Edisi Rabu 16 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 16 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 181 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pimpin Rakor, Gubernur Minta Komitmen OPD Percepat Industrialisasi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua Dekranasda NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc, memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, Selasa (15/10). Rakor yang berlangsung di Pendopo Gubernur, terkait percepatan progres program industrialisasi.

Sosialisasi Beasiswa NTB Tujuan China

Dalam Rakor tersebut, untuk melakukan evaluasi progres peningkatan industrialisasi di NTB. Misalnya, dari awalnya penghasil dan penjual bahan baku seperti jagung dan daging. Setelah adanya industrialiasasi ini, NTB harus berubah dari saat sebagai penjual bahan baku berpindah ke pengolah. Untuk melakukan hal itu, gubernur menegaskan pemerintah butuh investor yang akan melakukan investasi untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan di NTB. Pemerintah katanya, berkomitmen membantu dan mempermudah investasi di NTB. Khususnya untuk program industrialisasi seperti pembangunan smelter di Sumbawa, pabrik Essence Oil di Bima dan KLU, pabrik

pakan dan pabrik-pabrik pengolahan bahan baku lainnya di NTB. Untuk itu, gubernur meminta ketegasan dan komitmen dari semua Kepala OPD untuk berkontribusi dalam membangun industrialisasi di NTB. Menurutnya, makna industrialisasi tidak harus pada pabrik dengan skala besar. Namun skala kecil yang memungkinkan IKM di NTB mampu mengolah bahan baku yang dihasilkan sendiri dengan teknologi permesinan sederhana. Ia meminta Kepala OPD untuk lebih fokus pada satu atau dua jenis industrialisasi saja. Namun hasilnya nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di NTB. ‘’Tidak perlu banyak, cukup satu. Namun fokus tapi ada hasil dan

(Suara NTB/humasntb)

RAKOR - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama Wagub,Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua Dekranasda NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, memimpin Rakor dengan seluruh jajaran OPD lingkup Pemprov NTB, Selasa (15/10). dampaknya bisa dirasakan,’’ ujarnya. Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan sumber daya manusia

menjadi hal mendasar dan sangat penting untuk dilakukan. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menghadiri acara sosialisasi beasiswa NTB ke luar negeri (kategori B, S1 tujuan China), Selasa (15/10). Gubernur berharap, agar siswa-siswi yang mengikuti program ini nantinya tidak hanya diarahkan untuk menekuni bidang studi manajemen dan bisnis. Tapi juga belajar di bidang kimia dan teknik. Gubernur berpendapat, mengirim siswa-siswi ke China tidak hanya mengajarkan siswa-siswi masalah kedisplinan ataupun kecerdasan. Bersambung ke hal 15

TO K O H Pilih yang Bekerja Maksimal

H. Zulkieflimansyah

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, akan segera menerima hasil seleksi terbuka Sekda NTB dari Pansel dalam beberapa hari ke depan. Gubernur mengatakan, sosok Sekda akan dipilih adalah orang mampu bekerja secara maksimal. ‘’Pokoknya, Sekda itu (tugasnya) membantu gubernur. Untuk waktu ini, saya tahu betul siapa yang bisa bantu saya maksimal. Kira-kira begitu,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Pendopo Timur, Selasa (15/10) siang. Ditanya siapa calon Sekda yang paling menonjol dari lima orang yang saat ini sedang mengikuti seleksi, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

Bidik Satu Tersangka KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB, baru menemukan keterlibatan satu orang untuk dijadikan tersangka dalam kasus pengelolaan Lombok City Center (LCC). Calon tersangka itu dari manajemen PT. Tripat, perusahaan daerah yang membuat kerjasama dengan perusahaan pengelola LCC. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap mengatakan, hasil ekspose Senin (14/10) lalu, penyidik sudah yakin salah satu menajemen PT Tripat sebagai aktor di balik kerugian negara yang timbul dalam kasus LCC. ‘’Saya tidak sebut nama. Tapi pelakunya mengarah ke dia-dia saja. Bersambung Ery Ariansyah Harahap ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku kekurangan armada mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk memadamkan kebakaran di TPA Regional Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar). Di sisi lain, Kota Mataram dan Lobar justru menarik empat unit armada Damkar yang telah diturunkan untuk memadamkan selama dua malam. ‘’Sekarang, armada Damkar yang bekerja dari BPBD saja. Armada Damkar Kota Mataram dan Lombok Barat sudah pada pulang,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si dikonfirmasi Selasa (15/10) siang. Madani menyebutkan, sejak hari pertama kebakaran sampai Senin (14/10), armada Damkar sebanyak sembilan unit. Terdiri dari Kota Mataram 2 unit, Lobar 2 unit, BPBD NTB 2 unit, Tagana

Dinas Sosial NTB 2 unit dan satu unit mobil water canon. ‘’Sekarang tinggal dua armada Damkar. Seharusnya dengan kondisi (cuaca) saat ini jangan berhenti (dilakukan pemadaman). Kalau berhenti, lagi (titik api) kena matahari nyala lagi,’’ kata Madani. Madani mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas LH Kota Mataram dan Lobar terkait dengan hal ini. Bahkan, ia sudah meminta bantuan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd agar mengontak Walikota Mataram dan Bupati Lobar agar kembali menerjunkan bantuan armada Damkar untuk terus memadamkan sumber api di TPA Kebon Kongok. Disebutkan, dari luas TPA Kebon Kongok, seluas 5 hektare tempat tumpukan sampah. Lahan TPA yang terbakar sekarang mencapai 2 hektare. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

MENUMPUK - Sampah yang mulai menumpuk di pinggir jalan nasional di Bertais Kota Mataram (foto atas). Sementara, petugas kesehatan membagikan masker kepada masyarakat terdampak asap akibat kebakaran TPA Kebon Kongok.

NTB Raih Penghargaan Akselerasi IPK Terbaik Nasional Mataram (Suara NTB) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri, menyerahkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) terbaik nasional kepada Gubernur NTB, Dr.H.

Zulkieflimansyah, SE.MSc di Jakarta, Senin (14/10). Pengahargaan diberikan, karena dinilai berhasil meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan selama memimpin NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - NTB meraih penghargaan IPK terbaik nasional dari Menaker M. Hanif Dhakiri. Penghargaan diberikan kepada Gubernur NTB diwakili Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, M.Agus Patria.

Percepat Tuntaskan Validasi Data Tambahan Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan tenggat kepada kabupaten/kota menyelesaikan validasi data tambahan rumah rusak korban gempa selama seminggu. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, sedang mempercepat penyelesaian validasi data tambahan ini di lapangan, terutama daerah yang terkena dampak gempa paling parah seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Pemerintah maunya tidak ada masyarakat terdampak gempa yang tidak terakomodir bantuan perbaikan rumah. Sementara pendataan-pendataan sebelumnya, ini tidak totalitas. Ada masyarakat yang tidak aktif, ternyata dia tidak terdata,’’ kata Kepala Disperkim NTB, Ir. I Gus-

ti Bagus Sugihartha, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (15/10) siang. Korban gempa yang tidak terdata, kata Sugihartha, baru belakangan diketahui. Sehingga data tambahan korban gempa yang rumahnya rusak masuk data tambahan yang diusulkan ke BNPB untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Data tambahan tersebut sedang dilakukan validasi di lapangan oleh Pemda kabupaten/kota. ‘’Jadi kita menunggu untuk segera diinformasikan kembali. Itu sesuai arahan Sestama (Sekretaris Utama BNPB) saat rapat koordinasi minggu kemarin,’’ katanya. Soal data tambahan ini, Sugihartha mengatakan tak hafal angka pastinya. Tetapi, telah diusulkan bantuan untuk perbaikan rumah korban gempa yang belum tercover dalam bantuan sebelumnya ke BNPB. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 KOTA Mataram me12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 miliki cukup banyak 12345678901234567890123456789012 tempat wisata berse12345678901234567890123456789012 jarah. Salah satunya 12345678901234567890123456789012 adalah Taman Mayu12345678901234567890123456789012 ra di Kecamatan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Cakranegara, Mat12345678901234567890123456789012 aram. Kondisi taman 12345678901234567890123456789012 Mayura harus tetap di12345678901234567890123456789012 jaga demi kelestarian 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 budaya dan sejarah di 12345678901234567890123456789012 Kota Mataram. 12345678901234567890123456789012 Dihubungi Suara 12345678901234567890123456789012 NTB, Lurah Mayura, I 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Made Suartha men12345678901234567890123456789012 gatakan, pengurus 12345678901234567890123456789012 taman Mayura Mat12345678901234567890123456789012 aram telah diserah12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan ke pengelola 12345678901234567890123456789012 yaitu Anak Agung di 12345678901234567890123456789012 Cakranegara Mat12345678901234567890123456789012 I Made Suartha aram. Ia mengata12345678901234567890123456789012 kan, pihak kelurahan hanya sebatas memonitor kon12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 disi Taman Mayura. 12345678901234567890123456789012 “Yang mengelola kan Anak Agung, kelurahan han12345678901234567890123456789012 ya sekadar monitor saja. Tapi kita berikan masukan12345678901234567890123456789012 masukan yang kiranya bisa membangunkan gitu. Apa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 saja yang harus dilakukan untuk Taman Mayura ini,” 12345678901234567890123456789012 katanya kepada Suara NTB, Selasa (15/10). 12345678901234567890123456789012 Untuk promosi Taman Mayura, tegas Suartha, pro12345678901234567890123456789012 mosi ini adalah kebijakan dari Dinas Pariwisata Kota 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram. Pihak kelurahan hanya sebatas memoni12345678901234567890123456789012 tor, memantau dan ikut serta mendukung terhadap 12345678901234567890123456789012 apa yang diberikan dari Dinas Pariwisata Kota. “Ba12345678901234567890123456789012 tas kami di kelurahan hanya monitor,” jelasnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Teman Mayura memang perlu diperhatikan, namun 12345678901234567890123456789012 kata Suartha, kelurahan Mayura tidak bisa memberi12345678901234567890123456789012 kan atau menganggarkan dari dana kelurahan untuk 12345678901234567890123456789012 pengembangan atau penataannya. “Ini tidak diang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 garkan dari kelurahan, karena ini cagar budaya Kota 12345678901234567890123456789012 Mataram. Itu kan kewenangan Pemkot,” katanya. 12345678901234567890123456789012 “Tidak boleh dianggarkan untuk itu. Kelurahan 12345678901234567890123456789012 hanya ikut andil untuk membumingkan saja,” jelas 12345678901234567890123456789012 Suartha. (viq) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mirdiati mendukung rencana manajemen RSUD Kota 12345678901234567890123456789012 Mataram melakukan pembangunan lanjutan rumah 12345678901234567890123456789012 sakit milik Pemkot Mataram tersebut. Hanya saja, ren12345678901234567890123456789012 cana Pemkot Mataram yang akan meminjam dana 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sebesar Rp118 miliar pada pihak ketiga dalam hal ini 12345678901234567890123456789012 PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) untuk membiayai 12345678901234567890123456789012 perluasan pembangunan RSUD Kota Mataram, mem12345678901234567890123456789012 buat Banggar (Badan Anggaran) harus mengkaji betul 12345678901234567890123456789012 opsi pembiayaan tersebut sebelum disetujui. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ‘’Saya sangat mendukung adanya pembangunan 12345678901234567890123456789012 RSUD Kota Mataram. Pelayanan publik yang sangat 12345678901234567890123456789012 dibutuhkan masyarakat kita. Ini yang sangat diutama12345678901234567890123456789012 kan dibanding yang lain,’’ ujarnya kepada Suara NTB 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di Mataram kemarin. Malah, lanjut anggota Banggar 12345678901234567890123456789012 DPRD Kota Mataram ini, perluasan pembangunan ru12345678901234567890123456789012 mah sakit plat merah itu harus segera dilakukan. 12345678901234567890123456789012 Menurut Mirdiati, seharusnya Pemkot Mataram tidak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menempuh opsi meminjam dana pada PT. SMI. Dia 12345678901234567890123456789012 lebih setuju kalaupun harus meminjam, maka pinja12345678901234567890123456789012 man itu sebaiknya dilakukan di bank daerah. ‘’Kenapa 12345678901234567890123456789012 gak pinjam ke Bank NTB daerah kita sendiri. Padahal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lebih murah bunganya daripada di PT SMI,’’ tanyanya. 12345678901234567890123456789012 Dia menegaskan, sangat memungkinkan melakukan 12345678901234567890123456789012 pinjaman di Bank NTB. 12345678901234567890123456789012 Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, Bank 12345678901234567890123456789012 NTB sebagai bank daerah sangat sanggup memberi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan pinjaman Rp118 miliar itu. ‘’Lebih mudah dan 12345678901234567890123456789012 murah. Malah Dirut sudah ketemu sama pimpinan 12345678901234567890123456789012 bank. Mereka lebih paham sepertinya,’’ demikian Mir12345678901234567890123456789012 diati. Menurut Mirdiati, kalau memang Bank NTB sang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gup membiayai pinjaman Rp188 miliar itu, seharusn12345678901234567890123456789012 ya Pemkot Mataram tidak perlu meminjam jauh-jauh. 12345678901234567890123456789012 ‘’Kita utamakan bank kita sendiri (Bank NTB, red),’’ 12345678901234567890123456789012 cetusnya. Seperti diketahui, pola pinjaman jangka 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pendek maksimal satu tahun. Pinjaman jangka sedang 12345678901234567890123456789012 lebih dari satu tahun dan pinjaman jangka panjang mak12345678901234567890123456789012 simal lima tahun. Pinjaman ini akan direalisasikan bila 12345678901234567890123456789012 ada persetujuan antara eksekutif dengan legislatif. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk pinjaman ini, Pemkot Mataram harus 12345678901234567890123456789012 memenuhi 12 persyaratan. Diantaranya adalah, 12345678901234567890123456789012 kemampuan fiskal daerah 12345678901234567890123456789012 serta pengembalian. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kemampuan fiskal 12345678901234567890123456789012 daerah diwanti 12345678901234567890123456789012 wanti oleh 12345678901234567890123456789012 Kementerian 12345678901234567890123456789012 Keuangan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 maupun 12345678901234567890123456789012 Kementerian 12345678901234567890123456789012 Dalam Negeri. 12345678901234567890123456789012 Jangan sampai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pinjaman 12345678901234567890123456789012 Rp118 miliar 12345678901234567890123456789012 telah disetujui 12345678901234567890123456789012 tetapi tidak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mampu 12345678901234567890123456789012 mengem12345678901234567890123456789012 balikan. (fit) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Hj. Baiq Mirdiati 12345678901234567890123456789012

Terus Monitor Taman Mayura

SUARA MATARAM

Halaman 2

Hotel dan Restoran Nunggak Pajak Segera Disegel Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram segera mengeksekusi wajib pajak yang menunggak pajak hingga ratusan juta. Eksekusi akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk mengantisipasi perlawanan dari wajib pajak saat segel dipasang. Langkah persuasif maupun proses mediasi telah ditempuh oleh pemerintah dengan melibatkan Kejaksaan. Hanya saja, wajib pajak dinilai tidak kooperatif. Alternatifnya adalah dengan menyegel objek pajak senilai tunggakan pajak mereka. “Ini sudah langkah tera-

khir. Kita surati dan mediasi oleh Kejaksaan tidak ada hasil,” kata Kepala Bidang Penagihan pada Badan Keuangan Daerah, Ahmad Amrin dikonfirmasi, Selasa (15/10). Berdasarkan catatan, pajak yang dititip konsumen yang belum disetor oleh pengelola hotel terakumulasi

mencapai miliaran rupiah. Sementara, restauran mencapai ratusan juta. “Kalau tunggakannya kecil ngapaian kita urusi,” cetusnya. BKD sebenarnya mendorong kasus tersebut diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penggelapan pajak. Komisi

(Suara NTB/dok)

disegel sesuai dengan nilai tunggakan pajaknya. Polanya apakah memasang spanduk dan plank terhadap objek pajak akan didiskusikan bersama APH. Kepastian untuk eksekusi dua objek pajak belum berani dipastikan oleh Amrin. Tim menunggu kepastian dari Kepala BKD, H. M. Syakirin Hukmi. Surat permohonan eksekusi telah diajukan dan tinggal menunggu ditandatangani. “Kami nunggu waktu Pak Kaban dulu. Beliau sampai sekarang masih sibuk,” tandasnya. (cem)

Pemilik Enggan Jual Lahan di Bintaro

(Suara NTB/viq)

Pinjaman Sebaiknya di Bank Daerah

Antirasuah bisa mengambil langkah hukum terukur. Tetapi, masukan para ahli hukum menyarankan agar kasus tersebut menitikberatkan agar penyelesaiannya melalui pendekatan undang – undang perpajakan. Pertimbangan ini diambil oleh pemerintah dengan harapan pengusaha menyelesaikan tunggakan mereka. “Sampai sekarang ini belum ada respon,” ucapnya. Eksekusi lebih pada objek bangunan. BKD akan melihat nilai aset milik pengusaha lalu

(Suara NTB/viq)

SUNGAI JANGKUK - Seorang warga melintas di antara tanaman kangkung yang dibudidayakan masyarakat sekitar sungai Jangkuk, Selasa (15/10). Selain sebagai tempat budidaya kangkung, ada juga masyarakat yang membudidayakan ikan di aliran sungai ini. Kebersihan sungai ini harus menjadi perhatian semua pihak.

Pemkot Berencana Siapkan TPS di Bantaran Sungai Jangkuk Mataram (Suara NTB) Pemkot berencana akan membuat tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di sepanjang bantaran sungai Jangkuk. Pemkot tidak ingin masyarakat sekitar sungai akan membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan sedimentasi dan akibat buruk lainnya terhadap masyarakat yang memanfaatkan sungai. Namun lemahnya edukasi baik dari lurah, camat, hingga Pemerintah Kota Mataram ke semua pihak membuat kondisi sungai Jangkuk Mataram dari tahun ke tahun semakin buruk. Maka, Pemkot perlu intens mengedukasi ke semua pihak agar proses normalisasai sungai Jangkuk dapat berlangsung cepat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, dengan memperbanyak edukasi ke masyarakat, kelurahan dan kecamatan, kiranya dapat mempercepat proses normalisasi kondisi sungai Jangkuk Mataram. “Saya rasa kita akan perbanyak penyadaran itu di camat, lurah, dan masyarakat.Ini kan pada tahap penyadaran saja. Edukasi dan sosialisasi itu sudah kita lakukan setiap hari,” imbuh Irwan kepada Suara NTB, Selasa (15/10). Target normalisasi sungai

Jangkuk lanjut Irwan, DLH kerap mengadakan kegiatan pembersihan di area Sungai Jangkuk. Sosialisasi itu kata Irwan, untuk mengedukasi masyarakat agar jangan buang sampah (di Sungai Jangkuk) harus terus dikakukan. “Juga ke depan kita mau menyiapkan pewadahan (TPS) di sepanjang bantaran sungai itu,” kata Irwan. “Termasuk di dalamnya. Ada pengadaan (Sarpras) itu untuk tahun depan, kita bermitra ke setiap kelurahan. Nanti lewat anggaran kelurahan, kita prioritaskan dan kita arahkan ke sana,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Lurah Dasan Agung, Hambali menegaskan, memang kelurahan pernah canangkan pada anggota Karang Taruna (KT) untuk mengedukasi masyarakat agar Sungai Jangkuk kembali normal. Salah satunya, KT di kelurahan mempunyai satgas dari KT yang memantau pembuang sampah di Sungai Jangkuk. “Satgas itu dari KT. Masingmasing lingkungan punya satgas KT. Itu semua merupakan kegiatan KT di masing-masing lingkungan. Dan kegiatan itu berkelanjutan,” paparnya. Akan tetepi lanjut Hambali, pasca gempa kemarin, banyak rumah di kelurahan Dasan Agung yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-

rekon) membuang material bekas rehab-rekonnyake bantaran Sungai Jangkuk. Hal itu dilakukan warga karena tidak memiliki tempat membuang bekas bongkaran rumah rehab-rekon tersebut. “Tapi kan, berkali-kali kita antisipasi ini. Tapi tetap dilakukan warga,” kata dia. “Kita memang sudah beritahukan kepada Kaling dan RT untuk jangan dibuang ke bantaran sungai, tapi mereka kebingungan dan kesulitan di sini. Ternyata warga tetap membuang ke sana. Mungkin karena biaya angkut material juga kan, kita tidak tahu ke mana dibuang,” papar Hambali. Mengenai pembersihan sungai, Hambali menilai, Pemkot dan semua pihak harus memiliki manajemen yang baik. Kelurahan Dasan Agung akan meminta kepada kelompok peduli sungai untuk melakukan komunikasi dengan pihak BWS (balai wilayah sungai) dari Dinas PUPR Kota Mataram. “Selama ini belum berjalan, memang masih terbentur dengan anggaran. Tidak bisa kita berbuat kalau tidak didukung oleh pemerintah,” kata Hambali. Ia pun berharap, dengan membangun komunikasi dengan BWS terkait apa bentuk strategi penanganan itu, serta bagaimana langkah yang akan ditempuh kelurahan untuk normalisasi sungai Jangkuk. (viq)

DPPKB Gelar Orientasi Kelompok Bina Keluarga Remaja Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota mataram menggelar orientasi kelompok bina keluarga remaja. Kegiatan ini bagian penguatan serta meningkatkan kemampuan kader. Menurut Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Drs. Iwan Siswo, bahwa program bina keluarga remaja merupakan sarana efektif dalam peningkatan ketahanan remaja, terutama dalam menghadapi era keterbukaan informasi. Ini merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Di samping itu, program bina keluarga remaja (BKR) juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spiritual. “Program ini sebagai wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan orang tua dalam mendidik anak remaja yang benar,” jelasnya, Selasa (15/10). Dijelaskan, keluarga adalah

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Drs. Iwan Siswo memberikan pengarahan kepada kader se Kota Mataram pada orientasi kelompok bina keluarga remaja, Selasa (15/10). unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri, anak, atau ayah dan anak dan atau ibu anak. Sedangkan, keluarga anak dan remaja adalah keluarga yang memiliki anak usia sekolah 6 hingga 13 tahun dan atau remaja usia 14-21 tahun. Bina keluarga anak dan remaja adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompokkelompok kegiatan. Di mana orang tua mendapatkan informasi/pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan bimbingan dan membina tumbuh kembang anak remaja. Tujuan bina keluarga remaja lanjut Iwan, meningkatkan pengetahuan anggota keluarga

terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja. Di antaranya, tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dan remaja. “Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dengan anak dan remajanya, atau sebaliknya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak sehingga timbul rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain,” jelasnya. Kegiatan yang diikuti oleh kader se – Kota Mataram diharapkan dapat menstimulan kelompok keluarga yang memiliki remaja di wilayah masing masing. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) – Negosiasi Pemkot Mataram dengan pemilik lahan di Bintaro gagal. Lahan yang ditempati oleh 88 kepala keluarga (KK) di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan itu tidak mau dijual oleh pemiliknya. Pemerintah meminta eksekusi lahan ditunda hingga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) rampung di 2020 mendatang. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dikonfirmasi, Selasa (15/10) mengatakan, negosiasi Pemkot Mataram lewat Camat Ampenan, Muzakir Wallad tak berbuah manis. Ratna Sari Dewi sebagai pemilik lahan tidak mau menjual lahannya kepada siapapun. Dia hanya memilih mengambilalih penguasaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Keengganan pemilik lahan tentu opsi pemerintah mengajukan untuk membeli lahan tersebut gagal. “Karena, dia berada pada posisi tidak mau mengalihtangankan lahan itu. Kita tidak bisa melanjutkan diskusi ke ranah sana,” sambungnya. Opsi pertama tidak mungkin diwujudkan. Alternatif lainnya adalah meminta toleransi ke pemilik lahan agar eksekusi ditunda setelah rusunawa rampung. Sebab, pemerintah melihat proses eksekusi tidak semudah yang dibayangkan. Jika dipaksakan eksekusi ada kemungkinan harta benda milik warga hilang. Jika seperti itu akan jadi tanggungjawab pemohon eksekusi. Di satu sisi, pemohon harusnya menyiapkan lokasi untuk menampung harta milik warga. “Segala resiko hi-

(Suara NTB/cem)

Lalu Martawang langnya harta benda akibat eksekusi jadi tanggungjawab pemohon,” ujarnya. Menghindari itu, pemerintah meminta agar pemohon menunggu rusunawa siap ditempati, sehingga masyarakat dengan sendirinya akan pindah. Martawang menegaskan, kapasitas pemerintah juga tidak mengharuskan pemilik lahan mengharuskan pilihan tersebut. Jika pemohon ngotot mengeksekusi, maka pemerintah mencari alternatif berikutnya. Alternatif itu dengan memastikan masyarakat tidak terlantar dengan menyiapkan hunian sementara. Bangunan eks SMPN 6 Mataram rencananya akan digunakan sebagai material untuk membangun huntara. Selain itu, ada juga tenda besar milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bisa digunakan. “Toilet mobile akan disiapkan kalau ternyata alternatif terburuk terjadi,” ucapnya. (cem)

Pengerjaan Proyek Pasar ACC Dikhawatirkan Molor Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram telah mengevaluasi pengerjaan konstruksi tiga proyek pasar tradisional tahun ini. Pasar ACC mengalami deviasi minus 13 persen. Hal ini dikhawatirkan pekerjaan tidak bisa selesai tepat waktu alias molor. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menyampaikan, pihaknya telah mengevaluasi tiga pekerjaan fisik pasar tahun ini. Yang paling memiliki progres baik adalah pekerjaan Pasar Cakranegara dan Pasar Mandalika. Sementara pasar ACC setelah dicek ada deviasi minus 13 persen. Pihaknya memanggil rekanan untuk mendengar penjelasan tak tercapainya target pengerjaan fisik bangunan. Rekanan beralasan bahwa pekerjaan perakitan tidak dilakukan di tempat melainkan di showroom. “Saya minta staf mengecek ke sana. Memang ada proses perakitan,” terangnya dikonfirmasi, Senin (14/10). Pasar Mandalika dikerjakan dengan nilai kontrak Rp2,4 miliar, pasar Cakranegara dikerjakan dengan nilai

kontrak Rp1,8 miliar lebih. Sementara pasar ACC di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,1 miliar. Anggaran tiga pasar tradisional ini berasal dari dana perbantuan dari pemerintah pusat. Deviasi pekerjaan ini dikhawatirkan penyelesaian proyek bakal molor. Sebagai pengguna anggaran, kata Amran, deviasi akan berdampak terhadap keterlambatan. Pihaknya berkoordinasi dengan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan (TP4D). Dengan deviasi minus 13 persen masih bisa ditolerir. Hambatan seperti tiang listrik menghalangi pekerjaan telah dikoordinasikan dengan PLN untuk dipindah. Artinya, rekanan tidak memiliki alasan lagi untuk menunda pekerjaan. “Berkat koordinasi dengan TP4D tiang listrik yang jadi kendala langsung dipindah,” ujarnya. Amran mengharapkan, tiga proyek pasar bisa selesai tepat waktu. Sehingga, pedagang bisa segera menempati lokasi tersebut dengan aman dan nyaman. (cem)

(Suara NTB/cem)

RENOVASI PASAR ACC - Beberapa pekerja sedang memindahkan sisa material pembongkaran di pasar ACC, Selasa (15/10). Pengerjaan proyek renovasi pasar ACC oleh rekanan mengalami deviasi minus 13 persen dan dikhawatirkan menyebabkan pekerjaan konstruksi bakal molor.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 3

Petani Hortikultura Terus Merugi (Suara NTB/bul)

LAYANI PESANAN - Rani melayani pemesanan dari ojek online di kedai Es DurianQ miliknya.

