Edisi Kamis, 15 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 15 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 13 TAHUN KE 14

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Harus Ali BD di Mata Ulama Lebih Menyentuh Rakyat TGH. Subki Sasaki:

CALON Gubernur dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. MochAli Bin Dachlan menyatakan dalam pembangunan NTB ke depan dibutuhkan terobosan. Terobosannya adalah program-program pembangunan harus lebih menyentuh rakyat.

Diantara terobosan yang akan dihadirkan adalah, meminimalisir warga NTB untuk berobat ke luar daerah. Diketahui saat ini masih banyak warga NTB yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, Bali.

Alasannya tidak mampu berobat di rumah sakit daerah.Tidak ada dokter dan minim sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki daerah.

NTB ke depan tidak boleh lagi disebut Nasib Tergantung Bali atau Nasib Tidak Baik.

NTB harus menjadi nasib lebih baik. Rumah Sakit Provinsi kekurangan alat maka harus beli alat. Kekurangan dokter programkan penambahan dokter.

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

Ali BD Cerdas

KETUA Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lombok Barat (Lobar) TGH. Subki As Sasaki, MA memiliki kesan tersendiri terhadap sosok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok ini disebut orang yang cerdas.

Tercatat dalam tulisan karya TGH. Abdul Latief HR dalam buku Ali BD di mata Ulama dan Sahabat, TGH. Subki yang juga Ketua Divisi Tarjih dan Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Barat, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

SILATURAHMI - Calon Gubernur NTB, Ali BD silaturahmi dengan warga Narmada, Lombok Barat, beberapa hari lalu.

Gubernur Promosikan NTB di Media Nasional TO K O H

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusma, S. STP, ME mengatakan media nasional yang pertama kali dikunjungi adalah Kantor Media Group, Selasa (14/3). Di Kantor Media Group, TGB menyampaikan

Kandidat Deputi Penindakan KPK KAPOLDA NTB, Brigjen Pol. Firli masuk salah satu kandidat Deputi Penindakan KPK. Jenderal bintang satu itu menanggapi santai mengenai peluangnya menduduki jabatan stratategis di komisi antirasuah itu.

“Yang pasti kita mengikuti prosedur mekanisme yang ditentukan KPK. Hasilnya tergantung KPK. Apapun hasilnya, itu yang terbaik karena kita tidak bisa berandai-andai,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Firli (Suara NTB/ars)

buhan cukup signifikan. Mulai 2014 tercatat pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 6,15. Tahun 2015 dengan 5,62 persen, tahun 2016 dengan 5,71 persen, dan tahun 2017 dengan 7,1 persen.

TGB juga memaparkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika seluas 1.250 hektare atau empat kali lebih luas dari yang ada di Nusa Dua, Bali. KEK Mandalika memiliki pantai pasir putih sepanjang 7,5 km menghadap ke Samudera Hindia.

Bersambung ke hal 15

BERKUNJUNG - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat berkunjung ke Kantor Media Group (foto kiri). Gubernur NTB juga berkesempatan memberikan tausiah usai salat zuhur di kantor TV One.

Program Inovasi 106.800 JCH NTB Masuk Daftar Tunggu ”Tancabgas” Pemprov Dipertanyakan BPIH Naik Rp345 Ribu

Kasus BPR Belum Selesai KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB memberi isyarat penyidikan kasus merger PT. Bank BPR NTB tidak akan berhenti sampai dua tersangka, Mtw dan Ikw. Materi pemeriksaan saksi dan tersangka akan jadi pertimbangan pengembangan ke tersangka lain. Selain itu, fakta-fakta di persidangan. ‘’Nyanyian’’ tersangka Ketua Tim Konsolidasi Bersambung ke hal 15

Ery Ariansyah Harahap

sejumlah pencapaian pembangunan NTB kepada Redaksi Media Group.

Antara lain pemaparan yang disampaikan terkait dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi andalan NTB. ‘’Pertanian dari dulu menjadi fokus

dan kami tetapkan pariwisata karena potensinya luar biasa. Ketahanannya tinggi dan reboundnya paling cepat dibanding industri teknologi tinggi.

Alam dan kultur kita mendukung sebagai core bisnis kita,’’ ujar TGB. Kementerian Pertanian telah menetapkan NTB menjadi satu dari delapan provinsi penyangga ketahanan pangan dan tugas itu sudah ditunaikan dengan baik. TGB menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang di NTB terus mengalami pertum-

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Embarkasi Lombok tahun 2018 naik sekitar Rp345 ribu dibandingkan musim haji tahun lalu. Tahun llau, BPIH embarkasi Lombok sebesar Rp 38,2 juta, akan naik menjadi Rp 39 juta leb-

ih pada musim haji 2018 ini.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag NTB, L. M. Zainuddin, SH, MH menjelaskan kenaikan BPIH tersebut.

Sementara itu, jumlah Jemaah Calon Haji (CJH) NTB yang mendaftar hingga saat ini sebanyak 106.800 orang.

Artinya, masa tunggu JCH NTB hingga 24 tahun mendatang jika melihat kuota yang diperoleh sebanyak 4.476 jemaah tiap tahun. ‘’Tahun ini kenaikannya Rp 345 ribu. Tahun sebelumnya biaya haji Rp 38,2 juta, sekarang mendekati Rp 39 juta lebih,’’ Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Meroketnya harga cabai di NTB terus berulang setiap tahun.

Sebagai daerah yang diklaim produksinya selalu surplus, justru mendatangkan cabai dari Jawa dan Sulawesi untuk menstabilkan harga di dalam daerah. Padahal, Pemprov sudah memiliki program inovasi Tanam Cabai Terintegrasi Unggas (Tancabgas).

Kalangan wakil rakyat di DPRD NTB mempertanyakan progres dan capaian program inovasi Tancabgas.

Bersambung ke hal 15

PKS NTB Adukan Fahri Hamzah ke Polisi Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dilaporkan ke Polda NTB. Politisi Senayan itu diadukan atas dugaan pencemaran nama baik. Hal itu mengenai ucapannya di media sosial dan media online nasional.

Laporan pengaduan diantarkan langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS NTB, H.Abdul Hadi, SE.MM Rabu (14/3) ke Ditreskrimsus Polda NTB, didampingi Sekretaris DPW PKS NTB, Uhibbusaadi dan pengurus seluruh DPD PKS se-NTB ‘’Kami mengadukan saudara Fahri Hamzah dengan dugaan pencemaran nama

baik dan fitnah yang disampaikannya di media sosial twitter dan media online,” ujarnya.

Hadi mengatakan, laporan itu merujuk pada pasal 7 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Bukti yang disertakan dalam laporan itu yakni transkrip digital pemberitan di media online nasional dengan rentang waktu tayang mulai 4 Maret 2018. ‘’Kami bawa 11 transkrip ucapan Fahri di medsos dan ada ungkapan hampir sama,” kata dia.

Yang pada intinya, mengutip ucapan Fahri yang diduga merugikan nama baik

PKS secara institusi. Bukti lainnya, yakni transkrip cuitan akun resmi terverifikasi Fahri Hamzah dengan alamat @Fahrihamzah pada 3 Januari 2018. ‘’Dugaannya adalah pertama bahwa poinnya disebutkan esensi yang kami pahami bahwa kader PKS boleh melakukan kejahatan apapun. Selama taat kepada pimpinan maka dia tidak akan dipecat,’’ jelas Hadi. ‘’Kami merasa sebagai pemilik PKS sebagai institusi merasa dirugikan. Ini sangat jauh sekali dari apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di partai kami,’’ imbuh dia.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

LAPOR - Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menunjukkan berkas laporan pengaduan dugaan kasus ITE dengan terlapor Fahri Hamzah, Rabu (14/3) di Mapolda NTB.

(Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) beserta jajaran menyambangi dua media nasional menyampaikan pencapaian pembangunan di NTB. Tidak itu saja, gubernur juga berkesempatan mempromosikan potensi yang dimiliki NTB.

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mataram Dipastikan Steril dari Joki CPNS Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) steril dari joki atau calo. Proses seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dinilai mengikis permainan calo Sekretaris BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono dikonfirmasi, Rabu (14/3) mengatakan, pengalaman penerimaan CPNS tahun 2016 lalu dilakukan sangat ketat.

Apalagi dalam pelaksanaannya langsung diawasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Pelaksanaan tahun ini proses pendaftarannya melalui sistem online. Mekanisme ini untuk memastikan supaya antar pelamar dengan pegawai tidak saling bersentuhan. “Kita berupaya supaya tidak bersentuhan langsung dengan pelamar,” katanya.

Setelah pendaftaran, administrasi pelamar akan dicek. Ada empat tahapan dilalui pelamar yakni mulai daftar ulang, mencocokkan wajah dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu peserta, cek bahan digunakan dan terakhir memastikan peserta masuk ruangan tes steril dari barang -

barang bawaan. “Pulpen pun tidak boleh berada di dalam ruangan. Termasuk sepatu mereka buka semua. Jadi betul - betul aman dari joki,” tambahnya.

Kepastian jatah kuota CPNS Kota Mataram, sejauh ini belum keluar dari Pemerintah Pusat. Biasanya formasi keluar secara bersamaan dengan Pemprov dan 10 kabupaten/kota se - NTB. Ketidakpastian ini lanjutnya, BKPSDM belum berani menyampaikan ke masyarakat. Jangan sampai diumumkan akan tetapi tidak ada pengadaan, sehingga masyarakat menuntut.

Seperti kasus tahun sebelumnya, Pemerintah Pusat meminta formasi dan ia optimis ada pengadaan. Maka disiapkan penganggaran, tempat dan kebutuhan lain sebagainya. “Ternyatanya setelah disiapkan semua tidak ada,” demikian kata Yoyok. (cem)

Siap Sambut Perayaan Nyepi SEBAGAI salah satu kelurahan dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, kelurahan Cakranegara Timur siap menyambut hari raya Nyepi yang berlangsung Sabtu (17/ 3). Seperti yang dikatakan lurah Cakranegara Timur, I Made Agus Dwipayana, bahwa semua pihak di wilayahnya sudah siap menghadapi hari raya Nyepi. “Kita sudah siap kok, tinggal koordinasi keberangkatan ogoh-ogoh oleh babinkamtibmas dan babin(Suara NTB/uul) sa,” jelasnya saat dihubungi I Made Agus Dwipayana Suara NTB, Rabu (14/3).

Lurah menambahkan, persiapan baru mencapai 100% di hari Jumat nanti karena sekarang masih persiapan rangkaian kegiatan Nyepi. “Sekarang persiapan untuk rangkaian hari raya Nyepi yaitu melasti di pantai Loang Baloq,” terangnya. Tetapi setidaknya para muda-mudi untuk menyemarakkan hari raya Nyepi melalui pawai ogoh-ogoh sudah siap. “Tinggal di plaspas/slametan hari Kamis malamnya, biar tidak ada gangguan nantinya sewaktu diarak,” imbuhnya.

Proses slametan sendiri akan dilakukan di tempat pembuatannya, apakah di Banjar atau di pinggir jalan. “Agar akses membawa ke pusat acara parade ogoh-ogoh nanti mudah,” jelasnya. Apalagi pawai ogoh-ogoh yang hanya sekali setahun diadakan ini sudah menjadi daya tarik wisata baru di Kota Mataram. “Dalam pawai nanti, Cakranegara Timur mengirimkan 12 ogoh-ogoh,” katanya.

Selain ogoh-ogoh di lingkungan Negarasakah yang terletak antara Cakranegara Timur dan Mayura, juga mengadakan perang api yang sejak dulu menjadi tradisi. “Kalau perang api, sifanya swadaya dari masyarakat sendiri,” terangnya. Secara pribadi, Jewe, sapaan akrab lurah ini, pihaknya beserta seluruh aparat kelurahan Cakranegara Timur mengucapkan Hari Raya Nyepi 1940 Saka dengan tetap menjaga toleransi antarumat beragama.

“Terutama di saat musim politik ini, kami berharap munculnya pemimpin yang kesatria dan siap bertanggung jawab memegang amanah rakyat yang telah memilihnya,” harapnya. (uul)

(Suara NTB/cem)

SIMULASI TES - Sejumlah pegawai Pemkot Mataram tengah melakukan simulasi tes CPNS menggunakan CAT (Computer Asisted Test) di UPTD BKN Regional Denpasar beberapa waktu lalu. Seleksi CPNS berbasis komputer ini meminimalisir calo atau joki.

Mantan Anggota DPRD Mataram Belum Ada Kepastian Kepala Pasar Diangkat dari Mulai Kembalikan Aset Purnawirawan TNI/Polri

Mataram (Suara NTB) Penyelesaian tunggakan aset diduga dikuasai mantan anggota DPRD Kota Mataram periode 2004 - 2009 menunjukkan progres. Sepuluh aset berupa laptop telah dikembalikan. Sedangkan, satu kendaraan dinas masih jadi tunggakan.

Randis berupa mobil carry diduga disimpan oleh SR (disebut lengkap) ke KLU. Sekretariat DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma dikonfirmasi, Selasa (13/3) mengatakan, pihaknya akan mengecek kembali apakah kendaraan

dinas itu sudah dikembalikan atau tidak. Sesuai perjanjian dua - tiga hari akan dikembalikan ke Pemkot Mataram. “Saya belum cek ini.

Apakah sudah dikembalikan atau tidak,” tandasnya.

Aria berharap anggota Dewan telah purnatugas mengembalikan barang milik daerah. Diketahui, SR pengurus partai politik tengah memperbaiki citranya karena dalam waktu dekat akan mengikuti PAW (pergantian antar waktu) di DPRD NTB. “Kita positive thinking saja dululah,” pungkas Aria.

Tunggakan aset lainnya, tim berhasil mengambil sekitar 10 laptop. Proses selanjutnya terhadap aset yang hilang dikuatkan dengan bukti laporan kepolisian akan diajukan penghapusan ke Majelis Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. Kemungkinan dalam waktu dekat surat disampaikan ke TPTGR bersamaan dengan penyelesaian laptop, ipad dan kendaraan dinas. “Kita masih nunggu randis itu dulu. Biar sekalian sehingga tidak ngecer - ngecer penyelesaiannya,” demikian kata Aria. (cem)

membuat gaduh sejumlah kepala pasar. Mereka khawatir terdepak oleh kepala pasar yang baru. Namun demikian, mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram ini, memastikan tidak ada yang terganggu. Dia meminta kepala pasar bekerja maksimal saja. “Ndak ada yang terganggu. Silakan bekerja saja yang baik,” pintanya.

Pertimbangan pengangkatan kepala pasar dari unsur mantan militer karena dinilai memiliki kedisiplinan dan kemampuan teritorial tinggi. Di samping itu, Pemkot Mataram dapat bekerjasama meningkatkan keamanan dengan aparat kepolisian dan TNI. Wacana yang bergulir sejak Januari lalu itu, masih jalan di tempat. Hasil telaah dan kajian sudah diserahkan ke Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. (cem)

Pimpinan OPD Diingatkan Tak Berimprovisasi Gunakan Anggaran

Minim Keterlibatan Dunia Usaha SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyebutkan bahwa keterlibatan dunia usaha masih nol dalam penanganan masalah kebersihan di Mataram. ‘’Karena sampai hari ini saya belum mendapat jawaban seperti apa keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Minimnya keterlibatan dunia usaha tidak terlepas dari masih pasifnya Pemkot Mataram mengajak dunia usaha untuk mengambil peran.

Padahal, lanjutnya, kalau dunia usaha dilibatkan, mereka tentu tidak akan keberatan merogoh anggaran untuk itu. Ismul melihat, ada fenomena yang keliru di kalangan Pemkot Mataram. Pemkot Mataram dianggap cepat puas dengan apa yang telah diprogramkan. Penilaian ini merujuk pada kebijakan pengadaan kendaraan roda tiga bagi 325 lingkungan se kota Mataram. Setelah pengadaan kendaraan roda tiga itu, ada kesan Pemkot Mataram menganggap bahwa persoalan sampah sudah selesai.

Padahal, lanjut politisi PKS ini, fakta di lapangan tidak demikian.

Ini terbukti dari hasil penilaian Kemenpar yang menyebutkan bahwa Mataram berada di urutan 32 kota terkotor se-Indonesia. Hal ini tentu berkebalikan dengan piala adipura yang telah didapatkan oleh Pemkot Mataram tahun lalu. ‘’Penilaian itukan ndak bisa kita menilai diri sendiri. Penilaian itu akan tepat kalau datang dari orang luar, apalagi institusi,’’ imbuhnya.

Untuk itu Ismul berharap Pemkot Mataram tidak cepat puas dengan satu program. ‘’Misalnya ada program tosanisasi, seolah olah persoalan sampah sudah selesai. Seringnya kita seperti itu. Ini tosanisasi semua lingkungan maka sampah selesai. Padahal itu hanya di tataran teori.

Karena selain sosialisasi masih minim, pelibatan masyarakat dan dunia usaha masih kecil. ‘’Setiap rapat kerja kita tidak pernah mendapatkan jawaban keterlibatan dunia usaha. Anggota dewan dari dapil Selaparang ini menganggap Pemkot Mataram terlalu percaya diri, padahal anggaran yang dimiliki terbatas. Oleh karena itu, Ismul mendorong Pemkot Mataram mengajak dunia usaha untuk ikut berIsmul Hidayat partisipasi dalam penanganan sampah. (fit)

Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram mengangkat purnawirawan TNI/Polri sebagai kepala pasar belum ada kepastian. Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri, Rabu (14/3) mengatakan, pengangkatan kepala pasar dari mantan TNI/Polri tidak bisa tergesa - gesa. Pihaknya harus mengetahui rekam jejak, kinerja semasa mereka bertugas dan lain sebagainya.

“Kita harus pikirkan matang - matang dan tak perlu tergesa - gesa,” kata Alwan.

Purnawirawan TNI/Polri yang ditawarkan sebagian besar mau menjadi kepala pasar.

