Edisi 19 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 158 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kejari Selong Bidik Bansos Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Selepas mengantar kasus hutan lindung Sekaroh ke persidangan, Kejari Lombok Timur (Lotim) kini membidik kasus baru. Penyelidikan awal sudah dimulai seputar penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos). Sumber anggarannya dari Pemprov NTB. Dugaan penyimpangan yang sedang ditelusuri terkait indikasi penyelewengan dana Bansos dengan sasaran kelompok ternak dan kelompok tani di wilayah hukum Lotim. Sumber anggarannya dari dua instansi Pemprov NTB, yakni dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi NTB dan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi NTB. Kasi Pidsus Kejari Selong, Iwan Gustiawan, SH membenarkan penyelidiIwan Gustiawan

kan dugaan penyimpangan dana Bansos tersebut. Penyelidikan awal dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. ‘’Kasus ini (Bansos, red) dilaporkan dalam satu laporan, tetapi beda proyek. Satu (anggaran) di Dinas Pertanian (Distan TPH) dan satunya lagi di Dinas Peternakan Provinsi,” kata Iwan Gustiawan ditemui di Mataram, Senin (18/9). Penyelidikan masih sifatnya umum. Sehingga masih harus mendalami bukti dan keterangan saksi. Namun Iwan enggan membeberkan anggaran. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

MINIM Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat. Namun, hal itu tak diikuti oleh penjualan hasil kerajinan warga setempat. Tampak, seorang perempuan sedang menenun sambil menjajakan hasil tenunannya.

(Suara NTB/ars)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi Pencegahan Korupsi) yang dilakukan Pemprov NTB pada sejumlah sektor seperti pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta perizinan. KPK melihat persoalan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB masih cukup berat. Keberadaan SDM cukup penting untuk menjalankan sistem aplikasi yang digunakan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Persoalan SDM itu kaitannya dengan integritas dan kompetensinya. Untuk itu, KPK meminta Pemprov untuk membuat langkah-langkah terobosan terkait dengan rencana aksi pencegahan korupsi ini. Bersambung ke hal 15

Dikes Cegah Peredaran PCC di NTB Mataram (Suara NTB) – Penyalahgunaan obat keras daftar G seperti Somadril dan Tramadol menimbulkan efek samping fatal, terlebih jika dikonsumsi dengan obat lain dengan reaksi yang sama. Meski belum beredar di NTB, tablet Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) perlu diwaspadai. Tablet tersebut ilegal tanpa izin edar. ‘’Kami akan melakukan rapat koordinasi untuk melakukan langkah selanjutnya terkait pencegahan peredaran obat PCC di NTB. Karena ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, apalagi dikonsumsi seringkali,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, di Mataram, Sabtu (16/9). Ia mengatakan, pihaknya bersama pihak terkait akan melakukan pencegahan seh-

ingga obat jenis PCC ini tidak beredar di NTB. Apalagi efek yang ditimbulkan bisa berupa gangguan kejiwaan dan gangguna kesehatan lainnya. Untuk diketahui, obat PCC ini sudah tidak diperbolehkan lagi penggunaannya secara medis. “Kalau untuk dampak sendiri itu bisa terjadi karena yang dikonsumsi banyak. Memang kandungannya itu ada penenang, tapi tidak dalam dosis tinggi. Nah karena dikonsumsi banyak, jadi efeknya seperti itu (gangguan jiwa),” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih. Ia mengaku belum menemukan

adanya peredaran obat tersebut. Ia juga berharap tidak ada peredaran obat yang berbahaya itu di NTB. Bersambung ke hal 15

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Asep Rahmat Suwanda (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Kaji Kelayakan Suntikan Modal

PT. GERBANG NTB Emas (GNE) mengajukan penyertaan modal dasar sebesar Rp 75 miliar. Mengenai usulan ini, Pemprov sudah mengajukan perubahan Perda ke DPRD. Namun, Badan Pembentukan Perda meminta Pemprov melakukan kajian mengenai rencana pemberian suntikan modal kepada PT. GNE yang selama ini selalu mendapat sorotan dari dewan. Kepala Badan Pengelolaan (Suara NTB/dok) Keuangan dan Aset Daerah (BPH. Supran KAD) NTB, Drs. H. Supran, MM yang dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (18/9) siang kemarin menyatakan Pemprov akan melakukan kajian atau studi kelayakan. ‘’Kalau masalah penyertaan modal yang Rp 75 miliar, wajar DPRD minta kajian studi kelayakannya seperti apa. Apakah dengan menambah modal itu akan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Ini kan perusahaan daerah,’’ kata Supran. Bersambung ke hal 15

Pimpinan Dewan Tetap Gunakan Mobil Dinas

Harus Ada Persetujuan Pengelola BMD Mataram (Suara NTB) – Para pimpinan DPRD NTB tetap menggunakan mobil dinas. Akibatnya, mereka tidak akan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 13,6 juta per bulan yang sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017. Sementara itu, bagi anggota Dewan yang tetap meminjam pakai mobil dinas, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pengelola barang milik daerah (BMD) dalam hal ini Sekda. “Saya belum tahu (jika ada yang pinjam pakai). Kalaupun

ada yang dipinjam pakai, dikembalikan dulu. Kendaraan yang dikembalikan oleh Dewan itu harus ke pengelola BMD yaitu Pak Sekda. Kalau saya selaku pejabat penataausahaan BMD,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/9) siang kemarin. Jumlah mobil dinas yang digunakan anggota DPRD NTB sebanyak 27 unit. Sementara itu, Ketua dan tiga

Wakil Ketua DPRD NTB tetap menggunakan mobil dinas. Bagi anggota Dewan yang mengembalikan mobil dinas, maka mereka akan mendapatkan tunjangan transportasi sebeasar 13,6 juta sebulan. ‘’Pimpinan Dewan masih (tetap menggunakan mobil dinas). Tetapi tak dapat tunjangan transportasi. Semua yang mengembalikan, itu yang dapat. Siapa yang mengembalikan mobil dinas, itu yang dapat tunjangan transportasi,’’ terangnya. Bersambung ke hal 15

BPKP dan Kejati Agendakan Audit Kasus Merger BPR Mataram (Suara NTB) Ditingkatkannya kasus merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB ke penyidikan, mengharuskan penyidik menentukan angka kerugian negara. Penyidik sudah berkoordinasi dengan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permintaan audit. ‘’Mereka (Kejati NTB, red), sudah ada permintaan audit,’’ kata Kepala BPKP NTB melalui Korwas Investigasi, Ngatno, SE kepada Suara NTB, Senin (18/9). Permintaan audit itu direspons dengan rencana untuk ekspose bersama. Agenda ini menurut Ngatno, untuk menyamakan persepsi dengan penyidik soal kelengkapan dokumen dan alat bukti hasil penyidikan, dipadukan dengan kebutuhan audit pihaknya. Namun agenda ekspose awal belum jelas, karena masih harus ditentukan dengan penyidik. Apakah rencana audit investigasi atau langsung audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)? Dari dua item audit ini dipastikannya akan dipilih berdasarkan kelengkapan dokumen, keterangan saksi pendukung dan alat bukti. Menurutnya, jika memang bahan sudah komplit, maka akan dilakukan audit PKKN, langsung untuk penentuan kerugian negara. Namun jika masih perlu pendalaman bukti dan keterangan saksi tadi, maka akan diagendakan dalam audit investigasi. ‘’Apakah nanti audit investigasi atau audit PKKN, itu yang belum kita bicarakan. Biasanya nanti akan diputuskan setelah ekspose awal,’’ jelasnya. Soal rencana audit kerugian negara ini sebelumnya sempat disampaikan Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH. Dijelaskan, penentuan kerugian tetap akan melibatkan ahli BPKP NTB. Surat permintaan audit sudah dikirim, hanya tinggal ekspose bersama untuk menentukan segmen audit Investigasi atau PKKN. ‘’Dalam waktu dekat, akan ditindaklanjuti dengan penghitungan kerugian negara bersama BPKP,’’ jelasnya akhir pekan kemarin. Audit akan berkaitan dengan penggunaan anggaran operasional merger BPR sebesar Rp 1,6 miliar tahun 2016 2017. Penggunaan anggaran itu dialokasikan kepada tiga bidang untuk proses merger di bawah ken- dali tim konsolidasi. Tiga bidang itu diantaranya, Bersambung ke hal 15

Penderita Gangguan Jiwa Berat di NTB Capai 9.800 Orang Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2013, angka gangguan jiwa berat di NTB sebanyak 9.800 orang atau 2,1 persen dari total penduduk NTB yang mencapai 4,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.409 orang yang dipasung. ‘’Jadi angka gangguan jiwa berat di NTB itu 2,1 persen atau sekitar 9.800 orang dengan gangguan jiwa berat. Dari 2,1 persen itu, rata-rata yang dipasung sekitar 1.409 orang,’’ ungkap Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram, dr. Elly Rosila Wijaya, Sp.KJ., MM ketika

dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (18/9) siang kemarin. Sampai akhir 2016 lalu, RSJ sudah menemukan 577 penderita gangguan jiwa yang dipasung by name by address. Artinya, masih ada sekitar 800 orang yang belum ditemukan. Ada kecenderungan keluarga penderita gangguan jiwa ini menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Sehingga, pihaknya membuat Sistem Rujukan Komunikasi Tiga Pilar untuk menyisir masyarakat yang dipasung karena menderita gangguan jiwa berat. Tiga pilar yang dilibatkan yakni RSJ, Puskesmas

‘’

Jadi angka gangguan jiwa berat di NTB itu 2,1 persen atau sekitar 9.800 orang. Elly Rosila Wijaya

dan keluarga. Untuk melibatkan Puskesmas ini, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dan kabupaten/kota. Menurut Elly, Puskesmas adalah ujung tombak Dikes dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masya-

rakat. Diperlukan koordinasi yang intensif antara ketiga pilar tersebut supaya penderita gangguan jiwa berat tidak dipasung. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TO K O H Manajemen SDM Masih Berat

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

PAD dari Tiga Pasar di Mataram Diduga Bocor

Tidak Ada Lahan KETERSEDIAAN lahan penampungan sementara sampah masih jadi beban kelurahan, sehingga butuh kerja ekstra menyelesaikan persoalan itu. Tujuh operator roda tiga pengumpul sampah, kata Lurah Monjok, Husnaini, dikonfirmasi Senin (18/9) selama ini membuang sampah di dua lokasi. Yaitu, tempat pembungan sementara (TPS) di Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik dan Topati. Kondisi ini sudah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. “Kita sudah disampaikan ke LH sampah lingkungan di Monjok bisa dibuang ke Majeluk dan Topati,”

katanya. Selama ini, lingkungan terkendala permasalahan lahan. Lahan di sana tidak ada. Kalaupun ada meski harus meminta persetujuan masyarakat setempat. Ia menambahkan, tidak jarang warga menolak jika dibuatkan depo. Dampak ditimbulkan seperti faktor bau dan kesehatan jadi alasan utama. Apalagi jika sampah terlambat diangkut oleh petugas. “Kita tidak ada lahan. Kalaupun ada, harus izin kiri kanan dulu,” jawabnya. TPS liar diakui tidak ada. Justru, ia menyesalkan warga masih meletakkan sampah mereka di atas trotoar dengan harapan diangkut oleh operator. Semestinya, dengan sistem jemput bola dilakukan petugas tidak lagi hal demikian. “Kita sudah buatkan surat edaran supaya tidak lagi buang ke trotoar,” tuturnya. Menurutnya, penanganan sampah di lingkungan butuh kerja kolektif tidak saja oleh pemerintah tetapi dari masyarakat dan stakeholder lainnya. Pemkot Mataram berupaya menyiapkan alternatif mulai pengadaan roda tiga hingga sarana prasarana lainnya. Intervensi seperti itu diharapkan tidak ada lagi warga membuang sampah ke sungai bahkan membuang sembarangan sekalipun. Terkait potensi penyalahgunaan kendaraan roda tiga, Husnaini mengaku telah mengingatkan operator maupun kepala lingkungan agar tidak memakai di luar fungsinya. Pengadaan kendaraan itu untuk mengoptimalkan penanganan sampah bukan untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya. (cem)

’’Smart City’’ Harus Diujicoba

Ismul Hidayat

(Suara NTB/fit)

RENCANA bagi-bagi ponsel android untuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai konsekuensi diluncurkannya aplikasi Mataram Smart City, menjadi sorotan kalangan Dewan. ‘’Fasilitas berupa android bagi pejabat, saya kira program smart city ini merupakan program yang baru sekali. Jadi jangan dululah dikembangkan sebagai fasilitas personal. Justru yang harus lebih dikedepankan oleh Pemkot Mataram bagaimana mensosialisasikan program smart city ini ke masyarakat,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram. Meski demikian, program smart city itu, lanjut dia, tidak serta merta online ke personal pejabat. ‘’Ini kan masih memakai tim,’’ cetusnya. Untuk itu, Ismul menyarankan agar terkait aplikasi smart city ini, Pemkot Mataram melakukan ujicoba terlebih dahulu. Ismul yakin, masyarakat pun belum terlalu paham bagaimana cara menyampaikan laporan melalui aplikasi yang secara resmi telah diluncurkan Pemkot Mataram tanggal 31 Agustus 2017 bertepatan dengan peringatan HUT Kota Mataram ke-24. Tidak hanya masyarakat, kalangan Dewan pun, lanjutnya, belum mendapat gambaran bagaimana sesungguhnya cara kerja aplikasi smart city tersebut. ‘’Yang kita tahu kan, baru dilaunching dengan hibah, sudah memunculkan fasilitas-fasilitas yang melekat ke personal. Jangan sampai euforianya saja muncul tapi manfaatnya tidak jelas ke masyarakat,’’ katanya. Apalagi masyarakat juga belum terlau paham aplikasi smart city. ‘’Begitu juga aturan mainnya seperti apa. Kalau dilaporkan merah artinya apa. Atau kalaupun berhasil dengan smart city ini, reward-nya apa,’’ imbuhnya. Aplikasi smart city ini merupakan program interaktif antara pejabat dengan masyarakat. Supaya lebih tepat sasaran, Dewan menunggu action, seperti sosialisasi pemerintah ke masyarakat. Politisi PKS ini tiak menyangkal bahwa tidak semua masyarakat akrab dengan ponsel pintar. Artinya, lanjut dia, kalaupun ada pembagian ponsel, harus dimulai dulu dari kepala daerah untuk menginteraksikan Walikota dengan masyarakat. Demikian pula dengan Camat maupun lurah. ‘’Walaupun bahasanya full hibah tapi tetap saja daya dukung dari keuangan daerah seperti apa,’’ pungkasnya. Ismul menyarankan agar dilakukan ujicoba yang skalanya lebih kecil. misalnya pemantauan aktivitas penjemputan sampah. Pasalnya untuk aktivitas penjemputan sampah, sudah ada embrionya. Lagipula, dana untuk pengadaan kendaraan roda tiga yang mengangkut sampah dari rumah tangga membutuhkan pemantauan secara masif. ‘’Artinya, ini lingkup lingkungan hidup,’’ katanya. Kalau memang hasilnya bagus, ke depan bisa dikembangkan pada bidangbidang lainnya. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini mengingatkan bahwa program apapun yang ciptakan Pemkot Mataram, dalam pelaksanaannya harus bertahap. (fit)

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram tengah merampungkan audit komprehensif terhadap enam pasar tradisional di Kota Mataram. Dari enam pasar, tiga di antaranya ditemukan kasus yang sama seperti hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, yakni dugaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bocor. Temuan BPK maupun Inspektorat di tiga pasar yaitu Kebon Roek, Abian Tubuh, dan Pagesangan berkaitan dengan perbedaan bongkol karcis dengan retribusi. Ada selisih retribusi diterima dari sisa bongkol karcis tersebut. Selisih itu berdampak terhadap pendapatan, sehingga dimungkinkan potensi kebocoran PAD. Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

Husnaini

Halaman 2

”

Ma’shum dikonfirmasi, Senin (18/9) tidak memberikan keterangan terkait hasil audit tersebut. Ia tak menjawab sepatah kata pun terkait hasil audit di tiga pasar tersebut. “Nanti dulu saya lihat datanya,” ujarnya sambil menutup pintu mobilnya. Demikian pula ketika berusaha dikonfirmasi lewat ponselnya. Pertanyaan sama dilontarkan wartawan hanya dibaca tanpa dijawab sedikit pun. Kepala Dinas Perdagangan

Tim menemukan perbedaan selisih bongkol karcis dengan retribusi yang diterima

Lalu Alwan Basri

Kota Mataram, Lalu Alwan Basri yang dikonfirmasi sebelumnya, membenarkan adanya temuan Inspektorat terhadap audit komprehensif enam pasar tradisional di Kota Mataram. Pasar diminta diaudit yaitu, Kebon Roek, Abian tubuh, Cakranegara, ACC, Sindu, dan Pagesangan. Dari enam pasar ini hanya tiga jadi temuan. “Hanya tiga pasar. Kebon Roek, Abian Tubuh, dan Pagesangan,” aku Alwan. Hasil temuan itu tambah Alwan, tidak jauh berbeda dengan temuan BPK sebelumnya. Dimana, tim menemukan perbedaan selisih bongkol karcis dengan retribusi yang diterima. “Hasil temuannya tidak jauh dengan temuan BPK,” jawabnya. Dari temuan BPK sebelumnya untuk Pasar Kebon Roek tidak memiliki pencatatan atas jumlah pengambilan, pemakaian, dan sisa karcis, sehingga tidak dapat diketahui pasti jumlah sisa karcis tahun 2015. Pemakaian karcis selama tahun 2016 dan sisa karcis

tahun 2016. Pendapatan retribusi pelayanan UPTD Kebon Roek mencatat pendapatan retribusi pelayanan selama tahun 2016 senilai Rp 344.972.000. Haisl pemeriksaan fisik atas bonggol karcis yang telah terpakai pada UPTD diketahui bahwa bonggol karcis yang ada hanya sejumlah 145.968 lembar atau senila Rp 116.774.400. Yang kemudian ada selisih antara catatan dengan bukti pendukung senilai Rp 228.197.600. Permintaan audit komprehensif sengaja diminta Dinas Perdagangan sebagai landasan atau acuan untuk mengatur manajemen pasar, pola penarikan retribusi serta pengelolaan kedepannya. Hasil audit itu diharapkan bisa memberikan gambaran kondisi rill pasar tradisional di Kota Mataram. Yang nantinya akan dilaporkan ke walikota dan wakil walikota, sehingga memudahkan untuk mengintervensi kedepannya. (cem)

Gelar Bimtek

DP3A Berharap Terjalin Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Kinerja Antarlembaga Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Senin (18/9) menggelar bimbingan teknis yang melibatkan SKPD teknis, NGO, dan lembaga lainnya. Pelibatan lintas sektor itu diharapkan terjalinnya sinergitas kinerja yang baik antarlembaga lintas sektor, organisasi dan individu dalam mengelola pusat pelayanan terpadu pembedayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, pelaksanaan Bimtek bagi pengelola P2TP2A Kota Mataram ini merupakan keharusan yang harus dilakukan, agar SDM petugas P2TP2A terlatih dan memiliki integritas serta profesional dalam pendampingan dan penanganan korban tindak kekerasan. Selain itu, ada peningkatan kinerja lembaga lintas sektor, organisasi maupun individu yang berorientasi pada masalah isu perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasaan. “Yang kita libatkan itu ada dari akademisi, SKPD teknis, NGO, dan beberapa jejaring P2TP2A serta pemerhati perempuan,” kata Dewi. Keberadaan P2TP2A di Kota Mataram, sambung Dewi, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya korban kekerasaan. Kedua, tersusunnya program P2TP2A pada masing - masing OPD terkait maupun pada lembaga swadaya masyarakat. Menurutnya, jika lintas sektor ini berjalan dengan baik dipastikan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan gender serta terciptanya kemandirian masyarakat. Bisa dipastikan kata dia, masyarakat memiliki kepribadian yang kuat khususnya perem-

puan dan anak korban kekerasaan. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, isu perempuan dan anak di Kota Mataram masih mengalami tren yang meningkat. Dalam kurun waktu tahun 2016, kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram tercatat 86 kasus. Sedangkan, dalam enam bulan pertama 2017 mencapai 68 kasus. Artinya, peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga yang diinisiasi oleh Pemkot Mataram sangat efektif. “Harapan lembaga ini bisa memberikan informasi mulai dari tingkat hulu yaitu mulai dari pencegahan hingga tingkat hilir yaitu proses penanganan,” paparnya. Upaya pencegahan sendiri sambungnya, bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat melalui sosialisasi, tatap muka, leaflet, dan lain sebagainya. Terutama terkait dengan optimalisasi peran dan ketahanan keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat. Hal ini kata Evi, sangat penting mengingat kasus kekerasaan dilakukan oleh orang terdekat. Begitu pun proses penanganan korban bisa dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor dan stakeholder lainnya. Agar kasus kasus kekerasaan bisa diselesaikan sesuai prosedur dan memberikan kepentingan terbaik baik korban. “Saya berharap melalui bimbingan teknis ini bisa memberikan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta sehingga P2TP2A memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pengembangan P2TP2A di Kota Mataram,” demikian kata Evi. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

HIPNOTERAPY - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany (duduk di depan) menyaksikan salah seorang peserta saat dilakukan hipnoterapy oleh Psikiater.

(Suara NTB/cem)

BELUM OPTIMAL - MCC di jalan Gadjah Mada Kelurahan Pagesangan, yang hingga kini belum optimal pengelolaannya.

Pengelolaan MCC Masih Belum Optimal Mataram (Suara NTB) Beberapa aset milik Pemkot Mataram ibarat mati segan hidup tak mau. Tidak saja Mataram Water Park (MWP), tetapi Mataram Craft Centre (MCC) memiliki nasib sama. Proyek dibangun dengan anggaran miliaran rupiah ini belum optimal pengelolaannya. MCC yang berlokasi di Jalan Gadjah Mada Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram dibangun pada masa H. Moh. Ruslan (alm). Mantan Walikota Mataram ini setidaknya memiliki mimpi besar mengingat potensi emas - mutiara begitu besar. Dan, Sekarbela sebagai sentra kerajinan bisa jadi ikon. Ekspektasi itu justru tidak berlanjut hingga saat ini. MCC yang sebelumnya di bawah pengelolaan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (sekarang Dinas Perdagangan) ibarat gedung tua yang terawat. Beberapa bagian terutama plafon, atap, dan partisi lainnya rusak. Belum lagi, dugaan penyalahgunaan atau pemanfaatan untuk penjualan mutiara, justru menjadi pusat belajar pen-

didikan anak usia dini (PAUD) dan kantor salah satu event organizer. Pemkot Mataram pun melakukan pendataan ulang terhadap jumlah pedagang. Selanjutnya, mencari formulasi serta strategi bagaimana mengembangkan pusat penjualan emas - mutiara di Kota Mataram. Pernah diwacanakan dijadikan tempat sentral penjualan batu akik. Belakangan kembali digulirkan wacana dijadikan Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM. Saat ini saja, ada beberapa toko yang buka. Itupun sepi pengunjung. Kalaupun ada, terlihat hanya satu dua saja. Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (18/9) menjelaskan, pengelolaan MCC sekarang ini dialihkan dari Dinas Perdagangan ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM. Ia mengakui, memang pernah ada wacana MCC dijadikan kantor, tetapi wacana itu tidak berlanjut. “Tadinya mau membuat kantor,” jawab

Wartan. Untuk konsep kedepan, ia belum mengetahui seperti apa tindaklanjut pengelolaan pusat kerajinan mutiara tersebut. Sebab, ia belum membicarakan lebih jauh dengan instansi teknis. Wartan memiliki pandangan bahwa jika MCC ini dikelola dan diatur sedemikian rupa. Ia yakin pasti memiliki keunggulan dibandingkan sebelumnya. “Kalau di- manage dengan baik, Insya Allah akan bagus,” ujarnya. Tidak representatifnya MCC sebagai pusat kerajinan mutiara dan kalah saing dibandingkan dengan toko di Sekarbela. Mantan Kadis Koperindag ini mengklaim bahwa tergantung bagaimana sudut pandang konsumen itu sendiri. Pihaknya tidak bisa membendung jika wisatawan memilih berbelanja langsung ke toko emas -mutiara di Sekarbela. Akan tetapi kembali ia menegaskan bahwa tergantung nanti pengaturan dari instansi teknis karena lokasi MCC itu lebih strategis dibandingkan sentra mutiara lainnya di Mataram. (cem)

Pemkot Mataram Tolak Izin Iklan Rokok Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram menolak sejumlah perpanjangan maupun pengurusan izin iklan rokok. Penolakan itu berdasarkan komitmen kepala daerah untuk zero (nol) iklan rokok mendukung Kota Layak Anak (KLA). “Kota Layak Anak memang komitmen kita mendukung itu,” kata Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/9). Selain menolak perpanjangan maupun pengajuan izin,

pihaknya juga mulai membatasi. Bisa dicek kata Cok, sapaan akrabnya, untuk iklan rokok besar sudah tidak ada. Kalaupun ada hanya barang lama yang perlu ditata kembali oleh SKPD teknis dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. “Satu per satu kita evaluasi,” jawabnya. Ia menegaskan, dasar penolakan izin iklan rokok itu berdasarkan hasil evaluasi tim. Tim mengkaji sekaligus mengevaluasi izin masuk, perpanjangan, maupun akan berakhir. Cok mengaku, penolakan perpanjangan maupun pengurusan izin itu berdampak ter-

hadap pendapatan asli daerah (PAD). Nilainya tidak terlalu besar dibandingkan potensi lainnya. Selain itu, pihaknya menjalankan kebijakan kepala daerah untuk KLA. “Saya tidak bicara soal potensi karena yang menganalisis itu di Badan Keuangan,” terangnya. Lalu bagaimana dengan perusahaan rokok yang bekerja dan menyemarakkan kegiatan? Yang jelas nanti kata dia, akan dilihat seperti apa pengajuan izin mereka. Tim nantinya akan merekomendasikan hasil analisis mereka. Di beberapa tempat ditemu-

kan iklan rokok. Seperti di Jalan Sriwijaya dan Airlangga Kota Mataram. Iklan rokok jadi persoalan mendasar bagi Pemkot Mataram di tengah upaya mengejar penilaian atau kategori Madya untuk Kota Layak Anak. Sebab, pada Puncak Hari Anak Nasional (HAN) di Riau, Kota Mataram masuk kategori Pratama. Untuk mengejar Kota Layak Anak 2018 telah ditandatangani komitmen bersama oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana supaya Mataram bebas iklan rokok. Cokorda Sudira Muliarsa (cem) (Suara NTB/dok)

