Edisi Senin 17 Desember 2018 | Suara NTB

SUARA NTB SENIN,

17 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hasil Survei MY Institute

Masyarakat Optimis NTB akan Gemilang Dipimpin Zul – Rohmi

Menuju 100 hari masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah (Zul - Rohmi), MY Insitute menilai tingkat kepuasan dan optimisme masyarakat NTB. Hasil survei yang dilakukan MY Institute menyebutkan, kendati baru akan berjalan 100 hari masa kerjanya, namun masyarakat NTB sudah cukup puas dengan berbagai gebrakan dan program yang sudah dijalankan. ‘’TERUTAMA penilaian tersebut dilihat dari tingginya intensitas keduanya untuk turun lapangan,’’ kata Direktur MY Institute, Miftahul Arzak, S.Ikom., MA saat memaparkan hasil surveinya di Pendopo Timur Gubernur, Minggu (16/12) siang.

Dengan tingginya intensitas Zul - Rohmi turun ke lapangan, kata Miftah, mereka dapat mendengar

keluh kesah masyarakat NTB secara langsung. Hasil survei yang dilakukan terdapat 55,6 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Bang Zul dan Ummi Rohmi.

Selain itu, masyarakat NTB juga menaruh kepercayaan dan harapan yang besar terhadap keduanya.

Sebesar 87 persen masyarakat optimis NTB akan lebih baik dan Gemilang seperti Visi dan Misi yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023 ini. ‘’Tentunya harapan tersebut juga bersamaan dengan beberapa program yang menyentuh seluruh elemen masyarakat,’’ kata Miftah.

MY Institute melakukan survei Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023 bertajuk “Menuju 100 Hari Bang Zul dan Ummi Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 20182023’’. Survei ini dilakukan sejak 20 November – 3 Desember 2018.

Miftah mengatakan, masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 memang masih terhitung singkat sejak dilantik tanggal 19 September 2018 lalu. Namun di akhir Desember 2018 ini, masa kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah, M.Sc dan Dr. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd akan masuk pada gerbang 100 hari masa kerja.

Sejak beberapa hari pascadilantiknya Zul-Rohmi, kata Miftah, mereka melakukan berbagai gebrakan dan program yang berbeda dari masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. Misalnya mengirim 1000 anak muda NTB untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau kegiatan setiap hari Jumat yang bertajuk “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi”.

Belum lagi beberapa bulan sebelum dilantiknya Zul - Rohmi, NTB mendapat musibah gempa. Sehingga mendorong mereka berdua untuk merumuskan program-program percepatan penanggulangan korban pasca gempa. ‘’Dari sinilah MY Institute me-

nilai bahwa walaupun baru akan berjalan 100 hari masa kepemimpinannya, namun beberapa program dan gebrakan yang dilakukan perlu mendapat perhatian khusus bagi masyarakat,’’ paparnya.

Miftah menjelaskan, survei bertajuk “Menuju 100 Hari Bang Zul dan Ummi Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023’’ ini menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan Margin of Error 4,4 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dari Margin of Error dan tingkat kepercayaan tersebut didapatkan 500 responden yang tersebar di seluruh kabupaten se-NTB. Isu-isu yang fokus survei yakni efektivitas turun lapangan (blusukan) yang dilakukan Zul - Rohmi sejak sebelum dan pascadilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023. Efektivitas ini dapat dilihat dari popularitas atau tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Zul-Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selanjutnya, MY Institute melihat penilaian masyarakat korban gempa NTB terhadap berbagai program yang sudah dirumuskan untuk melakukan perbaikan pascagempa. Tidak hanya perbaikan bagi yang mengalami korban jiwa atau rumah saja, namun Miftah dan timnya juga melihat bagaimana Pemprov NTB sigap menangani dampak Gempa NTB terhadap pariwisata sebagai salah satu nilai jual Provinsi NTB. Selain ketiga isu tersebut, MY Institute juga melihat tingkat pengetahuan dan penilaian masyarakat terhadap dua program yang berbeda dari masa pemerintahan sebelumsebelumnya. Yaitu ‘’Mengirim 1000 anak muda NTB untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi” setiap hari Jumat.

Dari survei tersebut didapatkan 66,4 persen masyarakat NTB sudah mengetahui siapa Gubernur dan Wakil Gubernurnya. Sebelum dan pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Juni 2018

(Suara NTB/nas)

PADAT - Ribuan pengunjung memadati IESE 2018 di LEM, Sabtu (15/12). Meskipun baru pertama kali diadakan, kegiatan tersebut menarik perhatian ribuan anak muda NTB yang mencari beasiswa kuliah ke luar negeri.

Expo Beasiswa Luar Negeri Dibanjiri Pengunjung

Kirim 1.000 Anak Muda NTB Sekaligus Jadi Duta Investasi Mataram (Suara NTB) Kegiatan International Education and Scholarship Expo (IESE) NTB 2018 dipadati ribuan pengunjung.

Kegiatan yang pertama kali digelar bertempat di Lombok Epicentrum Mall (LEM) ini menarik perhatian anak muda NTB yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri.

Pengiriman anak muda kuliah ke luar negeri menjadi salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul - Rohmi). Zul - Rohmi memiliki target mengirim 1.000 anak muda NTB mendapatkan beasiswa kuliah S2 di luar negeri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan,

kegiatan ESE 2018 tersebut dilakukan menindaklanjuti apa yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Di mana dalam visi, misi dan janji kampanye, Zul - Rohmi akan mengirim 1.000 putra putri NTB melanjutkan kuliah pascasarjana ke luar negeri. ‘’Hal ini terkandung maksud agar putra putri NTB memiliki spektrum pemikiran yang luas dan siap berkompetisi di luar negeri.

Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,’’ kata Gita saat membuka kegiatan IESE NTB 2018, Sabtu (15/12).

Untuk memfasilitasi anakanak muda NTB mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Pemprov menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan anak-anak muda NTB

yang belum pandai berbahasa Inggris. Pemprov akan bekerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan kursus TOEFL. Gita mengajak anak-anak muda NTB yang ingin melanjutkan kuliah S2 ke luar negeri memanfaatkan kesempatan yang ada. Ada puluhan perguruan tinggi luar negeri yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan expo tersebut. Mulai dari perguruan tinggi asal Malaysia, Taiwan, Korea, Australia, Swedia, Polandia dan lainnya.

Dalam kegiatan expo tersebut juga ada inspiratif talkshow yang menghadirkan para alumni-alumni mahasiswa yang pernah belajar di luar negeri. Seperti Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D berbagi pengalaman kepada pengunjung yang hadir.

Bersambung ke hal 14

(Suara NTB/nas)

SURVEI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Direktur MY Institute, Miftahul Arzak saat menyampaikan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat NTB terhadap kinerja Zul - Rohmi. lalu, memang, kata Miftah, Zul Rohmi memiliki intensitas turun lapangan yang cukup tinggi.

Berdasarkan survei yang dilakukan sepanjang awal tahun 2018 (Februari-Juni 2018), pengetahuan masyarakat terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta informasi terkait para calon masih 50 persen diketahui oleh masyarakat NTB. Namun sebelum 100 hari masa kerjanya ini, Zul-Rohmi sudah dikenal hingga meningkat 10 persen dari data sebelumnya. ‘’Tentunya ini akan berdampak positif terhadap program-program yang akan mereka jalankan nanti, terutama pada kedekatan serta komunikasi yang intersif antara rakyat dengan pemimpinnya,’’ kata Miftah.

Terkait korban gempa NTB. Dari 500 responden, MY Institute mendapatkan 21,2 persen responden yang menjadi korban gempa NTB serta mengalami kerusakan parah (rumah rusak dan keluarganya yang meninggal dunia akibat gempa).

Masyarakat korban gempa menilai bahwa hingga kini masih ada masalah komunikasi atau kurang meratanya informasi dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga kabupat-

en kepada para korban, terutama terkait bantuan-bantuan.

Ia menyebut masih ada 66,1 persen masyarakat menilai bahwa informasi terkait bantuan seperti persyaratan untuk mendapatkan bantuan, bahan-bahan yang harus disiapkan serta cara mengklaim bantuan yang belum mereka ketahui.

Selain itu, 64,5 persen korban yang terkena dampak gempa NTB menilai bahwa bantuan yang diberikan pemerintah belum sesuai harapan. ‘’Masyarakat berharap agar pemerintah segera membantu pembangunan maupun renovasi rumah yang telah rusak. Para korban pun menginginkan bantuan dana segera cair sebagaimana yang telah dijanjikan pemerintah pusat, atau minimal mereka mendapat bantuan bahan bangunan untuk membangun rumah kembali secara pribadi,’’ ungkapnya.

Miftah mengatakan, selain menelan korban jiwa dan berdampak pada psikis korban. Ternyata gempa NTB juga berdampak bagi aktivitas pariwisata di daerah ini.

Terlebih salah satu nilai jual Provinsi NTB banyak disumbangkan melalui sektor pariwisata.

Dari 100 persen data yang ma-

suk, terdapat 33,6 persen masyarakat menilai terdapat potensi pariwisata di sekitarnya dan 43,5 persen dari masyarakat tersebut menilai gempa NTB berdampak pada aktivitas pariwisata. Namun penilaian positif bagi Pemprov NTB, karena 53,5 persen masyarakat yang menjawab ada pariwisata di sekitarnya menilai bahwa Zul-Rohmi cukup sigap dalam perbaikan pariwisata NTB. ‘’Tidak hanya fisik, namun juga promosi kepada seluruh wisatawan dan calon wisatawan segera disampaikan. Sehingga aktivitas pariwisata kini pelan-pelan sudah berjalan seperti semula,’’ bebernya.

Selain melihat dampak gempa, lanjut Miftah, MY Insitute melihat bagaimana masyarakat dilibatkan dalam penjagaan serta pengelolaan pariwisata di sekitarnya. Berbanding lurus dengan berita-berita yang diinfokan oleh beberapa media saat ini, bahwa hanya 43,5 persen masyarakat dilibatkan. Misalnya dalam penjagaan kebersihan, keamanan serta diperbolehkannya mereka untuk berjualan disepanjang lokasi pariwisata tersebut.

Bersambung ke hal 14

Senin, 17 Desember 2018

SUARA NTB

Halaman 2

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 17 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

24 HALAMAN NOMOR 235 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

60 Tahun NTB, Ekspektasi Tinggi dan Tantangan Birokrasi SENIN (17/12) hari ini Provinsi NTB genap berusia 60 tahun.

Pada usia 60 tahun ini, NTB dinakhodai oleh pemimpin baru yang usia kepemimpinannya belum genap tiga bulan. Rentang waktu yang masih relatif pendek untuk bisa kita berkesimpulan tentang berhasil dan tidak berhasilnya kepemimpinan mereka.

Sebagai wartawan, yang saya lihat dan rasakan, kepemimpinan Dr.H. Zulkieflimansyah dan Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB relatif “cair”. Pendekatan yang dilakukan oleh Doktor Zul

Catatan: Agus Talino –panggilan akrab Dr.H. Zulkieflimansyah—seperti tidak berjarak dengan siapa saja.

Pendekatan kepemimpinan yang seperti itu boleh jadi karena “gaya” bergaul Doktor Zul dari “sono”-nya begitu. Yang pasti, saya beberapa kali melihat Doktor Zul merangkul mereka yang bertemu dengannya. Tidak saja masyarakat biasa. Pejabat yang menjadi bawahannya juga dirangkulnya.

Saya tidak terlalu mempersoalkan pendekatan dan “gaya” kepemimpinan Zul-Rohmi. Yang

paling penting bagi saya adalah manfaatnya bagi masyarakat.

Sebab masing-masing orang memiliki gaya kepemimpinannya sendiri-sendiri.

Ada beberapa orang yang bercerita kepada saya. Sekarang itu, jika mau ketemu gubernur tidak sulit. Selain ada forumnya melalui kegiatan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi setiap Jumat pagi.

Mau bertemu secara pribadi juga tidak sulit. Beberapa waktu lalu, seperti juga ditulis media, Doktor Zul menerima warga Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah di ruang kerjanya. Mereka datang menemui gubernur un-

tuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di daerahnya. Mereka dilayani dengan sangat akrab oleh gubernur.

Gaya kepemimpinan yang akrab seperti itu membuka ruang diskusi yang lebar. Artinya, Doktor Zul bisa menjadi “tong penampung” yang mudah dijangkau oleh masyakarat untuk menyampaikan banyak masalah yang mereka hadapi. Persoalannya, gubernur dan wakil gubernur tidak bisa hanya sebatas menjadi “tong penampung” dan sebatas mendengar semua cerita dan kisah masyarakatnya.

Bersambung ke hal 17

Kehadiran Pemimpin Akselerasi Perubahan

Mataram (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke - 60 suasananya cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Seperti aksi-aksi bersih pantai dan Sungai Jangkuk yang akan dilakukan pada puncak peringatan HUT NTB, Senin (17/12), hari ini.

Isu soal sampah menjadi perhatian serius gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023 ini. Bahkan NTB memberanikan diri sebagai zero waste province. ‘’Supaya masyarakat bisa merasa memiliki. Jangan sampai HUT itu milik ASN saja,’’ kata gubernur, akhir pekan kemarin.

Selama ini, setelah upacara HUT NTB biasanya tak ada lagi kegiatan yang meli-

batkan masyarakat. Sehingga, mulai tahun ini, Pemprov melakukan aksi-aksi bersih Sungai Jangkuk, Kota Mataram. ‘’Karena masalah utama kita masalah sampah. Kalau dibersihkan, mudah-mudahan itu persiapan kita untuk NTB bebas sampah,’’ harapnya.

Ditanya kesannya selama beberapa bulan memimpin NTB, Doktor Zul mengatakan dalam ekonomi peran pemerintah tidak penting-penting amat. Tanpa ada gubernur dan bupati/walikota, perekonomian tetap jalan.

Bersambung ke hal 17

Kado Spesial HUT NTB

RSMA Raih Akreditasi Utama Bintang 4 Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir (RSMA) mempersembahkan kado spesial pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Provinsi NTB yang diperingati tiap 17 Desember. Yaitu keberhasilan RSMA meraih Predikat Bintang 4 (Tingkat Utama) Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018. Kado tersebut terasa lebih spesial lagi karena 17 Desember 2018 ini juga merupakan HUT RSMA yang ke 6.

Bersambung ke hal 17

TO K O H Dugaan Penyimpangan Proyek

Hery Purwanto

DALAM Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan, BPK menemukan masalah pada banyak item pekerjaan di Pemprov NTB dan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota di NTB. Terkait temuan berpotensi kerugian negara itu, diberi kesempatan penyelesaian selama 60 hari dengan berbagai rekomendasi.

Menurut Kepala BPK NTB Hery Purwanto, temuan itu terakumulasi dalam LHP untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PDTT) dan audit kinerja pemerintahan seNTB. Laporan audit untuk penggunaan anggaran tahun 2017 dan semester I tahun anggaran 2018.

Bersambung ke hal 17

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Investigasi 59 Laporan

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

SATUAN Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menerima sedikitnya 59 pengaduan.

Sembilan diantaranya terkait dugaan pungutan liar dan tindak pidana korupsi. Saat ini laporan itu masih dalam proses investigasi.

Laporan itu diterima Saber Pungli sejak Januari hingga awal Desember 2018. Masuk melalui pos pengaduan di Inspektorat Provinsi NTB. ‘’Pengaduan yang masuk mencapai 59 pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sembilan laporan diantaranya merupakan dugaan pungli,’’ sebut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Minggu (16/12).

Bersambung ke hal 17

(Suara NTB/humasntb)

MENENUN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mencoba alat tenun saat menghadiri dan meresmikan kegiatan beach clean up,color run, pameran kuliner dan produk kerajinan di kawasan Mandalika, Pujut, Lombok Tengah.

Tingkatkan Kecintaan pada NTB dengan Jaga Lingkungan MOMENTUM Hari Ulang Tahun (HUT) ke 60 tanggal 17 Desember 2018 ini mesti jadi ajang evaluasi bagi masyarakat di daerah ini untuk berubah. Selain itu, bagaimana masyarakat di daerah ini mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak hutan dan menjaga sanitasi lingkungan agar tetap bersih. ‘’’Di usia NTB ke 60, saya mengimbau pada seluruh masyarakat NTB, mari kita tingkatkan kecintaan pada NTB dengan cara menjaga lingkungan NTB. Bagaimana supaya lingkungan kita betul-betul terjaga, sungai-sungai bersih, daerah semua bersih, daerah semua hijau dan sanitasi juga baik semuanya,’’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., saat dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat (14/12).

Selain itu, kata Wagub, masyarakat di NTB meningkatkan kecintaan pada kesehatan.

Dalam hal ini, semua pihak menjaga kesehatan, baik dari kesehatan lingkungan sekitar dan sekolah, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik di masa mendatang Untuk itu, dalam mengeksekusi program, Wagub mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat yang menjadi objek.

Adanya pelibatan banyak pihak ini, ujarnya,

efektivitas dan efisiensi program diklaim bisa berjalan dengan baik.

Sebagai contoh, ujarnya, Wagub menginginkan di setiap desa itu ada bank sampah, sanitasi masyarakat betul-betul diperhatikan dan masyarakat tidak membuang sampah dan hajat sembarangan. Dalam melakukan itu semua, perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap terjaga.

Tidak hanya itu, ujarnya, hutan-hutan di NTB tidak boleh gundul. Jika sekarang ini ada penggundulan hutan, harus segera ditanami, sehingga hutan tetap lestari. ‘’Kalau sudah ditanam dijaga, sampai setelah ditanam dimakan ternak atau dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ ujarnya mengingatkan.

Hal lain yang mesti diperhatikan, tambahnya, adalah kesehatan masyarakat. Dalam hal ini ibu-ibu di NTB harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi untuk pertumbuhan dan masa depan anaknya. Menurutnya, dalam memberikan gizi pada tidak harus mahal. Jika ibu-ibu sudah paham tentang gizi lengkap.

Seperti di setiap makanan yang disajikan pada anak-anaknya, yakni harus ada sayur, buah, protein, mineral, karbohidrat , maka pertumbuhan gizi anak-anaknya akan lebih baik.

Bersambung ke hal 17

(SuaraNTB/ist)

Direktur RSMA, H. Syamsul Hidayat didampingi Kabag TU, foto bersama tim surveyor dari KARS.

(SuaraNTB/ist)

Jajaran manajemen dan segenap karyawan RSMA foto bersama dengan KARS

Antusiasme Masyarakat Tinggi

Semarak, Kirab Pataka Lambang NTB di Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Antusiasme masyarakat dalam kirab pataka lambang NTB di 10 kabupaten/kota cukup tinggi. Kirab pataka berakhir, Sabtu (15/12) ditandai dengan penyerahan bendera lambang NTB dari Pemkot Mataram ke Pemprov NTB. Pemkot Mataram yang diwakili Asisten I Setda Kota Mataram, H. L. Martawang menyerahkan pataka lambang NTB ke Pemprov NTB yang diwakili Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur, Sabtu (15/ 12) siang.

Bersambung ke hal 17

(Suara NTB/nas)

Asisten I Setda Kota Mataram menyerahkan pataka lambang NTB ke Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, Sabtu (15/12) siang.

SUARA NTB Senin, 17 Desember 2018

KOTA MATARAM

Halaman 4

Tak Ada Lahan PERMASALAHAN limbah tahu tempe hampir sama dihadapi oleh Kelurahan Kekalik. Tak tersedianya banyak lahan untuk pembuatan instalasi pengelolaan limbah. Perajin menjadikan sungai dan saluran membuang cairan maupun ampas kedelai.

Menurut Lurah Kekalik, H. Fathurrahman, persoalan dihadapi tak jauh beda seperti dialami Kelurahan di Abian Tubuh. Sebagai salah satu sentra kerajinan tahu tempe di Kota Mataram. Pengelolaan limbah ramah lingkungan jadi kendala. Perajin membuang limbah mereka ke sungai dan saluran, sehingga menyebabkan bau dan tingginya sedimentasi.

“Pokoknya sama sudah masalahnya dengan Abian Tubuh,” kata Fathurrahman, pekan kemarin. Penanganan limbah sesuatu yang sulit. Hal ini butuh kesadaran bersama dari masyarakat. Pemkot Mataram mencoba membuat instalasi pengelolaan limbah. Tetapi, terkendala minimnya lahan. Sementara Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dibangun di lingkungan terkendala pendistribusian bahan - bahan.

“Masukan material saja kita kesulitan karena jalannya yang sempit,” ujarnya. Untuk ampas kedelai tambah Faturahman, bersama kelompok masyarakat diolah menjadi kerajinan batako dan makanan ternak. Setidaknya kata dia, ini akan mengurangi limbah. Dan, mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Sampai kapan limbah tahu tempe ini bisa teratasi? Industri tahu tempe merupakan mata pencaharian masyarakat.

Sebagian besar masyarakat lingkungan di Kekalik berprofesi sebagai perajin. “Kalau mau ndak ada limbah, harus berhenti produksi tahu tempe,” jawab Fatur sambil tertawa.

Dia menginginkan ada solusi jangka panjang dari pemerintah. Di satu sisi, industri rumahan tersebut tetap berjalan. Disisi lain, limbah tertangani dengan baik. (cem)

(Suara NTB/cem)

PROYEK GERBANG - Sejumlah pekerja tengah mengerjakan proyek gerbang di Jalan Lingkar Selatan, Minggu (16/12). Komisi III menduga ada permainan bendera dalam sejumlah pekerjaan fisik di Kota Mataram.

Pengerjaan Proyek di Mataram Diduga Ada Permainan

Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD Kota Mataram, mengendus adanya permainan dalam pengerjaan proyek di Kota Mataram. Bendera (perusahaan) berbeda, tetapi orang yang mengerjakan sama.

