Edisi Rabu 18 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 18 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 15 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/humasntb)

TELECONFERENCE - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, Danrem 162/WB, Rizal Ramdhani dan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H.Ahsanul Khalik, saat Ratas bersama Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H. C. ) KH. Ma’ruf Amin serta para menteri melalui teleconference di Kantor ITDC, Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Selasa (17/3).

Mulai Akhir Juni, Konstruksi Ratas dengan Presiden RS Internasional Mandalika TERKAIT dengan pembangunan RS Internasional Mandalika, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, menambahkan bahwa

konstruksi pembangunan fisik RS Mandalika ditargetkan akan mulai pada akhir Juni 2020 mendatang. Saat ini, proses pembangunan RS Mandalika masih dalam

TO K O H

Gubernur Bahas Progres Mandalika dan Rehab Rekon Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc bersama Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani dan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H.Ahsanul Khalik, S.Sos,MH menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H. C.) KH. Ma’ruf Amin. Ratas diikuti juga oleh para menteri melalui teleconference di Kantor ITDC, Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Selasa (17/3).

Dalam Ratas tersebut, Presiden ingin mengetahui sejauh mana progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sebagai salah satu proyek super

prioritas pemerintah pusat saat ini. Khususnya progres Sirkuit MotoGP Mandalika dan progres rehabilitasi rekonstruksi (rehab/rekon) di NTB pascagempa tahun 2018 lalu.

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 resmi ditunda menyusul semakin meluasnya penyebaran virus Corona di Indonesia. Pemprov NTB telah mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PANRB), Selasa (17/3) kemarin.

Plt. Kepala BKD NTB, Drs. H. Adam, MM, Selasa (17/3) petang mengatakan penundaan jadwal pelaksanaan SKB CPNS 2019 berdasarkan surat Men PANRB, Tjahjo Kumolo No. B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020. Merujuk Permen PANRB No. 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS

dan Pelaksanaan Seleksi PNS Tahun 2019. Kemudian surat Kepala BKN No. K 26-30/V 2054/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019.

Penundaan jadwal jadwal SKB CPNS 2019 juga memperhatikan status tanggap darurat bencana nasional non alam pandemi virus Corona (Covid19) yang telah ditetapkan pemerintah. Adam mengatakan, sesuai surat Men PANRB tersebut, pada poin pertama dikatakan bahwa pengumuman hasil seleksi SKD tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 22-23 Maret 2020 melalui portal resmi penerimaan CPNS tahun 2019 masing-masing instansi.

Pada poin kedua ditegas-

kan bahwa pelaksanaan SKB baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan instansi, semula direncanakan 25 Maret 2020 ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas yang hasilnya akan diberitahukan kemudian dalam bentuk surat edaran.

Pada poin ketiga surat Men PANRB tersebut, kata Adam, menegaskan terhadap Pemda atau kementerian/lembaga yang telah melaksanakan tender atau kontrak dengan pihak ketiga dan telah menentukan jadwal pelaksanaan SKB agar berkoordinasi dengan LKPP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

KO M E N TTAA R Sikapi Edaran Menteri PANRB PEMPROV NTB langsung menyikapi Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemprov akan mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) mana saja yang diperbolehkan bekerja dari rumah.

Asisten III Administrasi Umum dan Aparatur Setda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/3) kemarin mengatakan, Bersambung H. Fathurrahman ke hal 15

Kementerian Keuangan.

Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota telah mengirim data 24.165 pelamar CPNS NTB yang lolos passing grade dalam pelaksanaan SKD beberapa waktu lalu.

Data pelamar yang memenuhi passing grade tersebut selanjutnya diolah Panselnas untuk menentukan pelamar yang berhak ikut tes SKB. Hasil tes SKD CPNS NTB 2019 beberapa waktu lalu menunjukkan jumlah pelamar yang lolos passing grade sebanyak 24.165 orang. Sedangkan 44.881 pelamar tidak lolos passing grade dalam pelaksanaan SKD CPNS 2019 yang dilaksanakan Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota.

Dalam rekrutmen CPNS

NTB 2019, sebanyak 77.626 peserta seleksi CPNS yang lulus seleksi administrasi, namun ada 46 peserta P1/TL yang memilih tidak ikut SKD. Sehingga jumlah peserta yang ikut SKD sebanyak 77.580 orang. Dari jumlah itu hanya 73.068 peserta SKD yang hadir dan sisanya 4.534 peserta tidak hadir.

Untuk Pemprov NTB, pelamar yang lolos passing grade sebanyak 3.650 orang dan tidak lolos passing grade 3.452 orang, Kota Mataram sebanyak 2.185 pelamar yang lolos passing grade dan 2.082 pelamar tak lolos passing grade.

Kemudian Lombok Barat, sebanyak 1.352 pelamar lolos passing grade, dan tidak lolos passing grade 2.102 orang.

Bersambung ke hal 15

Tiga Gili Menanti Turis Kembali

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/humasntb)

(Suara NTB/dok)

Mengawali rapat, Presiden menyingung masalah wabah virus Corona atau Covid-19 yang sedang mewabah hingga ke Indonesia. Penyebaran virus tersebut menyebabkan la-

hirnya sejumlah kebijakan pemerintah untuk menghentikan penularan, misalnya sebagian besar aktivitas masyarakat sebaiknya dilakukan di dalam rumah dalam jangka waktu 14 hari.

Terkait hal tersebut, Presiden meminta daerah, khususnya NTB agar memanfaatkan momen itu untuk melakukan recovery destinasi wisata yang ada.

Terkait percepatan KEK Mandalika, Presiden meminta, seluruh infrastruktur Kawasan Mandalika agar dipercepat.

Bersambung ke hal 15

Dampak Corona, Jadwal Pelaksanaan Tes SKB CPNS NTB Ditunda

Akses Masuk Dibatasi KABAR ditutupnya tiga gili bagi wisatawan pascapenetapan status siaga darurat virus corona dibantah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Usai rapat Airport Security Committee and Airport Emergency Committee di Lombok International Airport (LIA), Selasa (17/3) kemarin, Gubenur NTB menegaskan tiga gili tetap dibuka dan boleh diakses oleh wisatawan. “Hanya akses masuk saja yang dibatasi.

Dimana untuk akses masuk dari dari jalur laut Bersambung ke hal 15

penyusunan Detailed Engineering Design (DED).

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB, belanja jasa konsultansi perencanaan DED RS Mandalika pagunya sebesar Rp1,1 miliar. Tahapan lelang saat ini adalah penandatanganan kontrak. Lelang untuk penyusunan DED diikuti oleh 28 peserta.

Selain penyusunan DED, juga ada lelang jasa konsultansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) RS Mandalika dengan pagu Rp510 juta.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

TINGGALKAN GILI - Wisatawan keluar dari boat domestik di Pelabuhan Bangsal, Pemenang Lombok Utara, Selasa (17/3). Mereka meninggalkan tiga gili setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan fasboat langsung dari Bali.

2.330 Orang Wisatawan Tinggalkan Gili Tanjung (Suara NTB) Pembatasan akses masuk ke tiga gili, khususnya fastboat (kapal cepat) langsung Bali - Tiga Gili untuk mengantisipasi mewabahnya virus Corona di NTB diberlakukan mulai Selasa (17/3). Dampak dari kebijakan itu sangat luar biasa. Destinasi wisata gili seketika sepi. Sehari sebelum penutupan, Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan telah ditinggalkan oleh 2.330 wisatawan dalam sehari.

Data yang diperoleh Suara NTB, jumlah wisatawan (dominan asing) yang meninggalkan gili pada Senin (16/3) cukup besar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU mencatat jumlah wisatawan asing yang masih tinggal di tiga gili sebanyak

1.738 orang. Sedangkan data angkutan rekapitulasi Syahbandar mencatatkan jumlah yang keluar sebanyak 2.330 orang.

Wisatawan itu meninggalkan gili menggunakan 24 armada fastboat (kapal cepat) akses Bali - Tiga Gili - Bali. Wisatawan keluar gili melalui empat titik, yakni Pelabuhan Gili Trawangan (1.425 orang), Pelabuhan Gili Meno (118 orang), Pelabuhan Gili Air (563 orang) dan Pelabuhan Bangsal (212 orang). Sementara pada hari yang sama - Senin, jumlah penumpang yang masuk ke gili sejumlah 828 orang. Rinciannya, turun di Trawangan 507 orang, 214 orang turun di Gili Air, 25 orang di Meno dan 70 orang turun di Bangsal.

Bersambung ke hal 15

PARA guide yang biasanya sibuk sejak pagi melayani wisatawan, nasibnya berubah drastis setelah kebijakan pembatasan masuk fastboat yang mengangkut wisatawan langsung dari Bali menuju tiga gili di Lombok Utara. Tak ada yang disalahkan. Virus Corona mengubah segalanya. Tapi doa mereka, berharap situasi normal kembali.

Para wisatawan pun berjanji akan kembali karena Lombok sudah dianggap rumah sendiri.

Suasana di Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang Lombok Utara nyaris sama dengan hari hari pascagempa Agustus 2018 lalu, sepi. Pukul 08.30 Wita di dermaga domestik, sekitar

enam perahu motor tertambat pantai, belum ada yang bergegas menuju tiga gili untuk melayani penumpang. Begitu juga di dermaga utama, hingga pukul 10.00 Wita, tak ada fastboat hilir mudik bongkar muat wisatawan dampak kebijakan penutupan dermaga.

Belasan guide duduk di pinggir ruang tunggu pelabuhan.

Mereka menunggu kabar dari sisa sisa turis yang keluar dari tiga gili menggunakan boat domestik.

Humaidi duduk termangu, memandang jejeran perahu dan laut lepas. Guide asal Pemenang ini berjejer dengan sejumlah teman sesama profesi guide.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

NGANGGUR - Sejumlah guide nampak menganggur di Pelabuhan Bangsal, menunggu sisa wisatawan yang keluar dari tiga gili.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Halaman 2

Empat Orang Warga Mataram Masuk ODP Berdoa untuk Keselamatan Bersama PERAYAAN Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1942 merupakan momentum untuk berdoa kepada Tuhan semesta alam. Sebab, pada tahun baru Saka yang bertepatan dengan tahun 2020 kali ini, dibarengi adanya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang kian menyebar ke berbagai negara. Momentum hari Suci Nyepi merupakan hajat untuk berdoa agar Lombok terhindar dari Covid-19.

Lurah Sapta Marga, Gusti Bagus Ryan Winardi mengatakan, perayaan hari Suci Nyepi di Mataram khususnya di Lingkungan Sapta Marga diharapkan tetap berjalan normal.

Pun pihak kelurahan menunggu keputusan Pemerintah Kota Mataram dan Provinsi NTB terkait adanya pembatalan parade Ogoh-ogoh di Lingkungan Kecamatan Cakranegara.

“Untuk sekarang, pembuatan Ogoh-ogoh di kelurahan memang tetap berjalan. Kan kita sedang menunggu hasil dari keputusan pelaksana Ogoh-ogoh. Apa memang ditiadakan atau tidak.

Untuk kegiatan persembahyangan sendiri tetap kita laksanakan dari Melasti,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Untuk perayaan hari Suci Nyepi yang jatuh pada Rabu (25/ 3) nanti, diharapkan warga kelurahan Sapta Marga bisa merayakan Nyepi dengan tenang di rumah masing-masing.

Dijelaskan Ryan, momentum Hari Suci Nyepi kali ini ialah sebagai bentuk keridhaan manusia untuk memanjatkan doa agar bisa terhindar dari sebaran Covid-19 di Mataram.

Sesuai dengan arahan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat, perayaan Nyepi tahun ini, disesuaikan dengan keputusan dari masing-masing daerah.

Untuk di Mataram sendiri, sampai hari ini diharapkan bisa berjalan dengan normal. “Perayaan Nyepi tahun ini bisa dijauhkan dari segala bencana yang sudah pernah terjadi,” harap Ryan.

“Jadi jangan sampai kita terpuruk lagi karena adanya kasus wabah Covid-19. Karena tahun 2018 kita sudah terpuruk karena adanya gempa bumi yang melanda pulau Lombok. Yang kita harapkan adalah, semua warga bisa berdoa untuk negeri ini agar dijauhkan dari wabah Covid19 pada hari Suci Nyepi dan tahun Saka ini,” tutup Ryan. (viq) Gusti Bagus Ryan Winardi (Suara NTB/viq)

Sampaikan Informasi Resmi KETUA Komisi IV DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman meminta Pemkot Mataram satu suara terkait pencegahan dan penanganan virus corona. Baik melalui Dikes (Dinas Kesehatan) maupun melalui RSUD Kota Mataram maupun aparatur pemerintah di tingkat yang paling bawah. ‘’Misalnya lurah supaya satu suara terkait langkah-langkah untuk antisipasi mewabahnya virus corona ini,’’ katanya kepada Suara NTB usai memimpin rapat kerja dengan jajaran Dikes Kota Mataram dan juga RSUD Kota Mataram. Sehingga, bisa disampaikan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. ‘’Kalau sudah satu suara disampaikan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat ini sebagai ujung tombak atau bisa menjadi penyambung lidah di tengah-tengah masyarakat, bisa menyampaikannya melalui forum-forum yang ada,’’ terang Mujib.

Atau, lanjut dia, kalau agak riskan melakukan pertemuan dalam jumlah massa yang cukup banyak, maka hal itu cukup dilakukan melalui pengeras-pengeras suara di masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya. Cara ini dipandang cukup efektif dan tidak berteletele. ‘’Kepala lingkungan yang menjadi wakil kita di bawah menyampaikan kepada masyarakat poin-poin yang paling penting dan paling urgen untuk dilaksanakan oleh masyarakat,’’ ujar politisi Golkar ini.

Semua, media harus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi secara maksimal. ‘’Karena kalau di tingkat bawah itu biasanya melalui pengeras suara,’’ imbuhnya. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Mataram ini tidak menyangkal bahwa dampak dari wabah virus corona ini sudah mulai menggerus sektor jasa perdagangan.

Masyarakat cenderung takut ke luar rumah, berinteraksi dengan orang lain. Hal ini, salah satunya karena ada pemahaman yang keliru soal wabah corona ini. ‘’Makanya jangan biarkan masyarakat mencari tahu sendiri informasi terkait itu. Misalnya informasi yang berseliweran di media sosial yang kadang-kadang bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain,’’ terang Mujib.

Oleh karena itu, Mujib berharap pemerintah menyampaikan informasi secara resmi melalui jalur-jalur yang ada. Informasi resmi ini untuk menghindari kepanikan di tengah masyarakat. ‘’Karena kata-kata belum ditemukan vaksinya, itu berdampak pada pemahaman ini tidak bisa disembuhkan. Kan faktanya teori tidak mengatakan begitu. Nah ini yang perlu sampai kepada masyarakat,’’ katanya. (fit) TGH. Mujiburrahman (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram menetapkan empat orang warga Mataram masuk dalam catatan Orang Dalam Pantauan (ODP) suspect Corona Virus Disease (Covid-19). Keempat warga itu memiliki riwayat perjalanan ke daerah endemik Covid-19.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, H. Usman Hadi mengatakan, pada Senin (16/3) malam dan Selasa (17/3) pagi,

salah satu warga baru landing dan tiba di Mataram dari negara Italia. “Dua di antaranya baru pulang dari Malaysia. Dan satu orang lainnya baru tiba di

Mataram setelah datang dari daerah Indonesia yang sudah ada terpapar Covid-19,” kata Usman, Selasa (17/3).

Saat ini, keempat warga yang

masuk dalam ODP ini masih dalam pengawasan Pemkot Mataram. Dalam 14 hari ke depan jelas Usman, pihaknya akan memantau perkembangan kesehatan keempat warga Mataram ini. “Sampai Mataram mereka sehat kok. Tapi tetap kita akan pantau selama 14 hari ke depan,” jelasnya.

Pemantauan yang dilakukan Pemkot Mataram kepada empat

ODP ini, hanya dilakukan di rumah masing-masing. “Kalau ada gejala, baru kita lakukan isolasi ke rumah sakit,” terangnya. “Karena sudah berkunjung ke daerah endemi Covid-19, kita akan terus awasi. Riwayat perjalanannya kita akan monitor terus,” tambahnya. Untuk mencegah diskriminasi untuk keempat ODP ini, identitas dan alamatnya masih disembunyikan. (viq)

Kantor Walikota Disemprotkan Disinfektan Mataram (Suara NTB) Pemkot terus melakukan pencegahan terhadap sebaran Corona Virus Disease (Covid19) di Mataram. Langkah pencegahan itu dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan di Kantor Walikota Mataram, Selasa (17/3).

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduhmengatakanlangkahpencegahan sebaran Covid-19 di Mataram baik di lingkungan instansi dan tempat keramaian lainnya harus dimasifkan. Selain itu, penyemprotandisinfektanjugaperlu dilakukan di tempat-tempat peribadatan di kota Mataram.

“Bukan hanya di lingkungan instansi kantor dan sekolah. Tempat ibadah dan tempat umum lainnya juga perlu dilakukan penyemprotan disinfektan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Selain itu, warga Kota Mataram juga diimbau menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan.Dengandiliburkannya semua sekolah, pihaknya bisa membatasi aktivitas siswa di Mataram. Hal itu demi menghindari sebaran Covid-19 selama masa inkubasi dua pekan ke depan. “Semua ditunda dulu. Artinya kita tidak lockdown, karena itu menja-

di kewenangan Pusat. Kita hanya memgeluarkan edaran untuk tiadakan pertemuan dulu dalam skala besar. Baik di kalangan warga kota dan kalangan Pemkot Mataram,” tuturnya.

Sebagai leading sector penanganan persebaran Covid-19 di Mataram, Kepala BPBD kota Mataram, Mahfuddin Noor menjelaskan, penyemprotan ini bentuk antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19. Setalah BNPB Pusat menetapkan, Covid-19 sebagai kondisi siaga darurat bencana non alam.

“Dari itu, langkah yang diambil, hari ini mulai melakukan penyemprotan dan pengecekan suhu tubuh semua pegawai Pemkot Mataram di kantor Walikota. Juga, di tempat-tempat publik yang berpotensi adanya sebaran Covid-19 akan kita semprotkan disinfektan untuk mensterilkan dari virus,” jelasnya.

Dijelaskan Mahfuddin, 30 personel baik BPBD, dan instansi terkait sudah dikerahkan untuk melakukan upaya penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi keramaian di Mataram. Setelah dilakukan di kantor Walikota, pihaknya akan melakukan hal serupa pada Rabu (18/3) hari ini di se-

(Suara NTB/viq)

PENYEMPROTAN - Petugas BPBD Kota Mataram sedang menyemprotkan cairan disinfektan di kantor Walikota Mataram, Selasa (17/3). Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan sebaran Covid-19 di lungkungan instansi Kota Mataram. mua sekolah di Mataram. “Setelah di sekolah, nanti kita lanjut ke area publik yang lain, semua tempat kita akan sasar,” katanya.

Penyemprotan cairan disinfektan ini akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Untuk kelengkapan alat, pihaknya sudah menyediakan 50 alat penyemprot disinfektan. “Untuk hari ini baru 50 jumlahnya, nanti kita akan tam-

Evaluasi Pelaksanaan KLA

bah. Untuk personel juga selain dari BPBD kita juga minta bantuan dari Dikes, TNI dan Polri di Mataram,” katanya.

Bagi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, upaya pencegahan harus dimaksimalkan di semua pusat keramaian di Mataram. Pasalnya, pusat sudah memutuskan, lockdown tak perlu dilakukan untuk anti-

sipasi sebaran Covid-19.

“Artinya kita hanya batasi keluarduluuntukmenghindariadanya interaksi secara langsung,” jelas Didi. Pemkot juga harus bisa memngendalikan aspek pencegahan sedini mungkin. “Sekolah diliburkan artinya untuk membatasi ruang gerak siswa agar bisa meminimalkan sebaran Covid-19. Itu sudah sangat positif,” tuturnya. (viq)

Khawatir Penyebaran Virus Corona

Kelurahan Harus Susun Kebijakan Pasar Tradisional Perlindungan Anak Minim Pengawasan

Mataram (Suara NTB) Sejak pencanangan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2014 lalu bagi Kota Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. Terbentuknya forum anak kelurahan harus mampu jadi motor penggerak. Kelurahan harus menyusun program atau membuat kebijakan perlindungan anak.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, evaluasi KLA untuk mengingatkan ke kelurahan bahwa SK forum anak telah berakhir di tahun 2019 lalu. Kelurahan diminta mengaktifkan kembali forum tersebut. Selain itu, kelurahan diharapkan membuat keputusan maupun kebijakan yang pro terhadap perlindungan anak.

Kebijakan ini harus disusun mulai dari tingkat lingkungan, sehingga memberikan dampak bagi anak – anak. “Kita evaluasi bagaimana pelaksanaan di lapangan.Selainmemintamengaktifkan forum anak, juga kita minta kelurahan mengambil kebijakan mendukung perlindungan anak,” kata Dewi dikonfirmasi, Selasa (17/3).

Kebijakanperlindungananakini harus mengacu pada lima klaster.

Di antaranya, pemenuhan hak sipil dan kebebasan menyangkut pe-

menuhan akte kelahiran. Hak keluarga dan pengasuhan alternatif,kesehatandankesejahteraansosial, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya terakhir perlindungan khusus terutama bagi anak berkebutuhan khusus.

Dewi mengakui, pengasuhan hak anak serta penyediaan pusat kreativitas anak masih menjadi pekerjaan rumah terutama di tingkat kelurahan. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga perlu mendapatkan perhatian.

Menurutnya, fokus dalam mewujudkan KLA tidak saja menyasar ke anak – anak. Tetapi harus diperbanyakparenting.Artinya,pemerintah perlu mensosialisasikan

ke orangtua, sehingga memahami tujuanprogramtersebut.“Orangtua juga harus peduli. Bukan tugasnya memberi makan dan menyekolahkan saja. Tetapi harus memperhatikan perkembangan perilaku dan etika mulai SD,SMP dan SMA,” jelasnya.

Perkembagan perilaku anak sambungnya, orangtua harus mengambil peran. Tidak bisa sepenuhnya dilepas ke sekolah untuk mendidik. Perlu berkesinambungan antara sekolah dan orangtua mengawasi. Peran sekolah, orangtua maupun lingkungan serta kelurahan dalam pemenuhan hak anak diharapkan dapat mewujudkan Kota Layak Anak. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

EVALUASI - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang didampingi Kepala DP3A, Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan sambutan saat evaluasi KLA pekan kemarin.

RSUD Mataram Simulasikan Penanganan Pasien Virus Corona Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram melakukan simulasi penanganan pasien suspect Corona Virus Disease (Covid-19) pada Selasa (17/3). Simulasi ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada warga Kota Mataram atau luar Kota Mataram terpapar wabah virus Covid-19 yang dirujuk ke RSUD Mataram.

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram, dr.

Emirald Isfihan, MARS mengatakan, simulasi ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pasien suspect Covid-19. Sebelumnya RSUD kota Mataram sudah lakukan persiapan terkait penanganan pasien suspect Covid-19.

“Satu bulan yang lalu persiapan SOP-nya. Selain RSUP NTB yang ditunjuk sebagai rujukan pasien suspect Covid-19, pusat juga meminta kesiapan RSUD di daerah. Jadinya, mau tidak mau kita harus siap,” jawabnya kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Keterbatasan peralatan jelas Emirald, bukan alasan untuk tidak menyiapkan ruang isolasi untuk pasien suspect Covid-19. “Kita pakai ruangan khusus yang tidak terpakai, kita mengisolir zonanya.

Kita khususkan tempatnya, untuk lokalisir zona sebaran,” jelasnya.

Selain itu, pihak RSUD Kota Mataram juga lalukan screening di pintu masuk dan memperketat kunjungan ke rumas sakit. Juga, pihaknya membatasi jumlah kunjungan ke rumah sakit selama 14 hari ke depan. “Kita batasi dua orang saja, untuk kunjungan Poli dan IGD harus satu orang,” katanya.

Bukanhanyaitu,pihaknyajuga telah meningkatkan kewaspadaan umum di RSUD kota Mataram.

Kewaspadaan itu diberlakukan untuk semua warga yang beraktivitas di rumah sakit. “Semua pengunjungkitaukursuhutubuhnya.

Karena bisa jadi dia yang berkun-

jung terpapar batuk. Jika ada riwayat batuk parah kita langsung isolasi,” terangnya.

Untuk alur isolasi di RSUD akan disterilkan. Baik dari ruang IGD hingga ruang isolasi. Ruang isolasi terdiri dari 4 sampai 6 tempat tidur. “Jaraknya 1 meter yang sudah kita siapkan. Personel juga sudah disiagakan di sana,” ungkapnya. Dalam mengantisipasi kondisi terburuk, jika ada pasien yang suspek Covid-19, pihaknya akan lakukan pembatasan kunjungan.

“Jadi tidak boleh ada masuk ke ruang isolasi nanti kecuali petugas dari RSUD,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/ist)

PENANGANAN PASIEN - Simulasi penanganan pasien suspect Covid-19 di RSUD kota Mataram, Selasa (17/3) kemarin. Mengantisipasi kondisi terburuk, pihak RSUD kota Mataram telah menyediakan ruang isolasi khusus untuk penanganan pasien suspect Covid-19.

Mataram (Suara NTB) Pemerintah tengah fokus mengantisipasi penyebaran virus corono atau covid-19 di sejumlah titik. Namun, pengawasan masih minim terhadap pasar tradisional di Kota Mataram.

Pantauan Suara NTB di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Selasa (17/3), aktivitas pedagang seperti biasa. Tak ada petugas dari Dinas Kesehatan maupun instansi teknis lainnya yang berjaga. Apalagi menyiapkan hand sanitizer maupun pencuci tangan sejenisnya. Interaksi pedagang dengan pembeli tak berjarak. Sebagian kecil pedagang maupun pengunjung terlihat menggunakan masker.

Sairah, pedagang kangkung di Pasar Kebon Roek, sama sekali tidak mengetahui apa itu virus corona. Dia hanya mendengar cerita dari tetangga serta berita dari televisi tentang penyakit berbahaya tersebut. Pemahamannya bahwa tidak boleh berjabat tangan dengan orang lain.

“Ndak tahu. Kok ndak boleh berjabat tangan. Sedih saya.

Ini mengurangi silaturahmi saja,” jawabnya polos.

Aktivitas di pasar sebenarnya sangat rentan dan cepat terjangkit covid-19. Pasalnya, antara pedagang dan pembeli tidak memiliki jarak.

Di samping itu, makanan, uang serta barang – barang memiliki resiko menempelnya virus mematikan itu.

Meskipun demikian kata Sairah, ia tetap keluar berjualan.

Walaupun tidak menggunakan masker dan pencuci tangan. “Ndak ada masker.

Ndak bisa juga saya pakai masker,” ucapnya.

Berbeda halnya dengan Muntaha. Pedagang kue ini menggunakan masker di pasar. Dia mengetahui bahwa Indonesia dan negara – negara lain sedang disibukkan dengan wabah virus corona. Penggunaan masker hanya mengantisipasi penularan saja. “Antisipasi corona. Cuman khawatir saja,” timpalnya.

Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi menyesalkan bahwa Pemkot Mataram hanya fokus penanganan di mall, kantor, rumah ibadah serta sekolah.

Sedangkan, pasar yang menjadi pusat kerumunan warga setiap harinya diabaikan.

Padahal, penyebaran sangat beresiko disebabkan tidak ada jarak antara pedagang dengan pembeli.

“Siapa saja boleh masuk.

Kita tidak tahu apakah pedagang dan pembeli itu sakit atau tidak. Ini sangat beresiko,” ungkap Malwi.

Pihaknya telah menyampaikan ke Dinas Perdagangan agar pasar tradisional diperhatikan serius. Paling tidak dilakukan penyemprotan disinfektan dan mensosialisasikan ke pedagang. Sejak isu covid-19 santer diberitakan belum ada intervensi apapun.

Sebagai pengelola pasar hanya bisa mensosialisasikan.

“Jangan salah ini sangat rentan sekali. Yang diperhatikan cuma mall saja. Kalau pasar ini tutup, bakal mati perekonomian,” kritiknya.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, pengawasan akan dilakukan secara bertahap terhadap pusat – pusat keramainan. Seperti, pusat perbelanjaan, kantor, sekolah dan rumah ibadah. Sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan di lokasi tersebut. Termasuk penyemprotan di pasar tradisional. “Semua pusat keramaian akan dilakukan penyemprotan,” dalihnya.

Lambannya penanganan karena harus menunggu peralatan. Sebab, peralatan tidak secara otomatis dan perlu pengadaan oleh instansi teknis.

Khusus pasar tradisional akan ditangani. Tetapi diimbau adalah social distance.

Artinya, masyarakat menjaga jarak dan melakukan upaya jauh lebih dari itu.

Pengunjung Menurun Isu penyebaran virus corona mulai dirasakan oleh para pedagang. Sejak sepekan, omset mereka menurun akibat turunnya pengunjung alias pembeli. Sarah merasakan dampak itu sejak sepekan lalu.

