HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 15 APRIL 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 35 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
TNI-Polri Gelar Dapur Lapangan
Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid-19 Mataram (Suara NTB) Satuan Brimob Polda NTB dan Personel Batalyon Infanteri 742/SWY, Selasa (14/4) menggelar dapur lapangan di Mako Sat Brimob Polda NTB. Dapur lapangan ini guna menindaklanjuti Jukrah Kapolda NTB, Irjen. Pol.Drs.Tomsi Tohir untuk meringankan beban masyarakat di wilayah NTB akibat dari pandemik wabah Covid-19. ‘’Personel gabungan TNI - Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan tema ‘’Bakti Kami untuk Negeri’’ dengan membuat makanan siap saji bagi masyarakat sebanyak 2.000 bungkus yang didistribusikan di wilayah Kota Mataram dan Bima Kota,’’ ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto, SIK, M.Si, mela-
lui rilisnya yang diterima Suara NTB, Selasa (14/4) kemarin. Secara rinci disebutkan, untuk wilayah Kota Mataram dilaksanakan bakti sosial dilaksanakan di Kelurahan Dasan Agung, dengan mendistribusikan 1.000 bungkus nasi ( makan siang 500 bungkus dan untuk makam malam 500 bungkus). Untuk Kelurahan Jempong, jumlah nasi yang didistribusikan sebanyak 500 bungkus ( untuk makan siang 250 bungkus dan makan malam 250 bungkus). Sedangkan di wilayah Bima Kota sebanyak 500 bungkus didistribusikan di tiga lokasi. Masing-masing, di wilayah Kampung Melayu, Jatiwangi dan terminal. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
DAPUR LAPANGAN - Satuan Brimob Polda NTB dan Personel Batalyon Infanteri 742/SWY, Selasa (14/4) menggelar dapur lapangan di Mako Sat Brimob Polda NTB. Makanan (nasi bungkus) kemudian dibagikan kepada warga yang terdampak Covid-19.
180 Perusahaan di NTB Rumahkan 11.000 Karyawan
Pasien Sembuh Bertambah, ODP Berkurang Mataram (Suara NTB) Terdapat perbedaan grafik eskalasi kasus Covid – 19 di NTB sampai Selasa (14/4) kemarin. Ada penambahan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) menjadi empat orang. Di sisi lain, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) berkurang. Data Senin (13/4), jumlah kasus positif Covid -19 masih 37 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai empat orang. Bertahap jumlah kesembuhan bertambah, awalnya dua orang pada 10 April lalu, sehari kemudian bertambah empat orang dan kemarin menjadi empat orang. “Berdasarkan rilis media yang sudah dikeluarkan, ada penambahan lagi satu pasien sembuh. Sehingga jumlahnya menjadi empat orang,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH. Pada data yang sama, jumlah ODP terbaru 1.385 orang. Mereka merupakan warga yang berdatangan dari luar daerah untuk pulang dengan alasan mudik lebih awal ditambah dengan jumlah TKI yang pulang kampung. Jumlah ODP ini berkurang dari hari hari sebelumnya. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat, sampai Selasa (14/4), sebanyak 11.000 pekerja di NTB telah dirumahkan. Angka tersebut berdasarkan laporan dari 180 perusahaan di NTB.
M. Agus Patria
‘’Paling banyak dari (pengusaha) hotel, restoran, travel agent, dan vila,’’ ujar Kepala Disnakertrans NTB, Dr.M. Agus Patria, Selasa (14/4) di Mataram. Melihat tingginya jumlah karyawan dirumahkan karena terdampak Covid-19, Agus memprediksi 98 persen pekerja di NTB akan bernasib serupa (dirumahkan). Sementara itu, untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebutnya masih kecil kemungkinan terjadi, ken-
dati Disnakertrans NTB sampai saat ini belum mengantongi datanya. ‘’Kita belum koordinasi, dari kabupaten/kota juga belum ada laporan yang masuk (soal PHK),’’ ujarnya. Merumahan karyawan disebutnya paling banyak terjadi di daerah wisata seperti Lombok Utara dan Lombok Barat. Untuk menanggulangi dampak dari kondisi tersebut, Disnakertrans NTB telah mendaftarkan seluruh pekerja yang dirumahkan ke dalam program Kartu Pra-kerja yang disediakan pemerintah pusat.
Diterangkan Agus, sampai saat ini pihaknya telah mendaftarkan total 29.000 orang lebih sebagai peserta program tersebut. ‘’Itu belum yang mendaftar mandiri ke (Disnaker) kabupaten/kota,’’ ujarnya. Di luar dari pekerja yang dirumahkan, Agus menyebut ada 18.641 orang yang terdaftar untuk Kartu Pra-kerja. Antara lain pekerja yang terkena PHK, pencari kerja baru, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang gagal berangkat karena Covid-19. Jumlah tersebut belum ditambah dengan pengajuan dari perusahaan, perorangan, atau serikat pekerja yang mendaftar secara mandiri. ‘’Siapa tahu bisa lebih lagi, karena datanya di pusat,’’ ujar Agus. Dengan program tersebut, pihaknya berharap para pekerja yang diru-
mahkan dan pencari kerja lainnya dapat menghadapi situasi sulit dari segi ekonomi yang disebabkan Covid-19. Para peserta program Kartu Pra-kerja akan mendapatkan insentif dan bantuan pelatihan dengan total Rp 3.550.000. Jika dirinci, insentif yang diterima peserta prakerja. Diantaranya biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak satu kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/bay)
TO K O H Tujuh Sumber Penyebaran PETUGAS kesehatan telah mengidentifikasi tujuh klaster sumber penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di NTB. Petugas kesehatan juga telah melakukan rapid test atau tes cepat kepada 369 orang klaster Gowa atau jemaah tabligh. Hasil rapid test menunjukkan sekitar 60 orang atau 16,5 persen reaktif Covid19. Sedangkan 83,5 persen menunjukkan non reaktif Covid-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyebutkan, tujuh klaster sumber penyebaran Covid-19 di NTB. Yaitu Klaster Gowa, Klaster Bogor, Klaster Jakarta, Klaster Sukabumi, Klaster Bali, Klaster Luar Negeri/kapal pesiar dan Klaster transmisi lokal. ‘’Dari seluruh klaster tersebut, Klaster Gowa mencatat kasus positif paling banyak yakni sebanyak 10 kasus positif Covid-19,’’ sebut Gita, Senin (13/4) malam. Bersambung H. Lalu Gita Ariadi ke hal 11
Tim Gugus Tugas Pastikan Kualitas dan Kesiapan Sembako KO M E N TTAA R JPS Gemilang Aman untuk Satu Bulan
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB sesuai instruksi Gubernur NTB mengecek sekaligus melihat secara langsung kesiapan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa (14/4) siang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., MTP menyampaikan bahwa JPS ini akan disalurkan guna
STOK Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan di NTB masih aman. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah telah mendistribusikan 11.900 APD dalam dua kali pengiriman ke seluruh rumah sakit dan puskesman yang ada. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan seluruh APD tersebut telah disalurkan ke rumah sakit dan 172 Puskesmas di seluruh NTB. ‘’APD kita aman. Kemarin datang 10.000 dan sebelumnya ada juga 1.900. Itu untuk (kebutuhan) sebulan kitakira,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/4) di Mataram. Diterangkan, dari pengiriman terakhir masing-masing Puskesmas menerima 10 set APD lengkap level 1-2. Kemudian masing-masing Dikes di kabupaten/kota diberikan buffer stock sebanyak 100 set. Bersambung Nurhandini Eka Dewi ke hal 11
membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat. Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK. ‘’Sebagaimana kita ketahui di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga (KK) yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah dibantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/humasntb)
CEK SEMBAKO - Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB sesuai instruksi Gubernur NTB mengecek sekaligus melihat secara langsung kesiapan sembako JPS Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa (14/4) siang.
Dana Infrastruktur Dialihkan
Anggaran Proyek Strategis di NTB Berpotensi Dipangkas Mataram (Suara NTB) Anggaran pembangunan sejumlah proyek strategis di NTB yang berasal dari Kementerian PUPR berpotensi dipangkas. Menyusul pengalihan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp24,53 tri-
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/nas)
’’
liun untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pl.t Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/4) kemarin sudah berk-
Yang namanya pengalihan anggaran Rp24 triliun itu, pasti ada pemotongan anggaran untuk NTB. Hampir semua kena nanti H. Sahdan
oordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Mataram dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Ia mengatakan, sejumlah proyek yang dilaksanakan instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR tersebut sudah diskenariokan mana saja yang akan direalisasikan tahun ini. ‘’Setelah saya kontak Kepala Balai, sudah diskenariokan mana-mana saja yang kira-kira yang akan direalisasikan. Kalau NTB ini hanya sedikit mendapat ‘’kue’’ pembangunan. Mungkin tak terlalu besar (pemangkasan
anggarannya),’’ kata Sahdan. Sahdan mengaku belum mendapatkan rincian proyekproyek mana saja di dua instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR tersebut yang kena pemangkasan anggaran. Namun, yang pasti ada pemangkasan anggaran. ‘’Yang namanya pengalihan anggaran Rp24 triliun itu, pasti ada pemotongan anggaran untuk NTB. Hampir semua kena nanti. Cuma detailnya saya belum dapat konfirmasi dari teman-teman,’’ ucapnya. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Rabu, 15 April 2020
Halaman 2
Penyebaran Virus Corona Buat Alur Penanganan HIMBAUAN membatasi pendatang dari luar daerah ke lingkungan sebelum menjalani pemeriksaan mulai ditindaklanjuti. Kecamatan telah membuat alur penanganan sebagai bagian antisipasi penyebaran Covid-19. Camat Selaparang, Lalu Mukhsan menjelaskan, selama ini belum ada kejelasan alur penanganan terutama bagi pendatang maupun warga Kota Mataram yang baru pulang dari luar daerah. Hal ini menyebabkan petugas kesulitan melakukan koordinasi maupun pendataan. Dari hasil rapat bersama (Suara NTB/cem) Tim Gugus Tugas PercepaLalu Mukhsan tan Penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 telah disepakati alur penanganan terutama bagi pendatang luar daerah yang masuk ke lingkungan. “Sekarang alurnya jelas. Dari lingkungan ke kelurahan. Lalu, kelurahan langsung ke Puskesmas,” jelas Mukhsan. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan akan menjadi acuan bagi lingkungan maupun kecamatan untuk mengawasi warganya. Jika hasil tes cepat (rapid test) reaktif maka dibawa ke RSUD Mataram menjalani isolasi selama 14 hari. Mukhsan mengaku, kendala di lapangan bahwa petugas kesulitan melacak keberadaan klaster Gowa. Mereka jarang ditemukan di rumah karena mobilitasnya yang tinggi. “Mereka kita cari di rumah sudah tidak ada. Informasi mereka sudah kumpul di masjid,” ujarnya. Tim gugus tugas menyepakati untuk pengecekan kesehatan kembali. Tujuannya, akurasi serta pelacakan di lingkungan lebih mudah. Ditambahkan Mukhsan, kebijakan lingkungan membatasi pendatang dari luar daerah masuk ke lingkungan merupakan tindaklanjut dari instruksi Walikota. Langkah itu sifatnya sementara. Sebab, lingkungan ingin mendata dan melaporkan semua warga yang masuk terutama dari luar daerah. Warga positif terinfeksi virus Corona maupun berstatus pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan di Kecamatan Selaparang cenderung meningkat. Dari hasil pelacakan, satu keluarga positif terinfeksi Corona memiliki kontak erat dengan klaster Jakarta telah meninggal dunia. “Dari J kemudian ke D. Nah, D ini kontak erat dengan anak dan istrinya,” katanya. (cem)
Pemkot Kesulitan Lacak ODP Klaster Gowa
Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 Kota Mataram merasa kesulitan melacak keberadaan orang dalam pemantauan (ODP) klaster Gowa. Mobilitas yang tinggi dari para jemaah tablig tersebut dinilai jadi pemicu. Pemusatan pemeriksaan kesehatan dipusatkan di enam kecamatan. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menegaskan, pemerintah telah berupaya meminimalkan penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Hal ini dimulai dari penyemprotan disinfektan, pelacakan potensi baru yang menimbulkan reaktif, pengawasan di pintu masuk serta pemusatan pengecekan kesehatan di enam kecamatan. Pemusatan pengecekan kesehatan dilaksanakan secara bergilir. Rabu (15/4) hari ini, dimulai dari Kecamatan Mataram dan berakhir Kecamatan Sandubaya pada Selasa (21/4). Petugas tetap memperhatikan pembatasan sosial. “Pemusatan kita lakukan di puskesmas mas-
ing – masing kecamatan,” kata Martawang, Selasa (14/4). Namun demikian, tim gugus tugas mengalami kesulitan melacak keberadaan ODP klaster Gowa. Sebab, mobilitas mereka sangat tinggi dan relatif mengkhawatirkan bagi pemerintah. Beberapa kasus, klaster Gowa dalam beberapa hari terakhir berada di dua kabupaten yakni Lombok Tengah dan Lombok Utara. Berbeda halnya dengan klaster Bogor dinilai kooperatif dan bersedia mengikuti pemeriksaan secara terjadwal di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. “Ini harus betul-betul mendapatkan perhatian bersama. Petu-
”
Dari sisi jumlah, klaster Gowa memiliki kerentanan penularan lebih besar dibandingkan klaster Bogor
H. Lalu Herman Mahaputra gas mencari sesuai alamat ternyata sedang berada di Loteng. Dicek yang lain, ternyata dia berada di KLU,” jelasnya. Tim gugus tugas telah mengeluarkan kartu isolasi mandiri. Kartu isolasi diberikan bagi ODP hasil tes cepatnya non reaktif. Jika mereka tidak akomodatif dengan surat pernyataan maka sebaiknya diisolasi di Wisma Nusantara. Kesepakatan isolasi mandiri selama 14 hari dengan tetap menggunakan masker, tidak beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak tidak saja dengan keluarga melainkan den-
Wartawan Kota Mataram Jalani Tes Cepat Virus Corona
Perkecil Risiko Covid-19 ANGGOTA Badan Musyawarah DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., angkat bicara soal penanganan covid-19. “Kita tidak bisa menganggap harus seperti ini. “Harus fleksibel. Saatnya kita bergotong royong untuk memperkecil risiko covid19. Bukan saatnya berdebat,” katanya dalam rapat Badan Musyawarah bersama TAPD di DPRD Kota Mataram, Senin (13/4). Terkait penanganan covid-19, Wardana menyoroti kegiatan di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram (Suara NTB/fit) seperti biasa. ‘’Di pasar ini I Wayan Wardana seperti tidak ada apa-apa. Sudah bikin macet dan sangat padat,’’ katanya. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram meminta Pemkot Mataram memikirkan metode apa yang disampaikan kepada para pedagang, sehingga mereka juga terlindungi. ‘’Kalau menutup kan tidak mungkin, nanti bisa berdampak chaos. Masyarakat yang akan menjadi korban,’’ ujarnya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, opsi lockdown atau bahkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) belum diperlukan. Karena jika opsi tersebut yang diambil, tentu akan banyak dampak ikutannya. ‘’Beda dengan Cina, dia lockdown karena di sana hanya ada satu partai, otoriter,’’ sebutnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini mengapresiasi inisiatif dari sejumlah lingkungan yang melakukan lockdown secara mandiri. ‘’Jadi tidak perlu lockdown atau PSBB karena sudah dijaga secara mandiri. Ini menjadi beban kita bersama,’’ terangnya. Wardana mengaku sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah dampak penularan corona seminimal mungkin. (fit)
(Suara NTB/cem)
RAPAT GUGUS - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang memimpin rapat didampingi Asisten II, H. Mahmuddin Tura dan Direktur RSUD, H. Lalu Herman Mahaputra. Pemkot Mataram mengalami kesulitan melacak ODP klaster Gowa. Dengan pola seperti ini digan orang sekitar. Direktur RSUD Kota Mat- harapkan mata rantai penulaaram, dr. H. Lalu Herman Ma- ran Covid-19 terputus, sehinghaputra menambahkan, pi- ga tidak ada lagi masyarakat haknya akan mengatur strategi terpapar. Meskipun demikian, dengan menyisir semua klaster ia meminta partisipasi dan keGowa. Dari sisi jumlah, klaster sadaran masyarakat melaporGowa memiliki kerentanan penu- kan diri mereka jika memiliki laran lebih besar dibandingkan riwayat perjalanan ke daerah klaster Bogor. “Setelah habis pandemic maupun pernah konklaster Gowa, baru saya sisir tak erat langsung dengan pasien klaster Bogor,” tambah dr. Jack. positif virus Corona. (cem)
(Suara NTB/cem)
KOSONG- Posko Terpadu di Jalan TGH. M. Faisal, Turida, kosong. Pengendara yang masuk ke Kota Mataram tidak lagi diperiksa kesehatannya. Di satu sisi, pendatang dari luar daerah memiliki resiko sebagai pembawa Covid-19.
Pengawasan Pintu Masuk Kota Mataram Makin Longgar Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pengawasan di tujuh pintu masuk Kota Mataram, rupanya setengah hati. Terpantau hingga hari kesepuluh pengawasan makin longgar. Pintu masuk di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida sama sekali tidak ada petugas. Tenda berwarna orange milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kosong melompong. Spanduk posko terpadu pemeriksaan kesehatan masih terpasang di pinggir tenda. Sedangkan di posko pantau Jembatan Timbang di Desa
Gerimax, petugas hanya menyemprot kendaraan menggunakan cairan disinfektan. Pengecekan suhu tubuh tidak dilakukan oleh petugas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menyebutkan, dari tujuh pintu masuk sebelumnya diawasi hanya difokuskan di tiga titik saja. Yakni, Jembatan Timbang Desa Gerimax, Dasan Cermen dan Gerbang Tembolaq di Kelurahan Jempong Baru. Asumsinya tiga pintu itu mengawasi pergerakan masyarakat yang datang dari luar daerah. Seperti di Gerbang Tembolaq mengawasai kedatangan dari penumpang dari Bandara Internasional Lombok, Dasan Cermen kedatangan dari Pelabuhan Lembar dan BIL serta Gerimax mengantisipasi kedatangan dari Timur. “Kita fokus di tiga titik pintu masuk saja,” kata Saleh dikonfirmasi, Selasa (14/4). Saleh menegaskan, petugas tidak longgar, tetapi mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Prediksi adalah tiga pintu masuk itu paling banyak diakses
untuk masuk ke Kota Mataram. Dishub juga telah menempatkan petugas di Bandara Internasional Lombok bekerjasama dengan Kantor Karantina Pelabuhan, untuk menghimpun sebaran data penumpang yang datang ke Kota Mataram. “Jadi data kita himpun dan diolah oleh petugas medis. Paling tidak data itu digunakan untuk pelacakan. Karena, kita asumsikan warga datang dari luar daerah itu adalah ODP,” jelasnya. Pemeriksaan kendaraan khusus kendaraan roda dua mulai dari pukul 07.00 – 09.00 Wita. Sementara, kendaraan roda empat atau sejenisnya disemprot disinfektan. Penumpang dari bandara cukup menunjukkan kartu kuning diberikan oleh KKP. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, longgarnya pengawasan di pintu masuk menjadi masukan untuk dilakukan evaluasi. Petugas diminta tidak lengah memantau pergerakan warga yang datang ke Kota Mataram. “Iya, ini jadi masukan kita untuk dievaluasi,” jawabnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 15 wartawan bertugas di Pemkot Mataram menjalani tes cepat (rapid test) kemungkinan terinfeksi virus corona. Pemeriksaan itu memastikan jurnalis sebagai garda terdepan penyebaran informasi Coronavirus Disease atau Covid-19 sehat dan aman. Pantauan Suara NTB, pengambilan sampel darah dilakukan di tenda depan ruang instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Satu persatu awak media diklarifikasi riyawat perjalanan serta kontak langsung dengan pasien positif terinfeksi virus Corona. Wartawan MataramNews, Joko Puspita mengatakan, pemeriksaan kesehatan atau rapid test dinilai sangat bagus. Sebab, jurnalis memiliki resiko tinggi terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19. Para awak media menjadi garda depan menyampaikan informasi ke masyarakat tentang persebaran serta jumlah warga yang terpapar. “Saya kira ini bagus. Karena kita (wartawan,red) memiliki resiko tinggi terpapar Corona,” kata Joko, Selasa (14/4). Dengan mobilitas tinggi serta interaksi intens dengan narasumber tidak menutup kemungkinan jurnalis terjangkit. Beberapa kasus di daerah lain, rekan jurnalis positif terinfeksi virus Corona. Perlindungan harus diberikan ke awak media. Tidak saja dari sisi medis, tapi harus dipastikan suplemen tambahan serta alat pelindung diri. “Paling tidak ada
suplemen diberikan untuk menjaga daya tahan tubuh,”ucapnya. Ali Ma’shun menambahkan, jurnalis memiliki peran penting dalam penyampaian informasi penyebaran Covid-19. Untuk memproduksi berita, para kuli tinta menjadi garda terdepan dan tidak pernah lelah menyampaikan informasi ke masyarakat. Tes cepat dinilai bagus untuk memastikan bahwa jurnalis bertugas di Kota Mataram aman atau terhindar dari penyebaran Covid-19. “Wartawan memiliki peran menyampaikan informasi ke masyarakat. Mereka harus memastikan diri aman dari Covid-19,”tambahnya. Kasubag Humas RSUD Kota Mataram, Lalu Hardimun mengatakan, pemeriksaan 15 jurnalis bertugas di Pemkot Mataram berdasarkan instruksi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Walikota ingin memastikan rekan – rekan jurnalis juga terhindar dari virus Corona. Diketahui, mobilitas serta rekan komunikasinya tidak terbatas. “Rapid test ke teman – teman jurnalis bertugas di Kota Mataram berdasarkan permintaan Pak Wali,” kata Hardimun. Tes cepat adalah tahap awal sebelum menentukan apakah dikategorikan pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan (ODP). Jika hasil tes reaktif, maka akan dilakukan isolasi. Rata – rata demikian kata Hardimun, jurnalis di Kota Mataram tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemic maupun kontak langsung dengan pasien positif terinfeksi Corona. (cem)
(Suara NTB/ist)
TES CEPAT - Wartawan Suara NTB bertugas di Pemkot Mataram, M. Kasim menjalani tes cepat (rapid test) di RSUD Kota Mataram, Selasa (14/4). Sejumlah 15 wartawan diambil sampel darah untuk memastikan aman atau tidak terpapar Coronavirus Disease.
