HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 18 APRIL 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 38 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bupati Sumbawa dan Gugus Tugas Pantau Posko di Terminal dan Pantai Goa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc turun langsung melihat dan mengecek kondisi Posko Pemantauan Covid-19 di Terminal Sumer Payung dan Pantai Goa, Jumat (17/4) kemarin. Guna memastikan kesiapan posko sambil memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran yang sudah disampaikan pemerintah. Bupati Sumbawa turun didampingi Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, SIK, Dandim 1607/Sumbawa, Letkol Inf. Samsul Huda. Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H., M.Hum dan anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Kabupaten Sumbawa lainnya. Bersama gugus tugas, bupati juga sekaligus membagikan masker kepada masyarakat. ‘’Kami tadi melihat kesiapan masyarakat, kesiapan poskonya. Tetapi alhamdulillah berjalan bagus. Kemudian kami sempat membagi-bagi masker untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat, bahwa begitu penting menggunakan masker,’’ jelas bupati, di sela-sela pemantauannya. Menurut Husni Djibril, petugas di posko sejauh ini sudah menjalankan tugas dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, bupati juga berdialog dengan masyarakat sembari mengingatkan untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Bersambung ke hal 11
Kontrak MotoGP di Mandalika Jadi 10 Tahun Mataram (Suara NTB) – Merebaknya virus Corona (Covid-19) di seluruh dunia tidak menyurutkan semangat mewujudkan penyelanggaraan MotoGP di NTB. Pasalnya, Dorna Sports selaku pemegang hak penyelenggaraan MotoGP telah memperpanjang kontrak Indonesia sebagai negara penyelenggara hingga 10 tahun ke depan. ‘’Perpanjangan kontrak ini diberikan karena terjalinnya komunikasi yang baik antara Dorna Sports dengan MGPA (Mandalika Grand Prix Association),” ujar Chief Strategic Communication Officer MGPA, Happy Harinto saat dikonfirmasi, Jumat (17/4). Menurutnya, keputusan tersebut diambil Dorna karena mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki NTB. Dicontohkan Happy seperti keindahan alam di sekitar kawasan Mandalika yang menjadi salah satu poin penilaian perpanjangan kontrak tersebut. ‘’Masyarakat, budaya serta banyaknya fans MotoGP di Indonesia juga menjadi magnet tersendiri bagi Dorna Sports untuk memberikan Indonesia tambahan waktu 5 tahun,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 11
TO K O H Mutasi yang Istimewa GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali memutasi pejabat. Sebanyak lima pejabat eselon II kena mutasi, Jumat (17/4) sore kemarin. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur. Pada kesempatan tersebut, Sekda didampingi Asisten III Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i MM dan Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, dihadiri Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si. Bersambung H. Lalu Gita Ariadi ke hal 11
KO M E N TTAA R
Bupati Sumbawa bersama gugus tugas penanganan Covid-19 saat melakukan pantauan di posko sekaligus membagikan masker (foto kiri). Bupati sedang mengecek data di salah satu petugas posko
Rantai Wabah Covid – 19 di Lima Klaster Berhasil Dilacak Mataram (Suara NTB) Kerja Tim Gugus Tugas Covid – 19 Provinsi NTB sampai kabupaten dan kota membuahkan hasil. Setidaknya rantai penyebaran wabah Covid-19 di lima klaster berhasil diidentifikasi. Dengan demikian, diyakini, langkah selanjutnya akan lebih mudah memutus rantai penyebarannya. Sementara klaster Gowa masih terus diidentifikasi penyebarannya. Lima klaster dimaksud adalah dua klaster Jakarta, klaster Bogor, klaster Sukabumi, Klaster luar negeri dan satu klaster baru. “Dari sejumlah klaster dan data pasien terkonfirmasi positif tersebut, sudah dilakukan kontak tracing dan sudah dapat dipastikan arah rantai penyebarannya,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, Jumat (17/4) menjelaskan poin hasil evaluasi tim gugus tugas. Hasil tracing bahkan sudah mengarah kepada orang-orang yang pernah kontak dengan dengan pasien positif Covid – 19.
‘’Sehingga dengan begitu, dapat lebih mudah memutus mata rantai penyebaran wabah covi19 di NTB,’’ jelas Khalik. Sementara hasil penelusuran kontak dengan para pasien untuk enam klaster itu, diurainya sesuai data update per 16 April 2020, untuk klaster Jakarta (seminar), dari pasien 01 terlacak sampai ke pasien 02,06, 09, 10 dan 25. Klaster Bogor, dari pasien 04, terlacak ke pasien 14, pasien 18, pasien 28, pasien 29, pasien 30, 37 dan 46 dan satu lagi pasien X. Penularannya kemudian ke Pasien 45, 16, 23 dan 24. Berlanjut ke
Pasien 47, 12 dan 17. Klaster Sukabumi dan luar negeri sementara tidak ditemukan penularan. Satu klaster lainnya, klaster Jakarta (guide), dari pasien 05 menjalar ke pasien 21, berlanjut ke pasien 31, 32 dan 33. Terakhir tanpa klaster, pasien 27 yang masih bayi. Satu- satunya yang masih sulit dilakukan tracing adalah klaster Gowa. Tercatat paling banyak yang terkonfirmasi positif, diantaranya pasien 03, 07, 11, 13, 15, 19, 20 26 dan 22, berlanjut ke pasien nomor 34, 36, 40, 42, 43, 44 serta dua pasien X. Bersambung ke hal 11
Tes Cepat, 165 Orang Klaster Gowa Dinyatakan Reaktif TES cepat atau rapid test pada ratusan jemaah dari Klaster Gowa hasilnya sudah diketahui. Sedikitnya ada 165 orang dinyatakan hasil tesnya reaktif. Mereka langsung menjalani isolasi mandiri difasilitasi Tim Gugus Tugas Covid -19 di daerah. Sesuai informasi tim Gugus Tugas Covid – 19 Provinsi NTB, total 720 orang sudah menjalani rapid test di masing masing daerah. “23 persen atau 165 orang hasil rapid tesnya reaktif,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, kepada Suara NTB, Jumat (17/ 4) sore kemarin. Rapid test berlangsung di masing masing daerah yang menjadi domisili klaster Gowa. Mereka adalah jamaah tabligh yang pulang dari kegiatan Ijtima Ulama di Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah hasilnya diketahui, praktis dilanjutkan dengan proses isolasi mandiri. Kegiatan karantina ini difasilitasi tim Covid-19 di kabupaten dan kota. ‘’Selain isolasi, selanjutnya mereka yang hasilnya reaktif akan dilakukan tes swab,’’ tambah Ahsanul Khalik. Bersambung ke hal 11
55 Orang Positif Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas penanganan virus Corona (Covid-19) di NTB mencatat penambahan delapan kasus konfirmasi positif di NTB. Dengan demikian, sampai dengan Jumat (17/ 4), total kasus positif Covid-19 di NTB sudah 55 orang. ‘’Telah diperiksa 53 sampel dengan hasil 45 sampel negatif, dan 8 sampel baru positif Covid-19,’’ ujar Sekda NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi,
M.Si, selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas penanganan Covid-19 di NTB saat memberikan pernyataan, Jumat (17/4). Kasus baru Covid-19 di NTB tersebut antara lain empat orang pasien yang memiliki memiliki riwayat perjalanan ke Sukabumi Jawa Barat dalam 14 hari sebelum sakit, serta riwayat kontak dengan pasien Covid-19 di Sukabumi. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
Jaga Aktivitas Produksi
(Suara NTB/ars)
SEPI - Seorang porter mendorong kereta kosong di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, beberapa hari lalu. Situasi sepi ini salah satu dampak maskapai mengurangi volume penerbangan imbas dari wabah Covid – 19.
Komoditi Lokal Paket Sembako JPS Gemilang
Produksi Minyak Kayu Putih Tak Mencukupi PEMPROV NTB mulai menyalurkan paket bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang kepada 105.000 KK secara bertahap, Kamis (16/4) lalu. Paket bantuan sembako JPS Gemilang berisi sembilan produk atau komiditi lokal senilai Rp250 ribu per KK. Satu paket sembako JPS Gemilang berisi beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, telur, ikan kering, susu kedelai/ serbat jahe, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik, teh kelor satu pack dan minyak kayu putih/minyak cengkeh. Minyak kayu putih dipasok dari produk yang Madani Mukarom dihasilkan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) Rinjani Barat yang merupakan UPT Dinas LHK NTB. Minyak kayu putih produksi KPH Rinjani Barat belum mampu mencukupi kebutuhan untuk JPS Gemilang. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan, pihaknya hanya mampu memenuhi permintaan sebanyak 20.000 paket atau botol untuk JPS Gemilang. Minyak kayu putih yang dihasilkan merupakan stok atau produksi bulan-bulan sebelumnya. Karena sekarang, KPH tidak bisa memproduksi minyak kayu putih dalam kondisi musim hujan seperti saat ini. ‘’Kalau musim hujan, ren-
demennya jelek minyak kayu putih itu. Makanya biasa disuling pada musim kemarau. Tapi mudah-mudahan kalau hujan agak lama berhenti, kita bisa produksi lagi,’’ kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/4) kemarin. Madani mengatakan ada tiga KPH yang memproduksi minyak kayu putih di NTB. Satu KPH di Pulau Lombok dan dua KPH di Pulau Sumbawa. Mesin yang dimiliki kapasitasnya 300 Kg per hari. ‘’Kita akan coba produksi lagi. Kalau dua sampai tiga minggu ndak ada hujan, bisa diambil daunnya,’’ ujarnya. Nasrin H. Muhtar Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/dok)
PROGRAM Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diusung Pemprov NTB diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di masyarakat tetap berjalan. Pasalnya, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak virus Corona (Covid-19), program tersebut juga memicu aktivitas produksi di NTB tetap berlangsung. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs.H.L.Wirajaya Kusuma, MH menerangkan, dalam program tersebut pihaknya melibatkan 135 UMKM di seluruh NTB. Bersambung H.L.Wirajaya Kusuma ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 18 April 2020
Halaman 2
Terinfeksi Virus Corona
Mataram Tertinggi di NTB
Hapus Program Tak Relevan
Mataram (Suara NTB) Empat warga terindikasi terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19. Bertambahnya kasus tersebut menempatkan Kota Mataram sebagai daerah dengan tingkat penularan tertinggi di NTB. Pelacakan diintensifkan terhadap tiga klaster.
KEBIJAKAN realokasi anggaran juga berdampak terhadap pemotongan dana kelurahan. Program tidak relevan dengan pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 dihapus. Camat Cakranegara, Muhammad Erwan menjelaskan, dana kelurahan yang telah dialokasikan sebelumnya diharapkan penggunaannya difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dari refocusing anggaran tahap pertama di 10 kelurahan diarahkan untuk masuk sebagai penerima bantuan sesuai basis data terpadu (BDT). Data itu akan diajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). “Kecamatan selaku pengguna anggaran boleh merealokasi anggaran,” kata Erwan dikonfirmasi, Jumat (17/4). Besaran anggaran dipangkas masih menunggu dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun BKD. Pihaknya meminta ada operasional pengawasan bagi warga yang berstatus orang dalam pengawasan (ODP) yang melaksanakan isolasi mandiri, penyemprotan, pengawasan bagi pendatang luar daerah serta pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas kelurahan, bhabinkantibmas, kepala lingkungan dan aparatur lainnya. “Ini coba kita ajukan,” ujarnya. Sementara ini, pemotongan anggaran belum mendapatkan informasi. Karena, kecamatan diperbolehkan untuk realokasi anggaran. Artinya, dipilah dulu mana program yang terhubung dengan pencegahan dan penangana Covid-19. Termasuk nantinya kecamatan berperan menyalurkan bantuan sosial. Mau tidak mau kata mantan Lurah Gomong ini, program yang tidak ada relevansinya dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 akan dihapus. Seperti, kegiatan sosialisasi yang sumber anggarannya dari dana kelurahan diganti dengan pengadaan tendon air, alat semprot serta disinfektan serta program lainnya. Dengan pengalihan itu diharapkan penanggulangan virus Corona bisa lebih maksimal dari tingkat kecamatan hingga lingkungan. (cem)
Data tanggal 16 April pukul 21.30 wita menunjukkan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengkonfirmasi bahwa telah keluar hasil pemeriksaan swab laboratorium Biomedis RSUD NTB. Di antaranya, pasien dinyatakan sembuh dan tambahan pasien positif Covid-19. Dengan rincian, R berusia 62 tahun warga Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan. Pasien memiliki riwayat perjalanan bersama rombongan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam 14 hari sebelum sakit. Saat ini, pasien dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik. YRS usia 18 tahun, warga lingkungan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang. Yang bersangkutan tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Namun, memiliki riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19. Selanjutnya, MM usia 45 tahun. Warga Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Namun, memiliki riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19.
kan kontak tracking. Nyoman menyebutkan, klaster Gowa ternyata cukup banyak menjadi 98 orang. Data
Infografis awal 60 orang dan diprediksi akan bertambah. Penambahan empat warga positif terinfeksi Corona men-
jadi 27 kasus menempatkan Kota Mataram berada di posisi pertama daerah terjangkit wabah tersebut. (cem)
Penyaluran JPS
Pelaku UMKM Diberdayakan
Muhammad Erwan
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam penyaluran jaring pengaman social (JPS). Validasi data sudah dirampungkan. Perlu dipastikan agar penyerahan bantuan tidak ganda. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati menyampaikan, penyaluran JPS tahap pertama direncanakan Senin (20/4) pekan depan. Penyerahan bantuan merujuk pada basis data terpadu (BDT). Total penerima di tahap pertama yakni 16.959 kepala keluarga (KK). Masyarakat menerima ini merupakan data yang berasal dari 41.598. Dirincikan, 22.771 sebagai penerima bantuan sosial dan program keluarga harapan (PKH) serta 1.868 KK yang menerima bantuan JPS Gemilang. “Data yang telah siap BDT,” sebut Asna dikonfirmasi, Jumat (17/4). Total bantuan diterima masyarakat sekitar Rp250 ribu. Berupa beras, masker, minyak goreng, gula dan lainnya. Untuk memasok kebutuhan akan diberdayakan pelaku UMKM di Kota Mataram. Namun demikian, Asna tidak menyebutkan berapa
(Suara NTB/dok)
Daya Beli Masyarakat Menurun ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mengungkapkan, bahwa wabah covid-19 membuat daya beli masyarakat menurun. ‘’Daya beli sudah banyak menurun. Terutama makanan, sepi pembeli karena covid-19,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (17/4) kemarin. Kondisi ini, menurut Mirdiati sangat memprihatinkan. Apalagi, ada imbauan dari pemerintah supaya masyarakat diam di rumah. Kondisi ekonomi masyarakat menjadi semakin berat karena sebentar lagi umat muslim akan menghadapi bulan suci ramadhan. ‘’Usaha kecil akan mati. Bahkan ada yang tidak berani jualan. Takutnya pembeli ndak ada,’’ ujarnya. Akibat kondisi ini, tidak saja angka kemiskinan yang meningkat, pengangguran pun diyakini bertambah. ‘’Pengangguran tambah banyak karena banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Untuk mencari nafkah untuk anak isrinyapun, mereka masih bingung kemana arahnya,’’ demikian Mirdiati. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini berharap, pemerintah segera bertindak. Misalnya, menggelar pasar murah untuk msyarakat yang kurang mampu. Memang ada masyarakat yang mendapat bantuan sembako dari pemerintah. Namun demikian, tidak semua masyarakat mendapatkannya. Mirdiati sepakat dengan langkah yang diambil pemerintah, yakni menggeser anggaran yang ada untuk penanganan covid-19, berikut dampak ikutan yang muncul. ‘’Dulu kita fokus membantu warga miskin. Tapi sekarang banyak masyarakat yang usahanya mati. Akhirnya mereka menjadi miskin dan perlu untuk kita bantu agar masyarakat tidak mati kelaparan,’’ tegasnya. Besarnya alokasi anggaran untuk penanganan covid-19, mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mengimbau agar bantuan kepada masyarakat tepat sasaran. ‘’Murni untuk masyarakat,’’ cetusnya. Dalam penggunaan anggaran, Mirdiati mengingatkan, jangan asal memenuhi program semata. ‘’Harus transparan apa-apa saja yang dgunakan utk kepentingan masyrakat,’’ imbuhnya. Untuk itu, dia menekankan supaya masyarakat juga bisa membantu pemerintah. Caranya, dengan mengikuti anjuran pemerintah, untuk diam di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, rajin berolahraga dan lain sebagainya. ‘’Agar kasus covid19 ini tidak bertambah. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat sangat diperlukan,’’ pungkasnya. (fit)
total UMKM yang dilibatkan. Pasalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bersama Dinas Perdagangan sedang mendata. “Data pastinya saya tidak bisa sebutkan. Sekarang ini sedang didata,” ucapnya. Pelibatan UMKM ini sesuai arahan Gubernur NTB melalui telekonferensi. Asna memastikan, produk lokal akan digunakan saat penyaluran. Khusus produk seperti minyak goreng dan gula masih mencari produsen. Tetapi tahap pertama menggunakan satu distributor. “Kalau sekarang waktunya mepet kita tidak bisa berpikir. Satu distributor dulu kita pakai. Selanjutnya akan kita cari,” terangnya. Disos telah memverifikasi penerima bantuan baik itu PKH, bansos, BPNT maupun JPS Gemilang. Warga yang terdaftar sebagai penerima salah satu bantuan stimulant itu dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan diprogram lainnya. Dan, pihaknya memastikan tidak ada bantuan ganda atau double diterima oleh masyarakat. “Kalau sudah dapat PKH, tidak boleh lagi dapat JPS. Pokoknya tidak boleh terima double,” demikian tegasnya. (cem)
Asnayati (Suara NTB/cem)
(Suara NTB/cem)
DILARANG MASUK - Warga di Lingkungan Gerung Butun Timur memasang spanduk berisi larangan bagi warga pendatang masuk ke lingkungan dan tidak diizinkan untuk salat Jumat. Status penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 telah ditingkatkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Meski demikian, Pemkot Mataram belum berpikir melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pemkot Mataram Belum Berpikir Lakukan PSBB Mataram (Suara NTB) Status penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 telah ditingkatkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Meski demikian, Pemkot Mataram belum berpikir melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menjelaskan, perubahan status penanganan Covid-19 dari siaga menjadi tanggap darurat akan dilakukan penyesuaian dengan menyiapkan kajian. Perubahan status ini pun akan dilihat penyebaran, warga terjangkit, pasien dalam pengawasan serta orang dalam pemantauan maupun meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19. Selain itu, eskalasinya juga
akan dikaji termasuk menginventaris sumberdaya yang dimaksimalkan dan peran semua pihak membantu penanganan wabah. “Kita masih kaji dulu dan akan menyesuaikan status dari siaga menjadi tanggap darurat,” kata Mahfuddin dikonfirmasi, Jumat (17/4). Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus diimbangi dengan kemampuan fiskal daerah. Dalam situasi tanggap darurat jelasnya, segala potensi harus dikerahkan dalam rangka penanggulangan bencana. Tentunya ketika masa tanggap darurat ditetapkan maka semua unsur harus dilibatkan dalam eskalasi kerja lebih tinggi. Sejauh ini, Pemkot Mataram berpikir untuk melakukan PSBB. Untuk menerapkan kebijakan itu, pemerintah daerah harus mengusulkan ke
pemerintah pusat. “Kalau kita (Kota Mataram, red) belum,” timpalnya. Menurut Mahfuddin, dari peningkatan status tersebut dimaksimalkan upaya pencegahan serta memperhatikan pola penyebaran virus dengan beberapa klaster yang telah dipetakan.Tiga klaster penyebaran virus yakni klaster Gowa, Bogor dan Jakarta. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga akan mempertajam pencegahan maksimal di tingkat lingkungan. Terutama terhadap orang yang baru datang dari luar daerah. Sampai dengan tanggal 16 April pukul 21.30 Wita, jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 berjumlah 27 orang. Dengan rincian, 21 pasien masih dalam perawatan, 4 pasien sembuh dan dua meninggal dunia. (cem)
Baznas Salurkan Bantuan bagi Marbot
(Suara NTB/fit)
Hj. Baiq Mirdiati
Terakhir, AJ usia 88 tahun. Warga kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang. Yang bersangkutan tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Namun, memiliki riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19. Saat ini, sedang dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik. Dengan penambahan tersebut, pasien positif Covid-19 menjadi 27 orang. Dengan rincian 21 orang masih dalam perawatan, empat orang sembuh dan dua meninggal dunia. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa mengkonfirmasi adanya tambahan empat pasien positif terinfeksi Coronavirus Disease. Hasil hasil pelacakan tidak jauh dari hubungan erat dari tiga klaster. Yakni, klaster Gowa, Bogor dan Jakarta. “Tidak salah memang harus berupaya semaksimal mungkin melacak tiga klaster ini. Sekarang tiga klaster telah dipetakan,” kata Nyoman dikonfirmasi, Jumat (17/4). Langkah selanjutnya, tim gugus tugas mengintensfi-
Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram menyalurkan bantuan kepada marbot masjid. Bantuan berupa uang tunai itu diharapkan dapat mengurangi beban di tengah mewabahnya Coronavirus Disease atau Covid-19. Penyaluran bantuan itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama marbot masjid diberikan Rp500 ribu. Dan, sisanya akan dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Adha. “Kita bagikan 240 orang marbot. Setahun mereka dapat Rp1 juta. Ini simbolis saja 10 orang. Sisanya akan kita serahkan di kantor,” kata Kepala Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malaka. Penyerahan insentif lebih awal dari jadwal sebelumnya.
