SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
KAMIS, 18 JULI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 106 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
93 Persen Tender Diduga Terjadi Penyuapan
Tim Stranas PK Terkejut Proyek Kawalan TP4D di NTB Bermasalah Di sisi yang lain, Tim Stranas PK yang melakukan sosialisasi di Pemprov NTB, Rabu (17/7) siang mengaku terkejut adanya proyek yang dikawal Tim Pengaman dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di daerah ini bermasalah. ‘’Ini saya katakan temuan baru. Bahwa belum kita lihat di daerah-daerah (lain) seperti itu. Tapi tadi disampaikan mengejutkan kita. Seharusnya ada TP4D, tidak ada lagi pe-
nyimpangan,’’ kata Tim Ahli Stranas PK, Hayidrali dikonfirmasi usai Sosialisasi dan Diskusi Pencegahan Korupsi di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Rabu (17/7). Kegiatan tersebut mengundang sejumlah penyedia jasa konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTB dan sejumlah organisasi yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi. Dalam kegiatan tersebut salah seorang penyedia jasa
konstruksi mengatakan ada proyek yang dikawal TP4D di NTB sedang diusut Aparat Penegak Hukum (APH). Menurut Hayidrali, seharusnya apabila suatu proyek dikawal TP4D sejak perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Maka tidak akan bermasalah atau terjadi penyimpangan. Namun ia menduga penyimpangan itu terjadi di proses pelaksanaan di luar pantauan TP4D. Bersambung ke hal 15
’’
Ini saya katakan temuan baru. Bahwa belum kita lihat di daerah-daerah (lain) seperti itu. Tapi tadi disampaikan mengejutkan kita. Seharusnya ada TP4D, tidak ada lagi penyimpangan (Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebutkan sekitar 93 persen pelaksanaan tender secara nasional diduga terjadi penyuapan. Untuk itu, Stranas PK fokus melakukan pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.
Hayidrali
1234 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 DOKTOR TGH. M. Zainul Majdi (TGB), mengutarakan syuku1234 1234567890123456789012345678901212345 rnya setelah meraih penghargaan Satyalancana Karya Bhakti 1234 1234567890123456789012345678901212345 Praja Nugraha dari Negara. Meski anugerah tersebut diberikan 1234 1234567890123456789012345678901212345 kepada dirinya selaku individu, namun TGB menilai pencapaian 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 ini merupakan buah kerja kolektif. Sesuatu yang bisa menyala1234 1234567890123456789012345678901212345 kan motivasi bagi banyak orang. 1234 1234567890123456789012345678901212345 Hal itu disampaikan TGB saat dikonfirmasi Suara NTB, usai 1234 1234567890123456789012345678901212345 menerima penghargaan tersebut, Rabu (17/7). 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234 1234567890123456789012345678901212345 “Paling utama, syukur kepada Allah SWT. Bahwa perkhid1234 1234567890123456789012345678901212345 matan diapresiasi dengan sesuatu yang baik. 1234 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 Bersambung ke hal 15 1234
Penghargaan TGB, Buah Kerja Kolektif
(ant/balipost)
PENGHARGAAN - TGH. M. Zainul Majdi menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden H.Jusuf Kalla, di Jakarta Rabu (17/7) kemarin.
TO K O H
TGB Raih Penghargaan
Promosi Songket di Darwin PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) NTB berkesempatan memamerkan produk kain tenun dan songket pada ajang peragaan busana tingkat internasional di Darwin, Australia. Hal itu menyambut tawaran dari Parliament House di Darwin untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Darwin. Tawaran tersebut ditujukan langsung pada Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) NTB. Bersambung ke hal 15
Tanda Kehormatan Tertinggi dari Presiden Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB periode 2008-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menerima penghargaan tanda kehormatan dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). TGB diberikan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, yang merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia dalam pengelolaan manajemen pemerintahan. Penyerahan dirangkai dengan pembukaan Indonesia International Smart City Expo and Forum 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (17/7). Bersambung ke hal 15
Sirkuit Mandalika Disiapkan Jadi Lokasi Penyelenggaraan Balap Formula 1
Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah
Mataram (Suara NTB) Selain menjadi lokasi pelaksanaan MotoGP 2021, Sirkuit Mandalika juga sedang dipersiapkan menjadi tempat penyelenggaraan balapan Formula 1. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, Indonesia Tourism Development Corporation
(Suara NTB/dok)
Cari Solusi Jangka Panjang KEKERINGAN yang melanda NTB, menjadi perhatian seluruh pihak terkait, tidak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Berbagai solusi kemudian dipikirkan untuk mengatasi dampak dari kekeringan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM menerangkan bahwa PUPR NTB lebih fokus men-cari penyelesaian jangka panjang untuk masalah kekeringan di NTB. Sementara solusi jangka pendek diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang juga berperan mengatasi masalah itu. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R
(ITDC) sebagai pengelola KEK Mandalika sudah melakukan pembicaraan awal dengan penyelenggara Formula 1 di London, Inggris baru-baru ini. ‘’Kalau penyelenggaraan MotoGP 2021 sukses maka sirkuit MotoGP ini oleh Presiden sudah disiapkan untuk menjadi host Formula 1,’’ kata
Marketing Director ITDC, Ricky dan Director Formula 1, Ms.Chloe Targett-Adam, di London beberapa waktu lalu.
gubernur, Rabu (17/7). Ia mengatakan, menjadikan Sirkuit Mandalika sebagai lokasi penyelenggaraan balap Formula 1 bukan sebatas mimpi dan angan-angan. Dari hasil pembicaraan awal ITDC dengan penyelenggara Formula 1 di London, tutur gubernur, mereka memberikan respons yang sangat luar biasa dan antusias. Bersambung ke hal 15
Pengurus Baru Dilantik
Abdul Rafiq Kembali Pimpin PDI Perjuangan Sumbawa Mataram (Suara NTB) Abdul Rafiq dipercaya kembali memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sumbawa periode 2019-2024. Terpilihnya Abdul Rafiq melalui Konferensi Cabang (Konfercab) serempak se NTB
dan Konferda NTB, di Hotel Lombok Raya, Rabu (17/7) kemarin. Ketua DPP PDI P, Mindo Sianipar, menyerahkan SK Kepengurusan Baru DPC PDI P Sumbawa, kepada Ketua, Abdul Rafiq yang akan memimpin DPC PDI P Sumbawa, bersama Sekretaris Gitta Liesbano SH, M.Kn dan
Bendahara Edy Syahriansah SE. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc,yangjugatokohseniorPDIPNTB,menjelaskan sesungguhnya proses ini sudah berlangsung dari tingkat kecamatan dan Kabupaten, untuk menyusun jajaran pengurus baru. ‘’Sudah dilakukan penjaringan di tingkat internal yang melibatkan
PAC. Namun mekanismenya secara formal, Konfercab mesti dipimpin DPP PDI P, yang baru saja dilaksanakan,’’ terangnya. H. Husni optimis jajaran pengurus baru yang dihasilkan melalui Konfercab dan Konferda ini dapat bekerja dan mengemban amanah dengan baik. Bersambung ke hal 15
Pengurus DPC PDIP Sumbawa periode 2019-2024 (foto kiri). Abdul Rafik bersama Gitta Liesbano dan Edy Syahriansah menerima SK kepengurusan baru dari DPP PDIP
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
Cara ’’Bersiul’’ Mengatasi Sampah MASALAH sampah tidak pernah dapat terselesaikan. Warga dituntut untuk memahami tatakelola permasalahan sampah baik dari hulu sampai ke hilir. Tapi warga di kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan mengadakan program “bersiul” untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan kelurahan. Program bersih seribu langsung (bersiul) yang digagas oleh Lurah Banjar, Ampenan, sebagai salah satu usaha masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah. Imam Jafar, Kepala Lingkungan (Kaling) Sintung Kelurahan Banjar mengungkapkan, ia memungut biaya pengelolaan sampah di setiap KK sebesar Rp1.000 saja untuk kelangsungan program itu. “Program bersiul ini bentuk program zero waste dari kelurahan dan merupakan awikawik, sehingga semua masyarakat harus menaatinya. Dan kita juga sudah tugaskan dua orang untuk mengangkut sampah ke TPS,” ungkapnya. Bagi Plt Lurah Banjar, Muzakkir Walad,S.STP yang juga Camat Ampenan mengungkapkan kepada Suara NTB, Rabu (17/7), dengan adanya program ‘’bersiul’’ ini nantinya lingkungan masyarakat menjadi bersih. “Dengan iuran yang seribu rupiah tersebut nantinya kita alokasikan untuk petugas, kader sosialisasi, dan satgas,” terangnya. Sisa pemasukan dari program itu nantinya akan digunakan untuk kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, kematian, santunan untuk lansia, dan kegiatan-kegiatan tahunan masyarakat, seperti acara maulid, tujuh belasan, dan lainnya. Tapi Muzakkir juga menyesalkan kepada masyarakat yang masih membuang sampah di sungai Jangkuk, Ampenan. “Kita memang berada di hilir, jadi agak susah mengatasi sampah yang ada di sungai Jangkuk,” tuturnya. Program Bersiul sendiri orientasinya kepada sampah rumah tangga. Bersiul sendiri merupakan inisiasi untuk memunculkan jiwa kemandirian masyarakat. “Kita sudah siapkan gerobak dan program ini tentunya atas kesepakatan masyarakat,” tukas Muzakkir. (viq)
SUARA MATARAM
Halaman 2
DAK Fisik Dispar dan LH Terancam Dikembalikan
Mataram (Suara NTB) Bantuan dana alokasi khusus (DAK) proyek fisik milik Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram terancam dikembalikan ke pusat. Namun masih ada sisa waktu seminggu untuk ditender. Bila lewat, maka anggaran terancam ditarik kembali. Secara keseluruhan DAK diterima oleh Pemkot Mataram sekitar Rp97,6 miliar. Ploting anggaran ini tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H. M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Rabu (17/7) bahwa pemerintah pusat menargetkan penyera-
pan DAK proyek fisik hingga 22 Juli mendatang. Akan tetapi, dua OPD yakni Dispar dan DLH belum melelang pekerjaan fisik milik mereka. “Ini yang sedang kita carikan solusi,” kata Syakirin. Syakirin menegaskan, syarat pekerjaan fisik dibiayai melalui DAK maksimal telah tandatangan kontrak akhir
Juli. Jika sebaliknya, konsekuensinya anggaran akan dicabut oleh pemerintah pusat. Kasus pekerjaan di DLH dan Dispar hingga kini belum ditender dan dinilai masuk zona kritis. Kedua pimpinan OPD telah dikonfrontir penyebab keterlambatan. “Kita sudah tanyakan apa penyebabnya sampai seka-
rang belum ditender,” terangnya. Secara spesifik tidak dijelaskan oleh Syakirin penyebab utama proyek DAK fisik belum dilelang. Termasuk item apa pekerjaan yang bakal dikerjakan. Secara umum digambarkan DAK fisik di dua OPD sekitar Rp3 miliar lebih. “Kalau jenis pekerjaannya saya ndak hafal. Bisa cek langsung ke LH dan Dinas Pariwisata,” pintanya. Kepala Dinas Pariwisata, Drs. I Made Swastika Negara mengakui, pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK belum
dilelang. Hal ini disebabkan oleh perencanaan belum selesai direvisi. Tetapi dipastikan tender bakal segera dieksekusi dalam waktu dekat ini. “Kita ada revisi perencanaan. Revisi ini yang lama,” tandasnya. Item pekerjaan yakni pembangunan lapak di eks Pelabuhan Ampenan senilai Rp3,6 miliar. Made menegaskan, persoalan demikian sedang dibahas dengan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram melibatkan kelurahan. Dan, dipastikan pekerjaan bisa selesai tenggat waktu. (cem) (Suara NTB/cem)
AKAN DIPERIKSA - Pedagang hewan kurban di Lingkungan Majeluk merupakan salah satu lokasi yang akan diperiksa oleh petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Mataram, untuk memastikan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih pada Idul Adha mendatang.
Hewan Kurban yang akan Disembelih Harus Sehat Muzakkir Walad (Suara NTB/dok)
Apresiasi Langkah BKD ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AM.d., menyambut baik langkah yang diambil eksekutif dalam hal ini, BKD (Badan Keuangan Daerah) yang melibatkan pihak Kejaksaan untuk melakukan penagihan tunggakan pajak hotel di Kota Mataram. Penagihan tunggakan pajak hotel yang melibatkan Kejaksaan, dianggap dapat memberikan efek jera kepada oknum pengusaha hotel yang menunggak pajak. “Saya pikir ini adalah langkah yang tepat dan kita (Dewan, Red) sangat mengapresiasi langkah itu,” katanya kepada Suara (Suara NTB/fit) NTB di Mataram, Rabu Herman (17/7). Namun demikian, Herman mengingatkan BKD bahwa sebelum menempuh upaya penagihan tunggakan pajak dengan melibatkan Kejaksaan, harus sudah didahului dengan upaya upaya persuasif. Jangan sampai ketika penagihan yang dilakukan Kejaksaan, Pemkot Mataram malah disalahkan karena dianggap belum mensosialisasikan hal itu. Oleh karena itu, penagihan kepada oknum pengusaha hotel yang menunggak pajak, harus melalui tahapan yang benar. Di sisi lain, pengusaha hotel juga diminta kooperatif membayar pajak. Pajak ini, lanjut Herman, sangat penting bagi pembangunan Kota Mataram. Hanya saja, mungkin selama ini, Pemkot Mataram dianggap kurang tegas, sehingga memicu terjadinya tunggakan. “Makanya saya sangat mengapresiasi langkah ini, dan memang ini harus dilakukan,” ujar politisi Gerindra ini. Karena, jika tidak dilakukan upaya penagihan, akan membuka peluang Mataram kehilangan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kalau penagihan dengan melibatkan Kejaksaan sudah dilakukan, dia yakin ke depan tidak akan ada lagi hotel yang menunggak pajak. Bisa jadi, kata anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini, Pemkot selama ini dianggap hanya mengancam. Sehingga pengusaha hotel ini tidak melaksanakan kewajibannya. Pada bagian lain, Herman meminta BKD mencari formulasi yang tepat terkait panarikan pajak hotel. Apakah dilakukan setiap bulan atau setahun sekali. Karena seperti diketahui, pajak yang dibayar pengusaha sesungguhnya adalah titipan dari konsumen yang telah melakukan transaksi di hotel tersebut. Baik menginap maupun makan di restoran hotel itu. Herman mendorong BKD Kota Mataram terus berinovasi terkait pajak hotel. Karena, perangkat berikut regulasi, sudah ada. BKD telah memasang tapping box di sejumlah hotel yang ada di Kota Mataram. Pemasangan alat ini, memberi informasi berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dia menyayangkan terjadinya tunggakan pajak setelah dipasangnya tapping box. “Sekarang permasalahannya ada di wajib pajak,” cetusnya. Keringanan pajak yang pernah disuarakan oleh para pengusaha hotel, menurut dia, bukan alasan untuk tidak membayar pajak. Karena, secara aturan tidak dibenarkan ada keringanan pajak. Karena pajak yang dihimpun hotel merupakan titipan konsumen. Yang diperbolehkan adalah penundaan pembayaran pajak dengan alasan terjadi kondisi tertentu, seperti gempa. (fit)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram, akan turun mengecek kesehatan hewan kurban. Pedagang diingatkan tidak menaikkan harga dan menjual hewan betina. Pengecekan kesehatan hewan kurban disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli melibatkan Fakultas Kesehatan Hewan salah satu universitas swasta di Mataram. Sebanyak
50 – 70 dokter hewan turun menyisir lokasi penjualan hewan kurban termasuk pasar hewan. “Titik penjualan hewan kurban di Mataram mencapai 100 lokasi,” kata Mutawalli ditemui, Rabu (17/7). Hewan kurban baik sapi dan kambing dijual memiliki syarat. Di antaranya tidak sakit, cacat, usianya mencukupi dan dihindari menyembelih yang betina. Temuan selama ini, pedagang menjual kambing atau sapi kon-
disi sakit seperti koreng dan sakit mata. Ini tidak boleh dijual dari sisi persyaratan tidak layak. Berbedanya dengan hewan ternak yang terjangkit cacing hati. Petugas baru bisa mendeteksi setelah disembelih. Proses penyembelihan juga akan diawasi oleh petugas di lapangan. “Kalau cacing hati ndak bisa kita deteksi,” tandasnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban
DPPKB Berikan Pelayanan KB Gratis di Kelurahan Pagutan Timur Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram kembali mmemberikan pelayanan KB gratis bagi masyarakat. Pelayanan difokuskan di Kelurahan Pagutan Timur. Kegiatan ini sebagai bagian mendekatkan program pemerintah. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat pra sejahtera menggunakan mobil pelayanan mobil gratis sebagai salah satu tanggungjawab pemerintah untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat untuk memasang alat kontrasepsi. Tingginya antusiasme masyarakat disampaikan Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuzi, tidak terlepas dari sosialisasi secara intensif dilakukan oleh penyuluh dan kader KB. Selama ini, masyarakat enggan datang memeriksa ke klinik faktor kesibukan dan lainnya. “Pelayanan KB kita dekatkan ke masyarakat. Masyarakat tidak perlu ke klinik,” kata Turmuzi ditemui, Rabu (17/7). Ditambahkan, pelayanan KB gratis menggunakan mobil keliling diharapkan dapat menjangkau pemukiman warga di lingkungan padat penduduk serta meningkatkan cakupan kepesertaan KB di Kota Mataram. Pelayaan tersebut tambah
Turmuzi, merupakan upaya memasyarakatkan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Pasalnya, program ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Alhamdulillah, masyarakat merespon positif,” tambahnya. Dijelaskan Turmuzi, pelayanan KB gratis sebagai bagian dari program pemerintah untuk mengatur kelahiran. Sasarannya adalah pasangan usia subur yang diharapkan mendapatkan generasi yang sehat.
Pada pelayanan KB di Kelurahan Pagutan Timur didapatkan 16 akseptor menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yakni IUD dan implant dan lima akspektor menggunakan metode kontrasepsi sederhana seperti suntikan dan pil. Selain pelayanan KB gratis, DPPKB juga memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur terhadap pentingnya pengaturan kelahiran. Pelayanan serupa akan dilaksanakan ke masing – masing kecamatan. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
PELAYANAN GRATIS - Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuzi berbincang dengan peserta KB saat memberikan pelayanan KB gratis di Kelurahan Pagutan Timur, Rabu (17/ 7). Pelayanan KB diprioritaskan bagi masyarakat pra sejahtera untuk mengatur kelahiran.
melambung. Pedagang sengaja mencari keuntungan lebih besar dibandingkan hari biasanya. Tindakan pedagang tidak dibenarkan dan diminta tidak menjual mahal. “Kalau naikkan harga tidak mahal – mahal,” pintanya. Proses penyembelihan hewan terkadang masyarakat tidak memperhatikan tingkat higienis. Pemotongan dilakukan di lingkungan dan rawan terkena bakteri. Mutawalli mempersila-
kan masyarakat menyembelih hewan kurban di rumah potong hewan. Dari prosedur penyembelihan dipastikan aman. Disamping itu, petugas akan siap turun mengecek kesehatan hewan sebelum disembelih. “Warga bisa bersurat untuk meminta pengecekankesehatanhewan.Nanti petugas turun mengecek kondisi hewankurbansebelumdisembelih,” demikian kata Mutawalli. (cem/*)
Soal Lapak PKL
Pengurus APKLI dan Kadis Perkim Ribut Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam dengan M. Syahidin, anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) ribut. Keributan diduga terjadi karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak soal lapak PKL. Keributan bermula saat Dinas Perkim bersama Satpol PP akan menertibkan pedagang yang berjualan di Taman Malomba, Selasa (16/7) sore. Pedagang dinilai melanggar aturan karena memanfaatkan areal taman untuk berjualan. Keinginan menertibkan pedagang justru mendapat penolakan dari APKLI. Secara prosedural tidak ada koordinasi dengan instansi teknis. Kejadian itu sempat diposting dan ramai diperbincangan di media sosial. Ketua APKLI Kota Mataram, H. Masbuhin membenarkan kejadian tersebut. Penyebabnya, ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. “Iya, cuma ada kesalahpahaman saja,” kata Masbuhin ditemui, Rabu (17/7). Aktivitas pedagang di Taman Malomba, Ampenan juga dinilai salah. Pedagang berjualan di atas taman padahal telah dilarang sebelumnya. Dia tidak menyalah-
kan tindakan Pemkot Mataram menertibkan PKL. Sarannya diserahkan dulu ke APKLI untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang. Pendekatan humanis selalu dikedepankan. APKLI posisinya memfasilitasi pedagang mencari solusi dengan pemerintah. Artinya, jika dilarang berjualan di lokasi tersebut, semestinya harus ada lokasi pengganti sebagai tempat masyarakat mencari nafkah. “Jangan asal main gusur saja,” kritiknya. Kesalahpahaman antara anggota dengan Kepala Dinas Perkim telah diselesaikan. Masbuhin mengharapkan ada koordinasi antara pemerintah dengan asosiasi. Kedepannya, masalah yang muncul dan dinilai mengganggu kenyamanan dan keindahan Kota Mataram, dapat ditangani secara bersama. Disatu sisi, ia memaklumi tindakan tegas pemerintah menjaga areal taman agar steril dari pedagang. Kemal dikonfirmasi lewat ponselnya belum bersedia menanggapi keributan yang sempat viral di media sosial. Alasannya, ia sedang rapat di DPRD. “Maaf saya belum bisa menjawab karena sedang rapat di DPRD,” demikian jawab Kemal lewat pesan singkat. (cem)
Harga Cabai di Mataram Tembus Rp80.000 Mataram (Suara NTB) Harga cabai di pasar tradisional Kota Mataram kian melambung. Di pasar ACC Ampenan, Rabu (17/ 7), harga cabai bahkan hingga Rp80.000/kg. Hal ini karena semakin menipisnya stok cabai di wilayah Mataram. Harga yang terus melambung itu membuat Mardiah, salah satu ibu rumah tangga (IRT) mengeluh. IRT asal Bintaro, Ampenan ini mengungkapkan tidak berani membeli cabai dalam jumlah banyak lantaran harga yang melangit. “Biasanya
saya beli sekilo sampai dua kilo untuk keperluan rumah tangga. Tapi sekarang, saya hanya membeli Rp15.000 saja. Itu pun dapatnya hanya sedikit,” sesalnya. Nurul Aini (54), salah satu penjual cabai di pasar ACC Ampenan merasa kesal dan menilai pemerintah tidak bisa mengontrol harga. Dia mengambil cabai di pasar Mandalika dengan harga Rp55.000Rp60.000/kg. Aini juga tidak berani mengambil risiko, dia hanya membeli cabai dari pengepul dalam jumlah yang tidak banyak, hanya 5-8 kg saja dikarenakan sepi pembeli.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, H. Amran. M. Amin, S.Sos menyampaikan telah melakukan pemantauan dan telah menyampaikan kondisi tersebut kepada atasannya terkait masalah harga cabai. “Kami telah menyampaikan kepada atasan, Asisten, Sekda, dan Walikota terkait soal ini,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya. Dinilainya, kenaikan harga cabai yang melambung tinggi ini diakibatkan oleh gagal panennya petani cabai yang ada di NTB. Hal tersebut tidak bisa seimbang dengan kondi-
si di pasar rakyat. “Selama ini yang menjamin keseimbangan harga cabai di kita ialah berkat pasokan cabai yang ada di Bali dan Jawa. Itu pun kita ketahui berita di medsos, bahwa harga cabai di sana (Bali dan Jawa) juga bermasalah,” terangnya. Terkait melambungnya harga bumbu rumah tangga ini, H. Amran telah merencanakan pengadaan pasar rakyat yang akan digelar dalam waktu dekat di Kota Mataram. “Nantinya pada pasar rakyat ini akan minta para pedangan cabai untuk ikut di situ,” ungkapnya.
