Edisi Selasa 15 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 15 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 180 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bank NTB Syariah Buka Layanan Kantor Kas di BPKAD NTB Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah membuka kantor layanan kas di di lantai dasar gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB yang berlokasi di eks RSUP NTB. Kantor layanan kas ini memfasilitasi seluruh layanan keuangan pemerintah daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum.

Peresmian layanan kantor kas dilakukan Senin (14/10) oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo melalui Branch Manager KCU Pejanggik Bank NTB Syariah, Ika Ranti Hidayah, jajaran manajemen lainnya.

Plt. Kepala BPKAD Provinsi NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dan jajaran.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

GUNTING PITA - Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo melalui Branch Manager KCU Pejanggik Bank NTB Syariah, Ika Ranti Hidayah, jajaran manajemen lainnya menggunting pita sebagai tanda beroperasinya Kantor Layanan Kas Bank NTB Syariah di lantai dasar Kantor BPKAD NTB. Hadir juga Plt. Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam.

(Suara NTB/bul)

POTONG TUMPENG - Branch Manager KCU Pejanggik Bank NTB Syariah, Ika Ranti Hidayah memotong tumpeng sebagai tanda syukuran dibukanya kantor layanan kas Bank NTB Syariah di lantai dasar Kantor BPKAD NTB.

29 Pelamar Otomatis Lulus SKD

10 Daerah di NTB Alami Fenomena Hari Tanpa Bayangan Mataram (Suara NTB) Fenomena hari tanpa bayangan yang sedang melanda sejumlah daerah, terjadi juga di NTB. Sedikitnya 10 area terpapar fenomena tersebut mulai Selasa (15/10) hari ini sampai Rabu (16/10). Pada situasi ini, panas akan lebih menyengat, sehingga warga diimbau waspada dehidrasi.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Masih Belum Seimbang SEJAK diresmikan pada Minggu (29/9) lalu, pelayaran KMP Swarna Bahtera lintas Badas- Surabaya masih belum menunjukkan angka penumpang yang seimbang. Di mana untuk rute Badas-Surabaya mencapai persentase 60% setiap kali berlayar, sedangkan rute Surabaya-Badas kurang dari 60%.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. H. L. Bayu WIndya, M.Si, menerangkan pihaknya telah menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi. “Kita harus lihat juga ini benar berkelanjutan tidak. Ini yang kita usahakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (14/ 10) di Mataram.

Menurut Bayu load factor untuk rute pelayaran BadasSurabaya menunjukkan angka yang baik. Walaupun begitu, pelayaran Surabaya-Badas masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intens.

H. L. Bayu Windya Bersambung ke hal 15

Kamis, Kemenpan RB Serahkan Formasi CPNS 2019

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengundang seluruh BKD Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/ kota ke Jakarta, Kamis (17/10). Rencananya, Kemenpan RB akan memberikan kuota formasi CPNS 2019 untuk masing-masing Pemda.

“Sudah ada undangan untuk CPNS hari Kamis besok.

Penyerahan formasi seluruh Pemda di Jakarta oleh Kemenpan RB,” kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (14/10).

Ia berharap 500 formasi CPNS 2019 yang diusulkan

Pemprov NTB dapat diberikan semuanya oleh Kemen PANRB. Rincian formasi CPNS 2019 yang diusulkan terdiri dari formasi tenaga guru dan kesehatan diajukan sebanyak 450 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 50 formasi.

Khusus untuk formasi tenaga guru diusulkan sebanyak

Selong (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menyaksikan pembelian tembakau petani oleh PT. Bentoel Group di Jalan Raya Terara KM.36 Lombok Timur (Lotim) Senin, (14/10).

Gubernur memuji PT. Bentoel yang menaikkan pembelian dari 9.000 ton menjadi 9.500 ton.

“Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, Bentoel yang tadinya hanya membeli 9.000 ton naik jadi 9500 ton!

Mudah-mudahan dunia usaha yang lain membuka ruang

seperti Bentoel untuk menaikkan pembeliannya, sehingga tembakau kita bisa diserap sepenuhnya,” kata Gubernur melalui akun media sosial Facebooknya ; Bang Zul Zulkieflimansyah.

Gubernur mengatakan, para petani tembakau yang menjadi mitra dunia usaha relatif tidak memiliki masalah dalam menjual hasil panennya. Mereka mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman sampai dengan panen.

Bersambung ke hal 15

Sudah ada undangan untuk CPNS hari Kamis besok. Penyerahan formasi seluruh Pemda di Jakarta oleh Kemenpan RB, H. Fathurrahman tara itu, 50 formasi jabatan fungsional tertentu lainnya diusulkan terdiri dari jabatan fungsional tertentu ahli 35 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu terampil 15 formasi.

Fathurrahman mengatakan Pemprov mengharapkan

formasi untuk dokter spesialis yang tidak terakomodir tahun lalu, dapat diberikan dalam rekrutmen CPNS tahun ini. Pasalnya, dari sisi peralatan, rumah sakit milik Pemprov NTB sudah lengkap.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SAKSIKAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyaksikan pembelian tembakau petani oleh perusahaan mitra di Terara Lotim, Senin (14/10).

Warga di Sejumlah Desa Terdampak Asap

Satu Hektar Lebih TPA Kebon Kongok Terbakar

KO M E N TTAA R

Siapkan ’’Guest House’’

(Suara NTB/dok)

”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gubernur Berharap Perusahaan Mitra Naikkan Pembelian Tembakau

(Suara NTB/bay)

MENDUKUNG pengembangan sektor pariwisata di NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB menyusun program pembangunan guest house di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada 2020 mendatang. Hal itu untuk mengimbangi potensi pariwisata yang menjanjikan meningkatnya tingkat kunjungan dan kebutuhan tempat menginap.

“Di Kementerian PUPR sekarang punya program di 2020 ke depan dan seterusnya. Sekarang masih disusun regulasinya untuk salah satunya (pembangunan) Bersambung ke hal 15 I Gusti Bagus Sugiharta

225 formasi. Dengan rincian, guru SMA 76 formasi, guru SMK 113 formasi dan guru SLB 36 formasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan juga diusulkan 225 formasi.

Dengan rincian, tenaga kesehatan ahli 121 formasi dan tenaga kesehatan terampil 104 formasi. Semen-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(Suara NTB/her)

ANTRE - Kendaraan sampah yang antre di areal TPA, karena menunggu waktu pembuangan sampah.

Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Lombok Barat hingga kemarin belum bisa dipadamkan. Enam unit kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) dari Lombok Barat dan Kota

Mataram ditambah water cannon yang dikerahkan belum mampu mengendalikan api yang kian membesar akibat cuaca panas disertai angin. Diperparah bahan yang terbakar berupa sampah plastik sehingga sulit dipadamkan. Akibatnya, sekitar 1,25 hektar lahan TPA tersebut habis terbakar.

Tak itu saja, asap pekat dari kebakaran itu masuk hingga ke pemukiman, sehingga menyebabkan warga sulit bernapas. Sejumlah desa pun terdampak asap. Di antaranya Desa Taman Ayu, Kuranji, Perampuan, Karang Bongkot.

Bersambung ke hal 15

74 Tahun Lombok Tengah

Lompatan Yang Kian Terasa Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa hari ini genap berusia 74 tahun. Di usia yang terbilang cukup matang bagi satu daerah, berbagai kemajuan telah berhasil ditorehkan oleh Bumi Tatas Tuhu Trasna. Filosofi berlari dan melompat yang digaungkan sejak awal pemerintahan Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT., telah mampu menjadi pemacu semangat bagi jajaran pemerintahan di daerah ini untuk bekerja lebih dari biasanya.

Sejumlah indikator makro ekonomi menjadi bukti sahih kalau Loteng sudah mulai beranjak dari daerah yang dulu tertinggal, menjadi daerah berkembang.

Dukungan berbagai infrastruktur dasar yang dibangun pemerintah

sedikit tidak cukup membantu menopang gerak pembangunan di daerah ini.

Angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun, kendati besarnya fluktuatif, namun yang jelas setiap tahun angka kemiskinan menurun. Dan, kini sudah diangka 13,8 persen. Artinya, ada penurunan angka kemiskinan rata-rata sekitar 1 persen per tahun dalam delapan tahun kepemimpinan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dan kini sudah menembus angka Rp 2,2 triliun.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

KADO HUT - Inilah Kantor Bupati Loteng yang berlokasi di Desa Puyung Kecamatan Jonggat.

Selesainya bangunan kantor bupati ini menjadi kado terindah di HUT Loteng ke 74, Selasa (15/10) ini.

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Masih Ngontrak REALISASI pengadaan kantor Kelurahan Cilinaya Mataram belum juga terwujud hingga tahun 2019. Selama ini, kantor Lurah Cilinaya masih nomaden dengan menyewa ruko dan rumah.

Dikonformasi Suara NTB, Lurah Cilinaya, I Gusti Agung Ayu Nugrahini mengatakan, kantor kelurahan Cilinaya belum juga terwujud dari tahun 2007. “Iya masih ngontrak, dari pemekaran tahun 2007,” katanya, Senin (14/10).

Tiap tahun pihaknya tetap mengajukan permintaan kantor permanen ke Pemkot Mataram. Hanya saja, pengajuan kantor permanen belum juga ditindaklanjuti Pemkot. “Saat ini rencananya kita dimerger ke SD 41 Cakranegara itu.

Cuma SD 41 Cakranegara masih menerima murid. Recananya juga SD 41 akan dimerger ke SD 10,” tuturnya.

Kondisi kantor Kelurahan Cilinaya yang berada di Jalan Abimanyu Nomor 6 memang adem dan tenang dari kantor kelurahan sebelumnya di ruko Lingkungan Karang Tapen. “Untuk lokasi yang sekarang memang ada lahan parkir, tapi kan tenggat sewa berakhir Oktober 2019,” katanya. Lanjut dia, kelurahan kerepotan melayani masyarakat jika harus berpindah lagi.

Nugrahini menerangkan, nilai kontrak sewa di lokasi tersebut Rp35 juta. “Itu naik dari harga sewa sebelumnya.

Keputusan untuk memperpanjang sewa karena dia tak ingin masyarakat kebingungan lagi,” katanya.

“Kita berharapnya bisa ada kantor permanen. Karena pengajuan untuk apa-apa kan belum boleh, karena Cilinaya masih ngontrak. Iya kita kesulitannya di situ juga,” tandas Nugrahini.

Dinilai Nugrahini, karena harga tanah di Cakranegara mahal, itulah yang menjadi persoalan Pemkot. Kata dia, harga satu are di Kecamatan Cakranegara bisa mencapai lebih dari Rp500 juta. “Ini kendala jika dibangun kantor lurah. Semoga saja SD 41 Cakranegara jadi dimerger ke SD 10, agar kita segera punya kantor permanen,” tambahnya.

Sebelumnya, Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana mengatakan, belum adanya kantor permanen untuk kelurahan Cilinaya terkendala lahan. Idealnya lahan untuk satu kantor lurah membutuhkan luas 4 are. Sementara harga tanah di Kecamatan Cakranegara dan sekitarnya terlampau tinggi.

“Lokasinya juga sulit. Di sana kan sudah padat,” katanya kepada Suara NTB. (viq) IGA A Nugrahini (Suara NTB/viq)

(Suara NTB/dok)

Sulit Bendung Opini Masyarakat ANGGOTA Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini mengungkapkan, tidak mudah membendung opini di masyarakat tentang kegiatan kegiatan pemerintah.

“Salah satu opini yang berkembang bahwa DPRD akan menyetujui pembangunan kantor Walikota Mataram dengan barter pembangunan gedung gedung DPRD Kota Mataram. Ini kan sangat mengganggu kita,” katanya dalam rapat internal Banggar. Apalagi ada pula suara suara yang menyebutkan bahwa pembangunan kantor Walikota Mataram maupun graha DPRD Kota Mataram, ada kepentingan politik.

Hal ini, lanjut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, memang sulit dihindari. “Baik kepentingan politik maupun terhadap agenda politik yang akan datang,” cetusnya. Belum lagi di OPD OPD terjadi pemotongan anggaran. “Bahkan ada juga informasi kalau honor TKD para pegawai akan dipotong,” ujarnya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, maka hal hal seperti itu harus segera diselesaikan. “Kita berharap, kita sebagai lembaga yang mewakili masyarakat tetap mendengar suara masyarakat,” katanya.

Pada bagian lain, mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini, juga menyoal rencana pinjaman Pemkot Mataram ke salah satu lembaga keuangan. “Kenapa ini tidak menjadi studi komparasi di perbankan kita. Sehingga tidak muncul ada image kepentingan di situ,” imbuhnya. Waktu melakukan konsultasi ke Depdagri Zaini sempat mempertanyakan siapa yang meminjam dana itu.

“Apakah Walikota atau BLUD. Seharusnya kan BLUD. Karena kan pinjaman kita ini sampai dengan lima tahun. Dengan nilai angsuran Rp20 miliar per tahun,” terangnya. Dia menyayangkan bahwa Silpa Kota Mataram lebih besar dibandingkan dengan pinjaman tersebut.

“Kenapa Silpa itu tidak diarahkan ke sana untuk menutupi ini.

Kenapa meminjam yang bunganya tentu lebih besar,” sesalnya. Politisi Partai Demokrat ini khawatir bahwa ini akan menjadi masalah di kemudian hari.(fit) HM. Zaini

(Suara NTB/cem)

TIDAK TERANGKUT - Seorang warga memilah sampah di depo sampah Karang Baru, Senin (14/10). Kebakaran TPA Kebon Kongok berdampak terhadap tidak terangkutnya sampah di Kota Mataram.

Kebakaran TPA Kebon Kongok

Sampah di Mataram Tak Terangkut Mataram (Suara NTB) – Sekitar 100 ton lebih sampah di Kota Mataram tidak terangkut, menyusul terbakarnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Minggu (13/10) sore. Solusi jangka pendek diperlukan untuk menangani persoalan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi memastikan bahwa terbakarnya TPA Regional Kebon Kongok berdampak terhadap penahanan sampah di Kota Mataram.

Sampah tidak bisa terbuang dimulai sejak Minggu (13/10) sore hingga Senin (14/10). Pengelola TPA Kebon Kongok sem-

pat membuka pada pukul 09.00 Wita, tetapi aksesnya kembali tertutup karena masih ada percikan api di tempat lain.

“Ini jelas berdampak sekali,”kata Irwan. Pemadaman api TPA Kebon Kongok telah dikoordinasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu pemadaman.

Produksi sampah di Kota Mataram terpaksa diendapkan dulu di beberapa depo.

Pemadatan sampah di depo yang seharusnya kosong dan harus diisi. Karena sampahnya masih di atas dump truck

pernah ada peradaban saat Jenderal Van Ham berada di Lombok. Hal ini sebagai pengingat kesejarahan bagi kita dan anak cucu kita kelak di Mataram dan Lombok pada umumnya.

“Bahwa anda tidak boleh minder dengan keadaan anda sebagai komunitas masyarakat yang mendiami pulau Lombok NTB. Makam Van Ham itu menunjukkan heroisme dan semangat perjuangan membela eksistensi dalam konteks kejayaan, kekuatan

kali pengangkutan.

Untuk penanganan jangka panjang hingga saat ini, belum ada solusi. Pemkot Mataram masih kebingungan mencari lahan untuk membuang sampah.

Tetapi pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Barat mencari lahan lain yang bisa digunakan untuk menampung sampah sementara. “Nanti coba kita koordinasikan. Mungkin ada gunung – gunung di sebelahnya yang ada lahan kosong bisa kita pakai,” demikian kata dia. (cem)

Warga Bintaro akan Dibangunkan Huntara Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah menyiapkan alternatif bagi warga yang harus meninggalkan pemukimannya dari Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan. Salah satunya dengan membangun hunian sementara (Huntara) jika rumah mereka direlokasi.

Lahan yang ditempati oleh 88 kepala keluarga (KK) merupakan lahan milik orang. Pengadilan memutuskan Ratna Sari Dewi sebagai pemilik sah lahan seluas satu hektar lebih tersebut. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Warga pun diminta segera pindah sebelum proses eksekusi.

Camat Ampenan, Muzakkir Walad mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan masyarakat memberikan pemahaman bahwa lahan yang ditempati saat ini adalah milik orang. Ini dibuktikan dengan putusan pengadilan. Sebagian masyarakat menyadari persoalan tersebut. Hanya saja,

kelompok tertentu mencoba memantik amarah dengan berusaha memprovokasi warga.

“Warga yang lain menyadari bahwa lahan itu bukan miliknya. Tapi ada saja kelompok yang berusaha memprovokasi dan memantik warga,” kata Muzakkir ditemui, Senin (14/10).

Putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap itu tidak bisa diintervensi Pemkot Mataram. Mahkamah Agung menginstruksikan mengeksekusi lahan yang ditempati warga. Namun demikian, pengadilan beberapa kali menunda proses eksekusi dengan alasan kemanusian.

Bagaimana pun juga kata mantan Lurah Banjar ini, pengadilan tetap akan mengeksekusi lahan itu. Jika dibatalkan dikhawatirkan Pengadilan Mataram dinilai wanprestasi. Antisipasi pemerintah terhadap dampak sosial yang muncul pascaeksekusi tersebut.

Salah satu kebijakannya adalah dengan membangunkan Huntara di lahan milik pemerintah. Huntara yang

dibangun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan tipe 36. Pun, masyarakat ada yang tidak menerima menempati rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika.

“Di sana ada juga pegawai Pemkot dan Pemprov NTB yang tinggal. Kalau mau kita sarankan untuk mengambil ruangan di Rusunawa Montong Are. Kebetulan ada 44 kamar yang kosong,” sarannya.

Dia mengatakan, Badan Intelejen Negara sedang bekerja mengumpulkan informasi ke masyarakat. Termasuk lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas juga terus turun ke lapangan. Sebisa mungkin tidak ada pemantik konflik apapun sehingga memancing amarah dari warga.

Penanganan jangka panjang skenarionya telah disiapkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan membangun rumah susun nelayan.

Lokasinya tidak jauh dari tempat warga mencari nafkah setiap harinya. (cem)

Realisasi Retribusi Parkir Masih Rendah Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram agaknya perlu mengeratkan ikat pinggang.

Pasalnya, realiasasi retribusi parkir tepi jalan umum masih rendah atau mencapai 28 persen dari target Rp5 miliar.

Rendahnya serapan retribusi disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh dikonfirmasi baru – baru ini, tidak maksimalnya menutupi kebocoran – kebocoran parkir di Kota Mataram. Hal ini perlu dimaklumi karena pihaknya baru memulai mengubah sistem di internal. Dan, berjanji mulai tahun depan potensi parkir tepi jalan umum akan digarap maksimal. “Iya, serapan kita masih rendah. Baru 28 persen,”sebut Saleh.

Potensi parkir tepi jalan umum dilihat sangat menjanjikan. Bahkan, ia menghitung potensi itu bisa mencapai Rp15 miliar. Jika digarap maksimal 30 persen potensi tersebut bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Sisanya, 70 persen akan menjadi milik juru parkir.

Memaksimalkan pendapatan itu kata Saleh, salah satunya dengan mengubah pola

(Suara NTB/cem)

JURU PARKIR - Juru parkir sedang mengatur kendaraan yang hendak keluar dari salah satu bank di Jalan Pejanggik, Cakranegara, Senin (14/10). Realisasi parkir tepi jalan umum memasuki pertengahan Oktober baru mencapai 28 persen. atau sistem di jukir itu sendiri. Nantinya, karcis parkir akan dijadikan sebagai dokumen berharga.

Praktik selama ini, jukir diharapkan memberikan karcis ke konsumen sangat sulit.

Dengan pola baru itu, konsumen yang akan merobekkan karcis dan menyerahkan ke jukir. “Kita mau ubah polanya dulu. Kalau sudah begitu potensi yang akan kita hasilkan lebih besar,” terangnya.

Masyarakat cukup membeli karcis di konter atau gerai pasar modern sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari hasil

penjualan itu langsung masuk ke kas daerah. Sistem seperti ini sebenarnya telah diamanatkan dalam peraturan daerah. Di mana, pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum dalam bentuk bruto.

Hasil penjualan akan dibagi 30 persen masuk ke kas daerah dan 70 persen dikembalikan ke jukir. Penerapan pola itu diyakini akan lebih memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir. Karena itu, UPTD Perparkiran perlu digenjot untuk berinovasi. Disamping rutin menertibkan parkir – parkir liar di sejumlah titik. (cem)

Destinasi Wisata Sejarah Perlu Perhatian Serius Mataram (Suara NTB) Kota Mataram memiliki cukup banyak destinasi wisata sejarah. Hal ini harus dijaga dan diperhatikan semua pihak. Wisata sejarah di Mataram di antaranya adalah makam Jenderal Van Ham, Loang Baloq, Mayura, dan Pura Meru harus dijaga.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, bahwa makam Van Ham di Karang Jangkong Mataram tersebut menunjukkan bahwa

sehingga tidak bisa terangkut keseluruhan. “Kalau cuma satu hari kita bisa selesaikan.

Kita harapkan hari ini bisa selesai,” harapnya.

Mantan Camat Selaparang ini menyebutkan, sejak kemarin sore sekitar 30 truk tidak bisa membuang sampah ke TPA. Jika dikalkulasikan satu truk rata – rata 150 meter kubik, sampah yang mengendap sekitar 100 ton.

Jumlah ini bisa bertambah karena pengangkutan sampah setiap harinya mencapai dua

masa lalu kita,” kata Martawang, Senin (14/10).

Dalam konteks sekarang jelas Martawang, tentu tidak ingin itu terhapus begitu saja. Pemkot pun ingin terus meneguhkan tonggak itu dalam sisi yang positif. “Bahwa kita pernah memiliki kebanggaan masa lalu dan itu juga bagi generasi sekarang harus punya tanggunjawab untuk membangun kebanggaan masa depan,” katanya.

Martawang menilai, pengembangan destinasi sejarah

di Mataram harus menjadi atensi kita bersama. Katanya, Kota Mataram memiliki pura Meru, Mayura, yang merupakan situs peninggalan sejarah yang butuh diperhatikan Pemkot dan masyarakat.

“Termasuk juga makan Van Ham ini, kita juga bertanggungjawab memelihara ini, peninggalan-peninggalan itu. Lalu kemudian kita bisa belajar dari peninggalan itu untuk merefleksikan ke depan tentu kita harus menjadi lebih

membanggakan lagi,” jelasnya.

Keberadaan makan Jenderal Van Ham ini jelas Martawang, jangan dianggap sebagai makamnya penjajah.

Akan tetapi, di situlah kita membuktikan ada jejak sejarah ada juga kiprah heroisme dan kiprah kesejarahan masa lalu yang patut kita refleksikan ke depannya. “Semoga menjadi nilai-nilai yang bisa ditranformasikan untuk generasi kini dan masa mendatang,” demikian Martawang. (viq)

(Suara NTB/viq)

DI LUAR RUANG - Suasana siswa SMPN 14 Mataram saat menerima mata pelajaran di luar ruang kelas, Senin (14/10).

Ombudsman menilai, Pemkot harus memberikan solusi konkret terkait permasalahan ini, agar siswa bisa menerima proses belajar mengajar secara efektif.

