Edisi Senin 15 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 15 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 36 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menristekdikti Visitasi Penegerian Tiga Perguruan Tinggi di NTB Mataram (Suara NTB) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof. H. Mohamad Natsir, Ak, Ph.D melakukan visitasi penegerian tiga perguruan tinggi (PT) di NTB. Tiga perguruan tinggi yang akan menjadi negeri adalah Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Vokasi Universitas Mataram (Unram) Bima dan Vokasi Unram di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Saat melakukan visitasi ke Bima, Minggu (14/4), Menristekdikti memberikan sinyal Vokasi Unram Bima akan segera menjadi Politeknik Negeri. Bupati Bima, Hj. Indah

Dhamayanti Putri mengatakan kehadiran Menristekdikti ke Bima merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Bima. Pasalnya, kedatangan orang

nomor satu di Kemenristekdikti tersebut tidak berselang lama dari pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta, belum lama ini. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M. Hum bertemu Menristekdikti terkait dengan penegerian tiga perguruan tinggi yang ada di NTB. Indah mengatakan, kedatangan Menristekdikti dalam rangka melihat secara langsung Vokasi Unram Bima yang akan menjadi Politeknik Negeri Bima. Walaupun masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun berbagai persiapan telah

HUT Lobar Ke-61 Sangat Istimewa

H Fauzan Khalid

BAGI Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid, HUT Lobar kali ini terasa sangat istimewa karena beberapa hari kemudian, Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik oleh Gubernur NTB. Kepastian pelantikan ini, menyusul telah keluarnya SK pemberhentian dan pegangkatan Bupati Lobar terpilih. Selain itu, puncak perayaannya dimajukan karena ada Pemilu, juga karena menjadi ulang tahun terakhir di periode pertama Fauzan K h a l i d memimpin Lobar. Bersambung ke hal 11

dilakukan untuk penegerian PT tersebut. Baik dari sisi administrasi, maupun persiapan langsung di lapangan. ‘’Dengan keterbatasan, kami harapkan akan terwujud Politeknik Negeri yang ada di Kabupaten Bima,’’ harapnya. Sementara Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M. Hum menjelaskan sejarah terbentuknya Vokasi Unram Bima. Pada 2012, Bupati, Ketua DPRD dan tokoh masyarakat mendatangi Rektor Unram bersama-sama ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diterima Dirjen Dikti. Dirjen Dikti Kemendikbud menyambut baik keinginan Kabupaten Bima dan KLU mendirikan perguruan tinggi. Pemda sudah siap dari sisi lahan, gedung, laboratorium dan sarana prasaran pendukung. Sehingga diberkan izin Prodi Unram di luar domisili berada di Bima dan KLU. Vokasi Unram Bima terdi-

(Suara NTB/humasntb)

VISITASI - Menristekdikti, H. Mohamad Natsir, didampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri disambut tarian tradisional saat melakukan visitasi penegerian tiga perguruan tinggi (PT) di NTB. ri dari tiga Prodi. Yakni Prodi Kesehatan Hewan, Produksi Ternak dan Budidaya Perairan. Sampai saat ini tiga prodi tersebut sudah menamatkan alumni sekitar 105 orang dari hampir 200 mahasiswa yang

KPU dan TNI Sidak Gudang Penyimpanan Logistik Mataram (Suara NTB) Ketua KPU NTB Suhardi Soud bersama Danrem 162/WB, Kol. CZI, Ahmad Rizal Ramdhani melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang penyimpanan logistik surat suara Pemilu yang berlokasi di Asrama Haji NTB dan Desa Banyumulek Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Sabtu (13/4) Sidak tersebut dilakukan KPU dan TNI untuk memastikan bahwa proses persiapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tanggal 17 April 2019 di NTB, berjalan aman dan lancar tanpa gangguan. ‘’Sidak ini sengaja kita lakukan untuk memastikan apakah proses persiapan Pemilu kita sudah benar atau tidak sesuai dengan standar, minimal dari sisi surat suara. Kita menemukan bahwa semuanya dalam kondisi baik, tidak ada pencoblosan apapun. Ini membuktikan bahwa proses kesiapan logistik kita berjalan dengan baik. Sehingga kita optimis Pemilu ini berjalan dengan baik dari sisi penyelenggaraan,’’

(Suara NTB/dok)

TO K O H Tembak Pengacau Pemilu

ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud. Dari sisi keamanan ungkap Suhardi, bahwa aparat keamanan juga sudah memberikan jaminan mulai dari proses awal sampai dengan akhir Pemilu. Sehingga hasil pemilu bisa diterima oleh semua pihak. Pengamanan distribusi logistik surat suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga dipastikan aman dari gangguan usaha kecurangan. ‘’Aparat keamanan telah menjamin keamanan dari awal sampai akhir proses Pemilu. Kami yakin aparat keamanan punya standar pengamanan. Kami percaya rekan-rekan aparat keamanan menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawal proses Pemilu ini,’’ kata Suhardi. Pendistribusian logistik surat suara Pemilu ke TPS telah mulai dilakukan. Daerah-daerah terisolir menjadi prioritas utama, pengiriman sudah mulai dilakukan sejak tanggal 11 kemarin. Bersambung ke hal 11

ada. Pada kesempatan tersebut, Husni berharap Vokasi Unram Bima segera menjadi Politeknik Negeri Bima. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, banyak pelajaran yang

bisa diambil dari sosok Menristekdikti. Salah satunya kerendahan hati. Meskipun menjabat Menristekdikti, namun tidak kehilangan kerendahan hati dan lupa diri. Bersambung ke hal 11

Surat Suara untuk DPR RI Kurang 10.969 Lembar KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mulai mendistribusikan logistik untuk Pilpres dan Pileg 2019. Kekurangan surat suara

untuk DPR RI sekitar 10.969 lembar masih dalam perjalanan dari provinsi dan akan diarahkan untuk 3 PPS di Kecamatan Dompu. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Humas Polres Dompu)

LEPAS - Wakapolda NTB, Tajuddin, melepas pendistribusian logistik Pemilu ke Kecamatan Pekat Minggu (14/4), kemarin.

WAKAPOLDA NTB, Brigjen Pol Drs. H. Tajuddin, MH, memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan tindakan tegas, bila perlu tembak di tempat apabila ada yang mengganggu jalannya Pemilu serentak 2019. Langkah tegas dibutuhkan, agarpelaksanaan Pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Penegasan ini disampaikannya saat melakukan pengawasan pelaksanaan apel dan pengarahan kepada seluruh anggota jajaran Polres Sumbawa, anggota BKO Polda NTB dan anggota Kodim 1607 Sumbawa yang akan melaksanakan Pam Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Sumbawa, di Kantor Bupati Sumbawa. Bersambung ke hal 11 H. Tajuddin (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tender Lambat

KEPALA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT mengakui aktivitas tender masih lambat. Memasuki pertengahan April, jumlah paket proyek yang sudah selesai lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov NTB baru tiga paket senilai Rp2,912 miliar atau 2,56 persen. Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB hingga 14 April 2019, sebanyak 73 paket proyek senilai Rp168,141 miliar atau 62,39 persen belum diajukan lelang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan 23 paket proyek senilai Rp109,343 miliar dalam tahap verifikasi dokumen di ULP. Kemudian 18 paket proyek senilai Rp10,484 miliar sedang dalam proses lelang. Bersambung Sadimin ke hal 11

(Suara NTB/ars)

SIDAK - Ketua KPU NTB, Suhardi Soud bersama Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, beserta Bawaslu dan aparat kepolisian, mengecek surat suara pada saat sidak di gudang penampung logistik Pemilu.

Pemprov akan Bentuk Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

M.Agus Patria

Mataram (Suara NTB) Buntut terbongkarnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemprov berencana membentuk Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal. Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal ini rencananya akan melibatkan Disnakertrans, Polda NTB, BP3TKI, Imigrasi dan stakeholders terkait lainnya. Hal tersebut dikatakan Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, Minggu (14/ 4) siang ketika dikonfirmasi Suara NTB, menanggapi penilaian masyarakat mengenai lemahnya pengawasan keberangkatan TKI ilegal di NTB selama ini. Masyarakat menilai lemahnya pengawasan

menyebabkan banyaknya pemberangkatan TKI ilegal asal NTB ke luar negeri. ‘’Semua masukan kita anggap positif. Tapi pemerintah sudah berbuat, sekarang yang penting kita akan mencoba untuk membentuk Satgas terpadu pengawasan TKI Ilegal,’’ kata Agus. Rencana pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal ini, kata Agus muncul saat rapat di Jakarta pekan kemarin. Dalam pertemuan segitiga antara Disnakertrans, Polda NTB dan BP3TKI muncul gagasan membentuk Satgas terpadu. Satgas terpadu tersebut terdiri dari Pemprov NTB, Polda NTB, BP3TKI dan Imigrasi. Keberadaan Satgas ter-

padu ini dinilai cukup penting untuk mencegah pengiriman TKI ilegal asal NTB ke luar negeri. Agus mengatakan, aparat pengawas yang dimiliki Pemprov NTB sangat kurang. Sehingga perlu adanya Satgas terpadu yang di dalamnya ada berbagai stakeholders terkait termasuk masyarakat dan NGO. ‘’Sehingga begitu ada kejadian, mereka juga melaporkan kepada kita. Tapi kita baru bicara dengan Polda dan BP3TKI. Nanti yang lainnya kita bicarakan. Baru pembicaraan segitiga dan itu nanti kita sampaikan ke pimpinan,’’ ujarnya. Mantan Asisten I Setda NTB ini mengatakan, setelah

pertemuan di Jakarta pekan kemarin, pihaknya sepakat bersama Polda dan BP3TKI membentuk Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal. Pembentukan Satgas ini akan disampaikan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Agus mengatakan bahwa memang sebelumnya sudah ada Satgas yang dibentuk BP3TKI yang ditempatkan di Bandara Internasional Lombok. Namun, Satgas tersebut kerjanya masih sendiri-sendiri, belum terpadu dengan stakeholders lainnya. ‘’Makanya kita akan padukan kekuatan bersama masyarakat, LSM dan lainnya,’’ katanya. Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 15 April 2019

Halaman 2

Kantor Walikota akan Dijual Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan membangun kantor di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Pengerjaan fisik rencananya dimulai tahun 2020 mendatang. Kantor Walikota saat ini akan dijual ke pengusaha.

Antisipasi Politik Uang

(Suara NTB/ist)

Tidak Kampanye di Masa Tenang WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengajak masyarakat melakukan perenungan pada masa tenang. Masa tenang tanggal 14 – 16 April jangan sampai diganggu oleh hal-hal yang masih berbau kampanye. Karena sering terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya bahwa masa tenang malah digunakan oleh beberapa pihak untuk berkampanye lebih intens. ‘’Kita berharap masa tenang itu, semua pihak baik penyelenggara maupun pengawas pemilu, peserta pemilu benarbenar memperhatikan aturan yang ada,’’ katanya kepada Suara NTB, Jumat (12/4). Parhan tidak mempersoalkan manakala ada caleg yang melakukan koordinasi dengan tim suksesnya. Asalkan, lanjut dia, momen itu tidak dimanfaatkan untuk melakukan kampanye terselubung. Dia mengimbau semua pihak tidak melakukan praktik-praktik yang dapat menciderai demokrasi selama masa tenang. Oleh karena itu, Bawaslu diminta melakukan pengawasan lebih ketat selama masa tenang hingga hari H pencoblosan. ‘’Jangan sampai ada kesan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dianggap tidak netral,’’ ujarnya. Politisi PKS ini akan membuktikan netralitas KPU maupun Bawaslu pada Pemilu 2019 ini. Tidak hanya penyelenggara dan pengawas Pemilu, anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini juga meminta masyarakat tidak membuat kegaduhan pada masa tenang ini. ‘’Misalnya mengadakan event-event tertentu yang dibungkus dengan ini dan itu yang ternyata itu kampanye terselubung,’’ katanya mengingatkan. Pengawas pemilu diharapkan dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan kampanye terselubung di masa tenang ini. ‘’Jangan nunggu terjadi keributan dulu di masyarakat baru teman-teman pengawas turun. Paling tidaklah mencegah itu lebih efektif daripada mengatasi sesuatu yang telah terjadi,’’ pungkasnya. Parhan tidak memungkiri bahwa setiap Pemilu selalu diwarnai adanya ‘’serangan fajar’’, ‘’serangan maghrib’’, ‘’serangan isya’’. Kerawanan kerap terjadi pada malam hari. ‘’Misalnya ada acara makan malam bersama. Tapi jangan sampai ini menimbulkan konflik di masyarakat,’’ pintanya. Parhan juga mewanti-wanti penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) agar tidak ‘’main mata’’ dengan peserta pemilu. ‘’Jangan nanti ketika mereka mengantarkan undangan untuk hadir memilih ke TPS, sekalian memberikan ‘’pesan khusus’’ kepada masyarakat. Kita berharap mereka benar-benar netral,’’ demikian Parhan. (fit) Parhan

Proses pelimpahan atau jual beli aset tersebut belum dibahas secara detail. Beberapa wacana berkembang terkait pemanfaatan kantor berlantai tiga itu. Di antaranya, dijadikan hotel, perpustakaan dan lainnya. “Kebijakan Pak Wali yang jelas akan diserahkan ke pihak ketiga,” kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi pekan kemarin. Pengusaha mana kantor ini dijual juga belum diketahui secara detail. Pemkot Mataram

belum membicarakan secara teknis. Yang jelas, kantor tersebut akan diserahkan ke pihak ketiga. Untuk proses pemanfaatan gedung, tetap akan mempertimbangkan ruang terbuka hijau. “Yang jelas tidak bisa untuk dijadikan mall,” ucapnya. Mahmuddin menjelaskan, kondisi kantor di tempat saat ini tidak representatif. Selain faktor bangunan telah tua, beberapa bagian lainnya juga telah rusak akibat gempa Juli lalu. Mekanisme peralihan aset

H. Mahmuddin Tura

ngunan Daerah (TP4D) mengawal seluruh proses mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Kejaksaan sempat melarang DED tidak boleh ditender sebelum ada lahan. Secara keseluruhan pembangunan fisik kantor Walikota membutuhkan anggaran sekitar Rp127 miliar. (cem)

(Suara NTB/cem)

AKAN DIJUAL - Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik Kelurahan Mataram Timur, akan dijual ke pengusaha. Kantor ini dinilai tak representatif lagi dan beberapa bagian gedung rusak. Sebagai penggantinya dibangun kantor walikota di Kelurahan Jempong Baru. Proses pengerjaan dengan sistem multiyear dengan total anggaran Rp127 miliar.

Kawasan Terdampak Gempa akan Ditata Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp5 miliar untuk penataan kawasan yang terdampak gempa. Jalur evakuasi jadi prioritas. Di Kota Mataram, kawasan terdampak gempa paling parah di lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran di Kelurahan Bertais serta lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas. Intervensi penangananya melalui program KOTAku. Anggaran itu seperti disampaikan Kepala Dinas Perkim, H. Kemal Islam, diprioritaskan untuk lingkungan Pengempel dan Gontoran. “Yang paling prioritas dulu itu di Pengempel Indah dan Gontoran. Sedangkan Selagalas cadangan,” kata Kemal dikonfirmasi pekan kemarin. Pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau terhadap penataan kawasan terdampak gempa. Penataan difokuskan pembuatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Pembangunan IPAL mengantisipasi agar masyarakat tidak buang air besar (BAB) sembarangan. Pemerintah juga mengantisipasi pencemaran bakteri e – coli. Selain itu, jalur evakuasi juga akan dibangun. “Jalan lingkungan juga akan dibangun. Alat berat sempat masuk, jadi jalannya rusak,” tandasnya.