Pihaknya pun harus lebih selektif kembali. Alwan menolak memberikan penjelasan lebih detail sejauhmana proses rekrutmen tersebut. “Nantilah kalau soal itu,” dalihnya.

Pengangkatan purnawirawan TN/Polri sempat

(Suara NTB/cem)

OPERATOR SAMPAH - Seorang operator mengangkut sampah di wilayah Cakranegara, Rabu (14/3). Operator roda tiga ini mengeluhkan belum menerima gaji selama dua bulan.

Dua Bulan Operator Sampah Diduga Belum Terima Honor Mataram (Suara NTB) Operator sampah di lingkungan mengeluh. Mereka belum menerima gaji selama dua bulan. Informasi dihimpun Suara NTB, Rabu (14/3) menyebutkan, honor mereka yang dititipkan di kecamatan sebesar Rp 500 ribu seharusnya diterima petugas setiap bulan, namun mereka tidak mengetahui kebijakan dari pemerintah atasan sehingga honor mereka mandek.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi, Rabu (14/3) menjelaskan, anggaran untuk honor operator roda tiga be-

rada di daftar penggunaan anggaran (DPA) kecamatan.

Mekanismenya, kecamatan mengajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk pencairan anggaran. “Ini masalah kecepatan administrasi saja,” kata Putu.

Pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan kecamatan terkait permasalahan tersebut. Tetapi perlu diketahui bahwa anggaran di bulan Januari hingga Februari belum berjalan. “Maret ini saya perkirakan harus keluar,” jawabnya.

Belum terbayarnya gaji operator roda tiga ini, Putu berharap tidak mempengaruhi kinerja petugas penga-

ngkut sampah di lingkungan tersebut. Lurah dan camat diminta memberikan alasan yang tepat, sehingga petugas tidak patah semangat melayani warga.

Secara terpisah, Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengklaim tidak ada permasalahan mengenai pembayaran gaji atau honor operator roda tiga. Pihaknya sudah membayarkan selama dua bulan, Januari - Februari.

“Kalau kami tidak ada masalah,” akunya. Hal senada disampaikan Camat Mataram, Hariadi. Ia mengaku, honor operator sudah dibayarkan di bulan Januari Februari. (cem)

Mataram (Suara NTB) Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi empat sektor strategis di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dinilai sebagai hal positif. Oleh karena itu, diingatkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah agar tidak melakukan improvisasi penggunaan anggaran.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/3) mengatakan, prinsipnya Pemkot Mataram siap mengatensi empat sektor strategis yang menjadi bagian rencana aksi pemberantasan korupsi oleh Komisi Antirasuah tersebut. Ini juga perlu ada rambu - rambu yang harus dilakukan, sehingga pimpinan OPD tidak terjebak dengan kegiatan yang berpotensi terhadap penyimpangan mengarah pada tindakan korupsi. “Saya kira ini upaya pencegahan,” tambahnya.

Oleh karena itu, Sekda mengharapkan pejabat Lingkup Pemkot Mataram bekerja sesuai ketentuan. Jangan melampui dan melanggaran ketentuan yang ada. Pada Se-

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito lasa (13/3), KPK mengevaluasi rencana aksi dicanangkan oleh Pemkot Mataram pada tahun 2017 lalu.

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Untung Wicaksono menyampaikan progres rencana aksi di Kota Mataram cukup baik. Namun, ada penambahan serta perbaikan yang harus dilakukan. Pemantauan oleh KPK menurut Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’sum patut diapresiasi. KPK tidak saja gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat negara, juga fokus melakukan pencegahan. (cem)

LENSA KOTA

(Suara NTB/cem)

PANEN CABAI - Dua petani di kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram, tengah memetik cabai di sawah miliknya. Harga cabai yang masih mahal, antara Rp 80.000 sampai Rp 100.000/kg membuat petani ini harus menginap di sawahnya, mencegah jangan sampai tanaman cabainya dipanen oleh pencuri, seperti kerap terjadi di beberapa daerah di Lombok.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

Halaman 3

Musim Kampanye, Ekonomi Belum Berdampak Signifikan Mataram (Suara NTB) Pergerakan ekonomi belum bergerak signifikan. Padahal kegiatan kampanye Pilkada NTB berakhir pada 27 Juli 2018 ini, lebih kurang lima bulan mendatang. Belum ada yang menonjol dampak ekonomi dari musim kampanye ini.

Dalam teorinya, setiap pemilihan kepala daerah, Pileg bahkan Pilpres, akan banyak entitas bisnis yang terdongkrak.

Aktivitas politik identik dengan banyaknya uang yang akan mengalir ke masyarakat. Nyatanya, itu belum terlihat. ‘’Pergerakan uang keluar masuk masih normal,’’ kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center Rabu

(14/3) kemarin.

Sementara ini gambaran yang bisa disampaikannya.

Untuk mengetahuinya berdasarkan data-data, Achris menyebut, kemungkinan pada April ini, melalui rilis Kajian Ekonomi Regional (KER). Bank Indonesia tetap melakukan pemantauan. Pemantauan ini dimaksud bersifat rutin untuk memitigasi risiko ekonomi. ‘’Semua perkembangan di daerah, baik politik, keuangan,

kita pantau untuk memproyeksikan perkembangan ekonomi daerah. Konsumen kita pantau, eceran kita pantau,’’ imbuhnya.

Secara umum mengenai pertumbuhan ekonomi NTB, pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,82% (yoy).

Terbatasnya kuota ekspor tembaga menjadi faktor utama penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sepanjang tahun 2017.

Penyerapan belanja daerah Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh kota/kabupaten di Provinsi NTB sampai dengan triwulan IV 2017 mencapai Rp19,91 Triliun.

Penyerapan belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,14 Triliun. Hal ini ditopang oleh penyerapan pos belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan dalam APBD Provinsi dan kota/kabupaten di Provinsi NTB sampai dengan triwulan IV 2017 sebesar Rp19,91 Triliun, lebih ting-

gi dibandingkan realisasi pendapatan dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,91 Triliun.

Indikator kesejahteraan Provinsi NTB menunjukkan peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, terutama non tambang, pada triwulan IV 2017. Hal itu terlihat dari beberapa indikator seperti Nilai Tukar Petani (NTP) yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, persentase kemiskinan menunjukkan adanya penurunan.

PertumbuhanekonomiProvinsi NTB pada triwulan II 2018 diperkirakan menurun. Ekonomi

triwulan II 2018 diperkirakan tumbuh antara 1,99 s.d 2,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan perkiraan triwulan I 2018 yang mengalami peningkatan. Perlambatan pertumbuhan tersebut seiring denganpenurunankinerjaekpor luar negeri, terutama ekspor tambang. Perekonomian Provinsi NTB secara keseluruhan tahun 2018diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. (bul) Achris Sarwani (Suara NTB/bul)

Untuk Keuangan Syariah

NTB Mengungguli ’’Serambi Mekkah’’

Waspadai Konflik ANCAMAN konflik itu selalu ada. Apalagi bagi daerah-daerah yang investasinya tumbuh bagus. Kuncinya, kekuatan masyarakat menangkal konflik tersebut.

Pusat-pusat investasi cenderung rawan konflik. Setelah dipelajari, konflik biasanya dimainkan. Ada yang mendesain di belakangnya. Apalagi bila berbicara tentang persaingan, sebut saja persaingan antar provinsi. ‘’Kalau daerahnya kondusif. Investasinya akan tumbuh baik.

Tapi perlu diingat, daerah yang kondusif, bisa menimbulkan kecemburuan bagi pihak luar,’’ kata Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H. L. Syafi`i, MM di temui di ruang kerjanya, Rabu (14/3) kemarin.

Ia berbicara banyak tentang manajemen konflik dan kondusivitas daerah. Dalam konteks kondusivitas, investor biasanya akan mengerumini daerah-daerah yang stabil keamananya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan investor sebelum masuk, pertimbangan untung rugi dan masa waktu berinvestasi.

Sumber-sumber ancaman kondusivitas daerah, kata L. Syafi‘i, berkaitan erat dengan masyarakat itu sendiri. Bisa juga karena faktor potensi bencana alam. Lemahnya daya tangkal terhadap hoaks dan provokasi. Karena itulah masyarakat perlu dibina untuk memiliki filter yang tinggi.

Mantan Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB ini kemudian mengemukakan persoalan sosial yang ada di NTB, semuanya by design. Karena apa? Secara kearifan lokal, NTB tidak memiliki potensi masyarakatnya berkonflik, apalagi membuat kegaduhan. ‘’Tetapi kalau terjadi (konflik), apalagi kasus-kasus besar, itu pasti ada provokasinya. Misalnya waktu pembakaran di Kediri. Itu dua tahun desainnya, itu orang luar yang melakukannya, dan menghabiskan banyak duit. Kalau daerah terlalu kondusif, daerah lain bisa tersaingi,’’ ungkapnya.

Bakesbangpoldagri melakukan antisipasi dengan memanggil para tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan tokoh agama untuk mencoba memiliki kekuatan daya tangkal terhadap konflik. Karena setelah dipelajari, sumber-sumber keributan ini hanya hal-hal kecil.

“Orang midang ditegur, bisa bertengkar. Lalu pertengkarannya akan merembet ke antarkampung,” bebernya.

Karena itulah, sepanjang masyarakat tidak memiliki kepekaan terhadap yang berdampak pada terjadinya konflik. Investor akan sangat mempertimbangkannya, apalagi jika masyarakatnya gampang disulut. Lain halnya dengan kondisi masyarakat yang sudah sangat sadar terhadap dampak konflik, keributan sekecil apapun akan diredam sendiri. Misalnya di Bali yang masyarakatnya menggunakan sistem banjar.

Saat ini kondusivitas di NTB relatif terjaga. Namun bukan kemudian abai begitu saja. Antisipasi inilah yang dilakukan dengan dengan mengingatkan masyarakat untuk tetap mengantisipasi potensi-potensi konflik. ‘’Ancaman dan tantangan bisa bergerak cepat. Banyak orang yang risau melihat ketegangan. Sehingga dia berfikir untuk mengacaukannya. Sekarang mengapa begitu banyak investasi antre. Ini juga bisa memicu potensi unkondusivitas bila masyarakat tidak menangkalnya,’’ ujarnya.

Implementasi menangkal konflik di pusat investasi, salah satunya dengan membentuk desa madani. Dua diantaranya yang akan dilauchning dalam waktu dekat, Desa Kuta (Kawasan KEK Mandalika) dan Kekait, Lombok Utara. Tiga lainnya, Aik Darek, Sintung, dan Doropeti menyusul. Masyarakat di desa madani ini akan didampingi bagaimana melaksanakan awig-awig, agar memberikan rasa nyaman kepada tamu, kepada investor untuk menjaga kondusivitas dalam jangka panjang. (bul) H. L.Syafi’i (Suara NTB/dok)

(ant/bali post)

FASILITAS BERMAIN - Dua orang anak bermain jungkat-jungkit di fasilitas bermain anak di pinggiran pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola ITDC di Kuta, Praya, Lombok Tengah. Guna meningkatkan minat dan memberikan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Kuta, pihak pengelola menyediakan fasilitas pendukung seperti taman bermain anak, masjid dan toilet umum.

OJK Minta Laporan Bank Terkait Dugaan KUR Salah Sasaran Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB meminta bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) melaporkan adanya dugaan penyaluran KUR salah sasaran di Kabupaten Sumbawa. Otoritas mengantensi dugaan kasus

ini.

Diketahui sebelumnya, penyaluran KUR Bank NTB Sumbawa diduga terjadi penyimpangan. Kini dugaan kredit macet yang mencapai miliaran rupiah tersebut tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

Dengan mulai memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Informasi yang diperoleh, KUR yang diduga terjadi penyimpangan tersebut dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2017. Dimana ada enam debitur yang jumlah kreditnya bervariasi, dengan total keseluruhan lebih kurang Rp 2 miliar. Jaksa pun sudah memanggil enam debitur untuk dimintai keterangan.

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH, Kamis (8/3) lalu membenarkan adanya laporan dugaan tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah pihak terkait. ‘’Saya juga tahu infonya dari koran. Kok sudah sampai Kejaksaan, ada apa,’’ kata Kepala OJK NTB, Farid Faletehan di kantornya, Rabu (14/3) kemarin.

Mendapat informasi itu, OJK langsung menkonfirmasinya ke Bank NTB. Sementara manajemennya di kantor pusat di Mataram belum juga mengetahui secara pasti

duduk persoalan ini. Setelah konfirmasi itu, Bank NTB kemudian menurunkan tim internalnya untuk memastikan apa sesungguhnya yang terjadi. ‘’Tapi prinsipnya, kita minta Bank NTB melaporkannya ke OJK. Kalau kasusnya, saya belum tau secara pasti. Informaisnya, ada 5 atau 6 rekening yang diduga salah sasaran penyaluran KUR,’’ imbuh Farid.

Apakah ada unsur pelanggarannyapun, Farid juga belum berani menyimpulkannya. Ia meminta jika dugaan kasus ini memiliki data, bahkan data yang dimiliki wartawan. Bisa dijadikan acuan otoritas untuk melakukan pemeriksaan.

Tidak ada saja atas kasus dugaan penyaluran KUR salah sasaran Bank NTB ini. Bankbank lainnya, diharapkan masyarakat juga aktif memberikan laporan. Tentunya dengan melampirkan buktibukti kuat untuk dilakukan pemeriksaan. ‘’Kita bisa melakukan pemeriksaan langsung, sepanjang ada informasi masuk,’’ imbuhnya.

Jika dilakukan pemeriksaan, OJK bisa memberikan penilaian kepada bank. Bila benar bank melakukan kegiatan usahanya di luar prosedur dan ketentuan. Begitu juga pemerintah, banknya bisa diberikan punishment.(bul)

Mataram (Suara NTB)Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sangat meyakini NTB ke depan akan menjadi barometer keuangan syariah di Indonesia, bahkan di level global sekalipun. Keyakinan tersebut sangat memungkinkan.

Indikator-indikator pendukungnya saat ini telah tumbuh menjanjikan.

Provinsi Aceh, dengan julukan ‘’Serambi Mekkah’’, sudah dikenal sebagai provinsi pertama yang menerapkan pola-pola syariah, termasuk di industri keuangannya. Brand tersebut muncul karena memang pemerintah mendorongnya.

Berbeda halnya dengan NTB, pola-pola syariah tumbuh, terutama di industri keuangannya, karena atas dasar keinginan masyarakatnya. Sehingga NTB bisa menjadi provinsi percontohan, pengembangan ekonomi syariah.

Demikian disampaikan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan pada kegiatan temu wartawan di Mataram, Rabu (14/3) kemarin.

Dari data-data yang dimilikinya, terlihat seluruh indikator keuangan syariah tumbuh cukup progresif. Data tahun 2017 misalnya. Bank Umum Konvensional asetnya tumbuh 14,69 persen. Dari nilai asset Rp 33,6 triliun tahun 2016 menjadi Rp 38,5 triliun. Sementara Bank Umum Syariah (BUS) asetnya tumbuh sebesar 35,07 persen. Atau Rp 2,6 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 3,6 triliun pada tahun 2017.

Begitu juga kredit (pembiayaan oleh bank). Kredit Bank Umum Konvensional pada tahun 2017 tumbuh 12,53 persen. Tahun 2016 kreditnya sebesar Rp 29,3 triliun, menjadi Rp 32,8 triliun tahun 2017. Sementara BUS, kreditnya tumbuh 38,19 persen.

Atau sebesar Rp 2,2 triliun pada 2016 menjadi Rp 3 triliun tahun 2017.

Demikian juga untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk tabungan, deposito dan giro, Farid Faletehan mengungkapkan untuk bank konvensional ia mampu menyerap dana masyarakat sebesar Rp19,8 triliun tahun 2016, menjadi Rp 23,5 triliun tahun 2017, atau tumbuh 18,71 persen. Sementara BUS pertumbuhan DPKnya mencapai 20,61 persen.

Atau Rp 1,4 triliun pada tahun 2016, menjadi Rp 1,7 triliun pada tahun 2017.

Dengan data gabungan, BUS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di NTB. Asetnya tumbuh

37,26 persen. Dari Rp 2,9 triliun pada 2016 menjadi Rp 3,977 triliun pada 2017.

Pembiayaan juga tumbuh 40,51 persen. Dari Rp 2,4 triliun pada 2016 menjadi Rp 3,4 triliun pada 2017.

“Dengan masuknya konversi penuh Bank NTB dari konvensional ke syariah, maka share perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bisa mencapai 30-an persen dari 8,17 persen,” demikian Farid. Kendati progres keuangan syariah di NTB sangat menjanjikan.

Berbeda halnya dengan masyarakatnya. Dilihat dari literasi (pemahaman) keuangan syariah di NTB sebesar 5,09 persen. Sementara iklusi (akses) keuangannya 8,38 persen. Sementara nasional, literasi keuangan syariahnya 8,11 persen, dan iklusinya 11,06 persen. Karena itu, sangat penting perananan pemerintah daerah (eksekutif dan legislative) untuk mendukungnya. Menguatkan peran toga dan toma.

“Kalau tokoh agama, tokoh masyarakat mendorong keuangan syariah di masyarakatkan. Kemudian eksekutif dan legislatif juga mengajak, NTB akan menjadi laboratorium keuangan syariah di Indonesia,’’ kata Farid.

Demikian juga dengan industri keuangan. OJK juga mendorong melakukan lebih banyak edukasi ke masyarakat. Sebab pada dasarnya, masyarakat NTB keyakinannya sangat kuat dengan keuangan syariah. Indikatornya, bila OJK dan stakeholders melakukan sosialisasi, masyarakat cukup antusias membuka akses layanan keuangannya langsung (paling tidak membuka tabungan).

Terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani juga memandangnya sangat optimis, NTB jadi barometer keuangan syariah di Indonesia. Dalam industri keuangan syariah telah satu visi dengan ekonomi syariah yang telah tumbuh cukup baik. ‘’Jika semua pihak bersinergi, kita sangat optimis melihatnya,’’ katanya.