Jumlah PDP dan ODP di Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) – Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kota Mataram, terus bertambah. Meningkatnya kasus ini dari intensitas pelacakan oleh tim gugus tugas. Data tanggal 14 April pukul 12.00 Wita, jumlah orang tanpa gejala (OTG) 182, PDP 30 dan 28 orang selesai dalam pengawasan, 90 orang ODP. 303 orang selesai dalam pemantauan. Sejauh ini, Kota Mataram menduduki peringkat pertama di NTB dengan jumlah kasus positif terinfeksi Corona, sebanyak 22 orang. Dengan rincian, 19 orang dalam perawatan, dua
meninggal dunia dan satu sembuh. Dari sisi penyebaran di masing – masing wilayah, kecamatan Selaparang menduduki peringkat pertama dengan 12 PDP, 32 ODP, 8 orang positif terpapar Corona dan satu meninggal dunia. Setelah itu disusul Kecamatan Ampenan yakni 6 PDP, 16 ODP, 4 orang positif dan satu meninggal dunia. Kecamatan Sekarbela 6 PDP, 12 ODP, 5 orang positif dan satu orang sembuh. Kecamatan Sandubaya 2 PDP, 15 ODP dan 1 orang positif. Kecamatan Cakranegara, 2 PDP, 6 ODP dan satu orang positif. Terakhir, Keca-
matan Mataram dengan rincian 2 PDP, 9 ODP. Kecenderungan warga terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19 merupakan klaster Gowa. Sebagian kecil klaster Jakarta dan Bogor. Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa memprediksi, kecenderungan warga berstatus ODP, PDP maupun OTG akan bertambah. Hal ini seiring dari intensitas pelacakan yang dilakukan oleh tim gugus tugas. Data yang diperoleh akan menjadi acuan untu melakukan tes cepat dan isolasi
mandiri selama 14 hari. Jika tidak memungkinkan maka tim akan membawa pasien untuk menjalani isolasi di Wisma Nusantara. “Kecenderungannya akan meningkat seiring intensitas tracking yang kita lakukan,” kata Nyoman mengklarifikasi potensi meningkatnya warga berstatus OTG,ODP dan PDP, Selasa (14/4). Tiga klaster di Kota Mataram menjadi perhatian pemkot yakni klaster Gowa, Bogor dan Jakarta. Dari riwayat pasien terinfeksi virus Corona pernah berinteraksi atau kontak erat dengan pasien yang sebelumnya positif. (cem)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Rabu, 15 April 2020
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Daya Beli Masyarakat Mulai Menurun Mataram (Suara NTB) Masyarakat cenderung mulai mengalami penurunan daya beli. Ditinjau dari aktivitas berbelanja yang trennya mulai mengalami penurunan. Sebulan lebih setelah covid19 menjangkit ke Indonesia, perekonomian langsung terdampak. Disusul setelah masuknya wabah corona ini di Provinsi NTB, sejumlah kegiatan ekonomi ditutup. Hotel, restoran, toko-toko, bahkan pusat perbelanjaan besar sekalipun, sudah memilih tutup. Karyawan-karyawan perusahaan dirumahkan. Hal itu sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat, kata Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) Provinsi NTB, Jefri. Manajer Niaga Supermarket ini mengatakan, awalnya, setelah diumumkan WNI terpapar covid-19 oleh Presiden Joko Widodo, awal Maret 2020, bisa dirasakan kecenderungan masyarakat panik.
(Suara NTB/bul)
SEPI - Kondisi di salah satu pusat perberbelanjaan di Mataram, cenderung sepi.
Apalagi untuk kebutuhan yang sangat penting. Misalnya hand sanitizer, masker, termasuk sembako. Hal tersebut terjadi hingga menjelang akhir bulan (Maret). Setelah itu, situasinya berangsur-angsur kembali normal, cenderung turun. “Belakangan pemasukan orang ndak ada. Kafé, restoran, toko-toko, hotel dan sebagainya tutup. Langsung mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Jefri pada Suara NTB, Selasa (14/4) kemarin. Sebelumnya, saat hotel dan restoran masih banyak yang
buka, kebutuhannya cukup banyak dipenuhi dari supermarket, selain pasar. Saat ini, potensi tersebut hilang. Berbelanja masyarakat, pun terbatas pada kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok. Misalnya beras, gula, dan beberapa tambahan kebutuhan primer lainnya. “Kalau kebutuhan sekunder yang mencakup kosmetik, perkakas rumah tangga, hiburan sudah sepi sekali,” jelas Jefri. Selain sembako, jenis kebutuhan yang paling tinggi permintaannya adalah hand sani-
tizer, cairan untuk penyemprotan disinfektan. Misalnya pembersih lantai, pemutih lantai, dan sejenisnya. Kecenderungan kenaikan permintaan ini terlihat dalam dua minggu terakhir. Setelah masyarakat merasa bisa membuat campuran disinfektan sendiri. Bagaimana dengan stok dan harga? Jefri menegaskan, cadangan stok saat ini dipastikan aman. Ada 80 lebih anggota FKSM yang menjadi pemasok, rata-rata tersedia. Hargapun masih cukup terkendali. “Gula pasir misalnya. Harganya harus Rp12.500 perkilo. Seperti harga lama. Stok juga banyak. Hanya pembelian dijatah. Ke konsumen hanya boleh beli sekilo. Kita nerima dari pemasok juga dibatasi,” demikian Jefri. (bul)
PANEN - Panen demplot Pupuk Kaltim di Sakra, Lombok Timur.
BANK Indonesia mengharapkan bantuan sosial yang diturunkan dalam bentuk paket sembako agar dikawal dengan baik. Agar kualitas dan kuantitas yang diharapkan sampai kepada masyarakat. Sehingga tujuan menekan angka kemiskinan tercapai. Ada pemberitaan tentang paket bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak memenuhi kualitas, sangat disayangkan. Hal itu diharapkan tak terulang kembali. Selain kualitas, jenis bantuan diantaranya berupa mie instan dianggap tidak cukup efektif mendorong gerak perekonomian di daerah. “Mie ini kan dibeli dari luar. Otomatis uangnya juga akan mengalir ke luar. Kecuali ada pabrik mie di daerah daerah. Ndak masalah. Dan kalau ada bantuan sosial yang tidak baik kualitasnya, bisa tidak tercapai tujuan yang diharapkan nantinya,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani di temui, Selasa (14/3) kemarin. Tujuan distribusi bantuan sembako, akan sangat efektif. Bila kualitas dan kuantitas bantuan sesuai yang ditentukan, sampai kepada penerimanya. Sebaliknya, paket bantuan akan menjadi tidak efektif bilamana kualitasnya tidak memenuhi standar. “Setting programnya kan bagus sekali itu agar orang tidak masuk di bawah garis kemiskinan, ada ketentuan layak dari sisi konsumsi. Karbohidratnya, protein. Sudah ada standar internasionalnya. Kalau kualtasnya kurang, tidak terpenuhi standar itu. tidak tercapai sasarannya,” jelas Achris. Karena itu, sangat penting bantuan yang didistribusikan kepada masyarakat agar di lapangan di jaga. Kualitasnya, kuantitasnya. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai. Diterima langsung oleh penerima manfaat sebesar yang ditransfer oleh pemerintah. Pengawasan perlu dilakukan saat bantuan non tunai ini ditarik, kemudian dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok. “Disitulah perlunya pengawasan. Kualitas bahan pokok yang diterima oleh penerima manfaat. Koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk pengawasannya. Agar bantuan menjadi efektif,” imbuhnya. Pemerintah Provinsi NTB tengah mempersiapkan untuk mendistribusikan paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Pola yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat baik menurut Achris. Paket bantuan, di dalamnya ada beras, minyak goreng, telur, ikan olahan, masker dan lainnya. Seluruhnya menggunakan produk lokal. Artinya, uang yang dibelanjakan untuk bantuan ini juga berputar di daerah. Dengan begitu, perekonomian di daerah dapat terbantu digerakkan. Paket bantuan untuk penanganan dampak covid-19 ini harapannya secepatnya terdistribusi. Agar multiplier effect yang diharapkan ditengah dampak corona dapat dirasakan. “Karena kami di Bank Indonesia sangat konsen mengenai produk lokal. Melihat pola pemerintah daerah sudah cukup bagus. Produksi IKM diambil, produksi petani lokal digunakan. APBD itu jadinya berputar di daerah sendiri dengan memberdayakan produsen lokal. Seperti diketahui, rencananya pertengahan bulan ini, Pemprov NTB akan memberikan paket bantuan JPS Gemilang. Sasarannya kepada 105.000 KK (jumlah masih divalidasi). Jenis bantuannya, beras 10 Kg, telur 20 butir, minyak goreng, ikan olahan, garam, minyak kayu putih, masker. Atau total bantuan untuk satu penerima manfaat senilai Achris Sarwani 250.000. (bul)
(Suara NTB/ist)
Awasi Bantuan Sosial
Demplot Padi PT. Pupuk Kaltim di Lombok Timur Tembus 9,9 Ton dan panen di Bulan April pada luasan 0,50 Ha dengan dosis dan penggunaan pupuk Urea Non Subsidi 200 Kg/Ha, Pupuk NPK Pelangi 16.16.16 300 Kg/Ha, dan Pupuk Hayati Ecofert 20 Kg/Ha. Berdasarkan hasil panen yang didapatkan, diketahui bahwa program demplot pupuk kaltim berhasil menunjukkan terjadinya peningkatan produksi padi hingga 9,9 ton dari kebiasaan petani yang hanya mencapai 6,2 ton atau mengalami kenaikan sebe-
sar 59,67 %. Dalam acara syukuran panen demplot ini, AAE Pupuk Kaltim Wilayah Lombok Timur, Lalu Husni Mauliandri mengungkapkan, bahwa dengan menerapkan teknologi dan pola pemupukan yang tepat dengan menggunakan pupuk non subsidi, maka produktivitas padi terbukti meningkat. “Demplot ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Pupuk Kaltim untuk mendorong produktivitas lahan dan hasil pertanian masyarakat, dengan
mengedukasi langsung penggunaan pupuk non subsidi produk Pupuk Kaltim secara tepat dan berimbang,” terang Lalu Husni. Husni menambahkan, program ini sejalan dengan penugasan pemerintah dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional melalui Program Peningkatan Produksi Pangan. Dengan harapan, jika petani sudah mengetahui pola pemupukan yang tepat, maka dapat meningkatkan produksi pertaniannya. (bul)
30 Persen Pengusaha ”Money Changer” Tutup Mataram (Suara NTB) Usaha money changer, atau tempat penukaran valuta asing (Valas) sebagian telah ditutup akibat sepinya wisatawan. Pengusaha valuta asing lebih memilih tutup. Wabah corona otomatis telah menghilangkan pasar utama penukaran valas, yaitu wisatawan. “TKI/PMI, sudah tidak bisa diharapkan juga. Karena kondisi negara tempat TKI ini juga sama. Ada yang lock down. Pemulangan TKI juga sangat ketat,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Valuta Asing (APVA) Provinsi NTB, Darda Subadra, ditemui di Mataram. Selasa (14/4) kemarin. Seperti diketahui, Kegia-
1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 lalu, sudah ada kebijakan “Harganya Rp12.500 per Selong (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Harga gula pasir di pemerintah untuk menda- kg,” tuturnya. Harapannya, 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Kabupaten Lombok Timur tangkan gula impor. Kepa- upaya penitipan barang OP 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Lotim) terus meroket. Di la Bidang Perdagangan di toko-toko ini bisa men1234567890123456789012345678901212345678901234567 tingkat pengecer, harga Disperindag Lotim, Mirza stabilkan harga gula di 1234567890123456789012345678901212345678901234567 gula sudah menembus Sophian menambahkan, pasar. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Soal rencana impor peRp20 ribu perkilogram. Se- lonjakan harga gula ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 mentara di pasar-pasar tr- karena di Lotim juga bukan merintah pusat, rencana1234567890123456789012345678901212345678901234567 adisional pantauan Dinas daerah produsen. Sebagian nya akan dilakukan pekan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Perindustrian dan Perda- besar gula didatangkan dari depan. Dibukanya kembali 1234567890123456789012345678901212345678901234567 keran impor ini dengan gangan (Disperindag) luar Pulau Lombok. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Situasi wabah corona harapan harga gula di seluLotim menyebut rata-rata 1234567890123456789012345678901212345678901234567 yang berkelanjutan sampai ruh Indonesia termasuk Rp17.400 perkilogram. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Kepala Dinas Perindag sata ini membuat upaya Lotim kembali stabil. Im1234567890123456789012345678901212345678901234567 Lotim, Hj. Masnan menga- normalisasi melalui kegia- por ini bersifat sementara. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 takan, masalah lonjakan tan Operasi Pasar (OP) Gula saat ini masih langka 1234567890123456789012345678901212345678901234567 harga gula menjadi tidak bisa dilakukan. Mes- di Indonesia karena sebagi1234567890123456789012345678901212345678901234567 masalah nasional. Pemer- ki demikian, selain menda- an besar petani tebu se1234567890123456789012345678901212345678901234567 intah sudah mengambil tangkan impor sesuai kebi- bagai bahan baku pembua1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 langkah-langkah strategis jakan pemerintah pusat, tan gula belum panen. “Pet1234567890123456789012345678901212345678901234567 untuk stabilkan harga. sudah mulai dilakukan ani tebu di Jawa banyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567 “Kita akan tetap berupaya kegiatan OP dengan men- yang belum panen,” imbuh1234567890123456789012345678901212345678901234567 untuk stabilkan harga,” itipkan barang-barang oleh nya. Prediksinya, harga nor1234567890123456789012345678901212345678901234567 distributor ke sejumlah mal kembali pada akhir ucapnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 April atau Mei mendatang. Sesuai keterangan dari toko di Lotim. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Karenanya, dibuka keran Disebut ada 12 toko Menteri Perdagangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Mendag) saat telekonfer- tempat penitipan. Pembe- impor saat ini untuk menu1234567890123456789012345678901212345678901234567 ensi dengan jajaran pemer- li dibatasi maksimal 1 kg. tupi kebutuhan di sela 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 intah daerah di seluruh In- Harganya jauh lebih waktu menunggu masa 1234567890123456789012345678901212345678901234567 donesia beberapa waktu rendah dari harga pasar. panen. (rus) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Suara NTB/dok)
Timur (Pupuk Kaltim) melakukan panen padi hasil program Demonstrasi Plot (Demplot) yang dilakukan di Desa Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Ahad (12/4) kemarin. Pelaksanaan panen demplot inipun telah memperhatikan standar imbauan pemerintah terkait social distancing dan phisycal distancing, yaitu dengan mengenakan masker dan menjaga jarak pada pelaksanaannya. Demplot ini dimulai tanam pada Bulan Januari lalu
Mataram (Suara NTB) Ditengah wabah covid-19 yang tengah melanda di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia, tidak menyurutkan langkah Pupuk Kaltim untuk tetap berjuang membangun ketahanan pangan bangsa sesuai pesan yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian “Pertanian tidak boleh berhenti terutama untuk melawan pandemic Covid-19. Ini saatnya kita menjadi pahlawan untuk menyelamatkan bangsa” PT. Pupuk Kalimantan
Harga Gula di Lotim Terus Meroket
tan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), atau sering disebut juga dengan money changer, merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat. KUPVA BB merupakan tempat alternatif selain Bank untuk menukarkan valuta asing. Dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KUPVA BB, salah satu kewajiban KUPVA BB adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh WNI dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI. Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya. Ada 16 money changer berizin di Pulau Lombok. Seluruhnya anggota APVA NTB. Dari jumlah ini, 30 persen diantaranya telah ditutup. Terutama di daerah-daerah pariwisata. Di Gili Trawangan di Lombok Utara, Senggigi Lombok Barat. Termasuk yang
beroperasi di Kute, Lombok Tengah. Jika kondisi saat ini terus berlanjut, Darda mengatakan, pengusaha-pengusaha lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Menutup sementara kegiatan money changer. Meski demikian, pengusaha money changer masih mempertimbangkan untuk tidak melakukan PHK. “Teman-teman tidak berniat untuk melakukan PHK. Yang dilakukan sementara adalah merumahkan karyawan. Karena ini musibah bersama,” ujarnya. Meski para penyedia jasa money changer juga turut mengalami tekanan karena dam-
pak ekonomi global, nasional dan regional yang diakibatkan waba corona, pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam KUPVA Provinsi NTB ini turut menyampaikan empati. Mendukung pemerintah menangani virus corona agar tidak makin meluas penularannya. Secara swadaya, para pengusaha mengumpulkan dana untuk pengadaan 1.000 lembar masker. Masker-masker ini dibagikan di Kota Mataram, dan Lombok Timur. “Sebagai bagian dari kontribusi kita bersama-sama melawan COvid-19,” demikian Darda. (bul)
Seluruh Travel Umrah Tutup Sementara Mataram (Suara NTB) – Seluruh travel umrah menutup sementara kegiatannya. Sampai ada lampu hijau dari pemerintah untuk menyelenggarakan kembali ibadah haji dan umrah. “Semua nutup. Ada yang sudah dari tiga minggu yang lalu,” kata Ketua Persatuan Travel Umrah dan Haji (PATUH) Provinsi NTB, H. Turmuzi. Adapun diantaranya yang membuka kantor, masyarakat yang mendaftar untuk melaksanakan haji dan umrah, nihil. Perusahaan travel umrah tengah menghadapi dilema setelah kegiatan umrah diputuskan oleh Pemerintah Arab Saudi dihentikan untuk mengantisipasi wabah covid-19. Diantaranya calon jemaah yang telah mendaftar, meminta cancel dan pengembalian dana. Tentu berat bagi travel, apalagi jemaah-jemaah yang sebelumnya telah siap diberangkatkan dan tertunda secara tiba-tiba. H. Turmuzi kepada Suara NTB mengatakan,