Sebelum pengerjaan proyek tersebut, Pemkot Mataram terlebih dahulu meminta persetujuan legislatif. Nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dijadikan acuan untuk pengerjaan kantor itu. Dikatakan, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pemba-

”

Pemerintah Pemerintah lebih lebih baik menjual baik menjual dengan dengan perhitungan perhitungan appraisal appraisal dan dan uangnya uangnya dimasukkan dimasukkan ke ke kas daerah, kas daerah, ketimbang ketimbang ditukar ditukar guling guling

(Suara NTB/cem)

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi 115 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram berpotensi rawan. Politik uang jadi ancaman utama pada masa tenang ini. Masyarakat perlu diedukasi agar tak mudah terpengaruh. Pemilihan umum pada Rabu (17/4), seperti disampaikan Camat Sekarbela, Cahya Samudra, merupakan proses demokrasi yang perlu dijaga. Kontestasi lima tahunan ini akan menentukan nasib bangsa. Perbedaan arah politik bukan alasan untuk pecah. “Perbedaan hal biasa. Jadi, perlu saling menghargai,” katanya mengingatkan dikonfirmasi, Minggu (14/4). Di masa tenang menurut dia, sangat rawan. Terutama dugaan money politic atau politik uang, politik SARA dan lainnya. Praktik seperti ini harus dipahami masyarakat untuk tidak menerima. Menentukan wakil rakyat atau pemimpin lima tahun kedepan harus berdasarkan hati nurani serta keyakinan. “Harus ada keyakinan bahwa orang yang kita pilih betul – betul dapat memperjuangkan rakyat,” tandasnya. Mantan Lurah Pagutan Barat ini menambahkan, masyarakat perlu diberikan edukasi agar tak mudah terpengaruh. Marwah demokrasi perlu dijaga dengan membangun sistem yang bersi, jujur serta berintegritas. “Jaga marwah demokrasi yang bersih dan jujur,” ucapnya. Secara keseluruhan daftar pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Sekarbela sekitar 38 ribu lebih. Ini belum termasuk pemilih tambahan. Dalam penyaluran hak pilih, pemerintah memiliki kepentingan terkait partisipasi pemilih. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar menyalurhkan hak pilih mereka pada tanggal 17 April 2019. Masyarakat diminta tidak golput. Satu suara akan menentukan arah pembangunan ke depannya. “Tanamkan pada diri bahwa golput itu dzolim,” ucapnya. Yaya, sapaan akrabnya kembali mengatakan, penindakan terhadap peserta pemilu yang melegalkan serangan fajar (money politic) telah ada Gakkumdu dibentuk oleh Bawaslu. Bawaslu nantinya menindak jika ditemukan praktik tersebut. Pada masa tenang ini diharapkan masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan berpartisipasi menurunkan alat peraga atau bahan kampanye peserta pemilu. (cem) Cahya Samudra

tidak memungkinkan dengan cara tukar guling. Proses serta pertanggungjawabannya berat. Pemerintah lebih baik menjual dengan perhitungan appraisal dan uangnya dimasukkan ke kas daerah, ketimbang ditukar guling. “Harganya berapa, belum kita tahu,” pungkasnya.

(Suara NTB/cem)

AKAN DITATA - Kondisi jalan di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, belum tertata rapi. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp5 miliar untuk penataan kawasan terdampak gempa. Jalur evaluasi dibutuhkan masyarakat jika sewaktu – waktu terjadi bencana. Penyusunan perencanaan serta proses tender proyek ini menjadi urusan kementerian. Pemkot Mataram hanya mendapatkan bantuan program pusat. Pengawasan dan lain sebagainya berkolaborasi dengan Kementerian PUPR. Camat Sandubaya, Saharuddin mengapresiasi rencana penataan oleh pemerintah pusat melalui program Kotaku. Penataan kawasan terdampak bencana dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama penataan infrastruktur seperti drainase, jalan lingkungan, instalasi pengelolaan air limbah dan lain sebagainya. Gempa bumi pada Juli 2018 lalu, dua kelurahan terdampak.

Yakni, Kelurahan Bertais dan Sandubaya. Rumah serta fasilitas umum di lingkungan rusak. “Kita bersyukur kalau ada rencana penataan kawasan terdampak gempa,” kata Saharuddin ditemui di ruang kerjanya. Lingkungan Pengempel Indah disebutkan Sahar, sebelum gempa nyaris kawasan tersebut tak tertata rapi. Rumah satu dengan rumah warga lainya tak berjarak, sehingga proses evakuasi susah dilakukan. Langkah strategis pemerintah pusat memberikan bantuan Rp5 miliar, diharapkan dapat memberi efek positif terhadap penataan kawasan terdampak gempa. (cem)

Pekerjaan Tidak Boleh Numpuk di Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram, mengklasifikasikan pekerjaan yang bisa dikerjakan di awal tahun. Terutama proyek fisik tidak boleh menumpuk di akhir tahun. Selain berpengaruh terhadap kualitas, juga berpotensi menimbulkan masalah. “Sudah sering saya ingatkan mana yang harus segera dikerjakan awal tahun, silakan dikerjakan,” kata Walikota mengingatkan dikonfirmasi pekan kemarin. Pengerjaan proyek awal tahun jelas berpengaruh terhadap serapan keuangan maupun fisik. Selain itu, masyarakat lebih cepat menikmati program pemerintah. Data hasil monitoring dan evaluasi LKPP, struktur anggaran Pemkot Mataram di tahun 2019 sejumlah Rp1.446.318.322.600. Belanja tidak langsung Rp587,56 miliar. Dari belanja tidak langsung peruntukkan belanja pegawai Rp536,92 miliar dan non pegawai Rp50,64 miliar. Sedangkan, belanja langsung Rp858,76 miliar. Untuk pegawai Rp 90,71 miliar dan non pegawai Rp768,04 miliar. Dan belanja modal Rp322,94 miliar dan belanja barang dan jasa Rp445,10 miliar.

Grafik tanggal 6 April 2019 target fisik maupun keuangan tak tercapai dari Januari hingga Maret. Serapan keuangan pada Januari 2,40 persen dari target 6,67 persen. Di bulan Februari serapan fisik naik 2,33 persen atau 4,70 persen dari target 13,33 persen. Dan, posisi bulan Maret 4,73 persen dari target 20 persen. Hal serupa juga terjadi pada serapan fisik. Menanggapi serapan fisik dan keuangan yang rendah di triwulan pertama, Walikota memaklumi. Biasanya di triwulan pertama relatif kecil karena berkaitan dengan aliran kas. Serapan akan meningkat di triwulan kedua dan ketiga. Namun demikian, ia tetap meminta pimpinan OPD segera mengeksekusi program mereka. “Kalau triwulan pertama biasa begini,” jawabnya maklum. Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, belum menerima laporan terkait progres serapan keuangan dan fisik di triwulan pertama. Evaluasi biasanya digelar setiap tanggal 10 pada di triwulan pertama hingga akhir. Pihaknya tetap mendorong agar pimpinan OPD segera mengerjakan pekerjaan yang bisa dieksekusi lebih awal. “Nanti setelah pemilu kita evaluasi,”demikian kata dia. (cem)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Workshop Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar workshop penelitian dan pengabdian masyarakat, bertempat di Hotel Santika, Mataram, Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4). Dari workshop itu akan dihasilkan pedoman tentang penelitian dan pengabdian masyarakat. Workshop itu mengusung tema peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketua Panitia Workshop, Drs. I Ketut Sumada, M.Ag., dalam laporannya mengatakan, maksud dari kegiatan itu, agar dapat memberdayakan para dosen untuk menggali ilmu yang lebih di masyarakat dan mampu mengimplementasikan ilmunya dan menemukan fenomenafenomena di lapangan. “Kemudian diteliti sehingga menuju kepada profesionalisme,” katanya. Selain itu, workshop itu juga

dimaksudkan agar dosen di lembaga yang sama dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif, terutama langsung kepada pemecahan praktis suatu kegiatan di lingkungan. “Juga untuk memperoleh pedoman yang dapat memudahkan para dosen dalam membuat rancangan dan laporan hasil penelitian beserta pengabdian pada masyarakat,” jelas I Ketut Sumada. Sementara itu, tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan gairah akademis dosen, khususnya dalam dunia penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Juga untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta workshop dalam merancang proposal penelitian yang kompetitif dan profesional. “Selain itu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik, ragam, dan jenis penelitian dan pengabdi-

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., saat memberikan sambutan pada pembukaan workshop penelitian dan pengabdian masyarakat, bertempat di Hotel Santika, Mataram, pada Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4).

an pada masyarakat,” ujar I Ketut Sumada. Peserta workshop terdiri dari seluruh dosen STAHN Gde Pudja Mataram yang aktif berjumlah 49 orang, pejabat struktural sebanyak delapan orang, dan mahasiswa sebanyak tujuh orang. Dalam workshop itu menghadirkan narasumber yaitu Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati dari UNHI Denpasar yang menyampaikan materi tentang arah dan strategi peningkatan kualitas penelitian dosen. Selain itu, hadir juga Prof. Dr. I Gede Astra Wisnawa, M.Si., dari Undiksha Singaraja, yang membawakan materi tentang peningkatan kualitas penelitian di perguruan tinggi melalui peningkatan kapasitas peneliti. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan arahak Kemenristekdikti bahwa menekankan peningkatan mutu pendidikan melalui penelitian. Dari penelitian itu dituntut luaran dari hasil penelitian. “Luaran yang diamanatkan paling tidak jurnal terakreditas nasional dan jurnal internasional bereputasi,” ujarnya. Selain itu, I Nyoman Wijana meminta agar model pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh STAHN Gde Pudja Mataram bisa diperbarui. “Ke depan dalam proses tri dharma yang dinilai proses dan luaran,” terangnya. Di akhir workshop dilakukan diskusi kelompok untuk membahas draft pedoman penelitian dan pedoman pengabdian. Dilanjutkan dengan presentasi masingmasing kelompok. (ron/*)

(Suara NTB/cem)

PELAYANAN KIR - Warga mengantre di ruang pelayanan di UPT PKB di Kelurahan Jempong Baru pekan kemarin. Pembayaran retribusi pengujian kendaraan (kir) akan melibatkan bank. Pola ini untuk mengantisipasi praktik percaloan dan pungli.

Cegah Pungli

Pembayaran Uji Kendaraan Lewat Bank Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan merancang sistem pembayaran uji kendaraan di Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) lewat bank. Pola ini memangkas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli). Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh dikonfirmasi pekan kemarin. Praktik percaloan maupun indikasi pungli di PKB karena ada celah dimanfaatkan oleh oknum petugas atau warga selama ada transaksi keuangan di sana. Sistem ini akan diubah. Pemohon harus membayar terlebih dahulu ke bank kemudian baru mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan. “Karena ada transaksi uang di sana, makanya itu terjadi,” tandasnya. Mekanisme ini menurut Saleh dipastikan lebih efektif mengeliminir praktik percaloan maupun pungli. Celah oknum ditutupi, sehingga tak bisa lagi mencurangi sistem. Saleh mengakui, aparatur di UPT PKB perlu ditingkatkan pengawasan serta pembinaan.

Dengan bergantinya petugas uji diharapkan dapat memberikan perubahan. “Ya, perlu pengawasan dan pembinaan aparatur di sana,” tegasnya. Membangun sistem pelayanan yang baik atau bebas praktik percaloan maupun pungli, masyarakat juga perlu terlibat membangun sistem tersebut. Artinya, stakeholder mengurus sendiri ke kantor, tanpa menggunakan jasa orang lain. Faktanya, masyarakat memiliki alasan baik faktor sibuk dan lain sebagainya. Sehingga, sistem perlahan mau ditata terganggu dengan rasa apatis dari masyarakat. Padahal, lebih murah mengurus sendiri daripada melibatkan orang lain. “Pelayanan juga akan kita percepat,” ujarnya. Sebagai gambaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor terus dikeluhkan masyarakat. Laporan berulangkali diterima oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Untuk memastikan dugaan tersebut, Mohan sempat mengecek langsung. Belum ada bukti kuat untuk menindak pelanggaran tersebut. (cem)

Senin, 15 April 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Senin, 15 April 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Protes Paradigma Lotim Paling Rawan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM, memprotes adanya paradigma yang menyatakan bahwa Lotim merupakan daerah yang memiliki kerawanan paling tinggi se-Indonesia dalam pegelaran pemilihan umum (pemilu). Untuk itu, bupati mengajak semua pihak untuk menghapus paradigma Lotim paling rawan menjadi paling aman. Hal tersebut diungkapkan bupati saat menghadiri silaturrahmi Kamtibmas bersama Penyelenggara Pemilu, Forkopimcam dan Kades/ Lurah dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang Pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Lotim, Sabtu (13/4). Menurutnya paradigma seperti itu masih wajar karena Lotim merupakan daerah yang memiliki DPT, TPS terbesar di NTB, dengan sumber daya yang tidak sebanding dengan sumber daya yang ada. Sehingga perlu adanya peran pendukung dari masyarakat. Terlebih pemilu saat ini sangat berbeda dengan pemilupemilu sebelumnya. Pemilu ini harus berhasil dengan salah satu indikator persentase pemilu harus di atas 75 persen, sehingga ia berharap semua pihak, terutama kades untuk memberikan imbauan kepada masyarakat untuk hadir ke TPS untuk menunaikan haknya melakukan pencoblosan. Buatlah TPS menjadi hal-hal yang menarik, sehingga masyarakat

tertarik untuk hadir ke TPS. Pada kesempatan itu, bupati menegaskan bahwa pemilu ini memang masih banyak kekurangan. Di antaranya, terkait honorarium dan pakaian petugas linmas yang tidak ada, tidak ada gudang penyimpanan di masing-masing kecamatan, durasi pelaksanaan yang cukup lama. Sehingga ia mempersilahkan kepada para camat dan kades mengambil kebijakan untuk mengantisipasi dan membantu petugas TPS, serta sedapat mungkin memantau TPS yang ada di wilayah masing - masing. “Mari jaga kondusivitas di tengah masyarakat, jangan ada lagi jual beli suara. Saya berharap pemilu tahun 2019 berjalan dengan aman, lancar dan sukses, seperti saat pelaksanaan Pilkada 2018 lalu,” jelasnya. Sementara itu, Kapolres Lotim AKBP. Ida Bagus Made Winarta, S.I.K., mengucapkan terima kasih kepada bupati yang telah memberikan arahan untuk bersama sama mengamankan dan membantu pelaksanaan pemilu 2019. Dalam

