan, pelaku JG mendatangi korban pada Se-

DPRD Minta Tindak Lanjut Pembangunan Proyek Mangkrak

BEGANGSING - Anggota DPRD NTB, H Umar Said bersama Hj Sari Yuliati menggelar event turnamen budaya Begangsing

Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD provinsi NTB dapil Lobar-KLU, Umar Said kembali menggelar event turnamen budaya ‘’Begangsing Cup’’. Event Begangsing ke 13 ini bertujuan untuk terus mempertahankan Begangsing sebagai salah satu budaya Sasak yang kini mulai luntur di tengah masyakarat. Kedepan event semacam ini harus terus diadakan agar budaya ini lebih bermasyarakat lagi.

Event ini sendiri didukung oleh caleg DPR RI Golkar dapil Lombok, Hj Sari Yuliati.

Ditemui disela-sela kegiatan itu, mantan ketua DPRD NTB itu mengatakan kegiatan ini selain untuk menjalin silaturahmi dengan masyakarat juga untuk upaya melestarikan budaya tradisional

hampir setiap hari bertandang ke rumah korban,” ucapnya dikonfirmasi Minggu (18/11).

Polsek Cakranegara menyelidiki kematian korban yang tidak wajar. Berbekal hasil otopsi RS Bhayangkara Mataram sehari setelah korban dinyatakan meninggal dunia.

Dugaan sementara korban meninggal karena dibunuh.

Dugaan itu benar setelah tim Unit Reskrim dibantu Polres Mataram yang menemukan barang bukti lonjoran besi yang diduga dipakai pelaku menghantam korban.

lebih menggaung dikancah nasional. Selain menggelar event Begangsing, ia juga melepas 3.000 ekor burung dara, beberapa ekor burung dicat warga kuning sebagai simbol sebagai partai Golkar tetap jaya di NTB. Sementara itu Hj Sari Yuliati mengatakan melalui event ini menandakan masyakarat Lobar khususnya dan Lombok umumnya masih berupaya melestarikan budaya Begangsing ini. “Saya dan pak Umar pun berupaya terus mempertahankan budaya lokal asli daerah, ini penting bagi bangsa,” ujarnya. Ia pun mendorong agar budaya ini terus dipromosikan dan dinaikkan ke regulasi secara nasional sehingga dengan sendirinya menjadi perhatian publik. (her)

Mataram (Suara NTB) Potensi peternakan sebagai subsektor pertanian di NTB sangat menjanjikan bila ditangani secara serius. Pengembangan peternakan di Provinsi ini, bahkan tak memerlukan banyak slogan. Yang penting adalah perencanaan dan aksi tindaklanjut yang nyata di lapangan.

“Yang kita perlukan (untuk mengembangkan Peternakan) ternyata hanya keseriusan, dukungan pemerintah dan masyarakat.

Setelah itu, cukup dengan perencanaan program dan langsung aksi nyata,” kata H. Bambang Kristiono (HBK), Kamis (15/11), usai berdiskusi soal peternakan bersama Guru Besar Ilmu Peternakan Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ikhsan, MS. Menurut Prof Muhammad Ikhsan, selain pertanian pangan, potensi peternakan di NTB, Lombok dan Sumbawa sudah dari dulu ada ibarat berkah dari Allah SWT. Lombok juga memegang posisi strategis dalam industri peternakan zaman dulu, yang ditandai dengan adanya pelabuhan niaga Ampenan (Kini menjadi pusat wisata Kota Tua Ampenan).

Dulu, pelabuhan Ampenan seperti menjadi saksi bagaimana ternak sapi diekspor dengan kapal-kapal niaga asing. “Artinya potensi (peternakan) ini memang sudah ada dari dulu. Nah ini yang harus kembali digali, kenapa dulu sukses dan sekarang tidak bisa?,” tegas Prof Muhammad Ikhsan.

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - H. Bambang Kristiono (HBK) saat berdiskusi dengan pakar pertanian Unram, Prof Muhammad Ikhsan (kanan).

Menurut Prof Muhammad Ikhsan, untuk peningkatan populasi ternak ruminansia atau ternak besar seperti Sapi Kerbau dan Kuda, di NTB bisa tetap berjalan, namun secara alami jika tidak diintervensi dengan program inovasi.

Program BSS yang menekankan peningkatan populasi sapi, papar dia, tidak berjalan karena faktor kebutuhan pakan ternak yang tidak mendukung. Ia mencontohkan, di peternakan maju Australia, lahan 1.000 hektare atau tanaman pakan ternak lainnya hanya mampu memenuhi kebutuhan tahunan untk tidak lebih dari 250 ekor Sapi terkait pengaturan rantai makanan di lahan tersebut .

Kebutuhan pakan ideal untuk seekor sapi dewasa setidaknya membutuhkan 35 kg rumput atau pakan ternak pengganti. ‘’Artinya, kalau

memang terwujud di NTB sejuta ekor sapi, maka bisa habis semua rumput di NTB ini. Nah ini yang belum dipikirkan,” kata dia.

Prof Muhammad Ikhsan menekankan, kebutuhan pakan ini harus dipikirkan salah satu solusinya adalah dengan pertanian terintegrasi. Selain penyeimbangan populasi dan lahan penyediaan pakan ternak, hal yang harus didorong dan dibenahi adalah sistem niaga hasil produksi peternakan itu sendiri.

Ia pun mencontohkan bagaimana di zaman dulu ternak di NTB mampu menembus pasar luar negeri. Hal ini selaras dengan gagasan HBK yang ingin mendorong sistem pertanian terintergrasi di NTB. Dalam konsep ini, seluruh potensi pertanian dan peternakan dipadukan menjadi kekuatan baru yang diperkuat

dengan manajemen niaga yang baik.

Banyak ide dan gagasan yang akhirnya muncul dalam pertemuan HBK dengan Guru Besar Peternakan Unram tersebut. Gagasan-gagasan ini menurut HBK, akan terus dimatangkan dan kelak akan diperjuangkan di DPR RI saat ia duduk di kursi Senayan.

Langkah HBK mengunjungi sowan dan berdiskusi dengan tokoh dan ahli pertanian di NTB dan Jakarta, menunjukkan keseriusan Caleg DPR RI Partai Gerindra ini untuk membangun kembali kedaulatan pangan bangsa melalui sektor pertanian secara luas.

“Saya senang berdiskusi dan bertukar wawasan dengan ahlinya. Transfer pengetahuan seperti ini sangat bermanfaat, selain membangun tali silaturahmi dengan tokoh di NTB ini,” kata dia. (038/*)

SUARA NTB

Senin, 19 November 2018

Halaman 9

Pembangunan Jalan dan Jembatan Praya - Biao Segera Tuntas

(Suara NTB/ist)

SILATURAHIM - Ruslan, S.Sos, Ketua Lembaga FKSPN NTB saat silaturahmi ke pendopo 2 disambut wakil Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, terkait lambatnya pembebasan lahan asrama TNI AD Loteng baru-baru ini.

Praya (Suara NTB) Proses pengerjaan pembangunan ruas jalan dua jalur yang menghubungkan Kota Praya - Biao segera tuntas. Keterlambatan yang terjadi selama proses pengerjaannya murni karena masalah teknis. Kendalanya terkait pembebasan lahan di asrama TNI, dalam hal ini pemkab Loteng sudah berupaya serius untuk segera menuntaskan hal tersebut.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Wilayah IX NTB, Muhasim, ST, Jumat (16/11) mengatakan, terlambatnya hibah yang diberikan oleh Pemkab Loteng kepada TNI sehingga terpaksa berkerja secara berpindahpindah. Bahkan alat berat dari pihak kontraktor banyak yang nganggur. “Ini tentu berimbas pada pengerjaan, akibat lambatnya proses pembebasan lahan dan proses peradilan,” ungkap Muhasim.