dana penyelenggaraan ibadah umrah yang telah disetor oleh jemaah, biasanya dibelanjakan langsung untuk memenuhi keperluan jemaah. Dari atribut, booking tiket pesawat, sampai booking hotel. “Sebulan sebelum berangkat, biasanya sudah clear, tiket pesawat, tiket hotel dan perlengkapan. Tentu tidak bisa ditarik langsung dananya, kalau jemaah meminta,” ujarnya. Apalagi untuk hotel yang telah dipesan, konsekuensinya hangus atau reschedule. Demikian juga untuk tiket pesawat domestik yang telah dipesan. Misalnya, penerbangan jemaah dari Lombok – Jakarta, Lombok-Surabaya, atau Lombok-Kuala Lumpur. Jamaah yang telah diberangkatkan, namun setengah perjalanan terpaksa harus balik karena Saudi Arabia menutup pintu masuknya, tiket domestik secara otomatis hangus. “Kalau yang belum berangkat langsung dari Jakarta –Jeddah, atau
Kuala Lumpur- Jeddah, bisa dinegosiasikan kembali reschedule. Tapi tidak bisa ditarik uangnya,” jelas H. Turmuzi. Karena itu, kepada jemaah yang berniat membatalkan perjalanannya, disarankan untuk dipertimbangkan dua kali. Sebab konsekuensi yang harus diterima, dana yang disetor tidak bisa dikembalikan sepenuhnya. Karena situasi berat yang dihadapi saat ini, H. Turmuzi juga menyebut, karyawan perusahaan – perusahaan travel haji dan umrah dirumahkan sementara. Rekrutmen calon jemaah juga sementara tak dilakukan sampai adanya kepastian Makkah dan Madinah dibuka kembali. Dewan Penasehat PATUH NTB, H. Ahmad Muharis juga menyatakan hal yang sama. Perusahaan masih menunggu kepastian dari pemerintah. Harapannya, wabah ini juga segera berakhir. Sementara aktifitas perusahaan ditutup, komunikasi dengan calon jemaah tetap dapat
H. Turmuzi intens dilakukan meski tanpa tatap muka langsung. “Mau tanya-tanya ke perusahaan masih bisa dilakukan by phone. Mau buka kantor juga siapa yang mau dateng. Pemerintah meminta masyarakat mengurangi kontak langsung. Kita sama-sama harus memaklumi. Karena ini musibah global,” demikian H. Muharis. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 15 April 2020
Halaman 4
Loteng Siapkan Rp28 Miliar Seleksi Pejabat Tuntas PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi. Pansel pun kini tinggal menyusun kesimpulan akhir, untuk menentukan posisi tiga besar di masing-masing posisi dan selanjutnya hasilnya diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Loteng. “Laporan dari pansel, tahapan seleksi pejabat eselon II sudah selesai. Di mana pansel kini tinggal memplenokan hasil selek(Suara NTB/dok) si yang ada,” ungkap Wabup H. L. Pathul Bahri Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/4). Diakuinya, pleno oleh pansel seharusnya sudah selesai untuk saat ini. Tetapi karena ada virus Corona, sehingga pansel belum bisa memutuskan siapa saja yang akan diusulkan ke PPK. “Kondisi daerah yang tengah dihadapkan dengan penyebaran virus corona, sedikit tidak mempengaruhi jadwal dan tahapan seleksi calon pejabat eselon II lingkup Pemkab Loteng,” ujarnya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., menegaskan kalau proses seleksi sudah tuntas. Tahapanya kini tinggal menunggu keputusan dari Pansel soal siapa tiga besar calon pejabat yang akan dikirim ke PPK. Setelah itu akan dipilih oleh Bupati Loteng, guna mengisi jabatan yang ada. “Kapan hasilnya keluar, kita tunggu Pansel. Kan keputusan ada di pansel,” ujarnya. Nazili menjelaskan, total ada tiga jabatan eselon II yang dibuka, karena masih kosong, yakni jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan (Disparbud) Loteng, Asisten I Setda Loteng serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng. Dari tiga jabatan eselon II yang dibuka tersebut, posisi Kepala Disparbud yang paling banyak peminat dengan enam pelamar, yakni H. Lendek Jayadi, L. Sungkul, Taufikurahman PN, Dr. Drs. L. Budiman, L. Sarkin Junaidi, serta H.L.M. Irwan Syaihu. Kemudian untuk posisi Asisten I Setda Loteng ada empat yang lolos seleksi administrasi. Masing-masing Drs. H.L. Herdan, M.Si., Murdi, AP.M.Si., H. Mutawalli, S.H., dan Drs. H.L. Wiraningsun. Sementara untuk posisi Kepala Pelaksana BPBD Loteng, diikuti Ir. Sabardi Alam, H. Suhartono, H. Ridwan Ma’ruf serta Bhayangkari S.Pd. (kir)
Tahap Awal, JPS Sasar 45 Ribu KK Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp28 miliar untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dana dengan sasaran 45 Kepala Keluarga (KK) ribu ini untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H. M.Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (14/4), menjelaskan, jumlah penerima JPS ini di luar KK penerima program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. “Sasaran
untuk program JPS sudah difinalisasi. Jumlahnya sekitar 45 ribu KK,” terangnya. Meski demikian, ujarnya, jumlah penerima JPS masih ada peluang untuk berubah, karena di data tersebut belum termasuk tenaga kerja yang
kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sopir angkutan, tukang ojek dan lainnya. “Penerima program JPS ini nantinya akan menerima bantuan berupa bahan kebutuhan pokok selama tiga bulan dengan asumsi nilai sembako
Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurhidayah mengkritisi lambannya eksekusi anggaran realokasi senilai Rp60 miliar untuk penanganan Corona. Pasalnya, OPD dan rumah sakit yang berharap dari bantuan itu belum bisa mengeksekusi anggaran, sehingga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pun terkendala. ‘’Di satu sisi, seharusnya OPD dan rumah sakit pro aktif melakukan pengadaan tanpa menunggu anggaran realokasi tersebut. Dewan pun mendorong agar Pemda lebih gesit mengeksekusi anggaran, pasalnya kondisi saat ini Corona warga terjangkit positif meningkat signifikan,’’ ujarnya, Selasa (14/4). Pihaknya mempertanyakan sudah sejauh mana progresnya. Sebab surat sudah masuk ke sekretariat terkait realokasi. Tim TAPD baru bisa menghimpun anggaran dari beberapa OPD senilai Rp 30 miliar, dana ini di luar dari Dana Insentif Daerah (DID) dan DBHCHT. “Terus saya tanyakan kembali, kapan ini realisasinya? Kok lambat?” tanyanya ke TAPD dalam rapat tersebut. Tak sampai di situ, pihaknya pun mengkonfirmasi OPD terkait, seperti Dikes ada juga punya DID dan DBHCHT bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid 19. Sebenarnya anggaran ini diminta kelola untuk penanganan, seperti pembelian APD. Menanggapi hal ini, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi menegaskan pemda bukan lamban dalam bertindak. Pihaknya tidak bisa cepat, karena harus melihat aturan dulu. Kalaupun anggaran Rp 60 miliar belum bisa dieksekusi, namun rumah sakit yang butuh seperti APD bisa mengajukan dan belanja (pesan) dulu. Sejauh ini, APD sudah dilakukan pemesanan dan sudah datang. Kalau ada kekurangan maka bisa diajukan lagi. (her)
(Suara NTB/yon)
Tabel klaster penularan Covid-19 di Lotim
Selong (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lotim terus mengatensi penularan virus ini. Di mana dari identifikasi gugus tugas, tercatat klaster Jakarta (seminar) dan klaster Gowa, Sulawasi Selatan (tabligh akbar) menjadi sumber penyebaran Covid-19 di Lotim. Kepada Suara NTB, Selasa (14/4), Wakil Ketua I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny Pamungkas, S.Sos, menyebutkan dalam peta Covid-19 Lotim, terdapat dua klaster penyebaran Covid-19 di daerah ini yaitu klaster Jakarta dan klaster Gowa. Untuk klaster Jakarta ini dalam pelaksanaan seminar dengan dua pasien positif yaitu, YM (50) perempuan, pasien 01 pimpinan Ponpes Al Gontory Aikmel. Positif Covid19 tanggal 24 Maret dan sembuh tanggal 9 April 2020. Sementara untuk pasien 02, inisial MN (58) laki-laki yang juga pimpinan Ponpes Al Gontory Aikmel. Ia dinyatakan positif Covid-19 tanggal 25 Maret dan merupakan suami dari pasien 01. Saat ini, yang
bersangkutan masih menjalani perawatan medis di RSUD Provinsi NTB. Kedua pasien klaster Jakarta ini kemudian terjadi penularan kepada tiga pasien lainnya dengan terjadinya kontak erat. Di antaranya pasien 10, NM (25) perempuan yang merupakan penghuni Ponpes Al Gontory, Aikmel, dinyatakan positif Covid-19 tanggal 6 April 2020. NM merupakan menantu dari pasien 01 dan 02 dan saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD R. Soedjono Selong. Selanjutnya, pasien 09, inisial MI (35) laki-laki asal Desa Rempung Kecamatan Pringgasela yang dinyatakan positif tanggal 6 April. MI merupakan sopir dari pasien 02 dan dinyatakan sembuh dari Covid-19 pada 11 April 2020. Untuk pasien kontak erat ketiga yaitu, pasien 25 inisial MAS (14) lakilaki. Ia merupakan penghuni Ponpes Al Gontory Aikmel. Ia dinyatakan positif Covid-19 tanggal 10 April dan sembuh tanggal 12 April 2020. Sedangkan yang berasal dari klaster Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (tabligh akbar), pasien nomor 26, inisial SRG (55) laki-laki alamat
Lingkungan Seruni Kecamatan Selong. Ia positif Covid-19 dan saat ini dirawat di RSUD R. Soedjono Selong. Dari klaster Gowa ini, terdapat tiga pasien PDP, yaitu LM (45) laki-laki asal Desa Jurit Kecamatan Pringgasela. Ia PDP tanggal 10 April dan dirawat di RSUD R. Soedjono Selong. Pasien PDP lainnya inisial, B (42) lak-laki asal Desa Jurit Kecamatan Pringgasela. Ia PDP tanggal 10 April 2020 dan dirawat di RSUD R. Soedjono Selong. Serta terakhir pasien inisial Z (40) laki-laki asal Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading. Dinyatakan PDP tanggal 12 April 2020 dan masih dirawat di RSUD R. Soedjono Selong. Untuk klaster Jakarta, ujarnya, sudah bisa diantisipasi dengan cara menutup ponpes dan pasien sudah dirawat dengan baik di RSUD R. Soedjono Selong. Dengan begitu, kata dia, mata rantai penyebaran Covid19 khususnya di Kabupaten Lotim dapat diputus. Akan tetapi yang masih menjadi atensi saat ini pengawasan terhadap klaster Gowa atau jemaah tabligh, sehingga dari pemerintah bersama gugus tugas melakukan pendataan. (yon)
PKK KLU Dukung Tim Medis Covid-19
(Suara NTB/kir)
TOLAK - Sejumlah warga Desa Barabali menolak rencana pemerintah daerah yang akan menjadikan SMPN 5 Batukliang sebagai tempat karantina PMI yang pulang.
Tampung PMI yang Pulang
Gedung Sekolah Disiapkan Jadi Tempat Karantina Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana akan memanfaatkan gedung SMP yang ada di masing-masing kecamatan, sebagai tempat karantina bagi ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bakal habis masa kontraknya triwulan pertama tahun ini. Di mana total ada sekitar 986 PMI yang habis masa kontraknya dan kemungkinan pulang kampung dalam waktu dekat ini. Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (14/4), mengatakan, mengantisipasi banyaknya PMI yang bakal pulang kampung, Loteng mau tidak mau harus menyiapkan lokasi karantina khusus. Keberadaan RMI yang saat ini dijadikan rumah karantina tidak akan mampu menampung PMI yang pulang, karena daya tampung RMI terbatas. Sementara PMI yang akan pulang jumlah cukup banyak, mencapai ratusan orang. Kalau pun kemudian PMI yang pulang diberikan kebijakan untuk melakukan karantina mandiri di rumahnya masing-masing, dikhawatirkan tidak akan maksimal, sehingga harus ada lokasi khusus untuk mengkarantina PMI yang bakal pulang tersebut. “Kalau kita lakukan karantina langsung, itu akan lebih mudah proses pengawasannya. Dari pada karantina mandiri di rumahnya masing-masing,” ujarnya. Apalagi sekolahsekolah di Loteng saat ini sedang diliburkan, sehingga gedung yang ada bisa dimanfaatkan sebagai tempat karantina. Untuk saat ini pihaknya sudah memulai di beberapa kecamatan dulu, seperti di Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Batukliang. “Polanya nanti RMI difokuskan sebagai tempat pemeriksaan awal dulu. Untuk tempat karantinanya diarahkan di gedung SMP yang ada di masing-masing kecamatan, sesuai asal PMI bersangkutan,” tandasnya. Disinggung adanya penolakan dari masyarakat sekitar tempat karantina, Pathul menjelaskan akan dikomunikasikan kembali dengan masyarakat setempat. Bisa jadi masyarakat belum mendapat penjelasan secara detail terkait pola karantina tersebut. (kir)
nantinya akan melibatkan relawan yang ada di bawah, baik itu kader-kader posyandu maupun aparat desa setempat, sehingga diharapkan, proses penyalurannya benar-benar tepat sasaran. “Pada saat penyaluran nanti relawan disiapkan data penerima secara lengkap. Tinggal masyarakat sasaran mengambil bantuanya. Dengan syarat, masyarakat penerima program jangan ke manamana. Tetapi harus berada di rumah,” imbuhnya. (kir)
Produksi Masker Wira Usaha Baru Prioritaskan Kegiatan Sosial
Klaster Jakarta dan Gowa Sumber Penyebaran Covid-19 di Lotim Pimpinan DPRD Kritik Eksekusi Realokasi Anggaran Rp60 Miliar
yang diterima senilai Rp 200 ribu selama sebulan,’’ ujarnya. Dana ini, tambahnya, diambilkan dari alokasi dana tak terduga Loteng akibat dari penetapan status siaga darurat virus Corona. Untuk proses penyalurannya, diupayakan secepatnya. Saat ini Pemkab Loteng sedang melakukan finalisasi sumber-sumber bantuan sembako, karena harus jelas dari mana asal sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat sasaran program tersebut. Teknis penyalurannya
Tanjung (Suara NTB) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lombok Utara (KLU), memberikan dukungan kepada tim medis yang terlibat menangani pasien Covid19. Ketua TP PKK KLU, Hj. Rohani Najmul Akhyar, S.Pd.I., turun langsung membagikan APD masker kepada tim medis baik di puskesmas maupun rumah sakit. Dalam siaran pers yang diterima koran ini, Selasa (14/4), Ketua TP PKK tidak hanya membagikan APD tetapi juga memberi motivasi kepada petugas medis. Sebab ia paham, di tengah situasi virus yang ditakuti semua orang, petugas medis justru tampil paling depan melakukan perawatan kepada setiap warga yang dicurigai maupun pasien positif. “Peran PKK adalah ikut membantu upaya pemerintah dalam mencegah Covid-19. Kami di PKK sebisa mungkin membantu membuat masker, dimulai dari pengadaan bahan hingga menjahit,” ujarnya. Masker yang diproduksi oleh Tim PKK mulai didistribusikan. Sasaran pertama adalah petugas medis di RSUD dan 8 puskesmas di 5
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Ketua TP PKK KLU Hj. Rohani Najmul Akhyar menyerahkan bantuan masker pada tim medis di KLU. kecamatan. Tim PKK mem- panas tinggi, batuk dan atau berikan APD masker dari tenggorokan kering. Sementara Direktur RSUD Puskesmas Nipah, Puskesmas Pemenang hingga yang Kabupaten Lombok Utara dr. H. Samsul Hidayat mengapreterakhir Puskesmas Senaru. Selain membantu menye- siasi gerakan PKK KLU untuk diakan APD, TP PKK sesuai ikut serta berbagi, memberi tupoksinya ikut mengedukasi dukungan serta semangat masyarakat. Meski edukasi dalam memberikan pelayanan tidak secara berkelompok, na- kepada masyarakat. “Kepada kawan-kawan tenamun ia mengarahkan setiap pengurus PKK harus aktif ga medis yang menangani Covidmemberi arahan kepada war- 19 dalam melakukan pelayanan, ga untuk menjaga kebersihan, RSUD KLU juga sudah menyiapcuci tangan lebih sering, dan kan SOP penanganan Covid -19 memeriksakan diri ke puskes- baik dari APD-nya maupun yang mas apabila terdapat gejala lainnya,” ujarnya. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Kelompok Wira Usaha Baru (WUB) yang bergerak di bidang konveksi sudah mulai memproduksi masker untuk kebutuhan pelindung diri dari bahaya Corona atau Covid-19. Uniknya lagi, kelompok ini memproduksi masker dengan prioritas kegiatan sosial kepada masyarakat. Pembina Kelompok RWD Taylor, Raden Winata Darma Jaya, Selasa (14/4) mengungkapkan, produksi masker sedang berproses. Masker yang berhasil diproduksi tergolong masih sedikit, kisaran 50 unit per hari. “Kendalanya para penjahit masih belajar. Dari 8 orang tenaga, hanya 2 orang yang yang sudah mahir memotong dan menjahit sekaligus,” ungkapnya. Kelompok RWD Taylor, kata Jaya, merupakan embrio usaha jangka panjang anggota kelompok. Ia pun dengan sengaja melibatkan anggota dari
kaum pemuda yang kebetulan memiliki waktu senggang. “Kendala kelompok sementara, karena masih pemula. Dan karena anggota dari remaja dan pemuda, maka produksi masih belum fokus,” sambungnya. Untuk memulai usaha kelompok ini, Jaya melakukan kerjasama dengan Yayasan Endri’s Foundation KLU. Awal memulai, YEF memberikan bantuan 3 rol kain. Kain itu diolah dan dijadikan masker berkat bantuan mesin jahit dari Dinas Perindagkop dan UMKM Lombok Utara. Kelompok RWD menjual setiap masker seharga Rp 5 ribu. Namun penjualan dengan nominal tersebut hanya kepada pembeli yang mampu secara ekonomi. Sementara di situasi epidemi Covid di NTB ini, RWD lebih memilih memberikan kepada masyarakat secara gratis. (ari)
(Suara NTB/ari)
MENJAHIT - Penjahit di Kelompok RWD sedang menjahit masker yang diprioritaskan pada kegiatan sosial.
Petani di Sekotong Alami Gagal Panen Giri Menang (Suara NTB) Di tengah dampak wabah Corona yang mengakibatkan perekonomian lesu, petani di Lombok Barat (Lobar) kembali dihadapkan masalah pelik. Sebagian besar petani di wilayah Sekotong mengalami penurunan produksi hingga 50 persen. Bahkan petani gagal panen akibat diserang hama, musim hujan yang tidak merata mempengaruhi musim tanam petani. ‘’Ada juga tanaman padi yang rusak akibat dampak banjir beberapa waktu lalu. Ditambah lagi padi yang sudah ditanam terancam gagal panen, karena kurangnya suplai air dari bendungan setempat yang debit airnya menurun drastis,’’ ungkap Ketua Kelompok Tani ( Poktan) di Dusun Tibu Kuning Desa Batu Putih, Munajah, Selasa (14/4). Diakuinya, komoditas padi Gogo bisa ditanam di tengah kondisi ini, namun jenis padi ini banyak yang rusak dan gagal panen. Petani pun ada yang berinisiatif menyemai bibit dan menanam lagi, akan tetapi terancam gagal panen, karena tidak ada air. Alasannya, kondisi air Bendungan Tibu Kuning debitnya menurun drastis. Bahkan kondisi saat ini berada di ambang batas larangan untuk mengeluarkan air, karena khawatir bendungan kering retak dan terjadi bencana. Ia menyebutkan, luas lahan yang terancam gagal panen ini 230 hektar berada di wilayah layanan Bendungan Tibu Kuning, seperti Dusun Tibu Baru, Siung, Ketapang, Berambang, Mekar Sari. Ratusan hektar padi petani ini terancam karena tidak akan bisa terairi.