Kembangkan ”Community Based Tourism” Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Dr. H.M. Mugni, SN, MPd mengatakan saat ini Lotim akan mencoba mengembangkan pariwisata berbasis kemasyarakatan atau community based tourism. Wujudnya adalah desa-desa wisata. Sebelum dicanangkan, desa-desa di Lotim sudah mulai menggeliat. Menurutnya di Lotim sudah ada beberapa desa wisata dan sudah memulai, yakni Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya. ‘’Banyak juga desa-desa lain yang sudah mulai dan berani menganggarkan pengembangan pariwisata melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dimiliki,’’ ujarnya pada Suara NTB, Sabtu (14/4). Ada rancana pemerintah pusat akan memberikan penghargaan berupa dana pembinaan, atau bangunan penunjang kepariwisataan. Beberapa waktu lalu, dituturkan Kadispar Lotim, ia menghadiri pertemuan Kementerian Pariwisata di Bogor membahas hal tersebut. Mulai tahun 2019, ada anggaran pembinaan ini diberikan ke Desa Tetebatu. Persyaratan untuk mendapatkan dana pusat tersebut harus ada aktivitas wisata yang dijalankan masyarakat. Seperti yang dilakukan di Desa Seruni Mumbul yang diketahui sudah mulai. Hanya saja masih belum mencatat angka kunjungan. Semua desa-desa wisata yang sudah ditetapkan ini diminta untuk mencatat semua angka kunjungan wisatawan. “Para pengunjung ke desa wisata disarankan untuk mengisi daftar berkunjungnya ke obyek-obyek wisata yang ada di desa bersangkutan,” sarannya. Untuk mendapatkan dana pusat, minimal ada kunjungan 1.000 orang per tahun. Dispar Lotim, sebutnya sudah mengajukan usulan kepada beberapa desa lain selain Tetebatu. Jumlah desa wisata di Kabupaten Lotim pun terus berkembang. Sejauh ini yang sudah ditetapkan secara resmi sebanyak 28 desa se Kabupaten Lotim. (rus)

tahap pemilu 2019, sampai saat ini situasi masih dalam keadaan aman dan kondusif, semoga dapat terus aman sampai pemungutan suara nanti hal ini tidak terlepas dari upaya semua pihak dari tingkat desa hingga kabupaten. “Kami bersama seluruh komponen yang ada telah melaksanakan cipta kondisi pemilu damai baik dengan melaksanakan coffee morning, pemasangan banner imbauan, sosialisasi melalui media sosial dan giat penggalangan lainnya. Untuk itu mohon bantuan kepada bapak camat kades/ lurah untuk dapat mensosialisasikan pemungutan suara pemilu 2019 ke masyarakat di wilayah masingmasing,” ujarnya. Dalam pengamanan pemilu ini, lanjutnya, Polres Lotim telah mendapatkan BKO dari Polda dan telah didorong ke Polsek masing masing. Para personel itu diarahkan untuk segera memahami karakteristik masyarakat di lokasi penugasan. Hal yang sama disampaikan Dandim 1615 /Lotim, Let-

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy meninjau kesiapan logistik Pemilu 2019, Sabtu (13/4). gatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara nasional terkini, sudah dirilis oleh Bawaslu RI di mana klasemen tertinggi yang sebelumnya tertinggi adalah Lotim, saat ini sudah tidak masuk dan Lotim berada

BLK Didanai Pusat, Pemda KLU Siapkan Lahan Tanjung (Suara NTB) Usulan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) membangun Balai Latihan Kerja (BLK) mendapat respons positif dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). BLK ini akan dibangun dari dana pusat, sementara pemkab berkewajiban menyiapkan lahan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KLU, Agus Tisno, S.Sos melalui Sekdis Naker PM PTSP, Yarsa, Jumat (12/4) mengungkapkan, proposal dana pembangunan BLK telah diusulkan akhir tahun 2018 lalu. Pemda KLU dalam hal ini, mengajukan anggaran sebesar Rp10 miliar. “Kita minta Rp10 miliar, dan itu direspons. Pusat minta kepastian ada lahan, dan mereka siap berikan biaya sarana dan prasarana,” kata Yarsa di ruang kerjanya akhir pekan kemarin. Lahan BLK yang nantinya akan disiapkan oleh pemerintah daerah sekitar 1 hektar. Areal ini bisa bertambah menjadi 3 hektar, jika melihat progres pengembangan BLK di masa depan. Namun untuk jangka pendek, Disnaker berharap pemangku kebijakan aset bisa mengalokasikan 1 hektar guna mempercepat pros-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi PKKS yang dilakukan MAN 1 Lotim pada siswa.

Tumbuhkan Jiwa ’’Entrepreneurship’’

MAN 1 Lotim Gelontorkan Dana Rp20 Juta untuk Modal Usaha Siswa Selong (Suara NTB) Tidak sepi kreasi, tidak sepi inovasi dan tidak sepi prestasi ungkapan, itu pantas disematkan pada MAN 1 Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan M. Nurul Wathoni, M.Pd. Dalam rangka menumbuhkan entrepreneurship di kalangan siswa madrasah, sekolah mengadakan program PKKS (Program Kemandirian dan Kewirausahaan Siswa) yang melibatkan para siswa dan siswi MAN 1 Lotim. Siswa yang terjaring dalam program PKKS akan diberikan modal usaha oleh madrasah untuk dikembangkan, modal tersebut diberikan tanpa ada bunga dan siswa akan memperoleh bimbingan dari Guru Ekonomi yang sudah ditunjuk. Pada tahun ini siswa yang memperoleh dana PKKS sebanyak 26 orang dengan total anggaran yang dikeluarkan oleh madrasah, yakni sebanyak Rp20 juta. Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni, mengemukakan program PKKS ini dihajatkan untuk memberikan tambahan bekal kepada siswa agar tidak saja sukses secara akdemik, tapi juga juga bisa mandiri dalam berwirausaha. Sehingga ketika keluar dari madrasah, mereka memiliki pengalaman dalam membangun usaha dan memiliki modal untuk bisa melanjutkan kuliah dari hasil usaha yang sudah dirintis.

kol Inf. Agus Prihanto Doni Pamungkas. Dikatakannya, TNI khususnya 1615/Lotim siap membantu kepolisian untuk mensukseskan pemilu 2019 dan dalam posisi netral. Dijelaskan juga, untuk kekuatan TNI di wilayah Lotim telah siap mengamankan seluruh wilayah Lotim dan telah menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. “Mari berbondong-bondong datang ke TPS karena kami menjamin keamanan di TPS,” ajak Dandim. Ketua KPU Lotim, Dr. M. Junaidi, juga menyampaikan bahwa Lotim mendapatkan penilaian yang baik terkait hubungan kerja dan soliditas yang baik oleh jajaran KPU di tingkat atas. Hal ini ditunjukkan kepala daerah yang selalu hadir dalam rakor-rakor yang telah dilaksanakan oleh KPU. Ada tiga hal yang berkaitan dengan pemilu yaitu peserta, pemilih dan penyelenggara yang semua telah mengikuti tahapan pemilu dengan baik. Disebutkan, hari Sabtu lalu merupakan hari pertama pendistribusian logistik pemilu oleh KPU Lotim ke wilayahwilayah hingga nanti pada tanggal 16 April 2019 semua logistik telah ada di TPS. Komisioner Bawaslu Lotim, melalui Kordiv Penyelesaian Sengketa, Halisi, S. PT., men-

Hal ini juga bertujuan untuk menekan angka pengangguran serta menanamkan mental kepada siswa untuk tidak hanya bercita-cita menjadi PNS saja. Menurutnya, besaran modal yang diterima oleh siswa tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Sembari berharap semoga program ini memberikan berkah dan mampu menjadikan anak madrasah lebih hebat dan bermartabat dalam segala bidang. Semua peserta didik yang memperoleh modal PKKS orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk diberikan arahan agar memberikan dukungan kepada anaknya. Sementara itu, Koordinator penyeleksi program PKKS, Drs. Hj. Zulfa mengemukakan penyeleksian dilakukan sangat ketat, semua siswa berhak mengkuti program PKKS dengan syarat memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh tim penyeleksi, seperti kejelasan usaha yang akan dijalankan, tingkat motivasi yang dimiliki, dan yang terpenting yakni keperibadian siswa menjadi perhatian yang sangat penting seperti memiliki kejujuran dan amanah, karena dana yang diberikan sifatnya dipinjamkan oleh sekolah tanpa bunga dan akan dikembalikan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati jadi orang yang akan menerima dana ini harus jelas. (r)

(Suara NTB/ari)

Yarsa es alokasi anggaran. Yarsa mengatakan, Sekretaris Daerah Lombok Utara sudah menginstruksikan untuk membahas aset untuk BLK dengan pejabat terkait. Dari rancangan awal, opsi lahan yang disiapkan antara lain, lahan eks Kantor Dinsos PPPA dan lahan eks BPBD yang saat ini masih kosong pascagempa. Namun demikian, luasan lahan ini dianggap masih kurang, karena tersedia 1,3 hektar. OPS berikutnya adalah lahan milikPemdadiDusunAmor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Lahan di kawasan ini tersedia lebih dari 3 hektar, dan penanganannya bisa berdampingan den-

gan Vokasi Lombok Utara. Proses pembangunan BLK ini dirancang bertahap. Tahap pertama meliputi infrastruktur utama, seperti bangunan kantor, tempat belajar dan praktikum, serta gudang tempat penyimpanan alat. Tahap berikutnya, diusulkan pembagunan sarana pendukung dari banyaknya kelas praktik yang disiapkan untuk warga. Lokasi BLK ini nantinya akan dilegitimasi menggunakan SK Bupati. Penetapan tempat ini memastikan pusat tidak ragu mengucurkan anggaran. Setelah SK lokasi dikeluarkan, maka pemerintah pusat akan turun untuk mensurvei. Untuk diketahui, BLK Kabupaten yang sudah disiapkan untuk diakses terdiri dari jurusan perhotelan, pengolahan hasil pertanian, kelistrikan, menjahit, reparasi AC dan pertukangan. Total ada 15 jurusan yang disiapkan pada tahun 2019 ini. BLK Lombok Utara sendiri sudah berdiri beberapa tahun lalu. BLK ini sudah menamatkan siswa tahun 2018 lalu. Untuk mematangkan konsep pelatihan kerja di BLK, Pemda mengirim sekitar 32 orang untuk dilatih kompetensinya ke BLK Internasional Lombok Timur. (ari)

di kategori bawah. Untuk IKP pada 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Lotim, IKP 5 posisi teratas yaitu Kecamatan Jerowaru, Masbagik, Pringgasela Aikmel, Montong Gading. Namun diharapkan pelaksanaan

Pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu mulai tanggal 14 April 2019, Bawaslu dan TNI Polri akan melaksanakan penertiban APK, sehingga Lotim menjadi bersih dari APK yang ada. (yon)

Tinggal di Kawasan Hutan, Warga Korban Gempa Dijatah 2 Are Tanjung (Suara NTB) Sempat terancam tidak memperoleh bantuan, warga korban gempa yang tinggal di kawasan hutan akhirnya bisa bernafas lega. Hal ini setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan mengizinkan warga untuk tetap menempati kawasan tersebut. Kepastian itu disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, saat rapat bersama BPBD NTB dan instansi teknis di Sasak Narmada, Tanjung, Jumat (12/4). Bupati memastikan, sebanyak 700 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan hutan yang ada di Desa Rempek maupun masyarakat yang menempati tanah negara dan adat, tetap memperoleh bantuan. “Secara pribadi, saya sudah bertemu pihak Kementrian Kehutanan melalui direktur. Beliau menyebutkan sudah ada solusi. Mereka siap membebaskan lahan tempat tinggal warga yang masuk hutan dengan pola kemitraan,” kata Najmul. Ia menegaskan, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tidak perlu khawatir lagi. Hak mereka sebagai korban terdampak gempa tetap diperoleh. Kerusakan rumah mereka dibayarkan

oleh pemerintah sesuai kriteria. Adapun solusi yang disampaikan pusat, menurut Najmul, bahwa warga di kawasan hutan atau tanah negara lain, akan diberikan masing-masing 2 are. Lahan itu akan menjadi milik warga secara sah. Hanya saja, pensertifikatannya belum diketahui kapan akan dilakukan pemerintah. “Artinya, kalau masingmasing 2 are maka ada 14 hektar lahan kawasan hutan yang akan dikurangi untuk tempat tinggal warga. Yang terpenting mereka masuk dalam daftar bantuan stimulan pembangunan rumah,” tandasnya Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, H. Mohammad Rum, menguatkan masyarakat korban bencana yang menempati kawasan hutan tetap mendapat haknya. Meski demikian,prosesrekonstruksirumahwarga di kawasan itu memperoleh izin pemilik lahan terlebih dahulu. Untuk menghindari keresahan warga di lingkar hutan, dirinya sudah bersurat kepada seluruh Kalak BPBD di NTB. Ia mempertegas, warga korban bencana gempa yang rumahnya rusak akan mendapat bantuan sesuai kriteria kerusakan. (ari)

SUARA NTB Senin, 15 April 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Banyak Perda di Lobar Belum Ditindaklanjuti OPD Giri Menang (Suara NTB) Banyak perda di Lombok Barat (Lobar) belum ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), padahal biaya untuk membuat perda ini sangat besar. Terdapat puluhan perda yang belum ditindaklanjutui menjadi Peraturan Bupati (Perbup). Dari sekian banyak OPD yang harus menindaklanjuti ini, ada dua OPD yang masih dinilai melempem, karena belum ada satupun perda yang ditindaklanjuti. Padahal OPD ini telah diingatkan oleh bupati dan sekda agar menindaklanjuti perda tersebut. Asisten I Setda Lobar H. Ilham, M.Pd., yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengatakan, progres tindaklanjut perda dibandingkan kondisi awal Rapim I bulan Januari lalu mengalami peningkatan. Pada Rapim I lalu ada sekitar 117 perbup sebagai tindaklanjut perda yang belum dibuat OPD.

Menurutnya, rapim terakhir bulan Maret, jumlah tindak lanjut perbup ini cukup signifikan. Terdapat 23 perbup sudah ditindaklanjuti (dibuat OPD) dan masih dalam proses sekitar 48 perbup. “Tapi ada yang belum sama sekali sekitar 46 perbup, ada dua OPD yang me-

lempem tindaklanjut perda ini. 46 perbup yang belum dibuat ini tersebar di sejumlah OPD,’’ ujarnya. Dua dinas ini memiliki tunggakan perbup sebanyak 19 perbup, masing-masing Dinas Pariwisata 10 perbup dan Dinas Pertanian sebanyak 9 perbup. Dua dinas ini kata dia

belum bergerak sama sekali menindaklanjuti Perbup ini, sehingga progresnya, dari rapim I sampai ke III belum ada sama sekali. Dibandingkan OPD lain sudah ada pergerakan, misalnya ada OPD yang memiliki tunggakan 20 perbup tersisa 1 perbup. Ia sendiri belum tahu pasti apa penyebab dinas ini tak menindaklanjuti perbup tersebut. Padahal pihaknya sendiri sudah bersurat kepada semua kepala OPD agar menindaklanjuti perbu ini. Di samping dirinya sudah menyampaikan melalui rapim. “Secara lisan juga sudah kami sampaikan,” jelas dia. Ditan-

ya soal konsekuensi bagi OPD yang ogah-ogahan menindaklanjuti perda ini, menurut dia masih pada taraf mengingatkan saja, belum pada taraf pemberian sanksi. Di samping kecepatan menindaklanjuti perbup yang dibuat juga harus berkualitas. Jangan sampai OPD membuat perbup sekedar jadi saja. Menurut dia, OPD harus menindaklanjuti perda ini, karena penting dan dari sisi biaya juga besar. “Betul – betul banyak biaya yang dihabiskan,” jelas dia. Ia menambahkan perda-perda ini terakumulasi sejak 20142016, banyak perda di ant-

aranya perlu ditindaklanjuti karena adanya perubahan kewenangan menyusul regulasi yang berubah. (her)

