HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 17 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ist)
Aspidsus Kejati NTB Diganti
16 HALAMAN NOMOR 182 TAHUN KE 15
Penghambat Rehab Rekon
KUNCI RTG - Ditandai dengan pengguntingan pita, Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, secara simbolis menyerahkan kunci RTG kepada korban gempa di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, KLU, Rabu (16/10)
Wagub Tegaskan Diserahkan ke Proses Hukum
Mataram (Suara NTB) Jabatan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB resmi diganti. Posisi yang ditinggalkan Ery Ariansyah Harahap, SH, ini menyisakan sejumlah tunggakan kasus korupsi. Ery Ariansyah digantikan Gunawan Wibisono, SH,MH. Prosesi pisah sambut dipimpin Kajati NTB Arif, SH.,MM, Rabu (16/10) kemarin di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15
Tanjung (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan peringatan keras kepada pihak pihak yang mencoba bermain pada program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon). Jika ditemukan ada yang mengambil keuntungan pribadi, akan diteruskan ke proses hukum. Menurut Wagub, semua pihak berperan besar dalam keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Diyakininya, pihak pihak yang berperan dengan ikhlas membantu masyarakat, berbuah balasan kebaikan dari Allah SWT. ‘’Karena ndak ada jalan kita mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi kalau ada yang mengambil keuntungan pribadi, maka kita biarkan aparat hukum yang menangani,’’ tegas Wagub saat penyerahan kunci Rumah Tahan Gempa (RTG) secara simbolis di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (16/10). Kepada semua fasilitator bersama Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang punya peran penting dalam pembangunan rumah korban gempa disaran-
TO K O H Usulkan Skenario TMMD SEKITAR dua bulan lagi perpanjangan masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berakhir. Jika masih banyak rumah korban gempa yang belum ditangani, pihak Korem 162/WB menawarkan skenario melanjutkan pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan skala besar. Opsi pola karya bakti dengan TMMD ini sudah disampaikan ke Pemprov NTB. Pihaknya menawarkan tenaga anggota TNI di tingkat Kodim hingga Koramil untuk dikerahkan melanjutkan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum tuntas. Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 15
kan hati-hati dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Diingatkan Wagub, agar semua bisa mempertanggung jawabkan dana yang sudah diterima dengan total Rp5,1 triliun dari pemerintah pusat. ‘’Pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ yang bagus. Sehingga terlihat semua bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pembangunan rumah tahan gempa,’’ tegas Wagub. Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang sudah menjalankan pembangunan RTG dengan sangat baik. Dalam perjalanannya, ia melihat pelaksanaan sesui Inpres nomor 5 tahun 2018. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan 2020, Pemprov dan Kesehatan Keluarga di NTB Lakukan FS Proyek Jembatan Lombok Sumbawa MASALAH kebersihan dan kaitannya dengan sanitasi lingkungan membutuhkan perhatian dan peran aktif dari berbagai pihak. Salah satunya seperti yang dilakukan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) yang menjalin kerjasama dengan Pemprov NTB untuk menggelar Lokakarya Sanitasai Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang Berkesetaraan Gender dan Inklusif, Rabu (16/ 10) di Mataram. Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, sebagai pembicara dalam lokakarya itu, menekankan pentingnya kerja kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga di NTB. ‘’Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh YPII dan mitra implementasi lainnya seperti Konsepsi, Transform, YSLPP dan Endri Foundation,’’ ujarnya ketika ditemui di sela-sela kegiatan. Dalam pemaparannya, Niken
(Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R Gandeng Dunia Usaha dan Komunitas PEMPROV NTB akan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengawasi kebersihan sungai dan pantai yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Pasalnya, sampai saat ini, sungai masih dijadikan sebagai tempat untuk membuang sampah. Akibatnya, sungai-sungai yang berada di Kota Mataram dan Lombok Barat sangat kotor. Bersambung Madani Mukarom ke hal 15
(Suara NTB/bay)
FOTO BERSAMA - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, foto bersama pembicara lain dan panitia kegiatan lokakarya STBM, Rabu (16/10) menerangkan bahwa saat ini pembenahan infrastruktur untuk akses sanitasi di NTB telah mencapai 87 persen. ‘’Kita sedang menuju 100%,’’ sebutnya. Walaupun begitu, perubahan perilaku disebut masih menjadi
pekerjaan rumah (PR) utama agar infrastruktur yang telah dibangun tidak sia-sia. Untuk itu pihaknya mendorong Tim PKK yang berada di seluruh wilayah NTB untuk melakukan gerakan Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah berencana melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek Jembatan Lombok - Sumbawa pada 2020 mendatang. Rencana FS Jembatan Lombok - Sumbawa sudah masuk daftar salah satu kegiatan yang dilaksanakan tahun depan. Kepastian itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP dikonfirmasi di Mataram, Rabu (16/ 10). Ia menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk FS tersebut sekitar Rp5 miliar. ‘’2020 dilakukan FS, biayanya sekitar Rp5 miliar. Sebab, tanpa FS, itu tidak bisa mengatakan secara pasti kelayakannya,’’ kata Ridwan. Dari hasil FS itulah kemudian proyek tersebut akan ditawarkan ke investor. Pasalnya, kata Ridwan, tidak mungkin pembangunan proyek jembatan yang akan menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sepanjang 17 km tersebut dibiayai lewat APBD. ‘’Supaya layak dijual, dokumen-dokumennya harus lengkap. Maka dibuatlah besok FS itu,’’ terangnya. Untuk skema pembiayaan, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, dapat menggunakan dua skema. Bersambung ke hal 15
Seleksi Tuntas, Nasib Sekda Definitif di Tangan TPA Kemendagri
’’
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/dok)
‘’Kalau gubernur menyampaikan (usulan), itu dipertimbangkan semuanya. Apakah usulan gubernur diterima sepenuhnya atau dipertimbangkan, itu dikaji TPA. Itu sudah biasa
Hamdani
Mataram (Suara NTB) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda NTB yang dilakukan Pansel tuntas, Rabu (16/10) siang. Pansel rencananya akan menyerahkan hasil seleksi kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada Kamis (17/10) hari ini. Selanjutnya, gubernur akan menyerahkan tiga besar nama calon Sekda NTB ke Komisi Aparatur Negara (KASN) dan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk penentuan Sekda definitif, akan ditentukan lewat Tim Penilai Akhir (TPA) Kemendagri. ‘’Ini proses biasa. Kandidat-kandidat
yang ada semuanya terbaik. Tapi kalau boleh kita katakan Sekda itu hanya satu orang. Tahapan ke Presiden itu ada namanya Tim Penilai Akhir (TPA) di Kemendagri. TPA dipimpin Presiden nantinya. Menjadikan satu orang (sebagai Sekda),’’ kata Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Hamdani, MM, M. Si, Ak dikonfirmasi usai seleksi lima calon Sekda NTB di Mataram, Rabu (16/10) siang. Ia mengatakan, tiga nama yang diusulkan gubernur ke Presiden melalui Mendagri merupakan orang-orang ang sudah layak menjadi Sekda. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
Halaman 2
Bagikan Karung ke Warga UNTUK mengefektifkan pemilahan sampah, Kelurahan Pegesangan Timur akan membagikan dua karung di ke masingmasing kepala keluarga (KK) di lingkungan. Hal itu merupakan langkah baru untuk mendukung gerakan pemilahan sampah di kota Mataram. Lurah Pegesangan Timur, Laza Fatribana mengatakan, setiap KK di semua lingkungan kelurahan Pegesangan Timur akan dibagikan dua karung sebagai wadah sampah, satu untuk sampah basah, (Suara NTB/viq) satu untuk sampah kering. Laza Fatribana “Itu kita berikan semua KK dua karung, biar bisa dipilah untuk sampahnya. Satu untuk sampah basah dan satu untuk sampah kering,” kata Laza kepada Suara NTB, Rabu (16/10). Lanjut dia, pengadaan karung ini akan disebar secepatnya. Dari penyebaran karung ini lanjut Laza, kelurahan Pegesangan Timur menganggarkanuntuk pengadaan karung itu sebesar Rp600 ribu.Biasanya kata dia, kelurahan menggunakan operator tosa kuning yang melakukan pemungutan sampah di masing-masing KK. “Tapi sekarang kita suruh masyarakat langsung yang memilah di rumahnya. Anggaran untuk pengadaan karung itu sekitar Rp600 ribu kurang lebih,” paparnya. Problem sampah ini, Laza pun menilai, daerah bantaran sungai Brenyok belum bisa teratasi. Kelurahan akan meminta bantuan pasukan Biru dari Dinas PUPR Kota Mataram untuk membersihkannya. “Kemarin memamng di kali Brenyok di Karang Anyar, sudah bersih. Tapi tadi sempat melihat dan ada laporan ada yang buang sampah lagi,” paparnya. “Dari kelurahan kali itu susah diawasi,karena jauh lokasinya dari warga. Sampah ini kayaknya buang dari hulu. Jadi posisi dari PUPR yang harus turun.Kalau yang di Karang Anyar kita turun gotong royong kita berdayakan juga pasukan biru dari PUPR juga warga Karang Anyar ikut membantu,” demikian Laza. (viq)
Tiru Surabaya ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., memuji penanganan sampah yang dilakukan Pemkot Surabaya. Penanganan sampah di kota pahlawan ini, aku dia, bukan seperti yang dilakukan Pemkot Mataram yang masih berkutat pada pola angkut buang. Padahal, apa yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya bisa juga ditiru dan diterapkan di Mataram. ‘’Cara mereka meminimalisasi sampah itu dengan memanfaatkan lalat. Tapi lalatnya ini bukan yang bikin penyakit. Mereka beternak lalat, nanti lalatnya itu akan makan sampah,’’ terangnya kepada Suara NTB di sela melakukan kunjungan kerja insidentil di Dinas Kebersihan Kota Surabaya, kemarin. Shinta tidak menampik, berhasilnya Pemkot Surabaya mengubah wajah kota itu menjadi demikian bersih, tidak terlepas dari alokasi anggaran untuk penanganan sampah. ‘’Ya jauh banget ya. Kalau di Surabaya itu dialokasikan Rp700 miliar. Sedangkan kita di Mataram kan hanya Rp32 miliar,’’ katanya membandingkan. Bahkan dari Rp700 miliar itu, 60 persennya khusus untuk pengolahan sampah atau kebersihan lingkungan. Pemkot Surabaya harus memiliki lahan sendiri untuk melakukan daur ulang sampah. Mereka pun sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemkot Surabaya juga banyak menerima bantuan dari berbagai pihak untuk daur ulang sampah. ‘’Ada juga swadaya dari dinas-dinas terkumpul Rp600 juta untuk empat pengolahan sampah,’’ sebutnya. Peruntukkannya antara lain untuk kompos. Lalu, kompos-kompos itu tidak dijual, melainkan diberikan secara cuma-cuma kepada para penjual bunga. Sehingga mereka bias memanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing. Dinas Kebersihan diberikan poin khusus agar mencapai semangat yang lebih tinggi untuk pengolahan sampah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga sangat baik. ‘’Kemarin kita datang kunjungan ke Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Sebanyak 20 orang datang ke sana. Untuk kunjungan dari DPRD, mereka dapat 200 poin. Satu poin itu nilainya Rp17.500 untuk yang menerima tamu. Kalikan aja 200 poin dengan Rp17.500, kan Rp3,5 juta,’’ terangnya. Sehingga, dinas berikut jajarannya menjadi semangat. Sedangkan untuk sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, lanjut politisi Demokrat ini, bahwa Pemkot Surabaya sangat tegas terhadap Perda yang telah mereka buat. ‘’Mulai dari sanksi administrasi maupun tindakan langsung,’’ cetusnya. (fit) Shinta Primasari (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/viq)
PIPA BOCOR – Beberapa pekerja PDAM Giri Menang sedang menggali aspal di ruas jalan Panca Usaha, Cakranegara, Rabu (16/10). Berat kendaraan yang melintasi jalan membuat tekanan pada jaringan pipa distribusi air minum, sehingga pipa kerap bocor, menyebabkan air minum yang masuk ke rumah konsumen mengecil. Para pekerja dari PDAM ini tampak asyik memperbaiki pipa yang bocor dengan tidak menghiraukan lalu lintas di ruas jalan itu.
Kebon Kongok Ditutup
Pemkot Buang Sampah ke Kebon Talo Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram bergerak cepat menyikapi semakin meluasnya tumpukan sampah di Kota Mataram, menyusul ditutupnya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Regional Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar). Pemkot memutuskan untuk membuang sampah produksi warga kota ke lahan Kebon Talo di Kelurahan Ampenan Utara dan dijadikan TPA darurat. Masyarakat Mataram mulai mengeluhkan tumpukan sampah menimbulkan bau tak sedap. Dampak itu kata Kepala DLH, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Rabu (16/10) sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kota Mataram setelah ditutupnya akses pembuangan sampah di TPA Regional Kebon Kongok. “Kami diberikan kewenangan untuk itu, sehingga harus cepat menangani dampaknya,” kata Irwan. TPA darurat di atas lahan seluas 3 hektar di Kebon Talo sifatnya sementara. Jika TPA Kebon Kongok mulai beroperasi secara otomatis TPA darurat diberhentikan. Irwan menjelaskan, alasan memilih Ke-
bon Talo karena lokasinya jauh dari jangkauan masyarakat. Dari sisi kajian, tidak akan mengganggu lingkungan karena polanya sampah langsung ditimbun. Langkah ini agar tidak mengganggu usaha. Karena pada areal ini ada masyarakat yang menjalankan usaha. “Begitu sampah dating, langsung ditimbun. Kita butuh pengertian dari masyarakat sehingga menghindari dampak semakin meluas,” ucapnya. Beberapa hari penutupan TPA Kebon Kongok, DLH menghitung ada peningkatan volume sampah. Diperkirakan sampah yang tidak terkelola dengan produksi 300 – 350 ton per hari. Belum lagi, sampah
mengendap di TPS-TPS ilegal dan dump truck serta berbagai tempat seperti mengendap di kontainer hotel. Menyoal penanganan jangka panjang, Irwan menegaskan, tumpuan utama tidak bisa dihindari bahwa sampah harus diangkut dan buang ke TPA. Disamping memikirkan inovasi teknologi seperti penggunaan incenerator dan teknologi tepat guna lainnya. “Tetap saja tumpuan kita ke TPA,” tambahnya. Pemanfaatan lahan sebagai TPA darurat belum berani dipastikan hingga kapan berakhir. Ini sangat tergantung dari kondisi di TPA Kebon Kongok. Secara kapasitas sambungnya, lahan seluas 3 hektar dapat
Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, siap menerjunkan personel untuk membantu proses pemadaman api di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Kebon Kongok. Koordinasi segera dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Sekretaris BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki mengatakan, sejauh ini, tidak ada kendaraan tanki air yang diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api di TPA Regional Kebon Kongok. Sebab, pihaknya tidak memiliki sarana – prasarana pendukung. “Ndak ada kita punya mobil tanki,” kata Zaki, sapaan akrabnya ditemui, Rabu (16/10). Dari sisi kesiapsiagaan personel, BPBD siap membantu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk memadamkan api. Pihaknya menyiagakan 60 personel. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari OPD teknis. “Tinggal OPD mana yang mengkoordinir akan dikoordinasikan,” tambahnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi menegaskan, pi-
(Suara NTB/ist)
Sekretaris DPPKB, H. Turmuji memberikan pengarahan pada orientasi Kelompok Bina Keluarga Balita yang melibatkan kader se – Kota Mataram, Rabu (16/10).
sung menimbun sampah dengan tanah. Proses penimbunan sampah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja serta Polres Mataram. (cem)
akan Didesain Ulang
(Suara NTB/cem)
ISI AIR - Petugas BPBD NTB mengisi tanki air di saluran irigasi depan kompleks perkantoran di Lingkar Selatan, Rabu (16/10). Mobil tanki ini akan dikerahkan untuk memadamkan api di TPA Kebon Kongok. haknya tidak pernah meminta Dinas Pemadam Kebakaran maupun tanki milik Dinas Perkim untuk ditarik. Sejak terjadi kebakaran sudah berkoordinasi dengan instansi teknis untuk membantu memadamkan api di TPA Kebon Kongok. “Kita tidak pernah tarik armada,” jawabnya. Kemungkinan pemadaman api belum optimal sehingga perlu dievaluasi untuk mengoptimalisasi penanganan di
lokasi kebakaran. Pemadaman api juga dibantu dari Polda dan Polres dengan mengerahkan water cannon. Pemprov NTB sambungnya, mengundang OPD teknis dari Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar dalam rangka pembahasan penanganan kebakaran di TPA Kebon Kongok. Diharapkan, sinkronisasi perlu dilakukan untuk segera memadamkan percikan api. (cem)
DPPKB Gelar Orientasi Kelompok Bina Keluarga Balita menggelar orientasi kelompok bina keluarga balita. Orientasi ini untuk mencegah kasus stunting di masyarakat.
menampung sampah dalam jangka panjang. Pantauan Suara NTB, satu persatu truk sampah dan kendaraan roda tiga menurunkan sampah. Eskavator mini lang-
BPBD Siap Terjunkan Personel Lingkungan Kumuh Padamkan Api di TPA Kebon Kongok di Mataram
Cegah Stunting
Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram
(Suara NTB/cem)
TIMBUN SAMPAH - Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan eskavator mini untuk menimbun sampah di Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara, Rabu (16/10). Lahan seluas 3 hektar dijadikan TPA darurat untuk mengantisipasi volume sampah setiap harinya.
Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji, S.Sos mengatakan, program bina keluarga balita merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan pemahaman keluarga terhadap tumbuh kembang anak. Peranan keluarga sebagai wahana utama dalam memberikan pengasuhan kepada anak berperan penting dalam tumbuhkembang anak. Selain itu, sebagai upaya membangun karakter SDM. “Keluarga dituntut mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif,” kata Sutrisno Rabu (16/10). Dalam membangun keluarga sambung Turmuji, perlu dipahami empat konsep agar keluarga berketahanan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Yaitu, keluarga berkumpul atau manfaatkan waktu luang bersama keluarga melakukan aktivitas yang dapat memperkuat kelekatan
di antara masing-masing anggota keluarga. Kedua, keluarga berinteraksi. Anggota keluarga saling berinteraksi satu sama lain. Perbanyak komunikasi dan diskusi di antara anggota keluarga. Ketiga, keluarga berdaya. Dimana, keluarga berdaya menunjukan keluarga mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dalam menyelesaikan masalah keluarga. Terakhir, keluarga peduli dan berbagi. “Antar anggota keluarga harus saling memahami dan menghargai satu sama lain. Peduli bila ada anggota keluarga yang terkena musibah, gotong - royong dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga,” jelasnya. Implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka pembangunan keluarga dilakukan melalui Bina Keluar-
ga Balita (BKB). Hal ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua untuk mengasuh dan membina tumbuhkembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. Ditambahkan, pelaksanaan layanan BKB yang sudah terintegrasi dengan layanan Posyandu dan PAUD biasa dikenal dengan sebutan BKB Holistik Integratif (BKB HI). Dengan pendampingan keluarga memiliki balita diharapkan mampu menurunkan angka stunting atau gagal tumbuhkembang pada anak. Untuk meminimalisir kasus stunting membutuhkan peran kader sebagai mitra Pemerintah yang dekat dengan masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap tumbuhkembang anak dan balita di seluruh wilayah di Kota Mataram. (cem/*)
Mataram (Suara NTB) Lima lingkugan kumuh di kota Mataram didesain ulang sesuai dengan program Kotaku. Ke lima lingkungan tersebut ialah lingkungan Pengempel, Gontoran, Jangkuk, Tegal, dan Monjok. Dikonfirmasi Suara NTB, Asisten Perencanaan Satuan Kerja Infrastruktur Berbasis Mayarakat dari Kementerian PUPR RI, Zubaidi mengatakan, program Kotaku ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemukiman kumuh. “Program Kotaku ini mengubah kawasan kumuh menjadi tidak kumuh lagi,” katanya, Rabu (16/10). Program Kotaku yang yang bekerjasama dengan World Bank (bank dunia) kata Zubaidi, tidak semata-mata penanganan pascabencana. “Program ini terkait perbaikan kualitas pemukiman kumuh. Alokasi dananya memang sedang proses dokumen perencanaan. Jadi belum dipastikan alokasinya berapa,” katanya. Lokasi yang akan ditata kata Zubaidi, itu terdapat di DAS (daerah aliran sungai) di Sungai Jangkuk. “DAS Jangkuk akan ditata, persiapannya sudah berjalan. Penyiapan lahannya oleh Pemkot Mataram. Setelah lokasinya siap baru kita akan lelang kegiatan ini,” kata Zubaidi. Untuk kawasan DAS Jangkuk, anggaran yang dibutuhkan di atas Rp10 miliar. Ada pun untuk persiapan perencanaan dan proses lelangnya, dilakukan tahun depan. “Dari 10 provinsi di Indonesia, NTB yang di dalamnya ada Pemkot Mataram termasuk dalam program Kotaku yang bisa melakukan pengelolaan dampak sosial masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kotaku Kota Mataram, Hariati menjelaskan, program Kotaku merupakan pengurangan jumlah kawasan kumuh di Mataram. Dari 303,57 hektar kawasan kumuh di Mataram tahun 2018 sudah menurun jadi 97,82 hektar. “Untuk tahun ini kita belum tahu berapa jumlahnya. Yang jelas penurunan itu bisa dipicu dengan sanitasi yang baik. Selama ini kan sanitasi kita sangat buruk. Warga kota Mataram juga masih membuang limbah padat di saluran,” katanya. Dampak pencemaran air di lingkungan Mataram, kata Hartati, Pemkot Mataram sudah menyusun DED (detail engineering design) yang disusun dan diserahkan ke satker PKP (satuan kerja pengembangan kawasan pemukiman) Pemprov NTB. “Sumber anggarannya memang belum jelas, akan tetapi DFAT (departmen of foreign affairs) yang merupakan lembaga CSR World Bank siap mendanai sebesar Rp14 miliar,” katanya. “Itu juga di lingkungan Pengempel, ada di Gontoran, di Jangkuk, Tegal sama Monjok, lima lingkungan masih terdampak masif. Tergantung kesiapan kita melakukan pra desain yang bagus,” lanjut Hartati. Untuk pengerjaan DAS Jangkuk, lanjut Hartati, akan dilakukan sepanjang 920 meter dengan lebar 6 meter. “DAS Jangkuk ini harus ada pra desain terlebih dahulu. Kemudian baru dilelang. Ini juga sudah mendapat persetujuan atau NOL (number objektif letter) di bank dunia untuk segera dilelang. DAS Jangkuk ini juga meliputi kelurahan Kebun Sari, Pejeruk, dan Ampenan tengah,” katanya. (viq)
(Suara NTB/viq)
AKAN DITATA - Kondisi Sungai Jangkuk, Rabu (16/10). Kawasan ini merupakan salah satu kawasan DAS Jangkuk yang akan ditata kembali demi mengurangi jumlah wilayah kumuh di Mataram.
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Akses Bibit Sulit
Dewan Minta Penghijauan DAS Dimulai dari KBRI Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Lombok Utara harus lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk mendukung reboisasi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Upaya ini dimaksudkan untuk menekan dampak kekeringan di masa yang akan datang. “Reboisasi di daerah aliran sungai harus sudah direncanakan, bahkan secara menyeluruh tidak parsial. Saya rasa program lama seperti Kebun Bibit Rakyat Indonesia (KBRI) dibuka kembali agar masyarakat punya akses untuk memperoleh bibit secara gratis,” kata Sekretaris Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.Pt. pada Suara NTB, awal pekan kemarin. Politisi Gerindra asal Desa Genggelang ini mencontohkan kondisi riil di DAS Lokok Bengkok. Dari hilir Dusun Karang Jurang hingga ke hulu Air terjun Kertagangga, DAS ini tidak pernah menyimpan air setiap tahunnya. Khusus musim kemarau tahun ini, Air Terjun Kerta Gangga mengalami kekeringan akibat mata air hilang akibat gempa. Pemandangan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, gerakan menanam sudah mulai digalakkan. Salah satunya dengan memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk memeroleh bibit. Sejauh yang dilakukan dinas, penyediaan bibit terbatas pada alokasi kelompok dan perorangan secara parsial dan belum menyentuh seluruh masyarakat. “Bibit harus disiapkan lebih banyak, karena tidak sedikit masyarakat yang tidak terlibat di kelompok tani. Kita ingin bibit mudah diakses,” sebutnya. Sebelum menjadi Dewan, Hakamah mengaku pernah punya pengalaman di Pokdarwis dan Karang Taruna Desa. Saat itu, ia sendiri kebingungan mencari bibit untuk reboisasi di sepanjang aliran sungai Air Terjun Kerta. “Bibit tidak saja jarang, tidak ada. Bibit selama ini hanya mengandalkan KPH, sedangkan pemerintah daerah sendiri hanya mengupayakan pembibitan dengan membeli bibit yang siap tanam, sehingga kesannya butuh biaya mahal,” cetusnya sembari mendorong dibukanya Kebun Bibit Rakyat. Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan pada Dinas LH Perkim KLU, I Nengah Patra Usada, SIP., mengamini program reboisasi memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dinas LH sendiri, setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit kepada warga. Hanya saja, besarannya masih sedikit dibandingkan harapan besar masyarakat. Patra menyebut, dalam tiga tahun terakhir, anggaran bibit fluktuatif. Tahun 2018, bibit disiapkan senilai anggaran Rp480 juta, meningkat di 2019 sejumlah Rp725 juta. Sedangkan pada 2020 mendatang, anggaran bibit terpangkas dengan alokasi yang diusulkan sekitar Rp200 juta. Dari anggaran tersebut, bibit yang diadakan bervariasi dengan harga berbeda. Dinas LH umumnya membeli bibit siap tanam dengan panjang 35-75 cm. “Jenis bibit yang kita beli ada 16 macam, seperti beringin, mahoni, kluih, gamelina, trembesi, klengkeng, dan bambu Petung khusus untuk areal mata air dan pinggiran sungai. Kita juga adakan manggis dan durian,” kata Patra. Ia menambahkan, alokasi bibit dianggarkan melalui program perlindungan mata air dan penanaman lahan kritis dan vegetasi tanaman. Selain lahan kritis, areal mata air, serta lahan pesisir juga disentuh. Selama proses pembagian ke masyarakat, Dinas LH menyalurkan per kecamatan baik melalui kelompok maupun per orangan yang dianggap aktif dan berkomitmen merawat bibit. Ia berharap, dengan adanya dorongan dari Dewan, maka program penghijauan memiliki visi yang sama antara eksekutif dan legislatif sehingga masyarakat lebih mudah mengakses bibit secara gratis. (ari)
Hakamah
(Suara NTB/yon)
SEMEN - Operasi pasar semen bertempat di Polsek Masbagik, Lotim. Operasi pasar semen ini diserbu langsung oleh masyarakat, Rabu (16/10).