Dilanjutkannya, apabila sudah terjadi kesepakatan

antara Pemda Loteng dengan asrama TNI otomatis pihak kontraktor harus mengerjakan ruas jalan tersebut, atau dengan opsi kedua dana yang ada di lahan tersebut akan dialihkan ke item yang lain di proyek yang sama. Pasalnya kalau dipaksakan, yang menjadi pertimbangan adalah kondisi alam yang tidak memungkinkan karena intensitas hujan seperti saat ini dikhawatirkan tidak akan maksimal dikerjakan oleh kontraktor.

Muhasim menekankan, bahwa yang terjadi selama ini terkesan pengerjaan ruas jalan Praya - Biao dua jalur tersebut murni disebabkan oleh masalah teknis yaitu pertama, lambatnya pembebasan lahan oleh Pemda Loteng. Kedua, pihak PLN terlambat memindahkan tiang listrik yang ada di tengah jalan.

“Kalau merujuk ke waktu normal tidak ada kendala yang berati di lapangan, rekanan selalu siaga dan bekerja secara kontinyu meski bekerja secara lompat lompat karena masih tanah yang belum tuntas dibebaskan oleh pemkab Loteng, bahkan alat berat

yang disiapkan oleh kontraktor jam operasionalnya sangat minim,” cetus Muhasim.

Terpisah, Ketua Lembaga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Ruslan. S.Sos.I ikut membantu pihak pemda dalam menyikapi persoalan yang terjadi di lapangan. Dikatakan Ruslan, penyelesaian proyek tersebut tidak terlalu panjang, sebab kesepakatan hibah tersebut tidak terlalu rumit. Hanya saja pihak PUPR Loteng dinilai kurang serius dalam menyikapi hal tersebut.

“Mekanisme penyelesaiannya sangat sederhana, akan tetapi permasalahan ini tidak ditanggapi serius oleh dinas terkait,” ujar Ruslan.

Saat ini, kata Ruslan, pihak Kodim mendesak pemkab Loteng agar segera menuntaskan proses tukar guling atau hibah tersebut. Sebab menurut penjelasan dari pihak Kodim, sesungguhnya pihak Asrama TNI tinggal menung-

HILANG LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

gu hasil hibah atau tukar guling saja di tempat yang baru.

Sedangkan dilain pihak, pemda sudah menyiapkan tanah atau hibah, hanya saja terkendala waktu.

“Setelah mendengar penjelasan yang komprehensif dari pihak Kodim dan keterangan dari pemda loteng, sebenarnya persoalan ini terjadi karena kesalahan non teknis saja antara pihak Asrama TNI dan Pemda Loteng,” ungkap Ruslan.

Wakil Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri memastikan bahwa pembebasan asrama TNI itu akan dilaksanakan melalui proses hibah, setelah itu pihaknya akan memanggil kontraktor untuk diajak diskusi akan seperti apa langkah selanjutnya. “Mengingat waktu sangat mepet untuk meneyelesaikan pekerjaan ruas jalan tersebut,” ungkap Wabup. (038/*)

HLG STNK R2 HONDA VARIO DR 2951 CT NOKA : NOSIN, MHIJFU110HK75965 : JFD1E-1758133 AN BISNIS MADANI HLG D’SKTR JL.KOTA PRAYA HLG STNK R2 VESPA DR 3093D NOKA : NOSIN V9BIT18830 : VOBIM-18287 AN BADRI HLG D’SKTR RUMAH

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

Halaman 10

Prodi Komunikasi Unram Tambah Pengetahuan Perfilman Lewat ”Ngobrol Film” Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Himikom Unram) melaksanakan acara Ngobrol Film bareng Adi Pranajaya di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unram, Sabtu (17/11). Kegiatan itu dilaksanakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang perfilman.

Ketua Himikom Unram, Satria Habibyanto mengatakan, kegiatan ngobrol film bareng Adi Pranajaya bertujuan menambah pengetahuan tentang perfilman, khususnya pengetahuan tentang teknis pra produksi, produksi dan pascaproduksi sebuah film.

“Di samping pematerinya juga memang mumpuni dalam bidang ini, acara ini juga sekaligus ajang pengasahan bakat anak ilmu komunikasi dalam bidang seni film yang memang juga terkait dengan jurusannya,” jelas mahasiswa semester V Prodi Ilmu Komunikasi.

Peserta sebanyak 98 orang yang berasal dari Jurusan Ilmu Komunikasi dan beberapa mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, juga mahasiswa Unram dari fakultas lain.

Adi Pranajaya menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan perfilman. Ia menekankan kepada mahasiswa agar jika berkarya jangan langsung mengatakan bisa. “Ketika kita dengan cepat mengatakan saya bisa, itulah jebakan dalam dunia kesenian,” ujarnya yang juga merupakan produser dan sutradara film.

Ia juga mengatakan, film merupakan karya seni, maka sehebat apapun seseorang menguasai teknologi, masih belum menjamin bisa membuat film dengan baik. “Karena ada yang disebut dengan bakat. Bakat inilah yang mencairkan segala sesuatu membuat ia nyaman. Film baik butuh bakat.

Kepribadian inilah yang membuatnya mencari. Bakat mendorong dia mencintai, menikmati,” jelas Adi. Pada akhir acara Adi menyimpulkan,jika ingin terjun ke dunia film, harus menyadari bahwa menjadi orang film tidak seperti menjadi pegawai atau karyawan, orang film membutuhkan ketahanan fisik dan kecerdasan. Selain itu harus menyadari bahwa dalam film harus memiliki bakat. “Jauh sebelum melangkah, buatlah pilihan menjadi orang film, sineas film, atau tukang membuat film,” katanya. (ron)

(Suara NTB/dys)

DUKUNG - Pelajar di Kota Mataram mendukung pemeliharaan kesehatan usia muda di Car Free Day Jalan Udayana Mataram, Minggu (18/11).

Cegah Perilaku Berisiko

Pelajar Dukung Upaya Memelihara Kesehatan di Usia Muda Mataram (Suara NTB) Gagas Foundation bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram menyelenggarakan Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2018, Minggu (18/11).

Dengan mengusung tema kegiatan “Sehat Kaum Mudanya, Sehat Bangsanya”.

(Suara NTB/ron)

NGOBROL FILM - Adi Pranajaya (berdiri) berbicara tentang perfilman di acara Ngobrol Film yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Himikom Unram), pada Sabtu (17/11).

Bertempat di Taman Udayana Kota Mataram, puluhan kaum muda bersama peer educator atau konselor sebaya program YHP (Young Health Programme), mereka berkomitmen untuk mendukung upaya memelihara kesehatan di usia muda.

Koordinator Program, Siti Syifaún Nufus, menjelaskan YHP adalah program yang diluncurkan oleh Gagas Foundation bersama Yayasan Plan International Indonesia dan AstraZeneca. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung hak kese-

hatan dan kesejahteraan anak muda di sekolah dan komunitas melalui penelitian, advokasi, pendampingan dan berbagai kegiatan mendasar lainnya yang fokus untuk mencegah penyakit tidak menular.

Program YHP, kata dia, diimplementasikan di Kota Mataram, tepatnya di 3 kecamatan (Ampenan, Sekarbela dan Selaparang). Sekolah dampingan YHP adalah SMPN 3 Mataram, SMPN 10 Mataram, SMPN 11 Mataram, SMPN 13 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMAN 7

Mataram, SMKN 2 Mataram, dan SMKN 4 Mataram.