H. Ilham (Suara NTB/her)

71 Paket Proyek Tindak Tegas di Lobar Belum Dilelang Pengganggu Pemilu

Masuki Masa Tenang

Giri Menang (Suara NTB) Lelang paket proyek di Lombok Barat (Lobar) sejauh ini belum tuntas. Dari 90 lebih paket proyek yang akan ditender, baru 19 paket yang sudah tuntas dan tengah proses lelang. Sedangkan sisanya 71 paket proyek belum. Dari belasan paket yang sudah masuk lelang, dua paket proyek di antaranya gagal tender, karena tidak ada peminat. Dua proyek gagal tender ini ada di Dinas Kesehatan. Pihak Unit Layanan Pengadaan Barang dan (Suara NTB/her) Jasa (ULP-BJ) sudah bersuAhad Legiarto rat kepada dinas terkait agar segera melakukan pengajuan lelang kembali. Kabag ULP –BJ Setda Lobar, Ahad Legiarto mengatakan total paket lelang 109 lebih paket yang dikerjakan tahun ini, namun sampai saat ini tidak semua masuk ke ULP, karena ada yang bersifat swakelola. Banyak program yang nilainya di atas 200 juta, namun polanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). “Terdapat sekitar 90 paket lebih yang tender, itu baru 19 paket sudah selesai lenang dan proses. Sisanya yang lain belum,” kata Ahad akhir pekan kemarin. Lebih rinci disebutkan progres tender saat ini ada 7 paket sudah selesai lelang, dan 12 paket dalam proses, yakni 1 paket appraisal, 8 paket irigasi, 1 paket drainase, 1 paket kesehatan lingkungan dan 1 paket sanitasi. Paket lain yang baru masuk adalah pembangunan gedung DPMPTSP. Diakui, progres lelang masih minim, sehingga pihaknya sudah bersurat kepada semua OPD agar segera memasukkan lelang. Pihaknya sudah meminta OPD melalui semua PPK agar segera masukkan ke OPD. Diakui ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses lelang ini, seperti sistem terkait perencanaan pada satu tahun anggaran langsung masuk fisik terkendala harus masuk SiRUP dulu. OPD kata dia sudah berproses, di mana perencanaan sudah masuk tinggal menunggu hasil perencanaan lalu dilelang. Ditargetkan bulan Mei mendatang bisa masuk semua dokumen dan proses lelang tuntas, sehingga pelaksanaan bisa bulan Juni mendatang. Diakui target lelang ini bervariasi, namun umumnya ditarget selesai bulan April, khusus proyek yang didanai dari DAK mengacu pada juklak dan juknis, harus sudah kontrak bulan Juni. Ada juga OPD yang masih menunggu regulasi dari pusat. Aalagi kata dia, regulasi dari pusat berubah-ubah. Termasuk perubahan versi sistem yang ada. Menurut dia tahapan lelang memakan waktu 36 hari (satu bulan lebih), termasuk kalau ada sanggah. “Target April sudah selesai lelang, tapi ada kadang yang masih menunggu juklak juknis kebijakan pusat,” jelas dia. Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan, Yung Savitri menambahkan, di antara proyek yang masuk lelang ada dua paket yang gagal tender. Dua paket ini gagal lelang ini di antaranya pengadaan Rp300 juta dan Rp1 miliar lebih. “Ada dua paket proyek gagal tender, yakni pengadaan sanitary Rp 1 miliar dan satu paket lagi Rp300 juta,” jelas dia. Mekanisme lelang yang dipakai awalnya menggunakan lelang cepat atas saran LKPP. Hanya saja di sistem, pihak penyedia jasa (rekanan) belum masuk terverifikasi di sistem. Banyak penyedia yang mengajukan tidak terverifikasi di sistem, sehingga tidak bisa masuk. Pihaknya pun sudah bersurat ke Dikes agar mengkaji ulang dokumen menggunakan lelang biasa. (her)

Praya (Suara NTB) Memasuki masa tenang Pemilihan Umum (pemilu) serentak tahun 2019, aparat Satpol PP bersama dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Penertiban menurut Kasat Pol PP Loteng dilaksanakan selama dua hari sejak Jumat (12/4) hingga Sabtu (13/4). Menurutnya, penertiban dilakukan secara serentak di 12 kecamatan di wilayah Loteng. “Jadi mulai hari Jumat, Pol PP dan Bawaslu serta Panwaslu di kecamatan sudah turun menertibkan APK yang tersebar di semua wilayah di Loteng,” sebutnya, Minggu (14/4). Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya membersihkan wilayah Loteng dari APK yang tersebar hampir di semua wilayah berkenaan dengan sudah mulainya masa tenang kampanye pemilu tahun 2019. Di mana selama masa tenang tidak diperkenankan ada APK yang masih terpasang. APK yang menjadi sasaran ialah semua jenis APK peserta pemilu, baik itu calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden yang dipasang di lokasi yang bukan peruntukannya. Kecuali APK yang terpasang di posko pemenangan yang sudah terdaftar, itu tidak ditertibkan. Karena memang sesuai regulasi, selama masa tenang kampanye APK hanya boleh terpasang di posko pemenangan. “APK selama masa tenang hanya boleh terpasang di posko pemenangan masing-masing peserta pemilu. Jadi APK yang terpasang di luar itu, kita turunkan secara paksa,” ujarnya. Adapun APK yang diturunkan oleh pihaknya sementara akan diamankan di kantor Sat Pol PP dan boleh diambil oleh peserta pemilu pemilik APK bersangkutan. Namun, AP itu tidak boleh dipasang lagi. (kir)

Praya (Suara NTB) Komandan Distrik Militer (Dandim) 1620/ Lombok Tengah (Loteng) Letkol CZI Prastiwanto, memerintahkan kepada seluruh jajaranya supaya tidak ragu-ragu menindak tegas pihak manapun yang coba-coba mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) serentak 17 April. Apalagi sampai menghambat pelaksaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. “Perintah panglima TNI juga sudah jelas. Siapapun yang mengganggu ataupun menghambat pelaksanaan pemilu serentak, harus ditindak tegas,” ujar Prastiwanto, kepada Suara NTB, usai mengecek kesiapan logistik pemilu serentak di eks gedung DPRD Loteng, Sabtu (13/4). Dikatakannya, TNI bersama kepolisian bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Jadi TNI khususnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjaga pelaksanaan pemilu supaya bisa berlangsung aman dan lancar, karena ini bagian dari menjalankan amanah konstitusi negara. Untuk mendukung kelancaran pelaksaan pemilu serentak di Loteng tahun ini, Kodim 1620/Loteng bakal turun dengan kekuatan penuh dengan mengerahkan lebih dari dua pertiga personel yang dimiliki atau sekitar 274 personel. Itu belum termasuk dukungan personel dari Batalyon 742/SWY serta personel dari Yonzipur yang saat ini masih bertugas membantu penanganan rumah rusak terdampak gempa. “Dari Batalyon 742 kita dapat dukungan personel sebanyak sekitar 30 orang bersenjata lengkap. Ditambah personel dari Yonzipur sebanyak 100 orang,” sebutnya. Di mana nantinya, untuk personel Yonzipur pada hari pencoblosan akan diliburkan mengerjakan rumah rusak terdampak gempa. Tetapi akan digerakkan untuk membantu pengamanan. Ia menjelaskan, personel TNI yang ada itu nantinya tidak akan ditempatkan di masing-masing TPS. Tetapi akan disebar secara proposional. Adapun untuk wilayah-wilayah yang dianggap rawan, jumlah personel TNI yang ditempatkan lebih banyak. Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksaan pemilu serentak 17 April mendatang, jajaran TNI bersama pihak kepolisian dan unsur pengamanan lainnya akan mulai melakukan kegiatan patroli bersama dengan sasaran seluruh wilayah Loteng. “Dalam patroli bersama ini, personel dari Batalyon 742 akan dilibatkan,” jelasnya. Patroli sendiri dilakukan secara mobile, dengan menyisir seluruh wilayah di Loteng, terutama wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan akan mendapat atensi khusus. Dengan begitu diharapkan situasi keamanan di seluruh wilayah Loteng bisa benar-benar terjaga sampai pada pelaksaan pemilu serentak besok. (kir)

Lobar di Usia 61 Tahun

Kemiskinan, IPM hingga Kesejahteraan Masyarakat Masih Jadi PR Hari UlangTahun (HUT) Lombok Barat (Lobar) ke-61 yang jatuh tanggal 17 April nanti terasa istimewa, karena berselang beberapa hari setelah itu bertepatan pada tanggal 23 April, H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) akan dilantik sebagai Bupati dan Wakilo Bupati Lobar. USIA 61 tahun terbilang sudah matang untuk sebuah daerah. Di usia ini, banyak keberhasilan yang ditorehkan oleh Pemerintah daerah bermotto Patut Patut Patju ini, namun banyak juga Pekerjaan Rumah (PR) besar yang menjadi tantangan pemerintahan Zaitun ke depan. Beberapa tantangan yang dihadapi, terkait kemiskinan yang masih tinggi, kemudian kesejahtaraan masyarakat yang perlu dtingkatkan dan IPM yang harus didongkrak naik. Di samping di sektor lain seperti pendidikan yang dirasa perlu menjadi perhatian pemda. Hj Rapi’ah Musa, anggota DPRD dari Fraksi Hanura mewakili kaum perempuan Lobar menyampaikan harapan-harapan ke depan dengan bertambahnya usia Lobar semakin bertambahnya juga kemasalahatan masyarakat Lobar. “Terutama PR-nya menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini masih tinggi mencapai 15,20 persen dan program-program pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan, karena ini menyentuh masyarakat dan itu salah satu upaya menurunkan kemiskinan,” jelas Anggota DPRD dua periode ini. Politisi asal Labuapi ini mengatakan program pemberdayaan, seperti bantuan IKM, pedagang bakulan dan pertku-

memiliki wakil Bupati dari perempuan yakni Hj Sumiatun. Ia memiliki harapan, dengan adanya wabup perempuan pertama kali di Lobar bisa merepresentasikan dan mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan Lobar. “Saya yakin dengan wabup perempuan, Lobar se(Suara NTB/her) (Suara NTB/her) makin maju, Karena Hj. Rapi’ah Musa Hj. Muslihan perempuan itu memikangan jauh lebih real dan menyentuh liki tingkat kejujuran lebih tinggi, karepersoalan di bawah. Ia mencontohkan na sifat perasa tinggi, sehingga peka warga yang bergelut di UKM dan IKM, terhadap persoalan dan keinginan seperti pedagang bakso, perbengkelan, masyarakat,”jelas dia. Hal senada disampaikan anggota tata rias, pedagang bakulan. Mereka punya modal kecil namun tak punya biaya DPRD Lobar, Hj. Muslihan menyammembeli rombong mengakibatkan us- paikan harapan kepada kepemimpiahanya mandek. Selain itu para petani nan Zaitun di di usia ke 61 Lobar agar dan petenak yang perlu diban- lebih memperhatikan sektor pendiditu. Karena itulah, ia selaku wakil rakyat kan khususnya lembaga non formal. membantu pemda dalam hal pember- Seperti aspirasi para guru di lembadayaan masyarakat melalui program ga PAUD non formal agar disetarakan dengan formal. aspirasi yang dimilikinya. Sebab kata dia, lembaga non formal Menurut dia, untuk menurunkan kemiskinan yang paling efektif melalui ini lebih aktif dibandingkan yang forbantuan pemberdayaan seperti bantu- mal. Bahkan kata dia para guru semaan langsung barang, jika hal ini dilak- ta bekerja ikhlas meskipun tanpa digasanakan semua anggota dan sinergi den- ji. Ia bergarap gugatan di MK terkait gan Pemda maka ia yakin masya- penyetaraan non formal dan formal dikrakat bisa lebih sejahtera. “Saya selaku abulkan, sehingga mereka bisa setara. wakil rakyat perempuan lebih banyak Beberapa hal yang perlu diperbaiki ke menyentuh masalah ini, karena me- depan terkait SDM dan pemberdayaan mang ini dibutuhkan warga,” ujar lebih ditingkatkan. Di samping ia mendia. Menurutnya, perempuan seperti itip pesan agar penanganan rumah kordirinya terjun di kancah politik mem- ban gempa lebih dipercepat. Kinerja buktikan diri melalui berbagai program OPD, perlu ditingkatkan dan aktif menjemput program di pusat sebab keuanyang diberikan ke masyarakat. Lebih-lebih kata dia, Lobar segera gan daerah yang terbatas. (her)

APK Peserta Pemilu Ditertibkan

(Suara NTB/kir)

TERTIBKAN - Anggota Sat Pol PP Loteng tengah menertibkan APK peserta pemilu jelang masa tenang kampanye pemilu 2019.

SUARA NTB Senin, 15 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Minta Pendampingan TP4D, Instansi Harus Ekspose Pekerjaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sumbawa memiliki regulasi berbeda dalam melakukan pendampingan dalam tahun ini. Dimana instansi yang memasukkan permohonan harus mengekspose item pekerjaannya sebagai pertimbangan pendampingan nantinya. “Kalau dilihat dari mekanisme atau regulasi tahun lalu yang sudah berjalan, kita sepertinya akan ada aturan main baru terkait pelaksanaan TP4D. Nanti semua permohonan yang masuk ke kita, kita evaluasi di TP4D

Kejari Sumbawa. Masing-masing tiap kegiatan diekspose,” kata Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH. Menurutnya, ekspose ini dilakukan sebagai pertimbangan pendampingan. Pihaknya akan membahas terlebih dahulu, apakah perlu dilakukan pendampingan atau tidak. Jika dari segi pekerjaan tidak perlu keahlian khusus dan dikategorikan sebagai pekerjaan mudah, maka tidak perlu dilakukan pendampingan. Namun Pihaknya bisa memberikan pendapat hukum apabila dibutuhkan. Tetapi jika dilihat dari segi nilai kontrak

atau tingkat kesulitan pekerjaan proyek rawan, maka wajib dilakukan pendampingan. “Kami minta untuk setiap kegiatan diekspose. Tetapi dengan catatan, apabila tidak memenuhi persyaratan, pekerjaan mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus, kami tidak bisa melakukan pendampingan. Mungkin kami bisa memberikan pendapat hukum apabila itu dibutuhkan. Tetapi kami melihat dari segi nominal, ataupun dari segi nilai kontrak yang mungkin dari segi harga itu rawan, kita wajib mendampingi,” pungkasnya. (ind)

Halaman 6

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyampaikan sambutan (foto kiri). Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Tri Karyati, bersama PPKBD dan Sub PPKBD (foto kanan).

Dinas P2KBP3A Sumbawa Berikan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD Se-Kabupaten Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) memberikan pembinaan kepada Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD Se-Kabupaten Sumbawa, Jumat lalu di kantor Bupati. Untuk memantapkan pemahaman tentang tugas dan fungsi PPKBD dan sub PPKBD dalam menunjang keberhasilan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, PPKBD dan Sub PPKBD menjadi bagian penting dalam menyukseskan program KB di Sumbawa. Bupati mengapresiasi para mitra kerja dan stakeholder terkait lainnya yang telah berkomitmen dalam peningkatan pelayanan program KB. Guna membangun sumber daya

keluarga yang berkualitas menuju pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sebab program ini merupakan investasi yang sangat penting artinya bagi pembangunan. Sehingga program KB bukan sekedar untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarganya secara baik. “Oleh karena itu, mari kita selalu giatkan program KB ini mulai sekarang dan ke depan. Artinya, kita sebagai bagian dari jajaran pemerintah yang bertanggungjawab terhadap masalah keluarga berencana harus senantiasa meningkatkan komitmen bersama dengan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat. Melalui peran penting dari PPKBD dan Sub PPKBD sebagai motivator, fasilitator,

koordinator, dinamisator, bahkan sebagai panutan dan pelaksana maka keberhasilan dan ikhtiar untuk membumikan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, selain dengan peningkatan dan berkesinambungan, juga dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) maupun advokasi,” pungkas Bupati. Sebelumnya, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Tri Karyati, S.Sos melaporkan jumlah peserta kegiatan pembinaan PPKBD sebanyak 165 orang, dan Sub PPKBD sebanyak 879 orang. Dan yang bisa dihadirkan pada kesempatan tersebut 330 orang kader. PPKBD dan Sub PPKBD adalah kader KB yang merupakan ujung tombak pelaksanaan program KB di tingkat desa sampai ke tingkat dusun. Keberadaan PPKBD ini diharapkan mampu meningkatkan capaian program di bidang

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera termasuk di dalamnya cakupan kepesertaan KB, mengaktifkan kelompok UPPKS dan kelompok Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) yang ada di wilayah masing-masing. Penguatan di lini lapangan melalui Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP) yang di dalamnya termasuk kader PPKBD dan SUB PPKBD, perlu lebih ditingkatkan. Diharapkan dapat melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara benar sehingga didapatkan data yang valid dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program kegiatan di bidang Keluarga Berencana. “Dengan adanya kegiatan ini juga mudah-mudahan kepesertaan KB khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah kecamatan lebih meningkat lagi,” harap Tri Karyati. (arn/*)

(Suara NTB/bug)

JAGUNG - Puluhan hektar lahan jagung petani di Desa Tambak Sari, KSB yang terancam gagal panen karena kekurangan air.