Ayam potong biasanya habis sampai 200 kilogram per hari.

Kini, turun drastis dari 50 – 70 kilogram. “Biasanya saya ngambil 200 kg dan habis.

Sekarang 100 kg cuma laku 50 – 70 kg,” sebutnya.

Dikatakan, penyebaran covid-19 membuat pembeli resah. Mereka enggan datang ke pasar setelah mengetahui pemberitaan di media.

Pedagang lainnya, Sairah juga menuturkan hal sama.

Sejak pukul 08.00 – 10.00 Wita, belum ada satupun kangkungnya laku. Di hari normal, kangkungnya laris diburu oleh tukang sayur maupun pembeli lainnya. “Sepi sekarang,” ucapnya.

Malwi membenarkan, sejak pemberitaan virus corona jumlah pengunjung di Pasar Kebon Roek menurun drastis.

Pagi hari biasanya pembeli berdesakan mencari kebutuhan pokok. Saat ini, suasana lengang. “Memang sepi sekarang,” tambahnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Rekrutmen Calon Jemaah Umrah Dihentikan Sementara

Mataram (Suara NTB) – Perusahaan penyelenggara perjalanan haji dan umrah menghentikan sementara rekrutmen calon jamaah. Hal ini dilakukan, sampai adanya kejelasan dari pemerintah Arab Saudi terkait respon mewabahnya virus corona. Dewan Penasehat Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (PATUH) Provinsi NTB H. Ahmad Muharis mengatakan, sementara ini seluruh biro perjalanan haji dan umrah cooling down. Seluruh calon jemaah juga telah ditenangkan oleh masing-masing perusahaan.

Owner Perusahaan Travel Haji dan Umrah, Muhsinin ini juga tak mengecualikan seluruh jemaahnya telah dikumpulkan dan diberikan pemahaman terkait kondisi yang berlaku saat ini. “Jemaah seluruhnya juga sudah faham kondi-

si yang terjadi. Tidak saja umrah, seluruh kabupaten/kota bahkan melakukan pengamanan diri. Situasi ini berlaku untuk seluruh kita, tidak saja di NTB, atau di Indonesia saja,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (17/3) kemarin.

Pemerintah sebelumnya tegas melarang perusahaan untuk melakukan rekrutmen calon jemaah baru di lapangan. Ketentuan itulah yang dijalankan. Sampai situasinya memungkinkan. H. Haris menjelaskan, penundaan

pemberangkatan perjalanan spiritual ke tanah suci Makkah ini jangan ditafsirkan menyetop sama sekali.

“Hanya penundaan saja.

Kami terus koordinasi dengan pusat, dengan jemaah. Sambil melihat perkembangan.

Kalau sudah ada kejelasan, kita juga akan koordinasikan kembali dengan jamaah,” imbuhnya. Sampai saat ini, jamaah H. Haris juga memastikan belum adanya jamaah yang ditunda pemberangkatakannya dan meminta pengembalian setoran. Jemaah menurutnya sangat memahami

kondisi global saat ini.

Di Muhsinin sendiri, dalam sebulan rata-rata memberangkatkan sebanyak 100 jemaah umrah. Bahkan sampai 150 jemaah. Jumlah calon jemaah yang sudah dipersiapkan berangkat, belum ada satupun yang mengajukan “cancel”. Kendati rekrutmen sementara ini tidak dilakukan, pelayanan kepada jemaah tetap berjalan seperti biasanya. Belum ada informasi yang diterimanya, anggota PATUH NTB menutup pelayanannya.

“Kita masih melihat situasinya. Kalau sampai bulan pua-

sa mendatang, belum ada perubahan, ada kemungkinan karyawan juga kita akan istirahatkan, tetap berkumpul bersama keluarga. Sampai keadaan telah berjalan normal,” demikian H. Haris. PATUH NTB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB dan Kepolisian untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dan bersama-sama jemaah untuk memaklumi keadaan saat ini. (bul) H. Ahmad Muharis

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Cadangan Pangan Tercukupi Mataram (Suara NTB) Merebaknya isu Virus Corona (Covid-19) sejak Januari 2020 menyebabkan beberapa negara yang terjangkit harus memastikan kesiapan menghadapi serangan virus ini. Tidak terkecuali Indonesia dan khususnya di Bima. Kesiapan Pemerintah menghadapi wabah corona termasuk dampaknya kepada ekonomi dan ketahanan pangan supaya masyarakat tidak panik.

Beras menjadi salah satu makanan pokok harus terjamin ketersediaannya. Kepala Perum Perum BULOG Cabang Bima Sawaludin Susanto kepada Suara NTB, menegaskan, masyarakat tak perlu panik terhadap isu corona. Apalagi akan berdampak berbelanja berlebihan. “Perum Bulog Cabang Bima menjamin ketersediaan beras untuk wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sangat aman.

Tidak perlu panik,” katanya.

Saat ini stok yang dimiliki Bulog Cabang Bima tersedia sejumlah 7.400 ton, setara beras. Selama ini kebutuhan perbulan yang disuplai pasar-pasar tiga kabupaten kota ujung timur NTB dari Bulog Cabang Bima ± 600 ton. “Jadi perhitungannya stok kita aman sampai dengan akhir tahun 2020 apalagi sebentar lagi kita akan Panen Raya dan akan ada penyeraan lagi oleh Perum Bulog. Jadi apabila ada permintaan beras secara mendadak Perum Bulog siap amankan suplai dan harga supaya tetap terjaga tersedia dan harga stabil,” jelasnya.

Sampai saat ini, harga pangan, khususnya beras juga terpantau masih cukup terkendali. Beras dengan kualitas medium berkisar di harga Rp9 ribuan/ Kg, dan beras kualitas premium berkisar sampai Rp11.000/Kg. Karena tingginya cadangan pangan ini, Bulog Cabang Bima akan melakukan moving ke Provinsi NTT sebanyak 2.000 ton. Moving dilakukan untuk membantu daerah-daerah yang kekurangan cadangan beras.

“Kalaupun move ke NTT sebanyak 2.000 ton, persediaan kita masih 5.400 ton. Jika dihitung besaran yang didistribusikan ke pasar-pasar setiap bulan, ketahanan kita masih cukup sampai 10 bulan. Belum terhitung kalau kita akan melakukan serapan kembali pada puncak panen, Mei ini. Sampai saat ini kami tegaskan tidak ada masalah cadangan pangan,” demikian Susanto. (bul) Sawaludin Susanto

(Suara NTB/bul)

OJK NTB Berlakukan Pengaduan ”Online” Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB mulai memberlakukan Standar Operasional Pelayanan (SOP) baru, mengurangi kontak langsung dengan pegawai. Pengaduan disarankan menggunakan layanan daring (online), atau melalui sambungan telepon.

“WFH (Work Frome Home/bekerja dari rumah) dimulai besok (hari ini, red). Tapi untuk pimpinan, tidak boleh WFH,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan kepada Suara NTB, Selasa (17/3) kemarin. Pelayanan tetap berjalan, namun diarahkan untuk mengurangi pertemuan. Protap juga dilaksanakan, misalnya masyarakat yang berkunjung ke kantor OJK NTB, diharusnya membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan.

Pelayanan langsung tak ditiadakan total. Kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) masih dilayani langsung pegawai OJK. Tetapi, pelayanannya, masyarakat hanya datang menyerahkan identitas diri (KTP). Informasi SLIK, selanjutnya akan dikirim melalui email, atau memanfaatkan layanan media sosial WhatsApp. “Kita menjawabnya dari email atau WhatsApp. Kita mengurangi kontak langsung. Atau pengaduan juga bisa dilakukan dengan bersurat langsung,” jelas Farid.

Sementara untuk layanan industri jasa keuangan (bank dan non bank), OJK telah menyurati seluruh industri jasa keuangan untuk membuat aturan internnya dalam mendukung penanganan penyebaran potensi virus corona.

“Bank membuat sendiri aturan mainnya. Misalnya ada nasabah masuk ke bank, SOPnya tetap cuci tangan dengan pembersih.

Pertemuan dengan nasabah juga bisa dikurangi untuk mengurangi risiko,” imbuhnya. Untuk pelayanan kepada nasabah bank ini, menurutnya banyak cara bisa dilakukan. Meskipun tidak dengan pelayanan langsung.

Misalnya, pembukaan rekening dengan video call. Atau menggunakan teknologi yang ada di masing-masing bank. Dokumennya, bisa saja tetap diserahkan ke bank langsung. Tetapi kontak langsung dengan pegawai bank bisa saja dikurangi. “SOP di masing-masing bank, kita serahkan kepada bank itu sendiri,” demikian Farid. (bul) Farid Faletehan

(Suara NTB/bul)

Pemindaian suhu badan di Bank Mandiri AA. Gde Ngurah Mataram

Bank Mandiri Sarankan Nasabah Transaksi ”Online” Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, Selasa (17/ 3), pelayanan perbankan di NTB masih berjalan normal.

Khusus di Bank Mandiri, pelayanan perbankan masih berjalan seperti biasa. Hanya saja, Bank Mandiri menerapkan protokol antisipasi penyebaran virus corona. Protokol tersebut mulai dilaksanakan setelah pemerintah resmi mengumumkan adanya penularan virus corona di Indonesia awal Maret 2020. Disusul, turunnya edaran Kepala Daerah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah untuk bersama-sama meminimalisir potensi risiko dan penularan virus corona di provinsi ini pada pertengahan Maret 2020.

Pantauan media ini, pelayanan perbankan di Bank Mandiri AA. Gede Ngurah, Mataram, hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Protokol antisipasi penyebaran virus corona sudah diterapkan dengan standar, dari pintu masuk pertama, dan pintu masuk di setiap bagian pelayanan. Setiap nasabah dan pegawai yang datang dideteksi suhu badannya. Kemudian diarahkan untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang telah disediakan.

Bentuk penanganan lain yang sudah diterapkan adalah dengan menyediakan masker dan sarung tangan bagi karyawan yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Demikian juga di

pintu-pintu lift dan masingmasing lantai diterapkan protokol yang sama. Protokol ini berlaku di seluruh kantor pelayanan bank Mandiri.

Vice President Bank Mandiri Area Mataram, Syarief Dilaga ditemui di ruang kerjanya menegaskan, protokol antisipasi virus corona yang diterapkan oleh kantor-kantor Bank Mandiri di NTB sesuai dengan standar Bank Mandiri secara nasional dan juga sesuai dengan edaran dari pemerintah daerah. “Kita mendukung kebijakan daerah untuk meminimalisir risiko dan penularan virus corona di NTB, tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan terhadap nasabah, karena pada dasarnya pro-

tokol ini adalah untuk kenyamanan nasabah bertransaksi di Bank Mandiri,” ujarnya.

Terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Corporate Secretary Bank Mandiri Rully Setiawan, nasabah Dapat menggunakan aplikasi Mandiri Online terbaru yang dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan nasabah. Bahkan, seiring dengan transformasi digital Bank Mandiri, saat ini masyarakat luas juga dapat melakukan pembukaan rekening tabungan di manapun, tanpa harus datang ke kantor bank maupun bertemu dengan staf

perbankan di Bank Mandiri.

“Semua keperluan untuk pembukaan tabungan dapat dilakukan dengan video call,” kata Rully. Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan layanan ATM 24 Jam. Saat ini Mandiri memiliki 18.291 unit ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima san Visa/Plus, EDC serta jaringan e-banking lainnya. Bagi perusahaan, transaksi keuangan juga dapat dilakukan menggunakan layanan Mandiri Cash Management yang dapat dilakukan melalui lokasi kerja masingmasing perusahaan. (bul)

Butuh Relaksasi Kredit Pemkab Lobar Keluarkan Imbauan Pertahankan Usaha Pariwisata Tutup Sementara Hotel dan Hiburan

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat tidak mau kompromi dengan wabah virus corona yang kini masuk ke wilayah Indonesia. Upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona, Pemda melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan imbauan operasional hotel dan hiburan dihentikan sementara.

Pemda sudah mengirim surat kepada semua pengelola hotel dan hiburan untuk meminta agar tidak beroperasi selama 14 Hari ke depan mengacu keputusan Pemda. Tanpa imbauan inipun kondisi kawasan wisata Senggigi Sepi, baik wisatawan yang berwisata maupun yang menginap di hotel. “Sesuai edaran pak bupati, semua objek wisata ditutup. Kamipun sudah tindaklanjuti SE dengan bersurat kepada semua hotel, restoran, hiburan dan spa di objek wisata agar tidak buka,” tegas Plt kadis Pariwisata Hj. Lale Prayatni Selasa kemarin.

Ditegaskan sesuai SE Bupati bahwa semua objek wisata tutup sementara waktu. Pihaknya pun sudah menindaklanjuti SE tersebut dengan mengirim surat kepada semua pengelola hotel, restoran, hiburan dan spa agar tidak buka sementara waktu. Pihaknya belum mengetahui seperti apa respon mereka, karena suratnya baru dikirim kemarin. Dua hari kedepan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SE tersebut, apakah hotel masih menerima tamu atau tidak.

Sejauh ini tamu tidak ada, karena penerbangan seperti

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Ahmad Saikhu Garuda tidak mendarat di Lombok karena tidak ada penumpang. Kalaupun kata dia mereka menerima tamu harus dipastikan seperti apa antispasi seperti menyiapkan hand sanitizer, alat pendeteksi suhu panas. Selain hotel dan hiburan, Pemda juga menghentikan sementara penerimaan kapal pesiar di Pelabuhan Gili Mas Lembar.

Sehingga, kata dia, kapal pesiar belum boleh sandar di pelabuhan tersebut. Kepala Bapenda, H. Ahmad Saikhu mengatakan dampak corona secara global mempengaruhi pendapatan daerah ke depan.

Bahkan timnya yang turun melakukan penagihan kepada pengelola hotel, restoran dan hiburan mendapati kondisi Senggigi Sepi. “Pasti berdampak terhadap penerimaan daerah. Bahkan tim kami turun keliling Senggigi

Hj. Lale Prayatni sudah mulai sepi, tamu tidak ada” jelas dia. Pemda kata dia mengutamakan keselamatan masyarakat. Tidak saja berdampak terhadap pajak hotel, restoran dan hiburan namun juga PBB. Front Office Manajer Kila hotel Senggigi, Ahmadi mengakui dampak corona mengakibatkan hunian turun drastis.

Diakui banyak tamu yang cancel terutama dari luar negeri.

“Kita holding di 53 persen, ratarata domestik,” beber dia dikonfirmasi 14 Maret lalu. GM Pelindo III Lembar Baharudin mendukung langkah Pemda melakukan penutupan sementara akses Pelabuhan Gili Mas. “Bulan ini tidak ada lagi jadwal Kapal Cruise masuk Gili Mas,” jelas dia. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari General Agen, terkait sampai kapan kapal pesiar ini tidak boleh masuk ke Lombok. (her)

Mataram (Suara NTB) – Pelaku usaha pariwisata saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk. Khususnya untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona (Covid-19), dimana pemerintah daerah memutuskan menutup sementara akses masuk wisatawan ke NTB, terutama yang langsung datang dari Bali.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan bahwa kasus penyebaran corona secara umum memang membuat pusing pelaku usaha pariwisata. Terutama di NTB, yang sebelumnya tengah berusaha bangkit dari dampak gempa 2018 dan melambungnya harga tiket pesawat pada 2019. ‘’Kemungkinan semuanya (pelaku usaha pariwisata, red) akan melakukan efisiensi besarbesaran,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (17/3). Menurutnya, yang menjadi atensi saat ini adalah jangka waktu penanganan dan penyebaran Covid19 yang belum bisa diprediksi.

Diterangkan Awan, pihaknya menyetujui keputusan pemerintah terkait upaya penanganan dan pencegahan Covid-19. ‘’Bisa lebih buruk lagi kalau jangka panjang,’’ ujarnya. Walaupun begitu, masa kritis pariwisata disebut akan merujuk pada apa yang terjadi 3-6 bulan ke depan. Perhitungan tersebut pada libur Paskah dan libur panjang sekolah yang setiap tahunnya masuk dalam high season pariwisata, terhitung sejak April mendatang hingga Oktober.

“Kita harus mulai siap-siap, untuk summer holiday sampai winter. Kalau lewat itu, ya tahun ini lewat,” ujar Awan.

Menurut Awan, situasi saat

ini memang memberatkan bagi pelaku usaha pariwisata. Terutama untuk menjamin keberlangsungan usaha. Untuk itu, pemerintah diharapkan mendukung keberlangsungkan iklim bisnis pariwisata di NTB seperti ketika gempa 2018 lalu.

Diantaranya dengan menyediakan bantuan relaksasi kredit serta bantuan modal. Selain itu, menurut Awan, pelaku usaha pariwisata sendiri perlu memanfaatkan waktu untuk melakukan training peningkatan SDM. ‘’Kita juga perlu product development (pengembangan produk). Jaga-jaga kalau situasi membaik, kita sudah punya produk unggulan untuk ditawarkan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui stakeholder terkait diharapkan dapat memanfaatkan waktu juga untuk menyusun strategi promosi dan pemasaran. Terutama untuk menentukan pasar utama pascapenyebaran Covid-19. Senada dengan itu Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB, Ahmad Ziadi, menyebut relaksasi pembayaran kredit dan keringanan pajak sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwisata saat ini. ‘’Kita berharap pemerintah berkoodinasi dengan perbankan dan instansi terkait mengenai ini. Hal ini pernah dilakukan saat kita mengalami musibah gempa bumi 2 tahun lalu,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (17/3). Diterangkan Ziadi, dampak penyebaran Covid-19 biasa, bahkan lebih parah jika dibandingkan dengan kondisi pascagempa 2018 lalu. Hal tersebut mengikuti pembatalan reservasi dan okupansi hotel yang bahkan bisa mencapai nol. (bay)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Halaman 4

Pandemi Corona Penanganan hanya Berdasarkan Laporan MANTAN Bupati Lombok Timur (Lotim), Dr. H. MochAli Bin Dachlan melihat upaya mengantisipasi penyebaran virus Corona oleh pemerintah hanya berdasarkan laporan yang masuk ke instansi pemerintah.

Menjawab Suara NTB via ponselnya, Selasa (17/3), Amaq Asrul – sapaan akrab menganggap Indonesia belum mampu melakukan deteksi dini terhadap kasus-kasus Corona secara keseluruhan. Dicontohkannya, kemunculan virus Corona yang per(Suara NTB/dok) tama kali dari Wuhan China H. Ali Bin Dachlan ini diketahui sudah cukup lama. Akan tetapi, pemerintah lamban dalam mengumumkan ada masyarakat yang positif Corona. Belakangan setelah virus tersebar di mana-mana, baru kemudian presiden mengumumkan.

Dirinya melihat kelemahan dalam penanganan Covid-19 ini ada pada peralatan yang dimiliki. Kondisi ini berbanding lurus dengan kesiapan tim medis yang dimiliki beserta ketersediaan obat-obatan. ‘’Kalau peralatannya tidak ada, begitu juga pasti obatobatannya dan ahlinya juga tidak ada ya, kan alat itu harus ada orang-orang ahli yang mengoperasikannya,” paparnya.

Khusus di NTB, mantan Calon Gubernur NTB ini khawatir sudah ada orang yang terpapar virus Corona. Alasannya, Pulau Lombok dan Sumbawa berada di jalur persinggahan, baik lewat NTT dan Bali. Belum lagi, jumlah warga NTB yang bekerja di luar negeri juga cukup banyak, terutama negara-negara yang notabenenya sudah pandemi Corona, yakni Singapura, Korea Selatan dan Malaysia.

Kondisi ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintah di NTB untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan kasus virus. “Jangan menunggu laporan ada atau tidak ada lalu bersikap,” ujarnya mengingatkan. (rus)

Harus Dioptimalkan

Keberadaan Sarpras Umum di Desa Wisata

Selong (Suara NTB) Keberadaan sarana prasarana (sarpras) umum di tempat-tempat wisata khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum termanfaatkan secara optimal. Banyak sarpras yang sudah terbangun tak terurus, apalagi termanfaatkan sesuai peruntukan pembangunannya. Kondisi inipun menjadi sorotan sejumlah kalangan mengingat keberadaan sarpras di tempat wisata merupakan kebutuhan vital.

Kepada Suara NTB, Selasa (17/3), Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Achsyid, angkat bicara terkait minimnya fasilitas umum di tempat wisata. Dirinya pun menyambut baik adanya kritikan dari pegiat pariwisata selaku fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan fasilitas umum yang tersedia di tempat-tempat wisata.

Menurutnya, tanpa adanya masukan dan kritikan, setiap kebijakan maupun program yang dilaksanakan tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan suatu daerah.

Politisi Partai Gerindra ini, menambahkan Kabupaten Lotim merupakan daerah yang kaya akan destinasi wisatanya. Hampir segala jenis objek wisata dimiliki oleh kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Lombok ini, seperti pegunungan, alam, air terjun, wisata pantai dan beragam lainnya.

Sehingga perlu dilakukan edukasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensi Lotim pada sektor pariwisata.

“Dalam pengembangan sektor pariwisata ini. Tentunya harus didukung oleh anggaran. Sektor pariwisata juga merupakan potensi besar PAD,” jelasnya.

Ditambahkan Badran, pengelolaan industri pariwisata di era sekarang ini sangat penting. Di mana pariwisata sudah menjadi sebuah industri yang seharusnya dikelola secara baik. Untuk itu diharapkan pengerjaan-pengerjaan fasilitas di tempat wisata hanya berorientasi proyek, namun ujungujungnya tidak bisa dimanfaatkan alias mangkrak. “Kita mendorong Dispar Lotim untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang dibangun,” pintanya.

Ia menharapkan pengelola objek wisata lebih merasa memiliki, sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah. Bahkan yang lebih penting, pemerintah khususnya Dinas Pariwisata mengedukasi masyarakat soal sadar wisata di samping menambah fasilitas umum yang kurang semisal WC, tempat basuh, kamar ganti, tempat ibadah dan lain sebagainya. Fasilitas itu penting karena tempat wisata merupakan jasa di mana dalam usaha jasa membutuhkan fasilitas yang maksimal. Sehingga wisatawan merasa nyaman dengan obyek wisata yang dikunjungi baik dari sisi fasilitas umum maupun penunjang lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. M. Mugni, membenarkan jika fasilitas umum di sejumlah objek wisata di Lotim masih minim. Untuk itu, persoalan tersebut secara perlahan dibenahi, terutama sesuai pagu anggaran yang diperolehnya. Di mana untuk tahun 2020, pembenahan fasilitas umum di objek wisata seperti di Labuhan Haji, Selong, Pringgasela dan Sembalun khususnya untuk pembangunan fisik. (yon)

(Suara NTB/yon)

M. Badran Achsyid

(Suara NTB/dok)

M. Mugni

Pemda KLU Tetap Berlakukan Perjalanan Luar Daerah Tanjung (Suara NTB) Di tengah pandemi virus Corona - Covid 19, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih memberlakukan agenda perjalanan ke luar daerah kepada para pejabatnya. Hal ini bertolakbelakang dengan kebijakan DPRD KLU dan Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang menunda perjalanan luar daerah sampai 31 Maret mendatang.

Kebijakan itu diambil Pemda KLU usai melakukan rapat Senin (16/3). Melalui Surat Edaran No. 188.64/115/ ORG/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di KLU, Bupati menekankan 12 poin.

Kabag Humas Setda KLU, Mujaddid Muhas, MA., Selasa (17/3) merilis edaran sebagaimana tindaklanjut hasil rapat koordinasi perangkat daerah bersama Forkopimda Kabupaten Lombok Utara pada hari Senin, 16 Maret 2020 lalu. Bahwa dalam rang-

ka upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyebaran serta mengurangi risiko wabah Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia, Pemda KLU mengambil kebijakan.

Pertama, seluruh jajaran fasilitas layanan kesehatan agar mengintensifkan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyebaran Covid-19.

Kedua, membatasi jumlah penunggu pasien dan jam besuk di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dan

menyiapkan fasilitas seperti cairan desinfektan atau hand sanitizer di instansi masingmasing, termasuk fasilitas umum dan tempat ibadah.

“Selanjutnya meliburkan seluruh siswa pada semua tingkatan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 17 Maret 2020, kecuali bagi siswa yang menghadapi Ujian Nasional, dengan tetap menjalankan prosedur pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19,” sebut Mujadid.

Sementara akses pintu masuk wisatawan di tiga Gili

Selong (Suara NTB) PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Lombok Timur (Lotim), Selasa (17/3) mulai memeriksa suhu tubuh para penumpang, baik dari arah Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) maupun sebaliknya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah mewabahnya virus Corona yang saat ini menggegerkan dunia tak terkecuali Indonesia.

Kepada Suara NTB, Selasa (17/3), Manajer Usaha dan Operasional pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Zainal Abidin, menyampaikan jika pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara menyeluruh kepada penumpang, baik yang menggunakan roda dua maupun roda empat.

Pelaksanaan pemeriksaan suhu tubuh ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang rencananya dilakukan hingga 14 hari ke depan. “Pemeriksaan rutin kita lakukan setiap hari hingga 14 hari ke depan. Ini kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus

(Suara NTB/yon)

DIPERIKSA - Sejumlah penumpang penyeberangan jalur laut di Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pelabuhan Pototano, KSB menjalani pemeriksaan suhu tubuh, Selasa (17/3).

Corona,” terangnya.

Di samping itu, pihak ASDP Kayangan secara rutin melalukan pembersihan kapal dan penyemprotan di setiap tubuh kapal. Pembersihan dilaku-

kan setiap usai penyeberangan kepada kapal yang sudah berlayar. Bahkan, ASDP Kayangan juga bersedia untuk memberhentikan penyeberangan apabila nantinya atas

Polisi Masih Buru Pelaku Pembuangan Bayi dalam Kardus

Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim), hingga saat ini masih memburu pelaku pembuangan bayi berjenis kelamin laki-laki di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru. Pelaku yang masih misterius tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian dengan berkoordinasi bersama instansi terkait lainnya.

Ditemui Suara NTB, Selasa (17/3), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang menemukan jasad bayi di lahan jagung milik warga itu. Termasuk sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tanpa dosa itu.

“Kita masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi sudah kita periksa. Kita juga berkoordinasi dengan Puskesmas, kepala desa, dan kepala dusun di lokasi kejadian,”terang Yogi.

Hanya saja, kata Yogi, sejauh ini belum ada titik terang siapa pelaku pembuangan bayi, dikarenakan pada saat itu kondisi di sekitar TKP

(Suara NTB/yon)

I Made Yogi Purusa Utama dalam keadaan sepi dan lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga. Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat dan kepala desa, kepala dusun dan puskesmas untuk mendeteksi masyarakat yang sebelumnya mengandung, namun memiliki latar belakang yang berbeda.

Bayi pertama kali ditemukan oleh Abdul Malik dan Inaq Rudi yang kemudian memanggil Amaq Sumar yang datang mem-

buka kotak tersebut. Setelah dibuka barulah diketahui di dalam kotak tersebut berisikan bayi laki-laki, umur sekitar 15 hari.

Kondisi bayi dalam keadaan utuh namun meninggal dunia berada di ladang jagung terbungkus menggunakan kardus.

Pasa saat itu, bayi tersebut dibungkus menggunakan kain sarung warna orange, alas kain warna kuning motif boneka dan bayi tersebut menggunakan baju putih bergambarkan boneka serta menggunakan popok.

Selain itu, terdapat pula sarung warna hijau motif garis yang melekat pada tubuh bayi tanpa dosa ini. Atas temuan ini, kemudian dilaporkan, sehingga saksi-saksi melaporkan penemuan bayi ke salah seorang warga bernama Inaq Antok, sehingga kemudian dilaporkan ke Polsek Jerowaru untuk penanganan lebih lanjut.

Adapun dari keterangan dokter di Puskesmas Jerowaru, dr. Anis Puadah, diduga meninggalnya bayi yang ditemukan dalam kondisi utuh dikarenakan tidak adanya oksigen atau saluran pernapasan. Mengingat pada saat itu, bayi tersebut dibungkus menggunakan kardus. (yon)

Lotim akan Lakukan Penyemprotan Disinfektan langsung bergerak cepat.

Di mana secara teknis penyemprotan disinfektan ini dilakukan tim di Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim. Penyemprotan akan dimulai sekitar pukul 10.00 Wita di kantor Bupati Lotim. Setelah kantor bupati, fasilitas umum seperti masjid-masjid dan pasarpasar juga akan dilakukan penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan dengan tujuan bisa membunuh Covid-19. Virus ini kabarnya hidup di benda-benda yang dihinggapi.

Lotim juga sudah membentuk media center di Kantor Dikes sebagai pusat informasi penanganan virus Corona.

Pada kantor-kantor pemerintah akan disediakan hand san-

Bagi masyarakat dan pegawai yang telah melakukan perjalan keluar daerah maupun keluar negeri (riwayat perjalanan 14 (empat belas) hari kalender terakhir), akan dilakukan pengecekan (screening). Penyelenggaraan rapat/ pertemuan agar dilakukan secara terbatas dengan tetap mengikuti prosedur pencegahan dan pengendalian yang diberlakukan.