Operasi Pasar Semen di Lotim Diserbu Masyarakat Selong (Suara NTB) Meroketnya harga dan limitnya ketersediaan semen khususnya di Pulau Lombok mulai dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya harga semen yang semula berkisar antara Rp65 ribu saat ini naik drastis menjadi Rp85-Rp90 ribu per zak. Sehingga untuk menstabilkan harga, pemerintah melalui Dinas Perdagangan melakukan operasi pasar khusus semen.
Di Kabupaten Lombok Timur, operasi pasar dilakukan di Polsek Masbagik pada, Rabu (16/10). Sebanyak 720 zak semen diangkut menggunakan dua mobil fuso. Operasi pasar inipun diserbu langsung oleh masyarakat dan habis dalam setengah hari. Masyarakat berharap, operasi pasar terus dilakukan oleh pemerintah menyusul meroket dan limitnya ketersediaan se-
men yang menyebabkan terganggunya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Ditemui Suara NTB, Koordinator Distributor Tiga Roda Wilayah Lotim, Sumantri, menyebutkan bahwa semen yang didatangkan ini sebanyak 720 zak. Masing-masing pembeli maksimal diberikan jatah 10 zak dengan menyerahkan bukti KTPnya dengan harga Rp60 ribu perzak. “Op-
erasi pasar yang kita lakukan ini berdasarkan permintaan pemerintah,” ujarnya. Disinggung terkait adanya pembelian yang dilakukan oleh pedagang untuk dijual kembali. Sumantri mengaku tidak mengetahui persis akan hal itu, keberadaannya hanya mendatangkan barang menerima pembayaran dari masyarakat atau pembeli. Sementara untuk data-data
pembelia tidak ada diberikan data khusus dari pemerintah, melainkan pembelian dilakukan secara umum. “Persyaratan pembelian hanya KTP dengan masingmasing satu KTP maksimal diberikan 10 zak semen. Kalau ada yang membawa KTP banyak saya rasa tidak ada karena kita panggil satu persatu caranya. Yang lebih tau Dinas Perdagangan,”pungkasnya. (yon)
Kementan Pangkas Kuota Pupuk Subsidi NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian memangkas kuota pupuk subsidi yang telah dialokasikan ke NTB. Pemangkasan terjadi di tengah upaya pemerintah daerah mengajukan penambahan kuota yang telah limit. “Dikurangi 55 ton,” sebut Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono. Diketahui, beberapa daerah saat ini sedang mengalami kritis stok pupuk subsidi, jenis Urea. Salah satunya di Madapangga, Kabupaten Bima. Slamet mengatakan, di Kota Bima kebutuhan pupuk Urea sekitar 41 ribu ton, sedangakan alokasi yang tersedia hanya 31 ribu ton. Sementara di Madapangga alokasinya 2.249 ton pertahun, sampai tanggal 15 Oktober 2019 kemarin telah disalurkan 2.318 ton, sudah melebihi 23,65 atau 101 persen. Sementara Pupuk Kaltim hanya bertugas untuk menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. “Yang perlu dilakukan adalah re alokasi jatah antar
kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang kuotanya masih tersedia, bisa digeser ke kecamatan-kecamatan yang sudah kritis,” ujarnya. Tidak saja di Kabupaten Bima, empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, selain Kabupaten Sumbawa Barat rata-rata stok pupuk subsidi sesuai alokasi pemerintah kondisinya kritis. Realisasi telah rata-rata di atas 90 persen dari kuota yang diterimanya. Untuk lingkup provinsi, dipandang perlu dilakukan realokasi. Dengan memindahkan stok yang masih tersedia di kabupaten/ kota lain kepada kabupaten/ kota yang sudah kritis. Sementara pemerintah daerah menunggu kepastian realokasi atau penambahan kuota
pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian. Sebelumnya Pemprov NTB meminta penambahan pupuk Urea subsidi sebanyak 27.000 ton. Permintaan itu juga ditanggapi dengan ditandatanganinya tambahan alokasi kepada Provinsi NTB. “Tapi kok tiba-tiba berubah. Padahal sudah ditandatangani penambahan kuota, malah yang turun sebaliknya. Kuota yang sudah dikasi tahun ini kurangi,” jelas Slamet. Kuota pupuk Urea subsidi untuk NTB sebanyak 161.290 ton. Setelah dikurangi menjadi 161.234 ton. “Itu makanya, pada he-
ran. Ini kita sedang rapat semua pihak,” katanya Rabu (16/10) kemarin. Pengajuan penambahan kuota pupuk subsidi ini tengah diupayakan. Tanpa terkecuali oleh Pupuk Kaltim Wilayah NTB. Mengingat, saat musim tanam akan dimulai saat hujan turun. Kendati demikian, soal kebutuhan petani ini, ia menyatakan tak mengkhawatirkan. Selama petani siap membeli pupuk non subsidi. “Tidak ada kelangkaan stok. Yang habis itu kuotanya. Stok kita saat ini 35.000 ton. Di Lembar bongkar 7.600 ton. Pelabu-
han Badas 6. 650 ton dan Pelabuhan Bima 600 ton. Stok sih masih sangat aman,” demikian Slamet. (bul)
Slamet Mariyono
(Suara NTB/ari)
(Suara NTB/bul)
89 Ribu Kendaraan Baru Terjual di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 89 ribu lebih kendaraan baru terjual oleh perusahaan-perusahaan otomotif di Provinsi NTB. Dari jumlah ini, senilai Rp34,8 miliar potensi pajak yang diterima daerah. Dikemukakan Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, Muhammad Husni, jumlah kendaraan baru yang keluar tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 lalu, jumlah kendaraan baru yang terjual oleh perusahaan-perusahaan otomotif sebanyak 84.000 unit. Terdiri dari roda dua dan roda empat. Tahun 2018 lalu, data jumlah kendaraan bermotor di NTB mencapai 1.418.320 unit. Terdiri dari 1.274.396 unit roda dua dan 143.924 unit roda empat. Sementara tahun 2019 ini, sampai dengan Bulan September, jumlah kendaraan telah mencapai 1.506.672 unit. Terdiri dari 1.352.495 unit kendaraan roda dua dan 154.177 kendaraan roda empat. Selain itu, kendaraan yang dimutasi dari luar NTB sebanyak 6.547 obyek. Dominan kendaraan roda empat. Jumlahnya naik dari tahun 2018 lalu sebanyak 5 ribuan unit. “Dominan dari pulau Jawa, pelat B, pelat L, pelat D, selebihnya DK. Kita terus mengimbau, minta kepada pemilik kendaraan luar daerah agar balik nama menjadi kendaraan di NTB. Kalau lama beroperasi di NTB, kita terus sosialisasikan di balik nama,” kata M. Husni kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (16/10) kemarin. Dalam situasi ekonomi dan politik dalam negeri yang cukup berat tahun ini, penerimaan pa-
jak kendaraan bermotor masih surplus. Berdasarkan data yang di paprkan M. Husni, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sampai terakhir, terealisasi sebesar 82 persen dari target Rp407,6 miliar tahun 2019. Jika dihitung perbandingan triwulan III. Pada triwulan III tahun penerimaan PKB sebesar 223,4 miliar, triwulan III 2018 Rp258,7 miliar dan triwulan III tahnun 2019 sebesar Rp314 miliar. Demikian juga untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tahun 2019 ini targetnya sebesar Rp381 miliar, juga telah terealisasi sebesar 82,45 persen. Jika dibandingkan pencapaian triwulanan. Hingga triwulan III tahun 2017, realisas-
inya sebesar Rp229,9 miliar, triwulan III tahun 2018 sebesar 264,7 miliar dan triwulan III tahun 2019 sebesar Rp299,2 miliar. “Pencapaian pajak kendaraan bermotor kita masih surplus,” kata Husni. Beberapa faktor yang membuat pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di NTB ini progresif di tengah tantangan ekonomi, diantaranya, diperbanyakanya layanan unit samsat keliling (samling). Saat ini tersebesar sebanyak 16 Samling untuk memperkuat seluruh drive true yang ada di kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Dompu. Selain itu, perpanjangan jam layanan, dari yang biasanya hingga sore hari, ditutup
hingga pukul 21.00 WITA, melibatkan seluruh petugas di Bapenda NTB. Lalu pada Desember 2018 lalu telah dilaunching Samsat delivery. Pemilik kendaraan hanya tinggal pesan lewat aplikasi, petugas Samsat langsung akan mendatangi tempat tinggal pemilik kendaraan. Operasi gabungan juga ditingkatkan. Bekerjasama dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk menjari seluruh objek pajak yang jumlahnya mencapai 1,5 juta objek. “Dari total seluruh objek pajak, baru 600an ribu yang aktif membayar. Sisanya, 50 persen terus kita tingkatkan kepatuhan membayar pajaknya,” demikian M. Husni. (bul)
(Suara NTB/bul)
OPERASI GABUNGAN - Kegiatan operasi gabungan untuk penerimaan pajak dari kendaraan bermotor.
Berkumpul dan Berbelanja
Strategi IPEMI Bertahan di Tengah Tantangan Mataram (Suara NTB) Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Provinsi NTB punya strategi jitu saling menguatkan antar sesama pelaku usaha. Berkumpul, sambil berbelanja untuk bertahan di tengah tantangan. Anggota IPEMI NTB rutin melakukan pertemuan sebulan sekali. Dari pertemuan inilah, para pengusaha kelas mikro dan kecil ini saling berbagai pengalaman, saling memotivasi, dan saling menguatkan. Cara ini dianggap sangat strategis saling mendukung untuk naik kelas. IPEMI ingin terus menularkan semangat berwirausaha kepada seluruh perempuan, terutama kepada para ibu rumah tangga. Anggapan perempuan hanya mampu di dapur, sumur dan kasur ditentang Ketua IPEMI Provinsi NTB, Dra. Hj. Bau Intan. Lokasi pertemuan digilir. Tergantung kesepakatan para anggota. Ada sebanyak 124 jumlah anggota IPEMI NTB. Belum terhitung anggota dan pengurus IPEMI di kabupaten/kota. IPEMI NTB ini telah terbentuk sudah empat tahun. Anggotanya rata-rata perempuan, ibu rumah tangga yang memiliki semangat untuk mandiri.
(Suara NTB/bul)
Hj. Bau Intan Menjadi wirausaha dan menolong ekonomi keluarga. Peluang berusaha di NTB terbuka cukup lebar, kata Hj. Intan. “Anggota IPEMI NTB juga terdiri dari berbagai jenis usaha, ada fashion, ada kuliner, ada ada tenun, ada mutiara dan ada kerajinan,” terangnya. NTB ini menurutnya sangat potensial. Dengan berkembangnya sektor pariwisata. Apalagi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata andalan yang didukung pemerintah pusat. Lebih-lebih dengan ditetapkannya KEK Mandalika sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP 2021 mendatang.
“Potensi usaha berkembang di NTB cukup bagus,” kata Hj. Intan memotivasi. Menjadi pengusaha juga tidak harus berbicara soal modal. Yang terpenting ada kemauan. Sama juga seperti Hj. Intan yang saat ini menggeluti beberapa bidang usaha. Salah satunya fashion Muslim. Awalnya ia tak memiliki modal, juga tidak memiliki kemampuan. Namun karena pergaulan, dorongan dan saling memotivasi. Usahanya kuat bertahan. Selain potensi di dalam daerah untuk usaha-usaha konvensional, peluang berkembang juga didukung dengan teknologi informasi yang telah menjadi bagian dari gaya hidup. “Peluang berusaha terbuka, baik konvensional maupun online. Siapapun bisa melakukannya. Kami ingin mendorong perempuan-perempuan untuk produktif,” imbuhnya. Untuk menggerakkan perputaran uang antara sesama pelaku usaha, melalui kegiatan rutin bulanan yang digelar. Sekaligus dijadikan ajang saling promosi produk dan saling berbelanja. Serta saling mengevaluasi. Inilah yang membuat para perempuan pengusaha di IPEMI menjadi kuat di tengah tantangan ekonomi yang berat. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
Halaman 4
Bayar Pajak
Belasan Pengelola Hotel Masih Bandel Tanjung (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih kesulitan menagih utang pajak kalangan perhotelan. Hingga saat ini, Bapenda mengklaim masih ada belasan penunggak pajak perhotelan yang belum menyelesaikan kewajibannya. Kepala Bapenda KLU, H. Zulfadli, SE., usai menghadiri paripurna KUA PPAS di DPRD KLU, Rabu (16/10), mengakui penagihan pajak pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan yang ada di wilayah KLU masih dilakukan. Berbeda dengan penunggak pajak objek Pa-
jak Bumi dan Bangunan (PBB), masyarakat Lombok Utara memiliki kesadaran tinggi dengan menyelesaikan kewajiban hampir 100 persen. “Kalau datanya ada sekitar 12 kalau tidak salah yang masih menunggak, baik itu hotel. Memang yang banyak
itu ada di perhotelan, kalau PBB kita malahan sudah mau selesai hampir 100 persen,” ujar Zulfadli. Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat pembahasan APBD-P Juli lalu, Zulfadli di hadapan DPRD ketika itu menyebut jumlah pajak yang masih tertunggak
sebesar Rp37 miliar. Bappenda bahkan menyebut akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menagih pajak hotel yang tertunggak. Rabu kemarin, Zulfadli kepada wartawan menjelaskan pihaknya masih berupaya menagih seluruh hak daerah yang masih mengendap di oknum pengusaha. Zulfadli sendiri belum mengetahui apakah akan melaporkan ke kepolisian sebagaimana langkah Pemerintah Lombok Barat untuk kasus yang sama.
“Ini masalahnya, karena dulu banyak hotel yang pindah manajemennya. Makanya kalau kita minta bantuan APH langsung turun, ‘kan tidak ‘anu’ juga. Tapi kita tetap melakukan komunikasi sama orangorang ini,” kata Zulfadli. Menurut dia, piutang tertunggak di kalangan
Terduga Pelaku Curanmor Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah Kecamatan Sakra Timur berhasil diringkus aparat kepolisian. Terduga pelaku atas nama, WAM (35) asal Dasan Gubuk Tengak Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur ditangkap di rumahnya oleh tim gabungan dari Polres Lotim dan Polsek Sakra Timur. Dalam kasus ini, WAM diduga menjalankan aksinya berdua dengan salah seorang temannya, LM dengan korban Suryani (32) Dusun Selong Lauk Desa Sakra Kecamatan Sakra, pada Selasa lalu. Modus yang dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang ini dalam menjalankan aksinya pada sore hari di mana pada saat kejadian korban memarkir kendaraan tersebut di halaman kandang ayam miliknya. Kemudian korban meninggalkan kendaraan tidak jauh dari tempat korban memberikan pakan ayam peliharaannya. Selanjutnya pelaku mendatangi TKP dan merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci Letter T yang selanjutnya dibawa kabur oleh pelaku. “Pelaku kami tangkap di rumahnya di Dusun Gubuk Tengak, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur beserta barang bukti tanpa perlawanan,” ujar Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK., Rabu (16/10). Adapun barang bukti tersebut berupa, 1 unit sepeda motor Honda Vario milik korban, 1 buah kunci letter T yang digunakan merusak kunci kontak sepeda motor korban. Sementara identitas satu orang rekan pelaku sudah dikantongi dan sudah termonitor saat ini masih dilakukan pengembangan terhadap pelaku inisial LM. Sedangkan saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Lotim untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)
(Suara NTB/ist)
TANGKAP - Terduga pelaku curanmor saat ditangkap aparat kepolisian.
bayar karena sudah keputusan pengadilan. Memang sampai milliaran dia, dan itu mencakup semuanya, makanya kita upayakan terus,” sambungnya. Zulfadli tak bisa mematok apakah akhir tahun ini seluruh piutang tersebut bisa tuntas. Secara tupoksi dan kewajiban, Bapenda berharap dapat mengejar pencapaian target PAD yang dibebankan pada APBD 2019 sebesar Rp 185 miliar. (ari) (Suara NTB/ari)
Najmul Putuskan Calon Wabup Melalui Salat Istikharah
KPM BPNT Berkurang
(Suara NTB/yon)
BAWANG PUTIH - Sembalun Lombok Timur merupakan salah satu penghasil bawang putih terbesar di NTB. Produksi bawang putih Sembalun banyak dijual di pasar tradisional yang ada di NTB, termasuk dikirim ke luar daerah. Tampak seorang petani bawang putih di Sembalun mengangkut bawang putih yang baru selesai dipanen.
Minim, Industrialisasi Hasil Komoditi Pertanian di Lotim
(Suara NTB/rus)
KELUARGA Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkurang sebanyak 2.000 jiwa. BPNT itu diberikan kepada masyarakat yang produktif dengan tujuan pengentasan kemiskinan. “BPNT ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sesaat dan tidak ada output dan outcome-nya,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Ahmat saat ditemui di kantor Bupati Lotim, Rabu (16/10). Penerima BPNT yang sudah lewat batasan usia 65 tahun akan langsung digraduasi. Batasan usia itu dinilai sudah tidak lagi produktif sebagai penerima BPNT. Meski dikeluarkan, disebut akan ada upaya lain untuk para penerima BPNT yang sudah digraduasi tersebut. “Akan ada nanti berbentuk bantuan sosial,” ungkapnya. Menurut H. Ahmat, jika usia sudah 65 tahun ke atas, maka tidak ada lagi yang bisa dikerjakan dan usahakan. Karenanya, untuk KPM BPNT ini setiap dilakukan aktualisasi data terjadi pengurangan. “Setiap di-update akan berkurang,” paparnya. Selanjutnya yang masuk kategori tidak lagi sebagai penerima BPNT ini adalah yang sudah sendiri. Yakni tidak ada lagi komponen anak yang masuk dalam daftar sebagai penerima bantuan. Terjadinya penurunan jumlah KPM BPNT ini bagi Lotim cukup positif. Pasalnya, dengan demikian terlihat terjadi pengurangan jumlah angka kemiskinan. Disebut ada dua jenis penerima BPNT, yakni penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT mandiri. Pengurangan jumlah ini ada pada kedua jenis penerima tersebut. Penerima PKH berupa uang tunai tidak lagi menjadi penerima BPNT, begitu pun sebaliknya penerima BPNT saja tidak lagi menerima uang. Jumlah penerima BPNT ini sambungnya terus berkurang. BPNT dan PKH ini terus akan mengalami pengurangan sebagaimana tujuan dari dihadirkannya. “PKH dan BPNT ini bukan untuk menambah orang miskin,” ungkapnya Sebagai program penanggulangan kemiskinan, maka pengurangan yang terjadi sambungnya tidak memungkinkan akan terjadi penambahan, tapi akan dilakukan adalah penggantian. “Penambahan itu tidak mungkin, tapi kalau pergantian nama iya,” imbuhnya. Pergantian dimaksud ketika ada warga yang dianggap layak sebagai penerima bantuan dan bisa langsung diusulkan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Setelah itu, proses penggantian itu dipastikan sangat cepat karena tinggal dientri oleh petugas. (rus) H. Ahmat
perhotelan adalah manajemen lama. Domisili yang bersangkutan pun tidak berada di NTB lagi. Kendati demikian, pihaknya tetap mengusahakan penagihan kepada yang bersangkutan. “Bagaimana pun mereka harus tetap mem H. Zulfadli
Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) adalah daerah dengan jumlah penduduk dominasi bekerja di sektor pertanian. Hanya saja, hasil-hasil produksi pertanian sebagian besar dijual langsung setelah panen. Terbilang, industrialisasi hasil-hasil komoditi pertanian di Kabupaten Lotim masih sangat minim. Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim Sumaryadi di Selong, Rabu (16/10) kemarin menyebut saat ini terdapat 26 ribu IKM. Industri skala besar menjadi dambaan. “Industrialialisasi itu kita mau, dan yang dari bahan pertanian ini memang optimal diberdayakan,” ungkapnya. Diakuinya, hasil sumber daya alam dari sektor pertanian sudah ada. Namun, Sumber Daya Manusia (SDM) yang
Sumaryadi dinilai perlu ditingkatkan. Saat ini dana-dana pembinaan dipersiapkan Disperindag, namun bilangannya masih relatif kecil. “Walaupun dengan dana kecil, kita terus lakukan pembinaan,” ungkapnya. Guna mewujudkan industri skala besar, diperlukan juga ada dukungan regulasi terkait rencana detail tata ruang. Pasalnya, sejauh ini rencana detail tata ruang belum ada di Lotim. Ada rencana revisi
Peraturan Daerah tentang RTRW. RTRW yang ada saat ini masih bersifat arahan umum. Disperindag Lotim coba akan usulkan bentuk kawasan peruntukan industri. Rekomendasikan Labuhan Haji dan Pringgabaya, di mana dibutuhkan luas kawasan untuk industri seluas 5.000 ha. Kawasan industri saat ini ada yang sudah tumbuh, tetapi sifatnya spot spot. Sumaryadi menyebut ada cikal bakal industri besar yang coba dikembangkan. Adalah industri logam yang berlokasi di Kotaraja Sikur pada tahun 2020 mendatang mendapat bantuan pusat sebesar Rp 1 miliar. Dari UPT industri logam yang ada di Kota Raja ini diharapkan mampu menciptakan alat-alat industri yang bermanfaat untuk digunakan masyarakat. Satu produk yang fokus diciptakan adalah Teknologi Tepat Guna (TTG). (rus)
Kembang Kuning Kembangkan Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan Selong (Suara NTB) Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur menjadi wakil NTB dalam ajang Lomba Desa Wisata i tingkat nasional. Dipilihnya desa ini karena dinilai berhasil pengembangkan konsep wisata berbasis kemasyarakatan. Yakni, dalam pengembangan pariwisata investornya langsung dari masyarakat sendiri. Demikian disampaikan Kepala Desa Kembang Kuning, Lalu Sudjian saat ditemui Suara NTB, Rabu (16/10). Menurutnya, konsep wisata berbasis masyarakat ini menjadi salah satu tren positif di Kembang Kuning. Di mana, yang bertindak sebagai penanam modalnya dan penggerak bisnis di bidang kepariwisataan adalah masyarakat lokal. “Jadi bukan investor dari luar negeri,” ungkap Sudjian. Pertumbuhan wisata di Kembang Kuning selama beberapa tahun terakhir ini pun terus berkembang. Saat ini sudah tercatat sebanyak 14 unit homestay dengan 50 kamar tidur. Aktivitas berpariwisata di Kembang Kuning ini pun berjalan cukup positif dan telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selama kurun waktu 2019 ini saja, angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Kembang Kuning sudah mencapai 1.230 orang. Angka tersebut diperoleh dari catatan homestay dan booking.com. Diketahui semua homestay di Lotim ini sudah tersambung dengan jejaring internet. Semua pelaku wisata Kembang
(Suara NTB/rus)
BERBENAH - Desa Kembang Kuning terus berbenah menjadi desa wisata terbaik di tingkat nasional. Kuning memasarkan homestay masing-masing lewat akun-akun media sosial. “Itu yang melalui internet, belum lagi yang datang langsung,” ucapnya. Melihat perkembangan wisata Kembang Kuning ini, Kades Kembang Kuning ini merasa kesulitan untuk mencari perangkat desa. Seleksi Calon Sekretaris Desa (Sekdes) yang dibuka terpaksa tiga kali dilakukan perpanjangan waktu. Itupun yang daftar hanya satu orang. “Pemuda-pemuda Kembang Kuning sudah asyik bisnis di bidang pariwisata, sehingga kurang berminat menjadi perangkat desa,” nilainya. Para pemuda Kembang Kuning ini lebih memilih menjadi guide dan memasarkan homestay-nya. Kembang Kuning selama tahun 2019 ini dinilai tidak pernah sepi dari pengunjung. Dituturkan, ada satu kamar dijual Rp 250 ribu per malam tamunya sampai saat ini sudah tercatat sebanyak 163
orang. Kamar tersebut terbilang tidak pernah kosong dan selalu ada tamu yang mengisinya setiap hari sejak JanuariOktober 2019. Ditambahkan mengenai lomba Desa Wisata yang akan diikuti, Desa Kembang Kuning ini sebutnya sudah siap. Perintah Bupati kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar turut ambil bagian dalam persiapan Kembang Kuning sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Desa yang sudah punya pengalaman dalam mengikuti lomba bidang pariwisata ini berharap tahun 2019 ini bisa tambil sebagai juara. Pada lomba Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 2017 lalu, Kembang Kuning bisa tampil sebagai juara Harapan I terbaik tingkat nasional. Pada lomba kali ini, diharapkan bisa tampil sebagai Desa Wisata terbaik tingkat nasional. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengaku hingga kini belum memutuskan siapa figur pendamping di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020. Kepada wartawan usai menghadiri sidang KUA PPAS, Rabu (16/10), Najmul mengatakan masih mencari calon wakil melalui Salat istikharah. “Kita sedang istikharah, istikharah itu ‘kan ada dua melalui salat dan ikhtiar. Saya yakin orang-orang yang ingin datang ke kita ini adalah orang baik, tapi ‘kan kita terus melibatkan Allah terhadap ikhtiar kita,” ujarnya. Kendati belum mengungkap nama figur calon, namun Bupati KLU ini terus melakukan komunikasi politik kepada setiap tokoh politik yang mendatanginya. Ia juga mengajak setiap figur tersebut untuk bersama-sama ikhtiar. Sebab kata dia, dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi (kalah dan menang). Ditanya terkait nama-nama calon wakil bupati, Najmul juga belum bersedia mengungkap ke publik. Menurut dia, setiap nama yang disodorkan tidak secara khusus harus memenuhi syarat kualifikasi. “Untuk nama-nama, saya mengalir saja. Tidak melalui kualifikasi, insya Allah kita tunggu saja. Pasti akan kita sampaikan kepada kawankawan,” imbuhnya. Dalam memutuskan calon wakil, Ketua DPC Demokrat Lombok Utara ini menggarisbawahi bahwa dirinya tidak ingin melukai perasaan salah satu calon yang dianulir. Namun
H. Najmul Akhyar dipastikan, sudah ada sejumlah nama yang sudah masuk. “Kalau memang yang terbaik, pasti Allah berikan. Banyak sudah (diajukan) tapi saya tidak mungkin sebut satu per satu, karena saya tidak mau mencederai perasaan orang,” tambahnya. Pihanya berharap, seiring proses pilkada yang berjalan, gerbong Partai Demokrat Lombok Utara, diarahkan untuk melakukan komunikasi politik. Ia sendiri, sudah bertemu dengan para figur baik secara kepartaian maupun perorangan. Untuk diketahui, dari eskalasi politik yang berkembang di Lombok Utara, bakal calon bupati sementara ini masih mengerucut pada 3 sampai 4 nama. Antara lain, H. Najmul Akhyar, H. Djohan Sjamsu, H. Sarifudin, dan H. Suardi. Nama terakhir diisukan bergerak melalui jalur independen dengan mengumpulkan KTP. Meski belakangan, Suardi yang masih berstatus Sekda KLU itu, membantah langkah politik tersebut. (ari)
KUA PPAS RAPBD 2020
Pendapatan Direncanakan Rp1,024 Triliun, Turun 7 Persen Tanjung (Suara NTB) Nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD tahun 2020, disampaikan kepala daerah pada paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (16/10). Pada pengantar tersebut, pendapatan daerah direncanakan turun 7,19 persen dibanding 2019. Namun demikian, porsi belanja langsung kepada masyarakat masih lebih besar, yakni 58,61 persen dibanding belanja tidak langsung sebesar 41,39 persen. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyampaikan, jumlah pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,024 triliun, atau turun sebesar Rp 79,34 miliar dibanding pendapatan APBDP 2019 sebesar Rp 1,103 triliun. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari, proyeksi PAD Rp 200,02 miliar (meningkat 14,09 miliar dari 2019), Dana Perimbangan Rp 641,03 miliar (turun 114,19 miliar). “Penerimaan ini utamanya disebabkan rencana DAK sebesar Rp 187,14 miliar, turun signifikan sebesar Rp 122 miliar atau 38,48 persen,” ungkap Najmul. Sementara, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 183,58 miliar. Pada pendapatan ini, mengalami penambahan dibanding tahun 2019 dengan angka sebesar Rp 162,82 miliar. Penambahan ini disumbang antara lain, peningkatan dana BOS dari Rp 27,23 miliar menjadi Rp 28,8 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi bertambah dari Rp 41,46 miliar menjadi Rp 51,19 miliar, Dana Desa bertambah dari Rp 64,34 miliar menjadi Rp 71,44 miliar, dan penambahan Dana Insentif Daerah (DID) bertambah dari sebesar Rp 29,77 miliar menjadi Rp 32,13 miliar. Sedangkan pada komponen belanja daerah, direncanakan sebesar Rp 1,053 triliun (turun
10,17 persen). Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 436,22 miliar (41,39 persen) dan Belanja Langsung sebesar Rp 617,76 miliar (58,61 persen). “Proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung masih tetap dapat dipertahankan dalam proporsi yang sehat, meskipun terjadi peningkatan signifikan pada belanja tidak langsung terkait biaya hibah untuk Pilkada,” tambah Najmul. Ia menambahkan, dari Rp 617,76 miliar Belanja Langsung pada KUA PPAS RAPBD 2020, teralokasi untuk urusan wajib pelayanan dasar Rp 389,25 miliar, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp 86,09 miliar, urusan pilihan Rp 50,39 miliar, dan urusan pemerintah fungsi penunjang Rp 92,01 miliar. Sementara dari Rp 436,22 miliar BTL, teralokasi antara lain gaji pegawai Rp 267,65 miliar, belanja hibah Rp 35,64 miliar, terdiri dari hibah KPU Rp 16 miliar, hibah Bawaslu Rp 4 miliar, hibah Polres Lombok Utara untuk pengamanan Pilkada Rp 1,2 miliar. Sisa dana hibah selain itu dialokasikan antara lain untuk lembaga, organisasi, yayasan, tempat ibadah, dan hibah DAK untuk PAUD dan pendidikan kesetaraan. Sedangkan dana Bansos direncakan sebesar Rp 5,58 miliar untuk rehabilitasi RTLH. Dana ini sendiri bersumber dari DAK Bidang Perumahan. Selain itu, Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dianggarkan Rp 14,05 miliar, bantuan keuangan kepada Pemdes Rp 112,03 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 1,25 miliar. Terakhir, dana Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2019 sebesar Rp 39,34 miliar. Pengeluaran pembiayaan ini dialokasikan antara lain, Rp 10 miliar untuk penyertaan modal PDAM dan Bank NTB sebesar Rp 10 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp 38,34 miliar. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
Halaman 5 (Suara NTB/her)
KEBAKARAN - Kebakaran masih terjadi di TPA Kebon Kongok. Hingga kemarin, TPA masih belum bisa dipadamkan.