Puluhan Hektar Jagung Terancam Gagal Panen

Taliwang (Suara NTB) Ancaman gagal panen mengintai petani jagung di kecamatan Poto Tano . Jika sebelumnya di desa Tuananga dan Kiantar, kini giliran petani di desa Tambak Sari yang siap-siap merugi karena tanaman jagung mereka mulai mengalami kematian. Berdasarkan pengakuan petani di desa setempat sudah ada puluhan hektar lahan jagung dan terus meluas yang tanamannya perlahan mati. Bahkan dalam sepekan beberapa petani sudah membiarkan tanaman mereka tak dirawat karena tidak tahu lagi cara menyelamatkannya. “Termasuk tanaman jagung saya. Luasnya dua hektar semuanya rusak. Tanamannya sudah mati,” kata Rahmad Hidayat, salah seorang petank jagung desa Tambak Sari, Minggu (14/4). Penyebab utama matinya

tanaman jagung petani sebelum memasuki masa panen itu dikarenakan kekurangan air. Dijelaskan Rahmad meski di beberapa wilayah KSB curah hujan sangat tinggi hingga ada yang menyebabkan banjir. Tetapi tidak di wilayah Poto Tano. Di kecamatan pintu masuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini debitnya sangat rendah bahkan saat bulan Januari - Februari yang menjadi puncak musim hujan. “Kami mulai tanam di Januari. Karena hitungan kami itu waktu-waktu banyak air (hujan). Ternyata meleset dan

akhirnya sekarang kami terancam merugi,” timpalnya. Akibat kekurangan air, tanaman jagung petani desa Tambak Sari mati. Daunnya perlahan menguning seperti telah berbuah, tetapi saat didekati tiap batangnya tak ada satu pun yang menghasilkan buah. “Itu tanda-tanda kalau tanaman jagung kekurangan air,” ungkap Rahmad. Rahmad mengaku, ia dan petani lainnya yang tanamannya perlahan mati tanpa hasil itu tak tahu mau berbuat apa lagi. Sebab tanaman mereka sudah benar-benar tidak dapat diselamatkan. Sementara di sisi lain ancaman gagal panen itu sudah pasti akan semakin memberatkan mereka. “Banyak petani yang modal tanamnya pakai pinjaman. Nah sekarang tidak ada hasil terus bagaim-

ana kita bisa ganti pinjaman itu sementara perjanjiannya kan rata-rata habis panen baru bayar,” keluhnya. Terakhir ia berharap ada bantuan dari pemerintah bagi petani jagung yang mengalami gagal panen di musim tanam ini. “Harapan kami ada bantuan ya untuk meringkankan beban kami yang sudah jelas kerugian kami sangat besar,” imbuhnya. Sebelumnya Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) KSB telah mengindentifikasi gagal panen tanaman jagung di desa Kiantar dan Tuananga. Di dua desa ini sekitar 300-an petani dipastikan merugi setelah 800 hektar tamaman jagung dinyatakan rusak. Dan bagi petani pemilik lahan telah disediakan bantuan berupa bibit jagung pada musim tanam tahun depan. (bug)

SUARA NTB Senin, 15 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Disnakertrans Ancam Proses Hukum Terduga Calo Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, meminta tanggung jawab pemulangan dua TKI asal Dompu yang bermasalah di Malaysia pada AR, salah seorang calo yang memberangkatkan mereka beberapa tahun lalu. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan. Disnakertrans pun mengancam akan memproses hukum oknum calo tersebut. Disnakertrans juga meminta bantuan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk pemulangan dua TKI yang tidak pernah mendapat gaji selama bekerja itu. Sekaligus mengurus persoalan paspor mereka yang ditahan majikan. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans setempat, M. Nursalam dikonfirmasi Suara NTB mengaku, dua TKI tersebut masih belum bisa dipulangkan karena rupanya calo (AR) tidak merespon permintaannya. “Kita tunggu-tunggu itikad baik AR sebagai orang yang memberangkatkan dua orang ini ternyata tidak ada. Makanya kita meminta bantuan ke Kemenlu,” ungkapnya. Setelah mendapat respon posi-

tif dari Kemenlu, kedua TKI tersebut langsung dihubungi dan diarahkan ke kantor perwakilan di Malaysia untuk mengurus proses pemulangan. Sesampainya di Indonesia baru akan diklarifikasi terkait prosedur pemberangkatannya. Jika memang terbukti melanggar prosedur, Nursalam memastikan, akan memproses hukum terduga calo yang tega memberangkatkan dua anak di bawah umur ini. Apalagi sudah diperkuat data lain soal indikasi keterlibatan AR dalam jaringan calo TKI ilegal. Bukti tersebut ialah identitas dua orang ini tidak terdata di PJTKI yang dimanfaatkan calo. “Kemarin dia mengaku pakai perusahaan SDA, setelah kita cek ternyata tidak ada. Makanya ka-

lau terbukti menyalahi aturan pasti akan kita proses hukum. Dan arahan BP3TKI Mataram pun demikian,” tegasnya. Sementara itu salah seorang mantan TKI asal Dusun Selaparang, Rohani kepada Suara NTB mengaku, Ibu AR tidak lagi asing bagi TKI di wilayah ini. Selain dikenal menggampangkan setiap pemberangkatan TKI, juga sebagian besar dari TKI yang dikirimnya rata-rata bermasalah. Bahkan saat ini ada dua orang tetangganya yang akan berangkat ke Malaysia telantar di penampungan. “Cuma tinggal satu orang sekarang karena yang satu lainnya berhasil kabur dari penampungan,” ungkapnya. (jun)

Petani Garam Kabupaten Bima Dapat Bantuan KUR Bima (Suara NTB) – Kemenko Perekonomian RI bekerja sama dengan sejumlah Bank di Bima menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Garam Rakyat di Kabupaten Bima. Penyaluran KUR dilakukan secara simbolis kepada sejumlah petani garam di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima, Sabtu (13/4). Acara penyerahan KUR tersebut dilaksanakan serentak pada lima titik. Diantaranya di Kabupaten Pamekasan, Tegal, Bima, Indramayu dan Kabupaten Jeneponto serta melakukan video teleconference dengan Menko Perekonomian. Asisten Deputi Pertanian dan Peternakan Kemenko Perekonomian, Jafi Alzagladi mengatakan sejak diluncurkan dengan skema KUR subsidi bunga, akumulasi KUR yang telah disalurkan sejak 2015 hingga akhir Maret 2019 sebesar Rp368,8 Triliun dan diberikan kepada 15,2 juta debitur. “Pada tahun 2019 telah ditetapkan target plafon KUR sebesar Rp140 Triliun. Realisasinya secara

Harga Bapok Merangkak Naik Dompu (Suara NTB) – Harga kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu mulai merangkak naik. Bahkan terbilang signifikan jika dibanding bulan lalu. Kendati demikian, kondisi tersebut tak menurunkan tingkat permintaan masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Induk setempat, Syafrudin kepada Suara NTB, Minggu (14/4) kemarin mengatakan, kenaikan ini sudah menjadi hal biasa menjelang masuknya bulan puasa. “Ini baru dua hari naiknya bukan karena tidak ada hasil panen, tapi sudah biasa kalau mau bulan puasa harga bahan pokok pasti naik,” kata dia. Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya, cabai rawit dari Rp25 ribu/Kg kini Rp50 ribu/Kg, cabai keriting dari Rp25 ribu/Kg menjadi Rp45 ribu/Kg. Sedangkan bawang putih yang biasanya seharga Rp25 ribu/Kg sudah tembus Rp40 ribu/ Kg. Pun demikian dengan tomat, bawang merah dan bumbu dapur lainnya. Rata-rata mengalami kenaikan yang signifikan. Kendati mengalami kenaikan, lanjut Syafrudin, hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat pembelian masyarakat. Bahkan tergolong lebih meningkat dari bulan sebelumnya. “Pas turun harganya pasti sepi pembeli, sekarang sudah jarang yang cuek atau jual mahal. Jadi lumayan meningkat pembelinya saat ini,” ujarnya. Hal senada juga diakui salah seorang pedagang lain, Rukmini. Ia mengaku lebih senang melihat harga bahan pokok ini naik meski mendapat keuntungan sedikit ketimbang murah. Karena jika demikian akan banyak pedagang yang rugi lantaran barang dagangannya busuk akibat tidak laku terjual. (jun)

(Suara NTB/jun)

KUPAS BAWANG – Rukmini, salah seorang penjual bumbu dapur di Pasar Induk saat mengupas bawang merah. Itu dilakukan untuk bisa mengambil keuntungan lebih karena harganya berbeda dari bawang merah biasa, Minggu (14/4).

(Suara NTB/Uki)

POSE BERSAMA - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri berpose bersama Asisten Deputi Pertanian dan Peternakan Kemenko Perekonomian dan petani garam usai penyerahan simbolis bantuan KUR dan CSR, di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima, Sabtu (13/4). nasional pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 mencapai Rp35,2 triliun dan diberikan kepada 1,3 juta debitur,” katanya. Diakuinya, di NTB sendiri merupakan Provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi ke-14 secara nasional. Total penyaluran KUR sejak 2015 sampai dengan 31 Maret 2019 mencapai Rp7,043 Triliun dan diberikan kepada 298.221 debitur atau sebesar 1,97 persen dari total secara nasional. “Sementara untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 penyaluran KUR di NTB mencapai Rp423 Miliar kepada 14 ribu debitur,” katanya. Secara nasional akumulasi kata Jafi, penyaluran KUR Garam sejak tahun 2015 hingga 31 Maret 2019 telah mencapai Rp17,5 Miliar (0,01 persen dari total akumulasi plafon KUR) dan diberikan kepada 650 debitur. “Pada periode yang sama, penyaluran KUR sektor garam di NTB mencapai Rp887 juta yang disalurkan kepada 46 debitur,” katanya. Pemerintah akan terus mendorong optimalisasi penyaluran KUR di sektor produksi. Sejak tahun 2017, pemerintah telah menetapkan target minimum penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 40 persen dan meningkat 10 persen setiap tahunnya. “Target penyaluran KUR di sektor produksi ini akan terus ditingkatkan oleh pemerintah, sampai penyalurannya mencapai 70 persen dari total penyaluran KUR,” katanya. Di tempat yang sama, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengatakan pemberian KUR tersebut merupakan salah satu langkah maju dan perhatian pemerintah pusat kepada petani garam. Karena hal itu merupakan pertama

kali diberikan kepada petani garam. “Ini perhatian yang sangat luar biasa untuk para petani garam. Semoga pemberian KUR ini semakin meningkatkan usaha petani garam, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih dan meningkatnya harga garam dan kualitas garam yang lebih baik,” harapnya. Kepala Sub Bidang Perbankan Syariah Tim Teknis Komite KUR Kemenko Perekonomian, Rafil Muhammad Hilman menambahkan, penyaluran KUR Garam Rakyat di Kabupaten Bima pihaknya melibatkan Penyalur dan Penjamin KUR selain BNI yang bertindak sebagai Host, yaitu BRI, Bank Mandiri, BRI Syariah, Bank NTB Syariah, Perum Jamkrindo, dan PT. Askrindo. “Selain penyaluran simbolis, diserahkan juga bantuan CSR kepada Petani dan Petambak Garam. Diantaranya BNI menyerahkan 2 unit pompa air, BRI 1 unit Pompa Air dan 1.000 karung garam, Bank Mandiri 2 unit Pompa Air, BRI Syariah berupa 1 unit Pompa Air dan 1000 karung garam, Bank NTB Syariah berupa 1 unit Pompa Air dan 1.000 karung garam, Jamkrindo 2 unit Pompa Air dan Askrindo 2 unit Pompa Air,” sebutnya. Ia menambahkan pemerintah sudah memiliki kebijakan penyaluran KUR Garam Rakyat melalui Permenko nomor 11 tahun 2017 perubahannya Pemenko nomor 8 tahun 2018. Harapannya melalui kebijakan ini, penyakuran KUR melalui bank penyalur KUR bisa semakin masif. “Dari bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan usaha tani garam. Selain itu, dapat meningkatkan perekonomian petani dan petambak garam yang ada di Kabupaten Bima,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 15 April 2019