“Terakhir, melaporkan ke BKDPSDM dalam hal ditemukannya ASN di lingkungan kerjanya yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit Covid-19, dan ditindaklanjuti ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tandasnya. (ari)

Suhu Tubuh Penumpang Pelabuhan Kayangan-Pototano Diperiksa

Antisipasi Corona

Selong (Suara NTB) Sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan meluasnya virus Corona atau covid19, Rabu (18/3) hari ini, tim gugus tugas percepatan penanganan virus akan melakukan penyemprotan disinfektan di kantor-kantor pemerintah lingkup Kabupaten Lotim dan fasilitas umum lainnya.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi, Selasa (17/3).

Menindaklanjuti rapat seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lotim yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Senin lalu, ujarnya, tim gugus tugas percepatan

(Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno) dan objek wisata lainnya, ditutup selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 17 Maret 2020. Kebijakan akan dievaluasi lebih lanjut setelahnya. “Sedangkan untuk masyarakat lokal yang melakukan aktivitas keluar masuk di tiga Gili agar melalui satu pintu yaitu Pelabuhan Bangsal dengan pengawasan ketat sesuai prosedur pencegahan dan pengendalian Covid-19,” sambungnya.

Poin ke enam kebijakan, yakni seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemda KLU yang akan melakukan perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif dengan tingkat prioritas dan urgensinya, dan terhadap perjalanan dinas luar negeri agar dilakukan penundaan.

itizer. Tindakan pengobatan jika ada yang ditemukan suspect virus sudah siap dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong.

Kepala Seksi Surveiland, Imunisasi dan Kesehatan Bencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Sinawan, yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan, maka akan bisa langsung menghilangkan virus.

Jenis virus Corona ini diketahui sebarannya cukup cepat.

Manusia yang sudah terpapar virus ketika menyentuh suatu benda akan menjadikan benda yang disentuh itu bisa menjadi media penyebar virus ke manusia lainnya.

(Suara NTB/rus)

MEDIA CENTER - Media Center tim Satuan Tugas Penanggulangan Virus Corona Lotim.

Penyemprotan disinfektan ke benda di kantor-kantor dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi warga ini diharap-

kan bisa meminimalisir sebaran virus. Di mana, virus Corona sangat sensitif pada cairan disinfektan. (rus)

permintaan pemerintah untuk mencegah semakin mewabahnya virus Corona di NTB. Sementara dalam surat edaran Dinas Perhubungan NTB, untuk akses masuk

wisatawan yang menggunakan transportasi laut menuju NTB, bahwa untuk pelabuhan yang tetap beroperasi dengan pengawasan ketat berlaku mulai 16 Maret 2020, di antaranya Pelabuhan Penyeberangan LembarPadangbai, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Sape-Labuhan Bajo, Long Dsitance Ferry (LDF) LembarSurabaya, dan Pelabuhan Laut yang melayani penumpang umum.

Sedangkan untuk pelabuhan yang ditutup berlaku mulai 17 Marer 2020, yaitu Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Kabupaten Lombok Utara, Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat dan terminal khusus yang melayani wisatawan di wilayah NTB. Untuk masa berlaku pengawasan ketat dan penutupan pelabuhan ini dilakukan selama 14 hari sejak ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. (yon)

Hindari Kontak Langsung

Pola Pelayanan Adminduk Dialihkan Tanjung (Suara NTB) Mengantisipasi pandemi virus Corona, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU)mengalihkan pola pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Pelayanan dengan sistem kontak langsung ditiadakan sampai 31 Maret dan dialihkan dengan sistem pelayanan online.

“Kebijakan pusat mengimbau supaya masyarakat yang tidak mendesak adminduk untuk tidak mengurus dulu selama 3 minggu ke depan. Berkas bisa diurus kembali awal April, dalam rangka menghindari kontrak langsung. Pelayanan kita alihkan ke sistem online,” ujar Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Utara, H. Tresnahadi, S.Pt., Selasa (17/3).

Kendati imbauan sudah disampaikan, pelayanan adminduk di Dukcapil tetap dibuka. Kemarin, terlihat sejumlah warga menunggu kepengurusan berkas - KTP maupun KK. Dukcapil dalam kondisi ini tak bisa menolak, karena warga yang datang sangat membutuhkan dokumen tersebut.

Tresnahadi mengatakan, masyarakat sudah dan akan terus diimbau agar mengakses layanan online melalui FB maupun WhatsApp milik dinas. Masyarakat juga bisa mengakses melalui aplikasi pencatatan sipil Kemendagri.

“Untuk sementara layanan lewat WA belum, mungkin besok. Karena nomor WA akan kita siapkan. Tapi edaran tindaklanjuti melalui WA group, FB Dukcapil, FB pribadi staf sudah kita sosialisasikan,” sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya menekan pandemi virus covid-19, Dukcapil juga menunda pelayanan adminduk keliling ke desa dan sekolah. Jadwal pelayanan mobile yang dibuat 6 bulan dengan terpaksa ditunda dan disesuaikan. Staf Dukcapil akan kembali turun ke masyarakat apabila situa-

(Suara NTB/ari)

H. Tresnahadi si dianggap kondusif.

Untuk diketahui, jumlah warga Lombok Utara yang belum merekam KTP sebanyak 1.328, termasuk warga yang akan berusia 17 tahun pada September mendatang.

Jumlah ini jauh menurun dibandingkan angka Februari lalu yang menyisakan 5 ribuan orang. “Kita optimis bisa kejar target. Untuk blangko e-KTP yang tersedia masih tersisa 2.500-an. Ketika habis tinggal minta di Kemendagri,” sebutnya.

Tresnahadi mengatakan, Dirjen Dukcapil sudah mengeluarkan imbauan kepada Dukcapil di daerah untuk tidak melakukan pelayanan kontak langsung. Pasalnya, kiat melawan pandemi Corona adalah dengan melakukan upaya jaga jarak, tidak saling bertemu atau berkumpul.

Untuk masyarakat yang sangat membutuhkan dokumen kependudukan seperti untuk pengurusan BPJS dan Rumah sakit bisa melalui aplikasi pelayanan online atau via no WA dan SMS agar tidak terjadi penumpukan antrean.

“Dan yang tidak terlalu mendesak agar bisa diurus lagi 2 pekan atau 3 pekan ke depan atau awal April 2020, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah,” tandasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Halaman 5

Efek Corona Siapkan Tempat Isolasi PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) berencana menyiapkan tempat isolasi khusus bagi warga yang terindikasi terpapar virus Corona (Covid-19). Terutama bagi warga Loteng yang baru pulang dari negara-negara yang tercatat sebagai pandemi penyebaran virus Corona.

Ada dua lokasi yang disiapkan, fasilitas penampungan milik Dinas Sosial (Disos) Provinsi di Desa Selebung dan kawasan Hortipark Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara. “Ini baru rencana. Jadi ada dua pilihan untuk tempat isolasi bagi warga yang terindikasi terpapar virus (Suara NTB/dok) Corona. Jika memang dibutuNursiah hkan harus ada tempat isolasi,” ungkap Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Untuk fasilitas penampung yang ada di Desa Selebung, karena itu milik pemerintah provinsi tentu pihaknya harus minta izin terlebih dahulu. “Tapi ini langkah antisipasi saja. Akan dilakukan jika memang benar-benar dibutuhkan. Terpenting, pemerintah daerah sudah menyiapkan perencanaan,” ujarnya.

Menurutnya, tempat isolasi tersebut untuk mengantisipasi jika kemudian ada eksodus secara besar-besar warga asal Loteng dari luar negeri, terutama dari negara-negara pandemi penyebaran virus Corona, sehingga perlu ditampung terlebih dahulu di satu tempat. Hal ini untuk memastikan kondisi kesehatanya, apakah terpapar virus Corona atau tidak. Setelah itu baru kemudian bisa dipulangkan ke daerahnya masing-masing jika sudah dinyatakan aman dari virus Corona.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng,H. Omdah, SKM., menjelaskan penyiapan tempat isolasi bagi warga yang terindikasi terpapar virus Corona sudah masuk dalam perencanaan. Tetapi itu juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Keberadaan tempat isolasi tersebut penting, untuk upaya mencegah penyebaran virus Corona di Loteng.

Pun demikian yang paling penting sekarang ialah kewaspadaan dini. Masyarakat diharapkan bisa membantu antisipasi penyebaran virus Corona. Paling tidak dengan melaporkan jika kemudian ada warganya yang pulang dari luar negeri atau daerah-daerah di Indonesia yang sudah melaporkan kasus virus Corona.

Misalnya, dari Jakarta, Solo maupun daerah lainnya yang sudah melaporkan kasus virus Corona, sehingga pihaknya nantinya bisa menurunkan tim untuk memantau kondisi warga tersebut. “Ini juga bagian dari upaya pencegahan. Dengan melaporkan kalau ada warga yang baru pulang dari luar negeri atau daerah yang sudah ada temuan kasus positif virus corona,” ujarnya. (kir)

Musda Partai Golkar Digelar 22 Maret

Delapan DPD II Dukung Suhaili Praya (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT., berpeluang besar kembali terpilih pada gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang dipastikan bakal digelar tanggal 22 Maret mendatang. Setelah delapan Ketua DPD II Partai Golkar di NTB menyatakan dukungan penuh kepada Bupati Loteng ini untuk memimpin kembali Partai Golkar NTB periode 2020-2025 mendatang.

“Dari 10 DPD II Partai Golkar di NTB, delapan DPD II di antaranya sudah menyatakan sikap untuk mendukung Pak Suhaili, di Musda Partai Golkar NTB mendatang,” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Timur (Lotim), H. Daeng Paelori, saat ditemui di Praya, Selasa (17/3).

DPD II mana saja yang sudah menyatakan dukungan? Daeng belum bersedia mengungkapkannya. Tapi yang jelas, sudah ada kesepakatan antara ke delapan DPD II tersebut dan, masih ada kemungkinan untuk bertambah. Mengingat, masih ada beberapa pemilik suara yang belum menentukan pilihan.

Ia menjelaskan, sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) gelaran Musda Partai Golkar, masing-masing DPD II memiliki satu hak suara. Sama haknya dengan DPD I maupun DPP. Dengan begitu, H.M. Suhaili FT., sudah memiliki dukungan delapan suara ditambah suara DPD I, sehingga total sembilan suara.

Dengan dukungan yang ada tersebut, H.M. Suhaili FT., berpeluang besar kembali terpilih secara aklamasi di Musda Partai Golkar tahun ini, karena aturanya, jika ada calon Ketua DPD I Partai Golkar sudah memiliki 50 persen plus satu dari total dukungan, maka bisa langsung dinyatakan terpilih secara aklamasi.

“Aturannya untuk maju sebagai calon Ketua DPD I minimal harus memiliki dukungan 30 persen pemilik suara. Tapi kalau kemudian ada calon yang sudah memiliki dukungan 50 persen plus satu, maka otomatis dinyatakan terpilih sebagai Ketua DPD I secara aklamasi,” tegas Daeng.

Sebagaimana yang diharapkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar H. Airlangga Hartato. Di mana di semua gelaran Musda Partai Golkar, ketuanya sebaiknya terpilih secara aklamasi. “Sebisa mungkin harus aklamasi. Karena musda pada hakekatnya wahana konsolidasi partai. Bukan untuk memecah belah partai,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi. Kenapa kemudian sebagai besar DPD II Partai Golkar di NTB memilih mendukung H.M. Suhaili FT, karena dari 10 kriteria calon ketua DPD I hanya H.M. Suhaili FT., yang memenuhi syarat dan secara kinerja cukup berhasil memimpin Partai Golkar.

Dari persyaratan domisili, H.M. Suhaili tinggal di wilayah NTB. Tidak kalah penting, H.M. Suhaili tidak punya kerabat atau keluarga sebagai pengurus partai lain dan tercatat sebagai kader militan dan sudah menjabat sebagai Ketua DPD I NTB sejak lima tahun terakhir.

Terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, yang dikonfirmasi Suara NTB, di kantor ITDC, perihal dukungan ini memberikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia pun menegaskan siap menjaga kepercayaan yang ada jika kembali terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB ke depan. “Kalau kita mengalir saja,” tandasnya.

Soal jadwal Musda Partai Golkar NTB yang sudah dua kali diundur, mantan Ketua DPRD NTB ini menegaskan itu sepenuhnya kewenangan ada di DPP. Pihaknya hanya menjalankan petunjuk DPP. Kalau memang diharus diundur, harus diundur. Tapi untuk gelaran Musda tanggal 22 Maret kemungkinan tidak akan diundur lagi. (kir)

(Suara NTB/kir)

Ketua DPD II Partai Golkar Loteng H. Humaidi bersama Ketua DPD II Partai Golkar Lotim Daeng Paelori.

Pengumuman Peserta CPNS Lolos SKB Ditunda

Giri Menang (Suara NTB) Dampak virus covid-19 atau Corona tidak hanya dari sisi kesehatan dan pariwisata saja. Namun berpengaruh terhadap pengumuman perankingan hasil tes Seleksi Kompetesi Dasar (SKD) untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pasalnya pengumuman peserta yang lolos SKB yang rencananya akan diterima Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar pada Senin (16/3) dari BKN tertunda.

“Efek Corona, jadi sambil menunggu panggilan pusat (untuk menerima pengumuman). Yang tetap sesuai jadwal hanya instansi pusat saja,” jelas Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos., Selasa (17/3).

Menurutnya, kemungkinan penundaan penerimaan pengumuman itu sampai 27

Maret mendatang. Namun dari informasi yang didengar pihaknya, kemungkinan pelaksanaan SKB akan digelar serempak se-Indonesia.

Hanya saja untuk kapan waktu pastinya, itu menjadi kewenangan pusat.”Jadi jadwal SKB belum jelas, pengumuman perankingan belum. Karena kondisi ini,”

imbuhnya.

Meski demikian, sebelumnya hasil validasi antara data Panselnas dengan BKDPSDM Lobar sudah dilakukan. Sebanyak 31 Formasi dari jumlah 197 formasi yang dilamar CPNS Lobar terancam kosong. Hasil validasi data pihak Panselnas dengan BKDPSDM Lobar.

Dari hasil BKN terdapat sekitar 31 formasi yang pesertanya tak lolos passing grade.

Sedangkan data BKDPSDM terdapat sekitar 20-an Formasi yang tak masuk.”Di 31 Formasi itu tidak ada yang masuk passing grade,” bebernya.

Formasi itu hampir ratarata di tenaga guru, baik Guru SD maupun guru kelas, sehingga kemungkinan jumlah formasi kosong kemungkinan bertambah dari 8 formasi menjadi 39 formasi.”Kalau tidak ada kebijakan lain (untuk kekosongan itu), yang akan kosong kemungkinan 39 formasi,” pungkasnya.(her)

(Suara NTB/dok)

Suparlan

Diusulkan Kemenpan RB

Bupati Kantongi 24 Nama Calon Kepala OPD

(Suara NTB/kir)

STERILISASI - Suasana sterilisasi LIA yang dilakukan petugas TNI/Polri dan pihak bandara, Selasa (17/3).

Jadi Pintu Masuk Utama

Kawasan Bandara Disterilisasi Praya (Suara NTB) Kawasan Lombok International Airport (LIA), Selasa (17/3), disterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan ini melibatkan ratusan personel dari unsur kepolisian, TNI serta petugas bandara. Tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram juga turut serta dalam aksi bersih-bersih yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah tersebut.

Hadir pula Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, beserta jajaran pejabat lingkup PT. Angkasa Pura (AP) I LIA dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB. Sebelum aksi bersih-bersih digelar, Gubernur NTB memimpin langsung rapat koordinasi penanganan virus Corona di kantor EOC LIA. “Sterilisasi kawasan bandara ini salah satu upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran virus Corona. Mengingat bandara merupakan salah satu pintu masuk utama ke daerah

ini, sehingga harus dipastikan benar-benar steril dari kemungkinan masuknya virus Corona,” ungkap General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, kepada wartawan.

Kegiatan sterilisasi ini difokuskan pada area-area yang kerap dilalui penumpang, seperti area terminal, ruang tunggu serta pusat konsentrasi masyarakat lainnya. Termasuk area proyek juga akan menjadi target sterilisasi Menurutnya, kegiatan serupa akan digelar secara berkala.

Antara empat sampai tujuh hari sekali. Tergantung kondisi di lapangan dan akan digelar sampai ada pencabutan status siaga darurat Corona dari pemerintah pusat. “Kegiatan sterilisasi ini penting, selain memastikan kawasan bandara benar-benar bersih dan bebas dari penyebaran virus Corona.

Sekaligus memberikan rasa aman bagi para penumpang pesawat dan pengguna jasa kebendarudaraan lainnya di LIA,” tegasnya.

Soal pengamanan bandara dari potensi masuknya virus Corona, PT. AP I LIA berkerjas-

ama dengan KKP Mataram, terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan memasang thermo scanner di area terminal keberangkatan maupun terminal kedatangan, baik itu penerbangan domestik, lebih-lebih penerbangan internasional.

Pihaknya pun memastikan, tidak ada yang tidak terpantau. ‘’Jadi kalau kemudian ada penumpang yang merasa tidak pernah diperiksa ketika berada di bandara, itu bukan karena tidak ada petugas.

Tapi karena pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.

Tidak perlu harus diperiksa satu-satu. Semua sudah terpantau oleh alat thermo scanner kita,” ujarnya.

Untuk itu, ujarnya, penumpang tidak perlu meminta untuk diukur suhu tubuhnya, karena semua sudah terdeteksi oleh alat yang dipasang di terminal bandara.

Kalau kemudian tetap lolos, artinya kondisi penumpang bersangkutan dalam kondisi sehat. “Petugas kita tetap stand by di bandara. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” tegas Jati. (kir)

OPD dan Layanan Publik Siapkan Alat Pendeteksi Suhu Tubuh Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar)tanggap mencegah penyebaran virus Corona. OPDOPD terkait menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh dan hand sanitizer di kantor bagi pegawai dan masyarakat yang datang ke kantor OPD. Langkah tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati H. Fauzan Khalid yang memerintahkan semua OPD melakukan langkah pencegahan terhadap penyebaran virus Corona ini.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi ditemui di sela-sela memantau persiapan OPD menangani wabah Corona mengatakan, pihaknya turun bersama semua asisten dan kepala OPD menindaklanjuti hasil rapat di pendopo pada Minggu dan rapat kerja Senin kemarin.

“Kita turunkan ini untuk melihat kesiapan, karena kita sudah bentuk satgas dan posko penanganan Corona dan call center, termasuk SOP nya,” jelasnya, Selasa (17/3).

Pihaknya turun memastikan itu semua ke kantor Dikes, setelah dicek semua sudah tersedia. Selanjutnya, tim turun ke Disperindag dan ketahanan pangan untuk memastikan

(Suara NTB/her)

PERIKSA - Pegawai Disperkim Lobar sedang memeriksa suhu tubuh warga yang masuk di kantor tersebut, Selasa (17/3). stok pangan di gudang dan harga pasar selama penutupan sementara. Lalu dicek ke kantor camat untuk memastikan apakah sudah menindaklanjuti hasil rapat dan SE Bupati sudah sampai atau belum.

Tim selanjutnya turun ke puskemas yang menangani pasien pertama kali di bawah.

“Bagiamana selanjutnya mengambil tindakan cepat, untuk segera disampaikan ke posko untuk mendapatkan penanganan sementara. Karena yang menentukan siapa yang boleh memutuskan pasien dirujuk ke provinsi adalah posko,”jelas dia.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti instruksi bupati untuk langkah pencegahan Corona.

“Kami siapkan hand sanitizer, cuci tangan dan alat pendeteksi suhu tubuh,” jelas Winengan.

Langkah ini untuk mencegah adanya indikasi penyebaran virus. Hasil pemeriksaan, ternyata ada beberapa ASN yang suhu tubuhnya tinggi, sehingga dipulangkan lebih awal. “Yang jelas kami sudah jalankan instruksinya pak bupati dalam mencegah virus Corona,” jelas dia. (her)

Giri menang (Suara NTB)Sebanyak 24 nama pejabat yang masuk tiga nama besar hasil seleksi terbuka jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lombok Barat (Lobar) sudah keluar, Senin (16/3). Bahkan nama-nama itu sudah diserahkan kepada Bupati Lobar untuk dipilih satu menjadi pimpinan di masing-masing 10 JPTP itu. Tiga nama ini pun akan diusulkan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.

“Pansel eselon II untuk 10 jabatan lowong sudah selesai dan sudah dilakukan perankingan,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Baehaqi, Selasa (17/3).

Menurut Baehaqi, peserta yang masuk tiga besar itu telah lolos penilaian beberapa aspek. Mulai aspek psikologis, kemampuan dan inovasi menawarkan solusi serta kapasitas dan kapabilitasnya.

Hal itu semua tergambar ketika para peserta tes persentase makalah. “Jadi dalam makalah itu ada tiga kemampuan membaca fenomena di OPD dituju, kemampuan memaparkan kondisi riil ditangani, dan gagasan atau inovasi untuk itu,” jelasnya.

Pihaknya menginginkan pejabat yang nantinya terpilih sudah paham dengan OPD yang dipilih serta bisa langsung bekerja tanpa menayakan beberapa hal kembali. Hal itupun sudah ada pada tiga nama besar itu. “Jadi tidak hanya mau

saja (Sama OPD) itu, tetapi dia harus tahu apa yang dikerjakan dan menawarkan solusi.

Dan tentunya sekali lagi yang benar-benar kapabilitas terukur,” tegasnya.

Pihaknya pun akan segera mengirimkan nama tiga besar itu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapat rekomendasi pelantikan. Tentunya berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan bupati atas yang terbaik. Meski, kata Baehaqi, bupati memiliki hak penuh menentukan satu nama dari tiga besar itu tanpa harus melihat ranking dan posisi pejabat bersangkutan.

Pihaknya pun akan sesegera mungkin melantik 10 pejabat JPTP itu. Sebab begitu persetujuan dari KASN diterima pihaknya akan segera melakukannya. “Mudah-mudahan akhir Maret,” pungkasnya.

Diketahui dari dari 24 pejabat yang lolos tiga besar ada yang mampu masuk tiga besar di dua OPD. Di antaranya Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam masuk tiga besar pada Dinas Pariwisata dan Sekretaris DPRD. H. Sabidin masuk tiga besar di Dinas Dikbud dan Disperindag.

Maad Adnan lolos tiga besar di Dinas Dikbud dan Dispora.

Moh Syahlan lolos tugas besar di dua jabatan, yakni Dinas Sosial dan Damkar. L Martajaya masuk tiga besar di Dinas Sosial dan DKP. Ahad Legiarto masuk tiga besar pada Dinas Damkar dan Dinas Kominfo.

Subardi lolos pada Dinas Kominfo dan Dispar. (her)

Enam Warga Lobar Dinyatakan Negatif Corona Giri Menang (Suara NTB) Delapan warga Lombok Barat (Lobar) yang sebelumnya dinyatakan suspect Corona, enam orang di antaranya dipastikan negatif. Pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar melalui puskesmas pun tetap intensif mengawasi warga yang masuk dalam pengawasan tersebut. ‘’Di satu sisi permasalahan yang dihadapi, stok Alat Pelindung Diri (APD) petugas medis sudah menipis, lantaran stok yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan satu bulan,’’ ujar Kepala Dikes Lobar Hj. Made Ambaryati, Selasa (17/3).

Dijelaskan dua warga masih berstatus dalam pengawasan setiap dari dinas kesehatan melalui di masing-masing puskesmas setempat. Warga yang suspect Corona dilarang keluar rumah sementara waktu dan mengurangi kontak dengan warga lainnya. Untuk langkah penanganan sesuai arahan Pemprov, Pemda Lobar sudah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) dan Posko Corona.

Dijelaskan, pasien dalam pengawasan ditangani di rumah sakit dan diisolasi. Sementara orang dalam pantauan berada di rumah. Mereka dipantau oleh keluarga dan petugas puskesmas. pihaknya melalui puskesmas melakukan setiap hari melakukan pemantauan. Mereka diimbau untuk tidak keluar rumah dan mengurangi kontak dengan seisi rumah. Langkah pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi PHBS dan proteksi diri sendiri agar tetap daya tahan tubuh kuat dan sehat.

Karena kata dia, belum ada

(Suara NTB/dok)

Hj. Made Ambaryati obat dan imunisasinya. “Jadi jaga kesehatan masing masing individu,”imbuhnya.

Menyoal APD seperti masker diakuinya kondisinya langka, lantaran pasokan minim dan harganya melambung mencapai Rp250-300 ribu per bungkus.

Terkait pengadaan masker di Dikes tiap tahun melakukan pengadaan bahan habis pakai.

Pengadaan masker selalu dilebihkan untuk kebutuhan tahun selanjutnya minimal untuk kebutuhan pemakaian lima bulan. Misalnya pengadaan tahun 2019 sebanyak 100 ribu masker, diadakan mencapai 100 ribu lebih masker.

“Untuk stok masker di Dikes hanya cukup sampai dengan satu bulan bulan ked epan, itupun pemakaian APD untuk petugas kesehatan dan korban atau suspect. Saat ini diakui masker di rumah sakit sudah habis, sehingga mereka minta ke Dikes. Termasuk anti septik diadakan per puskesmas,’’ ujarnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Riksus Tambahan APBDes Desa Belo Terkendala Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, masih memiliki kendala dalam Pemeriksaan Khusus (Riksus) tambahan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Belo, Kecamatan Jereweh tahun 2017. Hal tersebut lantaran bendahara desa dilaporkan sakit dan saat ini masih dalam tahap pemulihan. Sehingga untuk proses pemeriksaan terhadap saksi inti dalam kasus yang menjerat Mislulrahiem (mantan kades) tersebut terpaksa ditunda.

“Sebenarnya kita targetkan di bulan Maret sudah harus tuntas untuk Riksus tambahan terhadap desa Belo tersebut, tetapi karena ada kendala dilapangan akhirnya kita tunda. Karena saksi inti tidak bisa kita periksa, Mislulrahiem yang saat ini mendekam di balik jeruji besi Lapas kelas II Mataram juga belum bisa kita lakukan pemeriksaan. Tetapi pada intinya kami tetap akan upayakan agar Riksus ini bisa rampung dan bisa memberikan kepastian hukum terhadap terpidana empat tahun penjara tersebut,” sebut Inspektur Inspektorat KSB, I Made Budi Artha, S.Sos., MM kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Dikatakannya, Riksus ini ditekankan pada penggunaan anggaran tahun 2017 sebelum Mislulrahiem ditahan di Mapolres setempat. Upaya Riksus tersebut kembali dilakukan karena hasil monitoring tim di lapangan masih ditemukan masalah dari penggunaan anggarannya.

Hanya saja, pihaknya belum memberikan informasi lebih detail terkait jumlah kerugian negara kasus tersebut lantaran masih dilakukan penghitungan sekaligus pengecekan lapangan. Bahkan saat ini tim terpaksa menunda agenda pemeriksaan selanjutnya karena bendahara yang sangat dibutuhkan keterangannya dilaporkan sakit. Bahkan untuk proses pemeriksaan terhadap mantan Kades di Lapas kelas II Mataram juga belum bisa dilakukan.

Kendati demikian, pihaknya berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat bendahara desa bisa segera pulih dan siap untuk diambil keterangannya supaya kasus ini bisa tuntas dan tidak ada masalah lagi. Sementara untuk hasil pekerjaan fisik di lapangan, pihaknya juga masih membutuhkan kesesuaian pembayaran dengan SPJ yang dilaporkan dan itu harus melalui bendahara.

“Memang tim kami sudah turun ke Desa Belo untuk melakukan Riksus meski saat ini mantan Kades sudah menjalani masa hukuman di Lapas kelas II Mataram tetapi kami masih memiliki kendala di lapangan. Jika kondisi bendahara sudah pulih, kita targetkan Riksus tersebut bisa segera tuntas dan segera ada kepastian hukum terhadap Mantan Kades Belo,” pungkasnya. (ils)

SPJ dan Pendidikan Politik Jadi Temuan Rutin Dana Parpol Taliwang (Suara NTB) Penggunaan bantuan partai politik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selalu mendapatkan catatan negatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasalnya, peruntukan dana tersebut masih dianggap belum tepat sasaran sebagaimana mestinya. Temuan itu banyak kaitannya dengan masalah Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran.

Persoalan administasi dan penggunaan anggaran untuk pendidikan politik kader juga tetap ditemukan.

“Kita akui masalah LPJ dan pendidikan Politik yang dilaksanakan pengurus parpol bagi para kader masih menjadi temuan dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Tentu hal tersebut dianggap menyalahi aturan, karena diaturan penggunaan dana tersebut sudah sangat jelas yakni 60 persen untuk pendidikan para kader dan 40 persen sisanya lagi untuk masalah administrasi sertabkelembagaan parpol saja,” ungkap Kaban Kesbangpoldagri melalui Kabid Organisasi Partai Politik (Orpol) Syaifullah S.STP kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Dikatakannya, LPJ penggunaan anggaran dan pendidikan politik oleh Parpol merupakan keharusan bagi setiap Parpol untuk bisa dilaksanakan dari dana bantuan yang ada. Tetapi realita di lapangan sangat berbanding terbalik dengan ketentuan itu karena masih sangat minim yang melaksanakanya.