Inspirasi Pengusaha Muda

Sukses dari Hobi, Manfaatkan Teknologi Mataram (Suara NTB) Andika Silviana Maharani. Masih muda, usianya baru 30 tahun. Namun ia sukses berwirausaha. Dia adalah satu dari sekian generasi seusianya yang tidak memilih menjadi karyawan, termasuk PNS. Ia lebih memilih mandiri. Rani, sudah tiga tahun ini terjun menjadi wirausaha. Ia bangun branding, Es DurianQ. Ditambah jualan beberapa jenis menu makan. Rani memilih tak fokus berjualan konvensional, memasyarakatnya penggunaan teknologi benar-benar dimanfaatkan. Dalam sebulan ia bisa mendapat omzet puluhan juta dari hasil jualannya. Es DurenQ terpampang di wall beberapa aplikasi penyedia layanan transportasi berbasis online. Rani telah bekerjasama. Setiap hari menjadi pemandangan biasa, driver ojek online mengantre menunggu pesanan jadi. Kedainya diapit jembatan Udayana Mataram dan Hotel Grand Madani. Hanya sepuluh pengunjung yang bisa muat di kedainya. Kedai sederhana berdinding bambu dan kayu yang divariasi. Dari kedai ini, ia dan timnya gencar berpromosi di media sosial dan internet. Rani punya empat karyawan. Salah satunya berperan sebagai tim cyber yang terus berpromosi di jejaring sosial. Es DurianQ miliknya khas. Minum di kedainya, pengunjung akan disajikan dengan gelas batok kelapa. Isinya campuran durian, kental manis, nangka dan kelapa muda. Sangat segar, apalagi saat cuaca panas. Menumenu yang lainnya, nasi uduk empal, soto batok dan mie, juga ada yang disajikan dengan batok kelapa. “Mendukung zero waste, mengurangi penggunaan plastik. Saya sedang mencari kemasan yang ramah lingkungan,” kata Rani. Durian yang digunakan didatangkan dari Medan. Jadi setiap saat es durian selalu tersedia tanpa kenal musim. Dalam sehari, dari lapak sederhananya ini ia bisa menarik pembelian dari Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta. “Pernah sampai Rp50 juta sebulan omzet,” akunya. Dari pendapatan inilah, ia dapat menggaji empat keryawannya setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Masuk di lapak Es DurianQ, Rani membudayakan menyediakan porsi bhakti sosialnya. Prinsip yang dipegang, bisnis dan sosial harus jalan beriringan. Rani salah satu pelaku usaha binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM Kementerian Koperasi. Ia rutin berkonsultasi seluruh persoalan usaha dan meminta arahan-arahan dari pembinanya, Nur Rahmat SE, selaku konsultan dan motivator PLUT. Dengan membuka diri berkonsultasi, Rani meminimalisir kekeliruan-kekeliruan menjadi wirausaha sukses. Soal pembukuannyapun ia selalu konsultasikan. Lapak Es DuriaQ dibuka berangkat dari hobinya meminum es durian semasih kuliah di S1 Jurusan Adminsitrasi Brawijaya Malang. Selesai studi dan kembali ke Mataram, ia kesulitan memenuhi keingiannya tetap meminum es durian. Pada akhirnya, ia memproduksi sendiri. Kemudian mengkomersilkannya. Ia melihat peluang. Es durian masih jarang di Kota Mataram. Apalagi dengan cuaca panas, umumnya es sangat menjadi kebutuhan. Peluang bisnis inilah yang ia tangkap. Kini Rani terus memanen penjualan. Ia juga tengah mempeluas keadainya. Targetnya, terus membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Ia ingin ikut berpartisipasi mengurangi angka pengangguran dari berwirausaha. (bul)

Dikritik, Budaya ”Amplop” Kegiatan Bimtek UMKM Mataram (Suara NTB) Program-program pelatihan yang digelar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi lainnya diharapkan tidak membudayakan pemberian uang transport kepada peserta. Terutama pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Membudayakan amplop kepada pelaku UMKM, diyakini akan merubah orientasi peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan perasaannya. Kenapa setiap ada kegiatan pelatihan kepada (Suara NTB/bul) UMKM, disediakan anggaNur Rahmat ran untuk transportasi UMKM. Hal itu menurut sumber ini justru tidak menguatkan mental wirausaha para peserta pelatihan. “Karena orientasinya mengikuti kegiatan sudah beda. Anggaran pemerintah itu sebaiknya dialihkan kepada hal-hal lain, yang lebih penting,” katanya. Akibatnya, kegiatan-kegiatan bimbingan teknis yang diselenggaran oleh OPD hanya menghadirkan wajah-wajah lama. Karena target penyelenggara pelatihan juga berbeda, hanya target untuk menggugurakan program selesai. Kritik salah satu pelaku UMKM yang kerap mengikuti pelatihan juga diamini Konsultan PLUT KUMKM Kementerian Koperasi, Nur Rahmat, SE. “Bukan ilmu yang dicari, dia hanya cari amplop,” kata Rahmat. Itulah mindset oknum UMKM sekarang. Orientasi tidak lagi kepada ilmu apa yang akan diterima. Melainkan seberapa besar materi yang akan didapat setelah Bimtek. Hal itu jelas tidak mendidik. Sebagai konsultan dan motivator PLUT, kepada para pelaku UMKM selalu dipesan. UMKM harus tertarik mengikuti Bimtek dengan materi-materi baru, materi yang sebetulnya mereka butuhkan. Beberapa kali pelatihan yang diselenggaran OPD juga kerap dilihatnya dobel. Misalnya, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan. Kadang-kadang materi Bimtek yang diberikan sama. Bahkan pesertanya juga sama. “Makanya saya bilang, ini kan menghabis-habiskan anggaran. Kalau mau pelatihan, kasi yang baru. Yang belum pernah diberikan kepada UMKM. Jangan sampai dobel budget,” ungkapnya. Karena itulah, ia melihat Bimtek yang dilakukan oleh OPD bukan bersumber dari apa yang dibutuhkan para UMKM. Melainkan hanya kebutuhan dari birokrasi dan akademisi. Yang terpenting anggaran terserap. Ia menyodorkan beberapa kebutuhan mendesak UMKM saat ini. Misalnya manajemen keuangan, reputasi manajemen, publik speaking, persoalan branding dan persoalan produknya UMK. Seharusnya itu yang diberikan dan di evaluasi. Karena itu, pola pelatihan yang dia budayakan sendiri, bagaimana UMKM berinisiatif melakukan pelatihan sendiri, mendatangkan narasumber sendiri dan berbiaya sendiri. Sehingga jelas, mana UMKM yang bersungguh-sungguh ingin menjadi wirausaha. Ada tiga sebetulnya perlu diubah UMKM NTB. Perubahan pola mindset (mental blok), tidak lagi pelatihan berorientasi amplop, persoalan branding untuk membangun kepercayaan konsumen, dan publik speaking sebagai kemampuan membangun komunikasi dengan semua pihak. Ketiga ini yang menurut Rahmat belum maksimal dikuasai oleh UMKM. Itulah kebutuhan yang harus dilihat oleh pemerintah daerah. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pendapatan petani hortikultura dalam setahun terakhir menunjukkan pertumbuhan negatif. Lebih besar biaya yang dikeluarkan, ketimbang penghasilan yang didapat. Namun petani masih bertahan. Melihat hasil pemotretan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, pendapatan petani hortikultura rata-rata di bawah besaran biaya yang telah dikeluarkan. Nilai Tukar Petani (NTP) terakhir sebesar 88,53. Artinya, NTP di bawah 100 menunjukkan bahwa yang yang dikeluarkan petani untuk membiayai produksinya, ditambah pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dengan uang yang diterima petani dari hasil menjual produksinya tidak sebanding. Didalamnya petani hortikultura adalah petani jagung, kedelai, bawang, tomat, cabai, dan sayursayuran serta sayur buah lainnya. Diskusi Suara NTB dengan Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono melalui Humasnya, Putu Yudistira, Selasa (15/10) kemarin, fakta petani horti terus merugi ini berdasarkan potret lapangan yang dilakukan petugas-petugas BPS. Lantas apa yang membuat petani bertahan? Beberapa pandangan dikemukakannya. Pertama, petani merasa tidak merugi karena adanya dukungan keuangan dari keluargnya yang menjadi TKI/pekerja migran. Peran remitansi ini kata Yudistira cukup besar. Dalam setahun, remitansi yang masuk ke NTB ratarata di atas Rp1 triliun. Faktor yang menyebabkan kerugian petani horti ini beragam. Misalnya, karena tingginya harga pupuk. atau cara pemupukan yang berlebihan oleh petani. Serta tingginya biaya obat-obatan dan pestisida yang

digunakan petani. Lalu karakteristik para petani NTB ratarata petani gurem. Atau petani yang penguasaan lahannya di bawah 50 are. Padahal, idealnya petani dapat berhitung untung rugi harusnya mengelola lahan 1 hektar. “Persoalannya, yang menguasai sawah di sini kan hanya segelintir orang. Lainnya nyakap, atau yang diminta hanya sebagai pengolah,” kata Yudistira. Disinilah perlunya industrialiasi itu bisa diwujudkan. Pada persoalan lahan, tentu sangat tidak mungkin diintervensi. Maksudnya, luasan lahan yang dikelola oleh petani tidak bisa serta merta bertambah. Atau mencapai standar ideal. Pemerintah daerah, melalui program industrialisasinya harus menciptakan kebutuhan obat-obatan dan pupuk yang murah. Tanpa mengurangi hasil produksi. Misalnya, menciptakan pupuk alternatif. Ada pilihan yang menggunakan enzim, ada juga yang menggunakan mikroba. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB, Sabri M. Amin tidak menampikkan fakta-fakta yang dikemukakan BPS. Menurutnya, kepastian harga pasca panen tidak menentu, biaya produksi yang terus naik. Bu-

(Suara NTB/bul)

Sabri M. Amin di lahan pertaniannya ruh tani yang ongkosnya terus naik, biaya panen juga demikian. Kemudian harga sewa lah-

an yang terus naik. Dari sebelumnya Rp18 juta/hektar, naik menjadi Rp25 juta/hektar.

Produktifitas juga mengalami penurunan, akibat cuaca yang tidak menentu. (bul)

Pemprov Siapkan Alternatif Tambang Rakyat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah sebelumnya menginstruksikan menutup semua areal penambangan ilegal, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Namun disadari ada potensi masalah sosial ekonomi yang akan timbul, seperti pengangguran dan kemiskinan. “Karena itu perlu juga kita ambil langkah ke depan, bagaimana masyarakat yang sudah biasa nambang itu kita alihkan profesinya atau kita siapkan wadah untuk tetap dia bisa bekerja dengan legal. Sebagai alternatif kita sudah

siapkan WPR (Wilayah Penambangan Rakyat). Karena beberapa daerah tidak ada WPR-nya, tapi untuk KSB dan Sumbawa sudah mengusulkan WTR-nya,” kata Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Zainal Abidin. “Kita harap dengan adanya WTR ini nantinya ada pembinaan, karena yang paling dikhawatirkan soal lingkungan. Nanti bagaimana mereka menambang tanpa mencemari lingkungan,” sambungnya. Ditegaskannya, penghentian aktifitas penambangan tersebut memang tidak bisa serta

merta dilakukan. Karena kegiatan tersebut telah berlangsung sangat lama. Namun untuk sampai saat ini kegiatan penambangan tidak dilakukan masif seperti sebelumnya. “Memang ndak bisa serta merta itu berhenti, harus pelan-pelan karena tambang ini sudah berlangsung sanagt lama. ESDM sudah identifikasi berapa jumlah penambang, masih didaerah sekotong Lombok tengah, kalau KSB dan Sumbawa. Mereka melakukannya lagi kalau musim tanam sepi,

Presiden Diminta Perhatikan Nasib Petani Tembakau Mataram (Suara NTB) Masa depan petani tembakau suram. Setelah rencana pemerintah menetapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) senilai 35 persen pada 2020. Kebijakan ini dianggap dapat mengganggu keberlangsung seluruh mata rantai pertembakauan, terutama dari aspek hulu. Pertembakauan NTB musim tanam tahun 2019 ini sedang karut marut. Banyak persoalan. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyelenggaran Forum Group Diskusi (FGD) dengan seluruh stakeholders. Dari praktisi, akademisi, pakar, hingga pemangku kebiajakan. Termasuk diantaranya media. FGD dilaksanakan di Hotel Santika Mataram, Senin (14/10) mengangkat tema “Masa Depan Pertembakauan NTB”. Dari FGD ini, mengemuka banyak fakta tentang tembakau, sebagai komoditas emas hijau. Akademisi dari Unram, M. Siddik dan Tajidan mengemukakan Pulau Lombok merupakan daerah penghasil tembakau terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jenis tembakau yang dihasilkan terdiri dari tembakau rajangan sekitar 15% dan tembakau virginia sekitar 85%. Dari sekitar 140 ribu ton kebutuhan tembakau virginia di dalam negeri, sekitar 100 ribu ton atau sekitar 70an% dipenuhi dari impor, sedangkan yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri baru sekitar 40 ribu ton yang sebagian besar (80an%) dihasilkan di Pulau Lombok. Potensi pengembangan tembakau di Pulau Lombok masih cukup luas, yaitu mencapai 58.515 hektar, sementara yang sudah terpakai adalah sekitar 25.000 hektar atau sektar 43%. Berarti pengembangan penguasaan tembakau virginia di Pulau Lombok masih sangat mungkin dilakukan untuk menghemat devisa Negara. Sekaligus untuk mem-

berdayakan masyarakat Lombok. Jumlah petani dan pengoven tembakau diperkirakan 20 ribu orang dan menyerap tenaga kerja sekitar 156 ribu orang. Terciptanya peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat di luar usaha pertanian (seperti usaha dagang, jasa angkutan dan lainnya). Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB Sahminudin menambahkan, tembakau NTB telah berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan perhatian kepada para petani di NTB. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus berpihak pada petani di daerah. Disayangkan beberapa kebijakan pemerintah justru merugikan petani. Mulai dari kuota permintaan menurun dan over produksi yang menyebabkan harga anjlok. Ditambah dengan wacana kenaikan cukai tembakau. Kondisi itu membuat masa depan petani muram. Sementara Dr. Sarjan, Pakar Pertanian dan Dewan Pembina APTI NTB mengatakan, masa depan petani tembakau dapat diperbaiki dengan melakukan pengolahan batang tembakau yang selama ini dibuang. Luas tananam 22.000 hektar, dengan 16.000 pohon populasi tanam perhektar menghasilkan sebanyak 352 juta batang jadi limbah. Setara dengan 44.000 ton limbah batang. Dengan catatan, DBH-CHT disisihkan 1 persen untuk perguruan tinggi melakukan pengembangan dan pemberdayaan, termasuk membuat pestisida dan parfum. Besarnya peran tembakau ini, Carry Nadeak yang memandu FGD mencatat kesimpulan. Bahwa Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah bersama gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah dapat menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyesuaikan kembali tarif cukai rokok yang lebih berpihak pada hulu hilir industri pertembakauan Indonesia. (bul/*)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Peserta dan narasumber FGD tentang Masa Depan Tembakau NTB pose bersama.

pas tidak ada kerjaannya mereka naik menambang lagi. Di Alas itu paling ada empat lima lah masih, tapi kalau dulu ada ribuan,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, H. Agus Patria mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kabupaten yang ada aktifitas pertambangan ilegal. “Jadi mereka kemarin itu bekerja di sektor yang bisa membahayakan keselamatan, jadi memang

harus dialihkan,” katanya. “Kita koordinasi tetap dilakukan dengan Pemkab, solusinya sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki, kita carikan pasar kerjanya. Kami terbuka dengan semua pihak untuk memberi keterampilan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kalau pengetahuan belum memenuhi, yang tinggal ditingkatkan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” pungkasnya. (ndi)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 4

Keinginan Gubernur Belum Terjawab Antisipasi Resesi Ekonomi EKSES negatif yang bisa muncul di balik kekeringan yang melanda sejumlah tempat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) harus segera diantisipasi. Termasuk dampaknya terhadap kemunculan masalah sosial ekonomi masyarakat. Ancaman terjadi resesi ekonomi akibat musibah kekeringan ini harus diantisipasi. Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Lotim, Murnan pada Suara NTB, Selasa (15/10). Politisi Partai Keadilan Sejahtera Lotim ini menilai langkah Pemkab Lotim menetapkan sejumlah kecamatan darurat kekeringan sudah sangat bagus. Dan diharapkan terus dilakukan langkah antisipatif. Menurut Murnan, saat ini secara global tengah terjadi resesi ekonomi. Semua aspek, termasuk ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan. Lotim yang banyak wilayahnya mengalami kekeringan diyakini akan juga mengalami resesi ekonomi. Bentuk antisipasi pemerintah tersebut diharap bisa mengurangi dampak buruk dari kekeringan. “Yang bisa dilakukan pemerintah daerah ialah dengan percepat proses realisasi APBD,” ungkapnya. Sekarang ini, ujarnya, realisasi belanja APBD ini masih rendah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu, pihaknya meminta segera dilakukan percepatan, sehingga tidak terjadi resesi ekonomi. Ditambahkan, pertumbuhan ekonomi akibat dari musibah kekeringan ini jelas akan menimbulkan perlambatan. Harapannya ada upaya konkrit dari instansi terkait bisa segera dilakukan. Mulai Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan instansi lainnya untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat. Khususnya bidang pertanian. Komoditi-komoditi pertanian diketahui pula saat ini harganya banyak yang tidak berpihak kepada petani. Dana-dana program pemerintah yang ada di lingkup Dinas Pertanian diharapkan bisa dioptimalisasi. Di mana, dana pembantuan pusat ini cukup besar bahkan jauh lebih besar dari APBD. Akan tetapi diingatkan, jangan sampai terjadi lagi kegagalan dalam mengeksekusi anggaran tersebut. Sektor pertanian ini adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian yang selalu tertinggi dibandingkan sektor yang lain. Sementara, sisi lain harus jujur pula telah terjadi terus pengurangan luas lahan produktif. Terjadinya alih fungsi lahan secara masif ini harus dicatat serius oleh pemerintah daerah. “Pertanian jangan hanya mencatat dan melaporkan luas lahan baru yang dibuka, tapi juga bagaimana alih fungsi lahan yang terjadi,” ujar Murnan. Murnan (rus) (Suara NTB/dok)

Optimalkan Pelayanan

Bhabinkamtibmas Kembali Dijatah Randis Selong (Suara NTB)) Sebanyak 15 unit kendaraan dinas (randis) roda dua kembali diberikan kepada anggota Bhabinkamtibmas. Penyerahan dilakukan langsung Wakapolres Lotim, Kompol Bayu Eko Panduwinoto S.I.K, di halaman Mapolres Lotim, Selasa (15/10). Adanya pembagian randis ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dan peran Bhabinkamtibmas kepada masyarakat. Kendaraan yang diberikan ini dilengkapi dengan kelengkapan, berupa helm, tas punggung BKTM, Toa, borgol, tongkat, jaket BKTM. Nantinya kendaraan tersebut serta kelengkapan yang dimiliki akan digunakan sebagai sarana penunjang tugas Bhabinkamtibmas agar melayani masyarakat dan quick response terhadap masyarakat lebih meningkat dengan menggunakan kendaraan dinas baru. “Dengan diserahkannya kendaraan dinas ini, diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan tugas dengan lebih optimal lagi dan harus lebih semangat dalam melakukan perannya bersama masyarakat guna terciptanya kondisi yang kondusif, dan mampu meningkatkan kemitraan dengan warga dalam memelihara kamtibmas,” terang Bayu. Pihaknya mengharapkan pada seluruh personel yang memegang randis agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, ia perintahkan pada Kabag Sumda untuk membuat jukrah, bagaimana memperlakukan kendaraan dinas yang baik, karena perawatan kendaraan dinas harus disesuaikan dengan merek, jangan samakan cara memanaskan mesin yang menggunakan solar dengan bensin. Melainkan butuh keterampilan serta ketelitian dalam merawat randis yang dimiliki. “Demikian pula dengan motor Bhaabinkamtibmas yang pagi ini kita bagikan mohon dirawat dan dipelihara secara baik dengan penuh rasa tanggung jawab,”jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Wakapolres Lotim, Bayu Eko Panduwinoto, menyerahkan secara simbolis randis roda dua serta kelengkapan lainnya untuk mengoptimalkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, Selasa (15/10).

Petani Tembakau Swadaya Menjerit

Selong (Suara NTB) Petani tembakau swadaya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjerit pada musim tanam 2019. Pasalnya, produksi tembakau petani selain banyak yang belum terbeli, harga pembeliannya pun sangat jauh di bawah normal. Keinginan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat mendatangi gudang PT. Bentoel dan meminta tambahan kuota pembelian dinilai belum terjawab. “Belum terjawab keinginan dari Pak Gubernur,” ungkap Ketua Kelompok Tani Emas Hijau Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, Huzaefah pada Suara NTB, Selasa (15/10). Kuota pengiriman Huzaefah ke perusahaan tempatnya menjual semestinya sepekan 15-20 bal. Akan tetapi realisasinya hanya 7 bal. Gudang-gudang besar yang biasanya membeli selama beberapa bulan terakhir ini juga sudah banyak yang menerapkan sistem buka tutup. Ada satu perusahaan itu membeli untuk petaninya dua hari dalam sepekan. Hari-hari yang lain kadang dibuka untuk petani swadaya. Akan tetapi pembelian sejumlah perusahaan ini dinilai seperti meminta tembakau petani. Pembeliannya paling mahal seharga Rp 2,5 juta per kuintal atau Rp 25 ribu per kilogram krosok. Sementara pada grade tembakau yang sama dari petani mitranya dibeli dengan harga Rp 4 juta atau Rp 40 ribu per kilogram krosok. Pembelian ke

petani swadaya ini jelas jauh dari kata rendah. Teknik kedua dari para pemain di gudanggudang besar, buka cabang-cabang baru. Sedangkan gudang induknya tutup atau hanya buka sekali dalam sebulan. Menurut petani tembakau ini, praktik buka tutup perusahaan pembeli tembakau ini dilakukan untuk menghindari petani. Pihaknya menyebut ada beberapa gudang yang aktif menerima langsung petaninya. Tembakau-tembakau di rumah-rumah anggota kelompok masih banyak yang menumpuk dan terancam tidak dibeli. Satusatunya solusi yang bisa dilakukan adalah semua gudang ini bisa menyerap tembakau petani. Untuk itu, peranan pemerintah provinsi diminta terus mengawal proses pembelian. Gudang-gudang ini dinilai hanya akan mempermainkan petani kalau tidak ada kontrol dari pemerintah. Tidak saja soal penerimaan pembelian, akan tetapi kontrol juga dari segi harga. Petani swadaya den-

(Suara NTB/yon)

TUMPUKAN - Tumpukan tembakau milik petani di Lotim yang belum terserap pasar. Mereka mengharapkan perusahaan membeli tembakau dengan harga pantas. gan petani mitra. Bahkan sering petani swadaya ini dibeli tembakaunya seharga Rp 700 ribu. Harga ini sudah sangat rendah. Kondisi serupa juga dialami Murdi. Pihaknya berharap, pemerintah daerah memberikan fasilitas agar tembakau petani dapat diserap oleh perusahaan, baik petani swadaya maupun petani mitra. “Memang kita merugi. Harga anjlok,” akunya pada Suara NTB. Diakuinya, biaya produksi yang keluarkan tak sebanding dengan harga pembelian saat ini. Idealnya untuk satu kuintal tembakau kering seharga Rp3

Disinyalir Terjadi Over Produksi Tembakau KEPALA Dinas Petanian Lombok Timur (Lotim), H. Abadi mensinyalir terjadi over produksi tembakau sekitar 10 ribu ton. Over produksi ini diduga terjadi akibat spekulasi dari para petani dengan tidak mempertimbangkan peluang pasar. Ke depan diharapkan, tidak terjadi lagi over produksi yang menimbulkan kerugian bagi para petani. Pihaknya menginginkan, perencanaan mengenai luas tanam dan target pembelian itu harus benar-benar diperjelas dari awal. Sistem penanaman katanya harus diperbaiki. Sebelum melakukan penanaman, seluruh petani diminta bisa komunikasi lebih dulu. Belasan ribu petani tembakau di Lotim akan coba diajak komunikasi. Harapan besarnya semua bermitra dengan perusahaan, karena jelas pasarnya. Apalagi saat ini masih bermasalah adalah para petani swadaya. “Kita akan coba perbaiki

(Suara NTB/dok)

H. Abadi sistem dulu sebelum nantinya melakukan proses penananam,” ungkapnya. Adanya komunikasi dari awal dengan para petani, ujarnya, diyakini akan membuat perencanaan penanaman lebih jelas dan terukur. Para perusahaan mitra pun harus jelas siapa saja petani-petani mitranya. Berapa jumlah kesanggupan serapan pembelian-

nya pada tahun 2020. “Dengan demikian tidak akan terjadi over produksi,” ungkap H. Abadi. Ditambahkan, ribuan ton yang saat ini masih ada di gudang-gudang petani diyakini akan terbeli semua. Hanya saja tidak bisa cepat seperti pembelian perusahaan terhadap para petani mitranya. “Jadi bukan tidak terbeli tapi agak lambat karena over produksi ini kan membuat terjadi hukum pasar,” paparnya. Tatkala produk ini meningkat, biasanya pembeli santai saja. Diyakinkan pada saatnya semua tembakau yang diproduksi petani swadaya maupun mitra akan terbeli semua. Saat ini, ujarnya, terdapat 21 perusahaan mitra yang ada di Lombok Timur 21. Ketentuan pembelian 20 persen masing-masing perusahaan diyakini bisa dilampaui. “Prinsipnya, kita harus lakukan perbaikan sistem ke depan,” harapnya. (rus)

Pemberian Tali Asih Program Perpipaan Leong Tunggu Dana Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. M. Zaldy Rahardian, ST., menyatakan permintaan tali asih kepada 19 orang warga Leong Timur, Desa Tegal Maja, akan segera dipenuhi. Pencairan anggarannya menunggu pihak perusahaan pemenang tender proyek SPAM IKK tersebut. Kepada wartawan, Selasa (15/10), Kadis PUPR menerangkan berdasarkan kesepakatan antara warga, kadus dan perusahaan yang difasilitasi Dinas PUPR, dicapai kesepakatan tali asih sebesar Rp 50 ribu per meter untuk setiap lahan yang dilalui perpipaan SPAM IKK. Persetujuan nominal tersebut jauh dari angka permintaan warga sejumlah Rp 1 juta per meter. “Memang di awal diminta satu meter itu satu juta. Kalaupun harga tanah itu satu are satu juta. Jadi inikan hanya digunakan sebagai jalur distribu-

si pipa saja,” ujar Zaldy. Menurut dia, perusahaan dan pemda tidak menyetujui permintaan warga lantaran tidak pada konteks jual beli lahan. Sebaliknya, sebagai dana tali asih sesuai permintaan warga, karena lahannya dilewati jalur perpipaan. Lagi pula, kata dia, di lahan yang dilalui perpipaan adalah lahan perkebunan, tidak terdapat bangunan yang dirusak untuk dilalui perpipaan. Ia berandai-andai, bilamana di lokasi terdapat bangunan yang dirusak akibat jalur pipa, maka secara otomatis warga mendapat kompensasi. “Kita sampaikan di sana, seandainya lokasi titik itu dibangun sesuatu, silahkan (berhitung 1 juta). Kalau standar kan sudah kita berikan kedalamnya itu. Dan mereka juga sudah sepakat, dari 1 juta per meter itu jatuh lah Rp 50 ribu,” jelasnya. Zaldy berharap masyarakat tidak mengambil sikap sepihak

yang dapat menghambat lancarnya distribusi air bersih untuk warga. Pasalnya, masyarakat di Tegal Maja bagian bawah dan Kecamatan Tanjung umumnya, sangat membutuhkan proyek perpipaan tersebut untuk mendukung ketersediaan air bersih. Dinas PUPR dalam hal ini, sudah melakukan sosialisasi kepada warga. Namun di setiap pertemuan, tidak semua pemilik lahan dapat hadir. Menurut Zaldy, warga yang tidak hadir sosialisasi di kantor Desa Tegal Maja, yang menolak kelancaran proyek. Namun demikian, pihak ketiga berbaik hati dengan tidak menutup mata aspirasi pemilik lahan. “Saya sudah sampaikan, ini ‘kan tali asih sifatnya dan sudah komitmen sepakat. Tinggal tunggu eksekusi saja. Apalagi pihak penyedia ada dua paket yang dikerjakan dalam satu sistem, yakni di hulu dan hilir, sehingga program ini harus cepat dikerjakan,” tandasnya. (ari)

juta hingga Rp4 juta. Sementara saat ini untuk satu kuintal hanya dibeli oleh perusahaan Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk tembakau jenis super. Sedangkan untuk tembakau kelas pertama dibeli seharga Rp900 ribu hingga Rp800 ribu ke bawah. “Saat ini perusahaan tidak ingin membeli lagi. Bahkan harga cukup murah. Pihak perusahaan menyebut dan menyerap petani tembakau yang kualitasnya super,” ujar Zainal Abidin, petani tembakau lainnya. Ketua Gumi Paer Lombok, Lalu Junaidi, mengharapkan peran fungsi dari PL pertanian.