Adapun isu pokok dalam program YHP ini adalah konsumsi rokok di kalangan remaja, anak, dan kaum muda, inhealthy diet atau konsumsi makanan yang kurang sehat, konsumsi alkohol dan aktivitas fisik yang kurang di kalangan remaja dan kaum muda.

Dijelaskannya pula, salah satu aksi menarik yang dilaksanakan para peer educator atau konselor sebaya adalah memungut puntung rokok di sekitar Taman Uday-

ana. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk protes, karena banyaknya masyarakat yang masih merokok di ruang publik yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok dan lemahnya regulasi yang diterapkan pemerintah.

Salah satu isu lainnya yang juga diusung kegiatan tersebut adalah tentang isu diabetes.

Tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia, sehingga peringatan Hari Kesehatan Nasional sekaligus dirangkaikan dengan Peringatan Hari Diabetes Sedunia.

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, prevalensi per-

okok usia 10 – 18 tahun adalah 8,8% dan mengalami meningkatan menjadi 9,1% pada tahun 2018. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 95,5% penduduk usia di atas 5 tahun kurang mengonsumsi buah dan sayur, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 93,5%.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus penduduk yang kurang aktivitas fisik. Sebanyak 33,5% penduduk Indonesia kurang aktivitas fisik. Saat ini anak-anak juga lebih banyak bermain gawai daripada bermain di lapangan atau beraktivitas fisik. Data Riskesdas tahun 2018 juga menunjukkan bahwa sebanyak 0,8% penduduk di atas usia 10 tahun mengonsumsi alkohol. (dys)

Yayasan Pendidikan Putra Provinsi NTB Kunjungi Korban Gempa Puluhan Pelajar Beraksi dalam Gebyar Seni Pelajar Lobar Giri Menang (Suara NTB) Penampilan puluhan pelajar dari 10 sekolah se-Lombok Barat (Lobar) sukses menghibur para tamu dan undangan yang memadati Gedung Budaya Narmada, Sabtu (17/11) malam. Para murid SD dan SMP tersebut menampilkan berbagai atraksi seperti seni tari, pantomim, musik kreativitas dan ansambel gitar pada Gebyar Seni Pelajar untuk Pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang turut hadir dalam kesempatan itu berharap kegiatan seni semacam ini terus digalakkan dan ditingkatkan.

Baginya seni budaya lokal merupakan cerminan perwujudan kenyataan karakter masyarakat, sehingga harus terus dijaga dan dilestarikan.

“Kegiatan ini tiap tahun kita selenggarakan dan dari tahun ke kita terus berusaha meningkatkannya.

Tahun 2017 kita adakan di bencingah, tahun ini di Gedung Budaya Narmada dan Insya Allah tahun depan kita bisa mengundang kabupaten/ kota di NTB untuk ikut menampilkan kebudayaan kabupaten/kotanya.

Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi kontribusi untuk bangsa dan negara kita,” harapnya.

Selain menampilkan kesenian dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan bagi siswa, guru dan sekolah yang berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Fauzan juga menyinggung kontribusi guru dalam pembangunan bangsa. “Peran dari guru sangat luar biasa untuk pembangunan bangsa kita. Kalau gurunya semangat kemungkinan masa depan daerah kita akan cepat tercapi. Saya harap kepada guru dapat meningkatkan kapasitas masing-masing. Lombok Barat mungkin satu-satunya kabupaten selain Kota Mataram yang mewakili NTB untuk lomba seni dan tradisional,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB Drs. H. M. Suruji sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Baginya melalui kegiatan seni budaya semacam ini sebagai salah satu metode pendidikan karakter bangsa. “Seni budaya yang tidak terbatas, maka tradisi adalah pendidikan karakter. Saya juga sudah berpesan kepada Kadis Dikbud Lom-

(Suara NTB/ist)

HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Kepala Dikbud NTB H. M. Suruji dan Lobar saat hadir di Gebyar Seni Pelajar, Sabtu (17/11) malam.

Mataram (Suara NTB) Rombongan Yayasan Pendidikan Putra Provinsi NTB yang menaungi KB- TK Putra 1 Mataram bersama Ibu-Ibu Pensiunan PU Provinsi NTB mendatangi Lokasi Korban Gempa di Dangiang Timur Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (16/11).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Putra Provinsi NTB KB-TK Putra 1 Mataram dan Koordinator Ibu-Ibu Pensiunan PU Provinsi NTB yaitu HJ. Masniaty Nur Nasution yang bertujuan untuk bersilaturahmi dengan anak anak Korban Gempa Lombok yang berpusat di Dangiang Timur Kecamatan Kayangan KLU. “Tujuan kedatangan untuk memberikan bantuan berupa ATK Pendidikan kepada 166 Peserta didik dari Jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA di lokasi tersebut,” katanya.

Hj. Masniaty Nur Nasution berharap dengan bantuan seadanya ini dapat membantu proses pendidikan di Desa Dangiang Timur ini. Kegiatan ini disambut pula oleh Kadus Desa Dangiang Timur beserta Koordinator Posko.Di sana proses pendidikan baik masih dalam kondisi

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Yayasan Pendidikan Putra Provinsi NTB, KB- TK Putra 1 Matara foto bersama anak-anak korban gempa di Dangiang Timur Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada hari Jumat (16/11). sekolah darurat. Di lokasi ini ada 1.236 jiwa dengan jumlah peserta Sekolah 166 anak sekolah.

Ketua Yayasan Pendidikan Putra Provinsi NTB, KB- TK Putra 1 Mataram berharap Daerah yang dikunjungi ini dapat segera bangkit dan

lebih semangat kembali bersekolah.

“Sebenarnya Daerah ini adalah daerah yang tetap mendapat bantuan dari awal gempa. Namun Pihak yayasan dan ibu-ibu pensiunan PU Provinsi NTB baru bisa berkunjung pada hari ini,” katanya. (r/ron)

PAUD Al-Hikmah Rayakan Milad Ke-8 (Suara NTB/ist)

GEBYAR PELAJAR - Pelajar saat tampil di Gebyar Seni Pelajar yang diadakan Dikbud Lobar.

(Suara NTB/ist)

PENAMPILAN - Penampilan puluhan pelajar dari 10 sekolah se-Lobar pada Gebyar Seni Pelajar di Gedung Budaya Narmada, Sabtu (17/11) malam. bok Barat nanti video kegiatan ini bisa saya minta untuk disebarluaskan. Karena kegiatan ini di NTB yang pertama oleh karena itu saya berharap kegiatan ini bisa menular dan bisa diikuti kabupaten/kota lainnya bahkan provinsi,” ujarnya.

Penampilan para siswa mendapat apresiasi tinggi, khususnya Cesilia sang pelatih. Bagi wanita yang bekerja sebagai pelaksana pada

Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Lombok Barat ini ada tantangan tersendiri dalam melatih para siswa.”Anak-anak sangat antusias.

Memang sedikit susah mengarahkan karena anak-anak ini baru pertama mengikuti kegiatan ini. Tapi mereka sangat bersemangat dan hasil dari latihan selama dua minggu bisa kita saksikan malam ini,” ungkapnya bangga. (her)

Mataram (Suara NTB) Paud Al-Hikmah merayakan hari jadinya yang ke-8, acara perayaan milad tersebut dibuka pada pukul 08.00 di PAUD Al-Hikmah di Jempong, Kota Mataram, Sabtu (17/11).

Guru-guru beserta anak-anak dan wali peserta didik memaknai perayaan ini sebagai ucapan syukur atas tahun ke-8 PAUD Al-Hikmah memberikan pendidikan pada anak-anak.