Ada pun pasar rakyat yang akan digelar, dimulai dari 5 Agustus 2019 hingga 29 Agustus 2019 ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pra-Idhul Adha Agustus mendatang. Pasar rakyat nantinya digelar di enam titik yaitu di Lingkungan Rembiga Barat, halaman Kantor Lurah Kebun Sari Ampenan, halaman Gudang Semen, Lingkungan Gertap Barat, Lapangan Babakan Kelurahan Babakan, Lingkungan Gegutu Barat, dan di halaman Kantor Lurah Selagalas Mataram. (viq)
Kamis, 18 Juli 2019
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Belum Kembalikan Dana
BPKAD Tolak Pengajuan Siltap Kades Tanjung (Suara NTB) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bertindak tegas menyikapi penghasilan tetap (siltap) kepala desa (kades) definitif yang diklaim oleh 22 orang pejabat sementara (Pjs) di 22 desa. BPKAD tidak akan memproses usulan siltap selama para Pjs Kades tidak mengembalikan dana APBD yang telah diklaim sebagai hak selama menjabat sebagai kades sementara. “Selama belum ada perbaikan tentang siltap, mereka khususnya desa-desa yang masih dikomandoi penjabat itu yah, yang dari PNS itu, kita pending dululah. Kita tidak proses siltapnya itu, selama mereka belum mengubah itu. Siltap khusus untuk yang PNS saja,” tegas Kepala BPKAD KLU, Sahabudin, S.Sos. MM., Rabu (17/7). Kebijakan yang diambil oleh BPKAD berpedoman pada surat penegasan yang disampaikan Dirjen Bina Pemerintahan
Desa, Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 1 Juni 2016. Surat bernomor 140/ 3800/ BPD, perihal Penghasilan Tetap Bagi Penjabat Kepala Desa dari Pegawal Negeri Sipil itu disampaikan kepada gubernur, bupati/walikota. Di mana sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pemberian siltap bagi Pjs dari PNS/ ASN, dijelaskan bahwa pada Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pe-
Bantuan Harus Berkembang TAHUN 2019 ini, bantuan ternak langsung diberikan kepada kelompok ternak terbilang cukup besar. Nilainya tembus Rp9 miliar lebih. Sebagian besar merupakan ternak sapi yang jumlahnya mencapai ratusan ekor untuk 32 kelompok. Bantuan tersebut diingatkan harus berkembang dan tidak boleh hilang. Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim, Mustawan. Ditemui di Selong, Rabu (17/7), ia men(Suara NTB/rus) jelaskan bantuan ternak sapi Mustawan ini diberikan berupa sapi eksotik sebanyak 125 ekor, sapi indukan 92 ekor dan bakalan 70. Ada juga bantuan berupa kambing sebanyak 165 ekor. Diakuinya, sebelum bantuan disalurkan kepada kelompok ternak, dilakukan dulu proses verifikasi langsung kepada kelompok. Termasuk mengecek langsung lokasi kelompok ternak. Semua persyaratan adminstrasi dan syarat lainnya harus dilengkapi dulu, termasuk mengumpulkan semua peternak sebelum kemudian dibagi-bagikan. ‘’Tidak lupa dalam proses tender dan distribusinya melibatkan TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari),’’ terangnya. Menurut Mustawan, sejuah ini bantuan-bantuan yang sudah disalurkan ini berdasarkan hasil evaluasinya inni sudah sesuai. Laporan-laporan dari kelompok ternak ini cukup bagus. Saat dilakukan monitoring dan evaluasi di lapangan, sapisapi yang sudah diberikan masih ditemukan. Khusus sapi, sambungnya sudah diberikan ear tag, sehingga dipastikan tidak akan sampai tertukar atau sapi lain diklaim oleh pihak peternak saat proses monitoring dan evaluasi dilakukan. Proses monev katanya cukup ketat dan tidak diragukan terjadi kesalahan. Sebelum diterima, sambungnya sudah diingatkan pula kepada seluruh peternak agar mengelola bantuan tersebut dengan baik. Per tiga bulan wajib lapor juga. Adapun untuk monev dari dinas, karena keterbatasan tenaga dilihat dari progres laporan tersebut. Diklaim, sebagian besar ternak yang didistribusikan sudah berhasil. “Kami memberikan amanah kepada para ketua kelompok agar bisa amanah menjaga dan mengembangkan ternak,” demikian. (rus)
Penetapan Mundur
KPU KLU Pastikan Pelantikan Caleg Terpilih Tidak Molor Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum dapat memastikan kapan jadwal penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Meski mundur dari jadwal seharusnya, 4 Juli lalu, KPU meyakinkan pelaksanaan pelantikan tidak akan molor. Ketua KPU KLU, Juraidin, SH, Rabu (17/7) mengungkapkan, jadwal pelantikan anggota legislatif periode 2019-2024 tetap berlangsung pada kisaran 12 Agustus 2019. Agenda tersebut tidak berubah sepan(Suara NTB/dok) jang tidak adanya perubahan Juraidin jadwal dari KPU RI. Namun demikian, jadwal pelaksanaan penetapan caleg sebagai anggota legislatif belum bisa dipastikannya. Juraidin menyebut, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masih harus menunggu informasi resmi dari KPU. Sejauh ini, KPU RI pun masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi perihal putusan perkara yang diajukan oleh daerah-daerah yang berkonflik pada Pileg lalu. “Jadi MK sidang ‘kan di bulan ini dan keputusan maksudnya di bulan ini. Sekitar tanggal 20-an lah, dan setelah ada keputusan, baru kita melayangkan jadwal. Yang jelas surat terakhir nanti sebagai penegasan saja,” ungkap Juraidin. Ia menjelaskan, nama-nama 30 orang anggota DPRD terpilih sebagaimana hasil pleno KPU KLU sebagian besar sudah diketahui publik. Pihaknya tetap berpedoman pada hasil pleno tersebut dalam menetapkan nama-nama anggota legislatif periode berikutnya. Mengingat, peserta Pileg KLU khususnya tidak mengajukan gugatan ke MK. Kendati beredar, KPU KLU tidak akan menyebut nama anggota terpilih sebagai anggota dewan sah sebelum diproses melalui pleno penetapan. “Dan siapapun orangnya itu, kita belum sebutkan sebelum ada keputusan karena kita tidak berani,” imbuhnya. Persoalan bahwa terdapat konflik di internal partai, Juraidin mengklaim tidak sederhana untuk mengubah nama caleg terpilih sebagai subjek yang nantinya akan ditetapkan. Konflik partai baginya adalah persoalan internal partai itu sendiri, dan tidak mempengaruhi pleno KPU baik di perolehan suara terbanyak maupun pada pleno penetapan nantinya. “Jadi intinya kalau pun ada konflik seperti itu yang jelas itu setelah selesai penetapan. Jadi tidak bisa sekarang, karena kita mengacu kepada siapa saja yang terpilih, dari partai mana ‘kan begitu, sesuai dengan jumlah suara dan rangkingnya.” Komisioner KPU KLU yang menjabat dua periode ini menegaskan, pelantikan tetap berjalan berdasarkan hasil penetapan. Begitu pula, penetapan berlaku sesuai hasil perolehan suara. Mereka yang ditetapkan nanti akan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan hasil pleno yang selanjutnya dikirim ke Provinsi dan ditandatangani Gubernur NTB. (ari)
merintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Penjelasan atas poin tersebut, selanjutnya diterangkan bahwa khususnya yang menyangkut dengan hak yang diperoleh Penjabat Kepala Desa, (dimaksudkan) hanya mendapat-
kan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah seperti honor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sedangkan siltap hanya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai PNS. “Dan kita juga sudah konfirmasikan ini dengan Kadis PMD (Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD) lewat WA,” imbuhnya. BPKAD lanjut Sahabudin, tetap memperhatikan setiap usulan siltap dari PKS Kades. Di antara 22 desa yang mengajukan, usulan siltap ditunda sepanjang belum mengembalikan siltap yang sudah diklaim. “Kalau terkait Desa Senaru, (usulan) belum di-pending karena usulannya belum masuk untuk siltap. Dan itu ber-
laku ke yang lain juga. Seandainya mereka belum mengembalikan nanti, ranah selanjutnya bukan di kita, tapi di Inspektorat,” tegas Sahabudin. Sahabudin menilai, kisruh siltap di banyak desa - bahkan terjadi se- Indonesia, sebagian besar Pjs Kades memegang acuan pada Pasal 58 ayat 2 PP No.43 tahun 2004 tentang pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Namun yang banyak tidak dipahami, khususnya menyangkut hak yang diperoleh penjabat desa. Status Penjabat sebagai PNS tidak memperbolehkan mereka mengklaim penghasilan dua kali dari sumber yang sama yakni APBD. “Penghasilan tetap hanya diperoleh dari APBD sebagai PNS dalam hal ini gaji. Artin-
ya penghasilan tetapnya itu, ya gajinya itu. Karena mereka bekerja di sana juga sebagai PNS, cuman penempatannya di desa. Yang jelas kalau mereka dapat dari desa, itu cuma saja,” jelasnya. Sementara salah satu Pjs. Kades di KLU menegaskan berhak mengklaim siltap sebagaimana halnya hak kades definitif. Menurutnya, persoalan mengapa dirinya selaku penjabat mengambil siltap itu, karena ada dasar, yakni UU No. 6 tahun 2014, dan PP 43 tahun 2014. Lagi pula kata dia, apabila siltap itu harus dikembalikan, maka ia siap untuk mengembalikan. Ia menegaskan, sejauh siltap yang diambil selama 4 bulan (Januari - April 2019) mengacu pada dasar hukum UU dan PP
tersebut. Sampai saat ini pun, ia mengklaim belum menerima dasar hukum yang melarang Pjs Kades mengambil siltap. “Silakan dibaca, dipelajari yang saya kirimkan itu (menunjuk dokumen UU dan PP dalam bentuk PDF yang dikirim ke wartawan). Hal-hal sak ndekndek yakm angkat tie saudara, (hal yang tidak-tidak yang anda angkat itu), karena kami berani seperti itu sudah ada dasar, kecuali tidak ada dasar, saya juga tidak bodoh-bodoh amat dalam aturan,” paparnya. Saat dikirimkan potongan berita koran perihal penegasan Kabag Hukum dan Dinas DP2KBPMD pun, ia memberi alibi bahwa imbauan untuk mengembalikan (sebagaimana berita koran) tidak memiliki dasar regulasi yang jelas. (ari)
Perpusdes Rempung Wakili NTB di Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) Perpustakaan Desa (Perpusdes) Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu peserta dalam lomba Perpusdes tingkat nasional tahun 2019. Lolosnya Perpusdes Rempung ke tingkat nasional bersama 17 perpusdes lainnya se-Indonesia setelah berhasil meraih juara I dalam lomba perpusdes tingkat kabupaten dan Provinsi NTB. “Alhamdulillah, ini merupakan suatu peluang dan kebanggaan bahwa kita berhasil mewakili NTB dalam lomba perpustakaan desa tingkat nasional tahun 2019,” terang Kepala Desa Rempung, Umar Ubaid, kepada Suara NTB, Rabu (17/7). Menjelang penilaian lomba tingkat nasional ini, Pemerintah Desa Rempung terus mematangkan persiapan, baik itu berupa pertemuan lintas lembaga-lembaga desa dan membenahi segala catatan-catatan sebelumnya dari tim penilai lomba perpusdes, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Termasuk sudah dikirimnya instrumen penilai ke pemerintah pusat untuk dilakukan penilaian sekitar tanggal 1 Agustus 2019 mendatang. “Kita optimis, persiapan yang kita lakukan sangat baik menghadapi lomba perpusdes tingkat nasional ini,” ungkapnya. Menurut Umar Ubaid, keberadaan perpustakaan saat ini sudah bertransformasi dan menjadi inklusi sosial. Artinya terbentuk suatu wadah bacaan di tengah-tengah masyarakat yang memang sangat dibutuhkan. Sejak terbentuk Perpusdes Rempung pada tahun 2012, dampak
positifnya benar-benar sangat dirasakan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat di Desa Rempung sukses menjalankan usaha maupun pertaniannya setelah menggali ilmu dari membaca memanfaatkan perpustakaan di desanya. Umar Ubaid yang juga Ketua Apdesi NTB ini mengajak semua pihak untuk berpandangan bahwa keberadaan perpustakaan tidak lagi hanya sekadar “rumah” bagi buku, namun perpustakaan merupakan pusat perubahan dengan terbangunnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan berkualitas. Kedepan, Perpusdes Rempung akan terus melakukan pengembangan berupa pendirian pojok-pojok baca di setiap dusun. Disebutkannya, dari awal berdirinya Perpusdes Rempung, pemerintah desa sudah mengalokasi anggaran sebesar Rp435.138.400 yang dialokasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 ini. Anggaran itu mencakup bangunan gedung, pembelian komputer, pembelian buku pelatihan-pelatihannya maupun fasilitas lainnya. “Kita berharap, perpustakaan ini menjadi suatu wadah dan pintu untuk kemajuan di masa depan,” harapnya. Selain itu, ujarnya, Perpusdes Rempung merupakan salah satu Perpusdes binaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim. Sebelum Perpusdes Rempung, beberapa Perpusdes lainnya seperti Perpusdes Sakra, Perpusdes Tete Batu yang juga binaan dari DPK pernah menjadi wakil NTB dan mendapat juara dalam kompetisi perpusdes tingkat nasional. (yon)
(Suara NTB/yon)
POSE BERSAMA - Kepala Desa Rempung, Umar Ubaid bersama jajaran pemerintah desa berpose bersama di di depan ruang gedung Perpusdes Rempung, Rabu (17/7).
(Suara NTB/ist)
TANDA TANGAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menyaksikan penandatanganan kerjasama tiga perguruan tinggi yang akan menggelar KKN tematik adminduk di Kantor Bupati Lotim, Rabu (17/7).
Adminduk, Bupati Minta Pejabat Jadi Pelayan yang Baik Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menginginkan 10 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang beberapa waktu lalu dilantik pejabat strukturalnya bisa menjadi pelayan yang baik dalam pembuatan administrasi kependudukan (adminduk). Meski demikian, UPT Dukcapil belum ada di setiap kecamatan, karena kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Untuk itu, ujarnya, keberadaan UPT Dukcapil di tahun 2019 dirasa cukup 10 unit untuk sementara. Namun, tidak menutup kemungkinan tahun 2020 akan coba diperluas lagi menjadi 21 UPT. Saat ini, ujarnya, di setiap kecamatan sudah melayani adminduk. Bupati mengharapkan UPT Dukcapil ini sama dengan UPT Pertanian dan Peternakan, karena sistem kependudukan sangat membutuhkan perhatian. Selain itu, adminduk yang baik ini bisa berpengaruh besar pada sejumlah persoalan di Lotim. Contoh, pernikahan usia dini, perdagangan manusia itu bisa dicegah melalui
adminduk. “Karenanya, kami akan fasilitasi se optimal mungkin untuk bisa mengoptimalkan pelayanan adminduk ini,” paparnya saat memberikan sambutan pada penandatanganan dengan tiga perguruan tinggi untuk mengatasi masalah adminduk di Kantor Bupati Lotim, Rabu (17/7). Tiga perguruan tinggi ini, adalah Universitas Mataram, Universitas Hamzanwadi dan Universitas Gunung Rinjani (UGR). Pihak perguruan tinggi nantinya akan menggelar KKN tematik adminduk. Mengenai keterbatasan jumlah blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bupati mengaku keberatan. Dikatakan, setiap minggu orang nomor satu di Lotim ini menandatangani surat jalan pejabat di lingkup Dukcapil Lotim untuk pergi mengambil blangko. “Ada kabid, sekdis, atau kadis yang ditugaskan mengambil blangko KTP, kita pahami, karena ada data tersaji di dalamnya akan tetapi kalau begini terus sampai kapan pengambilan begini, orang yang mengambil tidak sembarang petugas. Kirim ajudan tidak akan bisa, karena tidak
ada namanya. Benar-benar siapa membawa apa sudah diatur,” urainya. Bupati berharap, pada akhirnya, semua dapat selesaikan. Di mana urusan KTP ini juga menjadi kebijakan pusat. Besar harapannya, ketika kebutuhan Lotim 200 ribu, berikan saja saja 250 ribu, maka akan selesai. “Kita tidak tahu ada kendala apa, mudahan bisa cepat terselesaikan,” ujarnya. Wakil Rektor I UGR, Muhammad Saleh menyebut perguruan tinggi sepakat untuk KKN dan memperbaiki sistem administrasi kependudukan. Peserta KKN nanti mencari dan menemukan keluhan masyarakat. Mendata masalah kependudukan. KKN tematik adminduk ini oleh UGR dipusatkan di Sembalun dan Sambelia dikaitkan juga dengan tema kebencanaan. Masing-masing desa ada 15 orang, atau 240 orang yang sudah siap. Dikatakan, salah satu masalah diperoleh di lapangan, banyak masyarakat tidak bisa mengurus bantuan banyak, karena persoalan adminduk yang belum beres, sehingga masalah tersebut coba diselesaikan. (rus)
Status Pelabuhan Labuhan Haji Harus Segera Ditentukan Selong (Suara NTB) Komisi IV DPRD Lombok Timur (Lotim) meminta kepada Pemkab Lotim segera menentukan keberadaan pelabuhan Labuhan Haji. Apakah nanti Labuhan Haji akan dijadikan pelabuhan lokal, regional atau nasional. Penentuan ini penting dilakukan supaya pelabuhan yang sudah memakan anggaran cukup besar ini dapat termanfaatkan sebagaimana mestinya. Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, SPt., MSi., menjelaskan, apabila status dari pelabuhan itu sudah jelas, barulah pemerintah membangun mitra dengan perusahaan-perusahaan besar untuk dapat membongkar barang-barangnya, baik berupa semen, pupuk dan lain sebagainya. Misalnya, jika sudah menjadi pelabuhan nasional atau regional, maka ada klasifikasi-klasifikasinya, terutama dalam pemberian bantuan untuk terus membenahi perangkatperangkat dalam menopang pelabuhan tersebut.
“Langkah yang dilakukan oleh Pemkab Lotim saat ini pelabuhan Labuhan Haji dijadikan sebagai pelabuhan apa. Apakah tetap pelabuhan lokal, regional ataupun nasional,” terangnya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/7). Hanya saja untuk masuk menjadi pelabuhan regional maupun nasional, menurut politisi partai Golkar ini cukup sulit. Sementara posisi pelabuhan Labuhan Haji masih berstatus pelabuhan lokal, itupun masih terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk itu, kata Hasan Rahman, ke depan segala pembangunan harus benar-benar dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat. “Masalah OPD saja kita disuruh untuk koordinasi dengan pemerintah pusat. Apalagi barang besar seperti pembangunan dermaga dan kolam labuh,” terangnya. Hasan Rahman menilai, apabila melihat dari besaran biaya yang dikeluarkan untuk dermaga Labuhan Haji. Minimal dermaga dan kolam labuh itu masuk dalam pelabuhan regional menuju nasional. Namun hingga saat ini beberapa
kali pergantian kepala OPD di Dishub Lotim belum ada yang mampu untuk mendapatkan izin tersebut. “Ini memang PR dari Kepala Dishub yang baru untuk sepandai-pandainya melobi ke pemerintah pusat. Minimal pelabuhan Labuhan Haji masuk katagori pelabuhan regional,” ungkapnya. Kendati demikan, Hasan Rahman mengaku bahwa keberadaan pelabuhan Labuhan Haji berdasarkan studi kelayakan sudah layak untuk dilakukan bongkar muat dan tempat bersandarnya kapalkapal besar. Hanya saja itu kembali lagi kepada kemauan dan keberanian dari perusahaan untuk menyandarkan kapalnya di laut Labuhan Haji. Sebelumnya, Kepala Dishub Lotim, Drs. M. Zaini, mengungkapkan, untuk mewujudkan itu dibutukan korelasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran untuk bagaimana melakukan pembenahan-pembenahan, sehingga keberadaan dermaga Labuhan Haji beserta kolam labuhnya dapat termanfaatkan dengan maksimal. “Dermaga Labuhan Haji merupakan potensi besar bagi Lotim.
(Suara NTB/yon)
LABUHAN HAJI - Keberadaan dermaga Labuhan Haji saat ini belum dapat dimanfaatkan maksimal. Tampak salah satu pengunjung tengah berjalan di kawasan dermaga. Sekarang bagaimana kita memanfaatkannya agar dapat mendatang PAD besar bagi Lotim,” jelasnya. Menurutnya, potensi besarnya yakni dengan dapat bersandarnya kapal-kapal besar pengangkut barang serta melakukan bongkar muat di dermaga Labuhan Haji. Apabila itu sudah terwujud, maka diyakini masyarakat Lotim juga akan merasakan dampaknya secara langsung, baik
sebagai pekerja maupun pencipta lapangan kerja khususnya di sekitar dermaga dikarenakan aktivitas perekonomian di wilayah ini akan mengalami peningkatan. ‘’Intinya kita jangan dilakukan pembiaraan. Kita harus carikan alternatif untuk bagaimana dermaga Labuhan Haji ini dapat berfungsi sebagaimana yang dihajatkan,” ungkapnya. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
Halaman 5
RTRW Lobar Direvisi PEMDA Lombok Barat (Lobar) akan melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berlaku mulai tahun 2011-2031. Alasan dilakukannya revisi RTRW ini, karena adanya ketentuan yang membolehkan dilakukan revisi. Di mana, selama 5 tahun dilakukan peninjauan kembali atau review RTRW tersebut apakah terjadi penyimpangan. ”Penyimpangan RTRW kita di Lobar ini hari ini sudah menunjukkan 23 persen, oleh karenanya revisi RTRW akan direncanakan tahun 2020,” tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lobar, Made Artadhana pada Suara NTB, Senin (15/7). Menurutnya, RTRW Lobar berlaku 2011-2031. Terhitung sampai hari ini, sudah 8 tahun RTRW ini dipakai sebagai payung pengaturan pola ruang di Lobar. Menurut ketentuan, setiap 5 tahun semestinya bisa ditinjau kembali apakah perlu penyesuaian ataukah ada penyimpangan. Tahun 2017 lalu jelas dia, Bappeda sudah melakukan peninjauan kembali dan menemukan adanya penyimpangan di atas 15 persen persisnya sekitar 23 persen. Karena penyimpangan 23 persen (di atas 15 persen) maka RTRW harus dilakukan revisi, karena itulah revisi RTRW akan direncanakan tahun 2020. Dalam penyusunan RTRW nanti, wajib dan mutlak membutuhkan masukan dan pemikiran seluruh pimpinan OPD termasuk camat dan kades untuk menuangkan program strategis di setiap kawasan kecamatan. Karena semua OPD dan camat menuangkan program strategisnya, tentu nantinya semua OPD, camat tanda tangan di peta. Selanjutnya semua masukan dan program strategis ini akan dirangkum kemudian diformulasikan serta disinergikan dengan RPJMD di Bappeda, sehingga nanti ini menjadi muatan masukan di setiap kawasan, “Sehingga boleh dikatakan kami mengajak, kepala OPD untuk menuangkan program ke depan 5-10 tahun apa ke depan yang akan diperbuat di setiap kawasan itu,” jelas dia. Dalam penyusunan revisi RTRW ini nanti jelas dia, akan dilakukan rapat-rapat teknis. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bappeda untuk pelaksanaan rapat ini. Ia berharap agar kepala OPD dan camat juga ikut hadir dalam rapat tersebut, kalaupun tidak bisa ikut diharapkannya mengutus pejabat yang bisa mengambil keputusan. Menurut dia, kalau dokumen penyusunan revisi RTRW lengkap dari OPD, pihaknya sudah konsultasi ke Kementerian ATR dan BPN bahwa hanya butuh waktu paling cepat 4 bulan baru bisa keluar persetujuan substantif. Salah satu syarat persetujuan substantif itu harus ada tanda tangan semua kepala OPD dan camat. “Kalau itu tidak ada tidak bisa bergerak revisi RTRW ini,”tegas dia. Untuk itu, pihaknya akan segera mengedarkan format yang akan diisi oleh semua OPD terkait program strategis di masingmasing kawasan. Seperti rencana Bupati mengembangkan Gili Gede, dan gili lain kemudian terintegrasi dengan Buwun Mas, Meang, Mekaki dan Bangko-Bangko, lalu terkoneksi dengan KEK Mandalika. “Ini mungkin grand design yang harus kita pikirkan bersama-sama, artinya fungsi dan tugas masing-masing OPD mencermati ini apa yang dilakukan untuk itu,” tegas dia. Sejauh ini kata dia, pemda hanya baru memiliki RTRW dan dibutuhkan 10 RDTR dan 4 RTKSK sebagai turunan untuk RTRW. Seperti Kecamatan Gerung perlu kajian sendiri, Sekotong dan agropolitan Lembah Sempaga, tunggal kendali integrasi dengan sebagian dari 6 Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada dan Kediri, Labuapi butuh 4 dokumen kajian kawasan strategis (her) Made Artadhana (Suara NTB/dok)
Jaringan Pengedar Narkoba Lintas Kabupaten Ditangkap Giri Menang (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil mengungkap sejumlah kasus narkoba melibatkan lima tersangka yang biasa beroperasi di lintas kabupaten, yakni Lombok Barat dan Lombok Tengah. Lima tersangka narkoba ditambah satu orang perempuan diduga teman pelaku juga ikut digelandang dan diamankan ke Mapolres. Dari tangan tersangka ini, berhasil disita 20 gram lebih sabu, uang dan barang bukti lain. Para tersangka pun kini mendekam di tahanan mapolres untuk menjalani proses hukum. Demikian diungkapkan Kasat Narkoba Iptu Akmal Novian Reza, S.I.K didampingi KBO, Kasubag Humas Polres bersama jajarannya dalam jumpa pers yang di Mapolres Lobar Rabu (17/7). Pengungkapan kasus pertama dilakukan pihaknya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019. Berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Opsnal Satres Narkoba bahwa akan ada transaksi narkotika. Selanjutnya pihaknya melakukan pembuntutan terhadap kendaraan yang ditumpangi terduga pelaku sesuai dengan infomasi yang telah dikantongi. Kemudian anggota menghadang kendaraan tersebut di sekitar lokasi jalan raya Pusuk. Anggota meminta dua orang laki-laki yang ada di dalam kendaraan keluar. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota menemukan narkoba jenis sabu. Pelaku M (31) pun diamankan berikut barang bukti sabu seberat 3,52 gram. “Setelah kami lakukan uji laboratorium, hasilnya positif narkoba jenis sabu,”jelas dia. Lalu pengungkapan kedua, hari Kamis (4/7) pihaknya menciduk pelaku inisial H di sebuah kos-kosan dengan 3,38 gram. Penangkapan pelaku juga berbekal informasi dari masyarakat. Selang empat hari kemudian, persisnya Senin (8/7) pihaknya kembali menangkap tersangka M di Dasan Baru Desa Ubung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Dari pelaku M ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 12,87 gram dan sudah dilakukan uji laboratorium terhadap BB tersebut. Penangkapan M yang berlangsung sekitar pukul 14.30 tersebut, berawal dari pengembangan pelaku lain inisial J dengan barang bukti berupa sabu seberat 5,16 gram dan sebagian BB nya sudah disisipkan guna keperluan uji laboratorium. Peran kedua pelaku ini, kata dia, merupakan pengedar. Sedangkan untuk pelaku perempuan inisial S merupakan rekan pelaku lain. Dia berperan menemani pelaku M sebagai pemakai sabu. Dari hasil introgasi pihaknya pelaku pengedar J menjual sabu ke wilayah Loteng dan wilayah Kediri Lobar dengan sasaran masyarakat umum. Para pelaku ini kata dia berbeda jaringan, ada di wilayah Lobar dan Loteng. Salah satu pelaku inisial M termasuk residivis. Atas perbuatan para pelaku ini diancam pasal 112, 114, 127, dan 132 dengan ancaman hukuman 5 untuk terduga pemakai dan pengedar serta kurir di atas 20 tahun kurungan. (her)
(Suara NTB/her)
BARANG BUKTI - Kasat Narkoba Polres Lobar Akmal Novian Reza bersama jajaran saat menggelar barang bukti dan tersangka narkoba, Rabu (17/7).