Audit Inspektorat Terkendala INSPEKTORAT Lombok Barat (Lobar) sudah menyerahkan hasil audit khusus sejumlah dugaan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan. Sesuai permintaan kejaksaan, Inspektorat mengaudit sejumlah dugaan kasus di lima desa. Dari lima desa ini, sebagian sudah selesai audit diserahkan hasilnya ke kejaksaan. Sedangkan audit yang yang belum selesai tengah dalam proses. Selain audit masalah desa, pihak Inspektorat juga diminta mengaudit (Suara NTB/dok) tukar guling lahan LCC M. Ilham dengan Dinas Pertanian. Namun audit tukar guling ini belum tuntas, lantaran tim auditor kesulitan memeriksa saksi kunci dalam persoalan ini. Diduga saksi kunci masalah ini menghilang. Plt Inspektorat Lobar, M. Ilham mengatakan pihaknya sudah mengekspose hasil audit beberapa persoalan yang diminta oleh kejaksaan. “Kita sudah berikan beberapa laporan hasil audit ini ke Kejaksaan,” jelas dia. Sejauh ini, dari permintaan audit beberapa persoalan dari kejaksaan belum selesai. Beberapa audit sudah diselesaikan, seperti audit masalah dana desa. Dalam audit ini, ujarnya, tim dibagi dan masing-masing memiliki pengendali teknis. Tim ini, melakukan ekspose di hadapan dirinya untuk mengetahui sejauh ini progresnya. Dari lima desa yang diaudit khusus, beberapa desa sudah selesai audit sedangkan sisanya belum dan tengah dalam proses audit. Selain audit desa ini, pihaknya juga mengaudit masalah LCC. Sejauh ini audit LCC, tim auditor masih terkendala, lantaran saksi kunci dari masalah ini belum menghadiri panggilan Inspektorat. “Kami masih kesulitan audit LCC ini, karena saksi kuncinya ndak mau hadiri panggilan,” jelas dia. Saksi kunci ini, kata dia, dari kalangan pihak LCC. Berkali-kali diundang namun saksi ini hilang. (her)
’’Bypass’’ LIA-KEK Mandalika Butuh 93 Hektar Praya (Suara NTB) Tim pelaksanaan pembebasan lahan pembangunan jalan bypass Lombok International Airport (LIA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, telah menuntaskan proses validasi dan finalisasi kebutuhan lahan. Dari perkiraan awal seluas 98 hektar lebih, berkurang sekitar 5 hektar menjadi 93,8 hektar. Dengan begitu, proses selanjutnya tim appraisal akan turun melakukan penilaian harga lahan yang akan dibebaskan tersebut. Hal itu diungkapkan Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi NTB L. Suharli, ditemui usai rapat validasi pendataan tanah di kantor Bupati Loteng, Rabu (16/10). Suharli mengatakan, luas lahan yang harus dibebaskan untuk keperluan pembangunan bypass LIA-KEK Mandalika memang berkurang. Hal itu dikarenakan, pada saat pendataan awal ada lahan-lahan milik pemerintah yang ikut didata, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, sehingga setelah dilakukan validasi, lahan-lahan pemerintah yang masuk dalam perencanaan awal sudah dihapus dari daftar lahan yang harus dibebaskan dan menghasilkan luas lahan sekitar 93 hektar. “Inilah lahan yang harus dibebaskan oleh pemerintah,” tegasnya. Hasil validasi tersebut selanjutnya akan diserahkan ke tim appraisal untuk melakukan penilaian dan taksiran harga lahan setelah sebelumnya diawali dengan survei lapangan. Hal ini untuk memetakan area kerja sebelum melakukan penilaian harga lahan. “Tim appraisal sudah turun lebih awal untuk survei. Baru setelah menerima daftar lahan yang sudah divalidasi, tim appraisal akan turun kembali untuk mulai melakukan penilaian harga lahan,” jelasnya. Sejauh ini, tahapan pembebasan lahan berjalan sesuai harapan. Masyarakat pemilik lahan secara prinsip sudah setuju lahannya dibebaskan dan tinggal menunggu taksiran harga lahan untuk kemudian nantinya dilakukan negosiasi harga lahan dengan pemilik lahan. Jika dalam proses tersebut, ada penolakan oleh pemilik lahan, karena harga lahan, maka proses dilanjutkan dengan negosiasi di BPN. Jika tidak juga menemukan kata sepakat, bisa lanjutkan ke proses pengadilan. “Karena pembangunan jalan ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka pemerintah bisa menempuh jalur pengadilan jika pemilik lahan tetap ngotot tidak mau dengan harga hasil penilaian oleh tim appraisal nanti,” sebutnya. Meski demikian, pihaknya berharap semua proses pembebasan lahan bisa berjalan lancar, karena pemerintah menargetkan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalur by pass tersebut tuntas di bulan Desember mendatang. Mengingat, pembangunan jalur tersebut sudah harus dimulai awal tahun 2020 mendatang. “Soal anggaran pembebasan lahan, seluruhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerahnya dukunganya pada proses persiapan saja,” tambah Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si. di tempat terpisah. Menurutnya, total ada tujuh desa yang akan terkena pembebasan lahan tersebut. Mulai dari Desa Tanak Awu, Desa Ketara, Desa Sukadana, Desa Mertak dan Desa Sengkol ditambah Desa Bangket Parak dan Desa Segala Anyar. “Soal berapa masyarakat yang terkena pembebasan lahan ada rincianya. Total luas lahan yang dibebaskan juga sudah divalidasi dan final,” tegasnya. (kir)
Pencemaran Udara Ganggu Kesehatan Warga
Bupati Desak Pemprov Maksimalkan Upaya Pemadaman Kebakaran Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mendesak Pemprov NTB memberi atensi serius terhadap pemadaman TPA Kebon Kongok yang terbakar selama empat hari ini. Selaku pengelola TPA Regional ini, Pemprov diminta untuk memaksimalkan pemadaman. “Kita minta betul atensi provinsi (untuk memadamkan kebakaran) selaku pengelola TPA regional ini, kami back-up penuh. Kita di bawah koordinator provinsi terus berupaya mengatasi kebakaran ini dengan segala cara lah,” ujarnya, Rabu (16/10). Dalam hal ini, harapnya, kebakaran ini harus ditangani segera. Sebab dampaknya sudah mulai terasa dirasakan masyarakat di daerah-daerah terdampak asap. Apalagi saat ini akibat kebakaran itu, TPA tersebut ditutup, sehingga Lobar tak bisa mem-
buang sampah. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di mana-mana. Atas kondisi ini, ia pun memohon permahaman masyarakat bahwa hal ini dampak dari kebakaran tersebut. Menurut dia saat ini pemda tengah mencari alternatif untuk penampungan sampah sementara. Beberapa perangkat yang perlu back up dari provinsi, seperti alat berat untuk mengeruk tumpukan sampah yang terbakar guna memudahkan melokalisasi titik yang terbakar. Pihaknya secara resmi sudah
meminta kepada pemprov untuk bantuan alat berat, hanya saja sampai saat ini belum ada bantuan alat tersebut. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar, Fauzan Husniadi menegaskan pihaknya tetap melakukan penanganan pemadaman kebakaran dengan mengerahkan empat unit kendaraan damkar. Ia menampik menarik armada damkar dari lokasi. “Bukan kami tarik tapi kami istirahatkan sebentar untuk mencegah kerusakan ken-
Raperda Penetapan Desa Definitif Diajukan ke DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Penetapan desa definitif yang baru hasil pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan tuntas tahun ini. Pemkab Loteng pun sudah mengajukan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penetapan desa definitif yang baru ke DPRD Loteng, untuk segera disahkan. Adanya raperda ini menjadi persyaratan utama bagi penetapan desa definitif yang baru. Kabag. Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (16/ 10), menjelaskan, seharusnya penetapan desa definitif hasil pemekaran desa sudah harus dilaksanakan pertengahan tahun kemarin. Namun belum bisa dilaksanakan, karena terbentur regulasi. Di mana Perda Penetapan Desa Definitif tersebut belum disahkan. Padahal secara aturan, sebanyak 15 desa pemekaran sudah dinyatakan layak menjadi desa definitif setelah melalui proses persiapan se-
lama tiga tahun. “Tahun ini desa definitif sudah harus ditetapkan. Karena secara aturan sudah harus ditetapkan. Tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa ada kejelasan terlalu lama,” ujarnya. Apalagi dari sisi administrasi, desa-desa pemekaran tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat. Tinggal ditindaklanjuti dengan penetapan regulasi, berupa perda. Jika perda belum ada, maka desa definitif yang baru belum bisa ditetapkan. Karena kalau bicara kewenangan pusat dan provinsi sudah selesai, tinggal di pemerintah kabupaten yang menetapkan. Adapun desa-desa pemekaran yang akan ditetapkan sebagai desa definitif yakni Desa Pandang Tindang Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Jagagawana, Desa Lingkok Beringe, Desa Tibusisok, Desa Prako Kecamatan Janapria dan Desa Lendang Tampel Kecamatan Batukliang. Kemudian Desa Jero Puri, Desa Beleka Lebe Sane, Desa
Beleka Daye dan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur. Desa Krame Jati dan Desa Dadap Kecamatan Pujut. Ditambah Desa Pajang dan Desa Berinding Kecamatan Kopang serta Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah. “Draf raperda sudah kita usulkan. Tinggal menunggu proses pembahasan di DPRD Loteng,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., mengaku belum mengetahui usulan raperda penetapan desa definitif tersebut. Hanya saja, pihaknya mempersilakan Pemkab Loteng mengusulkan raperda yang dibutuhkan dan bisa dibahas oleh DPRD Loteng. “Mungkin sudah diajukan raperda-nya oleh pemerintah daerah. Tapi belum dilaporkan ke DPRD Loteng. Karena memang DPRD Loteng juga sekarang bisa bertugas. Lantaran alat kelengkapan dewan (AKD)-nya baru terbentuk,” tegasnya seraya menambahkan, pihaknya siap memulai pembahasan raperda yang diajukan oleh Pemkab Loteng. (kir)
Raih Penghargaan Kemenkes
Lobar Dominasi Nakes Teladan Tingkat Provinsi Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) patut berbangga dengan prestasi yang diraih di bidang kesehatan. Lobar berhasil mendominasi penilaian tenaga kesehatan (nakes) tel a d a n tingkat provinsi den-
Rachman Sahnan Putra
gan berhasil memenangkan tujuh kategori dari sembilan kategori yang dinilai. Bahkan dari tujuh kategori yang dimenangkan, dua kategori berhasil menembus peringkat I dan mewakili NTB di tingkat nasional. Dua kategori tersebut antara lain, tenaga dokter atas nama dr. Sapto Sutardi dan Tenaga Kefarmasian atas nama Dedy Syamri Aswal. Selain mendominasi nakes teladan tingkat provinsi, Dinas Kesehatan Lobar juga berhasil m e -
naikkan nilai akreditasi dua puskesmas menjadi akreditasi utama, masing-masing Puskesmas Sedau dan Sekotong. Atas keberhasilan semua puskesmas terakreditasi, di tahun 2018 Lobar pun diberikan penghargaan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kepala Dikes Lobar, H. Rachman Sahnan Putra mengatakan tiap tahun ada penilaian nakes teladan oleh provinsi. Ada sembilan kategori teladan yang dinilai, di antaranya tenaga dokter, dokter gigi, tenaga keperawatan, tenaga bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga nutrisionis dan tenaga kefarmasian. “Alhamdulillah dari sembilan kategori ini, tujuh kategori diraih (juara) oleh Lobar. bahkan dua kategori juara I dan mewakili NTB di tingkat nasional. Sedangkan kategori yang lain, Nakes Lobar berhasil meraih juara II dan III,” jelas Rachman, Rabu (16/10). Menurut dia, prestasi ini
menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lobar, sebab mampu mendominasi. Yang terpenting, ujarnya, raihan ini salah satu parameter bahwa nakes dan Dikes Lobar sudah memberikan pelayanan terbaik, bekerja sesuai dengan SOP dan kualitas SDM nakes Lobar juga bisa bersaing. “Buktinya nakes ini mampu bisa menjadi teladan di tingkat provinsi. dan diharapkan yang maju di tingkat nasional kita doakan menjadi juara nasional,” jelas dia. Selain nakes teladan, pihaknya juga berhasil membawa dua puskesmas meraih akreditasi utama. “Tahun lalu Lobar mendapatkan pengahragaan dari Kemenkes karena semua puskesmasnya (saat itu ada 17 puskesmas) sudah berstatus puskesmas terakreditasi,” jelas dia. Selanjutnya tahun ini, setiap puskesmas yang sudah tiga tahun kembali dilakukan re akreditasi. Akreditasi yang dilakukan tim surveyor dari komisi akreditasi pusat ini dilakukan tiap tiga tahun sekali untuk tetap menjaga mutu pelay-
anan di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. 2019 ini ada lima puskesmas disurvei ulang atau survei re-akreditasi yakni Puskesmas Sekotong, Sedau, Banyumulek, Meninting, Kuripan. Dan ada dua puskesmas baru, yakni Puskesmas Suranadi dan Eyat Mayang dilakukan akreditasi perdana. “Dari lima yang sudah disurvei re-akreditasi, baru dua puskesmas yang sudah keluar hasilnya. Yakni Sekotong dan Sedau mendapatkan akreditasi utama. Dua puskesmas ditetapkan secara nasional,” jelas dia. Tiga tahun lalu dua puskesmas ini memiliki akreditasi berbeda-beda. Puskesmas Sedau akreditasi dasar sedangkan Sekotong akreditasi madya. Re-akreditasi ini, ujarnya, minimal setingkat akreditasinya pada posisi tiga tahun lalu atau maksimal harus naik setingkat lebih tinggi nilai akreditasinya. Sedangkan penilaian re-akreditasi terhadap tiga puskesmas lain masih menunggu hasilnya ditambah lagi Puskesmas Narmada. (her)
daraan. Sebab selama tiga hari kebakaran, kami turun melakukan pemadaman,”aku dia. Sejauh ini phihaknya sudah mengerahkan ratusan ribu liter air untuk memadamkan kebakaran. Hanya saja sulit memadamkan api tersebut, disebabkan adanya tumpukan bara api di bawah. Sementara itu, Kepala Balai Laboratorium Lingkungan NTB, Muhammadin, menjelaskan, jika pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pencemaran udara. Hingga kemarin, ujarnya, titik pengukuran tingkat pencemaran udara ditambah dua titik menjadi lima titik. Warga di daerah terdampak ini mulai diserang gangguan pernapasan. “Kalau kami lhat partikel N10 itu ada yang sampai
700- 900, sudah jauh di atas ambang mutu. Kalau di atas ambang itu, pasti berpengaruh terhadap kesehatan,”kata dia. Di satu titik pertama terlihat tingkat pencemaran udara, seperti partikel N10 itu sangat tinggi mencapai 700. Di satu titik lagi ada 900. Batas ambang partikel ini di bawah 200. Hanya saja, kata dia, waktu terpapar asap ini pendek diakibatkan hembusan angin. Akan tetapi, meski daerah terdampak asap ini fluktuatif, hanya saja intensitas asap ini sering dan dalam jumlah besar atau pekat. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pencemaran udara. Terkait kapan hasil keseluruhan bisa keluar, masih menunggu tim yang tengah melakukan uji laboratorium di lapangan. (her)
Lobar Kewalahan Tangani Tumpukan Sampah TEMPAT Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok masih terbakar. Sejak Senin lalu, TPA ini pun ditutup untuk pembuangan sampah. Akibatnya, dua daerah, yakni Lombok Barat dan Kota Mataram tak bisa membuang sampah. Pemkab Lobar pun kewalahan menangani tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana. Pihak Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah mencari jalan keluar dengan menyiapkan tempat alternatif untuk pembuangan sampah menunggu TPA tersebut dibuka kembali. Pantauan koran ini banyak titik di wilayah Lobar, sampah menumpuk di mana - mana. Di wilayah Gerung, persis di depan BTN Pemda, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berlokasi depan pintu gerbang tampak dipenuhi sampah akibat tak bisa terbuang. Di jalur utama Gerung - Mataram persis di dekat Kantor Desa Beleka, TPS dipenuhi sampah. Berkarung-karung sampah terlihat menumpuk. Di TPS Kediri yang terletak di perbatasan dengan Lombok Tengah, tumpukan sampah begitu parah. Bahkan sampah tak tertampung di TPS meluber hingga ke badan jalan. Sampah yang meluber ke jalan ini pun menganggu pengendara yang melalui jalur tersebut. Tumpukan sampah ini juga menimbulkan bau tak sedap. Di sepanjang jalan di Kediri menuju jalur Lombok International Airport (LIA) pun tak luput dari tumpukan sampah. Warga menumpuk sampah di pinggir jalan. Sampah ini masih menumpuk, karena tidak bisa diangkut ke TPS. Dampak tumpukan sampah ini pun dikeluhkan warga dan pengendara. Ami, salah seorang pengendara mengaku sangat terganggu dengan sampah yang meluber ke jalan raya dan bau tak sedap yang ditimbulkan. “Sampah meluber ke jalan raya menganggu pengendara, baunya juga tak sedap,” aku dia. Kondisi tumpukan sampah ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir akibat tak diangkut. Terkait hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Budi Darmajaya mengatakan pihaknya tengah mecari solusi penanganan tumpukan sampah yang tak bisa dibuang ke TPA. “Kita mencari tempat lain untuk pembuangan sementara, kita dapat dua lokasi alternatif, mudah-mudahan segera bisa terbuang lah,” jelas Budi. Dua lokasi alternatif ini ada di wilayah Aik Ampat dan Berore. Pihaknya tengah mencari lokasi-lokasi lain yang bisa menjadi alternatif. Setelah mendapatkan lokasi ini, barulah sampah akan dibuang disana sembari menunggu TPA dibuka lagi. Setelah TPA dibuka lagi, pihaknya akan membuang lagi sampah dari lokasi pembuangan sementara tersebut. Sebab kalau tidak dicarikan lokasi pembuangan sampah sementara, maka sampah akan menumpuk di jalanan. Seperti di TPA Kediri. “Kalau menunggu itu (kebakaran TPA) selesai kan akan semakin menumpuk sampah di luar, dari kemarin kami mencari lokasi pembuangan sementara ini,”imbuh dia. Ia menyebut, total pembuangan sampah ke TPA mencapai 40-60 ton per sehari. Akibat TPA ditutup selama dua hari ini, mengakibatkan ratusan ton sampah saat ini belum bisa dibuang dan menumpuk di lokasi-lokasi TPS. (her)
(Suara NTB/her)
TUMPUKAN SAMPAH - Tumpukan sampah di TPS Kediri ini meluber hingga ke jalan. Bau tak sedap dikeluhkan warga dan pengendara.
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
Awasi Pemilu, Bawaslu Rekrut Kader Pengawasan Partisipatif Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kini tengah merektut peserta sekolah kader pengawasan partisipatif. Untuk Kabupaten Sumbawa, akan diambil 10 orang. Kader inilah yang nantinya akan membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan di lapangan. Sebagaimana disampaikan Komisioner Bawalsu Sumbawa, Lukmanul Hakim S.P, M.Si, Rabu (16/10). Program Bawaslu NTB ini, akan mendistribusikan kader (Suara NTB/ist) penagwasan partisipatif dis Lukmanul Hakim eluruh Kabupaten/Kota. Setelah dibekali, kader tersebut akan mengajak masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan pemilu, agar pemilu bisa berjalan dengan baik. Para kader, lanjut Lukman, akan berinsiasi membuat kampung pengawasan partisipatif. Dalam meminimalisir berkembangnya politik uang, isu SARA dan hoaks di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat secara dewasa menyikapi dinamika politik yang tengah terjadi. “Makanya dirancang sekolah kader ini. Apalagi sebentar lagi akan memasuki tahapan Pilkada serentak 2020,” terangnya. Selain itu, Lukman juga menginformasikan wacana yang tengah dikembangkan Bawaslu RI, soal revisi UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Salah satu poin pentingnya, muncul wacana agar petahana (incumbent) yang akan kembali maju menjadi calon Bupati/Wakil Bupati sama seperti calon dari unsur lainnya untuk mundur dari jabatannya. “Wacana ini dikembangkan untuk menjawab adanya keresahan calon lainnya yang bukan petahana, Agar terciptanya kenyamanan dan persamaan hak. Kami juga, Bawaslu akan lebih efektif melakukan pengawasan,” tukasnya. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Belum Ada Kemajuan, Rp359 Juta Temuan BPK Tertunggak Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat sekitar Rp359 juta temuan kerugian negara belum dikembalikan sejak 2008 lalu. Para penunggak sudah dipanggil bersama Kejaksaan untuk segera melakukan pengembalian. Tetapi, hingga kini belum ada kemajuan yang dicapai. Jika terus berlanjut, upaya penagihan tunggakan akan diserahkan ke tim Kejaksaan. “Kita sudah panggil para penunggak ini untuk segera melakukan pengembalian, tetapi faktanya sampai dengan saat ini belum juga dilakukan. Makanya dalam waktu kami akan kembali bersurat secara resmi supaya segera melakukan pengembalian. Jika tidak kami tidak akan se-
gan-segan untuk menyerahkan masalah ini ke Kejaksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu jika masalah ini berada di Kejaksaan maka bukan lagi fungsi pembinaan yang dikedepankan melainkan penindakan sesuai dengan aturan,” ungkap Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat, Ir. H.