Bahkan pihak terkait juga sudah melayangkan surat teguran tertulis kepada pengurus parpol, untuk menggunakan bantuan tersebut agar sesuai dengan peruntukan. Tetapi kenyataannya tetap tidak digubris dan di tahun 2020 kembali mendapatkan penilaian negatif dari BPK dengan masalah yang sama. Hanya saja dari catatan negatif tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian negara karena bersifat administrasi saja.

“Kita sudah layangkan surat teguran kepada para pengurus Parpol untuk mengatensi masalah pendidikan Politik ini. Tetapi hasilnya masih tetap saja nihil,” sesalnya.

Terkait masalah tidak dilakukannya pendidikan politik oleh masing-masing Parpol, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh hanya sekedar mengingatkan saja. Sementara pihak yang berhak memberikan teguran yakni BPKP ketika melakukan audit terhadap penggunaan dana Parpol ini.

Bahkan hasil audit BPKP yang diterima pihaknya, masih ditemukan kelemahan administrasi oleh para pengurus parpol ini. Inilah yang menjadi atensi pihaknya untuk terus mengingatkan kepada para pengurus Parpol untuk bisa mengelola dana tersebut sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada lagi temuan di tahun-tahun berikutnya.

“Kami tetap akan mengingatkan kepada pengurus Parpol agar penggunaan dana bantuan hibah Parpol ini bisa digunakan sebagaimana peruntukannya. Sehingga masalah yang terjadi selama ini bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

SumbawaTetapkan Siaga Darurat Virus Corona Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menetapkan status siaga darurat bencana non alam guna mengantisipasi virus corona (Covid-19). Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa dengan nomor 451 tahun 2020 tersebut, status siaga darurat akan berlangsung selama 169 hari. Terhitung mulai tanggal 16 Maret hingga 31 Agustus mendatang.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim, mem(Suara NTB/ist) benarkan adanya keputuA. Rahim san Bupati tentang status siaga darurat bencana non alam kejadian luar biasa virus corona (Covid-19). “Sudah diterbitkan (SK red). Kemarin telah ditandatangani Pak Bupati 16 Maret 2020,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/3).

Setelah diterbitkan SK, pihaknya belum bisa menyampaikan secara rinci langkah penanganan kedepannya. Karena terlebih dahulu pihaknya akan berkoordinasi dengan tim satgas. “Belum bisa saya sampaikan (langkah kedepan red). Karena besok kami sampaikan SK kepada semua satgas corona,” tandasnya. (ind/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB Tetap Buka Layanan Baca

Dispussip Sumbawa Sediakan Pembersih Tangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa tetap membuka pelayanan ruang baca bagi pengunjung. Sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona, dinas setempat menyediakan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan.

“Insya Allah untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetap membuka layanan untuk ruang baca. Cuma kami melengkapi dengan sterilizer berupa hand sanitizer atau sabun cuci tangan,” kata Kepala Dis-

pussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni kepada wartawan baru-baru ini.

Dijelaskannya, hand sanitizer ini akan ditempatkan di ruang pelayanan. Sehingga saat pengunjung mendaftar, terlebih dahulu menggunakannya sebelum masuk ke ruang baca. Begitupula sabun cuci tangan akan ditempatkan di depan pintu masuk.

“Untuk cuci tangan dengan sistem CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), kami akan buatkan di depan pintu masuk berupa bong atau apa saja dengan keran, dan kami lengkapi den-

gan sabun cair,” sebut Irin, sapaan akrab Kepala Dispussip.

Menurutnya, pihaknya tetap membukapelayanandiruangbaca, karena banyak pengunjung yang mendatangi Dispussip. Perharinya, rata-rata bisa mencapai sekitar 40 pengunjung dari pagi hingga sore. Selain untuk membaca juga meminjam buku bacaan. Terlebih upaya pencegahan juga dilakukan dengan menyediakan hand sanitizer. “Pelayanan masih tetap dibuka, karena sangat banyak yang membutuhkan. Apalagi ada pencegahan di awal,” terangnya.

Adapun jika nantinya hand

sanitizer yang didiapkan tidak cukup, pihaknya akan menggunakan sabun cair. Karena ketersediaannya di pasaran juga langka. “Ternyata hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan, bahwa tidak harus saja alkohol atau handsanitizer yang bisa membunuh (bakteri red). Termasuk cairan sabun cuci tangan yang ada anti bakterialnya itu bisa menghilangkan virus dan penyakit,” pungkasnya. (ind/arn/*) Irin Wahyu Indarni

Sekolah di KSB Tak Siap Antisipasi Corona Taliwang (Suara NTB) Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak meliburkan sekolah untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus corona tampaknya belum dibarengi persiapan matang. Sekolah yang diharapkan tetap menjadi ruang isolasi bagi siswa, nyatanya di beberapa sekolah masih ada yang belum menerapkan standar pencegahan.

Contoh saja di SDN 6 Taliwang. Di sekolah yang terletak di Kelurahan Sampir ini ternyata belum menempatkan fasilitas cuci tangan yang memadai bagi siswanya. Kondisi ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komite Sekolah di SDN 6 Taliwang, Khairil.

Kepada wartawan, Selasa (17/3), ia bercerita bahwa dirinya telah mengkonfirmasi pihak sekolah mengenai kesiapan fasilitas pencegahan virus corona itu. Namun diakui pihak sekolah hal tersebut belum dilaksanakan. “Kata kepala sekolah, hand sanitizer belum ada. Terus juga tempat cuci tangan masih kurang,” ungkapnya.

Ia menyatakan, menyangkan kondisi tempat anaknya sekolah itu. Khairil berpendapat, di sekolah lain hal yang sama ke-

mungkinan juga masih terjadi.

“SD 6 ini di dalam kota. Nah terus bagaimana sekolah-sekolah di kecamatan lain? Mungkin lebih parah dari sekolah anak saya itu,” cetusnya.

Menurut Khairil, kebijakan Pemda tidak meliburkan sekolah seharusnya sudah dibarengi dengan persiapan yang sangat matang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) selaku leading sector selayaknya telah mengintervensi sekolah memastikan semua alat-alat dan pola pencegahan dapat dilaksanakan setiap hari.

“Ini sudah hari kedua sejak provinsi mengimbau untuk meliburkan anak sekolah, tapi masih ada sekolah di tempat kita yang persiapannya setengah-setengah,” timpalnya.

Selanjutnya ia menambah-

kan, agar pencegahan di sekolah maksimal, usaha dinas dan sekolah tidak akan cukup. Karena itu ia meminta Satuan Tugas (Satgas) Covid19 yang konon sudah dibentuk pemerintah turut ambil bagian melindungi siswa selama berada di lingkungan sekolah.

“Saya mewakili wali murid SDN 6 Taliwang dan mungkin semua orang tua siswa di KSB yang khawatir dengan keselamatan anaknya dari virus corona itu, berharap ke pemerintah segera tanggap dengan kondisi sekolah ini,” tegas Khairil.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dikbud KSB, Drs. H. Muklis, M.Si mengaku, kemungkinan belum maksimalnya pengadaan peralatan pencegahan virus corona itu di beberapa sekolah. Namun

demikian ia memastikan pihaknya telah menginstruksikan seluruh sekolah agar segera menerapkan seluruh prosedur pencegahan untuk keselamatan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

“Kemarin kita adakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah dipimpin langsung oleh pak Wabup. Dan pak Wabup sudah perintahkan sekolah menerapkan prosedur pengamanan antisipasi virus corona tersebut,” sebutnya.

Kelengkapan fasilitas cuci tangan dan alat lain dalam kaitannya untuk upaya pencegahan virus corona di sekolah. Mukhlis menyatakan, pada dasarnya sekolah sudah memilikinya. Hanya saja di beberapa sekolah jumlahnya masih terbatas.

“Kami sudah sarankan sekolah menambah tempat cuci tangan untuk siswanya.

Sementara ini memang tidak ada anggaran khusus untuk itu, tapi sekolah bisa kok pakai dana BOS-nya,” ujarnya.

Selanjutnya ia menambahkan, selain menginstruksikan

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Khairil 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

Kata kepala sekolah, hand sanitizer belum ada. Terus juga tempat cuci tangan masih kurang

sekolah menyediakan peralatan pencegahan. Sekolah juga telah diarahkan menggiatkan aktivitas olahraga bagi siswa setiap harinya. Selama berada di sekolah siswa melakukan peregangan badan di ruang terbuka sebanyak dua kali.

“Katanya kan virus corona ini tidak tahan dengan terik matahari. Makanya pagi sebelum masuk kelas dan siang hari ketika jam istrahat, siswa diarahkan berjemur sementara waktu,” tukasnya. (bug)

Jadwal SKB Belum Diputuskan

(Suara NTB/ist)

DENGAR PENDAPAT - Warga Sampa dan Ai Ngelar saat mengikuti dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Sumbawa, Selasa (17/3).

Komisi III Desak Bangun Jembatan dan Jalan Sampa Ai Ngelar Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi III DPRD Sumbawa mendesak Pemkab melalui OPD terkait untuk memperiritaskan pembangunan kembali jembatan limpas dan perbaikan jalan di dusun Sampa desa Kereke kcamatan Unter Iwes pada tahun anggaran 2021 mendatang. Setelah rapat dengar pendapat dengan masyarakat Sampa dan Ai Ngelar yang menghadirkan para OPD teknis, Selasa (17/3) kemarin.

Perwakilan masyarakat, Syamsuddin, menyebutkan, sudah empat tahun terakhir ini, kondisi jembatan Sampa Ai Ngelar belum membaik. Sejak putus akibat dihantam banjir sekitar 2014 lalu.

Begitu pula dengan kondisi jalan yang rusak sekitar sepanjang 2 kilometer. Hal ini luput dari perhatian OPD. Padahal harusnya menjadi skala prioritas. Putusnya jembatan menyebabkan pembngkakan biaya produksi hasil pertanian masyarakat. “Belum lagi masyarakat kesulitan ketika sakit harus berobat ke Puskesmas Unter Iwes, karena mesti melewati sungai,”ujarnya.

Camat Unter Iwes, Evi Supi-

ati S.STP, M.Si, pun melihat pntingnya jembatan diperioritaskan.Mlihat kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam Musrnbang pun hal ini seringkali disampaikan. Namun belum membuahkan hasil.

“Kami harapkan ada prioritas.

Sebab ini adalah puncak harapan masyarakat da diharapkan dapat diakomodir,”terangnya.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Ikhsan Imanuddin S.T menampaikan kendalanya untuk jalan Sampa yang berada diluar daftar jalan Kabupaten. Non status, sehingga pihaknya mengusulkan untuk perubahan status jalan kalau dimungkinkan. “Untuk membangun jembatan gampang, asal ada dana. Kita akan valuasi dan survei dulu,”jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Hamzah Abdullah, pun menegaskan harapan masyarakat dusun Sampa dan dusun Ai Ngelar tentang jembatan limpas, jalan dan plat deuccer yang ada di dusun Sampa.

Kesimpulannya, prioritaskan pembangunan jembatan limpas penghubung Sampa dan Ai Nge-

lar, karena itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini diharapkan Bappeda, dinas terkait, PUPR agar diprogramkan dalam anggaran 2021.

Kemudian, status jalan agar segera diusulkan menjadi jalan kabupaten. Ketiga tentang plat dekker yang dikerjakan tahun 2018 yang telah rusak agar diprogramkan di APBD P 2020. “Itu kesimpulan yang bisa kami ambil di pertemuan ini,”terangnya.

Menurut Hamzah, jembatan limpas tersebut memang pernah dikerjakan di tahun 2012. Tahun 2014 ambruk, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Maka harapan masyarakat agar segera dibangun. Kemudian, jalan penghubung dari Brang Pelat ke dusun Ai Ngelr juga pernah dihotmix di tahun yang sama. Tetapi setelah dievaluasi dan ditinjau oleh dinas terkait, jalan masih status kewenangan desa. Bahkan jalan tidak masuk di K1, dan jembatan tidak masuk di K10. “Makanya mesti ada perubahan status. Kami meminta itu diprioritaskan,” pungkasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumbawa Barat, mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di penerimaan CPNS tahun 2020.

Bahkan pada saat rapat kordinasi di Jakarta juga tidak ada pembahasan khusus terkait pelaksanaan tersebut, sehingga belum ada informasi lebih lanjut dari Kementerian terkait.

Kepala BKPSDM KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S. Sos, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (17/ 3) mengatakan, memang sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan SKB. Tentu bukan di KSB saja, tetapi di seluruh Indonesia juga masih menunggu informasi dari Kementerian baik itu waktu pelaksanaan sampai dengan petunjuk teknis.

Sementara, bagi 792 peserta yang dinyatakan memenuhi passing grade (nilai ambang batas) dan berhak untuk mengikuti tes tahap berikutnya akan diumumkan tanggal 22 Maret mendatang. Tentu peserta yang akan mengikuti SKB tidak akan semuanya (792) orang tetap akan diambil lima peserta dengan nilai tertinggi di masingmasing formasi. Apalagi jumlah formasi yang dibuka hanya untuk 105 orang saja sehingga butuh seleksi tambahan lainnya.

“Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan SKB karena masih menunggu kebijakan dari Pusat dan pengolahan data yang berhak mengikuti tes SKB. Sementara untuk peserta yang akan mengikuti SKB nanti akan kita umumkan secara serentak tanggal 22-23 Maret,” ungkapnya.

(Suara NTB/ist)

H. Abdul Malik Nurdin Dikatakannya, secara keseluruhan proses pelaksanaan tes SKD berjalan lancar dan diharapkan di pelaksanaan tes SKB nantinya juga sama. Sementara untuk kepastian angka yang akan mengikuti SKB, belum bisa disimpulkan untuk saat ini karena harus menunggu selesainya tahap rekonsiliasi yang akan dilakukan pada tanggal 11-13 mendatang.

Pihaknya tetap berharap supaya para peserta yang akan mengikuti SKB bisa mempersiapkan diri sehingga pada saat pelaksanaan tes bisa memberikan hasil yang maksimal. Terutama para peserta yang berasal dari KSB sebanyak 420 orang untuk bisa mempersiapkan diri.

Tentu dengan banyaknya masyarakat KSB yang lulus nilai ambang batas diharapkan terus berlanjut ke tahap berikutnya sampai dengan penetapan nanti. Sehingga ketersediaan pegawai PNS dari penduduk lokal KSB bisa bertambah setiap tahunnya. (ils)

Hitungan Kenaikan TPP ASN dan Insentif PTT KSB Belum Final Taliwang (Suara NTB) Hingga kini proses perhitungan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan insentif PegawainTidak Tetap (PTT) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih belum selesai. Padahal bupati, Dr. H. W. Musyafirin, MM sebelumnya telah menjanjikan akan mengumumkannya pada tanggal 20 Maret mendatang di acara Apel Syukur bulanan.

“(belum selesai) iya masih kami godok. Belum final,” ungkap kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPAD) KSB, Nurdin Rahman, SE kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Ia mengaku, masih ada waktu sekitar dua hari lagi untuk menyelesaikan pergitungan TPP berikut kenaikan insentif uang transportasi bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) itu. Dengan waktu tersebut, Nurdin memastikan dapat menyele-

saikannya. “Pasti bisa, dan sebenarnya ini tuganya organisasi dan BKD. Kami hanya buat formulasinya,” cetusnya.

Terkait besaran kenaikan TPP dan insentif PTT itu, dikatakan Nurdin, dalam rancangan pembahasan yang bergulir saat ini hampir sama yang telah disampaikan bupati di tengah publik.

Di mana rencananya baik TPP maupun insentif PTT dirancang kenaikannya berkisar antara 80 sampai

80 persen. “Ya seperti itulah yang kita rencanakan dalam pembahasan,” urainya.

Ia juga memastikan, perhitungan kenaikan tetap akan disesuaikan dengan parameter dan formulasi yang telah diatur dan disetujui. Termasuk juga tetap melihat kondisi kemampuan keuangan daerah. “Sudah kami pikirkan semuanya,” klaimnya. (bug) Nurdin Rahman

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Wabah Corona, ”Bima Bike Tour” 2020 Ditunda Bima (Suara NTB) – Ajang Bima Bike Tour tahun 2020 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pariwisata (Dispar), dipastikan ditunda. Penundaan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran wabah corona.

Sedianya, ajang olahraga bersepeda sekaligus mempromosikan obyek wisata dan budaya di Kabupaten Bima tersebut, akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 22 Maret mendatang.

Kepala Dispar Kabupaten Bima, Dahlan H. Muhammad, S.Sos, mengatakan (Suara NTB/Uki) penundaan Bima Bike Dahlan H. Muhammad Tour 2020 ini, dengan mempertimbangkan Surat Edaran (SE) Bupati Bima dan Gubernur NTB terkait antisipasi wabah corona. “SE ini berisi imbauan agar tidak melakukan kegiatan selama dua minggu mengantisipasi wabah corona,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Menurutnya, event Bima Bike Tour 2020 yang ditunda itu merupakan kali ketiga yang akan digelar. Dua tahun sebelumnya, kata dia, kegiatannya berjalan lancar dengan dihadiri ratusan pesepeda dari luar daerah. “Bima Bike Tour ini agenda rutin kita setiap tahun. Namun tahun ini, dipastikan ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan,” katanya.

Diakuinya, pesepeda yang mengikuti ajang tersebut selama dua tahun terakhir tingkat regional yakni dari Kabupaten Sumbawa, KSB, Pulau Lombok dan Ende NTT. Bahkan tahun ini targetnya skala nasional. “Pesepada dari Kota Surabaya juga sudah mendaftar. Namun kita tidak menerima karena ada penundaan,” katanya.

Dahlan menegaskan, penudaan tersebut tidak merugikan secara finansial. Kedepan kegiatan itu akan tetap dilaksanakan. Hanya saja jadwalnya belum diketahui dengan pasti.

“Bima Bike Tour ini akan tetap dilaksanakan tahun 2020.

Tapi tergantung perkembangan wabah corona ini,” katanya.

Dahlan menambahkan, dari Bima Bike Tour itu, pesepeda bisa menikmati tempat-tempat wisata dan budaya Bima. Mulai dari Pantai Lariti, Uma Lengge Kecamatan Wawo, Asi Mbojo, Taman Panda, hingga obyek wisata alam Bombo Ncera. “Panjang rute dalam Bima Bike Tour ini sekitar 60 kilometer,” pungkasnya. (uki)

Apel dan Imtaq Gabungan Ikut Diliburkan Bima (Suara NTB) – Selain meliburkan aktivitas sekolah formal, Pemerintah Kabupaten Bima, juga meniadakan apel dan imtaq gabungan yang biasa dilakukan selama ini. Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, dengan nomor 014/012/03.7/2020 tentang pencegahan perkembangan dan penyebaran covid19 di Kabupaten Bima.

“Tidak ada apel dan imtaq gabungan dulu. Begitupun pelaksanaan apel pagi dan apel pulang juga ditiadakan,” kata Bupati, Se(Suara NTB/Uki) lasa (17/3). Meski begitu, Indah Dhamayanti Putri kata dia, aktivitas kerja kantor akan tetap dilaksanakan seperti jam kerja biasa. Hanya saja kegiatan yang menghadirkan orang banyak di tempattempat umum, seperti rapat dan pertemuan akan dibatasi.

“Aktivitas kantor tidak libur, tapi rapat dan pertemuan yang melibatkan orang banyak akan ditangguhkan sementara,” katanya.

Selain itu lanjut Bupati, pihaknya juga mulai membatasi kegiatan ASN dan Pejabat ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang akan melalukan perjalanan dinas keluar daerah. “Tidak ada kegiatan dinas luar. Ini berlaku selama dua minggu kedepan atau sejak tanggal 16 sampai dengan 31 Maret mendatang,” katanya.

Dalam mengantisipasi penularan wabah covid-19, Bupati mengaku juga telah meminta Camat untuk meneruskan SE ke Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing. “Saya harapkan juga Camat dan Kepala Desa bisa mengedukasi tentang pencegahan dan penyebaran virus corona,” katanya.

Tidak hanya itu, Bupati meminta OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dengan sabun, minimal cairan antiseptik di ruang publik seperti perkantoran, sekolah, taman dan tempat ibadah. “Saya harapkan juga masyarakat tetap tenang dan tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan sistem imun tubuh,” harapnya. (uki)

Disnakertrans Hentikan Sementara Pengiriman TKI Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), menghentikan pengiriman TKI keluar negeri hingga 14 hari kedepan. Disnakertrans juga menyetop pengurusan dokumen ketenagakerjaan dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Keputusan itu merupakan tindaklanjut arahan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin terkait ancaman virus Corona pada saat apel koordinasi di Lapangan Beringin, Selasa (17/3).

Langkah itu diambil untuk mencegah terjangkitnya calon TKI oleh virus memati(Suara NTB/jun) kan tersebut. Demikian disAbdul Sahid ampaikan Kadisnakertrans Dompu, Abdul Sahid, SH., ketika dikonfirmasi Suara NTB. Dalam status siaga darurat Corona yang disandang wilayah ini, Disnakertrans memang tidak termasuk bagian dari tim kerja siaga yang telah dibentuk pemerintah daerah. Meski demikian, mengingat sorotan utamanya pada eks TKW yang dipulangkan, selaku instansi teknis pihaknya tak mau tinggal diam melihat persoalan tersebut. “Kalau tidak dimasukan tidak ada masalah, tetapi kami juga akan tetap berbuat untuk mengantisipasi Corona ini. Salah satunya dengan menghentikan pengiriman TKI sesuai arahan Bupati,” ungkapnya.

Keputusan menghentikan pengiriman TKI tersebut, lanjut dia, juga telah ditindaklanjutinya dengan menyampaikan surat himbauan langsung ke PJTKI agar menunda sementara pengurusan dokumen administrasi pemberangkatan tenaga kerja. Pun mengerahkan tim untuk mendata kembali TKI yang masih berada di luar negeri dan telah dipulangkan. Langkah ini juga melibatkan para sponsor yang sebelumnya melakukan perekrutan langsung di lapangan. “Pendataan ini diambil untuk memudahkan kita mengidentifikasi siapa saja sebetulnya TKI kita yang pulang,” jelasnya.

Tak kalah penting dari upaya tersebut, tambah Abdul Sahid, yakni membantu instansi terkait dalam hal ini pusat pelayanan kesehatan dalam mempercepat penanganan dini terhadap eks TKI yang potensial terjangkit Corona. Sehingga kehadiran mereka bisa dipastikan tak menjadi ancaman bagi warga di sekitarnya. “Kemarin kita ndak dimasukkan mungkin karena ndak disangka bahwa Disnakertrans juga memilikan peranan penting disitu. Tatapi kita akan tetap aktif membantu pemerintah mengatasi persoalan ini,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pelajar SDIT Al Hilmi Dominasi Kompetisi Sains di Dompu Dompu (Suara NTB) Siswa SDIT Al Hilmi Dompu kembali mendominasi juara pada ajang kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten Dompu yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dari 2 mata lomba, kedua-duanya mendapat juara 1 dan ini sebagai pertanggungjawaban moral kepada publik.

Kepala SDIT Al Hilmi, Syamsul, S.Pd kepada Suara NTB dalam rilisnya, Selasa (17/3) menyampaikan, ada 3 siswa yang dikirim mengikuti kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten Dompu

yang berlangsung di SDN 1 Dompu pekan lalu. Syukurnya, ketiga siswa tersebut meraih juara yaitu Aulia Aura Dwi Sari (juara 1) Matematika, Rais Maila Hana (juara 1) IPA, dan Gema Zhofari Shaomi (juara 3) IPA. “Ketiganya merupakan siswa kelas V dan akan mewakili Kabupaten Dompu ke tingkat Provinsi,” katanya.

Dikatakan Syamsul, setiap tahun perwakilan SDIT Al Hilmi tetap mendapat juara pada ajang Kompetisi Sains tingkat Kabupaten Dompu. Tapi tahun 2020 ini progresnya mengalami pen-

ingkatan, baik secara jumlah dan predikat yang diraih.

“Kepuasan dan ikhtiar ini tidak akan terhenti disini dan akan terus berupaya belajar lebih baik lagi,” katanya.

Ia juga menyampaikan, kemenangan yang diraih pada siswa ini dipersembahkan untuk keluarga besar SDIT AlHilmi Dompu dan sebagai pertanggungjawaban moril serta materil pada wali murid dan publik.

“Kami terus berikhtiar mempertahankan dan meningkatkan kualitas standar nasional pendidikan dan stan-

dar kekhasan sekolah Islam terpadu, sehingga mampu mewujudkan sekolah unggul dengan mutu terbaik dan memiliki daya saing,” ungkapnya.

Peningkatan SDM yang unggul dan handal serta sarana prasarana yang memadai

menjadi agenda rutin SDIT Al Hilmi setiap pekan dilakukan untuk menunjang proses KBM yang menyenangkan. Karenanya, ia berharap doa dan dukungan semua pihak agar anakanak ini bisa tembus hingga tingkat nasional. (ula/*)

(Suara NTB/ist)

JUARA - Kepala SDIT Al Hilmi Dompu, Syamsul, S.Pd bersama siswa-siswi SDIT Al Hilmi yang berhasil meraih juara di kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten Dompu berpose di halaman SDN 1 Dompu.

Pemkab Dompu Beri Kelonggaran Kerja Selama 14 Hari Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu memberikan kelonggaran bagi pegawai untuk tidak berkantor selama 14 hari. Kendati tidak berkantor, pegawai diminta untuk tetap bekerja menjalankan tugas-tugas kantor yang bisa dikerjakan di rumah atau pada saat-saat tertentu dipanggil bekerja di kantor.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menyampaikan keputusan itu saat memimpin upacara koordinasi, Selasa (17/3) pagi di lapangan kantor Bupati dan di hadiri pegawai lingkup Pemda Dompu. Keputusan ini diambil sehari setelah sekolah-sekolah diliburkan untuk mencegah dan mengantisipasi Covid-19.

“Pak Bupati lewat sambutan apel koordinasi menyampaikan hal (meliburkan berkantor) itu dan kami segera menyikapinya lewat surat resmi,” kata Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Dompu, Muhammad Iksan, SST, MM kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (17/3).

Keputusan meliburkan pegawai bukan untuk memberhentikan bekerja secara total, tapi para pegawai tetap bekerja dan membawa pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah untuk dikerjakan. Ketika pe-

kerjaan itu harus diselesaikan di kantor, mereka diperbolehkan berkantor.

“Jika tidak ada hal penting untuk diselesaikan, bisa sementara bekerja di rumah.

Harapan kami, semua pegawai tetap aktifkan HPnya, jika sewaktu-waktu dipanggil pimpinan untuk ke kantor. Semata-mata untuk pencegahan dan antisipasi corona,” katanya.

Selain meliburkan pegawai, pejabat juga tidak dibolehkan untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Kecuali tugas tersebut benar-benar harus dihadiri dan itu akan dilakukan secara ketat. Karena penyebaran Covid-19 ini sedang marak terjadi dan kebijakan meliburkan pegawai bagian dari upaya pencegahan. “Mulai sekarang tidak boleh ada lagi perjalanan dinas keluar daerah,” ungkapnya.

Pegawai yang diliburkan

dari berkantor dan tidak diijinkan keluar daerah, lanjut Iksan, karena Bupati menghendaki agar pegawai ikut ambil bagian dalam upaya pencegahan Covid-19 dengan menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat. “ASN tidak terlalu gusar, tidak seheboh masyarakat pada umumnya. Justru lewat ASN inilah masyaraakt bisa ditenangkan,” harapnya.

Ia juga menyampaikan, himbauan dan edaran Bupati kepada sekolah dan pegawai sejauh ini masih bersifat umum. Himbauan ini lebih kepada sikap siaga bencana Covid-19, sehingga masyarakat tidak terlalu panik.

Tapi bila hasil laboratorium atas pasien yang dirujuk ke RSU Bima Raba dinyatakan positif, akan kembali dikeluarkan instruksi lebih detail.

“Tapi kita masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan lingkungan

Disesalkan, Pemeriksaan Proyek Wisata Lawata Tanpa Pemberitahuan Kota Bima (Suara NTB) – Eks Plt. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Kota Bima Sunarti S.Sos menyesalkan sikap Aparat Polres Bima Kota yang turun mengecek proyek pembangunan tempat wisata di pantai Lawata tanpa ada pemberitahuan.

“Seharusnya ada pemberitahuan, sehingga tidak ada kesalahpahaman fakta di lapangan,” katanya, Selasa (17/3). Terkait dugaan bermasalah, Ia membantah proyek pembangunan wisata di pantai Lawata bermasalah, sebab pengerjaannya sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan pembangunan sesuai dengan waktunya.

“Tidak ada masalah. Sudah sesuai dengan prosedur,” katanya.