Ombudsman Soroti Siswa Belajar di Luar Ruang

Mataram (Suara NTB) Ombudsman soroti sejumlah siswa yang belajar di luar kelas di SMPN 14 Mataram.

Sebanyak 8 kelas di SMPN 14 Mataram masih belajar di luar kelas dan 4 kelas belajar secara lesehan tanpa meja dan kursi.

Asisten Pratama Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, Sahabudin menjelaskan, seharusnya ruangan dan fasilitas di SMPN 14 Mataram sudah selesai.

Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Kota Mataram belum juga bisa memberikan fasiltas tersebut dikarenakan SD Model Mataram masih menggunakan sebagian aset SMPN 14 Mataram.

“Saat ini kami minta informasi kemudian data-data proses proses yang telah dilakukan oleh pihak SMP ke Pemerintah. Kami akan jembatani kalau ada ruang hingga kepastiannya ada pelayanan,” kata Sahabudin kepada Suara NTB, Senin (14/10).

Lanjut Sahabudin, sebanyak 8 kelas belajar di luar kelas ini merupakan kelas VIII yang notabenenya masih memerlukan fasilitas yang cukup. “Ini harus menjadi perhatian bersama.

Sehingga apa solusinya kita harus jembatani,” jelasnya.

“Ini juga dampak dari penerapan K-13, jadi tidak boleh ada sekolah masuk sore. Kalau sebelumnya kita masih kurikulum tahun 2006 masih ada kelas sore, sehingga tahun 2019 ini terasa dampaknya.

Setiap peserta didik, harus belajar pagi sampai siang.

Jadi karena pindah tadi yang sore ke pagi, akhirnya membeludak sehingga belajar di luar kelas,” terangnya.

Kata Sahabudin, akar dari masalah ini bukan dari SMPN 14 Mataram. Akan tetapi, dikarenakan SD Model masih menumpang di SMPN 14 Mataram. Sehingga perlu menangih kepastian ke Pemkot Mataram. Karena, selama proses belajar di luar kelas dan belajar tanpa meja dan kursi, dirasa jauh dari maksimal dalam proses belajar mengajar.

“Mereka belajar di luar pasti tidak nyaman. Dengan situasi seperti ini, solusi jangka pendek ini kita harus pastikan kondisi agar tidak menggangu siswa belajar dan guru saat mengajar,” jelasnya. Kata dia, anak-anak juga wajib mendapatkan haknya untuk menikmati proses belajar yang maksimal.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB juga menyoro-

ti proses belajar mengajar untuk jangka panjang. “Upaya jangka panjang agar tidak ada lagi seperti ini. Harus dibicarakan dengan semua pihak, baik Pemkot, warga sekolah, kepala sekolah dan siswa,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMPN 14 Mataram, H Chamim Tohari, S.Pd berpendapat, selama ini langkah pihak sekolah tetap membangun koordinasi dengan atasannya. Koordinasi yang dilakukan Chamim, sudah mengusulkan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk dicarikan solisi konkret atas permasalah ini.

“Memang rencana itu, agar SD Model ini dimerger ke SD yang bisa ditempati. Itu kami minta agar kami aman dalam proses belajar mengajar,” katanya kepada Suara NTB. Sebenarnya, lanjut Chamim, aset SMPN 14 Mataram memiliki ruang kelas yang cukup.

Secara yuridis, SD Model merupakan ini aset SMPN 14 Mataram. Langkahnya kata Chamim, agar siswa SMPN 14 yang belajar di luar kelas secepatnya dicarikan solusi untuk pemindahan SD model tersebut. “Ini sudah 3 bulan. Agar layanan belajar mengajar bisa normal, kita mendorong bersama-sama bagaimana pihak terkait bisa memperhatikan SMP 14 bisa melakukan proses yang efektif,” tegasnya.

Secara terpisah, Kepala SD Model Mataram, Junaidi, S.Pd pun berharap agar masalah ini cepat terselesaikan.Selama ini lanjut dia, Pemkot telah berupaya keras untuk penyelesaian masalah ini. “Mungkin perlu lebih intens lagi. Kita tahu Pemkot juga sudah berjuang, sehingga harapan kami SD Model ini dan SMP 14 bisa normal,” jelas dia kepada Suara NTB. Sebanyak 12 kelas yang dipinjam kata Junaidi, Pemkot sudah menawarkan agar SD Model dimerger ke SD 36 Cakranegara. “Ini kan baru wacana untuk dipindah ke sana. Cuma masih perlu kajian, apakah SD 36 mau menerima kita, ini yang menjadi kendala,” paparnya.

“Harapan itu juga harus menyesuaikan dengan SD 36, bagaimana nanti polanya, ini juga kesulitan bagi kita. Karena tentunya SD Model dan SD biasa memiliki pola yang berbeda. Kami belajar hingga sore dan 5 hari sampai Jumat, apakah SD 36 bisa mengikuti kami atau kami yang mengikuti mereka. Ini kan butuh kajian,” demikian Junaidi. (viq)

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pelaku Wisata Dukung Sertifikasi Halal Jadi Sarana Promosi Strategis Mataram (Suara NTB) Potensi NTB menjadi rujukan wisata halal membutuhkan dukungan dan peran aktif dari para pelaku pariwisata. Diantaranya sertifikasi bagi industri hotel, agen perjalanan, maupun pemandu wisata. Dengan begitu, industri pariwisata di NTB diharapkan bisa memantapkan posisinya di industri wisata halal nasional maupun dunia.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung Dewobroto, menerangkan bahwa sertifikasi untuk industri hotel adalah hal yang cukup penting. Pasalnya hal tersebut dapat menjadi jaminan bagi tamu serta sarana promosi yang cukup strategis.

“Sertifikasi bagi kami adalah keharusan dan kami mendukung hal tersebut,” ujar Ernanda ketika dihubungi Suara NTB, Senin (14/10) di Mataram. Terkait penerapan wisata halal sendiri, GM Golden Palace Hotel tersebut menerangkan seluruh anggota IHGMA NTB tengah mempros-

BKSDA Dorong Pengajuan Izin Peredaran Kayu Gaharu Mataram (Suara NTB) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB mendorong masyarakat untuk mengajukan izin peredaran kayu gaharu. Melihat potensi NTB sebagai salah satu daerah penghasil gaharu di Indonesia.

Kayu gaharu memiliki harga jual yang tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan ekspor kayu gaharu paling terbuka adalah Timur Tengah. “Dengan potensi ini, kita tidak bisa melakukan pembinaan karena tidak ada yang mengajukan izin (edar),” kata Lugi Hartanto, Kasubag TU BKSDA Provin(Suara NTB/bul) si NTB di ruang kerjanya, SeLugi Hartanto nin (14/10) kemarin.

Dari laman https://informasiharga.info/harga-kayu-gaharu/, diterangkan, aqularia, sp atau dikenal dengan Gaharu merupakan salah satu komoditas kayu yang memiliki harga jual begitu tinggi.

Pasar dunia begitu membutuhkan kayu gaharu, untuk kebutuhan industri kosmetik dan obat-obatan dan wangi-wangian.

Kayu gaharu memiliki harga yang mahal dikarenakan juga kondisi suplai kayu gaharu yang minim untuk industri ini. Sementara kebutuhan olahan gaharu seperti kosmetik dan obat-obatan begitu tinggi karena memang konsumen dari produk akhir kayu gaharu merupakan kaum elit.

Ada beberapa kelas kayu gaharu. Untuk kelas chip bila anda punya satu kilo kayu saja berbentuk potongan-potongan harga jual kayu bisa menyentuh Rp20.000.000 s/d 25.000.000. Harga ini belum termasuk harga yang dijual kepada buyer luar negeri.

Lugi menerangkan, belum lama ini BKSDA NTB melakukan penyitaan kiriman masuk kayu gaharu dari Jawa sebanyak 300 Kg. Penyitaan kiriman dari bandara ini dilakukan lantaran belum ada izin edar yang dimiliki oleh pengusahanya.

“Barang sitaan masih kami simpan di ruang senjata.

Karena nilainya tinggi dan tidak sembarang di keluar masukkan tanpa ada izin,” imbuh Lugi. Untuk mendapatkan izin edar ini, kata Lugi tak rumit. Izin yang berlaku selama lima tahun cukup dengan biaya Rp2,5 juta yang masuk langsung ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Kayu gaharu ini dikembangkan Lombok Barat adanya di Gegerung, Narmada dan Kekait Gunung Sari. Sementara di Kabupaten Lombok Utara adanya di Pemenang dan Santong. Kayu gaharu ini boleh beredar hanya di dalam daerah. “Kalau di dalam provinsi, boleh diperjualbelikan. Tapi kalau mau dikirim ke luar daerah, tidak boleh kalau tidak ada izin edarnya,” imbuh Lugi.

Di Indonesia, hanya ada beberapa daerah tempat tersedianya kayu gaharu. Di NTB, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Namun jenis gaharu di NTB berbeda di banding daerah-daerah penghasil lainnya. Ada tiga jenis izin untuk kayu gaharu. Izin budidaya, dimiliki oleh PT. Segara Alam Lestari. Namun pemilik izin tak aktif.

Sementara yang dari alam, belum ada satupun yang memiliki izin pengelolaannya. Termasuk untuk Black Magic Wood harus memiliki izin edar. “Kita dorong masyarakat untuk urus izin.

Terutama izin edar yang diterbitkan BKSDA. Sebab tidak bisa dikirim juga lewat POS juga. Karen POS sudah ndak mau lagi, dan selalu berkoordinasi dengan BKSDA,” demikian Lugi. (bul)

es untuk mendapatkan sertifikasi halal guna mendukung penerapan konsep wisata halal di provinsi yang tengah berkembang ini.

“Berkaitan dengan sertifikasi bisa saya sampaikan bahwa kami industri perhotelan sudah siap dan memang menjadi program kami,” ujar Ernanda. Se-

lain sertifikasi makanan dan minuman, hal penting dalam mendukung wisata halal adalah penyiapan sarana ibadah.

“Jadi semua tamu yang datang merasa nyaman,” sambungnya.

Diterangkan Ernanda, dengan memiliki sertifikasi khusus untuk menjamin makanan halal serta ketersediaan sarana-prasarana untuk beribadah, maka tamu yang membutuhkan wisata yang sesuai syariat akan merasa nyaman. “Ini bisa kita pakai sebagai strategi kita memenangkan pasar,” tegasnya.

Dihubungi terpisah Ketua

si untuk konsep wisata yang spesifik seperti wisata halal dibutuhkan. Dicontohkan Ainuddin seperti pramuwisata yang tergabung sebagai anggota HPI adalah orangorang profesional yang telah melewati ujian untuk mendapatkan lisensi. “Kami juga menyempurnakan mengenai etika kepariwisataan dan pramuwisata. Setelah itu keluarlah lisensi dari Gubernur yang ditandatangani Dinas Pariwisata,” ujarnya.

Dengan memegang lisensi tersebut, maka pelayanan yang ditawarkan oleh peramu wisata dengan sendirinya telah terstandari. “Itu menan-

dakan adanya kualifikasi untuk bersaing di kancah internasional,” tegas Ainuddin.

Diterangkan Ainuddin sampai saat ini ada 1.650 peramu wisata yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Jika dibutuhkan sertifikasi khusus untuk beberapa konsep wisata tertentu, Ainuddin menerangkan pihaknya siap mengikuti. “Itupun tergantung dari budget (anggaran) pemerintah pusat. Kalau pemerintah mengadakan, ya kita mengikuti.

Karean assessor dan panitianya biasanya dari pusat yang mengadakan,” pungkasnya. (bay)

Wujudkan Penerbangan Langsung Lombok - Jeddah

Angkasa Pura Kumpulkan Seluruh Travel Umrah dan Maskapai Mataram (Suara NTB) PT. Angkasa Pura I (Persero) mengumpulkan seluruh biro perjalanan haji dan umrah yang ada di provinsi ini. Termasuk maskapai penerbangan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola Bandara Internasional Lombok ini berkeinginan kuat mewujudkan penerbangan langsung Lombok-Jeddah.

Hampir 100 biro perjalanan haji dan umrah diundang pada kegiatan “Afternoon Tea Travel Umrah” di Mataram, Senin (14/ 10) kemarin. Termasuk juga dari lembaga pembiayaan. Dari kegiatan ini, Angkasa Pura I ingin mendapatkan data yang lebih valid potensi jamaah umrah di NTB. Untuk meyakinkan semua pihak dalam mewujudkan penerbangan langsung internasional ini.

Nugroho Jati, General Manager PT. Angkasa Pura I mengatakan, melalui visi “NTB Gemilang”, salah satu mimpi pemerintah daerah adalah menjadikan provinsi ini sejajar dengan provinsi-provinsi maju dan besar lainnya. “NTB Gemilang ini maknanya banyak.

Salah satunya, tidak di posisi bawah, atau tidak juga di tengahtengah. kalau bisa ada di top five, lima besar nasional,” kata Jati.

Salah satu untuk menjadikan NTB pada posisi lima besar nasional ini adalah memperbanyak penerbangan internasional, salah satunya seperti yang dihajatkan. Lombok-Jeddah, Arab Saudi. Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya, Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, pemberangkatan umrah dilayani langsung dengan penerbangan langsung ke Jeddah.

Sebetulnya, NTB memiliki potensi untuk dilayani penerbangan langsung jemaah umrah. Potensi wisata religi ini cukup besar dibuktikan dengan banyaknya biro perjalanan haji dan umrah masuk dan tingginya minat berumrah masyarakat setiap tahun.

Selain itu, tiga provinsi di Indonesia Tengah, Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT belum terfasilitasi penerbangan langsung Jeddah. Bandara Internasional Lombok memiliki potensi melayani penerbangan langsung ke Jeddah. Karena Lombok menjadi embarkasi haji, menerbang-

(Suara NTB/bul)

AJAK - GM AP I LIA Nugroho Jati mengajak seluruh stakeholdermewujudkan penerbangan langsung Lombok-Jeddah. kan langsung jemaah haji dalam beberapa tahun terakhir. Menggunakan pesawat berbadan lebar. Bandara Lombok sangat siap.

“Lantas kenapa NTB tidak bisa. Potensinya ada, bisa melayani jemaah dari Provinsi Bali, juga Provinsi NTT. Di NTB sendiri setiap tahun tren minat masyarakat untuk melaksanakan umrah mengalami kenaikan,” tanyanya. Jika saja penerbangan Lombok-Jeddah ini bisa diwujudkan, banyak keuntungan bagi NTB di wilayah Indonesia Tengah.

Diantaranya biaya perjalanan umrah bisa ditekan, waktu perjalanan juga dapat diefisiensi. “Saya kira bisa (penerbangan langsung).

Karena itulah, saya kira bisa kita rembuk bersama,” kata Jati mengajak para biro perjalanan haji dan

Gran Max Perkuat Posisi di Segmen ’’PU Low’’ Mataram (Suara NTB) Pasar kendaraan niaga mulai membaik setelah terhempas di semester pertama 2019 lalu. Terjadi kenaikan permintaan, walaupun tak besar.

“Dengan kondisi ini, kami terus memperkuat posisi Gran Max Pick Up di segmen Pick Up low,” ujar Kepala Wilayah PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation Jatim, Bali, dan Nusra, Tunjung Pramusinto.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia (Gaikindo), sejak awal tahun ini, penjualan pick up (PU) low lesu. Sepanjang semester pertama 2019, penjualannya hanya 60.867 unit. Dalam dua bulan setelah melewati semester pertama, tepatnya Juli dan Agustus, penjualan PU low mulai merangkak naik.

Pada Juli, penjualan PU low mencapai 11.719 unit dan Agustus sebesar 12.432 unit. Bulan-bulan sebelumnya seperti Mei hanya 10.128 unit dan Juni sebanyak 8.922 unit.

Kondisi membaiknya pasar kendaraan niaga, khususnya PU low itu juga terjadi di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Berdasarkan registrasi kepolisian (Polreg), sepanjang Januari hingga Agustus 2019, penjualan PU low dari empat wilayah itu mencapai 6.162 unit. Dua bulan setelah melewati semester pertama 2019, tepatnya Juli dan Agustus, PU low mulai menanjak. Pada Juli terjual 872 unit, sedangkan Agustus sebanyak 889 unit. Sebelumnya, pada Mei 2019 hanya terjual 753 unit dan Juni sebanyak 561 unit.

Tunjung menjelaskan, timnya terus mempergencar penjualan dengan berbagai program menarik seperti seperti uang muka (DP) ringan mulai dari Rp 5 juta yang sebelumnya Rp 12 juta. Kemudian program angsuran terjangkau, proses kredit murah, sederhana, dan cepat. Termasuk paket promo servis gratis 30.000 km atau 2

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, menerangkan bahwa sertifikasi profesi memang dibutuhkan oleh beberapa segmen industri wisata untuk meningkatkan kualitas. “Sertifikasi kompetensi adalah sutau program pemerintah dalam rangka mengantisipasi kemajuan global. Misalnya di Asean market supaya kita jangan kalah saing, diadakanlah sertifiksi profesi itu,” ujarnya ketika dihubungi Suara NTB, Senin (14/10) di Mataram.

Walaupun begitu, Ainuddin enggan menyebut bahwa sertifika-

(Suara NTB/ist)

Irawati Wijono (T-Shirt Hitam), pemilik UD. Hawaii Bali berfoto di samping unit Daihatsu Gran Max Pick-Up, di lokasi tempat usaha dagangnya di Desa Dangin Puri Kaja, Denpasar Bali tahun untuk Gran Max PU pembelian hingga akhir November 2019 ini.

Keandalan mobil Daihatsu juga diakui Irawati S, pemilik UD Hawaii Bali, perusahaan minuman temu lawak di Denpasar, Bali. Perusahaannya sudah menggunakan Gran Max PU sejak 2008.

Lama sebelumnya, pihaknya juga sudah menggunakan mobil niaga Daihatsu seperti Zebra dan Espass Pick Up. Menurut Irawati, para sopir yang bekerja di perusahaannya juga lebih memilih menggunakan mobil Daihatsu seperti Gran Max PU. Para sopir menilai, Gran Max PU lebih hemat ketimbang mobil sejenis lainnya.

Putu Nurjana yang sudah 10 tahun menjadi sopir di UD Hawaii Bali.

Menurut Putu, kapasitas muat Gran Max PU juga besar, bisa mengangkut empat tumpuk krat minuman atau sebanyak 109 krat sekali angkut dengan berat sekitar 1.080 kilogram.

Irawati melanjutkan, pihaknya rutin melakukan peremajaan armada Gran Max PU-nya tiap lima tahun sekali.

Hal itu untuk menjaga performa ar-

mada operasionalnya agar tetap maksimal. Saat ini, ia sudah memiliki sekitar 30 unit untuk empat cabang usahanya di Denpasar, Singaraja, Bangli, dan Tabanan.

Keandalan Gran Max PU juga diakui I Made Kicen, pemilik perusahaan Prisma Elektrika Bali di Jl Pungutan, Denpasar, Bali. Perusahaannya yang bergerak di bidang kelistrikan itu menggunakan Gran Max PU untuk kendaraan operasional sejak 2012. Saat ini Kicen memiliki 9 unit Gran Max PU dan 1 unit Gran Max Boks. Mobil Gran Max yang ia gunakan hingga saat ini tidak pernah rewel ataupun turun mesin. Padahal, mobil-mobil itu bisa menempuh jarak 50 km per hari dengan daerah operasional di seluruh Bali.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation Supranoto memperkirakan penjualan otomotif di semester kedua akan lebih baik dari semester pertama 2019. “Sisa tiga setengah bulan ini semua brand pasti fight. Mudahmudahan pasar naik,” ujar dia. (bul/*)

umrah yang ada di NTB. Selain itu, ada Angkasa Pura I juga mengajak seluruh stakeholdernya untuk membangun citra NTB melalui pintu masuknya. Sejak 2011 dibukanya Bandara Internasional Lombok, hingga saat ini, Angkasa Pura I mengaku sangat kesulitan menertibkan para keluarga calon jemaah haji dan umrah.

Setiap musim haji misalnya,

keluarga calon jemaah haji dan umrah berduyun-duyun mengantar hingga ke dalam bandara.

Diantaranya yang disisakan adalah tumpukan sampah dan kerusakan sarana dan prasarana di bandara.

Angkasa Pura I telah bekerjasama dengan Kementerian Agama Wilayah NTB untuk mengingatkan keluarga calon jemaah haji dan umrah agar tidak ikut

langsung mengatarkan keluarganya hingga ke dalam bandara.

Biro perjalanan haji dan umrah juga diharapkan ikut berpartisipasi mengingatkan masyarakat.

“Kita bukan melarang.

Tetapi mengajak untuk samasama menjaga bandara kita.

Agar tidak mengganggu kenyamanan tamu-tamu kita yang datang dari bandara,” demikian Nugroho Jati. (bul)

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

Audisi Teruna-Dedara

Dispar Lotim Cetak Duta Pariwisata Selong (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menggelar audisi teruna dedara. Para teruna dedara ini harus siap dieksploitasi positif, yakni sebagai duta-duta pariwisata. Pelibatan para teruna dedara sebagai duta wisata ini masih cukup efektif dalam membantu mempromosikan potensi wisata di Lotim.

“Sangat efektif, kita eksploitasi dalam konotasi positif dengan teruna dedara yang berakhlak, solah, soleh dan smart,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. Mugni kepada Suara NTB usai membuka acara audisi Teruna Dedara, Senin (14/10).

Diakui sebelumnya juga sudah ada teruna-teruna dan dedara. Namun, yang ada sekarang ini sudah mulai ada yang sibuk mengurus anak dan suami.

Kepala Bidang Pemasaran Dispar Lotim, Muhir menambahkan untuk mengetahui lebih jauh soal efektivitas teruna dedara dalam melakukan promosi wisata perlu dilakukan pengkajian secara mendalam. Sejauh ini diakui belum dilibatkan secara komprehensif dan optimal para teruna dedara sebagai duta-duta wisata.

“Setelah dilahirkan sebagai teruna dedara, jangan sampai kemudian menjadi pengangguran. Kita tidak inginkan seperti itu,” paparnya.

Tahun 2019 ini, kegiatan pencarian teruna dan dedara akan dilakukan dengan memberikan bekal dan pengetahuan tentang pariwisata dan hal-hal yang menunjang pariwisata.

Termasuk bagaimana menulis. Sasaran utama teruna dedara 2019 yang ada di bidang pemasaran harus beda dengan kelahiran tahun sebelumnya. “Kita berikan pembekalan terkait cara menulis, membuat narasi pemasaran destinasi wisata dan semua teruna dedara harus bisa,” imbuhnya.

Hasil bimbingan teknis dari para calon teruna dan dedara Lotim ini harus bisa melahirkan satu produk dengan sebutan promosi berbasis literasi. Produk sebuah buku lengkap dengan gambar destinasi wisata.

Termasuk mengarahkan juga promosi ke arah audio visual. Apalagi di era digital saat ini, para teruna dedara harus melek teknologi. Teruna dedara bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Mereka diharapkan bisa mengisi semua laman-laman media sosialnya dengan gambar dan tulisan serta video tentang wisata. “Kami mengurangi promosi dengan kunjungan-kunjungan ke luar daerah yang banyak mengeluarkan uang, karena selama ini belum kelihatan dampaknya,” ungkap Muhir.