Baznas berkoordinasi dengan Pemkot Mataram dan diminta segera menyalurkan karena masyarakat banyak terdampak oleh Covid-19. Baznas kata Mahsar, juga akan memberikan bantuan kepada 5 ribu orang fakir miskin pada bulan Ramadhan mendatang. Bantuan berupa kebutuhan pokok diserahkan ke masing – masing kelurahan. “Satu kelurahan itu 100 orang,” sebutnya. Mahsar mengharapkan pemberian insentif bagi marbot masjid dapat mengurangi kesulitan dan keresahan di tengah penyebaran virus Corona. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, penyebaran virus Corona berdampak luas tidak saja dari sisi perekonomian, tetapi ban-
tuan dari pemerintah pusat juga terjadi pemangkasan. Pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran diprioritaskan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Pemkot Mataram menganggarkan Rp135 miliar. Di antaranya sekitar Rp72 miliar dialokasikan untuk jaring pengaman social (JPS). “Corona ini banyak sekali dampaknya,” jelasnya. Pemberian insentif diharapkan dapat mengurangi beban marbot masjid. Artinya, mereka sedikit tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari –hari di tengah merebaknya virus Corona saat ini. (cem)
(Suara NTB/cem)
INSENTIF MARBOT - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan secara simbolis insentif bagi marbot masjid dari Baznas Kota Mataram di aula Pendopo Walikota, Jumat (17/4). Selama setahun marbot mendapatkan insentif Rp1 juta.
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Sabtu, 18 April 2020
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Pasar Sembako ”Online” akan Dipermanenkan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB telah meresmikan pasar sembako daring/online untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus ke luar rumah. Sistem pemasaran ini diresmikan bersamaan dengan upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan pergerakan orang di luar rumah dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah Covid-19. Dengan fasilitas pasar sembako online ini, cukup berbelanja kebutuhan di pasar dari rumah. Tinggal menghubungi admin melalui telepon, atau WhatsApp. Pasar sembako online untuk tahap awal ini melayani pemesanan di empat kabupaten/kota di Pulau Lombok. Di Kota Mataram, kebutuhan barangnya di hubungkan ke pedagang di Pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan, dan Pasar Mandalika. Di Lombok Barat, pesanan dipasok dari pedagang di Pasar Narmada, Gunung Sari, dan Gerung. Demikian juga di Lombok Tengah, dipasok oleh Pasar Renteng dan Pasar Karang Bulayak. Sementara Lombok Utara hanya Pasar Tanjung. “Tinggal hubungi admin, sebutkan barang kebutuhannya. Lokasi pemesan di mana. Nanti admin yang menghubungkan kebutuhan pemesan dengan fast courier. Sudah ada 40 fast courier (semacam ojek online) yang menjadi mitra kita. Nanti admin yang ngatur. Tergantung siapa pemesannya,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. Fathurrahman, M. Si di ruang kerjanya, Jumat (17/4) kemarin. Sistem pemasaran sembako online ini menjadi salah satu terobosan, kata kepala dinas, rencananya tidak saja sebatas masa mewabahnya corona ini. Sangat memungkinkan menjadi solusi permanen yang difasilitasi pemerintah daerah. Mantan Kepala BKD Provinsi NTB ini juga melakukan pertemuan teknis kemarin dengan jajarannya. Poin pertemuan tersebut adalah pembahasan untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah untuk disempurnakan. NTB sudah memiliki pasar online, ishopntb. Namun masih terbatas pada pemasaran produk-produk hasil kerajinan lokal. Fathurrahman mengatakan, ishopntb dapat disempurnakan sekaligus sebagai pasar online untuk seluruh jenis kebutuhan. Terutama sembako. Harapannya, akan lebih memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang mudah melalui satu aplikasi. “Pemesanan apapun di NTB, nantinya lewat satu aplikasi saja. Seperti halnya shopping online lainnya. Tinggal kita verifikasi kembali penyedia barang untuk memastikan barangbarangnya tetap a d a , ” demikian Fathurr a h man. (bul)
(Suara NTB/bul)
VANILI - Pengeringan buah vanili, sebelum diproses dan diekspor ke luar negeri.
Sembilan Ton Vanili akan Diekspor ke Amerika Mataram (Suara NTB) – Eksportir vanili dari Sakra, Lombok Timur akan mengekspor sembilan ton vanili kering dengan tujuan Amerika Serikat. Covid-19 sejauh ini tak mempengaruhi permintaan buyer di negeri Paman Sam. UD. Rempah Organik Lombok, yang sudah hampir satu dasawarsa ini rutin mengekspor vanili. Selain Amerika Serikat, negara tujuan ekspor lainnya adalah Jepang dan Prancis. “Tapi tahun ini saya fokus ke Amerika Serikat,” kata Muhir, owner UD. Rempah Organik Lombok kepada Suara NTB, Jumat (17/4) kemarin. Rencananya, ekspor dilakukan Bulan Juli ini. Selama ini, ekspor vanili menggunakan nama Bali. Dengan berbagai pertimbangan. Namun untuk tahun 2020 ini, ia komitmen akan menggunakan Surat Ket-
erangan Asal (SKA) NTB. Muhir memiliki sejumlah kelompok tani. Tersebar di Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Ia juga memiliki kelompok binaan di Bali, dan NTT. Termasuk menerima pasokan dari Pulau Jawa. Total luas lahan petani yang dibinanya di dua kabupaten ini seluas 284 hektar. Seluruh kelompok tani binaannya
adalah vanili organic yang sudah mendapat sertifikat internasional yang menjadi standar acuan Amerika Serikat. Nama perusahaannya bahkan telah terdaftar di departemen yang membidangi Perdagangan dan Pertanian di negara pimpinan Donald Trump ini. Setiap tahun ini mengirim paling tinggi sebanyak tujuh ton vanili kering. Tahun ini ren-
cananya sembilan ton. Termasuk vanili non organic yang dipasok oleh petani dari beberapa daerah mitranya. Muhir menyebut, tahun lalu harga vanili kering Rp6 juta sekilo. Dari kontraknya tahun ini, harganya turun menjadi Rp4 juta/Kg. kata Muhir, penurunan harga akibat dari perekonomian global yang lesu. Ditingkat petani, ia menerima vanili basah (hijau) dengan harga Rp450.000/Kg. selanjutnya ia keringkan, dan permentasi. Komoditas perkebunan ini menurutnya sangat prospek ekonominya. Apalagi vanili Lombok memiliki kekhasan tersendiri. “Apalagi vanili Lombok
sudah organik. Mungkin karena itu juga, jarang dicancel permintaan dari Lombok,” demikian Muhir. Vanili, adalah bubuk yang berasal dari tanaman bernama Vanili (Vanilla planifolia) yang biasanya digunakan sebagai pengharum atau penambah aroma pada makanan. Harga Vanili ini sendiri bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini membuat Vanili menjadi salah satu komoditas perkebunan yang paling diminati oleh masyarakat. Ditambah lagi, mudah dibudidayakan di tanah air. Rasa manis dan harum dari bubuk ini membuat vanili banyak digunakan dalam makanan dan minuman. (bul)
GNE Tetap Berharap Tambahan Penyertaan Modal Fathurrahman
Mataram (Suara NTB) – PT. Gerbang NTB Emas masih mengharapkan pengajuan penambahan penyertaan modal sebesar Rp80 miliar
dipenuhi pemerintah daerah. Penyertaan modal sebesar ini rencananya untuk mendukung ekspansi bisnis BUMD NTB ini. Kepada Suara NTB, Jumat
(17/4) kemarin, Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi mengatakan, usulan penambahan penyertaan modal telah disampaikan ke Biro Perekonomian Setda NTB. Saat ini sedang berproses di DPRD NTB. Penambahan penyertaan modal dasar ini menurutnya sangat penting. Perusahaan sedang membangun jaringan bisnis, hingga dengan investor luar negeri. Tentu menjadi pertimbangan, kata Samsul Hadi, ketika modal dasar perusahaan dilihat besar oleh mitra. “Kalau yang sekarang baru Rp20 miliar modal dasarnya. Ini termasuk klasifikasi usaha menengah ke bawah,” ujarnya. Modal dasar Rp20 miliar inipun, terdiri dari aset Rp12,5 miliar, sisanya dana segar dari tahun 2005 sampai 2015. Samsul Hadi menyebut, harapan masyarakat dan pemerintah daerah cukup besar kepada perusahaan ini. Sehingga harus dikuatkan keberadaannya. Pengajuan penambahan penyertaan modal sebesar Rp80 miliar ini, menurutnya
tidak mesti dalam bentuk modal segar. Seperti penyertaan modal sebesar Rp20 miliar yang dikelola sekarang, pemerintah daerah memberikannya bertahap. Dalam bentuk modal segar, dan asset. “Tergantung kemampuan daerah,” kata Samsul soal kemungkinan apakah dipenuhi atau tidaknya oleh daerah, permintaan penambahan modal ini. Seperti apa eksistensi bisnis PT. GNE sekarang? Meski ekonomi tengah mendapatkan tekanan karena wabah virus corona, ia masih optimis memenuhi target omzet Rp20 miliar tahun 2020 ini. Kebutuhan material untuk konstruksi yang disediakan perusahaan tak terganggu pasarnya. Pembangunanpembangunan masih tetap jalan, sebagian besar waktu di rumah, bisa jadi menurutnya menumbuhkan kegiatan renovasi. Ditengah tantangan saat ini, diperlukan kreativitas. Tidak juga PT. GNE monoton dengan bisnis yang
dikelolanya sekarang. Salah satu ekspansi bisnis yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan untuk paket bantuan sembako JPS Gemilang. Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB menyampaikan kemungkinan pengajuan penambahan modal oleh tiga BUMD dirasionalisasi. Mengingat, pemerintah daerah juga cukup fokus untuk penanganan dampak corona. Tiga BUMD NTB, diantaranya Bank NTB Syariah, PT. Jamkrida NTB Bersaing, dan PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Khusus PT. Bank NTB, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mensyaratkan tiga tahun ke depan, Bank harus memiliki modal minimal Rp3 triliun. PT. GNE mengajukan penambahan modal sebesar Rp80 miliar untuk memperkuat ekspansi bisnisnya. Demikian juga PT. Jamkrida mengharapkan tambahan penyertaan modal Rp10 miliar untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS). (bul)
GNE Jaring Pemasok Telur dan Beras untuk Paket Bantuan JPS Gemilang Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas mendapat mandat penuh dari Pemprov NTB untuk memasok kebutuhan telur dan beras yang menjadi paket bantuan untuk JPS Gemilang kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pemprov NTB memberikan bantuan paket sembako JPS Gemilang senilai Rp250 ribu per KK. Berisi sembilan komoditi. Satu paket sembako JPS Gemilang berisi beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, telur, ikan kering, susu kedelai/serbat jahe, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik, the kelor satu pack dan minyak kayu putih. “Iya, untuk kebutuhan telur dan beras, GNE sebagai BUMD NTB dilibatkan pemerintah daerah,” kata Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi. Untuk kebutuhan telur ini, ada sekitar 2 juta butir untuk memenuhi paket sembako JPS Gemilang kepada 105.000 KK. Setidaknya ada 20 peternak lokal yang menjadi mitra PT. GNE memenuhi permintaan tersebut. Peternak memberikan sesuai kemampuan produksin-
(Suara NTB/bul)
Samsul Hadi ya. Samsul Hadi mengatakan, seluruhnya menggunakan telur produksi hasil peternak lokal. Mengingat, sementara situasi wabah corona ini, untuk mendatangkan kebutuhan dari luar daerah tidak mudah. “Kita terus mencari peternak-peternak unggas petelur lokal,” ujarnya. Apa produksi telur lokal mampu memenuhi kebutuhan? Mengingat untuk kebutuhan dalam daerah sendiri,
selama ini NTB harus mendatangkan telur dari luar daerah. Samsul Hadi belum sepenuhnya memastikannya. Yang terpenting terus menjaring peternak-peternak lokal yang siap menjadi pemasok. Selain itu, bantuan diturunkan bertahap. Sehingga ada jeda bagi peternak memenuhinya secara bertahap. Sementara untuk pasokan beras, PT. GNE juga melibatkan penggilingan-penggilingan lokal yang bersedia memasok. Untuk kebutuhan yang satu ini, ia tak khawatir. Dipastikan produksi beras lokal mampu memenuhinya. Apalagi saat ini sedang musim panen. “Bisa dipastikan beras yang digunakan adalah beras lokal yang masih segar. Baru digiling setelah panen,” jelas Samsul. Untuk kebutuhan telur dan beras ini, Samsul Hadi juga memastikan perusahaan membayarnya langsung kepada peternak dan pemasok berasnya. Sejumlah telur dan beras yang mampu dipasok. Harapan kepala daerah, peternak lokal dan penggilingan akan terbantu di saat ekonomi serba sulit karena corona. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 18 April 2020
Halaman 4
Puncak Pandemi Corona Diprediksi Mei
Loteng Sudah Siapkan Skenario Terburuk (Suara NTB/ari)
SERAHKAN - PD NW KLU menyerahkan bantuan APD pada pihak RSUD KLU, Jumat (17/4).
NW KLU Salurkan Bantuan APD, RSUD Terbantu Tanjung (Suara NTB) Pengurus Daerah (PD) Nahdlatul Wathan (NW) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada petugas medis di RSUD dan Puskesmas se KLU. Penyerahan diawali di RSUD KLU, Jumat (17/4) pagi. Bantuan diserahkan oleh Wakil Ketua Muslimat PDNW KLU, Neni Supartini, dan diterima langsung Direktur RSUD KLU, H. Syamsul Hidayat. Neni mengatakan, APD yang diserahkan bersumber dari donasi berbagai sumber yang mempercayakan penyerahan bantuan melalui PDNW KLU. Atas amanat itu, Ketua PDNW KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menginstruksikan untuk menyerahkan bantuan kepada seluruh fasilitas kesehatan yang ada di KLU. Tidak hanya donatur, organisasi sayap NW KLU seperti Muslimat NW, PGNW, Gema NW dan Satgas NW juga ikut memberi kontribusi dalam pengadaan APD. “Khusus untuk RSUD, diserahkan baju APD 44 buah, masker lisensi 500 biji, dan sarung tangan 700 biji,” ujarnya. Beranjak dari RSUD, Muslimat NW akan menyerahkan APD kepada 8 Puskesmas. Dipastikan seluruh puskesmas akan diakomodir meski jumlahnya lebih sedikit dibanding yang diserahkan kepada RSUD. “Instruksi oleh Ketua PD NW KLU untuk menyerahkan APD ke petugas medis di setiap fasilitas kesehatan. Kami juga membawa masker khusus masyarakat, tetapi kami berikan lebih dulu kepada warga di Telok Kodeq, karena adanya rasa kekhawatiran warga di sana,” pungkas Neni. Sementara, Direktur RSUD KLU, H. Syamsul Hidayat, mengaku sangat terbantu dengan bantuan APD dari PDNW KLU. Terlebih lagi, situasi pandemi virus secara global membuat permintaan APD melonjak dari seluruh daerah di Indonesia. “Dengan adanya APD ini menguatkan kami dalam bekerja,” katanya. Sejauh ini, RSUD masih memiliki stok APD meski jumlahnya masih terbatas. Khusus baju hasmat, ketersediaannya sekitar 500 lembar. Bersumber antara lain dari pemberian Kemenkes 250 lembar, pengadaan RSUD 150 lbar dan sumbangan NW 44 lembar. Syamsul mengaku, masih kesulitan mendapatkan mMasker N95. Masker yang direkomendasikan oleh WHO ini langka di pasaran akibat tingginya permintaan rumah sakit. “Sehingga kami terus mencari-cari informasi, begitu ada langsung kami beli. Kami juga langsung pesan walaupun dipenuhinya harus antre,” imbuhnya. Sebagai upaya untuk mengantisipasi melonjaknya kasus PDP, Syamsul telah mengusulkan karantina kolektif kepada klaster Gowa yang diketahui reaktif dari hasil tes cepat. Karantina dilakukan di RSUD Sementara untuk memudahkan pemantauan kondisi warga. “Tujuan karantina untuk mencegah reaktif positif. Ketika terjadi perburukan, kita bisa langsung isolasi di RSUD untuk diperiksa lebih lanjut,” jelasnya. Pada kesempatan ini, Direktur RSUD KLU juga memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal status tes cepat reaktif. Tegas dia, hasil reaktif belum tentu yang bersangkutan berstatus positif. Sebab objek yang terserang virus akan bergantung pada antibodinya (daya tahan) untuk melawan virus dari luar. (ari/*)
Balita Usia 41 Hari Masuk Daftar PDP Covid-19 Selong (Suara NTB) Setelah sebelumnya, dua bayi lima tahun (balita) dinyatakan masuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus Corona (Covid19). Jumat (17/4), kembali dirilis satu lagi balita yang masuk dalam PDP. Yang bersangkutan inisial, NW (41 hari) perempuan asal Kecamatan Selong. Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. H. Pathurrahman, M.Kes, rata-rata kondisi PDP yang masih balita sedang menjalani perawatan medis di RSUD R. Soedjono Selong dan dalam (Suara NTB/dok) kondisi baik. “Ketiga baliH. Pathurrahman ta tersebut mengalami pneumonia (sakit paru-paru) berat, sehingga dimasukkan dalam PDP,” terangnya. Adapun dua anak di bawah umur dan masuk dalam katagori PDP, yaitu MHA (6 bulan) laki-laki asal Jerowaru. Yang bersangkutan tidak ada riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19, tapi mengalami pneumonia berat, sehingga dimasukkan katagori PDP, pasien kedua yaitu, inisial MDC (3 bulan) asal Karang Baru Jerowaru yang juga mengalami pneumonia berat, sehingga dimasukkan dalam PDP. Selain tiga balita tersebut, PDP lainnya dari 47 pasien per tanggal 17 April yang sudah selesai dalam pengawasan sebanyak 12 orang dan masih dalam pengawasan 36 orang. Adapun wilayah yang punya PDP di antaranya, Kecamatan Aikmel 6 orang, Pringgasela 8 orang, Masbagik 2 orang, Montong Gading 1 orang, Terara 3 orang, Sakra 4 orang, Jerowaru 6 orang dan Suela 3 orang. Selanjutnya di Kecamatan Pringgabaya, jumlah PDP 1 orang, Wanasaba 4 orang, Lenek 1 orang, Suralaga 1 orang, Labuhan Haji 4 orang, Selong 1 orang dan Kecamatan Sakra Timur 2 orang. Sedang untuk kecamatan yang masih nihil masyarakat berstatus PDP Covid-19, yaitu Kecamatan Sembalun, Sikur, Sukamulia, Sakra Barat, Sambelia dan Kecamatan Keruak. Sementara untuk jumlah Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sebanyak 11.409 orang, selesai isolasi 7.543 orang dan masih isolasi 3.866 orang, untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 310 orang, selesai dalam pemantauan 126 orang dan masih dalam pemantauan 184 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP), 1.508 orang, mandiri 1.466 orang, rusunawa 42 orang. “Dari jumlah ODP mandiri, selesai dalam pemantauan, 1.105 orang, masih dalam pemantauan 361 orang. Sedangkan untuk ODP di rusunawa, selesai dalam pemantauan 30 orang dan masih dalam pemantauan 12 orang,” terangnya. Sedangkan untuk pasien positif Covid-19 sebanyak 6 orang, 4 orang di antaranya sudah sembuh dan 2 orang masih positif dan menjalani perawatan medis. (yon)
Praya (Suara NTB) Skenario terburuk telah dipersiapkan oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) guna menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) yang diprediksi bakal berlangsung bulan Mei. Semua kebutuhan guna mendukung langkah antisipasi, mulai sarana pendukung kesehatan hingga lokasi karantina skala besar pun tengah dipersiapkan. “Kita tetap berharap tidak sampai terjadi kondisi terburuk terkait penyebaran virus Corona ini. Tapi kalaupun kondisi terburuk sampai benar terjadi, kita sudah persiapkan semua langkah antisipasi yang dibutuhkan,” tegas Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Jumat (17/4).
Untuk kesiapan sarana kesehatan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, mulai dari alat pelindung diri (APD) sampai sarana pendukung lainnya. RSUD Praya sebagai pusat penanganan covid-19 juga sudah siap, termasuk tenaga kesehatannya. Di mana nantinya, RSUD Praya diren-
canakan sebagai lokasi karantina bagi warga Loteng yang positif terpapar virus Corona. Kalaupun tidak mampu ditampung di RSUD Praya, Pemkab Loteng juga sudah mempersiapkan opsi tempat karantina, yakni di eks Aerotel Praya dengan daya tampung yang jauh lebih besar. “Prinsipnya kita
antisipasi kemungkinan terburuk. Dan, itu sudah menjadi bagian dari rencana penanganan Covid-19 di Loteng,” tandasnya. Soal anggaran, Pemkab Loteng sudah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 50 miliar. Itu untuk tahap awal. Untuk membiayai semua aspek penanganan yang dibutuhkan. Baik itu promotifnya, kuratif hingga rehabilitasi masyarakat terdampak penyebaran virus corona. Mulai pengadaan alat kesehatan, penanganan kesehatan, sosialisasi hingga bantuan bagi masyarakat. Apakah anggarannya cukup?
Nursiah menegaskan, itu untuk tahap awal. Jika memang masih dirasakan kurang, Pemkab Loteng siap mengalokasikan kembali anggaran penanganan Covid-19. Terpenting Covid-19 bisa tertangani dengan maksimal. Disinggung penanganan alumni eks Gowa yang saat ini masih menjalani proses karantina di eks gedung BPKAD Loteng, Sekda Loteng mengatakan masih berjalan. Dari total sekitar 61 orang yang saat ini tengah menjalani proses karantina, sebanyak 37 orang hari ini (Jumat kemarin,red) tengah menjalani uji swab di RSUD Praya. (kir)
Tunjuk Selaparang Agro Selaku Penyedia
Lotim Gelontorkan Rp37,5 Miliar Pengadaan Sembako JPS (Suara NTB/her)
HUT SEDERHANA - Bupati H. Fauzan Khalid didampingi Wabup Hj. Sumiatun bersama Forkopimda dan tokoh agama merayakan puncak HUT dengan sederhana di Bencingah Agung Kantor Bupati, Jumat (17/4).