Apalagi saat ini tanaman padi petani butuh air karena padi lagi berisi. Kalau tidak ada air memadai, maka dipastikan padi petani rusak. Petani dipastikan merugi besar. Karena dari biaya produksi saja, rata-rata pertani mengeluarkan Rp 3-4 juta per hektar. Kalau Hasil panen 3-4 ton per hektar dipastikan petani rugi. Untuk bisa kembali modal, hasil panen paling tidak 5 ton per hektar. Hal serupa dialami petani di Dusun Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah. Sebagian besar petani di wilayah ini mengeluh hasil panen turun, karena diserang hama. “Rata-rata produksi turun, kalau kami kalkulasikan dari biasanya 1 ton turun menjadi setengah ton per hektar,” sebut Mahnun, kepala dusun setempat. Ia memperkirakan semua petani yang tergabung dalam Kelompok Beriuk Kemos Dee dengan luas lahan 30 hektar dan Poktan Terus berpacu 25 hektar mengalami penurunan hasil panen. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri mengatakan, pihaknya segera mengutus petugas di wilayah kecamatan turun lapangan. “Kami akan koordinasi dengan KCD (Kantor Cabang Dinas) untuk laporkan,”tegas dia. Pihaknya sudah banyak membantu program sumur dangkal dan pompa di wilayah Sekotong. Termasuk pihaknya sudah membahas penanganan petani yang terdampak banjir. Pihaknya sudah bersurat ke TAPD agar tertampung di kelembagaan ekonomi petani. Langkah ini untuk membantu petani di tengah wabah Corona ini. (her)
Pasien Sembuh Covid-19 Ajak Masyarakat Bersikap Jujur dan Jaga Diri Selong (Suara NTB) Pasien terinfeksi virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lotim saat ini berjumlah 6 orang. Di antaranya 3 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang masih dalam perawatan medis atau positif. Untuk tiga orang yang dinyatakan sembuh ini sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. MI, salah satu pasien yang sembuh dari Covid-19 saat ini sudah beraktivitas di rumahnya di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Lotim. Ia dinyatakan sembuh oleh tim me-
dis di RSUD R. Soedjono Selong setelah dari hasil tesnya dinyatakan negatif Covid-19. Ia pulang ke kampung halamannya pada hari Minggu pagi. Pasien 09 ini, terinfeksi virus Corona lantaran kontak erat dengan pasien 01 yang sebelumnya terlebih dahulu dinyatakan sembuh. Pasalnya, MI atau pasien 09 merupakan sopir dari pasien 01 yang juga merupakan pimpinan Ponpes Al Gontory Kecamatan Aikmel. Dirinya mengajak masyarakat untup tetap waspada dan saling menjaga dalam melawan virus
Corona ini. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari di samping mengkonsumsi makan bergizi dan seimbang. Langkah ini untuk menjaga imunitas tubuh agak tidak mudah terserang penyakit, terutama Covid-19. Katanya, hal inilah yang diterapkan selama menjalani perawatan medis di RSUD. R. Soedjono Selong selama beberapa hari. Dirinya tidak bisa membendung air matanya saat dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Bahkan, sambutan dari Pemerintah Desa Rempung yang begitu
hangat menyambut kepulangannya membuatnya meneteskan air mata dan tidak bisa mengungkapkan banyak kata atas perasaan bahagia dalam dirinya. “Terima kasih atas pengobatan medis yang dilakukan. Tetap jaga kesehatan, jaga diri,”pesannya. Kades Rempung, Umar Ubaid, kesembuhan pasien 09 merupakan kabar gembira bagi masyarakat. Kendati demikian, ia mengimbau kepada masyarakat Desa Rempung untuk tetap tenang dan tetap waspada terhadap penularan Covid19. Kesehatan pasien 09 meru-
pakan bukti nyata apabila penanganan dilakukan secara sungguh-sungguh dan bersamasama bahu membahu untuk keluar dari wabah penyakit ini. Sementara, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. H. Pathurrahman, M.Kes, MI asal Kecamatan Pringgasela dan diperbolehkan pulang ke rumahnya pada Minggu pagi. Sebelumnya, pasien MI dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil swab pertanggal 6 April lalu. Kemudian hasil swab ketiga 10 April, pasien 09 dinyatakan negatif Covid-19. (yon)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 15 April 2020
Halaman 5
KSB Terima Bantuan APD dari BNPB Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapatkan bantuan pasokan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penaganan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19). Bantuan yang diterima, Selasa (14/4) itu datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disalurkan melalui Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Kepala Pelaksana BPBD KSB, Lalu Muhammad Azhar menjelaskan, APD yang disalurkan BNPB itu sebanyak 800 paket. Terdiri dari 500 paket pakaian hazmat (APD lengkap) dan 300 lembar
masing-masing 150 lembar. “Seperti itu tadi keputusan pembagiannya dalam rapat,” ujarnya. Sementara itu, Direktur RSUD Asy Syifa, dr. Carloff Sitompul menyatakan, kedatang bantuan BNPB itu sedikit memperpanjang masa ketersediaan APD dalam upaya penangnan virus corona di rumah sakit yang dipimpinnya itu. “Kita senang ya ada tambahan APD. Apalagi kita kan masih kekurangan sekarang ini,” katanya. Ia menjelaskan, penggunaan APD untuk penanganan pasien yang diduga terpapar Covid-19 sudah menjadi protokol kesehatan mutlak. Karena itu dirinya tidak berani memastikan apa-
masker medis (masker bedah). “Barangnya tiba hari ini dan langsung kita serahterimakan ke gugus tugas pencegahan penangangan Covid-19 kabupaten,” terangnya kepada wartawan. Berdasarkan hasil rapat gugus tugas Covid-19 KSB. Seluruh APD tersebut selanjutnya didistribusikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy Syifa yang ditunjuk Pemda KSB menjadi fasilitas penanganan virus corona di daerah. Lalu Azhar menyebutkan, untuk pakaian hazmat, RSUD Asy Syifa mendapat pembagian sebanyak 300 setel dan Dikes 200 setel. Sedangkan masker dibagi
M. Chandra Kusuma
H. Tuwuh
Suara NTB/Dok)
Lima Orang di KSB Tim gugus tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya memberlakukan tes cepat (rapid test) terhadap lima warga yang teridentifikasi dalam klaster Gowa. Kelima warga peserta tabliq akbar ijtima dunia zona Asia di Gowa Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, menjalani tes cepat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KSB, Selasa (14/4). “Jadi kami putuskan kelimanya harus menjalani rapid test. Dan itu sudah dilakukan tadi di rumah sakit,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 KSB, H. Tuwuh kepada wartawan. Sementara ini, dikatakan H. Tuwuh, pihaknya belum menerima hasil tes kelima warga klaster Gowa itu. Namun ia menjelaskan, tes cepat sifatnya tidak secara otomatis dapat mengetahui apakah hasilnya positif atau negatif terinfeksi virus corona. “Hasilnya hanya berupa reaktif apa tidak. Nah untuk positifnya perlu tes lanjutan dengan metode swab,” sebutnya. Selama menunggu hasil tes, kelima jemaah tabliq tersebut tetap akan dilakukan pengawasan secara medis. Bahkan sekembali dari Gowa, mereka sudah menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan ketat tim medis. “Harusnya cepat hasilnya. Tapi kita masih tunggu rumah sakit ini menyerahkan laporannya,” ujar H. Tuwuh. (uki/bug)
(Suara NTB/ist)
APD - Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterima Pemda KSB, Selasa (14/4).
Pemda Dompu Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran
Tes Cepat, Tujuh dari 37 Warga Kabupaten Bima Klaster Gowa Reaktif
Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, membebaskan pajak hotel dan restoran. Terhitung mulai April-Juni 2020 mendatang. Kebijakan tersebut, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan daerah memberi insentif bagi wajib pajak. Apakah dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak.
(Suara NTB/jun)
Bima (Suara NTB) – Sebanyak 37 warga Kabupaten Bima hingga kini terus dilakukan pemantauan khusus oleh Pemerintah Daerah setempat melalui Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19. Puluhan warga itu merupakan klaster Gowa atau jamaah tabligh yang mengikuti acara di Gowa. Mereka pulang melalui jalur laut, dari Pelabuhan Makassar menuju Bima pada tanggal 27 Maret 2020. Juru bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma M.AP mengaku saat tiba di Pelabuhan Bima, mereka diperiksa suhu tubuhnya. Namun tidak ada gejala dan tanda-tanda sakit. “Sehingga saat itu mereka, disarankan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masingnya selama 14 hari,” katanya kepada Suara NTB, Selasa, (14/4). Namun setelah ada alat tes cepat (rapid test) bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, tim Gugus Tugas Pencegahan covid-19 kembali melakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya. “Diantara 37 klaster Gowa, 7 orang diantaranya reaktif berdasarkan hasil tes cepat,” katanya. Adanya hasil reaktif, lanjut Chandra, tujuh orang tersebut langsung di bawa ke RSUD Sondosia untuk dilakukan karantina secara terbatas dan masuk status Orang Dalam Pemantauan (OPD). “Sudah tiga hari tujuh yang reaktif ini dikarantina terbatas. Mereka juga masuk kategori atau berstatus ODP,” katanya. Selain itu, dari tujuh ODP yang hasil tes cepat reaktif itu, lima orang diantaranya telah dikirim sampel swabnya ke Mataram. Untuk mengetahui lebih detail gejala dan tandatanda yang dialami. “Masih menunggu hasil swabnya. Mudah-mudahan negatif semua,” kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima ini. Ia menambahkan, tim Gugus Tugas juga masih menelusuri apakah masih warga Kabupaten Bima masuk dalam klaster Gowa tapi belum didata. Pasalnya selain melalui jalur laut, mereka juga pulang ke Bima via udara. “Tetap kita pantau dan data sampai saat ini. Namun sejauh ini, jumlahnya 37 orang,” ujarnya. Tidak hanya itu, pihak keluarga terdekat 37 orang tersebut akan ditelusuri lebih jauh. Bahkan kedepan ada rencana akan dilakukan tes cepat untuk mendeteksi dini penularan. “Yang jelas klaster Gowa ini tetap dipantau khusus. Mulai keluarga dekat hingga siapa saja yang pernah berinteraksi langsung dengan mereka,” pungkasnya.
kah ketersediaan APD yang ada di RSUD Asy Syifa mencukupi selama upaya pencegahan serangan virus asal Wuhan, Tiongkok itu. Selanjutnya ia memaparkan, untuk pemakaian hazmat sekali penangan pasien itu minimal 10 setel yang terpakai. Pakaian pelindung itu bisa digunakan lebih dari sekali dengan catatan dapat dipastikan kondisinya tetap layak. “Idealnya pakaian itu hanya sekali pakai. Nah yang jadi persoalan kan kita belum bisa pastikan kapan corona ini selesai. Jadi kalau ditanya cukup ya cukuplah untuk beberapa waktu ke depan,” imbuhnya. (bug/*)
Armansyah
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (14/4) menyampaikan, dengan dibebaskannya beban pajak bagi hotel dan restoran akibat Covid-19, maka dipastikan target capaian PAD sebesar Rp109 miliar akan
turun sekitar 15 persen. “Kita juga melakukan hal seperti itu sesuai instruksi. Tetapi dikhususkan kepada hotel dan restoran saja,” ungkapnya. Kebijakan membebaskan beban pajak bagi hotel dan restoran ini, menyusul dampak dari ancaman penyebaran Covid-19 yang dirasakan langsung para
pengusaha tersebut. Karenanya, untuk tahap awal hanya berlangsung tiga bulan. Terhitung mulai April-Juni 2020 mendatang. Jika perkembangan situasi wilayah semakin memperihatinkan, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perpanjangan. Pun penagihan ketika memang yang terjadi sebaliknya. “Kalaupun mereka ingin membantu pemerintah karena pajak inikan sumber pembiayaan pemerintah. Misalnya mereka punya pendapatan karena ada orang yang makan dan nginap, ya silahkan kalau mau membayar pajak. Boleh tapi tidak ditekankan harus,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut penerimaan untuk APBD tahun ini dipastikan berkurang dari Rp109 miliar jadi sekitar Rp92 miliar. Dari sekian objek pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tambah Armansyah, baru hotel dan restoran yang dibebaskan beban pajaknya. Sementara untuk objek lain masih tetap ditagih karena dianggap tidak begitu terdampak Covid-19. Seperti misalnya pajak air tanah dan parker kendaraan. “Sekitar 15 persen pengurangan kita, dari tiga bulan itu saja berapa belum lagi objek-objek lain yang mungkin datang minta ditunda atau dihapus,” pungkasnya. (jun)
Ribuan Penduduk Miskin di KSB Belum Terima Bantuan Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada 1.212 orang yang masuk kedalam kategori rentan miskin yang terdata sebagai penerima bantuan. Hingga kini belum ada bantuan Pemerintah yang sudah diterima baik itu BPNT, PKH, BLT maupun program sembako dari Pemerintah. Hal itu, terjadi karena ribuan data penduduk miskin tersebut belum masuk kedalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos. “Memang 1.212 jiwa tersebut belum mendapatkan manfaat dari program pengentasan Kemiskinan baik itu, PKH, BPNT, BLT maupun program sembako. Padahal kondisinya dianggap sudah sangat layak untuk mendapatkan bantuan karena
masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. Kendati demikian, kita tetap mengupayakan supaya data ini bisa masuk kedalam BDT sehingga di tahun berikutnya bisa diberikan bantauan,” sebut Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Selasa (14/4). Dikatakannya, terhadap ribuan masyarakat untuk penanganan semengara ini, pihaknya akan mengusulkan sebagai penerima program jaminan sosial gemilang yang dicanangkan oleh provinsi. Bahkan di program tersebut, KSB diberikan jatah hingga 1.757 orang yang akan diberikan bantuan dari program itu. Bahkan saat ini tim khusus yang sudah dibentuk mulai melakukan penelusuran ter-
hadap ribuan masyarakat tersebut guna memastikan layak atau tidaknya sebagai penerima bantuan. Apalagi dampak dari bencana non alam (covid-19) yang terjadi saat ini masyarakat yang berada dalam posisi rentan miskin harus tetap diberikan atensi khusus supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terhadap data tersebut untuk bisa mendapatkan program jaminan sosial gemilang. Tentu sebagai tindak lanjut terhadap mereka, pihaknya juga akan tetap mengupayakan agar data masyarakat yang miskin ini bisa diakomodir oleh Kemensos sebagai penerima program pengentasan kemiskinan. (ils)
Nelayan di Sumbawa Diharapkan Ikut Asuransi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa diharapkan dapat mengikuti program asuransi nelayan. Dengan sebelumnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Pelaku Utama Usaha Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dislutkan Sumbawa, Burhanuddin, tahun lalu ada sekitar 500 nelayan yang difasilitasi mendapatkan asuransi. Yang disubsidi oleh pemerintah selama setahun. Untuk tahun ini, belum ada target yang diberikan oleh pusat. “Tahun ini, kita belum mendapatkan kuota dari Kementerian,”jelasnya. Sebelumnya mendapatkan asuransi, nelayan sebelumnya
(Suara NTB/ist)
Burhanuddin diwajibkan mendaftarkan Kartu Pelaku Utama Usaha Perikanan dan Kelautan. Melalui PPL masing masing wilayah kerja. Setelah menga-
ntongi kartu tersebut, petugas akan melakukan verfikasi. “Setelah datanya valid, terbitlah kartu pelaku usaha utama itu. Setelah itu, barulah bisa daftar di asuransi nelayan. Subsidi pemerintah hanya setahun. Setelah itu, kami harapkan nelayan bisa mengikuti asuransi secara mandiri,” sebutnya. Manfaat dari asuransi cukup banyak. Untuk mengklaim asuransi saat kecelakaan kerja ataupun meninggal. Seperti yang dialami salah satu nelayan asal Labuan Kuris kecamatan Lape yang meninggal beberapa waktu lalu di perairan sebelah utara gunung Tambora (Teluk Saleh). Yang akan mendapatkan klaim dari asuransinya. Ada pula klaim biaya pengobatan karena cidera akibat kecelakaan. (arn)
(Suara NTB/ist)
DONASI - Penyerahan APD dari Bikers Sumbawa Bersatu (BSB) berupa APD dan hand sanitizer untuk petugas medis di lapangan. Hingga Selasa (14/4), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, terus menerima donasi berbagai pihak.
Sumbawa Terus Terima Donasi Terkait Covid-19
Sumbawa Besar (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, terus menerima donasi berbagai pihak. Seperti Selasa (14/4), menerima donasi Alat Pelindung Diri (APD) dari Yayasan 1991 dan beberapa hari sebelumnya juga menerima donasi serupa dari lembaga lainnya. Donasi dari Yayasan 1991 diterma Kepala Sekretariat Gugus yang juga Sekda Sumbawa Drs. H. Hasan Basri M.M, didampingi Asisten adminsitrasi Umum dan Kepala BPBD Sumbawa. Donasi tersebut akan dipergunakan untuk penanganan Covid-19 khususnya oleh petugas kesehatan di lapangan. Sehari sebelumnya, Gugus Tugas juga menerima donasi dari Bikers Sumbawa Bersatu (BSB) berupa APD dan hand sanitizer
yang juga akan diperuntukkan bagi petugas di lapangan, sebagai garda terdepan. Selain menerima donasi, sejumlah lembaga juga turun menyerahkan bantuan ke posko. Seperti yang dilakkukan Ketua TP PKK Sumbawa, H. Amien Rahmani Husni Djibril bersama jajarannya membagikan makanan minuman dan suplmen tambahan bagi para petugas medis beberapa hari yang lalu. Seperti di Puskesmas Unit I Seketeng dan Unit II Brang Biji. Sebagai bentuk apresiasi terhadap Tim Gerak Cepat Puskesmas yang turun ke lapangan. Selain itu, PKK juga membagikan masker kepada masyarakat. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat. Sebagai bentuk kepedulian PKK kepada petugas medis. (arn)
Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
HBY Telekonferensi dengan Menteri Pertanian dan Kasad Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin menggelar telekonferensi dengan Menteri Pertanian RI, Sahrul Yasin Limpo dan Kepala Satuan TNI Angkatan Dasat (KASAD), Jenderal TNI Andika Perkasa terkait stok pangan dan kesiapan produksi jagung di tengah pandemi Covid 19. Jagung diantara 11 komoditas bahan pokok yang dikawal intens pemerintah. Telekonferensi Bupati Dompu ini dilangsungkan pada menara pandang, di lokasi panen raya jagung oleh Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa. Sehingga hamparan jagung yang cukup luas itu menjadi baground. Dalam laporannya, Drs H. Bambang M. Yasin, Selasa (14/4) siang menyampaikan, ada 72 ribu ha lahan jagung siap dipanen pada Musim Hujan (MH) ini dan 120 ribu ha target luas tanam tahun 2020 atau setara 800 ribu ton jagung pipilan.
“Dengan hormat, saya mengundang pak Menteri, pak KASAD meskipun Covid, di tengah ladang jagung insyaallah aman, untuk datang melakukan panen raya jagung di kabupaten Dompu tahun ini,” kata H. Bambang. Namun H. Bambang menyampaikan, wabah Covid 19 di Kabupaten Dompu berdampak pada arus transportasi untuk angkutan jagung. Antrian kapal di pelabuhan yang hendak mengangkut jagung untuk kebutuhan pakan ternak, terhambat dengan transportasi darat dan diharapkan segera selesai. “Kegiatan-kegiatan panen yang sekarang dimulai, akan tetap memberi kontribusi yang besar pada masyarakat, dan insyaallah pak Menteri, kita pastikan pangan akan ikut membantu menyelesaikan masalah Covid,” kata H. Bambang. Selain jagung, di Kabupaten Dompu juga terdapat lahan sawah yang ditanami padi seluas 26 ribu ha atau produksi sekitar 80 ribu ton gabah. “Setiap tahun kita tetap mengal-
ami surplus sekitar 30 ribu ton beras. Semua ini berjalan kondusif. Karena sampai hari ini di kabupaten Dompu belum ada kasus covid yang terkonfirmasi positif,” ungkapnya. Menteri Pertanian RI, Sahrul Yasin Limpo sebelum memberi kesempatan kepada para Bupati untuk melaporkan kondisi daerahnya menyampaikan, apresiasinya kepada para Bupati yang selalu siap berada di lapangan menyelesaikan persoalan pertanian. “Kalau Bupati sudah berada di lapangan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya di belakangmu pak Bupati. Seluruh Bupati yang ada, saya Menteri Pertanian berada di belakang kalian,” tegasnya. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode ini menegaskan keyakinannya bahwa pandemi Covid 19 ini akan berlalu dan hanya persoalan waktu saja. Ketika wabah ini berlangsung lama, maka akan muncul persoalan. “Kalau Covid sudah menjadi sakit bagi Negara-Bangsa, yang harus kita waspadai dan
(Suara NTB/ula)
TELEKONFERENSI - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M.Yasin didampingi Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Ali Cahyono, S.Kom, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP dan jajarannya saat telekonferensi di ladang jagung Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa, Selasa (14/4) (foto kiri). Bupati Dompu, Drs H. Bambang M.Yasin dengan latar belakang hamparan jagung (foto kanan). kita lawan bersama. Jangan lagi kita tambah dengan ekonomi rakyat yang bersoal, terutama urusan perut,” ingatnya. Menteri Pertanian ini juga mengingatkan, wabah Covid ini menantang semua pihak untuk menjadi pejuang. Karena wabah ini membuat orang memilih menjadi pejuang atau ingin mendapatkan kondisi aman. “Sebagai pejabat negara, pak
Bupati jangan ragu,” tegasnya. Ia pun menyampaikan, Kabupaten yang mengikuti telekonferensi akan mendapatkan 2 unit kombain. Semua kebutuhan untuk mempertahankan produksi pangan, dirinya siap mengakomodir di tengah pandemi Covid. “Bisa lewat WA saya sampaikan,” tambahnya. KASAD, Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc,
M.Ohil, Ph.D dalam arahannya menyampaikan, keharusan untuk menjaga produksi 11 bahan pokok di tengah pandemi Covid 19. Karenanya, Bupati tidak hanya berhenti di jajaran Kodim, bila membutuhkan personil bisa langsung menyampaikan ke komandan Korem dan bahkan kepada dirinya, sehingga bisa menggerakkan lebih banyak tenaga.