Ekonomi syariah menerapkan prinsip keadilan, dan pemerataan. Ini selaras dengan upaya mendukung kesejahteraan rakyat. Tinggal kemampuan NTB secara konsisten mewujudkan konsep syariah ini. Dia bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan. ‘’Konsepsi syariah ini hubungannya dengan pemberdayaan. Jika konsisten dilakukan, kita yakin dengan NTB,” demikian Achris. (bul)

(Suara NTB/dok)

Farid Faletehan

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

Diusung Tujuh Partai

Butuh Waktu Lama

Jaga Netralitas TAHUN 2018 ini merupakan tahun politik. Tahun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Menghadapi tahun pilkada itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan agar tetap menjaga netralitasnya.

“Sikap netral akan membuat kita lebih damai dan kondusif,” ungkap Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim, Ahsanul Khalik di hadapan peserta Musya(Suara NTB/ist) warah Perencanaan Ahsanul Khalik Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 di Selong, Rabu (14/3) .

Adanya peranan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara tidak dinafikan dalam pilkada. Pjs Bupati Lotim, Ahsanul Khalik mempersilakan untuk bermain. “Silakan bermain tapi bermainlah yang cantik,” kata Ahsanul.

Diakui, setiap orang memiliki hak pilih. Pilihan tersebut menentukan masa depan Kabupaten Lotim. Lebih khusus kepada ASN, tetap ada aturan yang mengikat. Pjs berpesan, kepada Kepala Bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lotim tetap melakukan pengawasan terhadap ASN yang ada di dinasnya masing-masing.

Bicara soal musrenbang, Ahsanul Khalik menekankan merupakan sarana penjabaran lebih lanjut dari upaya melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

Untuk itu, pihaknya berharap musrenbang imendapatkan solusi-solusi untuk perkembangan Lotim.

Ahsanul menekankan kepada OPD agar menggunakan pendekatan potensi yang ada di daerah yang diambil dari hasil musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang perempuan serta musrenbang kabupaten dan berharap semua itu dapat digali untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, pendekatan masalah, misalnya tentang kemiskinan dengan cara memberdayakan BUMDes, sehingga angka kemiskinan bisa menurun. Tidak hanya itu, persoalan perempuan dan anak yang semakin meningkat, sehingga dibutuhkan keseriusan OPD terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Setelah musrenbang Ahsanul berharap adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk pembangunan Kabupaten Lotim di segala bidang dan berharap kepada seluruh OPD untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. (rus)

Penetapan Tersangka Kasus Pusuk Sembalun Selong (Suara NTB) Kasat Reskrim Polres Lombok Timur (Lotim) AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK menjelaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) memakan waktu yang cukup lama. Dalam satu tahun, katanya, penanganan kasus tipikor Polres Lotim dijatah sebanyak tiga perkara yang harus. Maka dari itu, tidak heran jika penetapan tersangka dalam kasus Pusuk Sembalun belum dapat dilakukan.

Dijelaskannya, sejauh ini penanganan kasus penataan kawasan Pusuk Sembalun masih berjalan. Setelah sebelumnya dilakukan audit investigasi dalam proses penyelidikan (lidik) dan penghitungan kerugian negara (PKN) dalam proses penyedikan (sidik) yang dilakukan oleh BPKP. Pihaknya masih menunggu surat resmi PKN dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Menurutnya, apabila surat itu sudah diterima maka secepatnya dalam dilakukan penetapan tersangka.

‘Jika PKN sudah ada, maka dalam kurun waktu satu minggu dapat dilakukan penetapan tersangka. Tapi sampai sekarang belum ada,”ujarnya.

Joko Tamtomo menjabarkan, lamanya proses diturunkannya surat resmi PKN dari BPKP dikarenakan BPKP tidak serta mengeluarkan hasil audit PKN itu oleh BPKP NTB saja. Melainkan setelah dilakukan audit lapangan, baik berupa audit investigasi maupun PKN, pihak BPKP harus melakukan koordinasi dengan BPKP pusat kemudian keluar surat perintah. Dari

(Suara NTB/yon)

Joko Tamtomo pusat kemudian dikembalikan ke daerah.

Dari informasi, hasil audit BPKP NTB sudah diserahkan cukup lama ke BPKP pusat. Untuk itu, diharapkan surat resmi PKN dari BKP dapat dikembalikan ke daerah yang diterima oleh Polres Lotim. Di mana, untuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi sudah dilakukan.

“Untuk pemeriksaan tidak memakan waktu lama, hasil audit dari BPKP ini yang masih kita tunggu,” ujarnya.

Dalam kasus ini, penyidik

dati Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa sejumlah pihak terkait di antaranya, ULP, tukang beserta para pekerja, serta instansi terkait. Termasuk yang tidak kalah penting untuk dimintai keterangan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Diketahui, proyek penataan kawasan pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp2 miliar berasal dari tugas perbantuan (TP) tahun 2016 yang dikerjakan melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim.

Dari total anggaran itu, sebesar Rp1,6 miliar untuk pembangunan fisik, penataan prasarana pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Diduga dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIRUSAK - Ruangan Kanit Dikbud Kecamatan Masbagik yang dirusak orang yang tidak bertanggung jawab. Diduga, insiden itu bermula dari adanyan dugaan pencemaran nama baik terhadap salah satu calon bupati di Pilkada Lotim,

Sukiman Klaim Beberapa Ponpes Siap Mendukung Selong (Suara NTB) Memasuki masa kampanye pelaksanaan pilkada serentak 2018, Calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) nomor urut 3, H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) optimis unggul dan memenangkan perhelatan akbar pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Pasalnya selain didukung tujuh partai politik, beberapa yayasan atau pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lotim siap berjuang bersama Sukma.

Hal ini disampaikan Cabup H. Sukiman Azmy dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/3).

Diakuinya, semua calon memiliki potensi yang sama untuk menang, terlebih saat ini waktunya masih panjang disamping swing voter menurut survei masih cukup tinggi yaitu sekitar 25 %. Karena itu Sukma tidak pernah menganggap enteng semua calon yang ada.

Selain itu, katanya, setiap calon tentu optimis untuk menang. Keoptimisan Sukma didasari oleh suara 7 partai pendukung yang pada Pemilu 2014 yang lalu sekitar 53 %.

24 orang anggota dewan partai pengusung Sukma kalau rata-ratakonstituennya masing-masing lima ribu orang, sudah dapat dihitung potensi suara Sukma. Terlebih lagi di bagian timur Lotim ada Maraqit Ta’limat mendukung penuh pasangan Sukma, di bagian utara juga ada Yatofa dan beberapa yayasan atau ponpes yang dengan istiqomah bersama Sukma, semua itu menambah optimisme Sukma memenangkan pilkada ini.

(Suara NTB/dok)

H. Sukiman Azmi “Tentang kecamatan di mana pasangan Sukma diunggulkan, kami optimis minimal di wilayah kecamatan asal pasangan calon, di situlah kami akan unggul,”terangnya.

Disinggung terkait LHKPN dan sumbangan sosial pasangan calon. Mantan Bupati Lotim ini menegaskan jika hal tersebut bukanlah merupakan barometer kemenangan. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah menjadi pemilih yang cerdas berdasarkan pengalaman pilkada langsung dua kali.

“Terkadang mereka sekarang menganggap sumbangan sosial yang diberikan adalah sebagai pembayar janji kampanye lima tahun yang lalu,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman pilkada 2013 yang lalu, lanjut Sukiman, saat ini Timses Sukma menggerakkan secara optimal seluruh komponen partai pengusung. Secara rutin Sukma menjalin koordinasi dengan semua pihak dan meninjau lapangan agar laporan tidak hanya di atas kertas. “Alhamdulillah hasilnya lebih baik dan insya Allah pasangan Sukma akan unggul,” tegasnya optimis. (yon)

PTUN Pilkades Sokong

Kalah Gugatan, Pemda KLU Ajukan Banding

Kantor Unit Dikbud Masbagik Dirusak Selong (Suara NTB) Ruangan Kepala Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Masbagik, Rabu (14/3) dirusak puluhan orang yang tidak bertanggung jawab. Perusakan yang terjadi itu diduga berawal dari adanya pencemaran nama baik terhadap salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Lotim 2018.

Terkait perusakan itu, Kanit Masbagik, Putradi, S.Pd., langsung melapor ke SPKT Polres Lotim.

Kepada Suara NTB, Putradi menjelaskan, kerjadian itu sekitar pukul 10.00 wita. Pada saat itu, sekitar 20 orang datang ke kantornya, 10 orang masuk ke dalam ruangannya dan 10 orang lainnya berjaga di luar.

Untuk yang 10 orang masuk ke ruangannya itu, tuturnya, langsung bertindak anarkis tanpa terlebih dahulu membicarakan apa yang menjadi keluhan dan tuntutannya. Mereka langsung berteriak mengucapkan kata-kata kotor terhadapnya serta melakukan perusakan terhadap meja dan melempar gelas serta berkas-berkas yang terdapat di dalam ruangan.

Setelah mengkroscek apa yang menjadi keluhan masyarakat itu, Putradi mengungkapkan jika puluhan orang itu tidak terima soal statusnya di media sosial jejaring facebook dengan melontarkan kata-kata kotor terhadap salah satu pasangan calon. Status tersebut, diakui Putradi, ia posting sekitar tiga bulan yang lalu lantaran resah dengan calon yang bersangkutan promosi melalui akun facebooknya. “Memang saya mengucapkan kata kotor sekitar tiga bulan yang lalu terhadap salah satu calon bupati, karena saya resah ia promosi lewat akun facebook saya,” akunya.

Terkait perusakan ini sudah dilaporkan ke aparat Polres Lotim. Diharapkan petugas kepolisian segera menindaklanjuti dan menangkap para pelaku perusakan. Selain itu, ia juga menilai jika tindakan anarkis yang dilakukan oleh puluhan orang itu sudah merusak citra dan nama baiknya selaku pimpinan di Dinas Pendidikan untuk wilayah Kecamatan Masbagik.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, membenarkan Kanit Dikbud Masbagik sudah datang untuk membuat laporan terkait perusakan itu. Dalam hal ini, tim identifikasi sudah diterjunkan untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dijelaskannya, kejadian tersebut merupakan imbas dari adanya kejadian sebelumnya yakni terkait dengan adanya perbuatan sesuai dengan pasal 315 yakni pencemaran nama baik dengan melontarkan kata-kata kotor.

Terkait dengan pencemaran nama baik itupun, pihak kepolisian sudah menerima pengaduan. Hanya saja, laporan yang diterima sebatas berbentuk pengaduan, sehingga pihak kepolisian berupaya untuk memanggil pelapor untuk dimintai keterangan.

Apabila perkara ini ingin dilanjutkan, diminta supaya membuat laporan polisi. “Kita juga dengan adanya persoalan ini, masyarakat kita harapkan jangan main hakim seperti ini,” ujarnya.

Terpisah, Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, mengatakan insiden perusakan terhadap aset pemerintah di Kecamatan Masbagik tidak serta merta menyalahkan masyarakat.

Melainkan semua pihak terutama aparatur pemerintah harus bisa mengendalikan diri. Insiden ini, imbaunya, harus dijadikan sebagai pembelajaran untuk berhati-hati di dalam melontarkan suatu perkataan terhadap siapapun dan dimanapun.

Selaku Pjs bupati, Ahsanul mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolres Lotim agar dapat mewujudkan pilkada damai dan santun di Kabupaten Lotim. Secara kepegawaian, Ahsanul Khalik menegaskan secepatnya akan melakukan pemeriksaan terhadap terhadap Kepala Unit Dikbud Kecamatan Masbagik. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

PEDAGANG - Para pedagang yang biasa berjualan di tiga Gili mengeluhkan penerapan emoney untuk menyeberang ke tiga Gili. Tampak sejumlah pedagang di Pelabuhan Bangsal yang biasa berjualan di Tiga Gili sedang menanti boat yang akan membawa mereka ke tujuan.

Tak Mulus, Pembayaran Tiket ”E-Money” Bangsal Dikeluhkan Tanjung (Suara NTB) Usai diluncurkan beberapa waktu lalu, sistem tiket e-money yang diterapkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Koperasi Karya Bahari dan Bank Mandiri dikeluhkan.

Sebagai program baru yang berbau teknologi, ternyata implementasinya tak mudah dipahami oleh pengunjung khususnya kalangan pedagang bakulan.

Mereka mulai mengeluhkan sistem e-money tersebut.

Keluhan para pedagang dan pengunjung yang hendak menyeberang ke 3 Gili, lebih mengarah pada tidak dipahaminya praktik e-money di lapangan. Kartu e-money yang dibagikan oleh pihak KKB dan Bank Mandiri belum dapat dipahami layaknya tiket tol elektronik.

Salah seorang pedagang yang enggan dikorankan namanya, mengaku masih bingung dengan tiket e-money tersebut.

Pasalnya mereka harus membeli kartu tiket e-money senilai Rp25 ribu dengan saldo yang sudah terisi di dalam kartu.

Apabila saldo sudah habis mereka juga harus mengisi ulang saldo dengan nominal dan isi saldo yang sama.

“Masih bingung saja, karena ini baru awal dan tidak ada pemberitahuan cara meng-

gunakannya,” kata pedagang yang akan menyeberang ke Gili Trawangan itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Koperasi Karya Bahari, Sabarudin kepada wartawan mengakui adanya keluhan maupun kesulitan penerapan e-money. Namun demikian untuk memudahkan implementasi dalam jangka panjang, pihaknya berjanji bahwa KKB dan Bank Mandiri akan melakukan sosialisasi.

“Dalam waktu dekat, KKB dan Bank Mandiri akan sosialisasi dengan menempelkan tata cara penggunaan dari sistem e-money tersebut,” kata Udin.

Sejatinya, pemakaian tiket e-money penyeberangan Bangsal – 3 Gili dan sebaliknya lebih mudah diterapkan. Kartu emoney yang sudah dibeli secara otomatis dipakai oleh pengunjung maupun pedagang yang akan menyeberang. Di bagian layanan KKB, kartu tersebut langsung dicolok di mesin yang sudah disediakan. Setelah itu keluarlah tiket penyeberangan yang digunakan sebagai pass penumpang boat.

Apabila sewaktu - waktu saldo dari kartu e-money habis, maka pemilik kartu bisa mengisi ulang. Tata cara pengisian ulangnya bisa dilakukan di ATM Bank Mandiri, atau bisa

Tanjung (Suara NTB) Gugatan perdata atas surat bupati Lombok Utara No. 141/ 253/KLU/2017 tentang Pemilihan Suara Ulang) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, akhirnya dimenangkan oleh penggugat, Marianto. Putusan yang memenangkan penggugat diketahui setelah dibacakannya putusan akhir gugatan di PTUN pada Selasa (13/3) lalu. Terhadap persoalan itu, Pemda KLU pun akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, SH., kepada wartawan Rabu (14/3) membenarkan, pada dugaan perdata terkait PSU Pilkades Sokong, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, Marianto. “Oya, kami akan lapor pak Bupati, kita banding. Sudah jelas, apalagi ini kan masalah wibawa pemerintah,” kata Eka. Kabag Hukum mengklaim belum membaca putusan majelis hakim PTUN Mataram secara lengkap. Terlebih lagi, dalam sidang putusan final Selasa lalu itu, ia mengutus Kasubag untuk menghadirinya.

Namun demikian, bisa dipastikan bahwa surat bupati No. 141/253/KLU/2017 tentang PSU yang isinya menganulir keberadaan Marianto sebagai satu dari lima calon Kepala Desa Sokong dalam Pemilihan

juga mengisi di petugas KKB yang ada di Bangsal.

“Ke depan kita akan menyediakan loket pengisian ulang di pelabuhan Bangsal supaya pengunjung yang memegang kartu e-money tidak repot,” imbuhnya.

Terkait besaran saldo dalam kartu e-money, nominalnya beragam. Dari yang terendah sebesar Rp50 ribu sampai nominal Rp1 juta. Dengan demikian, apabila saldo Rp 50 ribu, maka saldo e-money hanya bisa dipakai untuk 3 kali penyeberangan tujuan Bangsal – Gili Trawangan. Karena untuk sekali penyeberangan Bangsal – Trawangan dan sebaliknya sebesar Rp15 ribu per orang.

“Adanya inovasi baru ini sebetulnya kami berharap akan memudahkan semua penumpang, terutama pedagang yang setiap hari menyeberang.

Selain itu dengan cara ini, kita lebih transparan, sehingga PAD yang masuk ke kas daerah jelas,” Raden Eka Asmarahadi demikian Udin. (ari) (Suara NTB/ari)

Suara Ulang, tidak dibenarkan oleh PTUN Mataram. “Waktu banding itu ada 14 hari, tetapi kita lapor dulu, baru ajukan banding,” imbuhnya.

Eka menjelaskan, putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Marianto tidak berimbas pada objek pidana Marianto, karena tidak memiliki ijazah SMP/MTs sebagai syarat mengikuti Pilkades Sokong.

Sebab inti persoalannya yaitu pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang dicabut pihak sekolah dan Kemenag Lombok Utara tersebut masih harus berproses di PTUN. “Itu (pidana SKPI) di PN (Pengadilan Negeri). Itu dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili berkaitan dengan pencabutan karena bukan ranahnya PN,” sambungnya.

Terkait pencabutan surat keterangan ijazah dikeluarkan Kemenang ini dikembalikan ke penggugat. Sebagaimana PN tidak berwenang memproses, maka dipersilakan menyampaikan gugatan SKPI ke PTUN. Terpisah, penggugat Marianto kepada awak media turut membenarkan putusan final PTUN telah mengabulkan permohonannya. Putusan PTUN berisi antara lain, menyatakan batal atau tidak sahnya surat Bupati Lombok Utara No. 141/ 253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 perihal PSU. Selain itu mewajibkan tergugat untuk mencabut surat bupati dimaksud, mewajibkan tergugat untuk melanjutkan proses tahapan penetapan dan pelantikan penggugat sebagai Kepala Desa Sokong terpilih, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa.