Bupati Ajak Masyarakat Berbuat Bantu Sesama
Giri Menang (Suara NTB) Hari ulang tahun (HUT) Lombok Barat (Lobar) ke-62, 17 April 2020 diperingati di tengah mewabahnya virus Corona (Covid19). Namun, tidak seharusnya memupus harapan untuk menjadikan daerah ini menjadi kabupaten yang berkembang dengan masyarakatnya yang tetap memainkan perannya secara baik. Itu sebagian harapan dari beberapa pihak yang ada di Kabupaten Lobar di hari jadi kabupaten bermotto Patut Patuh Patju ini. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, saat memberikan sambutan pada peringatan sederhana HUT Lombok Barat di Bencingah Agung Kantor Bupati mengatakan, kesederhanaan peringatan tidak semestinya mengurangi makna bersilaturahim. Dikatakan bupati, HUT
Lobar harus dijadikan sarana untuk makin memperbanyak perbuatan baik dengan membantu orang lain, namun tetap menghargai kebaikan orang lain. “Baik secara pribadi itu baik,tetapi jangan juga menihilkan peran yang dilakukan orang lain. sehingga kebersamaan itu bisa terjaga, semangat gotong royong itu semakin tumbuh di antara kita semua,” ujar bupati. Bupati juga berharap agar Covid-19 segera berakhir, yaitu tidak lewat bulan Juni 2020. “Dirgahayu Lombok Barat yg ke-62, mudah-mudahan kita semakin baik, semakin mantap, demikian pula masyarakat kita semua menjadi lebih baik, bisa lebih saling menghargai,” harap Bupati Fauzan. Salah satu Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, TGH Muharrar Mahfudz me-
naruh harapan yang serupa pada HUT Lobar kali ini. Harapannya agar Covid-19 ini segera berakhir, sehingga semua program pembangunan bisa dilakukan dan dipercepat yang saat ini mengalami perlambatan. Peringatan HUT Lobar ke62 ini hanya dihadiri oleh tidak lebih dari 50 orang dengan menjaga jarak fisik. Mereka terdiri dari bupati, Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah Dr. H. Baehaqi, Ketua DPRD Hj. Nur Hidayah, Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo, Komandan Kodim 1606/ Lobar Kolonel Czi. Efrijon Scroll, S.IP., M.M, sejumlah pejabat lainnya, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Barat. (her)
Tangani Covid-19, Desa Terpaksa Berutang Selong (Suara NTB) Sebagian besar anggaran Dana Desa (DD) se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun anggaran 2020 ini belum cair. Kondisi ini membuat desa-desa terpaksa berutang hingga ratusan juta untuk penanganan wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Haeri Patullah, mengaku, desa hanya bisa mengandalkan DD dari pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19. ‘’Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) ratarata sudah habis hanya untuk penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkatnya serta operasional dari lembaga-lembaga desa,’’ terangnya, Jumat (17/4). Menurutnya, penggunaan DD
untuk penanganan Covid -19 sudah ada dasar hukumnya. Ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Permendes ini membolehkan desa menggunakan DD untuk bantuan langsung tunai. Dalam hal ini, ujarnya, ada klasifikasi penerimaan DD dari Rp800 juta sampai Rp1 miliar ke atas sudah diatur dengan besaran yang bisa diambil 25-35 persen. Akibat wabah Covid-19 ini praktis sangat menyedot anggaran desa cukup besar. Terlebih banyak tuntutan dari warga desa untuk segera dicairkan bantuan. Desa Lenek Baru sudah mulai memberi-
kan warganya bantuan. Mengacu pada Permendes, ujar Kepala Desa Lenek Baru ini, jika DD Rp 1,3 miliar maka sekitar Rp 400 juta yang boleh digunakan. Leneq Baru sebutnya sudah mulai memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) beurpa sembako kepada warganya. Setiap bulan dikeluarkan Rp50 juta. Disebut ada sebanyak 1.500 KK dengan nilai bantuan Rp 110 ribu. Nilai itu diberikan kepada warga di luar penerima bantuan pangan non tunai yang sudah setiap bulan diberikan. Pemberian bantuan tunai kepada warga ini, warganya cukup menurut. “Kita minta isolasi diri, mereka melakukan isolasi diri dan konsekuensinya kita harus siap tanggung risiko, jadi memang cukup berat beban ini bagi desa,” tuturnya. (rus)
Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah menggodok penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau sembako Lotim yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam menghadapi Covid-19. Selain memastikan data penerima tepat sasaran, Pemda Lotim menunjuk PD. Selaparang Agro selaku salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyalurkan bantuan tersebut. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, menjelaskan, penyaluran JPS sembako Lotim saat ini tengah dalam penggodokan terkait verifikasi dan validasi data dan dimungkinkan dapat final pada hari Rabu pekan depan. Pemkab Lotim, kata Opik-sapaan akrabnya, sudah menyiapkan plafon anggaran sebesar Rp37,5 miliar. Akan tetapi nilai anggaran ini tergantung jumlah sasarannya. Untuk pengadaan JPS yang diberi nama sembako Lotim, Sekda Lotim ini memastikan jika sembako tersebut berisi beras, telur, gula, minyak goreng dan sabun dengan nilai bantuan sebesar Rp250 ribu. Penyalurannya pun akan diberikan Rp250 ribu per paket sembako dan per bulan selama tiga bulan mulai April, Mei, dan Juni dengan pihak penyedia PD. Selaparang Agro dengan memanfaatkan IKM-IKM lokal untuk pengadaan sembako tersebut dan tanpa dilakukan proses tender. “Yang jelas, jangan sampai ada data penerima yang ganda,” terangnya dalam telekoferensi bersama wartawan Lotim, Jumat (17/4). Sementara dari pendistribusian sembako Lotim ini, pemerintah daerah menyiapkan jumlah penerima sebanyak 50 ribu KK. Kemungkinannya terjadi pengurangan, karena Pemda Lotim terlebih dahulu akan memanfaatkan JPS pusat dan pemprov yang akan terlebih dahulu dicairkan ke masyarakat. Sehingga total anggaran Rp37,5 miliar yang sudah disiapkan itu akan dimasukkan ke dana tak terduga untuk penanganan lanjutan. Di samping itu, selain bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, terdapat pula Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). DD dapat digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin di desa berdasarkan dasar
(Suara NTB/yon)
H. M. Juaini Taofik hukum Peraturan Menteri PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sasaran penerima BLT-DD ini yaitu keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencahariannya, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Mekanisme pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19 dengan basis data di RT dan RW dan kemudian dilakukan musyawarah dusun khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT Dana Desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan pengesahan oleh bupati/walikota atau camat. Adapun dalam metode perhitungannya, untuk DD kurang dari Rp800 juta, maka BLTDana Desa maksimal 25 persen dari jumlah DD tersebut. Untuk DD Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar, BLT-Dana Desa maksimal 30 persen dari jumlah DD, dan DD lebih dari Rp1,2miliar, BLT-Dana Desa maksimal 35 persen dari jumlah DD. Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Ahmat, menegaskan jika pihaknya saat ini tengah fokus pada tahap pendataan, verifikasi dan validasi penerima. Pada tahap ini cukup penting untuk menjaga supaya tidak terjadi tumpang tindih data dan penerima ganda saat penyaluran bantuan yang berasal dari lima sumber tersebut. (yon)
Lobar di Usia 62 Tahun
Pengangguran dan Kemiskinan Berpotensi Naik Giri Menang (Suara NTB) Usia Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memasuki 62 tahun tanggal 17 April 2020. Usia yang terbilang dewasa bagi sebuah daerah. Perayaan ulang tahun kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena tahun ini daerah Patut Patuh Patju ini tengah direpotkan dengan wabah virus Corona dan juga terjadi secara nasional. Wabah Corona ini pun diprediksi akan menambah masalah baru di daerah ini. Khususnya masalahnya kemiskinan dan pengangguran diprediksi meningkat dampak Corona ini. “Kemiskinan arahnya pasti akan bertambah, pengangguran juga akan bertambah,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar Dr. Anas, MSi., memberikan analisa terhadap dampak Corona di Lobar, Jumat (17/4). Menurutnya, beberapa alasan kenapa kemiskinan berpotensi bertambah. Pertama, semua pasti mengetahui dampak Corona, sebab secara kasat mata bisa dilihat langsung. Perekonomian yang
menjadi sektor-sektor utama akan mengalami pelambatan pertumbuhan. Karena sektor yang tadinya sebagai penggerak pembangunan bisa didorong dari APBD dialihkan untuk bersifat konsumtif membantu masyarakat. Seharusnya dana APBD ini dipakai untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi namun dipakai untuk membantu masyarakat baik untuk kebutuhan makanan, BLT dan lain-lain. Investasi juga terganggu, sehingga roda perekonomian melambat. Menurut data BPS, angka kemiskinan di Lobar mencapai 15.17 persen atau 105 ribu jiwa lebih. Meskipun ada penurunan dari segi persentase dibandingkan tahun 2018 sebesar 15.20 persen, namun jumlah penduduk miskin bertambah dari 103 ribu jiwa lebih tahun 2018 menjadi 105 ribu jiwa tahun 2019. Begitu juga sektor usaha formal juga jelas terpengaruh, sehingga tidak bisa menyerap tenaga kerja. Dampak Covid-19, banyak usaha hotel, restoran dan usaha lain banyak yang merumahkan
(Suara NTB/her)
Anas dan mem-PHK karyawan. Berdasarkan data sementara Disnaker saja terdapat 700 lebih karyawan dirumahkan bahkan diperkirakan mencapai 900-1000 orang. Yang tak kalah terdampak, sektor informal banyak yang menganggur. Karena mereka
sebelumnya bisa berusaha, namun akibat kondisi dampak Corona tidak bisa bekerja. “Sehingga secara otomatis kemungkinan besar pengangguran bertambah,”ujar dia. Sejauh ini berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Lobar mencapai 3,76 persen atau sekitar 13.109 orang (penduduk 15 tahun ke atas). Jika dilihat perbandingan TPT tahun 2018 sebanyak 3.34 persen, terjadi peningkatan TPT tahun 2019. Menurut Anas adanya langkah penanganan dampak Corona, dengan memberikan sembako melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan BLT diyakininya sangat membantu warga miskin. Termasuk adanya kebijakan pusat terhadap warga yang tak terkena bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa diberikan BLT melalui dana desa. Termasuk adanya kebijakan bantuan sembako dengan menyerap produk lokal sangat membantu warga. Menurutnya, di sini juga pemerintah perlu membantu pet-
ani produksi dan memasarkan sebab pasar tidak jalan melalui pasar online. Di samping itu IKM dan UKM perlu dibantu. “Sebab jangan membantu warga untuk makan saja, tapi pelaku usaha IKM dan UMKM juga perlu dibantu,” terang dia. Sementara itu, Sekda Lobar H. Baehaqi mengakui banyak masyarakat di Lobar jatuh miskin dampak Corona. Warga yang tadinya berada di atas garis kemiskinan (poverty Line) dan hampir miskin menjadi jatuh miskin akibat tidak bisa bekerja. Warga yang tadinya sudah miskin pun semakin miskin. Untuk mengantisipasi warga miskin atau pra sejahtera semakin terdampak Corona ini, Pemerintah pun telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) program JPS senilai Rp 250 ribu per bulannya. Terdapat 37 ribu lebih warga Lobar bakal diberikan program bantuan ini, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Warga yang mendapatkan bantuan ini, adalah warga pra sejahtera yang terdampak Covid -19. (her)
SUARA NTB Sabtu, 18 April 2020
Bantuan Premi Asuransi Nelayan dari KKP Ditunda
Sumbawa Besar (Suara NTB)Pelaksanaan kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Kabupaten Sumbawa untuk tahun ini ditunda oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sebagaimana disampaikan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, H. Burhanuddin S.Pi, Jumat (17/4) kemarin. Diketahui kegiatan (Suara NTB/ist) H. Burhanuddin BPAN ini dilakukan setiap tahunnya oleh Kementrian. Seperti pada 2019 lalu, Sumbawa mendapatkan alokasi 500 orang nelayan Sumbawa. Bahkan realisasinya sebanyak 634 nelayan melebihi kuota yang diberikan pusat atau realisasinya sebesar 127 persen. Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan dari tenaga penyuluh perikanan lapangan, KUPT PISDKP kecamatan serta Penyuluh Perikanan Bantu (PBB). Namun untuk tahun BPAN 2020, terpaksa ditunda. Berdasarkan surat Dirjen Perikanan Tangkap Direktur Perizinan dan Kenelayanan Nomor B. 5539/DJPT/PI.530.D4/IV/2020 tertanggal 15 April 2020, sehubungan dengan pandemi Covid 19 di Indonesia. Yang menindaklanjuti PP No. 54 tahun 2020 tanggal 3 April tentang perubahan postur APBN. Salah satu kegiatan KKP yang termuat dalam skema pemotongan adalah Bantuan Premi Asuransi Nelayan. “Makanya, kegiatan BPAN tahun ini ditunda pelaksanaannya,”sebut H. Burhanuddin. Dengan demikian terkait data usulan nelayan Kabupaten Sumbawa sebagai calon penerima BPAN akan direkapitulasi sebagai data usulan penerima T-1 untuk pelaksanaan kegiatan BPAN tahun 2021. Sehingga penyalurannya dapat dilakukan pada awal tahun anggaran. (arn/*)
SUARA PULAU SUMBAWA
Pemkot Bima Wacanakan Penerapan PSBB Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mewacanakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah satu warga dinyatakan positif Covid-19. Dalam menerapkan PSBB Pemkot setempat akan melibatkan TNI/Polri. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Muhktar Landa MH mengaku, saat ini Pemkot Bima masih meminta masukan serta saran dari semua pihak terkait untuk menghadapi saat diterapkannya PSBB. “PSBB masih kita wacanakan. Saat ini masih meminta masukan dan saran,” katanya usai menggelar rapat persiapan penerapan PSBB di Mapolres Bima Kota, Jumat (17/4). Tidak hanya itu, Muhktar mengaku saat ini juga pihaknya sedang mengisi format yang
dikirim oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri terkait kesiapan Daerah dalam menerapkan PSBB. “Kita sedang pelajari serta mengisi format yang dikirim Kemendagri,” ujarnya. Mengapa perlu diterapkan PSBB ? Ia mengaku Kota Bima merupakan Kota kecil dan sebagai daerah transit, sehingga tidak menutup kemungkinan atau paling cepat terkontaminasi penularan Covid-19. “Di samping itu banyak warga yang datang ke Kota Bima tidak mau jujur. Bahkan
tidak mengikuti imbauan yang dikeluarkan. Maka dari itu, efektifnya hanya terapkan PSBB,” ujarnya. Sementara Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono S.IK, menegaskan pihaknya akan menyediakan empat posko penyekatan di pintu perbatasan, apabila nantinya Kota Bima memberlakukan PSBB. “Jadi posko ini nantinya untuk mengontrol lalu lintas warga yang masuk keluar dari dan yang ke Kota Bima,” katanya. Menurutnya warga lain, yang masuk ke wilayah Kota
Keluarga HU Didekati, Tes Cepat Belum Dapat Dilakukan Dompu (Suara NTB) Sebanyak 29 orang keluarga dan pihak yang pernah kontak langsung dengan HU (81) warga Kandai Satu Dompu yang meninggal dalam status PDP Covid-19 di RSUD Dompu belum bisa menjalani tes cepat. Petugas masih melakukan pendekatan, sehingga 29 orang keluarga bisa segera dilakukan tes cepat kondisi kesehatannya. Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Jumat (17/4) mengaku belum bisa melakukan tes cepat terhadap kelu(Suara NTB/ula) arga dan pihak yang pernah Maman berkontak langsung dengan HU sebelum dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu. Pihak keluarga masih meminta waktu dilakukan pada Senin (20/4) karena kurang bugar setelah begadang hingga Jumat pagi usai pemakaman keluarganya. “Tapi saya anjurkan kepada Puskesmas Kota tadi, untuk melaksanakan selambat-lambatnya hari Minggu,” kata Maman. Ia pun mendorong Puskesmas Dompu Kota secara intens melakukan pendekatan kepada keluarga dan mengatur pola tes cepat agar pihak keluarga tidak mendapat stigma negatif di tengah pandemi Covid-19. “Makanya saya anjurkan dilakukan hari Minggu, karena tidak ada pasien yang lain di puskesmas,” ungkapnya. Maman juga mengakui, tidak hanya pada keluarga HU yang akan dilakukan tes cepat atas meninggalnya HU. Tapi juga pada petugas kesehatan yang sempat merawatnya. “Kita mengutamakan dulu keluarga HU (untuk dilakukan tes cepat),” katanya. Sementara hasil tes cepat terhadap anggota Jemaah Tabligh (JT) lain, di Puskesmas Kilo didapat hasil sebanyak 17 yang reaktif dari 41 orang anggota JT dan di Puskesmas Calabai dari 29 orang, ada 15 orang yang reaktif. Sehingga dari 139 orang anggota JT klaster Gowa hasil tes cepat yang dinyatakan reaktif ada 50 orang dan sisanya dinyatakan non reaktif. (ula)
(Suara NTB/Uki)
RAPAT - Rapat persiapan, jika wilayah Kota Bima menerapkan PSBB untuk mencegah penularan wabah Covid-19, di Mapolres Bima Kota, Jumat (17/4). Bima, apabila tidak menggunakan masker, tidak akan diperbolehkan masuk. Mereka akan diminta pulang kembali. “Begitupun pengendara
mobil dan motor. Tidak ada lagi duduk bersama supir atau saling berboncengan. Pengawasan akan diperketat,” pungkasnya. (uki)
Dikbud Usulkan Belajar dari Rumah Diperpanjang
Puskesmas Calabai Jadi Tempat Isolasi Klaster Gowa
Dompu (Suara NTB) Puskesmas Calabai Kecamatan Pekat yang baru dibangun tahun 2019 lalu akan dijadikan tempat isolasi terhadap warga dari klaster gowa yang memiliki hasil tes cepat reaktif. Puskesmas Calabai dipilih karena RS Pratama di Manggelewa hanya memiliki 40 tempat tidur dan tidak mampu menampung pasien isolasi. Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Jumat (17/4) kemarin mengatakan, RS Pratama Manggelewa memiliki kapasitas tampung pasien hanya 40 tempat tidur (bed). Hingga Jumat pagi, sebanyak 32 orang pasien yang diisolasi dari Kecamatan Dompu (7), Kecamatan Huu (3), kecamatan Manggelewa (8), dan Kecamatan Kilo sebanyak 14 orang. Sementara sisa yang dilakukan tes cepat anggota JT di Kilo, Jumat ini sebanyak 3 orang dinyatakan reaktif dari 13 orang yang dites dan di kecamatan Pekat dari 29 orang, ada 15 orang dinyatakan reaktif. Ini yang kita masih pikirkan. Daya tampung RS Pratama hanya 40 bed, jadi sisanya tinggal 8 sekarang (sudah terisi 32 orang),” katanya. Sisa delapan tempat tidur ini diisi oleh 3 orang anggota TJ asal Kilo, dan 15 orang anggota JT Kecamatan Pekat diharapkan untuk ditampung di Puskesmas Calabai yang baru dibangun 2019 lalu. Kebetulan, gedung baru tersebut belum dimanfaatkan untuk pelayanan pasien umum. “Saya harapkan Calabai untuk menampung di puskesmas baru itu, karena orang – orang tanpa gejala. Disatukan di situ dulu, dan dipisahkan dari keluarga dulu,” ungkapnya. Maman mengatakan, semua anggota JT klaster Gowa yang telah dilakukan tes cepat tahap pertama dengan hasil reaktif atau non reaktif akan dilakukan tes cepat tahap kedua. Tes cepat tahap kedua untuk memastikan kondisi kesehatannya. Tes cepat tahap kedua ini dilakukan sepekan setelah tes cepat tahap pertama, bila tidak dilakukan swab. “Swab kalau ada arahan dokter penyakit dalam,” katanya. Sementara Kepala RS Pratama Manggelewa, dr Husni Mubarak yang dihubungi terpisah mengatakan, sejauh ini anggota JT yang diisolasi di RS Pratama cukup kooperatif menjalani proses karantina. Mereka ini setiap pagi diperiksa dokter dan perawat dengan APD lengkap untuk menanyakan keluhan dan keadaannya. Sejauh ini tidak ada gejala yang mengarah ke Covid-19, tapi sesuai protap mereka harus tetap menjalani proses isolasi. Kendati demikian Husni mengakui ada beberapa diantara anggota JT yang diisolasi berusia lanjut dan memiliki penyakit lain. Pasien ini secara khusus diberikan perhatian dan perawatan dengan obat untuk penyakitnya. “Untuk makanan, alhamdulillah kita dibantu tim Tagana yang menyiapkan makanan (untuk pasien dan petugas),” ungkap dr Husni. (ula)
Halaman 5
(Suara NTB/jun)
KERINGANAN – Pedagang di Pasar Induk Dompu, mendapat keringanan beban retribusi dari pemerintah daerah akibat Covid-19, Jumat (17/4).
Pedagang Berhak Menolak Bayar Retribusi Dompu (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, tidak saja membebaskan beban pajak untuk hotel dan rastoran. Pedagang di pasar tradisional pun mendapat keringanan di tengah pandemi Covid-19 ini. Mereka bahkan berhak menolak jika dimintai retribusi. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Dompu, Ir. Armansyah kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, pedagang termasuk salah satu komponen yang terdampak signifikan dari ancaman penyebaran Covid-19. Karenanya, untuk meringankan beban mereka penagihan retribusi tak akan dipaksakan. “Kalau merasa berat untuk membayar, mereka boleh tidak membayar. Jadi diberikan keleluasaan,” terangnya.