Melihat potensi teruna dedara di era digital saat ini, sambungnya mereka semua adalah generasi milenial. Akan sangat efektif pemasaran kalau berbasis digital. Ruang, peluang serta kesempatan melakukan promosi melalui akunakun medsos yang dimiliki teruna dedara akan dimaksimalkan. Selanjutnya akan coba dianalisa pasarnya. Bagaimana pengaruhnya kegiatan promosi berbasis digital tersebut terhadap angka kunjungan wisata. (rus)

(Suara NTB/rus)

AUDISI - Para calon teruna dan dedara yang tengah mengikuti audisi yang digelar Dispar Lotim, Senin (14/10).

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pantau Fluktuasi Harga

Petani Diminta Melek Teknologi

Selong (Suara NTB) Petani diminta juga ikut memantau fluktuasi harga. Fluktuasi harga ini dinilai penting diketahui, sehingga petani tidak ikut-ikutan menanam dan berpengaruh terhadap harga di pasaran.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Muhammad Abadi di Terara, Senin (14/10), mengingatkan petani tidak mudah terpancing terhadap perkembangan harga sebelumnya yang dilakukan bersamaan saat menanam. Akibatnya, saat produksi membeludak membuat harga menjadi merosot seperti yang terjadi belakangan.

Petani perlu mengetahui perkembangan harga setiap komoditi. Mulai tomat, jagung, bawang merah, kacang panjang dan lainnya. Informasi tersebut bisa disajikan oleh para penyuluh-penyuluh pertanian yang setiap hari bisa bertemu langsung dengan petani.

Pada era serba teknologi di masa milenial ini petani ditun-

tut untuk juga untuk bisa mengakses informasi. Baginya, semakin mudahnya petani mendapat informasi akan membuat petani tidak terlalu berspekulasi mengenai pilihan komoditi yang akan ditanam.

Diakui saat ini selain tomat, harga komoditi hortikultura lainnya juga kurang berpihak kepada petani. Bawang merah Rp 500 ribu per kuintal atau Rp 5.000 per kilogram basah. Harga komoditi lainya pun tidak jauh berbeda yang membuat petani merugi.

Ditegaskan H. Abadi, selain harga harus pula ada sistem informasi yang mantap ke tengah petani mengenai potensi, luas areal tanam. Informasi inilah yang kemudian dijadikan oleh petani sebagai pan-

(Suara NTB/rus)

MENGERING - Tampak petani tomat di Lotim yang membiarkan buah tomatnya mengering di pohon, karena harga di pasaran jatuh. Distan meminta petani memantau fluktuasi harga, sehingga tidak terlalu berspekulasi terkait tanaman yang ditanam. duannya. Areal tanamnya akan jauh lebih terkontrol.

Soal pasar, kondisi produksi yang membeludak tidak bisa dinafikan akan berimbas langsung pada ketersediaan pasar.

Bau Amis Tambak Udang

Dinas LH Sebut Perusahaan Penuhi Permintaan Warga Tanjung (Suara NTB) Bau amis tambak udang Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan disikapi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman (LH dan Perkim) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan turun langsung ke lokasi, beberapa waktu lalu. Dipimpin langsung Kepala Dinas LH dan Perkim, H. Rusdi, ST., Dinas LH dan Perkim memperoleh kesanggupan dari perusahaan yang dituangkan dalam berita acara.

Kepada wartawan, Senin (14/10), Rusdi melalui Kepala Bidang Penataan dan Penaatan LH, Sony Sanjaya, S.Hut., menerangkan bahwa keluhan masyarakat sudah disikapi dengan mendatangi perusahaan.

Dinas LH dan Perkim KLU melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, Camat, desa hingga aparat TNI dan kepolisian dalam mencari solusi untuk warga tersebut.

“Kita sudah dua kali menggelar rapat menghadirkan warga dan perusahaan, terakhir pada 7 Oktober lalu. Sehingga diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara,” ujar Sony.

Sebagaimana berita acara klarifikasi PT. Penen Berkat Sejahtera Bersama (PBSB), terdapat 8 poin penjelasan perusahaan. Pertama, pihak perusahaan sudah melakukan pertemuan dengan RT dan kepala dusun se-

tempat untuk mendengar keluhan warga terhadap bau tidak sedap, mual muntah, sesak nafas dan nyamuk yang diduga berasal dari IPAL, serta nelayan yang kesulitan menangkap ikan akibat tambak.

Kedua, sumber bau diketahui berasal dari endapan atau hasil sedimentasi proses pengolahan limbah cair yang terkena sinar matahari, sehingga menghasilkan gas amoniak yang menimbulkan bau tidak sedap. Ketiga, radius bau berkisar 50-100 meter dengan penyebaran bergantung arah angin.

Ke empat, bau amis disikapi oleh perusahaan dengan melakukan penanganan melalui, pemberian bakteri pengurai sedimentasi, pengenceran air, pemberian kincir (masih proses setting), pemberian deogone, dan pemberian kapur aktif.

“Untuk keluhan warga yang sakit, pihak perusahaan telah menyanggupi untuk membantu biaya pemeriksaan dan pengobatan warga yang diduga sakit akibat bau IPAL,” sebut Sony merujuk berita acara.

Selanjutnya, pihak perusahaan melakukan pengelolaan limbah cair, di mana untuk sementara ini masih berupa pengendapan/ sedimentasi. Perusahaan juga masih menunggu standar IPAL yang sesuai dari Dinas LHK Provinsi NTB. “Terkait CSR, pihak perusahaan sudah memberikan CSR di antaranya berupa bantuan pascagempa, sumbangan pembangunan pagar masjid, santunan ke anak yatim di dusun Lengkukun, pemberian masker sesual permintaan warga dan beberapa sumbangan lainnya,” tambah Sony.

Tidak hanya itu, Dinas LHK Provinsi NTB juga memberi saran dan masukan kepada perusahaan. Provinsi meminta agar pembuangan air ke laut dibuat per trap, misalnya setiap 50 menit. Tujuannya adalah memperlambat aliran air, karena dengan semakin lambat waktu tempuh, akan semakin bagus, dan proses sedimentasi akan semakin optimal.

Pihak perusahaan diharuskan untuk melakukan uji kualitas outlet setiap 6 bulan sekali atau pada saat akan melakukan pelaporan semester. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kualitas air yang keluar dari outlet sudah sesuai standar baku mutu atau tidak.

Menyangkut warga, Pemprov NTB meminta agar dilakukan pendataan rutin kepada warga atau msyarakat sekitar yang diduga terdampak dan bekerjasama dengan puskesmas untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi warga yang diduga mengalami mual, muntah dan sesak akibat bau IPAL. “Untuk CSR disarankan diberikan dengan kuantitas yang lebih besar kepada Dusun Lengkukun, karena merupakan dusun yang paling dekat dengan tambak udang, serta pada saat pemberian CSR sebaiknya diberikan kuitansi,” pungkas Sony. (ari)

Harga pasti anjlok saat produksi melimpah.

Menjawab hal ini, satu-satunya solusi adalah dengan sentuhan teknologi. Seperti tomat bisa menjadi saos, per-

men dan lainnya. Saat ini, sejumlah kelompok wanita tani di Lotim sudah ada yang memulai dan produknya banyak yang masuk ke sejumlah toko makanan. (rus)

Sumur Mengering

30 Desa di Lotim Alami Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) Sebanyak 30 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga pertengahan bulan Oktober 2019 ini dilayani air bersih. Sebanyak 30 desa tersebut tersebar di 7 kecamatan dengan rata-rata sumber-sumber air bersih masyaraka,t terutama sumur mengalami kekeringan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/10).

Dikatakannya bahwa penanganan kekeringan khususnya krisis air bersih dilakukan secara maksimal. Artinya instansi terkait di Kabupaten Lotim bergerak secara bersama-sama dengan BPBD untuk mengatasi krisis air bersih terhadap 30 desa yang dilanda krisis air bersih saat ini. Sehingga diharapkan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air bersih dapat terpenuhi dengan baik.

“Saat ini jumlah desa yang terdampak krisis air bersih sebanyak 30 desa dari 7 kecamatan, yakni Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sembalun, Sambelia, Suela dan Terara. Wilayah-wilayah ini secara rutin kita layani dengan pendistribusian air bersih,” terang Rusnan.

Berdasarkan fakta di lapangan, rata-rata sumbersumber air bersih masyarakat mengering serta debit air mengecil. Sehingga kondisi demikian tidak cukup untuk kebutuhan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam pendistribusian air bersih ini, jumlah armada yang dikerahkan seban-

yak 11 armada dengan 1 armada cadangan dengan masing-masing pendistribusian sebanyak dua sampai tiga kali tergantung dari jarak tempuh tempat pengisian air bersih.

“Untuk pagi, semua armada mengisi air bersih di kantor BPBD. Berikutnya ada yang balik mengisi dan ada pula mengisi pada sumber-sumber mata air di luar sesuai arahan dari camat dan kades,” paparnya.

Di samping itu, disebutkan bahwa sumur bor yang sudah terbangun saat ini tersebar di 15 titik, di antaranya 2 unit di Pandanwangi, 3 unit di Ekas Buana, 2 unit di Kwang Rundung, 2 unit di Menceh, dan 2 unit di Sambelia. Selanjutnya 1 unit di ObelObel, 1 unit di Belanting, 1 unit di Batu Nampar Selatan dan 1 unit di Batu Nampar.

Sejumlah sumur bor itu berasal dari BPBD Provinsi, dan BPBD Lotim dan pihak swasta. Lokasi titik pembangunan sumur bor ini berdasarkan survei geolistrik BPBD Lotim bekerjasama dengan Dinas ESDM Lotim. Disebutkan bahwa sumur bor yang berfungsi saat ini hanya 80 persen, sementara sisasanya masih dalam proses perbaikan dikarenakan ketidakmampuan daya listrik.

Masyarakat di Kabupaten Lotim sudah dapat memanfaatkan keberadaan sumur bor yang masih beroperasi serta embung-embung masyarakat masih berair. Untuk menjaga keberadaan sumur bor itu, BPBD mengharapkan pemerintah desa supaya mengalokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan. “Pengajuan dari dana desa atau kecamatan untuk menganggarkan supaya keberadaan sumur bor tidak mangkrak,”harapnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

ANTRE - Masyarakat yang jadi dilanda kekeringan antre saat ada pendistribusian air bersih dari pemerintah daerah beberapa waktu lalu.

NarsudinAmbil Bagian di Bursa Bakal Calon Wabup partai lain untuk mencukupi syar- yang jelas ada target. Kalau sebut Tanjung (Suara NTB) Ketua DPC PPP Kabupaten Lom- at 6 kursi (20 persen). Dalam koal- siapa paket orang nomor satu, tentu bok Utara (KLU), Narsudin, S.Sos., isi ini sendiri, Narsudin mengaku tidak elok untuk saat ini. Yang jelas mencoba peruntungan di Pilkada partainya terbuka dengan partai kita juga melihat perkembangan,” KLU tahun 2020 mendatang. Ia me- lain ataupun calon bupati lain. sambungnya.

“Kita terbuka dengan siapa saja, milih opsi untuk bersaing di kursi Narsudin menambahkan, sikap policalon wakil bupati (wabup). tiknya untuk maju sebagai ba“Hari ini saya mengamlon wabup, tidak lepas dari bebil formulir penjaringan di berapa motivasi. Paling utapartai lain. Ini bentuk jawama adalah, dirinya diminta ban saya kepada publik, oleh DPP PPP untuk tampil karena ada anggapan saya di pilkada. Perintah DPP main-main di pilkada,” ujar inilah yang menyebabkan Narsudin, Senin (14/10).

PPP sampai saat ini tidak Untuk diketahui, dalam membuka pendaftaran pensehari kemarin, Narsudin jaringan untuk non kader. sudah mengambil formulir Selanjutnya, ia juga medi dua partai sekaligus, yaklihat situasi pembangunan ni PAN dan PBB. Formulir di daerah yang masih memerlukan perhatian serius penjaringan bakal calon di dari kepala dan wakil kepaPAN dijemput pada pagi la daerah. Secara pribadi, ia hari, dan formulir PBB pada menginginkan agar pembansore harinya. “Kita daftar di gunan di masyarakat bisa PAN dan PBB. Kalau ada adil bagi seluruh warga tanpartai lain yang membuka pa terjebak oleh dendam pendaftaran, saya akan politik. “Secara finansial indaftar juga,” imbuhnya. sya Allah siap. Pada posisi PPP KLU saat ini menbakal calon wabup inilah, higantongi dua kursi di DPRD (Suara NTB/ari) KLU. Artinya, PPP masih DAFTAR - Ketua DPC PPP KLU Narsudin saat tungan kita paling realistis,” tandasnya. (ari) harus berkoalisi dengan mendaftar di PAN KLU, Senin (14/10).

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus HIV-AIDS di Lobar Meningkat Giri Menang (Suara NTB) – Temuan kasus HIV-AIDS di Lombok Barat (Lobar) terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini kasus di Lobar ada 30 temuan kasus HIV, sedangkan tahun lalu 26 kasus dan sebelumnya ditemukan 24 kasus. Begitu pula temuan kasus AIDS, ada 6 kasus sedangkan tahun lalu lebih sedikit. Bahkan dua warga yang terjangkit AIDS meninggal dunia.

(Suara NTB/kir)

PELATIHAN - GM PT. AP I LIA, Nugroho Jati, menyematkan tanda peserta pelatihan bagi PKL bandara, Senin (14/10).

PKL di LIA Dilatih Manajemen Usaha Praya (Suara NTB) Manajemen PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) mulai menjalankan rencana untuk menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di kawasan bandara. Sebagai tahap awal, para PKL yang ada dilatih manajemen usaha, sebelum nantinya PT. AP I LIA bakal menyiapkan tempat usaha yang lebih representatif.

Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, saat membuka pelatihan bagi PKL bandara, di D’Max Hotel Praya, Senin (14/10). Dikatakannya, pelatihan bagi PKL bandara itu sendiri merupakan bagian dari komitmen PT. AP I LIA, untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan para PKL. Khususnya PKL yang selama ini menjalankan usahanya di kawasan bandara.

Dengan begitu diharapkan, keberadaan LIA bisa memberikan manfaatnya yang besar bagi masyarakat. Utamanya masyarakat lingkar bandara yang cukup banyak menggantungkan hidupnya di kawasan bandara. “PT. AP I LIA sudah menjalankan komitmenya. Untuk itu, para PKL juga harus ikut mendukung. Supaya berkeadilan,” tegasnya.

Jangan hanya PT. AP I LIA saja yang dituntut perhatiannya. Sementara para PKL tidak mau ikut andil hanya mau didengar sendiri. Tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh PT. AP I LIA. “Jadi harus sama-sama adil. Jangan membantah ketika akan ditata. Kita menata PKL juga demi kebaikan bersama,” tandasnya.

Menurutnya, LIA akan bisa berkembang jika didukung oleh semua pihak. Termasuk para PKL. Tentunya dengan perannya masing-masing. Pihaknya pun tidak pernah melarang para PKL berjualan di kawasan bandara. Tetapi tentu ada aturanaturannya. Jangan hanya mau menang sendiri. Tanpa mau memperhatikan kepentingan orang banyak.

Terkait pelatihan usaha yang diberikan, Comunication and Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang, mengatakan total ada 100 PKL yang diberi pelatihan. Itu merupakan tahapan awal dari rencana penataan PKL LIA kedepan.

Di mana nantinya PKL yang ada akan disiapkan fasilitas yang lebih memadai. Tentunya dengan prinsip-prinsip badan usaha. Bukan badan sosial yang selama ini diterapkan.

Para PKL tersebut nanti akan dibagi dalam dua gelombang.

Masing-masing gelombang sebanyak 50 PKL. Dengan lama pelatihan selama tiga hari. Dengan fokus pada pembinaan manajemen usaha dasar. Termasuk manajemen keuangan dan pemasaran serta pelatihan hospitality. Harapannya, setelah pelatihan tersebut para PKL LIA bisa benar-benar untuk ditata.

“Para PKL yang mendapat pelatihan ini merupakan PKL yang terdaftar di dua koperasi PKL bandara yang ada. Jadi yang tidak masuk anggota koperasi, tidak masuk dalam hitungan,” pungkas Siang. (kir)

Perayaan HUT Loteng Tanpa Upacara Bendera

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lobar, H.M. Djunaidi akhir pekan kemarin menerangkan, berdasarkan data bulan Agustus, temuan kasus HIV AIDS ada peningkatan dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Bahkan kata dia, dua orang penderita AIDS meninggal dunia diduga akibat penanganan yang terlambat. Secara komulatif hingga 2018, kasus HIV yang ditemukan 174 dan AIDS ada 121 kasus.

Sedangkan untuk tahun ini

temuan kasus HIV 30 kasus dan AIDS 6 kasus.

Kenapa dari tahun ke tahun temuan HIV-AIDS ini mengalami peningkatan? Karena pihaknya bersama instanssi terkait gencar bergerak sosialisasi ke lapangan. Artinya warga yang tadinya takut dan sembunyi menjadi berani cek kesehatan. Pihaknya juga mensosialisasikan kepada warga, bahwa ada langkah pengobatan terhadap penderita HIVAIDS. Sehingga mereka pun mau mengecek kesehatan. Pi-

haknya pun secara rutin memantau progress pengobatan penderita dengan mengundang mereka pada pertemuan.

Para penderita HIV-AIDS ini kata dia kebanyakan ratarata perempuan dan laki-laki dengan usia yang bervariasi.

Kalau dilihat dari sisi pekerjaan, menurut dia yang lebih banyak terjangkit penyakit menular ini adalah pegawai swasta. “Untuk saat ini memang yang menonjol kebanyakan pegawai swasta,” jelas dia.

Ada juga penderita yang berpro-

maka dikhawatirkan menularkan ke orang lain. Ia menegaskan bentuk sanksi bagi pengusaha yang tak melaksanakan Perda ini bisa saja ditutup (cabut izin). Jika peringatan 1, 2 dan 3 tidak mentaati peraturan tersebut.

Terkait bagaimana pengawasan Perda ini, pihaknya membentuk tim supervisi yang turun rutin ke desa dan tempat hiburan. Desa juga kata dia dilibatkan. Pihak desa turun melakukan razia ke kos-kosan. Selain itu, langkah pencegahan dilakukan melalui program calon pengantin (catin). Berdasarkan Perda, catin harus memeriksakan diri ke Puskesmas sebelum menikah.

Pihaknya bekerjasama dengan KUA dan Dikes dalam pelaksanaan Catin ini. (her)

Pilkada Loteng

Forum Kades Siap Usung Calon Bupati

(Sara NTB/her)

OVERLOAD – Petugas Pemadam Kebakaran sedang memadamkan sampah yang terbakar di TPA regional Kebon Kongok, Senin (14/10) sore. TPA ini mengalami overload dengan jumlah sampah yang dibuang mencapai 333 ton per hari dari Kota Mataram dan Lobar.

TPA Kebon Kongok Memprihatinkan Giri Menang (Suara NTB) – Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional provinsi NTB di Kebon Kongok, Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung yang mengalami kebakaran begitu memprihatinkan. TPA yang dipakai dua daerah yakni Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram ini sudah overload. Artinya volume sampah yang dibuang sudah tidak mampu ditampung di TPA ini, sehingga tumpukan sampah pun menggunung.

Sementara kondisi peralatan seperti armada dump truck pengangkutan sampah tidak ada. Alat berat untuk mengeruk sampah hanya satu unit. Itu pun kondisi alatnya batuk-batuk alias sering kali rusak. Rencana memindahkan TPA ini pun menjadi alternatif.

Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi mengaku, sebenarnya kondisi TPA overload. “Tapi kalau menurut ahlinya masih bias 35 tahun asal dikelola secara baik secara sanitary land,”jelas dia. Program ini sebenarnya

mau diterapkan dalam waktu dekat, hanya saja kebakaran keburu terjadi di TPA. Ia menyebut volume sampah yang dibuang di TPA baik dari Lobar dan Mataram sebanyak 333 ton per hari. Seharusnya sampah yang masuk di TPA ini setelah dipilah dari sumbernya. Sehingga sampah yang masuk sedikit karena sudah sudah diolah dan dipilah di TPST serta rumah tangga di masing-masing daerah. Dari volume sampah ini, pihaknya melakukan pemilahan di TPA. Sebanyak enam orang bekerja melakukan pemilahan sampah khusus organik. Hasil pilahan ini dibawa ke TPTS di Lingsar untuk diolah.

Sedangkan peralatan yang dimiliki diakui masih angat kurang. Sejauh ini di TPA itu tidak ada dump truck pengangkut sampah.

Alat berat berupa eskavator pun hanya satu. Itu pun kerap rusak. Alat berat untuk mengeruk sampah pun tidak ada, sehingga ia teroaksa sewa. “Sarana prasarana masih sangat kurang,” katanya. Diakui kondisi ini iro-

Praya (Suara NTB) Selasa (15/10) hari ini, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 74.

Berbeda dengan sebelumnya, puncak perayaan HUT Loteng kali ini digelar lebih sederhana. Tidak ada upacara bendera.

Tetapi diisi dengan dzikir dan doa bersama para anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

Kegiatan perayaan untuk pertama kalinya juga digelar di halaman kantor Bupati Loteng yang baru. Sebagai tanda rasa syukur hampir rampungnya pembangunan pusat pemerintahan yang pengerjaannya kini sudah mencapai 90 persen. “Tahun ini perayaan HUT Loteng lebih sederhana. Diisi dengan dzikir dan doa bersama,” sebut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., Senin (14/10).

Pemkab Loteng mengundang tidak kurang dari 740 anak yatim. Ditambah orang tua jompo dan tidak mampu. Harapanya, para anak yatim dan orang tua jompo tersebut bisa samasama merasakan kebahagian perayaan HUT Loteng tahun ini. Karena bagaimana pun juga, baryati, belum lama ini. Ia menegasGiri Menang (Suara NTB) – para anak yatim serta orang tua Bantuan jaminan hidup (Jadup) kan kepada warga tersebut, bahwa jompo tersebut adalah bagian bagi 71 ribu lebih warga yang men- dana bantuan Jadup belum cair, bahdari masyarakat Bumi Tatas jadi korban gempa hingga kini be- kan sejauh ini belum ada tanda-tanTuhu Trasne. lum ada titik terang. Pasalnya, da dicairkan oleh pusat.

Bagi Loteng sendiri, perPerihal kejelasan dana Jadup ini, dari pihak Kementerian Sosial beayaan HUT kali ini bisa menlum juga menyetujui usulan Pem- pihaknya hanya menunggu kepasjadi momentum evaluasi dan da Lobar. Akibat ketidakjelasan tian dari pusat. Ia pun akan beperbaikan. Demi mewujudkan bantuan ini, warga pun mendatan- rangkat ke Jakarta dalam waktu Loteng yang Beriman, Segi kantor Dinas Sosial, memprotes dekat ini untuk menanyakan ke Kejahtera dan Bermutu (Bersatu) dinas terkait karena menilai Pem- mensos. Karena pihak pusat memdi masa yang akan datang. Seinta agar menunggu kepastian dari da yang lamban. bagaimana yang dicita-citakan “Saya didatangi oleh beberapa pusat. Masa transisi bencana gemPemkab Loteng di bawah kadus dari Gerimak Narmada, saya pa bumi ke pemulihan sendiri bekepemimpinan Bupati dan kayak didemo karena mereka ra- lum dicabut oleh pemerintah pusat.