Selasa, 19 September 2017

SUARA NTB

OJK Minta Perbankan Perkuat Sistem Keamanan Mataram (Suara NTB) Kasus vandalisme (perusakan/pembobolan) ATM nyaris terulang. Namun aksi pelaku belum berhasil membobol isi ATM BRI di Gili Trawangan. Saat ini sedang dilakukan penanganan, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan perbankan untuk memperkuat sistem pengamanannya. Akhir pekan kemarin, mesin ATM BRI di Gili Trawangan nyaris dibobol. Pelaku sudah melakukan pemasangan mesin perekam di mesin ATM. Belum aksi tersebut membuahkan hasil, pihak aparat berhasil mengamankan pelaku. Sebenarnya kejadian ini tidak kali ini saja terjadi, sebelumnya kerugian BRI mencapai Rp 3 miliar yang berhasil ditarik dari beberapa ATM di Pulau Lombok. Bank pelat merah ini mengganti seluruh kerugian nasabah. Beberapa perbankan juga mengalami nasib pembobolan yang sama, tapi tidak terekspose. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan melalui pesan singkatnya pada media ini mengatakan, setiap ATM pada prinsipnya sudah ada sistem pengamanan. Namun perlu antisipasi pengamanan yang disesuaikan dengan modus kejahatan di masingmasing daerah. Ia mengimbau kepada perbankan untuk memiliki sistem keamanan yang baik terhadap ATM dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi pada ATM. Pelaksana Harian OJK Provinsi NTB, Hj. Aprillan HS mengatakan, saat ini sedang dilakukan penanganan terhadap kasus tersebut, oleh pihak yang berwajib. Otoritas pada intinya telah mengatur sistem pengamanan yang harus dilakukan oleh industri keuangan. Pengamanan IT umumnya telah dilaksanakan oleh perbankan di NTB. kalaupun ada ATM yang masih bobol, Hj. Aprillah menegaskan perluanya perbankan melakukan pengamanan menggunakan sistem yang lebih canggih. “Ada anekdot megatakan, maling itu selangkah lebih

maju dari aparat. Inilah yang perlu diantisipasi secara maksimal,” imbuhnya. Kendati demikian, ia meyakini perbankan tetap bertanggung jawab. Laporan yang diterima otoritas tentang pembobolan ATM, pihak perbankan yang bersangkutan selalu menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah, selama kerugian nasabah diakibatkan oleh oknum (hacker). “Itu berarti industri ini selalu memberikan hak-haknya, melaksanakan kewajibannya kepada nasabah, itu pasti. Itu yang tidak kalah penting,” ujarnya. Biasanya setiap ada kejadian, OJK memanggil pihak perbankan terkait. Guna mendalami informasi kasusnya serta penanganananya. OJK mendorong perbankan untuk melakukan pengawasan secara berkala lebih maksimal, terutama di A T M A T M yang jangkauan

pengawasannya jauh. Kepada nasabah, Kepala Bagian Pengawasan Bank di OJK NTB ini mengatakan, harus lebih hatihati dan teliti saat menggunakan mesin ATM. “Kalau ada yang aneh-aneh saat menggunakan mesin ATM, sebaiknya digagalkan saja, dan secepatnya lapor,” demikian Hj. April. (bul)

Farid Faletehan (Suara NTB/bul)

Halaman 3

60 Persen Koperasi Aktif Belum RAT Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. L. Saswadi, MM memberikan ultimatum kepada pengurus koperasi yang tidak melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT). Hingga menjelang akhir tahun 2017 ini, 60 persen dari jumlah koperasi aktif, belum melaksanakan kewajiban tahunannya. Ada 4.000-an jumlah koperasi yang tersebar di kabupaten/kota di NTB.Darijumlahini,hampir50persen dinyatakan tidak aktif. Dari 50 persenyangaktifinipun,baru40persen yang melakukan RAT, hingga Agustus2017.Padahal,RATadalah amanat AD/ART koperasi yang harus dilaksanakan tanpa tawaran. L. Saswadi mengatakan, pihaknya tidak memandang koperasi apakah termasuk binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, ataupun binaan Dinas Koperasi di kabupaten/ kota. Saat ini sedang dilakukan evaluasi untuk menentukan sikap pemerintah daerah. “Sebab kalau tidak RAT, berarti tidak melaksanakan kewajibannyadankoperasinyatidaksehat.Ini sudah Bulan Agustus, yang belum RAT harus dibina bersama, saya tidak mau pilah-pilah,” ujarnya. Menteri Koperasi, Puspayoga

pekan kemarin melakukan kunjungan ke NTB. Beberapa pesan yang disampaikan menteri, yakni pemerintah daerah harus mengutamakan koperasi-koperasi yang berkualitas, bukan mengedepankan kuantitas. Koperasi yang aktif ini akan didorong untuk bekerjasama dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan koperasi. Selain itu, Kementerian Koperasi meminta pemerintah daerah memprogramkan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan Diklat kepada koperasi dan UMKM. “Yang kita akan berikan pelatihan, diklat dan fasilitasi ban-

tuan nantinya adalah koperasikoperasi yang aktif, ditandai dengan telah dilakukannya RAT, kita prioritaskan yang sudah RAT,” katanya. Setelah tuntas verifikasi terhadap koperasi-koperasi yang aktif ini, kepala dinas mengatakan barulah pihaknya akan memverifikasi kembali koperasikoperasi yang tidak aktif. “Baru kita menoleh ke yang tidak aktif ini, selanjutnya kita usulkan ke Kementerian Koperasi bagaimana penanganannya,” ujarnya. Dari hampir 50 persen koperasi yang tidak aktif berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, pemerintah daerah melakukan uji apa penyebabnya. Sudah 200-an koperasi tidak aktif yang dilaporkan untuk dibubarkan. Saat ini belum ada tambahan, tetapi kepala dinas memastikannya setelah pendataan tuntas, barulah diketahui berapa yang bisa diusulkan kembali untuk dibubarkan. “Sesuai dengan komitmen

(Suara NTB/dok)

L. Saswadi koperasi yang dilihat adalah kualitas, bukan jumlahnya. Dulu banyak koperasi yang tidak berangkat dari keinginan anggota, banyak koperasi terbentuk karena bantuan, sehingga selesai bantuan, selesai kegiatannya. Ini akan kita tindaklanjuti,” demikian L. Saswadi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Kesehatan Lotim dengan Harian Suara NTB

Dikes Lotim Gencarkan ”TOSS” Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggencarkan upaya untuk menemukan Tuberculosis, Obati Sampai Tuntas (TOSS). Tuberculosis atau disingkat TB di merupakan salah satu penyakit menular yang sangat diatensi dunia. Kabupaten Lotim, jumlah kasus yang ditemukan 1.030 dan diperkirakan masih banyak yang belum terungkap. KEPALA Dinas Kesehatan Lotim drg. H. Asrul Sani di sela pertemuan Advokasi Program P2TB di Selong, Senin (18/9), menjelaskan, target nasional pada 2016 Lotim diminta mengungkap kasus TB sebanyak 2.472 positif, namun belum tuntas dicapai. Dikes Lotim hanya mampu menemukan 42 persen. Karena menjadi perhatian dunia, ujarnya, maka kasus TB ini pun turut menjadi atensi serius Dikes Lotim. Apalagi, TB merupakan salah satu jenis penyakit menular yang berbahaya. 20 persen menimbulkan

kematian. “Dari 10 kasus, dua rata-rata meninggal,“ urainya. Menurutnya, penularan TB terbilang cukup cepat. Penyakit yang berhubungan erat dengan lingkungan ini bisa menyebat dari ludah, aktivitas penderita yang merokok dan lainnya. Penderita TB ini diketahui saat ini berkolaborasi dengan virus HIV. Soal ketersediaan obat TB ini dipastikan Kadis Kesehatan Lotim tetap tersedia di puskesmas. Kalaupun tidak ada, sudah disediakan stok dari Dikes Provinsi. Obat TB lanjutnya hanya diberikan kepada

Kekurangan Guru Negeri DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut saat ini jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lotim masih kurang. Bahkan kekurangan mencapai 3.000 lebih guru negeri, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Kekurangan yang mencapai 3.000 lebih itu, tidak sebanding dengan pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ironisnya lagi, jumlah guru negeri yang tercatat sekitar 6.500 orang terus berkurang seiring dengan tibanya masa (Suara NTB/yon) pensiun setiap tahunnya Lalu Suandi yang tidak kurang dari 200 orang. “Kita masih kekurangan guru negeri cukup besar, lebih dari 3000 guru negeri kekurangan kita,” terang Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, Senin, (18/9). Untuk mencukupi kekurangan itu, Lalu Suandi, mengaku hal tersebut disiasati dengan pemberdayaan guru non PNS, baik honor daerah maupun honor sekolah. Tujuannya, untuk mencover jumlah sekolah yang ada di Lotim sebanyak 723 sekolah SD baik negeri maupun swasta, serta 215 sekolah tingkat SMP negeri dan swasta khususnya yang berada dibawah naungan Dinas Dikbud Lotim. “Memang dari 6.500 jumlah guru secara keseluruhan. Jumlah itu terus berkurang setiap tahun, karena tidak kurang 200 guru PNS di Lotim yang pensiun. Sementara di satu sisi tidak pernah dilakukan pengangkatan,”terangnya lagi. Adapun, lanjut Lalu Suandi, idealnya dalam setiap ruang kelas tersebut harus berdiri guru negeri. Misalnya, untuk tingkat SD yang memiliki enam kelas harus masingmasing berdiri guru negeri, serta dalam sekolah itu ditambahkan tiga guru negeri lainnya, seperti satu orang kepala sekolah, guru agama dan guru olahraga. “Idealnya, satu kelas harus berdiri satu guru negeri,”jelasnya. Terkait keberadaan antara guru negeri dan swasta dalam satu sekolah, lanjutnya, dari segi kewajiban baik antara guru PNS maupun non PNS tidak dibedakan. Hanya saja dari segi penghasilan yang berbeda. Untuk itu, ia berterima kasih kepada guru non PNS yang memiliki semangat serta kualitas yang bagus dalam menyalurkan ilmunya terhadap para siswa dan tidak terganggu dengan hal-hal seperti pendapatan setiap bulannya. “Ya saat ini kita ratakan kekurangan guru negeri itu dengan memaksimalkan guru honor. Kita juga sangat bersyukur dengan pengangkatan beberapa kali guru honor,” tandasnya. (yon)

PCC Belum Ditemukan di Lotim Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), drg. Asrul Sani, menegaskan, obat PCC (Paracetamol, Cafein dan Carisoprodol) yang ramai diperbincangkan saat ini belum ada ditemukan di Lotim. Sejauh ini belum ada laporan mengenai obat yang diduga kuat merupakan oplosan tersebut. Menjawab Suara NTB di Selong, Senin (18/9), Asrul Sani menjelaskan, pada dasarnya kandungan dalam PCC tidaklah berbahaya. Namun, karena perpaduannya menimbulkan efek samping, maka efek samping itulah yang cenderung dicari orang. “Sebenarnya paracetamol itu kan tidak dilarang,” ucapnya. Untuk itu, pihaknya Kadis Lotim ini mengingatkan, dalam membeli obat hendaknya menggunakan resep dokter. Jangan sampai obat-obat ini disalahgunakan.PCC ini lanjutnya tidak ada dalam katalog pengadaan obat untuk kesembuhan pasien. Sekretaris Dikes Lotim, drg. Made Pradnya menambahkan, pihak Dikes Lotim turut melakukan pengawasan dalam distribusi obat-obatan. Di Dikes ada yang membidangi farmasi dan pengawasan obat dan makanan dan kerap bekerjasama juga dengan BBPOM. “Untuk pengawasan juga dilakukan di puskesmas dengan melakukan pembinaan ke lapangan,” ucapnya. Menurut Made Pradnya, PCC adalah obat oplosan yang kandungannya dicampur sendiri oleh oknum dan tidak ada di katalog. Menyikapi hal ini, masyarakat Lotim diharapkan waspada terhadap obat-obat oplosan tersebut. Obat-obatan di lingkup Dikes diyakinkan tidak ada oplosan. Semua diawasi melalui tim medis mulai dari pengadaan hingga distribusi ke para pasien. Munculnya PCC ini bisa jadi melalui apotek-apotek. Saat ini, tidak ditampik banyak orang yang pintar membuat oplosan. Untuk itu, apotek hendaknya bisa lebih awas untuk memantau. Dikes pun terus melakukan pembinaan. (rus)

yang betul-betul positif. ‚‘Untuk mengetahuinya harus melalui pemeriksaan,‘‘ terangnya. Diakuinya, paket obat TB ini cukup mahal, yakni Rp 4-5 juta. Lama pengobatan selama enam bulan. Begitu lalai sehari saja, maka harus ulang dari awal pengobatannya. “Itu dianggap dari nol, enam bulan harus habis dan tidak boleh terputus pengobatannya,“ tegasnya. Banyaknya yang belum terdeteksi, karena ibarat fenomena gunung es. Penyebarannya tidak bisa terkontrol. Penderita pun tidak bisa terpantau tiap hari untuk minum obat. Salah

satu upaya Kementerian Kesehatan adalah menerapkan pola hidup sehat, yakni ada Gerakan Hidup Sehat (Germas). Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dikes Lotim, dr. Akmal Kurnia menyampaikan berdasarkan hasil survei 2013-2014 prevalensi TB di Lotim sebanyak 78 persen masyakat mengetahui ada gejala TB. Sebanyak 73 persen tahu TB bisa sembuh. Namun 81 persen tidak tahu obat TB gratis Ditegaskan, obat TB ini gratis di puskesmas. Semua penderita TB bisa memperoleh obat TB ini tanpa bayar. Ketika dalam masa pengobatan, tidak boleh tertunda. ‘‘Tertunda sehari saja maka pengobatan harus diulang dari nol,‘‘ ujarnya. Temuan kasus TB ini baru mencapai 42 persn. Hasil temuan di Lotim sudah berada

(Suara NTB/rus)

POSE BERSAMA-Kepala Dinas Kesehatan Lotim drg. Asrul Sani berpose bersama dengan kepala puskesmas se Kabupaten Lotim, anggota DPRD Lotim dan stakeholder terkait dalam pertemuan advokasi Program P2TB di Selong, Senin (18/9). di atas rata-rata provinsi. TB menjadi sangat diperhatikan, karena menjadi masalah yang besar. Apalagi di internasional, Indonesia urutan nomor 2 kasus terbanyak di dunia.

Evaluasi pelaksanaan program pengentasan TB saat ini, katanya, TB dari kalangan anak belum ditemukan dengan baik. Pihaknya mengaku, pengawasan pun diakui belum maksimal ser-

(Suara NTB/rus)

H. Asrul Sani ta jejaring layanan TB belum terbentuk. Harapannya melalui kegiatan pertemuan advokasi itu ada langkah tindak lanjut untuk menuntaskan program penanganan TB di Lotim. (rus/*)

Tagihan Pajak Hotel Masih Terkendala Manajemen Keluarga Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini masih terus menghimpun sumber pendapatan bagi daerah. Dari target Rp 150 miliar, realisasi sampai 31 Agustus lalu mencapai Rp 51,575 miliar lebih. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Utara, H. Zulfadli, SE., Senin (18/9), dari beberapa sumber pendapatan daerah pajak hotel dan pajak restoran masih menjadi penyumbang tertinggi. Sampai saat ini, pajak hotel yang masuk sebesar Rp 26,528 miliar atau terealisasi 67,47 persen dari target di perubahan sebesar Rp 39,320 miliar. Sementara pajak restoran tereal-

isasi 72,37 persen atau Rp 13,853 miliar dari target Rp 19,143 miliar. “Kesadaran wajib pajak kalangan hotel dan restoran relatif baik, tetapi dalam prosesnya kita masih te-

mukan kendala, apalagi jika manajemen perusahaan tersebut pola keluarga,” ungkapnya. Setelah pajak hotel dan restoran, penyumbang pajak berikutnya adalah Pajak Penerangan

Jalan (PPJ) sebesar Rp 6,343 miliar, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 4,536 miliar. Sementara pada pajak reklame, dua wilayah kecamatan yang banyak diminati adalah Tanjung dan Pemenang. Di mana hingga saat ini, retribusi yang masuk sebesar Rp 116 juta dari target sebesar Rp 200 juta. Zulfadli mengakui, pajak parkir masih menjadi persoalan yang terkesan sulit untuk dituntaskan. Penyebabnya

masih ada wajib pajak yang terkesan menghindari kewajibannya. “Kita akan tetap bina pengelola parkir supaya mereka sadar akan kewajibanbya. Tanggal 17 Juli lalu, kita lakukan sosialisasi,” ujarnya. Bapenda menilai besaran PAD tahun 2017 akan terus bertambah dalam 3 bulan terakhir. Mengingat beberapa PAD dari beberapa Dinas belum masuk. Misalnya retribusi di Disbudpar, Dishublutkan belum menyerahkan seluruhnya ke Bapenda. (ari)

Pedagang Pasar Pancor Protes Pungutan Retribusi oleh Bapenda Lotim

(Suara NTB/yon)

PAWAI - Pawai ta’aruf serangkaian menyambut datangnya tahun baru Islam yang diikuti ribuan santri dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK se-Kabupaten Lotim, Senin (18/9).

Sambut 1 Muharram

Ribuan Pelajar di Lotim Ikuti Pawai Ta’aruf Selong (Suara NTB) Memperingati tahun baru Islam 1439 Hijriyah, Pemkab Lombok Timur (Lotim) menggelar festival pergantian tahun dengan nama Festival Muharram. Acara ini dimulai dengan kegiatan pawai ta’aruf yang diikuti ribuan pelajar mulai dari tingkat SD/MI hingga SMA/MA/ SMK di Lotim, Senin (18/9). Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan mengungkapkan, Festival Muharram digagas langsung Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan pada priode pertama kepemimpinannya tahun 2003 lalu. Bupati menekankan agar masyarakat Lotim memanfaatkan peringatan Muharram untuk membangkitkan spirit Islam, bukan saja dalam bentuk seremonial. Namun lebih

penting pada menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya upaya ke arah peningkatan ekonomi masyarakat. Perayaan Festival Muharram tahun ini, diharapkan lebih baik terutama untuk membangkitkan ekonomi umat, walaupun kecil. Lebih lanjut, bupati mengingatkan Muharram sebagai tempat berlatih persatuan dan kesatuan. Misalnya, semua dinas berpartisipasi memberikan informasi melalui stan-stan yang disiapkan. Bupati juga menggaris bawahi supaya masing-masing dinas/instansi menyampaikan informasi yang jujur, objektif dan konstruktif. “Peringatan ini sebagai salah satu upaya pemerintah mendorong peningkatan serta pergerakan ekonomi ummat melalui ekonomi kreatif. Festival ini mengagendakan mu-

lai dari karnaval, seni dan budaya. Sampai dengan rill menyentuk perekonomian masyarakat,”ungkapnya. Selain Festival Muharram tersebut dibuka oleh pelaksanaan pawai ta’aruf, Senin kemarin. Nantinya pawai ta’aruf juga akan diikuti oleh karyawan dari OPD kecamatan hingga umum serta pelaksanaan pawai lampion, termasuk pembacaan doa akhir dan awal tahun bertempat di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, serta tasyakuran di Pendopo bupati. Sementara, untuk kegiatan pasar rakyat yang bertempat di Lapangan Nasional (Lapnas) Selong, mulai dibuka pada Kamis (21/9) dan akan berlangsung selama dua pekan hingga tanggal 4 Oktober 2017 dan melibatkan pelaku UMKM, perbankan, BUMD, BUMN dan lainnya. (yon)

Tangani Abrasi, Butuh Studi Minimal Setahun Tanjung (Suara NTB) Penanganan abrasi di wilayah pesisir Lombok Utara, khususnya 3 Gili, telah banyak disuarakan masyarakat. Hal senada juga menjadi perhatian anggota DPRD. Di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup diminta duduk bersama membahas penanganan abrasi di objek wisata potensial. “Kita ingin supaya kawasan di sepanjang Pantai Montong Pal (Desa Rempek, Kecamatan Gangga) dan Pantai Tampes (Desa Selengen, Kecamatan Kayangan) dibuatkan tanggul abrasi. Sekaligus lokasi itu ditata sebagai objek wisata agar menjadi alternatif PAD bagi daerah,” ungkap anggota DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag., M.Si., Senin (17/9). Menurut dia, pihaknya di DPRD akan mengawal usulan anggaran SKPD terkait hal tersebut. Pasalnya, penataan di wilayah pantai di jalur jalan nasional itu dianggap berkorelasi langsung dengan kesan wisata daerah. “Tentu penanganan abras-

inya harus sinergis dengan penataan wisata. Dengan dibuatkan tanggul kita harapkan di sana jadi pusat keramaian masyarakat menawarkan kuliner maupun hiburan,” demikian Zarkasi. Terpisah, Kepala Dinas PUPR KLU, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., mengatakan penanganan abrasi Montong Pal dan Tampes dengan topografi pantai memanjang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pasalnya di kedua pantai tersebut, tingkat abrasinya cukup tinggi walaupun fisik abrasi tidak kelihatan tetapi kekuatan arus laut di bawahnya luar biasa besar. “Kalau sekedar Penataan ruang terbuka hijau, pembuatan taman, keuangan daerah masih mampu. Tetapi untuk pengendalian abrasi, besar biayanya,” kata Zaldy. Dalam penanganan abrasi pun, pihaknya tidak bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh daerah lain, karena karakteristik abrasinya berbeda. Abrasi di satu kawasan dipengaruhi oleh sedimentasi, arah an-

gin, kelembaban dan kedalaman laut. “Minimal studi dibutuhkan selama setahun dan uji coba sampai 3 kali. Saya pernah punya pengalaman di Pantai Jembatan Polak (Pantai Jempol) Kota Sumbawa, itu sampai 3 kali bangun dalam 3 tahun baru bisa bertahan. Tahun pertama fisik yang kita bangun hancur total, tahun kedua dipelajari lagi. Jadi setelah 3 kali baru tahan sampai sekarang,” ujarnya. Zaldy menyimpulkan kunci utama penanganan abrasi di sepanjang pantai wilayah Lombok Utara adalah keberadaan anggaran. Asalkan dananya ada dan tersedia dalam jumlah besar maka pihaknya siap untuk mengkaji pola penanganan abrasi yang diminta legislatif. “Bagaimanapun penanganan abrasi melawan kehendak alam. Dengan dukungan anggaran perlu kita siapkan FS (feasibility study). Untuk universitas referensi kita mengarah ke Universitas Brawijaya, di sana ada ahlinya,” demikian Zaldy. (ari)

Selong (Suara NTB) Pedagang Pasar Pancor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangan perwakilan pedagang yang didampingi Geram NTB terkait pungutan retribusi terhadap para pedagang yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim. Mereka diterima langsung Komisi III DPRD Lotim. Ketua Geram NTB, Imam Fahlefi Aqsa, mewakili para pedagang menuntut pemerintah dalam hal ini, Bapenda Lotim mengembalikan pungutan retribusi terhadap para pedagang sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Di mana, katanya, pungutan retribusi yang dibebankan saat ini, sebesar Rp 2.000 per hari cukup memberatkan para pedagang. Sehingga ia sudah sepatutnya hal tersebut dikembalikan yang seharusnya Rp 1.000. Selain itu, para pedagang juga menduga adanya Pungli yang dilakukan oleh juru pungut. Terlebih, katanya, juru pungut yang digunakan yakni merupakan Satpam yang bertugas di Pasar Pancor yang menurut penilaiannya hal tersebut tidak boleh, karena SK pengangkatannya hanya menjadi tenaga pengaman dan bukan sebagai juru pungut. Pada kesempatan itu, para pedagang bersama Geram juga mendorong supaya kepala pasar yang sebelumnya dicopot, yakni H. Rizal ditempatkan kembali. Alasan pencopotan kepala pasar karena tidak mencapai target bukanlah tepat. Menurutnya, seharusnya ada pembinaan yang dilakukan oleh Bapenda

dan tidak semestinya harus mencopot sebagaimana yang dilakukan itu. Sementara, salah satu pedagang di Pasar Pancor, Zuryati mengaku keberatan dengan dinaikkan retribusi dari seharusnya Rp 1.000, namun saat ini dinaikkan menjadi Rp 2.000 per hari. Selain itu, cara penagihan yang dilakukan oleh juru pungut yang tidak lain merupakan satpam di pasar Pancor tidak sopan serta terkesan adanya intimidasi. Ia sendiri selaku pengusaha konveksi di Pasar Pancor membuka konveksi dengan retribusi yang dikeluarkan setiap harinya Rp 2.000. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Retribusi pada Bapenda Lotim, Baiq Emi Yunaida, menjelaskan, pungutan retribusi yang dilakukan tersebut sudah sesuai Perda yakni Perda Nomor 1 Tahun 2016. Di mana untuk satu meter persegi dikenakan Rp 1.000. Jadi jika kembali pada data potensi, Pasar Pancor cukup luas dengan jumlah pedagang mencapai 800 lebih. Untuk pungutan, katanya, sudah ada karcis khusus Rp 1.000 dan Rp 2.000. Apabila lahan yang digunakan satu meter, maka retribusi yang dikeluarkan oleh pedagang sebesar Rp 1.000. Bahkan, katanya, yang perlu dipertanyakan yakni perbedaan pendapat dari sebelum dan sekarang. Terkait dengan penunjukan Satpam sebagai juru pungut, diungkapkannya karena Plt yang ditunjukkan yakni pejabat di Bapenda. Namun, pihaknya tetap melakukan kontrol untuk peningkatan PAD dari sektor retribusi tersebut. (yon)

(Suara NTB/yon)

DENGAR PENDAPAT - Pedagang Pasar Pancor melakukan dengar pendapat bersama dengan pihak Bapenda di DPRD Lotim, Senin (18/9).

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pelambatan Penurunan Angka Kemiskinan

Hilangkan Kesan Glamor PERAYAAN peringatan HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 72 tahun ini, bakal berbeda dari perayaan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya terkesan glamor dengan banyak menggelar kegiatan hiburan sampai mendatangkan arti terkenal, tapi kali ini tidak lagi. Pemerintah daerah setempat akan lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan religi. “Hiburan tetap ada. Tapi tidak sebanyak sebelumsebelumnya. Dan, bisa di(Suara NTB/dok) pastikan tidak ada artis H. L. Herdan terkenal yang akan dihadirkan,” sebut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, Senin (18/9). Ia mengatakan total ada sekitar 32 kegiatan yang akan digelar selama perayaan HUT Loteng tahun ini. Acara dibuka dengan kegiatan Rahman Rahim Day pada tanggal 30 September mendatang atau tanggal 10 Muharam 1439 H yang akan diikuti sekitar 6.000 anak yatim, pegawai dan seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Pada saat bersamaan juga akan hadir qori’dan hafiz internasional Syekh Al Sahaq Anwar dari Mesir. Setelah itu akan ada karnaval kebhinnekaan yang akan diikuti seluruh perwakilan daerah di NTB sampai pada puncak acara tanggal 15 Oktober. “Setelah puncak acara, tetap ada kegiatan yang akan digelar,” jelasnya. Di antaranya Mandalika Expo yang juga akan diikuti seluruh perwakilan daerah di NTB. Mandalika Expo akan berakhir pada tanggal 28 Oktober. “Nanti juga ada kegiatan istigotsah akbar dengan menghadirkan Imam Besar Mekkah pada tanggal 13 Oktober,” ujarnya. (kir)

Bappeda Lobar Pertanyakan Data BPS Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS), lantaran penurunan kemiskinan di Lobar melambat disebabkan persentase penurunannya begitu kecil. Data kemiskinan tahun 2015 sebesar 17,38 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 16,73 persen artinya penurunan kemiskinan hanya 0,65 persen. Padahal Bappeda melihat, dari segi berbagai indikator Lobar bagus, seperti indikator pertumbuhan ekonomi terbai di NTB sebesar 6,35 persen, dari sisi gini rasio kecil dan pengangguran juga kecil hanya 3,35 persen. “Yang dipertanyakan data BPS terkait penurunan kemiskinan, apa iya penurunannya 16,73 persen, sebab indikator lain, seperti pertumbuhan ekonomi terbaik di NTB sebesar 6,35 persen, begitu

pula gini rasio kecil dan penganguran kecil. Jadi pertanyaannya kok penurunannya kecil?,” tanyanya, Senin (18/9). Dijelaskannya, jika dikonversi pertumbuhan ekonomi 1 persen saja mampu menyerap 3500 tenaga kerja, maka dalam pertumbuhan 6,35 persen itu mampu diserap sebanyak 22 ribu tenaga kerja. Sehingga secara hitung-hitungan seharusnya kemiskinan juga menurun. Selain itu, dari indikator gini rasio kecil dan tingkat pengangguran hanya 3,35 persen. Namun, ia mempertanyakan penurunan kemiskinan sangat sedikit, padahal pencapaian indika-

tor sangat tinggi seharusnya menurut Baehaqi hal ini berbanding linier dengan penurunan kemiskinan. Terkait sektor perikanan dan kelautan kkhusus nelayan yang menyumbang kemiskinan menurutnya harus dilihat detail berapa nelayan yang miskin, terkait data ini perlu dilihat pemutakhiran berbasis data terpadu (PBDT), karena di sana terbagi atas beberapa tingkatan kemiskinan yakni desil 1 hingga desil 4. Terkait data PBDT ini, pihaknya akan melakukan perbaikan dengan pemutakhiran ulang. Artinya, warga miskin

(Suara NTB/her)

MOLOR - Kondisi paripurna DPRD Lobar yang molor hingga tiga jam lebih.