Retribusi tiap pedagang di pasar tradisional, lanjut dia, meski nilainya Rp2000/hari namun ikut mendongkrak pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, keleluasaan yang diberikan ini tak boleh disalahgunakan. Apalagi sekarang pemerintah daerah dibebankan untuk mengucurkan dana penanggulangan Covid-19. Mulai dari persediaan sarana prsarana kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Terpijar dan bantuan kemanusiaan lainnya. “Uangnya tentu saja dari masyarakat juga, bersumber dari pajak dan retribusi. Jadi kita harus lebih bijak melihat keadaan seperti ini,” harapnya. Terpisah Pedagang di Pasar Induk Dompu, Rustina ditemui Suara NTB, Jumat (17/4) mengaku, sedikit terbantu dengan
diringankannya beban retribusi tersebut. Langkah pemangku kebijakan ini dianggap tepat, selain karena tengah dihadapkan tingginya harga pasokan bahan pokok juga barang dagangannya sepi pembeli. “Sangat terbantu apalagi pembeli sekarang sepi. Kalau bisa juga pedagang-pedagang ini diberi bantuan oleh Bupati,” cetusnya. Harapan serupa pun disampaikan, Beri Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Kota. Pembebasan beban pajak Rp40 ribu/bulan selama tiga bulan kedepan menurutnya cukup membantu masyarakat kecil seperti dirinya. “Katanya sampai tiga bulan dibebaskan pajaknya, baguslah karena sekarang juga sedang sepi, kadang banyak bakso yang harus kita bawa pulang lagi,” pungkasnya. (jun)
Sumbawa Verifikasi dan Validasi Penerima JPS Gemilang Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebanyak 5.681 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Sumbawa akan mendapatkan bantuan paket sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang provinsi NTB. Terhadap penerima, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Sosial sedang melakukan verifikasi dan validasi data. Verifikasi ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih penerima bantuan dengan program bansos lainnya. “Sekarang kita prosesnya lagi verifikasi dan validasi data. Karena ketentuannya bahwa JPS Gemilang tidak boleh tumpang tindih dengan program yang lain. Katakanlah yang sudah terima PKH, program sembako dari Kemensos itu, tidak boleh lagi terima JPS Gemilang ini,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Mirajuddin, S.T, Jumat (17/4). Disebutkannya, total penerima JPS Gemilang di Sumbawa sebanyak 5.681 KK. Sebelum disalurkan kepada penerima, pihaknya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Karena dalam rangka penanganan Covid-19, Sumbawa juga mendapatkan tambahan penerima program sembako dari pusat sebanyak 1.425 KK. Belum lagi program Kementerian Sosial (Kemensos) terkait Bantuan Sosial (Bansos) tunai Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan. “Intinya sekarang kami dalam
(Suara NTB/ist)
Mirajuddin proses verifikasi dan validasi data. Karena penerima ini tidak boleh tumpang tindih. Verifikasi yang JPS Gemilang, kami dua hari ini sudah selesai. Dalam waktu libur kita manfaatkan. Senin sudah tuntas, langsung kirim datanya ke provinsi. Karena provinsi sudah siap, tinggal menunggu datanya berapa kuota masing-masing desa didrop barangnya,” terangnya. Terhadap JPS Gemilang ini, karena anggaran dari provinsi, pihaknya hanya memfasilitasi atau menjadi pengawas. Karena pihak pemprov sudah menunjuk PT. Gerbang NTB Emas sebagai rekanan. Dalam satu paket sembako yang akan dibagikan, komoditinya diantaranya beras, telur, minyak goreng da produk IKM lain seperti minyak
kayu putih dan lainnya. “Kalau yang dari provinsi sudah ditentukan. Sudah ada produknya tinggal didistribusikan saja. Kita terima barang saja,” sebutnya. Sedangkan terkait Bansos Tunai yang diluncurkan Kemensos Rp600 ribu perbulan selama tiga bulan, Gubernur sudah melakukan teleconfrence dengan Menteri Sosial. Gubernur pun mengusulkan bantuan tersebut dapat disalurkan dalam bentuk produk atau barang. Sehingga bisa memberdayakan IKM-IKM di NTB. “Sekarang kuota provinsi sudah ada untuk bansos tunai. Tinggal provinsi membagi nanti sepuluh kabupaten/kota. Ini yang sedang kami tunggu. Artinya untuk verifikasi, waktunya tergantung kalau sudah ada dari provinsi, tiga atau empat hari sudah tuntas (verifikasi),” jelas Mirajuddin. Adapun Kabupaten Sumbawa, lanjutnya, juga sudah menganggarkan JPS Sahabat. Bantuan nantinya kemungkinan tidak disalurkan dalam bentuk barang tetapi bentuk uang. Total anggarannya sekitar Rp40 miliar lebih. “Yang kami khawatirkan kalau barang, pertama stoknya tersedia atau tidak. Terus distribusinya juga membutuhkan biaya dan sebagainya. Sehingga menjadi salah satu pertimbangan sementara ini dalam bentuk uang. Mengikut Bansos tunainya kemensos,” pungkasnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Bara (KSB) berencana memperpanjang masa belajar siswa dari rumah hingga akhir April. Itu dilakukan lantaran pertimbangan pandemi Covid-19 yang meluas. Hanya saja untuk sementara ini, dinas masih menunggu kajian dari Dinas Kesehatan (Dikes) apakah usulan itu disetujui atau tidak. “Hasil pengamatan kami (Dikbud) di lapangan, memang untuk masa belajar di rumah perlu diperpanjang hingga akhir bulan April. Kesimpulan itu kami ambil karena pandemi covid-19 terus meluas dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Kami juga akan menunggu kajian dari dinas tekhnis (Dikes) yang mengetahui secara pasti kondisi perkembangan pendemi covid-19,” ungkap Sekretaris Dikbud Agus, S.Pd, M.Pd kepada Suara NTB, Jumat (18/4). Dijelaskannya, masa belajar siswa dari rumah sudah berakhir mulai hari ini, (kemarin, Red). Tetapi kondisi pendemi dari covid-19 belum ada tanda tanda akan berakhir dan puncaknya diprediksi terjadi di bulan Mei mendatang. Makanya hasil telaan yang dilakukan, perlu diperpanjang masa sekolah dari rumah sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Perpanjangan yang akan dilakukan tersebut merupakan yang kedua kalinya sesuai perkembangan pendemi covid-19
di KSB. Untuk itu, orang tua diharapkan bisa memiliki peran yang sentral selama para peserta didik pelajar dirumah dengan tetap memantau anak-anaknya. “Memang keputusan final untuk memperpanjang masa siswa sekolah dari rumah masih belum disetujui. Tetapi kami berharap supaya bisa terealisasi karena kondisinya cukup mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tukasnya. Ia menambahkan, memang untuk proses belajar mengajar di ruang kelas akan dihentikan. Tetapi bukan berarti peserta didik akan libur semaunya melainkan tetap diberikan tugas sesuai jadwal. Makanya para guru dan kepala sekolah sengaja tidak diliburkan dengan harapan tetap memantau peserta didik selama di rumah. Bahkan melalui tugas itu akan dijadikan sebagai standar penilaian para siswa untuk kenaikan kelas. Pihaknya juga menjamin kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar baik itu, ketinggalan materi maupun hal lainnya karena setiap hari pasti akan dipantau secara maksimal oleh guru mata pelajarannya dan kepala sekolah. “Libur bukan berarti tidak belajar tetapi mereka tetap belajar dan dipantau per hari. Jika ada siswa yang tidak mengikuti proses belajar maka kami akan panggil orang tuanya untuk mengingatkan agar tetap belajar,” pungkasnya. (ils)
Jaksa Atensi Kebocoran Embung Tiu Bangkemah Taliwang (Suara NTB)Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat, memberikan atensi khusus terhadap kebocoran embung Tiu Bangkemah yang baru selesai dibangun akhir 2019. Hasil pengecekan, kebocoran embung dianggap sangat parah karena terjadi di bagian dasar. Jaksa juga menemukan ada bagian yang amblas karena tergerus derasnya air sungai. “Kita sudah cek kesana dan memang kebocoran tubuh embung tersebut sangat parah jika tidak segera ditangani. Karena saat ini masih dalam tahap pemeliharaan, kami minta kontraktor untuk segera memperbaiki dengan memperhatikan kualitas bangunan. Karena jika masa pemeliharaan berakhir dan masih ditemukan masalah maka kami akan proses secara hukum,” ungkap Kajari KSB, kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus, Aji Rahmadi SH, MH, Jumat (17/4). Dikatakannya, jika melihat dari segi kontruksi bangunan memang ada material yang kurang dari standar yang seharusnya. Embung tersebut dibangun dengan anggaran sekitar Rp8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. Untuk itu, pihaknya berharap supaya bangunan tersebut bisa segera diperbaiki atas kerusakan yang ditemukan. Jika masalah ini dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang parah. Apalagi rusaknya embung ini bukan kali pertama melainkan yang kedua seteleh sebelumnya jembatan untuk melintas patah akibat dihantam kayu yang terbawa arus sungai. Untuk itu, pihaknya berharap supaya kontraktor pelaksana bisa melakukan perbaikan secara maksimal supaya kerusakannya bisa diminimalisir. Jika kembali rusak, maka Jaksa tidak akan
segan-segan untuk masuk menangani masalah tersebut. “Karena masih dalam tahap pemeliharaan kami belum bisa masuk. Untuk itu, kami ingatkan kepada kontraktor pelaksana untuk bisa memperbaiki kerusakan tersebut secara maksimal supaya tidak terulang lagi,” pungkasnya. Sebelumnya, Pansus I DPRD menemukan lima titik kebocoran di embung Tiu Bangkemah yang berada di Kecamatan Jereweh. Temuan adanya kebocoran ini tentu sangat disayangkan lantaran embung ini baru selesai dibangun di akhir tahun 2019 dengan nilai anggaran sekitar Rp8 miliar. Akibat kondisi tersebut, Pansus meminta supaya Pemkab, bisa mengambil sikap atas temuan tersebut jika tidak segera dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pansus juga mengaku sudah bertemu langsung dengan kontraktor pelaksana pembangunan untuk segera mengambil sikap. Apalagi embung ini masih dalam tahap pemeliharaan selama 121 hari sebelum diserahkan ke Pemerintah dan diresmikan pembangunannya. Tentu sebagai langkah antisipasi kebocoran itu terulang, Pansus meminta agar Pemerintah bisa melakukan pengawasan secara intensif terkait perbaikan embung itu. Jika tidak diawasi secara maksimal, maka pihaknya khawatir kesalahan yang sama akan kembali terulang dan masyarakatlah yang paling dirugikan. “Kami sudah meminta agar Pemerintah memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini dan segera memperbaiki kerusakannya. Kami khawatir jika masalah ini berlarut, akan menimbulkan masalah baru di masyarakat,” tukas Muhammad Yamin, selaku Juru Bicara Pansus I DPRD KSB. (ils)
SUARA NTB Sabtu, 18 April 2020
PENDIDIKAN
Halaman 6
Cegah Corona Nilai Rapor Jadi Penentu IMBAS dari wabah virus Corona turut dirasakan dunia pendidikan. Ujian Nasional (UN) 2020 mulai di tingkat SD, SMP hingga SMA yang sedianya diselenggarakan pada April secara resmi ditiadakan sebagai bagian dari sistem respons pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih merebak di Indonesia. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyeba(Suara NTB/ist) ran Corona Virus Disease. Hasmuin Keamanan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi menjadi pertimbangan utama pemerintah hingga akhirnya meniadakan UN tahun ini. Kepala MA Darun Najah Alfalah, Lobar, Hasmuin, M.Sos., menerangkan pihaknya menjadwalkan rapat penentuan kelulusan siswa kelas XII pada Sabtu besok pagi. Menurutnya, sesuai arahan pemerentah pusat bahwa syarat penentu kelulusan siswa dalam masa darurat penyebaran Covid-19, yakni dengan menggelar Ujian Sekolah (US). “Besok kita rapat ini untuk penentuan kelulusannya. Sedangkan pengumuman akan diadakan setelahnya setelah berkoordinasi dengan KKM,” jelas Hasmuin. Apabila sekolah tak siap mengadakan ujian jarak jauh, alternatif yang ditawarkan pemerintah yakni dengan mempertimbangkan portofolio nilai rapor dan prestasi siswa yang diperoleh sebelumnya. Selain itu, syarat penentu kelulusan juga bisa dilihat melalui penugasan atau asesmen jarak jauh. Karenanya untuk kelulusan siswanya akan ditentukan berdasarkan nilai rapor semester 10, portofolio, dan nilai lima semester terakhir. Kemudian nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. “Diambil dari rapor semester 10, kemudian dari hasil pantauan kerja di rumah itu,” ujarnya. Sebagaimana dikutip dari situs resmi Kemdikbud. Dijelaskan bahwa sekolah yang telah melaksanakan US bisa menggunakan nilai US untuk menentukan kelulusan siswa. Kelulusan SD/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, 5, dan 6 semester gasal), sementara nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sedangkan kelulusan SMP/sederajat atau SMA/sederajat juga ditentukan berdasarkan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. (dys)
Siswa Dilarang Merayakan Kelulusan secara Berlebihan
Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melarang siswa merayakan kelulusan secara berlebihan, apalagi sampai membuat kerumunan dan konvoi. Dikbud NTB akan membuat surat edaran terkait hal tersebut kepada sekolah. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (17/4) mengatakan, pihaknya akan membuat surat resmi kepada sekolah terkait larangan merayakan kelulusan secara berlebihan. “Nanti akan dibuatkan surat resminya,” katanya. Pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMA dan SMK akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei mendatang. Dinas Dikbud NTB telah mengeluarkan rambu-rambu kelulusan dan kenaikan kelas untuk sekolah. Ia menekankan agar dalam prosesnya harus mem-
perhatikan protokol kesehatan. Di samping itu, orang tua atau wali siswa juga diharapkan memastikan anaknya untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah, seperti di pusat olahraga, tempat rekreasi, warung internet, pusat perbelanjaan, pusat permainan, mal, atau tempat berkumpul lainnya. “Agar orang tua/wali tidak mengizinkan putra dan putrinya melakukan kegiatan yang diikuti banyak orang seperti perlombaan atau pertandingan, kegiatan seni budaya, pameran, nyongkolan dan lainnya,” ujar Aidy.
Selama belajar mandiri di rumah, Aidy menyampaikan, diharapkan agar para orang tua siswa mengawasi dan membimbing anak mereka. “Apabila diperlukan diminta kepada orang tua/wali untuk berkomunikasi dengan para guru/wali kelas untuk menginformasikan perkembangan berlajar mandiri putra/putrinya di rumah,” katanya. Nantinya kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan secara tertulis melalui surat keputusan kepala satuan pendidikan. Satuan pendidikan juga dap-
at menentukan kenaikan kelas dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah terkait minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di satuan pendidikan. Dinas Dikbud NTB sudah membuat rambu-rambu kelulusan dan kenaikan kelas. Pada rambu-rambu itu disampaikan mengenai kriteria kelulusan dari satuan pendidikan, meliputi kriteria umum dan kriteria khusus untuk SMA, SMK, dan SLB. Juga tertulis kriteria untuk kenaikan kelas SMA, SMK, dan SLB. Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan menambahkan, siswa dilarang keras melaksanakan konvoi. “Karena siswa kelas XII masih dalam penilaian sikap oleh sekolah,” katanya. (ron)
H. Aidy Furqan (Suara NTB/dok)
Terkendala Sekolah Daring
(Suara NTB/rus)
Guru Tetap Wajib Pantau Anak Didik Selong (Suara NTB) Terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi kendala pelaksanaan kelas dalam jaringan (daring). Kepada para guru diingatkan tetap memiliki kewajiban untuk memantau perkembangan belajar anak didik. Setiap hari, para guru tidak sekadar masuk sekolah lalu tidak berbuat apa-apa. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Huzaefah kepada Suara NTB, Jumat (17/4). Menurutnya, pada daerah yang tidak ada jaringan internet diwajibkan melakukan monitoring dan evaluasi sesekali kepada anakanak didik. Huzaefah menuturkan, aktivitas pemantauan yang dilakukan para guru ini sempat juga menuai kesalahpahaman di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur. Ada guru yang ditolak masuk oleh warga. Persoalan tersebut sudah diselesaikan melalui komunikasi kecamatan dengan pemerintah desa setempat. Menjadi kewajiban guru untuk tetap mengontrol perkembangan pembelajaran anak-anak didik meski di tengah situasi mewabahnya virus Corona. “Mungkin sehari wali kelas keliling melihat kiondisi anaknya,” ucapnya. Apa saja kegiatan sehari-hari anak-anak didik ini harus tetap bisa dipantau. Kewajiban guru adalah mengajar. Tidak hanya datang ke sekolah dan berdiam diri. Mengenai bahan ajar, tetap menjadi acuan pertama adalah kurikulum yang sudah ada. Tambahannya, diminta seluruh guru untuk memberikan pemahaman kepada para siswanya tentang Corona Virus Diseases 2019 (Covid). “Guru bisa meminta siswa untuk buat cerita tentang Covid, ini salah satu cara untuk kita selipkan materi pembelajaran tematik,” urainya, Bagi daerah yang jangkauan internetnya baik, terlapor kegiatan pembelajaran sudah berjalan cukup baik. Banyak laporan menyebutkan kreativitas para guru dan sekolah membuat bahan ajar yang menarik untuk diikuti para siswa. Disampaikan, guru sudah diminta untuk menyimpan semua nomor telepon gengam para orang tua siswa, sehingga, meski libur karena Corona, aktivitas belajar tetap bisa berjalan. Orang tua juga bisa turut memantau perkembangan belajar anak-anaknya. “Ada guru yang membuat materi belajarnya lewat video, lalu dikirimkan ke nomor WhatsApp orang tua siswa,” harapnya. Selain itu, tambahnya, kewajiban mengajar para guru ini tidak boleh terputus, karena alasan mewabahnya virus Corona. Bagi sekolah dan guru yang tidak melakukan pembalajaran sesuai arahan pemerintah akan diberikan teguran. Huzaefah menjelaskan, kinerja guru ini erat juga kaitannya dengan sertifikasi yang sudah diterima para guru. Para guru yang masuk sekolah diingatkan lagi agar tidak asal masuk tanpa bekerja. Kinerja guru selama wabah Corona ini tetap akan menjadi penilaian, karena sertifikasi akan dibayar sesuai kinerja. (rus) Huzaefah
(Suara NTB/ron)
SPANDUK - Spanduk yang dipasang salah satu sekolah di Kota Mataram terkait sosialisasi pencegahan Covid-19.