“Di amar putusan hakim PTUN yang memutuskan perkara sudah jelas bahwa eksepsi tergugat ditolak, PSU dicabut karena tidak diatur dalam Undang-undang dan surat keterangan pengganti ijazah, sah dipergunakan. Artinya semua gugatan saya dikabulkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara,” paparnya. (ari)

Musrenbang Masa Transisi

Dewan Harapkan Perencanaan yang Berkesinambungan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019, Rabu (14/ 3). Penyusunan RKPD 2019 ini pada masa transisi kepemimpinan menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lotim.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori berharap dalam penyusunan perencanaan di masa transisi ini terjalin kesinambungan program.

Siapapun yang nantinya menjadi bupati dan wakil bupati terpilih memimpin Lotim periode 2018-2023 dapat melanjut-

kan program pembangunan yang berkesinambungan.

Program-program yang sebelumnya baik di periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati sebelumnya diharapkan bisa dilanjutkan. Tidak berhenti di tengah jalan karena alasan ego atau perbedaan pandangan kepala daerah baru dengan yang lama. ‘’Seperti pembangunan kawasan wisata Labuhan Haji yang diketahui belum rampung. Harapannya bisa diteruskan nantinya oleh kepala daerah selanjutnya,’’ ujarnya.

Intinya kata Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini perencanaan pembangunan ini harus fokus. Fokus dalam mengatasi

persoalan-persoalan mendasar yang terjadi di Kabupaten Lotim, sehingga perencanaan pembangunan yang dilakukan bisa terjalin. ‘’Perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan di era kepemimpinan dan dianggap bagus diharap tetap berlanjut,’’ harapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi mengakui Musrenbang yang digelar Rabu merupakan musrenbang masa transisi.

Transisi dari RPJM 20132018 dan menjelang dilahirkannya RPJM baru era kepemimpinan bupati baru periode 2018-2023 mendatang.

Dijelaskan, musrenbang yang digelar kemarin merupakan amanah konstitusi. Di mana, dasar pelaksanaannya sudah jelas. Penyusunan RKPD 2019 itu, katanya, bukan berarti siasia dan tidak berlanjut dari era ke era. Karena berdasarkan peraturan perdunangan disebutkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada masa transisi mempedomani Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

“Jadi tidak ada hal yang yang kemudian tidak punya manfaat. Konsistensi perencanaan terus dikawal melalui dokumen RPJP. Sehingga hasil yang dibahas di RKPD 2019 harus diiku-

ti oleh siapapun menjadi bupati,’’ ujarnya, seraya menambahkan RPJP yang sudah dibahas masa berlakunya 20 tahun. ‘’RPJP ini melingkupi empat periode. Ada empat periode masa jabatan bupati dan wakil bupati yang konsistensinya tetap terjaga,’’ ujarnya.

Sesungguhnya, lanjut Kepala Bappeda, proses perencanaannya tetap berkesinambungan.

Terlepas dari usulan dan gagasan yang muncul dari grass root, dari tingkat desa belum bisa terakomodir semua. Pasalnya, yang menjadi penentu adalah kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Prioritas kebijakan tetap terjaga. (rus)

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

Masyarakat Waspada DB PENYAKIT deman berdarah (DB) mulai menyerang Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, masyarakat di daerah ini diingatkan terus meningkatkan kewaspdaannya. Jangan sampai serangan DB semakin meluas di daerah ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., Rabu (14/3). Ia mengungkapkan, hingga bulan Maret ini jumlah suspect DB di Loteng tercatat sebanyak 6 kasus. Jumlah tersebut memang jauh berkurang jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Yang datanya men(Suara NTB/dok) capai belasan kasus.

H. Omdah Namun untuk tahun ini, sudah ada dua kasus DB yang dinyatakan positif. Sedangkan tahun sebelumnya, belum ada yang dinyatakan positif. “Secara jumlah memang menurun. Tapi dalam hal kasus DB yang dinyatakan positif, cukup mengkhawatirkan,” jelasnya.

Terhadap temuan kasus-kasus DB, pihaknya pun sudah melakukan upaya-upaya penanganan. Misalnya, di lokasi ditemukan DB positif pihaknya sudah melakukan gerakan pembasmian sarang nyamuk ditambah fogging (pengasapan). Sementara untuk daerah-daerah temuan suspect DB, pihaknya sudah melakukan pemberantasan sarang nyamuk.

Hal serupa yang juga disarankan dilakukan oleh masyarakat di daerah lain yang belum ada temuan kasus DB-nya. Dengan begitu diharapkan penyebaran DB bisa ditekan semaksimal mungkin. Sehingga kalau sudah ada kasus DB yang ditemukan, cukup yang sudah ada saja.

Jangan ada tambahan kasus lagi. (kir)

Dam Mujur Belum Masuk Program Pusat Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Dam Mujur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menemukan fakta ternyata pembangunan Dam Mujur belum masuk dalam program pusat. Untuk itu, Pansus Percepatan Dam Mujur berencana melakukan audiensi dengan para anggota DPR RI asal NTB di Jakarta pekan depan.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Percepatan Dam Mujur DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (14/3).

Ia menjelaskan, dari hasil koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, Pansus memperoleh banyak informasi penting perihal rencana pembangunan Dam Mujur. Dari hasil informasi lapangan, pembangunan Dam Mujur sudah sejak lama diwacanakan. Pasalnya, dalam rencana program strategis pemerintah pusat pembangunan Dam Mujur ternyata belum masuk.

Bahkan, belum masuk dalam waiting list program pusat.

“Jadi selama ini, kesannya kita hanya ribut di bawah saja.

Bahwa Dam Mujur tidak bisa dibangun segera karena ada persoalan sosial dan berbagai macam kendala lainnya. Padahal sesungguhnya direncanakan program pemerintah pusat sendiri pembangunan Dam Mujur belum masuk,” jelasnya.

Hanya saja, ujar Suhaimi, meski belum masuk dalam program strategis pusat, bukan berarti peluang terbangunnya Dam Mujur sudah tertutup. Peluang tetap adanya. Tinggal bagaimana kemudian perjuangan dari semua elemen di daerah ini untuk bisa terus mendorong pemerintah pusat agar bisa mengakomodir Dam Mujur masuk dalam program strategis pemerintah pusat.

Kalaupun tidak bisa langsung masuk dalam program strategis pusat, paling tidak bisa masuk dalam waiting list-nya program pusat. Kalau rencana pembangunan Dam Mujur sudah masuk dalam program strategis pemerintah pusat, maka perjuangan untuk bisa mewujudkan Dam Mujur akan jauh lebih mudah.(kir)

Tangani Sanitasi dan Gizi Buruk

Pemkab Loteng Gandeng YPII Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggandeng Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) mulai tahun ini guna mendukung program percepatan penuntasan persoalan sanitasi serta gizi buruk atau stunting di daerah ini yang tercatat masih cukup tinggi. Kesepakatan kerjasama ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Loteng dengan YPII di Pendopo Bupati Loteng, Rabu (14/3).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., usai penandatanganan MoU menjelaskan, keterlibatan YPII diharapkan bisa membantu Pemkab Loteng menekan angka gizi buruk serta persoalan sanitasi di daerah ini. Karena persoalan gizi buruk masih menjadi salah satu momok bagi Pemkab Loteng, mengingat, jumlahnya yang tercatat masih cukup tinggi sampai saat ini.

“Program-program dari YPII ini nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu unsur penting. Di samping program dari SKPD terkait yang akan berkonvergensi dalam menuntaskan masalah sanitasi dan gizi buruk di daerah ini,” terangnya.

Pathul mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Loteng telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berbagai prestasi dan award berhasil diperoleh. Meski demikian, bukan berarti tidak ada persoalan yang dihadapi Pemkab Loteng di tengah kemajuan yang dialami Loteng, justru persoalan yang dihadapi semakin komplet.

Salah satunya persoalan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih intensif. Untuk bisa mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini dan, keterlibatan elemen di luar pemerintah dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan sangat diharapkan.

Lebih lanjut Pathul menjelaskan, di tahun 2019 mendatang Pemkab Loteng sudah mencanangkan yang namanya target 100-0-100 berupa capaian 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh serta 100 persen sanitasi layak. Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Ia menjelaskan, kualitas sanitasi yang baik serta pemenuhan air bersih memainkan peran dalam peningkatan kualitas kesehatan selain peningkatan asupan gizi.

“Segmen-segmen itulah yang ke depan jadi fokus penanganan kita, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini,” tambahnya.

Dan, untuk mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah dan butuh sinergisitas yang baik antara semua elemen. Apakah itu pemerintah daerah, masyarakat mampun dari lembaga lainnya, karena bagaimanapun juga, peningkatan kualitas kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

34 OPD di Lobar Rapor Merah Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) mendapatkan rapor merah, lantaran realisasi fisik dan keuangan jauh di bawah target. Dari target seharusnya dicapai sebesar 20 persen pada triwulan I ini, capaian 34 OPD ini hanya di bawah 15 persen. Ironisnya lagi, terdapat 20 OPD yang realisasinya di bawah 10 persen, bahkan beberapa OPD di bawah 1 persen, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) realisasinya hanya 0,37 persen dan Dinas Pertanian hanya 1 persen lebih.

Sementara sisanya 7 OPD capaiannya di atas 15 persen mendapatkan rapor kuning, sedangkan hanya 2 OPD yang mendapatkan rapor hijau, karena realisasi di atas 20 persen.

Atas realisasi ini, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi dan Sekda H. Moh. Taufiq pun kecewa. Pjs Bupati meminta agar OPD mempercepat realisasi baik keuangan, fisik dan PAD. Hal ini mengemuka pada rapat

pimpinan (rapim) yang dipimpin Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi, Rabu (14/3).

Pjs Bupati menekankan agar capaian target PAD ditingkatkan, begitu pun capaian target realisasi anggaran serta fisik. Capaian realisasi keuangan memang tipologinya seperti ini, tiap tahun capaian di awal tahun 7-10 persen, namun biasanya meningkat pada triwulan II dan III dan IV. Sementara itu, Sekda Lo-

bar H. Moh. Taufiq menegaskan capaian pada triwulan I ini seharusnya 25 persen akan tetapi baru tercapai rata-rata belasan persen. Namun menurutnya kondisi ini biasa terjadi tiap tahun, sebab di awal tahun biasanya capaiannya 710 persen, namun pada triwulan III dan IV baru meningkat.

Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadhan M.Si mengatakan dari data realisasi

yang diperoleh dari masingmasing OPD dari 43 OPD terdapat 34 OPD rapor merah, karena realisasinya di bawah 15 persen, 7 OPD kuning dan 2 OPD hijau. Lebih rinci dijelaskan, realisasi belanja rata-rata baru 7,4 persen atau setara Rp 61 miliar lebih dengan target setahun anggaran belanja langsung yang direalisasikan Rp 829 miliar lebih. “Belanja langsung ini kita dorong agar terserap lebih cepat, sebab baru terealisasi Rp 7,4 persen atau Rp 61 miliar, idealnya sebenarnya tercapai Rp 20 persen pada triwulan I ini,” jelas Heri.

Namun capaian pada triwulan I tahun ini dibandingkan tahun lalu lebih baik, sebab capaian tahun lalu hanya Rp6,9 miliar pada periode yang sama. Dirincikan lagi OPD yang paling parah

tingkat capaiannya (di bawah 10 persen) Dinas PUPR hanya 0,37 persen. Jika dibedah lagi, anggaran belanja di dinas PU-TR mencapai Rp 249 miliar lebih, namun baru terealisasi Rp914 juta lebih. Dinas Pertanian 1,47 persen, Dispora 2,18 persen, Dinas P2KBP3A dan Disperindag sama-sama 2,54 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan 3,17 persen dan Dinas Kesehatan 3,55 persen.

Jika dibedah lebih dalam lagi dari OPD yang ada, paling besar anggaran belanja langsungnya Dinas PUPR mencapai Rp249 miliar lebih, lalu Dinas Dikbud Rp136,4 miliar, Dikes Rp109 miliar lebih, RSUD Rp53,1 miliar, Dinas Pertanian Rp33,3 miliar dan Dinas Perindag Rp23 miliar lebih serta Setda Lobar Rp20 miliar lebih. (her)

Pemkab Lobar Kerjasama dengan Garuda Giri Menang (Suara NTB) PT. Garuda Indonesia, Tbk. melakukan kerjasama dengan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam memberikan pelayanan dalam jasa penerbangan. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan naskah kerja sama sesaat sebelum gelaran rapat pimpinan (rapim) di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (14/3).

Penandatanganan dilakukan General Manager Branch Office Lombok, Mochammad Yansverio dengan Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq.

Yansverio mengatakan kerjasama ini merupakan kerjasama dalam penggunaan Garuda Indonesia untuk perjalanan dinas dengan biaya corporate.

“Dengan kerjasama korporasi ini, maka akan ada pemotongan harga (discount) tiket kepada seluruh pegawai lingkup Pemkab Lobar beserta keluarganya,” kata Yansverio.

Kerjasama ini berlaku selama setahun terhitung sejak nota kerja sama ditandatangani, namun jika berjalan baik kemungkinan akan berlanjut lagi pada tahap berikutnya.”Nantinya aparat Pemkab Lobar yang akan bepergian keluar daerah akan diberikan discount khusus. Harga yang tidak diberikan kepada pihak

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Manager Branch Office Lombok, Mochammad Yansverio menandatangani kerjasama dengan Pemkab Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (14/3). lain. Tiketnya nanti akan diberi kode khusus. Ini juga diberikan kepada keluarganya. Yang penting ada surat pengantar dari pejabat yang berwenang. Kalau ada pengantar, monggo,” ujarnya.

Ditambahkannya, kerjasama ini nantinya dapat mencip-

takan efisiensi pembiayaan dalam perjalanan pegawai.

Dijelaskannya efisiensi dalam perjalanan perlu dilakukan dengan benar-benar memperhitungkan segala biaya yang akan dikeluarkan.Ia juga berharap agar pelayanan yang diberikan oleh PT. Garuda dapat diman-

faatkan dengan baik dan mampu menjalin kerjasama yang semakin besar.

Harapan yang sama disampaikan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi yang ikut menyaksikan saat membuka rapim.

Saswadi berharap kerjasama

yang dilakukan Pemkab Lobar dengan PT Garuda Indonesia mampu mengefisiensikan biaya transportasi ke luar daerah. “Mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Saswadi di hadapan para Kepala OPD Pemkab Lobar dan seluruh peserta rapim.(her)

Persoalan Tambahan Anggaran di APBD Sewa Rusunawa Praya Ditetapkan Rp150 Ribu Per Bulan Pemda Lobar Balas Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan biaya sewa untuk rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) Praya sebesar Rp150 ribu per bulan untuk unit yang di lantai bawah. Sementara untuk unit yang ada di lantai atas dibandrol paling rendah Rp100 ribu per bulan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Rabu (14/3). Menurutnya, besaran sewa rusunawa sesuai dengan Perda Loteng yang baru.

Saat ini, ujarnya, sudah ada sekitar 26 kepala keluarga yang mendaftar untuk menempati rusunawa yang dibangun tahun 2017 lalu tersebut. Ter-

sisa 46 unit lagi. Dari total daya tampung sebanyak 72 unit. Meski sudah ada yang mendaftar, namun operasional rusunawa direncanakan baru akan dimulai pada Bulan April mendatang. Karena untuk saat ini, masih tahap persiapan. Pihaknya sejauh ini juga belum menerima surat hibah rusunawa dari pemerintah pusat selaku pemilik aset.

Karena rusunawa ini, ujarnya, status kepemilikannnya masih menjadi milik aset pemerintah pusat dan belum menjadi aset milik Pemkab Loteng sepenuhnya.

“Saat ini kita sudah mengajukan usulan untuk penyerahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten. Dan, kemungkinan butuh waktu cukup lama,” terangnya.

Namun bukan berarti, rusunawa tidak bisa dioperasionalkan. Meski nantinya surat hibah dari pemerintah pusat belum turun, rusunawa tetap bisa dioperasionalkan. Karena pihaknya sudah menerima surat hibah sementara dari Satker Provinsi. Dan, surat hibah tersebut tetap bisa digunakan sebagai dasar bagi Pemkab Loteng untuk mengoperasionalkan rusunawa tersebut.

Keluarga yang akan menempati rusunawa, ujarnya, diprioritaskan keluarga kurang mampu yang ada di wilayah Kota Praya. Terutama warga yang akan terkena dampak penataan Kota Praya. Harapannya, para keluarga kurang tersebut bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak, kendati statusnya hanya sewa. (kir)

Tutup Saat Nyepi

ASDPAntisipasi Lonjakan Penumpang H-1 Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan pelabuhan penyeberangan Lembar pada Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu akan ditutup sementara. Hal ini mengacu SE Kemenhub Nomor HK.209/p/ 2/BPTD-XII/2018. Menindaklanjuti ini pihak ASDP Lembar sudah menyiapkan langkah antisipasi, terutama terjadinya lonjakan penumpang pada H-1 Hari Raya Nyepi yang diprediksi 10 persen. Pihak ASDP melakukan pengaturan jadwal dan pembagian kapal serta sosialisasi kepada semua unsur.

Humas ASDP Lembar Denny N Putra, menjelaskan, hari Sabtu (17/3) mulai pukul 06.00 Wita sampai Minggu (18/3) pukul 06.00 Wita, kapal -kapal penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Lembar maupun Pelabuhan Penyeberangan Padangbai tidak beroperasi. Untuk pengoperasian diatur dengan pola jadwal keberangkatan kapal terakhir diberangkatkan dari pelabuhan Lembar tanggal 16 Maret pukuI19.30 WITA. Saat ini kondisi penyeberangan normal, baik pengangkutan logistik dan penumpang. Ratarata penumpang pejalan kaki 300 orang per hari, kendaraan pribadi rata-rata 60 unit, sedangkan untuk roda dua sekitar

(Suara NTB/her)

PENYEBERANGAN - Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Pada hari Nyepi, Sabtu hingga Minggu pagi, penyeberangan ke Padangbai ditutup sementara.