Sebelum dilakukan penanaman, sosialisasi harus dilakukan ke petani, sehingga dari kuota harus diketahui hingga hasil yang didapatkan, sehingga petani bisa mengetahui paket produksi. Maka permasalah seperti terjadinya over produksi tidak terjadi yang menyebabkan masyarakat merugi. “Membeludaknya produksi tembakau ini akan membuat petani frustrasi. Sehingga kondisi ini menyebabkan masyarakat menjual tembakaunya dengan harga murah. Terutama untuk petani swadaya yang terpinggirkan,” jelasnya. (rus/yon)

Intervensi Harga Semen

Pemprov NTB Gelar OP di KLU Tanjung (Suara NTB) Progres percepatan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Utara tidak dipungkiri masih terkendala tingginya harga semen. Di sejumlah toko, harga semen mengalami inflasi signifikan akibat kelangkaan beberapa bulan lalu. Harga beli masyarakat berkisar di angka Rp 70 ribu sampai Rp 75 ribu per sak. Kondisi tersebut lantas dikeluhkan masyarakat, baik perorangan maupun Pokmas Swakelola. Harga jual semen di pasaran jauh dari RAB Pokmas, sehingga secara otomatis menghambat pelaksanaan RTG swakelola. Di kalangan aplikator sendiri, harga semen dikeluhkan, begitu pula di tingkat pengusaha (toko bangunan). “Dari kebutuhan semen dalam sehari, sekitar 1.000 sak, tapi yang datang antara 200-300 sak,” kata pengusaha asal Tanjung, Raden Sutriadi, alias Beldur beberapa waktu lalu. Beldur menyebut, setiap melakukan order kepada agen semen di Lembar, Lombok Barat, ia tidak pernah mendapat kepastian jawaban. Agen hanya memberi jawaban tidak ada bongkar muat semen. Dampak kelangkaan semen membuat harga semen mengikuti hukum pasar. Harga semen melonjak. Dicontohkan Beldur, harga semen merk Bosowa yang awalnya antara Rp 52.000-53.000/sak, naik menjadi Rp 70.000/sak. Begitu pula semen tiga roda, naik dari 56.000/sak menjadi 70.000/sak. Bahkan di beberapa toko bangunan, Beldur mendapat keluhan pembeli harga semen mencapai Rp 75.000/sak. Terhadap kondisi itu, Operasi Pasar Semen di KLU, Selasa (15/10) dinilai langkah tepat. Pasalnya, masyarakat Lombok Utara berharap ada stabilitas persediaan dan harga pada proses RTG korban gempa. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani, kepada wartawan di sela-sela OP, mengatakan harga semen

di pasaran mengalami inflasi yang asimetris dengan kondisi masyarakat. Bahkan, Selly menyebut harga jual semen tembus Rp 100 ribu/sak. Pihaknya juga mendapati adanya kelangkaan semen di sejumlah distributor hingga toko bangunan dalam 3 bulan terakhir. “Akhirnya kami rapat dengan semua distributor, Ditreskrimsus Polda NTB dan sepakat melakukan OP dengan harga distributor Rp 58 ribu/sak,” kata Selly. Dinas Perdagangan NTB melibatkan kepolisian dalam pengawasan OP. Dipastikan, OP tepat sasaran yakni kepada warga korban gempa melalui pokmas dan pembeli individu. Semen untuk sementara di jatah 10 sak per orang yang dibuktikan dengan KTP, serta dari salah satu dari Babinsa, Bhabinkamtibmas atau kepala desa. Pembelian semen pada OP yang berpusat di Lapangan Tioq Tata Tunaq kemarin mendapat atensi warga. Terlihat dari jumlah semen yang diantarkan sebanyak 500 sak Tiga Roda dan 500 sak Bosowa, ludes terjual. Bahkan sebelum siang hari, distributor harus mengirimkan tambahan sejumlah 700 sak. “Permintaan warga sangat banyak, sehingga kami minta distributor kembali drop sebanyak 700 sak,” sebutnya. OP Semen ini sendiri dijadwalkan berlangsung selama seminggu atau sampai harga di pasaran normal seperti sebelum gempa. Disdag NTB tidak menginginkan, situasi pascagempa di masyarakat dijadikan alibi oleh oknum pengusaha untuk menarik keuntungan bisnis secara tidak wajar. Terpisah, Kadis Perindagkop Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, mengaku bersyukur adanya OP semen. Menurutnya, OP ini sangat membantu percepatan RTG serta menstabilkan harga semen. “Kita berharap OP ini tidak hanya dilakukan di Tanjung, tapi digelar di tiap kecamatan, sehingga semen murah ini bisa dijangkau masyarakat pedalaman,” sebut Nurjati. (ari)

Golkar Godok Mantan Direksi Bank NTB Jadi Balon Wabup Tanjung (Suara NTB) Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2020 mendatang ditengarai krisis figur, terutama pada diri bakal calon Wakil Bupati (wabup). Beberapa nama yang sempat mencuat, perlahan mundur teratur. Beberapa nama balon wabup yang diprediksi mempunyai elektabilitas kuat, cenderung tidak berani mengambil risiko. Sebut saja, Mariadi, S.Ag., lebih memilih fokus di kursi pimpinan DPRD. Begitu pula, dr. H. L. Bahrudin, Dr. H. Muhsin, H. Raden Nuna Abriadi, SIP., - ketiganya masih ingin fokus di instansi lembaga negara sebagai ASN dan politikus di legislatif provinsi. Risiko harus mundur permanen merupakan pertimbangan utama, di samping tidak

ada izin keluarga bakal calon. Sementara, nama lain yang sedang tidak menjabat juga belum menyatakan sikap. Mantan anggota dewan seperti, L. Win Suriatna (pensiunan ASN), H. Djekat Demung (Golkar), Ardianto, SH., (Hanura), hingga Datu Rahdin Jayawangsa, SH., (Ketua DPC Nasdem), sejauh ini belum mengambil sikap tegas terhadap peluang mendampingi beberapa bakal calon bupati. Praktis hanya Narsudin, S.Sos (PPP, Ketua Komisi II DPRD KLU) yang sudah terang-terangan mengambil formulir bakal calon wabup di PAN, PBB dan Nasdem. Di tengah gonjang ganjing itu, figur baru kembali muncul ke permukaan. Salah satunya, mantan Direksi Bank NTB (konvensional), H. Sinardi. Mantan

Direktur Pemasaran Bank NTB tersebut masuk dalam radar balon wabup yang dijaring oleh Golkar Lombok Utara. Politisi Golkar KLU, sekaligus Wakil Ketua II DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., Senin (15/10) mengakui Sinardi, masuk dalam daftar yang dijaring Golkar. Ia bahkan optimis, pria asal Dusun Leong Timur, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung tersebut sebagai figur yang dianggap bersih dan dikenal masyarakat. “Saya sudah bertemu dengan beliau (Sinardi) di Mataram. Memang Pak Sinar, menjadi salah satu figur yang akan kita survei,” kata Mariadi kemarin. Mariadi menjelaskan, figur Sinardi sebagai bakal calon

Wabup KLU tidak diragukan. Interaksinya dengan masyarakat di tingkat akar rumput, berlangsung sejak yang bersangkutan meniti karir sebagai pegawai PT. Bank NTB. Tidak jarang, masyarakat dari kalangan petani, peternak, nelayan, bahkan pengusaha menengah, difasilitasi akses kredit UMKM oleh Sinardi. Khusus warga Kecamatan Tanjung, profil Sinardi sendiri sudah intim di masyarakat. Ketokohan serta jenjang karir di Bank NTB untuk duduk di barisan top manajemen adalah sebuah pengakuan atas dipercayanya yang bersangkutan mengawal kepemimpinan Direktur Utama saat itu, H. Komari Subakir. “Kami menaruh keyakinan

Pak Sinar bisa diterima masyarakat di 5 kecamatan. Kepemimpinan beliau di Bank NTB dulu adalah sebuah jawaban atas kepercayaan masyarakat dalam memajukan perusahaan daerah,” tegasnya. Mariadi menambahkan, Golkar dengan 4 kursi di DPRD secara konsisten menjalin komunikasi dengan partai lain untuk mengusung paket calon. Golkar masih harus menambah dua kursi lagi untuk bisa tampil sebagai pengusung. Bukan mustahil, Sinardi nantinya akan dipaketkan dengan kader Golkar atau bahkan Sinardi diusung Golkar untuk mendampingi salah satu bakal calon bupati, baik Djohan Sjamsu, Najmul Akhyar atau Sarifudin. (ari)

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Kepala Disdag NTB Hj. Putu Selly Andayani memberikan keterangan terkait OP semen di KLU, Selasa (15/10).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Pembentukan AKD Tuntas, DPRD Loteng Siap Bertugas Praya (Suara NTB) Seluruh tahapan persiapan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) yang baru sudah dinyatakan rampung dengan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Loteng yang baru, Se-

M. Tauhid

nin (14/10). Itu artinya, DPRD Loteng saat ini sudah dinyatakan siap bekerja menjalankan tugas-tugasnya. “Kemarin (Senin,red) kita sudah menyelesaikan pembentukan AKD. Jadi semua persiapan yang dibutuhkan oleh DPRD Loteng sekarang sudah dinyatakan tuntas,” ungkap Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., kepada wartawan, usai mengikuti upacara perayaan HUT Loteng yang ke 74, Selasa (15/10). Dengan begitu, DPRD Loteng saat ini sudah siap bekerja. Dan, tugas pertama ialah menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2020. Mengingat, APBD Loteng sudah harus ditetapkan oleh DPRD Loteng paling lambat bulan November mendatang. Untuk itu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Loteng segera menggelar rapat pertemuan guna membahas agen-

da serta jadwal pembahasan APBD Loteng tahun 2020. “Kita menunggu usulan pemerintah terkait rancangan APBD Loteng 2020. Untuk segera kita bahas dan tetapkan bersama,” jelasya. Apakah hanya pembahasan APBD Loteng tahun 2020 saja? Tauhid menegaskan itu tergantung Pemkab Loteng, apakah hanya akan mengajukan rancangan APBD Loteng tahun 2020 dulu ataukah bersamaan dengan usulan rancangan peraturan daerah (raperda) lainnya. Karena ada beberapa raperda yang rencananya akan diusulkan oleh Pemkab Loteng tahun ini. “Kita tunggu saja. Prinsipnya kita sudah siap bekerja. Tapi tetapi fokus utama pembahasan nantinya terkait APBD Loteng 2020. Karena memang harus segera ditetapkan. Jika tidak, daerah bisa kena sanksi dari pemerintah pusat,” tandas politisi asal Partai Gerindra ini.

Ketua DPRD Loteng M. Tauhid, S.IP Daftar Pimpinan AKD DPRD Loteng Badan Kehormatan (BK)

Komisi II

Ketua Wakil Ketua

Ketua Wakil Ketua

: Tohri (Fraksi Nasdem Perjuangan) : Sukatmi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Sekretaris

Ketua Wakil Ketua

Komisi III

: Suhaimi S.H. (Fraksi Nasdem Perjuangan) : H. Ikhwan Sutrisno (Fraksi Amanat Nurasi Berkarya)

Komisi I Ketua Wakil Ketua Sekretaris

: L. Sunting Mentas (Fraksi PPP) : H.M. Bintang (Fraksi PKS) : L. Muh. Akyar (Fraksi Partai Golkar)

Disinggung proses pembahasan dan pembentukan AKD DPRD Loteng, ia mengaku berjalan lancar dan cair, sehingga bisa dituntaskan hanya

dalam satu kali rapat paripurna saja. Meski ada pihak yang kecewa, tapi dasar semua bisa menerima. Karena itu ada kesepakatan bersama. (kir/*)

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

: H.L. Kelan, S.Pd (Fraksi Partai Golkar) : Adi Bagus Karya Putra (Fraksi Partai Demokrat) : Ahmad Rifai (Fraksi PKS)

: Andi Mardan (Fraksi Partai Demokrat) : Muslihin (Fraksi PPP) : H.L. Arabiah (Fraksi Nasdem Perjuangan)

Komisi IV Ketua Wakil Ketua Sekretaris

: H. Ahmad Supli, S.H (Fraksi PKS) : L. Erlan, S.H (Fraksi Partai Golkar) : Jumrah, S.H (Fraksi Partai Demokrat)

Adapun untuk pimpinan Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Musyawarah (Banmus) langsung dipimpin unsur pimpinan DPRD Loteng.

Hanya Penerimaan CPNS PENERIMAAN tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang semula direncanakan tahun ini, kemungkinan besar tidak akan terlaksana. Karena untuk penerimaan pegawai tahun ini hanya untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saja. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., Selasa (15/10). “Tahun ini penerimaan pegawai kemungkinan hanya untuk formasi CPNS saja. Sementara untuk tenaga P3K, informasi dari pemerintah pusat ditunda sampai tahun depan,” sebutnya. Penundaan dilakukan, ujarnya, salah satu pertimbangannya karena proses pengangkatan tenaga P3K penerimaan tahun ini belum selesai. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan soal kapan tenaga P3K yang sudah dinyatakan lolos seleksi secara resmi diangkat. “Jadi, pemerintah pusat tampaknya ingin menyelesaikan proses pengangkatan tenaga P3K tahun ini terlebih dahulu sebelum kemudian membuka keran penerimaan tenaga P3K lagi. Sehingga untuk tahun ini, hanya akan ada formasi bagi CPNS,” sebutnya. Disinggung soal formasi CPNS yang diterima Loteng, Nazili mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima dari pemerintah pusat. Jika tidak ada halangan berarti, formasi CPNS untuk Loteng akan diterima pada Kamis (17/10) besok sesuai undangan yang diterima pihaknya. “Kamis besok kita diundang ke BKN Perwakilan Denpasar untuk menerima alokasi formasi penerimaan pegawai. Dari sanalah baru bisa diketahui, berada formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Loteng. Termasuk soal kepastian rekrutmen tenaga P3K,” imbuhnya. Untuk persiapan fasilitas seleksi akademik sendiri, BKPP Loteng sudah berkoordinasi dengan SMKN 1 Praya Tengah serta kampus IPDN NTB guna pemimjaman alat CAT (Computer Assesment Test)-nya. Karena hanya SMK Negeri 1 Praya Tengah serta kampus IPDN NTB saja yang punya fasilitas CAT dalam jumlah banyak. “Tapi nanti pemerintah pusat yang akan menentukan, apakah fasilitas CAT SMK Negeri 1 Praya Tengah yang digunakan ataukan fasilitas kampus IPDN NTB. Kita hanya mengusulkan M. Nazili saja,” tegasnya. (kir) (Suara NTB/kir)

TNI Bersama Warga Gotong-royong Bersihkan Sungai Giri Menang (Suara NTB) Puluhan anggota TNI dan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat (Lobar) bersama warga serta Bhabinkamtibmas bergotong-royong membersihkan sungai di Dusun Teloke Lauq, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Selasa (15/10). Mereka mengeruk sungai yang kerap kali memicu banjir akibat kondisinya mengalami pendangkalan. Upaya ini untuk mengatasi dan mencegah banjir di kawasan wisata tersebut, ketika musim hujan nanti. Pengerukan sungai ini sendiri menjadi pra kegiatan restorasi sungai dalam rangka Karya Bhakti Terpadu TNI di jalur sungai sepanjang satu kilometer yang melintasi Dusun Tanak Empat Timur, Dusun Tanak Embet Barat, Dusun Teloke Tengah, dan Dusun Teloke Lauq. Kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. H. Abdul Wahab, Kepala Dusun Teloke Lauq berharap banjir tidak menghampiri daerahnya lagi. Ia juga berharap dengan bantuan para TNI, masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan khususnya di wilayah sungai. Sementara itu, Dandim 1606/Lobar Kolonel CZI Efrijon Kroll, menegaskan, kegiatan karya bhakti terpadu dilaksanakan dalam dua kegiatan. ‘’Kegiatan fisik melaksanakan normalisasi sungai sepanjang satu kilometer, dan pembuatan tanggul sepanjang 65 meter dengan tinggi 4 meter,” katanya. Efrijon Kroll menerangkan untuk kegiatan non fisik meliputi penyuluhan, baik itu penyuluhan mengenai narkoba, wawasan kebangsaan, penyuluhan pertanian, penyuluhan keluarga berencana dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan. “Terkait Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Lombok Barat tidak dilaksanakan tahun ini, hanya kita laksanakan karya bhakti terpadu,” terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lobar I Made Artadhana menjelaskan, kegiatan ini menjadi wujud dari sinergitas dan integrasi dalam melaksanakan program karya bhakti ini. Restorasi sungai ini akan tersinergi dan terintegrasi antara Dinas PUPR Lobar, Balai Wilayah Sungai (BWS), Kodim 1606/Lobar, serta keterlibatan seluruh masyarakat di bagian sekitar wilayah sungai itu.(her)

(Suara NTB/ist)

BERSIHKAN - TNI dan pihak pemda bersama warga bergotong royong membersihkan sungai di Batulayar, Selasa (15/10).

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

PASANG - Tim Laboratorium Lingkungan DLH NTB saat memasang alat pengukuran udara untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di daerah terdampak asap.

TERPAPAR - Warga yang terpapar asap di Desa Kuranji menderita ISPA. Warga yang ada di sekitar lokasi TPA sangat mengeluhkan kondisi udara akibat TPA yang terbakar.

Dampak Kebakaran TPA

Warga Terpapar Asap Alami ISPA Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran yang melanda TPA Regional Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) sudah berlangsung selama tiga hari. Lahan TPA yang terbakar pun meluas hingga setengah dari luas lahan TPA atau sekitar 2,5 hektar. Tim Pemadam Kebakaran masih kewalahan memadamkan, sehingga pemda meminta bantuan Polda NTB untuk menambah Water Cannon. Dampak dari asap kebakaran ini pun mulai mengganggu kesehatan warga sekitar. Banyak warga yang terpapar asap mengalami sesak napas dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah terpapar asap, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) NTB menurunkan tim dari Laboratorium Lingkungan. Tim ini memasang alat pengukuran pencemaran udara di beberapa lokasi yang paling parah terpapar asap tersebar di tiga desa, yakni Desa Perampuan, Kuranji dan Terong Tawah. Ayumin, salah seorang yang tekena gangguan pernapasan di Dusun Pegeleng Desa Kuranji mengatakan, warga setempat sudah terpapar asap selama tiga hari ini. Semenjak kejadi-

an kebakaran TPA pada hari Minggu lalu. Asap pekat masuk ke pemukiman warga menyebabkan warga sulit bernapas dan mengganggu jarak pandang warga. “Saya kena sesak napas sejak mulai awal kebakaran hari minggu lalu. Tapi sudah dikasih obat dan masker,” tuturnya. Asap mulai masuk ke pemukiman warga, pada jamjam tertentu akibat terbawa angin. Mulai pagi hari, sekitar waktu Subuh hingga pukul 10. 00 pagi dan malam hari. Warga setempat masih bertahan di rumah masing-masing, karena belum ada arahan untuk evaluasi dari pemerintah. Di daerah itu, ada juga anak berusia 3,5 tahun yang terkena ISPA. Keluhan senada menuturkan anaknya mulai sakit batuk

dan pilek sebelum terjadi kebakaran. Namun bertambah parah, akibat banyak menghirup asap dari kebakaran tersebut. “Sudah saya bawa ke puskesmas, kata pihak puskesmas terkena gangguan pernapasan,” kata dia. Semenjak kebakaran itu, aktivitas warga sekitar terganggu, baik warga yang mau ke sawah dan jualan. Dampak asap ini juga banyak kera di Gunung Pengsong yang turun ke pemukiman warga. Mereka masuk ke rumah - rumah warga dan mencuri makanan. Kepala UPT BLUD Puskesmas Perampuan, Hj Zulhana, S. KM., turun mendampingi tim Laboratorium Lingkungan DLH NTB untuk memasang alat pengukuran pencemaran udara di sejumlah titik terdam-

TPA Kebon Kongok Ditutup Sementara KEBAKARAN hebat yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) berdampak terhadap pelayanan pembuangan sampah di TPA tersebut. Sejak Senin (14/10) siang pelayanan pembuangan sampah ditutup sementara. Penutupan sementara TPA ini dilakukan, karena faktor keamanan sebab dikhawatirkan jatuh korban jiwa. Akibat penutupan TPA ini, semua kendaraan pengangkut sampah dari Lobar dan Kota Mataram tidak bisa membuang sampah. Kondisi ini menyebabkan kendaraan pengangkut sampah menumpuk di areal TPA. Para sopir pun ada yang memarkir kendaraan di areal TPA bahkan di jalan raya. Fendi petugas kebersihan Desa Labuapi yang ditemui di lokasi TPA mengatakan, petugas sampah belum diizinkan membuang sampah di TPA, karena kondisi kebakaran. Petugas kebersihan yang setiap hari membuang sampah di TPA ini mengaku datang sekitar pukul 09.00 Wita, namun hingga siang hari belum bisa membuang sampah ke TPA. Ia bersama para petugas lainnya pun terpaksa me-

(Suara NTB/her)

ANTREAN - Antrean kendaraan pengangkut sampah yang belum bisa membuang sampah di TPA, karena ditutup sementara waktu. nunggu jadwal kapan dizinkan membuang sampah. Informasi dari tim Damkar, kebakaran ini kemungkinan belum bisa dipadamkan hingga malam hari. Sehingga ia bersama petugas lain terpaksa kembali lagi ke desa dan sementara waktu membiarkan kendaraan di lokasi TPA. “Kita biarkan sampahnya di kendaraan dulu, sambil kita nunggu,”kata dia. Sementara itu Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi NTB, H Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan TPA ditutup sementara waktu sejak Senin siang. Dampak penutupan ini, ujarnya, sampah dari dua daerah tidak bisa dilakukan ke TPA. Pihaknya sudah menginformasikan ke-

pada dinas terkait di masing-masing daerah agar memaksimalkan mengelola sampah di TPS yang ada. Ia menyebut dalam sehari, jumlah kendaraan pengangkut sampah dari dua daerah ini yang membuang sampah di TPA sebanyak 140 unit. Dalam sehari jumlah volume sampah yang dibuang di TPA, baik dari Lobar dan Mataram sebanyak 333 ton per hari. Seharusnya kata dia sampah yang masuk di TPA ini setelah dipilah dari sumbernya, sehingga sampah yang masuk sedikit, karena sudah diolah dan dipilah di TPST serta rumah tangga di masing-masing daerah. (her)

pak asap. Zulhana mengatakan sejak terjadi kebakaran tim sudah turun melakukan penanganan dampak asap dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian obatobatan dan masker. Sejauh ini jumlah warga yang tercatat mengalami gangguan pernapasan sebanyak enam orang. Terdiri dari orang tua dan anak-anak. “Ada enam orang terkena gangguan pernapasan akibat asap kebakaran ini,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Balai Laboratorium Lingkungan pada DLH NTB, Muhammadin mengatakan pihaknya menurunkan tim untuk memasang alat pengukuran udara di desadesa yang terpapar dengan asap akibat kebakaran TPA. Pengukuran udara ini dilakukan untuk melihat beberapa parameter udara yang berpengaruh terhadap kesehatan. Alat ini hanya bisa mengukur kadar NO3, CO, partikel Pm10. “Kita mau ukur sejauh mana tingkat pencemaran udara di daerah terpapar asap, “ ujarnya.

Pengukuran dilakukan selama 1 jam tergantung kebutuhan. Banyak titik yang akan diukur rencananya di tiga lokasi. Kalau nanti ekskalasi makin meluas, barulah akan dipasang alat selama 24 jam untuk mengetahui tingkat pencemaran. Hasil laboratorium ini, akan dilihat yang nantinya akan disampaikan ke pimpinan untuk langkah penanganan selanjutnya. Menurut dia, adanya warga yang terkena Ispa akibat partikel Pm 10 mengalami kenaikan, bahkan ketika asap tebal di pemukiman warga mencapai 700. Artinya, pencemarannya di atas ambang baku mutu lingkungan. Sementara itu, Kepala UPT TPA Sampah Regional provinsi NTB, H Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan sejauh ini kebakaran belum bisa ditangani. Untuk penanganan kebakaran sudah diterjunkan armada secara maksimal. Pihaknya juga sudah melaporkan ke pimpinan untuk meminta bantuan ke Polda.”Kami minta penambahan bantuan water cannon ke Polda NTB,” ujar dia. (her)

Rencana Pinjaman Daerah Rp150 Miliar Masih Buntu Giri Menang (Suara NTB) Pembahasan rencana pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar di perbankan sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Namun pembahasan rencana berutang ini tak kunjung menemukan titik temu alias buntu. Hal ini disebabkan, kajian hitungan dari eksekutif dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) dinilai masih tak masuk akal, sehingga pihak dewan masih belum menerima hitungan dari pihak RSUD tersebut. Wakil ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, mengaku, jika pihaknya sedang mendalami usulan pinjaman daerah yang diajukan masing-masing OPD seperti RSUD Tripat, Rumah Sakit Awet Muda, Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata sudah mempresentasikan ke dewan. “Dari sana kita perlu mendalami, ini kan pinjaman Rp 150 miliar sangat besar. Kemudian angsuran per tahun Rp46 miliar plus bunga. Ini besar juga kan,” ungkapnya, Selasa (15/10). Besarnya pengembalian per tahun ini kata dia harus dihitung betul oleh Pemda. Artinya Pemda harus bekerja keras untuk mendapatkan PAD 2020 dan 2021 serta seterusnya. Sehingga tidak hanya perencanaan bagaiamana pemakaian dana yang dipinjam saja yang dihitung pemda, namun bagaimana mendapatkan PAD untuk

mengembalikan pinjaman ini. Di sinilah kata dia, letak hitungan dan pembahasan yang didalami serta dikritisi oleh dewan. Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan menyoal apakah pemda mampu mengembalikan pinjaman ini atau tidak, pihaknya sudah menghitung PAD dari tahun ini sampai 2020 hingga 2022. “Sehingga fiskal daerah insya Allah tak akan terganggu,” ujarnya. Apalagi hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahkan kalau dilihat fiskal daerah, mampu meminjam di atas Rp 200 miliar. Hitungan sederhananya, kenaikan PAD dari PBB yang ditarget Rp 20 miliar. Kalau dirataratakan, minimal kenaikan per kecamatan Rp 2 miliar, maka bisa diperoleh Rp 20 miliar. Pihaknya akan menggenjot PBB ini dengan melakukan sensus. Ada juga dari PAD hasil efisiensi kerjasama KPBU PJU yang bisa disimpan untuk menambah PAD dan membayar pinjaman per tahun. Menyoal dampak ke daerah, seperti pelayanan publik dan PAD. Kalau pemda kata dia tak berpikir berapa PAD yang akan masuk, namun fokus pada pelayanan publik. ‘’Kalau menyangkut pelayanan publik pemda tidak boleh berpikir berapa yang akan didapatkan atau PAD yang kembali,’’ ujarnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

AKD DPRD Sumbawa Segera Ditetapkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Alat Kelengkapan DPRD Sumbawa bakal ditetapkan pada Senin mendatang. Hal itu merupakan kesepakatan pimpinan DPRD Sumbawa dengan seluruh pimpinan Fraksi. “AKD kita tetapkan pada Senin 21 Oktober (siang hari). Malamnya langsung kita paripurnakan. Agar alat kelengkapan ini segera bekerja,”terang Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, Selasa (15/10) kemarin. AKD yang akan ditetapkan terdiri dari pimpinan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Badan Legislatif yang disebut juga Bapemperda, Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbawa. Setelah AKD ini terbentuk nantinya, Bamus akan menyusun agenda DPRD selanjutnya. Salah satu prioritasnya menjadwalkan pembahasan APBD 2020.(arn) A. Rafiq (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Rusus Nelayan di Ai Bari Ditargetkan Tuntas Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa mendapat bantuan pembangunan rumah khusus (rusus) nelayan sebanyak 25 unit tahun 2019 ini. Rusus yang berlokasi di Dusun Ai Bari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara ini pembangunannya sedang berproses dan ditargetkan tuntas dalam tahun ini. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin, M.T, membenarkan adanya pembangunan rusus nelayan ini. Pihaknya mendapatkan di lokasi Ai Bari sebanyak 25 unit. Saat ini sedang dalam proses pembangunan. Diharapkan pembangunan berjalan dengan lancar dan bisa dituntaskan dalam tahun ini. “Rumah Khusus nelayan ini programnya provinsi SNVT. Kita dapat satu lokasi di Ai Bari 25 unit rumah. Sedang berproses sekarang. Tapi kita harapkan berjalan lancar dan selesai tahun ini,” ujarnya. Dijelaskannya, terhadap penerima nantinya, ada beberapa kriteria. Diantaranya statusnya sebagai nelayan, berdomisili di wilayah setempat dan penghasilannya sesuai standar UMP (Upah Minimum Provinsi). Pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan kepala desa setempat untuk segera melakukan pendataan dan mengusulkan nama calon penerima. Nantinya dari pendataan tersebut akan dilakukan verifikasi ulang oleh tim kabupaten. Hal ini supaya bantuan bisa tepat sasaran. Sehingga setelah rumah terbangun, calon penghuninya sudah tersedia dan langsung menempati. “Kepala desa yang mendata dan memverifikasi. Setelah itu data disodorkan ke kami. Nanti kami bentuk tim kabupaten untuk memverifikasi ulang apa yang sudah diusulkan oleh desa. Untuk memastikan sesuai dengan kriteria dan persyaratan, sehingga sasarannya bisa pas,” terangnya. Ia menambahkan, selain di Ai Bari, tahun 2018 pihaknya juga mendapatkan bantuan rumah khusus bagi nelayan di Pulau Kaung sebanyak 50 unit. Sebelumnya juga di Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano sebanyak 100 unit dan sudah mulai dinikmati. Program ini harapannya supaya masyarakat mendapatkan rumah yang layak. “Ini upaya untuk mendapatkan rumah layak bagi masyarakat. Rumah layak ini standar pelayanan minimal (SPM). Dan itu juga menjadi salah satu kewenangan Kabupaten Sumbawa atau kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Serta menunjang program 100 0 100,” tandasnya. Burhanuddin Burhanuddin (ind)