Kepala PAUD Al-Hikmah, Dewi Irawati menjelaskan, PAUD Al-Hikmah berulang tahun pada tanggal 10 November, tapi karena ada kegiatan lain, jadi baru bisa dilaksanakan, Sabtu kemarin.

“Perayaannya sangat sederhana,” ujarnya.

Dewi menambahkan pada perayaan kali ini ada lomba untuk anak dan ada lomba untuk orang tua anak. Pihaknya melaksanakan berbagai kegiatan seperti membaca surat pendek dan doa untuk anakanak. Serta merangkai puzzle untuk orang tua, agar orang tua mengetahui permainan anaknya di sekolah.

“Karena kita sekolah yang berbasis Islami jadi agar anak-anak lebih memahami agamanya serta terakhir ada pengumuman pemenang dan pembagaian hadiah serta pemotongan kue ulang tahun,” tuturnya.

Dengan perayaan ini pihak

(Suara NTB/ist)

MILAD - Suasana perayaan milad ke-8 PAUD Al-Hikmah, yang dilaksanakan di sekolah PAUD Al-Hikmah di Jempong, Kota Mataram, pada Sabtu (17/11). sekolah berharap akan lebih terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak serta orang tua dan guru. Ke depan orang tua peserta didik diharapkan terlibat secara langsung pada tumbuh kembang anak-anaknya. “Untuk PAUD AlHikmah sendiri semoga semakin bermanfaat untuk masyarakat khususnya pada dunia pendidikan,” harap Dewi.

Maimunah salah satu orang tua siswa dari kelompok B menyambut antusias perayaan milad ke-8 Paud Al-Hikmah. Menurutnya kegiatan ini bisa menjadi ajang silahturahmi antara orang tua peserta didik dan guru-guru. Juga bisa merasakan secara langsung pembelajaran anak-anak sekaligus menjadi pembelajaran bagi orang tua peserta didik. (ron)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 19 November 2018

Halaman 11

RAPBD 2019, Perwujudan NTB Gemilang Belum Terlihat dari Proyeksi Anggaran Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Menurut Fitra, jargon NTB Gemilang belum terlihat dari proyeksi anggaran yang ada. ‘’Saya menangkap sepertinya memang ada kondisi diametris (bertolak belakang) yang sedang berlangsung. Jargon NTB Gemilang itu belum terefleksi dalam proyeksi anggaran ke depan. Mau gemilang, tapi anggarannya cekak,’’ kata Sekjen Fitra NTB, Evyn Kaffah dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (18/11) siang.

Ia mengatakan APBD adalah sumber pembiayaan yang jauh lebih bisa dikontrol oleh Pemda ketimbang sumbersumber lain. Menurutnya, skema menyisir potensi penghematan belanja yang dinilai kurang penting boleh saja dilakukan. Namun hal itu belum bisa jadi solusi. ‘’Mungkin bisa dibarengi dengan menyisir kembali potensi sumber-sumber pendapatan yang belum

optimal,’’ sarannya.

Memang, kata Ervyn, mengatasi keterbatasan anggaran dapat juga dilakukan dengan memaksimalkan sumber pembiayaan pembangunan dari sisi investasi. Tetapi sisi ini juga menyimpan tantangan, selain harus mempertimbangkan faktor global dan nasional. NTB sendiri masih belum begitu pulih dari gempa.

Mencermati angka-angka yang disajikan dalam RAPBD 2019, kata Ervyn, struktur anggaran sangat dipengaruhi turunnya nilai APBD secara keseluruhan. Variabel terpenting berpengaruh adalah dari sisi pendapatan.

Ketika pendapatan sejak awal diproyeksikan rendah.

Maka sebagai konsekuensinya Pemda hanya mungkin men-

Fokus Tuntaskan Tiga Kasus Dari Hal. 1 Dalam kasus itu ditetapkan tiga tersangka, yakni PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur dan tersangka pihak rekanan, pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK. Kerugian negara kasus itu mencapai Rp700 juta. Kerugian negara timbul dari dugaan penyimpangan dengan modus volume pekerjaan yang dikurangi. Proyek senilai Rp9,6 miliar itu juga dikerjakan tanpa pengawasan konsultan pengawas.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/ SMK tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Penyidik menjerat Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka.

Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntuk-

kan bagi SMA/SMK negeri.

Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta.

Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang.

Satu kasus lagi, dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa tahun 2016. Kerugian negara dari total anggara sebesar Rp1,1 miliar itu mencapai Rp600 juta.

Kades Sukamulia, berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok dan pembuatan sumur bor.

Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/ DD senilai total Rp1,1 miliar. ‘’Kasus-kasus itu berkasnya sudah dikembalikan lagi ke jaksa.

Lagi diteliti,’’ pungkas Syamsudin. (why)

Baiq Nuril Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual Dari Hal. 1 Selain itu, tim kuasa hukum juga akan menyiapkan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. ‘’Ibu Nuril akan melaporkan balik H. M ke Polda. Kasus pelecehan seksual. Laporannya sedang disiapkan oleh tim kuasa hukum,’’ kata Nurjanah dikonfirmasi Suara NTB disela-sela Gerakan SaveIbuNuril di arena Car Free Day di Udayana Mataram, Minggu (18/11).

Selain melaporkan balik H. M atas dugaan kasus pelecehan seksual, Nurjanah mengatakan tim kuasa hukum juga akan menyiapkan PK ke MA. Namun, PK akan disampaikan setelah menerima putusan kasasi.

Nurjanah mengatakan semua orang, individu, organisasi maupun komunitas mendesak pembebasan Baiq Nuril.

Karena dari awal fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Baiq Nuril dibebaskan secara murni.

Diketahui, MA melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, pada 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril Maknun selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

MA menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril dari segala dakwaan pada sidang 26 Juli 2017 lalu. Majelis hakim yang dipimpin Albertus Usada, menyatakan rekaman pembicaraan Baiq Nuril Maknun dengan H Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila dinilai tidak memenuhi unsur pidana.

Nuril merekam pembicaraan telepon dirinya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H M, sekira Desember 2012. Dalam satu waktu di bulan Desember 2014, rekan kerjanya Imam Mudawin menggandakan rekaman itu

dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Nuril yang bekerja sebagai staf tata usaha di sekolah itu dilecehkan secara verbal dalam percakapan telepon tersebut, yang inti isinya mengenai cara dalam berhubungan intim dengan wanita lain.

Petisi Online Amnesti Presiden RI Dukungan masif masyarakat melalui medium dunia maya merebak. Salah satunya menggagas petisi yang dialamatkan kepada Presiden RI Joko Widodo, yang bunyinya perihal pemberian amnesti presiden untuk Baiq Nuril.

Pantauan Suara NTB di situs change.org, petisi sudah ditandatangani sebanyak 17.041 orang saat diakses Minggu (18/11) pukul 15.19 Wita. Petisi tersebut bahkan turut digagas aktris Olga Lidya, Zaskia Adya Mecca, Putri Patricia. Kemudian musisi Tompi, Barry Likumahuwa, Aktor Pandji Pragiwaksono, dan sineas muda, Ernest Prakasa.

Anggota tim penasihat hukum Nuril, Aziz Fauzi yang juga turut menggagas petisi mengungkapkan, petisi itu ditujukan kepada Presiden berdasarkan alasan hukum pada pasal 14 ayat 2 UUD 1945 juncto UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi. ‘’Bahwa fakta persidangan, Ibu Nuril adalah korban kekerasan seksual secara verbal dan psikis di tempat kerja karena adanya relasi kuasa antara pimpinan dan bawahan yang tentunya tidak seimbang,’’ paparnya.