Halaman 8

Tinggi, Potensi Politik Uang dalam Masa Tenang Mataram (Suara NTB) Persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019 telah memasuki masa tenang. Itu artinya masa kegiatan kampanye sudah habis bagi peserta pemilu. Tinggal menunggu hari H pencoblosan suara, Rabu (17/4). Namun demikian, justru di masa tenang inilah waktu yang paling krusial bagi peserta pemilu untuk menentukan kemenangan mereka. Sehingga tidak sedikit peserta pemilu yang menggunakan masa tenang untuk menghimpun suara masyarakat. Berbagai cara ditempuh, salah satu yang paling lazim adalah penyebaran politik uang. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi NTB, melihat potensi politik uang di masa tenang ini masih besar terjadi. Ada banyak alasan mengapa politik uang masih sangat efektif digunakan di masa tenang ini untuk mendulang suara masyarakat. “Salah satu alasannya yakni persaingan antar caleg dan target mengejar suara partai merupakan salah satu alasan kenapa politik uang menjadi pilihan cara untuk mengejar target suara,” kata peniliti Fitra NTB, Jimi Jumaidi, kepada Suara NTB, Sabtu (13/4). Politik uang juga digunakan lantaran kondisi masyarakat di lapangan yang kepercayaan mereka sudah sangat tipis kepada para peserta pemilu. Belajar dari pengalaman sebelumnya, tidak sedikit wakil rakyat yang sudah terpilih tidak hadir di tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Dikatakan Jumaidi, fenomen politik merupakan imbas dari kinerja

para anggora legislatif yang selama ini dinilai belum mampu bekerja untuk menyambung aspirasi masyarakat. Banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja anggota dewan karena mereka tidak menempati janji-janji politik yang sudah mereka umbar pada saat kampanye. “Begitu mereka lolos sebagai anggota legislatif, lantas banyak yang lupa dengan janji-janjinya, lupa dengan konstituennya dan jarang aspirasi masyarakat diperjuangkan. Kekecewaan itulah yang memunculkan sikap pragmatis dari masyarakat yang kemudian permintaan politik uang di kalangan masyarakat semakin tinggi,” jelasnya. Disamping itu, maraknya politik uang tersebut juga tidak lepas dari tidak berjalannya agenda pendidikan politik. Namun hal itu tidak dilakukan oleh partai politik. Padahal mereka telah diberikan bantuan keuangan parpol yang salah satu tujuannya yakni memberikan pendidikan politik. “Akan tetapi hal itu tidak pernah jalan, makanya saat ini kita berada dalam situasi politik yang sangat mengkhawatirkan. Para elit politik kita lebih fokus memikirkan kekuasaan belaka,” katanya. Karena itu, Jumaidi mengharapkan agar penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan komponen masyarakat untuk memperketat

pengawasan di masa tenang tersebut. Sebab, politik uang paling memungkinkan terjadinya dalam masa tenang tersebut. Ditempat terpisah, Bawaslu Kota Mataram akan melakukan patroli pengawasan politik uang selama masa tenang berlangsung. Ketua Banwaslu Kota Mataram Hasan Basri, Sabtu (13/4) mengatakan, pengawasan praktik politik uang ini menjadi prioritas karena indikasi yang ditemukan di lapangan cukup tinggi. “Karena itu, kami akan melakukan patroli politik uang dengan menurunkan personel berbasis tempat pemungutan suara (TPS),” katanya kepada wartawan. Dikatakan, untuk mengoptimalkan patroli tersebut, Bawaslu akan menyiagakan satu TPS, satu pesonel didukung oleh Panwas kelurahan dan kecamatan dan Bawaslu Kota Mataram. “Dengan demikian, begitu ada indikasi politik uang kita bisa segera memproses,” ujarnya. Hasan mengatakan, patroli pengawasan berbasis TPS ini diprioritaskan pada TPS-TPS yang terindikasi rawan. Dimana dari hasil identifikasi yang dilakukan Bawaslu tercatat sebanyak 115 TPS rawan tersebar di enam kecamatan. Sebanyak 115 TPS rawan itu antara lain, 59 TPS di Kecamatan Ampenan, 5 TPS di Kecamatan Sandubaya, dan 33 TPS di Kecamatan Sekarbela. Sisanya, ada di Kecamatan Cakranegara, Mataram dan Selaparang. Menurutnya, 115 TPS itu dianggap rawan karena terindikasi terjadi politik uang pada masa tenang. (ndi)

Kekurangan Surat Suara Dipenuhi, Distribusi Daerah Tersulit Diutamakan Mataram (Suara NTB) Kekurangan surat suara sebanyak 88.924 atau sekitar 0,4 persen telah dipenuhi oleh KPU Provinsi NTB. Surat

suara tambahan tersebut sudah mulai didistribusikan ke Kabupaten/Kota yang mengalami kekurangan. Sekretaris KPU Provinsi

NTB, Mars Ansori Wijaya yang dikonfirmasi Minggu (14/ 4) kemarin membenarkan bahwa kebutuhan kekurangan surat suara telah dipenuhi.

“Sudah terpenuhi semua, untuk kekurangan di Pulau Sumbawa sudah dikirim dan sedangkan untuk Pulau Lombok langsung diambil sendiri oleh KPU kabupaten/kota,” katanya. Distribusi surat suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kata Ansori, juga sudah mulai dilakukan sejak tanggal 11 April dan akan terus berlanjut

sampai H-1 pemungutan suara. Pengiriman pertama diprioritaskan untuk daerahdaeran tersulit dan terisolir. “Untuk daerah-daerah terpencil dan tersulit, pengiriman surat suara sudah mulai. Seperti beberapa wilayah di Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk daerah-daerah yang relatif mudah terjangkau seperti di Pulau Lombok, Kota Mataram, distribusinya bisa dilakukan H-1,” jelasnya. Sementara itu untuk pengamanan proses distribusi, Ansori menegaskan bahwa pengiriman logistik surat suara dikawal ketat oleh aparat keamanan. Sehingga ia optimistis surat suara yang akan dikirim berlangsung aman dan lancar. “Kita optimis semua berjalan dengan

(Suara NTB/ndi)

SURAT SUARA - KPU Provinsi NTB mengirim kekurangan surat suara ke KPU Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa. baik, karena pengiriman dikawal oleh aparat kepolisian dan

juga Bawaslu. Sehingga Insya Allah aman,” pungkasnya. (ndi)

Putusan Banding Kasus BBGRM

Jaksa Kembalikan Barang Bukti ke Penyidik Mataram (Suara NTB) – PutusanbandingPengadilanTinggiNTBatasperkara korupsi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)KabupatenBimainkrah.Amarputusanmengamanatkan jaksa penuntut umum mengembalikan berkas barang bukti ke penyidik Polda NTB. Alasannya,untukpengembangantersangkalain. “Semua sudah disiapkan tinggal dikirim saja ke Polda NTB,” ucapnya Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi pada akhir pekan lalu. Berkas barang bukti sedang dirapikan untuk kemudian dilimpahkan lagi ke penyidik. Dia menjelaskan, pengembalian berkas ke penyidik merupakan bentuk jaksa menjalankan putusan hakim. “Kita jalankan sesuai perintah hakim yang tertuang di dalam amar putusannya,” sebut Dedi. Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terpidana Rusydi tetap dihukum penjara selama satu tahun dengan denda sebesar Rp50 juta subsider Perkara korupsi pengadaan kaos BBGRM. Pengadilan Tinggi NTB dalam putusannya menguatkan vonis Pengadilan Negeri Mataram. Hakim tinggi Tipikor dalam putusannya juga memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 120 juta kepada terdakwa. Alasan hakim tinggi yakni terdakwa tidak patut dibebani uang pengganti karena terdakwa terbukti tidak ikut menikmati uang hasil korupsi. Sebab yang menikmati pihak rekanan. Sementara yang seharusnya dibebankan untuk membayarkan uang kerugian negara yakni pihak rekanan, yakni Yasin dan Muhammad Jaelani. Uang proyek senilai Rp 692 juta masuk ke rekening dua rekanan tersebut. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sedang dilengkapi penyidik Polda NTB. Semua barang bukti yang digunakan di dalam persidangan dengan terdakwa H Rusydi dikembalikan kepada penyidik Polda NTB. Selanjutnya untuk dipakai bahan penyidikan tersangka lainnya. Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima, H Rusydi dihukum hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan penjara selama satu tahun Oktober 2018 lalu. Dari persidangan yang menghadirkan 18 orang saksi dan dua orang ahli itu terungkap, proyek dengan pagu anggaran Rp 729 juta itu dimenangkan PT Jaya Priangan dengan nilai penawaran Rp 692 juta. (why)

Peredaran Narkoba Menggurita SEBANYAK empat tersangka pengedar dan bandar ditangkap BNN Provinsi NTB sepanjang triwulan pertama 2019 ini. Barang bukti yang diamankan mencapai 446,18 gram sabu. Jaringan peredaran narkoba sudah merambah ke pemanfaatan anak dan remaja. Para tersangka itu antara lain EK alias ID yang ditangkap pada Senin (4/2) dengan barang bukti 5,6 gram sabu dan tersangka RP dan PT ditangkap beserta bukti 10,58 gram sabu; serta tersangka RD alias MB ditangkap bersama barang bukti 430 gram sabu pada Senin (18/3). Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Muhamad Nurochman menjelaskan peredaran narkoba di NTB cukup kompleks dan menggurita. Seperti bertambahnya anak-anak dan remaja yang terdampak penyalahgunaan narkoba. “Selain pengguna anak-anak juga dilibatkan untuk jadi pengedar, kurir maupun bandar. Ini mengindikasikan bahwa sindikat narkoba mulai memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai bagian dari jaringannya,” jelasnya. Dia menganalisis, anakanak cenderung tidak berpikir panjang saat berhadapan dengan narkoba. Dari mengetahui kemudian mencoba sampai akhirnya kecanduan. “Bandar jadi makin intensif mendiversifikasi dan meluaskan konsumen yang dibidik untuk bisnis obat terlarang. Kalau dulu kalangan menengah ke atas sekarang dikembangkan ke ibu rumah tangga, anak-anak dan remaja,” papar Nurochman.

(Suara NTB/why)

Nurochman Solusinya, sambung dia, dengan memperkuat keluarga sebagai benteng pertahanan utama dari bahaya narkoba. Menurutnya, keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama dalam membentuk dan mempengaruhi keyakinan, sikap dan perilaku anak terhadap penyalahgunaan narkotika. Lingkungan keluarga merupakan suatu tempat di mana anak berinteraksi sosial dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam kurun waktu yang paling lama. “Para orang tua hendaknya mempunyai pengetahuan yang baik dan benar tentang Narkotika dan permasalannya,” kata dia. Bagi yang sudah kecanduan, BNNP pun menyediakan layanan rehabilitasi. Sepanjang triwulan pertama 2019 ini juga, BNNP NTB sudah melayani rehabilitasi 302 penyalahguna narkoba. (why)

SUARA NTB

Senin, 15 April 2019

Halaman 9

Penyusunan Anggaran Harus Berpatokan pada Aturan Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) menyesalkan tanggapan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid terkait usulan dari

Kades untuk menaikkan alokasi dana desa (ADD). Menurut mereka, pernyataan bupati yang menilai jika usulan menaikkan ADD terkesan sekadar bagi-bagi uang, sungguh keliru. Sebab apa yang mereka usulkan tersebut mengacu pada regulasi yang ada. Kades Bagek Polak, Amir Amrain Putra mengaku, pemda tidak paham dengan usulan para Kades. Menurut dia, dana itu ada di APBD, ditunjang regulasinya juga ada, apanya yang ndak ada dan ndak mungkin. ‘’Ndak mungkin itu, kalau pak bupati ndak mau,” tegas dia. Ia berdalih jika usulan ini dalam rangka membantu pemda untuk pembangunan daerah di bawah. Sebab tujuan adanya bupati dan Kades juga sama untuk membangun dan

mensejahterakan masyarakat. Menurut dia kalau tidak ada regulasi yang mengatur barulah Kades tidak berani mengusulkan. Sama seperti program bansos dan pokir Dewan juga bagi-bagi dana untuk program. Lantas apa bedanya dengan bantuan ke desa berupa ADD yang tujuannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sama seperti pokir Dewan dan bansos serta hibah pemda. Menanggapi hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait usulan para Kades ini berseloroh menyusun anggaran bukan seperti membagi-bagi dana. “Bupati juga mau

demo gubernur nanti minta dana, jadi menyusun anggaran bukan kayak bagi-bagi, nanti Kadus juga demo Kades, lalu bagi dana setiap dusun,” seloroh bupati. Menurutnya dalam penyusunan anggaran bukan membagi-bagi anggaran, namun harus mengacu pada RPJMN dan RPJM Provinsi hingga RPJMD kabupaten dan RPJMDes. Menurutnya, pengalokasian dana harus disesuaikan dengan skala prioritas mengacu pada RPJMD. “Gampang jadi bupati kalau hanya tugasnya membagi uang ke Kades. Tapi bukan itu, bagaimana sesuai dengan

RPJMD, RPJM provinsi,’’ ujarnya. Selain itu kata dia, hal ini akan berdampak terhadap desa yang memiliki luas wilayah dan penduduk besar. Adil tidak pemda kata dia memberikan dana kepada desa secara merata dan dikhawatirkan timbul protes lagi. (her)

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 15 April 2019

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Pemateri dan peserta pelatihan Online Research Skill di Ummat dengan simbol salam literasi usai kegiatan.

Keluhkan Kualitas Informasi

UPT Perpustakaan Ummat Gelar ’’Online Research Skill’’ Mataram (Suara NTB) Upaya meningkatkan literasi informasi mahasiswa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mengadakan kegiatan Online Research Skill belum lama ini. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa dari program studi Diploma Tiga (D3) Perpustakaan dan mahasiswa dari program studi lain yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Dalam pelatihan Online Research Skill, menjadi pembicara Kepala Perpustakaan Ummat, Iskandar, S.Sos.,M.A tentang “Trik dan Strategi Penelusuran Informasi Online”. Pembicara kedua Ridwan, S.IP.,MM selaku Divisi Teknologi Informasi Perpustakaan Ummat, materi “Manajemen Informasi”. Kepala Perpustakaan Ummat, Iskandar menyampaikan, tujuan utama kegiatan tersebut sejatinya adalah untuk penguatan literasi informasi mahasiswa dan penguatan fungsi perpustakaan sebagai sentra penyedia informasi. “Pelatihan ini kita adakan mengingat banyak keluhan mahasiswa yang selama ini kesulitan untuk mencari dan mendapatkan informasi yang berkualitas sesuai dengan yang mereka inginkan di media online,” ungkap Iskandar. Iskandar menambahkan bahwa strategi penelusuran informasi yang efektif dan efisien melalui media online tersebut perlu dibekali pada diri mahasiswa yang ingin berkembang, terutama dalam literasi informasi. “Kita bekali mahasiswa tentang langkah-langkah penelusuran informasi seperti mengidentifikasi konsep penting, mengidentifikasi kata kunci pencarian, mengembangkan formula penelusuran, dan menyaring hasil penelusuran,” tambahnya. Dalam kegiatan tersebut mahasiswa langsung melakukan praktik pencarian informasi, terutama dalam hal penentuan kata kunci atau subjek yang ingin di cari. Di samping itu mahasiswa juga

diberikan pengetahuan tentang referensi gratis yang tersedia di Google, baik berupa e-book maupun jurnal nasional dan internasional yang bisa diakses gratis. Melihat tingginya animo mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, UPT Perpustakaan Um-

mat berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan yang sama sebagai bentuk pelaksanaan fungsi informasi dari perpustakaan. Berangkat dari kegiatan tersebut, perpustakaan Ummat juga akan membuka kelas bimbingan bagi mahasiswa yang kesulitan untuk menda-

patkan informasi dalam penulisan laporan maupun tugas akhirnya. “Kegiatan seperti ini akan menjadi kegiatan rutin kita dalam memfasilitasi dan mengedukasi mahasiswa terutama dalam hal pencarian dan pemanfaatan informasi,” pungkas Iskandar. (ars/*)