Bisa dari Batalion, Brigade, dan bahkan dari Kostrad. “Karena pangan ini prioritas untuk saat ini. Ketersediaan 11 bahan pokok ini harus lengkap. Ndak ada alasan apapun. Kendala pembatasan sosial berskala besar, tidak boleh membatasi kita untuk membantu. Produksi pangan harus terus berlanjut apapun yang terjadi,” tegasnya. (ula/*)
SUARA NTB Rabu, 15 April 2020
PENDIDIKAN
Halaman 6
Beri Kuliah Daring Cetak Alumni Ponpes Andal PONDOK Pesantren (Ponpes) Dien Asy‘ari Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Timur (Lotim) yang dibentuk di tahun 2019 lalu memiliki visi mencetak alumni lulusan ponpes yang andal dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. “Konsen pesantren sesuai visinya adalah mencetak kader-kader andal yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Pembina Ponpes Dien Asy`ari NU Lotim, Asri Mardianto belum lama ini. Pihaknya mengharapkan kehadiran ponpes ini mampu sebagai Pusat Studi Islam Modern (Suara NTB/ist) dengan mengedepankan keariAsri Mardianto fan lokal (local wisdom) dari sekian banyak khazanah warisan budaya Islam Nusantara. Untuk diketahui bahwa Pesantren Dien Asy‘ari NU Lotim ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengelola pendidikan berbagai jenjang. Di antaranya Taman Kanak-Kanak atau TK, LKSA Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan, LPK/ BLK Lembaga Pelatihan Kerja dan SMA Sederajat. Didirikannya ponpes ini dihajatkan untuk masyarakat agar mereka bisa mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (tafaqquh fiddin) dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Lebih dari itu pihaknya berharap agar setiap anak didiknya menjadi seorang Insan Kamil, manusia paripurna yang memiliki budi pekerti luhur dan barang tentu hubbul wathan, mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga. (dys)
Rektor Unram Ingatkan Mahasiswa Cari Materi di Internet Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., MHum., memberikan kuliah secara daring kepada seluruh mahasiswa Universitas Mataram, Senin (13/4) lalu. Kuliah daring hanya berlangsung singkat dengan menggunakan media sosial Instagram. Selain dapat disaksikan melalui akun resmi Instagram Unram, kuliah yang diikuti ratusan mahasiswa itu juga dapat disaksikan melalui akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram. Prof. Husni dalam kesempatan itu mengingatkan kepada seluruh mahasiswa Unram agar di masa karantina ini benar-benar memanfaatkan internet sebagai sumber belajar utama. Internet harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk mencari bahan perkuliahan. Di samping itu, rektor juga mengimbau agar seluruh mahasiswa saat berada di rumah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.
Misalnya mereka diharapkan bisa tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Hal demikian penting untuk mencegah Covid-19 agar tidak menyebar lagi. “Semua prihatin dengan penyebaran Covid-19, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga jarak. Mengimbau kepada semua mahasiswa yang telah menerapkan physical distancing untuk patuh,” ujarnya. Di samping itu sebelumnya Unram telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dengan mendirikan Posko Satgas Covid-19 di Gedung Rektorat Lantai 1 sejak Senin (23/3) lalu. “Pembentukan Satgas Cov-
id-19 merupakan bentuk kesiapsiagaan Unram untuk membantu melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan Unram serta meminimalkan gangguan terhadap kegiatan pengajaran dan pembelajaran” jelas Prof. Husni. Prof. Husni menerangkan Unram sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan di NTB turut bertanggung jawab dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi Covid-19. (dys) KULIAH DARING - Rektor Unram Lalu Husni saat memberikan kuliah daring lewat Instagram, Senin (13/4) lalu. (Suara NTB/ist)
LPMP NTB Evaluasi Bekerja dari Rumah Lewat Telekonferensi Mataram (Suara NTB) Pandemi virus Corona (Covid-19) membuat pelaksanaan berbagai program harus dilakukan secara mandiri dari rumah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB melakukan kegiatan evaluasi bekerja dari rumah. Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, Ph.D., menindaklanjuti imbauan dari pemerintah pusat dengan mengadakan kegiatan Rapat Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan monitoring dan evaluasi Bekerja Dari Rumah (BDR) melalui telekonferensi. “Dengan kondisi semakin meluasnya wabah (Suara NTB/dok) Covid-19 di NTB agar stay Mohammad Mustari at home, menjaga kontak langsung dengan orang yang terinveksi virus corona, menjaga kebersihan lingkungan dan tetap mencuci tangan,” saat mengawali arahan rapat sosialisasi jarak jauh melalui aplikasi zoom dengan seluruh Aparatur Sipil Negara LPMP NTB. Mustari berharap agar wabah virus ini segera berakhir dan mengimbau kepada seluruh ASN LPMP NTB untuk mejaga kesehatan dengan tetap olah raga dan pola makan yang teratur. “Walau di rumah agar semua ASN tetap bekerja yang dibuktikan dengan mengisi Log Harian, mengisi absensi harian, dan memantau e-office,” ujar Mustari. Sebelum kegiatan dimulai Kepala Sub Bagian Umum Dra. Sri Sukriyani selaku moderator dalam kegiatan ini berdialog langsung dengan ASN LPMP NTB untuk memastikan semua dalam kondisi sehat, termasuk anggota keluarga di rumah. Kegiatan rapat yang dilaksanakan pada Senin (13/4) mendiskusikan banyak hal di antaranya mengadakan gerakan meminimalisasi penyebaran virus Corona dengan membagikan masker, laporan Satuan Pengawasan Internal, ZI-WBK, Tunas Integritas, dan pemberlakuan BDR untuk NTB. Rapat jarak jauh ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai langkah bekerja dari rumah yang didorong oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus Corona. (ron)
UKK Ditiadakan
Ini Empat Alternatif Pengganti Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meniadakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di tahun 2020. Namun ada empat alternatif yang bisa digunakan SMK untuk mengambil nilai UKK siswa kelas XII SMK. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., pada Senin (13/4) mengatakan, pihaknya sudah mengarahkan sekolah untuk mengambil nilai UKK dari empat alternatif yaitu menggunakan nilai kompetensi praktik siswa yang telah dilakukan pada semester 1 sampai dengan 5, karena pada kurikulum SMK terdapat komposisi praktik dengan proporsi 60 sampai dengan 70 persen. Alternatif kedua, lanjut Umar, yaitu menggunakan penilaian dari praktik industri, karena siswa SMK melaksanakan praktik industri selama minimal tiga bulan pada semester 5 menjelang semester 6. Selanjutnya alternatif ketiga memakai nilai dari uji sertifikasi keahlian siswa. SMK juga mempunyai catatan nilai yang bisa digunakan untuk menggantikan nilai uji kompetensi keahlian. “Mungkin ada siswa yang pernah ikut uji kompetensi di dunia usaha dan dunia industri juga bisa digunakan untuk nilai UKK,” kata Umar. Alternatif ke empat yaitu apabila Covid-19 sudah selesai, maka SMK bisa bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun dengan industri untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi siswa SMK. “Sekolah yang sudah memiliki LSP sangat bisa digunakan,” ujar Umar. Sementara itu sejumlah SMK di Kota Mataram sudah menyiapkan penilaian UKK dengan mengunakan salah satu alternatif tersebut. Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rachmad, S.Pd., M.T., mengatakan pihaknya mengambil nilai UKK dari nilai kompetensi praktik siswa yang telah dilakukan pada semester 1 sampai dengan 5. “Apabila Covid-19 sudah selesai, kita akan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun dengan industri untuk melaksanakan UKK,” ujarnya. Sementara itu, Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM.,mengatakan SMKN 5 Mataram juga menggunakan nilai kompetensi praktik siswa semester 1 sampai dengan 5. Sedangkan, Kepala SMKN 1 Mataram, H. Zumri menyampaikan SMKN 1 Mataram menggunakan nilai dari hasil praktik industri. “Hasil kesepakatan kami dengan tim kurikulum, mengunakan nilai dari hasil praktik industri. Alasan kami, bahwa nilai dari industri tidak mengada-ada dan murni dari hasil praktik siswa,” ujarnya. (ron)
(Suara NTB/ist)
RAPAT - Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan saat memimpin rapat persiapan pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan dan kebudayaan, Selasa (14/4).
Jamin Mutu Pendidikan
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan akan Dibentuk Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan membentuk tim penjaminan mutu pendidikan dan kebudayaan. Tim itu dibentuk untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan dan kebudayaan. Rapat persiapan pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan, Selasa (14/4). Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan pada Selasa (14/4) mengatakan, pihaknya melakukan rapat untuk membentuk tim mutu pendidikan untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan dan kebu-
dayaan. “Penekanannya pada pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan sekolah,” katanya. Aidy menjelaskan, SPMI yang dilakuan sekolah dengan melibatkan dewan pendidikan, pengawas dan bidangbidang teknis, serta ahli cagar budaya dan tokoh budaya. Tim itu nantinya untuk memperkuat tugas bidang teknis di Dinas Dikbud NTB. Juga mengawal beberapa program unggulan yang sudah dibangun dengan strategi the power of 4P (profil, penampilan, pelayanan, dan prestasi). Sebelumnya, Aidy men-
jelaskan profil sekolah merupakan cerminan ketekunan dan ketelitian sekolah yang dinilai secara langsung oleh pemerintah dan masyarakat. Komponen profil antara lain akurasi data guru dan tata usaha, akurasi kompetensi, akurasi data siswa, akurasi data sarpras, dan lainnya. “Profil sekolah menjadi satu bagian penting dalam penetapan program, peningkatan citra profesional yang dapat memberi rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing,” kata Aidy yang saat ini juga masih menjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketena-
gaan Dinas Dikbud NTB. Terkait penampilan, Aidy menjelaskan, penampilan sekolah merupakan cerminan citra diri sekolah yang dinilai secara langsung oleh masyarakat. Penampilan dapat menjadi modal utama bagi sekolah sebagai nilai jual di masyarakat dan orang tua. “Penampilan menjadi satu bagian penting dalam pembentukan dan peningkatan citra profesional yang dapat memberi rasa kepercayaan diri yang tinggi bagi seluruh warga sekolah,” jelasnya. Sementara terkait pelayanan, Aidy menyampaikan
bahwa sekolah adalah lembaga sosial yang memiliki fungsi pelayanan terhadap warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sebagai upaya sekolah melalui optimalisasi dari tugas dan fungsinya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Mengenai prestasi, Aidy mengatakan, prestasi merupakan hasil suatu kecakapan atau hasil kongkrit dari warga sekolah, baik prestasi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang akdemik dan non akademik yang dapat dijadikan motivasi dan promosi sekolah. (ron)
PKL SMK Dilanjutkan Bulan Belajar Mandiri, Penilaian Diserahkan Juli - September Mataram (Suara NTB) Buntut diliburkan siswa sekolah akibat Corona, semua aktivitas belajar kini tertunda. Termasuk kegiatan PKL bagi siswa-siswi SMK di NTB. Pelaksanaan PKL yang sejatinya berlangsung bulan Maret lalu terpaksa harus ditunda pelaksanaannya lantaran kondisi wabah Corona yang semakin meluas. Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad, menegaskan penundaan itu sesuai dengan imbauan pemerintah untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang
bisa mendekatkan siswa dengan penyebaran virus Corona. Diakuinya, pada dasarnya siswanya sudah melaksanakan program PKL di bulan Maret lalu. Hanya saja kasus Corona semakin meluas, terpaksa harus ditarik dan dilakukan penundaan. “PKL dilaksanakan bulan Maret tapi sudah ditarik semua siswa dan dilanjutkan awal Juli Agustus - September,” ujar Hudri, Selasa (14/4). Selain menarik seluruh siswa PKL dan menunda hingga beberapa bulan ke depan, sebagaimana sekolah yang lainnya, seluruh kegiatan belajar
mengajar bagi semua guru berjalan sebagaimana biasa. Hanya saja ujarnya, yang berbeda hanya pada sistemnya yang kini dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau pembelajaran daring. Semua guru, ujarnya, diharuskan melakukan pembelajaran dengan berbagai sumber melalui Google Classroom, Google Drive, WA, FB dan lainnya. Tentu saja meski terdapat kekurangan dibandingkan belajar tatap muka, namun prinsipnya sudah berjalan lancar. “97 persen berjalan lancar,” ujarnya. (dys)
(Suara NTB/dok)
PRAKTIK - Akibat Corona, PKL siswa SMKN 2 Mataram ditunda. Tampak sejumlah siswi saat menjalani praktik sesuai jurusan beberapa waktu lalu.
pada Sekolah
Mataram (Suara NTB) Pihak sekolah diberikan keleluasaan dalam melaukan evaluasi atau penilaian hasil belajar mandiri di rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB hanya meberikan rambu-rambu agar pembelajaran, termasuk evaluasi dilakukan dengan prinsip mengutamakan keamanan. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto dihubungi Selasa (14/4) mengatakan, pihaknya tidak mengatur teknis mengenai penilaian tengah semester. “Kami hanya berikan rambu-rambu bahwa pembelajaran termasuk evaluasinya dilakukan dengan prinsip mengutamakan keamanan. Bila tidak memungkinkan, cukup dengan penugasan yang setara dengan ujian tersebut,” ujarnya. Hal itu, lanjut Purni, karena titik tekan pembelajaran selama pandemi virus Corona ini bukan pada ketuntasan materi, tapi pada prosesnya yang bermakna. Seperti pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid19), disebutkan bahwa belajar dari rumah melalui pembelaja-
ran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Terkait dengan penilaian tengah semester, menurut Purni sangat tergantung dari kebutuhan sekolah. “Kalau jadwalnya seharusnya Maret atau April, tapi tergantung kebutuhan sekolah,” kata Purni. Menurutnya, dalam kurikulum 2013 tidak mengenal ujian tengah semester. Istilah yang muncul adalah penilaian untuk mengganti nama ujian. “Ujian Mid Semester bisa diganti namanya menjadi Penilaian Tengah Semester (PTS). Namun istilah mid atau PTS ini tidak ada di Permendikbud,” jelasnya. Dihubungi terpisah, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto melalui Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMAN 3 Mataram, Faizin pihaknya tidak melaksanakan ujian tengah semester, karena di kurikulum 2013 tidak ada, yang ada Penilaian Harian. “Kegiatan tersebut sudah kita lakukan bersamaan dengan kegiatan try out US kelas XII pada Senin sampai dengan Sabtu, tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 2020 lalu,” ujarnya. (ron)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 15 April 2020
Halaman 7
Pilkada Sumbawa Peningkatan Patroli Cegah Kriminalitas PELAKU kriminalitas mendasari perbuatannya salah satunya atas alasan ekonomi. Pandemi virus Corona mempersempit akses ekonomi para pelaku. Yang membuat kriminalitas dapat dilakoni mereka lagi. Polda NTB mewaspadai lonjakan kasus kriminal di tengah situasi tanggap darurat bencana non alam Covid-19. Langkahnya, mengedepankan pencegahan. “Kita perkuat patroli di tempat dan jam rawan,” ucap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, kemarin. Sepanjang tiga bulan awal 2020 ini, kejadian ka(Suara NTB/dok) sus kejahatan belum Artanto menunjukkan korelasi langsung, antara situasi virus corona dengan peningkatan jumlah kasus. Kondusivitas masyarakat tetap terjaga. “Selain upaya dari kepolisian, kami juga memohon bantuan masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungannya. Menjadi polisi bagi diri sendiri serta meningkatkan kewaspadaan,” imbuhnya. Catatan Polda NTB, sepanjang tahun 2019 lalu, tercatat kejadian 7.985 kasus kriminal. Kejahatan konvensional menduduki puncak dengan 4.942 kasus atau setara 65 persen. Disusul kejahatan transnasional 226 kasus, kejahatan kekayaan negara 100 kasus, dan kontijensi dua kasus. Dibanding tahun 2018, terjadi tren penurunan 12 persen. Dari total kejahatan konvensional tersebut, pencurian kendaraan bermotor paling banyak terjadi dengan 1.293 kasus, menyusul kemudian pencurian dengan pemberatan dengan 877 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 242 kasus. (why)
TMMD di Lombok Utara Tuntas di Tengah Covid-19 Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 107 tahun 2020 wilayah Kodim 1606/Lobar selesai tepat waktu, setelah satu bulan berjalan. Selasa (14/7), Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani menutup rangkaian kegiatan dihadiri Forkopimda Lombok Utara. Program TMMD ke 107 Kodim Lobar sebelumnya difokuskan di Desa Genggelang dan Desa Rempek, Kecamatan Gangga. Program fisik berupa pembukaan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan deker, pembuatan dan rehab tempat wudhu dan MCK di dua lokasi. Sedangkan program non fisik berupa sosialisasi dan imbauan pencegahan penyebaran virus corona, penyemprotan larutan disinfektan, penyerahan perlengkapan masjid dan peralatan pencegahan Covid-19. Danrem 162/WB mengakui, suasana TMMD berbeda dari sebelumnya akibat wabah Covid -19 di Wilayah NTB. Namun demikian, tidak berarti jadi hambatan. “Berdasarkan laporan Dansatgas, semua program TMMD baik fisik maupun non fisik tepat waktu, selesai seratus persen walaupun di tengah wabah virus corona dan musim hujan,” paparnya. Pihaknya merasa bangga pelaksanaan TMMD karena baru pertama kali menyelesaikan pembangunan jembatan dengan tonase di atas 20 ton. “Ini jarang kita lakukan, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara,” ujar Danrem. Sementara Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar juga mengucapkan terimakasih karena program fisik terselesaikan dengan baik. Hal penting dalam pelaksanaan TMMD, kata Bupati, membangun semangat keterpaduan antara masyarakat dan TNI yang ditunjukan dengan hidup dan tinggal bersama di rumah masyarakat dalam kesederhanaan. Hadir pada penutupan itu Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll selaku Dansatgas TMMD ke 107 Kodim Lobar, Forkopimda Lombok Utara, Pasi Bakti TNI Siterrem 162/WB, Pasiterdim 1606/Lobar, Camat Gangga dan Camat Tanjung, Danramil se KLU, dan Kades Rempek dan Kades Genggelang. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat penutupan TMMD di KLU.