H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Program Dadakan SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H.M. Noer Ibrahim menanggapi batalnya pemberlakuan e-retribusi oleh Disdag (Dinas Perdagangan) Kota Mataram. ‘’Komisi II belum diinformasikan terkait rencana pemberlakuan eretribusi ini,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram pekan kemarin. Seharusnya, kalau ada program baru, apalagi melibatkan masyarakat awam, Dewan seharusnya diinformasikan. ‘’Bagaimana pelaksanaannya memungkinkan atau tidak,’’ cetusnya Noer Ibrahim juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas pemberlakuan e-retribusi ini. Apakah Disdag sudah melakukan kajian atau sebaliknya. Politisi Golkar ini menilai e-retribusi ini sebagai program dadakan. Pasalnya, lanjut dia, program e-retribusi ini belum disampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Mataram.

Idealnya, lanjut Noer Ibrahim, Disdag datang melakukan sosialisasi di DPRD Kota Mataram sebelum mengajukan program tersebut. ‘’Kita pada prinsipnya setuju, tapi kalau SDM-nya cukup memadai. Baik pelaksana maupun petugas pasar dan pedagangnya,’’ imbuhnya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini menganggap pemberlakukan eretribusi membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kalau memang Disdag ingin menekan kebocoran retribusi pasar, Noer Ibrahim menegaskan bahwa e-retribusi bukan satu-satunya cara. Kebocoran itu, katanya, dapat diminimalisir dengan cara melakukan validasi jumlah pedagang tetap dan tidak tetap. Termasuk tarif sewa toko. ‘’Kalau jumlah pedagang tetap tidak bisa dimainkan, yang rawan dimainkan adalah jumlah pedagang tidak tetap,’’ ungkapnya.

Untuk menekan kebocoran retribusi pasar, Disdag harus inovatif. Semua pedagang harus data dengan valid. ‘’Kepala dinas harus tahu ini. Kalau tidak bisa diakalin sama petugas pasar,’’ kelakarnya. Kepala dinas disarankan untuk rajin turun ke pasar untuk melakukan pengawasan. Menurut Noer Ibrahim, menjadi kepala dinas, terlebih Disdag, tidak gampang. ‘’Kepala dinas harus mau capek, harus mau berkeringat turun ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan,’’ demikian Noer Ibrahim. Kepala dinas, lanjut dia, tidak bisa hanya menunggu laporan dari kepala pasar. Yang paling efektif adalah kepala dinas turun langsung ke pasar-pasar guna melakukan pengawasan. ‘’Jangan hanya terima laporan. Nanti kita ndak akan tahu kelemahan masing-masing pasar maupun kebocorannya,’’ pungkasnya. (fit)

H.M. Noer Ibrahim

“Pemenangnya orang yang sama tapi berganti bendera,” kata Ketua Komisi III, I Gde Wiska dikonfirmasi pekan kemarin.

Praktik seperti ini tak boleh terjadi. Wiska mengambil contoh proyek jembatan Dasan Agung tahun 2017 lalu. Dengan bendera berbeda tetapi yang mengerjakan sama. Tak menutup kemungkinan kasus ini terulang lagi. Sehingga, jangan disalahkan jika proyek terlambat. “Kuncinya semua ada di Bagian Layanan dan Pengadaan,” tandasnya.

Bagian Layanan dan Pengadaan kata Politisi PDI Per-

juangan ini, memiliki peran tidak saja memperhatikan bendera (perusahaan). Melainkan, memperhatikan siapa pemilik yang mengendalikan perusahaan tersebut.

DPRD, tambah Wiska, memberi peringatan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bahwa proyek tersebut berasal dari uang rakyat.

Penggunaan, perencanaan maupun pelaksanaan tendernya harus transparan. “Jangan sampai ada permainan - permainan. Masyarakat tidak menginginkan itu. Bagaimana kami mengantisipasi pekerjaan den-

gan baik,” tandasnya.

Kasus keterlambatan pengerjaan proyek dinilai Wiska tak lepas dari kurang matangnya perencanaan. Keterlambatan itu wajar menjadi sorotan media. Dan, ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk masuk menelisik persoalan tersebut.

Dia mengingatkan, pekerjaan fisik diharapkan dapat dikerjakan tepat waktu. Jangan sampai terkesan dikebut tapi tak memperhatikan kualitas.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, kalaupun

Rumah Bernyanyi Diduga Siapkan Wanita Penghibur Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja, Senin (17/12) hari ini, akan memanggil pengelola rumah bernyanyi di Kota Mataram.

Mereka akan diingatkan agar tak menyediakan perempuan diduga sebagai penghibur.

Jika tetap membandel, aparat penegak Perda akan merekomendasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar izin usaha tak diperpanjang.

“Kita akan kumpulkan Senin (17/12). Setelah diingatkan dan masih melanggar. Kita akan minta izinnya tak diperpanjang,” tegas Kasat Pol PP, Bayu Pancapati ditemui pekan kemarin.

Pol PP telah mengantongi dua nama rumah bernyanyi secara terang - terangan menyiapkan wanita penghibur.

Yakni D dan B di Cakranegara. Lokasi lainnya, sifatnya on call atau hanya ada jika dipanggil alias diorder oleh pelanggan. Praktik seperti ini sulit diambil tindakan. Pihaknya tak ingin mengambil langkah gegabah, sehingga menimbulkan permasalahan lain.

“Manajemen pasti berkelit jika tidak menyediakan. Ini tidak bisa kita buktikan. Nanti dikira Pol PP ngelarang orang bawa pacar nyanyi. Kita malah repot,” tandasnya.

Bayu menambahkan, dikumpulkannya manajemen rumah bernyanyi untuk menyamakan persepsi. Pengelola tidak boleh tidak tahu soal aturan rumah bernyanyi tersebut.

Regulasi rumah bernyanyi dibuat sejak tahun 2010 atau di masa mantan Walikota

Mataram, H.M. Ruslan (alm).

Belakangan disesalkan Bayu, dalam perjalanannya rumah bernyanyi mengadopsi konsep atau cara - cara di Senggigi. Pengelola menyediakan perempuan diduga sebagai penghibur dalam ruangan khusus.

“Almarhum Pak Ruslan dulu mengizinkan rumah bernyanyi betul - betul untuk keluarga. Saat libur, mereka ajak anaknya bernyanyi,” tandasnya.

Indikasi saat ini, rumah bernyanyi menyalahi aturan.

Termasuk, kafe remang - remang juga mulai menyiapkan wanita. Dalam waktu dekat, Pol PP akan menggelar penertiban. Dan, memastikan apakah setelah dipanggil pemillik rumah bernyanyi tetap membandel atau tidak. (cem)

Kamera Pemantau Lalu Lintas Tak Berfungsi Optimal Mataram (Suara NTB) Kamera pemantau lalu lintas atau automatic traffic control system (ATCS) dipasang di enam titik di Kota Mataram tak berfungsi optimal.

Bantuan dari Kementerian Keuangan senilai Rp3,2 miliar telah empat bulan selesai pengadaannya.

Informasi dihimpun Suara NTB, belum dioptimalkan-

nya ATCS karena masalah aliran listrik di Dinas Perhubungan yang terputus dengan kamera pemantau lalu lintas tersebut. Anggaran pemasangan tersedia, tapi alasan tak jelas belum dilakukan perbaikan.

Dikonfirmasi pekan kemarin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menyampaikan, pemanfaatan ATCS menunggu kapan dilaunching dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. Setelah dilaunching baru kemudian dioperasikan.

Saat ini kata Khalid, kamera pemantau lalu lintas masih tahap uji coba. Artinya, setelah diresmikan tenaga atau operator mahir mengoperasikan.

“Artinya, ini kan kita sudah mulai. Tapi belum resmi, sehingga perlu diresmikan,” katanya.

Uji coba saat ini, pelanggaran banyak ditemukan pengendara

(Suara NTB/dok)

tak menggunakan helm. Melebih garis zebra cross,kendaraan roda empat mendahului kendaraan roda dua.

Pelanggar diberikan teguran secara langsung melalui pengeras suara yang dipasang di perempatan jalan. Kedepan, ada kerjasama dengan aparat kepolisian memberikan sanksi tilang. “Kita sedang bahas dengan Polres sistem tilangnya seperti apa,” ucapnya.

Untuk 2019, tengah diusulkan penambahan kamera pemantau ke Kementerian Perhubungan. Khusus DPA Dishub belum dianggarkan.

Tetapi, jika ada penambahan diupayakan ada pendampingan seperti peremajaan di perempatan Bank Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, lima titik kamera pemantau lalulintas telah dipasang.

Yakni, simpang empat Rembiga, Selagalas, Dasan Cermen, perempatan Sweta dan pertigaan di Jalan TGH Faisal. Dan, satu titik di perempatan BI. Pemanfaatan ATCS, Dishub melakukan studi banding ke Kota Bandung. (cem)

ditemukan kasus seperti itu hanya di beberapa proyek saja.

Dan, ini sifatnya kasuistis saja.

Yang paling penting, perusahaan bertanggungjawab.

“Namanya pengusaha memiliki tiga sampai empat perusahaan. Jelas direkturnya berbeda - beda,” jawabnya. Pemkot Mataram kata Mahmuddin, menjalin kerjasama dengan perusahaan perlu berhati - hati.

Jangan sampai, mereka meminjam nama perusahaan tapi tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaan mereka.

Dia bersyukur, pengerjaan proyek di Mataram didampingi oleh TP4D. TP4D menangkal perusahaan tak bertanggungjawab. “Kita bersyukur didamping TP4D. Karena, besar sekali manfaatnya ke kami,” demikian kata dia. (cem)

DISKUSI PUBLIK - Diskusi bertajuk Strategi Membangun Kerukunan Horizontal Untuk Harmonisasi Sosial di Kota Mataram” yang digelar Nusatenggara Center.

Nusatenggara Center Gelar Diskusi Publik Bahas Harmonisasi Sosial di Mataram Mataram (Suara NTB) Acara diskusi yang diselenggarakan oleh Nusatenggara Centre bekerjasama dengan DPRD Kota Mataram, kembali menggelar diskusi Kerukunan Horizontal untuk Harmonisasi Sosial di Kota Mataram, Selasa (11/12). Diskusi dengan tema “Strategi Membangun Kerukunan Horizontal Untuk Harmonisasi Sosial di Kota Mataram” bertujuan mengajak semua masyarakat menjaga kerukunan dalam hidup berdampingan sebagai pelaku sosial.

Perwakilan NC, Dr. Kadri menyampaikan bagaimana melihat solidaritas sosial dalam konteks komunikasi, laku dan lain sebagainya.

Bagaimanapun kebijakan dalam melahirkan pola-pola kerukunan yang menyejahterakan rakyat dapat membuat harmonisasi dalam hidup bermasyarakat. “Karena kita tahu, isu ekonomi orang bisa saling singgung hingga menjadi berperilaku ekstrem,” ungkapnya.

Dalam aspek sosial, masih banyak kesenjangan sosial yang harus dipetakan sehingga solidaritas sosial kian retak. Hal ini diakibatkan oleh tidak ada ruang diskusi sosial, sehingga dengan mudah arus global masuk dengan cepat mengubah kondisi sosial. Sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat kita mudah terhasut.

“Kita lihat saja, tradisi lokal kita sudah mulai bergeser, saat ini budaya modern makin menguasai laku hidup kita, sehingga tadinya budaya peduli, toleran, harmoni, dan damai, tidak lagi mendapat ruang,” lanjut Kadri.

Rohani Inta Dewi, MA selaku narasumber mewakili Duta Damai NTB, mengungkapkan dalam materinya, Mataram merupakan kota

yang belum aman dalam harmonisasi (toleran). Sebab, dari penilitaian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mataram belum tergolong kota yang harmonis.

Jika melihat lebih spesifik lagi, ternyata konflik komunal terjadi akibat kurangnya aktivitas positif dari masyarakat.

Hal inilah yang memicu konflik, sebab masyarakat kota Mataram terdiri dari 60 pemuda-pemudi NTB. Dengan beragam latar belakang suku, agama, ras, dan pendidikan.

“Maka seharusnya pemkot memberikan perhatian kepada semua warga (khususnya pemuda) diberikan ruang untuk berdaya dan berkarya.

Karena ketika trigle konflic ini dilakukan oleh anak muda, maka libatkan mereka dalam hal pembangunan dalam inovasi dan kreativitas,” kata Dewi pada sesi diskusi.

Narasumber lainnya, Dr. H.M Ali, M.Si menyampaikan hak-hak minoritas harus kita lindungi. Terlebih lagi kita yang hidup di daerah lingkungan mayoritas muslim. Regulasi tentang kebersamaan perlu kita terapkan untuk keharmonisan jangka panjang. “Masalah kita cukup sederhana, kurang pengertian dan memahami apa yang mereka rasakan, sehingga kita cepat terbakar isu,” kata Ali. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi yang hadir dalam diskusi NC di Mataram menyampaikan membangun produktivitas sosial ke masyarakat, inilah tantangan sosial kita saat ini.

Potensi konflik memang tidak bisa dihindarkan namun kita bisa meminimalisirnya dengan rumusan-rumusan perdamian. Nantinya rumusan itu menjadi rekomendasi perdamaian demi harmonisasi sosial kota Mataram. (dys)

Senin, 17 Desember 2018

SUARA NTB

Halaman 5

SUARA NTB Senin, 17 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 6

Serba Terbatas Capaian Sangat Luar Biasa PENURUNAN angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melampaui target. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 ditarget sisa angka kemiskinan Lotim 17 persen. Terlampaui dengan sisa kemiskinan di Lotim 16,55 persen sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal ini diakui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi.

Menjawab Suara NTB, Sabtu (15/12), Dedi panggilan akrab (Suara NTB/dok) Kepala Bappeda Lotim ini meAchmad Dewanto Hadi nerangkan, menurunkan selama kurun waktu 2018 memperlihatkan angka 18,28 persen menjadi 16,55 persen atau terjadi penurunan 1,73 persen.

Penurunan sebesar itu hampir mendekati dua digit dinilai sangat luar biasa Belum pernah terjadi penurunan sebesar itu. “Ini sudah sangat luar biasa,” ungkap Dedi.

Harapannya Lotim ke depan bisa menjadi lebih baik. Dilihat dari data, progres penurunan juga cukup baik.

Sebelumnya Kepala BPS Lotim, M. Saphoan menjelaskan dilihat dari gambaran tingkat kedalaman kemiskinan (P1) terhadap garis kemiskinan Lotim berada pada angka 3,03 persen pada tahun 2017 menurun menjadi 2,67 persen pada tahun 2018. Kata Saphoan, semakin besar P1 berarti semakin parah kemiskinannya.

Sementara ketimpangan kemiskinan antarsesama penduduk miskin (P2) digambarkan BPS dalam angka 0,79 persen tahun 2017 menjadi 0,64 persen pada tahun 2018. Sedangkan garis kemiskinan dilihat dari pendapatan per kapita penduduk per bulan dicatat sebesar Rp 414.721 pada tahun 2018. Meningkat dari tahun 2017 lalu yang mencapai Rp 396.668 per kapita per bulan.

Diketahui untuk penurunan kemiskinan ini sejauh ini tidak pernah mencapai dua digit. Dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Capaian penurunan angka kemiskinan ini belum pernah bisa sampai dua digit angka sebagai gambaran keberhasilan pembangunan. (rus)

Pembangunan Rumah Korban Gempa Terancam Molor

Selong (Suara NTB) Pembangunan rumah-rumah korban gempa bumi kemungkinan besar tidak bisa mencapai target sampai akhir Maret 2019 mendatang. Penyebab utama yang acap kali disebut keterbatasan faslilitator pendamping, keterbatasan juga jumlah aplikator yang melakukan konstruksi.

Fakta ini menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim. Melalui Kepala Bidang Kedaruratan BPBD, Lalu Rusnan, mengaku, saat ini masih masuk fase transisi pascagempa. “Jadi sebenarnya belum masuk tahapan rekonstruksi,” ucapnya.

Sesuai jadwal rekonstruksi mulai digelar pada tanggal 27 Februari 2019 mendatang. Hanya saja karena sengaja dipercepat mengingat warga juga tidak ada tempat menetap, maka disegerakan pembangunannya.

Pemerintah daerah sejauh ini sudah bekerja cukup keras. Keinginan Bupati Lotim. H. M. Sukiman Azmy sebutnya segera diutamakan 9 ribu lebih warga yang mengalami rusak berat itu dituntaskan pembangunannya.

Lotim berharap dana sebesar Rp50 juta itu diberikan sepenuhnya kepada korban agar bisa merampungkan segera pembangunan hunian teta-

pnya. Pasalnya, kondisi di lapangan memang memaksa masyarakat untuk segera membangun hunian yang layak untuk ditempati.

Saat ini, seluruh warga korban gempa diberikan kebebasan untuk memilih jenis rumah yang akan dibangun.

Yang sudah membangun pun dipersilakan dengan catatan nanti akan diperiksa hasil pembaNgunannya. Ketika sudah sesuai dengan standar Rumah Tahan Gempa maka akan segera dibayar.

Sejauh ini, produk Rumah Instans Sederhana Sehat (Risha) paling banyak diminati para korban. Akan tetapi faktanya masih banyak kendala. Sudah adanya yang memulai pembangunan dinilai memang menjadi sebuah langkah kemajuan dan diharapkan bisa segera dituntaskan. Adapun progress penyaluran bantuan korban gempa ini di Lotim dicatat sudah men-

(Suara NTB/yon)

HUNTARA – Pembangunan rumah bagi korban gempa terus dilakukan. Akibat keterbatasan fasilitator pendamping, membuat target penyelesaian panel atau kebutuhan untuk rumah tahan gempa tidak bisa selesai sesuai target, sehingga banyak korban tinggal harus tinggal di huntara. capai Rp 300,2 miliar lebih. Diterima oleh 10.965 jiwa yang terdiri dari rusak berat 4.604 jiwa, rusak sedang 1.150 dan rusak

ringan 5.211 jiwa. Jumlah kelompok masyarakat (pokmas) terbentuk 590 dengan jumlah warga 7.360 KK. Rekening pok-

mas terbentuk 205 terdiri dari 2.424 KK. Sedangkan rekening yang terisi hanya 189 pokmas dengan 2.259 KK. (rus)

Pemekaran Kecamatan Butuh Kawalan Ekstra Dari Nasdem, NW Pancor Optimis Menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin

Tanjung (Suara NTB) Wacana Pemda Kabupaten Lombok Utara untuk memekarkan 3 Gili (Trawangan, Meno, Air) sebagai satu kecamatan sangat berpeluang dilakukan. Namun demikian, menurut Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, butuh pengawalan esktra untuk mewujudkan wacana tersebut sebagai realita.

“Sangat mungkin 3 Gili menjadi kecamatan, tetapi sifatnya khusus, mungkin dengan pertimbangan pariwisata,” ujar Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Jumat (14/12).

Secara pelayanan, ia men-

dukung dimekarkannya Kecamatan Pemenang dengan menempatkan Gili Indah sebagai satu kecamatan istimewa. Bahkan tidak hanya Pemenang, wilayah Bayan juga layak dimekarkan menjadi 2 kecamatan mengingat jangkauan wilayahnya yang cukup luas.

Ardianto mengatakan tidak mudah mendorong 3 Gili menjadi kecamatan tersendiri. Secara normatif, luas wilayah dan jumlah penduduk belum memungkinkan menurut syarat dan ketentuan pemekaran.

Kendati demikian, ia mengajak semua pihak untuk optimis dan bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat jika

wacana itu diusulkan.

Di sisi lain, politisi Hanura Lombok Utara ini meminta Pemda tidak kehilangan fokus. Pasalnya pekerjaan yang dianggap lebih urgen dari pemekeran kecamatan 3 Gili adalah definitifnya 10 desa persiapan yang sudah dimulai tahun 2015 lalu.

“Definitifnya 10 desa persiapan kita dorong untuk dilanjutkan 2019. Harusnya tahun ini sudah definitif, tapi karena terdampak gempa, kita pahami kendalanya,” ujarnya.

Ia menargetkan, desa persiapan ana definitif pada semester I tahun 2019 sejalan dengan pembahasan raperda pokok. Dua buah raperda yang

diprioritaskan untuk dibahas pada masa sidang pertama tahun depan adalah Raperda BPD dan Raperda 10 desa persiapan menjadi desa definitif.

Kendati proses di perda selesai, namun Ardianto meyakini, 10 desa itu tidak akan bisa mengikuti Pilkades serentak bersama 24 desa lainnya. Hal itu lebih disebabkan oleh anggaran dan kesiapan penyelenggara pilkades di desa itu sendiri.

“Untuk Pilkades serentak, saya kira tidak bisa ikut. Tetapi kita pastikan definitif dulu supaya dapat peluang tambahan anggaran untuk membangun di desa-desa,” tutupnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Bergabungnya sejumlah pengurus YPH-PPD NW Pancor ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipastikan akan mengubah peta politik di NTB pada Pemilu 2019 mendatang.

Pasalnya, organisasi NW mengarahkan dukungannya melalui Partai Nasdem ke Ir. Joko Widodo yang berpasangan dengan KH. Makruf Amin.

Penegasan arah dukungan itu disampaikan langsung oleh Pengurus Yayasan PPD NW Pancor, H.M. Syamsul Lutfi, SE,MM., saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem, H.

Surya Paloh, di Aula YPH-PPD NW Pancor, Sabtu (15/12).

Kehadiran orang nomor satu di tubuh partai Nasdem ini, katanya, merupakan momentum langka karena di tengah padatnya kesibukan Ketua Umum Partai Nasdem dapat menyempatkan hadir memberikan kuliah umum kebangsaan. Sehingga momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan perjuangan.

Untuk itu, ia mengajak kepada jemaah NW untuk menentukan pilihan dan kesuksesan Partai Nasdem pada

Pemilu 2019. NW merupakan salah satu ponpes tertua di Pulau Lombok yang didirikan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang kini ditetapkan sebagai satu-satunya pahlawan nasional asal NTB. Penetapan itupun, kata mantan Wakil Bupati Lotim ini semuanya tidak terlepas dari peran Presiden Joko Widodo setelah sekian kalinya diusulkan hingga pergantian presiden. “Semoga kunjungan ketua umum Partai Nasdem ini membawa kesan yang baik.