Menurut Aziz, sangat beralasan Presiden RI memberikan amnesti. Terlebih Nuril menurutnya tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan, atau yang divonis MA. ‘’Ibu Nuril diputus bebas di pengadilan tingkat pertama. Kemudian malah dihukum bersalah di tingkat kasasi. Ini telah mengusik rasa keadilan,’’ jelasnya. (nas/why)

gutak-atik angka belanja menyesuaikan daftar kebutuhan yang tak bisa ditolak. Seperti menyediakan tambahan belanja pegawai, yang terpaksa harus naik karena adanya penerimaan pegawai baru. ‘’Jadi mungkin lebih baik periksa kembali soal sumber-sumber pendapatan daerah,’’ katanya.

Secara umum, katanya, NTB masih tergantung kepada anggaran dari pusat dari sisi pendapatan. Namun tren pendapatan beberapa tahun terakhir untuk NTB tidak terlalu buruk, atau sedang-sedang saja dibanding beberapa provinsi lain.

Terkait dengan RAPBD 2019, Ervyn mengatakan pilihan proporsi dan prioritas anggaran tentu harus mengikuti visi pemimpin yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Menurutnya, hal

ini yang harus didiskusikan lebih mendalam, agar jelas kemana pandangan akan diarahkan. Dan itu akan menentukan prioritas program dan anggaran daerah.

Ia mengatakan warga NTB saat ini lebih butuh diberdayakan industri olahan berbasis rumah tangga. Dan ini menuntut adanya kecocokan dari segi teknologi yang bukan teknologi tingkat tinggi. Melainkan teknologi yang ramah rumah tangga.

“Jadi, mungkin perlu prioritas lebih untuk mengembangkan semacam lab teknologi tepat guna. Pelaku-pelaku di industri berbasis rumah tangga perlu insentif lebih besar untuk bisa tumbuh,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman melakukan beberapa kajian, pengembangan ekonomi skala mikro kecil memerlukan integrasi program yang lebih memadai antara OPD di sisi hulu yang bekerja di tapak dan proses produksi. Dengan di tengah yang mengurus kelembagaan, kualitas produksi olahan. Dan terakhir dengan OPD yang bergerak di sisi hilir yang

menyambungkan ke pasar.

“Demikian pula, tidak cukup sekedar dilihat di Pemprov saja, namun justru posisi kabupaten/kota jauh lebih penting. Perlu tetap diupayakan sinergi program ekonomi Pemprov dan Pemda kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ervyn mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki kabupaten/kota, karena sebagian besar angaran tersedot untuk belanja pegawai dan pelayanan dasar.

Sehingga sulit berharap ada proporsi anggaran yang memadai dari kabupaten/kota untuk pembiayaan rumpun pengembangan ekonomi.

Maka di situlah tantangannya. Bagaimana kejelian Pemprov bisa “menjahit” programnya agar fokus. Karena tantangannya sekarang jauh lebih besar karena anggaran Pemda juga tersedot untuk penanganan pascagempa.

“Ini terjadi di Lombok Utara, Lotim, Loteng, Sumbawa. Kabupaten Bima, anggarannya sampai 2020 saya kira masih harus fokus juga membereskan dampak banjir bandang beberapa

Warga Lombok Antusias Berbelanja di Warung Wakaf Mataram (Suara NTB) Kehadiran Warung Wakaf untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Lombok pascagempa, disambut dengan senang hati oleh masyarakat Lombok. Seperti yang terjadi di Warung Wakaf yang berada di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram setelah dibuka Rabu (14/11).

Beberapa warga sekitar langsung menyerbu Warung Wakaf untuk berbelanja.

Salah satunya Nur Aini yang tinggal sekitar 100 meter dari Warung Wakaf. Aini mengatakan, Warung Wakaf ini sangat bagus dan nyaman untuk pembeli. Ini tidak lepas dari tata kelola yang modern dan barang-barang yang disusun rapi. Ia juga senang dengan keberadaan Warung Wakaf yang mengajak masyarakat berbelanja sekaligus berwakaf. Menurutnya, uang yang diwakafkan di setiap pembelian barang jelas peruntukannya.

“Kalau kita belanja di ritel-ritel lainnya, kita tidak tahu dana yang kita sumbangkan kemana. Kalau belanja di Warung Wakaf ini kan jelas, keuntungannya untuk wakaf dan untuk dikembangkan lagi. Sebagian keuntungan lainnya juga digunakan untuk membangun pesantren,” ujar Aini.

Selain itu, harga yang di-

Suara NTB/Ist

RAMAI - Warga sekitar warung wakaf, memadati Warung Wakaf yang berada di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram, seusai di buka pada Rabu (14/11). tawarkan Warung Wakaf sangat terjangkau dibandingkan ritel modern yang ada di Kota Mataram. Sehingga, ia dan warga sekitar sangat senang dengan adanya warung tersebut.

Kehadiran Warung Wakaf ini juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat Lombok untuk berwakaf tanpa harus memikirkan besar kecilnya wakaf yang diberikan. “Dengan adanya Warung Wakaf ini, kita bisa belanja, sambil ibadah juga,” ungkap Aini.

Sementara itu, Kepala Cabang Global Wakaf - ACT NTB Lalu Muhammad Alfian mengatakan, Warung Wakaf ini merupakan salah satu terobosan yang luar biasa dalam hal membangkitkan ekonomi umat. Pasalnya, Warung Wakaf tak hanya sekedar berjualan dan

menghadirkan barang dengan harga murah, namun juga sarana untuk mengedukasi dan mengajak masyrakat untuk berwakaf. Sehingga, masyarakat diajak untuk membiasakan diri berwakaf walaupun dalam jumlah yang kecil.

“Kebangkitan Islam itu harus diawali dengan ekonomi yang baik. Jadi dengan ekonomi yang baik, umat bisa mandiri dan tidak bergantung pada ekonomi kapitalis seperti saat ini,” ungkapnya.

Dia berharap, 100 Warung Wakaf yang ditargetkan Global Wakaf dapat memberikan dampak yang luar biasa pada pembangunan umat.

Sehingga, umat bisa mandiri dan kuat. Terutama pascagempa yang merenggut sebagian kehidupan masyarakat Lombok. [r/*]

tahun lalu,” katanya.

Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemrov maupun Pemda kabupaten/kota perlu mengencangkan ikat pinggang. “Ini semua memerlukan kerangka berpikir strategis, jadi kembali lagi ke RPJMD nya. Sudah beres atau belum. Apa prioritas-prioritasnya,” tandasnya.

Pemprov NTB telah menyampaikan nota keuangan RAPBD 2019 dalam rapat paripurna di DPRD NTB. RAPBD 2019 direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih.

Dari sisi belanja barang dan jasa maupun belanja modal terjadi penurunan mencapai Rp600 miliar lebih. Sedangkan belanja pegawai melonjak jadi Rp1,6 triliun lebih.

Dari nota keuangan yang disampaikan, belanja pegawai berada di komponen belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp1,49 triliun. Bertambah sebesar Rp108,57 miliar atau 7,82 persen dari APBD Perubahan 2018.

Selain itu, belanja pegawai juga direncanakan dalam komponen belanja langsung sebe-

Tekan Pernikahan Dini

Desa Disarankan Buat ”Awig-Awig” Selong (Suara NTB) Masalah pernikahan dini masih menjadi masalah berat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pernikahan dini atau disebut orang Sasak dengan istilah Merariq Kodeq ini terus ditekan agar tidak terjadi.

Saat ini, merariq kodeq juga masih ditemukan di kampung-kampung KB yang dicanangkan pemerintah.