Kasus Poltekkes Mataram
Pemeriksaan Saksi Terhalang Corona Mataram (Suara NTB) Kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 sudah naik penyidikan. Namun belum bisa melangkah ke penetapan tersangka. pemeriksaan saksi-saksi tersendat wabah virus Corona. Pemanggilan saksi dikurangi intensitasnya. “Sekarang kan pemeriksaannya satusatu. Kan jadi tambah lama. Ndak bisa langsung lima, enam. Kita antisipasi virus Corona ini,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana menjawab soal perkembangan penanganan kasus Poltekkes Mataram. Penyidik Subdit III Tipikor semakin yakin kasus itu semakin terang benderang. Sebabnya, audit dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI sudah diterima. Hasilnya ada temuan kerugian negara dari proyek senilai Rp16 miliar tersebut. “Itu temuannya Rp4 miliar. Nilai proyeknya kan belasan,” ungkap Eka. Berbekal hasil audit tersebut, penyidik melanjutkan dengan memperdalam indikasi korupsinya. Bukti kerugian negara juga akan diperkuat lagi. Nantinya akan berkembang sesuai hasil koordinasi dengan jaksa peneliti. Untuk mendalami unsur pidananya, nantinya saksi-saksi akan dipanggil lagi di tahap penyidikan untuk diperiksa. “Direktur, PPK, akan dipanggil lagi. Tapi satu-satu. Ndak sekaligus,” pungkas Eka. Proyek pengadaan ABBM Poltekkes Mataram pengadaannya dibiayai APBN 2016. Anggaran awalnya sebesar Rp27 miliar. Sebab rasionalisasi anggaran, jumlahnya pun turun menjadi Rp16 miliar. Belanja pengadaan itu untuk membeli peralatan praktik. Sebanyak tujuh penyedia item alat dan 11 distributor sudah dimintai keterangan di tahap penyelidikan. Demikian juga penelusuran proses pengadaan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). (why)
Husni Djibril Akhirnya Diusulkan ke DPP PDIP
Mataram (Suara NTB) Meskipun sebelum sempat diumumkan tidak akan dicalonkan lagi, namun belakangan DPD PDIP NTB akhirnya tetap mengusulkan nama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama pasangan wakilnya Muhammad Ikhsan Majid sebagai pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati ke DPP PDIP. Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata yang dikonfirmasi Selasa (14/3) kemarin di DPRD NTB mengakui hal itu. Disampaikan Budi, PDIP mengusulkan dua paket pasangan di Sumbawa, paket pasangan kedua yang diusulkan itu adalah H. Mo-Novi. “Untuk Sumbawa semuanya kita kirim ke DPP, ada H. Husni dengan pasangan Ikhsan Majid dan pasangan Mo-
Novi. Itu semua sudah berproses, tinggal diumumkan oleh DPP,” ujar Budi. Dua paket pasangan balon Kepala daerah Sumbawa itu bersamaan diusulkan DPD PDIP NTB ke DPP dengan tiga daerah lainnya, yakni KLU, Bima dan Dompu. Namun demikian, Budi tak merinci siapa saja yang diusulkan dari tiga daerah tersebut. “Intinya sudah diserahkan
ke DPP semuanya. Ada empat yang sudah diusulkan, kan dua sudah, Kota Mataram sama KSB, tinggal Loteng yang belum. Untuk nama-nama saya kurang hapal semuanya di tiga daerah itu,” jelas Budi. Setelah menyerahkan nama-nama usulan pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati itu, DPD PDIP NTB menyerahkan sepenuhnya kepada DPP untuk memutuskan sia-
pa yang akan diberikan dukungan. Pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada DPP pilihan yang terbaik. “Tinggal kita tunggu keputusan DPP, apapun keputusannya nanti, jika sudah keluar maka tidak boleh ada lagi argumentasi, tidak ada lagi perdebatan, suka tidak suka, sesuai tidak sesuai, yang ada adalah tunduk, taat, tegak lurus kepada keputusan partai itu. Siapapun yang akan direkomendasikan,” tegasnya. Dikatakan anggota DPRD Provinsi NTB itu, sedianya dijadwalkan pada pekan ketiga atau keempat Bulan April ini, rekomendasi dukungan
DPP akan ke luar untuk empat daerah tersebut bersamaan dengan daerah-daerah lainnya yang akan melaksanakan Pilkada. Akan tetapi karena wabah covid-19 ini, maka kemungkinan akan ditunda, sebab partainya fokus pada penanganan covid-19. “Karena Covid-19 ini, maka ada perubahan yang sangat signifikan, kemungkinan akan ditunda pengumumannya, semua fokus ke penanganan covid-19. Selain itu kan Pilkada juga ditunda, sehingga kita sekarang tidak bisa berbuat apa-apa dulu untuk Pilkada ini, kita menunggu perkembangan saja,” pungkasnya. (ndi)
BNNP Ungkap Peredaran Sabu dan Ekstasi
Petugas Kebersihan Sekolah Nyambi Jadi Kurir Narkoba Mataram (Suara NTB) Wabah Corona tak menyurutkan peredaran narkoba. Di tengah masa tanggap darurat Covid-19, lalu lintas pengiriman barang haram tak kenal libur. Tapi hasilnya, kasus penyelundupan sabu dan esktasi dari Dompu ke Mataram tetap terbongkar. BNN Provinsi NTB mengungkap peredaran narkoba 200,47 gram sabu dan 489 butir ekstasi. Pelaku yang ditangkap, SHB (27) warga Dasan Agung, Selaparang, Mataram. “Dia ini sebagai kurir,” kata Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol I Gde Sugianyar Dwi Putra, Selasa (14/4) kemarin. Pelaku diamankan saat mengambil paket di kantor bus antarkota dalam provinsi di Jalan Pancausaha, Cakranegara, Mataram. narkoba disamarkan dalam paket kotak sepatu berisi pakaian. Paket di bagian atas isinya tas jinjing wanita dan celana. Tapi ternyata di baliknya ada dua bungkus plastik sabu masing-masing beratnya 101,4 gram dan 99,07 gram. Selain itu
(Suara NTB/why)
TUNJUKKAN TERSANGKA - Kepala BNN Provinsi NTB I Gde Sugianyar Dwi Putra (paling kanan) menunjukkan tersangka kurir narkoba jaringan Dompu, Selasa (14/4). ada juga lima bungkus plastik berisi 489 butir ekstasi atau setara 157,81 gram. Sugianyar mengatakan, narkoba itu dikirim dari Dompu. SHB hanya bertugas mengambilkan barang. Narkoba itu pesanan orang lain. “Tersang-
ka ini diperintah bandar,” bebernya. Pelacakan kontak komunikasi tidak membuahkan hasil. Bandar pemesan barang belum terungkap identitasnya. Bandar ini sudah menghilang begitu tahu pesanannya tidak sampai tepat waktu.
SHB yang bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu SMKN di Mataram ini sendiri masih tutup mulut. Dia berkelakar tidak mengenal baik di pengirim maupun calon penerima. Meskipun dia berkomunikasi via pesan instan What-
sapp. “Dalam dua bulan ini dia sudah mengirim tiga kali. Lolos sebelumnya. Yang sekarang tertangkap ini pengiriman keempat,” jelas Sugianyar. “Sabu ini diperkirakan nilainya Rp500 juta. Dengan penangkapan ini, sekurangnya kita sudah menyelamatkan 3.000 orang dari penyalahgunaan narkotika,” imbuh jenderal bintang satu ini. Tersangka SHB mengakui perbuatannya. Anak yatim piatu ini tahu paket yang diambilnya adalah narkoba. “Saya tahu itu narkoba tapi saya tifak tahu jumlahnya berapa. Belum sempat saya antar,” ujarnya mengaku. Upah kurirnya yang membuat dia tergiur. “Setiap ngambil, saya dikasi Rp400 ribu. Lumayan. Gaji saya kerja sebulan Rp825 ribu,” ujar dia yang hasil tes urinnya negatif ini. SHB sudah lama meninggalkan kebiasaan konsumsi sabu. Tersangka SHB dikenai pasal 112 dan atau 114 UU No35/2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling lama 20 tahun penjara. (why)
Dewan Ungkap Indikasi Data Penerima PT Tripat Ganti Gedung JPS Gemilang Tak Valid Pertanian Pakai Uang Sendiri Mataram (Suara NTB) Para wakil rakyat DPRD NTB mengungkap indikasi sejumlah temuana terkait data calon penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemprov NTB. Menurut mereka, banyak menemukan data yang tidak valid, beberapa orang dalam satu desa, diketahui sudah meninggal dunia, namun namanya masih dicantumkan. Anggota Komisi I DPRD NTB, Abdul Hafid diruang kerjanya, Selasa (14/4) kemarin menyarankan supaya data tersebut divalidasi sampai ke tingkat desa, karena merekalah yang dianggap paling mengetahui kondisi warganya masing-masing, mana yang layak mendapatkan bantuan dan tidak. Jika hanya mengacu pada data yang sudah ada itu, pihaknya khawatir akan terjadi persoalan lebih besar di kemudian hari. Dia berharap program tersebut tepat sasaran kepada orang yang memang membutuhkan. Ditempat yang sama, anggota Komisi I lainnya, M. Rais Ishak bahkan menyebutkan tingkat erornya data tersebut bisa sampai 20 persen. Sebab jika mengacu dari temuan di salah satu desa yang ada di Dapilnya,
(Suara NTB/ndi)
Abdul Hafid Kabupaten Lombok Tengah, banyak ditemukan data tersebut masih rancu. Karena itu ia menegaskan bahwa untuk menentukan tingkat validitas data tersebut perlu diuji kembali. Karena di Desa Kopang Rembiga sendiri dari 73 penerima, enam orang diantaranya sudah meninggal. Ia meyakini di desa-desa yang lainnya juga akan demikian, karena itu ia meminta untuk divalidasi ulang datanya. Diketahui, Pemprov NTB merencanakan akan mendistribusikan bantuan sembako JPS Gemilang mulai 16 April
2020 secara bertahap. Verifikasi dan validasi data penerima sebanyak 105.000 KK ditargetkan tuntas, hari ini. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, menjelaskan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sembako JPS Gemilang masih berproses. Pada Selasa (14/4) kemarin verifikasi dan validasi data dari seluruh kabupaten/kota ditargetkan sudah tuntas. Ia menegaskan bantuan sembako JPS Gemilang bisa ditunda pendistribusiannya apabila di suatu desa belum beres verifikasi dan validasi data penerimanya. “Kita akan bagi ketika datanya sudah clear,” tandas Ridwan. Sebelumnya, Pemprov NTB memberikan tenggat waktu kepada Dinas Sosial kabupaten/ kota untuk menuntaskan verifikasi 105.000 KK penerima JPS Gemilang paling lambat, Senin (13/4) kemarin. Verifikasi dan validasi data dilakukan agar tak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. Sehingga bantuan paket sembako tersebut benar-benar tepat sasaran. (ndi)
KPU akan Evaluasi Penyelenggara Pemilu Badan Adhoc Non Aktif Mataram (Suara NTB) Komisioner KPU Provinsi NTB, Agus Hilman menyatakan, KPU nanti akan melakukan evaluasi kembali terhadap anggota badan adhoc usai tahapan Pilkada serentak telah kembali dilanjutkan. Saat ini karena pilkada ditunda badan adhoc dinonaktifkan sampai penundaan dicabut. Pasalnya, sangat terbuka kemungkinan ada anggota badan adhoc tidak lagi memenuhi persyaratan pada saat penunda Pilkada sudah dicabut. Misalnya, memilih mengundurkan diri, bekerja di tempat lain, bergabung ke parpol atau lainnya. “Nanti bakal ada evaluasi terhadap anggota badan adhoc tersebut,” kata Agus Selasa (14/4) kemarin. Diungkapkannya, mengacu kepada keputusan KPU RI dengan nomor 285/PL.02-SD/01/ KPU/III/2020 tertanggal 24 Maret sebagai tindak lanjut dari SK nomor 179/PL.02-Kpt/KPU/ lll/2020 tentang penundaan
tahapan Pilkada serentak 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Per tanggal 1 April lalu, KPU kabupaten/kota di NTB sudah menonaktifkan sementara anggota badan adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan. Lantaran, Penundaan tahapan Pilkada itu dipastikan konsekuensi dengan masa kerja anggota badan adhoc dan pembiayaan honorarium badan adhoc tersebut. Sehingga KPU RI memutuskan menonaktifkan anggota badan adhoc tersebut. “Tahapan Pilkada dihentikan. Sehingga badan adhoc juga tidak ada aktivitas,” jelasnya. Namun demikian, dipastikan KPU kabupaten/kota sudah membayarkan honorarium masa kerja untuk Bulan Maret kepada anggota PPK. Sedangkan, untuk anggota PPS hanya tiga daerah sudah melantik anggota PPS terpilih. Yak-
ni, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Empat daerah belum melantik anggota PPS. “Itupun usai mereka dilantik, langsung dinonaktifkan sementara,” terangnya. Pihaknya sadar dalam rentang waktu penonaktifan anggota badan adhoc tersebut, sangat terbuka kemungkinan ada anggota badan adhoc terpilih itu tidak memenuhi syarat lagi. Sehingga sangat terbuka kemungkinan dilakukan perekrutan baru terhadap anggota badan adhoc tidak memenuhi syarat lagi tersebut. Sehingga nanti, lanjutnya, KPU kabupaten/kota akan melakukan evaluasi terhadap anggota badan adhoc tersebut, usai tahapan pilkada dilanjutkan dan badan adhoc kembali diaktifkan. “Tentu nanti badan adhoc ini akan kita evaluasi. Tapi kita tunggu lebih lanjut lagi surat edaran KPU RI terkait badan adhoc tersebut,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Kucuran uang berseliweran antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS) dalam pengelolaan pusat perbelanjaan Lombok City Center, Narmada, Lombok Barat. PT Tripat malah empat kali membuat utang padahal sudah menyertakan modal lahan 8,4 hektare. PT Bliss untung berkali-kali. Pemkab Lombok Barat yang merugi. Mantan Sekda Lombok Barat HL Srinata memberi kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (14/4) kemarin. Srinata bersaksi untuk terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak. PT Tripat membuat empat surat pengakuan utang kepada PT Bliss. Salah satunya senilai Rp2,7 miliar untuk ganti rugi bangunan gedung Dinas Pertanian Lombok Barat dan gedung Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Lombok Barat. Dua gedung itu awalnya berdiri di area pembangunan LCC. Lantas dipindah ke Labuapi, Lombok Barat karena terdampak pembangunan pusat perbelanjaan yang umurnya tak sampai dua tahun tersebut. Biaya ganti gedungnya Rp2,7 miliar. “Awalnya itu kewajiban PT Bliss sesuai klausul dalam Kerjasama Operasional. ternyata itu penyertaan utang. Ada pengakuan utang dari Azril kepada PT Bliss,” kata Srinata menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri itu. Dana Rp2,7 miliar disetor PT Bliss sebagai pembayaran utang. Dana itu juga sekaligus dipakai untuk membangun ganti gedung. Kontraktor pembangunannya ditunjuk langsung tanpa tender. “Tidak ada LPJnya. Saya hanya diceritakan saja,” imbuh Komisaris PT Tripat 2012-2017 ini. Pengakuan
utang lainnya yakni terkait dengan pemberian uang sebesar Rp1 miliar kepada mantan Kades Gerimak, Narmada sebagai pengganti tanah pecatu yang berada di kompleks LCC. Kemudian Rp148 juta untuk balik nama sertifikat SHGB, dan Rp50 juta utang operasional. Pengalihan Aset Lahan 8,4 Hektare PT Tripat punya bisnis pengelolaan Taman Narmada, offset printing, pengadaan alat tulis kantor, dan agro. Demi mengembangkan bisnis mal, Pemkab Lobar merelakan aset lahannya seluas 8,4 hektare menjadi modal untuk PT Tripat. Plus dana segara Rp1,7 miliar. “Lahannya SHGB atas nama PT Tripat. Aset Pemda sebagai kekayaan yang dipisahkan. Ada pelepasan hak dari Pemkab Lombok Barat kepada PT Tripat,” kata Srinata mengungkap asal usul lahan LCC. Pelepasan aset pada tahun 2013 itupun menurut Srinata sudah melalui pembahasan DPRD Lombok Barat. “Penghapusan aset disetujui DPRD. Tanah itu dihapus dari aset dan jadi SHGB PT Tripat,” imbuh dia. Statusnya masih tanah negara. Tetapi belakangan, PT Bliss mendapatkan kucuran dana dari hasil mengagunkan sertifikat SHGB tersebut di Bank Sinarmas. Padahal pihak ketiga tidak boleh mengagunkan tanah negara. “Itu ada di KSO yang di-adendum. Setelah membaca evaluasi BPKP, ternyata sertifikat sudah diserahkan kepada PT Bliss untuk diagunkan. Dalam KSO ada klausul sertifikat boleh diserahkan,” ungkap Srinata. “Untuk apa diagunkan? Kenapa tidak PT Tripat yang agunkan, kenapa harus PT Bliss,” tanya hakim anggota Abadi. Srinata pun menjawab perjanjian PT Tripat dan PT Bliss yang mendasarinya. “Karena KSO-nya seperti itu,” jawabnya.(why)
(Suara NTB/why)
SIMAK - Mantan Direktur PT Tripat terdakwa perkara korupsi penyertaan modal pengelolaan LCC, Lalu Azril Sopandi (kedua dari kanan) menyimak kesaksian mantan Sekda Lombok Barat HL Srinata (tengah memegang mikrofon), Selasa (14/4) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
Rabu, 15 April 2020
SUARA NTB
Halaman 8
Lotim Butuh Tambahan Dana Penanganan Corona Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menyebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk penanganan wabah Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Dana yang telah disiapkan sebesar Rp55 miliar dinilai masih kurang. Demikian dirilis Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Iswan Rakhmadi yang dikutip dari pernyataan resmi Bupati Lotim saat sidang paripurna di halaman kantor DPRD Lotim, Selasa (15/4). Bantuan dibutuhkan lebih besar karena akan diarahkan untuk jaring pengaman sosial (JPS). Disebut, memang sudah ada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hitungan Bupati, dibutuhkan tambahan sekitar Rp10 miliar lagi. Karenanya, pemerintah Lotim akan kembali menyisir anggaran 2020 untuk menambah kekurangan tersebut. Terkait penanganan wabah Covid-19, berdasarkan data terakhir, dari enam kasus positif tiga di antaranya telah dinyatakan sembuh. Hal ini bermakna bahwa Covid-19 bisa disembuhkan. RSUD dr. R. Soedjono Selong sebagai salah satu rumah sakit rujukan.
Bupati juga mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini dengan membentengi diri. “Satu hal yang disayangkan adalah masih ada masyarakat yang belum berterus terang atas riwayat kontaknya sehingga membahayakan masyarakat lainnya,” imbuhnya. Juru bicara Panitias Khusus I LKPJ, Muliadi Fadil Tohir menerangkan dana penanganan Covid yang Rp55 miliar diminta diambilkan dari dana proyek fisik yang tidak terlalu besar dampaknya bagi pembangunan ekonomi. Diminta, dana tersebut tidak ditarik dari rencana perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). “Jika diambilkan dari dana RTLH mungkin perlu dikaji dampak ekonomi masyarakat karena seberapa besar orang yang bekerja di program itu dan seberapa besar nilai tambahnya buat angka pengangguran sementara,” ucapnya.