Diumumkan Awal Juni
Syarat Kelulusan SMP Mengacu Edaran Kemendikbud Mataram (Suara NTB) Pengumuman kelulusan siswa SMP akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020, sedangkan SD pada 13 Juni 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram juga menetapkan syarat kelulusan satuan pendidikan mengacu pada surat edaran Kemendikbud. Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (17/ 4) mengatakan, tidak ada tambahan aturan dari Disdik terkait syarat kelulusan dan kenaikan kelas. Syarat tersebut mengacu kepada edaran Kemendikbud yang terakhir atau surat
edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19). “Karena Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) tidak ada maka NEM juga tidak ada, yang ada nilai rapor dan nilai ijazah,” katanya. Berdasarkan surat edaran itu, Kemendikbud memberikan arahan Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran. Ujian Sekolah dapat
dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian Sekolah juga dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan kelulusan Sekolah
arahan pemerintah,”ujar Wakasek SMPN 7 Mataram, Ahmad Saehu, belum lama ini. Dalam hal ini, pihaknya tidak mau berandai-andai tentang kapan situasi pasca wabah ini. Apalagi setelah sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Mataram mengundurkan lagi yang sedianya telah memutuskan siswa masuk sekolah pada Senin tanggal 13 April lalu. Namun perkembangan wabah Corona tidak menunjukkan situasi yang membaik, perpanjangan libur kembali diputuskan. ‘’Oleh karena itu sebaiknya para orang tua yang bertanya-tanya terkait hal ini agar senantiasa menunggu saja perkembangan ke depannya,’’ seraya berharap agar virus ini segera berhenti sehing-
penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Juga ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Di samping itu, Fatwir mengatakan hampir semua sekolah telah disemprot disinfektan. Sekolah juga memasang spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19. “Juga membuang tempat genangan air supaya tidak ada jentik nyamuk dari sekolahsekolah,” katanya. (ron)
SDN 10 Cakranegara Berikan Tugas Daring Mataram (Suara NTB) – SDN 10 Cakranegara mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Guru-guru tetap piket ke sekolah dan memberikan tugas kepada siswa dengan moda dalam jaringan (daring). Kepala SDN 10 Cakranegara, H. Husni Tamrin, S.Pd., pada Jumat (17/4) mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Para guru tetap piket untuk tatap di sekolah dari pukul 08.00 sampai dengan 12.00. Guru juga memberikan tugas secara daring kepada siswa. Sementara kepala sekolah mengikuti bimbingan teknik secara daring. “Guru membersihkan lingkungan sekolah, menyelesaikan perangkat, memberikan tugas daring, dan lainnya,” katanya. Sementara itu, SDN 10 Cakranegara juga mengenalkan musik tradisi dan permainan tradisi ke para murid. “Bakiak bisa digunakan di waktu senggang, musik tradisi ada ekskulnya, dan anak-anak sering diundang untuk acara keagamaan di sekitar sekolah,” ujarnya. Langkah itu dilakukan sesuai dengan salah satu visi SDN 10 Cakranegara yaitu berbudaya. Oleh karena itu, Husni menjelaskan, pihaknya berupaya
memperkenalkan musik dan permainan tradisional. Langkah itu juga dilakukan untuk memperkenalkan budaya sehingga bisa mengurangi permainan gawai atau kegiatan non fisik lainnya. “Supaya anak-anak memiliki kegiatan fisik,” katanya. Husni mengatakan, untuk ekskul gamelan diikuti oleh mulai dari murid kelas IV sebagai regenerasi pemain gamelan. Latihan dilakukan setiap hari seusai pulang sekolah. “Sering digunakan juga oleh masyarakat dalam acara keagamaan masyarakat,” ujarnya. Murid SDN 10 Cakranegara yang mengikuti ekskul gamelan diajarkan oleh guru di SDN 10. Namun jika membutuhkan pelatih dari luar, pihaknya akan mengundang pelatih yang berasal dari lingkungan tempat sekolah berada. “Selain latihan di sekolah, murid juga latihan di pasramannya,” kata Husni. Husni berharap melalui musik dan permainan tradisional ini, akar budayanya bisa tertanam di diri mereka. “Harapan kita supaya mentalnya bagus, pola berpikir global tapi budaya tetap dipertahakan. Dengan punya nilai seni, terhindar dari sifat arogan, hatinya kita sentuh dengan kegiatan seni,” katanya. (ron)
KBM Jelang Ramadhan, Sekolah Tunggu Juknis Dinas Mataram (Suara NTB) Jelang pelaksanaan puasa Ramadhan tahun 2020 tinggal menghitung hari. Sudah bisa dipastikan siswa siswi masih harus belajar di rumah. Hal demikian lantaran pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Mataram mengeluarkan kebijakan memperpanjang libur sekolah hingga 27 April 2020 karena kasus virus Corona (Covid-19). Sekolah-sekolah pun kini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagaimana proses kegiatan belajar mengajar siswa di rumah selama bulan Ramadhan. Apalagi jika melihat kondisi saat ini di daerah, belum menunjukkan perkembangan signifikan ke arah lebih baik akibat Corona. “Kita tunggu
Dasar (SD) sederajat ditentukan berdasarkannilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan. Kelulusan siswa SMP dan SMA sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Selain itu, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya,
ga proses belajar mengajar dapat segera terlaksana dengan baik. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. L. Fatwir Uzali menyebut sementara untuk kegiatan belajar mengajar pada 27 April 2020, di mana sudah masuk Ramadhan, pihaknya segera menyiapkan petunjuk kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadhan. “Yang jelas, kegiatan belajar akan berbeda dengan adanya imbauan penerapan social distancing. Ini tentunya akan menjadi sulit bagi anakanak, karena anak-anak biasanya ingin berkumpul dan duduk sama-sama,” katanya. Ia menambahkan perpanjangan masa libur sekolah sampai 27 April 2020 itu pun
(Suara NTB/dok)
IMTAK - Suasana kegiatan imtak di Musala SMP 7 Mataram pada Ramadhan tahun lalu. Namun pada Ramadhan tahun ini, kegiatan imtak seperti ini kemungkinan besar ditiadakan, karena perkembangan virus Corona. belum bisa dipastikan lagi karena sebelum masuk akan dilakukan evaluasi kembali
terhadap grafik perkembangan Covid-19 di daerah itu. (dys)
(Suara NTB/ist)
BELAJAR - Suasana belajar melalui radio. Salah satu guru SMAN 1 Mataram sedang mengisi materi Bahasa Indonesia di RRI.
Belajar di Rumah Lewat Radio
Guru Bisa Berinteraksi Langsung dengan Siswa Mataram (Suara NTB) Radio Republik Indonesia (RRI) meluncurkan program “Belajar di RRI” untuk memfasilitasi kegiatan belajar bagi siswa yang menjalani isolasi mandiri. Belajar melalui radio dinilai sebagai cara efektif dan lebih interaktif dibandingkan belajar secara daring karena kelebihan radio yang auditif dapat menghidupkan theater of mind para siswa. Salah satu guru pengajar di RRI yaitu Murni Kurni. Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Mataram ini punya penilaian tersendiri saat mengajarkan siswa dari udara radio. Menurut Murni Kurnia, belajar dari rumah melalui saluran radio sangat efektif. Pilihan terbaik saat situasi wabah Corona melanda seluruh tempat di dunia. Selain itu program belajar di RRI adalah strategi menjalin hubungan emosional guru dan murid tetap mesra dalam situasi belajar dari rumah. “Bagi saya ini salah satu solusi terbaik kepada siswa siswi yang sedang belajar dari rumah,” ujarnya pada Suara NTB, Jumat (17/4). Lebih jauh Nana panggilan
guru asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini, pembelajaran melalui radio menjadi jembatan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar daring. Pasalnya radio menjadi bagian dari kebudayaan dalam masyarakat yang sudah ada sejak dulu, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan radio. “Yang saya lihat selama ini terutama siswa siswi di luar Kota Mataram atau yang di pelosok terkendala sinyal dalam pembelajaran daring,” katanya. Selain itu kelemahan pembelajaran daring ialah guru tidak bisa berinteraksi langsung dengan siswanya. Sementara pembelajaran melalui radio, bisa berinteraksi langsung. “Dan kebanyakan pembelajaran daring dalam bentuk penugasan tanpa penjelasan materi. Nah di RRI ini kita diberikan kesempatan menjelaskan materi sekitar 30 menit dan ada interaksi tanya jawab juga jadi seru,” terang Nana. Namun Nana menyayangkan terbatasnya waktu yang diberikan saat mengisi materi pembelajaran. “Malah waktu 60 menit saya rasa kurang,” jelasnya. (dys)
SUARA NTB Sabtu, 18 April 2020
Anggaran JPS Jangan Dikorupsi POLDA NTB memantau harga dan ketersediaan bahan pokok khususnya yang masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Harga yang tidak stabil dan cenderung naik dapat memengaruhi penganggaran JPS. Selain itu, perbuatan korupsi pengadaan barang juga diwanti-wanti. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan, Bareskrim Polri sudah memerintahkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Yang termasuk JPS di dalamnya. “Ini kan ada jaring pengaman sosial. Kita awasi yang bagian mana yang rentan penyalahgunaannya. Apakah di provinsi, kabupaten, atau di desa-desa,” ujarnya, kemarin. Pengawasannya, imbuh dia, juga meliputi penentuan nama yang berhak menerima. Pemberian JPS kepada yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian negara. “Makanya harus tepat sasaran,” kata Eka. Pengawasan itu untuk mencegah adanya penyimpangan. Dia juga mewanti-wanti anggaran JPS tidak dijadikan bancakan demi keuntungan pribadi. “Jadi anggarannya bisa digunakan maksimal dan efektif. Kalau ada perbuatan korupsinya, kita akan usut nanti,” tegasnya. Program JPS berupa pemberian bahan pokok kepada masyarakat miskin, rentan miskin, pekerja informal. Pekerja sektor formal juga dapat bagian, seperti pelaku IKM, pekerja transportasi, tenaga kesehatan, buruh migran, pekerja sektor pariwisata, peternak, pedagang asongan, dan nelayan. Untuk tahap pertama, sebanyak 105 ribu kepala akan mendapat JPS. “Kita juga mendapat tugas menjaga ketersediaan pangan, menjaga kestabilan harga agar di bawah HET (harga eceran tertinggi) kalau di atas HET, tidak terlalu jauh. Jangan ada penimbunan,” pungkasI Gusti Putu Gede Ekawana nya. (why)
POLHUKAM
Halaman 7
KPU Rancang Teknis Pilkada Sesuai Protokol Pencegahan Covid-19
Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada serentak digeser dari tanggal 23 September menjadi tanggal 9 Desember 2020. Dengan asumsi situasi pandemi Covid-19 sudah mereda pada pertengahan tahun ini, namun penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu tetap akan mempertahankan protokol kesehatan penanganan covid19 pada gelaran Pilkada akhir tahun 2020. Penyelenggara pemilu pun mulai menyiapkan teknisnya. “Protokol kesehatan penanganan covid-19 tetap akan dipertahankan, dalam pelaksanaan tahapan Pilkada,” ujar anggota KPU NTB, Agus Hilman, yang dikonfirmasi Jumat (17/4) kemarin. Disampaikannya, bahwa dalam koordinasi KPU RI dan KPU seluruh daerah di Indonesia melalui rapat virtual terungkap bahwa, KPU RI mempertimbangkan sejumlah opsi terkait perubahan
tata teknis pemungutan suara akan digelar tanggal 9 Desember 2020. Seperti ; melakukan pengurangan terhadap jumlah pemilih di TPS. Jumlah pemilih per TPS sebanyak 800 orang. Dengan ada pandemi covid-19 tersebut, jumlah pemilih di TPS kurang jadi 200 orang. Sehingga ada pengurangan antrean pemilih di TPS. Itu sebagai upaya untuk menghindari ada kerumunan
pemilih TPS yang cukup besar. Begitu juga TPS diperluas. Dengan diperluas lokasi TPS tersebut, untuk bisa menerapkan social distancing atau jaga jarak dalam proses pemungutan suara. Selain itu, KPU juga sedang mengkaji dan menelaah terkait kemungkinan metode kampanye tidak harus mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam satu lokasi. Dengan metode kampanye
yang ada, menurutnya, relatif sulit untuk dilakukan social distancing. Sehingga berbagai upaya dan inovasi sedang dikaji oleh KPU untuk menjawab situasi dan perkembangan ada. “Opsi teknis tata laksana pemungutan suara sedang dikaji, dan digodok terus agar disesuaikan dengan protokol pencegahan covid-19,” tegasnya. Senada dengan itu. Divisi Data, Informasi dan Humas Bawaslu NTB, Suhardi juga mengungkapkan, bahwa Bawaslu RI sudah menyampaikan terkait pentingnya tetap dilaksanakan protokal kesehatan penanganan covid-19, dalam pelaksanaan Pilkada akan digelar 9 Desember 2020. Meski pandemi covid-19
dianggap sudah mereda. Tetapi protokol kesehatan tetap diterapkan saat pemilih menggunakan hak pilih di TPS. Pasalnya, dalam pemungutan suara itu akan terjadi perjumpaan fisik banyak pemilih di TPS. “Sehingga langkah antisipasi dan pencegahan tetap harus dilakukan,” jelasnya. Oleh Karena itu, menurutnya, secara teknis kemungkinan akan ada perubahan tata laksana dalam proses kampanye dan pemungutan suara di TPS pada Pilkada serentak 2020 dibandingkan pemilu atau Pilkada sebelumnya. “Kemungkinan ada SOP baru di kampanye dan TPS di Pilkada 2020 bila dibandingkan pilkada sebelumnya,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/dok)
Libatkan UMKM Sebanyak-banyaknya WABAH Covid-19 sudah ditetapkan menjadi bencana nasional dan sifatnya darurat, maka penanganan dampak covid-19 tersebut perlu dilakukan dengan langkah cepat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan mengingat daerah sedang dalam kondisi yang tidak biasa. Oleh sebab itu para wakil rakyat di DPRD NTB mendorong pemerintah Provinsi NTB supaya mengambil kebijakan yang strategis yang cepat. Terutama di dalam pemenuhan kebutuhan penyaluran bantuan sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) gemilang. “Covid-19 ini sifatnya darurat, maka membutuhkan gerak yang cepat. Dalam kondisi seperti ini, dianggap darurat maka tidak perlu harus tender di dalam pengadaan program JPS gemilang ini. Pemerintah langsung bisa melakukan penunjukan langsung, supaya cepat,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Jumat (17/4) kemarin. Karena itu sesuai dengan harapan dari Gubernur NTB bahwa di dalam pelaksanaan program JPS gemilang tersebut supaya IKM lokal yang dilibatkan sehingga perputaran ekonomi dari belanja program JPS gemilang sebesar Rp80 miliar tersebut bisa menjaga perputaran ekonomi di tengah situasi darurat Covid-19 ini. “Pemerintah bisa melakukan penunjukan langsung, maka harapan kita tunjuklah UMKM ini sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sembako JPS gemilang ini. Kita ini sedang dalam darurat, pemerintah punya kewenangan besar, jelas kok, untuk menunjuk sebanyak-banyak IKM,” tegasnya. Hal itu penting dilakukan menurut Mori untuk memastikan bahwa penyaluran program JPS gemilang tersebut bisa tepat waktu tidak terkendala oleh teknis pengadaan. Sehingga masyarakat juga cepat merasakan program tersebut. Lalu ia menyarankan supaya kebutuhan penyaluran bantuan sembako JPS Gemilang di tiap-tiap daerah juga diambil didaerah tersebut. Tidak hanya dimonopoli oleh pihak tertentu yang kemampuannya terbatas. “Ini penting untuk meyakinkan kami supaya bisa tempat waktunya pelaksanaan penyaluran bantuan sembako program JPS ini. Selain itu perlu saya ingatkan bahwa Covid-19 ini meluluhlantakkan perekonomian kita, sehingga kebijakan pelibatan UMKM ini penting sekali,” pungkasMori Hanafi nya. (ndi) (Suara NTB/dok)
Kasus RTG Sigerongan
Audit Kerugian Negara Belum Selesai Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus dana Rumah Tahan Gempa (RTG) Pokmas di Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat dilanjutkan sebagai target penanganan tahun 2020. Kasus ini belum selesai karena masih menunggu hasil audit kerugian negara. Proses auditnya belum dimulai. “Iya karena ada perubahan pasal sesuai petunjuk jaksa peneliti. Berarti harus ada audit kerugian negara,” jelas Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Kamis (16/4). Permohonan audit, sambung dia, sudah diajukan. Penyidik Unit Tipikor sedang menanti jadwal auditor. Sembari menunggu, penyidik berkoordinasi lagi dengan jaksa peneliti. “Kita jalin komunikasi. Saya kan baru di sini, di sana Kasi Pidsusnya juga baru,” terangnya. Adi menegaskan, tersangka Indrianto tidak dibebaskan. Penahanannya hanya ditangguhkan. Alasannya perpanjangan masa penahanan sudah habis. Tersangka dikenai wajib lapor. “Bukan bebas,” pungkasnya. Dalam kasus itu, tersangka Indrianto diduga memakai dana bantuan RTG sebesar Rp410 juta untuk keperluan sendiri. Dana itu merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah untuk 70 KK. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima. Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Sementara di dalam rekening Pokmas masih tersisa sebesar Rp500 juta. Penyidik menemukan inidikasi tersangka melakukan penggelapan dalam jabatan, seperti diatur dalam pasal 8 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi jaksa peneliti menganalisa tersangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor tersebut. Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan mengatakan, untuk menentukan kerugian negaranya, diperlukan hasil audit. “Lingkup anggarannya bukan hanya tahap ketiga saja. Ini kan ada anggaran yang secara keseluruhan,” terangnya terpisah. (why)
(Suara NTB/why)
PERSIDANGAN - Terdakwa korupsi ganti rugi bangunan dan penyertaan modal PT Tripat pada Lombok City Center, Lalu Azril Sopandi (kedua kanan) dan Abdurrazak (paling kanan) mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Dua terdakwa ini dialihkan penahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota.
Kasus Penyertaan Modal LCC
Dua Terdakwa Jadi Tahanan Kota Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa perkara korupsi penyertaan modal dan ganti rugi gedung PT Tripat, Lalu Azril Sopandi dan Abdurrazak mendapat keringanan berkat wabah virus Corona. Mereka yang menjalani tahanan Rutan sebelumnya dialihkan menjadi tahanan kota. Alasannya untuk memudahkan proses persidangan. Kebijakan pencegahan penyebaran virus Corona
membuat tahanan titipan seperti Azril dan Razak tidak bisa keluar-masuk Lapas untuk keperluan sidang. Sementara, inovasi sidang konferensi video pun tidak berjalan maksimal. Akhirnya para terdakwa korupsi itu dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota di Kota Mataram. Penetapan pengalihan penahanan itu sudah disampaikan ketua majelis hakim
Sri Sulastri. Pertimbangannya, terdakwa wajib hadir di setiap persidangan. Tidak lagi melalui sambungan konferensi video. “Agar hak-haknya sebagai terdakwa terpenuhi,” ujarnya, kemarin. Penetapan pengalihan penahanan itu juga tidak ujug-ujug. Didahului dengan permohonan dari penasihat hukum terdakwa Edi Kurniadi. Yang sekaligus menjadi penjamin bahwa terdak-
wa tidak melarikan diri. Azril sebelumnya menjalani penahanan Rutan sejak 9 Desember 2019. Pengadilan Negeri Mataram memperpanjang penahanannya sampai 13 Juni nanti. Begitu juga dengan Razak yang mulai ditahan sejak 7 Februari lalu. “Terdakwa diperintahkan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Terdakwa tetap diperintahkan untuk tertib hadir dan
menepati semua proses persidangan yang masih berlangsung,” imbuh Sri. Azril dan Razak didakwa korupsi anggaran Rp2,7 miliar untuk penggantian gedung Dinas Pertanian Lombok Barat. selain itu juga didakwa korupsi penyertaan modal Rp1,7 miliar PT Tripat untuk kerjasama operasional pengelolaan mal Lombok City Center di Narmada, Lombok Barat. (why)
Pilkada Ditunda Tiga Bulan, Tak Ada Pengalihan Anggaran Mataram (Suara NTB) – pemerintah menyepakati opsi pertama yakPelaksanaan Pilkada serentak dipastikan ni penundaan pilkada hanya dilakukan sedigelar tanggal 9 Desember 2020. Karena lama tiga bulan. Maka tahapan yang sudah penundaan pelaksanaan Pilkada akibat daru- dihentikan itu akan kembali aktif dilakurat covid-19, hanya disepakati oleh Komisi II kan Bulan Juni. DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP “Misal penggantian kembali PPK dan selama tiga bulan saja, yang sedianya jadwal PPS dijadwalkan mulai tanggal 30 Mei awal Pilkada digelar tanggal 23 September, sampai 31 Januari 2020 masa kerjanya. diundur menjadi tanggal 9 Desember. Kemudian verifikasi faktual calon perseorDengan penundaan selama tiga bulan, angan dimulai tanggal 9 Juni - 24 Juni dan maka sangat kecil peluang anggaran Pilka- Coklit tanggal 4 Juli-2 Agustus,” katanya. da 2020 bisa dialihkan untuk penanganan Diketahui sebelumnya KPU dengan wabah Covid-19. Pasalnya rentang waktu memperhatikan perkembangan penangantiga bulan tersebut cukup pendek. Sebab itu, an Covid-19, telah memutuskan menghenKPU juga berkeyakinan kemungkinan tidak tikan beberapa tahapan, yakni menonaktifada pengalihan anggaran. kan PPK dan menunda pelantikan PPS, ke“Kalau nanti pemerintah pusat memu- mudian menunda verifikasi calon perseortuskan Pilkada digelar tanggal 9 Desember angan dan melakukan pendataan pemilih. Tahapan berikutnya yakni pengadaan lo2020, maka pasti tidak ada relokasi anggaran Pilkada,” ujar Ketua KPU Kota Mat- gistik mulai dilaksanakan tanggal 27 Juli, aram, M. Husni Abidin kepada Suara NTB, kemudian proses pendistribusian logistik dilakukan tanggal 9 September - 8 DesemJumat (17/4). Disampaikannya, dengan adanya kepas- ber. Kegiatan Kampanye akan digelar tangtian waktu tiga bulan penunda Pilkada ser- gal 11 September - 5 Desember. Pembentuentak 2020 tersebut, maka KPU pun mulai kan KPPS 1 Oktober - 23 Oktober. Dan tangmengambil ancang-ancang untuk kembali gal 9 Desember pemungutan suara dan remelaksanakan tahapan persiapan yang kapitulasi suara tanggal 9-26 Desember. Namun meskipun demikian, penyelanggasudah ditunjuk sebelumnya. Tahapan diperkirakan akan mulai dilakukan sekitar raan Pilkada akan tetap memperhatikan probulan Juni mendatang, jika mengacu pada gres penangan wabah covid-19. Sebab keputusan penandaaan Pilkada selama tiga burentang waktu penundaan pilkada lan tersebut merujuk pada asumsi bahwa hanya tiga bulan tersebut. masa tanggap darurat covid-19 akan se“Kalau ditetapkan tanggal lesai pada tanggal 29 Mei. 9 Desember Pilkada digelar, Ada beberapa hal yang juga maka tahapan dilanjutkan diperhatikan yakni penerbitan Perbulan Juni. Tapi semua itu ppu yang rencananya paling lambat kita tunggu keluarnya perpakhir April, kemudian masa kampu dulu dan keputusan resmi panye, selanjutnya pencabutan PP terkait waktu pelaksanaan No 21 tahun 2020 tentang pempilkada,” ujar Husni. batasan sosial bersekala besar. KeDisampaikan Husni, siapan logistik pasca penetapan dari Jadwal yang sudah disdarurat Covid-19. Serta adanusun KPU terkait deya kemungkinan penamngan tahapan, bahan anggaran karena berdasarkan adanya penyesuaian opsi-opsi teknis penyelengpenungara pemilu. d a a n (ndi) pilkada. Karena M. Husni Abidin (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/Bid Humas Polda NTB)
BARANG BUKTI - Tersangka dan barang bukti ganja 500 gram diamankan Polda NTB. Narkoba itu dikirim dari Sumatera Utara untuk dipasok ke Gili Trawangan, Lombok Utara.