(Suara NTB/kir)
EVAKUASI - Badan helikopter bell yang jatuh di Desa Kawo Kecamatan Pujut Lombok Tengah dievakuasi setelah tim KNKT menyelesaikan proses investigasi.
Dugaan Kasus Korupsi DD Segera Dinaikkan ke Penyidikan Giri Menang (Suara NTB) Penanganan dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD) di wilayah Kuripan segera dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Untuk memastikan kerugian negara yang diduga ada penambahan, penyidik Polres Lobar sudah mengajukan penghitungan kerugian Negara (PKN) ke BPKP. Hasil PKN dari BPKP itupun tengah ditunggu oleh Polres Lobar. Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono mengatakan, pihaknya sudah mengajukan PKN ke BPKP, sebab pihak polisi menduga ada penambahan kerugian. “Tinggal tunggu hasil BPKP, terkait penghitungan kerugian nega-
ra,” terangnya, Rabu (17/7). Saat ini, ujarnya, pihaknya masih menuggu hasil PKN dari BPKP, sebab kemungkinan ada penambahan kerugian. Terkait kapan penetapan tersangka, pihaknya perlu menunggu PKN dari BPKP.
Pihaknya belum bisa memastikan kapan PKN ini keluar, namun kemungkinan besar bulan Agustus nanti. Selain kasus DD ini, ada juga kasus lain yang segera naik ke penyidikan. “Ada satu lagi naik ke sidik, Agus-
2020 Indonesia Target Swasembada Kedelai Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat saat ini terus berupaya memacu produksi kedelai secara nasional. Upaya memacu produksi ini guna mengejar target swasembada kedelai tahun 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan pejabat Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ir. Cornelia, saat Pencanangan Sistem Tumpang Sari Kedelai dan Jagung, di Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Rabu (17/7). Diakuinya, untuk bisa mencapai target swasembada kedelai memang cukup berat. Pasalnya, produksi kedelai secara nasional saat ini baru sekitar 985 ribu ton. Jumlah tersebut masih jauh dari target swasembada pangan nasional sebesar 2,3 juta ton. “Jadi kita masih harus mengejar target
produksi 1 juta lebih kedelai di tahun ini, untuk bisa memenuhi target swasebada kedelai,” sebutnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk bisa memenuhi target tersebut. Selain dengan perluasan area tanam kedelai juga dengan penerapan sistem tanam tumpang sari, seperti yang mulai diterapkan di Lombok Tengah (Loteng). Pemerintah pusat sendiri menargetkan luas tanam kedelai tahun ini sekitar 1 juta hektar. Terdiri dari 700 ribu hektar sistem tumpang sari. Sisanya sistem tanam monokultur seluas 300 ribu hektar. “NTB sendiri kita targetnya luas tanam sekitar 95 ribu hektar,” tegasnya. Ke depan, dengan penerapan sistem tumpang sari tersebut NTB bisa memainkan peran lebih besar dalam kontribusi produksi kedelai secara nasional, termasuk
Loteng dalam hal ini. Pasalnya, kontribusi produksi kedelai NTB masih kecil, baru sekitar 3,3 persen dari total produksi kedelai nasional. “Soal kontribusi terhadap produksi kedelai nasional, masih didominasi dari Pulau Jawa. Tapi dengan penerapan sistem tumpang sari, daerahdaerah lainnya di luar pulau Jawa bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi,” tandasnya. Cornelia mengatakan, terkait program tanam tumpang sari tahun ini pemerintah pusat telah menyiapkan benih bantuan bagi petani yang nantinya akan disalurkan melalui pemerintah daerah setempat. “Untuk tahun depan, pengadaan benih kita serahkan ke pemerintah daerah. Harapannya bisa memberdayakan petani lokal,” tegasnya. (kir)
tus nanti,” jelas dia. Ia belum bisa membeberkan terkait kasus yang akan naik ke penyidikan tersebut. “Nanti dah,” jelas dia Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya sudah menerima aduan dugaan korupsi sebanyak 6 aduan. Aduan ini terakumulasi sejak bulan Januari hingga saat ini. Namun permasalahan ini, masih sebatas aduan, pihaknya akan mendalami aduan ini. Sementara itu, Plt Inspektur Lobar, M. Ilham mengaku
sejauh ini belum ada pemberitahuan dari pihak APH khususnya polres dalam hal penanganan kasus DD. Pihaknya akan mendalami persoalan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Irban terkait kemungkinan mereka tahu soal kasus yang tengah diusut kepolisian tersebut. “Saya sejauh ini belum mendapatkan laporan itu, tapi nanti saya coba dalami. Saya koordinasi dengan Irban, kemungkinan mereka tahu soal ini,”jelas dia. (her)
Tujuh Rusunawa Bakal Dibangun di KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Sebanyak tujuh rumah susun sederhana sewa (rusunawa) direncanakan akan dibangun di sekitar kawasan The Mandalika oleh pemerintah pusat. Namun pembangunan ke tujuh rusunawa tersebut tidak sekaligus, tapi secara bertahap hingga tahun 2030 mendatang. Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, Rabu (17/7). Kepada Suara NTB, usai sosialisasi program Kementerian PUPR di Pendopo Bupati Loteng, Suhaili mengatakan, ke tujuh rusunawa tersebut diperuntukan bagi para karyawan yang bekerja di kawasan The Mandalika. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat sekitar. Untuk lokasi pembangunan rusunawa, ujarnya, masih dicarikan lahannya. Dan lokasinya di sekitar kawasan The Mandalika. Apalagi, pembangunan rusunawa diperuntukan untuk mendukung pengembangan kawasan The Mandalika, sehingga karyawan yang bekerja di kawasan The Mandalika tidak perlu pusing untuk mencari tempat tinggal. Ia menjelaskan, sesuai pen-
jelasan dari pemerintah pusat pembangunan rusunawa dilakukan secara bertahap serta tergantung kesiapan lahannya. Karena program tersebut merupakan program jangka panjang yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. Saat ini, tambahnya, Pemkab Loteng tengah mencarikan lahan, bekerjasama dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Selain pembangunan rusunawa, ujarnya, ada beberapa program pusat lainnya yang juga akan dilaksanakan di Loteng, tapi paling banyak berupa program fisik, karena pemerintah pusat ingin infrastruktur pendukung kawasan The Mandalika bisa benar-benar siap guna menyambut event balap MotoGP tahun 2021 mendatang. “Banyak sekali program pusat yang akan turun di Loteng. Menyusul rencana pengembangan kawasan The Mandalika dan gelaran balap MotoGP. Jadi fokus pemerintah pusat sekarang benar-benar tertuju ke Loteng dan kawasan The Mandalika,’’ klaimnya. (kir)
Genjot Produksi Kedelai
Loteng Kembangkan Sistem Tanam Tumpang Sari Praya (Suara NTB) Produksi kedelai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dampaknya dari menurunnya minat petani untuk menanam kedelai di daerah ini. Di mana di tahun 2018 lalu, produksi kedelai hanya sekitar 26 ribu ton. Jumlah tersebut kalah dari produksi jagung yang bisa mencapai 52 ribu ton. Sebagai langkah awal untuk mengenjot produksi kedelai, Pemkab Loteng mulai mengembangkan sistem tanam tumpang sari pada tahun ini. Itu juga sejalan dengan program dari pemerintah pusat. “Dengan penerapan sistem tumpang sari ini, kita berharap kedelai Loteng bisa berjaya kembali,” ujar Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat pencanangkan penanaman perdana sistem tumpang sari di Dusun Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Rabu (17/7). Menurutnya, kedelai Loteng sempat berjaya sebelum tahun 2015 lalu. Bahkan di tahun 2013, Loteng berhasil swasembada kedelai. Kedelai
Loteng pun sempat dikirim ke sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan benih kedelai di daerah tersebut. Namun setelah tahun 2015, pamor kedelai Loteng mulai menurun. Bahkan Loteng gagal mempertahankan capaian swasembada kedelai di tahun 2013 lalu. Salah satu penyebabnya, minat petani menanam kedelai menurun. “Melalui sistem tumpang sari ini, minat petani untuk menanam kedelai bisa meningkat kembali,” sebutnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, menambahkan, Loteng memang pernah berjaya. Dengan berhasil menjadi daerah penghasil kedelai terbaik nasional hingga kedelai Loteng sempat dikirim ke NTT, Bali hingga Kalimantan, untuk memenuhi kebutuhan benih kedelai di daerah tersebut. Dikatakannya, dengan sistem tanam tumpang sari, yakni dengan memadukan tanaman kedelai dengan jagung di satu lahan, produksi kedelai Loteng bisa men-
CANANGKAN - Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, mencanangkan gerakan sistem tumpang sari di Dusun Tandek Desa Labulia, Rabu (17/7). ingkat kembali. Untuk tahun ini, sistem tumpang sari akan dikembangkan di tujuh kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pringgarata, Praya serta Kecamatan Janapria ditambah Kecamatan Pujut serta Jonggat sebagai sentra pengembangan kedelai di Loteng dengan target luas tanam sistem tump-
ang sari sekitar 3.835 hektar. Kedua benih tersebut, baik kedelai maupun jagung dipilih karena memiliki beberapa kelebihan. Kedelai misalnya, benih tersebut tahan hama serta bisa tumbuh baik walaupun ada tanaman peneduh di sekitarnya, sehingga dianggap cocok untuk sistem tumpang sari tersebut. Sedangkan benih jagungnya, bisa tumbuh maksimal
meski di lahan yang kering. Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, sistem tumpang sari dikembangkan, karena memiliki beberapa kelebihan. Yang paling utama bisa menghindari petani dari potensi kerugian akibat gagal tanam atau panen. “Misalnya tanam kedelai gagal, masih ada jagung. Jadi petani tidak sampai merugi,” ujarnya. (kir)
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
KSB Diperkirakan Alami Kekeringan Panjang
Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memprediksi, kemarau akan berlangsung lebih panjang dibanding tahun lalu. Hal tersebut dipicu fenomena El Nino (memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur). Juga, bertepatan dengan kondisi musim kering dan curah hujan rendah di wilayah Indonesia. Kepala Pelaksana BPBD KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaerahan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd, Rabu (17/7) mengatakan, memang faktor utama penyebab kekeringan panjang yang akan terjadi di wilayah KSB karena dampak dari El Nino yang bertepatan
dengan musim kering dan curah hujan yang rendah. Puncak musim kering ini diprediksi akan terjadi di bulan Agustus hingga bulan Desember mendatang. Sementara, musim hujan diprediksi akan terjadi di bulan Januari sampai April 2019. Fenomena El Nino juga berpen-
garuh terhadap singkatnya musim penghujan di KSB yakni dari bulan Januari hingga April mendatang. Hal tersebut tentu dianggap sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena rata-rata dua tahun terakhir musim hujan selalu terjadi di bulan Oktober. Mundurnya musim peng-
hujan juga akan sangat berpengaruh kepada pola tanam dan target produksi pertanian jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir. Selain itu jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak kekeringan dari 11.048 juga diprediksi akan terus bertambah. Sehingga anggaran untuk penanggulangan krisis air bersih juga akan membengkak. “Kita prediksi musim kemarau yang terjadi saat ini akan berlangsung panjang dari tahun sebelumnya. Faktor utamanya karena El Nino yang disertai masuknya musim kemarau dan
kondisi air hujan yang rendah,” ungkapnya. Dikatakannya, Selain fenomena El Nino, kerusakan alam karena pembalakan liar dan penambangan emas secara ilegal (Peti) juga turut ambil andil dalam meningkatkan suhu panas di Sumbawa Barat. Hal ini tentu sangat beralasan. Sebab, hampir di semua tempat dan Desa selalu ada saja lokasi PETI ditemukan dengan ditandai tenda menggunakan terpal. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan banyaknya kayu yang ditebang secara be-
bas tanpa ada penanaman pohon kembali. Fenomena pembalakan kayu secara ilegal juga akan berdampak tidak baik bagi alam, karena pada saat musim penghujan maka banjir bandang tetap akan terjadi terutama di wilayah Brang Rea. Hal itu terjadi karena daya serap air kedalam tanah sudah semakin berkurang sehingga menimbulkan tanah longsor dan banjir bandang. Dirinya sangat berharap supaya aktivitas PETI yang saat ini masih saja terjadi di KSB harus dihilangkan dan dihenti-
kan, jika tidak segera maka dampak kerusakannya akan semakin besar. Tentu yang akan merasakan dampak akibat bencana tersebut yakni manusia yang ada di bumi dan mahluk hidup lainnya. “Harus kita akui aktivitas PETI dan illegal logging menjadi faktor lain meningkatnya suhu panas di KSB. Makanya aktivitas tersebut harus dihentikan segera demi masa depan yang lebih baik, karena jika dibiarkan tidak hanya pemanasan global tetapi bencana yang lain juga akan terjadi,” tandasnya. (ils)
KSB akan Lelang Jabatan Direktur Perusda
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera melelang jabatan posisi Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda). Demikian disampaikan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST di sela penyampaian pendapat akhir pemerintah terkait rancangan penetapan perubahan APBD 2019 pada sidang paripurna DPRD, Rabu (17/7). “Mendengar tanggapan dan saran DPRD terkait keberadaan Perusda, kami selaku pemerintah akan segera menggelar lelang jabatan direktur Perusda tersebut,” kata Wabup. Tidak saja akan mengganti punggawanya, Wabup menyatakan, akan merevitalisasi seluruh unit kerja perusahaan plat merah itu. Menurutnya, langkah itu diambil pemerintah dalam rangka penyegaran kelembagaan serta mendorong kinerja perusahaan untuk lebih baik lagi. “Insyaallah tahun ini Perusda akan direvitalisasi secara menyeluruh,” tegasnya. Untuk pelaksanaan lelang jabatan dirketur utama Perusda tersebut, Pemda KSB sejak beberapa waktu lalu telah melakukan persiapan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si sebelumnya mengungkapkan, pihaknya tengah tengah menyusun tahapan, prosedur dan persyaratan calon pelamar yang akan dalam lelang jabatan direktur Perusda itu. “Sedang kita siapkan semuanya ya,” katanya. Ia mengaku, pergantian pejabat utama Perusda itu dilakukan bukan dalam artian pejabat saat ini berkinerja buruk atau hal lainnya. Penggantiannya lebih dikarenakan masa jabatan jajaran direksi perusahaan. “Yang ada saat ini sudah memenuhi durasi masa jabatannya,” paparnya seraya menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pengurus Perusda sekarang ini. “Pemerintah mengapresisasi semua personil Perusda hari ini. Mereka bisa mempertankan eksistensi perusahaan,” sambung H. Amry. Selanjutnya ia mengatakan, proses penjaringan direktur Perusda nantinya akan dilakukan secara terbuka dan dijalankan oleh tim seleksi. Di mana timnya nanti beranggotakan dari kalangan pemerintah dan pihak luar yang memiliki kompetensi secara profesional. “Kita ingin dari hasil seleksi nanti terpilih orang yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni menahkodai sebuah perusahaan,” imbuhnya. (bug) Fud Syaifuddin (Suara NTB/bug)
Rombongan KJRI Johor Bahru Berencana Kunjungi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rombongan KJRI Johor Bahru, Malaysia berencana melakukan Famtrip ke Pulau Moyo, Sumbawa dan Lombok, NTB dalam bulan Juli ini. Dalam rombongan juga ikut belasan travel agent dan wartawan media cetak serta elektronik. Famtrip ini ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia, khususnya dari Melaka dan Johor serta penjualan paket wisata. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev membenarkan adanya rencana kunjungan tersebut. Rencananya rombongan yang berjumlah 20 orang ini akan menginap selama dua malam di Pulau Moyo dan satu malam di Sumbawa. “Mereka selama tiga hari dari hari Jumat 26 Juli sampai Minggu 28 Juli. Rencana di Pulau Moyo mereka akan menginap dua malam, kemudian di Sumbawa mereka akan menginap satu malam,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/7). Dijelaskannya, di Pulau Moyo para rombongan akan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat wisata, yakni Air Terjun Mata Jitu, Air Terjun Diwu Mbai, Pantai Poto Jarum, Pantai Raja Sua, dan Tanjung Pasir. Sedangkan di Sumbawa, siang harinya akan melakukan city tour dan malamnya akan dilaksanakan bisnis metching. Dalam rangka penyambutan, pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait. “Kita sudah rapat dengan para pihak membicarakan tentang kesiapan penyambutan. Mereka (20 orang rombongan) rencananya kita sambut nanti di Bandara dengan tari penyambutan dan pengalungan Pabasa’,” terangnya. Menurut H. Iskandar, kedatangan para rombongan sebenarnya ingin membantu mengembangkan pemasaran pariwisata Sumbawa. Sesuai dengan surat yang disampaikan, Famtrip tersebut ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia, khususnya dari Malaka dan Johor. Serta penjualan paket wisata ke Pulau Moyo, Sumbawa dan Lombok, NTB. Makanya pihaknya ingin mempersiapkan diri supaya bisa memberikan pelayanan prima kepada para rombongan. Karena selain kunjungan tersebut merupakan kehormatan, juga pariwisata Sumbawa dapat dipromosikan ke dunia. “Makanya kita ingin mempersiapkan ini sebaik mungkin. Sehinga kita bisa memberikan pelayanan yang prima. Karena kunjungan mereka menjadi suatu kehormatan dan juga membantu kita dalam ikut memasarkan pariwisata Sumbawa ke seantero dunia. Karena mereka membawa media elektronik dunia yang skalanya sudah internasional,” pungkasnya. (ind) H. Iskandar (Suara NTB/ind)
(Suara NTB/ist)
TERANCAM - Nampak lahan jagung yang terancam gagal panen karena terdampak kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Puluhan Hektar Jagung di Kertasari Terancam Gagal Panen Taliwang (Suara NTB) Setidaknya sekitar 60 hektar lahan pertanian jagung di desa Kertasari Kecamatan Taliwang, terancam mengalami gagal panen di Musim Tanam (MT) pertama 2019. Hal itu dipicu sangat minimnya pasokan air ke wilayah setempat pada saat jagung mulai berbuah. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) KSB, melalui Kabid Pertanian tanaman pangan Syaiful Ulum SP, kepada Suara NTB, Rabu (17/7) membenarkan adanya puluhan hektar lahan jagung yang terancam gagal panen MT Pertama tahun 2019. Akibat kondisi cuaca yang tidak menentu tersebut kini,
harus merugi hingga puluhan juta karena mata pencaharian utama gagal panen. Rusaknya puluhan hektar jagung tersebut karena musim kemarau melanda wilayah setempat pada saat jagung sedang berbuah atau berumur 60-70 hari Kondisi gagal panen yang terjadi tahun 2019 merupakan hal yang terparah sejak beberapa tahun terakhir karena sebelumnya ada sekitar 133 hektar yang sudah dilaporkan gagal panen di desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano. Pihaknya juga sudah berupaya untuk mendistribusikan pompa air dengan harapan bisa menyelamatkan jagung tersebut, tetapi karena sumber mata airnya yang tidak ada akhirnya jagung ini tidak
mendapatkan air. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan belum adanya asuransi terhadap tanaman jagung tersebut, sehingga mau tidak mau petani harus menanggungnya secara mandiri. “Faktor cuaca yang mempengaruhi puluhan hektar lahan yang terancam gagal panen tersebut. Apalagi untuk musim kemarau tahun ini di luar prediksi kami, karena lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya. Dikatakannya, meskipun untuk tanaman jagung tidak ada asuransi tapi pihaknya tetap akan mengupayakan jalan keluar terbaik agar para petani tidak terlalu merugi. Salah upaya yang dilakukan
yakni dengan menyiapkan benih untuk musim tanam bulan berikutnya, termasuk pupuk dan obat-obatan lainnya. Selain masalah itu, pihaknya juga akan membantu para petani dari segi angsuran pembayaran kredit. Karena rata-rata para petani ini mengambil modal dari Bank dengan waktu pembayaran setelah panen jagung, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa dipanen maka untuk angsuran akan diupayakan jalan keluar terbaik dengan pemodal. Upaya itu dilakukan juga supaya para petani tidak lagi berfikir untuk tepat waktu membayar modal usaha yang sudah dipinjamkan kepada pihak perbankan melainkan
bisa diberikan keringanan cicilan. Sehingga kedepannya para petani jagung tidak terlalu merugi dan bisa terbantukan. Selain pola demikian, saat ini pihaknya juga tengah mencari celah supaya tanaman jagung juga bisa diasuransikan sama halnya seperti padi, dengan pola itu pihaknya sangat yakin petani jagung akan sangat tergantikan. “Kita sudah siapkan langkah antisipasi untuk meringankan beban petani jagung yang terancam gagal panen tersebut. Bahkan dalam waktu dekat ini kami akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi yang dilaporkan itu,” tandasnya. (ils)
KPU Sumbawa Menunggu Surat KPU RI Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi (MK), Kabupaten Sumbawa tidak termasuk dalam daerah yang mendapatkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2019. Meskipun demikian, KPU Sumbawa masih menunggu surat resmi dari KPU RI untuk melakukan penetapan jumlah kursi dan caleg terpilih. Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa, Nurul Khairani, S.IP menyampaikan bahwa KPU RI sudah meminta data kepada MK terkait daerah yang mengajukan PHPU Pemilu 2019. Namun data dimaksud baru diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 1 Juli lalu. Hal ini karena ada banyak perkara yakni sekitar 260. Terdiri dari calon anggota DPRD 250 perkara dan anggota DPD 10 perkara. Setelah diperiksa, MK baru menurunkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPU RI pada 16 Juli.
“Tahapan yang tertunda kemarin terkait penetapan alokasi kursi dan calon terpilih anggota DPRD tahun 2019, kami baru menerima surat dari MK RI di bagian kepanitraan dan sekretariat jenderalnya. Nomor suratnya 1844/ PAN.MK/07/2019 pada 16 Juli lalu perihal jawaban atas permintaan data,” ujarnya. Dijelaskannya, berdasarkan surat tersebut, Kabupaten Sumbawa tidak ada dalam 260 perkara yang diajukan ke MK yang tercatat dalam BRPK. Namun untuk melaksanakan penetapan yang sempat tertunda sebelumnya, pihaknya masih menunggu surat resmi dari KPU RI. “Kabupaten Sumbawa tidak termasuk. Tetapi kami masih menunggu surat resmi dari KPU RI untuk menindaklanjuti proses rekapitulasi pleno kemarin. Apakah kami akan bisa melakukan hal tersebut dalam beberapa hari kedepan. Semoga secepatnya bisa kita terima dalam beberapa hari kedepan,” pungkasnya. (ind)
Kasus DD Lunyuk Rea dan Balai Nikah Disidik Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sumbawa ditingkatkan penanganannya ke tahap penyidikan. Kasus tersebut yakni dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Luynuk Rea dan Balai Nikah/KUA Labangka. “Sudah ada dua penyidikan yang kita lakukan, yaitu terkait anggaran dana desa di Lunyuk dan bangunan Balai Nikah/KUA di Labangka,” kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H., M.Hum kepada wartawan, Rabu (17/7). Dipaparkannya, kasus anggaran dana desa Lunyuk Rea merupakan tunggakan yang sebelumnya dalam tahap penyelidikan. Penggunaan dana desa setempat tahun 2016 lalu diduga terjadi penyimpangan. Sejumlah pembangunan yang dikerjakan diduga tidak sesuai spesifikasi da nada sejumlah pekerjaan yang diduga belum selesai. Penanganannya kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sedangkan kasus Balai Nikah di Labangka tahun 2017/2018 diduga bermasalah. Proyek dengan nilai Rp1,2 miliar tersebut, sedang dalam proses penyidikan umum. Saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan secara gamblang mengenai proses penyidikan.
“Mengenai pemanggilan saksi dan ahli belum bisa kami sampaikan secara gamblang. Tapi kami akan hati-hati dalam menangani kasus ini. Kami berharap yang dipanggil kooperatif dan menyampaikan data serta dokumen yang kami butuhkan. Biar terang benderang kasus ini,” pungkasnya. (ind)
Iwan Setiawan (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
AMANKAN KAYU - Suasana saat Tim Balai KPH Ampang Plampang mengamankan kayu beserta terduga pelaku pembalakan liar di Jaran Pusang, Labangka, Selasa (16/7).