250 unit. Sementara untuk truk ya terbiasa dengan penutupan 150 per hari. Untuk pelayanan ini, sebab mereka sudah memjelang Hari Raya Nyepi persiapkan diri untuk bekal diprediksi tidak ada antrean ketika menginap di perjalanpenumpang sebab mulai saat ini an. Di samping pihaknya pola rekayasa dilakukan dengan sudah melakukan sosialisasi menempatkan sebagian kapal ke para sopir dan penumpang. di Padangbai dan Lembar. Seh- Pihaknya melakukan langkah ingga ada tumpukan penump- antisipasi selain dengan pola ang pada H-1 sebelum penutu- pembagian kapal, juga dilakupan pihaknya bisa melakukan kan pengaturan jadwal serta langkah antisipasi. “Belajar dari sosialisasi lebih awal terkait sebelumnya, biasanya ada sih penutupan pelayanan penyelonjakan penumpang, sekitar 10 berangan. “Setelah Nyepi biasanya tidak ada lonjakan sigpersen,” ujarnya.

Namun para sopir biasan- nifikan,” tambahnya. (her)

Surat Provinsi

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) sudah membalas surat Pemprov bernomor 900/407/ BPKAD/2018 yang menekankan beberapa hal terhadap APBD Lobar, salah satunya penambahan anggaran di APBD sebesar Rp 73 miliar lebih dibandingkan RAPBD. Dalam surat tersebut pemda menjawab berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, bahwa pemda akan mencairkan dana transfer baik Prime dan Hibah air minum. Sedangkan anggaran yang bukan transfer akan dilakukan penundaan.

“Kita sudah jawab surat provinsi berdasarkan hasil rapat dengan dewan, bahwa kita akan mencairkan anggarananggaran yang dana tranpser, kita akan masukkan di APBD. Kalau yang tidak merupakan dana tranpser akan dilakukan penundaan,” kata Sekda Lobar H. Moh. Taufiq.

Menurutnya terkait persoalan dana ini, seandainya disampaikan semua sepakat dibahas maka tidak ada masalah dan itu dibolehkan. Namun karena ada polemik dan pemprov bersurat maka pemda menjawab surat tersebut.

Menurut ketentuan, dibolehkan saja dilakukan perubahan selama ada kesepakatan pasca dievaluasi provinsi yang dibahas dengan dewan. Namun akibat polemik, tambahan anggaran Rp 73 miliar antara APBD dan RAPBD dianggap tidak dibahas padhal sudah dijelaskan bahwa sudah dibahas. Dari anggaran ini jelasnya sesuai surat provinsi tersebut pihak pemda bakal mengeksekusi dana prime Rp20 miliar dan dana hibah PDAM Rp9 miliar dan dana pendamping Prime Rp30 miliar, sehingga total Rp59 miliar.

“Isi surat kami jelaskan juga dana tambahan APBD sumbernya dari Prime Rp 20 miliar, dana pendamping Prime Rp 30 miliar dan dana hibah PDAM Rp 9 miliar,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata sekda, pembahasan APBD hasil evaluasi provinsi sudah dilakukan setelah keluar SK Gubernur hasil evaluasi ini dibahas lagi dengan banggar sehingga disepakati.

Diketahui dalam surat yang dilayangkan provinsi tersebut,

pemprov menekankan perlunya pencermatan atas Perda Kabupaten Lobar tentang APBD tahun anggaran 2018. Berdasarkan surat pengantar bupati nomor 045.2/5BPKAD/ 2018 tertanggal 4 Januari bahwa Perda Kabupaten Lobar nomor 15 tahun 2017 tentang APBD dan Perbup nomor 90 tahun 2018 telah disampaikan ke Gubernur tanggal 11 Januari 2018. Setelah diilakukan pencermatan oleh provinsi antara dokumen Perda APBD dan Raperda APBD yang telah dievaluasi oleh pemprov terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda Lobar.

Total APBD dalam perda APBD sebesar Rp 1,758.306.286.739 lebih meningkat sebesar Rp 73.423.935.359 lebih atau 4,36 persen bila dibandingkan total APBD yang tercantum dalam Raperda APBD sebesar Rp 1.684.882.351.380 lebih. Target Pendapatan daerah dalam Perda APBD sebesar Rp 1.747.302.315.015 lebih meningkat sebesar Rp73.423.935.359 lebih dibandingkan yang tercantum di raperda APBD sebesar Rp 1.673.878.379.653 lebih.

Peningkatan target PAD sebesar Rp 44.423.552.358 lebih, di antaranya pada rekening yang sudah ditetapkan tentang pelepasan hak atas tanah meningkat sebesar Rp44 miliar.

Termasuk peningkatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp29 miliar.

Selain itu provinsi menyoroti peningkatan belanja daerah yang meningkat pada Perda APBD dibandingkan Raperda APBD sebesar Rp64 miliar lebih atau sekitar 3,87 persen.

Sesuai ketentuan permendagri nomor 21 tahun 2011, pemprov menekankan PAD yang dianggarkan dalam APBD harus mempunyai landaan hukum serta harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai ketetuan.

Pengalokasian belanja harus melalui mekanisme perencanaan dan telah dibahas serta mendapatkan persetujuan bersama. Terhadap yang bertentangan dengan ketetuan tersebut maka dilarang untuk dilaksanakan kecuali dana untuk program yang bersumber dari dana transfer. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

Halaman 6

Kerjasama Program Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dana BOS Triwulan Pertama 2018 di Sumbawa Telah Dicairkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana BOS untuk triwulan pertama tahun 2018 di Sumbawa telah dicairkan sejak Senin lalu. Bagi sekolah, yang telah merampungkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), maka dana BOS tersebut bisa langsung digunakan.

Demikian disampaikan Kasubag Tugas Pembantuan, M. Husnul Alwan S.Ag, Rabu (14/3) kemarin. Untuk TW I ini, berasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) sebanyak Rp11.728.

840.000. Rinciannya, SD Swasta mendapat alokasi sebesar Rp234.560.000. Terdapat 8 SD swasta yang mendapat BOS ini dengan jumlah siswa penerima 1466. Sedangkan SD Negeri mendapatkan total Rp7.545.280.000 dengan total jumlah siswa 47.158 dengan jumlah SD penerima sebanyak 361 sekolah.

Untuk SMP, bagi SMP swasta ada 12 sekolah yang menerima

dengan total Rp209.200.000 dengan jumlah siswa penerima 1046.

Ssedangkan SMP Negeri sebanyak 93 sekolah. Dengan total Rp3.739.800.000. Jumlah siswa SMP penerima 18.699 orang.

“Kita harapkan, begitu dana ini digunakan, segera di SPJ kan. Agar pencaiaran dana TW II nantinya bisa lebih cepat diproses,” harapnya.

Sekilas tentang penyaluran BOS, Dalam Juknis tahun 2018, dijelaskan tentang penyaluran dana BOS yang disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap semester pada waktu yang ditentukan. Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut. Untuk penyaluran setiap

Triwulan, 1) Triwulan I sebesar 20% dari alokasi satu tahun; 2) Triwulan II sebesar 40% dari alokasi satu tahun; 3) Triwulan III sebesar 20% dari alokasi satu tahun; dan 4) Triwulan IV sebesar 20% dari alokasi satu tahun.

Sedangkan untuk Penyaluran tiap semester, 1) Semester I sebesar 60% dari alokasi satu tahun; dan 2) Semester II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.

Untuk, Penyaluran BOS ke Sekolah Bendahara Umum Daerah(BUD)harusmenyalurkanBOS secara langsung ke rekening sekolah sesuai dengan ketetentuanperaturanperundang-undangan.

Proporsi penyaluran dana tiap triwulan atau semester dari RKUD ke rekening sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD. Ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran BOS sebagai akibat terjadinya perpindahan peserta didik, kelebihan salur, kekurangan salur, kelebihan

(Suara NTB/arn)

M. Husnul Alwan dana, kekurangan dana dan dana sisa bos dapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika terdapat peserta didik pindah/ mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan/semester berkenaan, maka BOS peserta didik tersebut pada triwulan/se-

mester berjalan tetap menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada sekolah yang ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan/semester berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi/update data Dapodik sebelum batas waktu cut off data penyaluran awal. 2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat perubahan data antara data yang digunakan untuk perhitungan alokasi sementara dengan data yang digunakan untuk perhitungan alokasi final pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III, atau semester I, maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.

Terhadap kelebihan yang tercatat dalam Dapodik, Tim BOS Provinsi melakukan pengurangan BOS

di sekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya. 3. Jika terjadi kelebihan dana yang tidak tercatat dalam Dapodik, yaitu ketika hasil kedua cut off Dapodik pada periode penyaluran lebih besar dari jumlah peserta didik riil di sekolah sehingga tidak terkonversi dalam penyaluran periode berikutnya oleh provinsi, harus dikembalikan oleh sekolah ke rekening KUD Provinsi.

Selanjutnya, 4. Jika terjadi kelebihan penyaluran BOS pada triwulan IV atau semester II maka sekolah harus mengembalikan kelebihan BOS tersebut ke rekening KUD Provinsi. 5. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah, maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.

Apabila BOS di KUD masih mencukupi, kekurangan salur di

sekolah dapat langsung diselesaikan. Tapi bila dana di KUD tidak mencukupi, Tim BOS Provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui laporan penyaluran untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar pencairan dana cadangan.

6. Jika terdapat sisa BOS yang belum habis digunakan di sekolah pada setiap periode diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri.

Terkait Ketentuan Pemberian Dana. 1. BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

2. Pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). (arn/*)

Ratusan Miliar Aset Dikpora KSB Tercecer Taliwang (Suara NTB) Ratusan miliar aset Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikelola Dinas Pendikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat masih “tercecer” dan belum bisa dikelola dengan baik. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya sarana Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami pengelolaan aset-aset yang ada saat ini.

(Suara NTB/ils)

BERBINCANG - Kepala Dinas Pol PP KSB Sihabuddin AP, saat berbincang dengan pedagang di pasar yang akan ditertibkan.

Penertiban Pasar Bayangan

Hari Pertama, Pendekatan Persuasif Diutamakan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat tetap akan mengedepankan pendekatan persuasif terkait rencana penertiban terhadap sejumlah pasar bayangan di wilayah setempat. Meskipun sejak dua hari lalu, sudah diingatkan untuk tidak menjual barang dagangannya di pasar tersebut. Tapi dalam praktiknya hingga hari penertiban Rabu (kemarin) masih terlihat masyarakat yang berjualan.

Tentu kondisi ini tidak membuat tim gabungan naik pitam, melainkan tetap dilakukan secara santun. Bahkan sesekali tim gabungan bercanda dengan para pedagang dan merayu mereka supaya tidak lagi berjualan di lokasi tersebut. Hasil pantauan Suara NTB di lokasi, tidak ada satupun barang milik penjual yang diangkut dan dipindahkan ke pasar Tana Mira secara paksa.

Meskipun demikian, puluhan anggota tim gabungan tetap bersiaga di lokasi untuk menghimbau supaya masyarakat mau pindah lokasi untuk berjualan.

Terlihat juga Kepala Dinas Pol PP, duduk bersama dengan para pedagang untuk kembali menghimbau para pedagang supaya pindah lokasi.

Kepala Dinas Pol PP KSB Sihabuddin AP, Kepada Suara NTB, Rabu (14/3) mengatakan, pendekatan secara humanis merupakan salah satu cara yang sengaja diambil pihaknya dalam penertiban pasar bayangan ini. Tentu upaya ini dilakukan, dengan harapan tidak ada lagi gesekan antara warga masyarakat dan Pemerintah.

Karena pada hakikatnya pemerintah ini hadir untuk melayani rakyatnya, maka sudah seharusnya setiap tindakan yang akan diambil harus lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat. Kalaupun harus ditertibkan, maka tidak harus dilakukan dengan cara yang asal gusur saja melainkan pola komunikasi yang langsung menyentuh kepada hati itu jauh lebih baik dan harus tetap terjalin.

“Kita bukan tidak mampu untuk main angkat barangbarang pedagang dan kita bawa

ke Tana Mira, tetapi kita lebih kepada kesadaran mereka untuk pindah lokasi itu yang terbaik,” ujarnya.

Dikatakannya, setiap persoalan pasti ada jalan keluar yang baik, tidak mesti dengan cara kekerasan. Karena jika yang dikedepankan adalah masalah arogansi dan bertindak saja tanpa berfikir untuk lebih bijak maka hasilnya akan sangat tidak baik. Bersikap dengan cara bijak inilah yang harus dilakukan dalam mengambil sikap dan hasilnya juga akan sangat baik. Tidak ada lagi gesekan dan para pedagang yang ada saat ini juga akan sadar, apa yang sudah dilakukan adalah salah. Tentu penertiban humanis, juga ada batasnya jika selama kurun waktu yang telah ditentukan tidak beranjak dari lokasi saat ini,maka jangan salahkan, jika tim gabungan ini bertindak secara represif. “Kita tetap kedepankan rasa kekeluargaan dalam penertiban ini, jika dalam waktu yang telah kita tentukan masih nekat berjualan kita akan ambil langkah selanjutnya,” tegasnya. (ils)

Kepala Dinas Dikpora, Drs. Tajudin M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (14/3) tidak menampik masih terbengkalainya aset yang ada dinas tersebut. Bahkan aset yang dimiliki oleh Dikpora ditaksir berada pada angka Rp600 miliar atau sekitar 40 persen dari total seluruh aset daerah. Aset-aset tersebut, tersebar di beberapa sektor pendidikan mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK. Dengan penyumbang terbesar dalam bentuk sarana prasarana penunjang pendidikan. Seperti bangunan gedung sekolah, meubeler (meja, kursi, lemari) serta alat-alat pembelajaran lain.

“Saat ini kita masih lakukan pendataan, kita juga belum mengetahui kondisi rill dari aset-aset ini, mana yang sudah rusak untuk kita

hapus dan yang belum. Mudahmudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya,” ujarnya.

Dikatakannya, belum dikelolanya aset-aset ini dengan baik, karena selama ini penataan aset di Dikpora dan jajaranya masih belum maksimal. Terutama di sektor Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola aset yang belum dilengkapi hingga saat ini, mulai dari tingkat TK, SD, maupun SMP. Konsekuensinya, aset-aset yang ada belum terkelola secara baik dan benar.

Untuk itu, pihak terkait saat ini tengah membuat telaah staf kepada pemerintah daerah untuk memberikan honor kepada petugas pengelola aset ini supaya bisa lebih maksimal dalam bekerja. Sehingga tidak

Dugaan Pemerkosaan, Oknum Karyawan PLTU Diringkus Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, kembali menangani kasus dugaan pencabulan disertai pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi belum lama ini. Bahkan terduga pelaku, berinisial AS alias Anjas (19) warga Kecamatan Jereweh,sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk diproses lebih lanjut.

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, kepada Suara NTB, Rabu (14/3) membenarkan adanya kasus tersebut. Sementara kondisi psikologi korban MS alias Meli (16) saat ini terus membaik. Meskipun ada sedikit trauma dengan kasus yang menimpanya tersebut.

Terkait masalah tersebut, pihaknya akan melibatkan psiki-

ater untuk mengembalikan kondisi psikologis korban. Sehingga korban tidak lagi minder dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

“Kita tetap akan pantau kondisi psikologi korban, karena saat kita mintai keterangannya korban terlihat masih trauma, bila perlu kita akan libatkan psikiater untuk bisa memulihkan kondisi korban,” sebutnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus ini berawal dari adanya laporan orang tua korban Sudarli (45), terkait dugaan tindak pidana pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap anaknya. Menerima laporan tersebut, tim opsnal Polres setempat langsung melakukan upaya penyelidikan, setelah memastikan posisinya, tim langsung menangkap

Ikuti Manajemen Agribisnis Tingkat Asia, Kadisnakeswan Kunjungi Pembibitan Sapi di Bali bersama Rektor dan dosen UTS. Pada kesempatan tersebut, pihaknya mendapatkan infromasi soal adanya pupuk hayati Bio Zee yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Pupuk cair yang ditambahkan ke pakan, untuk merangsang nafsu makan ternak dan bisa menambah bobot berat ternak sekilo sehari.

“Misalnya, cairan pupuk tersebut ditambahkan ke jerami padi sebagai pakan. Ternak akan terus merasa lapar dengan pakan yang telah direndam

dengan pupuk Bio Zee tersebut.

“Makin banyak ternak makan, makin lapar ternaknya. Itulah fungsi dari pupuk ini. Selain untuk tanaman tentunya. Kita akan coba buat percontohannya nanti di Sumbawa kerjasama dengan UTS,”terang Thalif.

Selain itu, peserta pelatihan juga melihat pembibitan sapi di Bali milik Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Swadaya, murni dikelola pihak swasta. Sebagai contoh, peran serta swasta dalam pengem-

Thalifuddin (kanan) bersama trainer, salah satunya dari Amerika (kiri) dalam pelatihan manajemen agribisnis tingkat Asia.

Tajudin (Suara NTB/ils)

Suara Disnakeswan Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, baru saja mengikuti Advanced Agribusiness Management Course for Executives and Manager (Pelatihan Agribisnis tingkat lanjut untuk top pimpinan dan manger) di Bali. Yang diikuti belasan negara di Asia, seperti Cina, Thailand termasuk Indonesia. Sekaligus mengunjungi pusat pembibitan sapi di Bali yang dikelola pihak swasta.

“Trainer dan fasiitator pelatihan langsung dari Amerika. Di situ juga hadir praktisi dan jajaran pengusaha yang berinvestasi dibidang peternakan dan pertanian. Kita saling menukar informasi dan pengalaman.