Kiriman Ganja Batal Masuk Trawangan Mataram (Suara NTB) – Peredaran narkoba ke wilayah Gili Trawangan, Lombok Utara digagalkan. Sebanyak 500 gram ganja asal Sumatera Utara batal dibawa kurir. Pelakunya, Dapid (19) sudah lebih dulu ditangkap saat mengambil pesanan. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menerangkan, ganja itu dibawa masuk ke NTB melalui jasa pengiriman paket kilat. Nama dan alamat pengirim dipalsukan. “Pelaku ini adalah kurir yang mengambil barang dan akan mengantarkan ke pemesan. Mau diantar ke Gili Trawangan,” ungkapnya Jumat (17/4) kemarin. Tersangka Dapid tak berkutik saat digerebek di Leneng, Praya, Lombok Tengah. di kantor cabang jasa pengiriman paket kilat, Dapid baru saja mengambil paket kiriman. Paket ditujukan dengan penerima atas nama Dapid sendiri.
Paket tersebut kemudian dibuka. Isinya ternyata bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat batang, daun, dan biji ganja. “Beratnya 500 gram atau setengah kilo (gram). Ini baru diambil belum sempat diedarkan,” imbuh Artanto. Barang bukti ganja itu disita. Ponsel dan sepeda motor tersangka ikut diamankan menjadi barang bukti. Dapid belum sempat mengantarkan paket itu ke pemesan. Walaupun sebenarnya sudah janjian. “Nama penerimanya sudah kita kantongi. Indikasinya sebagai orang yang menyuruh mengambil. Pelaku pengirimnya juga masi dalam pengembangan,” beber Artanto. Dia menjelaskan, walaupun saat ini Polri terlibat aktif dalam upaya pencegahan Covid-19, namun satuan kerja operasional tetap melaksanakan tugas pokoknya. “Dalam hal penindakan tindak pidana tetap jalan terus,” pungkasnya. (why)
SUARA NTB
Sabtu, 18 April 2020
Halaman 8
Loteng Revisi APBD untuk Penanganan Covid-19
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menghentikan seluruh proses pencairan anggaran baik itu untuk kebutuhan belanja ataupun pembayaran program dari APBD Loteng 2020 untuk sementara waktu. Terhitung sejak tanggal 13 April sampai menunggu penyesuaian anggaran penanganan covid-19 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selesai dilakukan. Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya kebijakan tersebut. Namun itu sifatnya hanya sementara saja. Nanti kalau penyesuaian anggaran penanganan covid-19 sudah selesai, pencaiaran anggaran sudah bisa dilakukan kembali. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan pembayaran akibat adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19. “Kenapa kita tunda pencairan anggaran daerah untuk sementara, supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian harinya,” terang Nursiah. Kebijakan tersebut berlaku bagi semua OPD lingkup Pemkab Loteng tanpa terkecuali. Karena jangan sampai anggaran untuk program tertentu sudah terlanjur dicairkan atau digunakan. Tapi justru anggaran program tersebut terkena kebijakan pemangkasan anggaran oleh TAPD. Dikatakannya, dampak dari penyebaran virus corona yang terjadi saat ini mau tidak mau Pemkab Loteng harus melakukan penyesuaian anggaran. Dengan mengalihkan anggaran program yang ada untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan covid-19. Sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari pemerintah pusat. Penyesuaian anggaran sendiri menyasar semua program daerah yang dipandang dapat dilakukan pemangkasan. Baik itu belanja modal, belanja barang dan jasa maupun belanja pegawai. Dengan asumsi pemangkasan sekurang-kurangnya 50 persen dari total anggaran program yang ada. Kecuali anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Seluruh anggaran hasil pemangkasan tersebut akan dialokasi kembali dalam bentuk Belanja Tidak Tertuga (BTT). Guna mendukung upaya penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Loteng. “Kita lakukan pemangkasan anggaran juga demi kebaikan bersama,” tandas mantan Asisten III Sekda Loteng ini. (kir)
(Suara NTB/kir)
DOKUMEN POKIR – Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid menyerahkan dokumen pokir kepada Wakil Bupati H. Lalu Pathul Bahri untuk dipangkas oleh eksekutif atas kesepakatan legislatif bagi penganggaran penanganan virus corona, Jumat (17/4).
Penanganan Covid-19
Dana Pokir DPRD Loteng Dipangkas Praya (Suara NTB) Setelah melalui pembahasan bersama unsur pimpinan, DPRD Lombok Tengah (Loteng) sepakat untuk memangkas dana program yang bersumber dari pokokpokok pikiran (pokir) anggota DPRD Loteng yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng. Dengan besaran pemangkasan bervariasi mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP. kepada wartawan, Jumat (17/4). Ditemuai dikantor Bupati Loteng, Tauhid mengatakan, pemangkasan anggaran pokir anggota DPRD Loteng tersebut nantinya akan melalui fraksi masing-masing. Dana yang terkumpul dari hasil pemangkasan
tersebut kemudian akan dialokasikan kembali oleh pemerintah daerah, untuk mendukung program penanganan covid-19. “Soal teknis pengalokasian kembali dana tersebut, itu nanti akan dibahas bersama dengan
pemerintah daerah. Yang pasti sudah ada kesempatan antara unsur pimpinan dan ketua masing-masing fraksi di DPRD Loteng, untuk memangkas dana pokir yang ada,” ujarnya. Dengan dukungan dana
Musrenbang Kabupaten Loteng Tetap Digelar (Suara NTB/ist)
BANTUAN - Tim Pemda Lobar menyerahkan bantuan kepada keluarga balita HW, pasien positif covid-19 yang telah dinyatakan sembuh di Desa Jeringo.
Keluarga Pasien Positif Covid-19 di Lobar Diberi Bantuan Sembako Giri Menang (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Barat (Lobar) menampik jika tidak memberikan perhatian kepada keluarga pasien positif Corona, seperti disampaikan Kades Jeringo. Tim Gugus Tugas melalui OPD terkait memberikan bantuan berupa paket sembako dan paket lain kepada keluarga korban positif Covid-19. Delapan keluarga pasien yang sebelumnya dinyatakan positif Corona, tersebar satu orang di Kediri, dua orang di Lingsar dan dua orang di Narmada serta Batulayar, ditambah satu pasien balita, HW yang sudah sembuh sudah diberikan bantuan berupa paket sembako. “Untuk semua pasien positif Corona kami dari Dinsos memberikan bantuan sembako, sudah kita antarkan melalui petugas Tagana. Khusus yang di desa Jeringo malah kita tambah dia mainan untuk anak-anak,”jelas Kepala Dinsos Lobar, Lalu Marta Jaya. Pemda dalam hal ini lebih dulu turun memberikan bantuan kepada keluarga pasien balita HW. Kalau tolok ukur memperhatikan adakah menjenguk, menurutnya tim tidak boleh datang menjenguk langsung karena kondisi pasien diisolasi. Justru jelas dia, pasien di Jeringo diberikan bantuan kepada anaknya dan orang tuanya berupa sembako. Di samping keluarga pasien di Jeringo, pihaknya juga memberikan bantuan kepada keluarga pasien di Lingsar. Di mana suami isteri di daerah ini positif Corona, sehingga tiga anaknya dirawat oleh kakek-neneknya. Pasutri ini merupakan peserta PKH. Tim peksos pun turun melakukan pendampingan terhadap anaknya tersebut. “Kami langsung antarkan bantuan sembako, begitu dapat info bahwa pasutri positif, karena kami fikir nenek tempat titip tiga anaknya tidak bisa cari makan,” ujar dia. Pihaknya mengantarkan paket makanan siap saji, makanan bayi dan paket sandang di mana di dalamnya ada sabun dan lain-lain. Bantuan yang diberikan ini lebih ke arah tanggap darurat bencana kepada warga terdampak Corona. Kepala Desa Jeringo Sahril yang dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa balita positif corona telah sembuh. Kesembuhan balita ini atas hasil dua kali Swab ditanyakan negatif covid-19. “Alhamdulillah balita HW dinyatakan sembuh dan bisa pulang, setelah dua kali Swab hasilnya negatif Covid-19, dan saya jemput sendiri ke rumah sakit,” tegas Sahril. Pihaknya menjemput balita HW bersama orang tuanya Kamis sore kemarin. Proses penjemputan ini bekerjasama dengan Puskesmas penimbung untuk meminjam ambulans. Upaya ini jelas dia sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap warganya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Satgas Desa, sesuai prosedur pihaknya akan mengisolasi secara mandiri balita HW dan orang tuanya di rumahnya selama 14 hari kedepan. Segala kebutuhan hidup keluarga HW selama menjalani karantina mandiri akan dijamin dan menjadi tanggung jawab Pemdes. Pihaknya secara intensif akan memantau perkembangan HW selama masa isolasi mandiri tersebut. Pihaknya pun mengaku siap secara mandiri menangani covid-19, tanpa berharap bantuan dari Bupati dan OPD. Pihaknya melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap warganya untuk memastikan bahwa warganya dalam keadaan baik. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, pembagian masker dan pemberian vitamin kepada masyarakat sebagai langkah promotif. Ia ingin memastikan agar warganya tetap tenang dan tidak panik, serta tetap menerima keluarga HW dengan suka cita. “Karena yang dijauhi itu bukan orangnya tapi penyakitnya,” imbuh dia. (her)
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memutuskan tetap menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tahun 2020, Jumat (17/4). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, musrenbang kabupaten kali ini digelar secara telekonferensi dan dibuka Wakil Bupati (Wabup) Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., dari ruang kerjanya. Turut bersama Wabup Loteng, Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., Sekda Loteng, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Loteng, Ir. H. Lalu Satria Atmawinata. Sementara kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng lainnya, mengikuti musrenbang langsung dari kantornya masingmasing. “Musrenbang kali ini kita laksanakan melalui telekonferensi. Hal ini karena kita masih dalam suasana ikhtiar melawan Covid-19,” terang wabup. Diakuinya, tantangan pembangunan di Loteng ke depan bukanlah semakin ringan. Justru semakin berat.
Masih banyak aspirasi dan tuntutan masyarakat yang belum bisa dijawab oleh pemerintah daerah hingga saat ini. Tapi itu bukan sematamata karena pemerintah daerah tidak mau. Tetapi karena memang banyak kendala yang dihadapi. Salah satu terkait kemampuan anggaran daerah yang masih terbatas, sehingga butuh waktu serta proses untuk bisa menjawab semua kebutuhan serta tuntutan masyarakat. “Kami menyadari bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum bisa menjawab semua harapan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya keras menjawab harapan masyarakat. Melalui program pembangunan yang ada,” jelasnya. Pathul mengatakan, meski dihadapkan dengan berbagai persoalan, namun perlahan tapi pasti pembangunan di Loteng sudah mulai menunjukkan tren positif. Salah satu bisa dilihat dari persentase angka kemiskinan yang dari tahun ke tahun yang terus menurun. Di mana saat ini angka kemiskinan di Loteng
berada di angka 13,63 persen yang pada tahun 2015 lalu, masih di angka 16,26 persen. Begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Loteng juga terus membaik. Pada tahun 2015 IPM Loteng 64,75 poin, naik sebesar 1,61 poin menjadi 66,36 poin dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,91 persen. Dari sisi pembangunan infrastruktur daerah, khususnya jalan saat ini panjang ruas jalan kabupaten yang sudah dalam kondisi mantap sekitar 537,11 km. Padahal pada tahun 2015 lalu, saat BupatiWabup Loteng, H.M. Suhaili – H.L. Pathul Bahri, mulai memimpin panjang ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi mantap sekitar 455,93 km. Kepala BP3D Loteng, Ir. H. Lalu Satria Atmawinata, mengatakan musrenbang tingkat kabupaten akan digelar selama dua hari, Jumat dan Sabtu. Di mana total ada 1.389 usulan program yang sudah masuk. Yang nantinya akan dibahas bersama dengan seluruh OPD lingkup Pemkab Loteng bersama pihak terkait lainnya. (kir)
Calon TKW di Penampungan Minta Dipulangkan Tanjung (Suara NTB) Sekitar 25 calon tenaga kerja wanita (CTKW) asal kabupaten Lombok Utara (KLU) yang berada di penampungan meminta untuk dipulangkan pemerintah. Alasannya, situasi penyebaran virus Covid-19 saat ini membuat kepengurusan mereka terhambat dan tidak jelas kapan akan diberangkatkan. Keberadaan calon TKW di penampungan itu diungkapkan oleh Ayu, TKW asal Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Kepada wartawan, Jumat (17/4), Ayu mengaku sudah diproses oleh PT. Surya Pasific Jaya bulan Desember 2019 lalu. Sampai saat ini, masih berada di penampungan yang beralamat di Sidoarjo, Jawa Timur. “Kami di penampungan sekitar 25 orang yang dari Lombok Utara saja. Kami minta pulang karena di sini tidak ada aktivitas,” ujarnya. Pengakuan Ayu, biaya dari sejak awal proses keberangkatan
ditanggung oleh PT. SPJ. Oleh karenanya, sebagai syarat diperbolehkan pulang ia dimintai jaminan berupa uang dan BPKB kendaraan. Jika ditotal nominal keseluruhannya mencapai Rp12 juta. “Memang uang dan BPKB akan dikembalikan setelah kami kembali ke perusahaan. Dan kami juga tidak ingin pulang sekaligus. Nanti setelah situasi (Covid) berakhir, kami akan melanjutkan lagi proses ke luar negeri melalui PT ini,” tegasnya. Penuturan Ayu via telpon ikut didengar oleh Kepala Disnaker PMPTSP KLU, Agus Tisno. Agus memahami situasi yang dihadapi oleh kedua pihak, baik calon TKW maupun PPTKIS yang memberangkatkan. Kata dia, Disnaker akan mengambil alih jaminan CTKW kepada perusahaan. Jaminan dimaksud tidak berarti bahwa Dinas akan membayar Rp12 juta per orang kepada perusahaan, melainkan memasang
badan bahwa 25 orang itu akan kembali ke PT. SPJ saat proses keberangkatan dilanjutkan kembali. “Sekarang Ibu Ayu, kasi tahu teman-teman dan keluarganya agar datang ke Disnaker membuat pengaduan. Ini sebagai dasar kami komunikasi ke perusahaan,” kata Agus. Dia menyebutkan, sebelum 25 orang ini ia sudah memfasilitasi kepulangan 1 calon TKW asal Desa Akarakar, melalui PT. yang sama. Ia memberi apresiasi, dengan garansi CTKW akan kembali mengurus saat situasi normal, CTKW dipulangkan dengan biaya ditanggung oleh PT. “Begitu terima surat aduan dari keluarga, kita Surati PT minta pemahaman supaya dipulangkan sementara. Kami yang jamin TKW kembali ke PT. Sebab pasti ketika mereka mengajukan keberangkatan lagi, maka melalui Dinas. Kalau mereka berangkat melalui PT lain, tentu kami tolak,” tandasnya. (ari)
pokir tersebut, pihaknya berharap upaya penanganan covid-19 di Loteng bisa lebih maksimal kembali. Sehingga masyarakat yang sehat bisa semakin kuat. Sementara bagi yang rentan dan terpapar virus corona bisa kembali disembuhkan. “Prioritas kita bagaimana semakin menyehatkan masyarakat yang sehat. Sedangkan bagi yang sakit, kita sehatkan,” imbuh Tauhid. Ditanya besaran dana pokir yang dipangkas tersebut, Tauhid mengaku belum tahu per-
sis. Tetapi diperkirakan ada sekitar Rp2 miliar lebih dana yang bakal terkumpul dari hasil pemangkasan dana pokir DPRD Loteng tersebut. Baik itu dana pokir anggota DPRD Loteng yang masih aktif maupun sudah tidak aktif kembali. “Dana pokir inikan ada juga milik anggota DPRD Loteng yang sudah tidak aktif atau tidak menjabat lagi. Karena dana ini kan dibahas tahun 2019 lalu. Sehingga kesepakatan dibuat berdasarkan fraksi masingmasing,” tambahnya. (kir)
Penularan Covid-19
PDP Positif di KLU Bertambah Tanjung (Suara NTB) Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang positif terjangkit Covid - 19 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) bertambah 2 orang. Dengan demikian, PDP atau positif terjangkit menjadi 3 orang. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Utara sekaligus Koordinator Satgas Bidang Penanganan dan Pencegahan, dr. H. Lalu Bahrudin, Jumat (17/4) mengungkapkan, tambahan pasien positif bersumber dari klaster Gowa. Positif pertama Tuan M (60), berasal dari Desa Teniga, yang mana reaktif dan pernah kontak dengan pasien positif pertama Tuan N (65) dari desa yang sama. Sedangkan 1 pasien positif lagi adalah Tn A (55) yang berasal dari Dusun Telok Kodeq, Desa Pemenang Barat (ralat - bukan dari Nipah sebagaimana rilis Satgas Covid NTB). “Ketiga pasien saat ini sedang menjalani isolasi di ruang perawatan RSUD KLU,” ujar Bahrudin. Ia menduga, jumlah warga positif Covid potensial bertambah khususnya dari Klaster Gowa. Dinamika ini sama dengan yang dialami oleh daerah lain di NTB. Di KLU, jumlah sementara warga yang mengikuti kegiatan jamaah Tabligh di Gowa dan telah diperiksa sebanyak 172 orang. Dari angka itu, 59 orang berstatus reaktif - mengarah pada gejala Covid. “Kalau yang di Teniga, Tuan M termasuk dalam 9 orang reaktif. Kita masih menunggu hasil swab dari 8 orang lagi,” imbuhnya. Dikes KLU beru-
H. L. Bachrudin
paya keras dalam mencegah penularan yang potensial dari klaster Gowa. Pasalnya, selama upaya pendataan, pemeriksaan hingga karantina, Dikes masih kesulitan. Tidak semua jamaah bersedia dikarantina oleh Satgas. Pelacakan kontak dari dua pasien positif tambahan, sudah dilakukan. Dari kontak Tn A, diketahui 25 orang dan kontak Tn M, jumlahnya lebih sedikit. “Iya, ada yang tidak bersedia di rapid test. Kalau di Desa Malaka, sudah semua. Dan itu lumayan (mengkhawatirkan) hasilnya,” imbuhnya. Bahrudin menyebut, Dikes sudah menentukan skala prioritas tes cepat. Dari peta sebaran perjalanan warga, terdapat 5 klaster yang akan diperiksa intensif. Meliputi klaster Gowa, klaster Jakarta, Klaster Bali, Klaster Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogakarta) dan klaster pondok pesantren. Bahrudin menegaskan, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19di kalangan warga maka opsi karantina harus dijalankan. Ia memandang, sebanyak 59 orang reaktif yang sudah terperiksa harus menjalani karantina di RSUD Sementara (Terminal Tanjung). (ari)
(Suara NTB/ari)
SUARA NTB
Sabtu, 18 April 2020
SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON
Halaman 9
DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
DIJUAL
RUPA-RUPA
LOWONGAN
SALON
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
RUPA-RUPA
LOWONGAN
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778
SALON
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
LOWONGAN
DIJUAL
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
DIJUAL
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
SUARA NTB
Sabtu, 18 April 2020
Sementara, Pabrik Minyak Kayu Putih di Bima Berhenti Beroperasi Mataram (Suara NTB) Pabrik minyak kayu putih yang berada di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima berhenti beroperasi sementara. Pabrik minyak kayu putih ini berhenti beroperasi sementara waktu karena sekarang masih musim hujan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si mengatakan pabrik minyak kayu putih tidak akan bisa berproduksi pada musim hujan. Karena rendemen daun kayu putih yang akan diolah sangat kecil. Sehingga hasil produksi juga akan sangat kecil. “Iya. Berhenti sementara beroperasi karena hujan. Pabrik minyak kayu putih kita juga di KPH sama, berhenti juga untuk sementara,” kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/4) kemarin. Ia menjelaskan pengolahan minyak kayu putih hanya bisa dilakukan pada musim kemarau. Karena pada musim kemarau, hasil minyak kayu putih yang dihasilkan rendemennya tinggi. Pada musim kemarau, dalam 900 kg daun, diperoleh minyak kayu putih sekitar 1 persen atau 9 liter. Apabila daun minyak kayu putih diolah pada musim hujan seperti saat ini, rendemennya bisa sampai 0,5. Sehingga hasil minyak kayu putih yang diperoleh juga sedikit. Dalam setahun, kata Madani, pabrik minyak kayu putih bisa beroperasi 6 - 8 bulan. Selama 4 bulan atau selama musim hujan, pabrik tak akan memproduksi minyak kayu putih. Selama empat bulan tersebut, biasanya dipergunakan untuk pemeliharaan alat dan mesin. “Kalau sekarang hujan berhenti, Mei mungkin mulai lagi produksi,” tandasnya. Pabrik minyak kayu putih milik PT. Sanggaragro Karya Persada yang ada di Bima beroperasi perdana pada 12 Desember 2019 lalu. Pada saat itu dilakukan panen perdana oleh Gubernur sekaligus melihat proses pembuatan mulai dari panen di pohon hingga menjadi minyak kayu putih yang siap dipasarkan. abrik minyak kayu putih ini telah dilengkapi dengan mesin penyulingan yang modern. Sehingga, dalam sehari, kapasitas produksi daun minyak kayu putih sekitar 60 ton. Dari 60 ton itu, dapat menghasilkan minyak kayu putih sekitar 1 ton. Kalau dinilaikan dengan uang, sekitar Rp300 juta per hari. Namun untuk panen pertama, pabrik ini baru bisa mengolah daun minyak kayu putih sekitar 30 ton. Lahan yang akan dimanfaatkan untuk tanaman pohon kayu putih ini sekitar 5 ribu hektar. Namun yang sudah ditanam sekitar 2.500 hektar. (nas)