Dan dapat berkunjung kembali,” ungkapnya. (yon)

Surya Paloh Ingatkan Santri Jadi Juru Penerang Islam Selong (Suara NTB) Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), H. Surya Paloh, Sabtu (15/12) mengisi kuliah umum kebangsaan di Yayasan Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor. Di hadapan ribuan santri, mahasiswa, dan jemaah NW, Surya Paloh mengingatkan supaya santri harus menjadi penerang sejatinya Islam di era globalisasi saat ini.

Menurutnya, negara Indonesia cukup luas dan tidak banyak negara yang memiliki luas wilayah seperti yang dimiliki Indonesia. Termasuk Indonesia memiliki sumber daya kekayaan alam yang cukup banyak, subur dan produktif. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk berada di urutan nomor 4 terbanyak dari seluruh negara yang ada di muka bumi, posisi pertama diduduki oleh, RRC, kemudian diikuti, India, Amerika Serikat dan posisi ke empat Indonesia.

Untuk itu, ujarnya, karunia Allah SWT yang ada merupakan tugas bagi umat yaitu mensyukuri. Terlebih Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, sehingga sudah sepatutnya santri harus menjadi penerang sejatinya Islam dan menggerakkan seluruh potensi bang-

(Suara NTB/yon)

KULIAH UMUM - Ketua Umum Partai Nasdem, H. Surya Paloh, saat mengisi kuliah umum kebangsaan di Aula YPH-PPD NW Pancor, Sabtu (15/12). sa, karena perjalanan bangsa ini tidak hanya berhenti hanya dua sampai tiga tahun, tapi terus berkelanjutan.

Bukti dari suburnya tanah di Indonesia ini, kata Surya Paloh, dapat tumbuhnya beraneka ragam tanaman. Bahkan biji buah nangka ketika dibuang dapat tumbuh dengan sendirinya. Sawit ditanam, sawit hidup. Perbedaan suku, ras, dan agama menjadi penguat bangsa ini. “Bhineka Tunggal Ika merupakan penegasan, berbeda-beda namun satu jua,”ujarnya.

Sementara, pengasuh YPH-PPD NW Pancor, Dr.TGKH. M. Zainul Maj-

di, berpesan kepada santri supaya kelak bisa menjadi guru penerang untuk bangsa dan negara. Untuk mewujudkan itu yakni harus terus menerus belajar. Tentang nilai-nilai yang diwariskan Maulana syeikh. Santri boleh hanya mengenal halal dan haram.

Apabila keimanan utuh, maka belajar Alquran dimudahkan oleh Allah.

Namun apabila keimanan runtuh, maka belajar Alquran maupun mempelajari yang lain akan sulit. “Nilai keteladaan yang diajarkan harus dikokohkan dan kuatkan sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain,” pesannya. (yon)

KPU KLU Intensifkan Edukasi Pemilih Pemula hak suara. Namun, pemilih Tanjung (Suara NTB) pemula yang baru memasuKomisi Pemilihan Umum ki usia hak pilih, belum me(KPU) Kabupaten Lombok Utmiliki jangkauan politik ara (KLU) terus menggencaryang luas dalam menentukan edukasi bagi pemilih pemkan calon yang akan dipilih. ula. Sekolah-sekolah tingkat “Mereka masih pelajar, SMA se KLU dikunjungi. sehingga masa depan bagi Komisioner KPU KLU mereka salah satunya juga Bidang Sosialisasi, Hadi Pratergantung pada pemimpin nata, SH., Jumat (14/12), menyang berhasil dipilih oleh segungkapkan segmen pemilih mua rakyat,” katanya. pemula menjadi sasaran Hadi menambahkan, seedukasi, didampingi kelommangat pemilih pemula unpok masyarakat di wilayah petuk memiliki pemimpin sisir dan pedalaman. yang adil, bijaksana dan ber“Pemilih pemula umumntanggung jawab, yang diwuya masih status pelajar, sehjudkan dengan pemilihan, ingga permasalahan yang (Suara NTB/ari) berhubungan dengan pemilih SOSIALISASI - Sosialisasi yang dilakukan KPU mewarnai setiap kehidupan pemula, perlu dipandang leb- KLU terhadap pemilih pemula di salah satu masyarakat. Beberapa faktor yang turut mempengaruih penting. Mereka dianggap sekolah di KLU. hi pilihan pemilih pemula paling riskan terhadap pengaruh-pengaruh negatif (kampanye gas KPU semata, tetapi semua pi- adalah afilasi politik orang tua yang berpengaruh sangat kuat, begitu juga hak,” imbuhnya. hitam),” ujarnya.

Menurut Hadi, suara yang diberi- figur tokoh dan identifikasi politik Dikatakan, tiap bulannya KPUD KLU mengunjungi sekolah antara 4 kan oleh segmen-segmen tersebut yang ada di lingkungan sekitar. Halsampai 5 sekolah. Tidak hanya siswa menjadi tolok ukur suksesnya pemili- hal tersebut menjadi faktor yang selaku pemilih milenial, KPU juga han umum. Tingkat partisipasi pemi- mempengaruhi fikiran pemilih pemmenyasar segmen masyarakat pesi- lih, jumlah suara tidak sah, menjadi ula dalam menentukan pilihannya. sir dan pelosok yang belum tersentuh barometer dalam menghasilkan Sehingga kata dia, dalam menentusosialisasi. Desa-desa yang dipetakan pemimpin bangsa, baik presiden, wak- kan pilihan perlu kemandirian yang kuat agar tidak terbawa arus. “Suara masih rendah dari sisi partisipasi ke- il rakyat dan kepala daerah.

Ia melanjutkan, pemilih pemula di yang mereka berikan merupakan wuhadiran atau tingkat suara tidak sah satu sisi menjadi segmen yang unik. jud kerjasama untuk mensukseskan masih tinggi, turut didatangi.

“Kita akan terus bergerak bersos- Dimaksudkan, kelompok tersebut me- pemilu. Sayangnya, pemahaman poliialisasi walaupun kondisi pascagem- miliki antusisme tinggi dan bisa ber- tik yang mereka dapatkan masih sanpa. Memberi pemahaman bukan tu- pikir lebih rasional dalam memberi gat rendah,” tutupnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 17 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 7

Tuntaskan Temuan BPK, Bupati ’’ Deadline’’ OPD Dua Bulan

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memberikan batasan waktu pada seluruh OPD dan desa agar menuntaskan temuan BPK hasil LHP yang diterimanya beberapa hari lalu. Hal ini sesuai dengan arahan BPK agar tindak lanjut seluruh temuan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari setelah diterima LHP. Dalam temuan LHP ini sendiri ada beberapa persoalan, menyangkut administrasi dan kerugian negara.

(Suara NTB/ist)

PENTAS SENI - Penampilan pentas seni muridmurid SDN 1 Meninting, Sabtu (15/12).

Dikonfirmasi akhir pekan kemarin, bupati mengaku belum mengetahui secara pasti hasil temuan BPK tersebut sebab ia mengaku belum baca LHP yang diterima tersebut. “Ya intinya apapun

hasil LHP itu ditindaklanjuti dua bulan ke depan,”tegasnya.

Ia berharap semua OPD dan desa mematuhi rekomendasi BPK untuk melaksanakan temuan dalam LHP.

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar HR Agus Hidayat mengatakan sejauh ini tindaklanjut penyelesaian LHP BPK sudah mencapai 91,45 persen lebih. Sejauh ini temuan yang

ra ini dari pihak BPK. Jika sudah ada jalan keluar dari BPK maka dipastikan 99 persen temuan BPK bisa diselesaikan. Lantas apakah bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan? Ia yakin bisa diselesaikan dalam waktu 60 hari, sebab jumlah temuan baik menyangkut di APBD dan DD tidak terlalu banyak dibanding sebelumnya. Untuk menindaklanjuti masalah ini masingmasing OPD sudah membuat rencana aksi (renaksi). (her)

KIM Sekotong Gandeng Wartawan

SDN 1 Meninting Gelar Pentas Seni Giri Menang (Suara NTB) Mengakhiri proses pembelajaran pada semester Ganjil SDN 1 Meninting gelar Pentas Seni dan pemberian apresiasi bagi murid berprestasi, Sabtu (15/ 12) . Ditemui di akhir acara, Kepala SDN 1 Meninting Fauziah, S.Pd., menjelaskan pelaksanaan pentas seni yang digelar di sekolahnya merupakan agenda tahunan dari SDN 1 Meninting yang dilaksanakan setahun dua kali pada akhir pembelajaran semester ganjil dan semester genap.

Pihaknya juga memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada murid berprestasi baik dari bidang akademik maupun non akademik ,yang berbeda pada kegiatan kali ini adalah adanya pertemuan orang tua guna mendengarkan kuliah umum tentang pentingnya keterlibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan dan dirangkaikan juga dengan peringatan hari ibu tahun 2018.

Sesuai dengan PP No 30 Tahun 2017 Tentang Pelibatan Keluarga Dalam Pendidikan , Fauziah mengundang pembicara pakar keluarga dari IKIP Mataram.

“Karena sekarang peraturan pemerintah mengenai pentingnya pendidikan keluarga, kami mengundang salah satu dosen dari IKIP Mataram yaitu seorang pakar di bidang pendidikan keluarga untuk mengedukasi para orang tua yang hadir pada hari ini,’’ terangnya.

Selain ada edukasi untuk orang tua, para orang tua juga dapat menyaksikan penampilan dari anak-anak mereka.Pentas seni ini adalah penampilan dari seluruh anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Masingmasing kelas mempunyai wakilnya untuk tampil pada pentas seni ini setelah latihan selama 2 minggu.

Setelah pembagian nilai hasil pembelajaran, murid SDN 1 Meninting mendapat libur sekolah kurang lebih 3 minggu. Fauziah mengungkapkan tidak akan memberi tugas tambahan agar liburan anak-anak lebih segar. (r)

tersisa tunggakan kerugian negara mencapai Rp 5 miliar. “Yang mengendap hampir Rp 5 miliar itu, dan kami sudah ada solusi tinggal menunggu hitam putihnya dari BPK,” kata Inspektur.

Diakui temuan ini masih mengendap sebab belum ada pengembalian dari pihak yang menunggak kerugian tersebut.

Menurut Agus, kerugian negara masih paling banyak di purna bakti DPRD. Pihaknya tengah menunggu solusi penyelesaian temuan kerugian nega-

(Suara NTB/kir)

LEPAS - Wagub NTB Hj. Sitti Djalilah melepas peserta Color Run KEK Mandalika, Minggu (16/12).

KEK Mandalika Gelar ’’Color Run’’ Praya (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sukses menjadi tuan rumah event Color Run yang diikuti ribuan pelari, Minggu (16/12).

Event yang menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT NTB ini diharapkan bisa memacu sektor pariwisata di daerah ini pasca musibah gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dibuka langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah juga dirangkaikan kegiatan bersih pantai, bazar UKM dan dialog interaktif.

Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dipimpin Bupati H. M. Suhaili FT ikut terlibat dengan mengerahkan semua ASN-nya untuk turut membersihkan kawasan pantai dan sekitarnya . “Ini sebagai bentuk partisipasi dan keterlibatan kita sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L.Moh. Faozal, S.Sos.M.Si., mengatakan, dipilihnya KEK Mandalika sebagai lokasi kegiatan, karena pemerintah daerah saat ini terus berupaya menggaungkan destinasi-destinasi wisata unggulan di daerah. Harapannya, tentu kawasan The Mandalika khususnya bisa lebih dikenal luas. Terutama di kalangan masyarakat di daerah ini.

Pihaknya tidak inginm kawasan KEK hanya dikenal orang luar saja. Masyarakat lokal juga harus lebih mengenal destinasi-destinasi wisata di daerah supaya tumbuh kecintaan kepada daerah dan destinasi-destinasi wisata yang dimiliki daerahnya.

Color Run merupakan event lari skala NTB yang diharapkan bisa menjadi event tahunan.

Meski skala NTB, peserta tidak hanya dari warga NTB saja. Tetapi dari luar NTB bahkan wisatawan mancanegara. Dari kalangan pemerintah, sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng juga turut ambil bagian.

“Event-event ini semacam ini kita gelar untuk menyemarakkan perayaan HUT NTB, supaya perayaan HUT NTB juga bisa lebih memasyarakat. Dan, benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat di bawah,” ujar Faozal. (kir)

Target Empat Juta Wisatawan Dipastikan Meleset Praya (Suara NTB) Target sebanyak empat juta wisatawan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2018 ini, dipastikan meleset. Tak kunjung membaiknya angka kunjungan wisatawan pasca gempa menjadi salah satu penyebab tak tercapainya target kunjungan wisatawan tersebut. Hal itu diakui Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L.Moh. Faozal, S.Sos. M.Si., kepada Suara NTB, Minggu (16/12).

Ditemui kawasan Pantai KutA Mandalika, Faozal mengaku, saat ini angka kunjungan wisawatan di NTB masih di bawah angka 3 juta orang. Dengan sisa waktu yang ada, tampaknya bakal berat untuk bisa mengenjot kunjungan hingga 4 juta wisatawan. “Peluang tetap ada. Tapi dengan kondisi kunjungan saat ini, memang sulit rasanya bisa memenuhi target kunjungan yang sudah ditetapkan di awal tahun kemarin,” jelasnya.

Lambannya proses recovery pascagempa, diakuinya sebagai salah satu penyebab utama tak tercapainya angka kunjungan wisatawan tahun ini. Karena memang gempa terjadi pada saat akan memasuki high season kunjungan wisatawan. Sementara proses recovery berjalan cukup lamban, sehingga banyak wisatawan yang kemudian memutuskan untuk tidak jadi berwisata ke NTB dan Pulau Lombok khususnya.

Diakuinya, ada beberapa destinasi wisatawa yang proses recovery terbilang cepat. Contoh kawasan tiga gili, angka okupansi wisatawan sudah mulai meningkat. Yang masih parah kondisinya kawasan Pantai Senggigi. Bisa dikatakan masih lumpuh. Begitu beberapa destinasi unggulan lainnya. Tapi bukan berarti upaya memacu angka kunjungan wisatawan terhenti.

Dengan kondisi yang sudah membaik, pihaknya optimis perlahan angka kunjungan wisatawan bisa membaik. Paling lambat mulai Februari tahun depan. Kalau untuk saat ini memang masih agak berat.

Selain karena memang masih ada pengaruh gempa, saat ini juga sudah masuk low season untuk kunjungan wisatawan. Bukan hanya di Lombok maupun NTB. Tetapi beberapa daerah di Indonesia juga mengalami hal yang serupa. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan Sekotong menggandeng wartawan Lombok Barat yang tergabung dalam Forum Wartawan Lobar (Forta Lobar) menggelar pelatihan jurnalistik, Sabtu (15/12). Pelatihan yang digelar di aula Kantor Desa Sekotong Tengah ini sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis bagi para kaum milenal yang berkecimpung di dunia menulis di daerah setempat. Diharapkan melalui tulisan para penulis ini nantinya bisa mempromosikan potensi yang ada di kawasan Sekotong.

“Kami ingin berita tentang potensi yang ada di Sekotong bisa diketahui dan dibaca semua orang. Agar tidak berita Jakarta saja yang kami baca, ke depan biar orang Jakarta yang baca berita Sekotong.

Makanya kami gelar kegiatan

ini,” ujar Kepala Desa Sekotong Tengah Lalu Sarapudin selaku tuan rumah penyelenggara.

Para peserta ini diharapkan Lalu Sarapudin ke depan bisa menggambarkan dan mengabarkan semua informasi yang berkaitan dengan potensi daerah Sekotong. Tidak hanya kepada masyarakat atau pemerintah Lobar, tetapi juga masyarakat NTB, Indonesia bahkan dunia. Dampaknya, diharapkan informasi mengenai Sekotong bisa mendorong pertumbuhan pembangunan di daerah pariwisata ini.

Hal senada dikatakan Sekretaris Desa M Rasyid.

Selaku ketua panitia mengaku bersyukur melihat antusia para peserta mengikuti kegiatan ini. Terlebih dengan adanya sesi praktik di mana semua peserta masing-masing ditugaskan membuat contoh berita usai pelatihan. (her)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Kades dan Sekdes Sekotong Tengah dan wartawan Lobar pose bersama peserta usai pelatihan jurnalistik, Sabtu (15/12).

Korban Gempa Terjangkit Malaria di Desa Bukit Tinggi Butuh Penanganan Intensif Giri Menang (Suara NTB) Banyak korban gempa di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari terjangkit malaria. Hampir setiap hari ada saja warga yang dilarikan ke puskesmas lantaran terkena malaria. Warga menyayangkan penanganan kurang maksimal terhadap para korban pascadicabutnya status kejadian luar biasa (KLB) oleh Pemkab Lobar. Padahal sebagian besar korban gempa di daerah ini masih butuh penanganan, apalagi mereka masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi yang cukup memperihatinkan.

Kepala Desa Bukit Tinggi non aktif Ahmad Muttakin mengatakan masih banyak korban gempa di daerahnya terkena malaria. “Kami menyayangkan status KLB malaria ini dicabut oleh Pemda, padahal di daerah kami masih banyak yang terkena malaria. Perlu penanganan intensif ini sebab hampir setiap hari ada saja warga kami dilarikan ke puskesmas,” kata Cakades yang terpilih lagi pada pilkades serentak yang digelar pekan lalu.

Jumlah warganya yang terkena malaria mencapai ratusan, bahkan saat ini hampir setiap hari ada warganya yang dibawa ke puskesmas karena terkena malaria. Korban ini

bukan hanya dari warga setempat, namun para santri yang baru pulang dari pondok.

Ia menyayangkan dengan kondisi banyak warga yang terjangkit malaria justru pihak puskesmas dan Dikes jarang turun memeriksa korban gempa yang ada di daerahnya. Kemungkinan kata dia karena status KLB sudah dicabut, sehingga pihak terkait jarang turun lagi. Pihaknya sudah meminta agar dibuatkan posko penanganan korban malaria, namun sampai saat ini belum ada sehingga terpaksa warga turun bukit untuk membawa korban malaria ke sejumlah puskesmas, yakni Penimbung dan Gunungsari. Apalagi, kata dia, dengan kondisi musim hujan ini menambah kekhawatiran makin banyak korban gempa terjangkit malaria.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan H. Rahman Sahnan Putra menegaskan Pemkab Lobar dipastikan belum mencabut status KLB.”Kita sudah evaluasi. Kita belum bisa mencabut status KLB itu,” aku Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra saat ditemui belum lama ini. “Penyebaran penyakit dan nyamuk harus dipantau dulu dalam dua kali masa inkubasi atau 20-28 hari,” tambahnya. (her)

(Suara NTB/her)

PERIKSA - Korban gempa yang sedang diperiksa kesehatannya oleh pihak medis belum lama ini.

SUARA NTB Senin, 17 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 8

BNPB-Kemenkeu Beda Paradigma Soal Dana Rehabilitasi Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengungkap alasan mengapa sementara ini penyaluran dana rehabilitasi rumah korban gempa terkesan lambat di tingkat pusat.

Ia mengatakan, hal itu dikarenakan perbedaan paradigma antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku pelaksana program dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola anggaran pusat. “Jadi ada perbedaan antara BNPB dengan Kemenkeu soal proses rehabilitasi ini,” ungkapnya

kepada wartawan, Jumat lalu.

Ia menjelaskan, BNPB sejak awal menginginkan dana rehabilitasi rumah korban gempa diselesaikan dalam sekali tahap penyaluran anggarannya. Dengan begitu, pembangunan rumah warga dikerjakan hingga tuntas sampai dapat ditempati kembali oleh pemilik rumah.

KSB Masih Tunggu Royalti PTAMNT dari Pusat Taliwang (Suara NTB) Di penghujung tahun 2018 ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menunggu pencairan sejumlah sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Salah satunya royalti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT).

Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, Nurullah menjelaskan, besaran dana hasil pengelolaan sumber daya pertambangan daerah oleh PTAMNT itu bagi KSB tahun ini ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp70 miliar. “Itu sudah ditetapkan sekitar bulan Oktober lalu. Tapi sampai sekarang belum kita terima,” katanya.

Sama dengan dana lain yang telah masuk dalam item pendapatan di APBD, dana royalti PTAMNT juga telah disiapkan untuk membiayai sejumlah program daerah. Menurut Nurullah, pemerintah sejak awal sengaja menyiapkan pos pembiayaan dari dana royalti proyek tambang Batu Hijau itu di tengah hingga akhir tahun. Sebab mengikuti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, transfer dana tersebut oleh pusat selalu dilakukan pada penghujung tahun.

“Ya kita sekarang masih terus menunggu. Dan kalau ada konfirmasi dari pusat, biasanya 1 atau 2 hari sudah masuk rekening daerah. Jadi cepat kok prosesnya,” sebut Nurullah seraya menambahkan, jika tidak ditransfer maka Kemenkeu tetap melakukan konfirmasi ke daerah. “Kalau tidak ditransfer Kemenkeu menerbitkan PMK untuk itu. Kalau sudah begitu ya kita harus tunggu tahun depan lagi,” sambungnya.

Selain dana royalti PTAMNT, Pemda KSB juga masih menunggu trasnferan dana bagi hasil pe dapatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Tahun ini proyeksi potensi pendapatan KSB dari Pemprov itu berkisar sekitar Rp54 miliar. Terdiri dari tiga item sumber pendapatan, di antaranya pajak rokok, pajak kendaraan, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak air permukaan.

“Yang dari provinsi juga begitu posisinya. Kita masih nunggu transferan. Tapi biar potensi kita sampai Rp54 miliar kami tidak berani pasang target maksimal realisasinya, kami hanya pasang Rp45 miliar saja tahun ini,” ungkap Roel sapaan akrab Nurullah.

Selanjutnya, ia menyampaikan, tidak maksimalnya realisasi pendapatan tentu akan berimbas pada program belanja. Dan bagi program yang sudah berjalan atau bahkan selesai namun hingga akhir tahun belum bisa dibayarkan. Maka konsekuensi pemerintah harus menalanginya di anggaran tahun berikutnya. “Kalau pekerjaannya selesai. Nanti istilahnya kita kurang bayar kepada pelaksana. Tapi tetap akan dibayar tahun depan,” imbuhnya. (bug)

Namun di sisi Kemenkeu, menginginkan adanya pemerataan. Sehingga, pencairan dana, terutama bagi rumah kategori rusak berat dilakukan dalam 2 tahap dari pusat ke daerah. “Yang progresnya lambat kan, yang rusak berat.