Bahkan beberapa pengusaha berniat datang melihat potensi peternakan dan pertanian di Sumbawa,” kata Thalifuddin kepada Suara NTB, Rabu (14/3) kemarin, yang mengikuti pelatihan

lagi aset yang tercecer dan tidak terdata dengan baik.

“Kita sudah buat telaah staffnya dan sudah diusulkan kepada Pemda untuk direalisasikan. Kita berharap dengan metode tersebut, aset-aset yang masih tercecer bisa dihimpun dan didata dengan baik,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika ada temuan BPK terkait aset-aset ini akan sangat mempengaruhi penilaian pelaksanaan urusan pemerintah. Salah satunya asetaset yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini langsung di audit oleh BPK. Sehingga ketika ada temuan terkait pengelolaan aset ini, maka BKP akan langsung mengambil sikap dan meminta untuk

bisa dihadirkannya. Jika tidak kunjung dihadirkan maka Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan sulit diraih.

“Sekarang BPK yang akan mengawasi aset dari dana BOS ini, jika ada temuan maka akan langsung diproses sesuai dengan aturan yang ada, “ tandasnya. (ils)

bangan peternakan. Makanya pelatihan ini dilaksanakan, agar para top level pimpinan ini,

bisa mengelola perusahaan, termasuk di tingkat pemerintah. (arn/*)

Inilah ternak sapi yang dikembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Swadaya di Bali.

tersangka di kediamannya.

Saat ditangkap, tersangka ini tidak bisa lagi mengelak, karena bukti berupa hasil visum dan keterangan beberapa orang saksi mengarah kepadanya dan langsung dibawah ke Mapolres.

“Saat kita amankan, tersangka masih berada dirumahnya, dengan bukti hasil visum dan hasil pemeriksaan saksi, tersangka tidak mampu mengelak serta mengakui semua perbuatannya,” jelasnya.

Dia menyebutkan, adapun kronologis kasus ini terjadi yakni dengan modus memacari korban. Setelah berpacaran hampir beberapa bulan, tersangka ini meminta kepada korban untuk datang kerumahnya dengan membawa SD Card miliknya sekitar pukul 20. 00 wita.

Ketika hendak ke rumah tersangka, korban mengajak temannya berinisial J. Ketika sudah berada di rumahnya, AS kemudian menyuruh J pulang. AS kemudian memaksa korban untuk masuk kedalam kamar. Setelah berada di kamar, AS kemudian mencium-

(Suara NTB/ils)

Putu Agus Indra nya dan memaksa korban untuk membuka celananya.

Korban juga sempat berontak dan berteriak tetapi tersangka malah mengancamnya jika berteriak lagi maka akan langsung “ditusuk” dan aksi layak sensor tersebut terjadi. “ Tersangka ini kita akan jerat dengan pasal 82 UU 35 tahun 2014 dengan hukuman 5 sampai 15 tahun penjara,” tandasnya. (ils)

Tiga Terduga Pengguna Sabu Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Satres Narkoba Polres Sumbawa bersama pihak Polsek Alas berhasil mengamankan tiga terduga pengguna narkotika jenis sabu di Kecamatan Alas, Selasa (13/3) lalu sekitar pukul 11.30 Wita. Dari tangan ketiga terduga yang berinisial AS (46), GHA (26) dan SK alias Bop (38) tersebut didapatkan barang bukti satu poket sabu dan sejumlah barang bukti lainnya.

Kasat Narkoba Polres Sumbawa, IPTU Mulyadi, S.H yang dikonfirmasi, Rabu (14/ 3) kemarin membenarkan adanya penangkapan tersebut. Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah setempat kerap terjadi transaksi narkoba. Pihaknya bersama pihak Polsek kemudian melakukan penyeidikan dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah setempat. Dari penggerebekan ditemukan tiga orang yang

diduga sebagai pengguna sabu. Setelah dilakukan penggeledahan berhasil didapatkan barang bukti berupa satu poket sabu, satu alat hisap atau bong, empat unit handphone, delapan buah korek gas, sebuah korek kayu, satu bungkus rokok Surya 12, sebuah timbangan, satu bungkus sedotan dan clip plastic delapan buah dan sisa sabu yang sudah di pakai. “Saat ini baik terduga maupun barang bukti sudah dibawa ke Polres Sumbawa,” ujarnya.

Dijelaskannya, hasil tes urine ketiga terduga positif.

Untuk sementara ketiganya masih diamankan di Polres Sumbawa guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa satu poket sabu tersebut adalah milik GHA. “Untuk sementara masih didalami oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Sumbawa,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

Halaman 7

Ke Malaysia Tak Berizin, 37 Warga Bima Diamankan Polisi Semarang Bima (Suara NTB) Puluhan warga dan sejumlah anak kecil Kabupaten Bima, yang diduga akan berangkat ke Negara Malaysia diamankan aparat Kepolisian Jawa Tengah, saat tiba di Terminal Tanjung Emas Kota Semarang, baru-baru ini.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, pengamanan mereka dilakukan karena akan diberangkatkan ke negara Malaysia.

Hanya saja mereka diketahui tidak mengantongi dokumen lengkap atau izin resmi dari otoritas terkait.

Mereka berangkat dari Bima menuju Kota Semarang dengan menggunakan bus. Rencananya mereka akan masuk Malaysia melalui Pontianak, Kalimantan Timur, dengan tujuan bekerja buruh perkebunan kepala sawit.

Kepala Disnaketrans Kabupaten Bima, melalui Kabid Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI, H. Mustafa H. Ar, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/3), membenarkan informasi pengamanan puluhan warga tersebut.

“Ya memang benar. Tapi kejadiannya sekitar dua minggu yang lalu atau awal Bulan Maret kemarin. Jumlah mereka ada 37 orang. 34 dewasa dan 3 anak-anak,” ungkapnya.

Dikatakannya, informasi pengamanan puluhan warga Kecamatan Bolo tersebut diketahui oleh pihaknya berdasarkan laporan Dinas Transmasmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.

“Laporan yang kami terima, mereka akan berangkat ke Malaysia dengan jalur tidak resmi. Hanya menggunakan paspor turis,” katanya.

Mustafa menjelaskan sampai saat ini, mereka masih ditampung di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah.

Namun, sebelumnya menjalani proses pemeriksaan Kepolisian Daerah setempat selama beberapa hari.

“Kasusnya sedang diproses pendalaman. Makanya untuk sementara masih dititipkan ke Dinsos daerah setempat,” katanya.

Sejak mendapat laporan tersebut, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Propinsi Jawa Tengah. Meminta pihak setempat untuk menyanggupi kebutuhan warga yang diamankan itu.

“Sejak mendapat informasi ini kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi. Alhamdulillah saat ini, kondisinya mereka baik-baik saja dan kebutuhannya pun terpenuhi,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sempat berupaya membujuk mereka agar pulang kembali ke Bima. Hanya saja upaya tersebut justru ditolak karena tetap memaksa untuk berangkat ke Malaysia, dengan alasan ingin bekerja.

“Proses kepulangan mereka terpaksa kita pertimbangkan.

Alasannya mereka tidak ingin kembali ke Bima dan ingin bekerja di Malaysia sebagai TKI,” ujarnya Menindaklanjuti hal tersebut, Mustafa menambahkan akan mengirim khusus sejumlah pegawai ke Jawa Tengah dalam waktu dekat. Tujuannya untuk menfasilitasi keinginan mereka dan termasuk mengurus kelengkapan administrasi ke Malaysia.

“Yang jelas keinginan mereka kita akomodir. Lagipula ada salahsatu Perusahaan TKI resmi yang sudah menawarkan mereka untuk dipekerjakan di Malaysia,” pungkasnya. (uki)

Ketua DPRD Dompu Jadi Korban Penipuan Bermodal Akun Facebook Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos mengaku namanya dibawa – bawa oleh oknum di media sosial untuk meminta sejumlah uang kepada rekan – rekannya. Kasus ini diketahui setelah rekan dan kenalannya mengonfirmasi telah mengirim sejumlah uang kepadanya. Para pelaku dalam melancarkan aksinya dengan membuat akun baru di facebook dan instagram dengan memasang foto Yuliadin sebagai foto profilnya.

Hal itu disampaikan Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB beberapa hari lalu. Menurut Yuliadin, akun facebook maupun Instragramnya hanya satu yaitu Yuliadin Bucek. Namun beberapa akun di FB maupun instagram dengan nama lain dan memasang Yuliadin, S.Sos sebagai foto profilnya. Akun ini diduga melakukan komunikasi dengan beberapa rekan Yuliadin Bucek serta meminta sejumlah uang. “Saya mengetahui setelah ada teman, mengonfirmasi telah mengirim uang,” kata Yuliadin alias Bucek.

Yuliadin mengaku, sudah 4 orang rekannya menjadi korban penipuan yang mengatas namakan dirinya. Modusnya, pelaku meminjam uang dan dikirim melalui transfer. Keempat korban masing – masing dipinjami uang Rp10 juta, Rp5 juta, Rp2 juta, dan Rp1,5 juta. “Setelah kita cek nomor rekening tempatnya transfer, saya tidak kenal nama dan orangnya,” ungkap Yuliadin.

Para pelaku diduga sudah lama mengikuti akun media sosialnya dan mengambil foto – foto dirinya bersama keluarga di akun resmi miliknya. Pelaku kemudian melakukan konfirmasi akun rekan – rekannya. “Yang saya khawatirkan, pelaku melakukan komunikasi dengan rekan – rekan saya dan melakukan penipuan. Saya berharap, bila ada orang yang mengatas namakan saya untuk lebih waspada,” harapnya.

Terhadap kasus penipuan yang mengatas namakan dirinya, Yuliadin mengaku, belum berencana melaporkannya ke kepolsiain untuk menelusurinya. Namun ia berharap kepada rekan di media sosialnya untuk tidak mudah percaya bila ada akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya meminta sejumlah uang atau barang, termasuk meminjamnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

UPAYA PENANGANAN - Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, saat memperlihatkan bendungan Kamudi yang jebol diterjang banjir dan upaya penanganan selama ini.

Penanganan Air Bersih di Dompu Masih Bersifat Temporer

Dompu (Suara NTB) Penanganan air bersih untuk warga Dompu di wilayah Kecamatan Woja pasca jebolnya bendungan Kamudi masih bersifat temporer. Pihak PDAM Dompu berencana akan kembali memasang pipa 10 inci untuk mengalirkan air sungai di Kamudi ke saluran penghantar. Secara permanen, air baku PDAM wilayah Woja akan diambil dari saluran interbasin Rababaka kompleks yang akan rampung sekitar 2019 mendatang.

“Bendungan Kamudi sebagai sumber air baku IPA Selaparang yang kembali jebol beberapa waktu lalu, tidak mungkin lagi ditangani secara tanggap darurat. Karena bendungan tanggap darurat dengan bronjong tahun (2017) lalu, kembali dibawa arus banjir hingga dasarnya. Sehingga di sekitar bendungan itu, kedalaman air sampai 4 meter dan tidak mungkin lagi dibuatkan bendungan darurat,” jelas Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin kepada wartawan di kantor Bupati, Rabu (14/3).

Sistem Irigasi Rababaka Kompleks (SIRK) yang

menangkap dan mengalirkan air dari sungai Rababaka sebesar 3,2 meter kubik per detik dengan membagi kapasitas air melalui saluran interbasin ke sungai Mila untuk mengisi tampungan bendungan Mila dan sungai Tanju untuk bendungan Tanju akan dikoneksikan untuk kebutuhan air baku IPA Selaparang milik PDAM. Dari saluran ini akan memanfaatkan system gravitasi dan jaraknya tidak lalu jauh. Bila dibandingkan dengan rencana pembangunan bendungan permanen 5 KM di atas lokasi bendungan Mila, biayanya jauh lebih besar karena jaraknya ke IPA yang

panjang.

“Makanya, air bakunya nanti akan diambil dari saluran interbasin Rababaka kompleks,” ungkap H Bambang.

Bila menunggu berfungsinya saluran interbasin, dikatakan H Bambang, warga tidak akan mendapatkan pasokan air bersih.

Terlebih jumlah pelanggan PDAM di wilayah Woja yang dialiri dari IPA Selaparang mencapai 3.500 pelanggan. “Makanya sekarang PDAM akan kembali memasang pipa untuk mengambil air sungai ke saluran penghantar. Memang cara seperti ini sudah dilakukan dan pipanya dibawa banjir. Tapi

Anggota Dewan Minta Bandar Tramadol Ditindak Tegas Kota Bima (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Bima, Anwar Arman, SE meminta Aparat Penegak Hukum (APH untuk menindak tegas terhadap oknum bandar tramadol, yang diamankan Aparat Polsek Asakota, akhir pekan kemarin.

“Harus diberikan hukuman yang setimpal, biar ada efek jera,” desak Anggota Komisi I DPRD Kota Bima ini, kepada Suara NTB, Rabu (14/3).

Anwar mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kepolisian, yang sudah berhasil mengungkap peredaran tramadol tersebut.

Apalagi yang mengungkapnya aparat Polsek. “Kami memberikan apresiasi pada kepolisian khususnya Polsek Asakota, yang berupaya memberantas peredaran tramadol ini,” katanya.

Meski begitu, Duta PKS ini berharap kinerja Kepolisian terus ditingkatkan untuk kedepan. Karena

Ia meyakini masih banyak para pengedar dan Bandar yang lain masih berkeliaran diluar.

“Saya berharap upaya pemberantasan peredaran tramadol dan obat-obat terlarang sejenisnya terus dilakukan supaya Kota Bima bebas dari obat-obatan terlarang,” katanya.

Seperti diketahui, seorang IRT inisial Fd, yang diduga bandar tramadol ditangkap oleh jajaran Mapolsek Asakota, dirumahnya di kompleks BTN Gindi Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota, Minggu (11/3) malam sekitar pukul 18.30 wita.

Dari rumah IRT yang berusia setengah abad (50 tahun.red) tersebut, petugas berhasil menyita kurang lebih 4.423 papan tramadol atau sebanyak 44.500 butir yang disembunyikan dalam lemari.

Kapolsek Asakota Iptu A. Hanafi Hidayat SH, mengaku penangkapan oknum Fd tersebut berawal penyelidikan teh-

(Suara NTB/uki)

Anwar Arman adap oknum Mm (25), oknum warga Kecamatan Wera yang diduga sebagai pengedar tramadol.

“Oknum Mm sendiri kita tangkap sekitar lingkungan BTN Gindi karena terlibat kasus tramadol,” katanya. (uki)

Pelajar di Dompu Tewas Teguk Racun Serangga Dompu (Suara NTB) Dua bulan terakhir, kasus bunuh diri di Kecamatan Huu tiga kali terjadi, dua diantaranya berujung kematian. Salah satunya, Asti (15) pelajar SMP asal Dusun Sambi Desa Adu yang mengakhiri hidupnya dengan meneguk racun serangga, Rabu (14/3) Pukul 9.00 Wita. Tepat 100 hari usia meninggalnya sang ayah.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengungkapkan, keputusannya mengakhiri hidup dengan meneguk racun serangga jenis Du Pont Lannate itu karena tak tahan terus dimarahi ibunya. “Korban mengakhiri hidupnya karena sakit hati dan tidak tahan sering dimarahi ibunya,” kata dia dikonfirmasi Suara NTB. Asti, ditemukan tak bernyawa pertama kali oleh kakak iparnya, Rohani (32) yang hendak mengembalikan tikar pinjamannya. Saat itu, korban

sudah tergeletak pingsan dilantai ruang tamu. Mengetahui hal itu Rohani lantas memanggil mertuanya dan mengangkat korban ke ruang keluarga.

Lantaran tak memberi jawaban apa-apa saat ditanya, sang ibu seketika menangis histeris hingga warga setempat pun berdatangan. Terlebih memberi pertolongan dengan membawa korban ke Puskesmas Rasa Bou. “Di perjalanan menuju puskesmas terlihat di mulut Asti keluar cairan berbusa dan sesampainya di puskesmas diberikan tindakan dengan dipasangkan infus,” jelasnya.

Mengingat kondisinya yang semakin parah, ia kemudian dirujuk ke RSUD Dompu untuk mendapat penanganan intensif.

Namun sayangnya, di tengah perjalanan, Asti menghembuskan nafas terakhirnya.

Kendati mengetahui sang anak telah meninggal akibat se-

rangan racun serangga tersebut, pihak keluarga meneruskan perjalanan untuk meminta penanganan RSUD. Tetapi tak berselang lama korban langsung dipulangkan untuk segera disemayamkan.

“Pihak keluarga sudah menerima dan mengikhlaskan meninggalnya Asti dan menolak untuk diautopsi,” ujar Suhatta.

Sementara hasil penyelidikan polisi, lanjut dia, di rumah korban tepatnya di kamar madi ditemukan racun serangga jenis Du Pont Lannate yang sudah habis bersama gelas plastik.

Dan sebelum keputusan bunuh diri itu diambil korban sempat menulis catatan kecil berisi alasannya mengakhiri hidup dan menyusul sang ayah yang sudah meningga 100 hari yang lalu.

“Korban rencananya akan dikebumikan setelah sholat dzuhur ini. Dia juga sempat meninggalkan catatan kecil,” pungkasnya. (jun)

kita akan rubah tekhniknya agar tidak mudah dibawa banjir. Kalau tidak dengan cara seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan,” jelas H Bambang.

Ia pun membantah, kesulitan air bersih yang dialami warga di Kecamatan Woja akibat kembali jebolnya bendungan Kamudi diterjang banjir. Dikatakannya, bendungan Kamudi ini awalnya jebol pada 18 April 2017 lalu. Jebolnya bendungan permanen langsung disikapi Pemda dengan pembangunan bendungan sementara dari dana tanggap darurat APBD Dompu tahun 2017. Bendungan darurat ini juga jebol diterjang banjir hingga pondasinya.