Kedapatan Tebang Kayu, Empat Terduga Pelaku Diamankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Balai KPH Ampang Plampang mengamankan empat orang terduga pelaku pembalakan liar. Mereka kedapatan sedang melakukan penebangan kayu di lokasi Jaran Pusang, Labangka, Selasa (16/7) lalu. Tim juga mengamankan barang bukti kayu serta alat yang digunakan. Kepala Balai KPH Ampang Plampang, Dedy Purwanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. Para pelaku diamankan di daerah Labangka, tepatnya di Blok Ai Ngerung RPK 64 Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang. Saat itu mereka sedang melakukan penebangan pohon. Selain pelaku pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa dua batang kayu santan serta dua unit chainsaw dan parang yang digunakan. “Saat melakukan operasi di lokasi, kita dapatkan mereka di sedang melakukan penebangan. Ada empat orang yang kami amankan. Selain itu kita juga mengamankan dua unit chain saw, parang dan kayu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/7). Dijelaskannya, pihaknya melakukan operasi di lokasi se-
tempat dicurigai beberapa titik rawan pembalakan liar maupun perambahan. Dalam bulan ini, pihaknya juga sudah berhasil mengungkap kegiatan serupa di dua tempat berbeda. “Sebenarnya dalam bulan ini kami sudah berhasil mengamankan dua kali kegiatan di lokasi berbeda. Kami melihat bahwa ada di beberapa titik di lokasi itu yang memang rawan. Entah itu kasus perambahan maupun pembalakan liar,” terangnya. Sementara ini, kata Dedy, pihaknya sudah melakukan introgasi terhadap para terduga pelaku. Para terduga ini berasal dari Pulau Lombok. Sehari sebelum penangkapan, mereka didatangkan untuk melakukan penebangan. Saat ini kasus ini sedang dalam penyidikan PPNS Dinas LHK Provinsi NTB. “Empat orang ini berdasarkan pengakuan mereka, didatangkan dari Lombok sehari sebelum diamankan. Mengenai siapa yang mendatangkan, itulah yang sedang dalam pengembangan penyidikan. Sementara ini sedang proses penyidikan oleh penyidik PPNS Dinas LHK Provinsi NTB,” pungkasnya. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
Dampak Kekeringan, Petani Palawija Cemas Dompu (Suara NTB) Musim kemarau di Kabupaten Dompu mulai berdampak pada tanaman pertanian seperti padi dan jagung (palawija). Para petani yang bercocok tanam di 1.043 ha tanaman jagung dan padi di Dompu mulai merasakan kecemasan akibat musim kemarau. Meski, hingga kini belum ada tanaman pertanian yang mengalami puso karena sudah usia lebih dari sebulan dan dibantu dengan air sumur dalam. Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt kepada Suara NTB Rabu kemarin mengaku, berdasarkan laporan kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim pada Dinas hingga 10 Juli lalu sekitar 699 ha dari 3.529 ha tanaman jagung kondisinya waspada. Begitu juga pada tanaman padi sekitar 344 ha dari luas keseluruhan 3.095 ha kondisinya waspada. “Rata – rata tanaman padi dan jagung ini usianya 40 sampai 80an hari,” ungkapnya. Untuk tanaman jagung yang paling banyak terdampak kekeringan di wilayah Kecamatan Huu sekitar 345 ha, diikuti Kecamatan Manggelewa seluas 230 ha dan di Kecamatan Kempo seluas 124 ha. Tanaman padi juga banyak di Huu seluas 152 ha, diikuti Kecamatan Kempo seluas 72 ha, kecamatan Woja seluas 39 ha, kecamatan Pajo seluas 32 ha, kecamatan Dompu seluas 30 ha, dan Manggelewa seluas 19 ha. Untuk penanganan dampak kekeringan, kata Armansyah, pihaknya menyiapkan beberapa pompa air, dan sumur dalam. Pompa air akan diberikan kepada kelompok yang memiliki potensi air untuk mengairi tanaman. “Pompa air kita siapkan di masing – masing KCD Pertanian dan di Dinas juga kita siapkan. Pompa ini diturunkan apabila ada laporan soal dampak kekeringan,” terangnya. Selain itu, Armansyah mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan penyuluh agar tetap turun ke kelompok binaannya dan memperhatikan kondisi iklim serta komoditi yang ditanam. Karena masih ada petani yang tidak memperhatikan iklim dan komoditi tanaman di lahan pertaniannya. Sehingga tanamannya mudah diserang hama penyakit. “Edukasi ini sangat diharapkan dari penyuluh kepada petani,” jelasnya. (ula)
Armansyah (Suara NTB/ula)
Pilkada 2020
Nasdem Dompu Belum Pastikan Dukungan Dompu (Suara NTB) DPC Partai Nasdem Kabupaten Dompu belum memutuskan arah dukungan pada Pilkada 2020 mendatang. Klaim sepihak beberapa bakal calon Bupati maupun tokoh tertentu soal arah dukungan Partai Nasdem tidak bisa dijadikan patokan. DPP Partai Nasdem akan merujuk pada hasil survei yang memungkinkan calon tersebut menang untuk diusung. Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Sahlan kepada Suara NTB, Rabu (17/7) menegaskan hingga saat ini partai Nasdem belum memutuskan arah dukungannya untuk Pilkada Dompu tahun 2020 mendatang. Klaim beberapa tokoh soal arah dukungan partai Nasdem di media sosial maupun diskusi terbatas tidak bisa dijadikan patokan arah dukungan partai. “Terkait pernyataan dari pihak – pihak terkait (soal arah dukungan partai Nasdem), sebelum diajukan pendaftaran, itu ndak bisa dijadikan bahan,” tegasnya. Dikatakan Sahlan, Nasdem memiliki peraturan organisasi sebagai rujukan dalam menentukan arah dukungan kepada calon kepala daerah. Sejauh ini belum ada proses formal partai untuk menjaring pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, kendati tahapan Pilkada serentak tahun 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Namun Nasdem sudah ada instruksi untuk daerah yang melaksanakan Pilkada, wajib mengusung kader sendiri sebagai calon Bupati atau calon wakil Bupati. “Artinya bahwa, untuk mendapat dukungan seperti H. Ichtiar mau maju, mestinya harus berpasangan dengan kadernya Nasdem atau menjadi wakil Bupati dari kadernya Nasdem,” katanya. Sahlan pun menegaskan, tidak hanya H. Ichtiar yang membangun komunikasi dengan Partai Nasdem. Sejauh ini ada beberapa tokoh lain yang membangun komunikasi dengan Nasdem seperti H. Yuhasmin Ismail, M.Si dan tokoh lain. “Nanti terakhirnya bahwa, baik itu kader atau tidak kader, Nasdem itu akan berpatokan hasil survei. Itu yang terakhir sekali. Yang terakhir ini merupakan bagian yang utama. Sekalipun DPD II mengiyakan si A dan si C, tapi kalau hasil surveinya tidak memungkinkan untuk menang, jadi tidak mungkin akan disahuti oleh DPP,” tegasnya. (ula)
Sekda Kota Bima Diperiksa Penyidik Tipikor Kota Bima (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa, MH, dipanggil penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres Bima Kota. Pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kota Bima terpidana, Sita Erny. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, membenarkan pemangilan Sekda tersebut. Kata dia, pemanggilan dilakukan untuk pemeriksaan tambahan. “Ya benar, Sekda diperiksa sebagai saksi kemarin,” kata Hilmi kepada Suara NTB, Rabu (17/7). Hilmi menjelaskan, pada saat pembayaran gaji dan tunjangan
terhadap Sita Erny, Sekda saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima. “Namanya juga disebutkan oleh dua tersangka. Yang jelas pemeriksaan Muhktar Landa kemarin dalam kapasitas sebagai mantan Kepala BKD,” ujarnya. Selain Sekda, pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Kasubag Kepegawa-
ian BKD. Pemeriksaan tersebut kata Hilmi, untuk mendalami keterangan dari kedua tersangka yang sebelumnya diperiksa. “Sama dengan Sekda, Kasubag Kepegawaian diperiksa sebagai saksi,” katanya. Hilmi mengatakan, pihaknya juga akan kembali memanggil dua orang tersangka, SR dan AY yang ditetapkan belum lama ini. keduanya merupakan
Dompu (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, belum juga merealisasikan rencana perbaikan Terminal Ginte di Kelurahan Kandai II. Karenanya, sejumlah pegawai yang ditempatkan kini mengeluh kewalahan. Selain penataan yang amburadul juga fasilitas umum tersebut telah menjadi area pelepasan ternak. Koordinator Terminal, Ahmad kepada Suara NTB, Rabu (17/7) mengaku, kesulitan menata pengelolaan fasilitas umum ini karena upaya yang dilakukan tidak diimbangi kondisi sarana prasarana memadai. Untuk penertiban jalur keluar masuk kendaraan misalnya, pengendara masih bebas melalui gerbang mana saja lantaran sebagian besar pintunya rusak. “Kita tata keluar masuk kendaraan ini percuma saja karena pintu masuknya juga rusak. Belum lagi akses jalan dan pagar keliling,” ungkapnya. Kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan hampir belum pernah mendapat sentuhan perbaikan sedikitpun dari pemerintah. Bahkan untuk keperluan air bersih di MCK pengunjung, pihaknya harus menyewa tukang ojek untuk mendatangkannya. Sebagai jantung kota, menurut Ahmad, kondisi bangunan terminal ini sudah tidak representatif lagi. Diperparah, areanya kini kerap dijadikan tempat
(Suara NTB/Dok)
Hilmi M. Prayugo
(Suara NTB/jun)
TERMINAL – Tampak ternak milik warga sekitar dilepas liar di area Terminal Ginte, Kabupaten Dompu, Rabu (17/7). pelapasan bahkan sebagai kandang ternak di malam hari. “Sepanjang pagar, gerbang ini belum diperbaiki ya susah kita mau larang masyarakat untuk
melepas ternak,” ujarnya. Dishub Provinsi, lanjut dia, sebelumnya memang sudah mendatangkan konsultan proyek untuk mengukur beber-
apa fasilitas yang akan diperbaiki di terminal ini. Tapi rupanya rencana tersebut sampai sekarang tak kunjung direalisasikan. “Sebagai bawa-
han ya kita tidak bisa apa-apa, menunggu saja kapan terminal ini diperbaiki biar tertata rapi seperti terminal lain,” pungkasnya. (jun)
Diduga Pesta Sabu, Oknum ASN Dompu Diciduk Dompu (Suara NTB) – Salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) diringkus polisi, Rabu (17/7) Pukul 07.35 Wita. Ia RS alias Anton asal Dusun Mangga II Desa Ranggo. Pria kelahiran 1978 itu terciduk saat pesta sabu-sabu bersama dua rekannya, yakni Ag (27) dan He (24). Kanit Lidik Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun dikonfirmasi Suara NTB mengungkapkan, penangkapan tiga terduga penyalahguna barang haram ini buah tidaklanjut informasi warga sekitar yang mengaku kerap menjumpai aktivitas transaksi dan pesta sabu di kediaman Anton. Karenanya, setelah proses penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Rabu kemarin Tim Opsnal langsung memutuskan terjun ke TKP. Setibanya di lokasi, dijumpai seorang perempuan dengan gerak mencurigakan tergesa masuk ke dalam rumah begitu mengetahui keberadaan polisi. “Anggota kemudian mengikuti dan benar saja RS sedang menikmati sabu bersama rekan-rekannya,” ungkap dia.
sangka ke Mapolres Dompu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum. Termasuk demi pengembangan kasus guna
(Suara NTB/Polres Dompu)
DIAMANKAN – Tiga terduga penyalahguna sabu saat diamankan di Mapolres Dompu, Rabu (17/7). Mengetahui perbuatannya yang melawan hukum itu kedapatan polisi, Anton seketika berontak dan berusaha melarikan diri. Namun tim berhasil menggagalkan upaya pemilik dan penyalahguna narkotika jenis sabu ini. Atas temuan tersebut, lanjut Moh Saihun, tim langsung menindaklanjutinya dengan memanggil Ketua RT dan warga setempat untuk men-
yaksikan proses penggeladahan tersangka. Walhasil, di atas kasur RS didapati sejumlah barang bukti, diantaranya satu buah bong, tiga klip bening yang satu diantaranya berisi bubuk kristal sabu. Kemudian enam buah korek api, satu bundel plastik klip, tiga buah sendok sabu dan empat buah HP berbagai merk serta uang tunai Rp75.000. Berkat temuan ini tim langsung menggiring tiga ter-
(Suara NTB/ist)
PRESENTASI - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (tengah) didampingi Kabag OPA Setda, Syamsul Bahrain (kiri) dan inovator SIMAWAR Laily Ramdani (kanan), saat mempresentasikan inovasi SIMAWAR, di Kantor Kemenpan RB, Selasa (16/7). kerahasiaan terhadap laporan lebih terjaga,” katanya. Diakuinya, hadirnya Inovasi SIMAWAR setiap kasus yang muncul, terutama berkaitan dengan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat lebih cepat direspon serta ditangani oleh tim terpadu. Sementara Kabag OPA Set-
mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima. “Kamis (18/7) besok, rencana kedua tersangka ini akan diperiksa tambahan lagi,” katanya. Hilmi menegaskan, pihaknya akan terus mendalami kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kota Bima terpidana tersebut, meskipun saat ini telah menetapkan dua orang tersangka. “Hasil pemeriksaan saksi dan tersangka semuanya akan didalami. Sampai saat ini dalam kasus ini kita belum pastikan bakal ada nama tersangka lain,” pungkasnya. (uki)
Dishub Kewalahan Kelola Terminal Ginte
Inovasi SIMAWAR, dari 99 Menuju Top 45 Nasional Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mempresentasikan inovasi SIMAWAR, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, Selasa (16/7). Presentasi tersebut dalam mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Nasional tahun 2019 menuju top 45 nasional. Sebelumya aplikasi SIMAWAR masuk dan meraih Top 99 Nasional. Dalam memaparkan inovasi SIMAWAR Bupati didampingi, Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda, Syamsul Bahrain S.Ip. M.Si dan inovator SIMAWAR Laily Ramdani S.Stp. Dalam pemaparannya, Bupati mengatakan sejak aplikasi SIMAWAR diluncurkan pada tahun 2018, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Selain itu masyarakat merasa nyaman karena tingkat
Halaman 7
da, Syamsul Bahrain, mengaku presentasi Bupati dihadapan enam panelis diharapkan mampu mengangkat Inovasi SIMAWAR untuk masuk TOP 45 dalam KIPP tingkat nasional tahun 2019. “Selain Kabupaten Bima ada 89 daerah seluruh Indonesia mengikuti KIPP ini, yang berhasil ma-
suk Top 99,” katanya. Syamsul mengatakan dalam KIPP menuju top 45, penilaian panelis akan menitikberatkan pada tampilan video dan sejauh mana inovasi dapat bermanfaat secara signifikan bagi publik. Tidak hanya itu, panelis menggali tanggapan peserta berkaitan dengan kondisi se-
belum dan sesudah penerapan aplikasi, terobosan dan data terkait tingkat kepuasan atas kehadiran inovasi SIMAWAR. “Informasi terkait cakupan pelayanan digali oleh panelis. Apakah aplikasinya bisa direplikasi serta telah dilakukan sertifikasi perangkat yang digunakan,” pungkasnya. (uki)
mengungkap keberadaan jaringan lain. “Pelaku sekarang sudah dibawa ke polres guna penyelidikan dan penyidikan,” pungkasnya. (jun)
123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 khusus untuk membantu Dompu (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121 Dinas Koperasi dan UKM kegiatan setiap koperasi. Pi123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Kabupaten Dompu, men- haknya hanya sebatas mem123456789012345678901234567890121 catat 305 koperasi mengan- bina serta memfasilitasi ke123456789012345678901234567890121 tongi izin di wilayah ini. Na- tika ditemukan persoalan di 123456789012345678901234567890121 mun demikian, dari jumlah lapangan. ‘Anggaran itu 123456789012345678901234567890121 tersebut hanya 150 kopera- murni dari mereka. Kita han123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 si yang aktif. Ratusan sisan- ya bisa mensosialisasikan 123456789012345678901234567890121 ya tak beroperasi karena se- misalnya koperasi mau men123456789012345678901234567890121 lama dua tahun berturut gakses bantuan kita jelas123456789012345678901234567890121 tidak pernah melakukan Ra- kan cara dan prosedurnya itu 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pat Anggota Tahunan atau saja,” ungkapnya. 123456789012345678901234567890121 Disebutkan, dari ratusan RAT. Demikian disampai123456789012345678901234567890121 kan Plt. Kadiskop dan UKM, koperasi yang berada 123456789012345678901234567890121 Drs. H. Rifai, M. Pd di kan- dibawah pembinaannya han123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ya sebagian kecil yang sudah tornya, Rabu (17/7). 123456789012345678901234567890121 Ia menegaskan, setiap ko- mampu beralih ke koperasi 123456789012345678901234567890121 perasi yang berada dibawah syariah. Kendala utama yang 123456789012345678901234567890121 pengawasan dan pembinaan lain yakni sulit memperoleh 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pihaknya diharuskan untuk badan pengawas syariah 123456789012345678901234567890121 melakukan RAT. Jika tidak yang mengantongi sertifikat 123456789012345678901234567890121 dinyatakan tak aktif dan dari MUI pusat. 123456789012345678901234567890121 Untuk memperoleh leakan diusulkan untuk pem123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 galitas tersebut minimal bubaran ke kementerian. 123456789012345678901234567890121 “Cuma untuk menutup harus mengikuti pelatihan 123456789012345678901234567890121 itu prosedurnya panjang yang hanya ada di provinsi 123456789012345678901234567890121 makanya kita hanya men- atau pusat. Sementara dis123456789012345678901234567890121 gusulkan saja. Sementara inggung upanyanya mene123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ketentuan baru juga kalau kan koperasi liar tanpa 123456789012345678901234567890121 lima tahun berturut-turut badan hukum, H. Rifai men123456789012345678901234567890121 kita abaikan, tidak perlu gatakan terus melakukan 123456789012345678901234567890121 pemantauan dan memastilagi membina,” jelasnya. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Keharusan rapat anggo- kan tidak memberi tolerasi 123456789012345678901234567890121 ta tahunan biasanya tidak sedikitpun bagi koperasi 123456789012345678901234567890121 dilakukan koperasi karena yang melakukan pelangga123456789012345678901234567890121 ketidakterbukaan antar ran. Apalagi misalnya mere123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pengurus dan anggota ka mengambil izin dari daer123456789012345678901234567890121 dalam mengelola lembaga ah lain untuk membuka us123456789012345678901234567890121 tersebut. Termasuk yang aha koperasi di sini. 123456789012345678901234567890121 “Kalau sudah punya cukup sering ditemukan pi123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 haknya yakni banyak pen- badan hukum tapi pelak123456789012345678901234567890121 gurus baru tidak memaha- sanaan di lapangan sedikit 123456789012345678901234567890121 mi cara penyusunan nera- bertentangan dengan prin123456789012345678901234567890121 ca. Sehingga kegiatannya sip koperasi itu tugas kita 123456789012345678901234567890121 membina dan mengarahkan terbengkalai begitu saja. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Dalam upaya pendamp- supaya kembali ke jalurnya. 123456789012345678901234567890121 ingan yang diberikan, lanjut Tapi kalu tidak ada izin kita 123456789012345678901234567890121 H. Rifai, Diskop UKM tidak akan tegur keras itu,” 123456789012345678901234567890121 mengalokasi anggaran pungkasnya. (jun) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121
Ratusan Koperasi di Dompu Tidak Aktif
POLHUKAM
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
Pilkada KSB
Musyafirin Mulai Bangun Komunikasi dengan Sejumlah Parpol Mataram (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M akan kembali bertarung untuk periode keduanya di Pilkada serentak 2020. Ia pun sudah mulai aktif membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai calon mitra koalisi. Meskipun pada dasarnya, dengan PDIP ia sudah bisa diusung tanpa koalisi. Hal itu disampaikan Musyafirin saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela konfercab serentak DPC PDIP se NTB, di Mataram, Rabu (17/ 7) kemarin. “Ya sebenarnya dengan PDIP saja kalau mau maju sudah cukup, tapi tetap (Suara NTB/ndi) kita harus bangun koalisi, H. W. Musyafirin sampai sejauh ini sudah ada empat partai yang sudah ada komunikasi dengan kita,” akunya. Sementara itu, terkait pasangan yang akan digandeng sebagai calon wakilnya pada pencalonan di periode kedua mendatang. Musyafirin memberikan sinyal kemungkinan dia akan tetap berpasangan dengan wakilnya saat ini, yakni Fud Syarifuddin. Sehingga paket Musyafirin-Fud pada Pilkada serentak 2015 lalu akan berlanjut ke jilid II pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “Kita memang belum bicara itu, tapi sama Pak Wabup sangat harmonis. Sejauh ini tidak ada masalah, saya pikir beliau juga puas melayani. Jadi kita lihat saja nanti. Apapun hasilnya yang penting kita sudah berbuat baik kepada rakyat. Kalau ada yang tidak puas satu dua, itu ya biasalah,” katanya. Ia menegaskan, saat ini, pihaknya belum telalu intens mengurus persiapan menjelang Pilkada serentak 2020 KSB. Pasalnya ia masih menjadi Bupati aktif saat ini. Sehingga membuatnya harus fokus melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada mayarakat. “Untuk sementara ini saya lebih fokus pada sisa pekerjaan (Bupati). Istilahnya kalau terlalu cepat bicara Pilkada, nanti pikiran kita terbagi, tidak fokus melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi kita mau menuntaskan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, kita mau memberikan pelayanan dan pengabdian dengan maksimal,” katanya. Namun demikian, bukan berarti dia juga lepas begitu saja soal Pilkada. Pihaknya terus memantau dan mengamati pergerakan konstelasi politik termuktahir di KSB. Ia mengaku akan mulai fokus bicara soal persiapan Pilkada pada pertengahan Agustus mendatang. “Jujur untuk antisipasi hal itu (Pilkada) kita amati sambil lalu, tapi tidak fokus. Mungkin nanti setelah Idul Adha baru kita mulai bahas dengan serius. Kita bahas secara detail termasuk soal pasangan dan partai koalisi. PKPU juga kan baru ke luar,” jelasnya. Ketika ditanya apakah dirinya tidak khawatir dengan manuver para calon penantangnya yang sudah mulai bergerak lebih awal. Politisi PDIP tersebut menanggapi santai maneuver sejumlah tokoh KSB yang juga berniat maju di Pilkada KSB. Menurutnya, hal yang sangat wajar bagi kandidat yang mau maju untuk melakukan sosialisasi. (ndi)
Supervisi Pilkada, KPU NTB Ajukan Anggaran Rp750 Juta Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak 2020 mendatang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Lombok Tengah, Sumbawa, KSB, Bima dan Dompu. Pembiayaan untuk Pilkada tersebut menjadi kewajiban masing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada. Namun demikian, KPU Provinsi NTB, meskipun tidak menjadi penyelenggara Pilkada secara langsung. Akan tetapi memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dan monitoring terkait persiapan Pilkada oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada. Karena itulah, KPU Provinsi NTB juga membutuhkan anggaran untuk pembiayaan proses koordinasi tersebut. Dalam draf rancangan kebutuhan anggaran, KPU NTB membutuhkan anggaran Rp750 juta yang akan dibebankan kepada Pemprov NTB untuk dianggarkan melalui APBD. “Kami hanya mengajukan Rp750 juta di APBDP 2019 untuk keperluannya melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota,” ujar Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya kepada Suara NTB, Rabu (17/7) kemarin. Dijelaskan Mars Ansori bahwa di tahun 2019 ini, KPU NTB memiliki sejumlah agenda kegiatan terkait persiapan Pilkada serentak. Kegiatan-kegitan tersebut tentu membutuhkan pembiayaan untuk dapat dilaksanakan. “Agenda untuk tahun 2019, kami akan rapat koordinasi terkait dengan penyusunan regulasi, kemudian persiapan pembentukan badan adhoc,” jelasnya. Tahapan persiapan Pilkada serentak 2020 akan dimulai bulan September 2019 ini. Dengan tahapan yaitu, penyusunan program dan anggaran, penandatanganan NPHD, Pengumuman Pemantau, penyusunan regulasi dan sosialisasi Pilkada serentak. “Semua tahapan tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran APBD. Karena itu, secara khusus KPU Provinsi NTB telah menggelar rapat koordinasi penyusunan program dan anggaran Pilkada serentak 2020, dengan KPU di tujuh daerah yang akan gelar Pilkada tersebut,” ujarnya. KPU Provinsi NTB juga telah meminta kepada KPU kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, untuk mencermati jadwal dokumen APBDP di masing-masing daerah akan diserahkan oleh bupati/walikota ke DPRD. Karena itu sebelum penyampaian rancangan APBDP itu, KPU harus proaktif melakukan pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami juga telah mulai melaksanakan Rakor penyusunan program dan anggaran pada pekan kemarin. Karena anggaran masih belum ada, kami tumpangkan kegiatan itu dalam kegiatan rakor penyusunan laporan keuangan semester I 2019,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
RAKOR - KPU Provinsi NTB bersama KPU kabupaten/ kota menggelar Rakor penyusunan kebutuhan anggaran Pikada serentak 2020.