“Iya, di kampung KB sendiri masih ada kasus pernikahan dini,” ungkap Kepala Bidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarag Berencana (DP3AKB) Lotim, Suhendra kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Guna menekan kasus pernikahan dini, semua desa yang ada di Lotim disarankan membuat awig-awig tentang nikah dini. Beberapa desa sudah mulai memberlakukan dan yang melakukan pernikahan dini diberikan sanksi yang tegas. Seperti tidak akan diberikan NA kepada yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut.

Saat ini di Lotim terus

Dari Hal. 1 mengenai program-program pembangunan NTB ke depan. ‘’Agenda kunjungan kali ini untuk mememuhi janji politik saya dulu. Setelah terpilih menjadi gubernur akan tetap menemui langsung masyarakat.

Menyerap aspirasi dan hal-hal yang berkaitan dengan NTB,’’ katanya.

Kemudian, pada Sabtu (16/ 11) pagi, gubernur kembali berkeliling dan menemui masyarakat dari rumah ke rumah. Bahkan juga menyempatkan waktu menemui tiga bersaudara yang kondisinya lumpuh di dusun setempat.

Pada sebuah rumah salah seorang warga di dusun itu, gubernur berhenti dan menyapa penghuninya. Tampak rumah itu tidak terurus. Dinding-dinding rumahnya sudah lapuk termakan usia. Yang nampak dari rumah panggung itu, hanya sebuah gambaran kemiskinan yang sudah berlangsung lama.

Gubernur kemudian mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Seorang wanita paruh baya dari dalam rumah yang bernama Erni Johan kemudian membalas salam dari Gubernur.

Dr. Zul tak menyangka, pemilik rumah sedang berjuang sendiri menghidupi dan membesarkan tiga anaknya yang lumpuh. Ermi Joham sudah lama ditinggal cerai oleh suaminya.

Pemandangan itu membuat Dr.Zul sedih. Tidak ingin kondisi berlarut, Dr. Zul langsung memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan (Dikes) dan Dinas Sosial (Disos) untuk memperhatikan dan membantu keluarga tersebut.

Pada kesempatan tersebut,

Dr. Zul meminta kepada warga jika menemukan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seperti itu. “Mohon kami dikasih tahu segera kalau hal yang seperti ini ada di tempat-tempat lain di NTB,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (16/11), menyapa warga Bima.

Setelah mendarat sekitar pukul 17.00 Wita, gubernur didampingi sejumlah Kepala OPD, langsung meluncur ke Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Setelah melewati jalan berkelok-kelok, dilengkapi pemandangan indah di sepanjang bagian barat Selat Bima itu, gubernur akhirnya tiba di Desa Dori Dungga Kecamatan Donggo. Kedatangan gubernur ke desa tersebut untuk bersilaturahmi dengan masyarakat setempat.

Dari Desa Dori Dungga, gubernur kemudian menuju Desa Kalla, Kecamatan Donggo. Bahkan, gubernur menyempatkan diri menyapa warga Desa Kalla, Kecamatan Donggo yang tengah melaksanakan MTQ. Di arena MTQ, gubernur memberikan sumbangan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Setelah menyapa masyarakat di Desa Kalla, gubernur dan rombongan menuju Dusun Punti, Desa Sarita Kecamatan Soromandi. Gubernur bersilaturahmi dengan masyarakat setempat, sekaligus untuk menyampaikan program-program prioritas Pemprov NTB, di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Di Dusun Punti Desa Sarita, gubernur menitipkan pesan agar orang tua turut ber-

peran aktif dalam memajukan pendidikan. Sehingga, anakanak NTB tumbuh menjadi generasi tangguh dan memiliki wawasan yang luas.

“Orang tua berperan aktif memajukan dunia pendidikan bagi anak-anak dan generasi Gemilang NTB,” tegas gurbernur Selain itu, Dr.Zul juga meminta masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi 2019 mendatang.

Yaitu, menyambut perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu dengan suka cita meski berbeda pilihan. ‘’Untuk Pilpres, Pileg dan pemilihan anggota DPD, mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan senang, gembira meski beda pilihan,’’ ajaknya.

Menuju Kota Bima, Dr. Zul menyeberang menggunakan perahu tradisional milik warga dari Pelabuhan Sarita menuju Pelabuhan Bima dengan menyusuri Teluk Bima.

Gaya blusukan ini mengundang simpati warga.

Suriadin, salah seorang warga menilai, gaya blusukan seperti ini dilakukan oleh kepala daerah jarang ditemukan sebelumnya. ‘’Kami harap gaya merakyat, menginap di rumah warga naik perahu dan menemui warga langsung seperti ini tidak diubah oleh Bapak Gubernur,’’ harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Desa Punti, Firmansyah S.Pd. Selain bangga desanya didatangi oleh gubernur, ia juga terkejut ketika gubernur mau menginap di rumah warga. ‘’Kami berharap kedatangan gubernur ini bisa melihat langsung kondisi pembangunan di desa kami. Ada banyak kekurangan dan persoalan yang dihadapi,’’ katanya. (nas/uki)

menggecarkan keberadaan kampung KB. Melalui prorgam kampung KB bisa menekan kasus-kasus pernikahan dini tersebut. Sudah terdapat 29 Kampung KB yang sudah terbentuk. Keberadaannya sampai sejauh ini disebut belum berjalan maksimal disebabkan belum ada integrasi dari seluruh pihak. Termasuk harapannya dari pemerintah desa. Penanganan KB ini tidak saja menjadi urusan DP3AKB. Melainkan semua sektor ada di dalamnya.

Agar bisa lebih maksimal, harapannya ke depan ada Kelompok Kerja (Pokja) kampung KB. Program dari lintas sektoral. Tidak saja kesehatan, pendidikan dan DP3AKB yang masuk. Didalamnya, ada aktivitas bina keluarga, bina balita, bina remaja dan lainnya.

Dari DP3AKB sendiri selama ini hanya memfaslitasi pertemuan. Setelahnya tidak ada aktivitas lagi yang dilakukan.

Selain dari DP3AKB harapannya ada dinas lain yang masuk.

Dengan demikian, kampung KB ini bisa terkepung dengan program-program bersifat integratif. (rus)

Tolak Eksekusi hingga Kirim Petisi ke Jokowi Dari Hal. 1

Blusukan di Bima, Gubernur Menginap di Rumah Warga

sar Rp203,51 miliar. Angkanya bertambah sebesar Rp12,62 miliar atau 6,61 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018.

Dari dua komponen belanja tersebut, belanja pegawai dalam RAPBD 2019 menembus Rp1,693 triliun lebih.

Dari RAPBD sebesar Rp5,26 triliun, belanja langsung direncanakan sebesar Rp2,13 triliun. Belanja langsung tahun depan berkurang Rp631,30 miliar atau 22,85 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Dua jenis belanja langsung yang turun signifikan dalam RAPBD 2019 adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dalam RAPBD 2019, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1,25 triliun.

Atau berkurang Rp336,99 miliar atau 21,12 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Selain itu, belanja modal juga turun. Dalam RAPBD 2019, Pemprov merencanakan belanja modal sebesar Rp669,73 miliar. Atau berkurang Rp306,93 miliar atau 31,43 persen dibandingkan APBD murni 2018. (nas)

sesuai dengan Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyampaikan bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. ‘’Ini sekaligus menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjamin akan memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum khususnya terkait perempuan,’’ tandasnya.