Dana dari APBD Lotijm ini diharpakan diarahkan untuk Pembelian alat pelindung diri (APD) tenaga medis, Pembelian masker untuk masyarakat, biaya hidup masyarakat berupa sembako biaya sosialisasi ke masyarakat bagi petugas kesehatan dan lembaga sosial agar ada gerakan pola hidup sehat dan gerakan terhindar dari wabah covid-19. Diminta gugus tuga bisa lebih masif lagi dalam melakukan mitigasi dalam penanganan Covid. Hal ini terlihat dari kasus meningkatnya kasus OTG, ODP dan PDP maupun Positif Covid-19 Lotim. Pansus juga menyarankan Pemda untuk menempatkan personel yang profesional dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah bukan berdasarkan kedekatan personal. Perlu juga dipikirkan pengadaan JPS apabila wabah ini berkepanjangan dan masyarakat terdampak. (rus)
PDP Covid-19 di KLU Terus Bertambah Tanjung (Suara NTB) Kekhawatiran Satgas Covid -19 Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap potensi penambahan pasien dalam pengawasan (PDP) terbukti. Setelah pada tanggal Senin (13/4) jumlah PDP 7 dengan 5 orang selesai dalam pengawasan, kini bertambah menjadi 9 PDP dengan 5 ODP dan 4 PDP aktif. “PDP tambah lagi jadi 9. Tambahan ini setelah adanya perubahan status dari ODP ke PDP,” ungkap anggota Satgas yang juga Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin. Jumlah PDP KLU kata dia, sudah bisa ditebak yakni jemaah tablig yang kembali dari Gowa, Sulawesi Selatan. Kondisi KLU ini bahkan mirip dengan kabupaten lain. “Tambahan ini dari klaster Gowa. Ini yang kita khawatirkan sejak awal, kalau kita balapan dengan kabupaten lain,” tambahnya. Hingga 14 April, perkembangan
penyebaran Covid di KLU terus berubah. Jumlah ODP bertambah dari 147 menjadi 149 orang. Jumlah pasien positif masih sama, 1 orang. Sedangkan jumlah pasien selesai dalam pemantauan 5 orang. Dari pasien PDP tersebut, Bahrudin menyebutkan tidak ada yang mengkhawatirkan pada fase kedua pembuktian. Pasalnya gejala pada pasien PDP tambahan menunjukkan kecenderungan ke arah positif “Kita di fase kedua pembuktian apakah dia betul reaktif apa tidak, itu yang kita tunggu. PDP sudah menunjukkan gejala ke sana (positif), tinggal pembuktikan dengan pemeriksaan swab. Dua atau tiga hari lagi keluar,” jelasnya. Para pasien PDP ini tetap akan menjalani perawatan di RSUD KLU. Dengan jumlah PDP sementara, Bahrudin optimis karantina berjalan maksimal. Para pasien PDP tersebut akan disuntik vita-
min sebagai upaya mempercepat kesembuhannya. Namun jika keadaan memburuk, maka yang bersangkutan akan diisolasi di rumah sakit dalam waktu yang tidak ditentukan. Tidak fokus pada klaster Gowa, Satgas juga masih menyasar kontak orang - orang dari para jemaah tablig itu. Di samping itu, kepulangan TKI asal KLU dari negara penempatan juga diatensi. Para TKI sudah dibuatkan SOP pencegahan Covid. Di mana setiap TKI yang kembali harus melapor ke Satgas Desa. Selanjutnya Satgas Desa mengawal dengan mewajibkan eks TKI untuk memeriksakan diri secara mandiri selama 14 hari. “Umpama eks TKI di desa berkelompok dan Satgas Desa kesulitan, maka kelompok itu harus dikarantina di eks RSUD (Terminal). Tapi kalau memungkinkan, ke Satgas Desa dulu,” pungkasnya. (ari)
Sebelas Kecamatan di Lotim Nihil PDP Selong (Suara NTB) Di tengah bertambahnya jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19) di NTB maupun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang cukup mengkhawatirkan masyarakat, hingga Serlasa (14/4) tercatat 11 kecamatan masuk dalam katagori hijau. Pasalnya di 11 kecamatan itu, untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun positif Covid-19 masih nihil. Dalam grafik perkembangan Covid-19 di Lotim per tanggal 14 April 2020, sebelas kecamatan yang masih dalam zona hijau, di antaranya Kecamatan Sembalun jumlah PPTG 181 orang, OTG 2 orang, ODP 42 orang, PDP nol, positif nol. Kecamatan Sikur, PPTG 509 orang, OTG nol, ODP 48 orang, PDP nol, positif nol. Kecamatan Terara PPTG 634 orang, OTG nol, ODP 78, PDP nol, positif nol. Begitupun di Kecamatan Sukamulia, PPTG 218 orang, OTG nol, ODP 23 orang, PDP nol, posi-
tif nol, dan di Kecamatan Sakra PPTG 218 orang, OTG nol, ODP 62 orang, PDP nol, positif nol. Selanjutnya di Kecamatan Sakra Barat PPTG 607 orang, OTG 2 orang, ODP 31 orang, PDP nol, positif nol, Kecamatan Jerowaru PPTG 436 orang, OTG nol, ODP 64 orang, PDP nol, positif nol. Sedangkan di Kecamatan Sambelia PPTG 406 orang, OTG 1 orang ODP, 61 orang, PDP nol, positif nol. Kecamatan Suela, PPTG 364 orang, OTG 1 orang, ODP 40 orang, PDP nol, positif nol. Sementara di Kecamatan Lenek, PPTG 588 orang, OTG nol, ODP 62 orang, PDP nol, positif nol. Selanjutnya di Kecamatan Labuhan Haji, PPTG 489 orang, OTG nol, ODP 46 orang, PDP nol, positif nol, dan terakhir Kecamatan Keruak, PPTG 373 orang, OTG nol, ODP 26 orang, PDP nol, positif nol. “Alhamdulillah zona hijau masih mendominasi. Tidak ada perkembangan pasien yang positif di Lotim. Jumlahnya tetap 6
orang, tiga di antaranya sudah sembuh,” terang Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. H. Fathurrahman, M.Kes, Selasa (14/4). Ia menambahkan, untuk kecamatan yang sudah masuk dalam zona kuning sebanyak enam kecamatan, di antaranya Masbagik, Montong Gading, Pringgabaya, Wanasaba, Suralaga, dan Sakra Timur. Untuk Kecamatan Masbagik PPTG 636 orang, OTG 19 orang, ODP 96 orang, PDP 2 orang dan positif nol. Montong Gading jumlah PPTG 352 orang, OTG 1 orang, ODP 34 orang, PDP 1 orang, positif nol. Kecamatan Pringgabaya, PPTG 915 orang, OTG 6 orang, ODP 51 orang, PDP 1 orang, positif nol. Sedangkan untuk Kecamatan Suralaga PPTG 595 orang, OTG 2 orang, ODP 96 orang, PDP 1 orang, positif nol, dan untuk Kecamatan Sakra Timur PPTG 373 orang, OTG nol, ODP 37 orang, PDP 1 orang, dan positif nol. “Untuk wilayah masuh katagori zona kuning rata-rata terdapat Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” terangnya. Adapun untuk wilayah yang sudah masuk zona merah lantaran adanya masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19, yaitu Kecamatan Aikmel, Pringgasela dan Selong. Untuk di wilayah Aikmel, PPTG 744 orang, OTG 121 orang, ODP 176 orang, PDP 6 orang dan positif 4 orang, Kecamatan Pringgasela PPTG 449 orang, OTG 37 orang, ODP 108 orang, PDP 3 orang dan positif 1 orang, sedangkan di Kecamatan Selong PPTG 680 orang, OTG 82 orang, ODP 134 orang, PDP 1 orang dan positif 1 orang. “Tiga kecamatan ini masuk zona merah karena adanya masyarakat kita terkonfirmasi positif Covid-19,” tambahnya. Dari data per kecamatan tersebut, lanjut Kabag Kesra Lotim ini, berdasarkan data keseluruhan, jumlahnya untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) 10.597 orang dengan selesai isolasi 6.241 orang dan masih isolasi 4.356 orang. OTG 274 orang, selesai dalam pemantauan 71 orang dan masih dalam pemantauan 203 orang. Selanjutnya untuk ODP, 1.454 orang, selesai dalam pemantauan, 1.013 orang dan masih dalam pemantauan, 441 orang, PDP 17 orang, selesai dalam pengawasan 11 orang dan masih dalam pengawasan 6 orang. Sedangkan kabar baiknya, dari 6 terkonfirmasi positif HILANG Covid-19, sebanyak HLG STNK R2 HONDA 3 orang DR.5341 EA NOKA/NOSIN : sudah MHIJFZ129JK676759/JFZ1Edinyata2685061 NO.BPKB N.08kan 948073 AN.I GUSTI BAGUS sembuh. BAYU ANGGAWIJAYA HLG “Untuk SKTR KOTA MATARAM pasien ODP ini, HLG STNK R2 HONDA sebanyak DR.6334 BW NOKA/NOSIN : 1.417 MHIJF8116BK385882/JF81Esecara 1383004 NO.BPKB 1mandiri 07111410.0 AN.MUNGGUH dan 37 HLG SKTR KOTA MATARAM orang di Rusunawa HLG STNK R2 HONDA DR. Kayangan 5734 BH NOKA/NOSIN : Labuhan MHIJB01178K023887/ JB01E-1024656 AN.IR DJOLombok,” KO KISWORO HLG SKTR pungkasPAGUTAN nya. (yon)
SUARA NTB
Rabu, 15 April 2020
SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON
Halaman 9
DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
DIJUAL
RUPA-RUPA
LOWONGAN
SALON
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
RUPA-RUPA
LOWONGAN
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778
SALON
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
LOWONGAN
DIJUAL
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
DIJUAL
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
SUARA NTB
Rabu, 15 April 2020
Halaman 10
DPRD NTB Terima LKPJ Gubernur NTB Tahun Anggaran 2019 Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB memutuskan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun 2019 yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat paripurna, Selasa (14/4). Sebelum dibacakan keputusan DPRD NTB atas LKPJ Gubernur NTB tahun 2019 itu, terlebih dahulu sudah melalui pembahasan di tingkat Komisi-Komisi, yang kemudian hasilnya menjadi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tersebut.
Rapat paripurna yang digelar ditengah pandemi covid-19 itu, dilaksanakan dengan mengedepankan SOP pencegahan penularan seperti Physical Distancing dan Social Distancing. Bahkan sebelum rapat dimulai seluruh peserta harus mengikuti serangakaian pemeriksaan seperti cek suhu tubuh, menggunakan handsanitaizer dan memakai masker. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua, Mori Hanafi. “Dikarenakan situasi dan kondisi maka izin pimpinan menyampaikan dan menawarkan. Apabila kita
sama-sama menyepakati agar laporan penyampaian komisi-komisi ini untuk diserahkan atau tidak dibacakan,” ucap Mori. Peserta rapat paripurna pun menyetujuinya, dan laporan lima komisi yang ada di DPRD NTB tak dibacakan, tetapi diserahkan langsung oleh pimpinan. Satu persatu juru bicara komisi menyerahkan hasil laporan ke pimpinan sidang sesuai dengan urutan komisi yang ada. Adapun lima komisi yang menyampaikan laporan pembahasannya terkait LKPJ Gubernur tahun
2019 yakni, komisi I, bidang pemerintah, hukum dan HAM, komisi II bidang perekonomian, komisi II bidang keuangan dan perbankan, komisi IV bidang infrastruktur dan pembangunan serta komisi V bidang kesra dan pemberdayaan perempuan. Setelah menerima laporan dari masing-masing komisi, Mori Hanafi selaku pimpinan rapat kemudian mengambil kesimpulan sementara bahwa LKPJ Gubernur tahun 2019 telah cukup memenuhi syarat untuk diterima dan diberikan reko-
mendasi dalam bentuk keputusan DPRD NTB. “Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa telah cukup memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi,” kata Mori Hanafi. Rekomendasi DPRD NTB itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh Gubernur agar lebih menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Sementara itu Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda setalah sidang paripurna kembali menegaskan bah-
wa pihaknya menerima sepenuhnya pertanggungjawaban terhadap LKPJ Gubernur tersebut. “Intinya DPRD menerima pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun 2019 itu. DPRD tidak menolak, tetapi tetap memberikan catatan, hanya untuk mengkoreksi,” ujar Baiq Isvie Rupaeda. Usai rapat paripurna, para wakil rakyat di NTB ini memberikan bingkisan atau paket sembako kepada para pegawai, karyawan, honorer yang terdampak Covid-19 yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD NTB. (ndi/*)
Masing-masing juru bicara Pimpinan Komisi DPRD NTB menyerahkan hasil pembahasannya terhadap LKPJ Gubernur tahun 2019
Masing-masing juru bicara Pimpinan Komisi DPRD NTB menyerahkan hasil pembahasannya terhadap LKPJ Gubernur tahun 2019
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir menyerahkan bantuan paket sembako kepada karyawan yang terdampak Covid-19
Sekretaris Dewan, Mahdi Muhammad membacakan keputusan rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB tahun 2019.
Pelaksanaan Rapat paripurna LKPJ Gubernur NTB di DPRD tetap berpedoman pada pembatasan fisik yang ketat dengan jarak duduk peserta rapat 2 meter, untuk menghindari penularan Covid-19.
RADIO
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 15 April 2020
PW MES NTB Peduli Dampak Covid19 WABAH virus Corona atau Coronavirus Disease (Covid-19) semakin meluas di NTB. Dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat. Hingga data Senin (14/4), sudah ada 37 warga NTB yang positif covid19 dengan rincian, 4 orang sembuh dan 2 orang meninggal dunia. Dampak yang paling terasa selain dampak kesehatan adalah dampak ekonomi. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi jika hanya mengandalkan kebijakan pemerintah tentu tidak cukup. ‘’Oleh karena itu kami dari Pengurus Wilayah MES NTB menginisiasi “Gerakan Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah NTB Peduli, yaitu gerakan memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat kelas bawah yang terkena dampak kebijakan slow down (perlambatan) akibat penyebaran pandemi Covid-19,’’ ujar Ketua Umum PW MES NTB, Dr. Baiq Mulianah M.Pd.I. Program Gerakan MES NTB Peduli didukung oleh para donatur, pengurus harian MES NTB, karyawan Bank NTB Syariah, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB , Ketua OJK NTB dan masyarakat umum. Diharapkan dengan adanya gerakan ini, masyarakat kelas bawah bisa bertahan di tengah Covid-19. Masyarakat kelas bawah yang diberikan bantuan adalah para pekerja lepas harian, buruh, pemulung, tukang parkir, tukang kebersihan dll. Sampai saat ini jumlah paket yang sudah didistribusikan sebanyak 435 paket di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan sebagian Kabupaten Lombok Tengah. ‘’Insya Allah tahap selanjutnya kita perluas ke kabupaten yang belum menerima. Selain masyarakat kelas bawah, paket sembako juga diberikan ke keluarga yang sudah statusnya positif Covid-19, para ODP dan PDP,’’ katanya. Bantuan paket sembako ini senilai Rp100.000 per KK. Isi paket sembako tersebut beras 5 Kg, minyak goreng, telur ayam dan bebek, mie, sabun anti septik dan masker kain. Adapun pengadaan paket sembako dilakukan dengan pemesanan di petani, peternak dan UMKM lokal. Dengan harapan para petani, peternak dan UMKM lokal tetap bisa berproduksi dan memperoleh pendapatan. Selain memberikan paket sembako, relawan PW MES NTB juga melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dengan cara mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Ketua PW MES NTB pada kesempatan itu mengimbau, agar semua masyarakat NTB tetap mengikuti arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah NTB. (r)
(Suara NTB/ist)
SEMBAKO - Pengurus Wilayah MES NTB menginisiasi “Gerakan Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah NTB Peduli, yaitu gerakan memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat kelas bawah yang terkena dampak kebijakan slow down (perlambatan) akibat penyebaran pandemi Covid-19.
180 Perusahaan di NTB Rumahkan 11.000 Karyawan Dari Hal. 1 ‘’Setiap bulan mereka mendapatkan insentif, tujuannya membantu yang dirumahkan dan yang di PHK ini,’’ ujar Agus. Terpisah, Kepala Seksi Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans NTB, M. Anang Yusran, menerangkan sejauh ini pihaknya mendata sebanyak 18.641 dari seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB. Lotim menjadi daerah dengan total peserta terbanyak mencapai 5.432 orang dan Dompu dengan peserta paling sedikit yaitu 172 orang. Kemudian untuk Kota Mataram tercatat sebanyak 1.861 orang peserta program Kartu Prakerja, Lombok Barat 414 orang,
Lombok Tengah 3.245 orang, dan Lombok Utara 2.139 orang. Kemudian dari Sumbawa 2.614 orang, Sumbawa Barat 824 orang, serta kota Bima dan Kabupaten Bima masingmasing sebanyak 976 orang. Diterangkan Anang sampai saat ini pihaknya masih terus berkooridnasi dengan pemerintah pusat. Terutama untuk memastikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang belum diterima pihaknya sampai saat ini. ‘’Sampai tadi malam kita koordinasi dengan pihak Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja) menanyakan hal tersebut. Juklak dan juknis belum ada,’’ ujar Anang. (bay)
Tujuh Sumber Penyebaran Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, jumlah pasien yang positif Covid-19 dari Klaster Gowa berpotensi bertambah. Pasalnya, dari 750 orang warga NTB yang pulang dari kegiatan di Gowa Sulawesi Selatan, sebanyak 369 orang telah dilakukan pemeriksaan melalui rapid test. Dengan hasil 16,5 persen atau sekitar 60 orang menunjukkan reaktif Covid-19. Sedangkan 83,5 persen atau 308 orang menunjukkan hasil non reaktif. Selanjutnya, kata Sekda NTB, untuk mendapatkan hasil yang valid. Bagi jemaah tabligh yang melakukan rapid test menunjukkan reaktif akan diuji sampel swab pada laboratorium Biomedik RSUD Provinsi NTB dan Laboratorium pada Rumah Sakit Unram. Pada Senin (13/4), tidak ada penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 di NTB. Dengan tidak adanya penambahan kasus baru, maka jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tetap sebanyak 37 orang. Dengan rincian 4 orang sembuh, 2 orang meninggal dunia, dan 31 orang masih positif dan menjalani perawatan den-
gan kondisi klinis kesehatan semakin membaik. Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 146 orang. Denganrincian60PDPmasihdalam pengawasan, 86 PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 12 orang PDP meninggal dunia. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 3.812 orang. Terdiri dari 1.385 orang masih dalam pemantauan dan 2.427 orang selesai pemantauan. Sedangkan jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 5.695 orang. Terdiri dari 3.914orang masih dalam pemantauan dan 1.781 orang selesai pemantauan. Untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orangyangpernahmelakukanperjalanan dari daerah terjangkit Covid-19sebanyak26.328orang. PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 15.240 orang, dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 11.088 orang. (nas)
Alumni SMANSA-81 Gelar Aksi Solidaritas Hadapi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Rasa solidaritas muncul di tengah wabah virus Corona (Covid-19). Hal itu ditunjukan langsung oleh Alumni SMA Negeri 1 Mataram (SMANSA) angkatan 1981 dengan menggelar aksi sosial pembagian Sembako kepada sejumlah warga Kota Mataram yang rata-rata merupakan pekerja lepas di luar rumah. Aksi solidaritas yang dipimpin Koordinator Pelaksana Kegiatan, I Ketut Mahajaya itu, dimulai dari depan Pendopo Kantor Gubernur NTB pukul 08.00 Wita dan berakhir di Wilayah Pertokoan Cakranegara, Selasa, 14 April 2020. “Hari ini kita memberikan sembako (sembilan bahan pokok makanan) kepada tukang parkir dan pasukan kuning,” ucapnya. I Ketut Mahajaya yang biasa disapa Jaya mengatakan aksi solidaritas yang dilakukan pihaknya tidak sendiri. Aksi itu dilakukan bersama Ketua
‘’Kalau itu kurang, ada juga buffer di kita (Dikes NTB, Red). Kita kasi basic-nya, mana (daerah) yang pasiennya banyak kita tambah. Jadi tidak ada alasan bilang APD tidak ada,’’ ujar Eka. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan APD di rumah sakit juga telah disalurkan. Diterangkan Eka, jumlah APD yang dikirim mengikuti jumlah pasien yang dirawat di masingmasing fasilitas kesehatan. Dicontohkannya seperti Rumah Sakit Narmada yang sempat mengajukan 10 set APD. “Itu kita kirimi 50 set, untuk Rumah Sakit Narmada. Karena penyediaannya 2-3 kali lipat dari permintaan untuk rumah sakit yang memiliki pasein banyak,’’ ujar Eka. Terkait beberapa Puskesmas yang dilaporkan mencuci APD di Lobar, diterangkan Eka bisa saja terjadi. Mengingat APD memil-
iki beberapa jenis, termasuk yang bisa dicuci. ‘’APD itu ada dua, APD yang bisa dicuci dan yang tidak bisa dicuci. Pencuciannya itu memang ada petunjuknya. Jadi bisa disteril dengan suhu sekian memakai disinfektan,’’ ujar Kadikes. Menurutnya, tidak semua APD yang beredar adalah jenis yang sekali pakai. APD yang ada di NTB sendiri dibagi dalam 3 level. Level 1 untuk kebutuhan interaksi tidak langsung dengan pasien, level 2 untuk memenuhi prosedur interaksi aktif seperti pengambilan sampel darah dan lain-lain, kemudian level 3 untuk kebutuhan di ruang isolasi. ‘’Yangsatukali(penggunaannya) itu yang di ruang isolasi. Itu pun kalau bisa dicuci, kita steril balik,’’ujarEka.Diterangkannya, sterilisasi biasa dilakukan pada apron APD. (bay)
Alumni SMANSA-81 Mataram, Baiq Eva Nurcahyaningsih yang saat ini menjabat Asisten I Setda Provinsi NTB. Aksi itu menyasar tukang parkir dan pasukan kuning sebagai penerima bantuan paket sembako berupa 10 kilogram beras, Indomie, telur dan alat pelindung diri seperti masker karena memang tukang parkir dan pasukan kuning dinilai sebagai pekerja di luar rumah yang rentan terkena Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 dinilai sudah dirasakan oleh masyarakat kecil, oleh karena itu para alumni SMAN 1 Kota Mataram angkatan 1981 menyalurkan bantuan untuk pekerja informal di Kota Mataram. “Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial dan niat berpartisipasi membantu masyarakat selama masa pandemi Covid-19,” tuturnya. Diakuinya, pemerintah daerah Kota Mataram telah