Destinasi Wisata di KSB Kurang Sarana Pendukung Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumbawa Barat, Ir. IGB Sumbawanto M. Si mengakui bahwa sejumlah destinasi wisata di wilayah setempat masih belum bisa dilengkapi sarana penunjang seperti kamar mandi dan sarana air bersih. Kendati demikian, dirinya mengklaim semua lokasi destinasi wisata sangat layak dikunjungi wisatawan. Baik nusantara maupun mancanegara. Sementara terhadap kekurangan tersebut, Dinas tetap akan berupaya untuk memenuhinya secara maksimal. “Harus kita akui memang masih banyak lokasi destinasi wisata yang belum lengkap sarana penunjangnya, baik itu akses jalan, kamar mandi, maupun masalah air bersih. Hanya saja kekurangan tersebut belum menjadi alasan utama sehingga pariwisata kita (KSB) dianggap tidak layak dikunjungi mengingat tidak semua lokasi yang tidak lengkap sarana penunjangnya. Kami juga tetap mengupayakan supaya sarana tersebut dipenuhi secara maksimal meskipun harus dilakukan secara bertahap,” ungkapnya kepada Suara NTB, Selasa (15/10). Dikatakannya, persoalan masih banyaknya destinasi wisata yang belum lengkap sarana penunjangnya bukan tanpa alasan, tetapi hal itu terjadi lantaran anggaran yang diberikan ke Disbudpar tidak maksimal. Sehingga pihaknya mengaku merasa kesulitan untuk mengintervensi masalah tersebut secara maksimal. Maka dari itu, saat ini pihaknya tengah mencoba untuk berkoordinasi dengan leading sektor lainnya untuk bisa memenuhi sarana tersebut. Salah satunya dengan Dinas PUPRPP untuk bisa memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih serta Dinas LH untuk membantu dalam mengurangi masalah sampah. Jika hanya mengandalkan dari Dinas Budpar saja, maka hasilnya tidak akan maksimal karena anggarannya sangat terbatas. Hal ini tentu saja sangat beralasan, mengingat untuk satu tahun anggaran Disbudpar hanya diberikan jatah Rp2 miliar dan itu tentu dianggap tidak bisa mengakomodir semua. Selain meminta bantuan ke leading sektor lainnya, pihaknya juga mendorong desa untuk bisa menggunakan anggaran desa agar bisa mengintervensi masalah pariwisata. Sehingga dengan pola demikian pihaknya optimis tidak akan ada lagi keluhan dari para wisatawan terkait dengan masalah tersebut. “Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas. Kendati demikian, kami tetap berupaya maksimal dengan menggandeng dinas teknis lainnya dan desa untuk mengintervensi masalah di destinasi wisata,” pungkasnya. (ils)

Halaman 6

DD untuk Sumbawa Bertambah Rp4 Miliar

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah Dana Desa (DD) yang diterima Kabupaten Sumbawa meningkat di tahun 2020 mendatang. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa, kenaikannya Rp4 miliar lebih dari tahun 2019 ini. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si membenarkan adanya kenaikan tersebut. Total keseluruhan kenaikannya Rp4 miliar dari tahun 2019. “Dari Rp144 miliar di tahun 2019 menjadi 148,33 miliar untuk tahun 2020. Artinya ada kenaikan sekitar Rp4 miliar lebih untuk Kabupaten Sumbawa,” ujarnya didampingi Kasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ibrahim, S.E, Selasa (15/10). Dipaparkannya, DD tahun 2020 juga terjadi perubahan peraturan dari yang sebelumnya PMK 199 menjadi PMK 193. Artinya ada penambah-

an alokasi yakni alokasi kinerja. Sebelumnya hanya terdapat tiga alokasi yakni alokasi dasar, afirmasi dan formula. “Kemarin kan kita mendapatkan tiga alokasi yakni alokasi dasar, afirmasi dan formula. Tahun 2020 ada tambahan satu alokasi lagi yaitu alokasi kinerja,” terangnya. Alokasi dasar, kata Varian, untuk seluruh desa di Indonesia dibagi 60 persen dari pagu DD secara nasional. Sisanya dibagi untuk alokasi formula dengan menghitung luas wilayah, jumlah penduduk dan indeks kesulitan geografis. Kemudian alokasi afirmasi menghitung dari jumlah angka ke-

miskinan berdasarkan data BDT yang disampaikan oleh penyelenggara urusan statistik. Sedangkan alokasi kinerja, artinya kinerja pemerintah desa menentukan terkait besaran mereka mendapatkan jatah alokasi afirmasi. “Dari 157 desa, di Sumbawa ada 16 desa yang mendapatkan alokasi kinerja. Itu diranking oleh pemerintah pusat dengan empat indicator. Yakni pengelolaan keuangan desa, prioritas penggunaan DD, publikasi termasuk razio pendapatan asli desa dengan pendapatan APBDes,” jelasnya. Adapun tahun ini, lanjutnya, desa yang paling tinggi menda-

(Suara NTB/ist)

Varian Bintoro (kiri) dan Ibrahim patkan dana desa yakni Desa Batu Rotok dengan pagu Rp1,6 miliar. Desa setempat dengan kategori Indeks Desa Membangun (IDM), dari sebelumnya desa tertinggal menjadi desa

maju.Sedangkan yang paling rendah yakni Desa Pungka sekitar Rp743 juta. Pungka mendapatkan dana paling kecil karena ada perubahan status desa. (ind)

(Suara NTB/ist)

UNTUK ISTANA - Kayu Jati yang akan dipakai membangun Istana Sultan Sumbawa, diturunkan dari atas kontainer. Kayu-kayu ini mulai tiba di Sumbawa secara bertahap. Tampak PPK proyek pembangunan istana langsung melakukan pengawasan di lapangan.

Kayu Jati untuk Istana Sultan Sumbawa Mulai Didatangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kayu jati yang didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa, untuk kelanjutan pengerjaan restorasi Istana Sultan Sumbawa (Wisma Daerah yang terbakar), mulai tiba di Sumbawa. Yang diperkirakan membutuhkan sedikitnya 100 kubik kayu jati. Sebagaimana disampaikan PPK Restorasi Istana Sultan

Sumbawa, Rudy Kaharuddin S.T, dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Selasa (15/10) kemarin. Jati dikirim ke Sumbawa secara bertahap dan tahap awal telah tiba dua kontainer berisikan 40 kubik kayu. Terdiri dari balok, usuk dan reng. Direncanakan pengiriman tahap berikutnya pada 17 Oktober dan 21 Oktober menda-

tang, untuk jati sekitar 60 kubik. Sehingga total keseluruhan jati yang akan digunakan sekitar 100 kubik. “Jati ini, diambil dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dikirim ke Sumbawa melalui Tanjung Perak Surabaya,” jelasnya. Kayu jati tersebut, lanjut Rudy akan digunakan untuk gelagar, rangka tiang iting, pasangan kuda kuda, rangka

penutup atap dan sirap. Secara keseluruhan, total nilai kayu jati pilihan yang dikirimkan sebesar Rp9 Miliar dari total nilai proyek lanjutan restorasi Istana Sultan Sumbawa pada 2019 sebesar Rp 12 Miliar. Sisa sekitar Rp3 Miliar diantaranya digunakan untuk operasional, pengerjaan sipil, ongkos tukang dan kebutuhan lainnya. “Tahapan pengerjaan saat

ini, melanjutkan pemasangan gelagar lantai dua dan seterusnya hingga selesai,” tukasnya. Diketahui sebelumnya, TP4D tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap restorasi Istana Sultan Sumbawa (wisma Daerah). Pengadan kayu oleh PT. Karyajati Tata Mandiri dari Sukoharjo Jawa Tengah sebagai pemenang tender. (arn/*)

Pengawasan Ketenagakerjaan Setiap Kecamatan di Sumbawa Tetapkan di Batu Hijau Perlu Diintensifkan Satu Desa Model DBIP Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc telah menetapkan satu Desa Model DBIP pada tiap-tiap Kecamatan berdasarkan SK Bupati Sumbawa Nomor 532 Tahun 2017. Dua di antaranya yaitu Desa Baru Tahan dan Desa Uma Beringin, sebelumnya telah mewakili Kabupaten Sumbawa untuk mengikuti Festival DBIP Tingkat Nasional di Mataram. “Komitmen kami Pemerintah Daerah telah diwujudkan dengan menetapkan 1 Desa pada tiap-tiap Kecamatan sebagai Desa Model DBIP. Dan 3 Desa Utama yakni Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dan Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes sebagai Desa Model dalam Program Desa Benderang Informasi Publik Tingkat Provinsi NTB,” jelas Bupati, melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, L. Suharmaji, S.T, M.T, pada Sosialisasi Kapasitas Desa Model Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa, Selasa (15/10) , yang diikuti 50 Kades.

Program DBIP merupakan ikhtiar penyadaran untuk kepatuhan pemerintah desa agar membuka, mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemkab sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi harus berkomitmen dan berperan nyata untuk menyukseskan program DBIP. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik, Suparman SE, melaporkan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman kepada para Kepala Desa mengenai dasar hukum serta mekanisme pelayanan informasi publik secara sinergis. Komisi Informasi NTB mendorong dan meminta masingmasing Kabupaten untuk membuat desa model DBIP. (arn)

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. H. W. Musyafirin, MM meminta agar pemerintah mengintensifkan sistem pengawasan ketenagakerjaan di proyek tambang Batu Hijau. Menurut orang nomor satu di KSB itu, saat ini ada agenda penting ketenagakerjaan di Batu Hijau yang harus mendapat pengawasan secara ketat. Di mana PT Amman Nusa Tenggara (AMNT) dan perusahaan aliansinya PT MacMahon tengah melakukan evaluasi terhadap ribuan karyawannya yang selama ini di bawah

H. W. Musyafirin

sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). “Agenda itu harus kawal, kan kewenangan pengawasan ada di provinsi bukan di kami (kabupaten),” cetus bupati, Selasa (15/10) Diakui bupati, evaluasi tenaga kerja menjadi hak perusahaan. Meski begitu, pemerintah harus hadir dalam setiap prosesnya untuk memastikan hak-hak pekerja tidak ada yang dilanggar oleh perusahaan. “Prinsipnya pengawasan pemerintah itu untuk perlindungan kepada karyawan dan perusahaan juga kan,” timpalnya. Jika proses evaluasi tidak mendapat kawalan dan pengawasan ketat oleh pemerintah, bupati khawatir, akan menjadi bola panas di tingkat pekerja. Sebab sesuai aturan ketenagakerjaan , pekerja dengan sistem PKWT memungkinkan menjadi permanen atau sistem Perjanjiian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). “Jangan-jangan evaluasi itu dijadikan alasan oleh perusahaan untuk menghindari mengangkat karyawan permanen. Padahal ada yang berpotensi (permanen) karena aturannya setelah dikontrak PKWT dua tahun dan diperpanjang setahun, otomatis mereka itu harus permanen,”

urainya. Agar hal itu tidak terjadi, bupati kembali menegaskan, Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus mengambil langkah cepat. Menempatkan petugas ketenagakerjaannya di proyek Batu Hijau guna mengawal proses evaluasi yang dilaksanakan PTAMNT berikut perusahaan aliansinya. “Petugasnya jangan tempatkan di Sumbawa. Bawa ke sini, sebab di sinilah sebenarnya konsetrasi tenaga kerja di pulau Sumbawa,” timpalnya. Ditanya langkah Pemda KSB dalam rangka memberi perlindungan tenaga kerja lokal yang ada di Batu Hijau. Bupati menyebutkan, dalam kewenangan yang sangat terbatas, Pemda KSB terus berjuang. Ia mengatakan, terkait evaluasi yang dilalukan AMNT dengan perusahaan aliansinya seiring akan berkhirnya kontrak tenaga kerja PKWT, Pemda KSB telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan manajemen perusahaan. “Minggu ini kita akan gelar pertemuan lagi bersama provinsi dan perusahaan. Tapi kan kewenangan lebih luas ada di provinsi, makanya kami minta agar dikawal perushaan itu (AMNT),” imbuh bupati. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 7

Semen Langka di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kelangkaan bahan bangunan, khususnya semen tak hanya terjadi di Mataram. Kondisi ini juga dialami di Dompu sepekan terakhir. Keterlambatan distribusi dan meningkatnya kebutuhan dianggap pemicu utamanya.

(Suara NTB/Uki)

PEMAKAMAN - Prosesi pemakaman M. Sabila, Joki Kuda, di TPU Desa Roka Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Selasa (15/10).

Joki Cilik Meninggal di Arena Pacuan Kuda Kota Bima (Suara NTB) – Event pacuan kuda di arena pacuan kuda di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima dalam memperebutkan piala Walikota Bima dan Pangdam IX Udayana menelan korban. Seorang joki kuda pacuan, bernama Muhammad Sabila meninggal dunia. Anak berusia sembilan tahun asal Desa Roka Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ini meninggal akibat diinjak oleh kuda pacuan yang ditungganginya pada Senin (14/10) sore. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, putra M. Sabila (Alm) pertama pasangan Samsul dan Sulastri yang masih duduk dibangku kelas 4 SD ini, sempat dilarikan ke RSUD Bima dan dirujuk Ke RSUP Provinsi NTB untuk diberikan tindakan medis. Panitia pacuan Kuda, Letkol Bambang Kurnia Eka Putra yang dikonfirmasi wartawan Senin (15/10) pagi, membenarkan insiden yang mengakibatkan meninggalnya seorang joki pacuan kuda tersebut. “Korban cedera pada bagian kepala, akibat diinjak kuda tungganganya yang terjatuh,” kata Bambang yang juga Dandim 1608/Bima ini. Lebih lanjut dikatakan Bambang, usai korban terjatuh tim medis panitia langsung memberikan pertolongan pertama dan langsung membawanya ke RSUD Bima. Karena luka yang dialami korban cukup parah terpaksa dirujuk ke Mataram. “Diberikan pertolongan, tapi takdir berkata lain. Saat dirujuk ke Mataram anak kita ini meninggal dalam perjalanan. Kalau tidak salah di wilayah Kabupaten Sumbawa,” katanya. Bambang mengaku dari insiden tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bagi panitia untuk memperbaiki ke depannya. Selain itu, Ia menegaskan semua biaya pengobatan hingga pemakaman korban akan ditanggung panitia. “Kejadian ini akan menjadi evaluasi panitia. Kita juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban,” ujarnya. Muhammad Sabila sendiri dimakamkan di TPU Desa Roka, sekitar pukul 10.00 wita. Prosesi pemakamannya dihadiri juga Walikota Bima, Feri Sofyan SH, dari Kodim 1608/Bima diwakili Kasdim. Sebagai bentuk perhatian atas musibah tersebut, Wawali memberikan santunan kepada kedua orangtua korban dan tali asih dari Pemerintah Kota Bima. Feri berharap agar keluarga tetap bersabar dalam menghadapi ujian. “Duka cita mendalam atas meninggalnya almarhum, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan,” kata Feri. (uki)

Anggota Dewan Pertanyakan Ketidakhadiran Bupati pada Orientasi Dompu (Suara NTB) Anggota DPRD Dompu dari fraksi Partai Demokrat, Yatim mengharapkan hubungan yang harmonis antara lembaga DPRD dan eksekutif Pemerintah Kabupaten Dompu di masa mendatang. Karena eksekutif dan Dewan merupakan penyelenggara pemerintah di daerah yang harus saling melengkapi dan bekerjasama. Ia pun menyayangkan ketidakhadiran Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pembukaan orientasi anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024, Senin (14/10). “Kita ingin lembaga Dewan dan eksekutif kedepan harmonis. Bagaimana kita bisa membangun kalau kedua lembaga yang menjadi penyelenggara pemerintah di daerah ini tidak harmonis. Tapi saya sangat menyayangkan ketidak hadiran Bupati pada acara orientasi kita ini. Mestinya Bupati hadir langsung, apalagi ini banyak anggota Dewan baru,” kata Yatim pada penyampaian materi hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, Selasa (15/10). Kendati demikian, Yatim berharap, eksekutif tidak sungkan dengan lembaga Dewan. Ketika ada komunikasi yang baik, itu akan menjadi awal hubungan yang baik kedua lembaga. Jangan pula dianggap sebelah mata lembaga Dewan karena banyak anak muda dan anggota baru. Ia pun berkomitmen untuk banyak belajar terkait pemerintahan sesuai tugas fungsinya sebagai anggota Dewan, sehingga pembangunan Kabupaten Dompu kedepan lebih maju. Asisten Adminitrasi Pembangunan dan Kesra Setda Dompu, Ir. H. Moh Rasyidin Suryadi, MSI yang mewakili Bupati Dompu pada acara pembukaan Orientasi anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024, Senin (14/10/2019) malam menyampaikan salam hormat Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang tidak bisa menghadiri undangan Sekwan pada pembukaan Orientasi anggota DPRD Dompu. “Beliau merasa sangat menyesal sekali karena tidak bisa hadir pada momen hari ini (pembukaan orientasi anggota Dewan). Beliau juga merasa tidak enak di Kabupaten Dompu karena sempat tujuh hari tidak masuk kantor. Jadi saya tidak enak pak Rasyidin kalau hari Senen besok tidak masuk kantor. Jadi minta ke pak Rasyidin di situ,” kata Rasyidin mengulang dialognya dengan Bupati Dompu. Ia pun menyampaikan, selama ini hubungan kerja DPRD Dompu dengan eksekutif selama ini terjalin baik. Keberadaan anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 yang didominasi anak – anak muda yang berpikiran maju, diyakini akan semakin baik lagi bagi Kabupaten Dompu kedepan. Rasyidin juga mengingatkan, sejak 2019, Dompu dan daerahdaerah lain di NTB sudah tidak berstatus daerah tertinggal. Konsekwensinya, banyak anggaran tidak didapat, seperti DAK afirmasi, dana DID yang dikurangi dan lainnya. Sehingga akan semakin menyulitkan daerah mengatur keuangan untuk banyak kegiatan. Terlebih, target RPJMD Kabupaten Dompu hingga tahun 2021 untuk pendapatan per kapita warga tembus Rp.30 juta dan saat ini sudah di posisi Rp.26 juta per kapita. (ula)

(Suara NTB/ula)

Yatim

(Suara NTB/ula)

H. Moh. Rasyidin Suryadi

Darman, salah seorang warga di Dusun Selaparang mengaku sudah keliling ke beberapa toko bangunan untuk mencari semen pembangunan rumahnya. Tapi tak ada satupun dari toko yang didatanginya masih menyediakan stok seperti hari-hari biasa. Akibat kelangkaan semen yang terjadi secara tiba-tiba itu, pihaknya kini terpaksa menghentikan sementara waktu pengerjaan rumahnya. Jika sudah kembali normal ia ber-

encana untuk menampung agar tak lagi kewalahan mencari dan dibebani harga tinggi yang terkesan bebas dipatok para pengusaha. “Kalau ada lebih baik ditampung saja daripada dapat harga tinggi,” ujarnya. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, H. Iskandar dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/ 10) membenarkan adanya kelangkaan semen tersebut. Hal ini disebabkan persediaan stok di toko bangunan tidak

sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Baik untuk pengerjaan proyek pemerintahan seperti pembangunan lima puskesmas, Pasar Induk maupun rumah pribadi. “Kelangkaan ini hanya karena kebutuhan kita saja yang meningkat, banyak proyek pemerintah yang sedang dikerjakan demikian juga rumah pribadi,” jelasnya. Dari beberapa jenis semen yang beredar di wilayah ini, lan-

jut dia, jenis Tiga Roda paling sulit diperoleh karena terus diburu masyarakat. Sedangkan jenis Basoa atau Tonasa yang kurang diminati tetap ada namun dalam jumlah yang sangat kecil. Harganya pun ratarata mengalami kenaikan pada kisaran Rp66-Rp70 ribu/zak dari normalnya Rp65 ribu/zak. Sementara menyangkut dugaan adanya penimbunan karena keberadaan semen tak menentu di toko bangunan, menurutnya salah. Kalaupun demikian hal tersebut sematamata akibat ketelambatan disitribusi atau bongkar muat di pelabuhan saja. “Ndak ada unsur penimbunan itu, kalau ndak kebutuhan naik paling keter-

(Suara NTB/jun)

Iskandar lambatan distribusi saja kalau di kita,” pungkasnya. (jun)

Dompu Pasang Alat Pendeteksi Banjir di Potu

(Suara NTB/jun)

TERBAKAR – Korban kebakaran di Kelurahan Kandai II saat membersihkan puing-puing rumah yang hangus terbakar, Selasa (15/10).

Empat Rumah di Kandai II Hangus Dompu (Suara NTB) – Setelah sebelumnya insiden kebakaran menghanguskan delapan unit rumah warga di Desa Bakajaya dan Dua rumah di Desa Doromelo. Hari ini Selasa (15/10) Pukul 2.00 dini hari giliran empat rumah warga di Lingkungan Kandai II Barat ludes terbakar. Kuat dugaan api bersumber dari korsleting arus pendek. Dian warga sekitar kepada Suara NTB menyampaikan, kobaran api pertama kali ditemukan salah seorang warga sudah dalam kondisi membesar di bagian atap rumah. Sehingga upaya pemadaman yang sontak dilakukan bersama puluhan warga lain tak membuah hasil. Api terus merembet ke tiga rumah lain yang memang atapnya berdekatan. Di tengah upayanya memadamkan api menggunakan

peralatan seadanya itu, warga lain berusaha menghubungi pihak pemadam kembakaran dari Satuan Pol PP. Namun demikian, meski terbilang cepat direspon tetapi kobaran api yang sudah terlanjur membesar membuat proses pemadaman memakan waktu cukup lama. “Api baru bisa padam setelah empat rumah ini hangus, cuma untungnya tidak ada korban tadi malam karena cepat menyelamatkan diri,” jelasnya. Belum diketahui pasti penyebab insiden yang telah menghaguskan empat rumah warga ini. Sementara Sekertaris BPBD Dompu, Ervina Fatimah, SH., yang turun meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyalurkan bantuan logistik pada Suara NTB menduga kuat api bersumber dari korsleting arus pendek.

“Ini berdasarkan informasi yang kita terima dari warga juga sebetulnya. Untuk kepastian kita tunggu hasil identifikasi aparat yang berwenang,” jelasnya. Atas musibah yang kesekian kalinya di alami warga ditengah musim kemarau yang disertai angin kencang saat ini. Ervina Fatimah mengungkapkan, BPBD hanya bisa menyerahkan bantuan logistik untuk para korban terdampak. Beberapa jenis bantuan diantaranya perlengkapan makan, terpal, selimut, jeriken, makanan siap saji dan kebutuhan mendesak lain yang bisa dimanfaatkan sambil menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah. “Untuk perbaikan rumah kita belum bisa pastikan, baru sebatas logistik saja tadi yang kita salurkan,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, menyikapi serius ancaman bencana alam di awal musim hujan nanti. Salah satu bentuk antisipasi tersebut yakni dengan memasang alat pendeteksi banjir di wilayah Potu. Tepatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Laju. Kalak BPBD Dompu, Drs. Imran M Hasan dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/10) menjelaskan alasan dipasangnya salah satu alat pendeteksi banjir bantuan dari BNPB tersebut. Diantaranya, Sungai Laju yang belum tersentuh total program normalisasi kerap meluap tiba-tiba ke pemukiman warga meski intensitas hujan di wilayah ini sedang. Kemudian perumahan warga disekitar lokasi pemasangan alat sangat padat serta berdekatan dengan bibir sungai, sehingga potensial timbulnya korban jiwa jika tak dipasangkan tanda peringatan dini. “Ini beberapa alasan kenapa kemudian kami di bantu BNPB yang bekerjasama dengan UGM untuk memasang alat deteksi banjir,” ungkapnya. Bencana alam banjir di Dompu, menurut dia, tak ubahnya persoalan kekeringan yang tengah dihadapi saat ini, yakni rutin terjadi tiap tahunnya. Untuk itu,

sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir kerugian materil dan timbulnya korban jiwa pemasangan alat deteksi tersebut jadi alternativ. Disamping mendorong program reboisasi hutan di wilayah hulu sungai yang gundul akibat perambahan. Dijelaskan, cara kerja alat ini sebagaimana keterangan pihak UGM yang didatangkan untuk peninjauan lokasi dan pemasangan alat bahwa sirene peringatan akan berbunyi sesuai ketinggian muka air sungai. Peringatan awal bertanda siaga, kedua waspada baru kemudian berstatus awas yang artinya masyarakat harus segara begeser ke dataran tinggi. “Peringatannya nanti sesuai dengan ketinggian air mulai dari status siaga sampai awas,” ujarnya. Dengan dipasangnya alat pendeteksi banjir bantuan BNPB yang jarak tangkap peringatannya mencapai 3 Km itu, Imran M Hasan berharap, tingkat kerugian akibat banjir tahunan nantinya bisa diminimalisir. Tetapi sebelum alat tersebut bekerja perlu sosialisasi agar warga sekitar memahami tanda-tanda peringatan yang diberikan. “Bahkan rencana kita nanti akan ada simulasi biar masyarakat kita betul-betul tahu cara kerja alat ini,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/BPBD Dompu)

TINJAU LOKASI – BPBD Dompu dan Tim UGM saat meninjau lokasi pemasangan alat deteksi banjir di Kelurahan Potu, Selasa (15/10).

Soal Dugaan Malapraktik, DPRD akan Panggil RSUD Bima Bima (Suara NTB) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima prihatin dan menyayangkan dugaan malapraktik manajemen RSUD Bima yang mengakibatkan seoerang pasien bernama Halimah (70 tahun) meninggal dunia. Awalnya pasien didiagnosa mengidap penyakit jantung. Namun setelah disuntik tiga kali oleh perawat RSUD setempat, korban langsung meninggal dunia dengan kondisi kejangkejang disertai mulut berbusa. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Mahdalena mengaku

meninggalnya pasien dengan cara tersebut merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB), karena ada dugaan unsur kelalaian dan kesalahan tindakan medis. “Sangat kita sayangkan. Mestinya kejadian ini tidak boleh terjadi,” katanya, Senin (15/10). Duta PKB ini menjelaskan, masyarakat atau pasien yang datang berobat ke RSUD Bima, tujuannya agar bisa sembuh serta berharap bisa kembali pulih dari sakit yang dideritanya. “Saya kira pelayanan harus diperbaiki. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini kedepannya,” katanya.

Anggota DPRD lain, Rafidin S.Sos mengaku pihak RSUD Bima tidak boleh menutup akses informasi, apabila ada pihak keluarga yang ingin tahu penyebab meninggalnya pasien. “Manajemen RSUD harus terbuka. Tidak boleh tertutup terhadap tindakan medis yang dilakukan,” katanya. Duta PAN ini mengaku, pemberian suntik oleh perawat kepada pasien yang sakit juga harus dijelaskan kepada keluarga pasien. Jenis obat suntik serta pemberian suntik tersebut apakah atas perintah dokter.