Selain itu, Sunarti juga membantah pengadaan empat unit banana boat seperti yang dijelaskan pihak kepolisian. Kata dia, pengadaan banana boat, hanya satu unit dengan harga Rp25. “Banana boat hanya satu unit bukan empat unit. Kalaupun dibawa ke ranah hukum saya akan tetap kooperatif,” katanya.

Terpisah, Plt. Kepala Dispar Kota Bima, Yuliana menegaskan, pihaknya akan membantu kinerja aparat Kepolisian dalam menelusuri persoalan proyek pembangunan wisata pantai Lawata. “Kita akan tetap kooperatif. Termasuk menyerahkan dokumen yang diminta terkait pembangunan fasilitas wisata di pantai Lawata,” katanya.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Bima Kota, mengecek beberapa sarana dan prasarana proyek wisata Lawata di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Bara karena diduga

bermasalah.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, mengaku, pihaknya melakukan pengecekan usai menerima laporan masyarakat dan informasi yang beredar di sosial media. “Setelah menerima laporan dan informasi dari masyarakat ini, tim langsung menuju Lawata untuk melakukan pengecekan,” katanya, Jumat (13/3).

Berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat itu, lanjutnya ada beberapa sarana dan prasarana proyek Lawata yang diduga bermasalah. Seperti pembangunan kolam renang. “Kemudian pengadaan jet sky, banana boat dan mesin karcis,” katanya.

Menurut Hilmi, pembangunan kolam renang tidak terlihat memiliki saluran pembuangan, sehingga kondisinya kini nampak kumuh dan airnya keruh dipehuni sampah.

Selanjutnya banana boat, terlihat ada empat unit. Namun dua unit diantaranya sudah terpompa serta dua unit sisanya masih dalam keadaan tergulung. Semetara mesin karcis masih dalam keadaan baik saat diperiksa. “Sebelumnya ada laporan bahwa mesin karcis masuk sempat rusak. Namun saat dicek kondisinya baik,” katanya.

Untuk memastikan sarana dan prasarana proyek wisata tidak bermasalah, Hilmi menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat permintaan dokumen ke Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima. “Sejak tanggal 29 Februari kemarin kita layangkan surat permintaan. Tapi sampai sekarang dokumen yang diminta tersebut belum disampaikan oleh dinas terkait,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Muhammad Iksan

H. Bambang M. Yasin

bersih. Jaga imun dengan menkonsumsi makanan bergizi,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin kepada Suara NTB berharap, aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sosial masyarakat akan tetap berjalan. Bila tidak seperti itu, justru akan menjadi bencana. “Orang tinggal di rumah kalau tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada

makanan dan sebagainya, ya akan jadi masalah juga,” harapnya.

Ia pun mengingatkan soal ajaran Islam yang melarang keluar dari daerah bila daerahnya sedang dilanda musibah dan tidak juda mendatanginya. “Jadi cara untuk suruh orang tetap di rumah dan kembali ke rumah adalah cara yang paling elegan,” kata H. Bambang. (ula)

Warga Diminta Tak Abaikan DBD, TBC dan Rabies Dompu (Suara NTB) – Perhatian banyak pihak saat ini tengah tertuju pada ancaman virus Corona. Padahal, penyakit menular lain tak kalah mematikan. Seperti misalnya DBD, TBC, Malaria dan Rabies dengan belasan korban meninggal setahun terakhir.

Karenanya, ditengah ketakutan warga berkumpul pada ruang terbuka saat ini, mereka diminta untuk tidak lengah mengatisipasi beberapa jenis penyakit tersebut.

Demikian diharapkan Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Rahmat, Skm., kepada wartawan, Selasa (17/3).

Ia mengatakan, meski sekarang perhatian pemerintah, instansi terkait serta masyarakat tertuju pada persoalan Corona, tidak berarti harus melupakan ancaman penyakit menular berbasis lingkungan lainnya. Sebab resikonya sama, yakni kematian ketika tidak ditangani dengan serius.

“Walaupun kita ini menghadapi Corona, bukan berati kita melupa dengan rabies, DBD maupun penyakit lain. Sama kok kalau ini tidak kita tangani, ancamannya juga kematian,” terangnya.

Virus Corona memang menjadi isu nasional yang sedang hangat dibicarakan, termasuk di daerah ini.

Apalagi dengan ditemukannya satu orang eks TKW asal Manggelewa yang terindikasi terjangkit penyakit tersebut.

Alangkah baiknya, menurut dia, perhatian yang ditunjukan para pihak saat ini juga diberlakukan untuk penaggulangan Rabies, DBD, Malaria, TBC dan sejenisnya. Minimal untuk memastikan setiap ada temuan kasus, warga tertangani tim medis di sarana kese-

hatan.

“Misalnya Rabies, kalau digigit tidak ke sarana apa ancamannya.

Sama dengan TBC kalau tidak ke sarana, dia batuk-batuk saja tidak diperiksa seputungnya ternyata positif suatu saat juga akan memberikan resiko kematian,” jelasnya.

Prinsipnya, harap Rahmat, selain perhatian lebih terhadap penyakit menular lain dengan ancaman kematian itu. Apapun keluhan yang dirasakan, semua elemen mestinya sadar untuk langsung mendatangi sarana kesehatan. Karena dengan demikian langkah-langkah penanganan serta pencegahan bisa cepat dan efektif dilakukan.

Untuk memastikan warga di delapan kecamatan tidak larut dalam ketakutan akan Corona sampai mengabaikan ancaman penyakit lain. Dikes melalui puskesmas dengan program pasyandu keluarganya tetap membuka pelayanan untuk semua jenis penyakit. “Ndak boleh kita diam terfokus sama ini saja (Corona).

Sama semua kok mengancamnya,” teg a s d i a . (jun)

Rahmat

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Halaman 8

Suhaili dan Delapan DPD II Melawan

DPP Menghendaki Musda Golkar NTB Mengaklamasikan Ahyar Abduh Mataram (Suara NTB) – Penundaan Musda DPD I Partai Golkar NTB sampai dua kali, tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi di internal partai beringin tersebut.

Terutama dalam hal pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang bersaing cukup ketat yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum tercapai kesepakatan di antara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi sayap pendiri. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan skenario aklamasi dalam pemilihan Ket-

ua DPD I Golkar NTB. Akan tetapi rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mencapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi.

Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB. Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi, Selasa (17/

Parpol Dukung Pilkada Dipertimbangkan untuk Ditunda

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah partai politik di NTB tidak keberatan jika memang dipandang perlu Pilkada serentak 2020 ditunda pelaksanaannya. Mengingat situasi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan tahapan pelaksanaannya karena ancaman dari penyebaran virus corona.

“Menurut saya karena kita dalam kondisi darurat oleh virus corona ini, maka segala hal bisa saja terjadi termasuk penundaan Pilkada itu,” ujar Hasbullah Muis, Sekretaris Wilayah DPW PAN NTB, yang dikonfirmasi Selasa (17/3) kemarin.

Pihaknya bisa memahami situasi yang terjadi saat ini, sehingga memaksa agenda Pilkada harus ditunda, untuk kepentingan yang jauh lebih besar.

“Kalau dianggap itu yang terbaik dalam mencegah wabah virus corona menyebar lebih luas, saya pikir parpol setuju saja KPU melakukan penundaan Pilkada. Jika memang dipandang akan menimbulkan dampak yang lebih besar jika pilkada ini tetap dilanjutkan maka menurut saya sangat bijak ada pertimbangan memundurkan Pilkada sampai situasi memungkinkan,” ucapnya.

Namun demikian ia menyarankan sebelum mengambil keputusan, penyelenggara terlebih dahulu melakukan berbagai kajian dengan matang. Sebab tahapan pelaksanaan Pilkada juga sudah mulai berjalan sebagian. Disamping itu diketahui bersama bahwa proses pilkada ini sudah terjadwal sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Karena kita tidak tahu sampai kapan corona ini bisa kita cegah dan antisipasi, mudahan penanganan lebih cepat. Saya pikir semua agenda bisa ditunda, karena Pilkada ini melibatkan masyarakat banyak, partisipasi masyarakat.

Kehidupan saja mulai dibatasi apalagi ini proses demokrasi yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet dikonfirmasi terkait wacana penundaan Pilkada 2020 karena corona itu. Ia juga mengaku tak ada persoalan jika memang harus ditunda karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Meskipun pihaknya sudah melakukan banyak proses, hal itu tak jadi soal.

“Kami bukan petahana, jadi ndak ada yang merasa kami dirugikan, dan kami juga tidak ada merasa diuntungkan jika memang Pilkada ini harus ditunda,” tegasnya.

Sementara itu politisi Partai Golkar, Puaddi menyampaikan bahwa ia juga sepakat jika memang pilkada 2020 harus ditunda pelaksanaannya. Karena semua pihak dapat memahami kondisi yang sedang dihadapi oleh negara saat ini. (ndi)

Polisi Usut Dugaan Pungli PTSL Pondok Perasi

Joko Tamtomo

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 27 orang diduga menjadi korban pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Lingkungan Pondok Perasi, Ampenan, Mataram. Polresta Mataram mulai turun penyelidikan. Langkah awalnya dengan mengumpulkan data. Laporan aduan masyarakat mengenai dugaan pungli tersebut sudah diterima. “Laporan baru kita terima.

Kita akan selidiki,” terang Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo dikonfirmasi Selasa (17/3) kemarin.

Penyidik Subdit Tipikor sudah mendapat penugasan untuk mengumpulkan data. Jika sudah cukup maka penyidik akan mulai mengklarifikasi saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. “Kita cari bukti-bukti,” ucapnya. Berdasarkan dokumen yang dihimpun Suara NTB, kasus dugaan pungli tersebut muncul sebab warga dimintai biaya dalam persiapan pembuatan sertifikat. Nominalnya antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu.

Sementara yang belum membayar dianggap berutang. Warga yang diduga menjadi korban sebanyak 27 orang. Salah satu korban, ZT, sudah menyetorkan uang. Namun, tanahnya tidak kunjung diukur. Biaya persiapan PTSL sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT tahun 2017. Biaya persiapan pelaksanaan wilayah kategori II yaitu NTB sebesar Rp350 ribu. Biaya tersebut ditetapkan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Penyiapan dokumen terdiri dari surat pernyataan berisi keterangan tidak adanya sengketa, riwayat tanah, keterangan bukan aset daerah, dan keterangan bukan penguasaan secara sporadik. Biaya pengadaan batas bidang tanah tediri patok tiga buah dan satu lembar meterai untuk melengkapi surat pernyataan. Sementara operasional petugas kelurahan/desa meliputi biaya penggandaan dokumen, biaya pengangkutan dan pemasangan patok, serta transportasi petugas ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. (why)

3) membenarkan dinamika yang terjadi tersebut. “Poin dalam rapat itu bahwa DPP Golkar menghendaki, saudara Ahyar Abduh untuk memimpin Golkar NTB. Tapi ada yang bereaksi, pak Suhaili menolak, dengan dukungan suara delapan DPD II, semua berdiri di sana mendukung Pak Suhaili, dan ini sahih,” tuturnya.

“Tapi DPP bilang saya paham dengan keinginan DPD II, tapi kami maunya beda, maunya Pak Ahyar. Sampai Pak Suhaili bilang, percuma ada Musda dong kalau begini. Dijawab

DPP musda harus, artinya apa, musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” sambungnya.

Suhali dengan delapan ketua DPD II pun ingin bertemu dengan Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah aklamasi untuk memilih Ahyar Abduh itu resmi menjadi keingian dari DPP Golkar seperti yang disampaikan oleh Waketum, Azis Syamsuddin. Namun hasilnya Airlangga tak ingin menemui Suhaili dan jawaban Airlangga disampaikan melalui Sekjen, bahwa DPP tetap ingin mengaklamasikan Ahyar.

Apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar di DPRD NTB, Misbach Mulyadi itu,

dikuatkan oleh Ketua AMPG DPD I Golkar NTB, Lalu Satriawandi yang juga ikut dalam rapat bersama DPP tersebut. Bahwa DPP menginginkan musda dilakukan secara aklamasi untuk memilih Ahyar Abduh sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. “DPP maunya Musda dilakukan secara musyawarah mufakat, seperti di daerah lain.

Kalau sudah sepakat, kan akan aklamasi jatuhnya, ini yang sebenarnya keinginan dari DPP. Tetapi karena ada DPD II seperti itu maka belum ada kata sepakat seperti itu, Sehingga terjadi manuver bertemu ketum lah dan lainnya,” katanya.

Namun dia memastikan bahwa Musda akan tetap dilakukan pada tanggal 22 Maret mendatang. Karena DPP sudah menerbitkan surat mandat un-

(Suara NTB/ist)

PERSIAPAN MUSDA - Waketum DPP Golkar, Azis Syamsuddin didampingi Korwil, Sumarjaya Linggih memimpin rapat persiapan Musda dengan Ketua DPD I Golkar NTB, Suhaili FT dan 10 Ketua DPD II. Namun rapat tersebut tidak mencapai keputusan untuk Aklamasi. tuk digelar Musda. Diketahui delapan DPD II yang mendukung Suhaili tersebut yakni, KLU, Lobar, Loteng, Lotim, Sumba-

wa, KSB, Bima dan Dompu. Sementara dua DPD belum menentukan pilihan yakni, Kota Mataram dan Kota Bima. (ndi) (Suara NTB/why)

SEMPROT DISINFEKTAN - Anggota Gegana Brimob Polda NTB menyemprot cairan disinfektan di area Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah, Selasa (17/3) kemarin untuk antisipasi virus Corona pascaditetapkannya siaga darurat.

Antisipasi Corona

Brimob Bergerilya Semprot Disinfektan Praya (Suara NTB) – Gegana Brimob Polda NTB kebanjiran tugas sejak NTB siaga darurat virus Corona.

Sebanyak 28 tim ‘dipersenjatai’ cairan disinfektan. Sepekan ini, pasukan andalan Polri ini dapat perintah membersihkan fasilitas umum dari cemaran virus Corona. Tugas pertama menyemprot disinfektan perkantoran polisi sudah selesai Senin lalu.

Sementara Selasa kemar-

in, Lombok Internasional Airport, Praya, Lombok Tengah kebagian giliran. Bekerja sama dengan tim dari Angkasa Pura dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram. Sejumlah area bandara disemprot cairan campuran klorin. Antara lain, lobi bandara, area penjemputan, terminal keberangkatan, terminal kedatangan domestik dan internasional. Troli bagasi dan conveyor belt juga tak luput.

“Kita punya 28 tim. Sasarannya fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat ibadah, pusat-pusat keramaian, tempat wisata,” terang Komandan Satbrimob Polda NTB Kombes Pol Komaruz Zaman di selasela kegiatannya memimpin penyemprotan disinfektan.

Siaga darurat Corona Provinsi NTB dimulai sejak Senin lalu.

Berlangsung selama dua pekan. Selama itu pula tim Brimob akan bergerilya.

Dalam sepekan ini jadwal penyemprotan sudah disusun.

Disinfektasi selanjutnya akan beralih ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Menjadi perhatian utama adalah tempat dengan konsentrasi tinggi wisatawan dan pusat keramaian. “Ada permintaan tambahan, kawasan gili (Lombok Utara), Pelabuhan Bangsal. juga akan kita semprot disinfektan,” ujarnya.

Masjid Islamic Center di

Mataram akan disemprot pada Kamis mendatang. Sehari sebelum pelaksanaan Salat Jumat di kompleks peribadatan terbesar di NTB itu. Pura dan gereja menyusul pada Sabtu dan Minggu. Tim KBR yang terlibat dalam kegiatan antisipasi penyebaran Covid-19 ini melakukan penyemprotan cairan disinfektan dengan dilengkapi standar alat pelindung diri (APD) berseragam proteksi level C milik Polri. (why)

Pekan Ini PKS Terbitkan Dukungan untuk Sumbawa

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolsek Pagutan Iptu Surya Wirawan (kiri) dan Kasubbag Humas Polresta Mataram Iptu Anggraeni (kanan) menunjukkan barang bukti ponsel curian dan tongkat pemutus CCTV yang disita dari tersangka Haris, Selasa (17/3) kemarin.

Residivis Empat Kasus, Mencuri Lagi Mataram (Suara NTB) – Haris (19) tetap amatiran walaupun sudah empat kali jadi alumni sel penjara. Aksi pencuriannya tetap kelihatan jejaknya.

Meski kabel CCTV rumah korban sudah coba dia putus. Aksinya tetap terekam yang membuatnya gampang ditangkap. Residivis ini spesialis pencurian ponsel di rumah-rumah.

Belum genap seminggu keluar dari penjara, Haris sudah kambuh lagi. “Dia membuat alat untuk memutus kabel CCTV begitu keluar dari penjara,” ungkap Kapolsek Pagutan Iptu Surya Wirawan, Selasa (17/3) kemarin. Haris ditangkap karena disangka mencuri di Lingkungan Karang An-

yar, Pagesangan Timur, Mataram. aksinya memang mulus.

Mulai dari memutus kabel CCTV. Haris sudah menyiapkan alat. Dibuat dari celurit yang diikat di ujung tongkat.

Haris memang sudah niat menyasar rumah tersebut. Alat itu disiapkan dari rumah. Dia sudah memantau bahwa rumah sasarannya dilengkapi CCTV. Diawali dengan lompat tembok, hal pertama yang dicari adalah CCTV. Dia sukses mengambil ponsel di rumah yang tidak terkunci itu. “Kabelnya memang putus. Tapi kan dia sudah terekam. Dari rekaman itu lah kita yakin kalau dia pelakunya,” ungkap Surya.

Tidak sampai 24 jam, siswa

kelas XII SMK ini masuk penjara lagi. Pelaku yang sudah empat kali ditangkap ini dengan mudah ditangkap. Barang bukti ponselnya belum sempat dia jual. “Dia mau pakai membeli narkoba,” sebut Surya.

Haris pernah masuk penjara sebelumnya. kasus terakhir, dia mencuri ponsel di rumah anggota polisi. Atas perbuatannya itu, Haris divonis penjara selama 10 bulan. Awal Maret lalu dia bebas bersyarat.

Sejak masih di bawah umur pun, Haris kerap berurusan dengan polisi. Waktu itu dia mencuri laptop. Sasarannya barang elektronik yang mudah dijual lagi.

“Sebenarnya dia ini masih wajib lapor,” tandas Surya. (why)

Mataram (Suara NTB) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020 akan diberikan kepada pasangan H. Mohammad AbdullahDewi Noviani (Mo-Novi). SK Rekomendasi dukungan dari DPP PKS kepada Mo-Novi dipastikan akan diterbitkan dalam waktu dekat ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Wilayah DPW PKS NTB, Sembirang Ahmadi ketika dikonfirmasi di DPRD NTB, Selasa (17/3) kemarin. “Sumbawa sudah clear untuk pasangan H. Mo-Novi,” ujarnya.

Bahkan untuk Surat Keputusan (SK) Rekomendasi dukungan dari DPP PKS akan diupayakan keluar dalam pekan ini. Hal itu dilakukan supaya PKS lebih cepat bergerak dalam menggalang dukungan pemenangan.

“Tinggal SK-nya nanti dibawa, mudahan-mudahan dalam pekan ini sudah keluar. Kita akan usahakan Minggu ini, dan Insya Allah kita akan langsung deklarasi dalam waktu cepat ini juga,” jelasnya, ketua Fraksi PKS di DPRD NTB ini.

Disebutkan Sembirang, adapun partai koalisi yang akan menjadi pengusung pasangan Mo-Novi yakni PKS, PKB, kemudian Hanura dan Nasdem.

Empat partai itulah yang sudah dipastikan jadi partai pengusung, meskipun untuk SK

dukungan PKS yang akan mulai menerbitkan lebih dulu.

“Kita mengawali, artinya di Sumbawa sudah clear bentuk koalisi untuk pasangan H. MoNovi. Dengan empat partai ini sudah lebih dari cukup,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait dengan dukungan di daerah lainnya, seperti di Kota Mataram, Sembirang menjawab untuk Kota Mataram masih dalam proses di DPP. Bukan berarti sengaja ditahan atau digantung karena berubahnya peta koalisi di Sumbawa. Akan tetapi untuk peluang PKS tarik diri dari koalisi dengan PDIP untuk tidak mendukung pasangan Selly AndayaniTGH. Abdul Manan. Hal itu dikatakan Sembirang menjadi ranah DPP. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet, meyakini koalisi dengan PKS untuk mendukung pasangan Selly - Manan tidak akan terjadi perubahan.

Adapun soal SK rekomendasi dukungan DPP PKS belum keluar sampai saat ini, hal itu menurut Slamet bukan digantung, melainkan hanya soal alasan teknis. “Partai saya ndak mungkin main-main kalau ndak final, dan ndak ada lagi opsi lain, itu masalah teknis saja, tapi saya ndak boleh mengungkapkan data di sini. Kalau saya sudah final, bahkan kemungkinan tambah koalisi ya, banyak partai yang ingin gabung ini,” ungkapnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 18 Maret 2020

Halaman 9

Pemerintah Pertimbangkan Relaksasi Kredit Pelaku Usaha Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB bersama stakeholder terkait disebut tengah menghitung skema relaksasi kredit bagi pelaku usaha pariwisata. Terutama untuk menghadapi dampak penyebaran virus corona (Covid-19), di mana pemerintah memutuskan memperketat pengawasan akses masuk dan keluar NTB, dan menutup sementara akses masuk menuju kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno).

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirayaja Kusuma, menerangkan relaksasi kredit memang tidak bisa serta-merta dilakukan. “Harus ada acuannya,” ujarnya saat dikonfir(Suara NTB/bay) H. Wirayaja Kusuma masi, Selasa (17/3) di Mataram. Diterangkan Wirajaya kebijakan untuk relaksasi kredit atau pinjaman perbankan merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Begitu OJK mengeluarkan kebijakan untuk membantu dampak Covid-19 ini, ada semacam relaksasi dan restorasi terhadap kredit-kredit yang dimilik nasabah.

Nanti baru kita mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan OJK itu,” ujarnya.

Menurutnya, kejelasan aturan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan relaksasi kredit. Terutama untuk menjamin dampak terhadap bank penyedia kredit sendiri.

“Jadi harus hati-hati,” ujar Wirajaya. Di sisi lain, keputusan Pemprov NTB untuk memperketat akses keluar masuk NTB disebut masih dapat dihadapi. Khususnya untuk pelarangan kunjungan masuk dan keluar bagi OPD dan pejabat pemerintahan yang juga mempengaruhi intensitas MICE yang biasanya diakomodir oleh agen perjalanan dan hotel.

“Travel agent (masih) bisa mengatasi itu. Ini kan hanya 14 hari pembatasan (perjalanan dinas dan penutupan tiga gili), dan setelah masa itu akan kembali normal,” ujar Wirajaya. Masa penutupan sementara sendiri diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempersiapan kembali potensi pariwisata NTB. Dicontohkannya seperti saran Pakar Pemasaran Hermawan Kertajaya, di mana keputusan yang diambil pemerintah daerah dapat menjadi titik balik pariwisata NTB jika dimanfaatkan dengan baik.

“Ini titik balik akan menjadi luar biasa bagi pariwisata NTB. Kita mengkonsolidasi teman-teman pariwisata untuk bisa bangkit lagi setelah 14 hari ini,” ujarnya. Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, menerangkan pihaknya tengah menyiapkan program relaksasi kredit dan pinjaman. Program tersebut tengah dalam proses, mengingat kebijakannya harus melibatkan instansi ataupun kementerian lain.

“OJK sedang koordinasi dengan Kemenkumham. Mudahmudahan tidak lama lagi kebijakannya bisa keluar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/3). Kebijakan tersebut sesuai dengan arahan Ketua OJK psuat dan Kementerian Keuangan, khususnya terkait penanggulangan dampak penyebaran Covid-19. Diterangkan Farid sampai saat ini pihaknya belum menerima detail dari kebijakan relaksasi kredit tersebut.

Namun, dapat dipastikan yang akan menerima manfaat program adalah pelaku usaha dengan kredit dibawah Rp10 miliar. “Termasuk juga untuk UMKM. Nanti akan ada (juga) relaksasi berupa restrukturisasi,” pungkasnya. (bay)

Nurdin Kantongi Dukungan Bersyarat dari DPP PPP Mataram (Suara NTB) – DPP PPP memberikan surat persetujuan dukungan kepada Nurdin Ranggabarani untuk tampil maju mencalonkan diri sebagai Bupati di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020. Surat Keputusan (SK) persetujuan DPP PPP itu diterima Nurdin langsung di DPP, Selasa (17/3).

“Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPC PPP Sumbawa, DPW PPP NTB dan DPP PPP, serta Desk Pilkada PPP di semua tingkatan. Karena atas persetujuan dan rekomendasi serta dukungannya, sehingga DPP PPP menerbitkan surat persetujuan pencalonan saya sebagai Calon Bupati Sumbawa di Pilkada 2020,” ucap Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB. SK persetujuan pencalonan Nurdin itu diserahkan langsung oleh Ketua Deks Pilkada DPP PPP, Hj. Ermalena MHS dan didampingi Sekretaris Dr. Qoyyum, beserta segenap Anggota Desk Pilkada DPP PPP, diantaranya Hj. Reni Marlinawati, H. M. Arwani Tomafi dan H. Irgan Chairul Mahfidz, serta disaksikan Sekretaris Jenderal DPP PPP, H. Arsul Sani.

“Saya menerima langsung surat persetujuan DPP tersebut, di Sekretariat DPP PPP, Jln. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, dan memerintahkan kepada saya untuk segera membangun koalisi partai dan menentukan pasangan Bakal Calon Wakil Bupati Sumbawa 2021-2026,” katanya.

Dikutip dari isi dari surat persetujuan pendahuluan Nomor ; 2491/EX/DPP/III/2020 tentang pencalonan Nurdin Ranggabarani di Pilkada Sumbawa sebagai calon Bupati. DPP PPP memerintahkan kepada Nurdin, pertama segera untuk melakukan penjajakan dengan partai politik lain dalam rangka membentuk koalisi yang efektif sesuai dengan syarat minimal pengajuan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumbawa.

Kedua memerintahkan kepada Nurdin untuk segera mendapatkan kepastian nama calon wakilnya. Ketiga melibatkan dan memberdayakan seluruh kader dan pengurus PPP dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2020. Keempat, menyelesaikan proses administrasinya dalam mekanisme pengusung calon sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari DPP PPP. DPP PPP memberikan batas waktu sampai tanggal 14 April kepada Nurdin untuk melaksanakan perintah DPP tersebut. Apabila sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan tidak dapat penuhi, maka Surat dukungan pendahuluan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. “Insya Allah akan kita penuhi semua permintaan DPP itu secepatnya,” tegas Nurdin. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SK DUKUNGAN - Nurdin Ranggabarani menerima SK dukungan pendahuluan dari ketua Desk Pilkada DPP PPP, Hj. Ermelena.

PERIKSA SUHU TUBUH - Pemeriksaan suhu tubuh wisatawan di Pelabuhan Bangsal

Tindaklanjuti SE Gubernur

Pelabuhan Bangsal Intensifkan Pemeriksaan Kesehatan

Tanjung (Suara NTB) Surat Edaran (SE) Gubernur terkait penutupan akses kapal cepat dari Bali ke Tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air) disambut dengan sigap oleh pihakpihak terkait. Pemeriksaan kesehatan wisatawan maupun masyarakat lokal tampak terlihat di Pelabuhan Bangsal Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Wisatawan asing, domestik maupun warga lokal yang tiba dari Tiga Gili diperiksa satu persatu suhu tubuhnya serta pemeriksaan lainnya sesuai SOP yang berlaku. Tim pemeriksa terdiri dari KKP Kelas II Mataram, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, kepolisian serta sejumlah lembaga terkait.

Salah seorang petugas pemeriksaan, Budi Kusuman-

ingrum dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram mengungkapkan bahwa pemeriksaan terkait Virus Corona atau Covid-19 telah dilakukan sejak Bulan Februari lalu. Ia menerangkan bahwa saat itu pemeriksaan hanya terfokus kepada wisatawan asing saja, namun mulai Senin kemarin sudah dilakukan kepada

warga lokal juga.

“Kalau kemarin fokus kita di fastboat, karena sekarang ini sudah ditetapkan menjadi bencana nasional maka kita juga untuk pelayanan publik umum kita juga melakukan pemeriksaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respon dari SE Gubernur kemarin. Dengan

Hotel Ekas Breaks Terpaksa Tutup Selong (Suara NTB) Hotel Ekas Breaks yang ada di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru terpaksa tutup.

Faktor utama penutupn salah satu hotel berkelas di wilayah Lotim ini karena imbas dari razia minuman yang dilakukan aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Disamping karena merebaknya virus corona yang cukup menggemparkan.

Hal ini disampaikan Manajer Hotel Ekas Break, Eka Busran kepada Suara NTB via ponselnya, Selasa (17/3) kemarin. Penutupan ini katanya sebagai salah satu bentuk protes manajemen hotel kepada pemerintah atas tindakan razia aparat yang dianggap merugikan.

Pemilik hotel sangat kecewa.