Karena dananya yang cair sampai hari ini baru 50 persen masuk ke daerah dan be-

lum ada tambahan 50 persen lagi dari pusat sampai hari ini,” sebut bupati.

Sampai saat ini, pencairan sisa 50 persen dana rehabilitasi bagi rumah rusak berat usulan tahap I di KSB belum masuk ke kas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Meski demikian, bupati menyatakan, progres pembangunannya sudah sangat memuaskan.

Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP) menyebutkan progresnya te-

lah mencapai 98,59 persen.

“Dan itu hanya pakai uangnya baru 50 tadi. Jadi kalau saja sudah 100 persen dananya saya yakin sudah banyak rumah yang bisa ditempati warga,” klaimnya.

Untuk membuka sumbat pencairan dana rehabilitasi itu, bupati mengaku, Pemda KSB tidak berputus asa. Lobi terus dilakukan termasuk meyakinkan Kemenkeu terkait progres hasil pembangunan di tingkat lapangam yang telah dicapai KSB. “Istilahnya, lobi kami semua lini

dipakai. Lewat jalur darat, laut dan udara sudah semua.

Jadi mudah-mudahan segera (cair) ya,” tukasnya.

Selanjutnya bupati menambahkan, Pemda LSB tetap komit segera menyelesaikan rehabilitasi rumah warga agar dapat ditempati kembali. Pola semula dengan menalangi sementara dana yang dibutuhkan tetap akan dijalankan. “Karena kami yakin pusat pasti akan bayar. Tapi kalau memang mau cepat selesai ada baiknya pusat segera cairkan semua dananya,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/dok)

H. W. Musyafirin

Masuki Industri Pariwisata, Lantung Terus Bergerak Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecamatan Lantung Sumbawa kini tengah memasuki era idustri pariwisata.

Rintisannya telah dimulai sejak 2017 lalu, dengan menggelar Minifest Lenang India awal 2017 dan Festival Kampung Syahdu akhir 2017. Kini dilanjutkan dengan Festival Agrowisata Kampung Pelangi akhir 2018 yang kini telah mulai berbuah hasil. Lantung pun terus bergerak.

Dengan adanya berbagai event tersebut, Kecamatan Lantung telah memiliki bentuk Kegiatan dan Objek kepariwisataan yang bisa dijual. Mulai dari destinasi wisata alam berupa air terjun unik yang tersebar di hampir semua desa. Mulai dari Lampas Perung dan Guanya Liang Zamrud berada di Desa Padesa, Lampas Ado dan Lampas Sepukur di Desa Sepukur. Kemudian Lampas Babalo dgn Model Air Terjun 5 tingkat yang memiliki karakter berbeda satu sama lain yang oleh Adventure dijuluki sebagai Grand Canyon nya Sumbawa.

Selain itu, juga di Sepukur memiliki Savanah indah Lenang Indah dan Arung Santek yang memukau mata dengan hamparan hijaunya memanjakan mata dan bisa menjadi arena Berkuda untuk wisata berkuda. Di Sepukur juga terdapat mata air belerang namun tidak panas (dingin) karena melewati celah bebatuan alam yang dingin. Terdapat 7 sumur dengan 3 warna dan rasa juga memiliki hamparan bebatuan kuning seperti emas. Sedangkan di Desa Lantung juga ada batu yang menyerupai ular raksasa yang menyeberangi sungai dan masyarakat menyebutkan Ble Bananung. Selain itu juga memiliki Batu Panimang di puncak Unter Lantung, serta juga terdapat Batu Liang Para. Di Desa Aimual juga terdapat Tiu Bangin yang indah sekali hanya 500 meter dari desa setempat.

“Serta masih banyak lainnya, Sungguh unik. Selain potensi budayanya, adat Sumbawa yang masih terpelihara,” terang Camat Lantung, Drs. Iwan Sofyan, kpada

(Suara NTB/ist)

SUDUT KAMPUNG - Camat Lantung, Iwan Sofyan memperlihatkan salah satu sudut Kampung Pelangi Lantung.

Suara NTB, Minggu (16/12).

Lantung juga mengembangkan wisata buatan. Yakni Kampung Pelangi dan Kuliner Desa Aimual serta agrowisata Desa Lantungnya. Wisata Berkuda juga menjadi ikon utama lainnya dan yang unik juga Wisata Kabutnya. Hal ini didukung oleh keberadaan Homestay Ala Lantung. Dimana Rumah-rumah masyarakat yang memenuhi syarat hospitality (syarat kamar tidur dan kamar mandi, kebersihan, keindahan ) rumahnya. Tamu diajak menginap membaur dengan tuan rumah, makan bersama tuan rumah, mengikuti aktivitas masyarakat sehar-hari, atau menikmati Filtrip keliling destinasi-destinasi wisata yang ada di Lantung.

Tarif yang dikenakan bervariasi sesuai standar rumah namun juga berlaku tarif Family dengan sistem sumbangan

tidak berdasarkan tarif tertentu. Makannya juga menikmati sajian makanan khas masyarakat sehari-hari. Mulai dari Jambarai Kele, Paya Kela Tumis, Paya Santan, Sayuran bening lainnya, Rebung bambu, Pudak owe, Pindang Blek, Kokang Kela, Belud Pelcing/Pepes, dan lainnya. Pengelolaan Kampung Wisata ini oleh BUMDes. “BUMDes yang pasarkan. Kita juga menyiapkan jasa Pemandu Wisata. Sebanyak 25 anak-anak siswa SMPN 1 Lantung terlatih menjadi Pemandu Wisata / Tour Guide ini dan mereka juga akan mendapatkan Jasa baik langsung dari Fee oleh tamu maupun nantinya dari BUMDes yang akan terus kita buat polanya sesuai kesepakatan bersama,” sebut Iwan.

Menurut Iwan, ada beberapa paket wisata yang ditawakan. Diantaranya, Familiy Camp disiapkan arena Camping Ground buat keluarga dan grup. Ke-

mudian, eduwisata bagi sekolah-sekolah pelajar mulai SD, SMP, SMA, dan PT terkait Pengelolaan Agrowisata. Berikutnya ada outbond dengan keluarga, kantor-kantor. Serta banyak paket-paket lainnya.

Untuk optimalisasi dan keberlanjutan pengelolaan kepariwisataan, pihaknya telah menganggarkan program program pelatihan bagi para pelaku Pariwisata. Misalnya pelatihan Pengelolaan Homestay, Handmade, Kompos, Pembibitan, Pemandu Wisata, Kuliner dan lainya. Bahkan tahun depan menyiapkan dana stimulan bagi pembenahan kamar mandi dan penataan ruang tidur bagi rumah-rumah yang layak sebagai homestay tanpa meninggalkan entitas lokal dan tradisinya. Sehingga peluangpeluang pengembangan kepariwisataan Lantung akan terus didorong melalui kerjasama dengan travel agent. (arn)

SUARA NTB Senin, 17 Desember 2018

Sumbawa Kirim Beras 12 Ribu Ton Lebih Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketersediaan beras di Perum Bulog Subdivre Sumbawa cukup banyak. Bahkan, stok beras Sumbawa bisa membantu kekurangan di daerah lain. Berdasarkan data dari Bulog setempat, sejak Januari hingga saat ini tercatat sekitar 12 ribu ton lebih beras yang dikirim ke luar daerah.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Drs. Lalu Tawang membenarkan sudah mengirimkan beras ke beberapa daerah.

Bahkan belum lama ini pihaknya mengirimkan ke Kupang, NTT sebesar 900 ton. “Akhir November kemarin kita mengirimkan beras ke Kupang, NTT. Rencananya 1.000 ton, tapi karena kapalnya tidak muat, sehingga hanya bisa 900 ton,” ujarnya.

Dijelaskannya, sejak Januari hingga pertengahan Desember tahun 2018 ini, pihaknya sudah mengirimkan beras ke luar daerah sebanyak 12.300 ton. Rinciannya ke Divre Bali 2.000 ton, Divre NTT 6.700 TON, Divre NTB 3.000 ton dan Sub Divre Bima 600 ton. Dengan stok yang tersisa, pihaknya juga berencana akan melakukan pengiriman ke luar daerah. Hanya saja, saat ini belum ada perintah dari pusat untuk pengiriman tersebut. “Kita masih akan melakukan (pengiriman). Cuma masih menunggu perintah pusat,” jelasnya.

Pengiriman ini, lanjutnya, tidak mempengaruhi kebutuhan beras untuk wilayah Sumbawa dan KSB. Karena stok yang ada bisa mencukupi kebutuhan hingga 53 bulan kedepan. Dimana stok yang tersisa sebanyak 19.500 ton, sedangkan kebutuhan perbulan untuk dua kabupaten hanya 363 ton. “Stok kita untuk Sumbawa dan KSB bisa sampai 53 bulan lebih. Jadi pengiriman ini tidak akan berpengaruh terhadap kebutuhan kita,” pungkasnya.(ind)

Pedagang dan Parkiran Pasar Seketeng Ditata Sumbawa Besar (Suara NTB) Keberadaan para pedagang dan parkiran di depan pasar Seketeng Sumbawa cukup semrawut. Hal ini mengganggu kelancaran lalu lintas di lokasi setempat. Guna mengatasi hal tersebut, Satuan Lantas Polres Sumbawa akan berupaya melakukan penataan.

Kasat Lantas Polres Sumbawa, AKP. Bowo Tri Handoko, S.E,.

SIK mengakui, pihaknya sudah melakukan survei jalan di depan Pasar Seketeng. Dimana sebagian besar bahu jalan digunakan para pedagang dan dijadikan tempat parkir. Sehingga selain terjadi kemacetan lalu lintas, juga dikhawatirkan membahayakan pejalan kaki. Karena trotoar yang menjadi hak pejalan kaki digunakan untuk berdagang. Pihaknya sudah mengumpulkan para pedagang dan juru parkir, serta mengundang pihak Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Pasar, dan Kepala Pasar Seketeng.

“Kami kumpulkan para pedagang, Dinas Perhubungan, Kabid Pasar, Kepala Pasar Seketeng dan tukang Parkir,” ujarnya.

Dalam pertemuan, pihaknya menyampaikan bahwa akan dilakukan penutupan arus jalan di depan Pasar Seketeng pada Senin (17/12) ini, mulai pukul 06.00 Wita hingga 08.30 Wita.

Lokasi itu kemudian digunakan untuk para pedagang di depan dan samping pasar. Setelah itu, pedagang kembali masuk ke pasar, sehingga jalan itu bisa digunakan lagi. Sedangkan lokasi parkir akan diarahkan pada jalan di depan Pasar Seketeng.

Pihaknya juga membicarakan upaya mengatasi persoalan sampah. Sebelumnya, sampah di Pasar Seketeng diangkut sekitar pukul 08.00 Wita. Hal ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Menurutnya, sampah sebaiknya dikumpulkan di satu tempat dan diangkut paling lambat pukul 10.00 Wita.

Nantinya, pihaknya juga akan menempatkan personel di depan Pasar Seketeng untuk mengatur Bowo Tri Handoko lalu lintas. (ind) (Suara NTB/ist)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 9

Stok Kurang, Harga Bumbu Dapur Naik Dompu (Suara NTB) Harga kebutuhan bahan pokok khususnya bumbu dapur di Dompu kini merangkak naik. Hal itu disebabkan berkurangnya pasokan stok dari luar daerah. Tak hanya itu, sejumlah pedagang juga dihadapkan dengan sepinya tingkat pembelian konsumen.

Salah seorang pedagang, Jamiah kepada Suara NTB di Pasar Induk, Minggu (16/12) menyampaikan, di akhir tahun ini, semua jenis bumbu dapur terus mengalami kenaikan harga, seperti halnya cabai rawit dari Rp20 ribu/Kg naik menjadi Rp30-Rp35 ribu/ Kg. Pun demikian dengan cabai kriting dari Rp25 ribu/ Kg naik Rp30 ribu/Kg. Sementara untuk tomat dan bawang merah dari kisaran Rp8000/Kg naik hingga Rp12-Rp15 ribu/Kg. “Kalau bawang putih stabil dia dari dulu tetap Rp25 ribu/Kg. Memang semua bahan pokok sekarang sudah naik,” kata dia. Naiknya harga bumbu dapur tersebut baru dialami sepekan terakhir, disinyalir akibat berkurangnya hasil panen petani luar daerah yang berimbas pada pengurangan stok ke wilayah ini.

Kondisi tersebut, keluh dia, bukannya sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, tetapi justru pembeli semakin berkurang tiap harinya. “Makanya sekarang ndak berani kami tampung bumbu dapur ini yang masuk, sudah sulit

barangnya sulit juga pembeli,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Nurjanah, namun ia mengaku tidak begitu mempersoalkan kenaikan harga dan sepi pembeli saat ini, sebab sudah menjadi kebiasaan ketika menjelang akhir tahun.

Potensi kerugian akibat sepinya konsumen tersebut memang ada, tetapi hal itu bisa diminimalisir dengan tidak menampung pasokan bumbu dapur yang cepat rusak dalam jumlah banyak, seperti halnya cabai, tomat dan sejenisnya. “Jadi ndak akan ada masalah kalaupun pembelinya sepi, kecuali barang kosong baru kita rugi karena tidak ada yang harus kita jual. Sepi begini biasa apalagi ini musim tanam jadi langanan semua di ladang semua,” tandasnya.

Sementara konsumen, Nurhidayah kepada Suara NTB mengaku, heran dengan tiba-tiba naiknya harga kebutuhan pokok tersebut karena pekan kemarin dijumpai masih stabil. Jika dikatakan pengaruh hasil panen petani luar daerah yang menurun, menurutnya, sangat bertolak belakang dengan fakta yang

(Suara NTB/jun)

BUMBU DAPUR - Salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Dompu tengah melayani pembeli, Minggu (16/12). ditemukannya di lapangan, dimana tiap harinya semua jenis bumbu dapur tetap didatangkan dalam jumlah yang besar. “Khawatirnya saya ini disengaja agar para pedagang ini bisa dapat keuntungan leb-

ih,” jelasnya.

Atas persoalan yang dirasa mengganggu kelancaran usahanya itu, Nurhidayah berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan akar persoalnnya, jika memang persedi-

aan stok masih stabil maka haru ada tindakan tegas bagi para pedagang. Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar yang dihubungi terkait persoalan tersebut hingga saat ini belum memberi jawaban. (jun)

Benahi Pariwisata, Peran Pemerintah Dipertanyakan Bima (Suara NTB) Aktivis Sosial Bima, Julhaidin SE, meragukan peran Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengembangkan dan membenahi sektor pariwisata, jika hanya fokus peningkatan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.

Pria yang akrab disapa Rangga Babuju ini bahkan mempertanyakan komitmen Pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir ini, yang lebih cenderung fokus membangun sarana dan prasarana.

“Bagus tapi belum tepat. Karena dalam mengembangkan wisata, aspek keamanan dan sosial harus diutamakan,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Rangga menilai, selama ini

pemerintah jarang mendorong atau membangun kesadaran sosial dalam mengembangkan pariwisata. Serta tidak ada jaminan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bima. OPD terkait pun hanya fokus gelar event dan festival.

“Beberapa titik obyek wisata di Bima terjadi gangguan keamanan. Kejadian ini karena tidak ada ketegasan hukum bagi pelaku atau pengganggu di areal wisata,” katanya.

Selain itu, Pemerintah juga tidak ada keterbukaan dan transparan. Banyak wisatawan asing (Wisman) yang berkunjung tapi diduga dilakukan secara sembunyi dan tidak diketahui masyarakat. “Dalam mengembangkan atau promosi wisata masyasrakat sekitar

obyek wisata harus dilibatkan,” katanya.

Ia menambahkan, zona wisata di Kabupaten Bima yang dilakukan pemetaan, lebih banyak destinasi wisata petualangan dan warisan budaya yang tak membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. “Kecuali memang di titik-titik tertentu. Ingin kembangkan wisata hanya penguatan keamanan dan intens membangun kesadaran sosial,” ujarnya.

Akademisi Bima, Aidin M.Si juga sependapat denga Rangga Babuju. Direktur Pusat Studi Agama dan Budaya (PUSKAB) NTB ini menilai orang luar Bima tidak berkunjung lantaran dianggap daerah zona merah. “Meskipun

status zona merah ini telah dicabut, tapi status ini sudah melekat di kepala orang di luar Bima. Saya kira ini penting disosialisasikan,” katanya.

Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya membangun sarana dan prasarana.

Namun juga kesadaran sosial dan hukum semua pihak. Aidin berharap dua aspek tersebut dilakukan pemerintah, mengajak semua pihak terlibat. Terutama masyarakat.

“Bagaimana mau menghadirkan investor atau pelancong sementara daerah kita keamanan masih diragukan,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd mengaku meminta dukungan Pemerintah Provinsi

NTB dan Pemerintah Pusat untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pariwisata di Bima. Terutama membenahi beberapa infrastruktur milik Provinsi. Seperti jalan dan jembatan.

Bahkan Dahlan mengaku sudah berbicara langsung dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, di Kantor Bupati Bima, belum lama ini.

“Saat Rakor bersama Wagub, saya sampaikan, kami tidak mungkin membenahi pariwisata sendiri. Hal itu perlu dukungan semua pihak, termasuk juga investor,” katanya kepada Suara NTB , Jum’at (13/12). (uki)

SUARA NTB

Senin, 17 Desember 2018

Halaman 10

Wujudkan NTB Ramah Investasi Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Sebuah negara atau daerah, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bila didukung investasi yang memadai. Karena itu, diperlukan usaha untuk terus dapat meningkatkan investasi, sehingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tercapai.

NUSA TENGGARA BARAT (NTB), merupakan salah satu surga investasi di Indonesia. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki daerah ini sungguh berlimpah dan komplit. Keindahan alam-

H. Lalu Gita Ariadi

nya, kekayaan hasil lautnya, potensi pertanian dan perkebunan serta peternakan juga pertambangannya, lengkap.

Potensi ini, merupakan modal besar untuk menarik investor berinvestasi di provinsi ini. Potensi besar itu juga terpantau Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sehingga tahun 2018 ini, BPKM menargetkan realisasi investasi NTB sebesar Rp14 triliun.

Realisasinya? Arus investasi ke NTB terus meningkat. Berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Realisasi Investasi tahun 2017 sebesar Rp 11.280.326.526.268 dengan laju investasi sebesar 11,50.

Terjadi peningkatan 369 kali di banding LKPM 2008 sebesar Rp 30.527.520.812.

Bagaimana d e n g a n progress inv e s t a s i 2018? Data yang dihimpun Suara NTB dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB , realisasi investasi yang masuk ke NTB hingga triwulan III 2018 mencapai Rp 13,5 triliun. Dengan rincian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 9,972,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA), Rp3,552,1 triliun. Diprediksi hingga akhir 2018, realisasi Rp14 triliun sesuai target BKPM diyakini tercapai.

Kepala DPM-PTSP NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan berdasarkan data-data statistik, realisasi investasi di NTB terus terjadi peningkatan. Dari sisi kuantitas, terus terjadi peningkatan. Tetapi dari sisi kualitas, kaitannya dengan peningkatan realisasi investasi terhadap penurunan angka kemiskinan masih belum seprogresif yang diinginkan menurunkan angka kemiskinan 2 persen setahun. ‘’Artinya, kuantitas investasi belum diimbangi dengan kualitas untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan,’’ kata Gita.

Investasi yang masuk ke NTB didominasi sektor pertambangan dan pariwisata. Dari investasi tersebut ada penyerapan tenaga kerja. Tetapi tidak sangat signifikan seperti yang diharapkan.

Untuk itu, selain mendorong peningkatan investasi di sektor tambang dan pariwisata, sektor-sektor lainnya terus didorong. Misalnya mendorong investasi di sektor pertanian. ‘’Kami terus berjuang menarik investor di sektor pertanian,’’ katanya.

Hal itu sejalan dengan industrialisasi produk-produk unggulan daerah yang sedang diperjuangkan. In-

dustri olahan ini, kata Gita, investor masih terjebak di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa, selain sebagai daerah pemasaran karena penduduknya banyak, sekaligus menjadi tempat produksi atau tempat membangun pabrik pengolahan. ‘’Sekarang NTB daerah tujuan wisata. Selain dikonsumsi oleh penduduk, juga wisatawan yang hadir adalah konsumen. Lokasi kita yang berada di tengah-tengah Indonesia. Makanya kita tawarkan relokasi industrialisasi dari Jawa ke NTB,’’ katanya.

Dengan adanya konektivitas yang semakin lancar ke NTB. Apalagi dengan dibangunnya Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat dan pengembangan Lombok International Airport (LIA), NTB dapat menjadi tempat yang bagus untuk membangun indutri olahan atau pabrik. Untuk menarik minat investor, NTB harus ramah investasi.

Untuk mewujudkan NTB ramah investasi, kata Gita setidaknya ada lima hal yang disiapkan. Antara lain, produk yang dihasilkan, lokasi, konektivitas, perizinan dan fasilitas kemudahan investasi yang diberikan kepada investor. ‘’Saya terobsesi menjawab lima hal itu. Pemerintah sudah menyiapkan UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Banyak sekali fasilitas, perizinan, konektivitas, komoditasnya,’’ jelasnya.

Jika suatu kawasan tidak menjadi KEK, maka ada kawasan industri. Dengan menjadikan suatu kawasan sebagai kawasan industri maka banyak kebutuhan investor yang akan terjawab. ‘’Makna ramah investasi,

bagaimana memberikan peluang dan percepatan investor melakukan aktivitasnya. Dan terselesaikannya semua permasalahan-permasalahan dasar. Seperti masalah tata ruang, lahan clear and clean, Amdal sesuai dan lainnya,’’ terangnya.

DPMPTSP NTB katanya, telah mencatat realisasi investasi tahun 2018 ini mencapai Rp13,5 triliun.

Mendekati target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sebesar Rp14 triliun di NTB. ‘’Tinggal setengah miliar rupiah, target pusat ini akan mampu dicapai. Capaian sebesar Rp13,5 triliun, tercatat hanya tiga triwulan (Januari-September) tahun 2018,’’ sebutnya.