menerbitkan kebijakan agar masyarakat lebih taat dalam pembatasan fisik, dan tetap tinggal di rumah. Hal ini tentu akan berdampak pada masyarakat kecil yang mengandalkan pekerjaan harian. Oleh karena itu, mereka pun menunjukan aksi solidaritas mereka dengan memberikan bantuan sembako. “Dengan pemberlakuan pembatasan sosial, maka akan berdampak kepada masyarakat kecil yang memiliki penghasilan harian seperti Tukang Parkir, Kusir Cidomo maupun masyarakat bawah lainnya. Mereka kalau berdiam di rumah mau makan apa?” tanyanya. “Ini yang akhirnya membuat kami alumni SMANSA angkatan 81 berinisiatif membantu dengan melakukan kegiatan ini,” sambungnya. Menurutnya, dengan aksi solidaritas yang diberi tema “SMANSA-81 Peduli” mereka telah mengumpulkan sumber dana dari sumbangan para
(Suara NTB/fan)
ALUMNI SMANSA-81 - Koordinator Pelaksana Kegiatan, I Ketut Mahajaya bersama Ketua Alumni SMANSA-81 bersama para tukang parkir yang menerima Sembako, di Wilayah Pertokoan Cakaranegara, Kota Mataram, Selasa (14/4). alumni di berbagai daerah. Harapannya dengan aksi tersebut dapat mengurangi beban masyarakat kecil di Kota Mataram. Ditambahkannya selain menyalurkan bantuan, para alumni SMANSA-81 juga
melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tetap mentaati anjuran pemerintah seperti jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker saat bepergian, dan tetap berdiam diri di rumah. (fan/*)
Pandemi Corona Selesai
”Recovery” Ekonomi NTB Diprediksi akan Cepat Mataram (Suara NTB) Pemerhati Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Dr. M.Firmansyah, SE, M. Si memprediksi recovery ekonomi NTB akan jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain. Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus cepat diputus mata rantai penyebarannya. Supaya pandemi ini segera berakhir. ‘’Kalau Covid-19 ini selesai. Kita masih bisa dihidupkan dengan sektor pariwisata. Karena saya memprediksi ada kerinduan orang untuk untuk mencari hiburan, menenangkan diri ke tempattempat wisata. Makanya saya memprediksi, recovery ekonomi NTB akan jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/4) kemarin. Dengan naiknya nilai tukar mata uang dolar Amerika, justru membuat wisatawan banyak membelanjakan uangnya untuk berwisata. Bahkan, dengan naiknya nilai tukar mata uang dolar Amerika, wisatawan akan bisa lebih lama menginap atau berlibur ke destinasi wisata. Firmansyah mengatakan, ekonomi NTB ditopang oleh sektor pertanian atau agraris dan sektor pariwisata. Menurutnya, apabila sektor pariwisata bisa recovery lebih cepat, maka akan mendongkrak sektor-sektor lainnya seperti ritel, perdagangan, industri, transportasi dan lainnya. Ia memprediksi ekonomi NTB akan kembali pulih tak
sampai setahun apabila pandemi Covid-19 bisa selesai Mei atau Juni mendatang. Dikatakan, kombinasi sektor pertanian dan sektor pariwisata akan cukup ampuh dalam merecovery ekonomi NTB. Berbeda dengan daerah lain yang tidak mengembangkan sektor pariwisata, maka akan lebih lama recovery ekonominya di bandingkan daerah yang mengembangkan pariwisata. ‘’Kalau sektor pariwisata ini bagus, maka akan merembet ke sektor ritel, perdagangan dan lainnya. Kalau ini (pandemi Covid-19) selesai, orang kembali beraktivitas. Maka ekonomi akan menemukan titik keseimbangan baru,’’ katanya optimis. Berkaitan dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini memberikan masukan agar Pemda menggunakan produkproduk lokal. Bantuan paket sembako senilai Rp250 ribu per KK yang diperuntukkan bagi 105.000 KK tersebut harus menggunakan produk lokal. Sehingga masyarakat, IKM dan UMKM tetap berproduksi. Hasil produksinya dapat diserap oleh Pemda untuk bantuan paket sembako tersebut. ‘’Sehingga kita menyelamatkan orang miskin dari sisi konsumsi, juga menyelamatkan UMKM,’’ katanya memberi masukan. Menurutnya, sekarang yang dipikirkan bukan hanya masyarakat miskin dari aspek konsumsinya. Tetapi juga
harus dipikirkan masyarakat, petani, nelayan dan UMKM agar tetap berproduksi. Karena masyarakat punya tanggungan anggota keluarga dan IKM/UMKM punya karyawan atau tenaga kerja yang juga harus diperhatikan di tengah kondisi saat ini. ‘’Setidaknya, kita bisa mengerem laju peningkatan angka kemiskinan. JPS harus menggunakan produk lokal. Sehingga masyarakat dan UMKM tetap berproduksi. Makanya langkah tepat ketika bantuan bukan dalam bentuk uang tunai. Tapi dalam bentuk produk seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya,’’ katanya. Ia mengingatkan, jangan sampai beras yang diberikan ke masyarakat penerima bantuan merupakan beras luar daerah. ‘’Tetapi harus menyerap beras produksi masyarakat lokal,’’ sarannya. Terpisah, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, paket bantuan sembako JPS Gemilang memaksimalkan penggunaan produk-produk lokal. Tujuannya untuk menggairahkan IKM dan UKM lokal. ‘’Misalnya masker, kita akan memberikan tiga masker tiap paket bantuan. Semuanya dibuat IKM dan UKM kita,’’ jelasnya. Ia mengatakan, Pemprov NTB sedang melakukan refocussing anggaran. Semua anggaran yang tidak perlu dan anggaran yang bisa ditunda
Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid-19 Dari Hal. 1 Kegiatan tersebut melibatkan 24 personel juru masak ( terdiri dari 14 personel Brimob dan 10 personel TNI ). Kemudian 85 personel gabungan TNI-Polri yang bertugas mendistribusikan kepada masyarakat. Sedangkan peralatan meng-
gunakan Ransus Dapur Lapangan masing-masing, dua unit mobil genset. Satu unit mobil frezer, satu unit truk rangkut. Kendaraan bermotor roda dua 10 unit, tenda dua unit. Dansat Brimob Polda NTB, Kombes. Pol. Komaruz Zaman SIK, MH menyampaikan agar satuan Brimob Polda NTB bersama satuan TNI terus
berinovasi. Salah satu inovasinya adalah menggelar bakti sosial, memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat mewabahnya Covid-19. Dengan digelarnya dapur lapangan diharapkan kehadiran Brimob untuk Indonesia di saat terjadinya Wabah Covid19 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. (r/*)
pelaksanaannya akan diarahkan untuk antisipasi dampak sosial dan ekonomi Covid-19. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Ia menyebut, anggaran yang dipersiapkan Pemprov NTB untuk penanganan Covid-19 sekitar Rp160 miliar. Anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan sekitar Rp20 miliar. Kemudian untuk JPS Gemilang sekitar Rp80 miliar. ‘’Sisanya kami siapkan lagi Rp60 miliar untuk jaga-jaga,’’ katanya. Bantuan paket sembako diberikan kepada 105.000 KK, terdiri dari 73.000 KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan sembako dari Pemerintah Pusat. Kemudian 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha terdampak Covid-19. Bantuan JPS Gemilang berupa sembako berisi 10 Kg beras, minyak goreng 1 liter dan telur 20 butir. Data 73.000 KK masyarakat penerima bantuan paket sembako
JPS Gemilang ini berasal dari basis data terpadu Dinas Sosial NTB yang sudah dilengkapi by name by address dan divalidasi oleh desa dan dusun. Sementara itu, JPS Gemilang bantuan paket obat-obatan dan APD diberikan kepada kelompok masyarakat dan usaha terdampak Covid-19. Bantuan akan diberikan setiap bulan mulai April, Mei dan Juni. Bantuan JPS berupa susu kedelai, minyak kayu putih/ cengkeh, masker non medis 4 buah, sabun lokal, dan teh kelor 10 pcs yang diproduksi oleh IKM dan UKM yang ada di NTB. (nas)
M.Firmansyah (Suara NTB/dok)
Pasien Sembuh Bertambah, ODP Berkurang Dari Hal. 1 Pada Minggu (12/4), jumlah ODP 1.437 orang, turun dari jumlah sehari sebelumnya yang mencapai 1.570 orang. Jumlah tertinggi ODP pada 8 April lalu, mencapai 1.880 orang. Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga semakin terus berkurang. Data kemarin jumlahnya 60 orang dalam proses perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan di NTB. Menurun dari jumlah sehari sebelumnya 65 orang.
Namun jika dilihat dari jumlah sepekan terakhir, jumlah itu masih tinggi. Karena sebelumnya jumlah PDP antara 50, 52 dan 42 orang. Tren baik ini diharapkan terus berlanjut, diikuti dengan jumlah penurunan kasus. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan, dengan disiplin pembatasan jarak, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menggunakan masker bila keluar rumah. ‘’Rajin cuci tangan dengan sabun,’’ katanya mengingatkan. (ars)
Tim Gugus Tugas Pastikan Kualitas dan Kesiapan Sembako JPS Gemilang Dari Hal. 1 Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanyanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,’’ ujar Ridwan. Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan, masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang
Aman untuk Satu Bulan Dari Hal. 1
Halaman 11
teridiri dari beras 10 Kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya. ‘’Sebagaimana arahan gubernur dan wakil gubernur perinsip yang sangat mendasar dari JPS ini ialah, memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,’’ jelas Ridwan. Lebih jauh Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gemilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya.
‘’Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,’’ terangnya. Disebutkan, total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp160 miliar yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar Rp20 miliar. Sementara untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan Rp60 miliar untuk keadaan darurat. Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat,
kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS. ‘’Oleh karena itu, pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa. Jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,’’ jelasnya. Ia mengatakan, data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan. ‘’Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang
yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak. Misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,’’ ungkap Ridwan. Pada tahap pertama ini, pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. “Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan. Kapan pendistribusiannya dan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (r)
Anggaran Proyek Strategis di NTB Berpotensi Dipangkas Dari Hal. 1 Apakah proyek pembangunan infrastruktur mendukung MotoGP 2021 akan ikut kena pemangkasan anggaran? Sahdan mengatakan, kemungkinan untuk anggaran pembangunan infrastruktur MotoGP tidak kena pemangkasan. Karena proyek pembangunan infrastruktur mendukung MotoGP 2021 sangat diharapkan segera selesai. Sehingga anggaran untuk pembangunannya kemungkinan akan aman atau tak dilakukan pemangkasan. Sahdan mengatakan, anggaran infrastruktur yang berpotensi kena pamangkasan di NTB adalah dana untuk pembangunan bendungan. Tahun ini ada sejumlah pembangunan bendungan di NTB, seperti Bendungan Meninting,
Bendungan Tiu Suntuk dan Bendungan Krekeh di Pulau Sumbawa. Apalagi pembangunan sejumlah bendungan tersebut kontraknya multiyears. Sehingga berpotensi dilakukan rasionalisasi anggaran. ‘’Kalau MotoGP mungkin tak prioritas dipotong. Karena urgen sekali masalahnya. Kalau itu ditunda ndak bisa kita penuhi bulan Juni 2021. Tapi kalau bendungan sangat mungkin dipotong,’’ kata Sahdan. Diketahui, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 903,4 miliar tahun 2020 untuk mendukung KEK Mandalika sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika, pembangunan jalan Bypass Bandara In-
ternasional Zainuddin Abdul Madjid, pengembangan kawasan di tiga gili, pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kawasan geopark Rinjani dan pembangunan homestay. Untuk pembangunan jalan by pass sepanjang 17,4 Km untuk meningkatkan konektivitas dari bandara ke Kawasan Wisata Mandalika dengan anggaran Rp814 miliar dan masa pelaksanaan tahun 2020 – 2021. Jalan by pass dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan. Jalan by pass akan mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga akan dibangun di kawasan Mandalika. Di samping itu juga dilakukan pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 Km yang ditargetkan mulai konstruksinya pada
akhir Maret 2020 dan rampung Desember 2020 dengan anggaran Rp75 miliar. Kementerian PUPR juga akan membangun Promenade di Desa Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi salah satu tujuan wisatawan seiring dengan penyelenggaraan event MotoGP. Desa ini menawarkan wisata budaya dan keindahan Pantai Kuta Mandalika dan menjadi lokasi wisatawan untuk berselancar ataupun menyelam dengan anggaran sebesar Rp50 miliar dengan masa pelaksanaan November 2020 – Desember 2021. Selain itu dilakukan pengembangan kawasan tiga gili yakni Gili Air, Meno dan Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dengan anggaran Rp70,2 miliar yang ditargetkan rampung akhir tahun 2020. Di bidang permukiman, Ke-
menterian PUPR pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran Rp31,3 miliar miliar yakni untuk Peningkatan Kapasitas Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Pengengat dengan volume 17.500 KK, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tiga gili di Kabupaten Lombok Utara dengan total kebutuhan air bersih yakni Gili Air 19 liter/detik, Gili Meno 8 liter/ detik dan Gili Trawangan sebesar 51 liter/detik dengan anggaran Rp30,9 miliar. Sebagai alternatif akomodasi untuk event MotoGP, Kementerian PUPR juga akan membangun sekitar 750 unit home stay yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Program rumah swadaya atau dikenal bedah rumah di NTB juga dianggarkan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp47,4 miliar untuk 2.300 unit. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 15 April 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Covid-19 Ancam Misi Juara Vamos Mataram Mataram (Suara NTB) Target tim futsal Vamos Mataram meraih kembali trofi juara di Liga Futsal Profesional (PFL) tahun 2020 terancam gagal. Pasalnya Federasi Futsal Indonesia (FFI) telah menghentikan pelaksanaan PFL hingga tahun 2020 usai. Pelatih Futsal Vamos Mataram, Bonsu Hasibuan yang diwawancara Suara NTB, di Mataram belum lama ini mengatakan bahwa liga futsal profesional tahun 2020 bakal dihentikan. Hal ini menyusul wabah virus Corona (Covid-19) yang tak kunjung berakhir. “Pertandingan Liga Futsal Profesional tahun 2020 dihentikan di-
hentikan, hal ini dikarenakan Covid-19 masih terjadi. Sampai saat ini belum ada jadwal penundaan liga tersebut, kemungkinan pertandingan dihentikan sampai akhir tahun,” ucap Bonsu yang saat itu berada di Sekretariat KONI NTB. Dijelaskannya, mewabahnya virus Corona sempat diwacanakan pertandingan akan dilanjutkan tanpa penonton. Namun demikian semua provinsi ternyata sudah terjangkit Covid-19 sehingga membuat Pemerintah meminta segala aktivitas yang berkenaan pengumpulan massa dihentikan. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus bisa diatasi dan tidak meluas.
Dampak dari Covid-19 kata Bonsu telah berimbas pada PFL tahun 2020. Bahkan semua laga yang sudah dijadwalkan bulan Maret telah dihentikan. Sampai sejauh ini FFI belum dapat menjadwalkan kembali kelanjutan liga tersebut. Begitu pula final four yang batal di gelar di Yogyakara bulan Maret belum dijadwalkan kembali mengingat Covid-19 belum berakhir. Menurutnya, dengan situasi wabah Covid-19 saat ini PFL tak mungkin dilanjutkan kembali. Dan wabah Covid-19 berdampak pada target Vamos Mataram untuk meraih kembali gelar juara yang sudah diraih tiga kali berturut-turut. (fan)
Atlet dan Pelatih Pelatda Lobar Pertanyakan Dana Stimulan Mataram (Suara NTB) Atlet dan pelatih Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) NTB asal Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan dana stimulan kepada KONI Lobar. Pertanyaan ini dilontarkan atlet dan pelatih mengingatkan KONI Kota Mataram telah mencairkan dana stimulan untuk atlet Kota Mataram yang masuk dalam SK Pelatda PON KONI NTB. “Kami pingin diperhatikan oleh KONI Lobar, seperti atlet dan pelatih asal Kota Mataram menerima dana stimulan dari KONI Kota Mataram,” ucap Ketua Forum Komunikasi Pelatih Asal Lobar, Muhdar kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (14/4). Muhdar yang saat itu didampingi rekan sesama pelatih asal Lobar, yakni Aria Yuniawan, Dedy Noorcholis menjelaskan bahwa pernyataan itu dilontarkan mereka karena melihat atlet Kota Mataram mendapat dana stimulan dari KONI Kota Mataram. Lanjutnya, besar dana stimulan yang diberikan KONI Kota Mataram kepada pelatih dan atlet sebesar Rp 1,250 juta perorang. Mereka berharap pemberian dana stimulan oleh KONI Kota Mataram itu juga bisa ditiru oleh KONI Lobar, mengingat atlet dan pelatih Lobar juga banyak yang masuk dalam Pelatda persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Dijelaskan Muhdar, pemberian dana stimulan itu penting diberikan ditengah wabah virus Corona (Covid-19) yang tengah merambah seluruh negara khususnya NTB. Pasalnya para atlet yang masuk dalam Pelatda PON berasal dari keluarga kurang mampu. Apalagi disaat wabah Covid-19 yang terjadi di NTB para atlet yang dikembalikan ke kabupaten/kota butuh asupan gizi yang memadai untuk mendukung program latihan ditengah virus Corona. Dukungan KONI kabupaten/kota sangat diharapkan oleh atlet dan pelatih karena selama latihan mandiri para
atlet butuh uang untuk biaya konsumsi makanan yang bergizi. “Atlet butuh suplai makanan yang bergizi selama latihan mandiri. oleh karena itu dukungan dana stimulan dari KONI kabupaten/kota sangat diharapkan,” tutur Muhdar. (fan)
BKKBN SERAHKAN APD BAGI BIDAN
Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia Provinsi NTB, Ni Wayan Mujungasih menandatangi Berita Acara Serah Terima Penyerahan APD secara simbolis ini
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Sama’an, M.Si., menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) bagi bidan, yang diterima Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTB, Ni Wayan Mujungasih, S.ST., S.Sos. Penyerahan APD secara simbolis ini dilaksanakan pada Pertemuan Daring Nasional Peningkatan Kepesertaan ber-KB yang dilaksanakan oleh BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu OPD KB se NTB pun turut serta aktif mengikuti virtual meeting ini melalui aplikasi Cisco Webex. Kepala BKKBN dr. Harso Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan pertemuan daring nasional ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan koordinasi dan inovasi strategi dalam membina kepesertaan ber-KB dalam masa darurat Covid-19. Dalam masa pandemic Covid-19 ini, ujarnya, diharapkan beberapa target sasaran strategis BKKBN dapat tetap diwujudkan dengan segala keterbatasan kondisi dan upaya saat ini. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah mencegah agar tidak terjadi peningkatan kejadian putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out) bagi peserta KB. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi gerakan cegah putus pakai pemakaian kon-
trasepsi khususnya pada masa pandemik Covid-19 yang dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia bersama seluruh mitra kerja dan stakeholder dengan mempertimbangkan pendekatan budaya kearifan lokal serta tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku. Untuk itu langkah awal yang dilakukan adalah memberikan bantuan APD bagi para bidan guna dapat tetap melakukan pelayanan KB yang dibutuhkan oleh Pasangan Usia Subur. Penyerahan APD ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OPD KB Kabupaten/Kota dengan memperhatikan stok APD masker dan handscoon yang ada di Gudang KB Kabupaten/Kota. Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTB, Ni Wayan Mujungasih, S.ST., S.Sos., menyambut baik perhatian yang diberikan BKKBN. Diakuinya, sampai dengan saat ini berdasarkan laporan ketua IBI Cabang Kabupaten/Kota, pelayanan KB masih tetap berjalan, namun tidak dalam bentuk bakti sosial seperti biasanya, pelayanan tetap dilakukan di faskes-faskes sesuai dengan pedoman dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku. (*)
Pertemuan Daring Nasional Peningkatan Kesertaan ber-KB ini diikuti pula oleh DP3AP2KB Kab Bima
Pertemuan Daring Nasional Peningkatan Kesertaan ber-KB yang dilaksankan oleh BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonsia
Pertemuan Daring Nasional Peningkatan Kesertaan ber-KB melalui aplikasi Cisco Webex Meeting
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Sama’an M.Si menyerahkan Alat Pelindungan Diri (APD) bagi Bidan, yang diterima oleh Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia Provinsi NTB