Padahal, semua prosedur perizinan sudah dipenuhi se-

suai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 30 orang dari 36 karyawan Hotel Ekas Breaks ini terpaksa dirumahkan sementara. “85 persen karyawan kami terpaksa rumahkan dulu,” ucapnya. Para tamu asing yang dijadwalkan datang pun terpaksa dibatalkan.

Disebut ada 75 persen tamu batal datang menginap di Hotel Ekas Breaks. Tamutamu hotel ini sebagian besar dari negara-negara Eropa dan Australia. Datang ke Lombok Timur ini untuk menikmati keindahan alam dan paket wisata lainnya yang disuguhkan pelaku wisata.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim, Muhir yang dikonfirmasi mengatakan penutupan Hotel Ekas Breaks ini menjadi kebijakan sendiri dari manajemen hotel.

Tidak ada arahan dari Dinas Pariwisata untuk melakukan penutupan. Keputusan menutup menjadi kewenangan pihak pemilik hotel. Dispar tidak pernah perintahkan melakukan penutupan.

Soal keberadaan minuman keras (miras) yang diketahui sempat dirazia petugas diketahui karena Ekas Breaks melanggar ketentuan yang tertuang dalam Perda. Penjualan kepada para tamu hotel dari luar negeri tidaklah disoal, akan tetapi dikhawatirkan penjualannya juga untuk umum.

Konsep Pembangunan pariwisata Lotim sambungnya berbasis masyarakat dan tanpa tanpa maksiat. Karena itu pula, sebutnya pemerintah daerah Kabupaten Lotim bersikap tegas pada cafe-cafe yang ada di Labuhan Haji. (rus)

SEPI - Suasana di Hotel Ekas Breaks sepi dari pengunjung.

kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak, Ia berharap tindakan antisipasi ini dapat mencegah penyebaran pandemi Corona di NTB. “Sudah ada arahan dari pemerintah pusat, kami dibawah naungan Kemenkes, kemudian kita juga koordinasi bersama pemerintah daerah, bekerja bersamasama,” ujar Budi. Senada dengan Budi, petugas pemeriksaan lainnya yakni I Nyoman Suratha menuturkan bahwa pemeriksaan di tempat akses masuk sudah mulai dilakukan sejak awal mula corona mewabah ke Indonesia.

“Seperti yang dilihat, tamutamu yang datang kita lakukan

pemeriksaan,” ucap pria yang merupakan koordinator petugas dari Puskesmas Nipah tersebut.

Sementara itu, Laili, salah seorang pekerja di Gili Trawangan memberikan tanggapannya terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Ia menilai tindakan antisipasi pemerintah sudah tepat.

Menurutnya, kesehatan dan keamanan sangatlah penting.

“Kita setuju, karena meskipun ada pengaruh dengan penghasilan kita, kita dapat maklumi demi kesehatan dan keselamatan kita bersama,” tegasnya.

Namun demikian ia berharap ada sosialisasi yang masif dan berkala kepada masyarakat. (r)

Kasus Poltekkes Mataram

Temuan Audit Rp4 Miliar

(Suara NTB/dok)

I Gusti Putu Gede Ekawana Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 sudah naik penyidikan. Audit Inspektorat Jenderal Kemenkes RI menyebut temuan kerugian negara sebesar Rp4 miliar. Penyidik Subdit III Tipikor mendalami perbuatan korupsinya.

Polda NTB sudah menerima hasil audit tersebut. “Dari auditnya (temuan) sekitar Rp4 miliar. Saya belum tahu apakah itu total loss atau tidak,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Selasa (17/3) kemarin menjawab soal angka indikasi kerugian negara kasus tersebut. Berbekal

hasil audit tersebut, penyidik melanjutkan dengan memperdalam indikasi korupsinya.

Bukti kerugian negara juga akan diperkuat lagi.

Nantinya akan berkembang sesuai hasil koordinasi dengan jaksa peneliti. “Apakah hanya cukup itu audit investigasi Inspektorat itu. Kalau jaksa minta BPKP ya kita ke BPKP. Itu tergantung jaksa ke jaksa untuk meyakinkan perbuatan melawan hukumnya,” papar Eka. Untuk mendalami unsur pidananya, nantinya saksi-saksi akan dipanggil lagi di tahap penyidikan untuk diperiksa.

“Direktur, PPK, akan dipanggil lagi,” tandasnya.

Proyek pengadaan ABBM Poltekkes Mataram pengadaannya dibiayai APBN 2016.

Anggaran awalnya sebesar Rp27 miliar. Sebab rasionalisasi anggaran, jumlahnya pun turun menjadi Rp16 miliar. Belanja pengadaan itu untuk membeli peralatan praktik. Sebanyak tujuh penyedia item alat dan 11 distributor sudah dimintai keterangan di tahap penyelidikan. Demikian juga penelusuran proses pengadaan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Direktur Poltekkes Mataram pun sudah diklarifikasi. (why)

Menang Sengketa Calon Perseorangan, H. Lalu Saswadi Gelar Konsolidasi Mataram (Suara NTB) Setelah sengketa permohonan calon Independen diloloskan, Bakal Calon Bupati Drs. H.L. Saswadi, MM bersama tim suksesnya menggelar rapat konsolidasi, Sabtu (14/3) lalu.

Rapat konsolidasi itu berlangsung setelah mereka mengikuti sidang lanjutan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bupati dan Wakil Bupati Loteng di ruang Tastura I Eks Kantor Bupati Loteng.

Agendanya, mendengarkan pembacaan putusan sidang oleh Bawaslu Loteng selaku majelis.

Putusan ini terkait sengketa yang diajukan Lalu Saswadi dan pasangannya Ir. H Dahrun, MM. Keduanya didampingi kuasa hukumnya Surya Hadi, SH.,MH sebagai pemohon dan selaku termohon KPU Lombok Tengah.

Dalam putusan itu, sengketa yang diajukan oleh pemohon dikabulkan sebagian. Salah satunya, soal bukti dukungan bakal pasangan calon per-

seorangan HL Saswadi – Dahrun yang berjumlah 59.231 tersebar di 12 Kecamatan, telah memenuhi syarat minimal Jumlah dukungan dan sebaran.

Dengan dikabulkannya permohonan pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Loteng itu, pasangan calon perseorangan ini bersama Timses berkomitmen untuk menciptakan Pilkada Loteng yang damai .

Adapun deklarasi pernyataan sikap mereka isinya : 1. Siap menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Bersedia menjaga kerukunan selama Pilkada tahun 2020 di Kab. Loteng 3. Menghormati perbedaan pilihan selama tahapan Pilkada 4. Menolak RAS dan Penyebaran berita bohong/hoax yang bisa menimbulkan konflik dan perpecahan 5. Mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Loteng untuk bersama-sama menciptakan situasi

(Suara NTB/ist)

KONSOLIDASI - H.Lalu Saswadi bersama tim suksesnya menggelar konsolidasi setelah resmi lolos sebagai calon perseorangan. yang aman, damai, rukun, sejuk dan Loteng untuk menuju Indonesia harmonis Menjelang, Saat dan PasMaju, Indonesia Satu dan Indoneca Pilkada tahun 2020 di Kabupaten sia Makmur. (r/*)

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

PENDIDIKAN

Halaman 10

(Suara NTB/dok)

Tunda Pelaksanaan KKN SEKOLAH Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menunda pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa yang rencananya mulai dilaksanakan tanggal 3 April mendatang. Keputusan itu menyusul kebijakan pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Selain itu STP Mataram juga meniadakan perkuliahan secara tatap muka.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., pada Selasa (17/3) mengatakan, pihaknya menunda pelaksanaan KKN yang direncanakan mulai 3 April itu. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya direncanakan pelaksanaan KKN akan dilakukan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Kami belum menentukan waktu untuk pelaksanaan KKN nantinya,” katanya.

Di samping itu, Halus menyampaikan kegiatan perkuliahan secara tatap muka dihentikan sementara. Pihaknya menerapkan pembelajaran berbasis dalam jaringan (daring) atau online. Sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 30 Maret nanti. Mahasiswa juga diminta daftar ulang atau registrasi ke bagian keuangan STP Mataram agar mahasiswa terdaftar dalam daring/online. “Apabila hal ini tidak dilakukan, maka mahasiswa tidak akan diikutkan dalam kegiatan perkuliahan dengan sistem daring tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, mahasiswa juga diminta memperbarui email dan nomor telepon genggam yang memiliki aplikasi WhatsApp, dan melaporkan ke bagian akademik. “Mahasiswa harus aktif mengikuti perkembangan situasi kampus untuk mengikuti perkembangan terkini,” kata Halus Mandala.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Mataram meniadakan kegiatan perkuliahan secara tatap muka. Kegiatan penelitian lapangan atau pengabdian masyarakat juga dihentikan sementara. Mahasiswa yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga ditarik kembali.

Sebelumnya, Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., menyampaikan bahwa kegiatan perkuliahan, asistensi/pembimbingan tatap muka di STIE AMM ditiadakan sejak Senin (16/ 3) sampai dengan Sabtu (28/3), dan diganti dengan perkuliahan, asistensi/ pembimbingan dalam jaringan (daring) atau online melalui berbagai platform komunikasi. Atau dengan tugas mandiri. Sementara itu kegiatan praktikum, baik laboratorium atau lapangan agar dilakukan penjadwalan ulang atau diganti dengan metode lain.

Halus Mandala (ron)

(Suara NTB/dok)

APM Rendah Jadi Prioritas Dikbud Mataram (Suara NTB) – Angka Partisipasi Murni (APM) di NTB mengalami penurunan seiring tingginya jenjang pendidikan.

Bahkan APM jenjang SMA dari data di akhir tahun 2018 sebesar 70,5 persen.

Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berupaya untuk membuat program yang bisa menaikkan angka partisipasi murni.

Berdasarkan data yang H. Aidy Furqan dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018 bahwa angka APM jenjang SMA sebesar 70,5 persen, artinya artinya baru 70,5 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., Selasa (17/3) mengatakan, untuk meningkatkan APM itu, pihaknya akan menyediakan akses pendidikan yang makin meluas. Salah satunya melalui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Di samping itu juga akan melengkapi fasilitas dan sarana belajar.

Dinas Dikbud NTB juga melarang pernikahan pada masa usia sekolah yang dikhawatirkan membuat siswa menjadi putus sekolah, sehingga angka partisipasi murni menjadi semakin kecil. “Kami juga melibatkan orangtua atau wali siswa serta tokoh masyarakat untuk mendorong warga melanjutkan pendidikan,” kata Aidy yang saat ini juga menjabat Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Di samping itu, APM jenjang SD di NTB sebesar 92,6 persen, artinya 92,6 persen dari anak usia SD sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Di jenjang SMP, APM sebesar 81,3 persen, artinya 81,3 persen dari anak usia SMP sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah.

Sementara untuk angka putus sekolah, sebanyak 4.823 siswa di NTB putus sekolah pada tahun 2018. Data itu tercatat di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2018.

Dengan rincian, sebanyak 1.032 siswa SD, 1.320 siswa SMP, 1.236 siswa SMA, dan 1.235 siswa SMK. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah ditemui di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, pemerintah perlu turun ke masyarakat untuk mengajak masyarakat bersekolah.

Praya (Suara NTB) Apalag saat ini dimudahSebagai bentuk rasa syukur kan dengan adanya kartu atas penamatan kitab BidayatIndonesia pintar, Bantuul Hidayah, karya Hujjatul Islam an Operasional Sekolah Al Ghazali, Pondok Pesantren (BOS), dan program lainMadarasah Aliyah (MA) Alnya. “Namun harus diteAsma’ul Husna Tanak Beak Barkankan agar masyarakat at Kecamatan Batukliang Utara jujur dan memiliki komitLombok Tengah menggelar permen yang kuat untuk beringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhamsekolah,” katanya. mad SAW belum lama ini.

Rumindah mengakui Pengajian diisi oleh Abdurterkait dengan angka parrahman yang juga sebagai salah tisipasi murni bisa dissatu tenaga pendidik pondok ebabkan banyak faktor. tersebut. Dalam kesempatan itu Bisa saja memang seseorIa menyampaikan dunia interang memiliki tingkat kenasional menjadi perhatian di mampuan dasar yang suseluruh negara yaitu virus Corolit berkembang. Belum na yang mulai muncul dari negeri lagi adanya faktor ekonomi China. Di mana virus ini memiyang membuat seseorang liki daya rusak yang bisa menyetidak bisa bersekolah. bar terhadap keberlangsungan Juga faktor lainnya yang hidup manusia. bisa saja membuat seseIa menyebutkan sebelum virus orang tidak melanjutkan ini muncul, jauh sebelumnya bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. (ron)

UNBK - Siswa SMKN 1 Sekotong saat mengikuti UNBK di hari Selasa (17/3).

(Suara NTB/ist)

UNBK SMK Masih Diwarnai Permasalahan Server Mataram (Suara NTB) – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK hari ke dua, Selasa (17/3) diwarnai permasalahan server di sejumlah sekolah. Hal itu sempat mengganggu pelaksanaan UNBK di sekolah tersebut, yang mengakibatkan waktu pelaksanaan sempat tertunda beberapa saat. Secara umum, pelaksanaan UNBK di hari ke dua berjalan lancar, sekolah juga tetap menjalankan protokol pencegahan virus Corona (Covid-19).

Koordinator UNBK pada Tim Helpdesk UN Provinsi NTB, Susanto pada Selasa (17/ 3) sore menyampaikan sempat terjadi kerusakan server di SMK Perhotelan 45 Mataram, kemudian dilakukan penggantian server dengan tetap menggunakan Virtual Harddisk Drive (VHD) yang sudah sinkron dan sudah berjalan normal.

Kejadian server bermasalah juga terjadi di SMK Bangun Bangsa Hu’u, solusi yang diam-

bil melakukan sinkronisasi ulang dengan menggunakan server cadangan. Sementara di SMKN 1 Batulayar sempat terjadi listrik padam sesaat. Sesi Satu di SMKN 1 Batulayar sempat tertunda sekitar satu jam dan sudah teratasi.

Susanto menyebutkan, beberapa kemungkinan terjadinya gangguan server, antara lain karena server tidak dilengkapi dengan suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power

supply (UPS), spesifikasi server tidak standar, atau server yang digunakan multiguna. “Permasalahan itu sudah selesai, siswa ikut ujian hari itu (kemarin) juga, hanya waktunya mundur,” ujar Susanto.

UNBK SMK pada hari Selasa kemarin mengujikan mata pelajaran matematika.

Pada Rabu (18/3) hari ini, UNBK SMK mengujikan mata pelajaran bahasa Inggris, dan pada Kamis (19/3) besok me-

ngujikan mata pelajaran teori kejuruan. Pada Senin (16/3) lalu telah diujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Sementara itu, pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Sekotong secara umum berjalan lancar. Kepala SMKN 1 Sekotong, Sulman Haris, S.Ag., M.Ag., pada Selasa (17/3) mengatakan, pelaksanaan hari pertama dan hari ke dua UNBK SMK berjalan dengan lancar. Tidak ada juga gangguan pada listrik atau jaringan internet. Sebanyak 47orang siswa kelas XII di SMKN 1 Sekotong mengikuti UNBK di tahun 2020 ini. “Pelaksanaan lancar, kami melaksanakan dalam dua sesi,” ujarnya.

Terpisah, Kepala SMK Yarsi Mataram, Lalu Rusmi-

ka Apriwijaya, S.Kep., MM., mengatakan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan UNBK di SMK Yarsi. Sebanyak 84 siswa kelas XII mengikuti UNBK, mereka berasal dari kompetensi keahlian keperawatan dan kompetensi keahlian farmasi. Siswa dibagi dalam dua sesi UNBK. Di samping itu, Rusmika menekankan, pihaknya tetap menjalankan protokol pencegahan virus Corona, seperti siswa diminta membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah disedikan di pintu masuk ruangan. Siswa juga diminta memakai masker. “Siswa harus membawa alat tulis sendiri jangan sampai pinjam ke temannya untuk mencegah penularan,” ujarnya. (ron)

SMAN 1 Praya Juara Umum KSN Tingkat Kabupaten

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Rektor Undikma Kusno saat berkunjung ke Desa Mareje Timur, Senin (16/3).

Undikma Intensif Lakukan Pembinaan Sejumlah Desa Mataram ( Suara NTB) Untuk menggenjot popularitas agrowisata serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui agro bisnis di Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kepala Desa H. Muhammad Hadran mengundang sejumlah pakar agrobisnis baik di bidang pariwisata, peternakan, serta pengolahan hasil komoditi Desa Mareje Timur. Di antara yang diundang adalah Rektor Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Prof.

Kusno, DEA.,Ph.D. Menurut Kepala Biro Humas Undikma Mataram, Ismail Marzuki kegiatan kunjungan ke Desa Mareje pada

hari Senin 16 Maret 2020 sebagai bentuk respons atas permintaan Pemdes Mareje Timur melalui surat resmi agar Undikma bersedia untuk memberikan pendampingan dalam melaksanakan berbagai program termasuk program masyarakat.

Diakuinya, Rektor Undikma Prof. Kusno, DEA.,Ph.D., memberikan respons positif, jika Undikma bersedia menjadi mitra Desa Mareje Timur dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Apalagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber daya yang dimiliki Undikma cukup banyak untuk bisa memberikan pendampingan dan pem-

binaan bagi pemerintah desa.

Ismail juga menjelaskan, Undikma Mataram memiliki beberapa keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara berdasarkan pemetaan awal potensi Desa di Mareje Timur, ke depan bisa dilaksanakan program seperti pendampingan desa wisata, pembuatan pakan ternak dan pelatihan pembuatan sabun detergen. “ Ya selama ini Undikma telah melaksanakan kegiatan bersama dengan pemerintah desa seperti pelatihan cetak digital di Selebung Ketangga Loteng, pelatihan pembuatan sabun detergen di Kerembong, pelatihan pembuatan pakan ternak di sumbawa dan beberapa desa lainnya,” ungkapnya. (dys)

Santri MA Ponpes Al-Asma’ul Husna Diingatkan Cegah Corona dengan Berwudhu’

(Suara NTB/ist)

ISRA MI’RAJ - Peringatan Isra Mi’raj di Ponpes Al-Asma’ul Husna belum lama ini. bagai virus muncul seketika sep- tan isra’ Mi’raj, disebutkan erti virus Ebola di Afrika dengan bahwa hikmah ketika Nabi pergaulan bebas yang dinilai Muhammad SAW, menerima menjadi penyebab munculnya untuk menjalankan perintah virus tersebut. Kemudian virus salat, kini menjadi kewajiban Fietnamrus dengan memperbo- bagi umat Islam, hingga umat lehkan segala macam hewan di- akhir zaman ini, yaitu menjamakan termasuk kelelawar, ular ga kebersihan dan kesucian.

Hanya umat Islam di dunia dan binatang lainnya.

Kaitannya dengan peringa- ini bersuci dengan air yang

merupakan satu-satunya agama di dunia, ketika setelah melakukan hubungan suami istri, diwajibkan mandi junub menggunakan air yang bersih.

“Maka, dengan menerapkan perintah tersebut untuk menjaga kebersihan diri, dan kesucian zahir dan bathin maka umat islam tidak akan terkena namanya virus Corona,” tegasnya.

Karenanya melalui madrasah ini, dirinya mengajak semua peserta didik untuk menjaga kebersihan, sehingga terjaga dari virus Corona, dengan selalu menjaga wudhu ketika salat maupun di luar salat.

“Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu di pondok agara ke depan ketika menjadi alumni bisa bermanfaat kepada masyarakat di manapun kita berada,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Kompetisi Sains Nasional (KSN) tingkat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret yang lalu. Kegiatan lomba terpusat di SMAN 1 Praya.

Sebanyak 464 peserta lomba bertarung untuk meraih juara tiga besar di masing-masing mata lomba. Ada sembilan bidang yang dilombakan yakni Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, Geografi dan Komputer. Pada KSN ini yang akan diambil sebagai juara sebanyak 27 juara dari semua bidang.

27 siswa inilah yang akan lanjut bertanding mewakili Kabupaten Lombok Tengah di tingkat Provinsi NTB. Berdasarkan keputusan Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Tengah Nomor 421.3/89/CD-Dikbud tentang Penetapan Juara KSN-K Jenjang SMA/MA Tingkat Kabupaten Lombok Tengah, SMAN 1 Praya keluar sebagai Juara Umum dengan menempatkan 15 siswanya sebagai juara dari 27 juara yang ditetapkan.

Adapun rincian daftar juara KSN-K Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 yakni pada bidang matematika juara 1 diraih L. Gde Gilang Alid H dari SMAN 1 Praya, juara 2 diraih Hamdani SMAN 1 Jonggat dan juara 3 diraih Anggi Saputra SMAN 1 Jonggat.

Sementara pada Bidang Fisika juara 1.l diraih Haidar Ramdhani dari SMAN 1 Praya, juara 2 diraih M. Prayoga Gyovani dari SMAN 1 Batukliang dan juara 3. Fiza Safna dari SMAN 1 Janapria.

Pada bidang Kimia juara 1 diraih Amila Fadila SMAN 1 Praya, juara 2 diraih NI Nyoman Dyah Satya Kinanda SMAN 1 Praya dan juara 3 juara diraih Muhammad Redi

dari SMAN 1 Praya Timur.

Bidang Biologi juara 1 diraih Baiq Zulfia SMAN 4 Praya, juara 2 diraih Audi Miftahul Auli SMAN 4 Praya, dan juara 3 diraih Fadula Roa Agustin dari SMAN 2 Pujut.

Adapun bidang Ekonomi semuanya baik juara 1 sampai juara 3 diborong siswa SMAN 1 Praya. Begitu juga pada bidang lomba Geografi diborong semua siswa sekolah itu. Sedangkan bidang lomba Kebumian juara 1 dan 2 diraih siswa SMAN 1 Praya masingmasing oleh Siti Asiah ZA dan L. Habib S SMAN 1 Praya.

Begitu juga lomba bidang Astronomi dan Komputer siswa SMAN 1 Praya masing-masing berhasil meraih juara 1 yakni NI Gusti Ayu dan M. Arteza Septiandi SMAN 1 Praya.

M. Amrullah, Kepala SMAN 1 Praya sangat puas dengan capaian ini. Apa yang dilakukan pihaknya selama ini tidak sia-sia. “Tentu kami sangat puas dengan capaian ini, walaupun jumlah juara menurun dari tahun lalu yakni 17 siswa. Tapi kami tidak boleh lalai ke depan. Pembinaan harus tetap digenjot dan diperkuat lagi. Kami berharap siswa-siswi kami bisa lolos sampai ke tingkat nasional,” ungkapnya.

Amrullah juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru pembina KSN, jerih payah dan keihklasan selama membina siswasiswinya mendapatkan buah yang manis. Namun beliau juga berharap di tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi.

“Terimakasih atas keikhlasan Bapak/Ibu guru membimbing siswa-siswinya, sehingga menjadi juara. Ke depan pembinaan harus diperkuat lagi agar juara umum bisa dipertahankan, apalagi bisa bertambah lebih bagus,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

PEMBINAAN - Kepala SMAN 1 Praya M. Amrullah memberikan pembinaan KSN pada siswa siswi SMAN 1 Praya.

Rabu, 18 Maret 2020

SUARA NTB

Halaman 11

Atlet Pelatda PON Batal Dirumahkan Mataram (Suara NTB) Keputusan KONI NTB yang ingin merumahkan sebanyak 74 atlet Pelatda PON selama 14 hari ternyata dibatalkan. Pihak KONI NTB mempertimbangkan kembali rencana itu setelah melakukan rapat dengan seluruh stakeholder Pemprov NTB. Demikian disampaikan oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam acara tatap muka dengan atlet dan pelatih di Rusunawa Batu Layar Lombok Barat (Lobar), Selasa (17/3). “Dengan berbagai pertimbangan seluruh stakeholder, termasuk disitu ada tim kesehatan, pejabat Pemprov NTB, kami memutuskan kembali, rencana latihan mandiri,” ucapnya.

Acara itu dihadiri juga oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mewakili Pemprov NTB. Selain itu hadir juga Panitia Pelatda PON dan tim kesehatan Pelatda.

Meski atlet batal dirumahkan, namun Andy mengingatkan semua atlet agar tetap menjaga kesehatan dengan prin-

sip yang menjadi perhatian semua pihak. Dalam hal ini masing-masing atlet harus bisa memproteksi diri dari hal-hal yang yang bisa terjangkit virus Corona ( Covid-19).

“Artinya atlet masuk asrama harus lebih dahulu cuci tangan. Nanti tim kesehatan mengecek suhu dari masingmasing orang yang masuk ke Asrama. Interaksi dengan teman jangan dulu berpelukan dan salaman. Menjaga jarak lebih baik,” terangnya.

Kemudian Andy juga meminta atlet agar tidak berpergian ketempat yang mengundang massa banyak selama 14 hari.

Seperti bepergian ketempat perbelanjaan dibatasi dan kalau bisa ditiadakan. Pasalnya KONI NTB akan menyediakan

semua kebutuhan makanan dan minum atlet di Rusunawa.

Selanjutnya atlet cabor yang bisa latihan di lokasi Rusunawa dikurangi interaksi dengan pihka lain, termasuk berinteraksi dengan pihak luar harus dibatasi. Sementara itu Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menegaskan supaya semua atlet Pelatda PON agar tetap menempati Asrama. Hal ini dilakukan agar para atlet dapat dipantau aktivasinya oleh pihak keamanan Pelatda.

“Para atlet saya minta untuk tetap menginap di sini (Rusunawa) supaya aktivitas atlet tetap dijaga oleh tim keamanan,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa KONI

(Suara NTB/fan)

BATAL - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto (dua dari kanan) bersama Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin membatalkan atlet Pelatda dirumahkan. Pernyataan itu disampaikan pimpinan KONI NTB di hadapan atlet dan Pelatih di Rusunawa Batu Layar, Lobar, Selasa (17/3).

NTB ingin merumahkan sebanyak 74 atlet Pelatda yang tinggal di Rusunawa mulai, Selasa (17/3) kemarin hingga 14 hari, hal itu menindaklanjuti keputusan Pemprov NTB

sebagai langkah pencegahan virus Corona. Namun keputusan itu dibatalkan setelah KONI melakukan rapat kembali dengan stakeholder provinsi NTB. (fan)

Tim Siaga Corona Tetap Terima Kunjungan Raider IOE

(Suara NTB/fan)

PEMERIKSAAN - Atlet panjat tebing NTB, Nurul Iqamah menjalani pemeriksaan suhu badan oleh petugas medis, Letnan Sanup di Rusunawa Batu Layar Lombok Barat (Lobar), Senin (16/3) malam.

Atlet Pelatda Bebas Virus Corona Mataram (Suara NTB) Penyebaran virus Corona (Covid-19) menjadi atensi Panitia Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB. Untuk mencegah terjangkitnya virus Corona di kalangan atlet, pihak tim kesehatan Pelatda PON NTB melakukan tes suhu badan atlet di Rusunawa Batu Layar, Lobar, Senin (16/3) malam lalu.

Petugas Kesehatan Atlet Pelatda PON NTB, Letnan Sanup yang diwawancara Suara NTB usai melaksanakan tes kesehatan atlet mengatakan pihaknya telah menggelar pemeriksaan kesehatan atlet guna mendeteksi penyelenggaraan virus Corona dikalangan atlet. Hasilnya sebanyak 40 atlet dan dua pelatih yang menjalani tes pada malam itu dinilai steril dari virus Corona.

“Semua atlet dalam kondi-

si sehat. Suhu badan mereka dibawah 37 derajat. Kalau ada yang suhu badannya di atas 37, 5 derajat kita akan lakukan isolasi,” ucap Sanup yang saat itu didampingi Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi SH. Dalam tes kesehatan saat itu melibatkan sebanyak kurang lebih 40 atlet dan dua pelatih.

Pasalnya pada malam itu tak semua atlet berada di Rusunawa atlet, sisa 48 atlet berada di luar Asrama. Sebagian atlet dan pelatih ada yang di Pelatnas luar NTB dan sebagian lagi berada di Luar Rusunawa, seperti atlet atletik, menembak dan lainnya masih di luar tempat pemondokan sehingga tidak semua atlet dan pelatih yang di tes kesehatannya.

Untuk mendeteksi penyebaran virus Corona di kalangan atlet, tim medis saat itu melakukan tes tekanan darah

dan suhu tubuh atlet. Tim medis yang dipimpin Letnan Sanup mengatakan bahwa dari hasil tes itu suhu badan atlet rata-rata dibawah 37 derajat sehingga ia menyimpulkan semua atlet dan pelatih bersih dari virus yang mematikan itu.

Selain melakukan tes kesehatan atlet, pihaknya juga memberikan edukasi terhdap sejumlah atlet dan pelatih terkait pencegahan virus Corona.

Salah satu yang dianjurkan oleh tim kesehatan para atlet diminta untuk selalu mencuci tangan usai melakukan aktivitas latihan. Selain itu atlet juga diminta untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang luar yang baru.