Target Kemenangan di NTB 60 Persen
PDI-P Tak Otomatis Calonkan Petahana Mataram (Suara NTB) Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak otomatis bakal mencalonkan kembali kadernya yang saat ini sedang menjabat, pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Dalam proses pencalonan, partainya akan menempuh mekanisme yang sudah ditentukan. Hal itu ditegaskan oleh Djarot saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela acara Konfercab serentak seluruh pengurus DPC seProvinsi NTB, dan konferda DPD PDIP NTB di Mataram, Rabu (17/ 7) kemarin. “PDI-P punya mekanisme, tidak otomatis,” tegasnya. Disampaikan Djarot bahwa partainya akan melakukan evaluasi terhadap kadernya yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Dari hasil evaluasi itu, akan dilihat dan diputuskan apakah yang bersangkutan bakal dicalonkan kembali atau tidak. “Tidak otomatis, akan ada evaluasinya, petahana akan kita lihat hasil evaluasinya. Apakah akan kembali dicalonkan atau tidak. Meskipun kita berusaha selalu mengutamakan kader, lebih utamakan kader internal un-
tuk dicalonkan,” tegasnya. Dipaparkan Djarot, bahwa ada beberapa aspek yang akan dinilai dalam evaluasi tersebut. Salah satunya yang paling utama yakni dari aspek idiologisnya dan juga tingkat kepuasan masyarakat atas kepemerintahannya selama menjabat sebagai kepala daerah. Menurut Djarot, aspek elektablitas merupakan aspek terakhir yang akan dinilai dalam proses pencalonan di PDIP. “Untuk calon petahana akan kita lihat, apakah dia mampu menjaga, komitmen dan mempertahakan Pancasila. Kita akan nilai dia dari aspek idiologis. Kemudian bagaimana pemerintahannya. Apakah dia mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, baru kemudian aspek keterpilihannya,” jelas mantan
Mataram (Suara NTB) – BNN Provinsi NTB memusnahkan barang bukti sabu seberat 800,5 gram, Rabu (17/7) kemarin. Barang bukti tersebut disita dari dua tersangka, JM (36) dan TT (37). Mereka sebelumnya ditangkap Mei lalu. Modusnya, sabu dari Kepulauan Riau itu dikirim lewat paket tas jinjing modis wanita. Sejumlah barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara diblender. Pecahan kecil sabu dimasukkan bersama air bening. Hasil blender sabu lalu dicampur oli kemudian dikubur. Turut menyaksikan dua tersangka didampingi penasihat hukumnya, penuntut umum, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Muhamad Nurochman mengatakan, pemusnahan barang bukti sabu itu dilakukan setelah penyidik Bidang Pemberantasan mengantongi penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram. “Ada delapan bungkus sabu yang kita
musnahkan hari ini (kemarin). Ini barang bukti dari dua tersangka yang kita tangkap pada bulan Mei lalu,” ucapnya didampingi Kabid Pemberantasan AKBP Denny Priadi. Nurochman menyebutkan, pihaknya kini sedang mendalami pengirim barang. Dari paket kiriman, tertera nama Baggy Online Shop dengan tujuan Praya Lombok Tengah. “Itu hanya samaran saja. Palsu semua. Kita coba telusuri dengan cara lain dengan berkoordinasi dengan BNN yang di sana (Kepri),” terangnya. Tersangka JM yang berasal dari Depok, Jawa Barat diciduk bersama TT, warga Selong, Lombok Timur. Sedianya, mereka hendak mengedarkan sabu tersebut untuk suplai jelang hari raya Lebaran lalu. Tersangka JM digerebek lebih dulu di Jalan Anyelir, Selaparang, Mataram, Kota Mataram Selasa (28/5). Kemudian, TT ditangkap tak lama berselang di sebuah hotel di Jalan Airlangga, Selaparang, Mataram. “Kasusnya sekarang sedang pemberkasan untuk nantinya
(Suara NTB/ndi)
KONFERCAB - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat saatmemimpin Konfercab serentak DPC PDIP NTB. Konfercab juga menjadi ajang konsolidasi menghadapi Pilkada serentak 2020. DPP targetkan kemenangan 60 persen di NTB. target PDIP untuk NTB itu 60 persen menang,” pungkasnya. Ditempat terpisah, kader PDIP yang juga akan menjadi balon petahana di Pilkada KSB, HW. Musyafirin yang dikonfirmasi terkait dengan pernyataaan
Djarot tersebut mengaku bahwa dirinya sebagi kader sangat siap apapun yang ditugaskan oleh partai. Apakah akan dicalonkan kembali atau tidak, atau juga dicalonkan di tempat lain, ia mengaku selalu siap. (ndi)
(Suara NTB/why)
PEMUSNAHAN SABU -Tersangka JM mengaduk sabu yang sudah diblender dengan lumuran oli, Rabu (17/7) saat pemusnahan barang bukti sabu seberat 800,5 gram di Kantor BNNP NTB, di Mataram. dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Selanjutnya dibawa ke persidangan,” kata Nurochman. Tersangka JM membawakan TT paket yang sebelumnya di-
ambil di kantor agen pengiriman paket kilat. Paket itu isinya empat tas jinjing wanita yang memuat delapan paket sabu. Beratnya 800,5 gram. Sement-
ara Tersangka TT mengantongi tiga plastik klip sabu seberat 11,95 gram. Serta satu plastik klip lainnya di dalam tas seberat 0,67 gram. (why/*)
Kasus Dana Masjid Terdampak Gempa Lombok
Nasrudin Tantang Pembuktian Setoran Dana Mataram (Suara NTB) – Aliran perintah pemotongan dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok samar-samar. Dalam persidangan, terdakwa H Silmi mantan Kasubag Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB mengaku mendapat perintah dari atasannya. Namun, pengakuan itu perlu pembuktian dengan fakta persidangan. Silmi mengutarakan hal itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram saat diperiksa sebagai terdakwa, Selasa (17/ 7) lalu. Dia menyebut, pemotongan dana itu atas perintah Kepala Kanwil Kemenag NTB, H Nasrudin saat menjawab pertanyaan majelis hakim. “Coba tunjukkan kepada saya, mana bukti transfer itu,” tantang H Nasrudin saat dikonfirmasi Rabu (17/7) kemarin, didampingi konsultan hukumnya, Acmad Ernadi. Di dalam persidangan, bukti rekening koran milik H. Silmi sudah ditunjukkan jaksa penuntut umum. Terungkap, rentang transaksi tanggal 16 Desember 2018 sampai 9 Januari 2019 itu nihil penarikan sejumlah dana yang diklaim Silmi diberikan kepada H Nasrudin. Tertera ada dana masuk sebesar Rp30 juta pada 7 Januari 2019, penarikan Rp15 juta, dan dana masuk Rp100 juta. Sementara tidak ada rekaman transaksi dana masuk Rp25 juta dari Ikbaludin. Demikian juga, tidak ada penarikan dana Rp20 juta yang ditarik sebanyak dua kali. Baik tarik tunai melalui teller ataupun dana keluar melalui transfer antar rekening. Begitupun penyerahan uang dari Silmi kepada Nasrudin melalui pihak ketiga. “Silakan saja Silmi itu tunjukkan kalau memang ada melalui
orang lain, tunjukkan sebutkan nama orangnya. Bagi saya, tidak pernah ada penyerahan uang itu baik transfer maupun tunai,” jelas Nasrudin. Bantah Perintahkan Pemotongan Dana Bantuan Nasrudin mengulas kembali asal-usul dana bantuan yang jumlah totalnya Rp6 miliar dari Kementerian Agama RI tersebut. Bahwa masjid yang terdampak diverifikasi melalui Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Seksi Kemasjidan. Menurut pengusulannya, satu masjid bisa mendapat bantuan Rp200 juta. Namun, setelah hasil verifikasi, bahkan nilai bantuannya pun bisa kurang daripada itu. “Saya diyakinkan boleh Rp50 juta. Ya saya ikut saja mereka. Di tengah perjalanan, saya tidak tahu kalau ada komunikasi antara Ikbal dengan Silmi ini. Setelah ada ribut-ribut (OTT) baru saya tahu,” terangnya. Menindaklanjuti OTT tersebut, klaim Nasrudin, pihak pertama yang dia hubungi adalah bawahannya di Seksi Kemasjidan dan Tata Usaha. “Saya tidak terbayang Silmi karena tidak ada hubungannya dia yang di kepegawaian dengan dana bantuan ini,” kata dia. Menurutnya, Silmi beraksi sendiri dan bahkan terakhir mencatut namanya di persidangan. Dia bahkan sudah mengingatkan bahwa ada desas desus perihal potongan dana bantuan masjid tersebut. Sebab menurutnya, dana bantuan riskan diselewengkan. “Tetapi silakan dicek, siapa-siapa saja yang pernah memberikan uang bantuan itu kepada saya. Bahkan saya paling depan suruh tangkap kalau ada yang main-main.
Penggunaan Dana Diduga Tanpa Pembahasan BPD pada awal 2019 lalu. Khusus Desa Lingsar, dana masuk melalui rekening pribadi kepala desa. Namun, penggunaannya disinyalir tidak sesuai peruntukan. Penanganan kasusnya sudah sampai di tahap penyidikan. “Dana itu kategori pendapatan lain-lain yang sah seharusnya dimasukkan ke rekening desa. Kalau ke rekening pribadi, kita masih dalami apa motif dan ketentuannya,” beber Kepala Kejari Mataram, Dr Ketut Sumed-
Wagub DKI Jakarta itu. Diketahui untuk Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB itu, ada dua kader PDIP yang bakal kembali maju sebagai calon petahana, yakni Bupati Kabupaten Sumbawa, Husni Djibril dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin. Lebih lanjut disampaikan Djarot, DPP telah menargetkan DPD PDIP NTB untuk dapat meraih kemenangan sebesar 60 persen di Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB itu. Yakni, Kota Mataram, KLU, Loteng, Sumbawa, KSB, Bima dan Dompu. “Konfercab dan konferda ini juga sebagai ajang untuk konsolidasi memenangkan Pilkada di NTB di tujuh daerah. Kalau
BNN Provinsi NTB Musnahkan 800,5 Gram Sabu
Kasus CSR PDAM Giri Menang Mataram (Suara NTB) – Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PDAM Giri Menang ke Desa Lingsar, Lombok Barat diduga tidak sesuai ketentuan. Dana sebesar Rp165 juta dari perusahaan daerah patungan Kota Mataram dan Lombok Barat ini masuk ke rekening pribadi. Dananya tidak dimasukkan dalam APBDes sebagai pendapatan lain yang sah. Dana tersebut disalurkan
Halaman 8
ana, Kamis (17/7) kemarin. Sejauh ini yang penyidik temukan, sambung Sumedana, bahwa indikasi uang CSR tidak masuk ke rekening desa. Untuk penggunaannya, dana sebesar Rp165 juta itu tidak pernah dibahas melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumedana mengatakan, dana diduga dipakai untuk keperluan pribadi. Salah satunya dibagikan sebagai uang tunjangan hari raya (THR) saat
Idul Fitri 1440 H 2019 lalu. Padahal, dana CSR itu dihajatkan untuk kegiatan reboisasi, kegiatan sosial, serta stimulus modal usaha. Verifikasi calon penerima pun diduga tidak pernah dilakukan. Dalam kasus itu, jaksa penyidik Pidus menemukan indikasi pelanggaran pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)
Tanya saja, siapa yang sudah menyerahkan uang ke saya,” tantang Nasrudin. Sementara Ernadi menambahkan, terdakwa Silmi dalam berdinas di Kanwil Kemenag NTB melampaui kewenangannya. Pejabat yang tidak punya urusan terhadap dana bantuan gempa tapi malah coba-coba ikut serta. “Di dalam sidang itu omongan orang menggigau. Silakan saja dia buktikan di persidangan. Kita berbicara fakta hukum,” sebutnya. Tantang JPU Bongkar Tuntas Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatulloh menilai setiap kesaksian di dalam persidangan patut menjadi atensi. Baik jaksa ataupun kepolisian. Dia menyebut, terungkapnya upaya intervensi kepada salah satu terdakwa membuat publik berharap kepada penegak hukum untuk merespons dengan serius keterangan di persidangan tersebut. “Begitu juga dengan jaksa penuntut umum dan majelis hakim di-
harapkan dapat menggali lebih dalam lagi. Di sini ada kewenangan pejabat tertentu atas penentuan dana bantuan masjid ini,” jelasnya. Johan menantang jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Kepala Kanwil Kemenag NTB untuk menjadi saksi dalam persidangan. Bahkan, bila perlu konfrontrasi keterangan dengan setiap terdakwa. Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap profesional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini menjadi ujian kepada penegak hukum untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya. Dalam kasus pemotongan dana bantuan masjid terdampak gempa, tiga terdakawa diajukan ke persidangan. Antara lain, pejabat Kanwil Kemenag NTB H Silmi, Kasubag TU Kemenag Lombok Barat, M. Ikbaludin dan Staf KUA Gunungsari Lombok Barat, Lalu Basuki Rahman. Rinciannya 12 masjid di Kabupaten Lombok Barat dengan masing-masing lima masjid di
Kecamatan Gunungsari, tiga masjid di Kecamatan Lingsar, dan empat masjid di Kecamatan Batulayar. Setiap masjid mendapat bantuan Rp50 juta kecuali Masjid Nurul Huda Gunungsari yang mendapat Rp100 juta karena kerusakannya paling parah. Terdakwa Silmi memerintahkan Ikbaludin untuk menarik dana sebesar 30 persen. Masing-masing dari 13 masjid di Lombok Barat yakni di Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari, dan Kecamatan Batulayar. Terdakwa Basuki cuma mengambil uang dari empat masjid di Gunungsari dengan total Rp49 juta. Satu masjid lainnya tidak menjadi sasaran karena berada di perumahan Polri. Uang tersebut disetor ke Silmi melalui Ikbal. Sementara terdakwa Ikbal mengumpulkan Rp55 juta dari empat masjid di Batulayar dan tiga masjid di Lingsar. Ikbal menyerahkan uang hasil pungutan kepada Silmi sebanyak dua tahap, yaitu Rp30 juta dan Rp25 juta. (why)
EKONOMI DAN BISNIS 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Halaman 9
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
(Suara NTB/bul)
Jangan Latah Soal Gempa ASOSIASI para pengembang mengingatkan publik di NTB agar tak berlebihan menyikapi informasi-informasi tentang gempa. Karena dampak yang dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kondusivitas dan ekonomi daerah. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan, masyarakat di NTB harus mendukung daerahnya untuk terus berkembang. Caranya? Seminimal mungkin meredam informasi-informasi yang dapat mengurangi keinginan orang untuk datang berkunjung ke NTB, bahkan berinvestasi. H. Heri Susanto memberikan contoh bagaimana masyarakat di Bali begitu pandai meredam informasi terkait gempa yang terjadi pada Selasa (16/7) dengan kekuatan 6.0 SR. “Pagi gempa, jam 12 sudah bilang beres. Tidak ada yang nyebar aneh-aneh di media sosial tentang gempa. Di Maluku juga demikian. Sementara di NTB, informasi seputar gempa disebar secara massif. Ada kawan yang sudah beli tanah mau berinvestasi, akhirnya jual lagi karena khawatir,” sesalnya. Memprediksi potensi gempa oleh ahlinya, sah-sah saja. Tetapi tidak ada satupun pihak yang berani memastikan kapan akan terjadinya. Tak jauh beda halnya dengan meyakini seluruh yang hidup akan mati. Hanya kapan waktunya, juga tak dapat dipastikan oleh teknologi secanggih apapun. Potensi gempa dan bencana juga terjadi di mana-mana. Bukan hanya di NTB. Karena itu, diharapkan masyarakat lebih bijak. H. Heri Susanto berharap, jangan ada pihakpihak yang tidak senang dengan kemajuan Lombok, NTB. Apalagi dengan melejitnya Lombok sebagai destinasi wisata unggulan. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan terpilihnya Lombok, Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaran MotoGP pada 2021. “Dimana-mana, ketika kita menyebut Lombok, respon orang sudah luar biasa. Saya khawatir, ada motif di balik gencarnya isu gempa yang terus menggoyang Lombok, Sumbawa. Jangan sampai kita terprovokasi, kemudian ikut-ikutan dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Orang ndak mau datang ke NTB,” kata H. Heri. Sejauh ini, isu-isu gempa juga tak mempengaruhi langsung bisnis properti di NTB. Tetapi dengan stagnannya sektor pariwisata dan jasajasa lain setelah gempa tahun 2018 lalu, dampaknya adalah rendahnya perputaran uang dan mempengaruhi banyak hal. (bul) H. Heri Susanto
PLN UIP Nusra Bangun Tol Listrik
Sistem Kelistrikan di Pulau Sumbawa akan Seandal Pulau Jawa Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara tengah membangun tol listrik di Pulau Sumbawa. Nantinya, keandalan sistem kelistrikannya akan sama dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. PLN UIP Nursa membangun tol listrik untuk mendukung rencana besar pembangunan dan investasi yang ada di Pulau Sumbawa. Pemprov mulai manganggarkan program-program pembangunan ke wilayah timur NTB. “Nantinya warga tidak perlu khawatir terjadi byar pet karena listrik bisa dipasok dari pembangkit-pembangkit yang saling terhubung dengan transmisi berdaya tinggi,” ungkap Senior Manager Komunikasi dan Pertanahaan PLN UIP Nusra, Gregorius Adi Trianto. Greg menyampaikan hal ini setelah tol listrik 150 kV Sumbawa – Bima rampung. Panjang tol listrik Sumbawa – Bima adalah 461 kilo meter sirkuit dengan jumlah tower sebanyak 748 tower yang tersebar dari kabupaten Sumbawa sampai dengan kota Bima. Dengan beroperasinya tol listrik Sumabwa – Bima ini, pengaruhnya akan mampu menurunkan biaya pokok produksi pada sistem Tambora sebesar Rp 53/kWh, dengan potensi penghematan mencapai Rp2,6 miliar rupiah per bulan. “Total kapasitas Gardu Induk (GI) yang terpasang sebesar 410 MVA, dan ini sangat cukup,” ungkap Greg. Tahun 2019 ini, PLN UIP Nusra sedang menyelesaikan dua jalur tambahan yang akan menghubungkan Sumbawa dengan Kecamatan Alas, dan menghubungkan antara Kota Bima dengan Kecamatan Sape. Sehingga nanti sistem kelistrikan sumbawa akan terhubung dari ujung Pulau Sumbawa yakni di Sape Kabupaten Bima sampai dengan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat. (bul)
(Suara NTB/ist)
TOL LISTRIK - Tol listrik di Pulau Sumbawa yang dibangun PLN UIP Nusra
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 BATIK SASAMBO - Pengeringan batik sasambo setelah proses pewarnaan. Batik sasambo yang merupakan batik khas suku Sasak Samawa Mbojo di NTB, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mulai redup karena kurangnya perhatian pemerintah daerah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Suara NTB/bul)
Dua Investor Mulai Tertarik Impor Sapi Australia Mataram (Suara NTB) Investor nampaknya menyambut wacana Gubernur terkait keinginan mengimpor sapi dari Australia untuk digemukkan dan dipotong di NTB. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani menyebut kedua investor telah membangun komunikasi dengan Pemprov NTB melalui Disnakeswan. Seputar potensi kebutuhan lahan untuk penggemukan dan pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH). “Karena Pak Gubernur jualannya di mana-mana soal peternakan. Sudah ada dua pihak yang menghubungi kita,” jelas kepala dinas. Satu investor rencananya fokus di penggemukan. Membutuhkan lahan padang pengembalaan di atas 500 hektar, bahkan lebih dari 1.000 hektar. Investor ini diarahkan memanfaatkan lahan milik Pemprov yang ada di Doropeti, Kabupaten Bima. Lahan milik Pemprov ini luasanya 150 hektar. Namun
polanya dapat dikerjasamakan dengan lahan milik pemerintah daerah tingkat II. Perusahaan akan bermitra dengan petani sebagai produsen pakan. Pakan (rumput) yang dikembangkan oleh petani ini selanjutnya akan dibeli oleh perusahaan. ”Di lahan seluas 150 hektar ini sudah tersedia sradingnya untuk pengemukan dan pabrik pakan,” demikian kepala dinas. Lalu stau lagi investor yang tertarik akan melakukan
penggemukan, sekaligus pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH). Kemungkinannya, lahan milik Pemprov NTB sekaligus Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat dapat dimanfaatkan. “Untuk yang ingin memanfaatkan RPH ini kemungkinan awalnya tidak banyak dulu, tetapi bertahap,” ucapnya. Menurut Hj. Budi Septiani, pemikiran Gubernur untuk melakukan impor sapi dari Australia untuk penggemu-
dengan habisnya kuota nasional ini, pengembang kelimpungan. Sementara tidak sedikit rumah-rumah yang telah dibangun. Jika tak jual dengan subsidi pemerintah, berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengaksesnya. Tahun 2018 ini, NTB mendapatkan 8000-an unit kuota rumah subsidi. Dari awalnya 5 ribuan unit. Dari total kuota ini, 4.000 unit telah akad. “Bagaimana mau menghabiskan kuota NTB, sementara kuota secara nasional telah habis,” jelas H. Heri Susanto. Harga rumah subsidi sesuai ketentuan
Hanya untuk hotel dan restoran serta rumah makan yang selama ini juga gunakan daging impor,” jelas kepala dinas. Untuk mengeksekusi Pemikiran Gubernur, Hj.Budi mengatakan tengah mempelajari dan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung terkait sistem pemasukan sapi dari luar negeri. Sekaligus menentukan lokasi yang pas untuk penggemukan. Pemprov NTB dalam hal ini mengharapkan peran dari pihak ketiga untuk kebutuhan modal dan pelaksanaannya. “Kalau melakukan penggemukan modalnya dari pihak ketiga, ndak mampu kita. Karena swastapun kadang ndak mampu sebab butuh modal besar,” demikian Hj. Budi Septiani. (bul)
NTB Dorong Pembentukan OPD Jakon di Delapan Kabupaten/Kota
(Suara NTB/ist)
SUMUR BOR - Rudi Purnomoloka (kiri), saat penyerahan bantuan sumur bor di Lombok Tengah
PLN Bangun Sumur Bor untuk Warga Lombok
Mataram (Suara NTB) Untuk mengatasi masalah air bersih di wilayah Lombok, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) melalui program PLN Peduli membangun dua sumur bor baru, yaitu di Lapangan Mandalika, Kecamatan Sengkol, Lombok Tengah dan di Dusun Semaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Keberadaan sumur tersebut dibuat untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka mengatakan pembuatan dua sumur bor tersebut didasarkan pada pentingnya sumber air bagi kehidupan manusia. PLN melihat adanya potensi kekeringan pada dua lokasi tersebut.
Melalui program PLN Peduli, PLN berinisiatif untuk turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya di bidang penyediaan sarana prasarana umum dengan membangun sumur bor. “Ini sesuai dengan motto PLN, yaitu Listrik untuk Kehidupan Lebih Baik. Kami sebagai BUMN tentu ingin hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat kehidupannya lebih baik,” ujar Rudi. Bantuan yang diberikan oleh PLN untuk membangun sumur bor dan fasilitas MCK di dua lokasi total mencapai Rp200 juta. Jumlah tersebut termasuk untuk pembangunan sambungan instalasi listrik 900 Volt Ampere (VA). Sumur bor yang dibuat oleh PLN ini diharapkan dapat dinikmati oleh 560 kepala keluarga.