Sebaran investasi, Rp1,43 triliun di Kota Mataram, Rp517,2 miliar di Lombok Utara, Rp1,43 triliun di Lombok Barat, Rp1,29 triliun di Lombok Tengah, Rp 385,3 miliar di Lombok Timur, Rp6,1 triliun di Sumbawa Barat, Rp2 triliun di Sumbawa, Rp76,7 miliar di Dompu, Rp64,1 miliar di Bima, dan Rp37,3 miliar di Kota Bima.

Dari total nilai investasi yang telah masuk jumlah penambahan tenaga kerja mencapai sebanyak 4.866 tenaga kerja,

baik asing, maupun tenaga kerja dalam negeri.

Uang investor tersebut, mengucur untuk beberapa sektor. Pariwisata sebesar Rp2 triliun lebih, perhubungan/transportasi sebesar Rp774 miliar lebih, perdagangan Rp92 miliar lebih, pertanian Rp170,1 miliar lebih, perikanan Rp101,2 miliar lebih, kelistrikan Rp9,6 triliun, industri Rp191,8 miliar lebih dan jasa lainnya Rp537,7 miliar. Realisasi investasi di dominasi dari negara gabungan Singapura, Perancis, Australia dan Gabungan Korea Selatan. (*)

H. Zulkieflimansyah

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 UBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 mengatakan tak ada pilihan lain kecuali menjadikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 dan memastikan NTB nyaman untuk investasi. Tugas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 gubernur, DPRD, bupati/walikota adalah mengendalikan kemudi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ‘’Tapi mesin yang menghidupkan laju perekonomian kita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 adalah private sector. Tugas kita bagaimana menyediakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 lingkungan agar private sector ini datang ke tempat kita, senang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 berinvestasi,’’ kata Doktor Zul saat menyampaikan pidato 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 dalam sidang paripurna istimewa HUT NTB ke-60 di DPRD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 NTB, Kamis (13/12).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Dengan menjadikan NTB sebagai daerah yang nyaman dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ramah investasi, maka persoalan dasar pembangunan seperti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 pengangguran dan kemiskinan akan cepat digesa. Namun, gu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 bernur berharap, investasi yang masuk bukan sembarangan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 NTB tak perlu bangga mengekspor jagung ke luar negeri. Be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 gitu juga mengirim sapi-sapi hidup ke luar daerah. Jika NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 mau maju dan dapat menyelesaikan persoalan pengangguran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 dan kemiskinan, maka industri olahan harus hadir di daerah ini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ‘’Hanya industri olahan yang memungkinkan lapangan pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 kerjaan terbuka. Hanya dengan industri olahan, maka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 keamiskinan bisa kita atasi,’’ katanya meyakinkan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Ia mengatakan NTB memiliki potensi pertambangan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 besar. Tetapi jangan sampai kemiskinan hadir di tengah ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 berlimpahan sumber daya alam yang ada. Jangan sampai, di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 NTB berdiri perusahaan pertambangan yang cukup besar. Teta1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 pi masyarakat untuk memperoleh satu atau dua gram emas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 harus menjadi TKW ke luar negeri.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ‘’Jangan sampai kita punya investasi besar di KEK Mandali1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ka. Hotel berbintang lima, tujuh, tapi masyarakat lokal tak bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 memasukinya,’’ katanya. Dengan suara lantang, gubernur me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ngatakan NTB tidak boleh bangga dapat mengekspor jagung.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Pabrik pengolahan jagung harus ada di NTB. ‘’Oleh karena itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 investasi yang harus kita undang adalah investasi yang memu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ngkinkan terjadinya penambahan nilai tambah,’’ ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Karpet Merah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Pemda menurut Doktor Zul, memberi karpet merah bagi in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 vestor yang menanamkan investasinya di NTB. Namun, den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 gan catatan bahwa masuknya investasi ke NTB bukan berarti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 membuat masyarakat menjadi korban.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ‘’Jadi, investasi itu harus dihargai, diberi karpet merah di daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ah kita. Kalau kita ingin menyelesaikan pengangguran dan ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 miskinan,’’ tegasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Meskipun Pemda memberikan karpet merah kepada inves1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 tor yang ingin menanamkan investasi di NTB, kata Doktor Zul, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 bukan berarti masyarakat menjadi korban. Justru, Pemda ingin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 memanjakan investasi namun tetap kepentingan masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 yang paling utama.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ‘’Jangan sampai atas nama investasi masyarakat kita menPELUANG INVESTASI DI NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 derita. Itu yang keliru,’’ tegasnya. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

Menggesa Investasi, Menekan Kemiskinan

Senin, 17 Desember 2018

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA NTB

Senin, 17 Desember 2018

SOAL pangan menjadi urusan yang sangat komplit karena sangat banyak sekali kaitannya dengan urusan lain yang menyangkut hajat hidup manusia. Negara, kelompok masyarakat bahkan skup yang lebih kecil seperti ekonomi keluarga dan individu menjadi berantakan dan tidak terkendali akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pangan. Terkait dengan pangan, pemenuhan kecukupannya menjadi tugas Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB di bawah komando Ir. Hj.Budi Septiani sebagai Kepala DKP NTB untuk mengawasinya. DKP juga menjamin pangan aman dikonsumsi masyarakat. Ini langkah-langkah yang dilakukan DKP NTB. 1. Pengawasan Keamanan Buah dan Sayur Segar Memenuhi kebutuhan pangan merupakan hak yang mendasar bagi manusia untuk menjamin kelangsungan hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan pangan ditentukan oleh beberapa komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu ketersediaan pan-

gan, distribusi atau lalu lintas pangan dan tingkat konsumsi pangan pada suatu wilayah. Provinsi NTB yang terdiri dari beberapa pulau dengan beragam suku, adat istiadat, tradisi serta tofografi wilayah antar daerah yang berbeda memungkinkan terjadinya perbedaan tingkat ketersediaan dan tingkat konsumsi masyarakat sesuai dengan adat dan tradisi daerah setempat. Oleh karena itu menjadikan unsur keamanan pangan harus dijadikan perhatian di samping produksi dan distribusi pangan.

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018 yang berlokasi di Pasar Mandalika, dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Pengujian dilakukan terhadap 9 komoditas sayur dan buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Hasil dari pengujian yang dilakukan ternyata seluruh komoditas yang diuji terbukti negatif dari cemaran residu pestisida, hal tersebut berarti aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Halaman 12

Berdasarkan tabel PPH ketersediaan dan PPH konsumsi tersebut diatas dapat dijelaskan terjadinya kesenjangan antar PPH ketersediaan dan konsumsi pada komoditas gula, minyak dan lemak serta umbi-umbian dapat dijelaskan sebagai berikut : - PadaperhitunganPPHKetersediaanuntukkomoditasgula, hanya menghitung produksi gula pasir dan gula mangkok sedangkan pada perhitungan PPH Konsumsi memperhitungkan gula dari seluruh komoditas pangan yang berkontribusi untuk gula ( gula jagung,gulapadi,guladari buah-buahan, umbi-imbian serta dari sirup, dll).

- Pada perhitungan PPH Ketersediaan untuk komoditas minyak danlemak hanya memperhitungkan produksi minyak kelapa, minyak sawit, minyak dari kacang tanah serta minyak dari lemak daging sedangkan pada perhitungan PPH Konsumsi memperhitungkan minyak dan lemak dari seluruh komoditas pangan yang berkontribusi untuk minyak dan lema Pada perhitungan PPH ketersediaan untuk kelom-

pok umbi- umbian hanya memperhitungkan produksi dari kelompok ubi kayu dan ubi jalar serta kentang sedangkan untuk PPH konsumsi telah memperhitungkan olahan umbi-umbian (tepung aneka umbi).

4. Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk menjamin keamanan pangan di wilayah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan program ketahanan pangan anatara lain penanganan keamanan pangan hasil pertanian segar.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pangan tersebut di atas UPT-BSMP melalui Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Pangan telah melaksanakan tugas dan fungsi penanganan keamanan pangan buah dan sayur segar melalui pengujian tingkat residiu pada beberapa produk buah dan sayur segar dan pengujian mutu produk pangan untuk sertifikasi dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Data Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2018 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal khususnya buah dan sayur segar yang ada di NTB serta untuk mendukung Provinsi NTB

sebagai daerah tujuan wisata halal, DKP NTB melalui UPTD Balai Sertifikasi Mutu Pangan Provinsi NTB melaksanakan Pertemuan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Tahun 2018.

3. PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2017 5. NTB EXPO

PPH Konsumsi Tahun 2018

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Masalah Ketersediaan Pangan Kapasitas produksi yang tidak mencukupi permintaan konsumsi penduduk

Meningkatkan Kapasitas Produksi Penganekaragaman konsumsi pangan

Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Optimalisasi Sumberdaya pangan lokal

Penyediaan Lapangan Kerja Mempermudah akses pangan Jaring pengaman sosial rumah tangga miskin

Peningkatan Akses Pangan

Masalah Infrastruktur Terbatasnya akses terhadap air bersih, listrik

Pembangunan Infrastruktur Dasar (air bersih, listrik)

Perbaikan infrastruktur

Masalah Kesehatan dan Gizi Tingginya balita stunting dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata

Penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak Konsumsi pangan (B2SA) Fasilitasi Sanitasi Lingkungan P e n y e d i a a n Te n a g a Kesehatan

Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi

Masalah Akses Pangan Daya beli terbatas karena kemiskinan

Masalah Ketersediaan Air Bersih Jarak antara sumur dan jamban terlalu dekat, mengandalkan air kemasan sebagai sumber air

Pembangunan instalasi pemurnian air (PAM Kota) dan fasilitas air minum (tap water) di ruang publik

Masalah Akses Pangan Daya beli terbatas karena harga pangan relatif tinggi

Pengembangan urban farming dan kegiatan ekonomi skala rumah tangga

Peningkatan penyediaan sumber pangan keluarga dan tambahan pendapatan keluarga

Masalah Kesehatan dan Gizi Masalah stunting dan gizi ganda

Sosialisasi konsumsi menu B2SA dan perilaku hidup sehat

Perbaikan pola asuh

Penyediaan air bersih

Senin, 17 Desember 2018

Oknum Perawat Diduga Perkosa Rekan Kerja Selong (Suara NTB) Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum perawat di RSUD R. Soedjono Selong, inisial DA (35) terhadap rekan kerjanya IF (25) berbuntut panjang. Korban yang juga satu profesi dengan pelaku tidak terima dengan tindakan pemerkosaan yang dialaminya dan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu (15/12), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE, SIK, membenarkan kasus dugaan pemerkosaan ini. Kasus itu dilaporkan oleh korban pada Kamis lalu. Untuk mempercepat kasus ini, pihak Polres Lotim bekoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan visum dengan alasan untuk lebih memastikan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh salah seorang perawat di RSUD R. Soedjono Selong oleh rekannya.

Sementara, hasil visum dari RSUD Selong belum dapat diberikan oleh pihak rumah sakit. Sehingga untuk lebih memastikan, kembali dilakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara. “Sudah masuk laporannya ke kami.

Mau ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum,” terangnya.

Dalam kasus ini, tambahnya, penyidik dari Unit PPA Satreskrim Polres Lotim sudah memintai keterangan korban yang didampingi orang tuanya. Korban mengaku dipaksa oleh pelaku saat ruang piket sepi. Korban sempat memberontak hingga pakaiannya dirobek oleh pelaku. Namun usaha itu tak kunjung berhasil, pelaku yang saat itu sudah terbuai nafsu birahi berhasil menggagahi korban yang sudah tidak berdaya.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di RSUD Selong itu, terjadi pada Kamis, (13/12) sekitar pukul 02:00 wita di salah satu ruang jaga Interna rumah sakit milik pemerintah tersebut. Korban yang saat itu sedang istirahat diperkosa oleh rekannya yang saat itu mendapat giliran piket malam. Aksi pemerkosaan ini diketahui oleh ibu korban ketika melihat baju buah hatinya robek saat hendak dicucinya, untuk kemudian korban menceritakan tindakan tak senonoh yang dialaminya itu.

Orang tua korban yang tidak terima atas kejadian yang dialami oleh putrinya itupun langsung melaporkannya ke Polres Lotim. Ia berharap pelaku dapat ditangkap dan diproses sebagaimana aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. (yon)

Tersengat Listrik, Warga Motong Meregang Nyawa Taliwang (Suara NTB) Warga Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, dihebohkan dengan penemuan jenazah salah satu warga setempat di teras rumah. Jenazah yang diketahui berinisial AH (60) tersebut, diduga meninggal dunia setelah tersengat arus listrik.

Masyarakat yang heboh akan kejadian tersebut, langsung menghubungi pihak berwajib untuk melakukan pengecekan dan olah TKP. Setelah dicek, korban ini dinyatakan meninggal dunia setelah memegang tiang Wifi yang berada di teras rumahnya. Usut punya usut, tiang dengan panjang sekitar 40 meter itu ternyata teraliri listrik setelah wilayah setempat diguyur hujan. Setelah dicek lebih lanjut lagi, ternyata pemasangan jaringan listrik ini juga tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PLN. Sehingga sangat rawan terjadinya sengatan listrik jika musim penghujan.

“Kita tidak menemukan adanya tindak pidana penganiayaan di jasad korban. Sehingga kami berkesimpulan korban ini meninggal karena tersengat listrik akibat memegang tiang wifi. Meskipun demikian, kami tetap akan mendalami kasusnya, karena ada indikasi jaringan listrik ini tidak sesuai dengan instalasi dari PLN,” jelas Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH SIK, Sabtu (15/12).

Dikatakannya, pendalaman terhadap kasus ini harus dilakukan, karena ada indikasi penyalahgunaan untuk bisa mendapatkan listrik gratis dari PLN. Ini juga sangat berbahaya, karena tidak hanya tersengat listrik musibah lainnya juga akan terjadi seperti kebakaran dan kasus-kasus lainnya. (ils)

SUARA NTB

Halaman 13

Pengajuan Sertifikat Kompetensi Dilayani Sistem Digital Mataram (Suara NTB) Per 1 Januari 2019, pemerintah memberlakukan pelayanan pengajuan sertifikat kompetensi melalui sistem online. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tak lagi menerima pengurusannya secara manual dan tatap muka (face to face).

“Per 1 Januari semua sudah diurus melalui digital. Sudah dilaunching diberlakukan efektif awal tahun. Hal ini untuk mengindari banyaknya pemalsuan (sertifikat),” kata Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah, ST, MT. Pelayanan sertifikat kompetensi melalui sistim digital ini disepakati pada Rapat Koordinasi Nasional LPJK baru-baru ini. Menurut Nurul Hijjah, dilaporkan tidak sedikit ditemukan pemalsuan sertifikat. Tanpa terkecuali di NTB. “Ada beberapa yang kita temukan kasusnya di NTB. Ada laporan dari ULP (Unit Layanan Pengadaan). Kita cek benar, ada sertifikat Amdal yang dipalsukan,” demikian

diperjelas.

Nurul Hijjah kepada Suara NTB lebih jauh mengatakan, dalam proses pengajuan sertifikat ini, pelayanan menjadi lebih singkat dan waktunya efisien. Sertifikat yang diterima oleh yang mengajukan, juga tidak lagi dalam bentuk fisik. “Tinggal didownload,” imbuhnya.

Untuk pelayanan sertifikat kompetensi dengan digital, akunya telah dilakukan sosialisasi di awal tahun 2018 ini. Lalu dimulai Bulan Agustus dan saat ini diujung masa transisi. Artinya, pembelajaran untuk pelayanan telah dilaksanakan.

Sehingga pada pelaksanaannya di awal tahun 2019 mendatang, diharapkannya tak ada kendala.

Di bagian lain, pada kegiatan rapat koordinasi nasional yang diikutinya, dari LPJK NTB mengusulkan penambahan asesor. Terutama untuk Pulau Sumbawa. Nurul Hijjah mengatakan salah satu kendala melakukan sertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil di Pulau Sumbawa, karena terbatasnya

jumlah asesor seperti yang diungkapnya.

Secara keseluruhan, di NTB jumlah asesornya yang aktif melakukan registrasi sebanyak 92 asesor. 4 asesor diantaranya tersebar di Sumbawa. Lainnya dominan tersebar di Mataram, atau di Pulau Lombok.

“Sebab itu, ketika kita melakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi di Pulau Sumbawa, kita kewalahan. Karena itu, pelatihan untuk penambahan asesor satu angkatan (25 orang) di Pulau Sumbawa. LPJK diusulkan juga untuk upgrading asesor yang telah diberikan pelatihan lulus sebagai asesor pada tahun 2014 dan 2015 lalu,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk peningkatan kompetensi SDM, LPJK NTB juga mengusulkan pelatihan kepada 3.000 tenaga konstruksi.

Pada 2019 mendatang, pemerintah akan mensertifikasi 212.000 tenaga kerja konstruksi se Indonesia. “Berapa jatahnya NTB, kita

Nurul Hijjah tunggu yang di ploting,” demikian Nurul Hijjah. (bul)

SUARA NTB

Senin, 17 Desember 2018

Halaman 14

Adi Tahir : Golkar Bakal Mendulang Suara di NTB

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., berfoto bersama dengan peserta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II tahun 2018 yang juga sebagai diskusi publikasi hasil akreditasi sekolah/madrasah Provinsi NTB tahun 2018.

BAN S/M Provinsi NTB Gelar Rakorda II Mataram (Suara NTB) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/ M) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II tahun 2018 yang juga sebagai diskusi publikasi hasil akreditasi sekolah/ madrasah Provinsi NTB tahun 2018. Kegiatan itu dilaksanakan di Mataram, Sabtu (15/ 12) dan Minggu (16/12).

Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., mengatakan, Rakorda ke-II bertujuan untuk mengomunikasikan hasil penilaian akreditasi di wilayah Provinsi NTB selama tahun 2018. Untuk NTB mendapatkan kuota awal sekolah yang diakreditasi sebanyak 971 sekolah, kemudian mendapatkan tambahan sehingga kuota sekolah menjadi 1001 sekolah. Serta dari Kemenag 40 madrasah sehingga menjadi 1041 sekolah/madrasah. Dalam penetapan pleno sebanyak 1.039 sekolah, karena ada satu satuan pendidikan yang menolak dinilai, dan satu lagi tidak bisa diakses alasan geografis.

“Kita patut bersyukur bah-

wa dengan berbagai kendala, utamanya dengan terjadinya bencana alam gempa bumi, di mana selama lebih dua bulan kegiatan BAN S/M Provinsi NTB vakum, dan hampir menyerah karena dikejar waktu. Tetapi berkat kerja keras kita itu bisa diselesaikan,” katanya.

Kebijakan terakhir tahun ini adalah sekolah baru dan tidak terakreditasi harus diutamakan. Padahal untuk sekolah baru, pihaknya belum pernah melakukan verifikasi. Sehingga dalam penugasan visitasi ditemukan berbagai masalah di antaranya, sekolah/madrasah yang sudah tutup sebanyak delapan, sekolah/madrasah yang menggunakan dua nama dan NPSN yang berbeda sebanyak satu, dan sekolah/madrasah yang terbukti fiktif sebanyak satu sekolah.

“Untuk tahun depan, draf sementara BAN S/M Provinsi NTB mendapatkan kuota 798 Sekolah/madrasah. Saya berharap ada kebijakan lain dengan mempertimbangkan keberhasilan NTB tahun ini,” kata Suyanto.

Data di BAN S/M Provinsi

NTB saat ini, jumlah sekolah/ madrasah yang aktif sebanyak 7.370 sekolah. sekolah yang memerlukan penilaian akreditasi ulang berjumlah 2.675 sekolah. dan, sekolah/madrasah baru yang belum pernah diakrediasi sebanyak 558 sekolah.

“Dengan demikian, beban kita masih sebanyak 3.233 sekolah/madrasah sasaran untuk tahun 2018. Sedangkan draft kuota hanya 798 sekolah yang artinya 24,7 persen. Saya berharap tahun depan kita bisa dapat tambahan baik melalui efisiensi atau mungkin limpahan dari provinsi lain yang belum menyelesaikan,” jelas Suyanto.

Kegiatan itu juga diisi oleh penyampaian dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Hj. Eka Muftati’ah, dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd. (ron/*)

Kirim 1.000 Anak Muda NTB Sekaligus Jadi Duta Investasi Dari Hal. 1 Gita menjelaskan, kegiatan ini bukan pertama dan terakhir dilakukan. Rencananya pada awal tahun depan akan dilakukan lebih besar pada lokasi yang berbeda.

Pengiriman anak muda NTB kuliah ke luar negeri, kata Gita bukan sekadar melanjutkan pendidikan. Tetapi lebih dari itu, 1.000 anak muda NTB yang dikirim juga akan menjadi duta investasi. ‘’Yang terkirim ini adalah sarjana-sarjana S1 plus. Mereka tidak hanya menjadi kutu buku yang berdiam di dalam kamar.

Tetapi mereka yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan pelaku usaha termasuk investor di luar negeri,’’ kata mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB ini.

Selaku duta investasi, tugas anak-anak muda NTB yang dikirim kuliah ke luar negeri adalah menceritakan hal-hal baik tentang NTB. Para duta investasi NTB itu perlu menceritakan berbagai potensi yang dimiliki daerah ini ke luar negeri. ‘’Selama di luar negeri ceritakan kepada mereka supaya datang untuk berkunjung sekaligus berinvestasi ke daerah kita. 1.000 anak muda NTB belajar ke luar negeri adalah 1.000 duta investasi NTB di luar negeri,’’ katanya.

Sepulang belajar dari luar negeri, anak-anak muda NTB tersebut tak perlu lagi antre menunggu pembukaan penerimaan CPNS. Tetapi mereka akan menjadi direktur perusahaan investor yang mereka bawa ke NTB. ‘’Sambil merintis masa depan di sana berkomunikasi

dengan calon investor,’’ katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc berkesempatan meninjau kegiatan IESE NTB 2018 pada Sabtu (15/12) malam.

Gubernur mengatakan salah satu kendala anak NTB mendapatkan beasiswa luar negeri adalah kemampuan bahasa Inggris yang masih kurang.