Ady Mauluddin M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (16/10). Dikatakannya, total temuan kerugian negara di KSB sejak tahun 2013 mencapai angka Rp600 juta. Dari angka itu yang tersisa tinggal Rp300 juta yang belum mengembalikan uang tersebut. Terkait masalah ini, pihaknya
sudah memanggil pihak terkait bersama dengan Kejaksaan untuk diingatkan supaya tidak lupa akan tanggung jawab mereka. Bahkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Kejaksaan, para penunggak sepakat untuk membayar paling lambat dua bulan kedepan tetapi sampai saat ini belum ada progres yang maksimal. Jika kesepakatan ini dilanggar, maka Kejaksaan sudah memberikan peringatan tegas akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Hal ini tentunya sangat berasalan, karena pihak-pihak yang terlibat sudah sering dipanggil baik itu oleh In-
spektorat maupun Kejaksaan, tetapi tidak ada progres yang menggembirakan. Makanya upaya tegas harus dilaksanakan supaya mereka tidak lalai dengan temuan tersebut dan bisa segera diselesaikan. “Kami sengaja memberikan atensi serius terhadap persoalan ini karena sudah sejak lama menjadi tunggakan. Kami juga berharap supaya pejabat yang masih memiliki tunggakan untuk bisa membayarnya, karena jika tidak maka sanksi tegas berupa pidana tetap tetap diterapkan bagi penunggak,” tegasnya. (ils)
Progres 70 Persen
Pembangunan RSUD Sumbawa Diyakini Tuntas Lebih Awal Sumbawa Besar (Suara NTB)Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru Sumbawa tahap pertama rencananya berakhir pada Desember mendatang. Namun dari progres yang ada, diyakini pengerjaannya dapat tuntas lebih awal dari jadwal. Mengingat sejauh ini progresnya sudah diatas 70 persen. “Progresnya secara keseluruhan di atas 70 persen. Berdasarkan kontrak sampai 20 Desember. Kalau dilihat dari penger(Suara NTB/ist) jaannya, Insya Allah lebih cepat Dede Hasan Basri dari jadwal,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri, Rabu (16/10). Dijelaskannya, untuk bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD), sementara ini progresnya 76 persen. Pengecorannya sudah diselesaikan. Begitupula selasar dan beghesting. Setelah itu tinggal dilakukan finishing. Sedangkan Instalasi Rawat Jalan (IRJ) progresnya sekitar 74 persen. Pengecoran bagian atas sudah dilakukan dan masih proses pengeringan. Pemasangan bata ringan untuk dinding juga sudah dilakukan. Nantinya tinggal melakukan pemasangan keramik dan lainnya. “Yang tersisa tinggal tembok dan finishing plaster, sambil jalan,” terangnya. Pihaknya mengejar pembangunan tahap pertama ini dapat selesai di awal Desember. Pihaknya pun meyakini pembangunannya akan lebih dari jadwal. Karena kontraktor pelaksana juga sudah menjanjikan akan menuntaskan pembangunan di awal November mendatang. Tinggal selanjutny dilakukan pembangunan tahap kedua tahun depan. “Kalau progres lebih cepat dari jadwal. Kontraktor menjanjikan bahwa akhir November sudah selesai. Soalnya material semuanya sudah tersedia. Kelanjutannya baru tahun depan,” pungkasnya. (ind)
DPMD Buka Ruang Konsultasi bagi Panitia Pilkades Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan sosialisasi Pilkades serentak 2020 mendatang. Sosialisasi dilakukan sembari tetap membuka ruang bagi panitia Pilkades untuk melakukan konsultasi. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si menyebutkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di 23 kecamatan. Dalam sosialisasi pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada panitia Pilkades maupun panitia pengawas terhadap tahapan Pilkades. Dimana Pilkades serentak di 119 desa dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020 mendatang. Meski sosialisasi sudah selesai, namun pihaknya tetap membuka ruang kepada panitia untuk konsultasi lebih lanjut. “Pelaksanaan sosialisasi di 23 kecamatan Alhamdulillah berjalan lancar. Memang banyak pertanyaan dari panitia. Karena mulai November mereka harus menyusun anggaran. Kemudian juga nanti di bulan Februari membuka pendaftaran calonnya. Tetapi yang pasti kami di Dinas PMD itu akan membackup 24 jam `untuk menerima pertanyaan dan lainnya. Walaupun sudah selesai sosialisasi, kita tetap membuka fasilitas untuk panitia pengawas atau panitia Pilkades konsultasi kepada kita,” ujarnya. Dijelaskannya, sosialisasi tahapan Pilkades dilaksanakan di kecamatan yang desanya mengikuti Pilkades serentak. Di mana ada dua kecamatan yang digabung di satu lokasi, dan ada yang dilakukan di masing-masing kecamatan. Adapun untuk calon peserta Pilkades rata-rata di semua desa lebih dari dua calon. Dalam persyaratan, jika hanya satu pendaftar maka masa pendaftaran akan diperpanjang. Sedangkan bagi desa yang calonnya lebih dari lima maka dilaksanakan seleksi tambahan yang difasilitasi oleh tim kabupaten. Dalam hal ini tim seleksi di desa rata-rata sudah dibentuk. “Tim seleksi di desa rata-rata sudah semua. Jadi panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawas dibentuk oleh BPD,” terangnya. Terhadap panitia, pihaknya juga sudah memberikan panduan pelaksanaan Pilkades sebagai pegangan. Dalam panduan tersebut semua tahapan dan lainnya sudah lengkap. Hal itupun sudah disampaikan dalam sosialisasi. Pihaknya berharap para panitia ini bisa membaca dan memahami panduan tersebut. Sehingga tidak terdapat kendala saat pelaksanaan Pilkades nantinya. “Kita sudah membuat panduan untuk dipegang. Kita kasih ke setiap kecamatan, setiap desa satu kita kasih untuk perbanyak sendiri. Itu panduan penyelenggaraan Pilkades. Tahapantahapan kita minta untuk membaca, semua lengkap. Selama dia membaca aturan dan mengikuti tahapan itu, maka hampir tidak ada kendala. Karena detail kita sampaikan untuk mereka laksanakan,” tandasnya. (ind/arn)
(Suara NTB/ist)
SIDANG - Suasana sidang Kode Etik Polri di Aula Mapolres Sumbawa Barat yang dipimpin Wakapolres Sumbawa Barat, Teuku Ardiansyah.
Desersi 106 Hari, Anggota Polres KSB Jalani Sidang Kode Etik Taliwang (Suara NTB)Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, kembali melakukan sidang kode etik Polri terhadap anggotanya. Sidang itu dilakukan pasalnya anggota yang diketahui berinisial HPP berpangkat Bripda tersebut terindikasi meninggalkan tugas selama 106 hari (desersi) dan tidak mematuhi perintah dari pimpinan tanpa ada alasan yang jelas. Wakapolres Sumbawa Barat, Kompol. Teuku Ardiansyah, SH kepada Suara NTB, Rabu (16/10) mengatakan, anggota yang disidang kode etik Bripda HPP dike-
tahui tidak masuk kerja terhitung sejak 24 Desember tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 tanpa alasan yang jelas. Bripda HPP ini diketahui melanggar sesuai dengan LP nomor LP/02/V/2019/Sipropam, tanggal 11 Mei tentang pelanggarn KEPP berupa dengan sengaja tidak masuk kantor lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut yaitu selama 106 hari kerja. Kemudian anggota dimaksud dipersangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf A, peraturan pemerintah nomor 01 tahun 2003, tentang pemberhen-
Dana Desa Bertambah Rp2 Miliar, Regulasi Khusus Disiapkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mengaku sudah menyiapkan regulasi khusus untuk bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) di tahun 2020 mendatang. Hal tersebut sengaja dilakukan, karena sudah ada beberapa oknum kades yang dipaksa mendekam dibalik jeruji besi dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 miliar karena adanya penyimpangan. Apalagi di tahun 2020 anggaran DD bertambah dari Rp60,4 miliar menjadi Rp62,5 miliar atau alokasi untuk desa rata-rata mendapatkan anggaran Rp600-700 juta. “Anggaran DD kita ditambah untuk tahun 2020 dan itu patut kita syukuri, karena kabupaten yang lain juga ada yang dikurangi. Untuk itu saya meminta kepada semua Kades supaya bisa maksimal lagi mengelola anggaran ini. Karena pada hakikatnya penambahan DD ini merupakan prestasi dan apresiasi dari Pemerintah untuk kita manfaatkan dengan baik. Kami juga tetap akan memberikan atensi khusus terhadap masalah ini, dengan menyiapkan regulasi untuk proses pencegahannya,” ungkap Kepala Dinas PMS kepada Suara NTB melalui Kabid Pemberdayaan Desa (Pemdes) Syaifullah S.STp, Rabu (16/10). Dikatakannya, penambahan jumlah DD di tahun 2020 harus bisa menjadi salah satu cara untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa. Terutama program pemberdayaan yang ada di masing-masing desa sekaligus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi saat ini untuk pengelolaan DD pihaknya juga sudah membentuk tim khusus supaya pengawasan
penggunaan anggarannya bisa secara maksimal dilakukan. Tim tersebut terdiri dari Aparat Penegak Hukum (Polri), Inspektorat, Dinas PMD, dan masyarakat yang ada di masing-masing desa. Selain masalah tersebut, saat ini pihaknya juga memegang kendali penuh terhadap sistem keuangan yang ada di desa. Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan APBDes sudah bisa dipantau dan diawasi secara ketat termasuk pelaksanaan program juga akan diberlakukan sama. Pola pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh tim Inspektorat juga akan terus dilakukan sehingga pada saat ada temuan langsung bisa disikapi dengan baik sebelum menjadi masalah di kemudian hari nantinya. “Pola pengawasan yang akan kita terapkan di tahun 2020 akan kita lakukan secara berlapis. Sehingga penyimpangan yang kiranya akan terjadi bisa diminimalisir,” sebutnya. Ia pun mengingatkan Kades untuk taat asas dan patuh aturan. Karena apapun dan bagaimanapun pengawasan yang dilakukan jika pola pikir kades ingin memperkaya diri maka kasus ini tetap akan ada. Apalagi saat ini sudah ada banyak kasus yang menimpa para kades ini karena adanya indikasi penyalahgunaan anggaran maupun masalah yang lainnya. Sehingga hal-hal seperti ini harus bisa disikapi secara serius jangan sampai nantinya ada lagi Kades yang terkena masalah di Sumbawa Barat. Apalagi saat ini anggarannya sudah ditambah, maka harus bisa dilaksanakan dengan baik dan taat asas. Kemudian ketika anggaran tersebut sudah digelontorkan harus bisa dipertanggung jawabkan dengan teliti dan cermat. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. (ils)
tian anggota polri, pasal 7 ayat 1 huruf C, peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, tentang kode etik Profesi polri. Sementara berdasarkan hasil sidang, anggota yang bersangkutan diusulkan untuk meminta maaf kepada seluruh rekan kerjannya, karena perbuatannya dianggap sangat tercela. “Kami harus memberikan sanksi tegas bagi anggota yang melanggar, kami juga meminta kepada anggota yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama,” ungkapnya. Dikatakannya, suatu organisasi harus memiliki pun-
ishment dan reward (hukuman dan penghargaan). Bahkan setiap anggota yang berprestasi tetap akan diberikan pujian dan hadiah. Sementara anggota yang bermasalah dan pelanggaran akan tetap diberikan hukuman. Namun demikian, pihaknya sangat berharap dengan adanya sidang kode etik anggota yang sudah dinyatakan bersalah untuk bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pihaknya juga akan semakin intens untuk melakukan pembinaan terhadap para anggota ini su-
paya pelanggaran seperti ini bisa semakin ditekan. Pihaknya juga akan memberlakukan pengawasan melekat kapada para anggota dengan harapan kasus dan pelanggaran disiplin bisa direkan. Karena pada prinsipnya sebagai aparat penegak hukum harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Kami juga akan memberlakukan sistem pengawasan melekat (Waskat) kepada semua anggota dengan harapan kasus pelanggaran disiplin dan etik Polri bisa semakin ditekan,” pungkasnya. (ils)
Sumbawa Jajaki Kerjasama Berangkatkan PMI ke Arab Saudi Sumbawa Besar (Suara NTB) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khusus negara Arab Saudi resmi dibuka mulai 1 Oktober lalu. Meskipun demikian, saat ini belum ada pemberangkatan yang dilakukan dari Sumbawa. Pemkab setempat kini tengah melakukan persiapan. Salah satunya menjajaki kerjasama dengan perusahaan untuk dilakukan pelatihan terhadap calon PMI terlebih dahulu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan Safitri memaparkan, berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja Nomor 260 tahun 2015, penempatan PMI ke 19 negara di Timur Tengah termasuk Arab Saudi dimoratorium. Namun setelah adanya perbaikan termasuk penyempurnaan regulasi, penempatan khusus ke negara Arab Saudi sudah bisa dilakukan. Menyusul terbitnya Kepmen Tenaga Kerja Nomor 291 tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) PMI ke Arab Saudi. Penempatannya secara resmi dibuka pada 1 Oktober 2019 lalu. Sedangkan 18 negara timur tengah lainnya masih tetap moratorium. “Berdasarkan Kepmen itu, mulai 1 Oktober 2019 secara resmi kita sudah bisa menempatkan PMI kita ke negara Arab Saudi. Sedangkan 18 negara lainnya masih ditutup,” ujarnya, Rabu (16/10). Menurutnya, dengan dibukanya penempatan ke Arab Saudi, pihaknya tengah melakukan persiapan-persiapan. Berdasarkan Undang-
(Suara NTB/ist)
H. M. Ikhsan Safitri Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI, bahwa yang menyelenggarakan pelatihan terhadap CPMI adalah pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga swasta. Tetapi di Sumbawa belum memiliki BLK-LN (Balai Tenaga Kerja Luar Negeri), sehingga pihaknya sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Dalam hal ini P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). “Berdasarkan klausul itu, kita belum ada BLK-LN di Sumbawa. Maka kami sedang melakukan penjajakan dan pembicaraan untuk kerjasama. Sudah ada satu dua perusahaan yang kita lakukan persiapan kerjasama. Bahkan beberapa waktu lalu sudah ada diskusi dengan Pak Bupati. Pak Bupati sangat menyambut baik adanya kerjasama dengan perusahaanperusahaan swasta, dalam hal ini P3MI Pusat. Sehingga
kekurangan-kekurangan yang masih dirasakan oleh Pemda dapat kita miliki,” terangnya. Dengan pelatihan nantinya, kata Dr. Can, diharapkan tidak ada lagi CPMI yang bersangkat tanpa kompetensi kerja. Karena jika ada pemberangkatan yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka itu termasuk yang dilarang. Adapun pelatihan dilakukan tergantung dari Perjanjian Kerja sama (PKS) yang dilakukan oleh Pemda dan P3MI nantinya. Setelah adanya PKS, barulah diproses untuk pemberangkatan PMI. “Kalaupun secara resmi penempatan sudah bisa dilakukan 1 Oktober, tetapi kita sekarang belum ada action. Setelah ada PKS antara Pemda dan perusahaan, barulah dijabarkan dalam bentuk action. Bisa merekrut, pelatihan medical dan seterusnya,” tukasnya. Terkait penempatan ke Arab Saudi ini, lanjutnya, perusahaan yang memiliki izin dari pusat sebanyak 55 perusahaan. Dari jumlah tersebut, ada 10 perusahaan yang sudah mengurus izin pembukaan cabang di NTB. Perusahaan tersebut mempunyai otoritas kewenangan dan hak untuk melakukan pemberangkatan PMI ke negara setempat. Pihaknya pun tengah melakukan sosialisasi dan akan terus menyebarkan informasi mengenai perusahaan ini. Diharapkan kepada masyarakat agar nantinya tetap menggunakan jalur resmi. Guna mengantisipasi terjadinya permasalahan, masyarakat diimbau untuk menanyakan langsung informasi ke Disnakertrans. (ind)
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Kesehatan Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB
GeMa CerMat, Program Edukasi Bagi Masyarakat Agar Melek Obat PROGRAM Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) secara resmi diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2015 lalu. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sendiri, program ini efektif digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mulai tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Kasi Kefarmasian Alkes dan PKRT, Dinkes KSB, AKMAL Gauhar, S.Farm., Apt menjelaskan, secara sederhana pengertian Gema Cermat adalah sebuah upaya yang dicanangkan oleh pe-
merintah untuk tujuan pendidikan agar masyarakat memiliki pengetahuan penting terkait penggunaan obatobatan sesuai aturan medis. “Inti dari tujuan program itu sebagai edukasi kepada masyarakat secara luas tentang obat,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (16/10). Dalam praktiknya, kegiatan sosialisasi program GeMa CerMat melibatkan pemerintah dan masyarakat. Di KSB sendiri, Akmal mengatakan, selama ini pihak-pihak yang dilibatkan, selain Dinkes, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) setempat serta masyarakat
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 DITEMANI POLISI - Kepala Dinas Sat Pol PP dan 12345678901234567890123456789012 Damkar Kota Bima ditemani aparat kepolisian usai 12345678901234567890123456789012 dikejar bawahan inisial Ms, menggunakan Sajam di 12345678901234567890123456789012 ruang kerjanya, Rabu (16/10). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kota Bima (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pe12345678901234567890123456789012 madam Kebakaran (Sat Pol PP dan Damkar Kota Bima, 12345678901234567890123456789012 Drs. M. Noer Madjid, mengaku dikejar oleh bawahannya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 inisial Ms dengan senjata tajam (sajam) jenis parang. 12345678901234567890123456789012 Menurut M. Noer, peristiwa tersebut terjadi pada 12345678901234567890123456789012 Rabu (16/10) pagi. Saat berada di ruang kerjanya, se12345678901234567890123456789012 orang staf memberitahukan bahwa oknum Ms ingin 12345678901234567890123456789012 bertemu dengan dirinya. “Saya izinkan, bahkan saya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menyambut kedatangannya di depan pintu ruang ker12345678901234567890123456789012 ja, dan hendak bersalaman dengan Ms,” katanya. 12345678901234567890123456789012 Namun saat hendak bersalaman itu, justru Ms men12345678901234567890123456789012 geluarkan sajam jenis parang. Tidak ingin terjadi hal-hal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang tidak diinginkan, M. Noer mengaku terpaksa keluar 12345678901234567890123456789012 menghindar dari ruangan untuk mencari perlindungan. 12345678901234567890123456789012 “Begitu melihat parang saya langsung keluar ruangan 12345678901234567890123456789012 mencari perlindungan,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Hingga kini, M. Noer mengaku tidak mengetahui mo12345678901234567890123456789012 tif bawahannya itu mengeluarkan dan sempat mengejar 12345678901234567890123456789012 menggunakan parang. Justru Ia bingung, karena antara 12345678901234567890123456789012 dirinya dengan Ms tidak ada masalah apa-apa. “Selama 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ini hubungan saya dengan Ms baik-baik saja. Tidak ada 12345678901234567890123456789012 masalah apapun,” katanya. 12345678901234567890123456789012 Ia menduga tindakan Ms tersebut kemungkinan ada 12345678901234567890123456789012 unsur lain. Apalagi berdasarkan informasi dari teman12345678901234567890123456789012 temannya, oknum Ms mengalami sakit kejiwaan. Bah12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan sempat berobat di Mataram. “Sebelumnya juga, 12345678901234567890123456789012 oknum Ms sempat memecahkan kaca salahsatu ruan12345678901234567890123456789012 gan dengan menggunakan kursi,” katanya. 12345678901234567890123456789012 Untuk itu, M. Noer menegaskan, tidak akan melapor12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan kasus tersebut polisi. Meskipun Ms beserta barang 12345678901234567890123456789012 bukti sempat diamankan aparat Mapolres Bima, tapi 12345678901234567890123456789012 kembali dilepas. “Hanya saja akan mengadukan seba12345678901234567890123456789012 tas pengamanan diri saja,” pungkasnya. (uki) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/Uki)
Kasat Pol PP Kota Bima Dikejar Bawahan dengan Sajam
luas sebagai obyek dari program tersebut, pegiat usaha apotek turut dirangkul. “Semua lah baik yang secara langsung bersinggungan dengan usaha obat-obatan maupun yang tidak langsung, kami libatkan,” cetusnya. Menurutnya, semangat program GeMa CerMat ini agar memunculkan kesadaran di tengah masyarakat sikap bijak dalam menggunakan obat. Sebab obat meski sebagai alat penyembuh saki, namun di sisi lain penerapan penggunaannya secara salah justru bisa berdampak fatal bagi manusia. “Supaya tidak terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan karena ketidaktahuan masyarakat soal obat yang dikonsumsinya, makanya GeMa CerMat ini sebagai solusinya,” urainya. Melalui sosialisasi program ini, masyarakat diajak tidak sekedar mengetahui obat dari sisi fungsinya sebagai penyembuh. Masyarakat diberi pengetahuan cara menyimpan obat yang baik, cara mendapatkannya hingga pola perlakuan terhadap obat sampai proses membuangnya setelah tidak terpakai lagi. Ada pakem pengetahuan yang diinginkan pemerintah menjadi pengetahuan masya-
Dompu (Suara NTB) – Stok bahan bangunan, khususnya semen yang kian menipis memicu kekhawatiran akan molornya pengerjaan sejumlah proyek pemerintah di Dompu. Untungnya, para kontraktor sudah memiliki persediaan semen sendiri. Sehingga, sejauh ini kelangkaan belum berdampak serius. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pembangunan lima puskesmas kepada Suara NTB, Rabu (16/10) menerangkan, ada sejumlah proyek yang dikhawatirkan terimbas kelangkaan semen. Yaitu, proyek pembangunan lima puskesmas dan rehabilitasi Pasar Induk. Untungnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir bersama kontraktor diketahui bahwa pengerjaan proyek tersebut sejauh ini masih berjalan aman. Karena untuk kebutuhan semen bisa terpenuhi stok yang telah disediakan. “Walaupun memang stoknya sekarang menipis masih berjalan sesuai rencana,” ungkapnya. Stok yang tersedia diperkirakan habis dalam jangka waktu 2-3 hari kedepan. Karenanya, saat ini tengah diupayakan pasokan dari luar daerah. Jika tak berhasil dipastikan pengerajaan proyek lima puskesmas tersebut akan terhambat, sehingga pencapaian target penyelesaian kontrak akhir Desember yang telah ditetapkan kemungkinan sulit dicapai. Diantara proyek pembangunan yang tengah digenjot itu, lanjut dia, antara lain Puskesmas Pekat, Kempo, Soriutu, Dompu Timur dan Teropo. “Kalau kelangkaan ini terus berlanjut kita khawatir adanya keterlambatan pembangunan
dari batas waktu kontrak yang sudah disepakati,” ujarnya. Sementara untuk rehabilitasi Pasar Induk sendiri sebagaimana pengakuan salah seorang pekerja, Ismail yang ditemui Suara NTB bahwa pada Selasa 15 Oktober lalu pihaknya sempat menghentikan pengerjaan proyek karena kekosongan semen. Tetapi hal itu hanya berlangsung setengah hari karena oleh kontraktor langsung diupayakan. “Sekarang sudah ada sekitar 20 sak makanya bisa lanjut kerja. Kalau kosong kan kita yang rugi sebagai pemborong,” jelasnya. Tak diketahui pasti darimana sumber bahan bangunan semen yang didatangkan kontraktornya tersebut. Pihaknya hanya mengetahui bahan yang dibutuhkan sudah tersedia di area proyek. Bahkan informasinya hari ini (kemarin) akan kembali didatangkan lebih kurang 20 sak lagi. Terpisah, Pemilik UD AlIstiqomah, Jabar yang berusaha dikonfirmasi untuk memastikan stok semen di toko bangunannya menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi stok semen yang tersedia. Parahnya, jika kelangkaan sebelumnya hanya untuk jenis Tiga Roda sekarang dua jenis semen lain yang beredar juga ikut mengalami kekosongan. Berdasarkan pengakuan Distributor semen Tiga Roda asal Bima yang dihubungi beberapa
Produk Legislasi yang Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat
(Suara NTB/ula)
FOTO BERSAMA - Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartinah, MM yang mewakili Gubernur NTB bersama pejabat Pemprov NTB dan pejabat Pemda Dompu bersama anggota DPRD Dompu berfoto bersama usai pembukaan orientasi anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024, Senin (14/10) malam di Hotel Lombok Astoria. dengan cara yang baik dan saling menghormati,” ungkapnya. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif biasanya berawal dari kurang bagusnya komunikasi kedua lembaga. Itu ditentukan oleh peran Bupati dan wakil Bupati selaku pimpinan eksekutif di daerah, dan Ketua serta wakil Ketua DPRD selaku pimpinan Dewan. Sejatinya, tidak ada hambatan antara eksekutif dan Dewan dalam dalam berkomunikasi. Ketika satu pihak tidak setuju, maka tidak bisa jalan pemerintahan. “Walaupun dalam pembahasan anggaran ada Perkada (Peraturan kepala daerah), tetapi yakinlah Perkada itu sama seperti perceraian. Cerai itu halal, tapi tidak disukai Allah. Kalau tidak sejalan, bisa juga jalan, tapi diketawai juga sama yang lain,” ingatnya mencontohkan. Ia pun mempersilahkan untuk banyak menghadirkan atu-
(Suara NTB/ist)
GeMa CerMat
Kelangkaan Semen Belum Berdampak Serius
Orientasi Anggota DPRD Dompu
Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2019 – 2024 didominasi generasi muda yang berusia 20 – 60 tahun dan berpikiran fres. Tiga fungsi Dewan diharapkan bisa dioptimalkan dan melairkan produk legislasi yang bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Dompu. Untuk bisa maksimal, DPRD dan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah daerah harus bisa membangun hubungan baik yang saling menghormati. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartinah, MM pada acara pembukaan Orientasi anggota DPRD Dompu di hotel Lombok Astoria, Senin (14/10) malam mengungkapkan, masa orientasi bagi anggota Dewan lebih tepatnya sebagai momen mencairkan keadaan dan saling mengenal tugas fungsi serta sesama anggota. Usai orientasi, Dewan bisa langsung bekerja. “Jadi yang utama itu silaturrahmi dan ice breaking (pencairan suasana). Semoga setelah kembalinya kita dari sini, suasana kita menjadi lebih akrab dan penuh kekeluargaan,” harapnya. Ia pun mengingatkan, eksekutif dan DPRD merupakan penyelenggara Negara. Sebagai penyelenggara Negara, keduanya harus rukun dan damai, sejahtera, harmonis diantara keduanya. “Ketika satu diantaranya keliru, kewajiban kita untuk mengingatkan satu sama lain. Tentu
rakat dari program GeMa CerMat ini. Pakem itu disebut 5 O. Diantaranya, obat ini apa nama dan kandungannya; obat ini apa indikasi dan manfaatnya; obat ini berapa dosisnya; obat ini bagaimana cara menggunakannya; dan terakhir obat ini apa efek sampingnya. Akmal menyampaikan, jika masyarakat menerapkan 5 0 itu dalam memperlakukan obat. Maka kemungkinan terjadi penggunaan obat tidak sesuai, tidak akan terjadi. “Atau setidaknya masyarakat bisa membedakan jenis-jenis obat sesuai dengan jenis penyakitnya,” tukasnya. (bug/*)
ran dan kebijakan Dewan. Namun yang diukur masyarakat, kualitas aturan yang dibuat. Apakah aturan itu memberi kemanfaatan buat orang banyak atau tidak. “Atau apa yang kita buat hanya untuk mementingkan diri kita. Ini perlu yang kita pikirkan,” katanya. Kepala BPSDM NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si selaku penyelenggaran orientasi mengungkapkan, ada enam modul terkait orientasi tugas yang telah disepakati seara nasional. yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan dan NKRI. Internalisasi integritas. Sistem pemerintah Indonesia. Kewenangan Daerah dan pengelolaan Keuangan Daerah. Hubungan Kerja antara DPRD dan Kepala Daerah. Fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD. Ditambah dengan materi yang diisi oleh Kepala Ombusman NTB, Kajati NTB, dan soal
Pencegahan Korupsi terkait muatan lokal dan isu aktual. Dikatakan Tri Budiprayitno, jumlah penduduk per 2019 ini telah mencapai 252.288 jiwa. Dengan jumlah anggota Dewan 30 orang, maka setiap anggota Dewan memiliki beban aspirasi 8.410 orang. Sementara jumlah ASN di Dompu ada 4.879 orang, maka beban yang dilayani 52 orang penduduk. Amanat rakyat yang diberikan kepada anggota Dewan harus bisa dijaga. Ir. H. Moh. Rasyidin Suryadi, M.Si yang mewakili Bupati Dompu pada kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar anggota DPRD Dompu yang saat ini bisa lebih profesional dan mencapai target – target kinerja yang ditetapkan sesuai 3 fungsi Dewan. Seperti target Perda yang diselesaikan dalam setahun. “Prolegda itu bukan hanya sebatas prolegda, tapi bisa dirasakan oeh masyarakat kita di Kabupaten Dompu,” harapnya. (ula/*)
(Suara NTB/jun)
PROYEK – Sejumlah tenaga konstruksi tengah mengerjakan proyek rehabilitasi Pasar Induk Dompu. Hingga Rabu (16/10), kelangkaan semen belum berpengaruh terhadap proyek ini karena masih adanya stok semen yang dimiliki rekanan. waktu lalu, diterangkan bahwa kelangkaan ini terjadi karena salah satu perusahaan tengah mengalami kerusakan. “Tapi masalah kalau alasan rusak inikan semua jenis semen yang langka bukan saja Tiga Roda.