“Untuk pencegahan virus Corona atlet harus selalu mencuci tangan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan dengan orang baru,” terangnya. (fan)

RSMA Segera Simulasi Penanganan Pasien Suspect Corona Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA) ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien corona di Sumbawa. Selain ruang isolasi, Alat Pelindung Diri (APD) khusus juga disiapkan. Bahkan sebagai upaya antisipasi, rumah sakit setempat segera menggelar simulasi penanganan.

Simulasi ini penting dilakukan, sebagai bentuk persiapan untuk mengantisipasi adanya pasien suspect. Dari simulasi juga bisa diinventarisir kekurangan-kekurangan serta kelemahan untuk diperbaiki kedepan. Termasuk bisa memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan nantinya.

Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan menyebutkan, rencana simulasi penanganan pasien suspect corona sebelumnya sudah disampaikan dalam pertemuan di Kantor Bupati Sumbawa.

Sekarang ini, pihaknya menindaklanjuti dengan membentuk tim secara internal. Termasuk membuat skema serta alur simulasi yang akan dilakukan. Setelah tim terbentuk, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) yang ditunjuk sebagai leading sektor.

Karena kemungkinan besar simulasi akan melibatkan beberapa stake holder.

“Hari ini saya masih bentuk tim. Kemudian nanti kalau sudah kita SK kan, kita rapat dan saya akan koordinasi dengan Dikes untuk kita tindaklanjuti. Targetnya saya minta minggu ini untuk simulasi. Kalau koordinasi dengan instansi terkait siap minggu ini juga, kita akan laksanakan (simulasi),” ujarnya

(Suara NTB/ind)

Arindra Kurniawan saat ditemui Suara NTB di ruangannya, Selasa (17/3).

Simulasi ini, kata Arindra, tujuannya supaya pihaknya memiliki kesiapan untuk mengantisipasi adanya pasien kasus corona nantinya. Pihaknya juga bisa menginventarisir kekurangan serta kelemahan untuk diperbaiki. Bahkan kerjasama dengan pihak terkait juga bisa lebih maksimal. Dengan demikian akan mempermudahkan interaksi serta komunikasi dalam penanganan nantinya.

“Jangan sampai jalan sendiri-sendiri nantinya, itu yang kami khawatirkan. Untuk mengantisipasi, salah satunya dengan simulasi. Karena nanti beberapa instansi yang terlibat dalam simulasi itu juga akan berinteraksi. Tidak cuma tataran pimpinan, tetapi semua yang bergabung akan berinteraksi. Jadi komunikasi bisa lebih erat lagi. Disamping itu mungkin juga akan beren-

cana untuk diadakan sedikit informasi terkait dengan penanganan corona ke yang interaksi. Jadi diberikan masukan juga gambarannya seperti apa,” ungkapnya.

Menurutnya, alur penanganan biasanya pasien dirujuk dari puskesmas. Meskipun demikian, pihaknya juga menyiapkan skema terhadap pasien yang langsung datang ke RSMA tanpa adanya rujukan dari puskesmas. Dalam hal ini pasien yang merasa mempunyai gejala mengarah ke corona dan mempunyai riwayat berkunjung ke tempat yang sudah terdapat kasus positif.

“Kami juga menyiapkan skema yang datang sendiri yang merasa dirinya punya gejala mengarah ke corona dan punya riwayat bepergian di tempat yang sudah positif corona. Itu bisa datang sendiri dan kami sedang menyiapkan untuk Poli tersendiri. Dan dibuat alurnya tersendiri,” jelasnya.

Sementara ini, lanjutnya, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran di RSMA terkait kunjungan pasien. Termasuk waktu kunjungan juga dikurangi. Pihaknya juga tengah memesan alat deteksi suhu tubuh. Setelah alat tiba, nantinya akan diberlakukan mulai dari pintu masuk.

“Nanti ada security dan perawat di sana kita maksimalkan untuk siapkan screening.

Supaya yang masuk terutama selain kasir itu juga tidak terindikasi corona. Supaya penyebaran kita minimalisir. Jadi kita mulai hati-ati karna di Indonesia sudah ada beberapa tempat yang positif. Mudahmudahan di Sumbawa tidak ada,” harapnya. (ind/arn)

Dompu (Suara NTB) Tim kerja siaga darurat Corona Kabupaten Dompu, memutuskan tetap menerima kunjungan 120 orang raider Indonesia Offroad Exhibition (IOE). Serangkaian dengan perhelatan Festival Pesona Tambora (FPT) April 2020 mendatang. Soal kekhawatiran sejumlah pihak bahwa tamu ini potensial terjangkit dan menularkan virus Corona, akan diantisipasinya dengan mengupayakan penyemprotan disinfektan serta menyediakan cairan antiseptik.

“Tetap kita terima cuma nanti kita siapkan antiseptik,” ungkap Ketua Tim Kerja Siaga Corona, M Jufri, ST., M.Si saat dikonfirmasi wartawan.

Meski pendeteksian pengunjung terjangkit Corona memerlukan pengujian mendalam, namun ketika ditemukan raider dengan gejala tersebut dan atas kesadaran sendiri ingin berobat. Dipastikannya tim medis siap memberikan pelayanan terbaik dengan segala resiko yang akan dihadapi.

“Jadi kita bisa oh ini terkena (corona) tidak boleh. Jadi atas kesadaran 120 orang itu, kalau ada keluhan-keluhan itu maka wajib tim medis kabupaten melayani,” jelasnya.

Kekhawatiran akan potensi terjangkit dan ditularkannya virus Corona oleh raider IOE tersebut, pertama kali diungkapkan Kadisbudpar Dompu, H. Khairul Insyan karena melihat riwayat perjalanan mereka yang melintasi pulau dari Maumere-Mandalika.

Saat ini mereka dalam perjalanan dan dipastikan tiba Tanggal 23 Maret mendatang.

“Inikan perjalanan antar pulau, bisa saja diantaranya (terjangkit Corona). Kita ketika datang tamu pasti berjabat tangan, makanya perlu langkah antisipasi untuk mencegah,” ujarnya.

Raider Indonesia Offroad Exhibition, lanjut dia, melakukan kunjungan bertepatan dengan FPT sesuai kalender even tahunannya. Untuk membatalkan sangat tidak mungkin, kecuali mengarahkan mereka agar langsung melanjutkan perjalanan menuju Sumbawa dan Lombok.

Disinggung kepastian waktu FPT sendiri, Khairul Insan belum berani memastikan.

Karena dengan merebaknya virus Corona saat ini, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan diundur. “Kalau batal tidak tapi diundur saja, cuma saya ndak tahu sampai kapan ini,” pungkasnya. (jun)

Atlet Tinju Pelatda PON NTB Tetap Berlatih Taliwang (Suara NTB) Kegiatan latihan pada Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atlet tinju PON NTB di Sasana Tinju Notorius, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap berjalan.

Meski sebelumnya pihak KONI NTB telah memutuskan mengentikan sementara waktu dalam rangka antisipasi virus corona.

“Kami belum tahu ada kebijakan penghentian dari KONI. Dan sampai hari ini atlet-atlet kami tetap latihan kok,” terang pelatih Pertina NTB, Indah Dugi Cahyono kepada Suara NTB, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, latihan yang dijalani para atlet sejauh ini tetap berjalan normal. Di mana menu latihan sudah memasuki pada tahap pengayaan dan pemantapan teknik. “Sementara ini latihannya sesuai jadwal,” lanjut dia.

Terkait kondisi kesehatan atlet, Dugi juga mengaku, semua dalam

keadaan fit. Dengan aktivitas latihan rutin dan teratur, atlet-atlet binaannya kini sudah menunjukkan perkembangan sesuai yang diharapkan.

“Kami tetap jaga semua pola aktivitas atlet. Jadi kami pastikan atlet-atlet di sini baik-baik saja,” ujar Dugi yang juga pemilik sasana tinju Notorius KSB ini.

Pada bagian lain, Dugi yang ditanya mengenai, dua atletnya yang mendapat panggilan Pelatnas untuk persiapan Olympide Tokyo 2020. Ia mengaku, hanya satu kemudian yang bersedia mengikutinya. Yakni Huswatun. Sementara Endang, dijelaskannya, lebih memilih fokus mengikuti pelatihan dalam rangka menyiapkan diri mengharumkan nama NTB di PON Papua mendatang.

“Hanya Huswatun yang jadi berangkat. Kalau Endang tetap (latihan) sama kami. Katanya di sini saja,” pungkas Dugi.(bug)

(Suara NTB/ist)

TETAP LATIHAN - Aktivitas latihan atlet-atlet tinju PON NTB di sasana Notorius KSB, Selasa (17/3). Di tengah kekhawatiran merebaknya wabah corona, atlet tinju di sasana ini tetap berlatih.

SUARA NTB

Rabu, 18 Maret 2020

Halaman 12

SMK di Lobar Fokus Ciptakan Mesin Industri Giri Menang (Suara NTB) SMK di Lombok Barat (Lobar) berupaya mewujudkan program Gubernur NTB di bidang industrialisasi melalui penciptaan mesin industri dan mencetak lulusan yang siap kerja. Sekolah kejuruan berinovasi tidak hanya meningkatkan kuantitas, namun kualitas.

Kasek SMK 1 Kuripan, Ahmad Quroni mengatakan, lulusan SMK harus banyak diterima dunia kerja. “Kita kan mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja, siap bersaing,” terang mantan kepala SMA Kuripan ini.

Dijelaskan, berbeda dengan SMA di mana lulusannya memiliki nilai tinggi dan diterima di perguruan tinggi, sedangkan SMK mencetak lulusan siap kerja. Di sekolahnya ada enam jurusan, masing-masing Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI), Nautika Kapal Niaga (NKN),Nautika Kapal Niaga/Pelayaran (NKP), pengolahan perikanan.

Di masing-masing jurusan ada tantangan. Kedepan, pihaknya tidak membuka jurusan baru sebab sekolahnya fokus pada kemaritiman dan kelautan sebagai kekhasan dari sekolah tersebut. Hal ini pula yang dijual kepada masyakarat. Sejauh ini daya saing sekolah ini sangat bagus.

Sebab tempat praktek kerja sendiri sudah ada 14 perusahaan baik dalam dan luar negeri.

Namun yang menjadi permasalahan kedepan, ketika anak-anak lulus. Sebab yang penting dimiliki anak-anak dan dicari perusahaan adalah serifikat keahlian. Terkait itu, pihak perhubungan sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan Ankapin II khusus bagi anakanak jurusan NKPI yang akan lulus di sekolah itu. Mereka akan mendapatkan serifikat.

“Serifikat ini yang dicari oleh perusahaan dan SMK 1 Lembar satu-satunya sekolah yang disetujui oleh kementerian perhubungan untuk mengadakan Diklat ankapin.

Sebab tidak semua sekolah disetujui oleh kementerian.

Dalam Diklat ini tim pusat akan turun melakukan pelatihan selama delapan hari.

Anak-anak yang ikut Diklat ini ada lulus dan tidak lulus.

Serifikasi ini tidak main-main sebab lebih tinggi posisinya di perusahaan. Hal ini menjadi atensi, karena kebanyakan lulusan mentok menjadi ABK padahal kalau memiliki sertifikat ini mereka bisa menjadi nakhoda. Sejauh ini banyak

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Ahmad Quroni

Tauhid

anak-anak yang berkerja di Jepang. Pihak perusahaan turun langsung melakukan seleksi. Banyak lulusan SMK yang terserap dunia kerja baik dalam maupun luar negeri.

Kasek SMK 2 Kuripan, Tauhid mengatakan pihaknya akan berupaya berinovasi dalam menciptakan mesin yang diperlukan untuk industri, seperti alat penyedot rumput. Sejauh ini sudah ada alat yang dibuat SMK berupa mesin packing yang sudah diambil alih oleh STIP Banyumulek. “Kami ingin buat semacam mesin alat sedot rumput,” ujar dia. Ia tak ingin muluk-muluk, sebab inovasi butuh biaya.

Namun kendala dihadapi dalam berinovasi, akibat kondisi anggaran. Pasalnya dari

jumlah murid 1.200 murid yang bayar SPP hanya 200' orang. Karena kebanyakan siswa mendapatkan program Indonesia pintar. Kalau dihitung dari 200 orang, sebulan hanya Rp30 juta. Itupun kalau Lancar dibayarkan.

“Akibat kondisi ini kami kesulitan melakukan langkah inovasi,” jelas dia. Pihaknya hanya mengandalkan BOS untuk pengadaan alat praktek dan lain-lain. BOS ini akan dipakai untuk bahan praktik dan belum lagi untuk keperluan lain. Ditambah lagi BOS ini untuk honor pegawai. Sehingga BOS ini belum cukup untuk berbagai keperluan di sekolah.

Di sekolah ini ada 16 kejuruan, namum diakuinya ada kendala tenaga pendidik yang minim. (her)

Seleksi CPNS

SKB Berpeluang Ditunda Mataram (Suara NTB) Aktivitas yang melibatkan massa dalam jumlah banyak hingga akhir Maret mendatang dihentikan. Kondisi ini berpeluang ditundanya pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Mataram.

Pelaksanaan SKB berdasarkan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Kota Mataram rencananya akan melaksanakan tes pada tanggal 26 Maret pekan depan.

Sekretaris Badan Kepe-

gawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, berdasarkan surat edaran MenpanRB tanggal 16 Maret bahwa tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Sementara, jadwal pelaksanaan SKB telah ditetapkan. Dan, belum ada keputusan perubahan dari pemerintah pusat.

Jika memperhatikan situasi saat ini, kemungkinan SKB akan ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan.

“Kemungkinan ditunda.

Karena SKB ini kan mengumpulkan orang dalam

jumlah banyak,” kata Yoyok, sapaan akrabnya ditemui Selasa (17/3).

Dari sisi teknis, BKPSDM telah siap melaksanakan tahapan seleksi CPNS tersebut. Berkas maupun peralatan telah tersedia di SMKN 3 Mataram. Tinggal menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Yoyok menambahkan, peserta yang ikut SKB sejumlah 621 orang. Rencananya, SKB dijadwalkan mulai 26 – 27 Maret pekan depan. Hari pertama akan dibagi menjadi lima sesi dan hari kedua dua sesi. “Menpan belum ada petunjuk apapun terkait pelak-

sanaan teknis,” ucapnya.

Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati menambahkan, validasi data dijadwalkan hari ini (kemarin,red) dilaksanakan dengan cara tatap muka dibatalkan. KemenpanRB meminta validasi secara online.

Kemungkinan SKB akan ditunda untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Sambil pihaknya menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Belum ada arahan.

Kita wait and see aja dulu,” tambah Nelly. (cem)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3397 BP NOKA/NOSIN : MHIJF5112AK039681/ JF51E-1042527 AN.RINA SEPTIANA SARI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R4 HONDA CRV RMI DR.893 AH NOKA/NOSIN MHRRM1730E1400081/ R20A59422941 AN.PELAPOR HLG SKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Rabu, 18 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Berikan Relaksasi Kredit KEBIJAKAN pemerintah untuk relaksasi kredit, nampaknya merupakan langkah yang tepat di tengah ancaman pandemi virus corona. Bahkan, pemerintah berencana untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit untuk UMKM sebagai respon atas wabah virus corona. Namun rupanya, tidak hanya UMKM yang membutuhkan relaksasi kredit tapi juga kalangan usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata di NTB. Karena seperti diketahui, dampak corona ini sudah mulai menekuk dunia pariwisata dan usaha ikutannya. Pelaku usaha pariwisata saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk. Khususnya untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona (Covid-19), dimana pemerintah daerah memutuskan menutup sementara akses masuk wisatawan ke NTB, terutama yang langsung datang dari Bali.

Penyebaran corona secara umum memang membuat pusing pelaku usaha pariwisata. Terutama di NTB, yang sebelumnya tengah berusaha bangkit dari dampak gempa 2018 dan melambungnya harga tiket pesawat pada 2019. Yang menjadi atensi saat ini adalah jangka waktu penanganan dan penyebaran Covid-19 yang belum bisa diprediksi.

Walaupun begitu, masa kritis pariwisata disebut akan merujuk pada apa yang terjadi 3-6 bulan ke depan. Perhitungan tersebut pada libur Paskah dan libur panjang sekolah yang setiap tahunnya masuk dalam high season pariwisata, terhitung sejak April mendatang hingga Oktober.

Situasi saat ini memang memberatkan bagi pelaku usaha pariwisata. Terutama untuk menjamin keberlangsungan usaha. Untuk itu, pemerintah diharapkan mendukung keberlangsungkan iklim bisnis pariwisata di NTB seperti ketika gempa 2018 lalu. Diantaranya dengan menyediakan bantuan relaksasi kredit serta bantuan modal.

Saat ini Kemenko Perekonomian sedang membahas insentif ini dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) yang merelaksasi NPL UMKM. Dulu ada POJK bencana alam di Palu pada 2018, ada relaksasi kredit UMKM ditunda 6 bulan atau dihilangkan sanksi, kurang lebih kali ini akan mengikuti itu.

Pemprov NTB bersama stakeholder terkait disebut tengah menghitung skema relaksasi kredit bagi pelaku usaha pariwisata. Terutama untuk menghadapi dampak penyebaran virus corona (Covid-19). Namun demikian, relaksasi kredit tidak bisa serta-merta dilakukan. Harus ada acuannya. Kebijakan untuk relaksasi kredit atau pinjaman perbankan merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Begitu OJK mengeluarkan kebijakan untuk membantu dampak Covid-19 ini, ada semacam relaksasi dan restorasi terhadap kredit-kredit yang dimilik nasabah. Nanti baru Pemprov mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan OJK itu.

Oleh karena itu, kejelasan aturan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan relaksasi kredit. Terutama untuk menjamin dampak terhadap bank penyedia kredit sendiri.

Di sisi lain, keputusan Pemprov NTB untuk memperketat akses keluar masuk NTB disebut masih dapat dihadapi.

Khususnya untuk pelarangan kunjungan masuk dan keluar bagi OPD dan pejabat pemerintahan yang juga mempengaruhi intensitas MICE yang biasanya diakomodir oleh agen perjalanan dan hotel.

Masa penutupan sementara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempersiapan kembali potensi pariwisata NTB. Seperti saran Pakar Pemasaran Hermawan Kertajaya, di mana keputusan yang diambil pemerintah daerah dapat menjadi titik balik pariwisata NTB jika dimanfaatkan dengan baik. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

’’Omnibus Law’’ dan Kemerosotan Otonomi Daerah ONTROVERSI Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law Cilaka) terus meluas ditengah tahapan pembahasan yang dilakukan oleh DPR. Pemerintah kembali meyakinkan bahwa Omnibus Law sebagai solusi hukum untuk mempermudah prosedur perizinan, sehingga akanmeningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja dan memberikan efek terhadap lompatan ekonomi Indonesia. Di lain pihak, akademisi, praktisi dan aktivis mengkhawatirkan Omnibus Law berpotensi mengacaukan sistem hukum dan merugikan pekerja.

Bahkan, beberapa juga menilai keberadaan Omnibus Lawtidak akan memberikan pengaruh signifikan dan justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan, terutama bagi buruh.

Presiden Presiden Joko Widodo memang beberapa kali mengeluhkan rumitnya hukum dan perizinan untuk investasi di Indonesia. Menurutnya segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan dan dipangkas. Hal demikian disampaikan pula dalam pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, sekaligus menyebut istilah Omnibus Law sebagai isyarat solusi hukum untuk menyederhanakan regulasi yang berbelit panjang.

Konsep Omnibus Law memungkinkan pengaturan sekaligus mencakup berbagai isu atau topik menggantikan lebih dari satu peraturan lain yang berlaku. Sebagai contoh, saat ini bidang ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, bidang UMKM diatur dengan UU No. 20 Tahun 2008, bidang penataan ruang diatur dengan UU No. 26 Tahun 2007, bidang lingkungan hidup diatur dengan UU No. 32 Tahun 2009, dengan penggunaan konsep Omnibus Law dapat diatur dalam satu undang-undang dan dapat mencabut ketentuan UU sebelumnya. Sehingga, konsekuensi Omnibus Law tentu akan terdapat banyak substansi pasal dan multisektor.

Dengan digantinya banyak per-

Oleh:

Taufan

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram)

Hasrat pemerintah melalui substansi Omnibus Law tentu tidak dapat diterima seutuhnya, karena mencederai Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang berawal dari semangat reformasi jelas memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sebagai bentuk perlawanan terhadap sentralisme, yang secara mendasar juga mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. aturan dalam satu undang-undang Omnibus Law, selain berimplikasi terhadap peraturan pelaksana undang-undang yang diganti, kondisi ini akan memperkokoh sentralisme, dan jelas mengganggu eksistensi otonomi daerah, sebelumnya memang telah ditarik melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Usaha efisiensi perizinan, sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk “meneror” pemerintah daerah melalui penerbitan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.Ide dasar ketentuan dalam PP ini jugalah yang kemudian dimasukan dalam Omnibus Law Cilaka. Pada akhirnya, pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan dan daya tolak menghadapi hasrat pemerintah pusat.

RADIO

Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia juga menilai RUU Cipta Lapangan Kerja melemahkan posisi pemerintah daerah dan buruh. Menurutnya akan terjadi shifting, pemerintah pusat dan bisnis akan lebih kuat.

Persoalan lain yang akan dihadapi Pemerintah Daerah adalah keberadaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai pelaksana ketentuan undang-undang sebelumnya yang diganti dengan Omnibus Lawataupun Perda lain terkait, besar kemungkinan mengacaukan tatanan hukum tingkat daerah. Maka, Perda yang secara hierarki berada di bawah undang-undang tidak dapat menentang undang-undang, sesuai dengan asas, “lex superior derogat legi inferiori”, yaitu hukum yang tinggi mengenyampingkan hukum di bawah-

nya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Perda dengan kebutuhan pengaturan Omnibus Law, terutama Perda yang melaksanakan ketentuan undang-undang yang diganti.

Hasrat Pemerintah melalui substansiOmnibus Law tentu tidak dapat diterima seutuhnya, karena mencederai Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang berawal dari semangat reformasi jelas memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sebagai bentuk perlawanan terhadap sentralisme, yang secara mendasar juga mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil.

POJOK Pemkab Lobar keluarkan imbauan tutup sementara hotel dan hiburan Siap-siap karyawan dirumahkan

*** Dampak Corona, jadwal pelaksanaan Tes SKB CPNS NTB ditunda Mencegah lebih baik daripada mengobati

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2020

Mulai Akhir Juni, Konstruksi RS Internasional Mandalika Dari Hal. 1 Tahapan lelang saat ini juga sama, yakni penandatangan kontrak. Untuk lelang penyusunan Amdal RS Mandalika diikuti 23 peserta.

Eka mengatakan, apabila penyusunan DED sudah selesai, maka diharapkan pada Mei mendatang sudah mulai dilakukan lelang untuk pekerjaan konstruksi RS Mandalika. ‘’Kita harapkan akhir Juni atau awal Juli sudah penandatangan kontrak, sudah mulai pembangunan fisiknya,’’ katanya.

Tahun 2020, pembangunan RS Mandalika ditargetkan sudah rampung. Kemudian pada 2021 dilengkapi sarana dan prasarananya. Untuk lokasi pembangunan RS Mandali-

ka, kata mantan Kepala Dikes Lombok Tengah ini, sudah dihandle oleh Bupati atau Pemda Lombok Tengah.

Pembangunan RS Mandalika mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kemenkes menggelontorkan anggaran sekitar Rp40 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020.

Diketahui, lahan untuk lokasi pembangunan RS Internasional MotoGP sudah ada bantuan dari Pemda Lombok Tengah. Rencananya, RS Internasional MotoGP akan dibangun di Lapangan Bola Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, atau jaraknya sekitar 15 menit dari KEK Mandalika. (nas)

Sikapi Edaran Menteri PANRB Dari Hal. 1 persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dengan melihat urgensinya. ‘’Tentu ada hal-hal yang perlu kita ambil langkah terkait dengan ASN kita yang hamil, menyusui, sakit. Pengaturan sistem kerja yang sifatnya begitu, bekerja dari rumah,’’ kata Fathurrahman.

Ia menjelaskan, tidak semua ASN Pemprov NTB akan bekerja dari rumah. Akan dilakukan pemilahan-pemilahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengharuskan ASN bekerja dari rumah. ‘’Kita memilah. Hal-hal yang sifatnya ibu hamil, menyusui, kemudian ada yang sakit dalam situasi sekarang ini. Itu yang perlu kita atensi,’’ kata mantan Kepala BKD NTB ini.

Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pelayanan publik seperti rumah sakit dan Samsat telah diatur protapnya. OPD Pemprov juga diminta menyosialisasikan secara masif soal virus Corona. Sehingga masyarakat terhindar dari penyakit mematikan yang sudah menjadi pandemi global tersebut. ‘’Sehingga masyarakat betul-betul memahami. Di samping itu edukasi-edukasi kepada masyarakat juga sangat penting,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya sudah menyusun konsep yang akan disampaikan ke gubernur menindaklanjuti surat edaran Menteri PANRB. Di mana, penyesuaian sistem kerja akan diatur oleh masing-masing OPD. ‘’Kecuali rumah sakit, KPPRD (Samsat) dan pelayanan perizinan. Untuk OPD yang lain diatur oleh Kepala OPD. Mengikuti ketentuan pusat,’’ terangnya.

Ia menjelaskan, surat edaran Menteri PANRB tersebut berlaku untuk Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota untuk mencegah penyebaran virus Corona. Ia juga mengatakan tidak semua ASN akan bekerja dari rumah. ‘’Tapi diatur bergiliran seperti model piket di kantor. Pengaturannya diserahkan kepada Kepala OPD yang mengatur,’’ imbuhnya.

Sesuai surat edaran Menteri PANRB tersebut, kata Nasir, kebijakan ASN bekerja dari rumah berlaku sampai 31 Maret mendatang. Setelah itu ada evaluasi yang dilakukan Pemda, apakah perlu diperpanjang atau tidak.

Meskipun ASN bekerja dari rumah, ia mengatakan mereka akan tetap produktif.

Kementerian PANRB dalam rilis yang diterima Suara NTB, Selasa (17/3), mengatakan terkait pengumuman pemerintah mengenai peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, penetapan WHO Covid-19 sebagai pandemi global, penetapan oleh Pemerintah Covid-19 sebagai bencana nasional, serta arahan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Minggu, 15 Maret 2020, maka dipandang perlu bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Tujuan dari SE tersebut untuk mencegah dan memini-

malisir penyebaran. Serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Kemudian memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah. Kemudian memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

Dalam surat edaran tersebut terdapat ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja. Bagi ASN di Instansi Pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal. Namun PPK memastikan minimal terdapat 2 level Pejabat Struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

PPK Kementerian/Lembaga/Daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja dari rumah/tempat tinggal melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19 resmi dari Pemerintah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/ dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit Covid19), riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir. Serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

ASN yang bekerja di rumah harus berada di rumah/tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga serta harus melaporkannya kepada atasan langsung. Kemudian ASN yang bekerja di rumah dapat mengikuti rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference/video conference.

Selain itu, ASN yang bekerja di rumah tetap diberikan tunjangan kinerja oleh Pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB. Selanjutnya terkait penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas. Kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda/dibatalkan. Kemudian penyelenggaraan rapat dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan media elektronik yang tersedia.

Apabila harus diselenggarakan rapat tatap muka karena urgensi yang sangat tinggi, maka perlu memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing). Pejalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan secara selektif sesuai skala prioritas dan urgensi. Sedangkan Perjalanan Dinas Luar Negeri agar ditunda.

ASN yang telah melakukan perjalanan ke negara vang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasl Covid-19 agar segera rnenghubungi hotline Centre Corona. (nas)

Halaman 15

Penggugat Lahan ITDC Ditangkap di Kejati NTB Mataram (Suara NTB) Penggugat lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika inisial LR, ditangkap Polisi Selasa (17/3).

Penangkapan berlangsung di gedung Kejati NTB, terkait statusnya sebagai tersangka dalam kesaksian palsu atas klaim kepemilikan lahan.

Informasi dihimpun Suara NTB, penangkapan berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita.

Pencetus calon independen di Pilkada ini disergap sejumlah personel Buser Ditreskrimum Polda NTB. Ia sempat melawan. Salah seorang tokoh

masyarakat yang bersengketa dengan Indonesia Tourism Development Center (ITDC) ini berusaha melepaskan diri ketika hendak dibawa ke mobil yang akan membawanya ke Polda NTB. Namun akhirnya tak berkutik. Hingga berita ini ditulis sore kemarin, LR masih diperiksa untuk pemberkasan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Artanto membenarkan penangkapan LR setelah dengan status tersangka dan dijerat dengan pasal 242 KUHP. Alasan langkah represif itu karena yang bersangkutan tidak kooperatif memenuhi

panggilan penyidik. ‘’Tersangka sudah dipanggil tiga kali tidak menghadap ke penyidik. Kemudian dilakukan penangkapan,” kata Artanto kepada Suara NTB. Jika kooperatif, LR seharusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan berikut berkas yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. ‘’Jadi kasusnya sudah dinyatakan lengkap berkasnya oleh jaksa,’’ kata Artanto. Setelah penangkapan itu, pihaknya membereskan berkas lantas akan sesegera mungkin diserahkan ke kejaksaan untuk tahap dua.