“Dalam menangani pasien, pihak RSUD punya SOP. Tidak bisa dilakukan diluar SOP,” katanya. Dalam menelusuri hal tersebut, Rafidin menambahkan pihaknya akan memanggil manajemen RSUD Bima. Selain itu, Ia juga mendorong keluarga pasien membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Sementara Wakil Ketua DPRD sementara, M. Aminurlah SE menegaskan pihaknya akan memanggil manajemen RSUD dalam waktu dekat. Untuk klarifikasi dan mempertanyakan keluhan keluarga pasien terhada-

pan tindakan medis. “Setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk kita langung panggil manajemen RSUD Bima termasuk Dikes Kabupaten Bima,” pungkasnya. Terpisah Direktur RSUD Bima, drg. Ihsan mengaku penanganan pasien bernama Halimah yang diduga menjadi korban malapraktik telah sesuai prosedur di RSUD Bima. “Penanganannya sudah sesuai prosedur. Pasien mengalami penyakit komplikasi paru-paru, jantung dan diperberat infeksi, kegagalan jantung dan usia,” pungkasnya. (uki)

Orientasi Anggota DPRD Dompu (1)

Ketua Sementara: ”Welcome The Jungle” Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 yang baru dilantik 30 September 2019 lalu menjalani masa orientasi sebagai anggota Dewan di Mataram. Orientasi yang diselenggarakan BPSDM NTB ini akan mendalami 6 modul terkait tugas kedewanan selama 3 hari hingga 18 Oktober 2019 mendatang. Bagi anggota lama, pembekalan tetap menjadi penting karena banyaknya perubahan regulasi yang harus juga dipelajari bersama untuk menyongsong pembangunan kedepan. Ketua sementara DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par pada acara pembukaan Orientasi di hotel Lombok Astoria Kota Mataram, Senin (14/10/2019) malam mengungkapkan, ini menjadi babak baru bagi anggota Dewan periode 2019 – 2024. Babak baru dalam menjadi bagian penting dan turut serta dalam berkontribusi membangun daerah Kabupaten Dompu yang ngahi rawi pahu. Sebelas orang anggota DPRD lama tidak akan pernah merasa memiliki kelebihan dari saudara – saudara yang lain,

(Suara NTB/ula)

SAMBUTAN - Ketua Sementara DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par saat memberikan sambutan pada acara pembukaan orientasi anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024, Senin (14/10). tetapi kami akan meletakkan diri adalah sama seperti teman – teman. Sebagaimana kita ketahui bersama, bukan Indonesia namanya kalau tidak merubah setiap detik regulasi,” ungkapnya. Andi yang baru saja mengikuti diklat sebagai anggota DPRD dari Partai Nasdem di Jakarta pun mengutip ungkapan Bupati Batang,

Mayor Arh H Yoyok Riya Sudibyo sebagai narasumber kepada anggota Dewan. Welcome the jungle (selamat datang di hutan). Ia memaknai, hutan dari jauh terlihat indah karena ada hijauannya. Setelah berada di dalamnya, pasti ada ranting, bebatuan yang bisa jadi akan menusuk kaki bahkan mencolok mata jika tidak pandai melihat jalan untuk men-

guasai hutan. Ia pun menyampaikan banyak pihak yang berharap pada anggota DPRD periode 2019 – 2024 dapat mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab seperti yang menjadi sumpah jabatan. Karena saat pelantikan saja, ada 7 elemen mahasiswa, LSM dan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa. Begitu juga sehari setelah pelantikan, ada beberapa pihak yang menyampaikan aspirasi ke Dewan. “Semoga dengan orientasi ini, kami bisa memahami tugas kita, walaupun nanti kita butuh tambahan pengetahuan lagi melalui bimbingan tekhnis agar kita tidak tersesat seperti disampaikan Toyo (Bupati Batang), Welcome The Jangle,” katanya. Andi pun menyampaikan harapan lewat orientasi, karena banyak pihak yang sedang menunggu anggota Dewan mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab seperti yang menjadi sumpah janji. “Saya hanya ingin mengatakan, pada saat ini masyarakat sedang bertanya dan sedang pada sebuah pertanyaan besar. Apakah mudah kini membedakan mana aparat dan

yang keparat. Semua bertopeng meski tidak berwajah bopeng. Semoga ini menjadi catatan penting buat kita, kemudian menjadi aparat yang baik, yang ikut memberikan kontribusi yang baik buat pembangunan daerah kita,” tutup Andi. Sekwan DPRD Dompu, Agus Salim, S.Sos pada kesempatan yang sama menyampaikan, orientasi anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 ini menjadi keharusan untuk mengenalkan anggota pada tugas dan fungsinya di awal bertugas. Kegiatan orientasi ini penting untuk segera dilakukan karena anggota Dewan ini akan dihadapkan dengan banyak tugas dan fungsinya. Anggota DPRD Dompu akan dihadapkan dengan pembentukan Tata Tertib (Tatib) Dewan sebagai rujukan dalam bekerja dan dilanjutkan dengan pembentukan AKD untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD, serta agenda tugas lain. “Termasuk pembentukan Bapenperda di akhir tahun ini untuk diselesaikan tahun 2020,” katanya. (ula/*)

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

Beri Perlindungan Petani Tembakau PARA wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB, khususnya yang terpilih dari daerah pemilihan IV (Lombok Timur Selatan) mengaku sangat miris melihat kondisi petani tembakau di wilayahnya. Pasalnya mereka mengalami kerugian cukup besar pada musim tanam tahun ini. Hal itu terjadi karena dipicu oleh rendahnya harga beli tembakau petani oleh pihak perusahaan. Menurutnya anggota DPRD NTB dari dapil IV, Haerul Warisin, yang duduk dikomisi II, membidangi urusan pertanian mengatakan bah(Suara NTB/dok) wa kerugian yang dialami Haerul Warisin oleh petani tembakau terset dipicu oleh harga beli tembakau yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dinilai sangat jauh dari biaya produksi. Sehingga jangankan untuk mendapatkan keuntungan, biaya produksi yang telah dikeluarkan petani tembakau bahkan tidak bisa kembali. “Karena itu di sinilah peran penting pemerintah, untuk memfasilitasi petani bertemu dengan pihak pengusaha dalam menetapkan standar harga beli. Pemeritah terlebih dahulu harus meminta perusahaan untuk membuat analisa usaha. Berapa biaya produksi tembakau itu, dari sana bisa dilihat berapa harga beli yang layak, setelah itu baru tekan perusahaan harus membeli petani tembakau diatas biaya produksi itu,” ujar Haerul Warisin. Namun yang terjadi di lapangan, justru penetapan harga jual-beli tembakau dimonopoli oleh pihak perusahaan. Petani kemudian tidak bisa berbuat banyak terhadap harga beli perusahaan yang sangat rendah. Karana itu, di sanalah peran penting pemerintah untuk menjaga kepentingan petani agar tidak menjadi korban dari politik dagang perusahaan. “Pemerintah harus turun tangan, mempertemukan petani dan pengusaha, supaya pengusaha ini bisa membeli di atas harga produksi itu, supaya petani tidak merugi. Sebelum membeli harus ada rapat harga dulu. Tapi sampai saat ini saya melihat pemerintah belum memanggil pengusaha,” kata mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu. “Karena tidak ada pengawasan, maka yang terjadi di lapangan adalah perusahaan dengan seenaknya mengatakan kualitas tembakau itu rendah, penetapan grade tembakau itukan tidak ada alat yang digunakan untuk menentukan ini kelas satu, ini kelas dua. Sekali-kali pemerintah harus turun mengecek ke tempat perusahaan menggerade tembakau petani,’’ seru politisi partai Gerindra ini. (ndi)

Agus Patria Belum Putuskan Maju Mataram (Suara NTB) – Konstelasi politik jelang Pilkada serentak 2020 ditujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang bakal melaksanakan Pilkada, telah memperlihatkan sudah mulai makin meningkat. Hal itu ditandai dengan manuver politik sejumlah figur yang digadang-gadang bakal maju bertarung dan juga partai politik sudah mulai menjajaki secara serius rancangan format koalisinya. Namun demikian, tidak semua figur yang digadanggadang maju menunjukkan agresifitas mereka dalam bergerak untuk menggalang kekua(Suara NTB/dok) tan politik. Beberapa figur M. Agus Patria yang dari awal disebut-sebut kandidat kuat, justru menurunkan tensi politiknya. Mereka tampak pasif, dan tidak bergerak aktif seperti figur-figur lainnya. Nama Kadisnaker Provinsi NTB, M. Agus Patria salah satu figur yang sebelumnya digadang-gadang menjadi kandidat kuat yang akan tampil maju di Pilkada Kabupaten Sumbawa, belakangan ini mulai tampak redup. Ia tidak lagi aktif bermanuver dalam rangka persiapannya untuk tampil maju bertarung. Agus Patria yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal tersebut, memang mengakui jika dirinya belakangan ini tidak terlalu mengambil langkah aktif. Ia masih mengamati perkembangan konstelasi politik yang terjadi di daerah kelahirannya itu. Hal itu dilakukannya untuk menganalisa kekuatan politik yang dimilikinya. Jika dari hasil survei yang dilakukannya memperlihatkan bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk bisa merebut kemenangan, maka dia optimis akan maju. Namun sebaliknya, jika tingkat eletabilitasnya diperkirakan akan berat untuk bisa mengejar ketertinggalan, maka dia akan bersikap realistis, untuk tidak memaksakan diri tampil maju bertarung. “Sedang kita pelajari kekuatan kita, kalau memang nggak kuat ya mundur, tapi kalau cukup kuat maka kita akan maju. Namun sampai sekarang ini saya belum berani, dan belum bisa ambil kesimpulan untuk sekarang, apakah akan maju atau tidak,” katanya. Dikatakan Agus Patria, ia akan mengambil keputusan politik untuk memastikan apakah dirinya akan tampil maju bertarung atau tidak, setelah konstelasi politik memperlihatkan sudah mulai mengerucut. Karena menurutnya, jumlah peserta Pilkada yang akan menjadi kontestan pada Pilkada Sumbawa mendatang salah satu menjadi pertimbangannya untuk maju atau tidak. “Saya lihat sampai sekarang ini memang sudah banyak figur bakal calon yang mau tampil maju. Nah bagi saya, kalau mau jujur saya lebih memilih sedikit calon, misal dua tiga calon karena bisa lebih unggul kita, tapi kalau terlalu banyak calon ndak berani kita. Kekuatan petahana sudah bisa kita ukur, dia tidak menyebar, tapi kalau kita menyebar dia,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Pilkada 2020 Tetap Digelar Meski Melawan Kotak Kosong Mataram (Suara NTB) – Dalam pengalaman pelaksanaan pilkada serentak sebelumnya, di beberapa daerah peminat peserta Pilkada sangat minim, sehingga melahirkan calon tunggal. Namun meskipun hanya melahirkan calon tunggal, Pilkada tetap dapat digelar meskipun hanya melawan kotak kosong. Pada Pilkada serentak 2020 yang akan datang di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB juga tidak tertutup kemungkinan peluang munculnya calon tunggal bisa terjadi. Karena itu KPU selaku lembaga penyelenggara harus mengantisipasi kemungkinan politik tersebut. Ketua KPU Provinsi NTB. Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu mengatakan bahwa hal tersebut sudah diantisipasi oleh KPU. Pasalnya dalam regulasi Pilkada calon tunggal tersebut telah diakomodir. Sehingga Pilkada tetap bisa dilak-

paten/Kota di NTB yang akan menggelar Pilkada 2020, sangat memungkinkan terjadinya. Karena banyak politisi yang ingin tampil maju namun mengurungkan niatnya lantaran terganjal sejumlah aturan. Salah satunya yang cukup mengemuka yang menyebabkan para politisi ragu-ragu untuk maju yakni aturan soal keharusan untuk mundur bagi anggota DPRD jika ingin maju, dan terkait dengan masa jabatan bagi kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2020 tidak penuh satu periode, atau hanya 3,5 tahun, karena harus menye-

(Suara NTB/why)

SIDANG PERDANA - Mantan Kades Kemuning terdakwa korupsi DD/ADD 2017, Husni Tamrin menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Kasus Proyek Fisik dan Pengadaan Barang Jasa

Mantan Kades Kemuning Beli Motor Pakai Dana Desa

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kades Kemuning, Sekongkang, Sumbawa Barat Husni Tamrin alias Mirin menghadapi sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Mirin didakwa korupsi DD/ADD tahun 2017 sebesar Rp981,99 juta. Uang hasil korupsi sebagiannya dipakai membeli motor gede (moge) Kawasaki Ninja. Jaksa penuntut umum Rahajeng Dinar mengatakan, Desa Kemuning menerima DD/ADD pada tahun 2017 yang totalnya sebesar Rp1,99 miliar. Ditambah dengan bagi hasil pendapatan retribusi daerah dan PAD, terdakwa sebagai kepala desa mengelola Rp2,19 miliar. Awalnya, Tamrin menyusun 18 proyek fisik. Terdakwa menjanjikan kawannya fee sebesar 2 persen dari nilai proyek untuk ongkos penyusunan rencana anggaran biaya. Total ongkos RAB itu sebesar

(Suara NTB/dok)

Suhardi Soud serta Pilkada. Termasuk juga dengan persyaratan-persyaratan lainnya, seperti perbuatan tidak tercela yang sedang diperjelas. (ndi)

Rp24,56 juta. Tetapi hanya dibayar Tamrin Rp5 juta. Sementara, 18 proyek fisik tersebut tidak selesai sampai 100 persen. Kebanyakan mangkrak. Proyek itu antara lain, pembangunan musala, pembangunan aula kantor desa, bronjong, drainase, paving block, pagar, plafon dan atap kantor desa, gapura dusun, dan pos kamling. “Total nilai proyek fisik yang tidak diselesaikan Rp1,2 miliar. Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sebesar Rp630 juta,” kata Dinar. Selain itu, pengadaan barang dan jasa pun tidak ada yang dilaksanakan. Walaupun sudah dianggarkan dalam APBDes. Namun dalam laporannya, pengeluaran anggarannya tetap tercantum sehingga fiktif sebesar Rp265,48 juta. Pengadaan fiktif itu berupa komputer kantor desa, pendingin udara, televisi, papan informasi, hewan kurban, rombong

UMKM, jalan lingkungan, pemasangan internet. Penggantian suku cadang, belanja makan minum RKPDes, jasa dokumentasi, dan pengelola informasi desa. Ditambah lagi, pembayaran pajak sebesar Rp5,02 juta yang tidak dibayarkan. Terdakwa mengelola sendiri dana APBDes untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa tanpa melibatkan bendahara desa. Kecuali dalam pembayaran gaji pegawai desa. Tim pelaksana kegiatan (TPK) pun tidak pernah dilibatkan dalam proyek desa. “Terdakwa tidak pernah membuat LPJ dalam pengelolaan dana APBDes untuk keperluan pribadinya, salah satunya membeli motor Kawasaki Ninja 250 CC,” terang Dinar. Perbuatan Tamrin itu menurut BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp981,99 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) – Tiga mantan pejabat Kemenag Bima H Yaman H Mahmud, H Irfun dan Fifi Faridah didakwa korupsi yang merugikan negara Rp615,6 juta. Mereka didakwa memberikan 42 guru honorer gaji yang bukan haknya. Selain itu gaji untuk tahun 2010 juga dipotong. Jaksa penuntut umum Wayan Suryawan menjelaskan bahwa Kementerian Agama RI pada tahun 2010 menggelontorkan Rp648 juta. Anggaran itu untuk pembayaran tunjangan khusus bagi guru raudlatul athfal/madrasah non PNS lingkup Kemenag Kabupaten Bima. Hal itu diungkapkannya dalam surat dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra, pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa Yaman mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bima, meneken SK penerima. Penerima tunjangan itu merupakan guru dengan syarat, lokasi sekolah di daerah terpencil, berbatasan dengan negara lain, sedang dilanda bencana alam, dan dilanda konflik sosial. Awalnya jumlah guru non PNS penerima tunjangan ditetapkan sejumlah 25 orang. “Ketentuannya masing-masing guru mendapatkan Rp8,1 juta pada tahap I untuk Januari sampai Juni 2010,” kata Wayan.

Berkas para guru penerima itu diverifikasi H Irfun sebagai pengarah dan Fifi Faridah sebagai Sekretaris. Sedangkan ketua tim verifikasi yakni H Jufri serta anggota Ikhsan dan M. Syarifudin. Selanjutnya, pada 31 Agustus H Yaman mengubah data guru non PNS berdasarkan usulan dari tim verifikasi. Dari jumlah awalnya 25 orang menjadi 40 orang. Gaji guru terpencil itu dibayarkan pada 9 Desember. Totalnya Rp445 juta. Namun pelaksanaan program tersebut bermasalah. Pada saat penyaluran pembayaran kepada 25 penerima, mereka dipanggil satu per satu ke Kemenag Kabupaten Bima. Para guru menerima uang yang sudah dimasukan ke dalam amplop dan diminta tanda tangan daftar tanda terima. “Namun, faktanya jumlah yang diterima tidak sama dengan nilai yang ada dalam daftar terima. Bahwa terjadi pemotongan tanpa dasar dan secara sepihak dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi,” terangnya. Selain itu, dari jumlah penerima yang awalnya 25 orang bertambah menjadi 42 orang. Penambahan guru non PNS yang mendapat tunjangan khusus itu tanpa melalui proses verifikasi menurut aturan. “Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp615,6 juta sebagaimana audit BPKP Perwakilan NTB,” tandasnya. (why)

(Suara NTB/why)

DAKWAAN - Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bima, H Yaman (kanan) mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Wayan Suryawan (kiri), tentang korupsi pemotongan gaji guru honorer RA/madrasah terpencil.

Suap Imigrasi Mataram

Liliana Ambil Jalan Pintas Sendiri Mataram (Suara NTB) – Terdakwa suap Imigrasi Mataram Rp1,2 miliar Liliana Hidayat mencoba berlindung di balik badan orang lain untuk menghindari jerat hukuman berat. Pengakuannya perihal inisiasi pemberian suap dari pengacaranya mendapat bantahan. Demikian juga muncul dalam sidang pemer-

Kades Lingsar akan Diperiksa Lagi sebagai Tersangka (15/10) kemarin. Yusuf mengaku belum mendapatkan informasi mengenai angka kerugian negaranya. Namun dia memastikan keuangan negara dirugikan akibat perbuatan korupsi yang diduga dilakukan tersangka Sahyan. “Nanti kita minta juga keterangannya Inspektorat. Kerugian negaranya dari item apa saja,” terangnya. Perhitungan awal jaksa sebelumnya, negara rugi total dari korupsi dana CSR tersebut. Namun, dia mendasarkan penghitungan kerugian itu pada hasil audit Inspektorat. Sebab penanganan kasus korupsi mensyaratkan bahwa kerugian negara yang timbul adalah yang

sanakan meskipun dengan calon tunggal. “Dalam aturan kita kan sudah diatur, sehingga kalaupun calon tunggal tidak ada masalah. Kemarin kan pada Pilkada serentak 2018, calon tunggal melawan kotak kosong sudah diakomodir. Dalam Pilkada 2020 mendatang, kalau ada calon tunggal, dimungkinkan Pilkada tetap berjalan meskipun melawan kotak kosong. Artinya selama aturannya belum berubah, itu masih dimungkinkan,” jelas Suhardi. Peluang terjadinya calon tunggal di tujuh daerah Kabu-

suaikan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. “Sejauh ini belum ada dalam regulasi penerapan sanksi bagi partai politik yang tidak mengajukan calon. Karena calon tunggal itu bisa jadi Parpol itu kumpul koalisi di satu calon, artinya dia mengajukan. Tapi saya kira tergantung partai politik, mereka tidak kekurangan kader yang berkualitas, masak tidak ada calon yang berkualitas satupun. Sehingga harus terjadi calon tunggal,” kata Suhardi. Terakhir disampaikan Suhardi, bahwa KPU saat ini tengah menggodok regulasi terkait dengan pencalonan Pilkada 2020. Beberapa poin yang tengah dikaji kembali yakni soal pelarangan bagi mantan napi koruptor untuk ikut tampil maju menjadi pe-

Mantan Kepala Kemenag Bima Didakwa Korupsi Rp615,6 Juta

Kasus Dana CSR PDAM Giri Menang

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik Pidsus Kejari Mataram mengagendakan pemeriksaan tambahan terhadap Kades Lingsar, Sahyan. Pemeriksaan itu berkenaan perannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR PDAM Giri Menang sebesar Rp165 juta. Berkas tersangka kasus dana CSR PDAM Giri Menang, Sahyan belum juga rampung. Selain menunggu hasil audit Inspektorat, penyidik juga berencana akan memeriksa kembali tersangka untuk melengkapi berkas. “Dari Inspektorat hasil (penghitungan kerugian negara) sudah final. Minggu ini mungkin sudah ada hasilnya,” kata Kepala Kejari Mataram Yusuf Selasa

Halaman 8

nyata atau actual loss. “Awalnya memang kita hitung total loss. Tetapi, setelah di audit Inspektorat bisa saja nanti kurang,” sebut Yusuf. Berdasarkan hasil audit itu pula nanti, imbuhnya, tersangka bakal dipanggil lagi untuk diperiksa. Hal itu untuk melengkapi berkas perkara yang disusun agar segera dinyatakan lengkap. Tersangka Sahyan diduga korupsi dana CSR PDAM Giri Menang yang diperuntukkan sebagai daerah penghasil air. Anggaran sebesar Rp165 juta bagi Desa Lingsar itu diduga penggunaannya tidak dibahas. Dana itu dikirim langsung masuk rekening pribadi Sahyan. (why)

iksaan saksi dalam persidangan. Salah satu saksi dalam kasus tersebut, Dr. Ainudin menolak argumentasi dirinya sebagai pihak yangmempunyaiandildalammengatur rencana pemberian suap. “Saya tidak pernah menyarankan itu (suap). Saya bahkan menolak,” ujarnya ditemui Selasa (15/10) di ruang kerjanya. Hal itu sudah dibeberkannya saat bersaksi dalam persidangan September lalu. Ainudin mengatakan dirinya berkeras untuk melawan sangkaan terhadap dua kliennya, Manikam Katheerasan dan Geffrey William Bowers lewat jalur persidangan. “Saya tetap berpegang teguh padakeilmuansayamenggunakan cara-cara yang diatur perundangundangan. Tetapi mereka menolak dan akhirnya mengambil jalan sendiri,” ujarnya. Ainudin pun membantah dirinya membuka negosiasi. Dia menjelaskan peristiwa pada 16 Mei saat mendampingi kliennya dalam pemeriksaan di Kantor Imigrasi Mataram. Di ruang Inteldakim, Ainudin dan rekan pengacara lainnya, Antonius Zaremba, Burhanudin, Rando Purba, dan Liliana. Liliana sebelumnya menyebut Ainudin menyebut angka untuk penyelesaian kasus. Namun Ainudin menganggap Liliana salah tanggap. Nominal itu tidak berkaitan dengan upaya menghentikan kasus dengan cara menyuap. “Yang katanya Rp300 juta itu untuk lawyer’s fee karena kasus itu

akan kita dampingi sampai pengadilan. Fee itu juga dibagi dua dengan Pak Anton,” terangnya. “Tapi Liliana bilang nanti dulu. Dia mau nunggu hasil yang di sana dulu. Itu saya tidak tahu terkait apa. Ya sudah terus kita tidak pernah ada pembicaraan lagi soal itu,” imbuh Ainudin. Saat menemui Kurniadie pun, sambung dia, prinsipnya tetap sama. Kurniadie sepengetahuannya akan menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan karena alat bukti untuk tindak pidana keimigrasian sudah lengkap. “Itu pun saya tanggapi dengan saya bakal fight di pengadilan. Kita pada waktu itu juga punya bukti-bukti bahwa ada langkah dalam penyidikannya yang janggal,” terangnya. Manikam dan Geoffrey Sadar dari Awal Ainudin mendampingi Manikam dan Geoffrey karena keduanya disangka melanggar izin tinggal dengan bekerja di PT Wyndham Sundancer Lombok. Dua kliennya itu datang dengan visa wisata. Pada pagi hari 3 Mei, Ainudin sudah diberitahu Yusriansyah Fajrin, mantan Kasiinteldakim bahwa penyidikan itu dilanjutkan dengan sangkaan pasal 122 huruf a dan 122 huruf b UU RI No6/2011 tentang keimigrasian. “Disuruh Yuri nunggu sampai sore. Tapi ternyata keputusannya menunggu Kepala dulu. Manikam lalu bilang kalau ini bukan

soal hukum tetapi uang. Mungkin dia punya pengalaman sebelumsebelumnya,” jelasnya. Sehari berselang, mereka rapat. Hadir Ainudin, Liliana, Anton, Manikam, Geoffrey dan general manager Wyndham Sundancer waktu itu, Joko Haryono. Ainudin mengaku di sana dia menawarkan proses praperadilan. “Tapi Manikam tidak mau karena dia bilang kalaupun menang praperadilan nanti selesai sidang mereka akan ditangkap lagi. Jadi dia menegaskan lagi kalau ini soal uang, bukan soal hukum,” kenang Ainudin. Tawaran Rachmat Ditolak Sore hari usai pemeriksaan pada 16 Mei, Ainudin sempat berdebat hebat dengan Manikam. Hal itu selesai dia menerima telepon dari Kasi Statuskim Imigrasi Mataram, Rachmat Gunawan. “Itu saya loudspeaker dan dia (Manikam) dengar, Liliana juga dengar. Dia tawarkan Rp1,5 miliar. Tapi saya bilang kalau dia (Rachmat) ini jual pasal namanya,” ucapnya. “Pekerjaan kami ini pengacara, tidak melakukan cara yang seperti itu (suap). Habis itu jabat tangan, kita sama-sama pulang. Setelah itu saya tidak ada komunikasi lagi,” pungkas Ainudin. Setelah itu, dia tidak berurusan lagi dengan kasus itu. Sampai kemudian dia mendengar kabar dari media massa bahwa KPK menangkap OTT, Kurniadie, Liliana, dan Yusri. Sebelumnya Lili-

ana melalui penasihat hukumnya, Maruli Rajagukguk menyampaikan pledoi yang berisi argumentasi hukum tentang adanya peran orang lain yang punya ide di balik pemberian suap itu. Dia merujuk pada kesaksian Kasi Lantaskim, Rachmat Gunawan dan mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie. Dikuatkan juga dengan bukti rekaman percakapanantaraAinudindengan Rachmat. Maruli bersikeras bahwa Liliana juga bukan pelaku utama. Munculnya angka pemberian Rp1,2 miliar justru dari pihak Imigrasi Mataram, yakni dari Kurniadie melalui mantan Kasi Inteldakim, Yusriansyah Fajrin. “Diperoleh fakta hukum bahwa Yusri yang menentukan angka Rp1,2 miliar dengan arahan dari Kurniadie agar permasalahan hukum diselesaikan dengan cara deportasi,” terang Maruli. Berikutnya, sistem pemberian suap juga diatur Yusri, yakni dengan memasukkan uang ke dalam tong sampah di depan ruang kerja Yusri di ruang Seksi Inteldakim. Liliana harus memberikan uang Rp1,2 miliar untuk penyelesaian kasus WNA Singapura, Manikam Katheerasan dan WNA Australia Geoffrey William Bower. Begitu juga tekanan dari Kurniadie dan Yusri yang dibantu penyidik Ayyub Abdul Muqsith dengan mengancamLilianamenggunakan pasal 122 huruf a UU RI No6/2011 tentang keimigrasian. (why)

LIPUTAN KHUSUS

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 9

Waspadai Masalah Sosial Pascatambang Liar Ditutup Mataram (Suara NTB) – Degradasi lingkungan dan masalah sosial menjadi isu kritis yang nyata dari semua kegiatan tambang liar. Pemanfaatan merkuri, sianida, dan karbon secara tidak bijaksana menjadi ancaman lingkungan jangka panjang. Hal lain, menjadi sumber persoalan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan penganggguran. Jangka panjang, akibat dari kerusakan lingkungan dan pencemaran air dan tanah. Hal itu disampaikan Pengamat Pembangunan Perdesaan – Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan, Universitas Mataram, Muktasam dalam tulisan hasil investigasinya dengan peneliti dari Cornel University USA pada Desember 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Mataram di Sekotong, Lombok Barat, dan Taliwang, Sumbawa Barat menemukan bahwa para penambang yang dulu pernah berjaya karena mendapatkan uang dengan mudah dari emas ilegal, kini jatuh miskin dan menjadi pemulung, dan bahkan sakit-sakitan. Menurut Muktasam, dari Skala Tambang Ilegal Data menunjukkan bahwa kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Peti) untuk jenis mineral emas terjadi di berbagai wilayah di NTB, tersebar di Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Data tentang kepemilikan dan pengelolaan gelondong pengolahan

emas di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa pada awal tahun 2019 jumlah pemilik gelondong pada 25 desa di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 439 orang, yang 259 orang atau 59 persen di antaranya adalah warga lokal dan 180 orang atau 41 persen adalah warga pendatang. Jumlah keseluruhan mata gelondong yang dikelola oleh para pemilik gelondong ini mencapai 6.019 unit atau sekitar 13,71 unit mata gelondong per pengelola gelondongan. Kapasitas pengolahan batu emas per hari oleh pengelola gelondongan mencapai 3.533 karung per hari atau rata-rata 8,05 karung per pengelola gelondongan per hari. Jika per 12 unit gelondong menggunakan 1 kilogram merkuri, maka per hari jumlah penggunaan merkuri mencapai sekitar 502 kilogram di Kabupaten Sumbawa Barat saja. “Data ini menunjukkan betapa besarnya ancaman ter-

(Suara NTB/her)

PENAMBANG EMAS - Penambang emas tanpa izin di Sekotong di lubang galian yang diyakini mengandung material emas.

hadap degradasi lingkungan, ekonomi dan sosial akibat dari aktivitas Peti di seluruh Indonesia yang begitu besar dan masif, di mana Kabupaten Sumbawa Barat hanya mewakilkan salah satu di antaranya. Data juga menunjukkan bahwa kegiatan Peti menggunakan bahan -bahan berbahaya lainnya seperti sianida dan karbon, yang dimanfaatkan dalam mengolahan emas menggunakan tong,” jelas Muktasam. Data pada semester pertama tahun 2019 menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat ada 11 orang pemilik dan pengelola tong, dengan jumlah tong mencapai 59 unit atau rata-rata pengelola memiliki 5,4 unit tong dengan kisaran 2 hingga 10 unit. Kapasitas pengolahan lumpur yang diproses oleh para pengelola tong mencapai 14.590 karung atau ratarata per pengelola mengolah 1.326 karung lumpur per hari. Data ini juga menunjukkan betapa besarnya ancaman terhadap lingkungan, termasuk terhadap penghidupan masyarakat sekitar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan dampak dan pengendalian kegiatan Peti tidak sesederhana yang dipikirkan. Pendekatannya pun tidak cukup dengan melarang para penambang untuk berhenti atau dengan menutupi lubang tambang yang ada. Studi awal yang dilakukan oleh Tim Universitas Cornell, Amerika Serikat dan Universitas Mataram menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas ilegal melibatkan banyak pihak dengan pola interaksi dan kepentingan yang beragam dan kompleks. Kompleksitas sistem penambangan ilegal ini menjadikan upaya penertiban yang dilakukan secara berulang kurang dapat memberikan hasil yang maksimal. Muktasam menjelaskan, kegiatan Peti di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Barat menunjukkan bahwa sistem tambang emas ilegal tidak saja melibatkan penambang sebagai individu dan kelompok sosial, tetapi juga pihak lain dalam suatu jaringan yang kompleks dan rumit. Penambang berhubungan dengan pemilik modal, penyelundup bahan kimia seperti air raksa, sianida, dan karbon.