Jualan juga sekarang sedikit terganggu belum lagi persoalan harga yang naik,” keluhnya. Atas persoalan yang tidak saja menghambat pengerjaan proyek pemerintah dan pembangunan rumah pribadi itu, ia
berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengusut penyebabnya di lapangan. Karena tidak menutup kemungkinan adanya indikasi penimbunan untuk memainkan harga bahan bangunan ini. (jun)
Kondisi Membaik, Anak Penyandang Gizi Buruk Dirawat Jalan Bima (Suara NTB) – Pasien gizi buruk asal Desa Tambe Kecamatan Bolo bernama, M. Rendi (3 tahun) dipulangkan dari RSUD Sondosia, karena kondisinya berangsur membaik. Bahkan berat badannya terus mengalami peningkatan. Ibu M. Rendi, Nuraini, mengaku buah hatinya dipulangkan dari RSUD Sondosia sejak Kamis (10/10) lalu. Karena berdasarkan keterangan dokter, kondisinya sudah membaik sehingga diperbolehkan untuk pulang. “Sudah dipulangkan, setelah dirawat lebih kurang dua pekan. Tapi masih jalani pengobatan lanjutan,” katanya, kepada Suara NTB, Rabu (16/10). Nuraini mengatakan, berdasarkan anjuran dokter, selang empat hari anaknya tersebut harus dibawa ke RSUD Sondosia untuk kontrol. Apabila kumat, dokter menyarankan agar lansung membawa secepatnya untuk ditangani medis. “Awal-awal keluar dari rumah sakti kemarin sempat panas badannya. Namun setelah dikontrol kondisinya langsung membaik sampai dengan sekarang,” katanya. Nuraini menambahkan, biaya pengobatan selama perawa-
(Suara NTB/Uki)
BERSAMA IBU - Pasien anak penyandang gizi buruk, M. Rendi bersama ibunya Nuraini di kediamannya di Desa Tambe Kecamatan Bolo, Rabu (16/10) tan sang buah hatinya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan RSUD Sondosia. Bahkan untuk membeli keperluan obat dari luar akan tetap diganti. “Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu biaya pengobatan anak saya,” katanya penuh haru. Sementara, Dokter spesialis anak RSUD Sondosia, dr. Sri Maya, mengatakan pasien gizi buruk bernama M. Rendi sudah dipulangkan dari RSUD Sondosia sejak beberapa hari yang lalu, lantaran kondisinya be-
rangsur membaik. “Karena kondisi anak ini membaik kita pulangkan, tapi kita tetap berlakukan rawat jalan,” katanya. Meski tak lagi dirawat di RSUD Sondosia, lanjutnya, M. Rendi tetap dalam pemantauan untuk mengecek perkembangannya. Serta mengevaluasi status gizi, asupan kalori dan berat badannya. “Meski saat ini jalani rawat jalan, M. Rendi tetap kita evaluasi statusnya. Mulai dari status gizi, berat badan hingga asupan kalorinya,” pungkasnya. (uki)
Dermaga Labuhan Lalar Belum Laik Digunakan Taliwang (Suara NTB) Otoritas Dermaga Labuhan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, belum dapat mengoperasikan dermaga hingga akhir tahun mendatang. Meski saat ini dalam proses perbaikan, dermaga tersebut dinyatakan tetap belum laik. “Sekarang sedang dikerjakan oleh Dinas PU. Tapi kami lihat hasilnya, kami memutuskan belum akan berani menggunakannya setelah selesai,” kata kepala UPTD Dermaga Labuhan Lalar, M. Amin kepada wartawan, Rabu (16/10). Ia mengungkapkan, dalam kegiatan perbaikan saat ini ada beberapa bagian dermaga yang tidak tepasang. Diantaranya, vender (karet pengaman), bolder (penambat) dan dolphin. Di mana ketiga bagian tersebut merupakan elemen penting yang wajib ada agar menajin keamanan kapal
(Suara NTB/ist)
M. Amin yang melakukan aktivitas sandar nantinya. “Yang tiga bagian itu tidak ada dalam pengerjaan saat ini,” sebutnya. Mengenai kelaikan dermaga itu, Amin memgaku, pihaknya telah berkonsultasi dengan agen kapal. Dari keterangan yang diperoleh, kondisi dermaga Labuhan Lalar masih sangat beresiko jika digunakan.
“Salah satunya bisa rusak. Atau keduanya, kapal dan dermaga rusak kalau dipaksakan dipakai,” timpalnya seraya menambahkan, resiko akan semakin tinggi jika faktor cuaca turut dipertimbangkan. “Kalau misalnya kita paksakan pakai setelah selesai nanti. Nah bulan-bulan itu pas ombak dan anginnya besar. Resiko keruaakan akan dua kali lipat jadinya,” sambung Amin. Selanjutnya ia menilai, ada kesalahan pada proses perbaikan jetty dermaga dari pelaksaan pekerjaan saat ini. Penguatan bagian bawah jetty dengan cara diurug tanpa terlebih dahulu diberikan pengaman. Akibatnya material urugkan tetap mengalami longsor karena terus dihempas gelombang. “Harusnya kan dibuat pengaman dulu di depan jetty supaya urugkan tidak turun. Kan antara badan jetty dengan urugan tidak menyambung,” imbuhnya. (bug)
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada Mataram Unggah Konten Medsos Bernuansa Kebaikan POLRES Mataram meningkatkan patroli siber jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024. Hasil analisa menemukan peningkatan dinamika di media sosial. Unggahan media sosial sedianya dicegah agar tidak menimbulkan konflik. Kapolres Mataram, AKBP H. Saiful Alam mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dalam mengunggah konten media sosial. Pemilu 2019 sudah berlalu. Hasil pesta demokrasi itu diharapkan dapat diterima masyarakat. (Suara NTB/why) “Saya minta masyarakat, agar H Syaiful Alam selalu bijak menggunakan media sosial dengan tidak membuat pernyataan-pernyataan ujaran kebencian, berita bohong atau hoaks serta perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum,” imbaunya, Rabu (16/10). Menurutnya, jika penggunaan media sosial digunakan untuk menyudutkan pihak lain dan menyebarkan berita hoaks, dikhawatirkan akan mengganggu situasi kamtibmas yang sudah kondusif. “Bermedia sosial sebaiknya dilakukan dengan membagikan nuansa-nuansa kebaikan. Ini untuk langkah melindungi masyarakat. Memang ada Undang-undang ITE. Tetapi tindakan hukum adalah solusi terakhir,” jelasnya. Alam menambahkan bahwa TNI-Polri, saat ini siap mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, termasuk aparat TNI-Polri yang ada di daerah. Polres Mataram, kata dia, turut serta mengamankan dengan menjaga kondusivitas di daerah. “Kami akan melakukan patroli rutin gabungan TNI-Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024,” tandasnya. (why)
Aksar Makin Gencar Galang Dukungan Parpol Mataram (Suara NTB) – Sebagai bentuk keseriusannya untuk tampil maju bertarung dipilkada Kabupaten Lombok Tengah. Sekretaris PW NU NTB, juga mantan ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori terus bergerak untuk membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dalam rangka menggalang dukungan partai politik untuk menjadi kendaraannya maju di Pilkada Loteng 2020. Aksar bahkan telah ikut mendaftarkan diri di sejum(Suara NTB/dok) lah partai politik yang sudah Lalu Aksar Ansori membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Aksar akan mengikuti semua proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Aksar yang dikonfirmasi terkait langkah politiknya itu tidak menampik, jika dirinya telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol. Ia juga sudah mengambil formulir pendaftaran di sejumlah partai politik. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dirinya dalam meraih dukungan parpol untuk maju di Pilkada Loteng. “Ya kita akan ikuti proses pendaftaran di partai politik, selain itu kita juga bangun komunikasi, sebagai ikhtiar untuk ikut dalam kontestasi politik 2020 Kabupaten Lombok Tengah,” ucap Aksar. Diketahui Aksar telah mendaftarkan dirinya di Partai Nasdem. Selain itu namanya juga masuk dalam bursa kandidat yang akan diusung oleh PKB dan PPP. Aksar tidak menampik juga jika dirinya membangun komunikasi politik dengan kedua partai tersebut. “Ya kita bangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik, termasuk dengan partai Nasdem juga kita sudah ambil formulir pendaftaran. Saya juga daftar di PPP dan juga PKB, jika mereka nanti sudah membuka pendaftaran,” katanya. Dengan aktifnya menjajaki komunikasi politik dengan partai politik. Ia menegaskan bahwa dirinya akan tampil maju lewat jalur parpol, bukan jalur independen. “Saya lebih memilih menggunakan jalur parpol ketimbang jalur independen untuk maju di Pilkada,” pungkasnya. (ndi)
Polda Dalami Pejabat Publik Merangkap Pengurus KONI Mataram (Suara NTB) – Polda NTB telah memastikan akan menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB. Untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejumlah pejabat publik di NTB yang merangkap sebagai pengurus inti di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada sejumlah daerah Kabupaten/Kota di NTB. Adapun dasar laporan tersebut, yakni undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahr(Suara NTB/ndi) agaan Nasional dan putuM. Nasroellah san MK nomor 27 tahun 2007 tentang KONI, yang secara tegas telah melarang bagi pejabat publik untuk merangkap jabatan sebagai pengurus inti KONI. Pasalnya di beberapa daerah Kabupaten/Kota di NTB, diketahui banyak kepala daerah dan pejabat publik lainnya yang juga menjabat sebagai Ketua dan pengurus KONI. Direkrimsus Polda NTB melalui Kapolsek Ampenan, AKP, M. Nasroellah menerangkan bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dirkrimsus Polda NTB telah memerintahkan jajaran penyidik untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Bapak Dirkrimsus telah menyampaikan kepada mereka (pelapor) bahwa akan meneruskan laporan tersebut kepenyediknya untuk didalami. Nanti kita akan mendalami sejauh mana pembuktian yang akan dilakukan dalam proses penyelidikan nantinya,” katanya. AKP Nasroellah menegaskan bahwa pihak sudah menerima laporan tersebut setelah sebelumnya pihak pelapor disuruh paparan singkat, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Adapun laporan yang disampaikan yakni tentang rangkap jabatan yaitu Ketua KONI yang dirangkap oleh kepala daerah, semua di NTB dan juga pejabat publik lainnya, ada ASN. “Ya tadi mereka mendorong dan sangat berharap kami melakukan penyelidikan yang mendalam terkait dengan kasus ini. Selanjutnya nanti siapa-siapa yang akan dipanggil menjadi saksi dan selanjutnya diambil keterangannya dan dilanjutkan keporses penyelidikan berikutnya,” tegasnya. Sementara itu dari pihak Aliansi, Iskandar berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan pelanggaran undang-undang tersebut oleh para pejabat publik yang merangkap sebagai pengurus KONI. Pasalnya KONI mengelola anggaran berupa hibah yang nilanya cukup besar. (ndi)
PKS Kerucutkan Dua Nama Balon Kepala Daerah
Mataram (Suara NTB) PKS telah menetapkan enam figur yang telah diperkenalkan ke publik sebagai kandidat bakal calon kepala daerah di Pilkada Kota Mataram 2020. Namun dari enam orang tersebut, PKS telah mengerucutkannya menjadi dua orang yakni, TGH Ahmad Muchlis dan Ahmad Jafri. Pengerucutan menjadi dua nama itu telah dilakukan melalui berbagai pertimbangan dan telaah. Termasuk tingkat elektabilitas dan popularitas yang dimiliki kandidat tersebut. “Calon PKS di Pilkada kota sudah mengerucut jadi dua nama, yaitu saya dan Ahmad Jafri,” ungkap, TGH. Ahmad Muchlis yang dikonfirmasi di ruang kerjanya. Pengerucutan jadi dua nama tersebut sudah dilakukan di tingkat DPD PKS kota Mataram. Dengan pengerucutan calon kepala daerah diusung PKS di Pilkada kota Mataram jadi dua nama, dipastikan akan lebih memudahkan bagi PKS dalam menjalin dan melakukan lobi politik dengan parpol lainnya terkait arah koalisi di Pilkada. Dalam pengerucutan dua nama tersebut, PKS juga
sudah menentukan TGH Ahmad Muchlis sebagai calon wali kota dan Ahmad Jafri sebagai calon wakil wali kota. Dengan begitu, dua nama kandidat tersebut dijajaki dan dikomunikasikan PKS dengan parpol mitra koalisi di Pilkada. “Dua nama ini yang disodorkan PKS kepada parpol mitra koalisi,” terangnya. Seandainya nanti, lanjutnya, dalam lobi politik itu tercapai kesepakatan dengan parpol mitra koalisi. Apakah kader PKS sebagai calon wali kota atau sebagai calon wakil wali kota. Maka PKS dipastikan sudah siap dengan kader tersebut. Itu tentu sangat tergantung dari dinamika dan situasi politik ada. PKS pun terus melakukan lobi-lobi politik dan pendekatan dengan sejumlah parpol untuk menyatukan pandan-
gan dan persepsi sama terkait kepentingan di Pilkada Kota Mataram. Dalam lobi politik itu, Ia memastikan PKS tidak akan ngotot kader harus jadi orang nomor satu. Meski, PKS raihan lima kursi di DPRD kota Mataram, dan butuh tambahan empat kursi untuk mengusung paslon di Pilkada. PKS tentu akan bersikap realistis. PKS juga tentu sangat siap, Jika kader tersebut jadi orang nomor dua. “Jika nanti pak Ahmad Jafri dipilih sebagai calon wakil walikota. Tentu saya tidak akan maju. Begitu juga sebaliknya,” tandasnya. Prinsipnya, PKS akan berjuang secara maksimal, agar kadernya bisa diusung di Pilkada kota Mataram. Entah, sebagai calon walikota atau calon wakil walikota. Dengan sudah ditetapkan siapa sebagai calon walikota dan sia-
pa sebagai calon wakil walikota, sebagai strategi dan opsi dari PKS dalam menyikapi konstalasi politik di Pilkada kota Mataram terus dinamis. Pengerucutan dan penentuan dua nama tersebut juga tak terlepas dari arahan dan konsultasi dilakukan pihaknya dengan DPW PKS NTB. Pasalnya, Pihaknya sebagai calon kepala daerah ditetapkan PKS juga berkewajiban menyampaikan dan melaporkan kepada DPW terkait komunikasi politik dilakukan dengan parpol dan kontalasi politik berkembang. “Dari hasil survei internal dua nama itu juga tertinggi elektabilitas,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi mengungkapkan, Pihaknya memberikan keluasaan kepada DPD dan calon kepala daerah PKS untuk melakukan lobi politik dengan parpol mitra koalisi di Pilkada. Hanya saja, DPD dan calon kepala daerah dari PKS tersebut juga wajib menyampaikan dan melaporkan apapun terkait hasil komunikasi politik dilakukan
(Suara NTB/ndi)
TGH. Ahmad Muchlis dan situasi politik ada. Dengan demikian, pihaknya juga bisa menyiapkan berbagai opsi dan strategi alternatif dalam menyikapi situasi politik ada. “Tetapi tetap komunikasi akhir siapa diusung ada di DPP. Tetapi keputusan DPP tentu mengacu dengan pertimbangan pengurus daerah,” tandas wakil ketua DPRD NTB itu. (ndi)
(Suara NTB/why)
SAKSI - Lima orang pegawai Inteldakim Imigrasi Mataram, Rabu (16/10) bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri mataram dalam kasus suap Rp1,2 miliar dengan terdakwa mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie
Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram
Kasus Bule Diduga Jadi Ladang Uang Sampingan Mataram (Suara NTB) – Suap Rp1,2 miliar penghentian kasus dua WNA pekerja Wyndham Sundancer Resort Lombok bukan mainan pertama Kantor Imigrasi Mataram. Suap serupa juga untuk kasus izin tinggal WNA Korea Selatan. Uang tutup kasusnya lebih kecil, ‘hanya’ Rp40 juta. Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Kepala Kantor Imigrasi Mataram Kurniadie, dan mantan Kasi Inteldakim Yusriansyah Fajrin, Rabu (16/10) kemarin, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Saksi yang dihadirkan antara lain para penyidik Inteldakim, Ayyub Abdul Muqsith, Bagus Wicaksono, Guna Putra Manik, Pandapotan Sidjabat, dan Analis Keimigrasian, Putu Galih Perdana Putra. Jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho menanyakan pendapatan lain Seksi Inteldakim, selain dari hasil bermain kasus dua WNA Sundancer, Manikam Katheerasan dan Geoffrey William Bower. “Itu Rp40 juta dari orang asing, WNA Korea yang dia lupa memperpanjang izin tinggal. Dari pemeriksaan saya dia bersalah.
Lalu dia dibawa ke kantor untuk pemeriksaan,” urai Sidjabat. Dia menambahkan, penanganan kasus yang menurutnya pantas naik penyidikan itu hanya berakhir dengan sanksi deportasi. Pasalnya, WNA Korea itu sudah membayar sejumlah uang. “Saya masih ingat, dia serahkan uang pecahan Rp100 ribu yang isinya 10 lembar. Itu banyaknya ada empat bundel,” terangnya. Pertemuan dengan WNA itu dirancang Kurniadie. Setelah menerima uang, Sidjabat mengaku berkoordinasi dengan Yusri. Kala itu, Maret 2019 Yusri sedang di Mekkah Arab Saudi untuk umroh. Yusri bilang uang itu agar diserahkan kepada Kurniadie. “Kakanim bilang pegang aja dulu. Tunggu sampai Kasi kamu pulang baru kasihkan dia. Saya telepon lagi Pak Yusri, saya diminta pegang dulu tapi dilarang disimpan di kantor,” terangnya. Atas sejumlah arahan itu, Sidjabat lalu menyetorkan secara tunai ke rekening pribadi miliknya. Uang itu baru diserahkan ke Yusri sepulangnya dari umroh. “Saya kasihkan ke Pak Yusri, uangnya kemana akhirnya saya tidak
tahu,” beber Sidjabat. Sementara saksi Manik mengungkap bahwa ada penanganan kasus dua WNA atas nama Jessica dan Alice. Waktu itu seingat dia kasus ditangani pada April dan Mei 2019. Manik mengatakan kasus dua WNA itu layak naik penyidikan. “Mereka melanggar. Saya periksa, saya yakin mereka melanggar. Ternyata dia deportasi. Kasus tidak lanjut. Saya tidak tahu siapa yang di belakang itu,” bebernya. Tak hanya itu, Manik pun mengungkap kasus WNA atas nama Alexander. Waktu itu dia juga yakin adanya pidana keimigrasian. Lagi-lagi kasus batal maju ke persidangan. “Selama saya di sana memang belum ada kasus yang proju (projusticia, lanjut ke penyelidikan tindak pidana. Ternyata dia juga deportasi,” beber Manik. Uang Sampingan Layanan Ganti Paspor Seksi Inteldakim punya sumber setoran lain. Juga ada pemasukan dari pengurusan pemeriksaan paspor rusak dan paspor hilang. Ada juga dari menyisihkan uang operasional pengawasan orang asing.