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Senin, 15 April 2019

Tender Lambat Dari Hal. 1 Sadimin menjelaskan, lambatnya tender akibat adanya aturan yang baru keluar dari pusat. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dokumen lelang oleh OPD. Ia menjelaskan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018, paket proyek yang disebut kecil nilainya sampai Rp2,5 miliar. Sedangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang diterbitkan 24 Maret lalu. Paket pekerjaan konstruksi yang masuk kategori kecil, nilainya sampai Rp10 miliar. ‘’Itu yang perlu kita buatkan semacam surat edaran Sekda,’’ kata Sadimin ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram. Pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan asosiasi seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Inkindo, Gapeksindo dan lainnya. Pertemuan tersebut untuk menyepakati aturan yang akan diikuti. Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB, tiga paket proyek yang sudah selesai lelang senilai Rp2,912 miliar atau baru 2,56 persen dari total paket proyek yang dilelang tahun ini. Yakni, satu paket milik Dinas Sosial senilai Rp371 juta, satu paket milik Bappenda senilai Rp1,850 miliar dan satu paket milik Bappeda senilai Rp691 juta. Jumlah proyek yang dilelang lewat ULP tahun ini sebanyak 117 paket senilai Rp288,808 miliar. Sebanyak 73 paket proyek senilai Rp168 miliar lebih yang belum diajukan tender tersebar di sejumlah OPD. Beberapa paket proyek yang belum diajukan antara lain 8 paket di Sekretriat DPRD NTB senilai Rp5,571 miliar, satu paket di Dinas Dikbud senilai Rp200 juta, 5 paket di Dikes senilai Rp14,894 miliar. Kemudian, satu paket di Disos senilai Rp236 juta, satu paket di Dinas Perhubungan senilai Rp865 juta. Selanjutnya, 27 paket di Dinas PUPR senilai Rp92,951 miliar, 6 paket di Dinas Perda-

gangan senilai Rp4,220 miliar, 2 paket di Distanbun senilai Rp20,444 miliar. Kemudian 2 paket di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2,083 miliar, satu paket di Dinas LHK senilai Rp1,314 miliar. 5 paket di Dinas ESDM senilai Rp2,709 miliar, 2 paket di Bappenda senilai Rp1,626 miliar, 2 paket di Bappeda senilai Rp304 juta, satu paket di Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1 miliar. Selanjutnya, satu paket di RSJ Mutiara Sukma senilai Rp8,642 miliar, satu paket di Satpol PP senilai Rp465 juta, 2 paket di Dispora senilai Rp1,022 miliar, satu paket di DPMPD Dukcapil senilai Rp2,720 miliar dan 4 paket di BPSDM senilai Rp6,875 miliar. Sadimin mengklaim hampir 40 persen paket proyek sudah masuk tender ke ULP. Sesuai instruksi Gubernur, seharusnya OPD memasukkan dokumen lelang proyek yang sudah selesai perencanaannya pada Maret lalu. ‘’Cuma, sekarang ini mau lelang harus kaji dokumen dulu, disesuaikan dengan peraturan yang baru. Proses lelang agak lambat karena mengikuti aturan yang baru,’’ terangnya. Sadimin menambahkan, pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka mempercepat proses lelang. Ia mengatakan keterlambatan ini akibat adanya aturan yang baru keluar. ‘’Karena PPK banyak yang belum paham dengan aturan baru ini. Kalau diajukan dibahas dulu dengan Pokja melalui aplikasi online disesuaikan dengan aturan-aturan yang baru,’’ tandasnya. Setelah PPK memahami aturan yang baru, kemudian PPK mengajukan dokumen lelang ke ULP. Ia mengatakan untuk pekerjaan konstruksi, paling lambat pada bulan Juli diajukan dokumen lelangnya ke ULP. (nas)

HUT Lobar Ke-61 Sangat Istimewa Dari Hal. 1 ‘’Bagi saya dan Hj. Sumiatun, pelaksanaan HUT Lobar ke 61 tahun ini juga terasa istimewa. Karena insy Allah kurang lebih 6 hari setelah HUT akan berlangsung pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lobar terpilih oleh Bapak Guberur tepatnya tanggal 23 April,’’ jelasnya. Ia memohon doa masyarakat Lobar agar proses pelantikan ini berjalan lancar dan juga apa yang dicita-citakan bagi daerah bisa tercapai dengan cepat. Pelaksanaan puncak HUT dimajukan karena tanggal 17 April bersamaan dengan Pemilu. Dalam perayaan sebuah HUT jelas dia, hal pertama yang harus dilakukan adalah

melihat apa yang sudah dilakukan, dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Kelemahan-kelemahan harus diperbaiki sekaligus hal baik yang telah diraih dipertahankan dan ditingkatkan. ‘’Dari itu kita tetapkan rencana, langkah dan target yang harus dicapai untuk menatap masa depan yang lebih cerah,’’ katanya. Tahun 2018 katanya, menjadi masa berat karena musibah gempa yang menimpa masyarakat. Karena itulah, saat ini tengah dilakukan proses pemulihan. ‘’Tahun ini masih dalam tahap rekonstruksi, dan tahun ini mungkin tidak bisa selesai tahun ini,’’ katanya. (her)

Surat Suara untuk DPR RI Kurang 10.969 Lembar Dari Hal. 1 Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Dompu, Agus Setiawan, SH kepada Suara NTB, Minggu (14/ 4) mengatakan, pendistribusian logistik Pilpres dan Pileg sudah mulai didistribusikan. Enam truk pengangkut logistik pertama untuk Kecamatan Pekat pada Minggu pagi dilepas langsung oleh Wakapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Tajuddin, MH bersama jajarannya. Pada Minggu siang logistik untuk Kecamatan Kempo juga dilepas untuk didistribusikan ke PPS dan diamankan di kantor desa masing – masing. Untuk Kecamatan Manggelewa, Kilo, Pajo dan Huu, logistiknya akan dikirim pada Senin (15/4) dan Kecamatan Woja serta Kecamatan Dompu akan didistribusikan pada Selasa (16/4) pagi. Logistik Pemilu ini diamankan di kantor desa dan Selasa (16/4) sore baru diarahkan ke masing – masing TPS. ‘’Pendistribusian logistik ini dikawal oleh anggota kepolisian dan diikuti juga oleh anggota (KPU) kita,’’ terangnya. Kekurangan surat suara, lanjut Agus, hanya untuk DPR RI sebanyak 10.969 lembar hasil sortir surat suara beberapa waktu lalu. Kekurangan ini sudah didistribusikan oleh KPU Provinsi ke Dompu dan diperkirakan tiba pada Minggu malam. Sehingga Senin sudah mulai disortir dan dilakukan pelipatan. ‘’Kekurangan surat suara kita arahkan untuk tiga desa di Kecamatan Dompu yang didistribusikan (Selasa),’’ katanya. Terkait dengan saksi bagi pasangan calon yang tidak ada tim kampanyenya, Agus mengaku, bisa ditandatangani surat tugasnya oleh tim kampanye provinsi. Dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, hanya tim kampanye Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang terdaftar di KPU Dompu. Sehingga saksi untuk pasangan Prabowo – Sandiaga Salahuddin Uno bisa ditunjuk oleh tim kam-

panye provinsi. Sementara itu, Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Tajuddin, MH memimpin apel penggeseran pasukan pengamanan Pilpres dan Pileg tahun 2019 di Dompu. Pengamanan Pemilu merupakan tugas negara dan aparat diminta untuk menjamin keamanan Pemilu serta rekapituasi suara rampung. Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019, memasuki masa tenang. Aparat keamanan harus mengaktifkan patroli dalam skala besar yang melibatkan TNI dan Polri. ‘’Ancaman Kamtibmas bisa timbul di manapun sehingga peran kita sangat diperlukan,’’ kata Wakapolda saat memberikan sambutan pada apel penggeseran pasukan di Polres Dompu, Minggu (14/4). Ia pun mengingatkan kepada pasukan pengamanan Pemilu bahwa tugas pengamanan merupakan tugas negara dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Personel yang melakukan pengamanan TPS diingatkan, untuk menjaga fisik, stamina. Kemudian aktif melaksanakan patroli di setiap TPS sehingga dalam pelaksanaan tugas berjalan lancar. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Wakapolda mengingatkan untuk mewaspadai intimidasi hingga membuat takut dan was – was masyarakat. ‘’Selesai pemungutan suara, kawal surat suara. Jangan sampai ada unsur-unsur dan niat untuk menghilangkan surat suara,’’ Wakapolda mengingatkan. Pengamanan pemilu tahun 2019 ini melibatkan pasukan gabungan dari Polri, TNI, dan Linmas. Setiap TPS akan diamankan oleh 2 orang anggota Linmas, dan pengamanan oleh anggota Polri menyesuaikan tingkat kerawanan Pemilu. (ula)

Halaman 11

Desa Gapuk Kembangkan BUMDes Wujudkan ’’Zero Waste’’ Giri Menang (Suara NTB) Desa Gapuk Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) sejaksetahunterakhirmengembangkan BUMDes Unit Usaha Persampahan. Keberadaan BUMDes Persampahan ini pun sangat mampu mengatasi persoalan kebeesihan di desa setempat, bahkan setahun terakhir hampir tidak ada lagi kasus demam berdarah dengue dan cikungunya yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Di samping itu, BUMDes unit Persampahan ini mampu menyerap tanaga kerja dari warga setempat. Untukmeningkatkanpengembangan BUMDes ini sebagai sebuah bank sampah, desa setempat berharap ada dukungan dan dukungan dari Pemkab Lobar terutama Pemprov NTB. Sebab bagaimana pun pengembangan BUMDes Persampahan ini untuk membantu mewujudkan program zero waste yangdicanangkanPemprovNTB. Kepala Desa Gapuk, Nurdin, S. Pdi yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengatakan pihaknya mengembangkan BUMDes dengan enam divisi usaha di sektor pertanian, peternakan, syariah, perikanan dan persampahan. Dari enam divisi ini unit persampahan berjalan baik. Ia mengaku menyerahkan pengelolaansampahkeBUMDes,kare-

na APBDes-nya tak mampu membiayai gaji operator sampah. Selain itu,palingtidakmelaluipengelolaan oleh BUMDes ini mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakattentangkebersihanini. Pengelolaan sampah melalui BUMDes ini, jelas dia, masyarakat ditarikRp5ribuperbulan,sehingga per hari hanya Rp158. Terkait Penarikaninipihaknyasudahkonsultasi ke Pemda. “Karena itu kami berharap ada perhatian pemerintah baik daerah dan provinsi karena BUMDes ini ke depan berinovasi untuk semua unit usaha Lebihlebih ada programzero waste. Karena saat ini kami belum bisa mensupport anggaran besar, baru Rp70 juta,” jelas dia. Selain itu, untuk unit persampahan pihaknya masih mengelola secara konvensional yakni mengangkutsampahdarititikyangdikumpulkan warga ke TPA. Ke depan ia ingin ada sistem pengelolaan melalui bank sampah, sehingga mampu mendaur ulang sampah melalui sistem reusedanrecyle.Menurutdia ini cikal bakal ke depan untuk pengembangan bank sampah. Ke depan ia berharap dukungan dari pemda, baik berupa pembinaan, pelatihan dalam pengolahan sampah dan infrastruktur pendukung, seperti TPS3R. Untuk lahan TPS3R tidak ada masalah, karena

(Suara NTB/her)

ANGKUT - Unit usaha BUMDes saat mengangkut sampah dari rumah warga ke lokasi TPA Kebon Kongok menggunakan kendaraan roda tiga. sudah ada lahan, sehingga butuh back up dari Pemda. Disebutkan, sampah yang diangkut BUMDes setiap hari di desanyalumayantinggi.Dariproduksi sampah di enam dusun yang diangkut antara lain Batu Mulik, BatuMulikKarangTengak, Karang Bayan, Gapuk, Mesulik dan Dusun Karang Penujak. “Setiap hari produksi sampah yang diangkut mencapaikuranglebih2ton, kalkulasi per KK jumlah sampahnya 2 kilogram per hari,” jelas dia. Pengangkutan sampah sendiri menggunakan 6 unit kendaraan R3 yang sudah disiapkan desa, di mana masingmasing dusun dilayani satu unit. Dari hasil BUMDes sampah ini, ada pemasukan yang

diperoleh dengan untuk membiayai operator, pemasukan ke BUMDes, sehingga secara tidak langsung juga mampu menyerap tenaga kerja dan menambah penghasilan warga. Lebih jauh kata dia, tak kalah pentingdarikeberadaandariBUMDes unit Persampahan ini sangat dirasakan masyarakat, karena lingkungan menjadi bersih. Paling penting, selama 1 tahun terakhir tidak ada lagi penderita DBD dan cikungunya. Dulu kata dia, di desa nya sering ada warga mengalami DBD. “Kalau dulu sampai 8 orang terkena DBD,” jelas dia. Di samping itu kata dia melalui BUMDes sektorpertanian,hasilproduksipertanian di desanya luar biasa. Ke depan BUMDes ini akan

(Suara NTB/ist)

Nurdin berinovasi dengan mendorong mengembangkan unit usaha lain, seperti unit usaha pertanian, peternakan, perikanan. Sebab sesuai misi desa, bagaimana menggerakkan BUMDes sebagai cikal bakal untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan ikut andil dalam kegiatan sosial melalui BUMDes Syariah. Selain itu, ke depan BUMDes ini mau mengelola program desa wisata, memadukan kuliner dan pemancingan dengan memanfaatkan potensi perikanan tambak seluas 56 hektar. Ia menambahkan total DD dan ADD yang diterima mencapai Rp1,6 miliar lebih masingmasing ADD Rp663 juta dan DD Rp1 miliar. (her/*)

Penerbangan Perth – Lombok Disubsidi Enam Bulan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan AirAsia telah menandatangani kerjasama pembukaan penerbangan langsung Perth, Australia Lombok. Rencananya, penerbangan perdana akan dibuka pada awal Juni mendatang. Pembukaan penerbangan langsung Perth - Lombok ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Penerbangan Perth - Lombok dan Lombok - Perth akan disubsidi selama enam bulan. Agar penerbangan langsung Perth - Lombok dapat berkesinambungan, maka menjadi tugas Pemda ke depannya. Kepala Bidang Pemasaran Area III Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional IV Kemenpar, Titik Wahyuni mengatakan Kemenpar telah membuat kerjasama dengan airline atau maskapai penerbangan dalam hal ini AirAsia. Menurutnya, tugas Pemda agar penerbangan langsung tersebut terus berkesinambungan. “Bagaimana untuk men-create destinasi, bagaimana pelayanannya, bagaimana di airport. Kalau kita promo dari kemarin, kita mempromosikan Lombok Sumbawa,” kata Titik dikonfirmasi usai Gala Dinner dengan pelaku industri pariwisata Australia di Mataram, Jumat (13/4) malam. Titik menyebutkan Kemenpar membantu promosi pariwisata NTB lewat sales mission, famtrip dan lainnya. Selain itu, Kemenpar juga akan membuat event pada

Oktober mendatang. “Jadi memang penumpangnya harus berimbang antara inbound sama outbound-nya. Kalau yang tertarik ke Australia kayaknya perlu juga menggandeng teman-teman dari NTT juga,” saran Titik. Titik mengatakan Bali merupakan destinasi wisata yang menjadi entry point wisatawan dari Australia. Selain Bali, ia melihat destinasi wisata lainnya seperti NTT juga perlu diajak kerjasama. Sehingga penumpang AirAsia dari Lombok maupun Perth tetap ramai. Sehingga penerbangan langsung rute tersebut tetap berkesinambungan. “Bagaimana supaya airlines ini bisa sustainable,” katanya. Terpisah, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad mengatakan penerbangan langsung tersebut bukan hanya mengisi penumpang dari Perth ke Lombok. Tetapi bagaimana penerbangan Lombok - Perth agar selalu terisi. Menurutnya, hal ini merupakan suatu tantangan. Bagaimana caranya mempromosikan Lombok dan Sumbawa lebih giat lagi. Sehingga tingkat keterisian penumpang rute Perth - Lombok dan sebaliknya sama-sama ramai. Untuk itu, wisatawan harus diyakinkan bahwa Lombok aman. Anita mengatakan dirinya sudah berbicara dengan AirAsia agar melakukan evaluasi tiap tiga bulan. Sehingga BPPD dapat membantu mereka. “Karena investasi

mereka ke Lombok ini cukup besar. Kita harus support mereka. Makanya bagaimana kita menjalin kerjasama dengan semua industri pariwisata,” katanya. Anita mengatakan pihaknya berencana bekerjasama dengan salah satu anggota Asita di Yogyakarta. Karena kebetulan, AirAsia juga akan membuka rute domestik Lombok - Yogyakarta dan Lombok - Denpasar. Menurutnya, NTB perlu menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku pariwisata luar daerah. Agar mereka juga menjual dan mempromosikan pariwisata Lombok - Sumbawa. “Tugas kami di BPPD bagaimana tidak hanya dari Perth menuju ke Lombok. Tapi bagaimana dari Lombok bisa mengisi ke Perth. Ini suatu tantangan,” katanya. Anita menambahkan dibutuhkan sinergi agar pariwisata NTB bisa maju pesat. Untuk itu, ia meminta semua industri pariwisata di daerah ini tetap kompak dan tidak ada perselisihan lagi. “Kompak untuk menjadi satu, membangun wisata NTB.Karenakalauribut,sayayang akan paling garang,” katanya. Sebelumnya,GubernurNTB,Dr. H.Zulkieflimansyah,SE,M.Sctelah menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) denganPT.IndonesiaAirAsiayangdiwakiliDirekturUtamanya,DendyKurniawan.Penandatangan MoU tersebut untuk pengembanganpenerbangandandukungan peningkatanpariwisatadiNTB,bertempat di Kantor Air Asia di Jalan Marsekal Suryadharma no. 1 Sela-

pajang, Neglasari, Kota Tangerang Banten, Kamis (14/3) lalu. Gubernur menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan bersama itu merupakan tindak lanjut konkret dari dua pertemuan antara Pemprov NTB dengan PT. Indonesia AirAsia sebelumnya. Pascapenandatanganan MoU, AirAsia akan membuka rute penerbangan langsung (direct flight) Perth Australia – Lombok. AirAsia akan menempatkan dua pesawat di Lombok International Airport (LIA) dan menambah frekuensi penerbangan Kuala Lumpur – Lombok menjadi lebih dari dua kali dalam sehari. Kerjasama dengan AirAsia dalam memperbanyak rute penerbangan domestik dan internasional, teru-

tama direct flight akan sangat membantu dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan asing ke Lombok dan Sumbawa. Bukti bahwa kerjasama itu konkretdancepat.Bahwatiket tiket penerbanganlangsungPerth- Lombok sudah bisa dipesan mulai Kamis, 14 Maret 2019. Gubernur berharap dengan semakin banyaknya armadamaskapai,rutedanfrekuensi penerbangan akan dapat menurunkan harga tiket pesawat. Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia, Dendy Kurniawan mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan sejarah baru bagiAirAsiaIndonesia.Karenapertama kalinya seorang gubernur datang dan menandatangani kerjasama bidang penerbangan. (nas)