Paripurna Molor Tiga Jam

Dewan Berdalih Akibat Tidak Hadirnya Sejumlah Kepala SKPD Giri Menang (Suara NTB) Untuk ke sekian kalinya jadwal rapat paripurna di Kantor DPRD Lombok Barat (Lobar) molor. Jadwal paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi dewan terhadap empat buah raperda itu seharusnya dimulai pukul 09.00 WITA, karena tak kunjung quorum, paripurna itu molor hampir tiga jam lamanya yakni baru dimulai sekitar pukul 12.00 WITA. Pantauan wartawan di ruang sidang DPRD Lobar, Senin (18/9), para tamu undangan mulai dari jajaran eksekutif dan yudikatif sudah hadir sekitar pukul 09.00 wita sesuai undangan. Namun sekitar pukul 12.00 wita, paripurna baru dimulai yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam dan dihadiri oleh Sekda Lobar H. Moch Taufiq. Setelah dimulai pun, paripurna yang molor itu juga tak berjalan mulus, interupsi langsung dilontarkan Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris. Politisi PAN itu mempertanyakan ketidakhadiran dari Kepala Bappeda H. Baehaqi dan Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi. “Kami ingin mempertanyakan alasan ketidakhadiran Kepala Bappeda dan Kadis Pariwisata, jangan sampai nanti jadi blunder, karena yang dibahas ini berkaitan dengan tugas Bappeda dan Dinas Pariwisata,” ujarnya. Menurutnya, alasan dirinya mempertanyakan ketidakhadiran para pejabat, karena sejak awal pembahasan sudah dilakukan dengan melibatkan pihak pejabat Bappeda dan Dinas Pariwisata. “Jangan sampai kita mengulang lagi dari awal karena ketidakhadiran para pejabat itu. Mohon diklarifikasi Pak Sekda,” tambahnya. Mendapat permintaan seperti itu, Sekda Lobar H. Moch Taufiq pun langsung mempertanyakan alasan ketidakhadiran ke dua pejabat tersebut. Menurut perwakilan SKPD yang hadir, Kepala Bappeda saat itu berada di Sekotong untuk mengikuti kegiatan lain, sementara Kepala Dinas Pariwisata saat ini tengah mengikuti diklat di luar daerah. “Kalau pembahasan penting seperti ini seharusnya wajib hadir. Paling tidak pejabat setingkat Kepala Bidang,” tegasnya kemudian. Agenda paripurna itu sendiri adalah pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Lobar terhadap empat buah raperda masing-masing, Raperda tentang Pariwisata Berkelanjutan, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lobar Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lobar tahun 2014-2019. (her)

yang sudah dapat PKH kemungkinan ada yang sudah keluar dari kemiskinan, sehingga perlu diganti dengan warga yang lain. Mereka in bisa saja diganti oleh warga yang ada di

desil 2-3. Terkait pemutakhiran ulang data PBDT ini, dilakukan oleh Dinas Sosial, sebab sesuai hasil rakor di Jakarta dinas terkait yang memiliki kewajiban. (her)

Tak Kembalikan Randis

Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Ditahan

Lomba Toga, Desa Sekotong Tengah Masuk Nominasi Tiga Besar Giri Menang (Suara NTB) Desa Sekotong Tengah berhasil masuk nominasi tiga besar tingkat nasional dalam lomba Tanaman Obat Keluarga (Toga). Desa ini berhasil menembus pusat, setelah sebelumnya di level kabupaten dan provinsi berhasil juara I. Pihak desa bersama puskesmas dan Dinas Kesehatan (Dikes) pun mempersiapkan untuk penilaian yang dilakukan tim pusat tanggal 12 Oktober mendatang. Menurut Kepala UPT Puskesmas Sekotong Tengah drg. Nyoman Adnyana Putra, informasi terkait masuknya Sekotong Tengah di ajang lomba toga level nasional diperoleh resmi dari Dikes Provinsi yang turun langsung kemarin ke Sekotong. Untuk mempersiapkan penilaian ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dikes Lobar dan Pemdes Sekotong Tengah. Apa yang menjadi kekurangan segera dikoordinasikan, sehingga saat penilaian seperti diharapkan. “Kita terus persiapkan agar bisa juara I,’’ jelasnya. Sementara itu, Kades Sekotong Tengah L. Sarapudin menyatakan desanya masuk nominasi tiga besar nasional setelah diinformasikan pihak puskesmas. Pihaknya, mendukung penuh program ini, sehingga mendapatkan apresiasi di tingkat pusat. Terkait komitmen penganggaran dari dana desa pihaknya juga siap mendukung. (her)

(Suara NTB/her)

WARGA MISKIN - Amaq Ali warga pesisir di Dusun Madak Beleq Desa Cendimanik Sekotong tinggal di rumah kumuh. Dari data BPS, warga pesisir merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan di Lobar dan NTB.

(Suara NTB/her)

UJI COBA - Kepala DKP H. Subandi bersama Kepala Bappeda Baehaqi saat uji coba panen garam geoisolator di Sekotong, Senin (18/9).

Pemda Lobar Intervensi Program Garam Rakyat Giri Menang (Suara NTB) Untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan di Lombok Barat (Lobar), Pemkab fokus mengintervensi program garam rakyat. Tahun depan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Bappeda bakal menganggarkan anggaran Rp 3-4 miliar untuk membangun fasilitas penunjang seperti saluran induk, ulir (penampungan air) dan sarana prasarana lain penunjang pengembangan garam di wilayah Cendimanik Sekotong. Penganggaran dana ini bakal dialokasikan pada APBD tahun 2018 mendatang. Hal ini menindaklanjuti usulan dari kelompok petani garam ketika Kepala Bappeda, Dr. H. Baehaqi dan Kadis DKP, H. Ahmad Subandi bersama jajaran turun ke wilayah Dusun Beretong Desa Cendimanik Sekotong, Senin (18/9). DKP melakukan uji coba panen garam sistem geo isolator di salah sentra garam tersebut kemarin. Menurut Ketua kelompok petani garam Beretong Bangkit, Mahyudin, mengaku kualitas garamnya, bagus karena cuaca agak mendukung. Permintaan dari pihak pembeli banyak sekali bahkan dari tengkulak sudah

memberikan panjar. Disebutkan, produksi garam dalam sekali panen tahun 2015 lalu per petak sebanyak 7 ton, namun saat ini agak menurun sedikit sekitar 5-6 ton per petak. Apa penyebab penurunan produksi? Menurutnya, air untuk memproses garam terlambat, karena terkendala tidak punya tempat penampungan air. Sehingga para petani pun menunggu air pasang. Namun dari sisi kualitas garam yang dihasilkan dibandingkan tahun lalu, lebih bagus saat ini karena kandungan NaCl lebih tinggi sebesar 90. Hal ini dikarenakan keadaan cuaca bagus. Potensi luas lahan yang digarap sementara ini jelasnya 12 hektar namun untuk tahap Pertama tahun 2015 yang digarap baru dibuka 10 hektar, 2 hektar untuk penampungan air, 1 hektar untuk meja garam. Menanggapi hal ini Kepala DKP H. Ahmad Suband menyatakan kendala yang dihadapi petani garam bakal diupayakan penanganannya tahun depan. Karena itu, pihaknya sengaja mengajak Kepala Bappeda dan DKP Provinsi mensinkronkan program. “Selesai uji coba panen dan melihat kondisi petani garam ini, kami langsung buat RAB. Kami akan

bangunkan saluran induk, ulir, geosiloator, perbanyak meja garam. Pak Bupati sendiri berkomitmen untuk program ini,” terangnya. Apalagi pemda tengah memprogramkan penanganan masyarakat miskin di pesisir agar naik derajatnya menjadi tidak miskin lagi. Selain mengembangkan program geoisolator ini, pihaknya juga mengintervensi pemberdayaan petani garam rebus, karena dalam setahun petani garam geoisolator hanya berproduksi selama musim panas maksimal 6 bulan minimal 4 bulan. Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi menambahkan, program garam ini merupakan kebijakan dari bupati untuk meningkatkan aspek pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. “Program ini untuk bagaimana mengakeselerasi penurunan kemiskinan,“ tegas Baehaqi. Melalui program ini, pemda jelasnya mendorong pemberdayaan masyarakat, karena berbicara ekonomi kerakyatan kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat. Pihaknya berkomitmen memperhatikan petani geoisolator sebab kapasitas produksinya luar biasa. (her)

Praya (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan proses audit terhadap proses pengembalian kendaraan dinas (randis) pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Di mana total ada 11 mobil dinas dan empat sepeda motor yang belum dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Loteng. Sisanya sudah diterima kembali oleh pemerintah daerah. Randis-randis yang belum dikembalikan tersebut, termasuk randis yang dibawa oleh pimpinan DPRD Loteng. Terhadap randis-randis yang belum dikembalikan tersebut, pemegangnya tidak akan memperoleh tunjangan transportasi. “Ini sesuai aturan yang ada. Bahwa anggota Dewan, apakah itu pimpinan maupun anggota biasa yang belum mengembalikan randis, tidak akan diberikan tunjangan transportasinya,” tegas Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Senin (18/9). Pasalnya, jika anggota maupun pimpinan Dewan belum mengembalikan randisnya, maka yang bersangkutan dianggap memilih randis. “Tidak bisa anggota Dewan itu terima tunjangan transportasi. Sementara randis tetap dia bawa,” ujar Aswatara. Sebelumnya, pada anggota Dewan sudah mengembalikan randis, pihaknya pun sudah melakukan pengecekan terhadap kondisi randis yang ada tersebut. Hanya saja, belum semua randis sudah diserahkan ke

Jabatan Kades Segera Berakhir

Inspektorat Loteng Lakukan Audit Khusus

Maju di Pilkada NTB

Najmul Akhyar Tunggu Restu Partai Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H.M. Najmul Akhyar, S.H.M.H., mengaku siap untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang. Hanya saja, keinginannya untuk maju tersebut masih harus menunggu restu dari partai. Dengan kata lain, jika partai menginginkannya dirinya untuk maju, maka dirinya siap ikut bertarung.

“Kita tunggu keputusan partai. Sebagai ketua partai, kita siap menjalankan semua arahan partai,” tegasnya kepada Suara NTB di Praya, akhir pekan kemarin. Dalam hal ini, pihaknya tidak akan terlalu memaksakan diri. Jika memang dari sisi peluang, tidak bisa maju menjadi calon gubernur, menjadi calon wakil gubernur juga tidak jadi soal. Namun, semua itu kembali lagi dan tergantung kebijakan partai.

Namun untuk sementara ini, Najmul mengaku belum bisa menyampaikan sikap. Hanya saja, karena Partai Demokrat masih dalam proses penentukan kandidat calon kepala daerah, maka semua kader partai berpeluang untuk diusung oleh partai. “Masalah kesiapan kita sudah sangat mantap. Sekarang kita masih menunggu keputusan DPP, terkait siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat di Pilkada NTB mendatang,” klaimnya. (kir)

Molor, Dana Proyek Jembatan Ditarik Pusat Giri Menang (Suara NTB) Pengerjaan proyek jembatan Gunungsari-Batulayar senilai Rp 1 miliar lebih sempat terhenti tahun 2016 lalu, akibat bangunan pondasi di pinggir jembatan hanyut saat banjir besar melanda daerah setempat. Akibat dari itu, proyek ini pun sempat molor pengerjaannya hingga akhir tahun 2017. Atas dasar itu, pusat pun menarik anggaran 40 persen dari Rp 1 miliar lebih. “Posisinya Pemda Lobar masih berutang 40 sekian persen ke kontraktor untuk menyelesaikan proyek ini, karena anggaran 40 persen ditarik pusat (BNPB),” kata Kabid Rehab

Rekon BPBD Lobar, Joko Marhaen Triyanto, Senin (18/9).. Dijelaskan, proyek ini awalnya didanai dari pusat. Pengerjaan proyek ini memiliki batas waktu untuk diselesaikan. Namun dalam perjalanannya, pekerjaan proyek ini tidak mampu dituntaskan pada batas waktu sesuai waktu pengerjaan dari pusat dan hanya mampu diselesaikan 60 persen. Hal ini disebabkan proyek ini sempat terhenti, karena dampak banjir. Pihak pusat pun hanya membayarkan 60 persen dari realisasi proyek tersebut, sedangkan sisanya ditarik oleh pusat. Akibat dari itu, proyek

ini pun belum bisa diselesaikan karena 40 persen dana sudah ditarik pusat. Konsekuensinya, untuk membiayai sisa 40 persen fisik proyek yang belum selesai ini diambil alih oleh pemda. Pemda menanggung biaya 40 persen, sehingga mampu dituntaskan 100 persen. Hanya saja, ujarnya, pihaknya belum tahu apakah dana untu pengerjaan 40 persen ini sudah dibayarkan ke kontraktor atau belum, sebab untuk menyelesaikan sisa pengerjaan proyek ini ditanggung kontraktor. Sebab dirinya menjabat Kabid Rehab Rekon ketika pengerjaan proyek selesai. (her)

BPKAD Loteng, sehingga cara hitungan, randis-randis ini belum dikembalikan. “Kecuali kalau memang sudah ada serah terima ke BPKAD, baru dinyatakan sudah kembali,” imbuhnya. Adapun jumlah dan namanama anggota Dewan yang belum menyerahkan randis sudah dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah disampaikan ke Sekretariat DPRD Loteng. Tinggal sekarang, pihaknya menunggu tindak lanjut dari Sekretariat DPRD Loteng atas LHP tersebut. “Kita tunggu tindaklanjut dari LHP yang sudah kita sampaikan ke Sekretariat DPRD Loteng. Jika sampai akhir tahun ini, belum ada kejelasan terjadap proses pengembalian randis-randis tersebut, maka tunjangan transportasi yang sudah dianggarkan harus dikembali ke kas daerah,” tegasnya. Sebelumnya, Sekwan Loteng, R. Mulyanto Junaidi, mengatakan khusus untuk pimpinan DPRD Loteng, secara aturan diberikan kebebasan untuk mengembalikan atau randis yang dibawanya. Dengan konsekuensi tentunya, bagi yang tidak mengembalikan tunjangan transportasinya tidak akan diberikan. Sedangkan bagi yang bukan pimpinan, wajib mengembalikan dan tidak bisa memilih tetap membawa randis. Tapi kalau kemudian sampai batas waktu yang ditentukan, belum juga mengembalikan randis maka konsekuensinya sama saja, yakni tunjangan transportasi tidak akan diberikan. (kir)

(Suara NTB/kir)

L. Aswatara Praya (Suara NTB) Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) mulai bulan ini bakal menggelar audit khusus di 19 desa yang masa jabatan kepala desanya bakal berakhir bulan Oktober mendatang. Audit dilakukan untuk memastikan, semua pertanggungjawaban anggaran sudah sesuai aturan yang berlaku. Jika ada temuan, maka jadi kewajiban bagi kades bersangkutan untuk mengembalikan sesuai besaran temuan yang ada, meski sudah tidak menjabat lagi. Demikian diungkapkan Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, saat rapat koordinasi camat dan kades se-Loteng, di Gedung Dakwah Praya, Senin (18/9). Ia menjelaskan, audit khusus tersebut berbeda dengan audit reguler. Di mana audit dilakukan lebih mendalam. Audit ini tidak hanya menyangkut kesesuaian penggunaan anggaran

dengan program yang sudah direncanakan. Tetapi juga, kesesuaian dengan target target yang sudah ditetapkan. “Jadi total ada 19 desa yang akan kita audit khusus. Dan, ditargetkan bisa tuntas sampai akhir tahun ini,” ujarnya. Nantinya, hasil audit sangat menentukan keberlanjutan nasib kades bersangkutan. Jika kades bersangkutan berniat untuk maju kembali pada pemilihan kepala desa (pilkades) yang akan digelar tahun depan. Di mana kades bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri kembali, jika ada temuan yang belum diselesaikan. Untuk itu, jadi kewajiban bagi kades yang akan berakhir masa jabatannya dan berniat untuk maju kembali di pilkades berikutnya untuk menyelesaikan temuan yang ada. “Kalau tidak, kades bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri. Sampai semua temuan diselesaikan,” tegasnya. Begitu pula halnya dengan kades-kades yang lain diingatkan untuk tidak main-main dengan hasil temuan yang ada. Mereka harus segera menuntaskan dan menyelesaikan temuan. ‘’Jangan sampai hasil temuan tersebut nantinya, justru diserahkan ke aparat penegak hukum. Kalau sudah begitu, maka tidak ada peluang bagi kades untuk mengembalikan temuan yang ada,’’ tambahnya. Dari hasil audit yang dilakukan pihaknya, sampai saat ini masih banyak temuan yang belum diselesaikan oleh kades-kades di Loteng. Paling banyak berupa pembayaran pajak. Di mana setidaknya ada 36 desa yang belum melunasi pajak kegiatan. Bahkan ada pajak tahun 2015 lalu yang belum dibayar. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

Parlementaria

Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Raperda APBD-P 2017 Ditetapkan, Komisi Dewan Soroti Sejumlah Masalah Sumbawa Besar (Suara NTB) Raperda APBD Perubahan 2017 akhirnya ditetapkan. Setelah Komisi Komisi DPRD Sumbawa menyampaikan laporan yang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Sumbawa, dalam paripurna, Senin (18/9). Dalam laporannya, Komisi Dewan juga menyoroti sejumlah masalah untuk dapat ditindaklanjuti Pemkab Sumbawa. Seperti Komisi II melalui juru bicaranya, M. Yasin Musamma S.AP, yang diantaranya menyoroti pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk selalu memperbaarui data obyek dan subyek pajak daerah serta retribusi daerah. melalui OPD baru Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat segera menyisir pos pendapatan daerah yang belum ditagih. Seperti retribusi sewa petak los atau lapak di taman bugis, kawasan pertokoan, pajak burung walet, IMB ATM, parkir dan objek retribusi lainnya. Begitu pula penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, kepada wajib pajak daerah serta pengawasan peny-

etorannya. Sedangkan untuk menata pedagang pasar dan kaki lima diharapkan pendataan dan pendistribusian kartu pedagang dapat segera dilakukan. Kemudian pada sisi pajak daerah beberapa jenis pajak seperti pajak hotel dan restoran perlu diupayakan pencatatan sistem daring (bil). Begitu pula dari retribusi uji mutu laboratorium PU diharapkan dapat ditingkatkan kualitas alatnya. Sehingga dapat dipakai oleh semua jenis pekerjaan fisik yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dengan diketahuinya potensi pendapatan riil secara cepat, pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan memberikan penilaian atas capaian PAD tersebut. “Komisi II menyarankan agar disediakan juru tagih, juru taksir pajak dan juru sita sehingga potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan,” katanya. Berikutnya, lanjut Yasin, diharapkan pemerintah daerah menekan dan meminimalisir penyelundupan ternak maupun pencurian ternak. Dalam upaya menjaga populasi ternak besar. Salah satu upaya adalah mengaktifkan dan memaksimal-

kan pengawasan di perbatasan. Selanjutnya untuk memperkuat branding ternak sapi kita, pihaknya mendukung gerakan Sumbawa Beef, dan gerakan masyarakat agribisnis jagung terintegrasi sapi (Gema Jipi). Untuk menjaga kualitas dan kuantitas daging sapi melalui penguatan peternak, perlengkapan ternak, ketersediaan lahan dan teknologi yang diterapkan. Komisi II juga menyoroti keberadaan perusahaan yang beroperasi mengolah sumberdaya alam batuan dan mineral di Sumbawa yang belum memiliki izin operasional. Agar dapat ditertibkan dan segera dihentikan aktivitas operasionalnya. Sebab dari 16 daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan terdapat 5 perusahaan yang sudah habis masa berlaku izinnya. “Upaya pembiaran atas persoalan tersebut sama saja dengan membiarkan sumberdaya kita dirampok dan hal itu sangat merugikan daerah dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup,”cetusnya. Selain itu, Komisi II memberikan apresiasi atas prestasi pemerintah daerah dan upaya SKPD dalam program upaya khusus (upsus) swasembada pangan nasional. Termasuk

pula Sumbawa sebagai sentra jagung NTB dan pemasok kebutuhan nasional. Hal ini semakin mengokohkan semangat untuk terus memberikan dukungan pada sektor pertanian. Terkait dengan produk unggulan bidang pertanian agar dapat berkontribusi terhadap PAD, maka pemerintah daerah perlu membuat regulasi Peraturan Bupati Sumbawa dengan standar kemasan pengiriman hasil bumi Sumbawa ke luar daerah. Sehinga dapat pula melindungi produk lokal daerah sebagaimana Ranperda yang diinissiasi DPRD Sumbawa. Demikian pula terhadap keterbatasan kuota pupuk, diharapkan dapat ditingkatkan penambahan kuota. Melalui jalur kebutuhan pupuk cadangan nasional. “Komisi II berharap pengembangan pertanian organik dapat dilakukan secara serius sebagai solusi atas keterbatasan pupuk kimia yang ada. Komisi II siap menjemput hal tersebut bersama dengan pemerintah daerah ke Dirjen Pupuk Kementrian Pertanian RI di Jakarta,” tukasnya. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, dalam pendapat akhirnya, menjelaskan pada tahun ini keuangan daerah belum stabil, akibat

dari adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat. Terutama yang berkenaan dengan dilakukannya penyesuaian komponen pendapatan dalam negeri, yang berimplikasi terhadap adanya kebijakan pemotongan DAU di seluruh kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan kebijakan DAU dan APBD tahun anggaran 2017 yang tidak bersifat final. “Kondisi ini pun kita patut bersyukur, bahwa kita masih mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk melaksankaan beberapa prioritas pembangunan daerah. Hal ini tidak lepas dari kerjasama dua lembaga pemerintahan daerah, yang dilandasi dengan semangat kemitraan, antara pemda dan DPRD sumbawa. meskipun ada beberapa dinamika yang berkembang dalam setiap tahapan pembahasan. Namun ketika keputusan telah diambil, sesuai dengan ketentuan peraturan perudnang-undangan semua kita berjiwa besar menerima keputusan tersebut dengan lapang dada,” ujarnya. Melalui kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan, dalam beberapa bulan menjelang berakhirnya tahun

Jaksa Dalami Keterangan Belasan Saksi Kasus Bronjong (Suara NTB/arn)

PAMERAN - H. Junaidi dan Ardian di stan Dispopar, di Pameran Pembangunan dan Ekspo UMKM di Lapangan Kerato, Kabupaten Sumbawa.

Stan Dispopar di Pameran Pembangunan Wakili Tema FPM 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Stan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) di Pameran Pembangunan dan Ekspo UMKM di Lapangan Kerato Sumbawa, terlihat sedikit berbeda dengan stan stan lainnya. Terlihat eksotis dengan konsep yang menggambarkan tema Festival Pesona Moyo (FPM) 2017, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi. Dari pengamatan malam hari, terlihat stan tersebut sederhana dan terkesan alami. Paduan bahan bahan kayu dan atap yang sederhana namun keliatan indah dan eksotis. Menambah suasana nyaman sehingga tal heran kalau ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai kalangan umur. Melihat daftar obyek wisata di Sumbawa yang dilengkapi dengan pajangan foto. Juga ditampilkan hasil kreasi dan karya beberapa kerajinan daerah, seperti miniatur Istana Dalam Loka, alat alat kesenian, produk pakaian khas daerah, tenun hingga gelas dan asbak dari kayu serta lainnya. “Kerajinan ini hasil produk lokal UMKM, sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang mestinya perlu terus dibina,” terang Kepala Dipopar Sumbawa, Ir. H. Junaidi didampingi Kabid Pemasaran Pariwisata Dispopar, Ardian Pranata Ilham S.STP, saat berbincang dengan Suara NTB. Menurut H. Jun, panggilan akrabnya, pariwisata tak lepas dari promosi, ekonomi kreatif dan investasi. Yang emmang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata. Agar memberikan efek pengganda bagi masyarakat. Tugas pemerintah melakukan pembenahan destinasi sambil melakukan pembinaan masyarakat wisata melalui Pokdarwis. Apalagi sekarang geliat Festival di kecamatan juga tengah tumbuh dan berkembang. Sebagai hiburan rakyat sekaligus upaya mendatangkan lebih banyak wisatawan nasional maupun mencanegara. Tahun depan, pihaknya berjanji akan mengemas Festival Pesona Moyo dengan lebih menarik. Dengan muatan promosi yang lebih ditingkatkan. Baik itu, promosi destinasi wisata dan budaya maupun promosi produksi UMKM sebagai bagian dari ekonomi kreatif. “Pola FPM tahun depan kita akan rubah. Kita akan upayakan setiap kegiatan dilakukan langsung di destinasi (obyek wisatanya). Seperti saat ini kegiatan kemah konservasi dan jelajah wisata di Pulau Moyo. Tahun depan, Samota lebih kita promsikan, Kita akan adakan kegiatan di Teluk Saleh, selain lokasi lokasi wisata lainnya seperti di Saliper, Semongkat,” jelasnya. (arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus bronjong pengaman kuburan Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah dalam penyidikan jaksa. Meskipun sudah menetapkan satu orang tersangka dan ditahan, jaksa masih akan mendalami keterangan belasan saksi. Senin (18/9) kemarin jaksa kembali memanggil Konsultan Pengawas proyek bronjong guna dimintai keterangan. Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH kepada wartawan membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Yang bersangkutan diperiksa mulai pukul 10.00 Wita dan diistirahatkan pukul 12.00 Wita. Pemeriksaan dilanjutkan kembali siang harinya. Pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi atas tersangka AG yang belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka. “Waktu itu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di penyidikan karena belum ada tersangka. Sekarang di BAP penyidikan dengan adanya tersangka,” ujarnya.