Sidjabat mengaku sisihan uang operasional diantaranya perjalanan dinas dibagi mingguan. Pembagiannya ditransfer langsung lewat rekening. “Kata Pak Yusri ini uang pengawasan, uang SPPD. Hariannya Rp400 ribu itu tergantung kegiatan juga,” ungkapnya. Dia mengaku menerima transfer uang mingguan dari Yusri sebesar Rp4 juta dan Rp1,3 juta. Manik dapat Rp3 juta dan Rp1,2 juta. Sementara Putu Galih mengaku dikirimi antara Rp500 ribu dan Rp700 ribu. Saksi Ayyub membeberkan juga di luar fungsi kedinasan, Inteldakim menyediakan jasa konsultasi investasi. Dalam hal WNA yang datang dengan tujuan bisnis tetapi menggunakan visa wisata. “Mereka berencana investasi. Kita rekomendasikan jasa yang sudah kita kenal. Feedback-nya kita mendapatkan Rp2juta sampai Rp3 juta,” terangnya. Pendapatan lainnya juga termasuk dari hasil suap Rp1,2 miliar dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat yang disetor pada Jumat (24/5) pagi. “Kita dikasih Pak Yusri, katanya itu uang THR,” sebut Sidjabat. Dari suap itu, Seksi In-
teldakim mendapat jatah Rp300 juta. Yusri yang membagikan uang itu lebih dulu menyisihkan Rp80 juta untuk jatahnya sendiri. Kurniadie dapat jatah Rp800 juta. Sisanya, Rp100 juta untuk pejabat Kanwil Kemenkumham NTB. Dalam dakwaan sebelumnya, Kurniadie disebut menerima uang dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan masing-masing seksi di Kantor Imigrasi Mataram sejak bulan Januari sampai April 2019 sejumlah Rp359,7 juta. Setoran itu masing-masing dari seksi Inteldakim terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor hilang habis berlaku, BAP paspor hilang masih berlaku, dan BAP paspor rusak. Setoran dari Seksi Statuskim terkait pelayanan perpanjangan izin tinggal. Kemudian pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk di Unit Layanan Paspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) terkait pelayanan pembuatan paspor. Sementara Yusri menerima setoran dari BAP paspor hilang habis berlaku, BAP paspor hilang masih berlaku, dan BAP paspor rusak. Seluruhnya berjumlah Rp125,4 juta sejak Januari sampai Maret 2019. (why)
Kejari Bima Usut Dugaan Penyimpangan Pegadaian Godo Mataram (Suara NTB) – Kejari Bima mengusut kasus dugaan korupsi penyimpangan gadai pada Pegadaian Godo, Woha, Kabupaten Bima tahun 2018. Modusnya diduga barang gadai dioper untuk dijadikan agunan pinjaman lain. Kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp750 juta. Kepala Kejari Bima Suroto mengatakan pengusutan ka-
sus itu sudah melaju ke tahap penyidikan. “Untuk kasus yang sudah penyidikan, kita atensi penanganannya,” ujarnya usai serah terima jabatan di Mataram, Rabu (16/10). Suroto yang menggantikan Widagdo ini mengatakan bahwa dirinya masih menginventarisasi penanganan kasus korupsi. Selanjutnya mengevaluasi progres untuk ditentukan lang-
kah yuridis selanjutnya. “Saya baru selesai dilantik. Nanti akan saya dalami dulu dari hasil yang ada,” sebut Suroto. Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan di tempat yang sama menjelaskan bahwa kasus itu mulai ditangani setelah ada temuan dari auditor Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengadaian Bima sebesar Rp750 juta. Temuanya ada indikasi lap-
oran kas keuangan yang mencurigakan. Hal itu timbul diduga dari penyalahgunaan wewenang. Prosedur standar pelayanan gadai diduga tidak diindahkan. “Hasil auditnya internalnya menyebutkan adanya indikasi kerugian negara,” ucapnya. Wayan mengatakan, penyelidikan awal menemukan adanya indikasi perbuatan korupsi. Modusnya, barang digadaikan
di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Godo. Setelah mendapat fasilitas gadai, jaminan untuk digadai lagi di tempat lain. “Indikasinya ini fasilitas gadai untuk 25 orang nasabah. Kita masih dalami dengan memeriksa saksi-saksi. Pada intinya kita sudah punya minimal alat bukti cukup sehingga kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan,” pungkasnya. (why)
SUARA NTB
Kamis, 17 Oktober 2019
Halaman 9
Basis Data ASN
BKPP Loteng Mulai Perekaman Retina Mata Praya (Suara NTB) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) awal bulan ini sudah mulai melakukan perekaman data terhadap Aparat Sipil Negara (ASN) didaerah ini. Untuk keperluan penerapan absensi retina mata yang direncanakan akan dilaksanakan secara menyeluruh mulai tahun 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Kepala BKPP Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Selasa (15/10) kemarin. Ia menjelaskan, mulai tahun 2020 mendatang Pemkab Loteng akan mulai menerapkan absensi retina mata di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Termasuk di kecamatan-kecamatan. Guna menggantikan absensi sidik jari yang sudah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan penerapan absensi retina mata tersebut, diharapkan bisa memacu disiplin ASN di daerah ini. Mengingat, sistem absensi sidik jari yang terapkan selama ini dinilai belum maksimal memacu disiplin ASN. Lantaran dinilai banyak kekurangan dan kelemahannya. “Absensi retina mata ini diharapkan bisa menutupi kekurangan dari absensi sidik jari yang selama ini diterapkan,” ujarnya. Nazili mengatakan, saat ini absensi retina mata tersebut sudah mulai diujicobakan di beberapa OPD. Termasuk di BKPP Loteng sendiri. Uji coba dilakukan untuk menguji sampai sejauh mana efektifitas absensi tersebut. Sehingga bisa dilakukan perbaikan jika ditemukan kelemahannya. Lagi pula belum seluruh OPD memiliki fasilitas absensi retina mata tersebut. Karena hampir sebagian besar baru akan mengatakan alat absensi retina mata tersebut di APBD perubahan tahun ini. Sehingga efektif penerapan absensi retina mata tersebut baru dimulai tahun depan, di seluruh OPD yang ada. Sebelum itu, perlu ada persiapan. Salah satunya perekaman data ASN yang ada. Untuk memastikan semua data ASN lingkup Pemkab Loteng terekam secara lengkap. “Data hasil perekamana itulah yang nantinya menjadi basis data untuk keperluan absensi retina mata ini,” terangnya. Dimana total ada sekitar 4 ribu ASN Loteng yang wajib melakukan perekaman retina mata. Itu di luar ASN guru. Karena yang wajib untuk absensi retina mata hanya ASN yang di luar guru. Pasalnya untuk ASN guru, sudah ada absensi tersendiri. “Jadi yang melakukan perekaman retina mata ini khusus untuk ASN di luar guru. Dan, saat ini sudah mencapai 60 persen. Dengan target penyelesaian sampai akhir bulan Oktober ini,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DisostekH.M. Nazili trans) Loteng ini. (kir) (Suara NTB/dok)
Pemkab Loteng Minta Pembahasan Dam Mujur Dijadwalkan Ulang
Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meminta penjadwalan ulang untuk membahas rencana pembangunan Dam Mujur. Setelah pada Selasa kemarin, tidak ada satupun wakil dari Pemkab Loteng yang menghadiri pembahasan Dam Mujur di Dinas PUPR NTB. Karena terbentur agenda perayaan HUT Loteng yang ke 74. Hal itu disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menyinggung soal batalnya pembahasan rencana pembangunan Dam Mujur oleh pemerintah provinsi, lantaran ketidakhadiran wakil dari Loteng, Rabu (16/10) kemarin. “Kami bukannya tidak mau hadir membahas pembangunan Dam Mujur. Tapi tahu sendiri, kondisi kami sedang ada acara peringatan HUT Loteng. Sehingga tidak ada yang bisa hadir pada rapat dimaksud,” tegasnya. Untuk itu, pihaknya meminta penjadwalan ulang rapat pembahasan Dam Mujur tersebut. Dan, pihaknya memastikan bakal hadir. Apalagi yang dibahas terkait pembangunan Dam Mujur yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan, kalau komitmen Pemkab Loteng terkait pembangunan Dam Mujur tidak perlu diragukan lagi. Tapi karena kewenangan pembangunan Dam Mujur ada ditangan pemerintah pusat, pihaknya hanya ikut perintah saja. Dan, pastinya siap berkontribusi jika memang diminta oleh pemerintah pusat. “Soal komitmen Pemkab Loteng jangan diragukan lagi. Sudah sampai ke langit ke tujuh,” imbuhnya. Hanya saja, tidak mungkin Pemkab Loteng dibebankan membangun sendiri Dam Mujur. Itu ada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya mendukung saja. Sesuai dengan batasan serta kemampuan yang ada. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pihaknya berharap pemerintah provinsi bisa lebih intensif mendorong percepatan pembangunan Dam Mujur. Karena kewenangan lebih besar di provinsi. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal ini sangat terbatas. Belum lagi soal kemampuan anggaran, pemerintah kabupaten juga terbatas. Sehingga memang dibutuhkan dorongan lebih intens dari pemerintah provinsi. Soal dukungan dari pemerintah kabupaten, kalau memang sudah ada perintah dari pemerintah provinsi ataupun pusat, mau tidak mau harus diikuti. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tidak bisa kemudian pemerintah kabupaten dipaksa mendukung pembangunan Dam Mujur di luar batas kemampuan yang dimiliki. “Kita siap mendukung. Apalagi lokasi Dam Mujur ada di Loteng. Yang manfaatnya pasti akan dinikmati oleh masyarakat didaerah ini,” tandas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng ini. (kir)
(Suara NTB/her)
SIDAK - Tim percepatan pembangunan dipimpin langsung oleh Bupati dan Wabup serta Sekda bersama jajaran sidak ke sejumlah proyek yang tengah dikerjakan
Bupati dan Wabup Soroti Proyek Tak Capai Target
Giri Menang (Suara NTB) Tim percepatan pembangunan Pemda Lombok Barat dipimpin langsung Bupati H. Fauzan Khalid bersama Wakil Bupati, Hj Sumiatun dan Sekda HM Taufiq bersama jajaran kepala OPD melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek yang tengah dibangun. Dari tiga titik proyek yang disidak, Bupati dan tim menemukan ada proyek yang mengalami deviasi negatif. Artinya, realisasinya tak mencapai target yang telah ditetapkan. Bupati pun mengingatkan jajaran OPD dan kontraktor agar mempercepat pengerjaan proyek. Bupati ditemui di sela-sela sidak mengatakan ada tiga titik proyek yang sidak. Pertama kata dia proyek tambahan pelabuhan Senggigi, Puskesmas Sesela dan proyek Kantor Dinas DPMPTSP di Labuapi. Besok (hari ini) tim dipimpin langsung olehnya akan turun lagi sidak ke lokasi-lokasi
proyek lainnya salah satunya puskesmas Pelangan Kecamatan Sekotong. “Dari hasil monitoring kami memang rata-rata masih kurang dari target. Tapi rata-rata di bawah dua persen dari target,”kata Bupati. Ia pun langsung mewarning kontraktor untuk melakukan upaya-upaya percepatan pengerjaan proyek agar deviasi ini bisa dikejar. Upaya-upaya Untuk mengejar deviasi ini kata dia, ia meminta rekanan menambah tukang dan jam kerja. Terkait kendala material seperti semen yang masih langka dan harga tinggi, hal ini juga menjadi at-
TUNJUKKAN - Wakil Rektor I UIN Mataram H. Masnun Tahir (kiri) bersama pihak KNKS menunjukkan MoU terkait pengelolaan keuangan syariah, pekan kemarin.
dan on the track. Kadis Kesehatan Rachman Sahnan Putra mengatakan delapan proyek fasilitas kesehatan berupa puskesmas, pustu yang dikerjakan di dinasnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya memang progres pengerjaannya masih belum sesuai target. Pihaknya secara rutin melakukan monev terhadap pengerjaan proyek tersebut agar dilakukan percepatan-percepatan di lapangan dengan mencegah kendala teknis maupun non teknis. “Progres pengerjaan dari semua proyek ini, ada beberapa yang minus (tak mencapai target) 5 persen dari target sesuai schedule yang mereka buat,”ujar dia. Namun, dengan upaya percepatan seperti penambahan jam kerja dan tenaga kerja bisa terkejar target yang masih belum tercapai tersebut. (her)
Bawa Kabur Uang Tamu
Oknum Pegawai Hotel Diringkus Polisi
(Suara NTB/dys)
POSE BERSAMA - Tim futsal SDN 2 Beleka pose bersama usai menerima hadiah dan piagam usai menjadi juara Futsal tingkat SD se Pulau Lombok.
Tim Futsal SDN 2 Beleka Torehkan Prestasi Mataram (Suara NTB) Permainan menarik ditunjukkan anak anak SDN 2 Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dalam final turnamen futsal tingkat Sekolah
Dasar se Pulau Lombok yang digelar di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (15/10). Permainan agresif SDN 2 Beleka Lombok Barat ini mampu menundukkan perlawanan SDN 13 Ampenan
UIN Mataram Dukung KNKS Kembangkan Model Keuangan Syariah
(Suara NTB/ist)
ensinya kepada rekanan. Yang jelas, rekanan yang bertanggung jawab. Sebab sesuai kontrak maka pekerjaan harus tuntas sesuai kontrak tersebut. Kondisi semen saat ini belum normal, harga semen dan bata sudah turun. Menyoal apakah proyek ini bisa mengalami molor, kata bupati kalau bicara potensi molor bisa saja. Namun ia optimis bisa selesai tepat waktu sebab deviasinya di bawah dua persen. “Tinggal tambah tukang dan waktu kerja,’’ kata dia. Pihaknya memperkirakan begitu masuk musim hujan, pekerjaan sudah tahap finish-
ing. Sehingga kata dia musim hujan tidak terlalu menganggu. Selain tiga titik ini pihaknya akan mengupayakan turun ke semua titik. Namun disesuaikan dengan kemampuan. Terutama proyek-proyek yang skala besar. Sidak ini kata dia dilakukan secara acak. Pihaknya belum tahu mana proyek yang berpotensi mangkrak dan tidak. Sementara itu kadis PU Made Arthadana mengatakan proyek Dinas PU yang disidak adalah kantor DPMPTSP. Proyek ini direncanakan selesai tanggal 7 Desember dengan total anggaran Rp 6,2miliar. “Progres fisiknya saat ini mencapai 49,75 persen,” jelas dia. Sedangkan target yang mesti dicapai 50 persen. Artinya deviasi masih negatif sekitar 1,25 persen. Menurut dia, pengerjaan proyek ini masih taraf aman
Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mendukung upaya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam mengembangkan model keuangan syariah di Indonesia. Dukungan itu dibuktikan secara langsung dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding ( MoU) antara UIN dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pekan kemarin yang diwakili Wakil Rektor I UIN Mataram Prof. H. Masnun Tahir. Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Mataram menanggapi serius perlunya Indonesia menjadi world model pengelolaan keuangan syariah. Hal demikian mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar dunia.
Dalam hal ini, lanjutnya, UIN Mataram tidak boleh tertinggal, melainkan harus ambil bagian dalam upaya mendorong ke arah tersebut. “Kita harus mampu menjadi bagian dari pengembangan keuangan syariah,” tegasnya. Senada dengan Masnun Tahir, Kasubag Kerjasama UIN Sapardi, ingin memastikan dan mengawal kerjasama ini agar memiliki manfaat yang baik untuk pengembangan dan kemajuan lembaga, mahasiswa dan lainnya. Kerjasama ini bisa saja menjadi tempat mahasiswamahasiswi UIN nantinya untuk PKL, khususnya mahasiswa FEBI. ‘’Sehingga siapa tahu ke depan alumni FEBI dapat menjadi anggota VIP pada komite tersebut,’’ ujarnya. (dys)
dengan skor meyakinkan 4-1. Anak anak SDN 2 Beleka tampak percaya diri dan mampu membuat penjaga gawang SDN 13 Ampenan memungut bola empat kali dari gawangnya. Tim futsal SDN 2 Beleka memang mendominasi jalannya pertandingan. SDN 13 Ampenan hanya berhasil mencetak satu gol hiburan hingga wasit meniup peluit panjang. Pelatih tim futsal SDN 2 Beleka Ryan Zulkahfi mengatakan, timnya memang kerap mengikuti pertandingan futsal. Tim futsal SDN 2 Beleka mewakili Lombok Barat dalam turnamen futsal tingkat SD yang digelar SMPN 13 Mataram. Ryan mengaku tidak mempersiapkan anak didiknya sebelum melakoni pertandingan. Bahkan ia sebenarnya tidak menargetkan juara pada turnamen tersebut. “Alhamdulilah kami berhasil menjadi juara, tetapi sejujurnya kami tidak pernah menargetkan juara, tim ini memang sudang sering ikut bertanding, jadi mereka mudah untuk beradaptasi dengan permainan,” jelas Ryan. Turnamen futsal ini sendiri diikuti 25 tim futsal sekolah dasar se Pulau Lombok. Sementara tim futsal SDN 2 Beleka yang meraih juara berhak mendapatkan dana pembinaan dan piala serta piagam. (dys)
Praya (Suara NTB) Seorang oknum pegawai hotel di kawasan wisata Kuta Pujut, Selasa (15/10) kemarin, diringkus aparat Polres Lombok Tengah (Loteng). DA (27) warga Dusun Sekar Kuning Desa Kuta tersebut dibekuk lantaran diduga mencuri uang milik tamu hotel setempat. Pelaku kini sudah ditahan di Mapolres Loteng, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Rabu (16/10) kemarin, mengungkapkan, penangkapan DA bermula dari laporan Serfini Stefano, wisatawan mancanegara yang tengah berlibur di kawasan Kuta. Korban melaporkan kehilangan uang sebesar 1.300 euro ke Polsek Kuta, pada Selasa siang sekitar pukul 12.00 wita. Mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Kuta kemudian berkoordinasi dengan Polres Loteng untuk kemudian turun melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi mendapati jejak
pelaku berupa sidik jari di brankas hotel setempat dengan identitas pelaku. Siang itu juga polisi langsung bergerak ke rumah pelaku. “Awalnya ketika menerima laporan, polisi curiga kalau pelakunya bukan orang luar. Tetapi justru orang dalam hotel,” terangnya. Benar saja, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumahnya tanpa perlawanan berarti. Pelaku sendiri diketahui merupakan salah seorang karyawan di hotel tempat korban menginap. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan uang ribuan euro yang diduga milik korban. “Usai ditangkap, saat diinterogasi pelaku mengakui perbuatannya,” sebutnya. Dan, pelaku sendiri yang menunjukkan tempat uang milik korban disembunyikan. Sore itu juga, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng. Untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku pun kini terancam hukuman berat atas perbuatannya tersebut. (kir)
(Suara NTB/kir)
TANGKAP - Polisi menangkap terduga pelaku pencurian uang milik wisatawan asing di kawasan Kuta, Selasa (15/10).
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
Halaman 10
SK Gubernur Sudah Turun
Guru Non ASN Dibayar Sesuai Jasa Jam Mengajar Mataram (Suara NTB) –
Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ditandatangani gubernur. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang membuat salinannya untuk masing-masing individu. Sebanyak 1.164 orang guru non ASN yang memenuhi syarat Uji Kompetensi Guru (UKG) Non ASN tahun 2018 akan memperoleh SK tersebut. Mereka akan dibayar sesuai jasa jam mengajar.
(Suara NTB/ron)
IKATAN Guru Indonesia (IGI) NTB mengapresiasi akan diterbitkannya SK Gubernur bagi guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) SMA/SMK/SLB. Terkait penggajian, diharapkan guru non ASN bisa mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebanyak 1.164 orang guru non ASN yang memenuhi syarat Uji Kompetensi Guru (UKG) Non ASN tahun 2018 akan memperoleh SK tersebut. Mereka akan dibayar sesuai jasa jam mengajar. Nominal yang akan diterima sebesar Rp40 (Suara NTB/ist) ribu per jam mengajar. Ermawanti Ketua IGI NTB, Ermawanti, kepada Suara NTB, Rabu (16/10) mengatakan, terkait dengan nominal yang dibayarkan, sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melakukan kajian dengan baik dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di NTB. “Saya khawatir ketika jumlah jam mengajar yang didapat oleh guru tidak tetap ini (sedikit) akan berimbas dengan penghasilan, kasihan mereka,” katanya. Ia juga meminta agar Dinas Dikbud NTB harus melakukan pemetaan secara komprehensif terkait kompetensi guru-guru, dan mereka ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. “Jangan sampai lagi ada titipan-titipan penempatan. Intinya apabila ingin maju pendidikan di NTB ini, tingkatkan mutu guru dengn maksimal,” katanya. Terkait dengan kesejahteraan guru honorer atau non ASN, Ermawanti menyebutkan kondisi guru honorer di NTB masih sangat jauh dari kata sejahtera. Sebelumnya ia juga menyampaikan, perlu perhatian pada kesejahteraan guru honorer, terutama guru honorer yang diangkat oleh sekolah. Sampai saat ini banyak guru honorer yang mendapatkan honor sangat rendah, padahal mereka mengemban tugas yang sama dengan guru berstatus ASN. (ron)
H. Aidy Furqon
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/10). Ia mengatakan, SK Gubernur tentang penugasan guru non ASN sudah diterbitkan pada 30 September lalu. Dalam diktum SK itu, guru non ASN akan dibayar sesuai jasa jam, besarannya yaitu Rp40 ribu per jam mengajar. Gaji tersebut berasal
dari APBD Provinsi NTB. “SK gubernur sudah keluar tanggal 30 September, sudah ditandatangani oleh gubernur. Sedang saya salin per indivi-
dunya sebanyak 1.164. Mudah -mudahan dua minggu ke depan selesai. Kami berkoordinasi agar gubernur bisa langsung menyerahkannya secara simbolis,” kata Aidy. Selain itu, kata Aidy, di SK Gubernur itu juga menyebutkan bahwa SK Gubernur tidak menjadi persyaratan CPNS. SK Gubernur itu terpisah dari persyaratan CPNS. “Kami harapkan tidak menjadi tuntutan guru non ASN yang diberikan SK Gubernur, itu
123456789012345678901234567890121 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 SK gubernur sudah keluar tanggal 30 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 September, sudah ditandatangani oleh 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 gubernur. Sedang saya salin per individunya 123456789012345678901234567890121 sebanyak 1.164. Mudah-mudahan dua minggu 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ke depan selesai. Kami berkoordinasi agar 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 gubernur bisa langsung menyerahkannya 123456789012345678901234567890121 secara simbolis. 123456789012345678901234567890121
”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gaji Diharapkan Sesuai UMP
dihindari,” katanya. Dari 1.164 guru non ASN yang akan mendapatkan SK Gubernur terdiri dari guru produktif SMK sebanyak 550 orang, guru SLB sebanyak 46 orang, dan guru normatif-adaptif sebanyak 568 orang. Ia menargetkan pada bulan Oktober ini sudah bisa diberikan SK kepada guru non ASN itu. “Mereka bisa langsung bertugas atau bisa bulan Desember setelah bagi rapor. Tapi (data) induknya sudah kita pindahkan dapodik-nya berdasarkan SK penugasan sekarang,” katanya. UKG Non ASN normatifadaptif dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Sementara UKG Non ASN produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu diikuti sebanyak 1.132 peserta. (ron)
Kuota Sekolah dan Madrasah yang Diakreditasi Bertambah Mataram (Suara NTB) – Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi NTB mendapatkan tambahan kuota sekolah dan madrasah yang diakreditasi pada tahun 2019 ini. Kuota awal yang diberikan untuk diakreditasi sebanyak 1.650 sekolah.
H. Suyanto
Kemudian ada tambahan 35 sekolah dari efisiensi anggaran dan 150 sekolah penambahan kuota dari APBN. Ketua BAN S/ M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., pada Rabu (16/10) mengatakan, total sekolah yang diakreditasi pada tahun 2019 sebanyak 1.835 sekolah. Sekolah yang sudah dilakukan visitasi sebanyak 1.264
sekolah. Sementara itu visitasi yang sedang berjalan sebanyak 348 sekolah. “Tersisa 223 sekolah akan dilanjutkan pada minggu pertama bulan November. Diharapkan selesai seluruhnya pada pertengahan November,” ujarnya. Selain itu, Suyanto menyampaikan sebanyak 812 sekolah/ madrasah sudah diumumkan hasil akreditasinya dengan SK BAN-S/M No.615/BAN-SM/ SK/2019. Sertifikat sudah bisa diunduh oleh sekolah/madrasah masing-masing melalui situs BAN-S/M yaitu di http:// bansm.kemdikbud.go.id. Sebenarnya total sasaran sekolah atau madrasah yang memerlukan penilaian pada tahun 2019 ini sebanyak 2.984 sekolah dan madrasah. Dengan rincian sasaran baru dan SMA sederajat yang telah habis masa akreditasi sebanyak 665. Dan reakreditasi bagi SA/MI dan SMP/MTs sebanyak 2.319.
Prioritas sekolah/madrasah yang akan diakreditasi tahun 2019 adalah sekolah/madrasah yang belum diakreditasi, SMA sederajat yang telah habis masa berlaku akreditasi dan habis masa berlaku di tahun 2019, sekolah/madrasah yang telah habis masa akreditasi dua tahun atau lebih, dan sekolah/madrasah yang sudah habis masa akreditasi satu tahun. Selain itu, juga untuk sekolah/madrasah yang berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. Sebelumnya ia juga menyampaikan untuk tahun 2019 ini adalah tahun transisi pergeseran paradigma BAN S/ M dari compliance menuju performance. Ia berharap akhir tahun 2019, instrumen baru yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) sudah selesai, sehingga tahun 2020 sudah diimplementasikan sebagai pengganti instumen tahun 2017. (ron)
(Suara NTB/dok)
Dikbud Lobar Berperan dalam Pencanangan Program Aksi Bergizi Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) ikut memeriahkan Pencanangan Program Aksi Bergizi yang digelar Pemkab Lobar bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan UNICEF, Jumat (11/10). Kegiatan ini diikuti puluhan sekolah SD maupun SMP yang ada di lingkup Dikbud Lobar. Pencanangan dirangkai dengan senam bersama dan aksi minum Tablet Tambah Darah (TTD) oleh ratusan pelajar yang hadir. Bentuk dari program
Aksi Bergizi ini adalah intervensi kepada para remaja dengan memberikan suplemen gizi dan perubahan perilaku sehat, seperti cuci tangan sebelum makan dan sarapan secara rutin setiap pagi hari sebelum berangkat sekolah. Kepala Dinas Dikbud Lobar M.Hendrayadi ikut mendukung dan mengapresiasi kegiatan pencanangan Aksi Bergizi ini. “Dengan Program Aksi Bergizi akan mencegah terjadinya kekurangan gizi di kalangan pelajar khususnya, dengan gizi yang baik akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku baik para
(Suara NTB/ist)
remaja,” ujarnya. Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengakui aksi bergizi ini akan memiliki dampak yang sangat besar bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena tidak hanya berdampak pada pencegahan stunting. Namun juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang pada akhirnya dapat meningkatkan umur harapan hidup, sehingga juga akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Barat. “Masa depan bangsa kita itu ada di pundak mereka, mari kita siapkan generasi
muda kita dari sekarang, supaya mereka sehat dari sisi jasmani dan tentunya juga rohani,” terang Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Pihaknya memberikan perhatian dan dukungan yang kuat terhadap kegiatan aksi bergizi ini. Terbukti telah dikeluarkan Perbup Nomor 46 tahun 2019 tentang akzi bergizi bagi peserta didik di wilayah Kabupaten Lobar. Dengan regulasi daerah ini, kegiatan aksi bergizi yang awalnya baru diujicobakan di 10 sekolah yang selanjutnya diperluas menjadi 48 sekolah, akan diberlakukan bagi seluruh sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se Lombok Barat. (her/*)
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat HADIR - Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi dan jajaran saat sambutan dalam pencanangan aksi bergizi. hadir dalam pencanangan aksi bergizi.
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Peserta temu ilmiah APPSANTI yang digelar di Universitas Hamzanwadi pose bersama.
Sosiolog dan Antropolog Gelar Temu Ilmiah di Universitas Hamzanwadi Selong (Suara NTB) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia (APPSANTI) menggelar acara temu ilmiah nasional yang berlangsung selama 3 hari sejak Senin 15-17 Oktober dan dipusatkan di Universitas Hamzanwadi Lombok Timur (Lotim). Ketua APPSANTI, Ubedilah Badrun menyampaikan, temu ilmiah ini merupakan acara rutin yang dilakukan untuk membahas berbagai dinamika dan tantangan dalam pembelajaran sosiologi dan antropologi di era terkini yakni era industri 4.0 (four point zero) menuju society 5.0 (five point zero). “Hal itulah yang membuat temu ilmiah saat ini mengangkat tema tantangan pembelajaran sosiologi dan antropologi di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 dengan diikuti oleh anggota APPSANTI dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” ujar Ubedilah yang juga pengamat politik dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (16/10). Disebutkan, berbagai rangkaian acara dalam temu ilmi-
ah itu di antaranya seminar nasional, musyawarah nasional, dan olimpiade nasional yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. “Kami (APPSANTI,red) setiap tahun menyelenggarakan kegiatan seperti ini, dan APPSANTI ini sudah menyebar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, hanya Papua yang belum kita sentuh tapi insya Allah tahun depan kita akan coba,” ungkap mantan aktivis HMI yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu. Sementara itu, Humas Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhammad Halqi mengatakan, kegiatan ini merupakan acara yang dapat memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi, terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial. “Tantangan generasi milenial di era revolusi industri generasi ke empat (4.0) cukup berat. Di mana revolusi ini menitikberatkan pola digitalisasi dengan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan,” ujar Halqi.