Jaksa Divaksin Antisipasi Corona Mataram (Suara NTB) Antisipasi terpapar virus Covid – 19, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.MH, memimpin jajarannya menjalani vaksinasi untuk imun tubuh. Jaksa tidak ingin jadi korban virus yang akan mengganggu pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Vaksinasi berlangsung Senin (16/3) lalu sekitar pukul 09.00 Wita. Kejaksaan Tinggi NTB menggandeng RSUD Kota Mataram melakukan vaksinasi influenza terhadap seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi NTB. “Vaksin diawali Bapak Kajati NTB, dilanjutkan jajaran,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Selasa (17/3).

Kajati divaksinasi dr. Tris Cahyono, M.Ars, dilanjutkan tindakan sama kepada Wakajati NTB Dr. Anwaruddin Sulistiyono, kemudian seluruh pejabat struktural dan pegawai. ‘’Tujuan vaksin ini tidak lain untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Sebab kalau sudah imun, bisa mencegah virus, termasuk Corona.

Harapannya, tidak ada jaksa yang sakit sehingga lancar dalam melaksanakan tugas penegakan hukum,’’ jelas Dedi Irawan.

Setelah dilakukan vaksinasi Influenza untuk mencegah terpapar virus Covid-19, Kejaksaan Tinggi NTB menggelar acara siraman rohani, menghadirkan penceramah Ustad H. Muhammad Nurdin, S.Ag. Tema tidak jauh dari upaya pencegahan virus dengan mengungkap manfaat bersuci atau thaharah dalam Agama Islam.

Ust Muhammad Nurdin bersuci atau

Hal itu untuk mendukung event MotoGP 2021 agar berjalan baik dan sukses.

Dalam langkah percepatan itu Presiden Jokowi menginstruksikan empat hal. Pertama, segera melakukan penyelesaian permasalahan lahan di lokasi Sirkuit MotoGP. Menurutnya hal itu perlu mendapatkan perhatian agar segera dituntaskan. Selain itu percepatan pembangunan jalan by pass airport juga harus segera diselesaikan dan harus tuntas sebelum perhelatan MotoGP 2021.

Kedua, terkait peningkatan infrastruktur laut, Pelabuhan Gili Mas agar benar-benar diperhatikan fasilitasnya sehingga menghadirkan kenyamanan bagi wisatawan yang menggunakan transportasi melalui jalur Laut.

Ketiga, untuk infrastruktur energi, Presiden meminta agar ada penambahan kapasitas gardu listrik di Kawasan Mandalika. Hal untuk memastikan pasokan energi listrik benarbenar terpenuhi dengan baik di Kawasan Mandalika.

Keempat, yang menjadi perhartian Presiden terkait pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika. Hal ini harus segera diselesaikan pembangunannya untuk menyambut MotoGP 2021.

Akses konektivitas juga menjadi perhatian Presiden, dengan peningkatan aktivitas penerbangan dan fasilitas pendukung di Bandara.

Selain progres Mandalika dan MotoGP, Presiden Jokowi juga meminta progres dari rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NTB pascagempa 2018 lalu.

Presiden meminta segala kendala terkait dengan pembangunan rumah masyarakat yang sampai saat ini belum selesai agar dilaporkan. Presiden meminta agar segera dapat dilakukan pemecahan masalah dengan solusi yang tepat.

Adapun terkait dengan masih adanya sebagian dana pembangunan di bank, Pres-

Dari Hal. 1

(Suara NTB/penkum)

VAKSIN - Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto saat divaksin oleh tim dokter RSUD Kota Mataram untuk ketahanan tubuh. wudhu sebelum melaksanakan Salat adalah bagian dari hal penting menjaga kebersihan ummat Islam. ‘’Dalam Islam, bukan hanya bersuci untuk Salat saja, namun setiap hendak bepergian, sebelum tidur, selalu membiasakan berwudhu dan menjaga wudhu,’’ ujarnya.

Dianjurkan juga menjaga adab sebelum makan dengan mencuci tangan. Karena menjadikan jiwa dan tubuh menjadi bersih. Maka InshaAllah virus Corona tidak akan pernah mampir di tubuh kita,” jelasnya. (ars)

iden meminta agar segera dikakukan transfer ke rekening masyarakat. ‘’Agar pembangunan berjalan cepat dan dapat selesai dengan baik dalam waktu yang telah ditargetkan,’’ kata Presiden.

Menanggapi arahan Presiden, Gubernur NTB menjelaskan, terkait dengan permasalahan lahan di Sirkuit MotoGP Mandalika, saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Pemkab Lombok Tengah bersama ITDC juga terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat pemilik lahan. Khusus yang proses tukar guling, Pemkab Lombok Tengah telah menyiapkan lahan untuk tukar guling dan ini telah selesai.

Sedangkan terkait adanya dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebut dananya masih ada di pihak bank, gubernur melaporkan semua sudah dilakukan transfer kepada masyarakat. ‘’Dari laporan Kalak BPBD NTB saat ini sudah tidak ada dana mengendap di bank, semua sudah ditransfer ke rekening masyarakat,’’ jelasnya.

Sementara itu, kepada Suara NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang ditemui usai teleconference di kantor ITDC, mengatakan presiden ingin mengecek sudah sejauh mana progres pembangunan sirkuit MotoGP. Apakah sudah sesuai schedule yang ditetapkan atau tidak. Termasuk apakah ada dampak penyebaran virus Corona dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika.

“Pak Presiden ingin mengecek progres pembanguan sirkuit MotoGP sudah sampai mana. Karena beliau ingin memastikan, program pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal yang ada,” tegasnya.

Gubernur pun memastikan kalau progres pembanguann sirkuit MotoGP tetap berjalan sesuai rencana. Tidak ada perubahan jadwal pembangunan. Semua masih sesuai schedule yang ada.

Walaupun ada penyebaran virus Corona, itu tidak berpengaruh terhadap jadwal serta target pembangunan sirkuit

MotoGP. “Tidak ada perubahan. Semua masih berjalan sesuai rencana,” tandas mantan anggota DPR RI ini.

Adapun terkait penanganan rehab rekon pasca gempa, Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, menambahkan, Presiden Joko Widodo memberikan dorongan semangat dan motivasi supaya penanganan rehab rekom bisa maksimal. Pemerintah pusat, kemungkinan akan memperpanjang masa rehab rekom di NTB. Supaya semua rumah rusak terdampak gempa bisa diselesaikan seluruhnya.

Rizal mengatakan, sampai saat ini total masih ada sekitar 16 ribu rumah yang harus dituntaskan. Paling banyak di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sehingga nantinya penanganan rehab rekom akan lebih difokuskan di KLU. ‘’Tadi Pak Presiden sudah memberikan sinyal akan memperpanjang masa rehab rekon.

Dengan menerbitkan Perpres baru. Tapi kita maksimalkan waktu yang ada dulu sampai akhir Maret ini,’’ terangnya.

Presiden dalam hal ini, tambah Danrem tidak mau setengah-setengah bekerja menuntaskan proses rehab rekom pasca gempa. Semua rumah terdampak gempa harus dituntaskan pembangunan dan perbaikannya. Baik itu yang rusak ringan, sedang apalagi rusak berat harus selesai. Soal waktu, jika memang tidak cukup akan diperpanjang. Terpenting tidak ada masyarakat korban gempa yang tidak tertangani rumahnya.

Berapa lama masa rehab rekon akan diperpanjang? Rizal menegaskan, belum bisa memastikan. Tergantung keputusan pemerintah pusat. Tapi jika melihat sisa rumah yang harus ditangani, setidaknya buruh waktu empat sampai enam bulan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada.

Tetapi pihaknya tetap akan berupaya maksimal, paling tidak sebelum lebaran tahun ini proses rehab rekon sudah bisa dituntaskan. (nas/kir)

2.330 Orang Wisatawan Tinggalkan Gili Dari Hal. 1 Mereka yang masuk ke gili diyakini adalah para pekerja dan masyarakat gili.

Ketua Hotel Manager Association (HMA), Ahmad, S.Pd., kepada Suara NTB mengakui dampak penutupan akses sangat terasa bagi mobilitas wisatawan tujuan gili.

Selain mereka telah meninggalkan pulau, wisatawan yang berencana akan masuk juga membatalkan kunjungan. ‘’Yang cancel booking banyak sekali, belum bisa kita rekap semua,’’ ujar Ahmad.

General Manager Kokomo Resort ini menyatakan, terjadi kesalahan persepsi atas kebijakan Gubernur NTB dan Pemda KLU terhadap akses masuk yang ditutup. Eksodus pada hari pertama setelah kebijakan ter-

da NTB untuk segera disidangkan. Selain LR, berkas lainnya untuk inisial LDS. Ia menyebut, kasus dengan tersangka LDS dan LR itu berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap dan dinyatakan P21 sejak 19 Juli 2019. Namun penyidik Polda NTB belum juga melimpahkan berkas, sementara kasusnya sudah setahun.

Kasus keterangan palsu ini berawal dari perkara perdata lahan di KEK Mandalika yang disidangkan sejak Oktober 2017.

LR dan LDS selaku pihak penggugat tidak pernah menang sampai tingkat kasasi. Putusannya pun sudah inkracht.

Pemberian keterangan palsu itu diduga dilakukan saat sidang perdata sengketa lahan seluas 42 hektar antara LR dan LDS dengan PT ITDC saat disidangkan di Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah. (ars)

Akses Masuk Dibatasi

Gubernur Bahas Progres Mandalika dan Rehab Rekon Dari Hal. 1

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan penangkapan itu berlangsung di basement Kejati NTB. “Kejadiannya cepat, sekitar jam 10 tadi,” kata Dedi Irawan. LR bersama rombongannya sedianya akan menggelar hearing dengan Kajati NTB dan jajaran terkait kasus yang membelitnya. LR tetap bersikukuh kasus itu menurutnya perdata. Hearing akan ditemui Wakajati NTB Dr. Anwaruddin Sulistiyono.

Namun belum sempat meneruskan niatnya, LR lebih dahulu ditangkap Polisi.

Dedi Irawan membenarkan LR yang akan memimpin audiensi itu adalah tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat lahan di kawasan ITDC. Karena berkasnya sudah dinyatakan lengkap, maka pihaknya akan menunggu pelimpahan tersangka dari Pol-

lihat dari jumlah yang keluar. ‘’Saran kami bebaskan siapapun yang mau masuk ke tiga gili tapi dengan satu pintu dan semua pihak terkait harus bekerja sama mengantisipasi masalah global tentang Corona. Baik Dikes, Dispar, Dishub, semuanya agar bergandengan tangan,’’ sarannya.

Sementara, Kades Gili Indah, Wardana, mengklaim hingga Selasa (17/3) kemarin, tidak semua wisatawan meninggalkan gili. Masih ada yang tinggal setelah diberikan pengertian, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Dari tiga gili, bisa dipastikan tingkat keramaian terendah ada di Gili Meno. Sebagaimana pulau itu, lebih sedikit dikunjungi pada hari-hari normal.

Kades juga belum dapat menghitung jumlah perusahaan yang beroperasi atau tutup se-

mentara, pada hari pertama pasca-penutupan akses masuk.

Diyakini ada kemungkinan sejumlah perusahaan akan memilih memulangkan karyawan selama setengah bulan ke depan. ‘’Harapan kami, paling tidak ada klarifikasi terkait kalimat lockdown karena kemarin tidak ada penjelasan rinci sehingga wisatawan yang tinggal di gili bergegas keluar,’’ ujarnya.

Bahwa sejatinya, larangan masuk gili berlaku bagi kapal cepat yang direct dari Bali ke Lombok Utara. Sebaliknya akses untuk masyarakat lokal melalui transportasi slowboat tetap terbuka. ‘’Kami juga berharap ada proteksi kontinu. Misalnya penyediaan masker dan posko screening di masing-masing gili.

Sekarang pun kami cari masker, sangat sulit,’’ imbuhnya. (ari)

direct menggunakan speedboat dari Bali itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau masuk lewat (pelabuhan) Bangsal boleh,’’ ujar Gubernur NTB, mengklarifikasi sejumlah pemberitaan di media masa.

Dikatakan penutupan akses masuk ke tiga gili yang melalui Bali, dikarenakan pengawasan diakses masuk tersebut sangat minim. Dimana, wisatawan bisa masuk bebas tanpa harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Sehingga dikhawatirkan bisa memicu masuknya virus Corona. Karena Bali sendiri sudah termasuk daerah yang melaporkan adanya kasus positif virus Corona.

Tetapi kalau melalui Pelabuhan Bangsal, artinya wisatawan terlebih dahulu masuk melalui bandara. Dan, di bandara proses pengawasan dan pemeriksaanya cukup ketat. Karena di bandara sudah ada alat pendeteksi suhu tubuh. Sehingga kalau ada yang terdeteksi terindikasi terjangkit virus Corona, bisa dilakukan penanganan terlebih dahulu.

Untuk itu, pemerintah provinsi merekomendasikan bagi wisatawan yang hendak berwisata di tiga gili atau di tempat wisata lainnya di Pulau Lombok, sebaiknya masuk lewat udara. Supaya bisa mendapat pemeriksaan terlebih dahulu. Begitu pula jika mau keluar Pulau Lombok

bisa melalui bandara. ‘’Sambil menunggu kesiapan alat pemeriksa kesehatan di pintu-pintu masuk di tiga gili, wisatawan sebaiknya masuk lewat Pelabuhan Bangsal.

Tidak masuk melalui jalur langsung dari Bali. Karena jalur masuk itu sudah kita tutup,’’ katanya.

Masih Aman Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., menegaskan sampai sejauh ini NTB masih aman dari penyebaran virus Corona. Dari total 13 orang dicurigai terpapar virus Corona, 10 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Karena hasil pemeriksaan ternyata negatif. Tinggal tiga orang lagi yang masih dalam proses pemeriksaan.

Kemudian dari 112 orang yang menjalani proses karantina rumah, 86 orang diantaraya sudah dinyatakan negatif. Sisanya 26 orang masih dalam pengawasan hingga 14 hari ke depan. ‘’Baru laporan indikasi saja. Dan, hampir semuanya negatif virus Corona.

Artinya, NTB sampai sejauh ini masih aman karena belum ada ditemukan kasus positif virus Corona,’’ imbuhnya.

Pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan tidak panik menghadapi situasi sekarang. Dengan tetap mematuhi instruski dari pemerintah. Supaya potensi penyebaran virus Corona bisa ditekan semaksimal mungkin. (kir)

Tiga Gili Menanti Turis Kembali Dari Hal. 1 ‘’Biasanya saya sudah sibuk jam segini. Tapi sekarang sudah satu jam lebih, belum ada kegiatan,’’ akunya. Biasanya pada jam yang sama Humaidi menjemput tamu booking trip ke salah satu gili.

Biasanya di Gili Trawangan.

Tamu kemudian dipandu ke gili menggunakan boat domestik. Upah dari Tracking Organizer (TO) sudah pasti cair, artinya dapur terus bisa mengepul. ‘’Tapi kalau begini terus, susah. Bisa bisa saya jadi tukang sabit rumput.

Kredit motor bisa macet,’’ ujarnya.

Fathur Rahman, guide lainnya sempat yakin tiga gili tidak akan lumpuh total jika kabar soal Lombok lockdown tidak beredar. Gara- gara informasi itu, wisatawan eksodus ke Bali. ‘’Padahal Lombok tetap aman. Saya maunya para turis itu kembali,’’ harapnya.

Fathur tak punya alternatif pekerjaan lain, benar-benar tergantung dari aktivitas pramuwisata. Tanpa wisatawan, ia kehilangan sumber penghasilan. Tak tahu apa yang harus disampaikan, kecuali harapan besar kepada wisatawan agar kembali menikmati keindahan tiga gili. ‘’Harapan saya mereka balik lagi. Lombok ini indah.

Lombok tetap aman,’’ pintanya. Ada sekitar 50 guide yang beraktivitas di tiga gili. Dalam 14 hari ke depan, mereka tak bisa berharap banyak mendapat penghasilan dari aktivitas wisata di sana.

Arus wisatawan dari tiga gili tak terbendung sejak kebijakan penutupan oleh Pem-

prov NTB, ditindaklanjuti dengan surat dari Syahbandar Pemenang. Data Syahbandar Pemenang per Senin (16/3) lalu, ada 2.330 wisatawan yang booking tiket keluar dari kawasan tiga gili. Jumlah ini dua kali lipat dari kedatangan wisatawan per hari yang bypass dari Bali.

Para wisatawan sebenarnya berat hati meninggalkan Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Belum cukup bagi mereka menikmati keindahan sejumlah spot wisata, seperti pantai berpasir putih dan menjajal keindahan bawah laut dengan sonokeling dan diving. Tapi Barbara, asal Jerman mengaku akan kembali. ‘’Suatu hari nanti, saya pasti akan kembali. Lombok terlalu indah untuk saya lupakan,’’ kata Barbara. Wabah Corona dan kebijakan pemerintah membuatnya waspada dan harus ikut aturan pemerintah.

Gili menurutnya tetap aman, tapi ia pergi untuk sementara waktu. ‘’Saya akan kembali,’’ ujarnya melempar senyum, kemudian masuk ke mobil travel agent yang sudah menunggunya.

Rory, asal London Inggris, sebenarnya masih punya waktu trip tiga hari di Gili Trawangan. Ia juga sedang menunggu kedatangan temannya yang menyusul. ‘’Tapi teman saya ndak jadi datang. Karena situasi sekarang ini. Saya juga harus pergi,’’ ujarnya.

Sebenarnya dia ingin bertahan karena dua hari baginya belum cukup. ‘’Saya kemungkinan akan kembali, sambil lihat situasi. Kalau aman, saya ingin sekali ke sini lagi,’’ kata Rory. (ars)

Dampak Corona, Jadwal Pelaksanaan Tes SKB CPNS NTB Ditunda Dari Hal. 1 Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 4.670 orang lolos passing grade dan tak lolos passing grade sebanyak 9.880 orang, Lombok Timur sebanyak 3.735 orang yang lolos passing grade dan tak lolos passing grade 6.792 orang.

Untuk Lombok Utara, 1.965 pelamar yang lolos passing grade, dan tidak lolos sebanyak 3.533 orang. Sedangkan di Sumbawa Barat, sebanyak 792 pelamar yang lolos pass-

ing grade dan tak lolos passing grade 1.190 orang, Sumbawa sebanyak 2.269 pelamar yang lolos passing grade dan tidak lolos passing grade sebanyak 4.691 orang, Dompu sebanyak 1.131 pelamar lolos passing grade dan 5.292 pelamar tak lolos passing grade, Bima 1.441 pelamar yang lolos passing grade dan 7.672 orang tidak lolos passing grade. Terakhir Kota Bima sebanyak 975 pelamar yang lolos passing grade, dan tidak lolos passing grade sebanyak 2.197 orang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 18 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sistem Kerja ASN di Mataram Diatur Bergantian

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mulai Rabu (18/3) hari ini, mengatur sistem kerja aparatur sipil Negara (ASN). Pegawai bekerja bergantian atau shift – shiftan. Sistem pola kerja diserahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Program kerja diingatkan tidak terbengkalai.

Pengaturan ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam lingkup pemerintah.

Pembahasan pengaturan jam kerja ASN dilaksanakan secara tertutup dipimpin Asis-

ten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia yang dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Lalu Syamsul Adnan dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Evi menjelaskan, berdasarkan surat edaran MenpanRB telah dilakukan pembahasan di internal Pemkot Mataram.

Bahwa, pejabat pimpinan pratama, administrator serta pengawas tetap bekerja di

kantor. Kecuali, pejabat fungsional di bawahnya boleh bekerja di rumah. Akan tetapi, Mataram bukan sebagai daerah pandemik penyebaran virus corona. Pengaturan jam kerja diserahkan sepenuhnya ke masing – masing OPD. OPD teknis bisa mengatur jam kerja pegawai atau stafnya dengan sistem shift – shiftan. “Kita serahkan ke

OPD yang mengatur. Yang jelas pimpinan OPD, sekretaris, kepala bidang tetap bekerja di kantor,” kata Evi ditemui, Selasa (17/3).

Sistem kerja bergantian tersebut mulai diterapkan sejak Rabu hari ini sampai 31 Maret mendatang. Perubahan akan dilakukan melihat kondisi dan atau perkembangan selanjutnya.

Penerapan kebijakan itu tidak berlaku bagi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun Puskesmas. Sementara, pelayanan administrasi kependudukan maupun

perizinan mengikuti pola kerja secara bergantian. “Kecuali Puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya.

Dalam penerapan sistem kerja ini, pihaknya memberikan rambu – rambu ke satuan kerja perangkat daerah. Pembagian tugas harus jelas diberikan oleh pimpinan OPD. Artinya, jangan sampai ada pekerjaan yang terbengkalai.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, penyesuaian sistem kerja berdasarkan edaran MenpanRB untuk mengantisipasi penye-

Jelang UN

Siswa SMP Diberi Latihan Lewat Daring Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP akan dilaksanakan pada Senin (20/ 4) sampai dengan Kamis (23/ 4) mendatang. Pihak sekolah tetap berupaya memberikan latihan atau pengayaan kepada siswa kelas IX di tengah proses pembelajaran secara tatap muka dihentikan hingga dua pekan ke depan.

Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari pada Selasa (17/3) mengatakan saat ini guru memberikan

pembelajaran melalui moda dalam jaringan (daring) kepada siswa dengan memanfaatkan grup whatsapp setiap kelas. Juga sudah dibentuk Forum Komunikasi Orang Tua Anak (Forkota). Secara khusus bagi siswa kelas IX diberikan materi soal pengayaan untuk mata pelajaran yang diujiankan di UN Berbasis Komputer (UNBK).

“Jika ada kesulitan dalam penyelesaian bisa konsultasi kepada gurunya melalui WA,” ujarnya.

Sebanyak 209 siswa kelas IX di SMPN 14 Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2020 mendatang. Chamim menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sarana penunjang seperti menaikkan daya listrik dari 4.000 kWh menjadi 7.000 kWh. Ruangan dan server juga sudah tersedia dan siap digunakan untuk UNBK. Selain itu, dari sisi akademik, SMPN 14 Mataram telah memberikan pelajaran tambahan setelah jam reguler, terdiri dari empat mata pelajaran yang nantinya diujikan di UNBK. Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., menyampaikan bagi siswa kelas IX yang berjumlah 146 orang tetap berlatih di rumah menyelesaikan soal-soal untuk menghadapi UNBK.

Untuk melaksanakan UNBK, SMPN 16 Mataram menggunakan dua ruang dengan jumlah laptop masing-masing ruang sebanyak 25 buah dibagi dalam tiga sesi.

“Jadi jumlah laptop yang harus kami siapkan sejumlah 50 buah. Untuk melaksanakan UNBK bulan SMPN 16 Mataram menggunakan dua ruang dengan jumlah laptop masing-masing ruang 25 buah dibagi dalam tiga sesi, jadi jumlah laptop yang harus kami siapkan sejumlah 50 buah. kami menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak ibu guru dan orang tua siswa yang sudah bersedia meminjamkan laptopnya. Semoga pelaksanaan UNBK tahun berjalan sukses dan lancar,” ujar Suraji.

Bagi siswa lainnya, Sura-

ji mengatakan pembelajaran dilakukan dengan pemberian tugas yang harus diselesaikan siswa di rumah. Pemberian tugas itu dilakukan melalui grup WA siswa atau orang tua siswa. Siswa dapat berkomunikasi langsung dengan guru atau wali kelas untuk mendiskusikan tentang tugas-tugasnya itu. Bila siswa sudah menyelesaikan tugasnya dapat mengirimkan hasil tugas tersebut melalui wali kelas atau langsung pada gurunya.

Pelaksanaan UN Utama untuk SMP pada 20 April untuk mata ujian Bahasa Indonesia, 21 April untuk mata ujian Matematika, 22 April untuk mata ujian Bahasa Inggris, dan 23 April untuk mata ujian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). (ron)

Persatuan Imam Masjid akan Gelar Istighosah Tolak Bala Giri Menang (Suara NTB) Pengurus Persatuan Imam Masjid NTB bakal menggelar Istighosah tolak bala untuk mendoakan Indonesia dan NTB, khususnya bebas dari bahaya dan penyakit seperti virus Corona yang kini tengah mewabah. Rencananya, Istighosah yang akan diadakan Kamis (19/3) di Islamic Center tersebut akan dihadiri TGH Turmudzi Badaruddin yang merupakan mustasyar PBNU dan juga Rois Suriyah PWNU NTB. Istighosah tersebut rencananya akan dihadiri 40 tuan guru dengan jumlah jemaah 200 orang. “Kami mengundang minimal 40 ulama dan doa akan

dipimpin oleh TGH Turmudzi Badaruddin,” jelas Bendahara Persatuan Imam masjid NTB, H. Lalu Winengan, Selasa (17/ 3). Dijelaskan, Istighosah ini adalah upaya atau ikhtiar dalam rangka penangkal bencana (bahaya, penyakit) di tengah kondisi wabah Virus Corona yang menjangkiti negara dan daerah.

Untuk pelaksanaan Istighosah ini, pihaknya sudah koordinasi dengan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah yang juga direncanakan ikut hadir.

Dalam kondisi saat ini, ia mengajak agar semua pihak bersatu padu dan saling saling rangkul menghadapi masalah Corona ini. Tidak boleh saling menyalahkan siapapun.

(Suara NTB/her)

H. Lalu Winengan Ia mengimbau masyarakat agar berdoa, bahwa penyakit itu didatangkan Allah dan obatnya pun dari Allah. Ia mengajak umat muslim agar rajin beribadah sesuai tuntutan agama. Ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang, karena kalau panik justru membuat ketahanan tubuh menurun.

Terkait imbauan bagi warga muslim agar membawa sajadah untuk alas ibadah solat di masjid sesuai arahan dari Pemda,? Menurutnya langkah ini sebagai bentuk pencegahan, artinya sebagai ikhtiar dalam menghindari virus Corona. “ini bagian dari proteksi diri,” ujar dia. Ia juga mengajak warga menyebar kebaikan, entah itu sikap dan informasi yang disebarluaskan.

“Mari tebarkan dan lakukan kebaikan,” imbuhnya. (her)

baran virus corona di lingkup pemerintah. Oleh karenanya, ASN boleh bekerja di rumah dengan mempertimbangkan akses digunakan menuju ke kantor.

“Kalau pegawai datang pakai angkutan umum, perlu dipertimbangkan dan se-

baiknya bekerja di rumah saja,” ucapnya. Pengawasan tetap melekat di OPD masing – masing. Pimpinan OPD mengawasi kinerja stafnya terhadap capaian program.

Sementara, puskesmas dan rumah sakit tetap bekerja penuh. (cem)

Libur Seru dengan ’’Silent Day Package’’ di Golden Palace Hotel Mataram (Suara NTB) – Menyambut Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 25 Maret mendatang, Golden Palace Hotel Lombok hadir dengan penawaran menarik. Dengan Silent Day Package, tamu dapat merasakan berbagai akomodasi dari hotel bintang empat tersebut selama tiga hari dua malam.

“Paket ini kita buat untuk memfasilitasi tamu-tamu yang ingin berlibur dan menginap selama Nyepi,” ujar Food and Beverages Manager Golden Palace Hotel Lombok, Rezza Pahlevie, Selasa (17/3).

Pada Silent Day Package tamu akan mendapatkan beberapa akomodasi. Antara lain menginap selama 3 hari dua malam di Deluxe Room Golden Palace Hotel Lombok.

Tepatnya pada 24-25 Maret 2020. “Paket juga sudah termasuk sarapan, makan siang, dan makan malam untuk dua orang selama menginap,” ujar Rezza. Selain itu, tamu juga akan mendapatkan paket Tea Time untuk dua orang.

Akomodasi lainnya yang akan didapatkan tamu den-

gan Silent Day Package adalah diskon 20 persen untuk seluruh makanan dan minuman, kecuali yang beralkohol, dan diskon 20 persen untuk spa dan pijat. Paket juga termasuk untuk pemanfaatan seluruh fasilitas seperti pusat kebugaran, Rooftop Garden, dan kolam renang di Golden Palace Hotel dengan gratis.

“Kita juga bebaskan late check out sampai jam dua siang, tergantung ketersediaan kamar,” ujar Rezza. Untuk mendapatkan seluruh akomodasi tersebut, Silent Day Package ditawarkan dengan harga Rp1.750.000.

Selain menawarkan Silent Day Package untuk aktivitas di dalam hotel selama perayaan Hari Raya Nyepi, Golden Palace Hotel juga menyediakan pelayanan untuk paket wisata Tour de Lombok dengan rute Sasak Tour, Tiga Gili, dan lain-lain.

Seluruh paket tersebut untuk memenuhi kebutuhan tamu, baik untuk aktivitas santai sembari menikmati fasilitas hotel, ataupun menikmati liburan sembari melihat keindahan Pulau Lombok. (bay)