Dijelaskannya, selain konsultan pengawas, pihaknya juga akan memeriksa 19 saksi lainnya. Belasan saksi ini akan diperiksa secara maraton dalam dua minggu kedepan. Pemeriksaan ini juga hampir sama dengan sebelumnya, hanya saja diperdalam lagi karena sudah ada tersangka. Disinggung mengenai adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini, diakui Raka kemungkinan itu pasti ada. Makanya pihaknya melakukan pendalaman dengan kembali memeriksa belasan saksi. Seperti diberitakan, kejaksaan negeri Sumbawa menahan

kontraktor proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan Desa Mura Kecamatan Brang Ene KSB ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kejaksaan, Selasa (15/8) lalu. Direktur CV. Negara Gapura berinisial AG tersebut ditetapkan sebagai tersangka lantaran jaksa sudah mempunyai dua alat bukti. Dimana pembangunan bronjong setempat diduga fiktif. Proyek senilai Rp 92,8 juta tersebut dananya bersumber dari Dinas PU KSB tahun 2016 lalu. Meskipun dananya sudah dicairkan namun pengerjaan di lapangan tidak dilaksanakan. (ind)

Dikes dan Polres Sumbawa Barat Pantau Peredaran Gelap Pil PCC Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) dan Polres Sumbawa Barat akan melakukan pemantauan terhadap peredaran gelap pil PCC yang kerap disalahgunakan. Pemantauan terhadap masalah ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat penggunaan pil ini. Plt Kepala Dikes Sumbawa Barat H. Tuwuh S. Ap kepada wartawan, Senin (18/9) mengatakan, meskipun sampai dengan saat ini pil ini tidak ditemukan beredar di Sumbawa Barat. Tetapi pihaknya tetap akan melakukan pemantauan dan pengawasan. Apalagi pil ini bukan termasuk golongan obat pelayanan tingkat dasar dan tidak tercantum dalam formularium obat nasional. Belum lagi untuk PCC sudah ditarik peredarannya dan tidak boleh digunakan. Terhadap adanya kasus penyalahgunaan PCC di Kota Kendari, pihaknya memastikan bahwa pil ini merupakan pil ilegal. “Kita pastikan untuk pil PCC ini belum kita temukan beredar di Sumbawa Barat. Sedangkan untuk pengawasan terhadap masalah ini juga akan semakin diintensifkan,” ujarnya. Dia menambahkan, selain melakukan upaya pengawasan secara internal, pihaknya juga akan turun ke apotek-apotek untuk memberikan sosialisasi terkait masalah ini. Pihaknya juga akan melibatkan Balai Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) Mataram sebagai intansi yang berwenang dalam masalah tersebut. Kalaupun nanti ada ditemukan pil ini di apotek-apotek, pihaknya bersama dengan BPOM akan langsung

(Suara NTB/ils)

H. Tuwuh melakukan pembinaan dan pemberian sanksi dan surat teguran. “Alhamdulillah belum ada apotek kita di Sumbawa Barat yang mendapatkan sanksi dari BPOM terkait masalah obat ini. Meskipun demikian, kita juga akan tetap melakukan pembinaan terhadap pengurus apotek ini,” tukasnya. Sementara itu Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hemawan SIK mengatakan, terhadap masalah pil PCC ini, pihaknya juga akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap masalah ini. Meskipun sampai dengan saat ini belum ada laporan dari masyarakat, tetapi pihaknya tetap akan mewaspdai terhadap peredaran pil ini. Tentu dalam penanganan masalah ini, pihaknya juga akan melibatkan instansi terkait (Dikes dan BPOM) untuk melakukan pengawasan bersama. “Kita akan tetap akan melakukan pemantauan terhadap pil ini, jangan sampai nantinya ada kejadian yang diakibatkan oleh pil pcc ini. Termasuk juga kita akan melakukan sosialisasi terhadap dampak berbahaya yang diakibatkan oleh pil ini,” tandasnya. (ils)

Tim Monev Proyek PL Mulai Bekerja

Bupati Sikapi Kekeringan yang Makin Parah di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kekeringan di Sumbawa yang berimbas pada krisis air bersih yang makin parah, disikapi Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc. Bencana ini disikapi dengan segera memanggil dinas teknis terkait untuk dilakukan rapat membahas dan mencari solusi atas persoalan ini. “Kekeringan tahun ini di Sumbawa memang tidak seperti biasanya. Dari keluhan masyarakat juga begitu. Makanya, besok saya akan rapatkan masalah ini dengan dinas terkait. Karena kebetulan, Saya juga baru pulang dari Jakarta,” tandas H. M. Husni Djibril B.Sc, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai paripurna penetapan APBD P, Senin (18/9). Menurut Bupati, tidak ada jalan lain, selain pemerintah tetap dan terus berusaha melayani masyarakat yang kekurangan air bersih. Meski terkendala dari sisi sarana mobil tangki penyuplai air yang terbatas. Solusi jangka panjang akan dibahas lebih lanjut. Salah satunya membangun komunikasi dengan BWS Mataram untuk pembangunan sumur bor. Seperti yang telah dibangun pada dua desa di Alas, Labuan Mapin dan Mapin Kebak. “Kita coba minta ke BWS membangun lagi sumur bor, terutama di wilayah wilayah yang kita anggap parah,” katanya. Komisi II DPRD Sumbawa, dalam laporannya saat paripurna penetapan APDB P 2017, juga menanggapi kondisi kekeringan dan kurangnya ketersediaan air bersih masyarakat. Dengan berharap kepada pemerintah daerah, untuk dapat melakukan langkah - langkah antisipasi secara bersama sama. Beberapa langkah antisipasi yang bisa ditempuh, diantaranya melakukan pembukaan pos pengaduan masyarakat dan menjalin kerjasama dengan PDAM Batu Lanteh untuk dapat menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat. Serta mengapresiasi langkah Polres Sumbawa yang telah menyiapkan water canon untuk mendistribusikan air bersih bagi masyarakat di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. (arn)

(Suara NTB/arn)

USAI PARIPURNA - Bupati dan Pimpinan DPRD Sumbawa usai paripurna penetapan APBD Perubahan Kabupaten Sumbawa tahun 2017. anggaran ini, selain menyelesai- APBD tahun 2018. Rancangan tersebut renkan tugas-tugas pembangunan sebagaimana yang telah disep- cananya akan disampaikan akati. Pemerintah juga akan kepada DPRD pada bulan Okdisibukkan kembali dengan tober mendatang. untuk agenda penyusunan rancangan kembali dibahas bersama denAPBD tahun anggaran 2018, gan harapan, pada akhir Noyang mana pasca kesepakatan vember 2017 dapat melahirkan bersama KUA dan PPAS tahun persetujuan bersama dalam anggaran 2018, semua per- rangka memenuhi ketentuan angkat daerah sudah harus perundang-undangan yang bermenyusun rencana kegiatan laku. Untuk hal tersebut, kooranggaran SKPD tahun program dinasi yang intensif antara ja2018. Rencana anggaran terse- jaran pemda dan DPRD sangat but akan menjadi rancangan diperlukan. (arn/*)

(Suara NTB/ils)

TANPA CUKAI - Ratusan bungkus tembakau tanpa cukai diamankan oleh tim operasi yang terdiri dari Sat Pol PP, Bea Cukai, Bagian Hukum, dan Bappeda Sumbawa Barat.

Pol PP KSB Amankan Ratusan Bungkus Tembakau Tanpa Cukai Taliwang (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil mengamankan ratusan bungkus tembakau tanpa cukai yang beredar bebas di wilayah setempat. Pengungkapan terhadap tembakau tanpa cukai tersebut dilakukan setelah sebelumnya tim operasi yang terdiri dari Sat Pol PP, Bea Cukai, Bagian Hukum, dan Bappeda Sumbawa Barat turun lapangan untuk memantau masalah ini. Plt Kepada Dinas Sat Pol PP Sumbawa Barat Agus Hadnan S. Pd, Senin (18/9) mengatakan, ratusan tembakau yang diamankan tersebut, saat ini masih didalami. Termasuk memanggil distributor untuk memberikan gambaran terkait asal muasal dari tembakau ini.

Selain itu, pihaknya juga belum bisa melakukan upaya penyitaan, melainkan baru dilakukan upaya penitipan saja di kantor dinas terkait terhadap tembakau ini. Mengingat barang ini (tembakau) pada hakikatnya dan aturannya sudah dianggap legal, tetapi karena diduga melanggar cukai hanya itu yang dipermasalahkan oleh tim operasi. “Tembakau ini kita sita untuk sementara waktu sembari menunggu izinnya selesai. Mengingat distributor tengah mengurus proses perizinannya,” ungkapnya. Ketika izinnya sudah ada maka tembakau ini akan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Ditemui terpisah, Kabid Ekonomi Bappeda Sumbawa Barat Mars Anugriansyah, S.Hut, M.Si, mengatakan, op-

erasi ini dilakukan sebagai salah bentuk upaya untuk meminimalisir beredarnya tembakau dengan cukai Palsu di wilayah setempat. Hanya saja dalam operasi tersebut, bukan kepada pedagang tembakau ini, melainkan kepada distributor. Karena yang menyebabkan kerugian negara adalah yang cukup besar adalah pihak produsen dan distributor. “Kita atensikan masalah ini karena kerugiaan negara akibat cukai palsu ini sangat besar. Makanya kita turun untuk melakukan pemantaun lapangan,” tandasnya. Ia menambahkan, pihaknya juga tetap akan melakukan sosialisasi terhadap masalah ini, sebagai upaya menekan peredaran rokok dengan cukai ilegal di Sumbawa Barat. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Tim monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan proyek penunjukan langsung (PL) yang dikomandoi oleh Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai bekerja. “Sekarang tim sudah memulai kerjanya. Dan yang kita mulai tangani seluruh proyek PL yang dianggarkan di APBD Perubahan 2017 ini,” terang sekretaris Bappeda Litbang KSB yang juga merangkap Sekretaris Tim, Drh. Khairul Jibril kepada media ini, Senin (18/9). Ia mengatakan, di tahap awal ini tim tengah melakukan input data seluruh proyek PL yang dilaksanakan di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Data itu selanjutnya akan dijadikan bahan kerja tim. “Masih input data dari SKPD. Jadi jumlahnya berapa totalnya belum kita tahu,” ujarnya. Khairul menyebutkan, dalam bekerja, tim bertugas memastikan seluruh program kerja pemerintah yang dilaksanakan melalui PL berjalan lancar. Untuk itu tim akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak terhadap setiap pekerjaan, baik kepada SKPD

teknis selaku user maupun kontraktor selaku pelaksana. “Kami lebih pada memastikan semua pekerjaan lancar, istilah sederhananya percepatan,” sebutnya. Ide pembentukan Tim Monev Proyek PL ini digagas oleh bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Menurut bupati, tim ini akan bekerja untuk memastikan seluruh program pemerintah khusunya yang dikerjakan tanpa proses tender itu memenuhi seluruh kriterianya. Tidak saja soal kelancaran pelaksanannya tetapi juga hingga jaminan kualitas hasilnya. “Kita ingin semua pekerjaan berjalan lancar dan juga kualitasnya bagus,” tegas Musyafirin sebelumnya. Selain itu, tim ini juga disebut bupati, untuk tujuan pemerataan. Dengan tim monev itu diharapkan pemerataan pemberdayaan pengusaha kontraktor lokal untuk ambil bagian dalam kegiatan pemerintah dapat terjadi. “Itu juga salah satunya. Nanti tim yang mengontrol seluruh pengusaha lokal diakomodir dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Gelar Bimtek Pilkades

Bupati Dompu Imbau Panitia Bersikap Netral dan Bertanggungjawab

(Suara NTB/ula)

BIMTEK - Asisten Pemerintahan Setda Dompu, H. Sudirman Hamid, saat membuka acara Bimtek pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2017 se Kabupaten Dompu, Senin (18/9).

Dompu (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pelaksanaan pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak se Kabupaten Dompu bagi panitia. Dengan menghadirkan DPRD dan komisioner KPU Dompu sebagai pembicara, panitia diharapkan bisa memahami Perda serta mekanisme pemilihan. Panitia pun diminta untuk menjaga netralitasnya dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara Pilkades di Desa. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si saat pembukaan Bimtek di gedung PKK Dom-

pu, Senin (18/9) kemarin, mengingatkan para panitia Pilkades merupakan orang pilihan di desanya sebagai penyelenggara Pilkades. Namun, dalam proses Pilkades ada banyak kepentingan di tengah masyarakat, terlebih dari para calon serta pendukungnya untuk bisa menang. “Panitia harus rajin belajar dan bertanya ketika ada hal yang tidak dimengerti. Jangan dimaknai sendiri, tapi tanyakan ke pemerintah yang lebih atas dan lebih paham. Ketika sudah berani memaknai sendiri masalah, itu bisa menjadi awal dari konflik di Pilkades,” ingat H. Sudirman Hamid. Momen bimtek yang diselenggarakan DPMPD, lanjut Asisten Pemerintahan dan

(Suara NTB/uki)

BAHAS PEMBANGUNAN - Pertemuan Walikota dan Bupati Bima membahas pembangunan dan pengembangan daerah. Salah satunya pembangunan sektor pariwisata, di ruang Bupati Bima, Senin (18/9).

Oknum Polisi Terlibat Judi Sabung Ayam akan Diproses Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK memastikan tiga oknum polisi yang terlibat dalam judi sabung ayam saat penggrebekan di lingkungan Larema Kelurahan Simpasai akan ditindak sesuai aturan. Praktik judi sabung ayam ini cukup banyak dan tindakan judi menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan lain termasuk pencurian, perkelahian dan pembunuhan. “Intinya harus mengambil tindakan tegas untuk mengantisipasi, tidak timbulnya kejahatan. Judi itu kan dilarang. Ya, tentunya kita harus berantas,” tegasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/9). Tiga oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus judi sabung ayam ini, kata Jon Wesly akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ini merupakan bentuk komitmen dalam memberantas perjudian di tengah masyarakat. Ketika ini dibiarkan, maka siskamtibmas di Dompu akan terancam. “Kalau tidak ada lagi yang mengatur ini, nanti kita hidup di negara bebas. Maunya sendiri tak ada lagi hukum yang menjadi payung untuk mengatur dan menertibkan masyarakat,” jelasnya. Di Dompu lanjut dia, hampir disemua kecamatan ditemukan aktifitas judi sabung ayam tersebut, bahkan mereka yang datang untuk berjudi tak jarang berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten/Kota Bima. Tindakan secara kontinyu yang akan dilakukan ini, bukan untuk mencari kesalahan masyarakat. Tapi semata-mata untuk memberikan pemahaman bahwa judi sabung ayam tersebut ialah sumber tindak kejahatan. Terlebih melanggar ketentuan perundang-undangan. “Kita akan konsisten, kiuta akan melakukan tindakan terus supaya penyakit masyarakat ini bisa hilang. Dan kita bukan mencari kesalah tapi untuk memberi pemahaman,” ujarnya. Informasi yang diterima Suara NTB sebelumnya, penggerebekan di Lingkungan Larema beberapa waktu lalu berhasil menyita puluhan unit sepeda motor dan tiga buah gelanggang. Sementara para penjudi berhasil melarikan diri. (jun)

harus bertanggungjawab atas semua tahapan Pilkades. Karenanya harus direncanakan secara matang dan diputuskan secara bersama. Ketika ada masalah diselesaikan dan ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang di aturannya. “Jangan ketika ada masalah, panitia ramai – ramai mengundurkan diri. Sementara anggaran sudah banyak dihabiskan. Menjadi panitia itu harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua tahapan sampai selesai,” katanya. Sekretaris Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Eny Nurhaidah, M.Si selaku penyelenggara mengungkapkan, bimtek yang diselenggarakan dengan melibatkan Kepala Desa, Ketua Panitia, Sek-

retaris Panitia, dan Bendahara panitia Pilkades untuk memberikan pemahaman yang seragam soal Pilkades serentak tahun 2017. “Bimtek ini kita ikutkan 33 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2017 ini,” ungkapnya. Hadir sebagai pembicara pada Bimtek pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2017 ini, Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST, Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Dompu, Agus Setiawan, SH, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, M Ali, SH, dan perwakilan anggota DPRD Dompu. Sementara Furkan, SH, MH dari Bagian Hukum Setda Dompu bertindak sebagai moderator dari pelaksanaan Bimtek. (ula/*)

Lahan Tebu PT SMS Kembali Terbakar

Walikota Ajak Bupati Bima Kolaborasi Bangun Pariwisata Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, bersama dengan pimpinan DPRD Kota Bima, berkunjung ke kantor Pemerintahan Kabupaten Bima. Kunjungan itu disambut, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan melakukan pertemuan di ruang Bupati, Senin (18/9). Kehadiran Walikota bersama Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofiyan, SH. Wakil Ketua DPRD M. Syafei, ST, dan Syahbuddin itu, bertujuan untuk memperkuat silaturahim antara kedua Pemerintah Daerah. “Sekaligus membahas beberapa agenda. Salahsatunya terkait pembangunan dan pengembangan daerah, khususnya sektor pariwisata,” kata Walikota. Dijelaskannya, pada pertemuan itu, Ia mengajak Bupati untuk berkolaborasi membangun pariwisata daerah, dengan meningkatkan infrastruktur pendukung. Baik transportasi, perhotelan, restoran dan penunjang lainnya. Karena menurut Qurais, Kabupaten Bima memiliki banyak obyek wisata menarik. Jika obyek tersebut dikembangkan dengan baik, akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Bima, sebagai penyedia jasa. “Tentu akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, jika sektor-sektor pariwisata serius dikembangkan,” katanya. Selain itu, pada kesempatan itu, Ia mengaku ingin menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Bupati, karena menghibahkan lahan di wilayah Kelurahan Jatiwangi untuk program New Site Development (NSD) atau pengembangan area permukiman baru di Kota Bima. Ia menjelaskan, NSD di Kelurahan Jatiwangi itu merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Kota Bima. Kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “NSD di Kelurahan Jatiwangi ini bertujuan untuk mewujudkan permukiman layak huni. Sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada kawasan permukiman kumuh dan terkena dampak banjir di Kota Bima,” ujarnya. Sementara itu, Bupati menyambut baik tawaran Walikota tersebut, bekerjasama untuk membangun daerah. Kata dia, hal tersebut akan ditindaklanjuti dan akan membahas programnya konkritnya bersama jajarannya. “Tawaran ini tentu kami sambut baik. selanjutnya akan kami bahas bersama jajaran ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima,” pungkasnya. (uki)

Hukum ini, agar dimanfaatkan untuk ditanyakan terkait Pilkades. Jangan sampai ada masalah yang belum dipahami dibawa pulang ke Desanya. “Sekecil apapun masalah yang belum dipahami, tolong ditanyakan. Apalagi saat ini dihadirkan juga komisioner KPU Dompu dan anggota Dewan,” harapnya. H. Sudirman mengungkapkan, kasus Pilkades sebelumnya hendaknya dijadikan pembelajaran. Berbagai kasus itu berawal dari ketidak netralan panitia Pilkades. Sebagai juri dan wasit, panitia harus bisa berdiri netral dan tidak berpihak. “Ketika sudah tidak netral, itu awal dari kecurigaan warga yang memicu konflik,” terangnya. Selain itu, panitia juga

Dompu (Suara NTB) – Lahan tebu milik PT. SMS kembali terbakar, di kawasan HGU pintu II Doro Mboha Desa Sori Tetanga, Minggu (17/9) Pukul 13.30 Wita. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Diperkirakan, kebakaran menghanguskan puluhan hektare lahan tebu yang tengah memasuki proses panen.

(Suara NTB/ist)

MEWAKILI INDONESIA - Ratu Shahbanun (15) pelajar asal Kota Bima, yang mewakili Negara Indonesia, dalam ajang duta besar pemuda-pemudi tingkat internasional atau Mr and Miss Global Youth Ambassador 2017, yang berlangsung di Kota Manila Filipina, belum lama ini.

Kapolres Dompu AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh. Saihun mengatakan, informasi kebakaran ini diterima pihaknya lima jam setelah penemuan awal titik api. “Kebakaran tersebut mulai diketahui Pukul 13.30 Wita dan dilaporkan kepada pihak kepolisian Pukul 18.30 Wita,” katanya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Senin (18/9). Sebelum dilaporkan ke polisi, pihak perusahaan berusaha memadamkan api dengan mobil pemadam sendiri dan dibantu buruh tebang yang saat itu tengah melakukan pemanenan. Hanya saja terbatasnya mobil dan peralatan yang dimiliki membuat kobaran api sulit dipadamkan, api malah membesar dan merembet ke blok lain yang juga siap dipanen. “Di lokasi yang terbakar sedang dilakukan kegiatan penebangan oleh sekitar 40-50 orang buruh pekerja. Sedangkan jumlah lahan yang terbakar diperkirakan 50 Ha,” ujarnya. Kobaran api yang sudah

(Suara NTB/jun)

TERBAKAR - Puluhan hektare lahan tebu milik PT. SMS yang kembali terbakar, Minggu (17/9). menghanguskan sekitar 50 Ha lahan tebu tersebut belum diketahui pasti pemicunya. Apakah ulah tangan manusia atau faktor alam. Yang jelas persoalan ini kata Moh. Saihun telah disikapi PT.

SMS dengan mengkoordinasikanya ke Polsek Pekat guna proses penyelidikan. “Saat ini pihak perusahaan sudah berkoordinasi dengan Polsek Pekat terkait kebakaran ini,” pungkasnya. (jun)

Pelajar Kota Bima Wakili Indonesia Ajang Duta Besar BUMDes di Bima Belum Bekerja Optimal Pemudi di Filipina Kota Bima (Suara NTB) – Ratu Shahbanun (15) pelajar SMAN I Kota Bima, mewakili Indonesia, dalam ajang duta besar pemuda-pemudi tingkat internasional atau Mr and Miss Global Youth Ambassador 2017, yang berlangsung di Kota Manila Filipina, belum lama ini. “Even ini diikuti oleh 42 Negara se-Asia,” kata Ratu, perempuan ini akrab disapa kepada Suara NTB, Senin (18/9). Menurutnya sebelum dipercayakan mewakili Indonesia dalam ajang tersebut. Ratu awalnya lolos seleksi tingkat daerah yang diadakan, oleh salahsatu event organizer di Kota Bima, awal tahun 2016 lalu. “Dalam seleksi ini, saya keluar juara satu, sehingga berlanjut seleksi tingkat nasional,” kata siswa berparas cantik ini. Diakuinya, seleksi tingkat nasional Ia mewakili provinsi NTB. Seleksi nasional tersebut berlangsung di Jakarta yang dimana diikuti 33 orang perwakilan provinsi di Indonesia, pertengahan tahun 2016.

“Dalam seleksi ini, NTB juara I favorit dan juara ikon,” katanya. Meski juara favorit dan juara ikon, Ia mengaku pihak panitia memutuskan dirinya bersama satu pemudi perwakilan Jakarta, untuk mengikuti tingkat internasional yang berlangsung di Filipina. “Selama tiga hari kami dikarantina. Diajarkan menyanyi, modelling dan lain-lain yang berhubungan dengan seleksi,” katanya. Meski tidak keluar sebagai juara atau favorit, Ratu merasa bangga dan senang bisa mewakili Indonesia, khususnya daerah Kota Bima, mengikuti acara tersebut. Apalagi acara tingkat negara-negara Asia. “Bagi saya juara adalah kesekian kalinya. Yang terpenting ilmu dan pengalaman yang didapat, bertemu dengan pemuda-pemudi yang berbeda bahasa dan negara,” katanya. “Jangan pernah menyerah. Acuhkan orang yang mengganggap kita remeh dan suka menghina kita,” pungkas dara kelahiran 2 April 2002 ini. (uki)

Bima (Suara NTB) – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bima belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengelola jenis usaha atau potensi di Desa. Walaupun sudah lama terbentuk. Belum optimalnya BUMDes tersebut juga diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, Drs, Andi Sirajuddin MM, kepada Suara NTB, Senin (18/9). Dikatakannya, pada tahun 2016 lalu, sudah banyak desa di Kabupaten Bima yang sudah membentuk BUMDEs. Dengan tujuan agar bisa mengelola potensi-potensi unggulan di desa setempat. “Kita memang akui sudah banyak BUMDEs yang dibentuk. Yang hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal,” katanya. Sirajuddin tidak menjelaskan lebih jauh alasan tidak maksimalnya peranan BUMDEs tersebut. Namun, kata dia, kemungkinannya bisa saja akibat minimnya sumber

Andi Sirajuddin (Suara NTB/uki)

daya atau potensi desa yang akan dikelola. “Yang jelas kita akan turun ke desa-desa untuk mengecek permasalahannya,” katanya. Menurutnya, anggaran usaha BUMDEs tersebut dialokasikan dari Dana Desa (DD) dengan jenis bantuan penyertaan modal. Untuk kisarannya jumlahnya tergantung pengusulan di tingkat desa. “Berasal dari DD. Kisarannya tergantung dari desa, ada yang 20 juta dan hingga 60

juta ke atas. Anggaran ini dikelola selama satu tahun,” ungkapnya. Meski begitu, ada juga BUMDes yang sudah bekerja dengan baik. Salah satunya di Desa Oi Bura Kecamatan Tamboran. Di desa ini, kata Sirajuddin, Kopi Tambora menjadi produk unggulan yang dikelola oleh BUMDes. “Kopi Tambora di Desa ini menjadi produk unggulan yang dikelola BUMDes. Bahkan telah ada gudang untuk menyimpan hasil produksi petani,” katanya. Terkait hal itu, pemerintah daerah akan membantu untuk mencarikan pasar serta investor yang ingin menamankan modal untuk mengembangkan kopi tersebut secara profesional. “Kita targetkan BUMDEs ini kedepan akan mampu menyerap tenaga kerja dari lokal. Sehingga warga tidak akan berpikir untuk mencari pekerjaan ditempat atau daerah lain. Inilah sebenarnya tujuan dari dibentuknya BUMDes itu, masyarakat bisa mandiri dan bisa mengelola potensi di desa,” pungkasnya. (uki)

PT SMS Beri Beasiswa Lima Warga Dompu Kuliah ke Yogyakarta Dompu (Suara NTB) PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) memberikan beasiswa bagi 5 orang putra – putri Dompu untuk kuliah di Politeknik Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Lima orang ini merupakan hasil penjaringan yang dilakukan pihak perusahaan. Setelah menamatkan kuliah D3, para mahasiswa ini akan langsung bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula PT SMS. HRD dan GA Division Head PT SMS, Alchudri Kurniawan langsung menyerahkan beasiswa ini kepada 5 mahasiswa - mahasiswi Politeknik LPP Yogyakarta bersamaan dengan acara pembukaan tahun akademik 2017 – 2018 dan program pengenalan kampus tahun 2017, Kamis (14/9) lalu. Lembaga ini dipilih karena telah terkenal reputasinya dalam

(Suara NTB/ist)

BEASISWA - HRD dan GA Division Head PT SMS, Alchudri Kurniawan saat menyerahkan beasiswa kepada lima mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta bersamaan dengan acara pembukaan tahun akademik 2017 – 2018 dan program pengenalan kampus tahun 2017, Kamis (14/9). mencetak tenaga lulusan siap pakai untuk bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula. Alchudri Kurniawan kepa-

da Suara NTB di Dompu, Senin (18/9) kemarin, mengungkapkan, program beasiswa ini tidak hanya untuk

biaya pendidikan di kampus, tapi mahasiswa juga menerima fasilitas asrama, uang saku bulanan, uang wisuda, dan transportasi saat berangkat kuliah maupun saat pulang setelah diwisuda. Sehingga setelah menyelesaikan pendidikan, mereka siap kerja di perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula. “Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan tenaga kerja terampil dari putra daerah Dompu,” ungkapnya. Mereka yang menjadi penerima program beasiswa ini adalah Hidayat Maulana, Amral Fahril, Noval Widadang, Morysia M Asyriqola dan Vita Anggraeni Para mahasiswa ini akan mengambil jurusan Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Budidaya Pertanian. Keahlian di jurusan ini sangat

dibutuhkan PT SMS untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Sehingga kesungguhan dan keseriusan para mahasiswa ini dalam menuntut ilmu sangat diharapkan. “Kita sangat berharap para mahasiswa ini dapat memanfaatkan peluang ini untuk menimba ilmu,” katanya. Karena ini merupakan angkatan pertama dan menjadi wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kesuksesan program ini akan menjadi perhatian bagi kelanjutan program berikutnya. “Melalui program ini diharapkan akan didapat dan tercipta SDM lokal yang memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi untuk menjadi calon pemimpin perusahaan di masa mendatang,” harapnya. (ula/*)

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

POLHUKAM

Halaman 8

PPP Pastikan Dukungan di Lobar dan Bima Mataram (Suara NTB) – Meskipun menunda mengumumkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung PPP di pilkada NTB 2018, yang sedianya akan disampaikan Senin (18/9), tapi pada kesempatan itu, PPP mengumumkan dukungannya untuk pilkada Lombok Barat. Dipilkada Lobar PPP memutuskan untuk mengusung calon petahana H. Fauzan Khalid sebagai bakal calon bupati dan Hj. Sumiatun sebagai bakal calon wakil bupati.