Hal itu, lanjut doktor jebolan UNJ ini, memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi memberi kemudahan dalam hidup, satu sisi lagi bisa memberikan mudarat dan dampak negatif, terutama dalam konteks perilaku. “Hal ini yang banyak pihak kurang menyadari akan adanya perubahan tersebut terutama di kalangan pendidik, sekaligus semua itu merupakan tantangan generasi millenial yang sulit terelakkan,” paparnya. Melalui temu ilmiah APPSANTI yang diselenggarakan di Universitas Hamzanwadi pihaknya berharap bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi generasi muda utamanya mahasiswa dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. “Kami berharap selaku tuan rumah dari acara ini memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan bersama, baik bagi universitas dan APPSANTI, khususnya program studi pendidikan sosiologi Univeritas Hamzanwadi selaku panitia temu ilmiah ini,” pungkas Direktur Lembaga Kerjasama dan Alumni (LKA) itu.(dys)
SUARA NTB
Kamis, 17 Oktober 2019
Halaman 11
Puluhan Toko di Pasar Lama Kota Bima Terbakar Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan toko yang ada di Pasar lama Kota Bima, hangus terbakar dan rata dengan tanah pada, Rabu (16/10) sore sekitar pukul 15.20 wita. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kobaran api dapat dipadamkan setelah beberapa mobil pemadam kebakaran (Damkar) diterjunkan ke lokasi kebakaran. Bahkan masyarakat juga terlihat membantu untuk memadamkan api dengan cara seadanya. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran hebat tersebut. Namun, kebakaran itu mengakibatkan para pedagang mengalami kerugian hingga miliran rupiah. Informasi yang dihimpun Suara NTB ada sekitar 24 lokal toko yang terbakar. Dari 24 lokal itu, hanya sebagian yang tidak terisi. Namun sisanya diisi oleh pedagang pakaian dan perabotan rumah tangga. Saksi mata, Saruji, mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran hebat tersebut, karena saat tiba di lokasi kebakaran, dirinya sudah melihat dua lokal toko yang disewanya sudah hangus. “Saya tidak tahu penyebabnya, karena saat tiba, toko yang saya sewa sudah terbakar,” katanya. Menurutnya, bangunan yang terbakar merupakan toko yang sewa para pedagang. Mulai dari pedagang pakaian, pecah belah hingga perabotan rumah tangga. Sehingga dipastikan kerugian yang dialami diatas miliaran rupiah. “Saya sendiri kerugian yang dialami diprakiran mencapai ratusan juta,” katanya. Sementara Kepala BPBD Kota Bima, Ir. Syarafuddin MM, mengakui adanya kebakaran tersebut. Hanya saja pihaknya belum memastikan pemicu atau penyebab kebakaran tersebut. “Kebakaran terjadi Sore tadi. Tapi belum diketahui penyebabnya. Saat ini masih dilakukan diselidiki aparat kepolisian,” katanya. Syarafuddin mengaku, kobakaran api bisa dipadamkan setelah diterjunkan sejumlah mobil Damkar. Untuk saat ini pihaknya masih mendata jumlah toko yang terbakar. Termasuk kerugian yang dialami. “Jumlah toko yang terbakar masih kita data. Termasuk kerugian yang dialami. Tapi jumlah toko yang terbakar diprakiran puluhan unit dan kerugian mencapai miliaran rupiah,” pungkasnya. (uki)
Danrem 162/WB Ajak Warga Ramaikan ”Fun Night Run” HUT TNI Mataram (Suara NTB) Memeriahkan HUT ke 74 TNI, Korem 162/WB menggelar Fun Night Run. Jarak tempuh 7,4 K akan digelar tanggal 26 Oktober malam. Mengawali kegiatan itu, Selasa malam (15/10) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han mengelar konfrensi pers bersama Kepala Dinas Parwisata NTB H. Lalu M Faozal, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga NTB Husnanidiaty Nurdin dan Ketua KONI NTB Andi Hadianto. Jumpa pers soft launching di Lapangan Sangkareang Kota Mataram. Acara press conference dan soft launching dihadiri beberapa komunitas pecinta lari di Provinsi NTB diantara Riot, Rinjani dan dari Yonif 742/SWY. “Pada malam minggu tersebut banyak kegiatan yang akan dilaksanakan seperti body contest, lomba senam zumba, fashion show dan ada Amtenar band,” sebut Danrem. Tidak hanya itu, sambungnya, ada juga Fun Night Run sepanjang 7,4 km dengan berbagai macam door prize. Diantaranya dua unit sepeda motor, kulkas, kipas angin, voucher menginap di hotel. “Kegiatan ini juga untuk menciptakan situasi dan kondisi NTB pasca gempa tetap aman dan kondusif dengan harapan dunia pariwisata NTB bisa bangkit kembali untuk mengejar ketinggalan dari provinsi lain,” jelasnya. Sebelum kegiatan malam Minggu, akan diawali pameran Alutsista dan bazar Kamis dan Jumat. Untuk itu, Danrem 162/WB mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menghadiri malam mingguan bersama keluarga dan sahabat di Lapangan Sangkareang Mataram. (ars/*)
(Suara NTB/Penrem)
KONFERENSI PERS - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat konferensi pers bersama Kepala Dinas Parwisata NTB, H. Lalu M. Faozal, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga NTB Husnanidiaty Nurdin dan Ketua KONI NTB Andi Hadianto.
(Suara NTB/fan)
PANJAT TEBING - Panitia Kejurnas Panjat Tebing Pelajar Gubernur NTB Cup sedang mengecek kondisi Arena Panjat Tebing Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (16/10). Persiapan dilakukan untuk perlombaan Kejurnas Panjat Tebing yang dimulai, Kamis (17/10).
Puluhan Atlet Berkompetisi di Kejurnas Panjat Tebing Pelajar
Mataram (Suara NTB) – Kejurnas Panjat Tebing Tingkat Pelajar siap digelar di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (17/10) hari ini. Event yang memperebutkan Piala Gubernur NTB ini akan melibatkan 75 dari delapan atlet provinsi di Indonesia. Ketua Panitia, Tutus Harja yang diwawancara Suara NTB di lokasi pertandingan, Rabu (16/10) kemarin mengatakan delapan provinsi yang terlibat di event itu, yakni Jawa Timur (Jatim), Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Jogja, Jateng, Bali dan NTB.
“Dari 75 peserta yang hadir, terdapat 50 peserta dari NTB,” ucap Tutus yang saat itu bersama Sekum Pengprov FPTI NTB, Yudistira. Lanjutnya, selain memperebutkan Piala Gubernur NTB, pihak panitia juga menyiapkan hadiah total uang
pembinaan Rp 40 juta bagi atlet yang keluar sebagai juara satu, dua dan tiga di delapan kelas yang di lombakan. Delapan kelas yang dipertandingkan di event itu, yakni Leed pelajar putra, leed pelajar putri, speed pelajar putra dan speed pelajar putri. Selanjut-
nya event itu juga mempertandingkan empat kelas leed umum putra, leed umum putri, speed umum putra dan speed umum putri. Itu artinya, terdapat delapan medali emas delapan perak dan delapan perunggu yang diperebutkan di event itu. Pihak panitia juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi peserta juara. Sementara pantauan Suara NTB dilokasi event yang akan berlangsung selama tiga hari (19-
21 Oktober) ini dibuka secara resmi oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Rabu (17/ 10). Dalam sambutannya Kadispora NTB ikut mendukung penyelenggaraan event nasional di NTB. Dia berharap event itu dapat menjadi agenda tahunan pihak Mapala Fakultas Ekonomi (MFE) Universitas Mataram. “Saya senang event ini bisa digelar di NTB. Kita harap event nasional seperti ini bisa menjadi agenda tahunan MFE Unram,” harapnya. (fan)
KONI NTB Dukung Triathlon di Gilifestival 2019 Mataram (Suara NTB) Masyarakat bersama pelaku wisata Gili Trawangan menggagas event sport tourism di obyek wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, 19-23 November 2019. Salah satu event yang digelar nantinya adalah Triathlon. Menariknya event Triathlon yang dirangkaikan dengan acara Gilivestival 2019 itu mendapat dukungan penuh dari KONI NTB. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam acara Konferensi Pers yang digelar di Sekretariat KONI NTB, Rabu (16/10) mengatakan event Triathlon yang dirangkaikan dengan Gilifestival 2019 itu patut didukung. Pasalnya event itu melibatkan peserta dari puluhan manca negara dan didukung penuh oleh masyarakat setempat. “Event Triathlon di Gili Trawangan melibatkan peserata manca negara. Dan me-
nariknya event ini digagas oleh masyarakat setempat. Event ini harus kita dukung, hanya saja perlu dirapikan dari teknis lombanya,” ucap Andy Hadianto yang saat itu didampingi Kepala BPPD KLU, Lalu Suratman. Hadir juga para peserta fun run NTB. Pada kesempatan itu, Andy mengatakan event Triathlon di Gili Terawangan ke depan harus menjadi event nasional. Selain menarik perhatian banyak peserta dari mancanegara event itu didukung oleh masyarakat setempat dan pemuda setempat. Menurut Andy, bila pelaksanaan event itu di kemas dengan baik maka pesertanya akan lebih banyak dan akan menjadi event Triathlon yang paling menarik di Indonesia. “Triathlon di Gili Trawangan sangat menarik karena medannya tidak di jalan raya,
tapi di dalam pulau. Masih alami, peserta berenang langsung di laut, berlari di jalan bertanah, dan bersepeda menggunakan sepeda gunung. Kita mengajak komunitas lari di NTB untuk menguji event ini. Kita ingin event ini bisa diakui di kancah nasional,” harapnya. Di tempat yang sama Kepala BPPD KLU, Lalu Suratman mengatakan Gilifestival 2019 menggelar beberapa rangkaian lomba, salah satunya Triathlon. Diakuinya penyelenggaraan event Triathlon di Gili Trawangan sejauh ini memang belum standar. Namun demikian ia mengharapkan event yang melibatkan lebih dari 500 peserta itu masuk di kategori spesialis event Triathlon di Indonesia. Diakuinya, Triathlon di Gili Trawangan memang lebih spesial, dimana peserta berlari sejauh 5 Kilometer di atas tanah (bukan di jalan raya),
(Suara NTB/fan)
BERI KETERANGAN - Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, didampingi Ketua BPPD KLU, Lalu Suratman (dua dari kiri), Ketua Sport Center NTB, Yadi (paling kiri), dan Anggota Litbang KONI NTB, Hari Gunawan sedang memberikan keterangan pers di Sekretariat KONI NTB, Rabu (16/10). selanjutnya peserta berenang di laut sepanjang 500 meter, dilanjutkan dengan bersepeda menggunakan sepeda gunung sejauh 7 Kilometer. “Gilifestival sudah menjadi event tahunan, namun baru kali ini berkolaborasi dengan
isntansi atau lembaga lain, seperti KONI, Dinas Pariswisata dan pelaku pariwita lain mendukung. Kita ingin event ini di kemas lebih baik lagi sehingga akan menjadi event Triathlon yang sangat spesial di Indonesia,” harapnya. (fan/*)
FPTI NTB Segera Selekda Atlet Pra-PON Mataram (Suara NTB) Pra-PON Zona III Cabor Panjat Tebing akan berlangsung di Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel), 14-20 No-
vember 2019. Menghadapi event itu, pengurus cabang olahraga panjat tebing NTB akan segera melaksanakan seleksi atlet Pra-PON 2019.
“Kita akan bersurat ke masing-masing Pengcab FPTI NTB dalam waktu dekat ini. Kita minta kabupaten/kota untuk menyiapkan atletnya
masing-masing,” ucap Sekum Pengprov FPTI NTB, Yudistira kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (16/10). Yudistira mengatakan, pi-
haknya akan menurunkan sedikitnya 10 atlet di Pra-PON Panjat Tebing yang akan berlangsung di Makasar, 14-20 November 2019. Namun sebelum mengirim atletnya, mereka akan melakukan pelatda terpusat yang akan di gelar di Mataram akhir bulan Oktober ini. Dalam Pelatda nantinya pihaknya akan memanggil sebanyak 16 atlet dari kabupaten/kota yang berprestasi di Porprov NTB 2018. Mereka terdiri dari 4 atlet asal Kota Bima, 6 atlet asal Dompu, 2 dari Lotim, dua dari Lotneg dan dua atlet Drai Kota Mataram. Sebanyak 16 atlet itu akan latihan terpusat di Mataram selama sebulan setelah itu pihaknya akan memilih 10 atlet terbaik untuk mewakili NTB di Pra-PON 2019. “Kemungkinan kita mengirim sepuluh atlet terbaik di PraPON, enam atlet putra dan empat putri,” jelasnya. Untuk diketahui Pra-PON panjat tebing Zona III nantinya akan melibatkan provinsi NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua, beberapa provinsi di Pulau Kalimantan dan beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. Selanjutnya, kelas yang dipertandingkan di Pra-PON terdiri empat kategori, leed, speed, boulder dan combine. “Kita punya peluang emas di nomor combain karena atlet kami, Nurul Iqamah peringkat satu nasional,” kelasnya. Sementara untuk pembiayaan pelatda masih dipikirkan oleh FPTI NTB karena KONI NTB tak menanggung biaya untuk Pelatda desentralisasi atlet. FPTI NTB metlnawarkan solusi, Pengcab menanggung biaya Pelatda dan Pengprov menanggung biaya keberangkatan atlet ke Pra-PON. (fan)
SUARA NTB
Kamis, 17 Oktober 2019
Sampah Harus Dipilah dari Rumah Mataram (Suara NTB) Wacana Pemerintah Kota Mataram dalam pemilahan sampah terus bergulir, baik di kantor-kantor, sekolah, swalayan, dan rumah tangga. Wacana pemilahan dinilai bisa mengurangi jumlah sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengimbau pemilahan sampah harus dimulai dari rumah tangga (RT). Karena, LH kota Mataram tidak takan mengurus sampah di lingkungan RT. “Kalau sudah urusan rumah tangga itu sudah bukan urusan kita. Kita LH hanya mengurus teknis pengelolaan sampah saja,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (16/10). Pemilhan sampah ini kata Irwan, akan diupayakan di semua lokasi. “Nanti teknis ini
kita akan lihat di mana kelemahannya,” katanya. Dalam hal ini, DLH kota Mataram akan berupaya memaksimalkan sarana dan prasaran yang mampu mendukung pemilahan sampah di Mataram. “Kita hanya memaksimalkan Sarpras untuk proses pemilahan pewadahan terkait pengurangn tempat-tempat yang banyak sampah,” katanya. Rencana pemilahan ini lanjut Irwan, akan dimaksimalkan pada akhir tahun 2019 dan tahun 2020 mendatang. “Kita mau maksimalkan pada tahun ini sampai 2020 mendatang,” imbuhnya. Seorang warga, Jiat Suprajat dari Sukaraja Timur menyampaikan, gerakan pemilahan sampah belum bisa dilakukan. Katanya, gerakan pemilahan sampah ini harus didukung den-
gan pengadaan wadah sampah. Baik organik maupun anorganik. “Dari lingkungan maupun dari kelurahan di Ampenan Tengah belum bisa memberikan kita
wadah sampah yang akan dipilah. Ini kan harus ada wadah minimal karung atau lainnya. Tapi belum ada sampai sekarang,” tukasnya kepadaSuaraNTB,kemarin.(viq)
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
Halaman 12
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.6769 HQ NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ771102/1KP771174 AN.SUMARNI HLG D’SKTR JL.SRI WIJAYA KEL.PAGESANGAN TIMUR MATARAM HLG STNK R4 TOYOTA KIJANG DR.9162 NOKA/NOSIN : MHF31KF6000007562/7K0241918 AN.KANWIL DEPNAKERPROPNTBHLGD’SKTR JL.ADI SUCIPTO AMPENAN HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.5251 HV NOKA/NOSIN : MH1JFP216FK092952/ JFP2E-1092952 AN.I WAYAN WENTEN HLG D’SKTR JL.WR.SUPRATMAN KOTA MATARAM
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 17 Oktober 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
OPINI
Halaman 14
Menyongsong Wisata Halal Insiden TPA Kebon Kongok Jadi Bahan Evaluasi TEMPAT Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok Lombok Barat terbakar sejak Minggu (13/10) lalu. Terbakarnya TPA terluas di NTB ini telah merugikan banyak pihak. Pasalnya, kegiatan pembuangan sampah dari dua daerah di NTB, yakni Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) menjadi terganggu. Mobil-mobil yang biasa membuang sampah di TPA harus menunggu agak lama untuk bisa membuang sampah. Tidak hanya itu, warga yang tinggal di dekat TPA harus merasakan dampaknya. Mereka terpapar asap dengan bau menyengat dari sampah yang terbakar, sehingga berpengaruh pada kesehatan sejumlah warga. Beberapa warga harus menjalani perawatan intensif, karena menderita gangguan pernafasan. Belum lagi, masyarakat yang selama ini mengandalkan hidup dari mencari barang bekas di TPA Kebon Kongok juga terganggu. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa lagi mencari barang bekas untuk dijual kembali. Terbakarnya TPA ini tentu tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemprov NTB. TPA Kebon Kongok yang kini menjadi Unit PelaksanaTeknis (UPT) di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) NTB harus belajar dari musibah kebakaran yang terjadi. Bersama dengan dua daerah yang membuang sampah di kawasan ini, yakni Lombok Barat dan Kota Mataram, pengelolaan TPA ini harus maksimal. Jangan sampai hanya menjadi lokasi tempat pembuangan sampah, pengelolaannya sembarangan. Begitu juga pejabat yang ditempatkan di kawasan ini bukanlah pejabat sembarangan, tapi pejabat yang memiliki kompetensi dan ahli di bidang lingkungan hidup atau persampahan. Memang, bagi sebagian pola pikir masyarakat, sampah adalah sampah. Artinya, kalau yang namanya sampah sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Namun, bagi orang yang berpikir kreatif, sampah adalah sumber uang dan menjadikan orang yang tahu cara memanfaatkannya menjadi jutawan atau miliarder. Untuk itu, sejak program NTB Zero Waste atau bebas sampah yang dicanangkan pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, asumsi orang sudah mulai berubah. Artinya, orang-orang yang sebelumnya cuek pada sampah di sekitarnya, terutama yang bisa diolah mulai melakukan pemilahan. Sampah-sampah plastik dipilah dan dimanfaatkan atau diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Meski demikian, kasus terbakarnya TPA Kebon Kongok ini seakan membuka mata bagi kita semua, jika dalam mengelola sampah itu harus serius atau tidak setengah-setengah. Ternyata, sampah memiliki dampak atau efek yang sangat besar bagi lingkungan, terutama bagi makhluk hidup. Sebagai contoh, saat sampah tidak dikelola dengan baik dan dibuang sembarangan ke sungai atau saluran air, dampak negatif sampah langsung dirasakan. Akibat sampah yang dibuang sembarangan ini, sungai menjadi tercemar dan saluran air tersumbat yang menyebabkan banjir. Begitu juga saat sampah dibuang di lokasi yang sudah ditetapkan, ternyata tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja. Gunungan sampah yang ada harus dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, sehingga lokasi TPA mampu memberikan nilai tambah. Jangan sampai, sampah yang sudah dibuang di TPA tidak diawasi, sehingga menyebabkan sampah terbakar dan merugikan banyak pihak. Seperti yang terjadi sekarang ini, TPA Kebon Kongok terbakar sejak Minggu (13/10) sore hingga Rabu (16/10) kemarin masih belum padam. Dampaknya, Dinas Kebersihan Lombok Barat dan Kota Mataram tidak bisa membuang sampah ke lokasi ini dan menyebabkan sampah menumpuk di beberapa tempat pembuangan sementara (TPS). Tentunya yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat, karena merasakan dampak langsung dari belum maksimalnya sampah yang terbuang ke TPA. Untuk itu, Pemprov NTB seperti harapan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid agar memaksimalkan pemadaman di TPA Kebon Kongok. Jangan sampai hanya gara-gara tidak maksimalnya pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir menjadikan masyarakat menjadi korban. Paling tidak, kejadian kebakaran TPA ini harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah daerah untuk lebih serius mengelola sampah, sehingga sampah tidak selalu jadi masalah, baik saat di lingkungan kita hingga di TPA. (*)
NDONESIA Muslim Travel Index pada 2019, menetapkan Lombok, NTB sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Sejak 2015 sampai sekarang, Lombok meraih 12 dari total 14 penghargaan yang dilombakan dalam halal tourism in the world. Menteri Pariwisata Arief Yahya dengan bangga mengapresiasi keberhasilan itu. Dia mengatakan Lombok jagonya wisata halal. Hal itu diucapkannya pada The International Halal Tourism Conference 2019 di Mataram 10 Oktober. Bahkan Ketua MUI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin yang juga Wakil Presiden terpilihpun menjadikan Lombok sebagai rujukan wisata halal nasional. Jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat. Diprediksikan pada 2020 mencapai 4,5 juta wisatawan. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menyongsong wisata halal tersebut? Semua hal penting dipersiapkan. Mulai dari SDM, transportasi, telekomunikasi, air bersih, kelistrikan, keamanan, sarana dan prasarana akomodasi, pertunjukan seni budaya, money changer, dan seterusnya. Tak kalah penting adalah aspek pangan/kuliner halal. Aneka ragam kuliner khas NTB terutama pangan asal ternak tak kalah cita rasanya dengan kuliner asal daerah lain. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah bersama masyarakat pelaku UMKM untuk memproduksinya dengan memperhatikan berbagai aspek. Mulai dari proses pengelolaan sampai kepada produk siap santap. Semuanya berkaitan erat dengan kehalalannya. Pentingnya Pangan Halal bagi Wisatawan Pangan halal tidak hanya dibutuhkan oleh orang atau wisatawan muslim. Wisatawan non muslimpun membutuhkannya. Sapi misalnya, sebelum disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) harus memenuhi tiga prosedur. Pertama, disembelih sesuai syariat agama islam dan memenuhi aspek kesejahteraan hewan (animal welfare/ rafahiyatul haiwanat). Kedua dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh dokter hewan/petugas berwenang. Ketiga penanganan daging sesuai aspek higienis sanitasi. Selain itu, juru sembelih harus mempunyai dua
Oleh : Syamsul Hidayat Dilaga (Ketua Divisi SDA & LH pada Tim Percepatan Pengembangan Investasi & Industrialisasi Kawasan Strategis Samota, dan Dosen Fakultas Peternakan Unram) persyaratan yakni, memahami dan menerapkan kaidah aspek kehalalan serta aspek kesejahteraan hewan (kesrawan), serta memahami dan menerapkan kaidah teknis higienis sanitasi. Pada aspek kesrawan, perlakuan terhadap hewan haruslah secara wajar, alami, dan terkendali dari tindak semena-mena manusia. Tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Contoh, hewan produksi seperti sapi, dipelihara untuk memenuhi kebutuhan manusia akan produk pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Aman, maksudnya tidak mengandung penyakit dan residu yang dapat menyebabkan penyakit/menganggu kesehatan manusia. Sehat, memiliki zatzat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Utuh, tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lainnya. Dan Halal, dipotong dan ditangai sesuai syariat agama islam. Isu kesrawan saat ini masuk dalam isu perdagangan bebas, termasuk isu HAM dan isu lingkungan. Kegiatan pembinaan kesrawan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi nilai kesrawan kepada petugas pengelola hewan/ternak, fasilitasi penerapan teknis kesrawan di RPH, advokasi konsumen terhadap produk pangan asal hewan yang bebas perlakuan tidak wajar saat hidupnya, serta penyiapan peraturan perundangan dan pedoman praktis meliputi penanganan hewan, pengaruh kesrawan terhadap kualitas daging, dan makna penerapan kesrawan dalam penjualan daging. Perlunya memperhatikan kesrawan, agar kita tidak dituding sebagai bangsa yang tidak peduli akan hal itu. Pengalaman pahit pada 8 Juni 2011, Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia selama beberapa waktu hanya karena cara kita menyembelih sapi di RPH yang tidak menerapkan kesrawan. Berdasarkan uraian tersebut kini dapat difahami bahwa pangan halal bukan hanya halal bendanya, namun prosesnya juga halal.
RADIO
Proses Produk Juga Halal Dalam Ilmu reproduksi ternak, dianjurkan untuk tidak melakukan perkembangbiakan ternak secara inbreeding (kawin keluarga). Supaya diperoleh keturunan ternak yang pertumbuhannya cepat, baik, sehat, dan kuat. Sedapat mungkin dihindari penggunaan obat-obatan kimia ataupun hormone pemacu pertumbuhan. Karena akan berdampak negatif bagi manusia selaku konsumen akhir dari produk ternak. Untuk mengatasi hal tersebut, sosialisasi kepada peternak harus terus dilakukan. Demikian pula dengan pemberian pejantan unggul oleh pemerintah ke setiap kecamatan atau desa yang dijadikan sebagai pusat pembibitan ternak hendaknya semakin ditingkatkan jumlah pejantan dan cakupan wilayahnya. Dengan demikian, kita sudah mulai memperbaiki proses perkembangbiakan populasi sapi kearah yang lebih baik. Hal lain yang harus mendapat perhatian pemangku amanah adalah prihal pakan. Hendaknya dipilihkan pakan yang jumlah dan mutunya bagus untuk sapi. Tanaman lamtoro jenis tarramba misalnya, selain biomasnya banyak, gizinya juga tinggi. Juga tidak masalah jika dijadikan sebagai pakan tunggal. Hendaknya setiap pemilik ternak besar sapi, kerbau, kambing diwajibkan menanam lamtoro tarramba untuk pakan ternaknya. Supaya peternak yang memelihara sapi di kandang, tidak lagi pergi mencari pakan hingga ke wilayah kecamatan atau kabupaten lainnya, terutama pada musim kemarau panjang seperti sekarang. Mereka menyabit pakan di lahan orang lain, bukan di lahan miliknya. Bukankah pakan tersebut diperoleh dengan cara tidak halal? Dengan penanaman lamtoro di lahan milik sendiri, sedikit demi sedikit proses kehalalan produk yaitu pemeliharaan sapi menjadi tercapai, karena lamtoro mampu mencukupi kebutuhan ternak, baik jumlah maupun mutunya. Pada pemeliharaan ternak sistem dilepas, tidak ada lagi ditemui ternak memasuki areal usahatani milik
orang lain untuk memangsa tanaman yang ada di sana. Hal ini sering menjadi biang keladi perselisihan antara pemilik ternak dengan pemilik tanaman. Bukankah ternak yang memangsa tanaman tetangga tanpa ijin adalah suatu proses yang tidak halal? Penanaman lamtoro di lahan milik sendiri adalah salah satu solusi untuk beternak secara halal. Selain itu, lamtoro tarramba merupakan tanaman tropis, dapat dipanen hingga 30 tahun lamanya, merupakan tanaman pencegah erosi. Tegasnya, tanaman ini dapat dijadikan sebagai tanaman penghijauan, tanaman estetika, baik ditanam di wilayah destinasi wisata, karena tahan kering. Semoga ikhtiar kita beternak secara halal membuat NTB menjadi lebih dikenal sebagai destinasi wisata halal dunia dan halal kulinernya, mulai dari proses sampai kepada produk akhir yang dihasilkan. Aamiin.