“Pemerintah akan terus berupaya agar suplai air bersih tetap ada,” katanya.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE yang dihubungi terpisah, mengaku upaya yang bisa dilakukan pihaknya saat ini kembali memasang pipa untuk mengalir-

kan air sungai ke saluran penghantar ke IPA Selaparang. Namun pemasangan pipa sebanyak 32 batang atau sepanjang 192 meter ini akan diambil jalur lain, sehingga tidak mudah dibawa arus banjir seperti kejadian pada pemasangan pipa Sabtu (10/3) lalu.

“Kita akan pasang pipa lagi seperti kemarin. Tapi sekarang jalurnya kita rubah biar tidak mudah dibawa banjir,” jelasnya.

Rencananya, pemasangan pipa akan dilakukan Kamis (15/ 3) hari ini dan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin akan ikut serta dalam pemasangan pipa ini.

Pada Rabu (14/3) kemarin, karyawan PDAM melakukan gotong royong untuk membersihkan saluran penghantar airnya.

“Sekarang anak – anak (karyawan PDAM) sedang bersihkan saluran, supaya besok setelah pipanya dipasang bisa langsung dialirkan airnya,” aku Agus. (ula)

Pembangunan BLK Tak Direspons Pemerintah Dompu (Suara NTB) Enam tahun berturut-turut, usulan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu tak pernah mendapat respon pemerintah. Belum diketahui pasti penyebabnya. Tingginya angka pengangguran akan menjadi bom waktu yang mengancam wilayah ini.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam mengaku, tak mengetahui alasan pemerintah daerah maupun pusat tidak mengindahkan usulan yang sudah dilayangkan pihaknya sejak 2012 lalu. Padahal, keberadaan BLK akan sangat membantu pemerintah menekan angkatan kerja menganggur dan masyarakat miskin.

“Kita memang butuh BLK itu karena kita melihat angkatan kerja kita yang tidak memiliki keterampilan dan keahlian, ini yang menjadi kendala kita kedepan,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (14/3).

Angkatan kerja menganggur di wilayah ini memang terus mengalami penurunan di tengah berkembangnya program jagung yang dicanangkan pemerintah daerah. Namun, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kedepan akan meningkat seiring dengan bertambahnya lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan.

Untuk itu, harap M. Nursalam, anggaran yang harusnya dikucurkan pemerintah ke Disnakertrans tak jauh

beda dengan angggran Diknas. Alasannya, tanggung jawab kedua lembaga ini tak ubahnya gayung bersambut.

“Diknas memang prioritas.

Diknas itu kan memikirkan bagaimana orang lulus saja, nah yang jadi persoalan kita di tenaga kerja yang harus memikirkan orang-orang yang sudah lulus ini diserap tidak oleh dunia kerja,” jelasnya.

Masyarakat yang memiliki kemapuan ekonomi, menurut dia, tak menjadi soal karena masih bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tetapi mereka yang tidak bermodal akan menjadi pengangguran dan hanya sebagai penoton karena tak ada keterampilan yang dimiliki.

“Hal inilah yang jadi tolak pikir kita BLK harus ada, disamping itu juga kami mendukung pihak swasta membangun LPK, tapi karena keterbatasan mereka tidak mampu melakukan pelatihan skala besar,” jelasnya.

Target pihaknya membangun BLK juga sejalan dengan RPJMD daerah.

Minimal dengan lembaga tersebut akan ada puluhan orang yang akan mengantogi sertifikat keterampilan dan keahlian tiap tahunnya. Rencananya, BLK tersebut sifatnya terpadu dalam artian semua bidang kealian diberikan ruang.

“Tapi yang kita titik beratkan sesuai dengan pangsa pasar sekarang karena adanya dua industri besar itu, jadi kita sesuai dengan kebutuhan mereka yang akan kita konsentrasikan,” pungkasnya. (jun)

Kasus ADD/DD, Pemdes Lepadi akan Diperiksa Ulang Inspektorat

(Suara NTB/ula)

DIDUPLIKASI - Akun facebook resmi milik Ketua DPRD, Yuliadin, S.Sos dengan nama Yuliadin Bucek, yang diduplikasi oleh oknum penipu untuk mendapatkan uang pinjaman.

Dompu (Suara NTB) Kepala Desa Lepadi, Sudirman Ahmad dikalrifikasi jajaran Pemda Dompu terkait pemulihan status sekertaris desa yang tidak juga dilakukan sebagaimana rekomendasi Isnpektorat, Rabu (14/3). Pun soal penyelewengan ADD dan DD Tahun 2016/2017 yang ditemukan adanya kerugian negara.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, M Ali dikonfirmasi Suara NTB mem-

benarkan adanya pemanggilan tersebut, termasuk camat setempat. Dihadapan Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, kades menerangkan kronologi kasus yang selama ini dipersoalkan masyarakat. Hingga diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan ulang terkait beberapa penyimpangan yang terjadi.

“Kaitan dengan adanya beberapa penyimpangan itu akan dilakukan pemeriksaan ulang,” kata dia.

Agenda pemeriksaan ulang terhadap jajaran pemerintah desa Lepadi itu mengingat beberapa persoalan di desa tidak terungkap di LHP Inspektorat, seperti penyimpangan pajak yang diduga dilakukan mantan sekretaris dan bendahara Desa Lepadi.

Sementara kasus penyelewengan ADD dan DD yang merugikan keuangan negara, lanjut M Ali, informasinya sudah diselesaikan oleh kepala desa sebagaimana rekomenda-

si yang dikeluarkan Inspektorat. “Penyalahgunaan DD dan ADD itu kan kepala desa sudah menyelesaikan semuanya dan dia sudah menjawab kaitan dengan itu,” ujarnya.

Disinggung beberapa rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat atas kasus ini, M Ali mengaku belum mengetahui persis, yang jelas isinya meminta pemerintah desa untuk melakukan peninjauan kembali atas kebijakan yang diambil,

terutama soal pemberhentian sekertaris desa yang diangap tidak sesuai dengan Permendagri RI Nomor 33 tahun 2015.

Pun DPMPD, tidak mengetahui alokasi anggaran yang selama ini diduga diselewengkan kepala desa, termasuk gejolak yang terjadi ditengah masyarakatakhir-akhir ini.

“Kita belum tahu sampai hari ini ada gejolak atau apa, belum ada laporan dari masyarakat,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Kampanye Ahyar - Mori di KLU Dibubarkan Tanjung (Suara NTB) Kampanye pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Rabu (14/3) sore dibubarkan Panwaslu KLU. Kampanye yang dihadiri TGH. Ahyar Abduh urung dilakukan lantaran tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari Polda NTB.

(Suara NTB/why)

SILATURAHMI - Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menyampaikan arahan di hadapan organisasi pemuda dan BEM se-NTB dalam silaturahmi menciptakan Pilkada Serentak 2018 yang kondusif, Rabu (14/3) petang.

Kapolda Minta Pemuda Ciptakan Situasi Kondusif Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli mengajak pemuda dan mahasiswa bergandengan tangan menciptakan situasi kondusif selama Pilkada serentak 2018. Selain dari menggunakan hak politiknya di tempat pemungutan suara nanti.

“Rekan pemuda dan mahasiswa punya suara yang cukup banyak. Mereka bisa ikut sukseskan Pilkada. Tentu tidak cukup tanpa ada dukungan organisasi kepemudaan dan mahasiswa,” terangnya, Rabu (14/3) petang.

Hal itu dikatakannya usai silaturahmi dengan Organisasi Kepemudaan serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-NTB dalam rangka menciptakan Pilkada yang kondusif di Mapolda NTB. Turut hadir memberikan sambutan Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. Zamroni Aziz dan BEM yang diwakili Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Mataram, Adi Ardiansyah.

Kapolda mengatakan, pemuda dan mahasiswa diharapkan menggunakan peranannya sebagai agen perubahan, khususnya mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 agar berjalan dengan tertib dan lancar.

“Kita berharap pemuda kita bisa memberi sumbangsih untuk mewujudkan Pilkada yang aman, adil, dan demokratis.

Pada akhirnya, proses Pilkada bisa berjalan lancar,” kata Firli.

Kalangan pemuda juga salah satu yang lekat dengan perkembangan teknologi. Antara lain akses ke dunia maya melalui media sosial. Pemuda diminta tidak ikut andil atau terjerumus dalam pusaran berita bohong, hoaks, ataupun provokasi baik itu menyangkut SARA. Kapolda menyebutkan, aksi saling provokasi dalam pantauan kepolisian saat ini masih berkisar pada program-program yang ditawarkan pasangan calon peserta Pilkada. “Kalaupun ada saling provokasi, itu terkait program. Sampai saat ini tidak sampai ada gangguan. Tidak ada provokasi terkait SARA,” ungkap Firli. (why)

(Suara NTB/kir)

PENETAPAN DPS - KPU Loteng menggelar rapat pleno penetapan DPS Loteng untuk Pilkada NTB 2018, Rabu (14/3).

Pilkada NTB 2018

Pemilih Loteng Berkurang 25 Ribu Praya (Suara NTB) Jumlah pemilih di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB berkurang sebanyak sekitar 25 ribu orang, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pemilihan sebelumnya. Hal itu dikarenakan banyaknya pemilih ganda dan tidak dikenal yang ditemukan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada sebelumnya.

Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt., Rabu (14/3) menjelaskan, sesuai hasil rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kabupaten, hasil pencocokan dan penelitian (coklit) jumlah pemilih Loteng untuk Pilkada NTB tercatat sebanyak 739.027 orang.

Melihat dari DPT ini, jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Pujut sebanyak 87.009 orang dan yang paling sedikit Kecamatan Batukliang Utara (BKU) sebanyak 41.923 orang. Namun demikian, jumlah pemilih Loteng berpotensi bertambah. Pasalnya, di luar pemilih yang masuk pada DPS ada 52.929 orang pemilih potensial non KTP elektronik yang terdata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“Pemilih potensial non KTP tersebut nanti baru akan masuk menjadi pemilih setelah memperoleh surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Karena pemilih potensial non KTP ini merupakan pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi belum melakukan perekaman atau memiliki KTP elektronik,” terangnya.

Terhadap pemilih potensial non KTP elektronik, KPU Loteng sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil Loteng. Di mana nantinya, Disdukcapil Loteng akan secara proaktif turun ke lapangan untuk mendata pemilih potensial non KTP elektronik. Dengan begitu diharapkan pemilih potensi non KTP itu nantinya bisa segera terdata dan bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada NTB mendatang.

Sansuri menambahkan, DPS yang sudah ditetapkan akan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan terhadap data pemilih yang sudah masuk. Apakah ada kesalahan atau ketidaksesuaian data pemilih yang ada, sehingga bisa dilakukan perbaikan data pemilih.

Untuk perbaikan data pemilih sementara akan dilakukan pada bulan April. Baru setelah itu akan dilakukan penetapan pemilih tetap. “KPU Loteng akan menetapkan DPT untuk Pilkada NTB setelah ada hasil perbaikan DPS,” ujar mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)

Sedianya Calon Gubernur TGH. Ahyar Abduh datang ke Kecamatan Pemenang untuk menyampaikan visi misinya.

Namun belum lagi dimulai, Panwaslu KLU langsung menghentikan jalannya kampanye. Lantaran dicegah Panwaslu, Ahyar pun tidak bisa berbuat banyak bicara saat menyapa warga setempat.

Kerumunan massa yang hadir terlihat kebingungan dan saling pandang satu sama lain karena calon gubernur yang hadir tak bisa berpidato. Kendati dicegah, Ahyar bersikap santun dengan menyampaikan kepada pendukungnya bahwa dirinya tak bisa lama di tempat untuk berkampanye. Walikota Mataram non aktif itu pun langsung dikawal massa dan aparat kepolisian meninggalkan lokasi secara tertib.

Ketua Panwaslu KLU, Adi Purmanto, SE., kepada wartawan mengatakan tim pemenangan Ahyar -Mori tak bisa berkelit saat dimintai STTP. Terlebih lagi pada hari kemarin, calon gubernur itu tidak memiliki agenda kampanye di KLU sesuai jadwal yang diterima Panwaslu. “Kita lakukan langkah penyetopan sebelum

paslon Ahyar-Mori melanjutkan kampanyenya di Pemenang. Apalagi panitia tidak bisa menunjukkan STTP dari kepolisian,” kata Adi. Awalnya, kata dia, Tim Pemenangan Ahyar -Mori sempat mengklaim kehadiran TGH. Ahyar Abduh bukan dalam rangka kampanye, melainkan silaturahmi. Hanya saja, Panwaslu bersikeras sosialisasi visi misi dengan melibatkan jumlah massa yang cukup banyak itu tidak dapat dibenarkan. Panwaslu menyaksikan, massa yang hadir dari lintas kecamatan. Panwaslu juga melihat sejumlah kader dan politisi dari partai koalisi pengusung hadir di arena. Alasan itulah, Panwaslu menyimpulkan agenda tersebut sebagai kampanye dan tegas untuk menghentikan kampanye.

“Ada banyak massa dari semua kecamatan, dan ini masuk kategori kampanye.

Selain itu ada partai koalisi pendukung seperti PDIP dan Gerindra,” tegasnya.

Terhadap kemungkinan sanksi yang akan diberikan, alumni Fakuktas Ekonomi Unram ini menyebut bahwa temuannya itu akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi NTB. Sem-

KPU Segera Tetapkan DPS Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) telah menyelesaikan tugas untuk melakukan pencoklitan terhadap data pemilih Pilkada NTB 2018. KPU Provinsi NTB kemudian akan menggelar pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 16 Maret besok.

Pleno DPS pilkada serentak NTB 2018 sudah digelar sembilan Kabupaten/Kota, hanya tersisa Kabupaten Sumbawa yang rencananya akan melakukan pleno DPS paling lambat sampai hari ini, Kamis (15/3).

Dari data sementara yang dihimpun oleh KPU Provinsi NTB menujukkan bahwa jumlah pemilih di Pilkada NTB 2018, diperkirakan mengalami peningkatan. Hanya saja peningkatannya tidak terlalu besar, sebagaimana perkiraan awalnya.

Demikian disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, pada Suara NTB, saat dikonfirmasi usai memberikan sosialisasi pada awak media terkait aturan main kampanye Pilkada serentak NTB 2018, Rabu (14/3).

“Bisa dikatakan konstan, dari DPT 3,5 juta kemungkinan bertambah menjadi 3,8 juta jiwa,” kata Aksar. Hal itu terjadi karena, selain arus perpindahan domisili penduduk, juga disebabkan karena pendataan yang dilakukan oleh PPDP dinilainya sangat nyaris akurat. Hampir dipastikan masalah kegandaan sebagai mana banyak terjadi pada DPT pemilu 2014, sangat kecil kemungkinannya.

“Dulu banyak yang sudah meninggal dunia, tapi masih tercatat, sekarang tidak. Kita bersihkan semua data-data itu. Karena Coklit yang dilakukan PPDP itu dapat membuat DPT kita lebih valid dari sebelumnya, sebab sangat tegas dan konkrit melakukan pencoretan terhadap pemilih yang meninggal dunia,” jelasnya.

Lanjut Aksar, pihaknya akan menggelar pleno penetapan DPS pada tanggal 16 Maret. DPS ini kemudian akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk mengecek kembali memastikan nama masing-masing sudah masuk atau tidak dalam daftar pemilih.

Terakhir disampaikan oleh Aksar, bahwa sampai saat ini, dari data hasil coklit KPU, masih terdapat ratusan ribu penduduk NTB yang belum terekam KTP elektronik. Hal ini dikabarkan akan kehilangan hak pilih jika sampai penetapan DPT perekaman e-KTP tersebut masih belum tuntas.

“Ada form model Ac yang khusus buat pemilih, yang faktanya belum memiliki KTP elektronik. Jadi data yang kita himpun bisa jadi jumlahnya sama dengan yang disampaikan oleh Dukcapil.

Nah kita akan terus berkoordinasi untuk kita tuntaskan, agar hak konstitusional masyarakat bisa tersalurkan.

Karena DPT ini, nanti tidak semata digunakan untuk pilkada 2018, tapi juga pemilu 2019,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SEBELUM DIBUBARKAN - Cagub NTB TGH. Ahyar Abduh berpidato singkat di hadapan para pendukungnya, sebelum akhirnya dibubarkan oleh Panwaslu di KLU, Rabu (14/3). bari berharap agar semua panitia atau Timses calon untuk melengkapi persiapan kampanye dengan kelengkapan administrasi yang disyaratkan.

Selaku kader parpol pengusung, Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, men-

yayangkan tidak adanya komunikasi dan persiapan dari panitia dan Timses Kabupaten.

Meski dirinya juga mengetahui kedatangan TGH. Ahyar Abduh didatangkan secara mendadak.

“Saya diinformasikan tadi malam kalau calon kami diun-

dang oleh Panitia Pemenangan Ahyar-Mori datang silaturahmi ke Pemenang. Tentu kejadian ini sangat kita sayangkan.

Saya rasa Panwas tidak salah dalam hal ini,” demikian Sudirsah yang juga Wakil Ketua DPRD KLU itu. (ari)

Paslon Dilarang Memuat Foto Presiden dan Gubernur di APK Mataram (Suara NTB) Pasangan Cagub dan Cawagub NTB dilarang keras untuk memuat foto Presiden dan Gubernur di Alat Peraga Kampanye (APK)-nya. KPU menegaskan bahwa yang boleh hanya memuat foto pasangan calon saja.

Hal itu ditegaskan oleh komisioner KPU NTB, Yan Marli, kepada wartawan, saat ditemui usai memberikan sosialisasi terkait aturan kampanye di media massa, Rabu (14/3).

“Ketentuannya seperti itu, bahwa yang boleh dimasukkan fotonya di APK maupun bahan kampanye itu, adalah foto pasangan calon atau kalau bukan foto pasangan Calon boleh foto pihak lain dalam hal ini misalnya Pengurus Partai politik itu yang bisa masuk,” terang Yan Marli.