Koordinasi Masih Lemah TIDAK berjalannya tiga program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, seperti rumput laut, sapi dan jagung, mendapat kritikan dari wakil rakyat yang duduk di Komisi II bidang perekonomian DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM. Menurutnya, hal itu sebagai suatu kemunduran dalam mewujudkan visi misi PIJAR yang dibangun lima tahun sebelumnya. “Hingga tahun kelima masa jabatan ini, visi misi yang merupakan bagian utama dari program unggulan Pemerintahan TGBAmin ini, justru tidak mengalami peregerakan sedikitpun. Bahkan terkesan hilang di tengah jalan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. Tidak bergeraknya program PIJAR di NTB ini, menurut Made Slamet berimbas pada ketidakmampuan daerah ini dalam menekan laju pertumbuhan masyarakat miskin. “Dan nyatanya angka kemiskinan kita hingga hari ini masih tinggi. Jika program unggulan ini jalan, maka paling tidak angka kemiskinan di NTB ini akan bisa dikurangi atau dikikis,” ucapnya. Dikatakan Made Slamet, salah satu kendala program PIJAR tersebut hampir gagal, karena ia melihat koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota masih lemah. Padahal untuk mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera, lanjutnya, Pemprov NTB tidak semestinya berseberangan dengan pemerintah kabupaten/kota karena sesuai dengan amanat UU tentang Pemda bahwa pemerintah provinsi itu adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah. “Hampir semua program mengalami hal seperti itu. Baik itu program pariwisata, pertanian bahkan dalam aspek pengelolaan anggaran seperti itu, kita dikasih anggaran akan tetapi kita tidak bisa mempergunakannya dan pada akhirnya kita mendapatkan pengurangan dana DAK maupun DAU dari Pusat,” kritiknya. “Yang saya lihat justru Pemprov ini cenderung menjadi oposisi daerah dan juga terhadap kebijakan pemerintah pusat. Padahal tugas Pemprov itu sesuai dengan amanat UU adalah wakil dari pemerintah di daerah. Seharusnya Pemprov bertindak netral dan menjadi solusi atas setiap kebijakan yang ada. Hal inilah yang saya katakan bahwa Pemprov ini memiliki kelemahan dalam membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dan sekaligus koordinasinya dengan Pempus juga kurang bahkan koordinasi di lingkup internal provinsi juga kurang,” tutupMade Slamet nya. (ndi) (Suara NTB/ndi)

PPP Tunda Umumkan Bacagub Mataram (Suara NTB) DPW PPP NTB membatalkan rencana mengumumkan dan sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didukung di Pilkada NTB 2018, yang sedianya dilaksanakan Senin (18/9) kemarin. “Kami menunda (pengumuman) sampai besok hari Rabu, karena terjadi perubahan (konstelasi politik) yang tidak kita perkirakan. Jadi agenda ini kita tunda karena ada faktor Xnya.” ujar Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah kepada wartawan, di Kantor DPW PPP NTB. Dijelaskan Wartiah, selain karena alasan politik, penundaan pengumuman itu juga karena alasan teknis. Seperti diketahui, pasangan bakal calon yang akan menerima SK dukungan dari PPP, sedang berada di luar daerah, sehingga PPP tidak mungkin mengumumkan hari itu. “Karena calon yang mau kita dukung itu sedang berada di tempat lain, gimana kita mau perkenalkan sementara orangnya sedang tidak berada di tempat. Untuk itu kami mohon maaf pada rekan-rekan media, bahwa belum bsia hari ini PPP umumkan ke mana arah dukungannya,” jelasnya, tanpa mau menyebutkan nama kandidat yang akan menerima dukungan dari PPP itu. Penundaan tersebut, kata Wartiah, tidak mengubah ketetapan arah dukungan PPP. Karena SK dukungan yang sudah ditandatangni oleh DPP tersebut sudah di tangan DPW PPP NTB. Sehingga mustahil akan terjadi perubahan nama. Dalam pengumuman tersebut, PPP langsung menetapkan pasangan bakal calon gubernur sekaligus dengan calon wakilnya. “Keputusan kita sudah pasti, karena SK-nya sudah kami pegang, tinggal kita serahkan saja. Kami juga mengumumkan lengkap dengan pasangan calon wakil, tidak pincang seperti yang lain,” ujarnya menyindir partai-partai lain yang tidak berani langsung mengumkan paket pasangan. Apakah penundaan pengumuman tersebut ada kaitannya dengan manuver PKB yang merupakan salah satu anggota partai koalisi poros tengah, yang mengambil start lebih dulu, mengumumkan bakal calon wakil gubernur NTB, Muh. Amin, Sehingga PPP terpaksa harus menundanya? Wartiah tidak memberikan jawaban yang jelas terkait hal itu. Sesaat ia nampak kebingungan menjawab pertanyaan itu. “Nah ini pertanyaan cerdas. Berat kita jawab, jadi kalau soal itu, bisa ya, bisa juga tidak, jadi terserah teman-teman media yang mau menyimpulkannya seperti apa,” kata Wartiah diplomatis. Namun demikian, Wartiah menegaskan apapun keputusan yang diambil oleh partai politik peserta koalisi poros tengah tersebut, tidak mengganggu proses komunikasi di internal koalisi. Ia mengaku sampai saat ini komunikasi politik masih terjalin baik. (ndi)

Ketua DPW PPP NTB Hj. Wartiah, menegaskan, dengan dukungan tersebut, pihaknya menginstruksikan seluruh pengurus maupun simpatisan PPP di Kabupaten Lobar untuk memenangkan kedua pasangan tersebut menjadi bupati dan wakil bupati peri-

ode 2018-2023. “Mari kita menangkan paket Fauzan Khalid dan Sumiatun,” katanya di hadapan pengurus dan simpatisan PPP pada acara silaturahmi dan konsolidasi kader partai dalam rangka verifikasi partai Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Lebih lanjut dijelaskan alasan PPP menjatuhkan dukungannya pada pasangan Sopok Angen itu, karena saat ini, Fauzan Khalid menjabat Bupati Lobar dan Sumiatun menjabat Ketua DPRD Kabupaten Lobar sekaligus Ketua DPD Golkar Lobar. Hal itu dinilai menjadi

modal kuat untuk kembali memenangkan pertarungan. Selain Pilkada Lobar, pada kesempatan itu, DPW PPP juga sudah menetapkan untuk mengusung anggota DPR RI dari Partai Golkar Muhammad Lutfi sebagai bakal calon Walikota Bima dan Ketua DPRD Kota Bima dari Partai Amanat Nasional (PAN) Fery Sofian sebagai bakal calon Wakil Walikota Bima. “Untuk Kota Bima, kita sudah menetapkan mendukung Muhammad Lutfi dan Fery Sofian,” kata Wartiah. Sementara untuk Pilkada Kabupaten Lombok Timur, Wartiah mengungkapkan DPP

PPP belum memutuskan. Apakah akan mengusung H Sukiman Azmy yang berpasangan dengan H. Rumaksi atau H. Khaerul Warisin dengan pasangan H. Mahsun Ridwaini. “Untuk Pilkada Lombok Timur kita masih tunda karena kedua paket ini sama-sama kuat,” ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan penentuan siapa bakal calon yang nantinya akan diusung PPP di Pilkada Lotim pihaknya berharap calon yang diusung PPP keluar sebagai pemenang. “Kita ingin semua yang di usung PPP mampu meraih hasil maksimal,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TERDUGA PELAKU - Terduga para pelaku skimming, WNA asal Bulgaria digiring penyidik.

Jalan Panjang Penangkapan Pelaku ’’Skimming’’ BRI Mataram (Suara NTB) Penangkapan tiga warga negara Bulgaria diduga pelaku skimming di Gili Trawangan membuka tabir kasus lama. Akhir 2016 lalu, ratusan nasabah BRI kehilangan total lebih Rp 3 miliar dari rekening. Ternyata, tiga bule itu yang diduga pelakunya. Velev Vladimir (44), Stanep Stanco (39), dan Horisov Mitko Venalinovo (43) asal Bulgaria kini mendekam di ruang tahanan Polda NTB. Mereka ditetapkan tersangka dugaan perekaman data nasabah BRI, setelah ditangkap Sabtu (17/8) lalu. Pimpinan Cabang BRI Mataram, Mohammad Harsono memastikan tiga tersangka itu juga yang berhasil membobol ratusan rekening nasabah kurun Oktober 2016 lalu.

“Dari tahun 2016 sampai 2017 kami mengganti sampai lebih Rp 3 miliar. Mereka ini pelakunya, sama wajahnya di rekaman CCTV,” ujarnya di Mapolda NTB. Turut hadir Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus, AKBP Iwan Kurniawn, dan Kasatreskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria. Periode Oktober 2016-Januari 2017, alat skimming ditemukan di ATM BRI Jalan Lingkar Selatan, Pagutan, ATM SPBU Pagesangan, ATM MGM Plaza, ATM Cafe Mekar, dan ATM Jessica Homestay di Gili Trawangan. Masing-masing ATM tersebut mendeteksi beberapa wajah. Sejumlah wajah itu tertangkap

kamera beraksi lagi Sabtu (2/9) lalu, hampir dua pekan lalu. Identifikasi tersebut, lanjut Harsono,kemudianpihaknyamengatur strategi untuk menangkap tangan para pelaku. Pihaknya sudah menyita alat-alat tersebut. Hasilnya, tiga orang tersebut diciduk Polres Lombok Utara. “Kami membentuk tim patroli ATM, yang setiap hari mengecek. Ada beberapa alat yang kami temukan. Tapi khusus yang kemarin itu, sengaja kita biarkan, agar pada saat mereka mengambil lagi bisa tertangkap tangan,” jelasnya. Selama periode April-September 2017 ini termasuk Oktober 2016 lalu, para pelaku menggunakan tiga modus berbeda. Yakni menggunakan alat perekam (skimming) di kanopi

Bubar, Koalisi Poros Tengah Mataram (Suara NTB) Langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengambil start lebih dulu dengan mengumumkan Ketua DPW Partai Nasdem, H. Muh, Amin sebagai bakal calon Wakil Gubernur yang akan diusung di Pilkada NTB 2018, mengejutan partaipartai yang tergabung dalam koalisi poros tengah. Manuver PKB tersebut pada dasarnya membuktikan bawah poros tengah telah bubar. Ketua DPW PPP itu, Hj. Wartiah, sebagai inisiator utama koalisi poros tengah, tidak bisa menyembunyikan kekecewaaanya terhadap langkah yang diambil PKB, dengan mengumumkan dukungannya. “Dikatakan bubar, ya bisa ya bisa tidak, kenapa saya katakan demikian, karena saya belum tahu ini (perkembangannya), karena semua serba mungkin kalau sudah seperti ini,” ujar Wartiah menanggapi manuver PKB tersebut. Wartiah mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk tetap mempertahan koalisi poros tengah bisa tetap solid untuk mendukung satu pasangan calon di Pilkada NTB 2018. Karena masingmasing partai peserta koalisi sudah mengambil langkah politik sendiri-sendiri. Pada kesempatan itu, Wartiah juga memastikan bahwa partai tidak akan mendukung Amin yang sudah didukung oleh PKB. Karena diketahui Amin tidak pernah mengikuti proses penjaringan di PPP. “PPP tentu hanya akan memilih calon gubernur dan wakil Gubernur yang berproses sejak awal. Jadi dengan demikian, keberadaan

(Suara NTB/dok)

BUBAR - Para Ketua Partai koalisi poros tengah berpose bersama usai mendeklarasi koalisi beberapa waktu lalu di Kantor DPW PPP. Kini koalisi itu sudah bubar. Amin terbantahkan. PPP mustahil akan mendukung calon yang tidak pernah ikuti mekanisme,” tegasnya. Selaih itu, Wartiah juga mengaku heran dengan manuver yang tengah dimainkan oleh PKB, yang hanya mengumkan calon wakil gubernur, tidak bersama dengan calon gubernurnya. Hal itu tentu membuat tanda tanya besar bagi PKB, siapa sosok figur calon gubernur yang tengah dibidik oleh PKB yang akan dipasangkan oleh Amin. Namun demikian, partainya sangat menghormati keputusan PKB untuk memilih calon lain. Karena dalam politik hal itu biasa dan semua serba mungkin. Oleh karena itu, ia tidak merasa terlalu kecewa dengan langkah PKB. “Kita tidak merasa di-

hianati, karena semua partai tentu memiliki pertimbanganpertimbangan politik sendiri. Tapi yang jelas, komunikasi kami masih baik,” katanya. Sebelumnya, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani mengumumkan partainya resmi mendukung Amin sebagai balon Wagub di Pilkada NTB 2018. Karena dukungannya itu sudah final, sehinga ia memastikan sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait hal itu. Sementara anggota koalisi lainnya, PAN dan Hanura sendiri, sampai saat ini masih belum jelas akan mendukung ke mana. Tapi dari informasi yang dihimpun Suara NTB, Hanura lebih condong mendukung paket pasangan Lalu Rudi-Amin. Sedangkan PAN masih menimbang antara Rudi-Amin atau Ahyar-Mori. (ndi)

tombol PIN, kemudian beralih menaruh alat skimming di mulut ATM, dan terakhir di bidang sekitar mulut ATM. Data nasabah serta PIN yang terekam kemudian dipindahkan ke dalam ATM duplikat yang sudah disiapkan para pelaku. “Semuanya alat itu kalau ditotal ada di 10 mesin ATM kami,” kata Harsono. Diantaranya di mesin ATM di Batulayar dan Senggigi, Lombok Barat; serta di Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, dan Pemenang, KLU. Sementara untuk kasus skimming di Gili Trawangan, ia mengklaim tidak ada jatuh korban. Sementara Kasatreskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria menerangkan sejumlah barang bukti milik para pelaku yang dipakai untuk

melancarkan aksi skimming sudah diamankan dari kamar hotel tersangka di bilangan Senggigi, Lombok Barat. Antara lain, uang tunai Rp 46,9 juta, 70 kartu ATM duplikat, satu set peralatan pertukangan sederhana, cungkit, baterai HP, kamera mini, modem, pisau, solder, obeng, tang, kabel USB, kabel LAN, dan multimeter. Dari kasus itu, kata Metria, kesimpulan sementara menunjukkan tiga pelaku itu juga yang diduga membobol rekening ratusan nasabah BRI sebelumnya pada 2016. “TKP Ampenan, Gili Trawangan sama wajahnya. Tapi kami masih mendalami lebih lanjut keterkaitannya. Mereka ini jaringan pelaku skimming Bali Lombok,” pungkasnya. (why)

Dewan Minta Penjelasan Pemerintah Terkait CSR Mataram (Suara NTB) Kalangan wakil rakyat di DPRD NTB menduga bahwa pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi NTB diduga tidak dikelola dengan baik, sehingga pemanfaatnya diduga tidak optimal. Padahal potensi penerimaan daerah dari dana CSR tersebut dinilai cukup besar, untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Oleh karena itu, DPRD NTB meminta pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan penjelasan secara tertulis pada DPRD NTB terkait jumlah dana CSR yang diterima dan juga pengalokasian peruntukannya. ‘Kami minta penjelasan secara tertulis, berapa jumlah dana CSR dari tahun 2008 hingga 2017. Dari mana saja dana CSR itu dihimpun, kita minta rinciannya, berapa masing-masing jumlah CSR yang diserahkan oleh perusahaan yang beroperasi di NTB,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, di forum sidang paripurna DPRD NTB, Senin (18/9) kemarin. Lebih lanjut disampaikan politisi PPP itu, pihaknya juga meminta penjelasan lebih detail terkait alokasi pemanfaatnya, serat lembaga mana saja yang mengalola dana CSR tersebut. “Kita juga minta penjelasan secara tertulis juga terkait dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pembiayaan apa saja dan CSR tersebut.

(Suara NTB/ndi)

Nurdin Ranggabarani Mohon dijelaskan nama lembaga penerima, untuk pembiayaan kegiatan apa, mohon dijelaskan,” tambahnya. Dikatakan Nurdin, pertanyaan tersebut, karena dirasakan sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat NTB untuk melakukan pengawasan pada pemerintah, dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan aktivitas pembangunan yang diselenggarakan. Sebab ia menilai, dalam kurun waktu sembilan tahun ini, mulai dari tahun 2008 sampai 2017, pihaknya tidak pernah sama sekali, mengetahui jumlah dan pemanfaatan dan CSR tersebut. Nurdin meminta pimpinan DPRD NTB untuk menyampaikan pertanyaannya itu pada pemerintah dan juga meminta untuk dijawab. Karena hal itu berkaitan dengan hak dan kepentingan masyarakat banyak. (ndi)

Bocah Lima Tahun Meninggal di Galian Proyek Jembatan

(Suara NTB/ndi)

TUNDA - Hj. Wartiah didampingi Sekretaris DPW, M. Akri, menyampaikan penundaan pengumuman dukungan PPP terhadap salah satu pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018.

Mataram (Suara NTB) Nasib malang menimpa bocah asal Lingkungan Gapuk, Dasan Agung, Mataram, Arya Saputra (5). Ia ditemukan meninggal diduga akibat tenggelam di lokasi galian proyek pembangunan jembatan penghubung Dasan Agung-Dasan Sari, Sungai Jangkuk. Korban ditemukan pekerja proyek, Junaidi (32) Senin (18/ 9) pagi sekitar pukul 09.30 Wita. Kondisi korban sudah tidak

bernyawa di kubangan air bercampur material kerikil. “Saya lihat ada seperti batok kelapa, tahunya kepala,” tutur dia menceritakan kronologis penemuan mayat korban di dalam kubangan galian pondasi jembatan sedalam 2-3 meter itu. Dia cukup kaget, lantas memanggil warga sekitar. Muhtar (47), yang pagi itu hendak memancing langsung mendatangi lokasi. “Saya kenal anak ini, lang-

sung saya gendong bawa pulang ke rumahnya,” ujar Muhtar memberi kesaksian kepada personel Polres Mataram di lokasi. Di tempat yang sama, Kurniawati, ibunda korban menuturkan, putra satu-satunya itu izin keluar bermain bersama kawannya Minggu (17/8) siang sekitar pukul 15.00 Wita. “Tapi teman-temannya pulang jam enam dia ndak ikut pulang,” kata dia. Ia pun pergi mencari putranya ke sungai

Jangkuk. Ia juga mencari sampai taman Udayana. Namun hasilnya nihil. Kurnia pun pulang ke rumah, berharap putranya menyusul. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Arya pulang ke pangkuan tuhan. “Saya pasrah saja, tidak usah diotopsi,” kata dia menjawab polisi yang menawarkan prosedur itu bilamana ada penemuan mayat. “Bapaknya gak ada ngomong apa-apa cuma nangis-nangis

aja,” ujarnya menerangkan percakapan telepon dengan suaminya yang tak pernah pulang sejak empat tahun lalu pergi bekerja ke Kalimantan. Korban langsung dimakamkan sore harinya. Kanit Reskrim Polsek Mataram, Iptu Putu Pujangga mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus kematian bocah tersebut. “Untuk sementara ini kecelakaan, musibah. Tetapi tetap kita penyelidikan,” terangnya. (why)

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

Pungutan Masuk Pantai Pink Ganggu Kemajuan Pariwisata Lotim Selong (Suara NTB) Peraturan Daerah tentang Retribusi yang masuk ke Pantai Pink Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta untuk ditinjau ulang. Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang retribusi jasa itu memberatkan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lotim, Akhmad Roji, Senin kemarin mengatakan, pungutan masuk pantai pink itu jelas akan berdampak buruk pada upaya memajukan pariwisata. Bahkan ini membahayakan keberlanjutan wisata karena adanya ketentuan biaya masuk. Sementara itu, menurut Roji, tidak ada fasilitas umum tambahan yang bisa dinikmati para wisatawan di Pantai Pink. Pengembangan destinasi harapannya tidak merugikan wisatawan. Apalagi diketahui pantai Pink ini baru mulai diperkenalkan. “Terkecuali ada fasilitas tambahan yang bisa dinikmati di Pantai Pink tidak masalah ada retribusi,” ucapnya. Pantai Senggigi saja bandingannya yang diketahui sudah mendunia tidak ada sampai semahal itu. Menurut ketua BPPD Lotim ini, berwisata itu tidaklah mahal. Jika paketnya mahal maka akan merugikan wisatawan. Kepala Balai Pengeolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri yang dikonfirmasi terpisah mengakui adanya protes terkait pemberlakuan penarikan retribusi ke pantai Pink. Dijelaskan, penarikan retribusi itu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang retribusi jasa. Dijelaskan, dalam klausul Perda Provinsi NTB itu, ada pola kerjasama yang dibuat. Pembahasan dengan pelaku wisata yang tergabung dalam Koperasi Wisata Bahari Tanjung Luar salah satunya yang membuat paket wisata ke Pantai Pink sudah dilakukan. Sudah sepakat untuk membangun kemitraan pemanfaatan pariwisata alam dan drafnya akan diatur ulang kemudian. Besaran retribusi dalam bentuk kerjasama ini berlaku setengah dari ketentuan Perda. Yakni Rp 5 ribu untuk wisatawan domestik dan Rp 25 ribu untuk wisatawan mancanegara. “Kalau rombongan berbeda dia, kita berlakukan bayar setengah,” paparnya. Termasuk berlaku bagi yang kerjasama dengan kelompok pemuda Desa Sekaroh yang melakukan penarikan pungutan. Untuk perorangan berlaku Rp 50 ribu untuk wisatawan asing dan wisatawan lokal Rp 10 ribu. Soal banyak protes, disilahkan disampaikan melalui ke dewan NTB yang membuat perda. “Kami ini hanya menjalankan Perda,” terang Saladin. Protes dipersilahkan bisa melalui jalur pemerintah. “Pemerintah itu domainnya perda, KPH tidak berani menaikkan dan menurunkan karena kami hanya menjalankan perda itu,” paparnya. Ada pimpinan eksekutif dan para wakil rakyat yang memutuskan untuk ditinjau kembali atau tidak. Soal fasilitas umum kata Saladin sudah mulai dipersilakan di Pantai Pink. Antara lain berupa berugak disebut ada 6 unit. Ada juga rencana Dinas Pariwisata NTB akan membangunkan toilet dan musala. Kewenangan penarikan ini katanya memang bukan menjadi kewenangan kehutanan. Akan tetapi kawasan pantai Pink ini merupakan daerah yang berada di wilayah kewenangan KPH Rinjani Timur, “Memang bukan karena alasan hutan Sekaroh, secara kebetulan Pantai Pink ini kan berada di kawasan hutan,” katanya. (rus)

Pilihan Akhir Pekan Terbaik di Gili Meno Tanjung (Suara NTB) Akhir pekan merupakan waktu yang pas untuk menikmati waktu berlibur. Salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan saat akhir pekan adalah Gili Trawangan. Tidak jauh dari gili Trawangan terdapat Gili Meno dengan keindahan pantai yang tidak kalah menarik dari Gili Trawangan atau Gili Air yang ada di dekatnya. Di Gili Meno juga terdapat banyak spot bagus untuk menyelam dan menikmati keindahan bawah laut Meno. Berjalan menyusuri tepian pantai atau melakukan snorkeling menjadi pilihan kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan di Gili Meno. Wisatawan tidak perlu khawatir jika tidak membawa alat snorkeling. Karena banyak jasa penyewaan alat-alat snorkeling di gili ini. Wisatawan juga dapat melihat keindahan karang-karang yang masih terjaga. Selain itu, sesekali bermain bersama ikan dengan warna-warnanya yang indah pasti akan membuat wisatawan merasa betah berlama-lama menyusuri keindahan alam bawah laut Gili Meno. Bagi yang suka menyelam, ada beberapa spot indah yang ditawarkan oleh Gili Meno. Sea Point Penyu, Point Coral Blue, dan Meno Wall menjadi beberapa destinasi yang layak untuk dicoba. Bahkan, PADI sebagai organisasi yang mendapatkan lisensi diving internasional juga membangun prasarananya di sini. Jadi, tidak mengherankan jika banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gili Meno untuk menikmati keindahan alam bawah lautnya. “Saya memang berkunjung ke Trawangan, tapi katanya kalau mau snorkeling itu bagusnya di Gili Meno. Karena banyak ikan yang bagus dan ada banyak penyu,” aku wisatawan asal Makassar, Indah Permatasari, Minggu (17/9). Selain itu, wisatawan juga dapat menyaksikan matahari terbenam bersama kerabat dengan suasana yang asik. Bagian barat Gili Meno siap menghibur siapa saja dengan sinar matahari yang perlahan-lahan mulai tenggelam. Perpaduan warna oranye, merah, kuning dan biru yang tersaji sejenak membuat wisatawan melupakan penatnya rutinitas sehari-hari. Wisatawan dapat berkeliling pulau kecil yang indah ini menggunakan cidomo. Ada juga kendaraan yang disewakan lainnya yaitu sepeda, sama halnya dengan di Gili Trawangan. Karena penggunaan kendaraan bermotor tidak diperbolehkan di tempat ini. Menuju Gili Meno, wisatawan dapat menempuh perjalanan 20 menit menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Bangsal. Sementara dari Kota Mataram membutuhkan waktu sekiar 1 jam untuk bisa sampai di Pelabuhan Bangsal untuk memudian menyeberang ke Gili Meno. (lin)

(Suara NTB/ist)

GILI MENO - Seorang wisatawan mancanegara dengan alat menyelamnya saat tengah menikmati suasana pantai di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara.

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/lin)

SUNBED - Sejumlah sunbed yang ditaruh oleh pengusaha di roi Pantai Trawangan.