Halaman 10
175 Gempa Saat Pandemi Covid-19 di NTB
Mataram (Suara NTB) Selain pandemi Covid – 19, gempa jadi kewaspadaan lain diingatkan BMKG kepada masyarakat. Tercatat dalam periode sepekan terakhir, ada 175 kejadian gempa. Beruntung dominan getaran gempa dengan magnitudo rendah. Aktivitas seismik di wilayah NTB tercatat dan dianalisa BMKG pada Periode 10 - 17 April 2020. ‘’Pada periode ini telah terjadi gempa bumi sebanyak 175 kejadian. Didominasi oleh kejadian dengan magnitudo < 3.0 dan kedalaman dangkal < 60 Km,” kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram Ardhianto Septiadhi, S.Si, Jumat (17/4). Dari total 175 kejadian tersebut, hanya terdapat dua kejaidan gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Diurainya, dua kejadian gempa bumi yang dirasakan itu dengan Intensitas II MMI yaitu Lombok Timur dan Sumbawa II MMI serta Bima II MMI. ‘’Gempa bumi yang dirasakan di Wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut merupakan gempa bumi dangkal dengan kedalaman <60 Km,’’ sebutnya. Ardhianto Septiadhi menambahkan, analisa gempa bumi di wilayah NTB dan se-
kitarnya pada periode itu dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu gempa berdasarkan magnitudo, frekuensi kejadian dan kedalaman tiap kejadian gempa bumi. Uraiannya adalah, berdasarkan frekuensi kejadian gempa pada periode itu, terbanyak pada tanggal 16 April sejumlah 41 kejadian. Kemudian, berdasarkan besar magnitudo gempa dengan M < 3 sebanyak 146 kejadian, gempa dengan 3 d” M d” 5 sebanyak 29 kejadian dan tidak terdapat gempabumi dengan M > 5. Terakhir, berdasarkan kedalaman, gempa dengan kedalaman < 60 km sebanyak 139 kejadian, kedalaman 60 km d” D d” 300 km sebanyak 35 kejadian dan 1 kejadian gempa untuk kedalaman > 300 Km. Ardhianto kemudian mengaitkan peristiwa kegempaan dengan kejadian pandemi Corona saat ini, agar diimbau
(sumber : BMKG)
Peta aktivitas seismic di wilayah NTB. tetap tenang. Masyarakat di- dipertanggungjawabkan kebe- langan covid – 19 dan langkah langkah yang benar apabila ingatkan tidak terpengaruh narannya. “Ikuti protokol penanggu- terjadi gempa,” tutupnya. (ars) oleh isu yang tidak dapat
Pasien Sembuh Covid-19 Perlu Isolasi Mandiri 14 Hari
Mataram (Suara NTB) – Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari Corona Virus Disease (Covid-19) di NTB terus bertambah. Kendati demikian, pasien-paisen tersebut diharapkan tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebagai langkah antisipasi. ‘ ’ K i t a masih berharap mereka di rumah dulu selama 14 hari. Artinya, Covid-19 ini penyakNurhandini Eka Dewi it baru,’’
ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi saat dikonfirmasi, Jumat (17/4). Diterangkan Eka, langkah tersebut diperlukan untuk melihat gejala yang timbul setelah pasien di rumah. Mengingat beberapa laporan kasus yang terjadi di daerah lain, khususnya luar negeri, banyak pasien yang kembali terkonfirmasi positif setelah dinyatakan sembuh. ‘’Dari beberapa jurnal (ilmiah) dikatakan walaupun sudah sembuh tetap harus mengisolasi diri di rumah, minimal 1 kali masa inkubasi lagi,’’ ujar Eka. Pemerintah melalui Dikes masing-masing kabupaten/kota disebutnya terus melakukan pemantauan pada pasien yang
sembuh. ‘’Artinya dia (isolasi) mandiri di rumah. Kalau ada apa-apa, kita minta melapor,’’ ujar Eka. Di sisi lain, tim dari petugas kesehatan secara rutin juga melakukan pengecekan, terutama untuk memastikan keadaan pasien yang telah dinyatakan sembuh. Di sisi lain, penanganan pasien konfirmasi positif Covid19 di NTB disebut Eka sejauh ini berjalan baik. Dengan pengiriman oseltamivir oleh pemerintah pusat sebagai salah satu obat penyakit tersebut, telah ada 11 pasien yang dinyatakan sembuh. ‘’Yang lain dalam keadaan stabil semua, baik semua. Yang 1 kali negatif sudah ada beberapa, kalau 1 kali negatif lagi (dia
(Suara NTB/dok)
RADIO
dinyatakan) sembuh,’’ ujar Eka. Menurutnya, beberapa minggu ke depan diproyeksikan akan terjadi gelombang kesembuhan pasien konfimasi positif Covid19 di NTB. Terpisah, Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi, selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas penanganan Covid-19 di NTB menerangkan, sampai dengan Kamis (16/4) di NTB tercatat 47 orang pasien konfirmasi positif. Rinciannya, 11 orang dinyatakan sembuh, 2 dua orang meninggal dunia, dan 34 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. Semua pasien yang dinyatakan sembuh harus melewati pemeriksaan laboratorium untuk
swab negatif sebanyak dua kali. Dengan begitu, Sekda menekankan masyarakat tidak perlu khawatir tertular Covid-19 dari pasien yang dinyatakan sembuh. Kendati demikian, sebagai langkah preventif, pasien yang telah sembuh diharapkan melanjutkan perbaikan kondisi di rumah masing-masing selama 14 hari setelah keluar dari rumah sakit. Sebagai informasi, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 206 orang. Rinciannya, 115 PDP masih dalam pengawasan, 91 PDP selesai pengawasan atau sembuh, dan 12 PDP meninggal. Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat sebanyak 4.194 orang, terdiri dari 1.100 orang
masih dalam pemantauan dan 3.094 orang selesai pemantauan. Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG), yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala, tercatat sebanyak 1.066 orang. Rinciannya 860 orang masih dalam pemantauan dan 206 orang selesai pemantauan. Untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG), yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid19, tercatat sebanyak 36.660 orang. Antara lain yang masih menjalani karantina sebanyak 16.227 orang, dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 20.433 orang. (bay)
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 18 April 2020
55 Orang Positif Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 Saat ini keempat pasien tersebut dalam keadaan baik dan sedangmenjalanikarantinadibawah pengawasan ketat dari atasannya. Rinciannya, Pasien Nomor 48 dengan inisial Tn. A (32) yang merupakan warga Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan Pasien Nomor 49 berinisial Tn. ATW (36) yang merupakan warga Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Kemudian Pasien Nomor 50 dengan inisial Ny. BSD (32) merupakan warga Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Pasien Nomor 51 dengan inisial Tn. LEP (33) merupakan warga Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya 5 orang pasien Pasien memiliki riwayat perjalanan ke Gowa, Makassar, tanpa riwayat kontak dengan pasien Covid-19. Rinciannya, Pasien Nomor 52 dengan inisial Tn. T (52) dan Pasien Nomor 53 dengan inisial Tn. LAM (39) yang merupakan warga DesaJuritBaru,KecamatanPringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian Pasien Nomor 54 dengan inisial Tn. M (38) yang merupakan warga Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan Pasien Nomor 55 dengan inisial Tn. IK (51) yang merupakan warga Desa Olat Rarang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Di sisi lain, Tim Gugus Tugas juga telah melakukan pemeriksaan terhadap populasi berisiko dengan metode rapid diagnostic test (RDT). Antara lain pada Tenaga Kesehatan, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tan-
pa Gejala (OTG), serta Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) terutama yang pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Sebanyak 387 tenaga kesehatan telah diperiksa dengan hasil 8 orang (2,1%) reaktif, 815 ODP/OTG diperiksa dengan hasil 52 orang (6,4%) reaktif, dan 970 PPTG perjalanan Gowa Makassar diperiksa dengan hasil 243 orang (25,1%) reaktif, serta PPTG perjalanan Bogor diperiksa 7 orang dengan hasil 2 orang (28,6%) reaktif. ‘’Semua orang dengan hasil RDT reaktif dilanjutkan pemeriksaan swab sebagai standar pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa Covid-19,’’ ujar Sekda. Sebagai informasi, sampai saat ini jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 226 orang dengan perincian 131 (58%) PDP masih dalam pengawasan, 95 (42%) PDP selesai pengawasan atau sembuh, dan 12 orang PDP meninggal. Untuk ODP tercatat sebanyak 4.248 orang. Terdiri dari 980 (23%) orang masih dalam pemantauan dan 3.268 (77%) orang selesai pemantauan. Jumlah OTG tercatat sebanyak 1.126 orang, terdiri dari 903 (80%) orang masih dalam pemantauan dan 223 (20%) orang selesai pemantauan. Untuk PPTG tercatat sebanyak 39.473 orang. Rinciannya, yang masih menjalani karantina sebanyak 15.425 (39%) orang, dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 24.048 (61%) orang. (bay)
Produksi Minyak Kayu Putih Tak Mencukupi Dari Hal. 1 Madani mengatakan, belum ada IKM yang memproduksi minyak kayu putih secara mandiri di NTB. Karena industrialisasi minyak kayu putih ini baru dikenalkan beberapa tahun lalu yang dimulai di KPH Rinjani Barat. Dalam pengolahan minyak kayu putih, KPH membeli daun kayu putih dari masyarakat. Ia menyebutluasarealtanamankayu putih di NTB sekitar 1.500 hektare dengan jumlah petani yang menggarap sebanyak 1.200 KK. Dalam satu kilogram daun kayu putih, KPH membeli seharga Rp500. Untuk satu hektare, kata Madani, bisa ditanam sebanyak 5.000 pohon kayu putih. Untuk satu pohon, daun yang diperoleh bisa mencapai 2 Kg. Artinya, dalam satu hektare, petani dapat panen daun kayu putih sebanyak 10.000 Kg. Apabila umurnya 5-10 tahun, hasil panen daun kayu putih bisa mencapai 10 - 20 Kg per pohon. Sehingga tanaman kayu putih sangat menjanjikan ke depannya. Karena petani tinggal dudukduduk saja sambil menunggu panen. Sehingga, untuk daerah Bima dan Dompu, Pemprov ingin mengembalikan kondisi hutan yang ada di sana dengan menanam pohon kayu putih. Dengan terbatasnya produksi minyak kayu putih lokal untuk memenuhi kebutuhan paket sembako JPS Gemilang. Madani mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPH di luar daerah seperti Yogakarta dan Ambon. ‘’Mereka juga sedang membantu memenuhi. Mudah-mudahan mereka bisa memenuhi kekurangannya,’’ harapnya. Dalam setiap paket bantuan sembako JPS Gemilang, Pemprov memberikan minyak kayu putih atau minyak cengkeh ukuran 10 ml. Pemprov membelinya dengan harga Rp11.000 per 10 ml atau per botol. Sementara untuk komoditi teh kelor, pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) lokal yang ada di NTB siap memasok berapap-
un kebutuhan Pemda. Dalam setiap paket bantuan sembako JPS Gemilang, penerima diberikan 10 sachet teh kelor. Sehingga dalam sebulan, IKM lokal harus menyiapkan 1.050.000 sachet teh kelor. Dalam tiga bulan, dibutuhkan sebanyak 3.150.000 sachet. Untuk membeli 10 sachet atau satu pack teh kelor, Pemda akan membelinya seharga Rp17.000. Salah satu pelaku IKM yang memproduksi teh kelor, Nasrin H. Muhtar kepada Suara NTB, Jumat (17/4) kemarin, mengaku siap memasok teh kelor untuk sembako JPS Gemilang. Ia menyebut kapasitas produksi teh kelor sebanyak 4.200 sachet per jam. Apabila dalam sehari mesin berproduksi selama 10 jam, maka teh kelor yang dihasilkan sebanyak 42.000 sachet. Sehingga, ia menghitung untuk kebutuhan 1.050.000 sachet teh kelor untuk sebulan bisa diproduksi sekitar 20 hari. ‘’Insya Allah bisa kita penuhi. Kalau dalam sehari saya mengoperasikan 10 jam berarti produksinya sehari 42.000 sachet. Hanya 20 hari bisa terpenuhi sebanyak 1.050.000 sachet,’’ sebutnya. Nasrin mengungkapkan, dirinya sudah tiga tahun membangun industrialisasi kelor di NTB, yakni sejak 2016. Teh kelor yang diproduksi merupakan satusatunya produk the lokal yang mengantongi izin dari BPOM. Selain itu, produknya juga sudah punya label halal MUI. ‘’Kita juga sudah punya sarana produksi yang terstandarisasi sesuai cara pembuatan obat tradisonal yang baik. Untuk bahan baku ini kita melibatkan ratusan masyarakat di beberapa kecamatan di Dompu, Bima dan Kota Bima, Sumbawa dan Lombok,’’ katanya. Ia menyebut kebutuhan bahan baku kelor sebanyak 100 ton per bulan. Dia juga mengirim ke luar daerah dan luar negeri. (nas)
Jaga Aktivitas Produksi Dari Hal. 1 Dimana UMKM tersebut fokus pada pengadaan alat pelindung diri (APD) berupa masker. ‘’Khusus di JPS Gemilang, Diskop hanya pengadaan masker,’’ ujar Wirajaya saat dikonfirmasi, Jumat (17/4) di Mataram. Jumlah masker yang diproduksi akan disesuaikan dengan jumlah penerima JPS Gemilang, yaitu 105.000 KK yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data di Diskop NTB sendiri, untuk penyaluran gelombang pertama JPS Gemilang sudah ada 24 UMKM yang melakukan produksi untuk kebutuhan 50.000 masker. Sedangkan 111 UKMKM lainnya dipersiapkan untuk pengadaan masker gelombang selanjutnya. 24 UMKM tersebut berasal dari kabupaten/kota di NTB. Diantaranya dari Kota Mataram tercatat Fery Cuncoro Galery, Lepank Konveksi dan Sablon, UD. Ekatala Production, Raka Tailor, Koperasi Syariah 45, Bale Kreatif, Easy Media, Penjahit Pesona, RAPI Taylor, CV. Lombok Garment & Textile, dan Ballomo Konveksi. Kemudian dari Lombok Barat tercatat CV. Tiga Jaya Bersama, Sofiza, Aidya Taylor, UD. Tersaq, dan UD. Ermina. Untuk wilayah Lombok Tengah tercatat UD. Deblong Songket, UD.
Dimanz, UD. Q-ta, UD. Lestari, dan LPK Alifah Kreatif. Untuk wilayah Lombok Timur tercatat UD. Nazril Collection dan Wardanidana Collection. Sementara untuk Lombok Utara tercatat Budi Tailor. ‘’Masing-masing konveksi bisa memproduksi masker dalam jumlah yang beragam. Bisa puluhan bahkan ratusan dalam sehari,’’ ujar Wirajaya. Diterangkannya, produksi masker berbahan kain di UMKM tersebut tergolong cukup tinggi. Dengan begitu, jumlah tenaga penjahit yang dibutuhkan juga cukup banyak. Masker yang diproduksi masing-masing UMKM diwajibkan memenuhi spesifiksi tertentu. Antara lain terdiri dari dua lapis kain berbahan cotton buttom dengan harga jual Rp. 9.900 termasuk PPN 10 persen, atau berbahan cotton jenis lain dengan harga 9.240 termasuk PPN 10 persen. Sejumlah pelaku usaha dilibatkan dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, untuk menyediakan kebutuhan masyarakat di tengah tanggap darurat virus Corona (Covid-19). Mulai dari beras, telur, minyak kelapa, susu kedelai, sabun, minyak kayu putih, teh kelor, dan masker. (bay)
Halaman 11
Warga Kertasari Usir Pelaku Usaha Minta Pembebasan Kapal Pariwisata Pajak Hotel dan Restoran Bisa Merata Mataram (Suara NTB) – Kebijakan Pemda Kabupaten/Kota di NTB terkait pembebasan pajak sangat dinantikan pelaku usaha perhotelan. Pasalnya, dengan kondisi saat ini, keringanan pajak sangat dibutuhkan agar para pelaku usaha bisa bertahan. ‘’Sebenarnya memang itu (kebijakan soal pajak, Red) jadi konsern. Tapi dengan ditutupnya hotel, pajak tidak akan ada juga (yang masuk),’’ ujar Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung Dewantoro saat dikonfirmasi, Jumat (17/4). Diterangkan Dewantoro, pihaknya sangat mengharapkan Pemda Kabupaten/Kota dapat mengeksekusi arahan yang dikeluarkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, terkait keringanan pajak tersebut. “Pak Gubernur sudah bersurat ke kabupaten/kota, tinggal eksekusinya,’’ ujarnya. Menurutnya, kondisi usaha perhotelan saat ini cukup memprihatikan. Pasalnya, ada banyak hotel dan restoran yang memilih menutup sementara usahanya. Tanpa kebijakan khusus terkait pajak dan lain-lain, dikhawatirkan jumlah hotel yang tutup akan semakin banyak. Padahal, pembayaran pajak didasarkan pada jum-
lah transaksi yang ada. Terkait beberapa kabupaten yang telah memberikan keringanan berupa pembebasan pajak, Ernanda mengharapkan kabupaten/kota lain dapat melakukan hal serupa. ‘’Mungkin juga yang diharapkan pengusaha penundaan pembayaran untuk tagihan-tagihan sebelumnya,’’ ujarnya. Dengan begitu, pos-pos biaya yang harus ditanggung oleh hotel-hotel yang masih beroperasi dapat diringankan. Mengingat selain pajak, ada beberapa biaya operasional yang harus ditanggung. ‘’Keringanan pajak dibutuhkan karena masih ada pospos biaya lainnya yang tentu sangat besar,’’ ujar Ernanda. Dicontohkannya, seperti biaya gaji karyawan, pembayaran listrik, dan biaya operasional lain sesuai lokasi masingmasing hotel. ‘’Pajak juga sangat mempengaruhi (biaya operasional),’’ sambungnya. Terpisah, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistiyo, menerangkan pihaknya menerima laporan beberapa kabupaten seperti Lombok Timur, KLU, dan Dompu telah membebaskan pembayaran pajak. Hal tersebut ditujukan untuk menanggulangi dampak penyebaran virus Corona (Covid-19). ‘’Kalau kami yang di kota, kami pasti iri. Kami sangat berharap mendapatkan per-
lakukan yang sama seperti yang diberikan Pemda yang lain,’’ ujar Yono saat dikonfirmasi, Jumat (17/4). Menurutnya, ketentuan terkait pajak memang menjadi wewenang dari masing-masing Pemda. AHM sendiri dua minggu lalu telah melayangkan surat bersama asosiasi lainnya terkait pembebasan pajak tersebut. ‘’Yang penting kami di sini hanya meminta. Karena industri saat ini sangat berat,’’ ujarnya. Dicontohkan Yono seperti hotel-hotel di Kota Mataram dengan okupansi di bawah 5 persen. ‘’Isi hotel itu hanya 4-5 kamar. Itu negatif profitnya, sama sekali tidak ada keuntungan,’’ ujarnya. Dengan kondisi tersebut, pihak hotel yang masih beroperasi disebutnya harus merogoh kocek lebih untuk subsidi usaha. Padahal, jumlah hotel yang masih membuka usaha di Kota Mataram terbilang cukup banyak jika dibanding daerah lain. Berdasarkan catatan AHM, sampai saat ini ada enam hotel di Kota Mataram yang memilih tutup sementara. Sementara 18 sisanya masih beroprasi dengan efisiensi besar-besaran. ‘’Kalau tetap kondisi seperti ini, kemungkinan di bulan Mei ini minggu demi minggu akan bertambah yang tutup,’’ prediksi Yono. (bay)
Tes Cepat, 165 Orang Klaster Gowa Dinyatakan Reaktif Dari Hal. 1 Sebagai gambaran, rapid test tidak dapat dijadikan justifikasi bahwa orang tersebut positif Covid – 19. Sesuai penjelasan tim gugus tugas dari unsur medis, bahwa tes ini hanyalah metode screening virus Corona . Sebab bila seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona melalui rapid test, maka perlu dilakukan tes PCR (tes swab) untuk memastikan positif Covid - 19. Ketua Faisalah Jemaah Tabligh Syuro Alami (SA) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Bakri dikonfirmasi Suara NTB menegaskan, pihaknya kooperatif dengan kegiatan tim gugus tugas untuk memutus rantai penyebaran Covid – 19. Bahkan ia sudah memantau sekaligus mengimbau semua jamaah yang ke Gowa untuk menjalani rapid test. ‘’Kami sudah koordinasi dengan koordinator masingmasing kecamatan. Agar menyampaikan ini. Saya ingatkan, jangan ragu untuk tes, malah kita syukuri ada fasilitas medical check up gratis. Kalau pun positif, kita obati dan serahkan kepada Allah SWT,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, Jumat (17/4). Diingatkan Lalu Bakri, bahwa Jemaah Tabligh (JT) sedianya bukan sebuah organisasi. Tapi sebuah gerakan organik untuk berdakwah mengajak kepada penguatan nilai ibadah sebagaimana tertuang dalam Al – Qur’an dan hadist. Sehingga pola imbauannya pun tidak bisa dilakukan secara struktur, melainkan secara parsial sembari mendor-
ong kesadaran masing-masing jamaah untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat, seperti Puskesmas dan rumah sakit atau Posko Gugus tugas di daerah. “Hari ini saya sudah mengutus koordinator Lombok Barat dan Lombok Tengah untuk mendata berapa jumlah yang jalani tes cepat ini. Supaya kita pastikan semuanya sudah (rapid test, red). Intinya, kita ikhtiarkan untuk bantu pemerintah segera memutus rantai Covid – 19 ini,” jelasnya. Mengenai hasil rapid test, pihaknya menunggu dari tim medis sembari memastikan rencana langkah lanjutan jika ada yang kedapatan positif. Sejak diajak koordinasi oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 Provinsi NTB, jamaah tabligh seluruh NTB dipastikannya kooperatif mengikuti anjuran protokol Covid-19. Seperti menunda kegiatan-kegiatan keagamaan untuk memutus rantai penyebaran. Terlebih sudah ada yang dinyatakan positif. Pada kesempatan itu ia ingin klarifikasi sebutan klaster Gowa kurang tepat. Karena saat kegiatan Ijtima Ulama di Makassar itu, semua sudah steril. Saat acara semua jamaah sudah jalani pemeriksaan oleh tim medis TNI dan dipastikan semua negatif. Kemudian pemeriksaan di pintu keluar, baik di pelabuhan maupun bandara. Sehingga ketika sampai di daerah, dalam kondisi sehat. Namun tidak dipungkirinya, ada yang jadi bagian dari klaster ini terpisah dari rombongan. ‘’Seperti contoh, ada