Selain itu, ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dari para penambang dan pihak ini pun dianggap sebagai “pendukung dan pelindung” para penambang. Kajian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, baik tokoh formal mau pun informal terlibat dalam kegiatan penambangan, melakukan bisnis yang terkait dengan kegiatan penambangan seperti penyewaan alat berat, memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan para penambang, dan bahkan ada oknum penegak hukum yang terlibat menjadi pemilik tambang emas. Pelaku lain dalam sistem tambang emas ilegal adalah pekerja angkutan yang membawa batu emas dari lubang ke tempat pengolahannya, dan atau mengangkut logistik dan kebutuhan para penambang dari kampung ke lokasi penambangan, pemecah batu, dan jasa penitipan kendaraan atau parkir. “Kompleksitas ini menjadikan berbagai upaya penertiban kegiatan penambangan ilegal menjadi tidak efektif. Solusi mengalihkan penambang pada pekerjaan pertanian juga tidak menyelesaikan masalah,” katanya. Fakta yang ditemukan di Sumbawa Barat, para penambang semula bekerja sebagai petani, bahkan mening-

galkan pekerjaannya sebagai petani dan membiarkan lahannya tidak dikelola karena sibuk bekerja sebagai penambang. Sebagai petani, mereka menyatakan butuh waktu 3 bulan untuk mendapatkan hasilnya, sedangkan ketika bekerja sebagai penambang, mereka dapat memperoleh uang dalam waktu singkat, dan itu dalam jumlah besar, bisa mencapai jutaan rupiah per hari. ”Ini artinya diperlukan alternatif kegiatan dalam sektor lain atau sektor pertanian yang paling tidak lebih menarik bagi para penambang,” sarannya. Kemampuan menghasilkan pendapatan dalam waktu singkat dan berkesinambungan perlu dicari, misalnya melalui pengembangan sistem usaha tani komersial seperti usaha tani hortikultura seperti sayur dan buah-buahan. Dengan sistem ini, petani bisa memanen dalam waktu singkat, dan dapat menerima hasilnya dalam waktu tidak lama seperti dalam pengelolaan sistem usaha tani jagung dan padi. Selain itu, para penambang juga harus diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan guna menjadikannya sebagai manajer dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan kehutanan, yang kemudian tidak saja menjadi andalannya dalam periode 3 bulan, tetapi untuk jangka panjang mereka. Selain dari sisi penambang,

Sektor Pariwisata dan Tambang Berizin Jadi Alternatif Praya (Suara NTB) Pengembangan sektor pariwisata terus dipacu pascapenutupan aktivitas tambang emas ilegal Gunung Prabu. Tidak hanya di sekitar kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, namun hingga kawasan penyangga. Dengan berkembangnya sektor pariwisata akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi eks penambang liar. “Sektor pariwisata kita harapkan bisa menjadi ladang baru bagi masyarakat di daerah ini. Karena untuk tambang memang tidak diperbolehkan,” kata Bupati Loteng H. Suhaili FT. Sehingga pengembangan pariwisata saat ini terus dipacu. Supaya bisa perkembanganya bisa lebih cepat. Tapi tentu itu butuh waktu dan proses. Tidak bisa serta merta langsung begitu saja. Karena memang pengembangan pariwisata butuh waktu. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini juga sangat diharapkan. Tidak akan bisa pariwisata dikembangkan tanpa keterlibatan masyarakat secara luas. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah daerah tengah mengupayakan program-program keterampilan dibidang pariwisata. Sasaran utama diupayakan kepada masyarakat eks penambang Gunung Prabu. Sehingga tenaga mereka bisa terserap untuk lapangan pekerjaan yang tersedia di sektor pariwisata. “Mari dukung pemerintah. Pengembangan pariwisata yang kini terus dipacu, itu semua demi marak. Tambang kita tutup bukan bermaksud mematikan lapangan pekerjaan masyarakat. Tapi itu demi kepentingan jangka panjang,” sebutnya. Karena kalau tambang ditutup, maka pariwisata akan berkembang. Tapi kalau tambang dibiarkan, bisa mematikan pariwisata. Sementara pariwisata itu bisa memberi-

kan manfaatnya jangka panjang. Sedangkan tambang hanya sampai aktivitas tambang itu masih berlangung saja. Bupati Minta Peran Indotan Pemda Lombok Barat (Lobar) berusaha memikirkan bagaimana langkah untuk menyiapkan mata mata pencaharian bagi para penambang illegal pascatambang ditutup. Bupati LobarH Fauzan Khalid menegaskan, pihaknya sudah melakukan penelitian melibatkan Universitas Indonesia (UI) dibantu Bank Dunia terkait aspek sosial dan ekonomi untuk eks penambang. “Makanya untuk mengetahui jumlah penambang saat ini, salah satu tugas tim Satgas ini melakukan pendataan terhadap para penambang, kemudian mereka dilatih. Kita akan minta komitmen PT Indotan untuk melatih penambang, tapi ini penambang yang berKTP Lobar saja,” jelas Bupati. Belum lama ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) telah melakukan pelatihan pengolahan rumput laut bagi warga di Dusun Nambung Desa Buwun Mas. Di daerah ini memiliki potensi rumput laut melimpah sehingga bisa menjadi alternatif usaha menjanjikan bagi warga setempat. Tak hanya melatih warga, rencananya Diskop akan membangunkan pasar desa. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar, H Fajar Taufik akhir pekan kemarin menjelaskan, Dusun Nambung Desa Buwun Mas memiliki hasil rumput laut yang melimpah. Setelah pekerja dilatih, mereka diharapkan bisa membuat beragam olahan. Seperti steak rumput laut, manisan rumput laut dan dodol rumput laut. Namun kendala yang dihadapi saat inimodal dan peralatan. Kalau soal pemasaran,

kata dia, pihaknya akan membuka akses pasar. Lebih jauh, pihaknya juga berencana membangun pasar desa Buwun Mas tahun 2020 mendatang. Rencana ini sudah diusulkan ke pusat dan sedang persiapan persentasi. Menurut dia, dengan adaya rencana penutupan tambang, usaha pengolahan rumput laut bisa menjadi alternatif usaha sebagai mata pencaharian warga setempat. Termasuk para penambang yang kemungkinan kehilangan tempat menggali mineral emas. “Program ini coba kita lakukan untuk mengalihkan, mudahan OPD lain bisa turun dan tahu kebutuhan warga,”jelas dia. Dipihak lain, PT Ancora bersama PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILBB) berjanji akan memberikan ruang kepada warga lokal sekotong untuk bekerja ketika aktivitas pertambangan dimulai di kawasan setempat. Tahap awal perusahaan ini akan mengakomodir 70 orang Penambang di wilayah itu untuk bekerja membantu proses penelitian di lapangan. Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni mengatakan rencananya tahun 2020 pihak perusahaan akan mulai membangun infrastruktur seperti jalan, pergudangan. Infrastruktur ini kata dia untuk mendukung kegiatan penelitian yang akan dilakukan tahun depan dan rencana produksi tahun 2021. Tahap awal, pihak perusahan bekerjasama dengan pihak Australia perlu melakukan penelitian untuk mengetahui kandungan emas. Untuk penelitian ini akan dilakukan pengeboran sedalam 200 meter dengan titik fokus di daerah Pelangan. Terkait dengan pengalihan mata pencaharian para Penambang, Lale menegaskan bahwa Gubernur dan beberapa kepala OPD serta Pemda sudah bertemu dengan pihak

(Suara NTB/ils)

PENUTUPAN PAKSA - Penutupan paksa aktivitas pertambangan liar di Sekongkang, KSB oleh Pemda melibatkan Polisi. perusahaan tersebut. “harapan dari pak Gubernur, para Penambang liar nanti bisa direkrut oleh dia (perusahan red). Dan pihak perusahaan susah berjanji di pak gubernur. Penambang ini akan dilatih Operasi kan alat berat,” tegas dia. Gubernur langsung minta kepada pihak perusahaan agar menggunakan CSR untuk melatih Penambang. Tahap awal kata dia, pihak perusahaan menargetkan bisa merekrut 70 orang tenaga kerja untuk membantu pembukaan jalan. Termasuk kata dia untuk pengeboran lubang lubang penelitian butuh tenaga kerja. “Karena kalau penelitian ini butuh tenaga juga, itu nanti Penambang liar ini akan direkrut,” jelas dia. Pemda KSB Bingung Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sesuai hasil penelusuran Suara NTB, jumlah penambang mencapai 176 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6-10 orang. Setelah dilakukan sosialisasi dan pemahaman saat ini tercatat sekitar 66 kelompok saja yang masih beraktifitas. Sementara untuk lokasi tambang, sudah ada ratusan titik yang sudah ditutup paksa terutama di wilayah Sela-

tan. Hal itu dilakukan karena lokasi pertambangan ilegal tersebut merupakan wilayah konsesi milik PT. AMNT. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ir. H. Muslimin HMY M.Si kepada Suara NTB mengaku belum memiliki formulasi khusus untuk tindak lanjut para pelaku Peti pasca tambang tersebut ditutup. Pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan daerah. Selain itu, dengan terbangunnya Smelter di Sumbawa Barat, bisa menjadi alternatif untuk mengakomodir para pelaku tambang agar tidak lagi melakukan aktifitas dimaksud. Pihaknya juga masih terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data penambang Peti yang ada di wilayah setempat. Hal itu dilakukan sebagai cara untuk mempermudah proses perekrutan tenaga kerja. Bahkan informasinya dari total pelaku tambang yang terdata saat ini, sekitar 645 orang, hanya 175 orang saja yang berasal dari KSB selebihnya dari luar daerah. “Kita sudah siapkan smelter untuk bisa mengakomodir para pelaku tambang ini sehingga mereka tidak lagi kembali melakukan aktifitas yang merusak lingkungan. (kir/her/ils)

pemerintah daerah juga harus bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas Peti di NTB. Selama ini, pemda dan aparat seolah membiarkan masalah ini sehingga menjadi berlarutlarut. Hal ini diperkuat dengan kegagalan berulang pada kegiatan penertiban. Padahal, pe-

merintah bisa memutus rantai kegiatan Peti dengan menghentikan dan mengendalikan suplai bahan kimia seperti merkuri, sianida dan karbon. “Dengan menghentikan suplai kimia ini, maka akan bisa mengendalikan Peti secara maksimal,” pungkasnya. (ron)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Warga, khususnya penambang pada dasarnya 123456789012345678901234567890121 sadar bawa aktivitasnya menggali untuk mencari 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 material emas adalah ilegal. Ketika pemerintah 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 berencana menutup total, warga akan kooperatif. 123456789012345678901234567890121 Tapi setidaknya harus ada solusi konkret soal 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 peluang lapangan pekerjaan. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ROCHIDI, Kepala Desa Buwun Mas yang menjadi salah satu 123456789012345678901234567890121 daerah tambang, mendorong Pemda agar mencarikan solusi 123456789012345678901234567890121 mata pencaharian bagi para penambang ilegal pascaditutup. 123456789012345678901234567890121 “Cuman yang perlu menjadi perhatian, warga kami yang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 makan minumnya dari kegiatan tambang ini bagaimana?, 123456789012345678901234567890121 ini harus jadi atensi pemerintah,” tegas dia. 123456789012345678901234567890121 Pemerintah harus menyiapkan alternatif untuk mata 123456789012345678901234567890121 pencaharian warga yang hidup dari penambangan sejak 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 akhir 2008 lalu. Sebelum menjadi penambang mereka 123456789012345678901234567890121 berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sektor-sektor yang 123456789012345678901234567890121 menjadi ladang pencaharian warga ini kata dia harus di123456789012345678901234567890121 hidupkan lagi dengan bantuan difasilitasi pemerintah, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 khususnya melalui berbagai program pemberdayaan. 123456789012345678901234567890121 Di desanya, ada 5 sampai 6 titik tambang ilegal, seperti Batu 123456789012345678901234567890121 Montor, Soge, Malaikat dan ada juga titik lainnya. Ini bisa jadi 123456789012345678901234567890121 potensi masalah sosial baru, karena disisi lain ada perusahaan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 yang akan beroperasi dan menjadi pemicu gesekan sosial. 123456789012345678901234567890121 Kekhawatiran jika perusahaan beroperasi akan menyebabkan 123456789012345678901234567890121 warga tersingkir, menurut dia perlu disosialisasikan. 123456789012345678901234567890121 “Sebab khawatir Kami di bawah tidak tahu kebijakan di 123456789012345678901234567890121 atas akibat tidak pernah pernah diajak komunikasi, seh123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ingga kami nanti jadi korban. Karena itu perlu kami diajak 123456789012345678901234567890121 komunikasi dan turun ke bawah,” jelas dia. 123456789012345678901234567890121 Kades Batu Putih, Fajrin Nur juga mempertanyakan ko123456789012345678901234567890121 mitmen Pemda Lobar untuk menangani masalah tambang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 di Sekotong. “Jangan sampai tambang rakyat ditutup, tapi 123456789012345678901234567890121 tambang “raksasa” dibuka,”cetusnya. 123456789012345678901234567890121 Menurut dia, belum melihat jika alasan kesejahteraan se123456789012345678901234567890121 hingga tambang ini dibiarkan begitu saja dibuka. Sejauh ini ia 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 belum melihat daerah yang dimana terdapat perusahan tam123456789012345678901234567890121 bang besar mengalami perubahan yang drastis. Baik itu dari 123456789012345678901234567890121 sisi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan perkembangan 123456789012345678901234567890121 infrastruktur. Justru kata dia, hal ini kurang sejalan dengan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pengembangan pariwisata di Wilayah Sekotong. 123456789012345678901234567890121 Sementara Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 123456789012345678901234567890121 Gili Gede, Farhan mengatakan, sejauh ini Pemda belum 123456789012345678901234567890121 mampu mengawinkan atara pariwisata dengan pertamban123456789012345678901234567890121 gan, lantaran programnya terkesan berjalan sendiri-sendiri. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ”Tekesan di lapangan antara dua sektor yang diharap123456789012345678901234567890121 kan berdampingan ini berjalan sendiri-sendiri. 123456789012345678901234567890121 Kami sih sangat berharap pariwisata dan pertambangan 123456789012345678901234567890121 ini bisa di-matching-kan,” kata Farhan. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Artinya lanjut dia, ketika berbicara pertambangan, masih 123456789012345678901234567890121 ada penambang liar yang beratikvitas tanpa kontrol dan 123456789012345678901234567890121 dibiarkan di daerah wisata. Seperti contoh di kawasan Seko123456789012345678901234567890121 tong Barat, Pelangan dan beberapa lokasi lain. “Jujur saja, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 setelah penambang liar berkurang kami sangat senang 123456789012345678901234567890121 artinya pariwata akan lebih dimajukan,” imbuh dia. 123456789012345678901234567890121 Ia juga kurang setuju jika ada perusahaan ingin mengek123456789012345678901234567890121 sploitasi tambang di Sekotong karena ujung-ujungnya 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 masyarsakat setempat akan rugi. Sedangkan berbicara 123456789012345678901234567890121 soal pariwisata, penataan kawasan Sekotong masih set123456789012345678901234567890121 engah-setengah. Artinya, sejumlah fasilitas umum sangat 123456789012345678901234567890121 minim di kawasan sekotong. “Ini kan terjadi hilang koordi123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 nasi, sehingga jalan sendiri-sendiri,” tegasnya. (her) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 GELONDONGAN - Gelondongan milik Penambang liar 123456789012345678901234567890121 Sekotong yang ditutup paksa dan dipasangi police line. 123456789012345678901234567890121

Setuju Tambang Ditutup, Harus Disertai Solusi

(Suara NTB/her)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 10

Tanamkan Jiwa Nasionalisme

Jadi Materi Wajib Perkuliahan di Universitas 45

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Adanya pergeseran pemahaman kebangsaan generasi muda saat ini mengkhawatirkan banyak pihak. Tentu saja hal demikian merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya diperlukan upaya terus menerus menanamkan jiwa nasionalisme terhadap para generasi muda kini. Sebagaimana dilakukan Universitas 45

Evron Asrial

Mataram. Pihak kampus mewajibkan adanya materi kuliah jiwa semangat dan nilainilai perjuangan 1945 pada mahasiswa. Menurut Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Evron Asrial, saat ini hambatan yang dihadapi generasi muda luar biasa beratnya, baik segi ideologi, politik, ekonomi, budaya dan lainnya. Sehingga

perlu ketahanan mental yang diisi dengan jiwa semangat 45. Menurutnya, penanaman jiwa semangat dan nilai nilai perjuangan 45 bagi mahasiswa wajib diberikan sebagai cara menyelamatkan ideologi para mahasiswa dari beragam ancaman. “Menghadapi kondisi geopolitik yang kini tengah terguncang mungkin mereka kita berikan

materi agar memahami situasi kebangsaan sebagai bentuk perjuangan,” jelasnya. Dalam hal ini, ujarnya, meski kemerdekaan telah diraih, sejatinya perjuangan belum selesai tapi dalam bentuk yang berbeda seperti, perjuangan masalah ekonomi, kesenjangan sosial, kemiskinan dan kebodohan. Termasuk serbuan dari luar yang menghantam sendi-sendi kebangsaan seperti, sabu yang masuk berton-ton untuk merusak generasi. Pihaknya tidak ingin generasi yang lahir dari kampus ini terpapar paham-paham

IKIP Gunakan Pendekatan Berbasis Pembinaan

(Suara NTB/dys)

LAUNCHING - Menag H. Lukman Hakim Saifudin, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Rektor UIN H. Mutawali me-launching sembilan gedung baru UIN Mataram, Selasa (15/10).

Menag ’’Launching’’ Gedung Baru UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kini mempunyai sembilan gedung baru. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan Menteri Agama H. Lukman Hakim Saifudin bertempat di auditorium kampus UIN Mataram, Selasa (15/10). Hadir juga Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc. Dalam sambutannya Menag Lukman Hakim Saifuddin, menjelaskan, launching bermakna sebuah proses akhir dari rangkaian proses panjang pembangunan fisik, dari perencanaan, actuating, hingga finishing. Hal lain ialah adanya gedung baru dimaknai sebagai tempat yang baru dalam upaya mengabdi-

kan diri secara lebih luas dan maksimal bagi masyarakat. “Sekaligus kita masuki makna baru bahwa kita akan gunakan gedung baru sebaikbaiknya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara,” jelasnya. Secara filosofi, ujarnya, sebuah gedung baru yang berdiri kokoh merupakan sebuah benda mati. Namun ia mengajarkan kepada manusia yang hidup dan berpikir bahwa ia bisa berdiri kokoh dan tegak. Sebab ia telah melakukan sinergi, menyatukan semua potensi alam berbeda dan fungsi yang beragam. “Ada pasir, batu, kapur, semen dan direkat oleh air. Untuk sebuah tujuan bersama

Jadi Sekolah Rujukan Nasional

SMPN 3 Labuapi Raih Sejumlah Prestasi Giri Menang (Suara NTB) SMPN 3 Labuapi berhasil meraih sejumlah prestasi baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Beberapa prestasi yang diraih, di antaranya lomba sekolah sehat tingkah provinsi dan kepala sekolah berprestasi. Selain berprestasi, pihak sekolah ini juga menggencarkan program gelar aksi gizi. Kegiatan ini tidak hanya bagi siswa, namun semua pihak sekolah termasuk para guru memberi contoh bagi siswa. “Kalau prestasi kami raih itu, Lomba sekolah sehat lebih dulu kita dapat, “ terang Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno belum lama ini. Sekolah yang terbilang favorit di Kecamatan Labuapi ini mengikuti LSS sejak beberapa tahun terakhir. Dan berhasil mendapatkan juara. Pihaknya juga pernah ikut sekolah adiwiyata, dan mendapatkan predikat tersebut sehingga tidak ikut pada lomba selanjutnya. Pihaknya memberikan kesempatan kepada sekolah lain. Dari sisi mutu sekolah, sekolah ini tak kalah dengan sekolah lain, sebab menjadi rujukan tingkat nasional. Ke depan tidak ada lagi istilah sekolah rujukan, namun diganti dengan sekolah pembinaan mutu. Tahun 2018 lalu sekolah ini menjadi sekolah rujukan nasional, bersama SMPN 4 Gerung. Sehingga kata dia kalau dari sisi target, sekolahnya sudah mendapatkan level tertinggi. Bahkan dari sisi akreditasi, sekolahnya mendapatkan predikat A unggul.

tetap seperti biasa menjalankan hubungan horizontal dengan sesama, “ sambungnya. Dia berharap apa yang dilakukan menjadi role model bagi kampus yang lain. Mengingat tantangan kebangsaan ini menjadi tanggung jawab bersama semua civitas akademika. “Mudahan ini jadi role model khususnya untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Kita berikan materi tentang makna perjuangan dan bagaimana cara mereka mengisi perjuangan kemerdekaan berdasarkan Pancasila,” urainya. (dys)

Mahasiswa STKIP Hamzar Ikuti Pembekalan INOVASI

Tarik Minat Calon Mahasiswa

Mataram (Suara NTB) IKIP Mataram salah satu kampus swasta tertua di Kota Mataram, khususnya dan NTB umumnya. Puluhan ribu alumni sudah dilahirkan dari kampus yang terletak di Gomong ini. Namun adanya kebijakan Menristekdikti terkait dengan kewajiban perguruan tinggi mempertimbangkan jumlah rasio dosen dan mahasiswa, membuat kampus pendidikan ini harus memangkas ribuan mahasiswanya saat berlangsung penerimaan mahasiswa baru. Alhasil saat itu, IKIP mengalami kekurangan mahasiswa cukup jauh. Akibat persaingan dengan kampus lainnya di satu sisi, IKIP Mataram kian ditinggalkan masyarakat. Melakukan evaluasi, IKIP Mataram aktif turun melakukan sosialisasi dan pembinaan di tengah masyarakat. Kepercayaan masyarakat memasukkan anak-anak mereka ke IKIP kini perlahan mulai pulih kembali. “Penerimaan mahasiswa baru tahun ini mencapai 800 orang mahasiswa baru,” kata Humas IKIP Mataram Ismail Marzuki pada Suara NTB belum lama ini. Jumlah itu jauh di atas jumlah yang berhasil diterima IKIP Mataran tahun-tahun sebelumnya. “Kita di IKIP sudah mulai bangkit lagi,” ujarnya. Salah satu yang membuat IKIP Mataram kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat tidak terlepas dari pelayanan yang terus menerus diperbaiki pihak kampus. Di tengah tidak adanya kampus yang membuka layanan pendaftaran di kantor desa, IKIP Mataram justru mengambil pilihan lain. Pihak kampus turun ke sejumlah desa memastikan bahwa IKIP adalah kampus pilihan terbaik. Aparatur desa dan pengurus Karang Taruna pun diajak kerjasama untuk membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri waktu itu tidak perlu ke IKIP, melainkan cukup mendaftarkan dirinya ke kantor-kantor desa setempat. ”Kalau di Camat Pujut, di rumah dinasnya dipasang spanduk penerimaan,” jelasnya. Selain itu, upaya pembinaan terhadap masyarakat juga dilakukan. IKIP Mataram memberikan berbagai pelatihan yang sekiranya dibutuhkan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan sabun bagi masyarakat. “Kita dukung desa kegiatan apa saja yang belum dikembangkan. Kita berikan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat desa,” ungkapnya. Termasuk yang kini juga mulai digarap pelatihan bagi santri pondok pesantren. “Pelatihan ke santri. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari,” jelasnya. (dys)

anti nasionalisme, sehingga materi penanaman jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45 masuk sebagai materi kuliah dasar. “Kalau civitas akademika 45 kami bentengi dengan materi jiwa itu materi wajib masuk MKDU untuk mahasiswa hingga 20 semester, “ jelasnya. Materi itu kata Evron, tidak saja bagi para mahasiswa, namun juga diberikan terhadap para dosen kampus setempat. “Kami pun dosen diberikan materi jadi di sini tidak ada yang terpapar radikal, kami

“Tinggal prestasi ini kita tingkatkan dan kembangkan terus,” jelas dia. Dengan predikat rujukan nasional, sekolah ini mendapatkan program dari pusat, baik dari sisi fisik dan guru yang ikut diklat tingkat nasional. Untuk fisik pihaknya mendapatkan program rehabilitasi sekolah. Ia menambahkan saat ini pihaknya menggalakkan program aksi gizi. Sejak beberapa bulan terakhir pihaknya menerapkan aksi gizi ini. Setiap hari Rabu, rutin anak-anak sarapan bersama dan olahraga. Selain itu diberikan tablet tambah darah. “Tidak hanya murid namun para guru juga ikut memberi contoh “ jelas dia. Aksi gizi ini, ujarnya, agar bagaimana anak sehat dan tidak ngantuk dan mencegah stunting dan anemia, sehingga kalau anak sehat dan bergizi, maka prestasi bisa meningkat. Dalam program aksi gizi ini, pihak sekolah membantu. Sedangkan

untuk obat dari Dikes melalui puskesmas yang menyalurkan ke UKS. Untuk makanan, anak-anak membawa sendiri dari rumah. (her/*)

(Suara NTB/dok)

TUNJUKKAN - Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno menunjukkan piagam penghargaan yang diperoleh.

menjadi gedung hebat nan kokoh untuk kepentingan pendidikan manusia dan segala kemaslahatannya,” jelasnya. Di hadapan para dosen dan mahasiswa, Menag menjelaskan beragam tantangan yang dihadapi kampus di era digital saat ini. “Kita berada di era digital, banyak aspek mempengaruhi cara beragama dan berislam manusia, yang lebih dominan bersifat instan. Oleh karena itu, hadirnya PTKIN yang berjumlah 58 di Nusantara sejatinya untuk mendalami Islam lebih kaffah, multi dimensi, Islam Wasathan, sebagai rahmatan lil alamin,” ungkapnya. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, berharap agar UIN memiliki peran besar di tengah arus informasi dan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Terutama, dapat menjadi penyejuk jiwa bagi seluruh masyarakat. Gubernur juga mengatakan, banyak lulusan perguruan tinggi yang lebih memilih untuk aktif di media sosial. Maka katanya, kalau tidak hati-hati dalam menyebarkan informasi, masyarakat bisa tersesat. “Beberapa hari yang lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Rekernas di Mandalika Nusa Tenggara Barat. Di mana ada harapan yang begitu membuncah dari masyarakat, bahwa institusi keagamaan, termasuk UIN ini bisa menjadi mercusuar, yang akan membimbing manusia di abad modern yang gelisah ini,” jelasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 35 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzar mengikuti pelatihan peningkatan literasi siswa yang berlangsung di Kampus Tanak Song, Tanjung, Lombok Utara. Kegiatan pembekalan ini akan berlangsung hingga Rabu (16/10) ini. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa semester VII Prodi PG PAUD dan PGSD yang dibekali dalam rangka Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mendapat materi dari modul literasi program rintisan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) di Lombok Utara yaitu khususnya mengenai formative assessment, media pembelajaran bigbook dan kelas literat. Ketua STKIP Hamzar, Muhajirin Ramzi, M.Pd., menyampaikan mahasiswa perlu diberikan pembekalan, meski pembelajaran sudah enam semester. Mereka perlu diingatkan kembali terkait dengan media pembelajaran, gaya pembelajaran, metodemetode baru yang memunculkan inovasi-inovasi. “Sehingga nanti adik-adik ini benar-benar siap. Hampir 50 persen sudah mulai mengajar. Sekarang kita acak. Mereka yang sudah mengajar di Bayan bisa PPL-nya di Pemenang. Kita putar. Maka dari itu penting juga mahasiswa perlu mengetahui me-

tode pembelajaran yang baik dan benar,” ujar Muhajirin Ramzi berdasarkan keterangan yang diterima Suara NTB, Selasa (15/10). Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri yang diinisiasi oleh fasilitator daerah program INOVASI di Lombok Utara yang juga sebagai dosen STKIP Hamzar, Dr. Marzoan, M.Pd. ia mengatakan, mengenai materi kelas literat, yaitu bagaimana membuat kelas penuh dengan ketatabahasaan, cocok untuk mahasiswa PAUD dan PGSD. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mitra INOVASI di Lombok Utara dalam rangka mengimbaskan program ke sekolah-sekolah non-dampingan. Diharapkan kolaborasi ini semakin berkembang tidak hanya dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi tetapi juga numerasi dan pendidikan inklusi yang pada akhirnya mampu menyediakan layanan pendidikan terbaik bagi anak didik di Lombok Utara. “Kita melihat INOVASI bagus programnya, sehingga kenapa tidak kita kolaborasikan. Misal seperti inklusi dan numerasi. Model bigbook saya kira itu bisa diaplikasikan ke guru-guru PAUD. Kemudian terkait keterbatasan guru saya kira program multigrade juga bisa diadopsi,” ujar Kaprodi PG PAUD, M. Arzani, M.Pd. (ron)

(Suara NTB/ist)

PEMBEKALAN - Kegiatan pembekalan para mahasiswa semester VII Prodi PG PAUD dan PGSD yang dibekali dalam rangka PPL STKIP Hamzar.