Pengusaha Diingatkan Tak Ganggu Keindahan di Roi Pantai Gili Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) kembali memberikan peringatan kepada pengusaha yang mengganggu keindahan di roi Pantai Trawangan, Meno dan Air. Salah satunya dengan memberikan surat edaran tentang larangan menaruh kursi dan meja beserta atribut tertentu yang dapat mengurangi kenyamanan wisatawan. Ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penertiban yang dilakukan kepada semua bangunan roi pantai pada Februari lalu. “Memang benar ada surat edaran tentang larangan membangun atau menaruh kursi dan meja pada jam tertentu di roi pantai. Ini berlaku sampai ada Perbup dan Perda tentang pemanfaatan roi pantai di KLU,” kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisa-

ta KLU, Bratayasa, Senin (18/9). Dalam surat edaran nomor 8864/ 22/BUP/2017 itu tertera beberapa aturan tentang pemanfaatan roi pantai. Diantaranya menyatakan bahwa kawasan roi pantai merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk

umum. Oleh karena itu setiap pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan itu wajib memberikan akses yang seluas-luasnya untuk kepentingan berwisata. Selain itu, pengusaha juga harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum memasang kursi, meja, sunbed dan alat perlengkapan olahraga air lainnya. Bukan itu saja, bagi pengusaha yang menjual makanan dan minuman terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan batas waktu penggunaan sunbed dan alat olahraga pantai dimulai pada 06.00 hingga 18.00 Wita. Sedangkan batas waktu penggunaan meja dan kursi pada 16.00 hingga 24.00 Wita. Pen-

gusaha juga dilarang untuk membuat pagar pembatas di semua kawasan roi Pantai Trawangan, Meno dan Air. “Selain jam itu memang tidak diperbolehkan untuk menaruh sunbed, meja, kursi dan alat lainnya,” ujarnya. Sebelumnya, Pemkab Lombok Utara telah melakukan pembongkaran sejumlah bangunan di tiga gili itu. Rencananya Pemkab akan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan. Namun rencana itu masih dalam proses. Kedepannya, diharapkan tidak ada lagi bangunan permanen atau tidak yang ada di roi pantai. Sehingga wisatawan bisa lebih leluasa dalam menikmati keindahan pantai di kawasan tiga gili ini. (lin)

Menikmati Keindahan Matahari Terbenam dari Batu Bolong Giri Menang (Suara NTB) Lombok memiliki beragam destinasi yang dapat dikunjungi. Tidak saja gili, wisatawan dapat berkunjung ke berbagai destinasi lainnya untuk menikmati sensasi berlibur yang menyenangkan. Salah satunya dengan berkunjung ke pantai yang lokasinya tak jauh dari Pura Batu Bolong yang berada di pinggir pantai dan terkenal dengan keindahan matahari terbenamnya. “Diajak teman ke sini (Pura Batu Bolong), katanya sunset (matahari terbenam) di sini bagus dan ternyata memang bagus. Sangat direkomendasikan bagi pecinta sunset untuk berkunjung ke sini,” aku wisatawan asal Surabaya, In-

dah Daya Arsanti, Senin (18/9). Ia mengaku kagum dengan keindahan Pulau Lombok dan keberagaman yang ada di Lombok. Ia merasa senang karena di Pura ini memperbolehkan siapa saja untuk masuk hingga ke kawasan dekat pantai. Sehingga ia dapat menikmati keindahan matahari terbenam dengan puas dan mengabadikannya dengan kamera miliknya. “Tempatnya juga dekat dengan destinasi lain dan tidak sulit dijangkau karena dekat jalan,” ujarnya. Nama pura ini diambil dari bentuk batu hitam tempatnya dibangun. Batu besar yang berbentuk bukit itu memiliki lubang di bagian pesisir pantai. Konon lubang ini dulunya

(Suara NTB/ist)

MATAHARI TERBENAM - Keindahan matahari terbenam di sekitar Batu Bolong.

merupakan akses jalan bagi para masyarakat sekitar untuk mencari kayu ke hutan Senggigi, sebelum dibangunnya jalan besar di kaki perbukitan yang menghubungkan Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara. Jika air sedang surut, wisatawan bisa melewati lubang batu tersebut yang seperti gua hanya sekitar 5 meter. Sehingga wisatawan dapat langsung menuju Pantai Duduk. Dimana pantai ini memiliki garis pantai yang panjang dan tidak ada bangunan satupun. “Saya penasaran mau lewat di sana tapi airnya sedang tidak surut, jadi tidak bisa,” ujarnya. Dari segi fungsi bangunan ini merupakan tempat peribadatan masyarakat Hindu. Baik itu yang ada di sekitar Pulau Lombok maupun masyarakat Hindu yang datang dari Bali yang melakukan perjalanan pribadatan yang disebut dengan Titra Yatra. Bagi masyarakat pemeluk Agama Hindu, melakukan persembahyangan di Pura Batu Bolong Lombok memiliki nilai lebih karena lokasinya yang berhadapan dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali. Sehingga umat Hindu yang bersembahyang di sini dapat merasakan atmosfer spiritual yang mendalam dan diyakini mampu memberikan kedamaian dan ketenangan. (lin)

Pesona Wisata Air Terjun Semporonan Selong (Suara NTB) Berada di bawah kaki gunung Rinjani memungkinkan Pulau Lombok menjadi daerah yang banyak memiliki air terjun. Ada banyak air terjun menglair di bawah, atau di kaki Gunung Rinjani. Salah satunya Air Terjun Semporonan, yang terletak di Desa Timba Nuh Kecamatan Peringgasela, Lombok Timur. Air Terjun ini belakangan semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Meski demikian, keindahannya tidak kalah menarik dengan air terjun yang sudah terkenal di Lombok. Akses menuju ke Air Terjun Semporonan membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit dari Kota Selong. Air terjun ini berada di desa paling utara di kawasan Pringgasela. Meski demikian akses jalan menuju tempat ini terbilang cukup baik. Menuju ke lokasi air terjun, anda harus berjalan sejauh 350 meter. Rute jalan setapak dan sedikit berbatu menjadi rintangan yang harus dilewati. Dalam perjalanan inipun wisatawan disuguhkan pemandangan perkebunan kopi dan dan sejumlah tanaman pangan masyarakat. Aroma kopi mentah akan tercium dan menjadi sensasi perjalanan yang menyenangkan bagi pecinta kopi. “Akses menuju air terjun ini mudah. Airnya juga bersih. Bisa mandi di sana. Penduduknya juga ramah,” kata wisatawan asal Kota Mataram Antoni, Jumat (15/9). Sekilas Air Terjun Semporonan ini mirip seperti Air Terjun Sendang Gile di Kabupaten

Lombok Utara. Namun dengan tinggi yang berbeda yakni 40 meter. Deras dan dinginnya air terjun tersebut menambah sensasi yang dapat dirasakan wisatawan. Apalagi suasananya juga sangat tenang, sehingga wisatawan benar-benar dimanjakan dengan keindahan dan suasana alami di air terjun ini. “Saya berharap air terjun ini bisa menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi wisatawan asing. Disini juga sepertinya bisa menjadi desa wisata. Kare-

na masyarakatnya juga ramah dan suasananya sangat mendukung,” ujarnya. Meski demikian, di air terjun ini belum dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet, ruang ganti atau musala. Sehingga wisatawan merasa kurang nyaman ketika harus mandi dan tidak ada tempat untuk bilas dan mengganti pakaian. Antoni berharap kedepannya Pemda dapat membantu dalam melengkapi sejumlah fasilitas yang diperlukan di destinasi ini. (lin)

(Suara NTB/ist)

AIR TERJUN SEMPORONAN - Sejumlah wisatawan tengah menikmati kebersamaan di Air Terjun Semporonan yang ada di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

(Suara NTB/lin)

TRADISI BEGIBUNG - Tradisi begibung dalam begawe yang diperkenalkan kepada wisatawan asing.

Wisatawan Asing Terinspirasi Tradisi ”Begawe” Tanjung (Suara NTB) Begawe adalah salah satu tradisi masyarakat suku Sasak yang masih dilestarikan sampai hari ini. Namun, begawe sendiri merupakan syukuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak dalam merayakan sesuatu, seperti pernikahan dan khitanan. Saat ini begawe juga banyak dilakukan pada kegiatan atau event tertentu. Tujuannya untuk lebih memperkenalkan salah satu budaya suku sasak ini kepada wisatawan yang datang. “Saya tidak tahu, harus makan bersama-sama dalam satu wadah (begibung). Saya merasa aneh, karena saya tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Setelah saya mencoba ternyata sangat asik dan saya merasa senang,” kata wisatawan asal Australia, Richard di Tanjung, Rabu (13/9). Pada saat Richard datang memang tengah diadakan event Gili Tramena Begawe. Sehingga ia dan sejumlah rekannya disambut dengan berbagai aktivitas adat suku sasak, salah satunya begibung. Begibung sendiri merupakan salah satu aktivitas berupa makan bersamadalamsatuwadahyangsama. Ini membuat suasana menjadi menarik dan berbeda dari suasana makan pada umumnya. Masyarakat yang hadir dalam acara begawe tersebut

bisa mengikuti begibung dengan masyarakat lainnya. Biasanya, begibung dilaksanakan menjelang akhir prosesi tradisi begawe, seperti menjelang dzuhur atau pukul 12.00 waktu setempat. Makan dilakukan dalam satu tempat dengan satu wadah yang sama untuk beberapa orang. Misalnya nasi dan aneka lauk-pauk diletakkan dalam satu nampan dengan porsi yang cukup untuk dua atau tiga orang bahkan bisa lebih dari itu. Melihat dari segi prosesinya, begibung memberikan nilai positif berupa terciptanya kebersamaan antara individu dalam kalangan masyarakat tersebut. “Saya melihat ini sangat unik dan aku ingin coba untuk melakukan ini di restoranku. Aku ingin membuat semacam lunch together (makan siang bersama). Dimana pelanggan dapat menikmati makan siang bersama dalam satu wadah bersama rekan-rekannya. ini akan sangat menarik di Negara saya,” ujarnya. Richard terinspirasi untuk menerapkan budaya begawe di restoran miliknya. Ia melihat setiap orang seperti berbahagia saat menyantap makanan bersamasama dalam satu wadah. Selain itu, ini juga dapat mempererat hubungan dengan kerabat. Sebab pesan berbagi merupakan salah satu tujuan diadakannya begibung dalam begawe adat sasak. (lin)

Warga Sade Berharap Pengunjung Banyak yang Belanja Praya (Suara NTB) Kedatangan wisatawan di berbagai destinasi disambut baik oleh masyarakat. Terutama oleh masyarakat yang ada di sekitar destinasi itu. Salah satunya Dusun Adat Sade yang ada di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini semakin banyak wisatawan yang datang. Namun tidak semua mau berbelanja atau membeli kain tenun warga. Sebagian bahkan hanya melihat-lihat. “Kalau di bilang tidak laku, ya laku. Tapi tidak banyak, karena banyak yang datang hanya lihatlihat kemudian lewat dan tidak jadi beli,” kata salah satu penjual kain tenun di Dusun Adat Sade Inak Misah, Minggu (17/9). Ia mengatakan, bahwa wisatawan yang datang meskipun banyak namun tidak sebanding dengan wisatawan yang beli. Karena sebagian travel agent sudah bekerja sama dengan beberapa industri atau agen penjulan kain tenun atau biasa disebut art shop. Sehingga para pelaku pariwisata ini lebih menganjurkan agar tamunya membeli di art shop tertentu. “Saya pernah tanya kepada tamu yang datang. Katanya

nanti diajak ke art shop untuk beli oleh-oleh. Padahal yang di sana (art shop) juga belinya dari sini. Jadi kadang yang bawa itu sudah ada kerja sama dengan pemilik art shop. Kalau sama kita kan tidak,” akunya. Ia berarap para pelaku pariwisata yang mengantar tamunya untuk berkunjung ke Dusun Adat Sade dapat merekomendasikan agar wisatawan dapat membeli kain tenun hasil kerajinan warga Sade. Sebab itu merupakan satu-satunya pendapatan utama warga Sade. Sementara jumlah pembeli yang tidak menentu kadang membuat mereka harus rela menutup jualannya tanpa mendapatkan keuntungan pada hari itu. “Disini memang setiap hari ada yang datang. Tapi kami di sini tidak setiap hari dapat jualan. Karena banyak yang tidak mau beli sama kami. Tapi mau bagaimana lagi, namanya belum rejeki,” ujarnya. Kedepannya, ia berharap wisatawan dapat membeli kain tenun warga. Sehingga warga memiliki pendapatan dan keuntungan. Sebab keuntungan yang didapatkan pun tidak banyak. Hanya cukup untuk mencukupi kebutuhannya dalam sehari. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

Halaman 10

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Terus Berkomitmen Bumikan Nilai Luhur Pancasila

PERNAH duet bersama Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc., PhD., di panggung Inspiratif Expo, siswi SMKN 2 Mataram Nikita Maitri Devi ini akan mewakili NTB pada ajang Lomba Menyanyi Tingkat Nasional di Kupang NTT, 24 September mendatang. Terpilihnya Nikita – sapaan akrabnya mewakili NTB setelah melewati seleksi panjang mengalahkan siswa perwakilan dari kabupatenkabupaten lain. Putri pasangan Ibu Merthany Ghandari dan Bapak Arry Setyawan ini mengaku tak menyangka keluar sebagai pemenang Lomba Menyanyi di Tingkat Provinsi dan akan Nikita Maitri Devi menjadi perwakilan NTB di tingkat nasional. ”Waktu itu ada perwakilan dari Lombok Timur yang bagus banget. Aku kan suaranya Alto jadi sempat ngak percaya diri,” tuturnya. Ketika keluar menjadi pemenang, Nikita merasa sangat terharu dan senang. Ia mengaku telah bercita-cita sejak kecil untuk dapat mengharumkan nama sekolah dan orang tua, karena itu ia telah menekuni dunia tarik suara sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia juga rajin mengikuti lomba menyanyi dan sering menjadi bintang tamu di Radio Republik Indonesia (RRI). Ketika ditanya pengalaman gagalnya, Nikita menjawab dengan santai. Baginya, kalah menang sudah biasa dan semuanya dijadikan pelajaran. Setiap hari sepulang sekolah Nikita disibukkan dengan latihan menyanyi di Sanggar Mahardika sebagai persiapannya untuk bertanding di Kupang nanti. Ia telah mempersiapkan lagu Poto Tano, lagu tradisional asal Sumbawa sebagai lagu pilihannya. Sementara itu,untuk lagu wajib Nikita akan menyanyikan Andaikan Kau datang dari Ruth Sahanaya. Ia berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan dapat mengaharumkan nama NTB di kancah nasional. (ham)

(Suara NTB/ist)

PKKMB - UMM menggelar PKKMB selama seminggu. Kegiatan ini diharapkan mampu mengenal kondisi kampus secara keseluruhan.

(Suara NTB/ist)

Lolos Lewat Seleksi Panjang

Mataram (Suara NTB) Komitmen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk terus menerus membumikan nilai luhur Pancasila sudah teruji. Kali ini, UIN bekerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia mendatangkan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, P.hD., dan Prof. Thomas Meyer dari Friedrich Ebert Stiftung dalam sebuah diskusi “Mengelola Keragaman Budaya dan Identitas” di Aula Kampus I, Senin (18/9). Wakil Rektor III Dr. H. Subhan Abdullah Acim, dalam sambutannya menilai acara ini penting dan strategis, karena sesuai dengan visi pimpinan UIN saat ini. Menurutnya, keragaman dan perbedaan bukan untuk diperdebatkan mengingat dalam Alquran Surat Al Hujurat dijelaskan manusia ini diciptakan bersuku dan ber-

bangsa. Yang diinginkan oleh Allah melalui ayat itu ialah agar setiap manusia dapat saling kenal mengenal, bukan untuk bermusuhan karena perbedaan-perbedaan tersebut. “Tidak boleh ada benturan budaya, kalau ada benturan budaya maka budaya itu tidak bertakwa,” jelas Subhan. UIN, lanjut Subhan, siap menjadi penyampai pesan agar manusia dapat hidup rukun dan bertoleransi, karena rektor di bawah Dr. H. Mutawalli ingin menghadirkan kajian Islam yang transformatif salah satunya telah membuktikan diri dengan membuka program doktor PAI Multikulturalisme. “Semoga menambah penguatan paradigma kita melihat hal-hal lain,” jelasnya. Sementara itu, Kepala UKPPIP Yudi Latif, mengingatkan agar jangan sampai terkecoh dengan perbedaan ras dan agama, karena meski berbeda namun manusia berasal dari in-

duk kemanusiaan yang sama. Selain itu dalam perbedaan itu juga ada unsur yang mempertemukan manusia. Di Indonesia setiap masyarakatnya dipertemukan dengan semboyan yang sama, menemukan ideologi negara yang sama, menemukan konstitusi yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima perbedaan. Lebih jauh Yudi Latif mengajak mahasiswa untuk terus bersikap inklusif. Bahkan memperbanyak pergaulan sosial di ruang publik mengingat itu sangat lenting. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Arabi, ketidakkenalan merupakan pangkal dari kebencian. Biasanya orang yang tidak kenal dengan keragaman biasanya mengembangkan sikap prasangka terhadap yang lainnya. “Kita harus melakukan perjumpaan- perjumpaan, kalangan fundamentalis itu biasanya berada di lingkungan yang tertutup, bergaul dengan

(Suara NTB/dys)

DISKUSI - Diskusi Mengelola Keragaman Budaya dan Identitas di Aula Kampus I UIN Mataram, Senin (18/9).UIN bekerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia mendatangkan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, P.hD., dan Prof. Thomas Meyer dari Friedrich Ebert Stiftung. orang-orang yang sama. Ketika kita bisa melewati batasbatas identitas diri kita baru

Data NPD

Anggaran Pendidikan NTB Kurang dari 20 Persen

Mataram (Suara NTB) Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2016 menunjukkan anggaran pendidikan di NTB yang berasal dari APBD kurang dari 20 persen. Pada NPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu, memperlihatkan anggaran pendidikan hanya 3,1 persen dari total APBD. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membantah anggaran pendidikan di NTB kurang dari 20 persen, justru anggaran pendidikan di NTB lebih dari 23 persen. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, total anggaran pendidikan di atas 23 persen, anggaran itu termasuk juga anggaran pendidikan yang dberikan kepada swasta dan lainya. “Kita justru angkanya di atas 23 persen, bayangkan, termasuk pendidikan yang diberikan kepada swasta dan segala macam,” katanya. Menurutnya, kemungkinan yang dihitung oleh NPD itu merupakan belanja langsung yang hanya Rp140 miliar. Jika seluruh anggaran yang dihitung anggaran pendidikan di NTB mencapai Rp 1,2 triliun. “Mungkin yang dihitung adalah

belanja langsung,” katanya. Pada NPD itu ditunjukkan perbandingan anggaran pendidikan di NTB pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, NPD menunjukkan anggaran pendidikan di NTB sebesar 2,0 persen. Terjadi kenaikan di tahun 2016 menjadi 3,1 persen. Nilai anggaran pendidikan yang tercantum di NPD tidak termasuk transfer daerah. Suruji menegaskan, total anggaran pendidikan di NTB yang mencapai Rp1,2 triliun itu total yang ada di DPA. Peruntukkannya untuk dana sertifikasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, dari hasil audit yang dilakukan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan anggaran pendidikan di NTB sudah memenuhi syarat, karena melebihi 20 persen. “BPK di hasil audit mereka mengatakan sudah memenuhi syarat karena melebihi 20 persen,” tegasnya. NPD sendiri merupakan program Kemendikbud untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu provinsi. NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di daerah sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. (ron)

Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) mencatat sejarah menggelar ospek atau masa taaruf (masta) dengan peserta terbanyak. Diklaim terbanyak karena yang menggelar sedikitnya 2.058 mahasiswa. Kegiatan pra kuliah itu kini disebut Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). “Untuk tahun ini, PKKMB kami tergolong paling banyak, 2.058 mahasiswa baru yang jadi peserta,” kata Rektor UMM, Drs. H. Mustamin Idris, MS, akhir pekan kemarin. Kegiatan pengenalan kampus akan dikemas dalam dua kegiatan sekaligus, yaitu Pekan Taaruf (Peta), digelar Senin (18/9). Untuk Peta kepanitiaannya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Berikutnya akan digelar Masa Ta’aruf (Masta), yang akan digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Peta akan berisi materi teknis tentang pengenalan kampus, pengenalan lembaga. Mahasiswa akan dikenalkan sampai urusan teknis seperti mengisi KRS. Selain itu akan dikenalkan lembaga kemahasiwaan seperti BEM, DPM, dan UKM. “Dengan begitu, ketika dia berada di kampus, dia terlibat aktif. Jadi tidak ada waktu untuk main-main,” kata Mustamin. Sedangkan untuk Masta, materi terkait ruang lingkup Al Islam dan Kemuhammadiyahan, mulai dari tingkat pusat sampai ranting. Mahasiswa baru juga diperkenalkan tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), sehingga bisa terlibat sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah. Selain PKKMB di tingkat universitas, juga akan berlangsung di tingkat fakultas masing – masing. Menjelang akhir PKKMB, panitia akan mengundang seluruh orang tua mahasiswa baru. dalam kesempatan itu akan disampaikan dan arahan agar saling membantu mensukseskan pendidikan anak anak mereka. “Di sini kami kontrol, di keluarga juga harus kontrol,” sarannya. Pihaknya ingin mahasiswa yang menempuh pendidikan di UMM menjaga nama baik kampus dan berprestasi. Caranya tentu saja dengan berperilaku positif, mengikuti kegiatan perkuliahan dengan tekun. Sedangkan ide idek kreatif bisa dituangkan dengan terlibatan kegiatan lembaga kemahasiswaan lainnya. Sementara dalam PKKMB yang berlangsung, Senin (18/9) kemarin, rektor mengingatkan agar mahasiswa baru dapat terus berprestasi secara akademik. “Jadilah mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Saudara harus mampu menjadi mahasiswa yang IPK nya itu 4.0 jangan sampai ada yang di bawah 3.0,” ujarnya mengingatkan. Di samping meraih prestasi akademik, mahasiswa juga harus meraih prestasi non akademik. “Yang bisa pidato Bahasa Arab terus dikembangkan, yang bisa debat hukum silakan dikembangkan, yang bisa puisi dikembangkan,” ujarnya. Dikatakannya, agar berprestasi mahasiswa harus masuk dan belajar di organisasi yang disediakan di kampus, seperti IMM, DPM, UKM dan BEM. Mengingat belajar di kampus ialah sarana menempa diri menjadi mahasiawa pembelajar yang memiliki karakter berbeda dibandingkan saat SMA. Jika di SMA siswa diberikan materi oleh guru, namun sekarang mahasiswa harus mencari materinya sendiri. Jadi beda cara belajar di SMA dengan di perguruan tinggi. “Saya berharap selama perkuliahan supaya bergabung dalam organisasi itu baik IMM, BEM, DPM jangan ikuti organisasi selain itu. Kuliah itu, aktif dalam kegiatan itu supaya minimal saudara bisa berpidato di depan umum” imbuhnya. Lebih jauh dikatakan, berprestasi secara akademik saja tidak cukup. Harus juga berprestasi di luar akademik salah satunya melalui organisasi. Di organisasi, mahasiswa dapat belajar apa yang tidak dapat dipelajari di kampus. Namun antara keduanya haruslah seimbang. “Kalau tidak aktif di organisasi mahasiawa walau IP 4.0 karena tidak ada latihan. Jadi saya harap nanti aktiflah nanti di kegiatan itu supaya berpengalaman. Manfaatkan kesempatan belajar ini mumpung masih muda masih ada kesempatan karena banyak juga yang tidak selesai di tengah jalan mengkhianati kepercayaan orang tua, dikasih uang untuk bayar kos dipakai untuk main judi, untuk narkoba. Tiap tahun orang tua kirim uang, dipakai yang lain. Janganlah seperti itu,” ujarnya mengingatkan. (ars/dys)

Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) menorehkan catatan penting, karena menjadi kampus yang pertama menggelar wisuda di Islamic Center (IC) NTB. Bahkan menurut agenda, Gubernur NTB TGH. M Zainul Majdi akan hadir di wisuda pada simbol religius NTB itu. “Ini kebanggaan buat kami UMM, karena menjadi kampus pertama yang wisuda di IC,” kata Rektor UMM Drs. H. Mustamin H. Idris, MS. Alasan pemilihan IC, menurut Mustamin, karena bangunan itu merupakan simbol NTB yang religius. Dia melihat IC tidak saja digunakan tempat ibadah, tapi menjadi pusat kegiatan nuansa Islami lainnya. Sehingga ini membuka ruang pihaknya menunjuk tempat tersebut sebagai lokasi wisuda karena basis Muhammadiyah adalah keislaman. Pada wisuda periode ini, ada 867 wisudawan dan wisudawati. Dari jumlah itu, ada 121 wisudawan yang tercatat lulus dengan predikat cumlaude. Menurut Mustamin ada ada peningkatan dari periode sebelumnya. Dalam wisuda kali ini, akan dihadiri oleh Ketua Majelis Pendidi-

(Suara NTB/ars)

UMM Catat Sejarah PKKMB Terbanyak IC akan Digunakan Wisuda UMM

kan Tinggi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Linkolin Arsyad, MM. dihadiri juga oleh Koordinator Kopertis Wilayah VIII Denpasar, Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si, dihadiri juga oleh Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya. Tidak kalah mengesankan, karena ada kesediaan Gubernur NTB untuk hadir pada wisuda itu. Dalam agenda nanti, wisuda akan diisi dengan orasi ilmiah Prof Dr. H. Umar Nimran, guru besar Universitas Brawijaya Malang. Dia tidak lain putra asli Kabupaten Dompu, akan membawakan judul “Mengelola Perubahan dan Inovasi untuk Ke-

berlanjutan Organisasi”. Ditambahkan Mustamin, wisuda periode September 2016 / 2017 ini punya keunggulan, sebab dari segi penyelenggaraan perkuliahan, kampus UMM sudah terakreditasi B. Selain itu, untuk dari 23 Prodi, sudah 18 Prodi akreditasi B. Sementara masih tersisa 5 masih dalam reakreditasi C, sedang proses menjadi akreditasi B. “ Ada lima prodi lainnya yang disusun untuk akreditasi dari B ke A,” sebutnya. Salah satu alasan mengejar akreditas, demi memberi kepastian masa depan para wisudawan. Sebagai contoh, dalam penerimaan CPNS 60 instansi sebelumnya, seluruh instansi pendidikan tinggi harus akrediasi B. Upaya peningkatan profesionalisme dosen itu demi ekspansi kompetisi UMM menjadi perguruan tinggi yang bersaing di kawasan ASEAN, bahkan dalam jangka panjang akan bersaing secara global di dunia internasional. Menapaki proses ini, UMM sudah membangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Malaysia 4 kampus, 12 kampus di Taiwan dan Jepang, dua di Thailand, dua di Singapura, 4 di Australia. Lainnya, di Timteng dan India. (ars)

kita akan memahami ada kebaikan pada tempat-tempat lain,” ujarnya. (dys/*)

Kemenpora Seleksi Duta Pemuda Kreatif dari 34 Provinsi Mataram (Suara NTB) Puluhan pemuda pilihan berkumpul di Mataram, Minggu (17/9). Mereka hadir setelah melalui proses seleksi ketat oleh Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk bergabung dalam Gerakan Nasional Pemuda Kreatif (GNPK). Menurut Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kemenpora RI,Dr. Ir. Eny Budi Sri Hariyani,M.Si, melalui GNPK diharapkan pemuda di seluruh wilayah Indonesia dapat membangun jejaring untuk secara intensif menghasilkan karya kreatif. Peran duta pemuda kreatif mejadi sangat penting sebagai relawan bagi pemuda lainnya, untuk bergerak tergabung dalam komunitas, sehingga menghasilkan karya kreatif yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Mereka akan mendorong pemuda sekitarnya untuk menghasilkan karya kreatif yang mempunyai nilai ekonomi untuk kemandirian dan daya saing. “Kami mendorong para pemuda kreatif yang berkumpul malam ini untuk menjalankan dua misi, menjadi rule model sekaligus relawan untuk menggerakkan orang orang sekelilingnya menjadi kreartif,” kata Eny Budi Sri Hariani kepada wartawan sebelum membuka acara “Duta Pemuda Kreatif” di Hotel Lombok Raya, Minggu (17/9) malam. Sesuai Undang Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, menurutnya pemuda punya hak, peran dan tanggung jawab dalam pembangunan. Undang Undang ini kemudian diterjemahkan melalui penggalangan pemuda kreatif di 34 provinsi dimendorong pihaknya menjadikan pemuda kreatif sesuai Pasal 3, sehingga terpilih perwakilan dari masing masing provinsi. Rule model, ujar Eny, berkaitan dengan personal pemuda saat turun di tengah masyarakat. Mereka harus mampu menjadi teladan, menginspirasi orang orang sekitarnya menjadi kreatif. “Mereka akan menjadi inspiring bagi banyak orang,” jelasnya. Sedangkan relawan, para pemuda ini akan bergerak dengan kemampuan mengorganisir orang banyak tanpa berorientasi proyek. “Mereka harus bergerak tanpa proyek. Tapi memang karena kepasitas kemampuannya. Saya lihat mereka punya pengalaman organisasi dan kemampuan luar lebih untuk menggerakkan masyarakat menjadi kreatif,” jelasnya. Para pemuda kreatif ini akan menjalani pembekalan selama sepekan di Mataram. Tahun ini perwakilan duta pemuda kreatif berhasil menjaring di 34 orang dari 34 provinsi, termasuk dua di antaranya dari NTB. Ada standar penilaian memilih duta pemuda kreatif sebelumnya. Setelah itu penentuan lulus dan tidak lulus oleh juri artis senior dan tokoh kreatif muda, bekerjasama dengan Bintang Muda Nusantara. (ars)

(Suara NTB/ars)

DUTA MUDA KREATIF - Pemuda pilihan dari seluruh Indonesia berkumpul di Mataram mengikuti acara Duta Pemuda Kreatif, Minggu (17/9) malam.