Rudi berharap warga yang wilayahnya mendapat bantuan pembangunan sumur bor bisa menjaga dengan baik, merawat sehingga terus awet dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang. “Bantuan Fasilitas Sumur Bor dan MCK ini mohon bisa dijaga agar dapat digunakan terus oleh warga,” ungkap Rudi. Rudi juga meminta kepada masyarakat untuk terus membantu dan memberikan dukungan kepada PLN, khususnya dalam menjaga aset-aset milik PLN. “Masyarakat harus dukung PLN, misalnya bisa melakukan perabasan pohonnya agar tidak menyentuh jaringan, ini untuk kita semua. Atau Jika ada gangguan lainnya PLN meminta warga setempat untuk bisa menghubungi langsung PLN,” tutup Rudi. (bul)
REI Minta Kuota Rumah Subsidi Tambahan Mataram (Suara NTB) Akibat tingginya permintaan, kuota rumah subsidi, habis. Real Estate Indonesia (REI) tengah meminta penambahan kuota kepada pemerintah. Dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR, REI meminta penambahan kuota secara nasional sebanyak 350.000 unit rumah subsidi. Kuota penambahan ini, bila disetujui selanjutnya akan dibagi – bagi ke semua provinsi di Indonesia. Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto menyebut,
kan, salah satunya untuk mengantisipasi kemungkinan tingginya harga daging. Selain untuk memanfaatkan RPHRPH yang ada di NTB. “Insya Allah kita siap dengan pemikiran Pak Gubernur,” imbuhnya. Dengan masuknya sapi dari Austalia untuk digemukkan, rencananya akan dipotong untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran dan rumah makan. Bahkan NTB dapat memenuhi kebutuhan daging nasional ke daerah daerah yang intens membutuhkan. Misalnya DKI Jakarta. Juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah jika harga daging mengalami gejala kenaikan. “Kalaupun sapinya impor, kita gemukkan dan potong disini. Segmen pasarnya beda.
terbaru Rp158 juta. Harga ini berlaku efektif pada 18 Juli ini. REI tengah mengupayakan agar pemerintah memberikan penambahan kuota. Tahun 2019 ini, jumlah rumah subsidi yang dilaporkan akan dibangun oleh para pengembang mencapai belasan ribu unit. Diantaranya telah terbangun ada yang dalam tahap pembangunan, ada juga yang tengah finishing. Dengan ludesnya kuota rumah subsidi ini, pengembang kelabakan. H. Heri Susanto memastikan, hampir seluruh pengembang yang ada di REI NTB fokus pada pemban-
gunan rumah subsidi. Alasannya, karena permintaan rumah subsidi yang terus meningkat. Sejalan dengan tingginya angka backlog (kekurangan) rumah di NTB. Selain itu, alasan masih lemahnya daya beli masyarakat untuk rumah komersil mengakibatkan pengembang berlomalomba membangun rumah subsidi. “Sudah dibangun, subsidinya habis. Jelas kelimpunganlah pengembang,” demikian H. Heri. Tahun ini pembangunan rumah subsidi secara nasional hanya mencapai 168.000 unit dengan rincian FLPP 68.000 unit dan SSB sebesar
100.000 unit. Adapun realisasi penyaluran FLPP per Mei ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih minim kendala. Pasalnya, penyaluran KPR FLPP tahun lalu terhambat oleh sejumlah perubahan kebijakan, terkait pengawasan kualitas bangunan rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang. Baik FLPP maupun SSB merupakan KPR bersubsidi. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mencicil dengan bunga 5% hingga masa cicilan paling lama 20 tahun. (bul)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong delapan kabupaten/kota di NTB yang belum membentuk OPD Jasa Konstruksi (Jakon). Diharapkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi di masing-masing daerah berjalan dengan baik. Hal ini diingatkan oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi NTB, Hasim. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan edaran kepada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Edaran nomor 601/4410/SJ tentang penguatan kelembagaan daerah yang menyelenggarakan sub urusan jasa konstruksi. Dalam edaran ini disebutkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sub urusan jasa kontruksi khususnya terkait aspek kelembagaan, masih terdapat lima provinsi dan 221 kabupaten/kota di Indonesia yang nomenklatur terkait urusan jasa konstruksi belum dimunculkan. Hal ini dapat menyebabkan penyelenggaraan sub Jakon di provinsi dan kabupaten/kota tak berjalan optimal. Pemerintah di daerah memiliki kewenangan strategis untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Edaran ini sekaligus meminta daerah menyesuaikan nomenklaturnya. “Yang sudah ada UPT Jakonnya hanya Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat. tugas kita provinsi hanya koordinasi,” jelas Hasim. OPD Jakon inilah yang nantinya akan mengeluarkan izin terkait seluruh kegiatan jasa konstruksi, berkolaborasi dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Misalnya saya mau jadi pengusaha konstruksi,
harus mengajukan izin ke PTSP. Nanti PTSP bekerjasama dengan PUPR di kabupaten/kota untuk meregistrasi dan mengecek keberadaan dari pada pengusaha terbseut, apakah kantornya ada, apakah orang ahlinya ada, apakah struktur organisasinya ada, peralatan pekerjaannya juga dia punya. Semua ada di kabupaten kota,” papranya. Sehingga diharapkan edaran Kementerian Dalam Negeri dan edaran gubernur NTB nomor 600/ 138/DPUPR/2019 tentang kewajiban pekerja konstruksi bersertifikat di Provinsi NTB dalam dilaksanakan dengan pembentukan OPD Jakon. OPD ini bagian tugas dan fungsinya adalah pengawasan pembangunan ruko-ruko, dan gedung pemerintah yang ada di kabupaten/kota. Kota Mataram sendiri juga belum memiliki OPD Jakon. Padahal, gedung-gedung pemerintah, ruko dan pusat perbelanjaan serta hotel menjamur. Siapa yang mengawasinya. Tuntutan pembangunan konstruksi saat ini adalah bangunan tahan gempa. “Bangunan-bangunan harus diawasi dari pra konstruksi, penggunaan tenaga kerja, konstuksi hingga penyelesaiannya apakah sudah sesuai ketentuan. Agar ketika terjadi bencana (gempa), dampaknya tak signifikan seperti sekarang,” demikian Hasim. (bul)
Hasim (Suara NTB/bul)
PENDIDIKAN Menilik Pertimbangan Penerbitan Surat Berharga dan Obligasi oleh Pemda NTB
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
Halaman 10
Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) KETENTUAN tentang Pasar Modal telah diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995, sehingga memberikan kebebasan kepada pemodal atau perusahaannya untuk membeli saham atau menjual saham-sahamnya. Ataukah investasi sehingga mereka dapat disebut sebagai trader. Dalam lingkup pasar modal, kampus STIE AMM telah memberikan pendidikan yang masuk ke dalam kurikulum pada mata kuliah Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal. Hal ini dikarenakan pengenalan tentang ilmu investasi di pasar modal bagi para mahasiswa STIE AMM Mataram merupakan kelengkapan dari ilmu kewirausahaan pada Sekolah Tinggi ini, sehingga mahasiswa
mengetahui akan banyaknya pilihan investasi di pasar modal yang dapat digunakan untuk mendapatkan potensi keuntungan di masa depan. Untuk menunjang pendidikan mengenai pasar modal, dibentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) STIE AMM, yang bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal kepada kaum milenial, utamanya pada mahasiswa STIE AMM. Sebagai landasan bergerak, STIE AMM telah menjalin kerjasama dengan PT Sinarmas Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Lalu bagaimana agar masyarakat pada umumnya dapat ikut berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Bursa efek ini merupakan pasar terorganisasi di mana terdapat pialang
Gunakan K 13
Ponpes Riadlul Ulum Mentokan Gelar Pelatihan Mataram (Suara NTB) Kurikulum 2013 atau yang lebih sering disebut K-13 atau kurtilas, mulai disosialisasikan ke guru-guru di Pondok Pesantren (Ponpes) Riadlul Ulum Mentokan, Lombok Tengah. Ponpes yang mulai tahun ini membuka jenjang pendidikan SMP Islam ini akan langsung menerapkan K-13. Pengasuh Ponpes Riadlul Ulum, Lukman, S.Pd., menjelaskan pihaknya akan menggunakan K 13 dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu penting bagi para guru di ponpes tersebut memahami dan mengetahui makna dan implementasi K-13. Diakuinya, sejak diluncurkan sampai dengan saat ini, banyak penyempurnaan yang sudah dilakukan terhadap K 13. Perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan perlu dipahami para guru, mengingat perbaikan tersebut berdasarkan pengamatan, masukan, dan pengalaman serta selama pendampingan penerapan K-13 di lapangan. Lebih jauh disebutkan jika target utama K 13 adalah untuk mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan di tingkat kelas siswa, sehingga sekolah akan menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi lulusan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perubahan dunia usaha dan dunia industri. Sementara jika melihat pada road map implementasi untuk periode 2015-2020 yang disusun oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), maka target implementasi akan selesai pada Juli 2020. Pada waktu yang ditentukan tersebut, semua tingkatan pendidikan sudah melaksanakan K-13. Oleh karenanya, Ponpes Riadlul Ulum meski tergolong baru langsung menerapkan K-13. Selain itu, jelas Lukman, peran guru pada penerapan K-13 memang tak sama dengan kurikulum lainnya. Sebelumnya, guru berfungsi sebagai pengajar, namun kini mereka harus menjadi fasilitator pembelajaran bagi siswa. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skill) diharapkan dapat dilakukan siswa dengan difasilitasi para guru. Sebelum K-13 diterapkan sepenuhnya oleh seluruh sekolah di Indonesia, guru-guru wajib mengikuti pelatihan. (dys)
(Suara NTB/dys)
PELATIHAN - Suasana pelatihan Kurikulum 2013 di Ponpes Riadlul Ulum Loteng.
yang melakukan transaksi jualbeli surat berharga dengan berbagai perangkat aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek. Pada pasar modal diperdagangkan saham-saham, obligasi, reksadana, Exchage Traded Fund, derivatif serta Bank Tbk. Adapun keuntungannya bagi para pembeli saham atau pedagang finansial (trader) adalah berkesempatan sebagai pemilik perusahaan tersebut (owner) melalui kepesertaan saham yang dimilikinya, walaupun nilai dari kepemilikannya adalah sebesar nilai saham yang dibelinya. Kaitannya dengan penerbitan obligasi atau surat-surat berharga yang merupakan saran atau pendapat para anggota dewan provinsi (DPRD) pada sidang-sidang beberapa bulan
yang lalu agar pemerintah Provinsi NTB segera menerbitkan surat-surat berharga untuk menanggulangi kas daerah, dikarenakan belum turunnya
dana bansos. Hal tersebut menurut kami kurang tepat, sebab untuk menerbitkan surat-surat utang yang dijual kepada para trader tidaklah mudah, karena kondisi kapasitas masyarakat yang belum memadai menjadi trader, serta preferensi sahamsaham yang dijual pada pasar modal merupakan saham-saham perusahaan luar negeri. Bukanlah orang tidak percaya pada Provinsi NTB, sebab pada dasarnya tidak ada Pemerintah Daerah yang pailit, tetapi penjualan saham atau obligasi akan lebih baik dijadikan sebagai sarana investasi yang menguntungkan bagi masyarakat NTB di masa mendatang. Oleh karenanya diperlukan suatu pertimbangan yang matang, sebagai antisipasi pen-
geluaran surat-surat berharga yang berimbas pada APBD Provinsi NTB. Kita sadari bersama, berpulang kepada perencanaan keuangan yang kurang matang dari Pemda menyebabkan terjadinya tunggakan masalah bansos yang berefek kepada juru bicara masyarakat yang terhormat di Gedung Udayana. Perlu diingat, bahwa terdapat Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, hingga perihal terkait kontribusi perusahaan terhadap pembangunan di sekitarnya. Apabila CSR ini dikoordi-
nasikan dengan baik, dan mampu meningkatkan kesadaran pemilik perusahaan yang ada di NTB, maka kita sampai ke dalam pembuatan surat utang atau surat berharga (obligasi) yang nantinya harus mampu bersaing dengan saham sekuritas, investasi reksadana, dan lain-lain. Sebab dengan adanya berbagai program CSR dinilai sangat menjanjikan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu menjadi peran pemerintah daerah untuk memberikan pertimbangan yang baik mengenai kebijakan penerbitan surat berharga serta upaya menumbuh-kembangkan berbagai organisasi finansial dan edukasi terkait untuk menangani hal tersebut. (*)
Diterima di Sekolah Tertentu
Dikbud NTB Akui Banyak Orang Tua Paksakan Anaknya Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakui masih banyak orang tua siswa yang memaksakan anakanya diterima di sekolah tertentu pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020. Padahal kuota sekolah tertentu itu sudah penuh. Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., mengatakan, keinginan orang tua siswa yang memaksakan agar anaknya diterima di sekolah tertentu ditolak pihaknya. “Kami tidak penuhi keinginannya dan tetap pada Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB dan pengumuman kelulusan. Sekolah yang sudah penuh tidak bisa lagi membu-
ka pendaftaran dan ditutup tanggal 13 juli lalu,” katanya. Dari hasil PPDB lalu, banyak sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa baru. Secara keseluruhan di NTB, sebanyak 10.812 kuota di SMK dan 8.568 kuota siswa baru di SMA belum terpenuhi. Bagi sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada PPDB lalu, diberi kesempatan menerima
siswa baru sejak Jumat (12/ 7) sampai dengan Rabu (17/7). Selain itu, Aidy yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Provinsi NTB, mengungkapkan, sebanyak 1.515 calon siswa baru seluruh NTB yang tidak mendapatkan sekolah pada PPDB SMK. Sementara di SMA, sebanyak 404 pendaftar yang tidak memperoleh sekolah.
mereka masih diberikan kesempatan mendaftar di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. Aidy menjelaskan, jumlah pendaftar di SMK yang terpental, karena ada kecenderungan memilih di kompetensi keahlian yang memiliki banyak peminat. Akhirnya banyak pendaftar yang tersisih. “Angka kuota siswa di sekolah yang cukup kosong masih cukup besar. Kalau siswa disebar di semua kompetensi di SMK akan terakomodasi,” katanya. Saat ini sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). (ron)
(Suara NTB/dok)
H. Aidy Furqon
PDS, Pemerintah Beri Siswa SD-SMP Kristen Aletheia Mataram Raih Medali pada OSN Pengalaman Mengajar Dosen Mataram (Suara NTB) – Salah satu murid SD dan seorang siswa SMP Kristen Aletheia Mataram berhasil meraih medali pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2019. Mereka mewakili NTB dalam ajang OSN yang dilaksanakan di Yogyakarta. Siswi Kelas V SD Kristen Aletheia, Chelsea Elianore Jolene meraih medali perunggu bidang matematika. Sementara siswa kelas IX SMP Kristen Aletheia, Ariel Sakke Tira meraih medali perak pada bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Kristen Aletheia Mataram, Fera Harianti, S.Pd., mengatakan pihak sekolah merasa bangga dengan hasil yang dicapai anak-anak, karena mengharumkan nama NTB di kancah Nasional. “Khususnya mengharumkan nama sekolah tercinta, SD dan SMP Kristen Aletheia Mataram. Serta kami berharap ini menjadi motivasi untuk anakanak Aletheia lainnya untuk terus berprestasi.” katanya. Fera juga menyampaikan, untuk mempersiapkan siswa yang berlaga di OSN tahun 2019, pihak sekolah melakukan pembinaan secara rutin setiap minggu. Pembinaan dilakukan oleh guru pembina dari sekolah maupun kerja samadengandosenperguruantinggi negeri yang ada di Kota Mataram. “Saat menjelang lomba biasanya kami lakukan pendampingan lebih intensif lagi agar mencapai hasil yang maksimal. Dukungan juga tidak lepas dari orang tua siswa,” katanya. Sementara itu, Chelsea Elianore Jolene (10) merasa bahagia dengan keberhasilan meraih medali perunggu. Meskipun sebenarnya ia menargetkan bisa meraih medali perak. Anak dari pasangan Sutadi Suwito dan Dewi Puspasari, menambahkan, dirinya
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Chelsea Elianore Jolene cukup nyaman dalam mengikuti OSN itu. “Pas lomba biasa saja, biasanya tegang, tapi malah mama yang tegang,” ujar penghobi permainan bulu tangkis ini. Chelsea mengakui sebelum mengikuti OSN, ia semakin sering belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Ia memang menyukai mata pelajaran matematika, selain itu juga menggemari pelajaran IPA. Saat ini ia ingin menyiapkan diri mengikuti OSN pada jenjang SMP nanti. Ia berpesan agar anak-anak lain bisa lebih rajin belajar. Ariel Sakke Tira (14) malah tidak menyangkan bakal meraih medali perak bidang IPA di OSN tahun 2019. Ia hanya menargetkan medali perunggu. “Ndak menyangka bisa dapat perak, kirain dapat perunggu. Ketika panitia mengumumkan perunggu, saya sudah ndak mau dengar lagi. Ternyata malah dapat perak,” ujar anak dari pasangan Hendry Sakke Tira dan Martina Trihastuti.
Ariel Sakke Tira Ariel mempersiapkan diri dengan matang menjelang OSN. Ariel mengatakan dirinya mengikuti bimbingan khusus setiap hari Sabtu dan pembinaan privat oleh Sekolah Kristen Aletheia Mataram disediakan dua kali seminggu. Ia juga tidak ikut pelajaran regular dan fokus pada pelajaran IPA. “Setiap hari belajar di lab. fisika dan melakukan praktikum,” kata Ariel yang memiliki hobi olahraga ini. (ron)
Mataram (Suara NTB) Program Penugasan Dosen (PDS) di sekolah telah memberi pengalaman sangat berharga bagi dosen untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), sehingga hasilnya pun dapat dirasakan oleh mahasiswa. Untuk mengimplementasikan pengalaman yang telah diperoleh tersebut, maka pada tahun 2019 dikembangkan program lanjutan PDS di LPTK. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran menawarkan Program Bantuan PDS tahun 2019. Pemerintah melalui Kemenristedikti memberikan kepercayaan kepada 77 PTN/PTS seIndonesia termasuk IKIP Mataram dalam melaksanakan PDS tahun 2019. Program ini dikhususkan bagi dosen-dosen LPTK dalam rangka meningkatkan kompetensi. Ketua PDS IKIP Mataram, Dr. Sutarto, M.Pd., menyampaikan di IKIP Mataram ada 8 dosen yang dilibatkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Adapun tahapan kegiatan PDS, yaitu mulai dari sosialisasi, penyusunan perangkat
pembelajaran kolaboratif, orientasi sekolah dan kelas, dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran, penyusunan jurnal refleksi serta seminar hasil bantuan revitalisasi LPTK. Program ini dilaksanakan minimal 6-8 kali pertemuan. Saat program berjalan, dosen berperan layaknya seorang guru mengajar di ruangan memberikan pembelajaran langsung ke siswa. Dan untuk sekolah mitra dalam rangka implementasi PDS di antaranya SMAN 7 Mataram, MA Plus Nurul Islam Sekarbela, SMPN 17 Mataram, dan MTs Nahdlatul Mujahidin NW. Program ini merupakan sebuah upaya pemerintah menberikan pengalaman nyata kepada dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang baik, yang relevan dengan tuntutan mutu proses pembelajaran di sekolah. Sementara itu Rektor IKIP Mataram, Prof. Kusno, DEA.,Ph.D, mengatakan kampus telah menyiapkan dosen untuk diterjunkan ke sekolah. Sebelum mereka ke sekolah, dosen diberikan pembekalan dengan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PDS. (dys)
Kamis, 18 Juli 2019
Perserosi Gelar Kejuaraan Sepatu Roda Mataram (Suara NTB) Pembinana olahraga sepatu roda mulai berkembang di kabupaten/kota di NTB. Banyaknya animo masyarakat menggemari olahraga sepatu roda, pihak Persatuan Olahraga Seperti Roda Indonesia (Perserosi) NTB akan menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Sepatu Roda yang akan berlangsung di Mataram awal Agustus 2019. Ketua Umum Perserosi NTB, Dachlan A. Bandu yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (17/7) kemarin mengatakan kejurda sepatu roda yang akan berlangsung selama dua hari di Trans Mart Mataram itu akan memperebutkan Piala Gubernur NTB. Dan kejurda itu akan melibatkan atlet dari kabupaten/kota di NTB. “Pendaftaran sudah dibuka saat ini. Dan kami mengundang atlet dari kabupaten/kota di NTB,” ucapnya. Peserta yang sudah mendaftar hingga kemarin sudah mencapai 20 atlet, terutama dari Kabupaten/kota di Pulau Lombok banyak yang sudah mendaftar. “Lombok Timur sudah konfirmasi, selain itu peserta dari Kota Mataram sudah 20 orang mendaftar,” ucapnya. Selain dari Pulau Lombok, atlet kabupaten/kota di Pulau Sumba juga akan ikut serta di Kejurda sepatu roda yang di gelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tersebut. Sementara itu kelas-kelas yang akan dilombakan di Kejurda adalah kelas individu time trial (ITT) mulai dari kelas 100 meter, 200 meter, 300 meter dan 400 meter. Sementara peserta yang ikut terdiri dari kategori usia dini, pelajar, junior dan umum. Pihak panitia menyiapkan hadiah piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan bagi atlet yang juara satu, dua dan tiga. (fan)
SUARA NTB
Halaman 11
KONI NTB Janjikan Emas SEA Games 2019 Mataram (Suara NTB) Atlet NTB yang masuk dalam tim Pelatnas persiapan SEA Games di Filipina bulan November 2019 diyakini akan menyumbang medali emas. KONI NTB mengatakan atlet NTB dapat menyumbangkan sedikitnya empat medali emas di multi event olahraga tingkat Asia tenggara itu. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (17/7) kemarin mengatakan atlet yang sudah meraih medali emas adalah Lalu Muhammad Zohri dan Safwaturahman. “Safwaturahman dan Lalu Muhammad Zohri sudah
dipastikan bisa menyumbang medali emas,” ucapnya. Selain dua atlet atletik, NTB juga punya beberapa atlet unggulan yang bisa merebut medali emas. Mereka adalah atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra dan atlet karate Ahmad Zigi Zaresta Yuda. “Keempat at-
let ini berpeluang meraih medali emas,” ungkapnya. Mantan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini mengatakan bahwa sangat realistis bila keempat atlet unggulan NTB itu ditargetkan meraih medali emas. Pasalnya keempat atlet itu pernah mendulang med-
ali di level Asian Games 2018. Selain itu keempat atlet itu pernah menorehkan medali di kejuaraan internasional. Dimisalkan, Lalu Muhammad Zohri adalah atlet peraih medali emas di Kejuaraan Atletik Malaysia Open belum lama ini. Bahkan catatan waktu Zohri saat ini tercepat di Asia Tenggara yakni 10.03 detik. Selanjutnya Safwaturahman juga pernah merebut medali emas di kejuaraan yang sama di nomor lompat jauh. “Kalau jadi tampil di SEA
Games 2019, Zohri bisa sumbang emas di 100 meter dan 200 meter. Sementara Safwaturahman bisa menyumbang emas di lompat jauh,” jelasnya. Selain dua atlet atletik, atlet balap sepeda BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra juga sukses meraih medali emas di SEA Games Malaysia 2017 dan meraih perak di Asian Games 2019. Sementara Ahmad Zigi Zaresta Yuda meraih medali perunggu di Asian Games dan perak di SEA Games 2018. (fan)
Dislutkan Upayakan Rehabilitasi Hutan Mangrove Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berupaya melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang sudah rusak. Pasalnya, dari total luas lahan hutan mangrove sekitar 2.500 hektar, sekitar 30 persennya sudah mulai rusak. Kerusakan terparah terjadi di pantai Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh dan saat ini sudah mulai dilakukan penanaman kembali dengan melibatkan Pokmaswas di wilayah setempat. “Ada sekitar 1000 pohon lagi yang akan kita tanam di pantai Dusun Jelenga. Bahkan saat ini, kami sudah bentuk tim khusus yang akan memantau proses penanaman terhadap mangrove ini. Hal ini kita dilakukan, sehingga penyimpangan yang kiranya akan terjadi bisa semakin ditekan. Serta keberadaan mangrove kita bisa semakin maksimal,” ungkap Kepala DKP kepada Suara NTB melalui Kabid Sumber Daya dan Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PSDKP) , Agusman S. Pt, Rabu (17/7). Dia mengatakan, ada beberapa faktor sehingga hutan mangrove banyak yang rusak di wilayah setempat. Faktor yang paling utama yakni ulah dari manusia. Hal ini terjadi karena proses eksploitasi yang berlebihan seperti penebangan hutan mangrove yang sering dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab, untuk dijadikan kayu bakar. Pemanfaatan lahan secara berlebihan dengan tidak mematuhi aturan juga menjadi alasan lain hutan mangrove semakin terkikis. Faktor lain sehingga mangrove ini rusak yakni terjadinya abrasi dan serangan hama. Sehingga mangrove tidak bisa tumbuh dengan baik pada saat dilakukan penanaman kembali di lokasi yang rusak. Padahal, fungsi hutan mangrove ini memiliki peran penting bagi masyarakat, salah satunya bisa menjadi peredam gelombang dan angin badai dan juga mencegah abrasi dan erosi. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya masyarakat bisa mengawasi mangrove karena fungsinya sangat penting bagi kehidupan. “Kita sudah turun lapangan untuk meminta masyarakat bisa menjaga hutan mangrove yang sudah kita tanam kembali. Jika ditemukan nanti ada masyarakat yang sengaja melakukan pengerusakan maka segera berikan informasi untuk kita sikapi dan kita berikan sanksi tegas,” pungkasnya. (ils)
(Suara NTB/fan)
SEMINAR - Suasana Seminar Olahraga di Same Hotel Mataram, Rabu (17/7). Hadir Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin, Ketua KONI Bali, I Ketut Suwandi, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadinato, Ketua KONI Kota Mataram, Mansur dan dengan Moderator, Fakhrurozi.