Untuk itu, Pemprov akan memfasilitasi dengan menyediakan tempat-tempat kursus TOEFL di 10 kabupaten/kota.

Sehingga ke depan lebih banyak lagi anak-anak muda NTB yang memenuhi syarat mendapatkan beasiswa ke luar negeri.

Gubernur mengatakan banyak orang yang bertanya kenapa mengirim anak-anak muda NTB kuliah ke luar negeri. Apakah pengiriman anak-anak NTB karena kualitas perguruan tinggi dalam negeri tidak bagus. Gubernur mengatakan kualitas pendidikan di dalam negeri tidak kalah dengan luar negeri. ‘’Tapi minimal dengan mengirim anak-anak ke luar negeri.

Biasanya kebanggaan kepada NKRI memuncak dan menggelora di dalam sanubari kita. Sehingga ketika kembali dari luar negeri, kita punya kepercayaan diri yang tinggi,’’ jelasnya.

Doktor Zul mengatakan, anak-anak muda NTB yang dikirim minimal 1.000 orang tiap tahun tidak harus kembali ke NTB. Ia membayangkan anakanak muda NTB yang dikirim belajar ke luar negeri kelak menjadi pemimpin di Jakarta. ‘’Kembali ke Jakarta, siap dengan jaringan internasionalnya. Bukan hanya siap menjadi Gubernur NTB. Tetapi siap menjadi pemimpin di re-

publik ini,’’ katanya.

Jika 1.000 anak NTB punya pengalaman internasional, ketika kembali ke Jakarta mereka akan menduduki jabatanjabatan strategis di kementerian/lembaga dan DPR RI. Ia membayangkan dalam 10 - 20 tahun mendatang, siapapun Presidennya, anak-anak muda NTB menduduki jabatan eselon I di kementerian. ‘’Saya membayangkan kalau 1.000 anak ini berhasil, bergaul di Jakarta. Apapun partainya, apapun fraksinya, pasti ada anak NTB. Berdasarkan pengalaman saya di DPR, setinggi apapun jabatannya, pasti tak akan melupakan dari mana dia berasal,’’ ujarnya.

Gubernur juga menjelaskan alasan dikirimnya anak muda NTB kuliah ke Polandia dan Ceko. Ia mengatakan Dubes Indonesia untuk Polandia dan Dubes Indonesia untuk Ceko sangat proaktif menjelaskan situasi negara tersebut. Di samping itu, kualitas pendidikan di sana juga tak kalah dengan negara Eropa lainnya. ‘’Polandia itu seperti wanita cantik yang angkuh. Memang susah didekati awalawal. Tapi setelah terpikat hatinya, susah kita akan melepaskan diri dari jeratannya.

Biaya pendidikannya di sana juga lebih murah dari Unram.

Per semester cuma 1.000 euro,” sebut Gubernur.

April tahun depan, akan banyak anak-anak muda NTB yang akan dikirim kuliah ke Turki. Kebetulan Dubes Indonesia untuk Turki juga merupakan putra daerah NTB, L. M. Ikbal. ‘’Dengan 1.000 orang kita kirim ke luar negeri. Akan luar biasa dampaknya bagi NTB,’’ katanya. (nas)

Masyarakat Optimis NTB akan Gemilang Dipimpin Zul – Rohmi Dari Hal. 1 Diantara beberapa program yang dilakukan oleh ZulRohmi, ada beberapa program yang cukup menarik untuk dinilai. Miftah menjelaskan, program ini menarik karena belum pernah dilakukan dan jarang pula dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di beberapa daerah, yaitu mengirim 1000 anak muda di daerahnya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Program Pemprov NTB tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat. 91,1 persen masyarakat menilai program tersebut positif bagi mereka maupun masyarakat sekitar sebagai salah satu langkah mengembangkan SDM di NTB. Namun, ada 8,9 persen menganggap masih kurang berdampak.

Mereka menilai bahwa program tersebut hanya untuk lulusan S1 atau SMA saja, sedangkan peningkatan skill untuk lulusan SD, SMP juga perlu ada dan diperhatikan. Selain itu syarat untuk mengikuti

program beasiswa tersebut juga masih dianggap berat. ‘’Di balik segala penilaian tersebut, informasi beasiswa itu hanya diketahui 20,2 persen masyarakat NTB saja.

Yaitu meliputi masyarakat dengan tingkat pendidikan S2=50 persen, D1-D3=37,5 persen, S1=31,25 persen dan SMA=22,2 persen,’’ sebutnya.

Sedangkan pekerjaan yang banyak mengetahui informasi beasiswa ini meliputi guru/dosen, karyawan swasta dan pensiunan yang mencari beasiswa untuk anak maupun cucunya.

Sedangkan program lainnya yang berjudul “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi” yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kata Miftah hanya diketahui oleh 10,4 persen masyarakat saja. Namun, seluruh yang mengetahui program tersebut atau 100 persen menganggap program ini sangat positif untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Selain itu program ini sangat jarang dilakukan oleh kepala-kepala daerah pada tingkat kabupaten di NTB.

Beberapa daerah yang masih kurang mengetahui program ini ada di Kota Bima, Lombok Tengah dan masyarakat Lombok Timur yang rata-rata di bawah 10 persen saja yang mengetahuinya. ‘’Bang Zul dan Ummi Rohmi punya kewajiban punya program kepada masyarakat. Ini masukan kepada pemerintah dan bergerak sesuai data. Ini kewajiban saya dan tim kami.

Ini murni pembiayaan dari kami. Tidak ada dari siapapun,’’ katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang hadir belakangan mengaku baru mengetahui hasil survei tersebut. Ia mengatakan tak mengetahui inisiatif untuk melakukan survei tersebut. ‘’Jadi bukan kami pesan.

Saya tahu kemarin pas di Sumbawa, beliau mengatakan ada survei yang sudah dilakukan teman-teman. Beliau dan teman-teman bukan saja melakukan survei di NTB, tapi juga di Kabupaten Sumbawa,’’ tandas gubernur. (nas)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar H. Adi Putra Darmawan Tahir optimis Partai Golkar di NTB bakal kembali mendulang suara pada Pemilu 2019. Menurutnya, seluruh kader Golkar terutama calon anggota legislatifnya sangat bersemangat bergerak ke akar rumput.

Berbekal slogan 4G, Partai Golkar di NTB diyakini masih berada di hati rakyat NTB. Lagipula, sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di NTB merupakan kader Golkar.

“Saya yakin Partai Golkar tidak lekang dari hati rakyat NTB,” kata Adi Putra Tahir kepada wartawan di Mataram (16/12).

Adi Tahir merupakan politisi Partai Golkar yang sejak lama mewakili rakyat NTB di Senayan. Tidak sedikit yang dia perbuat untuk masyarakat NTB. Mantan Ketua KADIN ini bahkan sangat memperhatikan masyarakat NTB. Teru-

tama para korban gempa Lombok baik di Lombok Utara maupun di Lombok Timur.

Kini, Adi Tahir kembali maju sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok nomor urut 4. Kepiawaiannya dalam berpolitik membuatnya selalu terpilih dalam setiap pertarungan.

Sebab, selain memiliki jejaring luas, dia juga pandai membentuk jejaring baru.

Dia mengimbau seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar di NTB untuk tetap membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Selalu meninggalkan kesan baik sehingga NTB tetap kondusif.

“Semua kita ingin selalu kondusif. Sama siapa saja kita harus baik dong,” ujar anggota DPR RI dari dapil NTB ini.

Membangun hubungan baik tentunya dilatari niat baik. Terlebih, sejauh ini pihaknya mengapresiasi langkah yang dibangun DPD Golkar NTB. Selain

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Anggota DPR RI dapil NTB dari Fraksi Partai Golkar H. Adi Putra Darmawan Tahir saat memberikan materi sosialisasi empat pilar di Mataram baru-baru ini. bersikap tegas ke internal, DPD Golkar NTB di bawah kepemimpinan H. Suhaili FT juga dinilai berhasil menjaga stabilitas politik di NTB. Kedewasaan berpolitik ala Partai Golkar ini diharapkan dapat menular ke berbagai sendi kehidupan. Lagipula,

Partai Golkar merupakan partai yang sarat pengalaman.

Partai yang sudah banyak melahirkan kader terbaik di NTB maupun level nasional.

“Mari bersama merajut persaudaraan sehingga NTB menjadi lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya. (ndi)

Uniknya Pohon Natal Hasil Pemanfaatan Limbah di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Menyambut Hari Natal yang merupakan salah satu hari besar bagi umat Kristiani, Golden Palace Hotel Lombok turut merayakan hari Raya tersebut dengan membuat Pohon Natal yang merupakan salah satu ciri khas perayaan Natal. Namun pohon natal yang dibuat merupakan pohon natal ramah lingkungan.

“Sebagai bentuk kecintaan kami terhadap lingkungan, maka kami memanfaatkan limbah botol plastik bekas yang kami rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi Pohon Natal yang cantik dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat unik,” tutur Ernanda Agung D. selaku General Manager dari Hotel termegah di Mataram tersebut.

Selain tampilannya yang unik, pohon natal dari botol bekas yang merupakan hasil karya para karyawan Golden Palace Hotel Lombok tersebut ternyata mampu membuat para tamu yang datang berdecak kagum dan tertarik untuk mengabadikan momen dengan berfoto berlatarkan Pohon Natal Botol Plastik. Pohon Natal yang tidak biasa tersebut terpajang di area Lobby Hotel dan para tamu yang datang dipersilakan berfoto secara gratis.

Pohon Natal tersebut terlihat menjulang dengan indah dan nampak transparan serta berkilap terkena cahaya lam-

Pohon Natal Botol Plastik. Pohon Natal yang tidak biasa tersebut terpajang di area Lobby Hotel dan para tamu yang datang dipersilakan berfoto secara gratis. pu – lampu dekorasi. “Banyak tamu yang sengaja datang hanya untuk melihat dan

berfoto dengan pohon natal botol plastik hasil karya kami. Tentu saja hal ini cukup membanggakan,” tambahnya.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok.

Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga. Memiliki areal parkir cukup luas.

Selain itu hotel yang terkenal dengan keamanannya ini juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) tanggap bencana dan rescue team yang siap siaga setiap saat jika terjadi bencana serta telah mendapatkan surat rekomendasi dan label hijau dari Dinas PUPR Provinsi NTB yang menyatakan bangunan hotel AMAN. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)

Gubernur Apresiasi Kurtubi Konsisten Perjuangkan NTB di Kancah Nasional Giri Menang (suara NTB) Tidak banyak anggota DPR RI yang konsisten turun untuk menyerap aspirasi lalu memperjuangkan daerah pemilihannya. Termasuk yang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedikit dari 10 anggota DPR RI itu yang melakukannya. Salah satunya adalah Dr. H. Kurtubi, M.Sc, anggota DPR RI yang aktif di Komisi VII dan membidangi masalah energi dan sumber daya mineral serta bermitra dengan Kementerian ESDM, kemenristekdikti dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal tersebut diakui secara

terbuka oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkifliemansyah. “Kurtubi salah satu anggota DPR RI yang paling lantang memperjuangkan NTB,” ujar Gubernur yang juga mitra kolega Kurtubi saat aktif menjadi anggota DPR RI. Ditemui seusai mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem H. Surya Paloh yang memberikan Kuliah Umum Kebangsaan di Bencingah Agung Pemkab Lombok Barat di Gerung, Jumat (14/12). Kurtubi menuturkan banyak hal yang telah ia perjuangkan untuk NTB dalam tugasnya sebagai anggota DPR RI. “Saya berkali-kali minta agar Menteri ESDM dan PLN

memenuhi kebutuhan listrik di NTB,” ujar Putra Asli Kediri Lombok Barat itu sambil memastikan bahwa permintaannya telah sebagiannya dijalankan oleh PLN. Selain listrik, alumni Colorado School of Mines Amerika itu pun dikenal getol memperjuangkan bantuan perahu motor untuk para nelayan miskin, membangun sumur bor beserta jaringannya untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah kering dan terisolir, membantu desadesa menuntaskan persoalan sampah dengan memberikan kendaraan roda tiga, serta

H. Kurtubi mengajukan beasiswa untuk para mahasiswa. (her)

SUARA NTB

Senin, 17 Desember 2018

Halaman 15

HUT Ke-60 NTB Harus Jadi Momentum Kejayaan Pertanian Bumi Gora Mataram (Suara NTB) Di usia yang terbilang matang, pada HUT ke-60, pembangunan di Provinsi NTB terus berjalan di berbagai bidang. Toh, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus terus diselesaikan. Mulai dari masalah kesenjangan sosial, pengangguran dan kemiskinan.

Karenanya, NTB diharapkan bisa menggali kembali potensi sejatinya yakni di sektor pertanian secara luas. Jika digarap dengan serius, sektor ini bisa mengentaskan beragam permasalahan ekonomi dan sosial.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, HUT Provinsi NTB ke 60 tahun ini harus dijadikan

momen untuk menggali kembali potensi unggulan wilayah dengan mengembalikan posisi pertanian NTB yang pernah berjaya beberapa dekade silam.

“Dulu NTB sempat sangat terkenal menasional lewat program Bumi Gogo Rancah (Bumi Gora), yang menjadi bukti kekuatan pertanian di daerah ini. Semangat itu harus dibangkitkan kembali, karena memang kekuatan unggulan daerah ini ada di sektor pertanian”, kata HBK, Sabtu (15/12).

Ia berharap HUT Provinsi NTB tidak hanya sekadar menjadi kegiatan seremonial tahunan yang dirayakan dengan meriah, tapi tidak berdampak apa-apa setelah pesta atau ke-

meriahan itu berakhir. Momentum ini, papar dia, seharusnya bisa dijadikan wahana evaluasi bersama bagi Pemda, anggota Dewan di badan legislatif, serta stakeholders lain seperti pihak swasta dan masyarakat NTB. HBK mengakui, produktivitas pertanian di NTB saat ini sesungguhnya sangat membanggakan. Untuk komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, cabai dan bawang yang dihasilkan NTB dalam beberapa tahun ini mencatatkan nilai surplus.

Data Dinas Pertanian dan Perke-

bunan NTB mencatat, NTB bisa memproduksi rata-rata 2 juta ton beras di setiap tahunnya, sementara kebutuhan masyarakat NTB hanya berkisar 600 ribu 700 ribu ton per tahun.

NTB bahkan menjadi daerah penyangga pangan untuk provinsi tetangga seperti Bali dan NTT. Bila sektor pertanian di NTB ini digarap dengan serius dari hulu hingga ke hilir. Dari proses penanaman, pascapanen hingga ke industrialisasi atau pengolahan, maka pertanian NTB bisa menjadi sumber penghasilan atau kekuatan yang mensejahterakan masyarakatnya.

BK menilai, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zul-Rohmi, perlu membangkitkan kembali era kejayaan pertanian dengan melakukan investasi SDM. Penetapan Science Technologi Industry Park (STIP) di Banyumulek, Lombok Barat sebagai wahana pengembangan sumberdaya manusia (SDM), dan pengembangan teknologi pendukung, dinilai sebagai langkah maju, khususnya riset-riset teknologi

pangan terkait diversifikasi dan budidaya pertanian .

Hal tersebut tinggal dimaksimalkan dengan dukungan para Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota, juga stakeholders lainnya di NTB. “Kalau HUT ke 60 ini bisa jadi momentum mengembalikan kejayaan pertanian NTB, saya yakin di HUT ke 63, atau tiga tahun kemudian, NTB sudah benar-benar mapan hanya dengan mengelola sektor pertanian,” katanya.

“Cita-cita luhur saya, in shaa Allah, apabila saya berhasil mendapatkan mandat dari masyarakat P. Lombok untuk menjadi anggota DPR-RI, saya ingin mendampingi para pemuda P. Lombok untuk membangun kemandirian pangan dengan

menjadikan P. Lombok sebagai Lumbung Pangan Nasional, segaris dengan perjuangan Bapak Prabowo Subianto dalam merebut kembali kedaulatan kita, termasuk kedaulatan pangan kita, sehingga kita bisa mandiri dan berhasil mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor,” tambahnya. (038/*)

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA COROLLA DR.359 DA NOKA/NOSIN AE809022108/2A-5152298 AN.RUSLI HAMDI,SE HLG D’SKTR JL.RAYA KOTA PRAYA.

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R4 MITSUBISHI DR.8194 AZ NOKA/NOSIN : FM215H58884/6D14275183 AN.THAN CHEN FEI HLG DSKTR JL.ARYA BANJAR GETAS

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 17 Desember 2018

Halaman 16

Tanam Bawang Putih Bersama H. Surya Paloh KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, H. Surya Paloh melakukan penanaman bawang putih varietas Sangga Sembalun di Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya, Sabtu (15/12). Salah satu tokoh nasional ini hadir bersama dengan para petinggi Partai Nasdem.

Terlihat Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, Gubernur Provinsi NTT, Victor Lasikodat, Anggota DPR RI Dapil NTB, H. Kurtubi, tokoh Partai Nasdem juga asal NTB,

Lalu Sudarmadji. Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, Wakil Bupati Lotim sekaligus Ketau HKTI NTB, H. Rumaksi SJ selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan penanaman bawang putih. Ribuan massa yang notabene petani dari penjuru Lotim hadir dalam pertemuan tersebut menyambut penuh antusias kedatangan H. Surya Paloh bersama rombongan.

Dalam sambutannya, H. Surya Paloh mengatakan negeri ini terpaksa harus impor bawang putih.

Fakta ini dinilai cukup menyedihkan, di mana tidak seharusnya

melakukan impor. Melihat kontur tanah subur, semestinya swasembada. Penanaman yang dilakukan di Lotim ditarget ke depan bisa mewujudkan swasembada.

Ketum Partai NasDem ini ingin Lotim jadi pioner dalam mengembangkan bawang putih. “Lotim, saya berharap memiliki kemandirian lebnih kuat, bisa membanggakan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa,” pintanya.

Bawang putih yang ditanam diharapkan bisa tumbuh dan berkembang baik. “Kalau panen undang saya lagi datang ke sini,”

ucapnya.

Surya Paloh berpesan kepada seluruh anak bangsa agar memperhatikan pendidikan.

Pendidikan tidak saja formal, tapi non formal. Pendidikan paling menentukan adalah pendidikan keluarga. Ada juga sekolah kehidupan.

Ketika sudah terdidik, maka godaan apapun anak bangsa akan kuat dan akan bisa hadapi segalanya. (rus/*) H. Surya Paloh

H. Rumaksi : Partai NasDem Melakukan ”Dakwah Bil Hal” WAKILBupati,H.Rumaksidalam sambutannya memuji Partai NasDem. Partai yang dipimpin H. Surya Paloh ini datang ke Lotim memberikan contoh. “NasDem melakukan dakwah bil hal,” ucapnya.

Tidak sekadar ucapan, namun Nasdem memberikan contoh bagaimana sebenarnya para politisi berpihak kepada petani. “Kehadiran ketua Nasdem telah memberikan contoh perlunya kehadiran pemimpin partai yang dekat dengan rakyat,” urainya.

H. Rumaksi

Partai Nasdem, sebut pasangan H. M. Sukiman Azmy yang belum lama ini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lotim ini, adalah salah satu pengusungnya. Nasdem ini katanya menjadi satu-satunya partai politik tanpa mahar. “Kami diusung sebagai Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengeluarkan uang sepeserpun,” imbuhnya.

Bicara soal HKTI, Rumaksi mengaku institusi yang dipimpinnya itu selama ini banyak dipolitisir oleh orang-orang menengah ke atas. HKTI dinilai lebih banyak politis daripada manfaatnya. Hal ini ingin diubah Rumaksi. Ia tidak ingin HKTI ini tidak memberikan manfaat bagi petani. “Jangan sampai HKTI tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Adapun penanaman bawang putih tahun 2018 di Kabupaten Lotim seluas 1.462 hektar. Dengan alokasi anggaran Rp 64 miliar dari pusat. Varietas Sangga Sembalun yang ditanam bersama kemarin, merupakan salah satu kewajiban dari para importir bawang putih untuk turut bertanggungjawab melakukan budidaya bawang putih. (rus/*)

TANAM BERSAMA - Kegiatan Tanam Bersama bawang putih varietas Sangga Sembalun di Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya Sabtu (15/12).

SAMBUT - KETUA HKTI NTB yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi menyambut Ketua Umum Partai Nasdem, H. Surya Paloh dengan cara mengalungkan selendang.

SILATURAHMI - Massa yang hadir dalam pertemuan silaturahmi Ketua Umum Partai Nasdem H. Surya Paloh dan penanaman bawang putih Sangga Sembalun

BERBINCANG - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy berbincang bersama Ketua Umum Partai Nasdem, H. Surya Paloh

RAGAM

SUARA NTB Senin, 17 Desember 2018

Semarak, Kirab Pataka Lambang NTB di Kabupaten/Kota Dari Hal. 3 Hadir Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB dan pejabat Kota Mataram. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M. Si mengatakan, rangkaian kirab pataka NTB berakhir setelah diarak dari Bima dan berakhir di Kota Mataram. ‘’Tinggal disemayamkan di provinsi sampai tanggal 17 Desember malam,’’ kata Dirjaharta.

Dirjaharta mengatakan, upacara peringatan HUT NTB ke - 60 tak seperti tahun sebelumnya.

Tahun ini, peringatan HUT NTB dilakukan kegiatan bersih-bersih pantai dan sungai. ‘’Makanya semua rangkaian kegiatannya, orientasinya lebih kepada keterlibatan masyarakat. Bagaimana keterlibatan masyarakat lebih banyak,’’ kata Dirjaharta.

Kegiatan aksi bersih-bersih pantai berlangsung Minggu (16/ 12) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kemudian pada puncak peringatan HUT NTB, Senin (17/12), dilakukan aksi bersih-bersih Sungai Jangkuk Kota Mataram.

Selain itu, juga dilakukan penanaman pohon atau penghijauan di sekitar Sungai Jangkuk. ‘’Pak Gubernur ingin bagaimana lebih banyak keterlibatan masyarakat,’’ tambah Dirjaharta.