Wabup Loteng, H.M. Suhaili FT mai-ramai datang mempertanya- Setelah semua rumah rusak akibat – H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. gempa selesai dikerjakan sehingga kan masalah bantuSaat ini Loteng terus bermasa pemulihan pun belum dian Jadup. Mereka benah dan membangun di bercabut. “Kalau belum dicabut dengar sudah bagai sektor. Di tengah kemamasa pemulihan kan masih ada cair, padahal bejuan yang ada, Loteng juga tidak bantuan rumah, bantuan jadup lum,” tegas Kaluput dari kekurangan. Masih ini sepertinya menunggu rumah dis Sosial, Hj banyak tugas pembangunan ini selesai,” kata dia.

Made Amyang belum bisa terselesaikan.

Hasil komuniTapi hal itu tidak lantas memkasi terakhir buat Pemkab Loteng berkecil dengan pusat, hati. Loteng terus bergerak pihaknya maju. Meski terkadang harus diminta dihadapkan pada berbagai rinmenunggu, tangan dan hambatan. sebab dana Untuk itu, dukungan dari sebantuan luruh elemen masyarakat di bukan daerah ini sangat diharapkan. melalui Karena bagaimana pun juga Kemensos, pembangunan tidak akan bisa namun lewat berhasil kalau hanya menganBNPB. dalkan pemerintah saja, tanpa “Sejauh ini didukung peran serta aktif belum ada masyarakatnya. “Semua kita tandapunya peran dalam mendukung tanda. pembangunan. Jadi kalau pemKarena bangunan mau berhasil, maka pusat semua kita harus mendukung. masih Sesuai fungsi dan tugas masingsibuk ke Hj Made Ambaryati masing,” tandas Herdan. (kir)

nis, TPA berstatus regional yang minim dari sisi sarana prasarana.

Karena itu sudah ada wacana merelokasi TPA ini ke wilayah Teluk Gedang, sebab desain dari Dinas PU sendiri TPA ini hanya sampai pada tahun 2020. “Makanya sudah disiapkan uangnya untuk membangun TPA, rencananya di Rincung, tapi masih proses DED,” jelas dia. Diketahui luas lahan TPA ini seluas 8,14 hektar dengan 5 hektar sebagai lokasi timbunan sampah sedangkan 3 hektar lebih untuk lokasi bangunan dan pergudangan.

Ia menambahkan, selain TPA Kebon Kongok, ada juga TPST atau Tempat pengolahan sampah organik di Lingsar.

Di tempat pengolahan ini, sampah yang masuk 1,3 ton per hari. di TPST ini menggunakan ulat sebagai pengurai sampah. Ulat ini nantinya bisa dijadikan pakan ternak, kencingnya menjadi pupuk cair dan cangkangnya bisa menjadi pupuk padat. (her)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 daerah lain yang terkena bencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 juga,” imbuh dia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Jumlah total penerima bantu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 an Jadup di Lobar sebanyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 72.222 KK. Pada pencairan tahap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 I sudah disalurkan kepada 967 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 KK. Untuk usulan tahap II pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 haknya sudah mengusulkan pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 erima bantuan Jadup ke Kemen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sos sebanyak 71 ribu KK lebih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dengan total dana bantuan Jadup 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bagi ini sendiri sebanyak Rp133 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 miliar. Tapi dari jumlah ini masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ada 8.441 KK yang bermasalah di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 SIAK. Sehingga yang 8.441 KK ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 pengusulanya belakangan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Verifikasi 8 ribu KK lebih ini pun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kata dia sudah ada pembaharuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sehingga akan dibawa lagi ke pusat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 untuk diusulkan. Dari 8 ribu lebih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 KK bermasalah ini, karena memili1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ki KK lama sehingga tak terdata di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 SIAK. Pihaknya pun sudah berkoor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dinasi dengan Dukcapil dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 memperbaiki data kependudukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 warga ini. Ia berharap agar per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 soalan SIAK ini selesai bulan ini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Sebelum mengusulkan data pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 erima Jadup ke Kemensos pihakn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ya melakukan verifikasi dan vali1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dasi (Verivali). Sebab yang di SK1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kan oleh bupati dalam satu rumah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 adalah satu KK. Namun temuan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 nya di lapangan di satu rumah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ditempati empat KK. Sementara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Pihaknya mendata di satu rumah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 rusak berapa jiwa yang menempati 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 untuk diusulkan sebagai penerima 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Jadup. “Bahkan ada satu rumah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 itu 15 jiwa, paling sedikit ada yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dua KK,” jelas dia. Hal ini kata dia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dipertanyakan oleh pusat, sebab 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dalam satu rumah rusak dihuni 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 oleh banyak KK. (her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

Bantuan Jadup Korban Gempa Lobar Tidak Jelas

(Suara NTB/dok)

fesi sebagai partner song (PS).

Mencegah penyebarluasan penyakit ini, pihaknya sudah memperketat di tempat hiburan, dengan adanya Perda nomor 3 tahun 2016 yang mengatur setiap pekerja musiman dan antardaerah sebelum bekerja wajib melapor ke desa dan diberikan keterangan domisili sementara dan surat pekerja. “Tapi sebelum Kades memberikan surat tersebut, mereka (pekerja) harus memeriksakan dirinya dulu ke Puskesmas, apakah dia positif atau negatif,” jelas dia.

Melalui cara ini lah pihaknya memperketat. Di samping pihaknya melakukan VCT mobile setiap tiga bulan sekali. Sebab khawatirnya kalau mereka tertular lalu bekerja di tempat hiburan malam,

Praya (Suara NTB) Jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, Forum Kepala Desa (FKD) Loteng mulai melakukan konsolidasi. Pasalnya, FKD berencana mengusung calon kepala daerah sendiri di Pilkada Loteng mendatang. Beberapa nama dari kalangan birokrat, kini tengah dipertimbangkan untuk bisa bersaing pada perebutan kursi kepala daerah nantinya.

“Secara politik kami (FKD Loteng) memang tidak punya hak untuk bisa mengusung calon kepala daerah. Tapi kami akan upayakan agar calon yang direkomendaskan oleh FKD Loteng bisa ikut bertarung di Pilkada Loteng mendatang,” ungkap Wakil Ketua FKD Loteng, Lalu Buntaran.

Bisa saja, calon dari FKD Loteng tersebut dicarikan partai politik. Atau bisa juga melalui jalur independen atau perseorangan. Yang jelas, calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh FKD Loteng bisa ikut bertarung di Pilkada Loteng mendatang.

Karena merupakan calon yang direkomendasikan oleh FKD Loteng, maka FKD Loteng berkomitmen untuk mendukung penuh calon kepala daerah bersangkutan. Baik itu dari dukungan materi maupun dukungan suara. “Soal dukungan materi kita siap. Begitu pula dukungan suara, kita juga siap,” imbuh Kades Ketare ini.

Bila perlu calon kepala daerah yang diusung oleh FKD Loteng tersebut nantinya, tidak perlu mengeluarkan biaya politik sepeser pun.

Asalnya, punya komitmen untuk memajukan daerah ini. “Total kita punya 127 desa. Itu yang siap mendukung. Dari sisi materi maupun suara,” ujar Buntara.

Memang sampai saat ini belum semua Kades yang tergabung dalam FKD Loteng yang sudah menyatakan komitmen. Tapi sudah lebih dari setengah yang mengatakan kesiapan. Tinggal dikonsolidasikan saja. Sehingga pada waktunya nanti, semua Kades di Loteng bisa bersatu mendukung calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh FKD Loteng.

Disinggung siapa calon kepala daerah yang dimaksud, Buntaran menegaskan yang jelas bukan dari kalangan politisi. Tetapi dari kalangan birokrat. Karena memang FKD berharap, calon kepala daerah yang diusung bukan dari kalangan politisi.

Untuk posisi yang diincar, ia mengaku bukan jadi masalah.

Apakah itu calon bupati ataukah calon wakil bupati. Tapi tentu, harapanya bisa sebagai calon bupati. “Soal siapa pasangannya nanti, tergantung peta dan perkembangan politik. Yang pasti FKD Loteng harus bisa mengirim calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang,” timpalnya. (kir)

Lalu Buntaran

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah membangun komitmen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Namun semua itu tidak akan berarti apa-apa tanpa diimplementasikan dengan sikap dan perilaku. Sebab yang dibutuhkan konsistensi terhadap komitmen dimaksud.

Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Hasan Basri M.M, saat sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019, tentang pedoman pengendalian gratifikasi, Senin (14/10). Kegiatan ini merupakan tindaklanjut komitmen bersama Pemkab dengan KPK RI. Salah satu yang menjadi fokus dari peraturan ini, setiap gratifikasi kepada ASN dianggap pemberian suap bila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Namun, ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dan dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Nantinya, KPK yang akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi. Adapun penerimaan yang harus dilaporkan yaitu baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas satu juta rupiah.

Bupati pun berharap seluruh ASN mampu memahami sepenuhnya materi sosialisasi ini. Hal ini penting agar ada keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran Pemkab Sumbawa. Sehingga pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif. Selain itu, diharapkan pula agar para aparatur di lingkungan Pemkab dapat menjadi pribadi yang bersih, jujur dan amanah serta berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. (arn)

Perusahaan Dengan Investasi Rp500 Juta Wajib LKPM Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, memberikan atensi serius kepada perusahaan yang memiliki nilai investasi Rp500 juta di wilayah setempat. Hal tersebut diatensikan lantaran sesuai aturan tahun 2018 perusahan yang memiliki nilai investasi sebesar Rp500 juta harus membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) KSB, melalui kabid pengendalian penanaman modal Fatmawati SP, M. Si, Senin (14/10) tidak memungkiri masih ada beberapa perusahaan di wilayah setempat yang masih belum rutin menyerahkan laporan LKPM sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan dari ratusan perusahaan beroperasi, hanya beberapa perusahaan saja yang rutin.

Terkait hal ini, pihaknya tetap akan intens turun ke lapangan untuk memantau kondisi dari penanaman modal yang dilakukan. Selain masalah itu, saat ini pihaknya juga akan semakin gencar melakukan sosialisasi terhadap perusahaan yang memiliki investasi Rp500 juta untuk bisa melaporkan LKPM setiap tahunnya. Hal ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana perusahaan yang memiliki investasi di angka Rp500 juta tidak wajib LKPM. “Kita tetap mengingatkan perusahaan ini untuk intens menyampaikan laporan LKPM sebagai bahan evaluasi kita.

Hanya saja untuk sementara kita masih belum sampai terhadap penghentian operasi perusahaan hanya sebatas teguran untuk tetap melaporkan LKPMnya saja,” ujarnya.

Dikatakannya, LKPM ini sangat penting untuk mengetahui progres penanaman modal yang ada. Baik itu penanaman modal asing (PMA) yang ada maupun penanaman modal dari dalam negeri (PMDN). Bahkan LPKM menjadi salah satu indikator untuk mengetahui geliat investasi bisa dikategorikan meningkat atau tidak.

Khusus untuk perusahaan yang sudah berproduksi, pihak terkait memberikan waktu setiap semester harus menyerahkan LKPM. Jika tidak, akan langsung diberikan surat teguran tertulis untuk segera. Sementara bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi harus melaporkan aktifitas yang ada per tiga bulan.

Guna menyikapi molornya penyerahan LKPM, pihak terkait akan turun ke lapangan melakukan pemantauan. Bahkan tim ini akan menyasar semua kecamatan yang ada untuk melakukan pengecekan rutin terhadap perusahaan yang ada.

“LKPM ini kita anggap sangat penting sebagai bahan evaluasi penanaman modal di KSB apakah ada peningkatan atau penurunan. Makanya kita perusahan untuk intens melaporkan kondisi investasi yang mereka lakukan,” pungkasnya. (ils)

Ratusan Juta Uang Negara di Dinas PUPRPP Belum Dikembalikan Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat masih ada beberapa SKPD yang masih belum mengembalikan temuan negara hasil audit BPK tahun 2019.

Salah satunya yakni di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemukiman Perumahan (PUPRPP) dengan total pengembalian sekitar Rp719 juta. Terkait masalah tersebut, pihaknya sudah bersurat secara resmi untuk segera menuntaskan masalah itu jika tidak maka kasusnya akan tetap berlanjut ke tahap selanjutnya.

“Memang masih ada beberapa SKPD yang belum menyelesaikan pengembalian terhadap kerugian negara tahun 2018 salah satunya di Dinas PUPRPP senilai Rp719 juta. Kami sebenarnya sudah memanggil mereka untuk segera melakukan pengembalian dan mereka berjanji akan melunasinya di APBD-P, tetapi sampai saat ini masih nihil pengembalian.

Maka dari itu, dalam waktu dekat kami akan segera memanggil mereka untuk menyelesaikan masalah ini, jika tidak maka masalah ini akan kita naikan ke tahap selanjutnya,” ungkap Inspektur Inspektorat, Ir. H. Ady Mauluddin M.Si kepada Suara NTB, Senin (14/10).

Dikatakannya, temuan kerugian negara di Dinas selalu terjadi tiap tahun anggaran dan dinas PUPRPP yang menjadi penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan SKPD lainnya. Terkait dengan hal ini, pihaknya meminta semua SKPD untuk bisa menaati kaidah penganggarannya, sehingga tidak selalu muncul pengembalian di setiap hasil audit BPK diterima.

Selain itu, pihaknya juga berharap supaya apa yang menjadi temuan tersebut segera dikembalikan ke negara. Jika tidak, maka akan ada proses selanjutnya yang akan dilalui baik itu TPTGR maupun Kejaksaan sebagai pengacara negara.

Tentu jika kasus ini sampai ke Kejaksaan maka prosesnya sudah berbeda, bukan lagi pembinaan yang dikedepankan tetapi lebih kepada penegakan hukum. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh SKPD untuk tidak main-main dengan LHP BPK, karena jika disepelekan akan berakibat fatal.

Selain temuan yang baru, pihaknya juga akan terus berupaya menagih tunggakan kerugian negara sejak tahun 2007 yang hingga saat ini masih belum dikembalikan dengan total kerugian mencapai angka Rp369 juta.

“Kita tetap akan tagih mereka supaya segera menyelesaikan apa yang menjadi temuan tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena jika tidak ada pengembalian, maka masalah itu akan kita serahkan ke Kejaksaan untuk melakukan penagihan,” pungkasnya. (ils)

Halaman 6

JADI PAJANGAN Mesin insinerator yang dimiliki Puskesmas Poto Tano, hingga kini belum bisa digunakan.

Pengadaan mesin ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp460 juta di APBD 2014.

Mesin belum bisa digunakannya lantaran ada izin yang belum dipenuhi dinas terkait.

(Suara NTB/ils)

Pemkab Sumbawa Siap Terapkan Pengendalian Gratifikasi

SUARA PULAU SUMBAWA

Polisi Terbitkan SPDP Empat Tersangka Dugaan Kredit Fiktif

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 2013. Kasus yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp400 juta dengan empat tersangka tersebut saat masih didalami pihak Kejaksaan untuk tahapan selanjutnya, serta penahanan tersangka.

Selain kasus BPR, pihaknya juga fokus untuk menyelesaikan kasus Desa Dasan Anyar dengan jumlah kerugian mencapai angka Rp850 juta dan penggelapan pajak senilai Rp154 juta. Kasus yang sudah masuk dalam tahap penyidikan tersebut juga ditargetkan tuntas tahun 2019 sehingga tidak ada tunggakan kasus korupsi di tahun yang akan datang.

“Baru empat orang tersangka yang sudah kita tetapkan dalam kasus tersebut, jika Kejaksaan meminta supaya tersangkanya ditambah kita sudah siap. Kami juga tetap berupaya supaya kasus tindak pidana korupsi bisa segera tuntas dan tidak menjadi tunggakan di tahun yang akan datang,” pungkasnya. (ils)

Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH, S.IK kepada Suara NTB, Senin (14/10) membenarkan adanya SPDP terkait kasus dugaan kredit fiktif Bank BPR tahun 2013 lalu dan saat ini masih dikaji di Kejaksaan.

Hanya saja, dirinya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut.

Baik itu nama para pelaku

dan juga jabatan yang mereka emban. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya para tersangka tidak kabur dan menghilangkan barang bukti.

Dalam waktu dekat, pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan supaya SPDP yang sebelumnya dikirim bisa diberikan jawaban. Jika hasil penelitian tim Kejaksaan tidak ada masalah lagi, maka para calon tersangka akan langsung ditahan sekaligus melengkapi dokumen lainnya agar kasus

ini bisa segera tuntas. Karena pada hakikatnya kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak lama harus segera dituntaskan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Memang SPDPnya sudah kirim ke Kejaksaan dengan empat orang tersangka. Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, sehingga kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak tahun 2013 lalu bisa tuntas,” ungkapnya.

Dikatakannya, penanganan

kasus ini sudah berlangsung sejak lama sehingga masalah ini harus tuntas sebelum tahun 2020. Bahkan para tersangka juga kemungkinan besar akan bertambah dari empat orang menjadi enam orang. Tentu untuk tersangka tambahan, pihaknya menunggu petunjuk lanjutan dari Kejaksaan.

Jika Kejaksaan meminta supaya tersangkanya ditambah, maka pihaknya akan langsung melakukan pengembangan terkait kasus tersebut.

Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya menunggu adanya informasi terbaru dari Kejaksaan, jika hasil penelitian berkas SPDP tuntas dalam minggu ini, maka pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan Bendungan Kerekeh. Saat ini Pemkab tengah mencari alternatif dukungan anggaran baik dari pusat ataupun provinsi untuk pembebasan lahan. Mengingat anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khaeruddin menyampaikan, terhadap rencana pembangunan Bendungan Kerekeh pihaknya dan Asisten III sudah diperintahkan Bupati Sumbawa untuk mencari dukungan alternatif pembiayaan.

Terutama biaya pembebasan lahan, diharapkan dukungan

dari pemerintah pusat atau provinsi. “Pemkab mencari alternative dukungan untuk biaya pembebasan lahan. Harapannya pemerintah pusat dan provinsi bisa mendukung,” ujarnya.

Menurutnya, biaya pembebasan lahan Bendungan Kerekeh sangat besar. Sehingga berat, jika hanya Pemkab yang membiayai. Sebab berdasarkan hasil study Larap yang dilakukan tim BWS, untuk pembebasan lahan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp. 100 Miliar. Dimana yang harus dibebaskan sekitar 60 hektar lahan sawah, 96 hektar tegalan dan 141 hektar kawasan hutan.

“Kalau Pemkab Sumbawa saja sepertinya sangat berat

untuk bisa mengcover biayanya. Sebagaimana kita ketahui, 2020 itu beban anggaran kita sudah sangat besar, termasuk dukungan terhadap pemilu. Tahun 2021 sesuai rencana Kerekeh itu harus sudah jalan. Sehingga 2020 itu paling tidak sudah ada jelas.

Karena BWS ingin ada pernyataan komitmen sumber dana, baru mereka bisa melanjutkan tahap-tahap berikutnya untuk proses realisasi. Dalam minggu ini Pak Asisten III yang ditugaskan sama Pak Bupati untuk mencari dan melobi ke Kementerian PU atau Kementerian Keuangan,” terangnya.

Rencana pembangunan Bendungan Kerekeh ini, lanjut-

nya, mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil pertemuan Bupati Sumbawa dengan masyarakat setempat beberapa waktu lalu. Karena dari pemaparan yang dilakukan, bahwa pembangunannya akan berdampak positif bagi desa sekitar. Keberadaan Bendungan Kerekeh nantinya juga sangat strategis.

“Bendungan Kerekeh sangat strategis. Karena sebagai penyedia air baku dan untuk pengendali banjir Kota Sumbawa Besar. Selain itu juga untuk mengairi sawah sekitar 4000 hektar dan untuk pariwisata,” tandasnya. (ind/arn/*)

Pemkab Sumbawa Cari Dukungan Anggaran Pembebasan Lahan Bendungan Kerekeh

Khaeruddin

PKB Sumbawa Segera Buka Penjaringan Calon

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Para peserta sosialisasi Bale Mediasi yang menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat di Sumbawa.

Selesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Bale Mediasi Dibentuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM, menyebutkan, Perda No. 9 Tahun 2018, menghadirkan Bale Mediasi di Sumbawa, yang disosialisasikan, Senin (14/10). Ini merupakan komitmen bersama meningkatkan partisipasi dan pemahaman tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi. Demi terciptanya suasana yang rukun, tertib, dan harmonis di lingkungan masyarakat.

Menurut Sekda, Bale Mediasi merupakan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Dalam melaksanakan mediasi, bale mediasi berasaskan pada musyawarah mufakat, kekeluargaan, sederhana,

cepat dan biaya murah, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembentukan bale mediasi sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi, mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini, dan terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

Bupati menilai Penyelesaian sengketa di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Oleh karenanya, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesaian

melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati berharap perlu adanya koordinasi antara berbagai sektor dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Koordinasi dan kerjasama ini tentunya akan dapat meningkatkan kesalingsepahaman dan berhasil menciptakan iklim penyelesaian masalah di masyarakat secara sehat. Kehadiran bale mediasi ntb ini pada dasarnya merupakan implementasi dari pemberdayaan kembali dan memperkuat lembaga adat, sehingga nantinya akan mampu memberdayakan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi mediasi. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumbawa segera membuka pendaftaran penjaringan bakal calon Bupati untuk Pilkada 2020. Nama nama yang akan mendaftar nantinya akan direkomendasikan ke DPW PKB NTB. Sebagaimana disampaikan Ketua DPC PKB Sumbawa, H. M. Idham S, kepada Suara NTB, Senin (154/10) kemarin. Sesuai hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Wilayah PKB di Mataram lama ini, diputuskan penjaringan akan dibuka sekitar akhir bulan Oktober ini. Dengan membentuk Desk Pilkada tingkat Kabupaten. “Saat ini, kita masih susun persyaratan pencalonan,” terangnya.

Dalam proses penjaringan ini, PKB terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar. Yang ingin menjadikan PKB sebagai kendaraan politknya pada Pilkada 2020 mendatang.

Baik itu kader internal maupun figur dari luar partai. “Beberapa orang nanti yang mendaftar, akan kita bawa namanya ke DPW untuk selanjutnya direkomendasikan ke DPP. Tentu dengan melihat kelengkapan syarat yang mesti dipenuhi.

Termasuk elektabilitas calon juga menjadi pertimbangan,” tukas H. Idham.

H. M. Idham S (arn)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Halaman 7

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Dipusatkan di Kilo, Berbagai Kegiatan Digelar Jelang Hari Kesehatan Nasional Dompu (Suara NTB) Peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Kabupaten Dompu akan dirangkaikan dengan peringatan Hari KORPRI dan Hari PGRI pada 30 November 2019 mendatang. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Kilo ini, nantinya akan dirangkaikan dengan bhakti sosial dan kegiatan lomba lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Senin (14/ 10) mengungkapkan, peringatan hari kesehatan nasional tahun 2019 ini akan diisi dengan berbagai kegiatan. Gerak jalan yang dipadukan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial usai upacara peringatan hari kesehatan di Kilo, lomba olah raga voli, lomba paduan suara untuk ger-

mas, serta yel – yel program unggulan kesehatan dan kabupaten. “Untuk eselon IV, kita adakan lomba hafal undang – undang dasar 1945, dan Sapta Prasetia KORPRI. Lomba ini sudah kita mulai. Jurinya dari BKDPSDM,” ungkapnya.