Sementara aktivis perempuan Nur Jannah menjelaskan, aksi menolak eksekusi Nuril berlangsung di sembilan kota di Indonesia. Ini menurutnya sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, jangan sampai muncul Nuril lainnya yang menjadi korban pelecehan seksual sekaligus korban hukum. ‘’Aksi ini untuk memastikan kepada semua perempuan kalau dilecehkan, jangan diam. Harus melawan,’’ tegasnya. Selain itu, untuk menggugah kesadaran publik bahwa Nuril tidak sendiri. Banyak barisan yang akan membelanya berhadapan dengan hukum saat ini. ‘’Nuril itu tidak sendiri. Perjuangan kita tanpa batas,’’ tegasnya.

Berbagai cara dilakukan untuk membela Nuril. Petisi juga disebar untuk mendapat dukungan luas dari netizen.

Harapannya, pesan publik melalui petisi sampai kepada Presiden Jokowi, sehingga Presiden menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 jo.

UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. ‘’Di mana untuk kepentingan negara Presiden dapat memberikan amnesti kepada orang yang telah melakukan

tindak pidana. Kalau dikatakan syaratnya kepentingan negara yang menimpa Ibu Nuril saat ini jelas kepentingan negara,’’ kata anggota tim Penasihat Hukum Nuril, Aziz Fauzi, S.H. Menurut Aziz, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Mengingat, berdasarkan fakta persidangan di tingkat pertama, Ahli dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa Ibu Nuril adalah korban kekerasan seksual secara verbal (psikis) di tempat kerja dikarenakan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. ‘’Menjadi sangat beralasan Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Ibu Nuril.

Terlebih Ibu Nuril memang secara hukum terbukti tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga diputus bebas di tingkat pertama,’’ tandas Aziz. Setelah dikirim, dalam waktu empat jam, petisi ditanda tangani 10.000 netizen.

Sementara seruan aksi nasional itu ditindaklanjuti ke sejumlah daerah. Mereka menyuarakan kepentingan perempuan untuk membela diri ketika negara tidak hadir.

Aksi berlangsung di Car Free Day Pekanbaru, Car Free Day Renon Denpasar, Car Free Day Renon Kambang Iwak Palembang, di Istana Presiden Jakarta, Car Free Day A Yani Pontianak, Car Free Day Makassar, Cafe NOG Jalan Gunung Batu Jember, aksi di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang dan Car Free Day, Jalan Udayana Kota Mataram. (ars/nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 19 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gandeng Kelompok Milenial

Ombudsman Gelar Lomba ’’Stand Up Comedy’’ Kelompok milenial merupakan generasi yang rentan menjadi korban pelayanan publik yang buruk.

Sayangnya, mereka masih berjarak dengan peran dan fungsi Ombudsman selaku mitra masyarakat dalam membenahi pelayanan publik. Karenanya, diperlukan mekanisme sosialisasi yang cocok dengan kelompok milenial.

PEMIKIRAN itulah yang melandasi digelarnya Lomba Stand Up Comedy bertema “Lucunya Pelayanan Publik” yang digagas Ombudsman RI Perwakilan NTB bersama Stand Up Comedy Lombok dan Yankees Entertainment, di Lombok Epicentrum Mall, Sabtu (17/11).

Kegiatan ini menampilkan tak kurang dari 32 komika. Awalnya, panitia lomba hanya berencana menampilkan 20 komika. Namun, antusiasme warga NTB untuk tampil di lomba ini rupanya sangat tinggi. Walhasil, panitia kegiatan terpaksa menutup sesi pendaftaran lebih awal demi menghindari membanjirnya peserta.

Dalam lomba ini, setiap komika tampil untuk adu kepiawaian mengocok perut pendengarnya melalui sesi stand up comedy berdurasi enam menit. Sejumlah peserta cukup sukses menghadirkan humor yang san-

gat menghibur seputar tema pelayanan publik.

Di akhir lomba, dewan juri menetapkan M. Wandi Nugraha sebagai juara I, Hibari Satria sebagai juara II, Sajidin sebagai juara III dan Roby Nurva sebagai Komika Favorit.

Yudi Darmadi, Anggota Dewan Juri yang mewakili Ombudsman RI Perwakilan NTB menjelaskan, ajang ini memang digelar untuk mendekatkan Ombudsman dengan kaum milenial.

Ia berharap, kaum milenial bersama Ombudsman bisa menjadi mitra dalam membenahi pelayanan publik di NTB. “Kami ingin teman-teman semakin aware, semakin tahu bahwa kita juga bisa berpartisipasi sebagai warga negara dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan kita. Terutama masalah pelayanan publik yang setiap saat kita hadapi,” ujarnya sesaat sebelum mengumumkan para pemenang lomba.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menegaskan, saat ini kiprah

(Suara NTB/aan)

Para Komisioner Ombudsman Perwakilan NTB, berpose dengan dewan juri, pembawa acara dan para juara Lomba Stand Up Comedy, di Lombok Epicentrum Mall, Sabtu (17/11).

Ombudsman di NTB semakin terasa di tengah masyarakat.

Jaringan Ombudsman bertambah. Dan semakin banyak jaringan, berarti semakin banyak masyarakat yang siap bekerjasama dengan Ombudsman.

Birokrasi dan pemerintahan pun menurutnya sudah semakin mampu bersinergi dengan Ombudsman.

Namun, semua yang telah

dicapai, masih jauh dari kata selesai. “Kami belum gembira, kalau melihat angka jaringan.

Jaringan atau misalnya jumlah pelapor yang datang ke kami, mestinya harus lebih banyak.

Jadi masih banyak sekali kekurangan,” ujar Adhar.

Kekurangan ini antara lain ditemukan dalam pendekatan yang ditempuh. Karena itulah, kini Ombudsman menempuh

(Suara NTB/aan)

metode pendekatan yang lebih selaras dengan tren di tengah masyarakat. Salah satunya, stand up comedy yang tengah diminati kaum milenial.

Menurut Adhar, mengemas edukasi mengenai pelayanan publik tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang terlalu kaku. “Tidak haram membahasnya dengan cara-cara yang humor. Ini khas anak-anak

muda. Ombudsman tidak boleh berdiri kaku di menara gading, orang yang harus mendekat ke dia. Kepada kelompok milenial, kamilah yang mendekat. Kalau mereka mau dengan cara-cara seperti ini, ayo,” ujar Adhar.

Dengan menggunakan gaya milenial, Adhar berharap edukasi mengenai pembenahan pelayanan publik semakin mudah diterima oleh generasi muda. Pendekatan yang tepat, bisa membuat milenial menjadi lebih mudah memahami bahwa pelayanan publik bukan sekadar urusan orang tua, pemerintah, atau pejabat.

“Tapi juga urusan mereka.

Jadi misalnya kalau di sekolah mereka ada kecurangan, fraud, mereka harus kritis. Yang SMA, kalau ada pungli, mereka harus kritis. Dalam pelayanan publik ini, mereka adalah kelompok yang paling rentan,” ujar Adhar.

Sejauh ini, ujar Adhar, masih ditemukan kekeliruan dalam memahami akses terhadap pelayanan publik. Seringkali, tema pelayanan publik dianggap masih merupakan tema yang sensitif untuk dibicarakan. Padahal, menurut Adhar, tema pelayanan publik bisa dibicarakan dengan cara santai. “Bahkan bisa dengan ketawa seperti hari ini,” ujarnya.

Adhar mengakui, saat ini kasus terkait pelayanan publik yang diterima pihaknya memang semakin beragam dan bertam-

bah. Namun capaian itu juga belum menjadikan Ombudsman NTB berpuas diri.

“Bagi saya, itu belum selesai. Tidak boleh Ombudsman hanya berhenti di situ. Ada satu hal misalnya, apakah penyelenggara pelayanan publik itu semakin care. Itu yang terpenting,” ujarnya.