’’Studium Generale’’ Ekonomi Daerah

STIE AMM Mataram Hadirkan Lalu Sajim sebagai Narasumber Mataram (Suara NTB) STIE AMM Mataram menggelar Studium Generale Senin (18/9). Kuliah umum yang bertema “Implementasi Otonomi Daerah dalam Membangun dan Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Daerah” turut menghadirkan Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan Anggrat, SH., MH., sebagai narasumber. Lalu Sajim yang dikenal juga sebagai ahli di Bidang Ekonomi Daerah memberikan pemaparannya di depan ratusan para civitas akademik STIE AMM Mataram. Gelaran yang dilaksanakan di Aula Lt. 4 STIE AMM Mataram ini dibuka Dr. H. Umar Said, SH., MM., selaku Ketua STIE AMM Mataram. Dalam sambutannya Umar Said menjelaskan pentingnya para mahasiswa memiliki wawasan dan pengetahuan agar dapat menjadi para ahli di bidangnya masing-masing. “Untuk itu kami nanti juga mengeluarkan SKPI yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang sesuai dengan keahlian para mahasiswa, dengan demikian nanti STIE AMM Mataram turut berperan memberikan kontribusi kepada daerah dengan mencetak lulusan yang memiliki keahlian dan juga profesi yang diperhitungkan seperti pengusaha, auditor dan juga konsultan,” katanya. Selain itu, Umar Said juga mengim-

(Suara NTB/ist)

STUDIUM GENERALE - Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan (kanan) bersama Wakil Ketua II STIE AMM Mataram, Baiq Ertin Helmida, MP., selaku moderator dalam Studium Generale di Kampus STIE AMM Mataram, Senin (18/9). bau kepada para mahasiswa agar nantinya segala ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dapat diterapkan di dunia kerja dan usaha, mengingat para mahasiswa telah mendapatkan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih relevan dan terbarukan. Setelah sambutan, acara yang di-

pandu oleh Baiq Ertin Helmida, MP., selaku Wakil Ketua II ini berlanjut ke acara pokok. Dalam pemaparan awalnya, Lalu Sajim mengatakan otonomi daerah merupakan perjuangan seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya peran mahasiswa pada bulan Mei 1998 yang berusaha agar

tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi. “Namun siapkah daerah menyiapkan penyelenggaraan pemerintahan? Nyatanya kita lihat penerapannya masih berjalan terseok-seok, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi daerahnya mulai pendidikan hingga kamtibmas.” Paparnya. Lalu Sajim pun juga menyayangkan NTB terlalu berbangga diri dengan perolehan devisa hingga triliunan rupiah yang berasal dari lebih 460.000 warga NTB yang telah memilih untuk menjadi TKI. Padahal potensi yang dimiliki daerah cukup besar, bahkan alokasi dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mencapai 70% dari besar anggaran, sedangkan 30% nya dialokasikan untuk pemerintah provinsi. Di akhir sesi Lalu Sajim berharap agar ke depannya STIE AMM Mataram mampu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota bersama dengan BUMDes. Selain itu harapan juga dicurahkannya agar para mahasiswa STIE AMM Mataram nantinya tidak hanya menjadi pemimpin di perusahaan, perbankan dan pemerintah daerah saja. Namun juga sebagai pemerhati sosial dan keuangan daerah. (ron/*)

Halaman 11

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

Karate Sumbang Medali Perak

PEMENANG - Atlet tarung derajat NTB, Satriawan Derajat dinyatakan sebagai pemenang usai menang KO atas petarung Papua, Wimpi Walilo di partai semifinal kelas 49,1-55 Kg putra, Popnas XIV 2017, Semarang, Senin (18/9).

Menang KO, Satriawan Maju ke Final Mataram (Suara NTB) Atlet andalan NTB, Satriawan Derajat berhasil lolos ke babak final cabor tarung derajat Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIV 2017. Siswa SMK Negeri 1 Dompu itu menang KO atas Wimpi Walilo asal Papua di semifinal kelas 49,1-45 Kilogram (Kg) putra yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (18/9). Pelatih Tarung Derajat NTB, Abdul Khair yang dikon-

firmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (18/9) kemarin

HILANG

HILANG

HILANG BPKB R2 HONDA DR6178BA NOKA/NOSIN : MH1HB31136K597366/ HB31E-1596080 AN. LILY JOHARNI HILANG DISEKITAR JL. AA GDE NGURAH

HILANG STNK R2 YAMAHA JUPITER DR2210BT NOKA/ NOSIN : MH3256005AK826570/256-826645 AN. LEONARDUS PATRA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 HOND ADR2321CF NOKA/NOSIN : MH1JFD222DK257786/ JFD2E2257863 AN. B. HARTINI HILANG DISKEITAR KOTA MATARAM

HILAN STNK R2 HONDA DR5194HL NOKA/NOSIN : MH1JB9134CK213564/ JB91E-3203316 AN. BURHANUDIN HILANG DISEKITAR MASJID NURUL JANAH 1 MANGSIT BATU LAYAR

HILANG STNK R2 KAWASAKI DR3506CF NOKA/ NOSIN : MH4KR150PDKF5434/KR15DKEPC5571 AN. ARIF HIDAYAT HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

mengatakan sebelum bertanding di babak semifinal, Satriawan lebih awal menyelesaikan dua laga penyisihan dengan sempurna. Pasalnya, Satriawan mengalahkan petarung asal Jambi, Tio. S 30 di partai enam belas besar, kemudian mengalahkan Muhlis dari Sulawesi Selatan (Sulsel) 3-0 di babak delapan besar. Selanjutnya di babak

RUPA-RUPA

semifinal kemarin, Satriawan tampil lebih garang lagi. Anak pertama dari dua bersaudara itu memukul jatuh lawannya dari Papua. Hasil manis itu membuat Satriawan dinyatakan sebagai pemenang dengan kemenangan KO. Pertandingan Satriawan dengan atlet asal Papua kata Khair tidak sampai tiga ronde, pasalnya lawan yang dihadapi Satriawan dipaksa menyerah karena tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah dipukul jatuh oleh Satriawan. Sang juri tidak bisa melanjutkan pertandingan kedua petarung karena pihak medis pertandingan melarang atlet asal Papua untuk melanjutkan pertand-

ingan karena mengalami pendarahan di bagian badan. “Satriawan menang KO atas atlet asal Papua, Wimpi Walilo. Dia lolos ke babak final dan akan bertanding besok,” ucap Abdul Khair. Hingga berita ini di tulis, tim tarung derajat NTB yang diperkuat 11 atlet berhasil meloloskan empat atlet ke babak semifinal. Mereka adalah M.Riski Ramadhan Vs Fauzan (Jateng) di kelas 45,1-49 kg, Satriawan Derajat Vs Wimpi Walilo (papua) di kelas 49,1-53 kg, Arafah Derajat Vs Desi R (Jabar), Rika Sartika Vs Finka (Jateng). Selanjutnya tujuh petarung lainnya tersingkir di babak penyisihan delapan besar. (fan)

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga karate berhasil memberikan sumbangsih medali perak di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIV, 13-20 September 2017. Medali perak dari karate dipersembahkan oleh Faqih Karomi di kelas tarung (kumite) putra. Demikian dikatakan Pelatih Karate, Muhibit Tobirin yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (18/9) kemarin. “Karete berhasil meraih satu medali perak lewat Faqih Qaromi. Masih ada peluang untuk menambah medali lagi karena masih ada tiga atlet yang belum bertanding,” ucapnya. Medali perak yang disumbangkan Faqih Karomi merupakan medali perak pertama dipersembahkan oleh kontingen cabor karate yang diperkuat enam atlet. Pasalnya masih ada lima atlet atlet lagi yang belum mengikuti program. Ibit berharap sisa lima atletnya dapat menambah perolehan medali. Bagi cabor karate, menyumbangkan medali perunggu di Popnas sudah merupakan kebanggaan tersendiri. Pasalnya medali perak itu merupakan pertama kalinya cabor karate bisa menyumbangkan medali perak di Popnas 2017. Di Popnas 2015 cabor karate hanya menyumbangkan medali perunggu lewat kelas Kata perorangan putra lewat atlet asal Lombok Barat (Lobar) Ahmad Zigi Zaresta Yuda. Itu artinya , medali perak yang diraih atlet NTB, Faqih Karomi di kelas tarung putra pada Popnas 2017 menunjukan ada peningkatan prestasi yang diukir oleh anak-anak karate. Dimana sebelumnya mereka meraih medali perunggu dan di Popnas tahun ini prestasi atlet karate meningkat menjadi perak. (fan)

Pencak Silat Sumbang Dua Perunggu Mataram (Suara NTB) Tim silat NTB akhirnya berhasil mempersembahkan dua medali perunggu di pertandingan pencak silat Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIV di Semarang, 13-20 September 2017. Dua medali perunggu diraih Ni Ketut Swartini dan Yuliana. Pelatih Pencak Silat NTB, Mardiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (18/9) kemarin mengatakan pencak silat baru menyumbang dua medali perunggu di ajang multi event tingkat remaja nasional itu. Meski meraih dua perunggu, namun hingga berita ini ditulis cabor silat NTB masih menyisakan satu atlet lagi di partai semifinal, yakni Yuriawan yang akan berlaga di kelas A putra. “Saat ini silat kita baru menyumbang dua medali perunggu. Masih ada satu atlet lagi yang bertanding di partai semifinal. Semoga Yuriawan bisa lolos ke babak final,” ucapnya. Lanjutnya, dua medali perunggu diraih lewat Yuliana di kelas A putra. Yuliana yang sebelumnya meraih medali emas di Kejurnas Antar-PPLP di NTB kalah atas pesilat Jambi. Kemudian, medali perunggu kedua dari silat diraih oleh pesilat putri, Ni Ketut Swartini. Peraih medali emas di kejurnas pencak silat Antar PPLP di Mataram itu kalah dari atlet Jabar, Shova Amelia Bajri saat tampil di pertandingan semifinal kelas G putri, Senin (18/9) kemarin. Untuk diketahui, kontingen pencak silat yang diperkuat delapan atlet itu hanya meloloskan tiga atlet di babak semifinal, yakni Yuliana, Ni Ketut Swartini dan Yuriawan. Yuliana dan Ni Ketut Swartini kalah di babak semifinal. Sementara hingga berita ini ditulis Yuriawan masih sedang bertanding di kelas A putra. Dijelaskan Dega, bahwa sebenarnya pesilat NTB dapat meloloskan lima pesilat di babak semifinal, namun sayangnya dua pesilat NTB, M. Zainul Mutakin dan Afrizal cidera dan gagal meraih kemenangan di pertandingan babak delapan besar. Padahal saat bertanding SALON di babak delapan besar kedua pesilat itu sudah mengantongi poin tertVmel Griya Manten & Salon, inggi. mnrm prwtan rmbut,kulit “Sayang dua pesilat &tubuh,Rias pngantin&wikita, M. Zainul dan Afsuda, mnyediakn pnywaan bju rizal gagal memenangpngntn &bju adat ank,tersedia kan pertandingan karepkt pernikahan,Promo rana cidera. Padahal poinmadhan :smoothing disc.30%, ya sudah tinggi. Cidera Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,kedua atlet karena keHp:087765029666 salahan sendiri atau non teknis,” terangnya. (fan) TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage SALON + Lulur + facial+Totok Wajah + Al Beauty Salon & Spa, promo Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagi: pkt full body treatment terlaris na (100rb), dan Masih Bnyk Lagi ONE DAY SPA(13 trtment) Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 hnya 250rb free fc antiaging 765860889/085937064233, 135rb,pkt plangsing (fc strika jl.Salak Gg II No.5, Tohpati wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker LKP YUNI SALON Promo Krrmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, sus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Kr.Medain, Hp: 081907050543 Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat RINA SALON,melayani : Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. SuRias Pngntn,kursus make-up tomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: & sanggul,ptng rmbut & krit- 087865155031/081236448081 ing, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil Quen Shi Salon & Day Spa a n t i k , & d e k o r a s i . j l . j n d r l Menerima:Cream Bath, Hair sudirman Gg.Jawa No.1,- mask, Colouring, Smoothing, Body Rembiga-Mtr,087855311- Masage, Body Scrub, Body Mask, 441(Hj.Ninik Ridwan) Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, KITA-KITA SALON & SPA, disc. 30% smooting & Rebonding . Prmo:Mnrik Smoothing Colour Alamat. JL. Airlangga No. 30 hnya Rp 100-400rb, Ombre/High- Gomong HP. 081917388443 light Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Rcsm Youfo MTR salon Spa Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tan- Muslimah, Prm Lbra:gratis cutjung Krng Sekarbela, Hub. 08191ting hair u/rbondng & 7347453, Pin BB D34158D4 smoothing.Prwtan SALON DEWA-DEWI,meneri- Spa,facial,Creambath,Galvanic ma: Rias Pengantin Bali, Agung&- Spa.Facial Free Massage Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanetrjngkau. Menerima Prwatan wa- gara Btn Palm Indah I,Blkang jah & rambut. Hub: Rika (081917- Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo 965628)jl.Teleq raya no.26 Mataram. WA: 087765893848 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas AYSHA SALON AND BODY Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha TREATMENT, mlyani: prwaYanti Salon & Spa menerima : tan rmbt&kulit, opening trial prwtan wajah & rambut, SPA facial treatment by eternal pkt I : body mssage,Body beauty,mngatasi: wjah kriputScrub,Totok wjah =80rb, SPA ,mnghlngkn bkas jrwat mnpkt II : body mssage,body crahkan wjah,mnghlngkn flek, scrub,totok wjah,Ratus Vagina : alamat : jl. dr. soetomo ,kr. 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 tlp. 081917913809

Selasa, 19 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 19 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

Beri Kemudahan bagi Wisatawan PROVINSI NTB menyimpan beragam pesona destinasi wisata. Wisatawan mana yang tak jatuh hati meliahat keindahan destinasi wisata yang ada di NTB. Baik destinasi yang ada di Pulau Lombok maupun destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa. Potensi wisata yang sungguh luar biasa ini, mestinya dapat menjadi jalan bagi provinsi maupun kabupaten/kota di mana estinasi wisata itu berada untuk menambah PAD (pendapatan Asli Daerah). Sebenarnya PAD hanyalah dampak ikutan dari majunya sektor pariwisata di suatu daerah. Di NTB, potensi destinasi wisata itu belum diimbangi dengan kemudahan. Mestinya dibuat suatu kebijakan yang dapat membuat para wisatawan yang datang berkunjung ke NTB, merasa nyaman. Sehingga mereka ingin kembali lagi. Wisatawan yang merasa puas dengan layanan selama mereka berada di NTB, sejatinya merupakan aset. Karena kebiasaan wisatawan, baik puas ataupun kecewa pasti akan berbagi cerita. Tidak saja kepada kerabat merela, tetapi juga teman-teman mereka. Tidak menutup kemungkinan juga cerita itu akan mereka bagikan melalui akun media social miliknya. Kalau pengalaman yang baik dan menyenangkan, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemda. Tetapi yang menjadi kekhawatiran, ketika mereka kecewa, hal itu diulas habis-habisan dalam akun media social milik. Hal itu dapat mengganggu citra pariwisata NTB. Untuk itu, memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB, sebetulnya bukan saja menjadi tugas pemda, tapi juga pelaku pariwisata dan juga masyarakat harus ikut ambil bagian. Sebab, regulasi sebagus apapun terkait pariwisata yang diciptakan pemerintah, tidak akan berarti apa-apa sepanjang tidak ada dukungan dari para pelaku pariwisata dan juga masyarakat. Sebagai contoh, keinginan kalangan legislatif kabupaten Lombok Timur mendorong agar pungutan masuk ke objek wisata Pantai Pink ditingkatkan. Keinginan wakil rakyat di Lotim itu ditentang oleh BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Lotim. Hal itu dianggap akan mengganggu pariwisata Lotim. Sebab, pemerintah tidak ada dasar untuk menaikkan retribusi masuk ke objek wisata yang juga terkenal dengan nama pantai tangsi ini. Apalagi pemda tidak menyediakan fasilitas yang memadai di sana. Tidak hanya di Pantai Pink. Hal serupa terjadi di hampir semua destinasi wisata di NTB. Keindahan destinasi wisata di NTB rata-rata tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Seperti toilet, tempat ibadah, fasilitas kebersihan dan lain-lain. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan wisatawan. Belum lagi persoalan transportasi, penginapan dan juga pedagang asongan yang juga dianggap mengusik kenyamanan wisatawan. Transportasi misalnya, untuk kategori transportasi umum, tidak semua jenis transportasi umum dapat menjangkau hingga ke destinasi wisata yang hendak dituju oleh wisatawan. Sehingga, seolah tidak ada pilihan, para wisatawan mau tidak mau harus menyewa kendaraan roda empat yang tarifnya tidak bias disebut murah. Demikian pula dengan penginapan. Di destinasi wisata yang sudah punya nama, tarif penginapan sudah pasti mahal. Ditambah lagi dengan persoalan akses jalan yang tidak jarang masih terbilang buruk. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemda kalau memang daerah ini benar-benar konsen terhadap bidang pariwisata. Pasalnya, tarif yang mahal dengan fasilitas tidak memadai masih menjadi keluhan wisatawan yang datang ke NTB. Untuk itu, Pemda diharapkan serius memperhatikan hal ini. Agar lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke NTB, Pemda harus member kemudahan-kemudahan bagi wisatawan. (*)

OPINI

Halaman 14

Mengabadikan yang Luput: Narasi Tentang Kota dan Perubahannya EKURANGkurangnya kota dalam pengertiannya dikenal sebagai pusat segala yang hingar-bingar, lokasi hiruk-pikuk arus ekonomi, lapangan perebutan kesejahteraan hidup serta pusaran yang menghendaki pembangunan terus menerus. Kota acap kali menghadirkan citra yang “keras”, orang-orang yang mencoba peruntungan di ladangnya ada dalam dua pilihan antara menjadi “penakluk” atau yang “ditakluk”. Siapa yang berjalan seirama dengan langkahnya, ia akan memiliki kesempatan lebih dibalik gumpalan-gumpalan impulsif yang ditawarkan sebuah kota. Sebab, kota selalu menginginkan kemajuan. Pada tahap menuju kemajuan itu, ada yang harus diubah. Hal-hal yang diubah ditempuh melalui pembangunan fisik maupun sistem. Maka, siapa yang berjalan selangkah lebih mundur darinya, akan tertinggal dan bersiap mendapatkan ucapan selamat jalan. Citra “keras” sebuah kota sering menyembunyikan hal yang “ringkih” dari gemerlapnya, oleh sebab kegemerlapannya itu kerap kali menambah ilusi-ilusi liar tentang apa yang disebut sebagai kebutuhan. Tidak ada lagi batas yang jelas antara kebutuhan dan keinginan. Orang melihat keinginan sebagai kebutuhan. Dan menganggap kebutuhan harus kian ditambal sulam dengan berbagai macam bentuk sifat konsumtif. Kemudian, semuanya campur aduk dan membentuk komando untuk terus menggerus sumber daya yang tersedia. Maka, kita dapat saksikan bangunan baru terus tumbuh dengan semarak, meski banyak yang terjadi pula ada bangunan yang merebut ruang begitu banyak, namun pada akhirnya terbengkalai, tak jelas tujuan penggunaannya. Pada perencanaannya seakan menghadirkan jalur terbuka bagi keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan kebutuhan primer. Tapi, pada praktiknya justru tak lain merupakan kelanjutan dari jalur-jalur buntu yang sejak dulu ada. Kita pun menjadi bertanyatanya, apakah pembangunan itu semata-mata untuk memperkuat citra sebuah kota sehingga soal kesemrawutan yang ditinggalkan sesudahnya adalah suatu hal yang “memang” harus terjadi. Semacam pembiaran yang disengaja yang akan ditutup dengan tindakan klise berupa penyesalan (tak sungguh-sungguh) dan setumpuk basa-

Oleh : Iin Farliani (Mahasiswa Budidaya Perairan, Universitas Mataram dan Santri di Komunitas Akarpohon) basi perihal kesalahan yang akan menjadi pelajaran di masa mendatang. Pembangunan menghendaki kemajuan, namun kerap kali dalam prosesnya menghapus peninggalan masa silam. Jejak-jejak sejarah yang seharusnya dapat menjadi cermin untuk suatu perencanaan pembangunan, kini tak dapat lagi dihirup aromanya. Terbentang suatu jurang yang lebar antara apa yang harus dipertahankan dan kehendak untuk menyingkirkan sesuatu yang dianggap tidak diperlukan lagi. Pertimbangan seperti itu hanya menitikberatkan pada gerak irama hidup yang serba lekas dan serba tuntas. Sehingga yang terjadi, kita semakin suntuk mengejar kesempatan, menggapai-gapai untuk mencapai peluang. Bertambah lagi dengan iming-iming hidup sejahtera yang sering disampaikan di acara seminar motivasi, seolah tumpukan dollar akan tiba di hadapan dengan menjetikkan jari tiga kali. Kita kemudian hanya melihat yang “besar-besar” saja, sesuatuyangmasihbertaliandenganpengangkatan status sosial. Kita melupakan sesuatu yang “kecil”, yang berada di “tepi”, yang seringkali “luput” dari perhatian. Padahalyang“luput”itumerupakanbagian dari yang kita anggap “besar”. Bukankah segala sesuatu yang besar tidak akan ada jika tidak disusun dari hal-hal kecil? Bukankah sebuah rumah megah tidak akan pernah terpacak di atas tanah jika tak ada beberapa batu di bawahnya sebagai pondasi? Bukankah kita akan mengetahui sesuatu secara terperinci jika kita mengambil secuil dari yang makro? Seperti meneliti sel bawang dengan hanya mengamati irisan jaringannya yang sangat tipis di bawah mikroskop. Dari irisan yang tipis itu sebuah kehidupan dibentangkan ke hadapan kita, bagianbagian sel yang memiliki fungsi masingmasing untuk kelangsungansuatuorganisme. Perubahan luar biasa cenderung berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kelompok sehingga melupakan keakraban dengan unsur-unsur yang berada di luar diri. Itu sebabnya, pembangunan kota berat sebelah, kurang memperhatikan keteraturan, kenyamanan, dan abai pada hal-hal kecil. Di titik persimpangan antara melibatkan diri dalam gelora hidup seharihari dan memberi jarak untuk bersendiri, perlu adanya yang menyorotkan lampu kuning sebagai pengingat ada yang telah luput. Dan yang paling

RADIO

mungkin untuk melakukannya yakni melalui karya seni. Pertunjukan “Hari Tua, Ampenan Kita” yang berlangsung di Taman Budaya pada tanggal 2 s/d 3 September lalu merupakan salah satu upaya mengabadikan yang luput itu. Naskah pertunjukan ditulis oleh Kiki Sulistyo berdasarkan puisi-puisi tentang Ampenan yang terkumpul dalam buku “Di Ampenan, Apa Lagi yang Kau Cari?” Pertunjukan itu terbagi dalam tiga bagian. Bagian terakhir menceritakan tokoh Pejalan yang dulu lahir dan besar di Kota Ampenan, setelah meninggalkan kotanya dan kemudian kembali lagi, ia mengalami kesulitan untuk mengingat kotanya dahulu. Sebab, kotanya telah banyak berubah. Kotanya tidak lagi memiliki apa-apa yang dulu pernah menjadi ikon sebuah kota yang bernama Ampenan seperti Bioskop Ramayana, Bundaran Simpang Lima, dan beberapa bangunan tua yang tidak lagi serupa dengan bangunan masa silam. Ada beberapa bangunan tua yang dicat warna-warni dengan tujuan memperindah, namun justru cat warnawarni itu turut mencabut identitas Ampenan yang dahulu. “Ajari aku memasuki sebuah kota,” katanya, sebab Ampenan telah mengalami perubahan yang menyedihkan. Perubahan Kota Tua Ampenan tidak hanya mencabut identitasnya, tetapi juga mencabut ingatan orang-orang yang menyimpan pengalaman nostalgic dengan kota itu. Pertimbangan Rasa Karya seni sebagai wilayah ekspresi manusia merangkum banyak pengalaman sosial, politik, religius, dan intelektual. Seni sanggup melihat apaapa yang luput untuk dijadikan bentuk pandangan baru. Masalah-masalah sosial disajikan secara menarik sehingga kita memperoleh pemahaman baru dan menjadi terbuka terhadap pilihanpilihan yang ditawarkan. Segala sesuatu dilihat melalui pertimbangan “rasa”, merasakan seandainya berada pada posisi orang lain dan mengalami nasib yang serupa dengannya. Pengalaman itu akan membentuk kepekaan dan menghaluskan budi. Pengenalan hidup beserta segala keragamannya dilakukan melalui pertalian dengan karya seni itu.

Kita sering mendengar petuah hendaknya mereka yang duduk di kursi pemerintahan juga terlibat dalam kesenian. Tentu petuah itu bukan tanpa alasan. Mereka yang duduk di kursi pemerintahan memiliki kuasa berbuat apa saja dari yang paling baik sampai yang paling buruk sekali pun. Keputusan mereka berdampak besar bagi kehidupan banyak orang. Oleh karenanya, diharapkan melalui pendekatan terhadap karya-karya seni, pengambilan keputusan tidak sewenang-wenang. Pertimbangan tidak melulu berpatokan pada skala fisik tetapi juga mendahulukan pertimbangan rasa di atas segala-galanya. Terkait dengan kota yang terus tumbuh dan berganti rupa, tentu kita berharap pembangunannya tidak sematamata mengejar keuntungan materi. Sebab, apabila hal itu yang menjadi tujuan utama, maka tak ubahnya membuat diri kita semakin usang dalam urusan kepekaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengutip ucapan tokoh Pejalan Ampenan, kita semakin menjadi:”…kelabu. Seperti kota itu.”