Untuk tenaga kesehatan juga tetap dilombakan. Begitu juga dengan lomba Pustu, Polindes, PHBS masing – masing Puskesmas, serta lomba tanaman obat keluarga.

“Pemberian makanan tambahan dengan IBU JARI juga kita lombakan,” katanya.

Hj. Iris mengharapkan, berbagai lomba dan kegiatan yang diadakan dalam rangka hari kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Sehingga kesehatan tidak hanya menjadi tanggungjawab jajaran Dinas Kesehatan,

tapi menjadi tanggungjawab semua pihak. “Kesehatan itu hanya bagian hilir dari setiap persoalan. Hulunya ada di lintas sektor,” ungkapnya.

Ia pun mencontohkan kasus stunting yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) di Kabupaten Dompu. Stunting disebabkan banyak hal dan diantaranya faktor pemenuhan gizi, kesehatan lingkungan, pola asuh dan lainnya. Itu semua tidak bisa hanya oleh Dinas Kesehatan, tapi harus melibatkan lintas sektor termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PPKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perumahan, Dinas PMPD dan lainnya.

Begitu juga dengan kasus rabies, Dinas Kesehatan hanya hilirnya atau manusia korban gigitan anjingnya. Karena pen-

yakit ini ditularkan melalui virus dari anjing melalui air liurnya. Untuk mengobatinya, sejauh ini belum ada obatnya.

Vaksin yang diberikan kepada korban gigitan anjing selama ini hanya bagian dari upaya untuk memperlambat penyebaran virus. Tapi untuk menghilangkan rabies harus dengan menghilangkan anjing sebagai sumber virusnya. “Makanya butuh kerjasama dengan Dinas Peternakan dan masyarakat,” katanya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Dompu, Muhammad Iksan, S.ST, MM yang dihubungi terpisah mengaku, tengah mempersiapkan rencana upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional yang dirangkaikan dengan HUT KORPRI, dan HUT PGRI. “Kita adakan upacara di Kilo tanggal 30 November nanti dengan menyatukan 3 keg-

(Suara NTB/ula)

RAPAT - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pimpin rapat dalam rangka persiapan Hari Kesehatan Nasional tingkat Kabupaten Dompu, HUT KORPRI, dan HUT PGRI di ruang rapat Bupati, Senin (14/10).

Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes

iatan,” ungkapnya.

Menjalang kegiatan HUT KORPRI, PGRI, dan Hari Kese-

bhakti sosial penanaman kayu roboisasi dan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. (ula/*)

hatan Nasional juga akan diadakan beberapa kegitan. Termasuk di Kilo nanti akan ada kegiatan

(Suara NTB/ula)

Diduga Malapraktik, Pasien RSUD Bima Meninggal Usai Disuntik (Suara NTB/jun)

DALAM KAWASAN – CV. Lancar Abadi di Desa Bara diduga berdiri di atas kawasan Hutan, Senin (14/10).

CV. Lancar Abadi Diduga Berdiri di Atas Kawasan Hutan Dompu (Suara NTB) – Gudang sembako milik CV. Lancar Abadi di Desa Bara Kecamatan Woja, diduga berdiri di atas kawasan hutan.

Padahal, mereka belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan dari kementerian. Atas temuan tersebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS) berencana mengkoordinasikannya dengan APH untuk mengambil langkah hukum.

Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KPH ARS, Iswanto kepada Suara NTB membenarkan jikalau gudang sembako tersebut dibangun di atas kawasan hutan tanpa izin. Bahkan, merujuk pada peta koordinat kawasan hutan yang diambil separuh dari bangunan yang ada.

“Setengah dari bangunan itu memang masuk kawasan hutan, dulu saat dinas pernah dikonfirmasi tapi pemiliknya ngotot bahwa dia sudah ngajuin izin ke pemda,” ungkapnya.

Pengelola gudang sembako tersebut bersikukuh memperluas bangunan dengan alasan memi-

liki alas hak berupa sertifikat.

Padahal, jelas area yang ditempati itu berdasarkan peta koordinat dan pal batas yang terpasang masuk dalam kawasan.

Kemungkinan besarnya, menurut Iswanto, pihak perusahaan salah membaca sertifikat yang dimiliki karena lahan kosong yang berada disekitar itu tidak termasuk dalam kawasan hutan. “Kemungkinan sertifikat ke sini (tanah bebas), tapi kenapa dia naikan ke atas kawasan hutan. Ini sama juga kaitannya dengan yang di Madaprama yang sekarang diduduki warga,” jelasnya.

Atas pemanfaatan kawasan hutan yang diduga tidak dibekali izin pinjam pakai tersebut.

Pihaknya akan melayangkan surat ke Dinas LHK Provinsi NTB untuk menindaklanjuti, terlebih berkoordinasi dengan APH guna mengklarifikasi pihak perusahaan. Jika memang pemanfaatan kawasan tersebut dibekali izin semestinya bisa dibuktikan.

Terpisah, Direktur CV. Lancar Abadi, Tatang yang dikonfirmasi Suara NTB

membantah jika gudang sembako miliknya berdiri di atas kawasan hutan. Hal itu ditandai bukti sertifikat dan hasil pengukuran fisik yang dilakukan BPN saat awal-awal pembangunan. Bukti-bukti tersebut beberapa hari lalu sudah dilimpahkan ke Mapolres untuk diteliti lebih lanjut.

Beberapa bukti ini bahkan sudah pernah dilimpahkan ke KPH untuk disikapi dua tahun lalu. Namun setelah tak ada respon sekarang justru diulas kembali tanpa alasan yang jelas. “Dulu sudah kita kirimkan semua ke mereka (KPH) sekarang kok dimuat lagi, saya ndak tau kenapa. Kemarin juga dari polres sudah ke sini dan buktinya sudah saya kasi ke mereka semua,” jelasnya.

Dengan alasan gudang tersebut berdiri di atas lahan hak milik pribadi yang disertai sertifikat, pihaknya pun tak perlu untuk mengurus izin pinjam pakai kawasan sebagai yang disarankan KPH. “Saya kan tidak pakai kawasan hutan ngapain harus ada izin,” tandasnya. (jun)

Peraih Medali Emas MTQ NTB Diganjar Paket Umrah Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima memberikan paket umrah bagi qori dan qoriah yang berhasil meraih medali emas dalam lomba MTQ ke-XXVIII tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Barat belum lama ini.

Kepastian pemberiah hadiah umrah itu disampaikan Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan SH, saat menerima kafilah MTQ Kota Bima, di halaman depan Kantor Walikota Bima, Senin (14/10).

“Peserta (qori dan qoriah.red) MTQ yang mendapatkan medali emas diberi bonus berupa paket umrah,” katanya.

Ferry mengatakan, dalam lomba MTQ tingkat Provinsi NTB itu, kafilah Kota Bima keluar sebagai juara umum. Prestasi itu, kata Ferry tidak hanya membuat bangga pemerintah, Namun seluruh masyarakat Kota Bima.

“Prestasi ini diharapkan juga dijadikan dorongan agar lebih mempersiapkan dan mematangkan diri dalam mewakili NTB

(Suara NTB/Uki)

PESERTA MTQ - Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan bersama Kepala OPD dan ASN ruang lingkup Pemerintah Kota Bima berjabat salam kepada peserta MTQ ke-XXVIII, di halaman depan Kantor Walikota Bima, Senin (14/10).

H. Ahmad mengaku torepada tingkat nasional,” katanya.

Kabag Kesra Kota Bima, H. han prestasi juara umum Ahmad S.Ag, M.,M. mengata- tersebut tidak terlepas banykan MTQ ke-XXVIII yang dim- aknya peserta dari Kota Bima ulai sejak tanggal 3 sampai yang masuk final. Ada sebandengan 8 Oktober kemarin, yak 19 peserta yang masuk fikafilah Kota Bima memperoleh nal dari berbagai kategori yang sebanyak 67 poin. “Dengan per- dilombakan. “Ada 8 medali olehan 67 poin ini, kafilah Kota emas, 6 medali perak dan 5 Bima jadi juara umum. Disus- medali perunggu yang diraih ul Lombok Tengah dan Lom- dari 10 mata lomba yang diikuti,” katanya. (uki) bok Barat,” katanya.

Februari 2020, Seleksi Tiga JTP Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu memproses seleksi untuk pengisian enam dari sembilan Jabatan Tinggi Pratama (JTP) yang lowong.

Tiga JTP yang lowong akan diisi dalam proses seleksi Februari 2020 mendatang bersama jabatan lowong lain.

Kepala BKDPSDM Dompu, Ir. Ruslan kepada Suara NTB, Minggu (13/10) mengaku, ketiga JTP yang tidak diikutkan proses seleksi JTP Oktober ini akan diproses Februari 2020 mendatang. Karena rencananya, proses seleksi akan kembali dilakukan pada Februari men-

datang bersamaan dengan pengisian JTP yang lowong ditinggal pensiun pejabatnya.

Diantara pejabat yang akan memasuki masa pensiun hingga 2020 mendatang seperti Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, Drs H. Sudirman Hamid, M.Si pada 1 Januari 2020, Ir. H. Moh. Rasyidin Suryadi, MSI asisten Administrasi Pembangunan Setda Dompu akan memasuki usia pensiun 1 Maret 2020, dan H Agus Bukhari, SH, MSI Sekda Dompu yang akan memasuki usia pensiun 1 September 2020.

“Tiga jabatan tinggi pratama yang belum terisi akan kita pros-

es bersama beberapa jabatan yang akan ditinggal pensiun pada Februari 2020,” kata Ruslan.

Ketiga JTP yang belum diproses seleksi diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Wilayah, kepala Bappeda dan Litbang, serta salah satu staf ahli Bupati Dompu. Ketiga jabatan ini sudah lama lowong karena ditinggal pensiun dan dimutasi.

Untuk jabatan Kepala Bappeda dan Litbang, dikatakan Ruslan, pengisian pejabatnya tidak melalui seleksi.

Tapi akan diambil dari pejabat yang ada dengan sistem rotasi. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Pasien RSUD Bima, bernama Halimah (70 tahun), diduga meninggal setelah mendapatkan tiga kali suntikan dari petugas medis RSUD setempat, pada Selasa (8/10) lalu. Usai disuntik, warga Tolotongga, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut bahkan meninggal tidak wajar, dengan didahului kejang-kejang dan mulut berbusa.

Anak korban, Isra mendatangi RSUD Bima pada, Senin (14/10) untuk menemui dan meminta penjelasan dari Direktur RSUD setempat, terkait meninggal ibunya tersebut. Isra menuturkan, awalnya ibunya ditangani di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan langsung dipindahkan ke ruang rawat inap VIP B. Setelah itu, tiba-tiba datang perawat yang hinga kini tidak diketahui identitasnya membawa alat mirip kanebo dan menanyakan alat kesehatan.

“Saat itu kami bertanya balik, alat apa yang ditanyakan itu.

Bukankah RSUD yang menyediakan alat dan obat. Koq malah nanya ke keluarga pasien,” katanya kepada wartawan di RSUD Bima, Senin (14/10).

Akan tetapi, lanjut Isra, pertanyaan tersebut justru tidak dijawab oleh perawat. Sang perawat langsung memberikan tindakan medis kepada korban dengan memberikan suntikan.

“Saat disuntik saya belum menanyakan apa-apa, tujuannya disuntik,” katanya.

Setelah memberikan suntikan pertama, perawat kemudian memberikan suntikan kedua hingga ketiga. Pada saat itu Isra bertanya kepada perawat yang sebelumnya tidak memberitahukan kepada keluarga pasien. “Saat ditanya perawatnya tidak menjelaskan. Kami bingung. Sementara ibu saya saat itu dalam kondisi tidur tapi tidak dibangunkan,” katanya.

Setelah beberapa menit lanjut Isra, korban langsung bangun dan mengeluhkan kondisi badannya yang mulai kaku dan menggigil. Isra kemudian bertanya kepada perawat terkait kondisi korban.

“Namun perawatnya langsung keluar, sami pikir keluar nyari bantuan. Dalam hitungan detik tanpa bantuan apapun, ibu saya meninggal dengan kondisi kejang-kejang disertai mulut berbusa,” katanya.

Hingga ibunya yang didiagnosa mengidap penyakit jantung, meregang nyawa, tidak ada tindakan lanjutan apapupun dari para medis. Selain

(Suara NTB/Uki)

DI RSUD - Isra, anak pasien RSUD Bima yang meninggal karena dugaan malapraktik saat diwawancarai wartawan di RSUD setempat, Senin (14/10). yang dilakukan perawat tersebut. “Selamat dirawat di RSUD mulai Senin hingga Selasa malam, hanya ada tindakan medis oleh perawat dan di IGD saja,” katanya.

Isra menilai kematian ibunya tersebut sangat janggal.

Untuk memastikannya Ia ingin meminta penjelasan medis pada manajemen RSUD Bima, terkait jenis obat dan suntikan dilakukan oleh perawat.

“Selain itu juga mempertanyakan mengapa setelah mengonsumi obat dari suntikan itu,

ibu saya justeru kejang-kejang dan keluar busa di mulut hingga meninggal dunia,” ujarnya.

Sementara Direktur RSUD Bima, drg. H. Ihsan dikonfirmasi enggan memberikan komentar mengenai masalah yang menimpa pasien bernama Halimah tersebut. Hanya saja Ia berjanji akan mengeceknya terlebih dahulu.

“Saya masih sibuk dan tengah di luar. Nanti akan saya cek dulu. Saya konfirmasi dulu ke bagian IGD,” katanya singkat. (uki)

Perbaikan SDN Tambora Masuk Prioritas 2020 Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin, MM, menegaskan perbaikan gedung SDN Tambora akan diprioritaskan tahun 2020 mendatang.

“Sudah kita tindaklanjuti dan perbaikannya akan diprioritaskan tahun anggaran 2020,” katanya kepada Suara NTB, Senin (14/10). Dikatakannya, Kepala Sekolah SDN Tambora, Basri S.Pd dan seorang operator sekolah bernama Sugeng Purnomo S.Pd telah dipanggil untuk membahas persoalan tersebut tersebut.

“Tadi pagi sudah bertemu.

Dan saya sampaikan akan

diperbaiki tahun 2020. Kami tadi juga meminta agar persoalan ini terus dan tetap dikawal,” katanya. Ia menegaskan, pihaknya bukankan tidak peduli dengan kondisi sekolah yang rusak. Namun pada saat itu belum menjabat sebagai kepala Dikbudpora.

Laporan dan data yang diserahkan tidak diketahui.

“Kalau dari awal sudah dilaporkan tentu kita tindaklanjuti. Tapi sekarang baru saya tahu. Tapi yang jelas sekolah ini tetap kita prioritaskan,” katanya. Terpisah, Guru SDN Tambora, Sugeng Purnomo S.Pd membenarkan telah dipanggil dan bertemu dengan Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, terkait

persoalan sekolah tersebut.

“Tadi pagi saya dengan Kepala Sekolah sudah bertemu dengan Kepala Dinas. Soal sekolah yang rusak akan ditindaklanjuti dan jadi prioritas 2020,” katanya. Terlepas dari itu, Sugeng meminta kepada Dinas agar tidak sekedar memanggil serta berjanji untuk memperbaiki kondisi sekolah yang rusak. Tapi harus dapat direalisasikan dalam bentuk nyata.

“Kami berharap tidak sekedar meminta data atau laporan. Tapi segera mungkin bisa ditindaklanjuti seperti direhab atau dibangun baru,” katanya.

Kalaupun perbaikannya menjadi prioritas tahun 2020

mendatang, Ia berharap bisa dibangun ulang. Karena kalau hanya direhablitasi akan percuma, mengingat kondisi sekolah rusak parah. “Hampir mau roboh. Kondisi bangunannya retak,” katanya.

Sebelum perbaikan juga, Sugeng juga berharap pemerintah daerah membangun sekolah darurat dengan menggunakan tenda. Mengingat bangunan tua peninggalan Belanda untuk KBM sementara, kondisinya sudah tidak layak. “Kalau bisa ada sekolah darurat.

Karena tempat KBM sekarang bau dan sudah lapuk. Sudah 14 bulan KBM di bangunan tua ini karena kondisi sekolah yang rusak,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Selasa, 15 Oktober 2019

Pilkada KLU

Calon Wakil dari Internal, PPP Cari Calon Bupati Mataram (Suara NTB) – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Narsudin mengungkapkan, dalam kontestasi di Pilkada KLU 2020, Pihaknya hanya akan membuka penjaringan untuk bakal calon bupati saja. Sementara untuk bakal calon Wakil, PPP mengajukan kader internalnya.

Penjaringan untuk bakal calon wakil bupati tidak akan dibuka parpol berlambang ka’bah itu, karena dipastikan sebagai kader internal ia memastikan akan maju bertarung di Pilkada KLU. “Karena saya maju sebagai balon wakil. Sehingga penjaringan hanya kita buka untuk calon bupati saja,” ujarnya.

Dalam juklas dan juknis Pilkada diterbitkan DPP disebutkan salah satu poin memuat, Jika di Pilkada tersebut ada kader internal dipastikan siap maju sebagai calon wakil bupati. Maka DPC tersebut diperkenankan hanya membuka penjaringan calon wakil bupati. Begitu juga sebaliknya, Jika ada kader internal siap maju sebagai calon bupati. Maka DPC itu diperbolehkan hanya membuka penjaringan calon wakil bupati.

Atas dasar itu, pihaknya menilai DPC KLU hanya perlu buka penjarin-

gan calon bupati dan tidak perlu buka penjaringan calon wakil bupati. Pasalnya, sesuai hasil Rapimnas digelar PPP beberapa waktu lalu, salah satu rekomendasi rapimnas menegaskan bahwa PPP akan berikan prioritas dan keutamaan bagi kader internal untuk didukung dan usung di Pilkada.

Walau begitu, pihaknya belum buka penjaringan balon bupati. Direncanakan dalam waktu dekat ini pihaknya membuka penjaringan untuk calon Bupati saja. “Dan internal PPP, saya siap maju di Pilkada KLU,” tambahnya.

Sebagai ikhtiar dirinya untuk memperoleh dukungan PPP di Pilkada KLU, Ia sudah menyatakan kesiapan dan kesediaan maju di Pilkada kepada DPW dan DPP. Dengan keputusan maju di Pilkada KLU, Ia siap segala konsekuensi politik akan diterima. Termasuk harus mundur dari jabatan sebagai Anggota DPRD KLU.

DPW dan DPP berikan apresiasi terhadap kesiapan dirinya maju berlaga di Pilkada KLU. Pasalnya, Parpol berlambang ka’bah itu mendorong dan mendukung lebih banyak kader internal tampil di Pilkada KLU. “Saya sudah sampaikan kesiapan saya maju kepada ibu ketua DPW (Hj. Wartiah.) dan pengurus DPP,” ujarnya.

Hanya saja, PPP raihan tiga kursi di DPRD KLU, Perlu mencari parpol mitra koalisi. Sebab itu, Ia berencana akan daftarkan diri di sejumlah parpol. Diantaranya, Partai Demokrat, PAN, NasDem dan sejumlah parpol lainnya. “Kita sudah ada komunikasi juga dengan parpol itu, dan segera kita daftar sebagai calon wakil Bupati,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri mengatakan, Ketua DPC PPP KLU, Narsudin sudah menyatakan kesiapan maju di Pilkada KLU kepada DPW. Pihaknya pun sudah meminta kepada Narsudin untuk lebih aktif melakukan lobi politik dan pendekatan baik ke parpol maupun balon bupati. “Kita akan perjuangkan kader internal maju di Pilkada KLU,” ujar Anggota DPRD NTB tersebut. (ndi)

Selektif Terima Masukan PROSES seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB sedang berjalan. Dalam perosesnya, banyak mengundang perhatian masyarakat.

Sehingga beberapa elemen masyarakat banyak memberikan masukan dan saran terkait dengan proses seleksi tersebut. Namun demikian, kritik yang disampaikan sejumlah pihak, tidak saja bersifat konstruktif, tapi ada juga yang kental dengan agenda politik kepentingan tertentu.

Demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, TGH. Mahalli Fikri dalam pernyataan persnya, Senin (14/10) kemarin. Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur agar lebih selektif dalam menerima masukan dan saran yang disampaikan terkait dengan proses seleksi calon Sekda tersebut.

Pasalnya tidak semua kritikan dan saran yang disampaikan tersebut objektif, namun justru sangat kental dengan muatan kepentingan sejumlah pihak.

“Karena setelah mencermati berbagai masukan dan saran yang disampaikan

oleh berbagai kelompok masyarakat, walaupun saran itu dihasilkan lewat diskusi dan rembuk ternyata banyak yang tidak objyektif. Bahkan bukan saja ada yang sangat subjektif dan mendiskreditkan calon tertentu, tapi juga sangat kental nuansa politiknya,” ungkap Mahalli.

Karena menyadari kondisi politik yang tengah bermain dalam proses seleksi calon Sekda tersebut. Membuat Demokrat terpaksa harus bereaksi.

Pasalnya bagaimanapun, Demokrat sebagai salah satu partai pengusung pasangan Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada saat Pilkada lalu, merasa memiliki tanggung jawab politik untuk ikut mensukseskan kinerja pasangan Zul-Rohmi tersebut sesuai dengan visi-misi mereka.

“Partai Demokrat NTB sebagai partai pengusung Zul-Rohmi tentu paling bertanggung jawab untuk suksesnya pemerintahan Zul-Rohmi, dalam arti mampu memenuhi janji - janji politiknya dengan sebaik - baiknya. Oleh kare-

TGH. Mahalli Fikri na itu Demokrat NTB berkewajiban berperan sebagai mata telinga ZulRohmi agar dapat memberikan masukan yang konstruktif dan produktif,” katanya.

“Karena itulah Demokrat NTB kemudian meminta agar Zul-Rohmi hadir sebagai pemimpin yang kuat dalam mengelola pemerintahan secara profesional, tidak mudah diintervensi dan dipengaruhi oleh pihak manapun. Lebih - lebih dalam masalah menetapkan Sekda NTB,” sambungnya. Dikatakan Mahalli, suksesnya pemerintahan ZulRohmi sangat bergantung pada Sekdanya. (ndi)

Halaman 8

Selasa, 15 Oktober 2019

SUARA NTB

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

Guru Besar Ke 54 Unram PROFESOR Dr. Muhammad Natsir SH., M.Hum., menjadi Guru Besar ke 9 di Fakultas Hukum sekaligus ke 54 di Universitas Mataram (Unram).

Melalui perjuangan cukup panjang, gelar akademik putra kelahiran Wera 26 Januari 1959 ini berbuah manis.

Sebelumnya, Kementerian Ristekdikti mengeluarkan SK Nomor 24551/M/KP/2019 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peneta(Suara NTB/dok) pan angka kredit Dirjen SumMuhammad Natsir ber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Nomor 151/D2.1/ KK.01.00/GB/2019 Tanggal 31 Mei 2019 diangkat menjadi Guru Besar bidang Hukum Pidana dengan angka kredit 914,50 .