Adhar menegaskan, sejumlah hal yang masih perlu dicapai pihaknya adalah, pertama agar semakin banyak orang yang mengetahui fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman. Kedua, pihaknya berharap kelompok milenial semakin dekat dengan Ombudsman, menerima Ombudsman dan isu pelayanan publik sebagai keseharian bagi mereka.

“Sekolah, kampus, peluang, kesempatan berusaha, itu semua pelayanan publik. Mereka harus rebut.

Harapan kami mereka bisa jadi duta. Duta ombudsman, duta pelayanan publik,” ujar Adhar.

Harapan lainnya adalah agar program-program Ombudsman lebih banyak mendapatkan sambutan yang bagus. “Lima tahun ini kami merasakan semakin hari semakin mudah. Termasuk ketika kami bicara dengan media,” pungkas Adhar. (aan/*)

(Suara NTB/aan)

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, menyerahkan Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, trofi dan piagam kepada M. Wandi Nugraha sebagai juara I Lomba Muhamad Rosyid Rido, menyerahkan trofi dan piagam kepada Hibari Stand Up Comedy.

Satria sebagai juara II Lomba Stand Up Comedy.

(Suara NTB/aan)

Penonton menyimak penampilan salah seorang komika di panggung Stand Up Comedy.

Tingkatkan Kualitas Hidup Keluarga dengan Mengikuti KB dan Memperhatikan KR Giri Menang (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, BKKBN Perwakilan NTB, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS, BPJS Kesehatan bersama mitra kerja kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kali ini kegiatan berlangsung di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) Sabtu ( 17/11).

Kegiatan dengan tema Promosi Pelayanan KB dan KR (Kesehatan Reproduksi) Berkualitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan bersama mitra kerja ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat, Drg. Widwiono, M.Kes, Kepala BP2KBP3A Kabupaten Lo-

bar, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lombok Barat, serta Sekdes Pakuan M. Suhandi. Hadir pula ratusan masyarakat Desa Pakuan sebagai peserta.

Sekdes Pakuan, M. Suhandi mengatakan, Desa Pakuan ini masih relatif baru karena hasil pemekaran dari Desa Lembah Sempage. Meskipun masih baru, namun desa ini sudah menyabet juara 2 tingkat nasional dalam kategori aplikator KB Pria.

Kepala BKKBN Perwakilan NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si dalam sambutannya mengatakan, saat ini jumlah penduduk bumi semakin besar, termasuk di Indonesia. Karena itulah perlu diatur tingkat kelahiran. Semakin padatnya penduduk bisa dilihat dari semakin padatnya tingkat mobilitas masyarakat. “Di jalan raya semakin padat karena jumlah penduduk semakin bertambah,” katanya.

Lalu Makripuddin mengatakan, penurunan angka kema-

tian ibu dan bayi menjadi program pemerintah saat ini. Kematian ibu melahirkan bisa dikurangi atau dicegah dengan mencegah empat terlalu. Yang pertama jangan terlalu muda melahirkan, kedua jangan terlalu tua melahirkan, ketiga jangan terlalu dekat jarak melahirkan. “Idealnya jarak kelahiran antara 3- 5 tahun,” katanya. Dan yang terakhir jangan terlalu banyak melahirkan.

Sementara itu, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat Drg. Widwiono, M.Kes dalam kesempatan itu mengatakan, berdasarkan UU Perkawinan No 1/1974 membolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah. Namun demikian menikah di usia sangat belia itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

“Banyak yang terjadi kasus kematian saat melahirkan saat usia belum cukup. Umur 17 tahun misalnya alat kesehatan reproduksinya masih belum matang,” katanya.

Kepala BKKBN Perwakilan NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si saat membuka kegiatan

Salah seorang peserta sosialisasi bertanya kepada para pemateri

Ia mengatakan, di Indonesia banyak kasus operasi caesar karena kesulitan proses melahirkan secara normal. Biaya BPJS Kesehatan untuk melahirkan secara caesar sebesar Rp 2,5 triliun setahun. “Bagiamana agar biaya operasi caesar itu bisa ditekan? salah satu caranya adalah ikut KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika ikut MKJP bisa mengurangi biaya persalinan dengan cara caesar, bisa juga mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” katanya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lombok Barat, I Wayan Sumarjana mengatakan, dari jumlah warga di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 730 ribu jiwa lebih, sudah ada 66,88 persen yang sudah memiliki kartu JKN-KIS per Oktober 2018. Dari jumlah itu, yang ditangguang kepesertaannya oleh pemerintah sekitar 330 ribu jiwa.

“Kurang lebih setengahnya yang sudah dijamin oleh pemer-

intah pusat yang dulunya disebut Jamkesmas. Dari segmen pemerintah, segmen swasta dan PBI ABPD baru mengalokasiksan sekitar 8 ribu jiwa untuk Lobar. Ada kekuarangan kami untuk mengejar universal coverage di tahun 2019 nanti,” katanya.

Ia mengatakan, muncul kendala dari jenis kepesertaan yang tidak tercover oleh pemda dan pemerintah pusat yang disebut BPJS Mandiri. Mereka rata rata mengalami penundaan iuran.

Jumlahnya yang menunggak iuran sebanyak 38 ribu jiwa di Lombok Barat. “Peserta yang mandiri yang menunggak dua atau tiga tahun, itu hanya dibayar satu tahun saja. Jangan berharap menunggak, sakit atau tidak sakit harus dibayar, karena konsepnya gotong rotong,” katanya.

Sementara untuk pembiayaan KB di Puskesmas tetap tetap dijamin. Jasa pelayanan KB di Lombok Barat sudah berjalan dengan lancar. “Jadi bapak ibu yang punya kartu BPJS Kesehatan melakukan KB di

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS memberikan sosialisasi pentingnya keluarga mengikuti program KB dan KR

Puskemas itu diklaim ke BPJS, itu sudah berjalan dan tetap untuk klaimnya kita bayarkan ke Puskesmas,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS mengatakan, pengendalian penduduk menjadi agenda yang penting dilakukan oleh pemerintah. Sebab jika penduduk terus bertambah, orang orang akan berebut tempat. Fasilitas umum dan kawasan hutan banyak yang menjadi kawasan pemukiman. “ Misalnya warga desa Pakuan, saat ini jumlah penduduknya sebanyak 3.040, kalau dulu tidak sebanyak ini, karena jumlah penduduk terus bertambah,” katanya.

Ermalena mengatakan, BKKBN meminta masyarakat agar tidak nikah di usia dini agar hidup berkualitas. “Masih kecil belum bisa merawat anak,” tambahnya. Ia menekankan agar kualitas masyarakat harus diperhatikan. Salah satunya dengan cara jangan membuat anak putus sekolah. Karena pen-

didikan menjadi elemen yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas diri dan keluarga.

“Jangan pernah putus sekolah, kuliah dulu, cari kerjaan baru berkeluarga, “ pesannya.

Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam program KB dengan mendatangi faskes terdekat. “Datangi Poskesdes Pakuan, di sana melayani implan dan IUD secara gratis,” katanya.

Dalam kesempatan itu Ermalena memberikan satu unit laptop kepada kepala sekolah di SDN setempat, satu unit werless untuk pengurus Ponpes dan kipas angin untuk Desa Pakuan. Yang tak kalah serunya adalah undian yang diberikan kepada para peserta yang hadir dalam acara tersebut. Hadiahnya beragam, mulai dari kulkas hingga rice cooker. (ris/*)

Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat Drg. Widwiono, M.Kes saat memberikan pemaparan

Para narasumber saat menyanyikan lagu kebangsaaan Indonesia Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS menyerahkan Raya dengan penuh khidmat sejumlah hadiah kepada stakeholder yang menyukseskan kegiatan.