SUARA NTB

Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 11

Egi Perkuat Tim Indonesia di SEA Games Mataram (Suara NTB) Atlet balap sepeda BMX putri, Regina Patricia yang biasa disapa Ega mendapat kesempatan mewakili Indonesia di SEA Games di Manila, Filipina 2019. Atlet asal Kota Mataram itu diam-diam sudah menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Jakarta dalam rangka persiapan menghadapi ajang multi event level Asia Tenggara itu.

Regina Patricia

sudah berjalan cukup lama. “Egi sudah lama masuk tim Pelatnas BMX. Dia dipersiapkan mewakili Indonesia di SEA Games 2019,” ucapnya. Junaidi yang merupakan

pelatih senior di cabang olahraga balap sepeda BMX itu menjelaskan keikutsertaan Egi di Pelatnas SEA Games sudah berjalan sebulan lebih. Egi dipersiapkan mewakili

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Pelatih Balap Sepeda BMX NTB, Junaidi yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (15/10) kemarin mengatakan keikutsertaan Egi di Pelatnas BMX

sung di Banyuwangi 30 Oktober 2019. Keikutsertaan Egi di event itu untuk mengukur kemampuan skill dan teknik sebelum berlaga di SEA Games 2019, sementara Bagus akan mengejar poin agar bisa lolos mengikuti Olimpiade di Jepang tahun 2020. Selain Egi dan Bagus, atlet BMX junior NTB, M. Helmi Ramdani juga akan tampil mewakili Klub BMX Kota

tim BMX putri Indonesia di SEA Games 2019. Selain Egi, sebelumnya terdapat atlet BMX putra NTB, I Gusti Bagus Saputra yang akan mewakili Indonesia di SEA Games 2019. Lanjutnya, sebelum tampil di SEA Games di Manila bulan Desember 2019, Regina Patricia dan I Gusti Bagus Saputra akan berlaga di Kejuaraan Internasional BMX C1 yang akan berlang-

AIR BERSIH Kapolres KSB, Mustofa ikut serta mendistribusikan air bersih di dusun Brang Bulu Desa Seloto, Kecamatan Taliwang.

Distribusi Air Bersih Berlanjut di KSB Taliwang (Suara NTB) – Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap akan melanjutkan distribusi air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Bahkan proses tersebut tidak mengenal waktu, sampai malam pun jika masih ada masyarakat yang membutuhkan tetap akan disalurkan dengan mobil tangki berkapasitas 5000 liter. Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa SIK., MH kepada Suara NTB, Selasa (15/10) mengatakan, proses pendistribusian air bersih merupakan implementasi dari program promoter pertama yakni sosok Polisi yang humanis dan pelayan masyarakat. Bahkan saat ini sudah ada mobil khusus dengan kapasitas tangki sekitar 5000 liter yang siap untuk menyalurkan air bersih kapan pun

dibutuhkan masyarakat. Baik itu di malam hari, maupun tengah hari karena jujur saja masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Jika permintaan dari masyarakat meningkat, pihaknya juga tidak akan segan-segan untuk menggerakkan satu unit mobil AWC dengan kapasitas tangki mencapai 15000 liter. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat terdampat kekeringan merasa terbantukan dengan adanya Polisi. Apalagi hingga saat ini Pemerintah juga masih belum melakukan distribusi air bersih karena masih terkendala anggaran. Tentu pihaknya juga tetap akan menggandeng Perumda Bintang Bano, karena untuk sementara saat ini pasokan air khusus Polri masih belum tersedia untuk bisa dikonsum-

si oleh masyarakat. “Kami tetap pada komitmen awal untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi musim kemarau. Kami juga sudah minta agar Bhabinkamtibmas untuk melaporkan kondisi kekeringan terkini di wilayahnya masingmasing,” ungkapnya. Dikatakannya, distribusi air bersih yang saat ini dilakukan tidak hanya memandang lokasi melainkan dilakukan secera menyeluruh karena semua titik sudah terdampak kekeringan. Sebut saja hari ini (kemarin, red) pihaknya mendistribusikan air bersih di desa Seloto kecamatan Taliwang yang dipimpin langsung oleh Kapolres. Tentu tidak hanya distribusi air bersih saja, pihaknya juga melakukan sosialisasi untuk menjaga kondusivitas wilayah

jelang Pilkades tanggal 20 mendatang. Tentu bagi masyarakat yang masih membutuhkan air bersih diharapkan untuk melaapor kepada para Bhabinkamtibmas yang berada di masing-masing desa. Selain itu, pihaknya juga tetap akan menyeruakan masalah bantuan air bersih ke masing-masing kepala desa untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini. Karena jika tidak ada warga yang minta dan laporan dari Bhabin, maka pihaknya akan sangat kesulitan untuk melakukan distribusi air bersih karena tidak semua wilayah bisa

tercover dan air yang tersedia juga terbatas. Sementara sampai dengan saat ini sudah ada dua kecamatan yang sudah mulai dilakukan pendistribusian, Kecamatan Poto Tano, Seteluk dan Taliwang. “Kami sudah instruksikan agar para Bhabinkamtibmas memantau kondisi kekeringan yang ada di desa binaannya. Jika ada lokasi kritis segera berikan informasi untuk segera kita lakukan pendistribusian, kami juga meminta agar masyarakat melaporkan kondisi kekeringan yang mereka alami agar segera kita bantu,” tandasnya. (ils)

Mataram di Kejuaraan Internasional BMX di Banyuwangi 30 Oktober 2019. Keikutsertaan Helmi di kejuaraan internasional nanti untuk melatih mental serta menambah pengalaman tanding di level internasional. “Kita akan kirim atlet junior (Helmi-red) di kejuaraan internasional BMX di Banyuwangi nanti. Kami ingin menguji mental atlet junior,” jelasnya. (fan)

Peluang Medali Emas di Dansa Hilang Mataram (Suara NTB) Pasangan dansa NTB, I Wayan Adi Purana Sanjaya dan NI Nyoman Ivana Maharani berpeluang meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 setelah berhasil mendulang satu medali emas dan satu perunggu di Pra-PON Dansa di Bali Agustus lalu. Sayangnya peluang medali emas itu hilang setelah KONI Pusat bersama PB PON hanya meresmikan 37 cabor yang dipertandingkan di PON 2020. Informasi yang diterima Suara NTB terdapat sepuluh cabor yang batal dipertandingkan di PON 2020. Salah satu cabang olahraga yang batal dipertandingkan adalah dansa. Atlet dansa NTB, I Wayan Adi Purana Sanjaya yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (13/10) mengaku kaget mendengar kabar dansa tidak dipertimbangkan di PON. Dia kecewa bila cabor dansa tidak pertandingan di PON, sebab ia bersama pasangannya sudah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi multi event olahraga nasional itu. “Saya pribadi merasa kecewa mendengar dansa tidak dipertandingkan di PON. Soalnya kita sudah persiapan Bagus, selain itu kita juga sudah menyumbang satu medali emas dan satu perunggu di Pra-PON di Bali,” ucapnya. Selain meraih medali emas di Pra-PON pasangan dansa kakak beradik ini juga telah melakukan persiapan maksimal menghadapi event nasional. Persiapan tidak hanya lewat latihan, namun mereka juga selalu ikut serta dalam kejuaraan internasional dansa. Rencana mereka juga akan berangkat mengikuti kejuaraan internasional dance di Cina 31 Oktober 2019. Pengalaman Adi/Rani tampil di event internasional bukan pertama kali, namun di tahun 2019 mereka juga sudah mengoleksi sedikitnya lima medali emas di internasional dance yang berlangsung di Lombok belum lama ini. Tak sampai disitu, Adi/Rani juga berhasil meraih medali emas di Kejuaraan Internasional Dance di Thailand dan Malaysia tahun 2018. Di Pra-PON Dansa di Sanur, Bali bulan Agustus lalu mereka juga berhasil mempersembahkan satu emas di kelas Samba dan satu perunggu di amatir. Sehingga sangat beralasan bila mereka mengungkapkan rasa kecewa mendengar cabor dansa batal dipertandingkan di PON. Hingga berita ini ditulis Ketua Pengprov Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) NTB, I Made Puja belum dapat dikonfirmasi terkait batalnya pertandingan cabor dansa di PON. (fan)

Tenis Meja Siap Kirim Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang tidak mempertandingkan cabang olahraga tenis meja di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua bulan Oktober 2020 tak merubah keputusan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) NTB menyiapkan atlet. Dalam hal ini Pengprov PTMSI NTB tetap menyiapkan atlet mengikuti Pra-PON yang berlangsung di Kalimantan Timur (Kaltim), 1-7 November 2019. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PTMSI NTB, Feri Supendi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (15/10) kemarin mengatakan PTMSI NTB siap mengirim sembilan atlet mengikuti PraPON yang berlangsung di Samarinda, 1-7 November 2019. “PTMSI NTB akan mengirim sembilan atlet mengikuti PraPON di Samarinda,” ucapnya. Sebanyak sembilan atlet yang akan dikirim tersebut terdiri dari lima putra dan empat putri. Lima atlet putra adalah M. Arif Azidan Nur, Jihad Ali Akbar, Alfian Hadi, Edi Setiawan dan Syifaa’ Surya. Kemudian empat atlet putri, yakni Reza Amanda Aulia, Fadila Mayang Febriana, Regina Rohadatul Aisy dan Yuana Hermania Putri. Selain mengirim sembilan atlet, pihak Pengprov PTMSI NTB juga akan menurunkan satu orang wasit yang akan ikut serta memimpin pertandingan Pra-PON tenis. Keberangkatan atlet tersebut rencananya akan didampingi dua pelatih dan dua tim ofisial. Di tempat terpisah, Sekum Pengprov PTMSI NTB, H. Sudarman yang dimintai tanggapan soal keputusan KONI Pusat yang menghapus 10 cabor dipertandingkan di PON menanggapi dengan santai. Menurutnya, rencana penghapusan 10 cabor di PON belum final. Sebab PB PTMSI masih memperjuangkan tenis meja agar tetap dipertandingkan di PON 2020. Atas alasan tersebut PTMSI NTB akan tetap mengirim atlet mengikuti Pra-PON Tenis Meja di Kaltim 2019. “PTMSI NTB akan tetap mengirim atlet di Pra-PON, soal keputusan KONI Pusat tidak mempertandingkan 10 cabor (termasuk tenis meja-red) masih ditolak oleh PB PTMSI,” jelasnya. (fan)

I Wayan Adi Purana Sanjaya dan NI Nyoman Ivana Maharani

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 12

Proses Rekonstruksi Korban Gempa Terkendala SPJ Mataram (Suara NTB) Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Mataram masih terkendala surat pertanggungjawaban (SPJ). Hal itu diungkapkan oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Lalu Martawang, Selasa (15/10). Dalam laporan pejabat pembuat komitmen (PPK) kata Martawang kepada Suara NTB, PPK sudah melaporkan, ada 4 ribu yang sudah selesai bersama laporannya. “Itu yang selesai bersama laporannya. Secara keseluruhan itu sudah

lebih dari 9 ribu sudah selesai pembangunannya. Persoalannya progresnya agak lambat itu adalah penyeleaian laporan ini oleh pokmas (kelompok masyarakat) yang dibantu oleh fasilitator,” tegas Martawang. Martawang sudah meminta kepada Sekretaris BPBD, Akhmad Muzakki yang juga PPK untuk melakukan secara paralel, baik pengecekan di lapangan mengenai pembangunan rumah yang sudah selesai. “Dengan penyiapan administrasi yang menyeluruh,” katanya. Sehingga lanjut Martawang, data di lapangan bisa sinkron antara jumlah yang

sudah diselesaikan dengan jumlah laporan yang dilaporkan dalam SPJ-nya nanti. “Ini konteksnya adalah adanya keterlambatan dalam penyelesaian di lapangan saya kira tidak seperti yang dilaporkan,” jelasnya. Dari laporan yang diterima Martawang, tahap rehab-rekon sudah di atas angka 90 persen. “Itu menurut laporannya ke saya. Pas saya tanya kondisinya kenapa? Jawabannya itu karena laporan yang melambat,” aku Martawang. Untuk itu, Martawang meminta agar segera data dan SPJ untuk diparalelkan dan perlu kiranya staf di BPBD ikut juga mem-back

up ke lapangan. Di beberapa titik, lanjut Martawang, ia belum menerima laporan, karena SPJ tersebut dikerjakan pokmas bersama fa-

silitator. “Namun kita akan tetap lakukan untuk bisa mempercepat penyelesaian laporan itu dan tahap rehab ini juga,” tandasnya. (viq)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 16 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 14

Bupati Loteng foto bersama undangan pada perayaan HUT Loteng

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HU T LLom om bok T engah K e74 HUT ombok Tengah Kee-74

Momentum Satukan Semangat Menuju Perubahan yang Lebih Baik PERAYAAN HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 74, Selasa (15/ 10) kemarin, berlangsung khidmat. Digelar di Halaman Kantor Bupati Loteng yang baru, momen perayaan HUT Loteng kali ini diharapkan bisa menjadi momentum menyatukan semangat seluruh elemen masyarakat di daerah ini, menuju perubahan Loteng yang lebih baik ke depan. Perayaan hari jadi Loteng kali ini memang terasa lebih spesial. Karena untuk pertama kalinya digelar di Halaman Kantor Bupati Loteng yang baru. Hadir mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng, tokoh masyarakat dan agama, pegawai lintas instansi serta perwakilan masyarakat adat dari sejumlah daerah di nusantara. Hadir juga anggota Forkompinda NTB. Mulai dari Asisten III Setda NTB, Ir. Hj.Hartina,MM (mewakili Gubernur NTB), Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Danlanud ZAM dan

sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB. Pada kesempatan itu, Pemkab Loteng meluncurkan beberapa aplikasi. Diantaranya, aplikasi Loteng Satu Data, aplikasi Umat (Unekunek Masyarakat), aplikasi Bajang Tastura serta aplikasi Si Bumbang. Peluncuran beberapa aplikasi tersebut diharapkan bisa semakin mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sekaligus bisa mendukung percepatan pembangunan di daerah ini. Selain itu, perwakilan umat beragama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Loteng juga menggelar deklarasikan damai. Sebagai perwujudkan komitmen untuk terus menjaga keamanan dan kedamaian di daerah ini. Terutama antarumat beragama di Loteng. Dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Loteng, Drs. Minggre Hamy. Puncak perayaan HUT Loteng kemudian ditandai dengan pelepasan balon serta pemberian santunan kepada sekitar

Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT., memotong tumpeng pada HUT Loteng ke 74 740 anak yatim di daerah ini. Kemudian diakhiri dengan dz-

ikir dan doa bersama, demi mewujudkan Loteng yang aman,

bersih dan religus serta maju. ‘’Melalui momen HUT Loteng

ini mari kita satukan pandang, visi dan misi, gerak langkah serta semangat demi perubahan Loteng yang lebih baik ke depan,’’ ajak Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT.SH. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan tidaklah semakin ringan. Justru semakin berat dan komplek. Tanggung jawab untuk itu tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak. Hanya kepada pemerintah semata. Tapi harus ada kemauan dan sikap bersama dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Karena hanya dengan cara itulah, tantangan pembangunan bisa dihadapi. Pemerintah daerah ujar Suhaili, terus berupaya maksimal memacu pembangunan di daerah ini. Harapannya tentu, pembangunan bisa berjalan dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah ini. Sehingga bisa mendorong peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Bumi Tatas Tuhu Trasne yang pada akhirnya

mampu menekan angka kemiskinan di daerah ini. Meski diakui banyak kemajuan yang diraih, namun di balik itu juga masih banyak kekurangan dalam proses pembangunan. Itu semua menjadi tugas bersama untuk bagaimana kekurangan yang ada bisa dijadikan peluang untuk bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Menyinggung berbagai pembangunan fisik yang saat ini tengah berjalan, Suhaili mengatakan itu sematamata demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Harapanya, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal lagi. Tidak ada niatan untuk bermewah-mewahan. “Semua pembangunan fisik yang tengah berjalan saat ini, mulai dari kantor bupati, pasar hingga pendopo bupati, itu semua demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Agar ke depan bisa lebih baik dan maksimal,’’ ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir/*)

Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT., menjadi inspektur upacara perayaan HUT Loteng

Perwakilan dari Praja IPDN kampus NTB juga hadir

Para pejabat dan pegawai lingkup Pemkab Loteng menghadiri HUT Loteng

Perwakilan umat lintas agama dan daerah hadir pada perayaan HUT Loteng

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., menerima sumbangan kendaraan pengangkut sampah dari Pegadaian

Sejumlah anggota Forkompinda NTB hadir di perayaan HUT Loteng

Deklarasi damai FKUB Loteng pada perayaan HUT Loteng

Pegawai lintas instansi serta perwakilan masyarakat adat dari sejumlah daerah di nusantara hadir pada HUT Loteng ke-74.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2019

BPPD NTB Bidik Pasar Pelajar Australia Mataram (Suara NTB) Kemenpar RI melalui Bidang Pemasaran Zona I Area IV dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB bersinergi untuk memasarkan pariwisata NTB. Khususnya bagi pangsa pasar pelajar Australia yang disebut cukup intens melakukan studi tur ke Indonesia. Ketua BPPD NTB, Anita Achmad, menerangkan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut Kemenpar RI telah menyusun program bertajuk Kreasi Indonesia-Perth 2019 yang akan dilaksanakan di Perth, Australia, pada 25 Oktober mendatang. “Sekarang kita sedang fokus kejar di Perth itu bagaimana kita bisa menjual paket untuk (siswa-siswa) sekolah,” ujarnya, Selasa (15/10). Menurut Anita, potensi pelajar Australia yang berkunjung ke NTB cukup besar setiap tahunnya, baik untuk studi tur maupun liburan. Wilayah yang paling sering menjadi tujuan kunjungan adalah Bali. “Banyak sekali yang ke Bali. Kita sekarang ingin mengajak mereka ke Lombok untuk melihat wisatanya. Supaya dia mengetahui tentang budaya lain yang dimiliki Indonesia,” ujarnya. Dalam kunjungannya ke Perth tersebut BPPD telah menyiapkan materi promosi. Di antaranya berupa brosur promo dari pelaku industri yang ada serta beberapa penari yang akan diberi kesempatan mempertunjukkan tari tradisional NTB di tingkat internasional. “Kemarin dari Kepala Dinas (Pariwisata) kita diminta membawa penari. Kita juga membawa semua brosur, baik temen kita yang mau promo di sana maupun yang tidak ikut bisa dititip,” ujar Anita. BPPD NTB disebutnya merasa optimis dengan materi promosi tersebut mengingat kurikulum pendidikan Australia salah satunya membahas kebudayaan Indonesia, termasuk NTB. Untuk menarik minat calon wisatawan, Anita menerangkan pihaknya beserta pelaku industri pariwisata telah menyusun paket khusus untuk pelajar-pelajar Australia. Baik dari segi harga maupun rute kunjungan yang ditawarkan. Terkait pangsa pasar wisatawan Australia secara umum, berdasarkan data kunjungan wisatawan asing tahun 2019 dari PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) menunjukkan peningkatan mencapai 435 persen. Hal tesebut salah satunya disebabkan oleh adanya penerbangan langsung Perth-Lombok yang difasilitasi oleh maskapai AirAsia. Diterangkan Anita, peningkatan tersebut adalah salah satu alasan untuk mencari segmentasi lain dari pangsa pasar wisatawan Australia. Mengingat Pemprov NTB dan stakeholder terkait juga mencanangkan penambahan rute penerbangan langsung seperti dari Darwin-Lombok atau Sydney-Lombok. Selain menawarkan paket wisata untuk Pelajar, dalam kegiatan promosi yang difasilitasi Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Perth tersebut juga membawa materi untuk wisata halal serta wisata NTB secara umum. Anita menyebut ada 20 orang yang terdiri dari perwakilan BPPD NTB, industri parwisata, serta para penari yang akan menyukseskan kegiatan tersebut. (bay)

Pilih yang Bekerja Maksimal Dari Hal. 1 gubernur mengatakan semuanya sama-sama menonjol. ‘’Mungkin besok malam, Pansel akan lapor ke saya. Tapi kelihatan seru (seleksi Sekda). Dan saya lihat, mereka yang terbaik. Dan saya tak akan punya kesulitan memperoleh Sekda yang bagus,’’ ucap orang nomor satu di NTB ini. Gubernur menegaskan, ia akan melihat hasil Pansel dalam memilih Sekda NTB ke depan. Ia juga mengatakan Pansel sudah bekerja dengan fair. ‘’Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Saya tunggu laporannya dulu besok malam,’’ ujarnya. Ditanya kriteria calon Sekda yang diinginkan, gubernur mengatakan tidak ada kriteria khusus. Karena lima orang calon Sekda NTB yang sedang ikut seleksi saat ini, semuanya bagus. Dan mereka sudah bekerja membantu gubernur melaksanakan tugas selama ini. ‘’Jadi, nanti gubernur punya diskresi untuk memilih. Bukan berarti yang tidak terpilih kurang baik. Mungkin durasi untuk waktu sekarang ada orang yang lebih pas. Mungkin di waktu yang lain akan ada figur yang pas, kita gak tahu,’’ tandasnya. Diketahui, saat ini tahapan

seleksi Sekda NTB sudah memasuki penyusunan makalah pada Selasa (15/ 10) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB. Selanjutnya, pada 16-17 Oktober, ke lima calon Sekda akan mempresentasikan makalah yang telah dibuat, termasuk juga tes wawancara. Pada tahap ini, masingmasing calon Sekda akan menyampaikan ide dan gagasannya sebagai calon Sekda NTB. Sementara untuk penelusuran rekam jejak masing-masing calon Sekda dilakukan sejak 8 - 17 Oktober. Pansel membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan soal sepak terjang masingmasing calon Sekda. Sebanyak lima pejabat Pemprov yang sedang ikut proses seleksi calon Sekda saat ini adalah Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. (nas)

Bidik Satu Tersangka Dari Hal. 1 Yang modal, sama gedung itu,’’ ungkapnya kemarin. Jaksa penyidik, imbuh dia, mengusut kasus itu dalam satu berkas perkara penyidikan. Isinya mengenai dugaan korupsi penyertaan modal dari Pemkab Lobar ke PT Tripat sebesar Rp1,7 miliar. Kemudian, pembangunan gedung Dinas Pertanian Lobar di Gerimak, Narmada senilai Rp2,7 miliar. Dari dua konstruksi dugaan korupsi itu, Ery menyebut indikasinya baru satu orang yang punya peran yang sangat dominan. ‘’Korupsinya itu perbuatan berlanjut. Untuk pasal 55-nya (KUHP tentang keterlibatan orang lain), masih belum. Pelakunya ya satu (orang) itu tapi dilakukan terus-menerus,’’ jelasnya. Meski demikan, dia menyebut masih memerlukan satu alat bukti lagi untuk menyatakan salah satu direktur PT Tripat sebagai tersangka. ‘’Tinggal tunggu hasil PKN (penghitungan kerugian negara). Kalau itu sudah keluar, langsung tetapkan tersangka,’’ sebutnya. Proses ganti rugi gedung Dinas Pertanian yang terkena pembangunan LCC di Gerimak, Narmada, Lombok

Barat disinyalir bermasalah. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian. Namun, berdasarkan temuan Inspektorat, diduga ongkos membangun gedung itu hanya disetorkan PT Tripat ke kontraktor sebesar Rp2,04 miliar. Sementara sebesar Rp665,2 juta diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Yang kita temukan kan, anggarannya itu Rp2,7 miliar. Tapi ke kontraktornya cuma dibayar Rp1,9 miliar. Makanya, untuk kontraktornya belum ada mengarah ke sana (ikut serta),’’ terang Ery. Anggaran Rp1,7 miliar dana penyertaan modal PT Tripat dipakai untuk kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS). PT Tripat juga menyertakan aset Pemkab Lobar berupa lahan seluas 3,4 hektare. Lahan itu dibangun gedung pusat perbelanjaan yang kini sudah tutup. Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta dari penyertaan modal itu. (ars)

Halaman 15

Usut Dana Satpol PP

Ditreskrimsus Terjunkan Tim ke Bima Mataram (Suara NTB) Penyelidik kasus dugaan penyimpangan dana operasional Satpol PP Kota Bima jadi atensi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda NTB. Hingga Selasa (15/10), tim penyidik diterjunkan ke Kota Bima untuk melakukan pemeriksaan saksi - saksi dan pengumpulan dokumen pendukung. Dir Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Syamsudin Ba-

haruddin membenarkan ada pemeriksaan saksi - saksi terkait kasus Satpol PP Kota Bima. “Iya, saya memang meminta Kasubdit III (AKBP Syarif Hidayat) turunkan tim ke Kota Bima. Soal Satpol PP ini kan masih penyelidikan,” kata Dir Reskrimsus, Selasa (15/10). Pemanggilan dan pemeriksaan saksi berlangsung sejak beberapa hari lalu dan hingga hari ini masih berlangsung. Mengenai siapa saja saksi

yang diperiksa tak disebutkan, karena menurutnya berkaitan dengan teknis penyelidikan. Termasuk sampai kapan tim ada di Kota Bima, tak diketahuinya. “Pada intinya, saksi - saksi yang berkaitan dengan dugaan masalah di Satpol PP itu diperiksa semua,” pungkas Syamsudin Baharuddin. Dugaan penyalahgunaan anggaran saat Kasatpol PP dijabat Drs. M. Farid. Pemeriksaan saksi berlangsung sejak Senin (14/10) lalu.