Menurut Natsir, apa yang diraih merupakan buah dari banyak do’a dan ikhtiar untuk terus belajar selama ini. Siapa sangka, Natsir yang meraih doktor Hukum Pidana di Universitas Brawijaya Malang pada 2014 silam dalam sekejap meraih gelar akademik tertingginya.

Lebih jauh Natsir berharap banyak anak muda yang termotivasi dengan giat belajar dan tidak mudah putus asa. Meski berasal dari kampung terpencil, dia berharap generasi hari ini tidak mudah menyerah dan terus semangat belajar.

Sepanjang mengabdikan diri sebagai dosen di Unram, Natsir telah menghasilkan berbagai publikasi karya ilmiah. Di antaranya ialah buku dengan Judul Model Alternatif Penyelesaian Konflik Komunal Di Nusa Tenggara Barat, terbit 2016. Buku dengan Judul Kriminologi Dan Teori-Teori Hukum, terbit Agustus tahun 2016.

Buku dengan Judul Penanggulangan Konflik Dengan Kearifan Lokal Sasambo, terbit September tahun 2017.

Di samping itu karya jurnal internasional dihasilkannya seperti Legal Arrangement in the Criminal Act Of Human Trafficking pada Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue. Volume 20, Issue 1, 2017. Violent Actions in North Cakra, Mataram, West Nusa Tenggara Indonesia pada Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue.

Volume 20, Issue 1, 2017. Models of the Settlement Effor for Communal Conflicts (In Ketara Village, Central Lombok Regency and Ngali Village vs Renda Village, Bima Regency) West Nusa Tenggara Province pada Journal of Law, Policy and Globalization. ISSN 22243240 (Paper) 2224-3259 (Online). Volumen 20, December 2013.

International Institute for Science, Technology and Education (IISTE).

Accelerating Global Knowlwdge Creation and Sharing. Communal Conflict Resolution Models in Bima Regency West Nusa Tenggara Province. Author yang dipublikasikan pada International Journal of Education and Research. Volume 1 No. 12. December 2013. “Semua tentang model penyelesaian konflik di NTB, “ ungkapnya. (dys)

Kuatkan Karakter Siswa Lewat Imtak Mataram (Suara NTB) SMPN 6 Mataram memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengisi kegiatan iman dan takwa (imtak) di sekolah. Siswa diberikan kesempatan untuk mengisi ceramah dalam kegiatan imtak. Hal itu diharapkan dapat menguatkan karakter siswa.

Kepala SMPN 6 Mataram. H. Azizudin, S.Pd., M.Pd., Jumat (11/10) mengatakan siswa memang diajak berkolaborasi dalam kegiatan imtak. Secara bergantian siswa dijadwalkan mengisi kegiatan imtak dan ceramah. “Ini sebagai bagian dari pendidikan karakter karena bisa menguatkan keimanan mereka, juga melatih keberanian dan mental,” ujarnya.

SMPN 6 Mataram melaksanakan program penguatan pendidikan karakter. Kegiatan imtak salah satu program pendidikan karakter dari sisi religius. Dalam sisi religius, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan iman dan takwa, kegiatan diniyah, serta menjalankan Salat Dhuha, serta Salat Zuhur berjamaah.

Termasuk kunjungan ke berbagai tempat ibadah sesuai agama masing-masing. Melalui berbagai kegiatan yang bernuansa religius itu diharapkan juga dapat meningkatkan sisi keimanan siswa.

Azizudin menyebutkan ada lima inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu dari sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri dan integritas.

Sementara itu untuk menumbuhkan semangat nasionalisme para siswa, dilaksanakan upacara bendera setiap hari Senin serta hari besar lainnya. Serta menyanyikan lagu wajib nasional. Para siswa juga ditumbuhkan semangat gotong royong mereka, melalui berbagai kegiatan, seperti Sepuluh Menit untuk Kebersihan (Semut) dilaksanakan sebelum belajar. Ada juga olahraga gembira dan kemah bakti dan kerja bakti. Ada juga gerakan ikatan tali kasih.

Kemandirian siswa juga diasah melalu kegiatan ekstrakurikuler. Eskul semakin digiatkan, ada pendidikan pramuka yang wajib diikuti. Serta pilihan berbagai ekskul yang dapat diikuti para siswa.

“Juga melalui latihan dasar kepemimpinan, juga menyambut kehadiran siswa dengan Senyum, Salam, dan Sapa,” ujar Azis.

Tidak lupa juga integritas harus juga ditekankan melalui optimalisasi proses belajar mengajar. Serta akselerasi kompetensi guru, pegawai, dan siswa. Program pengayaan, uji coba, literasi, dan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga digiatkan. (ron)

(Suara NTB/ist)

CERAMAH - Siswa SMPN 6 Mataram sedang memberikan ceramah pada kegiatan Imtak di sekolah, Jumat (11/10).

Program PPL PPG dalam Jabatan

Beri Kesempatan Saling Berbagi Ilmu Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Mataram menjadi salah satu lokasi penempatan peserta program PPL PPG dalam Jabatan tahun 2019 ini.

Kesempatan ini dijadikan media baik bagi pihak sekolah maupun para peserta untuk saling berbagi ilmu.

Hal itu sebagaimana nampak dalam keseharian para peserta PPL PPG Dalam Jabatan. Mereka diberikan panggung belajar dan berinteraksi saling membagi ilmu pada siswa sekolah setempat. Seperti keikutsertaan mereka dalam program pembinaan mental siswa.

Salah seorang guru PPG asal NTT, berdiri tengah di depan anakanak SMK Negeri 2 Mataram. Dia adalah Muhammad Rusli. Seorang guru BING, yang ditempatkan di sekolah ini selama satu bulan.

Rusli dalam berbagi ilmu di hadapan para siswa mengajak para siswa untuk mengedepankan tiga hal utama yang harus dimiliki oleh semua insan manusia, yakni ilmu, seni dan agama.

Ketiganya kata Rusli, menjadi rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Allah mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, sebab Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan. Kepada siswa, Rusli memberi nasehat dan cara untuk hidup sesuai dengan cara dan kehendak Allah sendiri.

“Allah dalam Firmannya telah menyatakan bahwa akan mengangkat derajat hambanya beberapa derajat bagi yang beriman dan berilmu,” ungkapnya.

Sulman Haris Wakasek Humas SMKN 2 Mataram menyebut kegiatan PPL PPG Dalam jabatan bertujuan salah satunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan terkait dengan program sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam jabatan. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Keterbatasan Jadi Tantangan Digitalisasi Sekolah

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program digitalisasi sekolah. Namun keterbatasan sarana dan sumber daya kerap menjadi kendala. Dinas Pendidikan Kota Mataram mengakui sudah mengevaluasinya dengan memberikan pembinaan ke sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., mengatakan, terkait digitalisasi sekolah sudah lama dilakukan sekolah. Ia mengakui ada berbagai kekurangan, pihaknya mengevaluasi berbagai kekurangan.

“Insya Allah kami dari dinas pendidikan selalu mengevaluasi masalah itu dengan memberi-

kan Bimbingan Teknis (Bimtek) seperti bimtek operator, karena sumber data pendidikan ada di Dapodik,” kata Taufik.

Mendikbud, Muhadjir Effendy dalam keterangannya di situs Kemendikbud menyampaikan bahwa Digitalisasi Sekolah merupakan terobosan baru di dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi in-

formasi dalam berbagai aspek pengajaran. Digitalisasi Sekolah merupakan implementasi dari new learning, yang disiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Karakteristik new learning tersebut adalah student centered, multimedia, collaborative work, information exchange, dan critical thinking and informed decision making.

Sementara itu, sebelumnya Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., mengatakan pihaknya sudah menginisiasi program digitalisasi sekolah, antara lain melaksanakan UNBK sejak tiga tahun lalu. Pihaknya juga mencoba memotivasi siswa mengerjakan aneka penilaian berbasis android, meski diakuinya belum maksimal. “Ada beberapa orang guru yang telah mencoba kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan android,” katanya.

Hanya saja untuk penilaian berbasis android sifatnya masih sporadis dan dilakukan pada waktu-waktu

tertentu. Sedangkan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan android dihentikan, karena belum ada payung hukum yang membolehkan membawa handphone (HP) android ke sekolah.

“Mungkin ini regulasi yang harus diperbaharui dulu dan didokumenkan secara resmi dalam Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati (Perwal/Perbup) sehingga sekolah merasa terayomi memberikan izin siswa membawa HP untuk pembelajaran, dan karenanya rekomendasi Mendikbud dapat berjalan dengan lancar,” katanya. (ron)

Cegah Stunting, Sekolah Perlu Berikan Pemahaman Gizi ke Siswa

(Suara NTB/ron)

KUNJUNGI - Pemandu kebun Narmada Botanic Garden (NBG) saat mengarahkan peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram yang melakukan kunjungan pada Sabtu (14/10) lalu.

KB-TK Putra 1 Mataram Kunjungi Narmada Botanic Garden Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram menggelar outing class berupa kegiatan mengunjungi Narmada Botanic Garden (NBG) Sabtu (12/10) lalu. Selain rekreasi di NBG, anak-anak KB-TK Putra 1 Mataram juga berkeliling Kota Mataram menggunakan bus sebelum menuju NBG. Dengan begitu, anak-anak dapat pengalaman menaiki bus sebagai alat transportasi.

Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj.Yuniarti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada makhluk hidup ciptaan Tuhan, salah satunya adalah tanaman.

Melalui kegiatan itu, anakanak diperlihatkan dan dijelaskan berbagai jenis tanaman serta binatang yang dipelihara di NBG. Ia menjelaskan, kegiatan diawali dengan berkumpul

dan pengarahan, lalu anakanak dipimpin oleh pemandu kebun NBG dengan berkeliling dan mengenalkan berbagai jenis tanaman serta manfaatnya. Selain mengenalkan jenis tanaman anak-anak juga dikenalkan jenis-jenis ikan yang ada di NBG, kemudian ikut memberi makan ikan. Anakanak tampak sangat antusias.

“Selain itu kegiatan ini juga memberikan bimbingan kemandirian kepada anakanak, di mana berkegiatan di area luar kelas tanpa orang tua mereka. Orang tua peserta didik kami tak berikan izin untuk ikut dalam kegiatan, kecuali hanya menjemput anak-anak di lokasi dan mengamati kegiatan dari kejauhan,” ujarnya.

Yuniarti mengatakan, nantinya kegiatan ini juga dapat memberikan gambaran bahwa berkebun itu penting dan

baik walaupun di lahan yang sempit, atau pun lahan yang luas. “Tak lupa pula sikap disiplin seperti antre kami tanamkan dalam kegiatan. Juga untuk mengenal berbagai jenis tanaman, dan mengetahui bahwa tanaman itu juga harus kita rawat dan dijaga,” ujarnya Yuniarti berharap kegiatan ini akan memberikan efek positif pada anak-anak untuk tetap mencintai berbagai tanaman hias dan tanaman lainnya, baik yang ada di rumah, lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolah.

“Serta hal yang paling mendasar adalah Anak-anak patuh pada rule dan pola asuh yang sudah kita terapkan di sekolah, karena pada kegiatan ini anak-anak diberikan tanggung jawab penuh dengan tidak memetik atau merusak tanaman yang ada di NBG,” pungkas Yuniarti. (ron)

Mataram (Suara NTB) Tingginya angka stunting pada balita jadi salah satu permasalahan yang mengganggu produktivitas bangsa dalam mencapai generasi emas. Oleh karena itu, siswi SMP yang nantinya akan menjadi ibu perlu memahami tentang gizi. Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Cabang Mataram melaksanakan bulan bakti IIDI dengan memberikan informasi tentang gizi seimbang kepada siswi SMPN 3 Mataram, pada Sabtu (12/10) lalu.

Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., pada Senin (14/10) mengatakan kegiatan itu untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang stunting, sehingga diharapkan kepada siswa untuk bisa bersikap mencegah agar diri mereka dan keluarga tidak mengalaminya.

Bentuk kegiatannya berupa penyuluhan pola hidup sehat, pola makanan sederhana bergizi dan sehat di mana makanan sehat dan bergizi tidak mesti mahal. Juga dilakukan pemberian contoh menu makanan sederhana, sehat, dan bergizi. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan Hemoglobin (Hb) kepada 100 siswi kelas IX SMPN 3 Mataram.

“Sekolah sangat mendukung kegiaan penyuluhan dan tes Hb pada siswa kami dengan harapan sekolah mengetahui keadaan derajat kesehatan

siswa kami, sehingga bisa berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Ampenan bila ada masalah dengan kesehatan siswa kami, terutama stunting yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak,” ujar Suherman.

Ketua IIDI Cabang Mataram, Prof. Dr. Diah Djekti Soewignjo dalam keterangannya menyampaikan, kegiatan bulan bakti IIDI Cabang Mataram bertemakan cegah stunting untuk mendapatkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui Germas.

Penyuluhan disampaikan oleh Dr. Made Darawati.

“Menurunkan angka stunting di antaranya dengan memberikan makanan yang cukup gizi karena itu memberikan informasi pada siswa putri utamanya tentang gizi seimbang sangatlah penting,” katanya.

Setelah memberikan informasi tentang gizi seimbang, sebanyak 179 siswi SMPN 3 Mataram mengikuti pemeriksaan Hemoglobin yang dilakukan petugas dari Puskesmas Ampenan. “Apakah darah anak cukup mengandung hemoglobin yang fungsinya adalah mengikat oksigen. Rendahnya Hb sangatlah mengganggu kesehatan. Ada lima anak yang mempunyai Hb di bawah 10, selanjutnya diberikan Vit Fe oleh dokter yang bertugas,” katanya. (ron)

Pimpin PGRI NTB

Yusuf Tegaskan Perjuangkan Guru Mataram (Suara NTB) Konferensi XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB yang telah digelar 12-13 Oktober lalu DAN telah memilih Muhammad Yusuf sebagai Ketua PGRI NTB dan H. Istiqlal sebagai Sekretaris PGRI NTB periode 2019-2024.

Muhammad Yusuf menggantikan posisi H. Ali Arahim sebagai Ketua PGRI NTB periode 2013 -2018. Ali Arahim yang kini naik level sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI berharap Ketua PGRI NTB yang baru mampu melaksanakan seluruh tugas dan amanat organisasi.

Ketua PGRI NTB terpilih Muhammad Yusuf menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh guru yang mendukungnya.

“Terima kasih atas support dan dukungan yang diberikan semoga amanah yang diberikan oleh seluruh rekan-rekan pengurus PGRI semua jenjang mulai

ranting, cabang, kabupaten dan kota, dapat kami jalankan secara bersama-sama kolektif kolegial untuk membangun organisasi PGRI yang kuat,” ujarnya.

Dikatakan Yusuf, di bawah kendalinya, PGRI sebagai organisasi yang independen, demokratis dan Sinambung (KIDS) dalam rangka membantu tugas pemerintah dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Di samping itu, guru SMPN 15 Mataram itu juga menegaskan posisi PGRI bagi pemerintah daerah. Menurutnya, PGRI merupakan organisasi mitra pemerintah dalam artian sebagai mitra strategis bagi pemerintah.

Tidal hanya itu, mitra strategis juga bermakna bahwa kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap guru juga akan dikritik.

“PGRI adalah mitra pemerintah artinya semua kebijakan yang pro guru kita akan mendukung dan berada di garda terdepan namun tetap kri-

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Ketua PGRI NTB terpilih Muhammad Yusuf (kanan) bersama Sekretaris H. Istiqlal.

tis jika ada kebijakan pemerintah yang kurang baik dengan mengedepankan dialogis,” tegasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Seorang siswi SMPN 3 Mataram saat mengikuti pemeriksaan hemoglobin (Hb), pada Sabtu (12/10).

SUARA NTB

Selasa, 15 Oktober 2019

Pra-PON Gateball Tetap Berlanjut

718 Atlet Bertarung di Popkab Lobar 2019

Mataram (Suara NTB) Pengurus Besar (PB) Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) mengatakan Pra-PON cabang olahraga Gateball yang akan berlangsung di Danau Toba bulan November akan tetap berlanjut. Pihaknya menolak keputusan KONI Pusat yang membatalkan pertandingan 10 cabor di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020.

“Kita masih berjuang bersama 12 pengurus besar cabot agar KONI Pusat tetap mempertandingkan 10 cabor itu, bahkan kami ingin 12 cabor dipertandingkan di Jakarta,” ucap Sekjen PB Pergatsi, Puja Sumedi Ketika diwawancara Suara NTB usai melantik Pengprov Pergatsi NTB di Hotel Lombok Plaza, Senin (14/10).

Pada kesempatan itu, Puja mengatakan, surat keputusan KONI Pusat yang ingin membatalkan pertandingan sepuluh cabor di PON 2020 ditolak oleh sejumlah KONI Provinsi.

Hal itu dapat dilihat dari kesanggupan KONI DKI Jakarta menjadi penyelenggara PON/2020 di Jakarta.

“Sejumlah KONI Provinsi menolak Keputusan KONI Pusat yang tidak mempertandingkan 10 cabor di PON. Buktinya KONI DKI Jakarta siap menjadi tuan rumah pertandingan 10 cabor yang tak bisa diselenggarakan di Papua,” tegasnya.

Dijelaskannya, cabang olahraga gateball sudah memenuhi syarat untuk dipertandingkan di PON. Pasalnya kepengurusan Pergatsi sudah terbentuk di 31 provinsi di Indonesia. Oleh karena pihaknya bersama dengan 10 cabang olahraga yang akan dihapus di PON/2020 akan berjuang bagaimana 10 cabor tersebut tetap dipertandingkan.

Dalam hal ini pertandingan 10 cabor itu akan dilaksanakan di Jakarta karena tuan rumah Papua tidak siap mempertandingkan 10 cabor itu.

Namun, sebelum 10 cabor dipertandingkan di PON, pihaknya bersama 10 cabor akan bertemu dengan Presiden agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpres) terkait pelaksanaan PON. Dalam hal ini Perpres yang dimaksud menjelaskan bahwa PON di laksanakan di Papua dan di DKI Jakarta untuk 10 cabor yang ter-

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid

(Suara NTB/fan)

Puja Sumedi ancam batal dipertandingkan di PON/2020 tersebut.

“Kami tidak ingin 10 cabor batal dipertandingkan di PON, karena semua atlet sudah mempersiapkan diri cukup lama menghadapi PraPON dan PON. Kalau sampai 10 cabor batal dipertandingkan kasihan atletnya,” jelasnya. (fan)

Tiga Personel Polres Dompu Diberhentikan

(Suara NTB/jun)

DIBERHENTIKAN – Para personel Polres Dompu memperlihatkan foto tiga anggota kepolisian yang dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Senin (14/10).

Dompu (Suara NTB) – Tiga oknum anggota Polres Dompu, yang melakukan pelanggaran disiplin akhirnya dipecat, Senin (14/ 10). Mereka Briptu BA, Briptu Sh dan Bripda SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan keputusan Polda NTB dengan nomor Kep/409/ IX/2019 tertanggal 11 September itu, diterimanya karena terbukti melanggar PP Nomor 1 tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1 Huruf a tentang pemberhentian anggota Polri.

Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, M.IK usai memimpin upacara PTDH yang dirangkai pemberian penghargaan dan teguran terhadap empat anggotanya itu menyampaikan, sebelumnya pernah membuat kesepakatan bersama unsur satuan di Mapolres untuk memutasi setiap anggota yang malas ke satuan yang tidak mereka sukai.

Tetapi berkaitan dengan tiga oknum yang sudah beberapa kali dibina tersebut, justru tak ditemukan adanya perubahan sikap.

Sehingga dengan sangat terpaksa diambil keputusan pemecatan tidak dengan hormat. “Ketiga orang ini sudah melakukan pelanggaran yang sama yakni

tidak masuk kerja selama 30 hari berturut sesuai PP Nomor 1 tahun 2003 pasal 14 huruf a,” ungkapnya.

Sikap tegas terhadap personel Polri yang tidak menaati kode etik institusi tersebut, diharap bisa menjadi pelajaran bagi semua jajaran. Seh-

ingga tidak ada lagi anggota Polri yang diberhentikan paksa karirnya karena malas atau melakukan tindak-tindakan melanggar hukum.

Selain PTDH dalam kesempatan itu juga Polres Dompu memberi penghargaan dan teguran terhadap empat anggota. Mereka yang mendapat penghargaan atas prestasinya di tengah masyarakat yakni Bripka Erdan selaku Bhabikamtibmas Desa Doromelo dan Brigadir Irfan Setyawan Bhabinkamtibmas Desa Serakapi.

Sedangkan Bripka Hermawan Bhabikamtibmas Desa Matua dan Bripka Hasan Ansari salah seorang anggota di Mapolsek Manggelewa diberi teguran karena dinilai kurang aktif dalam menjalankan tugasnya di lapangan. “Semoga dengan penghargaan itu bisa meningkatkan prestasinya dan bagi yang mendapat teguran kita harap bisa lebih baik lagi kedepan,” pungkasnya. (jun)

Halaman 11

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Barat (Lobar) menggelar Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (Popkab) 2019, 14-17 Oktober 2019. Ajang ini untuk persiapan dan menyeleksi atlet dan Cabor yang nantinya menjadi duta pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat NTB tahun 2020. Pada Popda 2020, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menargetkan gelar juara umum bagi Lobar.

Bupati resmi membuka Popkab Senin (14/10) di GOR Mini Patut Patuh Patju, Gerung. Acara ini dihadiri Sekda Lobar, H. M. Taufiq, Kapolres Lobar, AKBP. Hery Wahyudi, Kepala Dispora NTB, Hj. Husnanidiyati Nurdin, Asisten I Setda Lobar, Plt. Kepala Dispora Lobar, Ma’ad Adnan dan beberapa kepala OPD. Bupati Lobar dalam sambutannya menyampaikan ajang ini harus bisa mendorong prestasi olahraga di Kabupaten Lombok Barat.

“Kita semua berharap mudahmudahan kegiatan ini bisa memotivasi adik-adik, bisa meningkatkan sportivitas, silaturrahim, kebersamaan di antara para pelajar dan juga mudahan kegiatan bisa mendorong lebih maju lagi prestasi olahraga di kabupaten Lombok Barat, khususnya di kalangan para pelajar,” harap Fauzan.

Di samping itu, Fauzan juga menyatakan optimisme untuk bisa menjadi juara umum di POPDA Provinsi NTB tahun depan. “Tahun lalu juara tiga, mudah-mudahan tahun ini juara? Satu!” seru Fauzan diikuti teriakan semua atlet yang hadir di GOR Tripat.

Dalam kesempatan itu, Fauzan menyampaikan pesan dari Kepala Dispora NTB. Pesan yang disampaikan yakni kalau olahraga dan seni budaya mau maju di Lobar maka kepsek yang harus diangkat adalah yang suka dengan olahraga serta seni budaya. Pesan ini kata dia sangat menarik dan menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena tidak mungkin olahraga maju, berpestasi tanpa menyipakan basis pembinaannya.

“Dan basisnya tentu adalah sekolah-sekolah, bila perlu dari sejak PAUD, TK, SD, SMP dan SMA,” jelas dia.