Forum Wartawan Gelar Seminar Olahraga, Kedepankan Sinergi dan Koordinasi
Mataram (Suara NTB) Persiapan atlet NTB menghadapi Pra-PON tahun 2019 mengalami banyak kendala. Terutama masalah finansial menjadi persoalan yang sangat mendasar, bahkan ada beberapa atlet cabor tak bisa ikut Pra-PON karena tak punya biaya. Masalah finansial juga menjadi alasan pengurus cabor tak bisa ikut sertakan atlet mengikuti Pra-PON, padahal atlet sudah mempersiapkan diri menghadapi ajang kualifikasi PON. Minimnya dukungan anggaran olahraga dari pemerintah provinsi juga diakui oleh KONI NTB dan Dispora NTB. Terkait persoalan yang dihadapi atlet cabor dan KONI NTB belakangan ini mendapat perhatian serius dari Forum Wartawan Olahraga NTB. Dalam hal ini Forum Wartawan Olahraga menggelar Seminar Olahr-
aga untuk menemukan penyelesaian masalah tersebut. Seminar Olahraga yang berlangsung di Same Hotel Mataram, Rabu (17/7) mengangkat tema Peningkatan Kapasitas Pembinaan Olahraga. Seminar itu menghadirkan empat narasumber yang memiliki reputasi yang baik dalam pembinaan olahraga. Hadir Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Suwandi dan Ketua KONI Kota Mataram, Mansur. Ketua Panitia Seminar, Afandi dalam sambutannya mengatakan seminar olahraga merupakan yang pertama digelar oleh pihaknya. Forum Wartawan olahraga sengaja senggelar seminar tersebut agar peserta seminar yang berlatar belakang pengurus cabor, pelatih dan Mahasiswa dapat memahami konsep pembinaan olahraga yang benar. Khususnya proses pembinaan olahraga di NTB. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadinato menjelaskan bahwa pembinaan olahraga dapat berjalan dengan apabila didukung anggaran yang memadai. Ia menceritakan pengalaman KONI NTB meraih prestasi di PON Riau 2012 dan PON 2016 diakuinya tidak lepas dari dukungan anggaran relatif baik dari Pemprov NTB. “PON 2012 merupakan puncak prestasi olahraga NTB di-
mana sebelumnya NTB hanya meraih tiga emas, sementara di PON 2012 perolehan medali emas NTB meningkat menjadi 11 medali emas. Begitu juga Raihan 11 medali emas di PON Jabar 2016 juga tidak lepas dari proses latihan yang panjang dilaksanakan KONI bekerjasama dengan cabor,” jelasnya. Hal senada juga disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati bahwa pembinaan harus berjenjang, mulai dari tingkat usia dini, pelajar, mahasiswa dan umum harus dilaksanakan. Diakuinya pembinaan olahraga di NTB sudah berjalan dengan baik. Hanya saja Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang memadai untuk merealisasikan anggaran yang dibutuhkan oleh cabor dan KONI dalam mengahadapi P r a - P O N tahun ini. “Pemprov NTB sudah mendukung anggaran pembinaan olahraga di NTB. Hanya saja dukungan anggaran tahun ini
Pilkada 2020
PPP Tentukan Sikap Usai Pelantikan Caleg Bima (Suara NTB) – DPC PPP Kabupaten Bima hingga kini belum menentukan sikap membahas atau mengusung calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 mendatang. Ketua DPC PPP Kabupaten Bima, Hj. Sumiati S.Sos, enggan memberikan komentar terkait Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang, karena masih fokus mempersiapkan pelantikan Caleg terpilih hasil Pemilu 2019. “Soal Pilkada kita bahas setelah pelantikan nanti, untuk saat ini saya tidak mau berkomentar,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (17/7). Pada Pemilu 2019, partai berlambang Ka’bah tersebut memperoleh lima kursi. Jumlah itu kata Sumiati, sebagai modal terbesar untuk mengusung figur atau calon yang akan bertarung dalam Pilkada 2020 nanti. “Pemilu kemarin kita peroleh lima kursi, jumlah ini bisa untuk mengusung calon,” katanya.
Ia mengatakan dalam mengusung figur atau calon, partai PPP akan tetap membuka peluang bagi seluruh parpol untuk membangun koalisi. Namun hal tersebut akan dibahas usai pelantikan Caleg terpilih. “Nanti akan dibahas setelah pelantikan,” katanya. Terlepas dari itu, hingga saat ini belum ada satupun parpol yang membuka komunikasi dengan PPP terkait Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang, karena lemungkinan semua parpol tengah disibukkan dengan persiapan pelantikan. “Bukan hanya PPP saja. Saya melihat hampir semua parpol belum membahas soal Pilkada, karena masih fokus persiapan pelantikan,” ujarnya. Sumiati menambahkan figur atau calon yang akan diusung oleh PPP dalam setiap Pilkada adalah yang memiliki elektablitas tinggi. Bahkan syarat tersebut hampir semua parpol. “Tapi kita akan tetap mendorong figur di internal partai dan untuk saat ini biarkan berproses dulu. Pilkada juga masih jauh, pelantikan Caleg terpilih saja belum,” pungkasnya. (uki)
menurun karena memang Pemprov NTB Kekurangan anggaran. Kita mengupayakan akan ada penambahan anggaran olahraga di akhir tahun nanti,” ucapnya. Ketua KONI Bali, I Ketut Suwandi menjelaskan bahwa pembinaan olahraga dapat berjalan dengan baik harus didukung anggaran yang memadai dari sektor Pemprov, Sponsor, orang tua dan pihak yang berkaitan dengan pembinaan olahraga. Menurutnya, untuk mendapatkan anggaran yang memadai semua unsur pembina olahraga
harus sejalan. Terlebih lagi para pembina olahraga harus dapat meyakinkan pemerintah atas upaya yang akan dilakukan demi mewujudkan peningkatan prestasi olahraga. “Kami (KONI Bali) mendapat dukungan anggaran Rp15 Miliar tahun ini. rencananya akan ditambah lagi hingga menjadi Rp22 Miliar untuk persiapan cabor menghadapi Pra-PON. Kami mendapat support anggaran yang besar karena kita selalu mengedepankan koordinasi dan sinergitas dengan Pemprov dalam mengembangkan pembinaan olahraga,” jelasnya. (fan)
SUARA NTB
Kamis, 18 Juli 2019
Halaman 12
SMKN 2 Mataram Raih Juara di LKS Nasional Mataram (Suara NTB) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional ke-27 tahun 2019 resmi ditutup, Sabtu (13/7) di Sleman City Hall (SCH), Sleman. LKS SMK Tingkat Nasional ke-27 berlangsung di Yogyakarta sejak 7-13 Juli 2019. Ajang bergengsi bagi siswa SMK seluruh Indonesia ini melombakan total 32 bidang dan diikuti 759 peserta dari 34 provinsi. Wakasek SMKN 2 Mataram, Sulman Haris, belum lama ini menyebut wakil NTB dari siswi SMKN 2 Mataram, Lentera Umratul Fadila hanya
mampu meraih juara lima pada ajang bergengsi tersebut. Lentera kalah dari siswa perwakilan daerah lainnya. Selama LKS, acara lomba berlangsung di empat titik yakni Jogja Expo Center (JEC), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), SMKN 6 Yogyakarta dan Hotel Grand Dafam Rohan. Atas raihan prestasi duta NTB di ajang LKS, Sulman mengaku hasil yang diraih merupakan hasil maksimal semua pihak. Seraya berharap ke depan akan mampu meraih prestasi yang lebih baik lagi. “Ikhtiar duta NTB
sudah maksimal. Selamat untuk perolehan terbaik di ajang LKS nasional ke 27 di Yogyakarta,” jelasnya. Dalam lomba LKS tersebut, Lentera menunjukkan kemahirannya dalam mengimplementasikan strategi marketing. Bagaimana cara mempromosikan suatu produk utamanya melalui media sosial. Produk yang dipromosikan adalah salah satu produk lokal yakni kerupuk kulit Seganteng. Lomba kompetensi yang mengangkat tema “Kompeten Menyongsong Industri 4.0” ini dipersiapkan untuk menyongsong dunia industri yang berkembang pesat saat ini. Pada LKS kali ini, Jawa Tengah berhasil meraih juara umum LKS SMK Tingkat Nasional ke-27. Kontingen Jawa Tengah tercatat meraih gelar juara terbanyak. Provinsi Jawa Tengah merebut Piala Bergilir dari DKI Jakarta
yang menjadi Juara Umum di tahun sebelumnya. “Kita ucapkan terima kasih kepada bu guru pendamping yang sangat telaten dan sabar membimbing ananda Lentera. Ibu Leyliana Imroni dan support tim BDP SMKN 2 Mataram, Ketua Program Keahlian Bisnis Daring dan Manajemen Ibu Erly Sunawari,” ujarnya. (dys)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910
HILANG HLG STNK R4 DR.1674 AN HYUNDAI NOKA/NOSIN : MHXAL51BLBJ200322/ G 4 H G A M 1 1 7 4 9 8 AN.PUGUH ENDRO ISWANTO HLG DILINGKUNGAN PEJERUK AMPENAN
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 18 Juli 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
Harus Ada Kebijakan Pusat GLOBAL hub sempat ‘’dilupakan’’ pascagempa yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) beberapa waktu lalu. Jika global hub di NTB ini setidaknya mampu menjadi “Singapura-nya” Indonesia di masa mendatang dan mampu memberikan keuntungan yang besar bagi daerah dan masyarakat sekitarnya. Bagi banyak orang global hub adalah sebuah mimpi. Apalagi hingga saat ini, pembangunan global hub masih belum dibahas secara serius di tingkat pemerintah pusat, seperti halnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan proyek strategis lainnya. Memang, pembangunan global hub membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Investor yang mesti menanamkan investasi di kawasan ini haruslah yang benar-benar serius. Kita tidak ingin investor yang menanamkan investasi hanya sebatas akan dan tidak ada realisasi yang pasti. Jika melihat pascagempa tahun 2018 lalu, ada tiga investor yang menyatakan mundur untuk membangun kilang minyak, pelabuhan dan kota industri. Bisa jadi para investor ini takut berinvestasi di kawasan ini karena gempa yang terjadi. Namun, jika melihat kondisi sekarang ini tidak ada wilayah di Indonesia yang tidak ada potensi bencananya, khususnya gempa (kecuali Pulau Kalimantan). Semua kawasan di republik ini berpotensi terjadi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor dan banjir, karena Indonesia berada di ring of fire (cincin api). Untuk itu, mitigasi terhadap bencana harus dilakukan, sehingga ketika bencana terjadi, kita semua sudah siap menghadapinya. Itu artinya, di mana pun investor menanamkan investasi, potensi terjadinya bencana selalu ada, termasuk di NTB, khususnya KLU. Batalnya tiga investor kakap yang akan menanamkan investasi di KLU seperti disampaikan Direktur Utama PT. Bandar Kayangan Internasional, Son Diamar boleh dikata sebagai suatu hal yang lumrah. Para investor tentunya berpikir untuk berinvestasi di daerah yang memberikan keuntungan dan tidak investasi yang dilakukan tidak dihadapkan dengan sejumlah masalah yang mengganggu operasional perusahaan. Meski demikian, ketika ada investor yang mundur, ternyata ada lima investor yang bersedia menanamkan investasinya di lokasi global hub. Kesediaan lima investor tersebut tidak hanya sebatas pernyataan semata, tapi bagaimana merealisasikan investasinya sesegera mungkin. Misalnya, investor yang akan membangun kilang minyak, pelabuhan atau dermaga, galangan kapal dan industri lainnya. Kita tahu, ada lima investor yang akan masuk menanamkan investasi di lokasi global hub dari pernyataan Direktur Utama PT. Bandar Kayangan Son Diamar. Namun, investor ini masih belum bersedia diungkap ke publik. Kita khawatir, lima investor yang tertarik mengembangkan investasi di lokasi global hub ini hanya sebatas ketertarikan semata. Itu artinya, belum ada investor yang benar-benar serius ingin mengembangkan investasi di global hub. Padahal, kalau dilihat untuk jangka panjang, keberadaan global hub ini sangatlah strategis, tidak hanya bagi NTB, tapi Indonesia secara umum. Belajar dari pengembangan kawasan Lombok Tengah bagian selatan atau yang sekarang kita kenal dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ternyata membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Kita ingat, sebelum Bali Tourism Development Corporation (BTDC) – kini Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ditunjuk mengelola KEK Mandalika, banyak investor akan yang bersedia berinvestasi. Sebut saja Emaar Properties yang berbasis di Uni Emirat Arab. Namun, tanpa ada alasan pasti, Emaar membatalkan investasinya. Namun, setelah KEK Mandalika dipegang PT. ITDC (Persero), barulah kelihatan investasinya. Bahkan, ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP tahun 2021 mendatang. Untuk itu, sepertinya pengembangan global hub perlu ada kebijakan pemerintah pusat dan ditunjuk salah satu BUMN mengelolanya dan diharapkan pengembangannya seperti KEK Mandalika. (*)
OPINI
Patroli Siber Menumpas Hoaks di NTB EPOLISIAN Republik Indonesa (Polri) mewacanakan kebijakan kontoversial yaitu patroli siber, khususnya ke Whatsapp grup. Kebijakan ini sontak menimbulkan polemik pubik. Amnesty Internasional nilai patrol ini akan menebar politik ketakutan. Komnas HAM juga menyatakan patroli siber akan mengurangi kemerdekaan individu, khususnya dalam berekspresi di dunia maya. Polri bersikukuh melanjutkan kebijakan. Polisi menegaskan bahwa patroli siber yang mereka lakukan tidak berarti langsung masuk ke dalam grup dalam aplikasi pesan singkat WhatsApp. Patroli siber di dunia maya dilakukan secara periodik bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lepas dari pro dan kontra, banalitas hoaks NTB mesti dilawan secara cerdas dan bijak melalui literasi dan implementasi. Penangkalan hoaks menjadi salah satu kunci perbaikan kualitas demokrasi. Seputar Hoaks Hoaks menjadi penyakit akut di era informasi. Eskalasi hoaks semakin terkendali jelang pemilu yang lalu. Kini puncak pemilu sudah berlalu, namun penyebaran hoaks tidak surut secara signifikan. Hal ini mengindikasikan ke depan hoaks akan terus menjadi ancaman. Hoaks atau berita palsu paling dominan tersebar melalui media sosial. Van der Linden (2018) memaparkan ada lima indikator yang biasa terdapat dalam berita ‘palsu. Pertama, terdengar konyol untuk menjadi kenyataan. Judul berita kerap dirancang khusus agar kita mengkliknya. Jadi, kita tidak boleh terjebak clickbait. Kedua, Berhatihati dengan konten berita politik. Berita palsu memang dibingkai untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu. Banyak riset menunjukkan bahwa manusia lebih memperhatikan dan memproses informasi yang sepaham dengan pemikirannya. Ketiga, berita hoakslebih cepat viral daripada fakta. Viral tidak
Hemat Belanja di APBD Perubahan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 jangan besar pasak daripada tiang. Di tengah defisit anggaran dalam APBD murni 2019, Pemprov sedang melakukan penghematan belanja. “Rasionalisasi saja. Karena ada dana-dana yang masih (bisa) dihemat, iya dihemat dulu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Gubernur mengatakan defisit anggaran jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena Pemprov tak mempun-
yai belanja yang luar biasa juga. Defisit anggaran yang dialami Pemprov NTB lantaran adanya pemotongan dana perimbangan daerah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi bukan karena kinerja pemerintah yang boros, kan nggak,” katanya. Diketahui, pada Desember 2018 minggu kedua, Kemenkeu memotong dana transfer ke daerah sebesar Rp106 miliar. Kemudian penerimaan daerah dari kontribusi pemanfaatan aset Pempov di Bandara Internasional Lombok yang ditargetkan Rp40 miliar tidak tercapai. Terkait dengan penerimaan daerah dari kontribusi pemanfaatan aset Pem-
Pelayanan bagi Pendaki Rinjani Harus Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) – Sejak dibuka 14 Juni 2019 lalu, pendakian ke Gunung Rinjani menunjukkan peningkatan. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) mencatat sampai dengan 15 Juli 2019 setidaknya ada 2.842 orang yang telah mendaki Gunung Rinjani. Jumlah tersebut didominasi oleh 2.094 orang pendaki yang merupakan wisatawan mancanegara, dan 748 orang pendaki lokal. Sampai saat ini BTNGR sendiri belum menerima laporan atau keluhan terkait kondisi alam yang ditemui para pendaki tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, menegaskan yang paling penting untuk diperhatikan dari dibukanya pendakian Gunung Rinjani memang bukan lagi soal kondisi alamnya. Melainkan peningkatan pelayanan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola. “Yang paling penting itu peningkatan pelayanannya. Seperti fasilitasnya dibenahi, kebersihannya diperhatikan. Orang-orang kita sendiri kadang masih suka buang sampah di atas sana,” ujar Ainuddin kepada Suara NTB, Rabu (17/7). Ainuddin enggan menyebut bahwa tingkat kunjungan ke Gunung Rinjani saat ini sebagai tingkat kunjungan yang normal, karena masih belum bisa dibandingkan dengan jumlah pengunjung sebelum terjadi bencana gempa 2018 lalu. “Sebelum gempa di atas sana kan bisa sampai 3.000 orang,” ujarnya. Dari sudut pandang pariwisata, Ainuddin menyebutkan bahwa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bergelut di bidang tersebut adalah mendukung setiap upaya pemerintah untuk menaikkan kembali pamor Gunung Rinjani. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan dan tidak melanggar ketentuan dari pengelola terkait keamanan. Kepala BTNGR, Sudiyono, membenarkan adanya peningkatan jumlah kunjungan menuju angka kunjungan normal. Walaupun tidak merata untuk setiap jalur, hal itu diharapkan menjadi pertanda yang baik untuk tingkat kunjungan ke Gunung Rinjani. “Jumlah pengunjung saya lihat untuk yang Senaru relatif normal, Sembalun sedikit turun, Timbanuh justru lebih meningkat dibanding sebelumnya,” ujar Sudiyono.(bay)
Halaman 14
prov NTB di Bandara Internasional Lombok sedang dilakukan pembicaraan dengan PT. Angkasa Pura (AP) I. Masih terdapat perbedaan besaran kontribusi, sehingga persoalan ini sedang difasilitasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Gubernur berterima kasih kepada BPK Perwakilan NTB yang memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Sehingga pembayaran kontribusi atas pemanfaatan aset Pemprov di BIL tidak lebih maupun kurang. “BPK nanti memutuskan pasnya berapa. Sedang dalam proses. Sudah dicoba difasilitasi oleh BPK Perwakilan NTB,” tandas Gubernur. Diketahui, jumlah pendapatan pada APBD murni 2019 ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,6 triliun, dana perimbangan sebesar Rp3,4 triliun, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp86,3miliar. Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. (nas)
OLEH : RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) selalu menjadi indikator yang baik tentang hal-hal yang penting. Konten viral yang dibagikan berulang kali sering didasarkan pada hal-hal yang tidak akurat. Keempat, verifikasi sumber dan konteks. Ciri paling mencolok dari berita palsu adalah ketiadaan sumber. Berita palsu mampu bertahan di tengah masyarakat karena kita terus-menerus dihujani informasi tersebut. Kelima, jangan terlalu percaya dengan berita yang beredar di media sosial Media sosial bukan situs berita yang terjamin kebenarannya. Media sosial memungkinkan semua orang menyampaikan informasi yang terlihat seperti hal nyata. Konten hoaks dan penyebarannya tidak dibenarkan dalam agama. Fenomena hoaks banyak direkam dalam Al-Quran. Misalnya pada kisah Nabi Adam dan Hawa yang teperdaya oleh berita hoaks yang disampaikan iblis tentang ‘pohon keabadian’ hingga mengakibatkan terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Selanjutnya pada kisah Fir’aun, sang penguasa yang membuat berita hoaks dan membentuk opini publik tentang Nabi Musa yang katanya ingin mengkudeta sang penguasa dan mengusir rakyatnya. Dan masih banyak rekaman sejarah lainnya. Selama ini, orang yang menebarkan informasi palsu atau hoaks di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Antara lain dikenakan KUHP, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Kementerian Kominfo (2017) menyatakan bahwa, bicara hoax itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal terse-
but berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar. Strategi Penangkalan Konten hoaks adalah musuh bersama di dunia maya. Semua pihak pernah dan berpotensi dirugikan. Bahkan kenyamanan dan persatuan bangsa juga terancam akibatnya. Selain patrol siber, upaya bersama perlu dilakukan dalam menangkal total fenomena hoaks ini. Pertama, mengenali ciri-ciri konten hoaks sebagaimana dipaparkan di atas. Ciri-ciri lain akan berkembang seiring dengan perkembangan variasi konten hoaks itu sendiri. Kedua, membudayakan saring sebelum sharing. Jempol mesti dilatih mengendalikan fenomena copy paste dan forward suatu informasi. Perlu dibaca dahulu meskipun sekilas. Jika ada yang janggal atau terdeteksi potensi hoaks, maka sebaiknya klarifikasi atau minimal terhenti info tersebut di diri sendiri. Ketiga, terbiasa mempercayakan informasi pada sumber yang jelas. Kejelasan bukan masalah besar atau tidaknya institusi, melainkan jaminan kepercayaan atasnya. Penelusuran singkat dapat dilakukan dengan metode sederhana misalnya searching by google. Keempat, menyebarluaskan pemahaman dan upaya penangkalan hoaks di atas menjadi gerakan. Tidak cukup dimengerti diri sendiri, namun harus diteruskan ke sekitarnya. Gerakan perlawanan dan penanganan mesti massif minimal semasif penyebaran konten hoaks itu sendiri. Kelima, lawan konten negatif hoaks dengan konten positif. Alihalih membenci dan melawan hokas jangan sampai justru terjebak membuat konten hoaks tanpa disa-
dari. Budayakan membuat kronologi informasi dengan mencantumkan sumbernya meskipun sumbernya dari mata kepala sendiri. Bersatu dalam produksi dan penyebaran konten postif dan benar akan membuat bangsa ini teguh dan solid. Sebaliknya, fenomena hoaks yang dibiarkan bahkan cenderung dipupuk subur akan menjadi bom waktu yang membuat kegaduhan dan kericuhan. Implikasinya tidak mainmain, seperti konflik, disintegrasi bangsa, dan sejenisnya.
POJOK Sirkuit Mandalika disiapkan jadi lokasi penyelenggaraan balap Formula 1 MotoGP 2021 harus sukses
*** DAK fisik Dispar dan LH terancam dikembalikan
Butuh kerja cepat dan kerja cerdas
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2019
Halaman 15
Selama Tidak Mengganggu Kenyamanan dan Privasi Penumpang Lain
Penumpang Dapat Mengambil Gambar di Pesawat
(Suara NTB/ist_basri)
LENTICULARIS - Fenomena Lenticular Cloud atau Awan Lenticularis yang diabadikan warga dari Desa Sembalun.