Meskipun tak ada upacara HUT NTB seperti tahun-tahun sebelumnya, Dirjaharta mengatakan hal itu tidak mengurangi

kesakralan upacara HUT NTB. Bukan berarti dengan tidak adanya upacara kesakralan menjadi hilang.

Kita kirab pataka NTB yang diarak dari ujung timur NTB sampai ujung barat.

Bumi Gora yakni Kota Mataram merupakan bagian dari peringatan HUT NTB. Ia mengatakan antusiasme masyarakat sangat semarak terutama di Pulau Sumbawa. ‘’Dan Pulau Lombok juga tak kalah, mereka menyambut kirab pataka ini. Mudahan ini menggambarkan kecintaan kita warga NTB bahwa inilah hari jadi kita,’’ katanya.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini menambahkan, dengan memperbanyak keterlibatan masyarakat diharapkan semakin membuat warga merasa memiliki NTB. Dengan rasa memiliki maka upaya bangkit dari bencana menuju NTB Gemilang akan terwujud.

Ia mengatakan, kirab pataka tahun depan diharapkan lambang NTB disemayamkan satu malam di tiap kabupaten/kota. Kegiatan kirab pataka juga diharapkan melibatkan masyarakat melalui kegiatan gotong royong, bakti sosial, hiburan dan lainnya. ‘’Jadi keterlibatan masyarakat akan lebih banyak kalau itu dilakukan. Gaungnya lebih semarak. Mudah-mudahan tahun depan bisa seperti itu.

Kita akan coba 2019,’’ tandasnya. (nas/*)

Dugaan Penyimpangan Proyek Dari Hal. 3 ‘’BPK NTB menyerahkan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDTT atas Belanja Modal TA 2018. Delapan LHP yang diserahkan kepada tujuh entitas ini seluruhnya memperoleh kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian,’’ kata Kepala BPK kepada Suara NTB Sabtu (15/12).

Delapan LHP yang diserahkan kepada tujuh entitas ini, didorong pihaknya agar mendapat perhatian dari kepala daerah dan ketua DPRD setempat.

Rinciannya, temuan atas belanja m Provinsi NTB, terkait pembayaran PPh 22 penyedia yang dibebankan dalam nilai kontrak pekerjaan.

Ini terkait pengadaan alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Kemudian, jasa penerimaan dan layanan tambahan dalam pekerjaan pengadaan PC Unit/komputer Client dan kelengkapannya untuk SMA pada Dikbudtidak dilaksanakan sesuai kontrak. Selanjutnya jadi temuan terdapat kelebihan pembayaran atas 42 Paket pekerjaan pada sembilan OPD. Semetara di Kabupaten Sumbawa, temuan terkait pergantian tenaga ahli yang tidak sesuai kualifikasi pada pengadaan jasa konsultasi penyusunan feasibility study dan master plan pembangunan rumah sakit daerah setempat.

Kemudian ada temuan kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan pada sembilan OPD. Ditemukan juga adendum kontrak tidak sesuai ketentuan pada pembangunan

dua unit Bangunan SIKM. Juga ada temuan keterlambatan penyelesaian tiga paket pekerjaan pada tiga OPD belum dikenakan denda keterlambatan.

Temuan di Kabupaten Bima, terdapat pelaksanaan sembilan pekerjaan pada empat OPD tidak sesuai kontrak. Pertanggungjawaban pengadaan buku BOS tidak sesuai kondisi lapangan. Kemudian di Kota Bima, pelaksanaan tender pengadaan lampu jalan di Jalan Gatot Soebroto tidak sesuai ketentuan.

Kualitas pekerjaan pembangunan Wisata Kolo tidak sesuai kontrak dan kekurangan volume atas 22 paket pekerjaan pada lima OPD serta pemborosan atas satu paket pekerjaan pada satu OPD. Kemudian Kabupaten Dompu, temuan pada masalah pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah tahun 2018 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Juga temuan kekurangan volume atas 31 paket pekerjaan pada tujuh OPD. Masalah lain, kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan mesin perajang tembakau pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Temuan lain, terdapat perbedaan spesifikasi teknis atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan jembatan timbang kontrak dengan Dinas Perhubungan.

Pengadaan buku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kurang dikenakan denda keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan. (ars)

Investigasi 59 Laporan Dari Hal. 3 Pengaduan yang masuk itu terkait berbagai hal. Sebab tidak semua berkaitan dengan pungli, seperti laporan dugaan pemerasan dan juga perbuatan asusila. Namun sembilan diantara laporan itu menjadi atensi serius pihaknya karena berkaitan dengan pungli. ‘’(Selain pungli) selebihnya laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta laporan kehilangan aset yang menimbulkan kerugian negara atau daerah,’’ sebutnya. Semua pengaduan dan penanganan masuk melalui Inspektur Bantuan Khusus (Irbansus) yang dikoordinasikan dengan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda NTB untuk langkah penindakan dan pencegahan.

Menurutnya, banyaknya pengaduan masyarakat terkait dugaan pungli itu mencerminkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang makin baik, khususnya terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Lebih lanjut dijelaskan, semua pengaduan itu diproses.

Bentuk tindak lanjut dengan klarifikasi dan bahkan pemeriksaan sampai investigasi.

Inspektur menambahkan, survei lembaga anti korupsi dan Satgas Saber Pungli, setidaknya 10 lembaga layanan publik punya potensi kerawanan pungli.

Diantaranya adalah lembaga layanan perizinan, pendidikan, lembaga pengadaan barang jasa, pengelolaan keuangan dan bansos, perpajakan dan perbankan, pendapatan daerah, pengelolaan aset, layanan kesehatan, pemerintahan desa, per-

hubungan dan sektor-sektor layanan lainnya.

Terkait hasil penindakan, ia memuji koordinasi dengan Polda NTB, termasuk unsur Saber Pungli di tingkat kabupaten serta kota di NTB. Beberapa operasi menunjukkan hasil seperti praktik kotor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui OTT, sebagaimana dilakukan di KLU, Mataram, Bima, KSB dan sejumlah OTT lainnya.

Sementara Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH menambahkan, prinsipnya segala pungutan yang tidak didasarkan pada aturan, sejatinya adalah pungli. Untuk mengamputasi praktik kotor seperti ini, selain butuh keberanian, juga perlu dibangun masyarakat kritis. ‘’Yakni berani menolak pungutan yang tidak jelas.

Berani menanyakan standar pelayanan bila penyelenggara layanan tidak mengumumkan atau memaklumatkan Standar pelayanannya di loket-loket pelayanan,’’ tegasnya.

Dari standar pelayanan tersebut, kata dia, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang jenis layanan, syarat layanan, besarnya biaya layanan beserta dasar hukum atau aturannya dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengurusan layanan. ‘’Jika tidak ada standar layanan tersebut, jangan mau bayar.

Sebab kalau bayar, berarti masyarakat ikut mendukung pungli,’’ ujarnya. (ars)

Halaman 17

Liska dan Helmi Kawinkan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet asal Kota Mataram, Liska Mahayani Putri dan M. Helmi Ramdhani berhasil memberikan kontribusi medali emas untuk kota Mataram di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X 2018. Kedua atlet balap sepeda ini berhasil mengawinkan medali emas di cabang olahraga balap sepeda BMX. Liska Mahayani Putri berhasil merebut medali emas di balapan sepeda BMX putri yang berlangsung di sirkuit BMX GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (16/12) kemarin. Selanjutnya M.Helmi Ramadhani merebut medali emas di balapan sepeda BMX putra di lokasi yang sama.

Liska yang tampil di kelas putri berhasil mengalahkan lawan-lawannya dari 10 kabupaten/kota se NTB dengan meraih posisi pertama di babak final. Ia mengalahkan Meilinda asal Lobar yang menempati peringkat dua, selanjutnya peringkat ketiga diraih oleh Nabila Oktavia asal Dompu.

Atas hasil manis tersebut, Liska berhasil mempersembahkan medali emas untuk Kota Mataram. Selanjutnya medali perak diraih oleh atlet asal Lobar, Meilinda dan perunggu diraih atlet asal Dompu, Nabila Oktavia.

(Suara NTB/fan) Sementara itu, di balapan sepeda BMX putra, M. POSE BERSAMA - Atlet balap sepeda Kota Helmi Ramdhani yang turun di kelas putra berhasil Mataram, Liska Mahayani Putri (tengah) bermengalahkan Ivan Ardianto Kameswara atlet asal pose bersama pengurus KONI NTB usai meLombok Tengah (Loteng) yang menempati peringkat nerima medali emas di Sirkuit BMX GOR 17 dua. Kemudian peringkat ketiga diraih oleh Hidayat Desember Turide Mataram, Minggu (16/12).

Lukman Firdaus asal Lobar.

Denganmenjuaraibalapansepedadikelasputradankelasputri,Kota Mataram sukses mengawinkan medali emas di balapan sepeda BMX. Pasalnya atlet putra dan atlet putri Kota Mataram sukses merebut masing-masing satu medali emas di dua nomor yang dipertandingkan di balapan sepeda BMX. Panpel Pertandingan, Hari Gunawan kepada Suara NTB melaporkan bahwa balap sepeda BMX mempertandingkan dua nomor saja. Yakni BMX putra dan (Suara NTB/fan) BMX putri. Kedua medali emas USAI PENYERAHAN - Atlet balap sepeda BMX putra, M. yang diperebutkan di balapan sepe- Helmi Ramdhani berpose bersama pengurus KONI NTB usai da BMX jatuh ke tangan atlet asal penyerahan medali emas di Sirkuit BMX GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (16/12).

Kota Mataram. (fan)

Mataram Juara Umum, Prestasi Lobar Merosot Mataram (Suara NTB) Daerah yang berhasil meraih medali emas terbanyak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-16 Desember akhirnya telah terlihat.

Data Panitia Porprov NTB hingga pukul 21.00 Wita, perolehan medali emas terbanyak masih milik kota Mataram yang dapat dipastikan menjadi juara umum Porprov NTB X tahun 2018.

Kota Mataram dipastikan akan menjadi juara umum setelah mengoleksi 112 emas, 47 perak dan 63 perunggu. Itu artinya jumlah medali yang diraih oleh Kota Mataram secara keseluruhan yakni 249 keping medali.

Hingga berita ini ditulis, masih berlangsung dua nomor pertandingan di cabang olahraga tinju. Sementara 25 cabor lainnya, selain tinju sudah selesai dipertandingkan dan telah merampungkan pertandingan.

Meski demikian, apapun hasil di Cabor Tinju itu tidak akan mengubah posisi Kota Mataram sebagai juara umum.

Juara umum kedua diraih oleh Sumbawa dengan raihan 44 medali emas, 38 perak dan 62 perunggu, jumlah keseluruhan

medali 144 medali.

Kemudian juara umum ketiga diraih oleh Dompu dengan mendulang 37 emas, 27 perunggu dan 49 perunggu dan total medali keseluruhan yakni 112 keping. Sedangkan Lombok Barat (Lobar) sebagai juarabertahanPorprovNTBtahun 2014 justru menurun di peringkat lima dengan koleksi 32 emas, 39 perak dan 44 perunggu. Total medali 111 keping medali.

Pantauan Suara NTB di lokasi, kontingen Kota Mataram mendominasi juara di sebagian besar cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB. Sebagaimana diketahui, Porprov NTB mempertandingkan 26 cabor dan memperebutkan 346 medali emas dari 346 nomor/kelas yang dipertandingkan di 26 cabor.

Tujuh medali emas di cabang olahraga tenis meja diborong semua oleh Kota Mataram. Kemudian, di tenis lapangan Kota Mataram meraih empat emas, dan masih banyak cabor-cabor yang menjadi andalan Kota Mataram yang tak bisa disebutkan satu persatu. Demikian juga Sumbawa memiliki cabor unggulan. Beserta Dompu unggul di panjat tebing dan cabor lainnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Perolehan Medali Porprov NTB hingga Minggu (16/12) pukul 21.00 Wita.

Kehadiran Pemimpin Akselerasi Perubahan Dari Hal. 3 ‘’Yang penting tak merecoki dunia usaha. Sekarang bagaimana kita memaknai bahwa kehadiran seorang pemimpin bisa mengakselerasi perubahan dalam pembangunan,’’ kata Doktor Zul. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memaknai posisinya untuk melayani masyarakat dan dunia usaha. Ia mengatakan,

NTB memiliki PR besar kaitan dengan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. ‘’Mau ndak mau, teori ekonominya mengatakan harus menghadirkan industri pengolahan. Untuk menghadirkan industri pengolahan, berarti kita harus memastikan lingkungan kita kondusif bagi investor,’’ kata gubernur.

Untuk itu, infrastruktur harus disediakan. Karena industri ola-

han butuh waktu, sedangkan masyarakat butuh segera peningkatan kesejahteraan maka sektor pariwisata harus digesa.

Upaya yang dilakukan bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi visitor atau wisatawan.

Baik itu kuliner, hotel, transportasi. ‘’Jadi itu tugas kita yang paling penting. Bagaimana kita bersahabat dengan investasi, investor. Bagaimana kita bersahabat

dengan pengunjung,’’ ujarnya.

Dan yang terpenting, kata gubernur bagaimana orang NTB bisa bahagia di tempatnya sendiri. Masyarakat harus dapat menikmati keberadaan investasi.

Menurutnya, jika masyarakat tak menikmati keberadaan investasi, maka tidak ada artinya. ‘’Boleh kita punya KEK Mandalika, punya hotel yang banyak, tapi kalau kita (masyarakat) tak terlibat, un-

tuk apa? Kita menjadi orang miskin di tengah keberlimpahan,’’ kata mantan Anggota DPR RI tiga periode ini.

Untuk itulah, kata gubernur mengapa Pemprov mengirim anak-anak muda NTB belajar ke luar negeri. Pengiriman anak-anak muda NTB belajar ke luar negeri bukan gagahgagahan. ‘’Ini proses untuk mengakselerasi pembangunan di NTB,’’ pungkasnya. (nas)

Tingkatkan Kecintaan pada NTB dengan Jaga Lingkungan Dari Hal. 3 Meski demikian, ujarnya, dalam melaksanakan semua itu tidak bisa dilakukan secara serta merta. Dalam arti, orang yang menyuruh melakukan mencintai lingkungan, jika tidak memberikan contoh, maka itu hanya percuma. ‘’Kita mulai dari diri kita. Termasuk di Pemprov kita harus

mulai dari Pemprov. Bagaimana kita mau suruh orang, kalau dari pemprov tidak mulai. Karena ini bicara kesadaran. Percuma fasilitas dan segala macam, kalau kita tidak sadar dengan tentang bagaimana menjaga lingkungan dan memberikan gizi pada anak-anaknya, kalau tidak dimulai dari yang memberi contoh,’’ ujarnya.

Pada bagian lain, Wagub me-

negaskan, jika institusi pendidikan menjadi institusi terdepan dalam menjadikan lingkungan yang bersih dan aman dari bencana. Wagub mencontohkan, sekolah bisa mengajak anakanak mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Termasuk mengajak anggota keluarga menjadikan sampah, baik plastik, kertas dan kaleng bisa menjadi

uang. Jika selama ini sampah menjadi bencana, ujarnya, tapi kalau diolah, sampah bisa menjadi berkah dengan cara memilahnya dan menjualnya di bank sampah.

Menurutnya, segala sesuatu yang dimulai dari pendidikan memiliki dampak jangka panjang pada anak-anak dan lingkungan. Tapi kalau hanya program itu sifatnya sporadis

atau hanya sekadarnya saja.

Misalnya, Lomba Sekolah Sehat (LSS) yang digelar setiap tahun. Wagub mengharapkan LSS tidak sampai hanya seremonial belaka. Pada saat dinilai saja sekolah dibersihkan.

Padahal, kalau membersihkan sekolah menjadi prioritas sekolah akan membekas pada anak-anak dan bisa menerapkan di lingkungannya. (ham)

60 Tahun NTB, Ekspektasi Tinggi dan Tantangan Birokrasi Dari Hal. 3 Tetapi sebagai pemimpin, gubernurdanwakilgubernurharusmencari jalan keluar atas semua masalah yang dihadapi masyarakatnya. Persoalan masyarakat tidak bisa selesai hanya dengan mendengar. Apalagi sebatas menghibur dan memberikan mereka janji-janji. Masyarakat pasti butuh yang konkret.

Karena itu, salah satu tugas berat dari pemimpin itu adalah menggerakkan bawahannya.

Agar semua keputusannya dilaksanakan dan dikerjakan oleh bawahannya.

Sehingga masyarakat tidak menjadi korban. Karena bawahannya tidak melaksanakan dan mengerjakan keputusan pemimpinnya dengan baik. *** Kepemimpinan bisa saja terjebak dengan ’’selebrasi’’ yang panjang dan seharusnya disudahi.

Harapan saya, kepemimpinan Zul-Rohmi tidak tergelincir dengan hal-hal seperti itu. Sebab tantangan yang dihadapi NTB tidak ringan. Apalagi setelah diguncang gempa beberapa waktu lalu.

Banyak sektor menjadi berat bertumbuh. Angka kemiskinan mungkin meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi minus.

Ide dan gagasan untuk membangun NTB saya mendengarnya banyak.Termasukmengirimanakanak muda untuk sekolah ke luar negeri. Gagasan ini menurut saya cerdas. Karena salah satu cara un-

tuk kita jawab persoalan masa depan adalah dengan pendidikan.

Masyarakatyangterdidiktidaksaja bisa membangun masa depannya sendiri. Tetapi diharapkan bisa membantu membangun masa depan yang baik untuk orang lain.

Yang perlu digarisbawahi dari banyak gagasan-gagasan besar tersebut adalah membuat rencana secara matang. Tidak asal melakukannya saja. Katakanlah soal pengiriman mahasiswa ke luarnegeri.Mungkinmerekadipersiapkan juga untuk menjadi duta NTB di negara tempat mereka kuliah.

Saya tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum.

Misalnya, sebelum mereka diberangkatkan untuk kuliah ke luar negeri. Mereka diberi pembekalan terkait dengan banyak hal tentang NTB. Sehingga pengetahuan mereka tentang NTB menjadi lengkap. Tujuannya, agar mereka bisa bercerita tentang NTB dengan baik di sana. Harapannya, orang menjadi tertarik untuk datang dan mungkin berinvestasi di NTB. Saya pernah dengar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) NTB, Drs. H.L. Gita Ariadi, MSi menyebutkan, pengiriman mahasiswa ke luar negeri diharapkan nanti masing-masing mahasiswa setelah selesai kuliah bisa membawa pulang investor untuk berinvestasi di NTB. Salah satu syaratnya bagi investor untuk membangun usaha di NTB adalah menempatkan

mereka yang membawa investor tersebut sebagai salah seorang petinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Ide dan rencana yang digagas Kadis PMPTSP itu menarik juga.

Meski pun ini masih sebatas ide dan mungkin tidak mudah bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk bisa membawa “pulang” investor. Paling tidak, mesin birokrasi itu bekerja dengan cepat untuk menterjemahkan semua ide dengan baik. Sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat. *** Sabtu (16/12) malam lalu, saya sengaja datang ke Lombok Epicentrum Mall. Saya ingin melihat International Education and Scholarship Expo (IESE) NTB. Antusiasme anak-anak muda NTB yang ingin tahu syarat untuk sekolah ke luar negeri sangat tinggi. Ribuan orang berdesak-desakan pada semua stand perguruan tinggi yang ada.

Saya sengaja bertanya pada beberapa orang yang memadati stand-stand tersebut. Rata-rata dari mereka menyambut baik program beasiswa untuk kuliah ke luar negeri itu. Mereka melihat kesempatan kuliah ke luar negeri sebagai program yang pantas untuk didukung dan disukseskan secara bersama-sama.

Kalau pun masih ada yang mempersoalkan program tersebut, mungkin angka mereka tidak banyak. Tugas Pemprov NTB-lah untuk memberi penjelasan dan pemahaman dengan baik. Sehingga

masyarakat memahami dengan baik program tersebut. Tidak sebaliknya, karena keterbatasan kemampuan dalam memberi penjelasan. Akibatnya, masyarakat menjadi tambah tidak mengerti dan tidak simpatik. Maksud saya, Pemprov NTB harus menyiapkan orang yang memang ahlinya berkaitan dengan program ini untuk memberi informasi secara lengkap kepada masyarakat. Sederhana saja tujuannya, agar masyarakat bisa memahami dengan benar program ini.

Membaca hasil survei yang dirilis MY Institute di Mataram, Minggu (16/12) kemarin. Salah satu yang menarik menurut saya adalah tentang optimisme masyarakat terhadap Pemerintah NTB saat ini. Masyarakat yang optimis itu 87 persen. Sedangkan yang tidak optimis 13 persen. Angka masyarakat yang optimis dengan kepemimpinan Zul-Rohmi ini tinggi.

Saya rasa tingginya optimisme masyarakat terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi, sangat menguntungkan. Setidaknya, masyarakat akan memberi dukungan yang penuh kepada Zul-Rohmi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Yang perlu diperhatikan sekarang adalah menjaga optimisme masyarakat yang tinggi tersebut. Salah satu caranya, memelihara dan merawat kepercayaan masyarakat dengan menunaikan semua janji-janji politik yang pernah ditawarkan.

Masyarakat tidak boleh “ditinggalkan” dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuannya menyelesaikan masalahnya sendiri.

Tugas Zul-Rohmi memang berat. Apalagi banyak masalah yang perlu penanganan segera.

Terutama mereka yang menjadi korban gempa. Karenanya, ZulRohmi harus bisa memastikan mesin birokrasinya bekerja dengan baik. Apalagi dengan ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi. Ketika kerja-kerja birokrasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Maka kekecewaan masyarakat akan besar dan “hempasannya” akan keras.

Sengaja saya memberi catatan soal kerja mesin birokrasi.

Saya melihat masih banyak yang perlu dimaksimalkan. Survei MY Institute misalnya menyebutkan, masyarakat yang mengetahui program Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi setiap Jumat hanya 10,4 persen. Yang tidak mengetahui 89,6 persen. Sedangkan program beasiswa ke luar negeri yang mengetahui hanya 20,2 persen.