Penderita gangguan jiwa berat di NTB capai 9.800 orang Telisik pemicunya, agar jumlahnya tak bertambah

*** Dikes cegah peredaran PCC di NTB Peran serta masyarakat jangan diabaikan

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 19 September 2017

Sie Kerohanian Hindu BMPD NTB Laksanakan Tirta Yatra

Antisipasi Kedatangan Naker Asing

(Suara NTB/dok)

PERKEMBANGAN industri pariwisata di NTB menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan. Potensi kedatangan tenaga kerja asing pun semakin tinggi. Oleh karena itu perguruan tinggi (PT) pariwisata harus mengantisipasinya dengan melakukan pengembangan yang baik, salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Itulah yang juga dilakukan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram. Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., dihubungi Senin (18/9), mengatakan, perkembangan industri pariwisata di NTB menunjukkan tanda semakin baik dan jauh lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat kunjungan wisata dan bertambahnya pembangunan infrastruktur dan sarana akomodasi di Kota Mataram Lombok Barat dan Lombok Tengah. Oleh karena itu, STP Mataram yang sebelumnya bernama Akpar Mataram harus berpartisipasi aktif dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari level pekerja, supervisior, dan manajerial dalam mengantisipasi datangnya serbuan tenaga kerja asing dari wilayah ASEAN. “Dengan membangun kerja sama dengan pihak luar negeri,” kata Putu Gede. Kerja sama STP Mataram dengan pihak luar negeri itu di antaranya dengan tiga college di Thailand yaitu Surin vocational College, Phitsanulok vocational College, dan Sawaba vocational College Bangkok melalui mekanisme pertukaran mahasiswa. “Dengan berbagai dukungan dan fasiltas dan sumberdaya dan dana dari badan penyelenggara dalam mencapai kompetensi lulusan kami sangat mampu untuk bersaing dalam mengisi peluang kerja,” ujar Putu Gede. Ia juga menyarankan kepada alumni Akpar Mataram agar berperan aktif dalam mengisi dan memanfaatkan peluang dengan meningkatkan penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan penguasaan keterampilan melalui uji kompetensi. Sebagai upaya implementasi dari unggul dan berdaya saing global STP Mataram, pengusulan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 sudah dilakukan Full Assesmen oleh BNSP di Jakarta dan tinggal menunggu lisensi tahun ini, LSPAKPAR yang akan juga berubah menjadi LSP STP Mataram akan berdiri, sehingga lulusan STP Mataram akan dilengkapi dengan sertifikat Kompetensi. “Agar lulusan memiliki sertifikat kompetensi, kami membangun kerja sama dengan lembaga sertifikasi Profesi pihak ke tiga yang ada di Bali untuk menguji lulusan AKPAR tahun dengan sertifikat kompetensi ini industri pengguna juga sangat diuntungkan karena persyaratan tenaga kerja di bidang Hotel 50 persen harus bersertifikat,” pungkas P u t u Gede. (ron)

I Putu Gede

BPKP dan Kejati Agendakan Audit Kasus Merger BPR Dari Hal. 1 bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang Teknologi Informasi (TI) dan bidang Legal. Penjelasan yang dikutip Suara NTB dari sejumlah saksi pejabat BPR sebelumnya, anggaran operasional yang sudah digelontorkan diantaranya untuk operasional tim konsolidasi, seperti studi banding untuk bidang SDM

dan pembelian server untuk bidang IT. Nilai total anggaran proses merger ini disebut sebut Rp 1,6 miliar, sebagian sumbernya diambil dari masing-masing PD BPR Rp 100 juta. Penyidik Pidsus Kejati NTB membidik nomenklatur yang melegalkan penggunaan anggaran untuk merger tim konsolidasi tersebut. (ars)

Manajemen SDM Masih Berat Dari Hal. 1 “Ada beberapa yang masih berat, seperti soal manajemen SDM. Sistem aplikasi bisa kita buat, bisa cari dimanapun. Tapi yang menjalankannya itu SDM, soal integritasnya, kompetensinya. Itu yang masih berat kita jalanin di sini. Makanya harus dibuat langkah-langkah terobosan,” kata Kepala Satgas Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/ 9) siang kemarin usai pertemuan di Kantor Gubernur. Asep mengatakan, saat ini KPK memang sedang melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah dibuat Pemprov NTB melalui SKPD terkait. Seperti Bappeda, BPKAD, Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layananan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan lainnya. Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan KPK setiap tiga bulan sekali. Namun, rencana aksi pencegahan korupsi tersebut progresnya terus dipantau setiap bulan melalui Inspektorat NTB. Asep menambahkan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Ketua DPRD NTB bersama kepala daerah lainnya di daerah ini sudah menandatangani rencana aksi pencegahan korupsi pada beberapa bulan lalu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui progres atau tindaklanjut yang dilakukan SKPD terkait. Pada kegiatan yang dilakukan di Ruang Rapat Sekda NTB hingga siang kemarin, KPK masih mengevaluasi mengenai rencana aksi pengelolaan aset. “Kita men-

dorong, bukan kita semprit di ujung, ndak. Bagaimana progresnya walaupun ini belum deadline. Tapi kalau kelihatannya masih berat, kita dorong lebih keras lagi,” katanya. Dikatakan, rencana aksi pencegahan korupsi ini akan dilakukan sampai 2018 mendatang. Namun, setiap bulan ada rencana aksi yang harus dituntaskan sesuai matrix yang dibuat SKPD. “Misalnya bulan 9 harus tuntas, ada yang bulan 10. Karena kan ketika menulis rencana aksi itu mempertimbangkan kapasitas di sini dan output yang dicapai,” imbuhnya. Dari rencana aksi yang disusun SKPD, lanjut Asep ada yang perlu segera dituntaskan. Namun ada juga yang butuh waktu panjang sampai akhir tahun. Evaluasi yang dilakukan lembaga anti rasuah ini untuk melihat sejauh mana rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti. Kemudian rencana aksi yang dilakukan serta out put-nya seperti apa. Termasuk juga siapa yang harus melakukan rencana aksi tersebut. KPK sedang fokus melakukan koordinasi dan supervisi (Korsup) terhadap tiga sektor untuk mencegah korupsi di NTB. Tiga sektor yang dipantau KPK antara lain pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Selain tiga sektor tersebut, KPK juga fokus melakukan korsup pencegahan korupsi terkait pengelolaan aset, pendapatan daerah, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dana hibah dan dana desa. (nas)

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) – Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sie Kerohanian Hindu telah melaksanakan programnya yang terakhir tahun 2017 yaitu tirta yatra. Pada Hari Sabtu (16/9) tirya yatra dilaksanakan di Lombok Utara dan Lombok Timur. Kegiatan tersebut didukung oleh anggota kerohanian Hindu Perbankan NTB yang sangat antusias dan memiliki respons yang baik untuk kelancaran kegiatan persembahyangan. Persembahyangan tirta yatra yang ditargetkan untuk diikuti oleh 100 orang ternyata di luar dugaan. Dimana total peserta menjadi hampir 300 orang dengan persiapan kegiatan sekitar 2 minggu. Dalam hal ini panitia yang ditunjuk bekerja dengan sangat baik dalam mempersiapkannya dari mengumpulkan daftar peserta dari seluruh bank yang ada di NTB. Baik bank pemerintah, bank swasta maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang saat ini te-

lah terdata lebih banyak lagi dari kegiatan sebelumnya yaitu sebanyak 34 bank hingga berjalannya kegiatan tirta yatra. ‘’Kami tirta yatra ke Pura Penataran Agung Rinjani di Desa Senaru, Bayan, Lombok Utara dan Pura Taman Giri Putri Rinjani di Desa Sajang, Sembalun, Lombok Timur. Perjalanan cukup jauh dengan menggunakan 16 unit kendaraan (bus). Demi keamanan, kami menggunakan layanan kendaraan patroli dan pengawalan (patwal) atau Voorijder dari Kepolisian,” kata Ketua Sie Kerohanian Hindu BMPD NTB Ni Putu Dewi Ekawati Lingga. Di Pura Penataran Agung Rinjani saat itu juga sedang berlangsung acara rangkaian terakhir Piodalan di pura tersebut. Sehingga sangat ramai dikunjungi, bukan hanya umat Hindu yang ada di Lombok namun juga sangat banyak pengunjung dari luar Lombok yaitu dari Bali dan Jakarta. Di mana salah satunya adalah kehadiran Bintang

Puspayoga, Istri Menteri Koperasi dan UMKM. Tirta yatra yang diselenggarakan bertujuan untuk merangkul seluruh anggota perbankan khususnya umat Hindu baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak untuk saling mengenal dan bersilaturahmi. Dengan mengamalkan Tri Hita Karana yaitu tiga penyebab kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam sekitar dan sesama manusia. Dengan suksesnya tiga program tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh Bidang Kerohanian Hindu BMPD NTB, yaitu persembahyangan bersama, Dharma Wacana sekaligus Dharma Shanti, Kunjungan ke Panti Asuhan dan terakhir Persembahyangan Tirta Yatra ke Lombok Utara dan Lombok Timur. Maka sangat diharapkan nantinya akan memberi dampak yang positif terhadap Umat Hindu Perbankan di

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Ketua Sie Kerohanian Hindu BMPD NTB Ni Putu Dewi Ekawati Lingga saat menyerahkan bantuan tempat sampah. NTB dan tentunya tetap mendukung rencana program yang akan dilaksanakan di tahun tahun mendatang. Selain itu, BMPD NTB juga memberikan bantuan berupa dana punia dari semua anggota. Ada pula penyerahan tempat sampah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

masyarakat sekitar. “Di setiap pura kita juga menyerahkan dana punia dari seluruh anggota kerohanian Hindu Perbankan NTB dan juga penyerahan beberapa bak sampah yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,’’ ujarnya. (lin/*)

KSB Dilirik Investor Peternak Sapi Australia Taliwang (Suara NTB) Potensi lahan untuk pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dilirik investor. PT Lembu Nusantara Jaya Wijaya (LNJW), perusahaan asal Jawa Timur yang bergerak di bidang peternakan berniat mengembangkan investasinya di KSB. Kepala Badan Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) KSB, Drs. Hajamuddin, MM mengatakan, PT LNJW telah menyampaikan minat inestasinya tersebut. Perusahaan ini akan mengembangkan program penggemukan dan pembibitan jenis sapi Australia. ‘’Kita sudah beberapa kali menggelar pertemuan. Dan yang terbaru tadi kita ketemu lagi membahas rencana itu,’’ terangnya kepada wartawan, Senin (18/9). Menurutnya, Pemda KSB menyambut baik rencana investasi PT LNJW. Dan menindaklanjuti minat tersebut, pemerintah telah menggagas pertemuan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sejorong bersama perusahaan untuk mempersiapkan lahan yang akan dijadikan lokasi

(Suara NTB/bug)

PENJELASAN - Kepala DPMPTSP Hajamuddin (kanan) dan Kabag Pemerintahan Endang Ariyanto saat memberikan penjelasan terkait rencana investasi PT LNJW, yang berniat mengembangkan investasinya di KSB, Senin kemarin. kegiatan usaha PT LNJW. ‘’Kita sedang membahas soal lahan yang akan digunakan. Kita libatkan KPHP Sejorong karena lokasinya ada di sana,’’ jelasnya. Lahan yang diperlukan PT LNJW untuk lokasi investasinya disebutkan Hajamuddin, mencapai 2.000 hektare. Lahan tersebut akan disiapkan Pemda KSB di wilayah Tatar

Loka, Kecamatan Sekongkang. Di lahan itu nantinya PT LNJW melalui proposalnya telah menyiapkan rencana jangka pendek dan panjang untuk pengembangan investasi peternakan sapinya. “Untuk jangka pendek mereka siap mendatangkan 2.000 ekor sapi dan jangka panjang sampai 16 ribu ekor,” sebutnya.

Kaji Kelayakan Suntikan Modal Dari Hal. 1 Menurutnya, pemberian suntikan modal kepada PT. GNE cukup wajar karena merupakan perusahaan daerah. Dengan tambahan suntikan modal itu diharapkan kontribusi GNE terhadap Penerimaan Asli daerah (PAD) semakin besar ke depannya. Namun, ia sepakat jika Dewan menginginkan Pemprov melakukan kajian. ‘’Rp 75 miliar itu batasan

usulannya. Maksudnya, batasan minimal modal yang dimiliki GNE. Dengan begitu, dia juga bisa ikut lelang, tender dalam pelaksanaan proyek. Makanya itu profesionalisme dari pengelola GNE harus ditingkatkan,’’ ucapnya. Supran tak memungkiri selama ini PT. GNE sering mendapatkan sorotan dari anggota Dewan karena dinilai kinerjanya kurang bagus. Tetapi menurutnya, kritikan anggota Dewan itu tidak salah, karena

GNE merupakan perusahaan daerah. Untuk memberikan suntikan modal ke depannya, kata Supran, tentunya harus ada jaminan dari jajaran pengelola PT. GNE bahwa akan memberikan kontribusi yang besar bagi daerah. ‘’Harus memiliki jaminan karena itu uang daerah. Sepanjang keuangan daerah mampu otomatis akan dikasih, memberikan pertimbangan untuk menambah modal dari perusahaan daerah itu,” tandasnya. (nas)

Harus Ada Persetujuan Pengelola BMD Dari Hal. 1 Penarikan kembali kendaraan dinas itu, merupakan konsekuensi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang hak administrasi dan keuangan anggota DPRD NTB, yang telah memberikan tunjangan transportasi pada setiap anggota Dewan sebesar Rp 13,6 juta setiap bulannya. Tunjangan ini mulai dibayarkan pada APBD Perubahan 2017 ini. Terkait dengan penggunaan mobil dinas yang telah dikembalikan oleh para wakil rakyat tersebut, Supran menyatakan akan diprioritaskan bagi OPD-OPD baru. Ia mengatakan, OPD-OPD baru masih kekurangan kendaraan

operasional sesuai dengan standar minimal yang ada. Terutama kendaraan dinas bagi pejabat eselon III. ‘’Sehingga, dengan adanya PP No. 18 Tahun 2017, kendaraan diserahkan ke Pemda. Kita berikan kepada OPD-OPD yang memerlukan supaya terpenuhi fungsinya,’’ terangnya. Tak Terima Tunjangan Tranportasi Sementara, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB menerangkan bahwa untuk empat Pimpinan DPRD NTB tetap menggunakan fasilitas kendaraan dinas. Sebab mereka tidak menerima tunjangan transprotasi seperti

anggota lainnya. ‘’Hanya pimpinan yang tetap pakai mobil dinas, dia tidak mengembalikan. Karena tidak menerima tunjangan transportasi. Hanya anggota yang menerima tunjangan transportasi, sehingga untuk anggota diwajibkan untuk mengembalikan mobil dinas. Kalau tidak tunjangan transportasi tidak bisa dicairkan,’’ jelasnya. Diketahui, bahwa empat Pimpinan Dewan masing-masing mendapatkan dua kendaraan dinas. ‘’Ya, masing-masing dua kendaraan untuk pimpinan. Jadi mereka itu sama dengan tunjangan perumahan, hanya anggota yang terima. Kalau Ketua kan tidak menerima, karena dia tinggal di rumah dinas,” ujarnya. (nas/ndi)

Penderita Gangguan Jiwa Berat di NTB Capai 9.800 Orang Dari Hal. 1 ‘’RSJ melakukan supervisi, memberikan penguatan dan bimbingan kepada dokter, perawat dan kader di Puskesmas. Kemudian petugas Puskesmas membimbing keluarga itu memberikan edukasi, penyuluhan dan pelayanan,’’ jelasnya. Para dokter, perawat dan petugas Puskesmas yang telah dilatih tentangi kesehatan jiwa ini selanjutnya memberikan pemahaman kepada keluarga penderita gangguan jiwa agar tak melakukan pemasungan. Bahwa penderita gangguan jiwa dapat disembuhkan, produktif lagi dan masih dapat berkarya. Menurut Elly, penderita gangguan jiwa berat ini harus terus menerus minum obat. Mereka tak boleh berhenti

meminum obat. Hal ini sama dengan penderita kencing manis yang harus melakukan hal serupa. Pasalnya, jika mereka berhenti meminum obat maka gula darah akan naik. Untuk itu, para penderita gangguan juga harus terus menerus meminum obat. “Itulah pentingnya kerjasama dengan Puskesmas. Karena kuncinya untuk memberikan pengobatan itu adalah masyarakat NTB harus mempunyai akses yang cepat, tepat, terjangkau. Yang paling dekat dengan mereka adalah Puskesmas. Sementara selama ini Puskesmas belum ada pelayanan jiwanya, belum ada ahlinya,’’ katanya. Sehingga pihaknya bekerjasama dengan Dikes NTB dan Dikes kabupaten/kota untuk mendekatkan pelayanan kepada penderita gangguan jiwa ini.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian NTB bebas pasung. Untuk itu dibuat sistem yang komprehensif melibatkan Puskesmas dan keluarga penderita gangguan jiwa. Dengan demikian orang-orang dengangangguan jiwa baik yang dipasung maupun tidak dipasung, mereka cukup ke Puskesmas. “Tahun 2018 kayaknya belum bisa (bebas pasung). Tetapi, dengan adanya sistem ini akan mempercepat itu. Dari orang kita temukan pasung, hanya lima orang yang dipasung ulang,” ungkapnya. Dari 577 penderita pasung yang telah ditemukan, lanjut Elly, baru sekitar 50 persen yang telah dilepas. Penderita yang belum dilepas terus menerus akan diberikan obat sampai sembuh. (nas)

Ia mengaku, untuk penyiapan lahan investasi PT LNJW itu Pemda KSB harus bekerja sama dengan BPKH Sejorong dan Dinas Kehutanan (Dishut) Porvinsi NTB. Hal ini dikarenakan pengelolaan kehutanan saat ini berada di tangan provinsi sesuai ketentuan terbaru. “Kami akan mulai koordinasi dengan BPKH Sejorong, Dishut provinsi untuk penetapan lahan yang akan dimanfaatkan nantinya,” urainya. Sementara itu Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Muhammad Endang Ariyanto, S.Sos mengatakan, Pemda segera menuntaskan penyiapan lahan yang akan dimanfaatkan PT LNJW. Ia mengungkapkan, sementara ini ada sedikit persoalan terhadap lahan tersebut karena masih adanya klaim dari masyarakat dengan modus lahan tanah adat. “Di lahan itu ada masyarakat yang menyatakan diri masyarakat adat Tatar. Mereka bilang itu Hak Ulayat mereka,” urainya. Ia menyatakan, klaim masyarakat adat itu tidak benar adanya. Sebab sesuai ketentuan lahan tersebut selama ini berstatus hutan dan tidak ada satu pun masyarakat adat yang memilikinya. “Di KSB ini tidak ada ko-

munitas masyarakat adat. Dan sudah ada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak membenarkan klaim tersebut,” cetusnya seraya menambahkan Pemda KSB akan terus mengokomunikasikan ke seluruh pihak agar lahan yang akan dijadikan lokasi investasi PT LNJW itu benar-benar tuntas. “Kita akan sampaikan juga ke masyarakat yang mengklaim bahwa sesuai ketentuan mereka tidak punya hak dengan lahan itu. Kami pun menargetkan untuk mempersiapkan lahan ini selesai sampai akhir tahun supaya agenda investasi perusahaan bisa dimulai,” sebut Endang. Berdasarkan proposal yang diajukan PT LNJW ke Pemda KSB, nilai investasi yang akan ditanamkan dalam kegiatan peternakan sapi Australia itu mencapai sekitar Rp 438 miliar. Hajamuddin menyebutkan, peluang bisnis peternakan yang digagas perusahaan tersebut sangat bagus karena pulau Sumbawa umumnya sangat cocok untuk pengembangan peternakan. “Mereka juga sudah masuk di Dompu. Jadi mereka sudah benar-benar tahu kalau di pulau Sumbawa ini bagus untuk ternak,” klaimnya. (bug)

Kejari Selong Bidik Bansos Pemprov NTB Dari Hal. 1 Ia hanya menyebut secara umum bahwa penyaluran Bansos dan realisasinya itu terjadi tahun 2015 dan tahun 2016. Nilai anggaran, kelompok penerima, masih dirahasiakan dengan alasan konteks penyelidikan. Ia pun enggan menjelaskan terkait perkembangan penanganan kasus ini. ‘’Karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, jadi kami belum bisa menyampaikan keterangan lebih banyak lagi,’’ katanya. Pada dasarnya, kasus yang sedang diselidiki apalagi masih puldata dan pulbaket tidak bisa dipublikasikan. Namun karena

informasi itu sudah sampai di masyarakat. Meskipun dalam aturannya, penyelidikan tindak pidana korupsi tidak boleh diungkapkan. Namun, Iwan hanya bisa membenarkan karena kasus ini memang awalnya laporan dari masyarakat. Sehingga pihaknya hanya menindaklanjuti laporan tersebut. ‘’Yang jelas proses hukumnya terus berlanjut. Serangkaian penyelidikan dilakukan untuk mencari pembuktian,’’ kata Iwan, menjelaskan terkait rangkaian agenda penyelidikan sembari memastikan bahwa pihaknya masih bergelut dalam permintaan keterangan dari pihak yang berkaitan dengan dana Bansos itu. (ars)

Dikes Cegah Peredaran PCC di NTB Dari Hal. 1 Diketahui bahwa PCC itu mengandung karisoprodol. Sementara karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2013. Karisoprodol biasa disalahgunakan sebagai obat menambah rasa percaya diri dan obat penambah stamina. Sehingga penggunaan obat ini harus dihindari, karena tidak baik untuk kesehatan. Apalagi dikonsumsi tanpa resep dokter. Tinjauan medis menurut Kabid Rehabilitasi BNNP NTB, dr Yolly Dahlia Sp Kj, PCC yang terungkap dan menewaskan tiga orang di Kendari, Sulawesi Tenggara terpantau belum ada beredar di NTB. “Belum ada di NTB,” ujarnya dihubungi Suara NTB, Minggu (17/9). Pengawasan peredarannya sedang dikoordinasikan dengan BBPOM Mataram. PCC merupakan tablet racikan dengan kandungan paracetamol, caffein, dan carisoprodol, bukan sediaan obat produsen.”Carisoprodol ini yang bikin masalah, sama dengan somadril yang dipakai untuk relaksan pelemas otot kaku,” ujarnya. Penggunaan dua jenis zat tersebut harus di bawah pengawasan dan resep dokter. Pengawasan dokter dimaksud mengenai anjuran dan

takaran dosis pakai. Penyalahgunaan yang umum yakni meningkatkan dosis penggunaan. ‘’Dosis yang meningkat itu yang menimbulkan efek samping. Di Kendari itu dicampur ada Tramadol, ada Somadril, ditambah Carisoprodol efeknya semakin kuat,’’ jelas Yolly. Carisoprodol memiliki efek menenangkan, persis seperti Somadril dan Tramadol yang bekerja sebagai obat penghilang rasa nyeri. Cara kerjanya menyasar saraf dan otot. Somadril sudah ditarik dari peredaran, sementara Tramadol dijual terbatas pada penggunaan hanya dengan resep dokter. Efek samping PCC yang dikonsumsi melebihi dosis, kata Yolly, mengakibatkan kejang-kejang, lemas, lunglai, sampai kematian, seperti hang menimpa tiga warga Kendari, Sulawesi Tenggara pekan lalu. Berbeda dengan flakka yang masuk narkoba jenis baru, yang efeknya menimbulkan rasa takut berlebihan. “Menyebabkan ketergantungan makanya penggunaannya haris diawasi. Berbeda dengan flakka, efeknya paranoid, kalau ini (PCC) tidak,” ujarnya. Proses bagi korban yang sudah kecanduan, penangananya harus melalui rawat inap. (lin/why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 19 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PBB Kirim Berkas Paket ’’Sukma’’ ke DPP Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pilkada Lotim pada 2018 mendatang, salah satu figur, yakni H. Machsun Ridywainy yang akan ikut maju mendampingi H. Haerul Warisin,

terancam tidak akan diusung oleh partainya sendiri, yakni Partai Bulan Bintang (PBB). Pasalnya, hal tersebut disebabkan lantaran Paket Harum tersebut tidak melengkapi berkas sebagaimana

yang dipersyaratkan. Sekretaris Penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati DPC PBB Lotim, Fathul Mubin mengatakan, pihak panitia penjaringan saat ini sudah mengusulkan paket H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) ke DPP untuk calon kepala daerah yang akan diusung dan didukung dalam Pilkada Lotim menda-

tang. Hal itu dikarenakan paket Sukma sudah memenuhi segala jenis dan bentuk persyaratan yang ada, seperti kedua paket pasangan harus melengkapi berkas, serta melampirkan visi-misinya serta kontrak politik seperti apa kedepan apabila terpilih. “Sementara untuk paket H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni tidak melengkapi berkas, jadi tidak kita usulkan,”ujarnya, Senin (18/9). Keputusan tidak diusulkan paket Harum ke DPP, kata Fathul Mubn, diputuskan dalam rapat pleno yang dige-

lar pada internal partai PBB Lotim, pada saat itu diamanahkan kepada pengurus harian. Sehingga pada tanggal 12 Agustus kepada Paket Sukma dan Paket Harum diminta untuk melengkapi berkasnya. Namun hingga tanggal 19 Agustus yang merupakan batas akhir dari surat tersebut, hanya paket Sukma yang menyerahkan berkas. Sementara Harum tidak menyerahkan. “Bahkan tenggang waktu diperpanjang selama satu minggu pun tidak ada respon dari paket Harum,”ujarnya. Dengan demikian, lanjut-

nya, dari rapat pengurus harian, memutuskan satu paket yakni paket Sukma yang diusulkan oleh PBB dikarenakan satu paket tidak melengkapi berkas dengan dinyatakan tidak serius. “Secara rekomendasi kita mengusulkan paket Sukma untuk diusung. Tapi itu kembali lagi ke DPP, apakah digulirkan dengan membuka pendaftaran kembali atau tidak,”ujarnya. Disinggung terkait, H. Machsun Ridwainy yang merupakan kader sendiri dan merupakan salah satu pengurus partai PBB tingkat wilayah, ditegas-

kan Fathul Mubin bahwa mekanisme penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati harus diikuti sebagaimana mestinya. Apabila tidak dipatuhi, maka dari PBB sendiri menganggap aturan yang sudah disusun oleh partai sudah dilalaikan. Saat ini rekomendasi untuk paket Sukma sudah berada di provinsi untuk dikirim ke DPP PBB. “Intinya paket Sukma kita usulkan karena sesuai dengan aturan, begitu juga paket Harum tidak kita kirim karena sesuai dengan aturan,”tandasnya. (yon)

Ketua PKK Lobar Minta Pengawalan Program Posyandu di Daerah Terpencil Giri Menang (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Khairatun Fauzan Khalid turun melihat kegiatan Posyandu di daerah terpencil dusun Lendang Guar desa Kedaro kecamatan Sekotong, kemarin. Meskipun melalui jalan berliku dan cukup sulit, namun istri bupati ini tetap bersemangat. Ia mengingatkan agar masyarakat terpencil tetap mengikuti program pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, membawa anak-anaknya ke Posyandu

agar terhindar dari gizi buruk. “Ikuti program pendewasaan usia perkawinan dengan cara tidak menikah di bawah usia 21 tahun,” himbaunya saat mengunjungi masyarakat Dusun Lendang Guar Barat, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Senin (18/9). Hal itu sesuai dengan program Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamaq) yang sedang digalakkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam hukum perdata diatur bahwa, pernikahan seseorang harus di atas umur 19 tahun

untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tetapi dari segi kesehatan, idealnya adalah, 25 tahun untuk pria dan 20 tahun untuk wanita. Mengingat kematangan secara psikologis maupun kematangan alat reproduksi, tercapai pada usia tersebut, sehingga usia inilah yag disebut usia ideal untuk menikah. Ibu Bupati juga mengingatkan para orang tua untuk selalu menjaga pola asuh anak. Menurutnya, mendidik dan mengasuh anak di 1.000 Hari Pertama Kehidupan

KLU Siapkan Rp 25 Miliar untuk Jalan Lingkar Trawangan Tanjung (Suara NTB) Penataan jalan lingkar Gili Trawangam pascapenertiban beberapa waktu lalu kini menjadi pembahasan Pemkab Lombok Utara. Setidaknya tahun 2018 mendatang alokasi anggaran untuk pejalan kaki, sepeda dan cidomo semakin menunjang kenyamanan wisatawan. “Minimal tahun depan harus segera dibangun. Progres saat ini masih dalam pembahasan antar SKPD,” ungkap Plh. Sekda Lombok Utara, Ir. Hermanto, dikonfirmasi, Senin (18/9). Dijelaskannya, tidak hanya jalur jalan, tetapi juga beberapa fasilitas pendukung pariwisata turut dibangun. Mulai dari toilet umum, serta PJU sebagai pelengkap agar sepanjang jalan tidak terkesan gelap. Ditunjuk sebagai Ketua Tim Penertiban Trawangan, Hermanto juga terlibat memimpin rapat antar SKPD. Di mana dalam rapat, ia mengarahkan supaya SKPD membagi tugas sesuai tupoksinya. “Waktu rapat kemarin kita akan bagi tugas, dinas mana membangun apa, dan bagaimana teknisnya. Misalnya Dinas PU, kita minta segera menyelesaikan

DED (Detail Engineering Design) terkait kebutuhan anggarannya,” ujarnya. Dari pemaparan sementara, Hermanto melanjutkan bahwa kebutuhan anggaran jalan keliling Trawangan ditaksir mencapai Rp 25 miliar. Adapun lebar jalan yang dibangun antara 2 hingga 3 meter. “Kita akan rapat lagi untuk tahap akhir. Di sana baru bisa diketahui anggaran seluruhnya karena semua SKPD terlibat membangun fasilitasnya,” pungkas Hermanto. Terpisah, salah seorang pengusaha Gili Trawangan, Majdi, kepada wartawan mengatakan sampai saat ini pihaknya menunggu langkah riil pemerintah usai penertiban bangunan di sepanjang kawasan roi pantai. Pasalnya seluruh tempat usaha yang dulunya menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sudah tidak berdiri lagi. “Dulu saya kelola restoran di sini (di pinggir pantai, red) tetapi ditutup karena dibongkar. Kita akan lihat rencana Pemda seperti apa, sebab beberapa tempat usaha ada yang tutup tapi ada juga yang enggan. Mereka kembali menaruh kursi meja lagi di situ,” tandas pemilik Easy Kafe ini. (ari)

(HPK) sangatlah penting sebagai langkah awal untuk mencetak anak yang sehat dan cerdas. Dalam kesempatan itu, Ibu bupati dan rombongan juga meninjau langsung jalannya posyandu di dusun itu. Kegiatan itu menyasar 141 bayi dan balita serta 18 orang ibu hamil. Meski jalan menuju lokasi cukup berliku dan dikelilingi daerah perbukitan, ibu bupati mengaku senang dapat turun bersilaturahmi dan melihat secara langsung kondisi masyarakat. (her)