Cengkareng (Suara NTB) Garuda Indonesia memastikan bahwa penumpang tetap dapat mengambil photo di dalam pesawat seperti swaphoto dan lain lain, namun dengan tetap menjaga kenyamanan dan privasi penumpang lain. Hal ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat perihal pelarangan pengambilan gambar di dalam pesawat yang
sempat viral. Garuda Indonesia juga telah mengeluarkan himbauan terkait pengambilan gambar di dalam pesawat, yang dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan dan privasi penumpang secara keseluruhan. Himbauan tersebut sudah melalu proses yang panjang serta pertimbangan yang matang, terutama masukan dan komplain dari para penump-
ang dan awak pesawat. Aturan tersebut tidak bermaksud untuk membatasi keperluan penumpang untuk mengambil gambar di pesawat. Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, M. Ikhsan Rosan mengungkapkan, “Penumpang tetap dapat mengambil gambar di pesawat baik itu swafoto dan aktivitas pengambilan gambar lainnya selama memperhatikan dan tidak
mengganggu kenyamanan dan privasi penumpang lainnya”. Ikhsan menjelaskan bahwa kebijakan aturan mengenai pengambilan gambar di pesawat merupakan hal yang lumrah ditemui disejumlah maskapai penerbangan global. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin kenyamanan dan aspek privasi penumpang maupun tatakelola safety penerbangan tetap terjaga. (r)
Mataram (Suara NTB) Rabu (17/7) kemarin, Kapolda NTB, Irjen.Pol.Drs. Nana Sudjana melepas 121 personel Polri dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah mengakhiri tugas dalam kedinasan di Polda NTB dan Polres jajaran. Kegiatan Wisuda Purna Tugas dan pelepasan
personel Polda NTB Tahun 2019 ini merupakan bagian dari rangkaian memperingati Hari Bhayangkara ke 73 Tahun 2019. ‘’Ini merupakan penghargaan institusi Polri kepada personel yang telah mengabdikan diri kepada organisasi dengan menjalankan tugas dengan
baik,’’ ujar Irjen Pol Nana Sudjana. Kapolda mengharapkan kepada personel yang purna tugas untuk terus berkomunikasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan, para anggota yang purna tugas dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat. Kapolda juga berharap mereka bisa tetap aktif sebagai kepanjangan atau jembatan antara Polri dan masyarakat. Dalam kesempatan itu Ketua PP Polri di Polda NTB Kombes Pol (Purn) Setiyono menyampaikan bahwa 121 orang yang telah purna ini akan tetap menjadi bagian
dari manajemen Polda NTB. Sementara itu AKBP (Purn) Ngakan Made Sadia sebagai Perwakilan Purnawirawan Polri menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Kapolda NTB yang telah membuat acara tradisi ini kepada personel yang sudah purna tugas di kedinasan Polri. Obor dan estafet kepemimpinan akhirnya dapat kami sampaikan kepada generasi selanjutnya. Ke depan para anggota yang purna akan tetap mengabdikan kepada masyarakat dan selalu berkomunikasi dalam organisasi Persatuan Purnawirawan (PP) Polri. (r)
Awan ”Lenticular” di Rinjani, Pendaki Kapolda NTB Lepas Personel Polri dan ASN yang Purna Tugas Disarankan Waspada Mataram (Suara NTB) Fenomena awan Lenticular di Gunung Rinjani, Rabu (17/7) menarik perhatian masyarakat. Berbentuk menyerupai topi caping, sehingga warga menyebutnya dengan fenomena Rinjani “bertopi”. Berbagai spekulasi dan mengaitkan dengan tanda - tanda alam. Namun BMKG menjelaskan itu sebagai kejadian biasa. Hanya, diingatkan kepada pendaki agar waspada. Penjelasan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, fenomena ini sering terjadi di pegunungan maupun perbukitan, disebut Lenticular Cloud atau awan Lenticularis. Fenomena ini terekam warga, khususnya yang tinggal di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, sekitar kaki Gunung Rinjani. Menurut Rusmala, warga Desa Sembalun, pemandangan itu disaksikannya pagi kemarin. Tidak hanya Rusmala, Basri Mulyani, warga Mataram yang kebetulan sedang berada Sembalun turut mengabadikan momen langka tersebut. Meski terlihat indah, para pendaki diingiatkan agar waspada. “Terkait fenomena awan Lenticularis ini, kami imbau kepada para pendaki untuk tidak mendekati daerah puncak atau daerah terbentuknya awan ini. Karena pada daerah tersebut akan ada kabut tebal yang menyebabkan jarak pandang yang kurang baik yang dapat membahayakan para pendaki,” kata Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, I Gede Widi Hariarta kepada Suara NTB. Selain mempengaruhi jarak pandang, awan ini juga berdam-
pak pada suhu udara di tempat penumpukan atau di kawasan puncak. Pendaki disarankan tidak mendekat karena berpotensi menyebabkan hipotermia. ‘’Jadi di daerah tempat kejadian itu dingin dan bisa menyebabkan menggigil,’’ ujarnya. Karena dianggap berbahaya, awan ini biasanya dihindari oleh para pilot, karena dapat menyebabkan turbulensi hebat dan menyebabkan pesawat tidak bisa menjaga keseimbangan. Hasil analisis pihaknya, awan unik ini terbagi menjadi tiga macam menurut ketinggian, yaitu Altocumulus Standing Lenticularis (ACSL) yang letak awannya berada di dataran rendah. Ke dua, jenis Cirrocumulus Standing Lenticularis (CCSL), tingginya berada di atas rata – rata dan kurang terlihat dari permukaan bumi. ‘’Sedangkan fenomena yang terjadi di Gunung Rinjani merupakan Stratocumulus Standing Lenticularis (SCSL) yang ketinggiannya berada pada tingkat menengah,’’ sebutnya. Fenomena ini dipaparkannya terjadi akibat adanya pergerakan masa udara di kawasan pegunungan atau perbukitan yang dipaksa naik oleh topografi. Hal ini mengakibatkan masa udara bergerak ke atas. Kemudian suhu pada puncak pegunungan berada di bawah suhu titik embun, yang menyebabkan masa udara terkondensasi di wilayah sekitaran puncak pegunungan atau bukit. Lantas, katanya, pergerakan angin akan membawa masa udara mengikuti pola gunung seperti membelok dan mengitari gunung, sehingga awan ber-
Cari Solusi Jangka Panjang Dari Hal. 1 Azhar menerangkan, pihaknya saat ini sedang berusaha menuntaskan pembangunan beberapa bendungan dan embung. Selain itu, pembenahan daerah irigasi juga masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. ‘’Ketersediaan air baku itu juga kapasitasnya PU menaikkan. Supaya kekeringan yang tiap tahun ini tidak makin membesar, tapi mengurangi, dengan bantuan sumur-sumur bor di lokasi yang kering Insya Allah dibutuhkan,’’ ujar Azhar saat ditemui Suara NTB, Rabu (17/7) di Mataram. Azhar menekankan, agar masyarakat tidak berpikir bahwa kekeringan adalah sebuah bencana. Mengingat kekeringan memang setiap tahun terjadi dan biasanya mengikuti musim kemarau. Karena itu, OPD terkait yang menangai masalah serupa juga seharusnya menyusun program yang konsisten dalam memberikan solusi. ‘’Saya kira PU sudah melakukan itu. Secara bertahap irigasi diperbaiki, embungembung diperbaiki yang rusak, bendungan-bendungan besar juga dibangun di NTB seperti di Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok,’’ ujar Azhar. Masalah lainnya yang disoroti Azhar adalah kerusakan hutan yang dinilai menambah
parah masalah kekeringan. Disebutnya, kekurangan titik-titik mata air saat ini tidak lain dipengaruhi juga oleh rusaknya lahan hutan yang dieksploitasi menjadi lahan pertanian. Untuk itu Azhar menyebut bahwa PU membutuhkan peran aktif dan dukungan dari OPD lain. Sehingga masalah bisa diselesaikan dari hulunya, yaitu memperbaiki kondisi hutan. ‘’Kalau hutan gundul maka tidak ada peresapan. Air itu langsung mengalir ke laut (dan) tidak bisa kita simpan,’’ ujar Azhar. Jika kondisi hutan sudah diperbaiki dan didukung dengan pembangunan fasilitas berupa bendungan, waduk, embung, serta sumur bor di beberapa titik, Azhar menilai masalah kekeringan dapat diatasi. Menurutnya seluruh pihak terkait memang perlu bahu-membahu dalam menyiapkan pembenahan-pembenahan dan pembanguanan fasilitas itu. ‘’Artinya bagaimana hutan kita, terutama di Pulau Sumbawa itu, sekarang banyak ditanami jagung. Mudah-mudahan selain ditanami jagung, tanam pohon juga. Saya kira itu salah satu caranya,’’ pungkas Azhar. (bay)
Promosi Songket di Darwin Dari Hal. 1 Ketua Umum Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menyatakan bahwa hadirnya perwakilan NTB dalam ajang peragaan busana tersebut merupakan usaha untuk mempererat kerjasama yang sudah terjalin. Mengingat hubungan Pemprov NTB dengan Pemerintah Darwin sedang hangat-hangatnya. “Karena kita sekarang sedang berusaha mendekatkan banyak aspek, alangkah baiknya kita bisa hadir,’’ ujar Niken, Rabu (17/ 7). Peragaan busana itu sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Festival Indonesia yang memang rutin diadakan setiap tahun oleh Parliament House di Darwin. Diterangkan Niken pemilihan kain tenun dan songket Sumbawa adalah upaya untuk mempromosikan dan memperkenalkan jenis kain tersebut kepada dunia. Mengingat jenis kain tenun lainnya yang ada di NTB sudah lebih dikenal. ‘’Untuk (kain tenun Sumbawa ini supaya) lebih banyak ber-
adaptasi (dan bisa) dimodernkan. Ini salah satu usaha kita untuk mengangkat tenun Sumbawa,’’ ujar Niken. Peragaan busana dijadwalkan akan digelar pada 29-30 Agustus 2019 mendatang. Dalam peragaan busana itu nantinya akan dipamerkan 15 busana berkonsep kain tenun dan songket Sumbawa. Busanabusana itu nantinya akan dirancang oleh perancang busana kenamaan yang dipilih langsung oleh Pemerintah Darwin dan diperagakan oleh model-model berdarah Indonesia yang saat ini menetap di Darwin. Selain busana dengan konsep kain tenun dan songket Sumbawa, Dekranasda NTB juga akan memamerkan pakaian adat NTB khusus untuk acara pernikahan. Pakaian adat itu akan dipamerkan sebagai pembuka peragaan busana. ‘’Supaya masyarakat di sana memahami adat kita (dalam berpakaian ketika) melakukan pernikahan,’’ pungkas Niken. (bay)
bentuk spiral. ‘’Akhirnya ini yang menyebabkan mirip topi ataupun pancake jika sudah bertumpuk – tumpuk. Proses ini sama halnya dengan proses terbentuknya awan pada umumnya,’’ jelas Gede. Soal fenomena ini, setidaknya sudah dua kali terekam di puncak Rinjani. Pernah terjadi pada tanggal 1 Agustus 2017, juga menarik perhatian masyarakat. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sudiyono mengingatkan kepada para pendaki untuk waspada. Persiapan kostum yang mendukung untuk daya tahan saat menuju ketinggian melalui empat jalur yang sudah dibuka. “Agar para pendaki persiapannya lebih matang terutama ke pengaruh suhu,” sarannya. Diingatkan juga, patuhi rambu yang sudah ditetapkan agar tidak berdampak pada para pendaki. (ars)
Tim Stranas PK Terkejut Proyek Kawalan TP4D di NTB Bermasalah (Suara NTB/ist)
LEPAS - Kapolda NTB, saat melepas Personel Polri dan ASN yang Purna Tugas, kemarin.
Penghargaan TGB, Buah Kerja Kolektif Dari Hal. 1 Dan syukurnya bahwa Satyalancana itu tanda kehormatan dari negara. Jadi itu apresiasi dan motivasi untuk kita semua,’’ ujar cucu Maulana Syaikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ini. Ia menegaskan, anugerah ini merupakan pengakuan bahwa saat menjabat Gubernur NTB, khususnya di periode ke dua, ia dianggap menunjukkan kinerja terbaik. Baik dari sisi pencapaian, maupun manajemen pemerintahan daerah. Namun, menurut TGB, penghargaan ini sebenarnya juga merupakan buah dari kerja banyak pihak. ‘’Walaupun Satyalancana itu sifatnya kepada pribadi, bukan kepada institusi, tetapi sebenarnya ini kan tidak pernah ada yang namanya kita bekerja sendiri,’’ tegas TGB. Dengan kata lain, anugerah Satyalancana ini juga bisa dimaknai sebagai apresiasi kepada seluruh perangkat pemerintahan daerah, khususn-
ya perangkat Pemerintah Daerah NTB. Berbagai perangkat pemerintahan dan elemen masyarakat di NTB, menurutnya juga telah memberikan andil dalam mewujudkan prestasi ini. Bupati/Walikota, Pemprov NTB dan jajarannya, termasuk unsur lembaga DPRD dan berbagai elemen masyarakat, menurutnya telah memberikan kontribusi dalam mencapai prestasi ini. ‘’Hal ini kemudian mewujud menjadi pencapaian-pencapaian pembangunan,’’ ujarnya. TGB sendiri menegaskan, selama mengabdi sebagai Gubernur NTB, dirinya tidak bekerja untuk mengharapkan penghargaan. ‘’Kita bekerja itu berkhidmat, melayani. Tetapi, tentu saja ketika kerja kita diapresiasi, itu suatu kesyukuran. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua dan untuk teman-teman yang sekarang masih berkhidmat di NTB juga untuk anak-anak
muda di NTB,’’ ujar politisi Partai Golkar ini. Selepas menjadi Gubernur NTB, TGB kini tetap berupaya berkontribusi dalam memajukan Provinsi NTB. Ia kini merupakan salah satu duta untuk NTB. Dalam banyak kegiatannya, TGB selalu menyelipkan pesan untuk mempromosikan hal-hal baik yang kini tumbuh di NTB. ‘’Baik itu di kampus, maupun di tengah masyarakat, undangan-undangan yang saya penuhi, saya selalu menyampaikan, undangan untuk datang ke NTB, menggunakan ilustrasi bagaimana NTB itu bisa berubah menjadi daerah yang Alhamdulillah jauh lebih maju saat ini,’’ ujarnya. Ia menjelaskan, kecintaan terhadap NTB, adalah motivasi yang mendorongnya untuk selalu berusaha menjadi duta yang baik untuk NTB. ‘’Saya berdoa dan mendukung NTB, bersama seluruh masyarakat, supaya NTB terus maju,’’ pungkasnya. (aan)
Abdul Rafiq Kembali Pimpin PDI Perjuangan Sumbawa Dari Hal. 1 Mengingat mereka merupakan kader senior partai dan memiliki kemampuan dalam memimpin pada setiap tingkatan.Khusus Ketua, Sekretaris dan Bendahara sudah ditentukan sebelumnya di tingkat kabupaten yang dipimpin oleh DPD PDI P NTB. Ketua DPC PDI P Sumbawa, Abdul Rafiq, menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPP yang mempercayakan dirinya kembali menakhodai DPC PDI P Sumbawa. Baginya ini adalah amanah sekaligus tantangan untuk menjawab kepercayaan yang diberikan. ‘’Terima kasih telah mempercayakan kami kembali menakhodai PDI P Sumbawa,’’ ujarnya. Meski diakuinya pada periode pertama kepemipinannya di PDI Sumbawa, masih ada sisi kelemahan yang terus dibenahi untuk kemudian disempurnakan pada periode kedua ini. ‘’Periode pertama lalu, adalah pengalaman yang berharga bagi saya. Di kepengurusan sekarang tentunya dapat dibenahi berkat kerja keras seluruh jajaran struktural DPC PDI P Sumbawa,’’ katanya. Setelah seluruh struktur DPC PDI P Sumbawa dibenahi, pihaknya akan membenahi stuktur kepengurusan di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Bagi pengurus PAC yang berprestasi akan diberikan reward. Sebaliknya bagi yang tidak menghasilkan apa apa, akan dievaluasi. “Kami akan konsolidasikan
secepatnya. Akan ada sistem reward dan funisment bagi pengurus PAC,’’ jelas Rafiq. Siap Menangkan Pilkada di Sumbawa Tantangan paling besar pada periode kepengurusan kali ini, kata Abdul Rafiq, memenangkan kembali kader terbaik partai, Bupati H. Husni Djbril untuk periode keduanya. Apalagi partai juga telah merekomendasikan kader terbaiknya, H. Husni untuk kembali maju di Pilkada 2020. ‘’Kami akan solid dan total memenangkan beliau (H. Husni) untuk ke dua kalinya,’’ tukas kandidat Ketua DPRD Sumbawa ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDI P, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, Konfercab dan Konferda ini digelar sebagai persiapan kongres di Bali 8 Agustus mendatang. Sebagai pra kongres, agar saat kongres sudah matang. Kemudian selama konfercab, prinsip demokrasi yang dikembangkan oleh PDIP sudah dipahami dengan baik. Yakni demokrasi terpimpin musyawarah untuk mufakat. ‘’Dalam memilih calon ketua, PDIP mempunyai big data, komplit, termasuk hasil psikotes. Termasuk segala macam aspek kita nilai. Karena mereka juga akan ditugaskan untuk mengawal kebijakan pemerintahan JokowiMa’ruf Amin untuk membangun bangsa ini,’’ kata Jarot. Konfercab ini sekaligus konsolidasi memenangkan Pilkada serentak di NTB. Ka-
lau target PDIP, bisa mencapai 60 persen kemenangan di NTB. Selain itu, Konfercab juga untuk persiapan alih generasi tahun 2024. Diketahui, struktur kepengurusan DPC PDI P Kabupaten Sumbawa Priode 20192024, yakni Ketua Abdul Rafiq, Wakil Ketua Bidang Kerhormatan Partai Abdul Rahim S.T, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Dra. Saidatul Kamila Djibril, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Indra Herwansyah. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Teni Suryani S.H, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik Ramliyanto S.H, Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Muh. Thalib S.H. Kemudian Wakil Ketua Bidang Maritim, Junaidi, Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rosihan, Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Roidah, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan Firman. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak, Hj. Jamila S.Pd SD, Wakil Ketua Bidang Pemuda Olahraga dan Komunitas Seni Budaya Siska Junarti S.E, Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Susiati. Sekretaris Gitta Liesbano S.H, M.Kn, Wakil Sekretaris Bidang Internal, Opan Sadiman S.AP, Wakil Sekretaris Bidang Eksternal M. Syaifuddin Gunawan, Bendahara Edy Syahriansah S,E dan Wakil Bendahara I Nyoman Wisma. (arn/*)
Dari Hal. 1 ‘’Ada mis, ada yang lolos. Biasa kontraktor nakal. Pengawasan saya yakin sudah dilakukan. Tapi mungkin harus (ketat), mungkin kecolongan,’’ katanya. Hayidrali mengatakan tidak mungkin TP4D melakukan pengawasan dari hari ke hari. Karena TP4D memiliki keterbatasan SDM dan banyaknya proyek yang dikawal. Ia menyebut apa yang terjadi di NTB baru pertama didengar. ‘’Ini kasus perdana. Belum pernah dikawal TP4D terjadi kasus,’’ tandasnya. Hayidrali menambahkan, Stranas PK memberikan perhatian pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, dari hasil studi yang dilakukan secara nasional, sebesar 93 persen kontraktor tidak akan bisa menang tender apabila tak melakukan penyuapan. Praktik suap yang dilakukan penyedia jasa atau kontraktor untuk menang tender merupakan keterpaksaan. Jika tak memberikan uang suap, maka penyedia jasa tidak akan mendapatkan proyek atau pekerjaan. ‘’Studinya di seluruh Indonesia seperti itu. Studi 93 persen secara nasional diakui. Karena kalau diwawancara penyedia jasa itu mengatakan begitu,’’ katanya. Tujuan Stranas PK mengundang para penyedia jasa di NTB agar mereka paham tentang up-
aya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah tak pernah surut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Stranas PK merupakan program nasional yang dilakukan dari kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Dalam pencegahan korupsi, Stranas PK lebih banyak memperbaiki dari sisi pemerintahannya. Karena pemerintah berada pada posisi memegang kekuasaan atau power. Merekalah yang menentukan kalah dan menangnya kontraktor dalam proses lelang barang dan jasa. Karena posisi pemerintah seperti itu, maka dilakukan pembenahan dari dalam. Sehingga tak terjadi penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa. ‘’Kalau dia tak menyuap maka tak dapat pekerjaan. Kalau mau dapat proyek, harus menyiapkan suap. Kalau tak mau maka tak dapat pekerjaan. Sehingga kita benahi dari dalam,’’ ujarnya. Dijelaskan, program pencegahan yang dilakukan Stranas PK dan KPK bersifat linier. Yang membedakan antara Stranas PK dan Korsupgah KPK terletak pada rentang waktu pelaksanaannya. Kalau Korsupgah dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Maka Stranas PK dilaksanakan lebih intens, tiga bulan sekali. Dan Pemda harus membuat laporan setiap tiga bulan. (nas)
TGB Raih Penghargaan Tanda Kehormatan Tertinggi dari Presiden Dari Hal. 1 Penghargaan ini diberikan atas Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan selama TGB memimpin NTB. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM menjelaskan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memberikan apresiasi kepada TGB yang mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. ‘’Ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah, melanjutkan ikhtiar baik yang sudah dilakukan TGB selama 10 tahun lalu,’’ kata Najamuddin dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/7) siang. Selama 10 tahun memimpin NTB, kata Najamuddin memang banyak capaian-capaian pembangunan di bidang pelayanan publik yang ditorehkan TGB. Di mana, NTB menjadi salah satu top mover provinsi dengan percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia. TGB juga berhasil menjadikan NTB sebagai provinsi yang terkenal dengan branding wisata halal di Indonesia bahkan dunia. Sehingga, NTB pernah mendapatkan predikat The Best Halal
Tourism Destination di dunia. ‘’Penghargaan ini lebih kepada ikhtiar beliau dalam meningkatkan pelayanan publik. Kita sikapi bahwa penghargaan ini sebagai apresiasi pemerintah pusat kepada 10 tahun kepemimpinan TGB,’’ katanya. Najamuddin kembali mengatakan gubernur memberikan apresiasi terhadap keberhasilan TGB memimpin NTB selama 10 tahun lalu. Apalagi kepemimpinan Zul-Rohmi adalah melanjutkan ikhtiarikhtiar baik yang sudah dilakukan TGB dan Gubernur NTB sebelumnya. ‘’Pak Gubernur memberikan ucapan selamat kepada TGB secara pribadi dan sebagai gubernur NTB dua periode. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua,’’ pungkas mantan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) NTB ini. Selain mendapatkan penghargaan ini, sebelumnya, TGB juga pernah meraih penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia yaitu Bintang Mahaputra Utama dari Presiden ke enam Indonesia, H. Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan diberikan atas prestasi menonjol dalam pembangunan daerah saat memimpin NTB. Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini menambah puluhan penghargaan yang diterima oleh TGB sebelumnya. (nas)
Sirkuit Mandalika Disiapkan Jadi Lokasi Penyelenggaraan Balap Formula 1 Dari Hal. 1 Bahkan, kata orang nomor satu di NTB ini, penyelenggara Formula 1 yang berada di London menjadikan Sirkuit Mandalika prioritas utama penyelenggaraan Formula 1 di masa mendatang. Penyelenggaraan MotoGP dan Formula 1 diupayakan dilaksanakan di Sirkuit Mandalika, karena pemerintah ingin membuat sejarah. Setelah sukses menjadi tuan rumah Asian Games, kemudian
menjadi tuan rumah Olimpiade untuk pertama kalinya. ‘’Dan suksesnya Mandalika dengan MotoGP, kemudian Formula 1-nya adalah langkah pendahuluan untuk bidding menjadi tuan rumah Olimpiade,’’ ujar Dr. Zul. Gubernur mengatakan, Mandalika adalah langkah awal yang diayunkan Pemerintah Indonesia untuk melangkah ribuan mil ke depan. Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin jika kamauan dan mimpi besar itu bisa didekap dengan penuh keyakinan.
Tantangannya kemudian, kata Dr. Zul bagaimana membuat harmonisasi antara berbagai mimpi dan event besar tersebut kompatibel dengan predikat NTB sebagai The Best Halal Tourism Destination di dunia. Disebutkan, pihak ITDC yang melakukan pembicaraan awal ke London adalah Marketing Director ITDC yang bertemu dengan Director Formula 1 Internastional, Ms Chloe Targett Adam. ‘’Kita memang tidak sedang bermimpi,’’ tandas Dr. Zul. Untuk menyambut Mo-
toGP 2021, sebanyak 300 anak muda NTB akan dilatih menjadi race official di Sepang Malaysia. Gubernur mengatakan hal itu sudah dibicarakan dengan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer. Dr. Zul menyebutkan Pemprov dan ITDC sudah sepakat melatih 300 anak muda NTB untuk menjadi race official MotoGP Mandalika. Sebanyak 150 anak-anak muda asal Lombok Tengah. Dan sisanya berasal dari sembilan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB.
Anak-anak muda NTB ini akan dikirim secara bertahap ke Malaysia. Untuk tahap pertama akan mulai dikirim Oktober mendatang. Jika anakanak muda NTB sukses, kata Dr. Zul, maka mereka tidak hanya bisa berpartisipasi menjadi race official di Sirkuit Mandalika. Tetapi juga di berbagai event MotoGP yang diselenggarakan diberbagai negara. ‘’Anak-anak lokal tak boleh jadi penonton. Jadi kita minta race official harus orang lokal,’’ tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 18 Juli 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Keluhan Nelayan Ampenan
Jaring Rusak Bukan karena Digigit Ikan Besar Hampir semua nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, mengeluhkan jaring alat tangkap ikan yang digunakan kerap rusak. Rusaknya jaring itu bukan karena putus digigit ikan besar. Jaring mereka rusak diduga karena ditabrak kapal yang melintas mendekati pantai Ampenan. MENURUT Adi (40), nelayan asal Bintaro ini, dia kerap tak melaut lantaran jaringnya rusak. Ayah yang memiliki tiga orang putri ini menghidupi keluarganya dari hasil melaut. Saat ditemui Suara NTB di rumahnya, Rabu (17/7), dia tampak semangat saat menjahit jaringnya yang rusak diduga akibat ditabrak kapal tanker yang kerap sandar di perairan Bintaro Ampenan. Kondisi tersebut membuatnya merasa kesal. “Jaring saya sudah hampir tiga kali bolong akibat kapal yang lewat di perairan Bintaro,” tuturnya. Padahal, sesuai himbauan dari Kepala Lingkungan Bintaro, jika kapal tersebut merusak jaring atau kapal para nelayan akan mendapatkan ganti rugi dari pihak Kantor Perikanan. “Dulu saya pernah melapor ke Kecamatan atas ulah kapal tersebut, tapi tak dapat perhatian. Padahal, mereka berjanji akan ganti rugi atas kerusakan alat nelayan atau perahu. Tapi apa? Tak pernah diganti,” sesalnya. Nelayan ini mengaku membe-
li jaring seharga Rp2 juta - Rp3 juta. Nelayan yang hanya tamatan SMP ini menceritakan keinginannya untuk terus dapat menghidupi keluarganya dari hasil nelayan. Adi biasanya berangkat dari pukul 03:00 Wita dini hari untuk melaut menjaring ikan tongkol. “Iya, saya berangkat jam 03:00 dini hari dan pulang nanti jam 08:00 Wita. Kalau banyak, sehari bisa dapat 200 - 300 ekor ikan tongkol. Tapi kalau sepi, tidak dapat apa-apa,” katanya. Dari hasil melaut, Adi yang sudah melaut sejak kelas 1 SMP ini menjual ikan tongkol dari hasil tangkapannya tersebut dengan harga Rp800-Rp1.000 per ekornya. Ikan tersebut ia jual ke pengepul yang ada di Bintaro. “Alhamdulilah kalau banyak dapat, saya bisa beri anak istri makan dan membeli keperluan rumah lainnya,” tuturnya. Sebagai pelaut, Adi juga kerap melawan kerasnya arus dan ombak di tengah laut. Menurutnya, melaut ialah melawan alam. Apalagi saat ini, cuaca dingin dan angin kencang kerap ia hadapi demi meraup rupiah.
(Suara NTB/viq)
MENJAHIT JARING – Adi, nelayan Bintaro, Ampenan, bersama sedang memperbaiki jaringnya yang bolong. Kalau alat tangkap yang dia miliki ini rusak, maka dia tidak akan bisa melaut. Kapal yang sering melintas di area tangkapan nelayan itu dituding sebagai penyebabnya.
Tidak ada alasan Adi untuk tidak melaut. Bagaimana tidak? Semua anak Adi sedang duduk di bangku sekolah. Anaknya yang paling besar Aulia (15) saat ini sedang duduk di bangku SMP membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Ada pun anak keduanya, Mina (9) sedang duduk di bangku kelas 4 SD, dan anak bungsunya, Ita (4), saat ini masih duduk di bangku TK. Salah satu keinginan nelayan ini, juga tetangganya yang juga sebagai nelayan ini ialah
agar pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menindak tegas kapal yang kerap merusak jaring para nelayan. Sebab, menurutnya ulah kapal tersebut sering membuatnya tak melaut. “Kalau bisa ditindak tegas, sebab ini dapat merugikan para nelayan. Kalau bisa dilaporkan langsung ke dinas,” tegasnya. Ia juga berharap agar mendapat bantuan dari Pemkot Mataram, baik dari bansos ataupun alat untuk melaut seperti jaring untuk melaut atau alat tangkap lainnya. (viq)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257