Dan yang tidak mengetahui 79,8 persen. Artinya, masih banyak tugas-tugas yang harus dimaksimalkan. Termasuk membumikan program-program Pemprov NTB. Sehingga memang pilihannya, Zul-Rohmi harus memiliki kerendahan hati dan “keberanian” untuk mengevaluasi semua “mesin” yang dimilikinya agar bisa bekerja dengan baik dan produktif.***

RSMA Raih Akreditasi Utama Bintang 4 Dari Hal. 3 Direktur RSMA dr. H. Syamsul Hidayat mengatakan, RSMA adalah rumah sakit pertama di Provinsi NTB yang lulus akreditasi versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 Tahun 2018. Pihaknya sangat gembira dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, predikat Bintang 4 itu merupakan hasil kerja keras semua elemen yang ada di RSMA dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTB. ‘’Terima kasih Bapak Gubernur NTB, Ibu Wakil Gubernur dan

Bapak Sekda Provinsi NTB beserta seluruh jajaran. Terima kasih juga kepada Dewan Pengawas yang diketuai oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang sangat mendukung kami dalam upaya agar RSMA terus lebih baik ke depannya. Insya Allah berikutnya kami akan berupaya untuk meraih Predikat Bintang 5 atau Paripurna,’’kata dr.

Dayat panggilan akrabnya.

Dalam rangka HUT ke-60 Provinsi NTB dan HUT ke-6 RSMA ini, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir juga telah melaksanakan khitanan

massal yang diikuti oleh 94 orang anak. Peserta khitanan massal tersebut berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa antara lain dari Moyo Hilir, Kerato, Moyo Hulu dan Unter Iwes.

Selain khitanan massal, RSMA juga sukses menggelar baksos Metoda Operasi Wanita (MOW) yang diikuti oleh 52 orang.

Baksos tersebut merupakan hasil kerjasama RSMA dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. Baksos Katarak juga rutin diadakan di RSMA setiap tahunnya dan diikuti oleh ratusan

peserta yang membutuhkan.

Sebelumnya, Tim Surveyor dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melaksanakan kegiatan Survei Akreditasi SNARS Edisi I tahun 2018 di RSMA. Kegiatan tersebut selama empat hari mulai hari Selasa (27/11/2018) sampai Jumat (30/11/2018). Kegiatan survei dimulai dengan acara penyambutan dan pembukaan yang dilanjutkan dengan persentasi oleh Direktur RSMA dr. H. Syamsul Hidayat.

TigasurveyordariKARSadalah Dr.dr.Prita Muliarini.Sp.OG(K).Si untuk Bidang Medis yang sekali-

gus sebagai Ketua Tim, dr.Bernadette Eka A. Wahjoeni, M.Kes untuk Bidang Manajemen dan Jany Prihastuty, S.Kep.Ns, M.KesuntukBidangKeperawatan.

Dua pekan sebelum survei tersebut, RSMA terlebih dahulu melaksanakan Survei Simulasi Akreditasi pada 6 November – 9 November 2018. Saat itu tiga surveyor dari KARS yang bertugas adalah dr. Hj. Ety Retno Setyowati, Sp.PK, M.Kes, MARS untuk Bidang Medis, dr. Hendryk Kwandang, M.Kes untuk Bidang Manajemen dan Lannasari, S.Kep.M.Kep untuk Bidang Keperawatan. (arn/*)

SUARA NTB

Senin, 17 Desember 2018

Halaman 18

TP4D dan Saber Pungli Maksimalkan Pencegahan Korupsi

Ibnu Salim Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB terus bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB memberikan pendampingan dan monitoring evaluasi (monev) secara teliti pada setiap tahapan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi. Sinergi itu terjalin pada kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan dan bersama Polda NTB dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Baru baru ini, Inspektorat bersama Kejaksaan mengecek pengadaan tiga set simulator kapal latih penangkap ikan dan 11 unit pengadaan kapal latih penangkap ikan tahun 2018. Pengadaan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB untuk SMK Jurusan Kelautan dan Perikanan.

Ketua TP4D Provinsi NTB yang juga Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, Sucipto, SH., MH., mengingatkan tujuan kehadiran pihaknya dalam memberikan pendampingan kepada PPK. Intinya untuk membantu memberikan solusi jika dijumpai hambatan dalam

proses kegiatan tersebut agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

“Paling utama adalah mencegah kerugian negara atau daerah dan jangan sampai terjadi korupsi,’’ tegasnya. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan apapun bentuknya agar mentaati norma hukum yang ada. Selain itu memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan.

Senada dengan itu, Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si., menjelaskan bahwa tiga unit simulator kapal latih penangkap ikan yang diadakan Pemprov NTB tersebut, merupakan proyek strategis dalam upaya mewujudkan NTB Gemilang sesuai visi misi NTB lima tahun ke depan.

Dengan peralatan canggih ini, tegas Ibnu menjadi sarana efektif bagi siswa SMK untuk mengasah skill dan siap bersaing dalam dunia kerja dan menyongsong hadirnya industri pengolahan di daerah.

Ditambahkan oleh Inspektur Pembatu Khusus (Irbansus) selaku Wakil Sekretaris TP4D Provinsi NTB, GP.Aryadi, S.Sos., MH., bahwa pengadaan Simu-

TP4D yang didalamnya unsur Inspektorat memeriksa kapal pengadaan Dikbud Provinsi NTB. lator Kapal latih yang pertama ini, diperuntukkan masing-masing 1 unit untuk SMKN 1 Kruak di Lombok Timur, SMKN 10 Bima di Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan SMKN1 Tarano di Sumbawa. Mantan Kabag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda NTB ini menjelaskan total nilai kontrak pengadaan Simulator kapal latih tersebut mencapai Rp17 miliar lebih dan kontraknya telah berakhir 9 Desember 2018. Mengingat ini merupakan peralatan yang relatif canggih, tegas Gde, maka nilai kontrak tersebut sudah termasuk didalamnya biaya pelatihan bagi para instruktur/para

guru pelatih siswa di SMK yang bersangkutan.

Penyedia bahkan telah mendatangkan para ahli dari berbagai instansi terkait seperti perhubungan/kemaritiman, kelautan dan perikanan serta akademisi dari fakultas kemaritiman sebagai narasumber kegiatan bimtek bagi para guru SMK untuk terampil mengajarkan teknik- teknik operasional dan pemanfaatan fungsi masingmasing dari peralatan tersebut.

Amputasi Pungli di Daerah Praktik dugaan pungli ditengarai masih kerap terja-

di, tidak terkecuali di wilayah hukum NTB. Tangan-tangan jahil oknum pelaku pungli belum juga kapok bermain di sektor sektor layanan publik dan korbannya adalah masyarakat. Selain itu, dalam upaya preventif dan mengamputasi praktik tersebut, Satgas Saber Pungli Provinsi NTB terus mengoptimalkan upaya pembinaan dan penyuluhan (Binluh).

Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si., Jumat (14/12) dikonfirmasi di sela-sela kegiatan jumpa Bang Zul-Rohmi di Lapangan Bumi Gora Mataram mengungkapkan, bahwa kegia-

tan binluh Satgas Saber Pungli NTB menyasar pada sejumlah lembaga layanan publik yang memiliki potensi kerawanan terjadinya pungli.

Menurut data survei dari lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK dan LSM anti korupsi, termasuk Satgas Saber Pungli, setidaknya 10 lembaga layanan publik punya potensi kerawanan pungli.

Diantaranya adalah lembaga layanan perizinan, pendidikan, lembaga pengadaan barang jasa, pengelolaan keuangan dan bansos, perpajakan dan perbankan, pendapatan daerah, pengelolaan aset, layanan kesehatan, pemerintahan desa, perhubungan dan sektor-sektor layanan lainnya.

Ia menjelaskan sejak Januari hingga November 2018 Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, yang dipimpim langsung Irwasda Polda NTB telah menggelar 12 dan 4 Kali diundang sebagai Narasumber untuk menyampaikan materi pencegahan pungli dalam berbagai kegiatan workshop dan pelatihan yang dilaksanakan oleh sejumlah elemen masyarakat.

Forum itu, kata Ibnu dimanfaatkan untuk mensosialisasikan strategi dan tips-tips pencegahan pungli secara kole-

Rapat kerja nasional Satgas Saber Pungli yang dihadiri unsur Inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian

Pemeriksaan simulator kapal latih penangkap ikan oleh tim dari TP4D untuk jurusan SMK Kelautan dan Perikanan

Sucipto ktif dan terintegrasi antara semua pihak, baik oleh aparatur pemberi layanan dan penerima layanan maupun masyarakat secara keseluruhan.

“Seringkali pungli terjadi karena ketidaktahuan saja,’’ ungkap Inspektur yang pernah menjadi Penjabat Bupati Lombok Tengah itu.

Selain binluh dan penindakan oleh Pokja Penindakan serta pengintaian oleh Pokja Intelijen, Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., menambahkan bahwa pihaknya juga menyediakan posko layanan Pengaduan masyarakat untuk melayani masyarakat yang ingin melaporkan berbagai bentuk dugaan peyimpangan di birokrasi pemerintahan. Disamping pelayanan melalui posko dan media elektronik, ia juga melayani permintaan konsultasi terutama jika pelapor menghadapi keragu-raguan dalam melaporkan suatu kasus. “Mungkin pelapor kurang memahami prosedur dan ketentuannya atau bahkan takut diintimidasi oleh terlapor, sehingga banyak pelapor yang datang hanya konsultasi saja dulu”, terang Gde. (ars/*)

SUARA NTB

Senin, 17 Desember 2018

Halaman 19

Dr. H Zulkieflimansyah

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Gubernur NTB

Wakil Gubernur NTB

Ikhtiar Bersama Wujudkan NTB Gemilang SEBAGAI upaya mewujudkan masyarakat madani, dibutuhkan akserelasi peningkatan daya saing sebagai pondasi daya saing daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana bersama OPD, kabupaten, kota, masyarakat, dan mitra telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sepanjang 2018.

Pembangunan keluarga sesuai dengan UU NO. 52 Tahun 2009, pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga, agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Ada 24 indikator ketahanan keluarga berbasis keluarga upaya bersama untuk percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, percepatan pencapaian SDGs. Ketahanan Keluarga Ketahanan keluarga yaitu keluarga yang mempunyai : - Ketahanan fisik, apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kedehatan.

- Ketahanan sosial apabila keluarga berorientasi nilai agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju, membina hubungan sosial, dan penanggulangan masalah).

- Ketahanan psikologis apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) PUP bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga antara lain aspek kesehatan, aspek mental, aspek emosional, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, jumlah dan jarak kelahiran.

Upaya bersama terus dilaksanakan dengan mendorong masyarakat untuk tidak menikah dini, dengan jargon ‘’STOP PERKAWINAN ANAK’’ harus terus dilakukan secara bersamasama. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), bersama OPD, kabupaten, kota, mitra terkait terus berupaya

untuk meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan dengan berbagai upaya.

Diantaranya ialah: Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan kepada masyarakat, siswa, sosialisasi melalui media, membentuk Dialog Warga dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan orang tua, perwakilan remaja.

Sampai saat ini Dialog Warga sudah dilaksanakan pada 40 desa, sosialisasi Kesehatan Reproduksi, PIKR, dan Posyandu Remaja.

Pencapaian pendewasaan usia perkawinan terakhir tahun 2017 sebesar 20,27. Upaya menggelorakan PUP terus dilakukan di berbagai tempat.

Seperti di Lombok Barat, dengan menunjukkan gerakan “Anti Merariq Kodeq”. Lombok Tengah, Lombok Timur juga sudah berbicara mengenai hal ini. Kabupaten/kota lainnya di Pulau Sumbawa, juga sama meskipun usia perkawinan pertama perempuan di daerah ini di atas 21 tahun tahun. Namun tetap berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan pendewasaan usia perkawinan seperti Kabupaten Sumbawa.

Di samping itu, untuk mewujudkan Generasi Emas NTB, upaya mengembangkan kabupaten/kota layak anak (KLA) terus dilakukan. Sebagai wujud komitmen 10 kabupaten dan kota di NTB telah melaunching menjadi KLA. Meski harus berjuang keras memenuhi 24 indikator pencapaian KLA untuk mengukur pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pemerintah meyakini, menikah di usia dini dapat menghilangkan hak-hak anak. Yang akhirnya mempersulit terwujudnya KLA di NTB. Sedikitnya ada lima hak anak yang akan hilang jika praktik pernikahan usia dini masih terjadi. Pertama, mereka akan kehilangan hak memperoleh pendidikan yang baik. Kedua, mereka akan kehilangan hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Ketiga, mereka akan kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Keempat, kehilangan hak untuk hidup bebas dan kelima, kehilangan hak untuk selalu bersama orang tuanya.

Mengingat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, persoalan PUP ini tidak tunggal.

PUP itu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan lainnya. Sehingga penanganannya harus komprehensif, tidak bisa tunggal. Sehingga demikian PUP harus menjadi masalah bersama. Program PUP tidak boleh hanya menjadi isu elitis semata. Gregetnya harus sampai ke level pemerin-

tahan yang terbawah yakni desa, RW, RT, dan rumah tangga.

Selain itu, pernikahan usia dini diyakini menjadi salah satu pemicu kemiskinan.

Jika ada perempuan yang menikah pada usia dini, maka otomatis dia akan drop out (DO) dari sekolah. Rantai kemiskinan akibat pernikahan dini tak saja mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat, namun juga ketahanan keluarga, dan meningkatnya tindak kekerasan pada perempuan dan anak, baik melibatkan mereka menjadi korban ataupun pelaku. Oleh karena itu, semua ini merupakan tantangan yang menjadi tugas bersama dari semua pihak.

Meningkatkan Ekonomi Perempuan Sementara itu pemerintah juga berupaya agar ekonomi kaum perempuan terus meningkat. Tujuannya ialah untuk memujudkan perempuan yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan ekonomi industri rumah tangga untuk mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

Kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat ekonomi perempuan seperti melakukan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga, (PEKKA), bimbingan manajmen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, pelatihan ICT bagi industri rumah tangga untuk memberikan nilai tambah yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Selain itu juga bagian dari upaya peningkatan industri rumahan untuk membuka lapangan kerja khususnya di lingkungan sekitarnya, serta untuk mencari informasi di internet menghitung biaya produksi dan harga jual juga teknik cara memasarkan produk menggunakan media sosial, korespondensi, surat menyurat dan membuat profil usaha dan pengajuan kebutuhan dana.

Stop Kekerasaan Keseluruhan program yang disusun juga dalam rangka mengurangi kekerasan pada perempuan dan anak. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya ialah sosialisasi kekerasan, melakukan pendampingan korban kekerasan, Kerjasama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), dan pemulihan mental korban kekerasan melalui bimbingan. (dys/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 17 Desember 2018

Mataram (Suara NTB) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB menggelar Seminar Nasional Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan tema Perempuan Pilar Pembangunan Manusia Menuju Generasi Emas NTB Tahun 2025. Seminar itu dilaksanakan di Taman Budaya, pada Sabtu (15/12).

Diikuti tak kurang dari 750 peserta yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi.

Hadir sebagai keynote speaker, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Sementara itu narasumber dalam seminar ini yaitu Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs., Lalu Makripuddin, M.Si., Putri Pariwisata NTB tahun 2012, Ninda Putri Laili, S.Pd., dan Juara II Duta Generasi Berencana (GenRe) Indonesia 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Jalur Pendidikan Putri, Dina Huswatun Hasanah.

Ketua panitia yang juga Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, dalam sambutannya mengatakan, beberapa hal yang melatarbelakangi seminar ini, karena NTB termasuk provinsi yang masih tinggi akan pernikahan usia anak. Selain itu masing tinggi kasus stunting, masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, dan sebagian besar ibu rumah tangga di NTB belum produktif.

“Tujuan umum untuk meningkatkan pengetahuan remaja, mahasiswa tentang persiapan perempuan dalam kemandirian u n t u k berkontribusi mewujudkan generasi emas NTB tahun 2025,” katanya.

Peserta kegiatan berasal dari beberapa prguruan tinggi, antara lain

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Ron)

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si. saat berfoto bersama dengan salah satu peserta yang bertanya STIKES Yarsi Mataram, UNTB, Universitas Muhammadiyah Mataram, STIKES Mataram, Uniqbha, Poltekkes, dan lainnya.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai keynote speaker menyampaikan sejumlah data terkait perempuan. Ia menyampaikan, perempuan sangat penting dalam pembangunan. “Harus kita pahami dulu. Betapa tidak, kalau berbicara mengenai

parameter kesehatan masyarakat, peran perempuan sangat dominan, semua angka kesehatan, semua kaitannya dengan perempuan,” katanya.

Tentunya peran perempuan sangat penting. Jika mengetahui peran perempuan penting, maka harus serius meningkatkan kualitas perempuan. “Majunya daerah ini, majunya Indonesia, besar perannya perempuan,” ujarnya.

Narasumber seminar, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah dalam kesempatannya mengatakan, waktu menuju generasi emas NTB tahun 2025 cukup singkat. “Kita semua

dituntut mencapi cita-cita bersama lahirnya generasi emas NTB,” ujarnya.

Dari jumlah penduduk di NTB, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan lakilaki. Jumlah penduduk yang besar ini bisa menjadi beban atau modal. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, yaitu sebagai ibu dalam keluarga, sebagai is-

tri, dan peran perempuan dalam masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs., Lalu Makripuddin, M.Si., mengatakan perempuna menentukan masa depan, maka ia mengajak semua pihak peduli. Perempuan berhadapan dengan banyak masalah, seperti rata-rata lama sekolah rendah, sumbangan pendapatan rendah, sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal, dan lainnya. “Maka kita tingkatkan kualitas diri kita,” katanya.

Program Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, tidak sebatas membatasi kelahiran. “Salah satu syarat kita bisa menikmati bonus demografi jika perempuan masuk ke pasar kerja, kenapa?

Karena julah perempuan yang lebih banyak ketimbang laki-laki, saat ini kontribusi perempuan hanyak 30 persen. Bagaimaan bisa masuk

ke pasar kerja? Sudah tentu perempuan itu harus meningkatkan kualitas,” katanya.

Putri Pariwisata NTB tahun 2012, Ninda Putri Laili, S.Pd., dalam kesempatanya menyampaikan materi dengan judul menjadi perempuan Sukses, Penting, berprestasi (Super). Menurutnya karakter dasar yang menjadi bagian dari perempuan Super yaitu memiliki pola pikir yang positif, selalu memiliki integritas, menjadi seorang yang baik, dan selalu berani ambil risiko atau bertanggungjawab pada apa yang diperbuat.

Sementara itu, Juara II Duta Generasi Berencana (GenRe) Indonesia 2018 Jalur Pendidikan Putri, Dina Huswatun Hasanah mengatakan, generasi milenial memiliki percaya diri.

Juga bisa terkoneksi dengan siapapun. “Dengan koneksi ini bisa mewujudkan impian. Hidup itu dinamis, itulah kenapa kita harus berubah, kalau tidak, jadi sampah” katanya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan sesi dialog antara peserta dengan pemateri. Juga dilakukan pembagian door prize dan sejumlah hiburan. (ron/*)

Dr. Drs., Lalu Makripuddin, M.Si.

Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah

(Suara NTB/Ron)

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Zulk(Suara NTB/Ron) ieflimansyah, dan Kepala Perwakilan BKKBN Ramainya peserta seminar yang berasal dari Provinsi NTB, Dr. Drs., Lalu Makripuddin, M.Si. saat berfoto bersama dengan sebagian peserta seminar sejumlah perguruan tinggi

(Suara NTB/Ron) (Suara NTB/Ron)

Narasumber berfoto bersama dengan panitia

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs., Lalu Makripuddin, M.Si., menyerahkan door prize kepada peserta seminar yang beruntung

Rute Penerbangan Lombok - Australia akan Dibuka Lagi Praya (Suara NTB)Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah berupaya mewujudkan pembukaan jalur penerbangan internasional Lombok - Australia melalui Perth. Dengan menggandeng Air Asia, maskapai yang berbasis di Malaysia.

Diharapkan awal tahun depan, rute penerbangan internasional tersebut sudah bisa terwujud.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB di kawasan pantai Kuta - Mandalika, Minggu (16/ 12). “Saat ini kita sudah masuk tahap finalisasi kesepakatan dengan maskapai Air Asia untuk pembukaan rute penerbangan Lombok - Perth (Australia),” jelasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi dalam hal ini memang menawarkan beberapa stimulus kepada pihak maskapai Air Asia supaya bersedia membuka rute

penerbangan internasional tersebut. Salah satunya berupa market fund yang diharapkan bisa membantu maskapai dalam menjalankan operasional selama pembukaan rute penerbangan tersebut.

Sehingga pihak maskapai tidak sendiri dalam hal ini. Tetapi pemerintah provinsi juga ikut terlibat. Termasuk dalam hal promosi event dan kegiatan di Australia. Yang tentunya diharapkan bisa menarik minat wisatawan asal negara kanguru tersebut untuk datang ke NTB dan Pulau Lombok pada khususnya.

Kalau wisatawan sudah banyak yang mau datang, tentu itu akan bisa mendorong tingkat keterisian pesawat. Dengan begitu pihak maskapai tidak merugi. “Bentuk stimulus seperti apa, saat ini sedang difinalisasi pembahasan. Kalau semua bisa berjalan, diharapkan pada bulan Februari mendatang rute penerbangan internasional tersebut sudah bisa

berjalan,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), I Gusti Ngurah Ardhita, membenarkan adanya rencana pembukaan rute penerbangan Lombok Austrlia tersebut. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan kapan rute penerbangan tersebut bakal dibuka. “Soal itu (rute penerbangan Lombok-Australi) sedang kita evaluasi bersama,” timpalnya.

Sebelumnya, rute penerbanan Lombok - Australia sempat dibuka beberapa tahun yang lalu oleh maskapai berbiaya murah asal Australia, Jestar. Namun dalam perjalanannya, belum dua tahun rute tersebut ditutup oleh pihak maskapai. Lantaran jumlah penumpang yang minim. Dan, hingga saat ini belum ada lagi rute penerbangan Lombok-Australia yang dibuka. (kir)