Sejumlah personel Satpol PP diperiksa. Selain itu mantan bendahara instansi itu juga dipanggil dan dimintai keterangan. Selasa kemarin, penyidik Subdit III Tipikor Polda NTB meminta keterangan aparat Inspektorat Kota Bima terkait audit yang pernah dilakukan pada dana operasional. Auditor diklarifikasi karena pernah mengaudit penggunaan anggaran serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sejumlah dugaan penyim-

pangan yang terjadi di Dinas Pol PP Kota Bima. Dugaan penyalahgunaan anggaran di antaranya biaya HUT Pol PP se-NTB yang dipusatkan di Kota Bima dengan besaran anggaran sekitar Rp900 juta. Dalam item anggaran itu termasuk pengadaan seragam lengkap Pol PP. Kemudian pengadaan baju Linmas dengan kisaran anggaran puluhan juta, juga tunggakan pajak dengan kisaran puluhan juta. (ars)

Aset ”Shopping Center” Diduga Tak Didukung Dokumen Serah Terima Mataram (Suara NTB) Persoalan panjang aset Shopping Center Kelurahan Pejanggik Kota Mataram berujung ke penanganan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB. Pihak Datun memfasilitasi Pemerintah Kota Mataram dengan Pemkab Lombok Barat, karena saat proses serahterima aset itu tidak didukung dokumen yang lengkap. Ketidakjelasan itu akibat saat prosesi serah terima aset, Pemkab Lobar tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen sertifikat lahan yang letaknya di seberang eks RSUP NTB itu. “Ini masalah

lama. Ketidakjelasan dokumen pendukung saat penyerahan aset ketika pemekaran wilayah Lombok Barat ke Kota Mataram,” kata Asdatun Kejati NTB Tenden, SH.,MH melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) Datun, Ikhsan Asri, SH, Selasa (15/10). Tertulis dalam kronologi yang disusunnya, tanah tersebut seluas sekitar 3,756 meter persegi, diperoleh melalui mekanisme hibah dai pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan aset Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Pemerintah Daerah Kota

Madya Dati II Mataram. BAST itu tanggal 1 Oktober 1994. Dalam perkembangannya, akibat ketidakjelasan dokumen itu, terbit sertifikat hak milik Nomor 1036 tanggal 11 Februari 1987. Lahan itu atas nama pemegang hak milik Asni Rasyad dan terdapat juga akta jual beli nomor 73 tahun 1977. “Sehingga ada indikasi awal dari peralihan hak kepemilikan atas barang milik daerah Kota Mataram di kawasan Shopping Center Mataram,” ungkapnya. Lantaran sengkarut soal dokumen kepemilikan lahan itu, Pemkot Mataram tidak punya bukti pendukung untuk

NTB Raih Penghargaan Akselerasi IPK Terbaik Nasional Dari Hal. 1 NTB meraih Penghargaan IPK terbaik berdasarkan kategori akselerasi karena mengalami peningkatan indeks secara signifikan selama 3 tahun berturut-turut, dengan indeks 57,84 point. Nilai IPK itu meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 46,41 dan meningkat lagi menjadi 50,55 di tahun 2018. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H. Agus Patria, SH.MH yang mewakili Gubernur NTB di Jakarta mengungkapkan, pengukuran IPK dilakukan oleh Tim Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Ia menjelaskan, ada sembilan indikator yang dinilai dalam menentukan nilai IPK itu.

Diantaranya Perencanaan Tenaga Kerja, kemudian Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja. Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial. Kondisi Lingkungan Kerja dan Pengupahan hingga Aspek Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. ‘’Alhamdulillah NTB meraih penghargaan terbaik,’’ ujar Agus. Menaker Hanif dalam sambutannya mengingatkan pentingnya masalah tenaga kerja atau ketenagakerjaan. Menurutnya tolok ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah, salah satunya bisa dilihat dari keberhasilannya membangun dunia ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja dan mengatasi pengangguran di wilayahnya masing-masing.

Katanya, penganugerahan penghargaan IPK tahun 2019 didasarkan pada pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penghargaan diberikan kepada tiga provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan besar, tiga provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan sedang, dan tiga provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan kecil. Selain itu, diberikan juga penghargaan kepada provinsi yang memiliki indeks dengan akselerasi terbaik atau provinsi yang mengalami peningkatan indeks signifikan selama kurun waktu minimal 2 tahun terakhir. (r)

Pemprov Kekurangan Armada Padamkan Kebakaran TPA Kebon Kongok Dari Hal. 1 Dengan meluasnya lahan TPA yang terbakar, pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar sudah mulai terganggu. Senin (14/10) lalu, TPA Kebon Kongok masih bisa menerima sampah dari dua daerah tersebut sampai siang hari. Namun pada Selasa (15/10),

sampah dari Kota Mataram dan Lobar sama sekali belum bisa dibuang ke TPA Kebon Kongok. ‘’Sampah berpotensi menumpuk di Kota Mataram dan Lombok Barat,’’ katanya. Terhadap beberapa desa ang terpapar asap akibat kebakaran TPA Kebon Kongok. Madani mengatakan, Dinas Kesehatan sudah membagikan lebih dari

1.500 masker. Dikatakan, asap dari sampah ini memang berbahaya bagi kesehatan. Karena sampah yang terbakar terdiri dari berbagai jenis sampah. ‘’Sekarang Dinas Kesehatan membagikan masker ke masyarakat terdampak. Sudah dibagikan lebih dari 1.500 masker kepada masarakat,’’ sebutnya. (nas)

memproses kepemilikan lahan tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Atas situasi itu, pihaknya diminta oleh kedua pihak untuk memfasilitasi penyelesaian lahan. Ikhsan mengaku sudah bersurat ke Pemkab Lombok Barat untuk meminta dokumen status lahan tersebut. “Kami baru hari ini berkirim surat ke Lombok Barat,” ujarnya.

Masalah aset shopping center ini diakuinya sudah bergulir lama. Namun pihaknya tidak ingin terlalu jauh soal status penggunaan lahan yang sudah banyak berdiri bangunan komersil, sebab fokusnya hanya penyelesaian soal lahan. “Jadi posisi kami memfasilitasi dua pemerintahan, bagaimana penyelesaian agar jelas statusnya,” ujar dia. (ars)

Percepat Tuntaskan Validasi Data Tambahan Korban Gempa Dari Hal. 1 Apakah tenggat satu minggu melakukan validasi dapat dituntaskan? Sugihartha mengatakan, untuk kabupaten/kota yang tidak terlalu besar dampak bencana gempa dan optimis akan segera selesai. Namun, untuk daerah terdampak gempa cukup parah seperti KLU, kemungkinan butuh waktu, artinya tidak bisa tuntas seminggu. ‘’Di daerah-daerah pelosok ternyata masih belum terdata. Karena ketidakpahaman masyarakat. Sehingga itu yang perlu didata. Datanya jauh dari jangkauan. Sehingga tidak mudah, tidak cepat untuk direalisasikan,” katanya. Namun, kabupaten/kota sudah sepakat menyelesaikan validasi data tambahan secepatnya. Sugihartha menjelaskan, proses validasi data bisa berakhir ketika Pokmas sudah terbentuk. Artinya, semua Pokmas sudah melaksanakan perbaikan rumah yang rusak di lapangan. ‘’Itu baru pastinya validasi selesai. Ketika Pokmas baru terbentuk. Kemudian dilakukan verifikasi, belum tentu dia sudah sesuai. Kemungkinan besar masih ada perubahan-perubahan. Tapi berharap semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat mendapatkan bantuan itu, tervalidasi kita berharap secepat mungkin selesai. Artinya, Pokmas segera terbentuk secara totalitas,’’ tandas mantan Kepala Biro AP Setda NTB ini. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan rumah

korban gempa lebih dari Rp5,2 triliun. Namun akibat adanya masyarakat yang belum terdata, Pemda mengajukan lagi dana bantuan untuk perbaikan rumah korban gempa ke BNPB. Data Pemprov NTB, jumlah rumah yang rusak akibat gempa di tujuh kabupaten/kota sebanyak 222.530 unit. Tersebar di Kota Mataram 13.437 unit, Lombok Barat 72.222 unit, Lombok Tengah 27.224 unit, Lombok Utara 49.853 unit, Lombok Timur 26.643 unit, Sumbawa Barat 18.481 unit dan Sumbawa 14.670 unit. Dengan rincian, rumah rusak berat 75.195 unit, rusak sedang 32.829 unit dan rusak ringan 144.506 unit. Dari jumlah kerusakan rumah tersebut, sebanyak 96.456 unit rumah sudah selesai diperbaiki atau dibangun. Dengan rincian, Kota Mataram 4.149 unit, Lombok Barat 46.336 unit, Lombok Tengah 8.699 unit, Lombok Utara 11.253 unit, Lombok Timur 10.541 unit, Sumbawa Barat 5.833 unit dan Sumbawa 9.643 unit. Berdasarkan kriteria kerusakan, rumah yang selesai dibangun atau diperbaiki adalah rusak berat 26.153 unit, rusak sedang 15.417 unit dan rusak ringan 54.902 unit. Sedangkan data rumah dalam proses pelaksanaan perbaikan sebanyak 78.440 unit. Tersebar di Kota Mataram 8.560 unit, Lombok Barat 24.302 unit, Lombok Tengah 6.681 unit, Lombok Utara 29.252 unit, Lombok Timur 5.615 unit, Sumbawa Barat 1.973 unit dan Sumbawa 2.057 unit. (nas)

Pimpin Rakor, Gubernur Minta Komitmen OPD Percepat Industrialiasi Dari Hal. 1 Dengan demikian, masyarakat NTB akan siap untuk menyambut pembangunan industrialisasi skala besar. Seperti pembangunan smelter dengan industri turunannya. Pabrik pengolahan pakan, pengolahan daging dan pabrik pengolahan sampah. Agar masyarakat NTB tidak menjadi penonton di tanah sendiri. Terkait dengan kewenangan pengembangan dan perizinan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di kabupaten/ kota, Dr.Zul meminta kepala OPD terkait untuk intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perizinan di kabupaten/kota. Hal ini untuk memastikan percepatan dalam proses perizinan kepada IKM untuk percepatan industrialisasi di NTB. Selain itu, dengan adanya jalinan komunikasi baik antar kabupaten/kota, Pemprov juga bisa melakukan pemetaan terhadap apa yang bisa diintervensi untuk percepatan industrialisasi di wilayah mereka masing-masing. ‘’Kita bangun komunikasi dan koordinasi untuk mensosialisasikan hal-hal strategis yang bisa kita lakukan untuk percepat industrialisasi di wilayah mereka masing-masing,’’ katanya.

Evaluasi Progres Program Industrialisasi Dikonfirmasi usai istirahat Salat Zuhur, gubernur mengatakan bahwa sebenarnya pertemuan tersebut hanya mendengar pemaparan dari Science Technology and Industrial Park (STIPark) NTB terkait industrialisasi. Namun, program industrialisasi adalah lintas sektor atau lintas OPD. Misalnya di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun). Industrialisasi di sektor pertanian yang mulai dikembangkan NTB adalah irigasi tetes (drip irigation) yang telah dicanangkan September lalu di Lombok Utara. Menurut gubernur, jika drip irigation ini dapat dikembangkan di NTB, maka sektor pertanian NTB akan dahsyat. Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan). Dalam rapat tersebut akan didengarkan produk-produk unggulan di sektor peternakan yang diindustrialisasi. Begitu juga di Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu, di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan dibangun smelter di Sumbawa Barat. Progres dari pembangunan smelter tersebut yang didengarkan dari OPD terkait. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, terkait progres rencana pembangunan pabrik garam. ‘’Ndak usah banyak-banyak.

Satu dulu didengar (industrialisasi yang akan direncanakan) tapi jadi. Kalau banyak narasi, ndak ada realisasinya nanti,’’ kata Dr.Zul. Gubernur mengatakan, minimal harus ada industrialisasi yang jadi. Supaya jangan industrialisasi itu hanya wacana. Tetapi betul-betul sudah dilaksanakan. ‘’Kita keroyokin nanti. Misalnya pabrik garam dari segi perizinan, apa yang bisa dibantu. Dari segi infrastruktur apa yang bisa digesa,’’ katanya. Orang nomor satu di NTB ini menambahkan, industrialisasi melibatkan semua sektor. Sehingga, pertemuan tersebut dihajatkan agar semua sektor terkait memperdengarkan progres industrialisasi yang sedang dilaksanakan. ‘’Kita sedang meminta progresnya seperti apa,’’ katanya. Misalnya, rencana pembangunan pabrik pakan. Hal yang berkaitan dengan tenaga kerja harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai ketika pabrik pakan sudah dibangun di NTB, tenaga kerjanya didatangkan dari luar daerah. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB diminta menyiapkan pelatihan SDM lokal untuk mendukung keberadaan pabrik pakan. Sebelumnya, Gubernur NTB telah memberikan arahan kepada sejumlah pimpinan

OPD untuk segera merealisasikan industrialisasi di NTB. Tahun 2020, gubernur menargetkan sudah berdiri pabrik pakan di NTB. Gubernur juga menunjuk langsung tiga pimpinan OPD untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB ini. Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai dalam waktu dekat. Pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas, menurut gubernur harus ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB. Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi gubernur. Untuk mempercepat pendirian smelter, gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya. Selain itu, komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, gubernur menegaskan Pemprov NTB siap memberikan dukungannya jika memang Bu-

log membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya. Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Dr.Zul menunjuk Kepala Dinas Perindustrian NTB dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, untuk membuat rencana kerja yang terukur. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kadis Perikanan dan Kelautan diminta memastikan NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Kadis Perdagangan diminta memastikan semua industri pengolahan yang dibangun terbuka dan tersedia pasarnya. NTB swasembada telur juga harus segera direalisasikan. Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan. Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. (nas)

Sosialisasi Beasiswa NTB Tujuan China Dari Hal. 1 Tapi, mengirim siswa-siswi ke luar negeri ini merupakan bagian dari upaya membangun cara pandang yang luas. ‘’Kita tahu bersama, anakanak NTB ini cerdas-cerdas. Tinggal kita selaku orang tua membukakan mereka jalan dan memperluas cara pandang mereka,’’ ujar gubernur. Gubernur berpesan kepada suluruh kepala sekolah yang juga hadir pada kesempatan tersebut untuk membukakan ruang kepada seluruh anak

didiknya untuk melanjutkan studi. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. ‘’Anak-anak kita di NTB ini sangat perlu dikirim ke luar negeri, karena secara tidak langsung kita mendidik mereka untuk menjadi pemimpin bangsa,’’ ujarnya. Kadis Dikbud Provinsi NTB, Rusman, SH, MH, melaporkan bahwa, sosialisasi tersebut merupakan salah satu tindaklanjut program kerja gubernur untuk mengirim mahasiswa NTB ke luar negeri. Dikbud menjadi dinas yang diberi tugas tam-

bahan oleh gubernur untuk memfasilitasi segala proses persiapan dalam mendapatkan beasiswa tersebut. Rusman menambahkan, Dikbud sudah menjalankan kerjasama dengan LPP NTB untuk menyeleksi siswa pada kategori B untuk S1 ke China. ‘’Kebetulan pada bulan-bulan ini kedutaan China sudah mengirim para volunteer untuk mendampingi program kita guna mengirim siswasiswi yang ada di NTB untuk melanjutkan S1-nya di China,’’ ungkap Rusman.

Kadis Dikbud juga menerangkan bahwa salah satu tindak lanjut program beasiswa tersebut berupa penguatan bahasa asing. ‘’Alhamdulillah untuk penguatan bahasa asing, saat ini Dikbud sudah mulai menjalin kerjasama dengan rumah bahasa sejak empat bulan lalu,’’ katanya. Selain itu, kepala sekolah negeri dan swasta yang hadir pada kesempatan tersebut mengaku senang dan mengapresiasi progam Gubernur NTB untuk mengirim siswa NTB untuk melanjutkan studi S1 ke China.

Salah satunya, Kepala Sekolah SMAN 2 Mataram, H. Sahnan. Ia mengaku merasa menjadi bagian dari program pengiriman mahasiswa ke luar negeri tersebut. ‘’Alhamdulillah, program pengiriman mahasiswa ini tidak hanya dirasakan di tataran universitas atau perguruan tinggi. Kami bersyukur bisa merasakan program tersebut untuk mengirim anak didik kami untuk melanjutkan studinya. Kami sangat bahagia dan sangat merasakan program tersebut,’’ imbuhnya. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 16 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sekolah Lisan

Ikhtiar Pemkot Mataram Kurangi Sampah Pengurangan sampah menjadi permasalahan klasik yang belum terurai. Perlu inovasi serta kebijakan politik penganggaran untuk menangani. Termasuk keseriusan pemerintah mengedukasi masyarakat sejak dini. Ikhtiar ini dimulai Pemkot Mataram dengan membentuk sekolah lingkungan bebas sampah. Berikut laporan Wartawan Suara NTB, M. Kasim. VOLUME sampah di Kota Mataram mencapai 350 ton per hari. Umumnya, produksi sampah berasal dari rumah tangga. Capaian pengelolaan sampah di 2018 untuk penanganan sampah mencapai 83,51 persen dan pengurangan sampah 3,32 persen. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi menjelaskan, instrumen pengurangan sampah telah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pengurangan sampah menjadi penilaian adalah yang langsung dilakukan oleh masyarakat. Sementara, pengurangan sampah oleh pemerintah tidak dihitung. Kebijakan pemerintah pusat pengurangan sampah telah diatur sesuai regulasi untuk menciptakan Indonesia bebas sampah tahun 2025 mendatang. Caranya adalah pengurangan sampah 30 persen. Regulasi diterapkan pemerintah pusat sangat disetujui bahwa pemilihan sampah itu harus berasal dari sumbernya. Keterbatasan sarana – prasarana serta penganggaran tidak mungkin Pemkot Mataram melangkah sendiri. Artinya, pengurangan sampah ini perlu kesadaran masyarakat serta dukungan stakeholder lainnya. Dalam hal pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tangga menuju tempat pembuangan akhir (TPA), kata Irwan, Pemkot Mataram telah melampaui atau mencapai 80 persen lebih. Pelayanan pengangkutan sampah ini perlu dikurangi 10 persen menjadi 70 persen. “Sehingga, pengurangan sampai yang harus ditingkatkan agar setiap harinya sampah yang dibuang ke TPA berkurang,” ucapnya. Inovasi sedang dikembangkan untuk pengurangan sampah adalah melalui program sekolah nihil sampah atau Sekolah Lisan. Sekolah Lisan tindaklanjut dari Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang program lingkungan sampah nihil. Program Lisan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari pemerintah pusat sebagai innovation world. Ruh dari penghargaan ini adalah upaya bersama mengurangi sampah. Pembentukan sekolah Lisan

juga menindaklanjuti kebijakan pemerintah provinsi tahun 2023 tentang zero waste. Program Lisan masih berlangsung dengan aktifnya 40 bank sampah di 50 kelurahan. Bank sampah ini membantu menyelesaikan persampahan terutama dari sisi pengurangan volume. Walaupun disadari aku Irwan, pengurangan sampah ini sangat gampang diucapkan. Tapi pelaksanaannya membutuhkan kerja keras. Karena, pengurangan sampah tidak lagi soal sarana dan prasarana, melainkan membangun persepsi atau mengubah mindset masyarakat. Volume sampah di Kota Mataram tambahnya, setiap hari mencapai 350 ton. Setelah LH mengevaluasi jangkauan pelayanan baru mencapai 83 persen. Sedangkan, sisanya 17 persen sampah belum dikelola. “Penanganan sampah di Mataram cukup baik dibandingkan kabupaten/ kota lain di NTB. Rata – rata 35 persen sampahnya sulit pengelolaannya,” tandasnya. Oleh karena itu, Sekolah Lisan dibentuk sebagai implementasi dari program Lisan untuk memenuhi target pengurangan sampah 30 persen yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Untuk penanganannya dikurangi pembuangan ke TPA. Sampah dikelola atau dikurangi secara mandiri. Satu tahun terakhir ini, LH membuat pola menargetkan sekolah bisa mengelola sampah secara mandiri. Pelaksanaan tahun pertama di 15 sekolah dapat mengurangi 15 – 20 ton sampah. Program zero waste dapat diterapkan dengan mengoptimalkan program sekolah Lisan. Kepala Bappeda Kota mataram, Ir. H. Amiruddin menyampaikan, pengelolaan sampah di tahun 2018 oleh Pemkot Mataram mencapai 83,51 persen untuk penanganan sampah. Artinya, produksi sampah 350 per hari sebagian besar dibuang ke TPA Kebon Kongok. Sedangkan, pengurangan sampah baru mencapai 3,32 persen. Kebijakan dan strategi

daerah untuk mendukung program zero waste diwajibkan bahwa penanganan sampah harus 70 persen. Dan, pengurangan sampah 30 persen. Berwawasan Lingkungan Mendukung program sekolah lisan sebagai bagian dari zero waste. Dinas Pendidikan Kota Mataram membangun konsep sekolah berwawasan lingkungan. Konsep ini melibatkan kepala sekolah, guru dan siswa mengurangi sampah plastik. Pertama kali diinginkan dari program ini kata Kepala Dinas Pendidikan, H. Fatwir Uzali, adalah sekolah harus bersih. Bersih dari sampah plastik maupun organik. Untuk mendukung program itu, perlu kerja keras kepala sekolah mengorganisir sampah plastik segala jenis. “Langkah ini adalah misi Dinas Pendidikan berbasis lingkungan yang terintegrasi dengan zero waste, keep clean. Kita rangkum semua dalam sekolah berbasis lingkungan,” kata Fatwir. Sebagian besar sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah memulai. Edukasi harus dimulai sejak dini. Karena, program ini tidak membutuhkan kebijakan penganggaran, melakinkan butuh langkah konkret serta gerakan bersama. Tinggal pihaknya mengawasi pelaksanaan apakah program berjalan maksimal atau tidak. “Yang diminta oleh provinsi adalah mengurangi sampah dibuang ke TPA,” ucapnya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku, persoalan sampah adalah pekerjaan berat dihadapi tidak saja bagi Kota Mataram, melainkan kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia. Meskipun kebijakan penganggaran besar dan ketersedian sarana – prasarana memadai tetap saja tidak mampu tertangani secara optimal. Ia menilai, pengananan sampah ini berkaitan dengan mengubah mindset masyarakat. Untuk menanganan permasalahan itu, perlu mendorong kelompok masyarakat maupun sekolah melakukan

gerakan bersama – sama memerangi sampah untuk mewujudkan program zero waste. “Tidak saja hanya 15 sekolah. Bila perlu semua sekolah didorong melaksanakan program ini. Kita akan bekerja keras untuk itu,” tandasnya. Menurut Ahyar, Sekolah Lisan sebagai salah satu instrumen atau ikhtiar pemerintah mengurangi sampah. Edukasi perlu dimulai dari lingkungan sekolah dan keluarga, sehingga diharapkan Indonesia bisa mengurangi sampah lebih dari 30 persen di tahun 2025 mendatang. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, pihaknya selalu mencermati aspirasi masyarakat menginginkan penanganan sampah secara baik. Rapat berulang kali digelar selalu fokus pada penanganan sampah. Artinya, secara kelembagaan legislatif memberikan catatan sendiri. Bahkan, mendorong eksekusif dalam penanganan sampah melaksanakan langkah – langkah inovatif dan tidak mengandalkan pola konvensional dengan sistem kumpul, angkut dan buang. Politik kebijakan penganggaran setiap tahunnya, Dewan tidak pernah menghalang – halangi pengadaan sarana – prasarana sepanjang itu positif. “Anggaran 2020 ini sedang dibahas. Itu juga kita fokuskan bagaimana dengan penganggarannya,” katanya. Sekolah Lisan dibentuk adalah inovasi yang memang dilahirkan oleh Pemkot Mataram. Program ini memang penting, namun tidak cukup hanya itu saja. Tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak kesadaran dan partisipasinya bagus terkaitan penanganan sampah. Untuk penanganan sampah secara baik tidak bisa pemerintah hanya menangani sendiri. Bagaimana pun daya dukung pemerintah tanpa ada partisipasi masyarakat. Mendorong ini bisa dimulai dengan retail modern, pusat oleh – oleh dan pusat perbelanjaan tidak menyediakan kantong plastik. Politisi Partai Golkar ini merasa payung hukum dimiliki Pemkot Mataram bisa jadi penekanan untuk penanganan sampah lebih baik. “Dengan Perda itu bisa dengan tindaklanjuti dengan Perwal,” tegasnya. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai pola lama yang belum maksimal hingga saat ini. Mestinya, pemilihan ini harus terintegrasi dengan tindaklanjut lainnya. Bagaimana sampah organik diolah jadi pupuk. Selanjutnya, dipasarkan kembali. Sedangkan, anorganik sendiri jadi incaran pemulung. Notabenenya pekerjaan pemerintah adalah mengurus sampah organik saja. Masih Lemah Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani mengkritik penanganan sampah di Pemkot Mataram. Produk hukum seperti peraturan daerah (Perda) dan peraturan walikota (Perwal) semestinya jadi acuan. Tetapi, implementasinya hingga saat ini masih lemah. Diskusi bersama instansi teknis bahwa Kota Mataram memiliki terobosan yakni program lingkungan nihil sampah. Program ini justru tidak kelihatan. Hal ini disebabkan, kesadaran pengambil kebijakan tidak terlalu bagus. Jika melihat perangkat hukum sudah ada seharusnya implementasi diperkuat. Di satu sisi, keberpihakan anggaran di Kota Mataram dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB, paling banyak untuk penanganan sampah. Dari anggaran besar mestinya dibarengi dengan optimalnya penanganan sampah. Justru saat ini, penanganan sampah tidak optimal sama sekali. Ini berdampak pada penegakan peraturan serta kepatuhan penegakan hukum. “Penegakan aturan itu perlu diterapkan,” ujarnya. Murdani menilai, membangun kesadaran ini tidak bisa sepenuhnya mendorong masyarakat. Kesadaran kolektif harus dimulai dari pemerintah. Rapat – rapat di kantor pemerintahan masih menyediakan bahan berasal dari sampah plastik. Tentunya ini berkontribusi terhadap sampah. Semestinya dibuatkan aturan semua kantor tidak boleh ada plastik. Pola seperti ini telah dimulai oleh Kabupaten Badung. Retail modern, pusat oleh – oleh tidak menyediakan kantong plastik. Kebijakan ini dapat mengurangi sampah plastik mencapai 80 persen. Sistem ini

(Suara NTB/cem)

KONVENSIONAL - Operator sampah membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di depan Osamtu belakang pertokoan Kelurahan Mandalika, Rabu (9/10). Penanganan sampah di Kota Mataram baru mencapai 3,37 persen. Perlu inovasi dari Pemkot untuk mengurai sampah. Tidak hanya dengan pola angkut buang atau sistem konvensional seperti saat ini. bisa diadopsi oleh Pemkot Mataram, sehingga fokus penanganan pada sisa – sisa sampah. “Apalagi kebanyakan orang – orang yang bekerja di kota bertempat tinggal di Lombok Barat. Jadi sampahnya dibuang di sana,” tandasnya. Pengurangan sampah plastik perlu melibatkan dunia usaha. Mustahil, sampah plastik selesai kalau dunia usaha tidak dilibatkan. Walhi pernah berdiskusi dengan Paguyuban Tionghoa dan mereka mendukung kebijakan pemerintah dan tinggal menunggu penerapan saja. Adapun program Lisan yang telah diapresiasi secara nasional, baginya, justru Pemkot Mataram yang kehilangan arah. Sejauh ini, tidak ada masterplan penanganan sampah dari hulu ke hilir. Secara teknis juga tidak ada tempat pengolahan sampah terpadu. Sistem pemilihan sampah tak berjalan optimal. Terhadap sekolah Lisan yang dicanangkan semestinya tidak saja untuk menghabiskan anggaran. Akan tetapi harus dibumikan. Ia mengkritik gerakan Lisan yang hampir berjalan 10 tahun jadi pilot projet. Semestinya, pilot projet itu dibuat selama enam bulan kemudian diaplikasikan di semua tempat. “Pemkab Badung memiliki 926 bank sampah. Dan, ditarget 2020 memiliki seribu lebih bank sampah. Ini harus diikuti oleh Kota Mataram,” tegasnya. (*)