Ia mendorong agar sekolahsekolah memiliki program pembinaan kepada anak-anak. Disamping tujuannya membiasakan anakanak berolahraga, juga untuk menyiapkan basis pembinaan rekrutmen atlet. Untuk menerapkan ini, pihaknya akan membuat edaran kepada semua sekolah di Lobar.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Barat Ma’ad Adnan mengatakan ajang ini bertujuan untuk menyeleksi atlet dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di POPDA Provinsi NTB 2020 nanti. Popkab ini nantinya akan berlansung dari

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memukul gong tanda dibukanya Popkab Lobar tahun 2019.

Plt Kadispora Lobar, Ma’ad Adnan tanggal 14-17 Oktober 2019.

Ajang ini diikuti 718 atlet dari sekolah tingkat SMP/MTs, SMA/ SMK/MA se-Lombok Barat. Ratusan atlet ini akan bertanding pada 10 cabang olahraga (Cabor) di delapan venue yang sudah ditentukan. Untuk Cabor Pencak Silat, Voli Indoor dan Voli Pasir yang akan digelar di GOR Tripat Gerung.

Selanjutnya, Cabor Sepak Bola akan dilaksanakan di lapangan umum Kecamatan Lingsar, Cabor Basket di lapangan basket SMPN 1 Narmada, Cabor Bulu Tangkis di GOR Bina Aditya Telagawaru.

Sedangkan untuk Cabor Sepak Takraw di lapangan takraw SMAN 1 Narmada, dan Cabor Tenis Lapangan di Lapangan Tenis Kantor Bupati Lombok Barat. Sedangkan untuk cabor Tenis Meja akan digelar di GOR Arif Maulana Rumak, terakhir cabor Renang akan dilaksanakan di Kolam Renang Taman Narmada. (her/*)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda Lobar dan Plt Kadispora Lobar bersama tamu undangan serta ratusan atlet.

SUARA NTB

Selasa, 15 Oktober 2019

Dana Kelurahan akan Dibagi Proporsional Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram tengah merumuskan pendistribusian bantuan dana kelurahan. Pola pembagian dilaksanakan secara proporsional. Pelaksanaan program diharapkan tidak tumpang tindih.

Pembahasan terhadap dana kelurahan digelar tertutup di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Senin (14/10). Dana alokasi umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat yang diterima Pemkot Mataram turun dari Rp18,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp17,5 miliar. Selain DAU, ada juga dana pendampingan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram sebesar 5 persen atau sekitar Rp70 miliar.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana menjelaskan, DAU tambahan yang diterima tahun 2020 mengalami penurunan. Awalnya, kelurahan mengelola Rp370 juta, kini menjadi Rp350 juta/kelurahan. Dengan anggaran seperti ini akan dibuatkan perencanaannya.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa daerah harus mengalokasikan dana 5 persen dari APBD. Hal ini perlu disinkronkan dengan program organisasi perangkat daerah (OPD). “Katakan selama ini OPD kegiatannya posyandu dan kebersihan. Eksekusi anggaran dengan 5 persen ini supaya padu. Ini pertemuan ketiga supaya nanti

tidak tumpang tindih,” kata Putu ditemui usai rapat.

Mekanisme penganggaran ini sedang dibahas kembali secara detail bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah seperti apa item anggaran diperbolehkan oleh aturan. Artinya, bagaimana dengan anggaran yang sudah ada di kelurahan dan program dipegang oleh OPD. Yang mungkin bisa dieksekusi oleh kelurahan sehingga tidak tumpang tindih. Untuk pembagian anggaran berasal dari DAU tambahan tidak boleh keluar dari peraturan menteri keuangan. Anggaran Rp 17 miliar lebih akan dibagi merata ke 50 kelurahan.

Sedangkan, dana Rp 70 miliar akan dibagi secara proporsional. Pembagian proporsional dimaksud dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk, prestasi kelurahan dan jumlah masyarakat miskin. “Tidak mungkin kita berikan dana yang sama kelurahan yang punya 12 lingkungan dengan tiga lingkungan,” ujarnya.

Pihaknya akan membuatkan telaah staf dan akan diserahkan ke Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito.

Ketua Forum Lurah Kota Mataram, Irfan Syafindra mengatakan, dana kelurahan dinilai sebagai celah bagi kelurahan untuk berinovasi dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan. Sebagian kelurahan ada yang memiliki ruang pelayanan yang seder-

hana, sehingga ini yang harus diperjuangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Dana kelurahan bagus.

Ada ruang bagi kelurahan untuk berinovasi mendukung pembangunan,” kata Irfan.

Pengelolaan dana yang berasal dari DAU tambahan tidak bisa keluar dari jalur sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Penggunaannya untuk dua item yakni pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana. Irfan yang juga Lurah Pagutan Timur ini mengharapkan dana tambahan lima persen dari APBD. Artinya, dana ini diharapkan dapat digunakan secara fleksibel demi menunjang program di masing – masing kelurahan. (cem)

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 SUZUKI DR.6227 AM NOKA/NOSIN : MH8FD110X2J-959549/E109ID-964091 AN.Drs.KONSTANTINUS KLADEN HLG D’SKTR JL.TAMBAK ASRI SURABAYA

HLG STNK R2 YAMAHA DR.6404 CM NOKA/NOSIN : MH3SE9010FJ051791/ E3R4E – 0051796 AN.JAMALLUDIN HLG D’SKTR KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 15 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

Halaman 14

Darurat Kekeringan Siapkan SDM Pariwisata yang Mumpuni PEMERINTAH Pusat memberi perhatian serius dalam pengembangan wisata halal di Pulau Lombok. Melalui program Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang dibiayai Bank Dunia, pengembangan pariwisata Pulau Lombok dilakukan berbasis wisata halal.

Jika ada yang mengatakan bahwa pengembangan wisata halal di NTB sudah tidak gencar lagi, itu salah besar. Justru dukungan, khususnya dari Pemerintah Pusat semakin kuat. Dipilihnya NTB sebagai lokasi kegiatan The International Halal Tourism Conference 2019, beberapa hari lalu, menjadi salah satu bukti.

Dalam sambutannya Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya bahkan menyebut Lombok adalah jagonya wisata halal.

Dengan mengembangkan positioning wisata halal, terjadi lompatan pertumbuhan wisatawan, baik mancanegara dan nusantara ke NTB. Lombok mulai bergerak mengembangkan positioning wisata halal pada 2015. Menpar menyebut, sebelum tahun itu, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB tidak mudah. ‘’Kita sepakat masuk dengan positioning halal. Akhirnya, ikut lomba halal tourism in the world. Tahun 2015, Lombok terpilih sebagai the best halal tourism in the world,’’ kata Menpar pada The International Halal Tourism Conference 2019, Kamis (10/10) malam di Mataram.

Arief mengatakan, dulunya angka kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke NTB hanya satu juta orang pada 2012. Karena 90 persen wisatawan yang datang ke NTB datang dari Bali. Dulunya, Lombok menjadi destinasi ke dua setelah Bali. Dan pertumbuhan angka kunjungan wisatawan ke NTB sangat lambat. ‘’Akhirnya, kita sepakat ke positioning baru itu halal tourism.

Kita tetapkan brandingnya Moslem Friendly Lombok. 2016, kita menerima 12 penghargaan dari 14 penghargaan. Kembali Lombok menerima tiga penghargaan. Ini menunjukkan memang Lombok jagonya wisata halal,’’ puji Menpar.

Begitu Lombok mendapatkan penghargaan, angka kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sebesar 32 persen. Sedangkan pertumbuhan wisatawan nusantara 47 persen.

Selain mendapatkan penghargaan pada 2015 dan 2016, pada tahun 2019 ini, NTB dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia, versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI).

Jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang ke NTB ditargetkan 4,5 juta orang.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan komitmen Pemprov untuk terus mengembangkan wisata halal di NTB. Apalagi NTB memiliki eksotisme dan aura yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, bahkan dunia.

Ia mengatakan, Islam sangat compatible dengan wisata.

Apalagi wisata halal yang saat ini menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat dunia.

Menurut gubernur, seluruh perangkat dan infrastruktur untuk terus memajukan wisata halal di NTB ini. Pemprov akan terus mengupayakan adanya penerbangan langsung (direct flight) dari Timur Tengah dan berbagai negara ke NTB. Dengan adanya penerbangan langsung maka orang yang punya banyak uang akan lebih mudah datang ke NTB. Keunggulan pariwisata Lombok (baca NTB), yang menjual wisata halal sudah membuktikan bahwa pilihan positioning halal itu tidak keliru. Berbagai fasilitas pendukung untuk lebih menguatkan lagi branding wisata halal harus dilengkapi. Termasuk sumber daya manusianya (SDM).

Untuk menguatkan wisata halal, NTB harus sudah menyiapkan SDM yang mumpuni. Tentu yang menjadi prioritas untuk diberi kesempatan mengisi pasar kerja pariwisata itu adalah SDM lokal. Memang persaingan untuk mengisi pasar kerja di sektor ini tidak mudah. Karena, tenaga kerja luar (luar NTB) juga tidak sedikit yang mengadu peruntungan untuk merebut peluang kerja di sektor ini. (*)

Danrem 162/WB Ceramah Kebangsaan di Ponpes Qamarul Huda Giri Menang (Suara NTB) Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., sebagai salah satu pembicara dalam halaqah (ceramah) kebangsaan yang diselenggarakan Badan Ekskutif Mahasiswa Institut Agama Islam Qamarul Huda (BEM IAIQH ) Ponpes Qamarul Huda Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Senin (14/10).

Dalam paparannya, Danrem 162/ WB memberikan apresiasi langkah positif BEM IAIQH yang memiliki ide brilian dengan menyelenggarakan kegiatan Halaqah Kebangsaan.

Apalagi bersinergi dengan semua pihak baik dari kalangan Pemerintah, TNI, Polri dan Mahasiwa dari semua Perguruan Tinggi di NTB khususnya wilayah Pulau Lombok.

Menurutnya, Ponpes telah banyak mencetak para pemimpin bangsa dari sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. “Mulai dari Pemimpin ditingkat daerah maupun dipusat baik dilembaga pemerintah maupun swasta dan

lainnya,” sebut Danrem.

Danrem meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar dalam menyuarakan hati nurani di depan umum atau menggelar demonstrasi dengan caracara terhormat dan beradab.

“Sangat disayangkan kalau kejadiannya berakhir anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum yang dapat merugikan semua pihak,” ungkapnya.

Selain itu, pria kelahiran Jakarta tersebut juga mengajak agar lebih bijak dalam menggunakan media social. Sehingga tidak berdampak pada nama baik pribadi dan keluarga, nama baik Mahasiswa maupun kampus, teruslah belajar dan belajar karena masa depan bangsa berada di tangan adik-adik semua.

“Mari kita rekatkan kembali kebersamaan dan rasa persaudaraan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist_Penrem)

CERAMAH - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat ceramah kebangsaan di Ponpes Qamarul Huda.

USIM kemarau merupakan fenomena iklim yang normal dan rutin terjadi. Tapi tiap musim kemarau tiba, krisis air pun melanda. Krisis air jadi momok yang menakutkan.

Tiap tahun kita selalu meributkan persoalan tersebut, seolah-olah baru pertama kekeringan melanda muka bumi. Di saat yang sama masyarakat dan pemerintah tampak tergopoh-gopoh menanganinya.

Secara global, cadangan air bumi memang sudah menipis. Pesoalan tersebut bersifat niscaya seiring dengan usia bumi yang sudah tak muda lagi. Di samping memang terdapat faktor perilaku masyarakat yang cenderung mempercepat menipisnya cadangan air di bumi.

Akibat gejolak kekeringan ini, air menjadi barang berharga, bahkan bisa jadi barang rebutan warga.

Masyarakat seperti tak ingin tahu apa penyebab di balik kekeringan yang melanda tiap tahunnya. Pun pemerintah tampak tak melakukan upaya antisipasi.

Sikap semacam ini mengisyaratkan bahwa kesadaran terhadap siklus alam masih rendah. Sepertinya kita lupa dengan fenomena alam dan memilih lebih meributkan hal-hal di luar darinya. Di saat kemarau melanda, nyaris semua pihak saling menuding. Langkah untuk menyelesaikannya pun tak jelas ujung pangkalnya.

Persoalan macam ini memang tak terjadi di satu kawasan tertentu semata, melainkan merata di pelbagai negara. Hanya saja, negara-negara lain telah melakukan pelbagai bentuk kebijakan dan riset perubahan iklim. Australia misalnya, sudah menerapkan hemat penggunaan air bagi warganya dengan memberi jatah tiap warga menggunakan 50 liter air tiap hari.

Kebijakan tersebut dipicu oleh peristiwa kekeringan tahun 20012009 yang meluluhlantakan wilayah tenggara hingga barat daya Australia. Imbasnya, gagal panen meluas, kematian ternak warga,

Oleh : Mohamad Baihaqi Alkawy Mahasiswa Magister Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Jogja

Kelangkaan air yang melanda kita ini seperti tanaman rambat yang dampaknya bisa kemana-mana.

Salah satunya merembet ke persoalan sosial. Perebutan sumber daya air di tengah masyakat seiring dengan kelangkaan berpotensi menyulut konflik komunal. Dengan kata lain krisis air membuka ruang terjadinya gesekan di tingkat sosial. badai debu bahkan bisa berdampak luas menjadi konflik sosial. Kalau sudah terjadi konflik sosial, dampaknya bisa dirasakan cukup panjang dan bersifat laten.

Rembetan ke Soal Sosial Kelangkaan air yang melanda kita ini seperti tanaman rambat yang dampaknya bisa kemanamana. Salah satunya merembet ke persoalan sosial. Perebutan sumber daya air di tengah masyakat seiring dengan kelangkaan berpotensi menyulut konflik komunal.

Dengan kata lain krisis air membuka ruang terjadinya gesekan di tingkat sosial.

Krisis air semacam ini jadi semacam lubang yang terus menganga memancing semacam gesekan-gesekan sosial di tengah masyarakat. Tidak hanya hanya itu, situasi demikian dapat mengubah psikologi dan perilaku masyarakat menjadi bertawak keras. Pasalnya masyarakat tak bisa lapas dari air yang menjadi kebutuhan paling pokok dalam kehidupannya.

Merujuk hasil riset Bank Dunia (World Bank) yang menyebut Kondisi kelangkaan air serta fenomena perubahan iklim dapat menjadi ancaman

bagi pertumbuhan perekonomian, karena dapat mengurangi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang dapat memicu konflik di suatu Negara.

Dampak semacam ini tak sepenuhnya bisa dilihat secara kasat mata. Konflik sosial menjadi ancaman yang perlu diwaspadai semenjak dini. Itu sebabnya langkah yang perlu diambil tidak hanya memberikan warga air bersih melainkan juga mendekatinya, mendengarkan suaranya.

Karenanya, tak ada alasan untuk melihat persoalan semacam ini hanya menggunakan kaca mata kuda. Krisis air adalah persoalan kompleks yang dapat merembet ke persoalan sosial lainnya. Sebut misalnya tingkat kriminalitas di pelbagai tempat yang bisa berayun memicu kerusuhan antar warga.

Konflik sosial, bisa terjadi kapan saja ketika persoalan di tengah masyarakat tak diatasi secara efektif. Ancaman terhadap persoalan ini bukan barang baru dalam sejarah sosial masyarakat kita. Krisis menyebabkan gelombang protes dan kekacauan sosial meledak di berbagai daerah. Imbasnya pun bergaung dari tahun ke tahun.

Bahkan di beberapa tempat menjadi konflik laten yang setiap

RADIO

saat mengancam kerukunan antar warga. Situasi semacam itu bisa menjadi pemicu lahirnya persoalanpersoalan yang membutuhkan solusi lebih rumit. Terlebih adanya instrumen lain seperti pelbagai aktor-aktor yang menyeretnya menjadi isu politik.

Kalau tak ditangani dengan gesit dan serius, kekhawatiran di atas berpotensi mengacaukan tatanan sosial masyarakat yang telah terbentuk sekian lama. Kalau sudah menyangkut dan menyengkeram persoalan sosial, ekonomi dan politik, krisis air bisa menjadi monster yang menakutkan. Kalau tak ditangani dengan serius masalahmasalah baru akan menumpuk dan menghantui tiap tahunnya.

POJOK Realisasi retribusi parkir masih rendah Kinerja petugas di lapangan harus ditingkatkan

*** Perayaan HUT Loteng tanpa upacara bendera Yang penting masyarakat senang

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 15 Oktober 2019

Rehab Rekon Berakhir

Kamis, Kemenpan RB Serahkan Formasi CPNS 2019 Dari Hal. 1 Namun, tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis masih kurang.

Terkait pelamar yang langsung lulus tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), apabila formasinya sama dengan rekrutmen CPNS tahun lalu untuk Pemprov NTB, kata Fathurrahman sebanyak 29 orang. Sesuai apa ang disampaikan Kemenpan RB dalam

BPBD Siapkan Skenario Hibah

Rakornas beberapa waktu lalu, kata Fathurrahman, pelamar yang lulus passing grade tahun 2019. Tetapi gagal karena dilakukan perangkingan, maka mereka otomatis akan lulus SKD. Asalkan formasinya sama dengan tahun lalu.

“Kita sekitar 29 orang, mereka yang tidak lolos menjadi CPNS karena kuota terbatas,” sebutnya. (nas)

Pantauan Suara NTB, Senin (14/10) asap melambung tinggi dibagian sebelah barat TPA. Titik kebakaran ini berada persis di pinggir jalan menuju salah satu dusun yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Di lokasi ada belasan tim damkar dengan dua unit pemadam, masing-masing dari Lobar dan Kota Mataram berupaya memadamkan kobaran api. Tim Damkar terlihat kesulitan menjangkau titik api, karena lokasi yang terjal dan berada dibagian atas. Petugas juga kesulitan akibat asap memenuhi tempat itu, menyebabkan mereka sulit bernapas. Terlihat asap mengepul terbawa angin ke arah pemukiman warga yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran.

Senah Warga Dusun Pegeleng Desa Kuranji Kecamatan Labuapi yang terpapar asap mengakui kondisi asap pekat yang berasal dari kebakaran TPA tersebut masuk pemukiman warga sekitar Subuh pagi. Warga saat itu kesulitan bernapas dan melihat akibat jarak pandang tertutup asap.

“Warga sulit bernapas karena banyak asap, anak-anak terutama ada yang sesak napas,” tutur dia.

Kondisi asap ini kata dia lebih parah dibandingkan Minggu kemarin. Saat ini warga merasa sangat terganggu, karena asap masuk ke dalam rumah. Warga berharap agar kebakaran bisa tertangani. Ia mengaku TPA tersebut kerap kali kebakaran. Akan tetapi kali ini lebih parah, hingga terjadi beberapa hari belum bisa dipadamkan. Menurut dia, kebakaran tidak cepat ditangani, sehingga merembet dan meluas kemana-mana.

Sementara itu, Kadis Damkar Lobar Fauzan Husniadi mengatakan, pihaknya bersama tim Damkar Kota Mataram dibantu aparat tengah berupaya memadamkan kebakaran di TPA tersebut.

Semenjak upaya pemadaman dari kemarin (Minggu) puluhan ribu liter telah dikerahkan ke lokasi, namun belum bisa juga dipadamkan. Pihaknya sudah 20 kali mengangkut air ke lokasi, ditambah water cannon dari kepolisian BPBD serta Tagana. Ditambah lagi dua unit Damkar dari Kota Mataram.

Kendala memadamkan api ini kata dia, dibagian bawah tumpukan sampah itu masih ada bara ditambah gas metan yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut sehingga api sulit dipadamkan. Untuk menetralisir kebakaran ini, pihaknya butuh alat berat untuk mengeruk tumpukan sampah yang terbakar. “Saya sudah koordinasi dengan Bu

Asisten I Provinsi untuk pinjam alat berat,” jelas dia.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Rachman Sahnan Putra mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah penanganan terhadap warga yang berada di sekitar lokasi yang terpapar asap akibat kebakaran TPA tersebut. Sejak Minggu malam, timnya bersama puskesmas sudah bergerak membagikan masker kepada warga.

Di sisi lain, Kepala UPT TPA Regional Kebon Kongok, Didik Mahmud yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/10) pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok diperkirakan belum normal sampai sebulan ke depan.

Pascakebakaran di TPA Regional Kebon Kongok, Minggu (13/10), pelayanan akan tetap dilakukan tetapi akan dibatasi waktunya.

Sementara itu, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan (Dikes) menerjunkan petugas medis kedua desa yang terpapar asap akibat kebakaran TPA Regional Kebon Kongok. Dikes membuat posko di Desa Perampuan dan Desa Kuranji Lombok Barat (Lobar).

Biasanya TPA Regional Kebon Kongok dibuka untuk pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar sampai pukul 20.00 WITA. Tetapi dengan kejadian tersebut, kemungkinan TPA akan dibuka sampai sore hari. Hal itu tergantung pengawas timbunan sampah yang ada di sana. Jika jumlah sampah sudah tak memungkinkan truk untuk bermanuver, maka pembuangan sampah akan disetop. “Kalau hari biasa, terakhir itu sampai jam 10.00 malam.

Sekarang kemungkinan sampai sore, tergantung kondisi lapangan,” ucapnya.

Didik mengatakan kebakaran di TPA Kebon Kongok sama seperti lahan gambut. Baranya ada di dalam, sehingga harus benar-benar disiram sumber apinya. “Ndak bisa disiram atasnya saja. Persis seperti lahan gambut, baranya di dalam,” terangnya.

Ia mengatakan pelayanan pembuangan sampah di TPA Regional Kebon Kongok tidak akan bisa normal dalam seminggu atau dua minggu. Ia memperkirakan, pelayanan kemungkinan akan kembali normal setelah sebulan. “Mungkin sampai sebulan juga nggak normal. Kalau memang kondisi alat, sarpras seperti sekarang ini,” katanya. (her/nas)

10 Daerah di NTB Alami Fenomena Hari Tanpa Bayangan Dari Hal. 1 Penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kulminasi atau transit atau istiwa’ adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi matahari sama dengan lintang manusia, fenomenanya disebut sebagai Kulminasi Utama.

Pada saat itu, matahari akan tepat berada di atas kepala manusia atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat “menghilang”, karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.

Sementara waktu kulminasi di NTB berdasarkan daerah dirinci BMKG. Di antaranya, Kota Mataram terjadi tanggal 16 Oktober pada Pukul 12.01. Wita, Bima pada 15 Oktober Pukul 11.50. Wita.

Prakirawan BMKG juga merinci per Kecamatan, seperti di Woha Kabupaten Bima terjadi pada 15 Oktober Pukul 11.51. Wita.

Sementara di Kabupaten Dompu, juga terjadi titik kulminasi tanggal 15 Oktober Pukul 11.52. Wita, Kabupaten Sumbawa Besar terjadi 15 Oktober Pukul 11.56 Wita.

Tanjung Kota Bima, terjadi pada 15 Oktober Pukul 12.01.16 Wita.

Sementara di Taliwang Sumbawa Barat, keesokan harinya atau tanggal 16 Okto-

ber pada Pukul 11.58 Wita.

Berlanjut ke Selong Lombok Timur, terjadi pada 16 Oktober Pukul 11.59 Wita.

Praya Lombok Tengah, juga tanggal yang sama, pada pukul 12.00 Wita. Titik ke 10 di Kecamatan Gerung Lombok Barat, pada 16 Oktober Pukul 12.01 Wita.