POJOK 2020, Pemprov lakukan FS proyek Jembatan Lombok – Sumbawa Masyarakat menanti realisasi
*** Operasi Pasar semen di Lotim diserbu masyarakat Antisipasi terjadinya penimbunan
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 17 Oktober 2019
Halaman 15
Pesawat Carter Rute Lombok - Jeddah Operasional Awal Desember Mataram (Suara NTB) Minggu pertama Desember mendatang, rute penerbangan langsung Lombok - Jeddah akan dilayani Lion Air. Dengan menggunakan pesawat Airbus kapasitas 400 penumpang, pesawat carter ini akan mulai melayani para jemaah umroh asal NTB. Kepala Dinas Pariwisata
(Dispar) NTB, H. LALU Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan beberapa hari lalu sudah dilakukan rapat bersama travel umroh yang ada di NTB. Para pengusaha travel umroh sepakat akan mulai memberangkatkan jemaah umroh dari NTB ke Arab Saudi mulai 4 Desember mendatang. “Kita coba 4 Desember. Opsin-
ya, pesawat akan mengangkut 400 penumpang,” kata Faozal, Rabu (16/10). Ia menjelaskan pesawat carter untuk mengangkut penumpang dari Lombok - Jeddah sudah siap. Bahkan, sebenarnya mulai 9 September lalu, sudah mulai diberangkatkan jemaah umroh langsung dari Lombok - Jeddah. Tetapi
pada waktu itu jumlah penumpang kurang dari 50 persen, yakni sebanyak 240 orang. Disebutkan jumlah travel umroh yang ada di NTB sebanyak 41 travel umroh ang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) NTB. Namun yang aktif sekitar 21 travel umroh. Dari sisi biaya, kata Faozal, apabila berangkat langsung
dari Lombok - Jeddah, jemaah bisa menghemat sampai Rp4,5 juta. Karena biaya umroh apabila dari Lombok - Jeddah hanya Rp12,5 juta. Sedangkan, apabila dari Jakarta, biayanya sampai Rp17 juta. Faozal berharap setelah penerbangan perdana jemaah umroh langsung dari Lombok - Jeddah pada 4 Desember
2020, Pemprov Lakukan FS Proyek Jembatan Lombok - Sumbawa Dari Hal. 1 Pertama, pembiayaan dilakukan oleh swasta. Kedua, skema pembiayaan juga dapat menggunakan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ‘’Kalau selesai FS tahun 2020, kita akan segera mencari investor. Kalau DED (Detailed Engineering Design) biar disusun investor atau swasta,’’ katanya. Terpenting, kata Ridwan, kajian teknis awal akni FS dapat segera dikerjakan. Dari FS tersebut akan diketahui secara lebih detail soal konstruksinya, panjang jembatan dan perhitungan biaya pembangunan. Berdasarkan hasil pra-FS yang dilakukan konsultan asal Korea. Biaya konstruksi untuk 1 km jembatan Lombok - Sumbawa sekitar Rp850 miliar. Sehingga secara keseluruhan diperkirakan butuh Rp16 triliun. Keberadaan jembatan Lombok - Sumbawa sangat strategis. Apalagi transportasi di NTB semakin berkembang. Terlebih dengan ditetapkannya Labuan Bajo menjadi destinasi super prioritas bersama dengan Mandalika. Artinya, arus transportasi barang/jasa dan orang pasti akan meningkat. Selain itu, keberadaan jembatan Lombok - Sumbawa juga cukup penting. Mengingat akan dibangun industri smelter dan turunannya di Sumbawa Barat.
‘’Jadi akan memperpendek jarak dari Lombok - Sumbawa. Kalau selama ini butuh waktu dua jam, kalau ada jembatan paling 15 menit,’’ katanya. Sebelumnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengungkapkan, investor asal China tertarik berinvestasi untuk pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa. Namun, mereka masih menunggu hasil FS rencana pembangunan jembatan sepanjang 17 km tersebut. Amry mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan para investor asal China di Jakarta. Pada saat ini, ia menyampaikan tentang hasil pra-FS rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa yang dilakukan konsultan asal Korea. Bahwa proyek tersebut layak secara teknis. Dalam pra FS tersebut kata Amry, baru sebatas kajian awal kelayakan secara teknis tentang rencana pembangunan jembatan tersebut. Kajiannya belum sampai pada aspek finansial dan ekonomi. Saat pertemuan tersebut, Amry mengatakan pihaknya menawarkan agar investor China melakukan FS. ‘’Tapi sedang mereka pertimbangkan,’’ katanya. (nas)
Wagub Tegaskan Diserahkan ke Proses Hukum Dari Hal. 1 ‘’BPKP bertugas untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan rehab rekon,’’ ujarnya. BPKP, katanya, sangat menghargai peran semua pihak yang terlibat. Namun ia mengingatkan agar dana yang sudah digunakan agar dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pada dasarnya timnya juga ikut bekerja keras, tidak saja kerja administrasi untuk audit tapi juga terjun ke lapangan untuk supervisi. ‘’Kami dari BPKP ikut jungkir balik juga, akan tetapi kami terus mem-back up pengucuran dana dari pusat agar sampai ke masyarakat,’’ tandasnya. (ars/*)
Aspidsus Kejati NTB Diganti Dari Hal. 1 Kajati dalam sambutannya mengapresiasi Ery Ariansyah yang sudah bertugas selama dua tahun sembilan bulan di Kejati NTB. Kepada pejabat baru, ia meminta agar lebih agresif menangani dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. ‘’Saya berprinsip, agar penanganan kasus lebih cepat. Penuh tanggung jawab dan berintegritas,’’ tegas Kajati. Tak dipungkirinya, masih ada tunggakan kasus yang disisakan pejabat sebelumnya dan menjadi perhatian publik. Dalam mengerjakan tugas ke depan, Kajati berpesan kepada Aspidsus agar kerja tim dan lebih kompak. Tuntaskan perkara dengan intens berkoordinasi, termasuk dengan mematangkan setiap gelar perkara. Sementara Aspidsus yang baru, berjanji akan menindaklanjuti beberapa perkara yang belum tuntas dan jadi tunggakan. Ia akan mempelajari lebih dahulu setiap perkara yang sudah ditangani dan sedang berjalan proses penyelidikan maupun penyidikan. ‘’Kami akan melakukan pendataan dulu, kemudian apa yang mesti saya lakukan. Yang pasti akan maksimalkan potensi yang ada supaya ada percepatan,’’ jelas mantan Kajari Tanjung Selor di Kabu-
paten Bulungan, Kalimantan Utara ini. Ia akan melakukan beberapa strategi dan langkah, diawali dengan evaluasi bagian penanganan kasus yang harus ditindaklanjuti. Aspidsus belum bisa terlalu jauh membahas, karena akan mengecek setiap perkara yang ditangani mantan pejabat sebelumnya. ‘’Saya belum bisa ngomong program. Apa yang jadi tunggakan tunggakan kita coba pelajari dulu,’’ tandasnya. Tapi dipastikan langkah awal adalah percepatan, mengingat sudah masuk akhir tahun. Ia berharap kasus-kasus tidak akan jadi tunggakan. Saat bersamaan berlangsung serahterima jabatan Wakajati NTB yang dijabat Katarina Endang S. SH.,MH. Katarina yang baru menjabat tiga bulan, diganti Anwaruddin, SH.,MH. Anwarudin tidak asing bagi jajaran Kejati NTB karena pernah menjabat sebagai Asisten Bidang Pengawasan (Aswas). Diganti juga Kajari Bima yang sebelumnya dijabat Widagdo Petrus, SH yang pindah menjadi Kajari Kulonprogo. Ia digantikan Suroto, SH.,MH (ars)
Usulkan Skenario TMMD Dari Hal. 1 ‘’Kami siap membantu jika opsinya dengan TMMD. Itu pun TMMD yang saya maksud skalanya besar, karena menyangkut banyak rumah yang belum selesai dikerjakan. Bukan seperti TMMD reguler yang hanya satu bulan,’’ ujarnya. Saat ini proses pengerjaan rehab rekon yang melibatkan TNI, berasal dari satuan gabungan, termasuk Zeni Tempur dari daerah lain berjumlah 1000 personel. Belum termasuk yang tergabung dalam fasilitator 1.256 orang. Menurut Danrem, jika skenario TMMD diterima, maka fokus pengerahan personel dari Korem 162/WB dan jajaran. Namun itu baru sebatas usulan dari pihaknya. Semua akan tergantung kebijakan dan kesiapan pemerintah pusat dan daerah. Namun pada
dasarnya, apapun skenario lanjutannya, TNI akan tetap dilibatkan atau melibatkan diri demi kepentingan masyarakat. Danrem menambahkan, muncul opsi lain yakni pengerjaannya dengan kontraktual atau melibatkan pihak ketiga. Ada juga usulan dilanjutkan dengan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Baginya, beberapa pilihan itu sangat baik, terpenting rumah warga yang belum tuntas bisa dikerjakan. Dalam catatannya, dari 222 ribu lebih rumah rusak dengan berbagai kategori, masih ada 38 ribu sampai 40 ribu rumah yang belum tuntas pengerjaannya. Sehingga diyakini, kegiatan pembangunan akan terus berlanjut meski dengan pola berbeda. (ars)
mendatang akan terus berkelanjutan. Pasalnya, dari sisi slot time pesawat Lion Air di Jeddah sudah tidak ada masalah. Maskapai nasional ini punya slot time pukul 23.00 waktu Arab Saudi. Upaya membuka penerbangan langsung Lombok Jeddah tujuannya untuk mengejar target kunjungan 4,5
juta kunjungan wisatawan ke NTB pada 2020. Selain Lombok - Jeddah, Pemprov juga sedang memproses penerbangan langsung Lombok - Darwin, Lombok - Guangzhou. Untuk penerbangan langsung rute domestik, Pemprov menjajaki peluang dibukanya rute Lombok - Batam dan Lombok - Balikpapan. (nas)
Tiga Jabatan Eselon II Segera Dilelang
(Suara NTB/ars)
BEDAH RUMAH - Kegiatan Satgas TMMD saat bedah rumah warga miskin di Desa Durian Kecamatan Janapria Lombok Tengah.
Satgas TMMD Temukan Warga Miskin Tinggal di Gubuk Praya (Suara NTB) Di tengah - tengah kegiatan membangun fasilitas umum, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menemukan seorang warga miskin di Dusun Banke, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Warga bernama Inaq Subaidah ini tinggal sebatang kara di gubuk ukuran 4 x 4 meter. Satgas yang mendapat informasi itu langsung bergerak
cepat, mengumpulkan material dan bahan bahan untuk bedah rumah Inaq Subaidah. “Alhamdulillah rumah Inaq Subaidah sudah pada tahap menaikkan kerangka baja dan atap,” ujar Komandan Kodim 1620/Loteng Letnan Kol.CZI.Prastiwanto, SE., M.I.Pol , Rabu (16/10). Menurut Dandim yang juga Dansatgas TMMD ke 106 ini, sesuai rencana, bahan atap dari spandek dan kerangka
menggunakan baja ringan. ‘’Insya Allah rumah yang ditempati dari tahun 1981 dibuat menjadi rumah tahan gempa. Sehingga akan menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk ditempati,’’ ungkapnya. Dansatgas juga meminta kepada seluruh personel Satgas TMMD untuk tetap semangat dan tidak kendor mengingat setengah perjalanan lagi, TMMD akan berakhir. (ars/*)
Mataram (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi untuk pembentukan panitia seleksi tiga jabatan eselon II yang lowong. Pendaftaran dibuka menunggu Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pulang dari Tiongkok. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, rekomendasi dari KASN telah keluar dan mengisyaratkan pansel bisa mulai bekerja untuk melelang tiga jabatan yang lowong. “Rekomendasi sudah keluar,” terang Nelly ditemui, Selasa (15/10). Tiga jabatan lowong karena pergeseran dan purnatugas yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Administrasi lelang tiga jabatan sedang dipersiapkan. Pemkot Mataram kembali harus mengajukan rekomendasi ke KASN untuk meminta persetujuan tim pansel. Pembukaan pendaftaran akan bisa dimulai pada pekan depan sembari menunggu Walikota Mataram pulang kunjun-
gan kerja dari Tiongkok. “Tunggu Pak Wali pulang dulu dari China. Karena masih ada berkas administrasi yang harus ditandatangani. Kalau ndak ada halangan pekan depan sudah mulai dibuka pendaftaran,” terangnya. Komposisi tim pansel yang diajukan ke komisi yang dibentuk tahun 2014 lalu tidak berubah dari tahun – tahun sebelumnya. Yakni, Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Ekonom Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, Akademisi Universitas Islam Negeri Mataram, Dr. Muhammad Ali dan mantan birokrat Drs. H. Djaswad. Formasi tim pansel akan diajukan kembali ke pejabat pembina kepegawaian. Perubahan tergantung dari kebijakan dari kepala daerah. “Tergantung Pak Wali. Yang kita usulkan sama seperti tahun lalu,” tandasnya. Mekanisme pendaftaran tidak jauh berbeda dari tahun – tahun sebelumnya. Akan tetapi, pejabat yang telah mengikuti asesmen tidak perlu lagi ikut. Cukup dengan hasil tahun sebelumnya. Hasil asesmen berlaku hingga satu tahun dan KASN telah memiliki catatannya. (cem)
Siswa SMA Al-Ma’arif Mataram Belajar ke Jepang Mataram (Suara NTB) – Seorang lulusan SMA AlMa’arif Mataram, Ziad Mansyur berhasil lulus belajar bahasa Jepang selama satu tahun di International Communication Nagoya, Japanese Language School atau Sekolah Bahasa Jepang. Pada Selasa (15/ 10), dilaksanakana pelepasan sekaligus sosialisasi dari I.C. Nagoya di SMA Al-Ma’arif. Ziad akan berangkat mengikuti kursus bahasa Jepang pada tahun 2020 nanti.
Wakil Kepala SMA AlMa’arif, Nur Anita Karolina, S.Pd., mengatakan Ziad akan belajar bahasa Jepang selama satu tahun, setelah itu akan diupayakan masuk ke perguruan tinggi di Jepang. Selama kursus bahasa Jepang, Ziad juga akan bekerja paruh waktu di sana. Nantinya akan diupayakan mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi di Jepang. “Ziad lulus seleksi, karena tidak banyak menampung dalam satu kelas, hanya menampung
20 orang,” katanya. Menurut Nur Anita Karolina, pihaknya bersyukur atas keberhasilan tersebut, karena Ziad juga akan membawa nama sekolah. Ketika kembali dari Jepang, dia ditugaskan mensosialisasikan kondisi Jepang ke sekolah asal. ‘’Belajar bahasa Jepang itu sebagai sambungan dari belajar di sekolah, untuk memperlancar bahasa Jepang, setelah itu baru bisa ke universitas,” ujarnya. Sementara itu, Kepala SMA
Al-Ma’arfi, M. Furkan, S.Pd., M.Pd., mengatakan sangat bangga dengan keberhasilan dan prestasi, walaupun yang perdana. Ia berharap ke depan akan lebih banyak lagi prestasi seperti ini. “Sekolah kami juga sekaligus membantu program pemerintah dalam membentuk
Seleksi Tuntas, Nasib Sekda Definitif di Tangan TPA Kemendagri Dari Hal. 1
Gandeng Dunia Usaha dan Komunitas Dari Hal. 1 Selain itu, pembuangan sampah di sungai juga menyebabkan daerah hilir atau pantai dipenuhi sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan, saat ini pihaknya sedang memetakan komunitas-komunitas sungai yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Nantinya, komunitas inilah yang akan dilibatkan untuk tetap menjaga kebersihan sungai dengan pengawasan dari OPD Pemprov NTB. Dalam satu sungai, Madani menjelaskan ada beberapa komunitas yang dilibatkan. ‘’Nanti dibagi-bagi wilayah sungai itu oleh komunitas. Kemudian nanti ada OPD yang mengawasinya,’’ terang Madani dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (16/10) siang. Kemudian, setiap titik akan ada dunia usaha, seperti perhotelan, BUMN dan BUMD yang dilibatkan. Pemprov menginginkan agar dana Corporate Social Responsibili-
ty (CSR) dunia usaha yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat diarahkan untuk mendukung kebersihan sungai, pantai dan destinasi wisata prioritas yang berada di dua daerah tersebut. ‘’Kita sedang membuat pemetaan, pembagian tugas komunitas sungai dan pantai. Setelah dipetakan, komunitas A di Sungai Jangkok, dari Ampenan sampai mana nanti yang dibersihkan. Nanti ada OPD yang jadi pengawasnya,’’ jelasnya. Madani mengatakan, pihaknya sekarang masih melakukan pemetaan terhadap komunitas-komunitas yang ada. Setelah diketahui jumlah komunitas yang peduli terhadap kebersihan sungai dan pantai di Kota Mataram dan Lombok Barat. Kemudian, akan dibawa ke rapat koordinasi OPD. Dalam rapat koordinasi OPD itulah, akan ditugaskan masing-masing OPD untuk mengawasi titik-titik yang akan menjadi tanggung jawabnya. ‘’Saya undang nanti perusahaan yang terakhir. CSR-nya
mau dimana nanti. Semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat kita undang. Nanti dibagi-bagi wilayahnya,’’ ujarnya. Pemprov NTB menjadikan Kota Mataram dan Lombok Barat sebagai pilot project program Zero Waste. Dua daerah ini menjadi ‘’wajah’’ NTB. Sehingga, Kota Mataram dan Lombok Barat harus benarbenar bersih dari sampah. Bahkan, Pemprov membuat kebijakan tidak akan menerima sampah yang tidak dipilah dari Kota Mataram dan Lombok Barat di TPA Kebon Kongok mulai 2020 mendatang. Berdasarkan Data Dinas LHK NTB, Kota Mataram menghasilkan 314 ton sampah per hari, 273 ton di antaranya masuk ke TPA. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat menghasilkan 175,4 ton per hari, 101,76 ton di antaranya masuk ke TPA. Pemprov memiliki TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. (nas)
generasi milenial untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga sekolah seperti SMA AlMa’arif Mataram maupun swasta lainnya masyarakat mengukur dan menilai bahwa sekolah swasta sama tujuannya untuk membangun generasi penerus,” ujar Furkan. (ron)
Mengenai Sekda definitif yang akan dipilih TPA Kemendagri, salah satu dari tiga orang yang telah diusulkan gubernur. Bisa jadi calon nomor 1, 2 atau 3. ‘’Kalau gubernur menyampaikan (usulan), itu pertimbangan semuanya. Apakah usulan gubernur diterima sepenuhnya atau dipertimbangkan, itu dikaji TPA. Itu sudah biasa,’’ jelas Hamdani. Terkait dengan proses seleksi calon Sekda NTB, Hamdani mengatakan sudah berjalan dengan bagus. Pelaksanaan tes wawancara terhadap lima calon Sekda NTB yang ikut seleksi berlangsung transparan. Apalagi, proses seleksi Sekda NTB tersebut juga ikut dipantau oleh Ombudsman Perwakilan NTB. Terpisah, Ketua Pansel JPT Madya Sekda NTB, Prof. Dr. Mansur Afifi mengatakan, pihaknya akan segera menyerahkan hasil seleksi Calon Sekda NTB ke gubernur. Mengenai tiga besar calon Sekda NTB hasil seleksi ang dilakukan Pansel, Mansur mengatakan nantinya gubernur yang akan mengumumkan. ‘’Soal tiga besar, Pak Gubernur yang mengumumkan, bu-
kan kami. Tugas kami bukan mengumumkan ke publik. Tugas kami adalah melaksanakan seleksi. Kemudian hasilnya kami serahkan ke Pak Gubernur. Kami tidak boleh mengumumkan, karena bukan hak kami,’’ kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) ini. Mengenai lima calon Sekda NTB yang telah mengikuti seleksi, Mansur mengatakan semuanya punya ide dan gagasan. Mereka mempresentasikan hal-hal yang dilakukan seandainya menjadi Sekda. ‘’Sama-sama punya kekuatan masing-masing. Ndak ada manusia yang sempurna. Ada yang menguasai bagiannya. Tapi bagian yang lain kurang. Namanya manusia, sehingga Pansel berasal dari berbagai disiplin ilmu,’’ katanya. Lima pejabat Pemprov yang ikut proses seleksi calon Sekda NTB adalah Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. (nas)
Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga di NTB Dari Hal. 1 peningkatan sanitasi dari tingkat desa melalui strategi penguatan pengasuhan berbasis keluarga. Ditegaskan Niken bahwa keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan perubahan perilaku tersebut. Terlebih untuk perempuan dan masyarakat disabilitas yang selama ini belum banyak menyuarakan kebutuhannya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. ‘’Perempuan adalah salah satu pemeran kunci dari suksesnya STBM. Mereka perlu jamban, air bersih, dan lain-lain untuk menjamin kesehatan dirinya dan kesehatan anak yang kadang tidak menjadi per-
hatian karena yang bicara perempuan,’’ujarnya. Diterangkan Niken bahwa bias gender memang masih banyak terjadi di NTB. Terlebih untuk daerah-daerah terpencil. Dalam situasi tersebut, seorang perempuan kadang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam rumah atau masyarakat mengenai bagaimana kebutuhan sanitasi yang baik. Untuk itu, TP-PKK NTB melalui Pokja Empat yang dimilikinya sampai saat ini intens menyuarakan kesehatan, kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat yang ditujukan untuk mendorong perubahan perilaku dengan peran akitf perempuan. ‘’Ada lima pilar yang berusaha kita penuhi untuk STBM. Yaitu tidak buang
air besar di sembarang tempat, mencuci tangan dengan sabun, mengelola air minum rumah tangga, mengelola sampah, dan melakukan pengelolaan limbah cari rumah tangga,’’ ujar istri Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc ini. Menurut Niken, pemenuhan target tersebut membutuhkan kerja keras. Mengingat posisi Indonesia secara umum berada di urutan nomor dua terkait kesadaran tentang kebersihan. ‘’Poin yang pertama saja (tidak buang air sembarangan, Red) kita masih nomor dua di seluruh dunia. Kita perlu usaha yang sungguh-sungguh,’’ tegasnya. Salah satu tantangan yang perlu dilewati adalah akses edukasi yang diharapkan ke
depan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok. Pasalnya masih banyak masyarakat di daerah yang tidak merasa risau tinggal di lingkungan yang kurang bersih atau belum baik akses sanitasinya, terlebih untuk perempuan dan anakanak. ‘’Ini menjadi masalah, dan itu berlipat karena berkaitan dengan kualitas hidupnya sehingga anak-anaknya menjadi stunting. Generasinya akan begitu terus. Kita harus mulai mengubah itu semua,’’ ujarnya. Turut hadir sebagai pembicara Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Agus Nurali Sp.KO, yang menerangkan bahwa sebagian besar penyakit penyebab kematian
di Indonesia disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Dicontohkannya seperti masalah diare, hepatitis, dan stunting yang masih tinggi persentasenya di Indonesia. WINNER Project Manager YPII, Herie Ferdian, menerangkan bahwa saat ini YPII sebagai salah satu mitra pemerintah di NTB sedang mengimplementasikan tiga program STBM yang dilaksanakan di Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Dompu, dan Sumbawa. “Projectproject tersebut untuk membantu merealisasikan dan mendorong tercapainya target layanan universal akses air dan sanitasi yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial pada tahun 2030 berdasarkan target SDG’s,” ujarnya. (bay)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 17 Oktober 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Disdag NTB Gelar Operasi Pasar Stabilkan Harga Semen Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan (Disdag) NTB menggelar operasi pasar (OP) untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga semen. Difokuskan di Pulau Lombok, OP tersebut dilaksanakan di lima kabupaten/kota. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, menerangkan bahwa OP untuk semen telah dilaksanakan pertama kali di KLU, Selasa (15/10). “Ternyata antusiasme masyarakat dan juga Pokmas sangat luar biasa,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (16/10). Untuk itu, pihaknya melanjutkan OP semen tersebut ke Kota Mataram yang berlokasi di Polsek Cakranegara, Lombok Barat yang berlokasi di wilayah
Gunungsari, Lombok Tengah yang berlokasi di eks terminal, serta Lombok Timur yang berlokasi di Polsek Masbagik. “Semua stok semen yang ada kita bagi sama rata. Jadi semua distributor berpartisipasi untuk menyediakan semen,” ujar Selly. Diterangkan Selly semen-semen yang dijual dalam OP tersebut dipatok seharga Rp58 ribu. Hal itu untuk mengatasi lonjakan harga pasaran yang saat ini berada pada kisaran Rp85 ribu. Selain itu, masyarakat juga dibatasi hanya boleh membeli 10 sak semen per orang untuk menjaga ketersediaan. OP sendiri akan terus digelar sampai kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga di pasar kembali normal.
“Karena di sini sudah ada tokotoko, kita buat semua harganya supaya normal. Ini untuk stabilitas harga,” tegas Selly. Selain itu, permintaan semen yang terus bertambah juga menjadi perhatian dari Disdag NTB. Dicontohkan Selly seperti kebutuhan semen untuk wilayah KLU yang semula ditarget 500 sak dalam sehari penyelenggaraan OP, sehingga diberi penambahan menjadi 1.700 sak. “Kalau di Mataram hari pertama ada (semen) Gresik 150 sak, Holcim 500 sak. Kita lihat perkembangan kalau sekarang banyak perminatnya ya ditambah lagi nanti di hari kedua,” ujarnya. Diakui Selly kebutuhan terbesar datang dari Pokmas yang menyelesaikan pembangunan
rumah tahan gempa (RTG). Untuk itu diberlakukan mekanisme dimana satu pokmas boleh membeli sejumlah anggotanya dikalikan 10 sak semen. “Jadi semisal di SK-nya ada 7 orang, kita berikan 70 sak karena untuk 1 RTG hanya membutuhkan 20 sak,” ujarnya. Ketua Pokmas sendiri diharuskan membawa SK Pokmas dan telah mendapat persetujuan dari Kamtibmas, Babinsa, dan Sekretaris Kelurahan. Terkait OP di wilayah Pulau Sumbawa, Selly menerangkan pihaknya masih berupaya mengatasi beberapa kendala. Diantaranya stok yang masih terbatas dan pemenuhan biaya distribusi yang dibutuhkan pihak distributor.
Diterangkan Selly semen memang tidak masuk dalam hitungan inflasi yang terjadi di NTB saat ini. Walaupun begitu,
kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi telah membawa keresahan ke masyarakat. Terlebih untuk pembangunan RTG
yang masih berjalan. “Karena itu semen harus kita jaga. Bersama pihak kepolisian semua kita perketat,” pungkasnya. (bay)