Tembak Pengacau Pemilu Dari Hal. 1 Dalam kesempatan tersebut, orang nomor dua di jajaran Polda NTB ini mengingatkan tentang disiplin dan kewajiban anggota dalam mengamankan Pemilu. Jika memang anggota diberikan beban tugas dalam mengamankan Pemilu agar dilaksanakan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab dan lakukan kewajibannya yang sudah menjadi prosedur dalam tugas. Di samping itu, Wakapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersamasama mengamankan Pemilu dan menciptakan suasana damai dan nyaman. Masyarakat juga

diimbau untuk tidak takut mendatangi TPS menggunakan hal pilihnya. ‘’Kami minta masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS,’’ imbaunya. Sebelumnya, Kapolres Sumbawa, AKBP Tunggul Sinatrio SIK MH menguraikan tentang kesiapan aparat keamanan TNI/Polri dan unsur elemen lainnya untuk mengamankan rangkaian giat Pemilu 2019 di Kabupaten Sumbawa. Termasuk juga langkahlangkah yang sudah dan akan dilakukan dalam rangka mengamankan kotak dan surat suara dari Gudang KPU menuju titik-titik TPS. Selain itu juga dijelaskan mengenai pengamanan di TPS pada saat pencoblosan. (ind)

Pemprov akan Bentuk Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal Dari Hal. 1 Disinggung mengenai keberadaan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan TKI yang dinilai belum jalan, Agus membantah keras. Ia menegaskan Perda tersebut sudah diimplementasikan. ‘’Bukan belum jalan, sudah jalan. Kalau bilang belum jalan, itu salah. Kita sudah mengoptimalkan masalah perlindungan,’’ ucapnya. Ia menjelaskan, kasus TKI

ilegal akan selalu ada. Namun jika dihitung persentasenya dari tahun ke tahun terus menurun. Namun, Agus tak memberikan data mengenai penurunan kasus TKI ilegal tersebut. Ia menjelaskan, Disnakertrans bersama Polda dan BP3TKI akan memberikan keterangan bersama setelah pulang dari Jakarta mengenai kasus TPPO tersebut. Termasuk mengenai penanganan perlindungan TKI NTB. Mantan Penjabat Bupati Dompu ini mengatakan perlu

keterlibatan masyarakat dari tingkat desa dalam mencegah pemberangkatan TKI ilegal. Agus mengatakan, tidak mungkin pemerintah akan bergerak sendiri tanpa bersinergi dengan stakeholders lainnya. Hasilnya pasti tidak akan maksimal. ‘’Kita akan bersinergi dengan para bupati/walikota. Tapi kita lihat makin hari makin bagus penanganan perlindungan TKI. Artinya proses kita memberikan perlindungan sudah jalan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial (Disos) NTB mengaku hampir tiap bulan menerima pemulangan warga NTB yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pada 10 Maret lalu, sebanyak empat warga NTB korban TPPO dipulangkan Kemensos ke NTB setelah sebelumnya ditampung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos di Jakarta. Empat warga NTB yang men-

jadi korban TPPO tersebut dipulangkan ke tanah air oleh KBRI Syria. Keempat korban berusia antara 20 - 27 tahun. Warga NTB yang dipulangkan tersebut setelah menerima pelayanan rehabilitasi psikososial dari RPTC dan proses pemeriksaan oleh pihak Bareskrim Polri. Saat ini ada 6 orang warga NTB di RPTC Bambu Apus Jakarta yang menjadi korban TPPO. Senin besok (hari ini, Red) akan dipulangkan ke NTB sebanyak 4 orang. (nas)

Menristekdikti Visitasi Penegerian Tiga Perguruan Tinggi di NTB Dari Hal. 1 ‘’Saya banyak belajar dari Pak Menteri ini, walaupun jabatannya menteri tapi kerendahan hatinya begitu bagus. Sehingga semakin kita mengenal beliau semakin cinta kita kepada orang ini,’’ kata gubernur di hadapan Menristekdikti. Doktor Zul—demikian Gubernur NTB akrab disapa mengatakan, biasanya jika membujuk menteri datang ke daerah butuh waktu empat sampai lima bulan. Namun, Menristekdikti datang seminggu setelah pertemuan di Jakarta pekan lalu. Terkait dengan penegerian Vokasi Unram Bima menjadi Politeknik Negeri Bima, gubernur berharap masalah lahan segera dibereskan. Ia menyebutkan, dibutuhkan lahan seluas 10 hektare untuk menjadi Politeknik Negeri Bima. Menrsitekdikti, Prof. H. Mohamad Natsir, Ak, Ph.D pada kesempatan itu mengatakan, tidak ada satu negara yang maju apabila tidak punya inovasi. Ia mengatakan,negarayangakanmemenang-

kan persaingan yaitu negara yang punya inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi ada dan bisa dilakukan apabila punya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas bisa terwujud apabila punya lembaga pendidikan yang mendorong pada inovasi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi berperan sangat penting untuk menggerakkan ekonomi yang ada di suatu negara atau daerah. Sehingga sangat penting usaha-usaha yang Bupati Bima dalam mengembangkan sumber daya yang ada di Bima. Misalnya Bima memiliki potensi peternakan dan kelautan perikanan. Sehingga di Vokasi Unram Bima dibentuk tiga Prodi, yaitu Kesehatan Hewan, Produksi Ternak dan Budidaya Perairan. Pertanyaannya kemudian, setelah munculnya perguruan tinggi tersebut seberapa kontribusinya untuk membangun daerah. ‘’Apakah dengan adanya pendidikan ini, produksi ternak yang ada di sini, meningkat atau tidak? Kesehatan peternakannya apakah meningkat atau tidak? Demikian pula

dalam hal perikanan tersebut,’’ kata Natsir. Menurut Menristekdikti, hal ini menjadi penting. Sehingga keberadaan perguruan tinggi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat Bima. Natsir mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar pendidikan tinggi terus dikembangkan di daerah yang memiliki potensi ekonomi baik untuk masa depan. Baik potensi di bidang pertanian dan perkebunan, pertambangan, energi dan kemaritiman. Membangun ekonomi Indonesia, infrastrukturnya tidak hanya Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Oleh karena itu, daerah-daerah di kepulauan menjadi sangat penting. Pemerintah akan selalu memberikan prioritas untuk memajukan pendidikan di Indonesia termasuk di Pulau Sumbawa. ‘’Politeknik ini harus dibangun di suatu daerah di mana daerah tersebut memiliki potensi. Di Bima potensinya tidak hanya perikanan, pertanian, peternakan saja, ternyata di bima memiliki tambang besar yang lebih besar dari

Newmont (kini AMNT),’’ katanya. Pertanyaannya kemudian, kata Natsir, tenaga kerjanya nanti disuplai dari mana? Jangan sampai putra daerah menjadi penonton dan gigit jari. Jangan sampai putra daerah hanya sebagai pelayan saja. Tetapi putra daerah harus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menristekdikti mencontohkan seperti Politeknik di Maluku butuh tenaga kerja untuk membangun blok Masela. Blok Masela membutuhkan tenaga kerja di bidang teknik fisika, teknik geologi, teknik pertambangan, teknik elektro, teknik mesin dan banyak lagi yang harus dikembangkan. ‘’Kalau di sini akan dibangun, Politeknik nya harus sangat mendukung. Maka saya akan sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur dan Ibu Bupati yang telah menginginkan Bima memiliki satu Politeknik yang kedepannya bisa mendorong NTB lebih baik,’’ kata Natsir. Menristekdikti menginginkan adanya percepatan. Sehingga potensi-potensi daerah terus

digali dengan pengembangan sumber daya manusia. ‘’Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bima bisa terwujud dan di koordinasikan ke Dirjen Kelembagaan. Kalau nanti sudah terpenuhi, tinggal lapor Presiden untuk penganggaran berikutnya,’’ katanya. IayakinPoliteknikNegeriBima akan bisa terwujud. Jika ada kemauan,kataNatsir,makapastiada jalan.Jikatidakpernahmelakukan hal ini, maka tidak akan pernah melakukan perbaikan. Sebagai seorang muslim, kata Natsir, harus menjadi penggerak di dalam ekonomi. Bukan malah menjadi penggerak demo. Tetapi bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dan bermanfaat untuk manusia yang lain. ‘’Inilah hal yang dalam teknologi menjadi penting, betul-betul bisa how to a play untuk menggerakkan teknologi itu untuk membangun teknologi yang ada di daerah itu. Mudah-mudahan Sumbawa, Bima, NTB terwujud perguruan tinggi dan menjadi lebih baik,’’ tandasnya. (nas)

KPU dan TNI Sidak Gudang Penyimpanan Logistik Dari Hal. 1 Sementara di daerah-daerah yang tidak sulit, pengiriman surat suara akan dilakukan pada H-1. ‘’Kita sudah minta KPU Kabupaten/Kota untuk serius betul dalam mengatur pola distribusi logistik ini agar semua warga masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya. Jangan sampai ada

yang terhambat, sehingga orang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya hanya karena kendala teknis,’’ tegasnya. Danrem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya ikut melaksanakan sidak untuk memastikan pelaksanaan penyiapan logistik persiapan Pemilu dan Pilpres dalam kondisi aman.

Hal ini sekaligus sebagai bukti bersatu padu, bahu membahu antara KPU, Bawaslu, TNI, Polri untuk meyakinkan kepada publik bahwa di NTB memang tidak ada indikasi seperti yang terjadi di Malaysia. ‘’TNI bersama komponen penyelenggara dan aparat keamanan menjamin keamanan sebelum, selama sampai dengan

selesai seluruh proses pelaksanaan Pileg dan Pilpres,’’ tegasnya. Alumni Akmil 1993 tersebut juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan hak suara pada pemilu serentak tanggal 17 April 2019 mulai pukul 07.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita. ‘’Jangan takut datang ke TPS untuk memilih calon presiden dan

wakil presiden dan anggota legislatif.TNIPolridankomponenbangsa lainnya menjamin keamanan seluruh warga masyarakat sampai ke TPS,’’ katanya. ‘’Laksanakan Pilpres dan Pileg dengan hati yang dingin, dewasa dan cerdas dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, NKRI segalanya,’’ kata Danrem. (ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 15 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram (Suara NTB) - harapkan masyarakat dapat untuk sarapan pagi dengan untuk tamu yang memesan saja dengan harga yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Menyambut pemilu seren- menggunakan hak pilih menu yang sangat lengkap kamar Junior Suite ke atas. didapatkan akan lebih mu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tak yang akan diadakan pada mereka secara tepat,” tutur untuk dua orang serta Election Promo bisa didap- rah,” tutur General Manag1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tanggal 17 April 2019 menda- Ernanda Agung D. selaku mendapatkan gratis wel- atkan oleh para tamu yang er Golden Palace Hotel Lom1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tang, Golden Palace Hotel General Manager. come massage selama lima melakukan pemesanan ka- bok, Ernanda Agung D. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lombok tawarkan harga sp‘’Election Promo’’ merupa- menit. Selain itu para tamu mar melalui website hotel di Hotel yang terletak di ten1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 esial untuk menginap di ka- kan harga spesial untuk juga dimanjakan dengan www.goldenpalacelombok.com. gah kota Mataram dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mar yang terkenal akan ken- menginap di hotel dengan fa- adanya diskon 20% untuk “Pemesanan kamar melalui bangunan full AC dimulai dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yamanan dan kebersihannya silitas terlengkap serta 198 setiap pembelian makanan website hotel kami tentu Lobby tersebut, saat ini terke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tersebut. “Kami turut men- kamar yang terkenal bersih & minuman dan 20% untuk saja akan lebih memudah- nal dan selalu menjadi tujuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dukung serta berpartisipasi dan luas. Dengan harga dim- spa & massage. Promo ini kan para tamu melihat za- semua pejabat penting di In1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dalam acara pesta demokrasi ulai dari Rp550.000 net, para akan berlaku mulai tanggal man yang serba digital donesia saat sedang berkun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan menyediakan tempat tamu dapat menikmati 10 hingga 24 April 2019. sekarang ini maka para jung ke pulau Lombok untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menginap yang harganya san- menginap selama 1 (satu) Disediakan pula gratis tamu cukup memesan ka- beristirahat sembari menik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gat terjangkau sehingga kami malam dan tentunya gratis penjemputan di bandara mar melalui gadget mereka mati makanan khas Pulau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567 Lombok. Golden Palace Hotel 12345678901234567 Lombok memiliki fasilitas 12345678901234567 12345678901234567 yang sangat lengkap seperti 12345678901234567 Skylounge Lt.11 dan Roof 12345678901234567 12345678901234567 Top Garden Lt. 12 dengan pe12345678901234567 mandangan Kota Mataram 12345678901234567 serta pantai, pegunungan 12345678901234567 12345678901234567 hingga sunset yang sangat 12345678901234567 indah di sore hari juga memi12345678901234567 liki areal parkir cukup luas. 12345678901234567 12345678901234567 Untuk reservasi dan in12345678901234567 formasi lebih lanjut dapat 12345678901234567 menghubungi Golden Palace 12345678901234567 12345678901234567 Hotel Lombok di 0370 12345678901234567 6170000 (hunting), atau da12345678901234567 12345678901234567 tang langsung ke Jl. Sriwi12345678901234567 jaya No. 38 Mataram dan 12345678901234567 dapat pula mengunjungi 12345678901234567 12345678901234567 website di www.golden12345678901234567 palacelombok.com.(r) 12345678901234567

”Election Promo” di Golden Palace Hotel Lombok