Soal durasi terjadinya fenomena kulminasi, menurut penjelasan Kasi Data dan Informasi BMKG Luhur Tri Uji Prayitno, hanya terjadi beberapa saat.

“Durasi di mana suatu benda tidak ada bayangannya atau dikenal dengan sebutan hari tanpa bayangan berlangsung kurang dari satu menit.

Untuk wilayah NTB bagian utara lebih dulu, baru bergerak ke tengah dan ke wilayah Selatan.

Beda 1 menit, tergantung lintang tempatnya,” ujar Luhur.

BMKG mengimbau kepada warga agar mengantisipasi peningkatan suhu udara. Karena pada titik kulminasi, panas lebih menyengat karena suhu udara meningkat dan kelembaban rendah. Warga diimbau agar menggunakan pelidung surya demi mengurangi sengatan Matahari. Diimbau juga membawa bekal minum untuk menghindari dehidrasi. (ars)

(Suara NTB/ars)

Satu Hektar Lebih TPA Kebon Kongok Terbakar Dari Hal. 1

Halaman 15

Ahsanul Khalik

Mataram (Suara NTB) Pertanyaan seputar kekhawatiran belum tuntasnya perbaikan rumah korban gempa jelang Desember 2019, dijawab pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Pembangunan rumah korban akan terus berlanjut dengan skenario berbeda.

Rehab rekon rumah korban gempa sesuai amanat Inpres nomor 5 tahun 2018, batas akhir hanya sampai 31 Desember 2019. Bagaimana jika Desember 2019 sisa dari 222 ribu total

rumah rusak tidak tuntas?

Dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, sesuai petunjuk pemerintah pusat, batuan dari Dana Siap Pakai (DSB) dengan total Rp 5,1 triliun yang sudah disalurkan tetap bisa diproses.

Dana yang sudah masuk ke rekening masyarakat lalu terdebet di rekening Pokmas, maka dana tersebut tidak bisa ditarik ke pusat. “Tapi tetap jalan pembangunannya,” ujar Ahsanul Khalik, Senin (14/10).

Soal pertanyaan bagaimana dengan korban yang membangun dan belum dapat bantuan, dipastikannya, akan disiapkan skenario formulasi bantuan berbeda.

“Bukan berarti kiamat atau terhenti bantuan kepada masyarakat, karena formulasinya yang berbeda oleh pemerin-

tah pusat kepada daerah, melalui hibah rehab rekon,” ujarnya.

Jika skenarionya hibah, maka akan dikelola pihak ketiga dengan mekanisme lelang, sehingga pembangunan rumah korban akan tetap berlanjut.

Pola penggunaan DSP dengan melibatkan fasilitator sebagaimana yang berlangsung saat ini tidak lagi dipakai.

Memang, yang masih catatan masalah diakuinya soal data anomali. Maka peran pemerintah kabupaten dan kota sangat vital untuk menuntaskan, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan berdasarkan SK Bupati.

Dalam aturan pelaksanaan, baik di kabupaten atau kota dilakukan oleh Dinas Perkim masing masing, didukung oleh pihak pihak yang ditunjuk atau diperintah oleh bupati/walikota.

“Lalu masuk penetapan SK Bupati yang dibawa langsung ke BNPB. Di BNPB kami Pemprov melakukan pengawalan sampai di mana hasil review dan apa masalahnya,” jelas Khalik.

Jika dalam review BNPB masih ada koreksi atau ditemukan masalah, akan disampaikan kembali ke kabupaten dan kota.

Komitmen penyelesaian dari pemerintah pusat melalui BNPB juga terlihat dalam upaya percepatan. Bahkan turun langsung untuk rapat koordinasi (rakor) di daerah.

Rakor biasanya dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, bahkan berperan menjadi Kepala Pelaksana BPBD selama lima bulan. “Kemarin sudah dua kali Rakor di NTB, menghadirkan semua Bupati/walikota dan OPD terkait,” tandasnya. (ars)

Pemprov Lelang Jabatan Kepala Disperin dan Diskominfotik Mataram (Suara NTB) Usai seleksi terbuka jabatan Sekda NTB yang akan berakhir pekan ini. Pemprov NTB akan langsung melakukan lelang jabatan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi usai bertemu Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si di Kantor Guber-

nur, Senin (14/10) siang mengatakan lelang jabatan atau seleksi terbuka dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut rencananya akan mulai dilakukan pekan depan.

“Seleksi terbuka Kepala Dinas Kominfotik dan Dinas Perindustrian. Kita pastikan yang dua ini (dilakukan seleksi terbuka). Insya Allah, setelah selesai proses seleksi Sekda, kita mulai,” kata Fathurrahman.

Saat ini ada tiga jabatan Kepala OPD yang lowong. Yak-

ni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Disperin dan Diskominfotik.

Untuk mengisi kekosongan jabatan tiga Kepala OPD tersebut, Gubernur telah menunjuk Sekretaris OPD bersangkutan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD. Plt Kepala BPKAD dijabat Drs. H. Zainul Islam, MM, Plt Kepala Disperin dijabat Hj. Nuryanti, SE, ME., dan Plt Kepala Diskominfotik dijabat I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH. Ketika

ditanya penyebab tidak dilakukannya lelang jabatan untuk Kepala BPKAD, Fathurrahman menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan Pemprov NTB. Untuk Kepala BPKAD masih bisa dikendalikan oleh Sekretaris yang sekarang menjadi Plt. Jabatan Kepala BPKAD NTB tidak ikut dilelang dalam seleksi terbuka agar aluralur dari sisi pengelolaan keuangan tidak terganggu.

“Karena pengelolaan keuangan butuh cara kerja yang beda

dengan (OPD) yang lain. Karena dia memproses keuangan yang memang kepalanya tidak diubah lagi. Dari sisi yang menandatangani DPA, kan jadi persoalan kalau kepalanya berubah,” jelasnya.

Fathurrahman mengatakan saat ini sedang diproses untuk pembentukan Panitia Seleksi (Pansel). Pekan depan, ia mengatakan sudah mulai ada pengumuman seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Disperin dan Diskominfotik. (nas)

Masih Belum Seimbang Dari Hal. 1 “Sumbawa ke Surabaya sudah bagus, di atas ekspektasi yang kita harapkan. Tapi yang dari Surabaya ini kelihatannya butuh sosialisasi lagi,” ujarnya.

Dishub NTB telah melakukan koordinasi dengan pihak ASDP untuk menggelar pertemuan khusus dengan perusahaan-perusahaan di Surabaya. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah

penumpang.

“Kalau di sini (Sumbawa, Red) Pemkab Sumbawa sendiri gencar sekali membantu mempromosikan. Kita apresiasi kepada Pemkab Sumbawa yang ikut mendorong supaya (pelayaran) ini ramai,” ujar Bayu.

Diterangkan Bayu target utama dari sosialisasi yang akan dilakukan adalah menyeimbangkan persentase penumpang yang meng-

gunakan KMP Swarna Bahtera. “Kalau dari sini bagus, dari sana juga harus bagus,” tegasnya. Walaupun begitu dirinya mengakui bahwa sosialisasi tersebut bukanlah hal yang mudah.

Salah satu halangan yang harus dilewati adalah meyakinkan perusahaan-perusahaan di Surabaya tentang manfaat menggunakan penyeberangan laut menuju Sumbawa. Diterangkan Bayu, pema-

haman tentang keuntungan tersebut belum tersebar di kalangan calon pengguna di Surabaya karena kurangnya sosialisasi.

Sampai saat ini KMP Swarna Bahtera melayani pelayaran yang dijadwalkan dua kali seminggu. Yaitu pada hari minggu pukul 10.00 Wita dan Jumat pukul 22.00 Wita.

Menurut Bayu, setelah beroperasi selama hampir satu bulan, kapal laut tersebut telah

berhasil mengurangi antrean di pelabuhan, khususnya untuk rute Poto Tano-Kayangan.

Ditegaskan Bayu jalur laut yang difasilitasi KMP Swarna Bahtera memiliki banyak sekali keuntungan dari segi penghematan waktu serta biaya perjalanan. “Daripada penumpang pakai darat, bisa selisih 10 jam. Belum lagi selisih ongkos, waktu, BBM, oli, dan biaya perjalanan lainnya,” ujarnya. (bay)

Siapkan ’’Guest House’’ Dari Hal. 1 guest house,” ujar Kepala Disperkim NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, Senin (14/10).

Saat ini, ujarnya, Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten diminta menyiapkan lahan di lokasi-lokasi wisata strategis. Sampai saat ini ada tiga lokasi yang telah ditunjuk, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kawasan Tiga Gili, dan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) atau lebih tempatnya pintu masuk Sembalun dan Senaru.

Diterangkan Sugihartha

guest house yang dibangun nantinya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten masing-masing.

Program itu lebih difokuskan ke desa-desa wisata yang tengah disiapkan Pemprov NTB saat ini. “Guest house ini nantinya akan dikelola oleh pemerintah daerah, makanya Pemda harus menyiapkan lahannya,” ujarnya.

Selain guest house, Disperkim juga tengah mengerjakan pengembangan rumah warga menjadi homestay. Untuk tahun 2019, dipersiapkan tiga unit homestay yang menjadi percontohan di wilayah Lombok

Tengah. Untuk tahun 2020 sendiri dicanangkan penambahan 20 unit homestay.

Nantinya, rumah warga yang terpilih di sekitar kawasan wisata akan disulap menjadi homestay berstandar internasional. Untuk itu, masing-masing rumah akan diberikan dana hibah sejumlah Rp80 juta.

Proses pemilihan rumah sendiri menjadi wewenang dari Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antar lain rumah warga tersebut harus memiliki halaman, ruang tamu, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi. Selain itu,

pemilik rumah juga dituntut memiliki pemahaman tentang pelayanan wisata yang akan difasilitasi oleh Dispar NTB. “Nanti masyarakat harus diajarkan kesiapannya sampai dengan kemandirian,” ujar Sugihartha.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si., menerangkan pihaknya sedang melakukan cek lapangan. Sesuai arahan Wakil Gubernur NTB, Dispar NTB menyasar rumah-rumah warga yang terletak di desa-desa nelayan sepanjang pesisir pantai. “Seperti di desa nelayan di Tanjung

Luar. Nah itu yang kita sasar.

Paling tidak agar ada sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (14/10) di Mataram.

Mekanisme penentunya adalah persetujuan warga dengan Dispar NTB untuk menjadikan rumahnya sebagai rumah singgah untuk wisatawan. Sedangkan dari segi kualitas bangunannya sendiri tidak terlalu menjadi pertimbangan. “Syarat utamanya dia mau buat agreement (persetujuan, red). Nanti (soal kondisi rumah) itu dia dibenahi oleh Perkim,” pungkas Faozal. (bay)

Lompatan Yang Kian Terasa Dari Hal. 1 Hal itu ditopang salah satu adanya peningkatan dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang awalnya masih di bawah Rp 75 miliar beberapa tahun lalu, kini sudah menyentuh angka di atas Rp 200 miliar per tahun. Masih kecil memang, tapi sisi positifnya konsisten peningkatan PAD tetap terjaga.

Pengelolaan APBD Loteng juga tetap terjaga dengan baik.

Itu dibuktikan dengan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang sudah tujuh kali secara berturut-turut diraih. Artinya, APBD Loteng

sudah dikelola dengan prinsipprinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

Meski bukan berarti sudah sempurna.

Kini jelang akhir masa bakti Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., pembangunan di Loteng seolah tidak berhenti. Jika sebelumnya fokus pemerintah daerah untuk membangun fasilitas dasar berupa jalan dan saluran irigasi, kini beralih pada pembangunan fasilitas pendukung pemerintah dan ekonomi kecil.

Pasar-pasar di hampir semua kecamatan direvitalisasi. Termasuk Pasar Kopang yang merupakan pasar terbesar kedua, dibangun ulang

dengan konsep lebih modern.

Fasilitas kesehatan dan pemerintah di tingkat bawah juga demikian. Puskesmas yang sudah uzur bangunan diganti dengan bangunan baru, termasuk kantor camat, turut direvitalisasi.

Dan, tidak kalah penting ialah pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru. Menghabiskan anggaran tidak kurang dari Rp 213 miliar, keberadaan bangunan tersebut seolah menandakan semangat modernisasi Loteng. Dibangun sejak tahun 2018 lalu, gedung kantor Bupati Loteng kini bakal jadi kado ulang tahun terindah bagi Loteng.

“Berbagai pembangunan yang kita laksanakan ini, tidak lepas dari dukungan masyarakat di daerah ini,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, di beberapa kesempatan. Diakuinya, apa yang telah dicapai sejauh ini memang masih jauh dari apa yang diharapkan dan tidak bisa memuaskan semua pihak.

Namun paling tidak, ujarnya, sudah ada pondasi yang diletakkan dan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan di masa yang akan datang.

“Sekarang fasilitas penunjang pemerintah yang bisa dikatakan sebagai beban, sudah bisa diatasi. Tinggal pemerintahan ke depan melanjutkan peker-

jaan pada fokus pembangunan lainnya,” imbuh mantan Ketua DPRD NTB ini.

Artinya, pemerintah ke depan tidak harus lagi dipusingkan bagaimana menyiapkan fasilitas pendukung pemerintahan yang memadai, karena sudah disiapkan sejak sekarang. Pemerintahan ke depan tinggal fokus ke arah pembangunan yang belum tersentuh atau belum digarap maksimal dengan terus menggelorakan filosofi melompat dan berlari. Karena hanya dengan cara itulah, Loteng bisa berkembang pesat dan menjadi daerah yang maju mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya. (kir)

Gubernur Berharap Perusahaan Mitra Naikkan Pembelian Tembakau Dari Hal. 1 Namun yang menjadi masalah adalah para petani tembakau yang non mitra usaha.

“Yang jadi masalah petani di luar mitra dunia usaha.

Kalau harga bagus dan melonjak ya untung besar. Kalau harga turun seperti sekarang ya jadi sangat bermasalah.Ke depan, di tengah kelesuan industri rokok, petani mesti

memikirkan untuk serius menjadi mitra dunia usaha agar ada kepastian harga dan pembelian,” kata gubernur.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin menyarankan untuk dilakukan perbaikan regulasi terkait tata niaga pertembakauan. Menurutnya, sesuai Peraturan Daerah Provinsi MTB dan Peraturan Gubernur

terkait Tata Niaga dan Budaya Tembakau Virginia terdapat kewajiban dari perusahaan mitra untuk membeli 20 persen dari petani swadaya.

Meski demikian, ujarnya, para perusahaan mitra ini pasti akan prioritaskan petani binaannya. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan petani swadaya. “Kita perlu pikirkan nasib petani swadaya, karenanya kita min-

ta supaya Perda dan Pergub ini direvisi,” ungkap wabup.

Rumaksi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB ini menilai perlu aturan lebih jelas lagi soal tembakau. Harus ada kepastian produksi tembakau virginia petani swadaya ini benar benar terbeli. “Bagaimana caranya, Pergub dan Perda itulah yang hatus direvisi,”

ungkapnya.

Presiden Komisaris Independen Bentoel Group, Hendro Martowardojo menegaskan, jika pihaknya tetap membeli tembakau. Pada tahun 2019 ini Bentoel membeli sekitar 9 ribu ton tembakau virginia dari 1.226 mitranya. Program kemitraan yang dilakoni Bentoel ini diklaim mampu memberikan margin keuntungan 15 sampai dengan 25 persen bagi petani. (rus)

Bank NTB Syariah Buka Layanan Kantor Kas di BPKAD NTB Dari Hal. 1 Branch Manager KCU Pejanggik Bank NTB Syariah Ika Ranti Hidayah menyampaikan, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan yang maksimal kepada nasabah. Dengan adanya penambahan jaringan kantor Bank NTB Syariah, secara keseluruhan jaringan kantor Bank NTB SYariah tersebar di wilayah Provinsi NTB dan Surabaya yaitu sebanyak 12 Kantor cabang, 21 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 4 kantor pelayanan.

Guna mendukung jaringan layanan Juga tersedia layanan transaksi e-Channel Bank berupa 201 ATM, 301 mesin

EDC, 101 Agen Laku Pandai dan layanan lainnya seperti : mobile banking, SMS Notifikasi, CMS, Auto Debet, dan lainnya.

Tujuan pembukaan kantor layanan ini, seperti disampaikannya dapat memberikan layanan perbankan kepada pemerintah dan masyarakat, kemudahan akses layanan, keamanan dan kenyamanan transaksi, sosialisai dan edukasi produk dan jasa bank.

Pengelolaan transaksi dengan prinsip syariah nasabah (pemerintah dan masyarakat). Layanan produk bank/transaksi penerimaan dan pembayaran, setor (DPK, Pembiayaan, Pajak, Retribusi, PLN, PDAM, dan lain-lain),

tarik tunai DPK, Gaji dan SP2D, transfer (Bank NTB dan Bank Lain), pemindahbukuan, cek saldo/mutasi rekening, etc.

Bank NTB Syariah adalah bank daerah yang telah bermetaforsa menjadi sebuah bank modern menggunakan prinsip syariah yang terus menerus berupaya memperbaiki diri untuk dapat sejajar dengan bank-bank nasional lainnya, tentu dengan fasilitas layanan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan upaya pengembangan bisnis, Bank NTB syariah akan senantiasa terus berupaya melakukan pendekatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami ke depan-

nya adalah akan terus memberikan pelayanan tebaik bagi seluruh masyarakat dan nasabah dan dapat mewujudkan Bank NTB Syariah menjadi Bank terkemuka, Amanah dan Kebanggaan Masyarakat,” harapnya.

Sementara Plt. Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM., mewakili pemerintah daerah memberikan apresiasi pada Bank NTB Syariah yang makin mendekatkan pelayanan keuangan, khususnya kepada OPD di NTB. Kantor kas ini menurutnya berpotensi jadi kantor pelayanan bank dengan nasabah terbanyak.

Ada Rp5,3 triliun dana daerah yang bisa dikelola. Di antaranya untuk penggajian

ASN dan belanja-belanja OPD. Salah satu kendala yang dihadapi selama ini oleh para bendahara, terkait panjangnya bank, terutama saat awal bulan untuk penggajian. Kemudian di akhir tahun untuk pembayaran pajak-pajak belanja OPD. “Kita berharap tidak ada hambatan lagi untuk layanan keuangan pemerintah daerah. maupun instansi vertikal lainnya,” kata H. Zainul Islam.

Layanan keuangan OPD selanjutnya tak lagi harus mengantre di kantor cabang utama Bank NTB Syariah, ada di Kantor Cabang Pembantu lainnya. “Tinggal geser saja,” demikian Zainul Islam. (bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 15 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Jelang Pilkada Serentak 2020

KPU NTB Atur Ulang Strategi Tingkatkan Partisipasi Pemilih Mataram (Suara NTB) – Jelang pelaksanaan pilkada serentak di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB, KPU Provinsi NTB kembali mengatur ulang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih agar lebih tinggi dari capaian-capaian sebelumnya.

Diketahui bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di NTB beberapa waktu lalu terbilang cukup tinggi, yaitu 82,91 persen untuk Pilpres dan 82,75 persen untuk Pileg. Persentase itu melampui target partisipasi yang ditetapkan secara nasional yang tertuang dalam RPJMN sebesar 77,5 persen.

“Karenanya secara khusus KPU Provinsi NTB memberikan apresiasi yang tinggi ucapan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat provinsi NTB yang telah berpartisipasi dalam memberikan suaranya dan berpartisipasi dalam mensukseskan tahapan Pemilu 2019,” kata Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dalam koordinasi Pemetaan Wilayah dan Analisa Daerah Partisipasi Terendah.

Kendati tingkat partisipasi terbilang tinggi, namun tidak dapat dipungkiri ada daerah yang tingkat partisipasinya rendah lingkup Provinsi NTB. Hal ini perlu diidentifikasi faktor penyebabnya dan dicarikan solusi strategi yang lebih tepat lagi agar ke depan tingkat partisipasinya lebih meningkat lagi.

“Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, salah satunya berkaitan dengan latar belakang pendidikan pemilih,” ungkap Suhardi.

Sementara Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Agus Hilman, menambahkan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi NTB dituntut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hilman kemudian mengungkapkan tingkat partisipasi terendah di 10 kabupaten/ kota di Provinsi NTB adalah Desa Benete, Kecamatan

(Suara NTB/KPU)

RAPAT KOORDINASI - KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi Pemetaan Wilayah dan Analisa Daerah Partisipasi Terendah serta mengatur ulang strategi peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020.

Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan persentase partisipasi pemilih sebesar 60 persen. Sedangkan tingkat partisipasi tertinggi adalah Desa Ndano Nae, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima dengan persentase partisipasi pemilih sebesar 99,85 persen.

“Sedangkan tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019, di mana tingkat partisipasi pemilih perempuan terendah berada di Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan persentase sebesar 60 persen.

Sementara itu, tertinggi berada di Desa Ndano, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima sebesar 99,38 persen,” katanya.

Tak hanya menyoroti soal tingkat partisipasi, pada rakor tersebut turut pula dibahas surat suara tidak sah, di mana di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan pesentase surat suara tidak sah terendah. Sementara itu, daerah dengan persentase surat suara tidak sah tertinggi adalah Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan persentase surat suara tidak sah sebesar 15,37 persen.

Lebih jauh disampaikannya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh dua faktor dominan, yaitu faktor internal pemilih dan faktor eksternal pemilih.

Faktor internal pemilih antara lain terkait tingkat pemahaman, pengetahuan, latar belakang pendidikan pemilih itu sendiri. “Surat Suara yang memuat gambar terlalu banyak menyebabkan pemil-

ih kebingungan dan hal ini sebagai salah satu penyumbang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mantan Camat Praya Barat Daya Dituntut 1,5 Tahun Mataram (Suara NTB) – Mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin terancam hukuman penjara selama 1,5 tahun atau 18 bulan.

Hal itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terbukti korupsi sebesar Rp91,2 juta. Dana itu adalah hak marbot triwulan II dan III tahun 2018 yang tidak dibayar.

Jaksa penuntut umum Kejari Praya, Adin Nugroho membacakan tuntutannya tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (14/10).

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra dan hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi.

Menurutnya, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adin mengutarakan hal yang

memberatkan terdakwa.

Jaksa dalam tuntutannya juga meminta uang yang disita dikembalikan kepada 10 marbot penerima dana insentif. Totalnya senilai Rp10,8 juta. Kamarudin dituntut karena tidak menyalurkan dana insentif marbot triwulan II dan III tahun 2018. Padahal dana sebesar Rp102 juta untuk 85 marbot di 11 desa

sudah ditarik terdakwa.

Pada November 2018, Kamarudin hanya menyerahkan dana insentif kepada sembilan marbot di Desa Pandan Indah sebesar Rp10,8 juta. Sisanya, sebesar Rp91,2 juta batal disetorkan. Terdakwa dalam persidangan berdalih uang sejumlah itu akan disalurkan. Namun hilang saat disimpan di dalam mobilnya sewaktu di-

parkir di halaman rumah.

Setelah sampai Desember Kamarudin baru melapor ke Kabag Kesra Setda Loteng, HL Tasrip. Sekda Loteng, H Nursiah menyerahkan kasus itu Inspektorat. Dana marbot tersebut seharusnya diserahkan ke penerima selambatnya 31 Desember 2018, namun Kamarudin baru menggantinya pada Februari 2019. (why)