yang transit 4 jam di Surabaya, ada yang transit 7 jam di Bali. Ini kan rentan penularan. Sementara di Gowa sana, tidak ada yang positif. Tapi tidak apa lah, kami serahkan ke tim gugus tugas,’’ katanya. Bakri kemudian mengulas surat edaran yang sudah dikeluarkannya, mendorong agar semua jamaah jalani rapid test dan kooperatif imbauan pemerintah. Dalam beberapa poin surat imbauan yang disampaikannya berisi, kegiatan amalan malam Sabagurazi di luar, ditangguhkan dan diganti amalan yang sama di rumah. Kedua, musyawarah halaqah di Masjid Raya At- Taqwa Mataram diadakan terbatas oleh tim advokasi dan kesehatan. “Ini dilakukan dalam rangka mendukung kerja Gugus Tugas Covid – 19 Provinsi NTB,” kata Lalu Bakri dalam suratnya. Anjuran menahan kegiatan dakwah juga disarankan kepada jamaah yang sudah keluar untuk kegiatan 40 hari atau 4 bulan atau 3 hari agar ditangguhkan sementara sampai ada arahan dari pemerintah. Dalam surat yang sama ditegaskan juga sanksi. Disebutkan H.L Bakri, jika masih ada pekerja dakwah yang melanggar SOP sesuai anjuran pemerintah itu dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina kesehatan, serta Pasal 212, pasal 214 dan 218 KUHP tentang melawan petugas yang sedang menjalankan tugas. (ars)
Kontrak MotoGP di Mandalika Jadi 10 Tahun Dari Hal. 1 Saat ini MGPA tengah menyiapkan legal perpanjangan kontrak tersebut. Dengan pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung, pengurusan legal diakui Happy akan membutuhkan waktu. Di sisi lain, sembari menunggu pengurusan legal perpanjangan izin tersebut, pembangunan sirkuit di KEK Mandalika terus dikerjakan sesuai standar yang diberikan Dorna Sports dan Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) selaku pemegang izin gelaran balap motor internasional tersebut. ‘’Agar dapat selesai tepat waktu, hingga detik ini pekerjaan pembangunan Mandalika International Street Circuit tetap berjalan dengan protocol pemerintah dan WHO tentang Covid-19,’’ ujar Happy. Diterangkannya, untuk pengerjaan sirkuit saat ini telah mencapai
30 persen dan masuk ke pengerjaan ground work. Rinciannya, pembersihan lahan seluas 426.375 m2 atau 81,24 persen, pembangunan tembok pembatas sirkuit sepanjan 5.177 meter atau 82.83 persen, penggalian trek sirkuit seluas 180.824 m3 atau 79.71 persen, penggalian tanggul 69.206 m3 atau 18.34 persen. Kemudian workshop area dan asphalt mixing plan area seluas 65.342 m2 atau 72.83 persen, dan pembangunan site office untuk para pekerja yang sudah mencapai 100 persen. Terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, memastikan seluruh pengerjaan sirkuit dan fasilitas pendukung MotoGP di NTB masih berjalan sesuai rencana. Pasalnya, proyek tersebut juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. “Pak Jokowi dan Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi) sampai datang ke sini untuk memastikan proyek MotoGP itu harus tetap berlangsung,” ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut. Menurut gubernur, pemerintah daerah sesuai arahan Pemerintah Pusat akan terus melanjutkan pengerjaan proyek fasilitas penunjang MotoGP 2021 di NTB. Termasuk untuk pembebasan lahan yang masih berjalan di sekitar kawasan tersebut. ‘’Mereka (dari pemerintah pusat) tetap meminta setiap fasilitas dan pembebasan lahan itu dilakukan. Pembangunan jalan dari bandara ke (KEK) Mandalika (juga bisa) cepat selesai,’’ ujar Dr. Zul. Sampai saat ini, seluruh pengerjaan proyek MotoGP disebut masih berjalan sesuai jadwal. ‘’Kita sudah cek ke Bupati Lombok Tengah, semua progresnya on the right track,’’ pungkasnya. (bay)
Bupati Sumbawa dan Gugus Tugas Pantau Posko di Terminal dan Pantai Goa Dari Hal. 1 ‘’Dalam pantauan kami di dua posko berjalan bagus. Dan Insya Allah masyarakat akan taat. Tapi sepanjang yang kita ketahui, saya melihat dan berdialog dengan masyarakat, mereka sangat patuh dan sangat mengikuti apa yang kita perintahkan. Contohnya terus menggunakan masker, jaga jarak dengan yang lainnya. Itu yang terus kita ingatkan,’’ sebutnya. Memang diakuinya, dalam
pemantauan yang dilakukan tetap ada kelemahan dan kekurangan. Mengingat pencegahan dan penanganan Covid19 ini adalah pekerjaan yang besar. Makanya dibutuhkan kerjasama semua pihak, agar penularan Covid-19 ini bisa diantisipasi. ‘’Memang ada kelemahan tentu. Karena ini adalah pekerjaan besar. Oleh sebab itu kami juga memohon maaf kalau ada kelemahan dan kekurangan. Justru teguran, sapaan, dan dan saran dari masyarakat tentu sangat
kita butuhkan,’’tandasnya. Diketahui Posko Pemantauan terkait pencegahan dan penanganan Covid 19 telah berjalan pada sejumlah titik di Sumbawa. Seperti di batas gerbang barat dan batas gerbang timur, serta posko pada setiap kecamatan. Termasuk posko yang ada di terminal dan Pantai Goa. Untuk mengecek kesehatan terutama suhu tubuh sekaligus mendata warga yang keluar masuk, untuk pencegahan penyebaran Covid 19 ini. (ind/arn/*)
yang Angkut Turis Asing
Taliwang (Suara NTB) Sebuah kapal pariwisata yang berlabuh di sekitar perairan desa Kertasari diusir oleh warga setempat. Warga melarang kapal tersebut mendekat setelah diketahui akan menurunkan 15 orang penumpangnya yang seluruhnya turis asing. Kejadian pengusiran kapal pariwisata itu sendiri terjadi, Jumat (17/4). Menurut pengakuan warga, kapal yang sebelumnya sempat akan berlabuh di Gili Nanggu, Lombok Barat itu tiba sekitar pagi hari. Melihat kedatangan kapal tersebut warga bersama pemerintah desa setempat langsung beramai-ramai menghadang. “Biasanya kan sandar di pelabuhan BPM. Tapi kami curiga kok kapal itu tidak. Mereka berlabuh di tengah laut,” kata Andi Irma, salah seorang warga desa. Upaya pengusiran oleh warga memuncak, ketika awak kapal pariwisata itu menuju darat dan seorang penumpangnya menggunakan sekoci. Ternyata, para penumpang kapal ingin berada di desa Kertasari. Tepatnya menginap di salah satu resor di ujung desa setempat. Dikatakan Andi Irma, warga tidak menginkan hal tersebut terjadi. Sebab dikhawatirkan kehadiran belasan turis asing itu membahayakan kesehatan warga akan potensi terpapar virus corona. “Kami kan tidak tahu kondisi kesehatan mereka. Jadi untuk antisipasi dini terhadap Covid19 yang sedang kita laksanakan, ya kita suruh pergi saja mereka,” cetusnya. Diakui Andi Irma, saat memberikan pemahaman kepada pihak kapal pariwisata, sempat
terjadi sedikit ketegangan. Terlebih pihak resort yang akan dituju berkeras menerima penumpang kapal dengan alasan telah memperoleh izin. Namun untungnya pihak kapal pariwisata sepakat untuk kemudian membatalkan niatnya menurunkan penumpangnya itu. “Kami juga sebenarnya iba. Karena pengakuan pihak kapal, mereka sudah berbulanbulan di laut tidak berlabuh karena ada penolakan juga. Tapi kita kan mau aman juga dari ancaman virus corona yang tengah mewabah saat ini,” sambung salah satu aktivis perempuan KSB ini. Sementara itu Kepala Desa Kertasari, Syarifuddin mengatakan, apa yang dilakukan warganya tersebut semata bentuk kewaspadaan akan upaya pencegahan Covid-19. “Sekarang kan pemerintah semua waspada supaya virus itu tidak masuk ke wilayah kita,” cetusnya. Ia juga menambahkan, jika saja tidak ada ancaman pandemi virus asal Wuhan, Tiongkok itu. Tentunya pemerintah desa dan warga dengan tangan terbuka menerima kedatangan kunjungan wisatawan ke desanya. “Kami juga sampaikan ke mereka. Yang kami lakukan ini semata untuk mencegah corona masuk ke desa kami,” pungkasnya. Setelah mendapat penolakan warga, kapal pariwisata yang mengangkut 15 turis asing itu akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya. Syarifuddin mengaku, tidak tahu tujuan selanjutnya kapal tersebut. “Sudah berangkat. Tapi kami tidak tanyakan mereka akan ke mana,” katanya. (bug)
Mutasi yang Istimewa Dari Hal. 1 Lima pejabat eselon II yang dimutasi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, drh. Aminurahman, M. Si dimutasi menjadi Kepala Biro Perekonomian. Aminurahman menggantikan posisi Ahmad Nur Aulia, S.STP yang dimutasi menjadi Kepala Biro Umum Setda NTB. Sementara Kepala Biro Umum sebelumnya, Drs. H. Fathul Gani, M. Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian, ada dua Kepala OPD yang bertukar posisi. Yakni, Kepala Biro Organisasi, H. Yusron Hadi, ST, MUM dimutasi menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB sebelumnya, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si dimutasi menjadi Kepala Biro Organisasi. Sekda NTB mengatakan, mutasi atau rotasi pejabat merupakan peristiwa yang biasa untuk kebutuhan organisasi. Ia mengatakan, mutasi ini menjadi spesifik atau istimewa karena Pemprov sekarang dalam suasana berjuang mengatasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gita menyampaikan pesan khusus kepada lima pejabat yang menduduki jabatan yang baru. Kepada Kepala Biro Perekonomian yang baru, drh. Aminurahman, M. Si, dengan perjalanan dan pengalaman yang panjang di birokrasi diharapkan dapat berkoordinasi yang intens dengan pejabat-pejabat otoritas keuangan di daerah seperti BI dan OJK. Dalam konteks, mampu membantu daerah dan masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 di NTB memiliki kekuatan dan ketahanan ekonomi. ‘’Dan pada saatnya mampu rebound, bangkit kembali memanfaatkan peluangpeluang yang ada,’’ kata Gita. Selaku Kepala Biro Perekonomian, Aminurahman diharapkan mampu mengkonsolidasikan potensi-potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT.GNE, PD.BPR NTB, PT. Jamkrida dan PT. Bank NTB Syariah. Supaya mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Aminurahman diminta memberikan atensi terhadap proses konsolidasi PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB.
Kemudian, ia juga diminta mengawal proses Raperda Penambahan Modal PT. GNE yang sedang berproses di DPRD NTB. ‘’Maupun kebijakan-kebijakan Pemda di bidang ekonomi untuk menjadi atensi. Ini harapan khusus Pak Gubernur. Insya Allah dengan potensi Kabag dan Kepala Seksi yang ada, tinggal dikonsolidasikan sebaikbaiknya,’’ pesan Sekda. Kepada Kepala Biro Umum yang baru, Ahmad Nur Aulia, S.STP, ia juga berpesan selain memberikan fasilitasi dan layanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Juga memberikan fasilitasi dan layanan kepada tamu-tamu Pemprov yang berasal dari luar daerah. Sementara untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang baru, Drs. H. Fathul Gani, M. Si sesuai pesan khusus gubernur, kata Sekda dituntut untuk menyukseskan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Fathul Gani diminta mengkonsolidasikan OPDOPD unit produksi. Sehingga berbagai komoditi produk unggulan daerah bisa dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Dan memastikan bahwa ketahanan pangan di NTB pada kondisi pandemi Covid-19 dapat terjamin sebaik-baiknya. ‘’Hal terburuk dengan adanya lockdown di berbagai daerah, maka ketahanan pangan di daerah kita dengan memanfaatkan komoditi unggulan harus menjadi atensi sebesar-besarnya,’’ katanya. Khusus kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang baru, H. Yusron Hadi, ST, MUM juga mengemban misi yang sama. Bagaimana agar Dinas Kelautan dan Perikanan berkontribusi besar di dalam proses penanganan Covid-19 dalam konteks ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si juga mendapatkan pesan khusus dari gubernur. Hamdi diminta agar mencermati dan terus menjalankan roadmap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menuju predikat A. Dengan kemampuan dan pengalaman tugas yang panjang, kata Sekda, Hamdi diharapkan bisa mengkosolidasikan OPD lainnya untuk bergerak dalam satu irama langkah menuju roadmap SAKIP NTB predikat A. (nas)
Rantai Wabah Covid – 19 di Lima Klaster Berhasil Dilacak Dari Hal. 1 Dari PDP ini, menyebar kepada pasien 39, 38 dan 41. Dari proses tracing tersebut, masyarakat yang terindikasi dengan test swab belum selesai kemudian dikelompokkan menjadi empat kelompok. Diantaranya PPTG atau Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala. Ini adalah masyarakat yang pernah melakukan perjalanan atau tiba ke NTB dari daerah yang memiliki daftar kasus positif covid-19. Kemudian OTG atau Orang Tanpa Gejala, adalah masyarakat yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19.
Namun tidak menunjukkan gejala tertular Covid-19. Selanjutnya ODP (Orang Dalam Pemantauan), adalah masyarakat yang memiliki gejala seperti Covid-19 namun tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita positif Covid- 19 atau tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah dengan kasus positif Covid-19. Terakhir, PDP (Pasien Dalam Pengawasan), adalah masyarakat dengan gejala seperti Covid-19 yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 atau memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang memiliki kasus positif Covid-19. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 18 April 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
KONI NTB: Pelatda Harus Dihentikan Mataram (Suara NTB) Ketua KONI NTB mengatakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB telah dihentikan sejak tanggal 2 April lalu. Pemberhentian Pelatda PON dilakukan menyusul Wabah Virus Corona (Covid-19) Terkait Pelatda PON mandiri yang tengah dijalani oleh atlet dan pelatih saat ini menurutnya tidak bisa dikatakan Pelatda PON. Pasalnya Pelatda PON bersifat terukur dengan tujuan meningkatkan prestasi. “Pelatda latihannya terprogram, terukur dan tujuannya prestasi. Latihan mandiri di rumah nggak bisa dikatakan pelatda,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menjawab Suara NTB, via ponselnya, Jumat (17/4). Dijelaskan Andy, substansinya latihan mandiri di rumah tidak sama dengan pelatda yang terprogram dan terukur untuk menghasilkan prestasi. Sementara penggunaan anggaran pemerintah harus akuntabel. Terkait penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran, kata Andy, Pelatda PON harus ditinjau ulang sesuai dengan fakta dilapangan sehingga pihak KONI NTB dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara akuntabel. “Karena itu saya mohon persetujuan dan arahan pemerintah, supaya ngga salah. Selain kepada pemerintah KONI NTB juga akan mendengarkan saran cabor dan KONI Kab/ Kota. Setelah semua clear segera kita tindaklanjuti. Ini belum belum udah pada gaduh,” ungkapnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
PELEPASAN - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Handianto meminta atlet dan pelatih melaksanakan Pelatda Mandiri di kabupaten/kota masing-masing saat acara pelepasan atlet di Rusunawa Batu Layar, Lombok Barat (Lobar), 2 April 2020.
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Produsen Minyak Goreng JPS Gemilang Terkendala Harga Bahan Baku Taliwang (Suara NTB) – Pengelola IKM Bariri food, Subardin di desa Goa, Kecamatan Jereweh, mengaku kesulitan menyediakan minyak goreng untuk program jaring pengaman sosial. Sebab harga satu butir kelapa saat ini sangat mahal yakni di angka Rp4000-5000 per butir. Selain harga, mendapatkan kelapa untuk diolah juga sangat sulit karena rata-rata kelapa KSB dibawa keluar untuk dijual. “Memang kami sangat kesulitan di ketersediaan bahan baku untuk menyukseskan program tersebut. Sehingga kami tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng yang diminta oleh provinsi. Makanya kami berharap supaya ada kebijakan khusus dari Pemerintah dengan membatasi pengiriman kelapa ke luar daerah untuk memenuhi permintaan tersebut,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (17/4). Dikatakannya, kalaupun tetap dipaksa untuk tetap membuat minyak kelapa maka harganya sangat mahal tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan provinsi. Harga minyak goreng untuk ukuran 500 ml saat ini mencapai angka Rp24.000 sementara dari provinsi meminta untuk harga satu liternya di angka Rp35.000. Jika dihitung-hitung dengan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu liter minyak goreng tentu sangat rugi dengan harga yang diberikan. Apalagi harga kelapa saat ini juga mahal sehingga berdampak terhadap harga yang melambung. Kebutuhan kelapa untuk menghasilkan satu liter men-
capai 10 hingga 15 buah dengan harga Rp4000-5000. Maka, biaya yang dikeluarkan mencapai angka Rp48.00060.000. Dengan harga yang diberikan provinsi di angka Rp35.000, selisihnya sangat jauh. Makanya untuk sementara ini, pihaknya tidak berani mengambil risiko dengan tetap mengambil program tersebut di tengah kondisi bahan baku yang mahal. “Kalau kita mau jujur biaya produksi kita jauh lebih tinggi dari harga beli Provinsi. Maka dari itu, kami secara kelembagaan belum berani untuk ikut dalam menyukseskan program dimaksud kecuali ada intervensi harga bahan baku,” sebutnya. Disebutkannya, untuk sementara ini IKM Bariri food sudah tidak lagi berproduksi karena kondisi bahan baku yang sangat minim. Bahkan tercatat sudah tiga bulan lamanya produksi minyak goreng ini tidak dilakukan karena kondisi yang tidak mungkin dipaksakan. Kendati demikian, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah provinsi yang telah menunjuk Bariri food sebagai mitra untuk pembuatan minyak goreng. Tetapi untuk sementara ini, pi-
(Suara NTB/ils)
MINYAK GORENG - Pengelola IKM Bariri food, Subardin yang mengelola IKM yang memproduksi minyak goreng di desa Dasan Anyar kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. haknya mengaku belum bersedia karena harga bahan baku yang mahal. Pihaknya bersedia jika Provinsi bisa membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pengelola berdasarkan hitung-hitungan kebutuhan bahan baku dan lainnya. Kami juga berharap ada kebijakan khusus dari Pemerintah untuk membantu produk IKM untuk terus bisa berkembang baik dengan membatasi pengiriman bahan baku maupun dengan harga pembelian yang ditetapkan. Selama tidak ada intervensi khusus terhadap masalah ini, maka pihaknya tidak akan berproduksi juga. “Sudah tiga bulan kita tidak berproduksi karena bahan baku yang mahal dan sulit didapatkan. Makanya kami minta agar Pemerintah bisa membatasi pengiriman
Sejumlah Wilayah di Kota Bima Terapkan Karantina Parsial Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah Lingkungan dan Kelurahan di Kota Bima sudah mulai menerapkan karantina wilayah parsial yakni dengan menutup akses pintu keluar masuk di Lingkungan dan Kelurahan masing-masing. Demikian disampaikan Juru bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP kepada Suara NTB, Jumat (17/4). Kata dia karantina wilayah parsial itu bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Sejauh ini ada sejumlah Lingkungan dan Kelurahan yang telah menerapkan karantina wilayah parsial,” katanya. Menurutnya, sejumlah Kelurahan itu antara lain Kelurahan Pena nae Kecamatan Raba, salahsatu Lingkungan di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda dan Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat. “Jadi akses keluar masuk di lingkungan dan Kelurahan iini diperketat. Jam warga yang keluar masuk mulai dibatasi,” katanya. Langkah yang dilakukan sejumlah Lingkungan dan Kelurahan itu juga diapresiasi oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE. Hanya saja langkah tersebut harus mendapat kesepakatan dan dukungan semua pihak yang ada di wilayah setempat. “Harus disepakati bersama jika ada menerapkan karantina wilayah parsial. Jangan sampai memunculkan konfiik karena kurangnya sosialisasi,” katanya. Malik menegaskan, secara umum Pemkot Bima telah menerapkan jam malam, yakni membatasi aktivitas masyarakat sampai pukul 22.00 wita atau jam 10 malam. Hanya saja, hal itu tidak efektif, karena masih banyak ditemukan warga yang keluar. “Tapi setelah ada satu warga kita yang positif Covid-19, jumlahnya menurun. Ada kesadaran sendiri,” katanya.
(Suara NTB/Dok)
Abdul Malik
Meski begitu Walikota telah meminta semua jajaran Pemerintah dari tingkat bawah, mulai RT, RW, Lurah dan Camat agar memperketat pengawasan di wilayahnya masing-masing dengan meli-
batkan Pemuda, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. “Selain itu tempat-tempat publik akan dijaga Pol PP. Jika ada yang masih melakukan aktivitas setelah jam 10 malam akan ditindak tegas,”
ujarnya. Malik menambahkan langkah yang dilakukan tersebut, sebagai upaya keseriusan Pemerintah Kota Bima untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 di
Kota Bima. “Kita tidak tahu carrier (pembawa) virus berinteraksi dengan siapa saja dan lokasinya dimana saja. jadi aktivitas di luar dikurangi. Kalau bisa di rumah saja,” pungkasnya. (uki)
bahan baku (kelapa) keluar daerah sebelum kebutuhan
dalam daerah tercukupi,” pungkasnya. (ils)