Dalam APK dan bahan kampanye lainnya yang difasilitasi oleh KPU, juga tidak memuat satu foto kepala negara, menteri, atau pejabat negara lainnya, serta kepala daerah. “Kami sudah koreksi kontennya dan

(Suara NTB/dok)

Yan Marli tidak ada satupun yang melibatkan, misalnya, pak Gubernur. Ya tidak ada foto pak gubernur di APK atau bahan kampanye yang diserahkan oleh pasangan calon, karena kalau ada, kami pasti mita untuk dikoreksi dan itu APK masih dalam perjalanan menuju ke Kantor KPU nanti kita akan distribusikan kepada LO nya,” kata Yan Marli.

Meski demikian, masih banyak terdapat APK yang bertebaran

di sejumlah titik masih memasang foto pejabat negara atau pejabat daerah. Yan Marli mengatakan, jika hal itu masih ada, maka ia memastikan bahwa APK tersebut bukan APK yang dibuat oleh KPU. Yan Marli menyebutkan bahwa itu sudah jelas merupakan APK ilegal yang harus diturunkan.

“Tentu itu Ilegal, Bawaslu harus menindaknya, karena APK yang boleh beredar itu yang desain dan materinya dibuat oleh pasangan calon dan itu disetujui oleh KPU. Artinya untuk persetujuan oleh KPU itu kita koreksi terhadap kontennya yang sesuai, dan itu kita pastikan tidak ada,” jelasnya.

Jika terbukti ada APK salah satu calon yang ikut memasang foto salah satu pejabat negara, maka dipastikan paslon tersebut akan dikenai sanksi. Itu sanksinya administratif, diberi teguran diminta pada yang bersangkutan untuk menurunkan secepatnya. Kalau tidak, maka akan ada penurunan secara paksa,” tegasnya.(ndi)

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Gili Gede Jadi Incaran Wisatawan Mancanegara Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memang sudah dikenal dengan gili-gilinya yang indah. Saat ini gili yang paling banyak diketahui dan dikunjungi wisatawan adalah tiga Gili yang ada di Lombok Utara. Namun saat ini Gili Gede yang ada di Lombok Barat turut menjadi incaran wisatawan.

Selain pantainya yang indah, suasana yang tidak terlalu ramai oleh wisatawan juga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Belakangan Gili Gede memang semakin gencar dipromosikan, baik oleh pemda maupun para pelaku usaha pariwisata. Tidak sedikit pula dari travel blogger yang memberikan ulasan tentang keindahan gili ini.

“Trennya sekarang sudah mulai bergeser. Banyak wisatawan yang mulai mem-

pertanyakan Gili Gede dan giligili yang ada di sekitarnya, seperti Gili Tangkong, Gili Kedis dan lainnya. Mereka melihat di sini tidak terlalu ramai, jadi mereka bisa menikmati liburan yang lebih berkualitas versi mereka,” kata pelaku usaha pariwisata dari Lombok Barat, Zainuddin, Rabu (14/3).

Umumnya, wisatawan yang mulai mengincar Gili Gede adalah wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke Lombok sebelumnya.

Meskipun ada pula yang baru berkunjung ke Lombok pertama kali. Kebanyakan dari mereka adalah wisatawan mancanegara yang ingin menikmati suasana gili dengan cara yang berbeda. Apalagi kawasan gili di Sekotong tidak seramai gili di Lombok Utara.

“Wisatawan itu banyak tipenya, ada yang suka ramairamai misalnya wisatawan dari Australia. Ada juga yang suka sepi, misalnya wisatawan Eropa. Jadi kita siapkan sesuai

keinginan mereka. Kalau mereka maunya ke destinasi yang tidak terlalu ramai dan agak private, kita tawarkan ke gili di Sekotong saja,” ujarnya.

Gili Gede juga memiliki keindahan bawah laut yang bisa menjadi spot menyelam bagi wisatawan. Sebab, selama ini banyak wisatawan mempertimbangkan Gili Matra karena di sana terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Namun hal itu juga dapat ditemukan bagi wisatawan yang ingin menyelam di sekitar Gili Gede.

“Mereka bisa snorkeling juga kan di Gili Gede, kita carikan spot yang bagus. Di Gili Gede juga bawah lautnya bagus, bisa jadi wisata komplet seperti gili lainnya,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/her)

GILI GEDE - Suasana dan keindahan Gili Gede yang ada di Sekotong, Lombok Barat dan belakangan menjadi daya tarik wisatawan.

April, Pendakian ke Rinjani Dibuka

(Suara NTB/ist)

PANTAI SEGUI - Keindahan Pantai Segui yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Indahnya Pantai Segui di Lombok Timur Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur menyimpan banyak destinasi wisata yang indah. Tidak saja Pantai Pink, ada pulau Pantai Segui yang belakangan semakin banyak diketahui wisatawan. Pantai ini memang tidak lebih terkendal dari Pantai Pink, namun keindahannya tidak kalah jika dibandingkan dengan pantai lainnya.

Tidak terlalu banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Bukan karena tidak indah, tapi karena tidak banyak wisatawan yang tahu.

Pantai ini juga tidak dipromosikan secara masif oleh pemerintah daerah. Sehingga

bagi pencinta wisata yang tidak ramai, pantai ini menjadi pilihan yang cocok.

“Saya ke Pantai Segui karena rekomendasi dari teman-teman traveler di Lombok. Saya awalnya tidak mau ke pantai ini, karena tidak terkenal dan tidak banyak ulasan. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk pergi, dan luar biasa pantainya sangat indah,” kata traveler asal Jakarta Adreas Polin Situmorang, Rabu (14/3).

Tekstur pasir di pantai ini mirip dengan pasir Pantai Pink. Menariknya lagi, disini wisatawan juga akan menjumpai dua buah bukit di dekat pantai. Jika melakukan

pendakian hingga puncak, wisatawan akan disuguhkan dengan panorama birunya gradasi air laut dan pemandangan Gunung Rinjani. Ini menjadi pemandangan yang indah dan sangat bagus jika dijadikan sebagai spot untuk mengambil gambar.

Pantai Segui terletak di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Bagi wisatawan yang pernah ke Pantai Pink, tidak sulit untuk menemukan pantai ini karena jaraknya cukup dekat sekitar 5 kilometer.

Masyarakat sekitar menyebut Pantai Segui dengan sebutan Pantai Pink 2 karena pantai

(Suara NTB/ist)

KAPAL PESIAR - Kapal Pesiar Costa Limonusa yang membawa 1.677 wisatawan saat menepi di Pelabuhan Lembar, Rabu (14/3).

Kapal Pesiar dengan 1.677 Wisatawan Berlabuh di Lembar Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.677 wisatawan berkunjung ke Lombok menggunakan kapal pesiar. Kapal pesiar Costa Limonusa ini berlabuh di Pelabuhan Lembar Rabu (14/3) siang. Semua wisatawan yang dibawa melakukan one day tour atau tur dalam sehari di Lombok.

“Mereka berkunjung ke berbagai tempat. Mereka juga datang ke Museum, ke Pasar Sesela, Sayang-sayang dan melakukan wisata kuliner,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (14/3).

Ia mengatakan selama ini memang sudah banyak kapal pesiar besar yang datang ke Lombok. Bahkan ada yang tidak bisa bersandar di pelabuhan dan

akhirnya menurunkan jangkar di tengah dan menepi menggunakan sekoci. Ini sudah biasa terjadi pada kepal pesiar besar, karena tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar.

“Memang sudah sering kapal pesiar berlabuh di Lembar.

Ada juga yang tidak bisa menepi karena terlalu besar, akhirnya mereka menggunakan sekoci,” ujarnya.

Sebagian besar wisatawan yang datang menggunakan kapal pesiar ini hanya melakukan tur atau perjalanan selama satu hari saja.

Mereka lebih banyak berbelanja dan mencari pusat kuliner. Selain itu, mereka juga mencari pusat oleh-oleh.

Di Lombok sendiri, oleh-oleh yang paling banyak dicari adalah mutiara.

“Hampir semua wisatawan yang datang itu cari oleh-oleh.

Untuk yang datang menggunakan kapal pesiar itu,

hampir semuanya juga mencari pusat oleh-oleh dan mencari tempat makan,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya semakin banyak kapal pesiar besar yang melakukan kunjungan ke Lombok. Ke depannya tidak menutup kemungkinan akan dibuatkan dermaga yang lebih besar, sehingga kapal pesiar dapat berlabuh. “Untuk kapal pesiar yang datang siang ini (kemarin siang, red) itu berlayar dari Singapura, kemudian ke Bali dan sekarang ke Lombok,” ujarnya.

Wisatawan yang datang diharapkan bisa menikmati kunjungannya. Ia juga berharap ke depannya wisatawan ini tidak hanya berkunjung selama satu hari, namun bisa berkunjung lebih lama dan menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Lombok. (lin)

ini juga terlihat berwarna pink saat pagi dan sore hari.

Sebelum sampai di pantai ini, wisatawan akan melewati kebun jagung milik warga. Hal ini pula yang membuat pantai ini jarang pengunjung, karena letaknya yang terkesan tersembunyi. Meski garis pantainya tidak terlalu panjang, namun dengan pemandangan dan suasana yang menyenangkan akan membuat wisatawan merasa betah.

“Saya berharap wisatawan bisa melihat pantai ini. Karena pantai ini sangat bagus, tidak kalah dari Pantai Pink.

Saya rasa pemda harus mulai mempromosikan pantai ini, sebagai pilihan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke banyak destinasi sekaligus di Lotim,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Awal April mendatang pendakian ke Gunung Rinjani akan kembali dibuka. Hal ini menjadi hal yang ditunggu, tidak saja oleh wisatawan, namun juga oleh pemandu wisata dan para porter. Sebab dengan dibukanya kembali pendakian Rinjani, mereka sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang.

“Biasanya sejak Maret itu sudah masuk bookingan (pemesanan) dari wisatawan untuk ditemani mendaki Rinjani. Ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Kita biasanya lakukan persiapan jauh hari. Seperti sekarang, kita sudah mulai prepare (persiapan) untuk memandu wisatawan,” kata pemandu wisata Rinjani, Muhammad Ikhsan, di Mataram, Rabu (14/3).

Ia mengatakan selama ini memang hal itu sudah biasa terjadi. Pada saat pendakian ditutup, pihaknya tetap menerima booking. Dengan catatan bahwa pihaknya hanya bisa melayani wisatawan pada saat pendakian dibuka oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR).

“Kita tetap terima order atau bookingan yang masuk. Tapi dalam paket kita itu, kita tawarkan untuk bulan April dan seterusnya. Kalau Januari sampai Maret kita close, karena mengikuti ketentuan BTNGR,” ujarnya.

Selama ini, ia tidak pernah mengajak

tamu melalui jalur yang tidak resmi. Hal itu berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada tamunya. Ia berharap wisatawan atau tamunya yang datang merasa senang.

Selain itu mereka juga bisa merasa aman dan keselamatannya terjamin.

“Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di gunung. Bagi kita, guide dan porter itu naik Rinjani sudah biasa. Tapi bagi wisatawan itu kan tidak. Makanya kita harus bisa berikan jaminan keamanan dan kenyamanan buat mereka. Salah satunya dengan masuk melalui jalur resmi,” ujarnya.

Sebagai penyedia jasa trekking, ia sangat memerhatikan kenyamanan wisatawan yang dibawanya. Ia juga bekerjasama dengan porter-porter yang sudah berpengalaman, sehingga perjalanan wisatawan selama mendaki Rinjani bisa berjalan dengan baik.

“Sejauh ini persiapan kami sendiri tentu saja persiapan fisik. Kemudian kita kenali kira-kira tamu kita ini seperti apa.

Karena kalau tamu luar (wisatawan mancanegara) itu kadang suka aneh-aneh maunya. Tapi kita harus persiapkan diri. Jadi mereka senang saat bersama dengan kita ketika menjelajah Rinjani,” ujarnya.

Ia berharap setelah dibuka kembali, Rinjani semakin asri dan tidak banyak sampah. Selain itu, ia juga berharap semua pihak dapat selalu menjaga kebersihan di Rinjani. (lin)

JALUR Suasana di Pos 1 Pendakian Rinjani melalui jalur Sembalun.

Biasanya porter dan pemandu wisata beristirahat untuk memasak di pos ini.

(Suara NTB/lin)

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Persiapkan Lulusan Berkompetensi, STIE AMM Selenggarakan Sosialisasi SKPI Mataram (Suara NTB) Rencana persiapan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh STIE AMM Mataram dinilai semakin matang. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang diselenggarakan di ruang auditorium Lantai 4, Rabu (14/3). Dalam sosialisasi ini, ratusan mahasiswa semester VIII beserta tim dosen dari prodi terkait mengikuti acara yang juga turut dihadiri oleh narasumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Mataram dan juga lembaga pendidikan - Pusat Pelatihan dan Pengembangan Profesi Mataram (P4M).

SKPI atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan

capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Berdasarkan koordinasi badan penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi di STIE AMM Mataram, nantinya STIE AMM akan mengeluarkan SKPI dalam tiga bidang yang meliputi; keahlian trading saham yang dikoordinasikan oleh unit Galeri Investasi BEI, Keahlian Pajak oleh unit Pajak - Brevet A dan B, dan keahlian dalam berwirausaha baik secara konvensional yang dikelola oleh LPK-P2KPN serta digital entrepreneur melalui kerjasama dengan P4M. Di hadapan para peserta acara, Kepala BEI Perwakilan Mataram, I Gusti Ngurah Sandiana menjelaskan saat ini peluang untuk berkarir di industri pasar modal sangat terbuka lebar terutama di daerah NTB. “Kalau kita lihat sampai saat

ini jumlah investor mencapai angka 800.556 sedangkan jumlah broker dealers masih sangat rendah yaitu hanya sejumlah 5.941 orang saja, sehingga rasionya mencapai 1:135, padahal idealnya ratio perbandingan adalah 1:10,” jelasnya.

Menurutnya, masih ada beberapa perusahaan sekuritas yang berminat membuka perwakilan di Mataram yang hingga kini masih terhambat kendala. “Setelah Phintraco Sekuritas, Kresna Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas, masih ada beberapa perusahaan lain yang ingin membuka perwakilannya di Mataram, namun kendalanya adalah masih sangat terbatasnya SDM yang telah memiliki sertifikasi yaitu kurang dari sepuluh orang,” ujarnya.

Oleh karena itu dirinya berharap agar lulusan STIE AMM bisa memanfaatkan peluang karir yang menurutnya sangat menjanjikan ini. Terlebih mela-

lui SKPI yang akan diterbitkan, para lulusan STIE AMM nantinya mempunyai sertifikat Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P).

Sosialisasi SKPI selanjutnya disampaikan Yuzni, S.Kom, Kabag Pendidikan dan Kesiswaan P4M dan Syukron (Kabag. Pemasaran dan Sarpras). Dalam penjelasannya, kerjasama penerbitan SKPI oleh P4M adalah berupa keahlian Sistem Informasi Manajemen dan Digital Entrepreneur. Adapun beberapa kompetensi lulusan nantinya antara lain adalah penguasaan Microsoft Office, pembuatan dan pengelolaan blog/ website, dan juga strategi pemasaran via digital.

Penjelasan mengenai Penerbitan SKPI ini ditutup Dosen Akuntansi STIE AMM Yuli Astini, SE., M.Ak yang juga menjabat sebagai Kabag. Pelatihan Pajak Brevet A & B serta mewakili lembaga pelatihan

Mitranata TaxHouse. Pada kesempatan ini, Yuli Astini memaparkan pentingnya bagi mahasiswa untuk memahami perpajakan. “sebagai profesional dan apapun bidang profesi yang kita geluti baik akuntansi, manajemen semuanya tidak terlepas dari pajak, bahkan profesi sebagai wirausaha sekalipun. Kita harus mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang harus kita bayar sebagai wajib pajak.” tuturnya.

Ditemui di tempat terpisah, Kabag. Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE.,MM, Menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan dan ketentuan jenis SKPI yang dapat dipilih mahasiswa. “Waktu pelaksanaannya sendiri dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018 untuk mahasiswa semester delapan, sedangkan gelombang berikutnya diadakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2018 untuk mahasiswa semester VII,” katanya.

(Unram), Dr. H. Wildan, mengatakan setelah pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi diharapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa semakin ketat sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

“Sekarang diberikan ke provinsi, mudah-mudahan di pemerintah provinsi makin ketat,” katanya.

Menurutnya, jika saat PPDB masyarakat tidak

tuk mengambil salah satu jenis SKPI saja. “Namun bukan tidak mungkin apabila ada mahasiswa yang ingin mengambil ketiga jenis SKPI sebagaimana yang telah kami sosialisasikan maka hal tersebut juga diperkenankan,” Pungkas Bairizki. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) Guru besar STMIK Bumi Gora, Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, menilai selama ini Kemenristek Dikti belum tegas melaksanakan sejumlah aturan yang mereka buat. Di antara aturan yang dibuat, namun tidak tegas dalam pelaksanaannya ialah kewajiban guru besar mempublikasi hasil-hasil penelitian ke jurnal internasional. Kebijakan itu dinilai tidak serius, karena pelaksanaannya kini ditunda hingga bulan November 2019.

(Suara NTB/ron)

DIUBAH - Seorang siswa SMKN 8 Mataram berjalan di depan sekolahnya. Pada tahun ajaran baru nanti direncanakan SMKN 8 Mataram diubah menjadi SMAN 9 Mataram.

Dua SMK di Mataram akan Diubah Menjadi SMA Negeri Mataram (Suara NTB) Dua SMK negeri yaitu SMKN 8 Mataram dan SMKN 9 Mataram direncanakan akan diganti menjadi SMAN 9 Mataram dan SMAN 10 Mataram. Ditargetkan rencana itu bisa direalisasikan pada tahun ajaran baru nanti. Diubahnya SMK menjadi SMA bertujuan untuk menambah SMA negeri di Mataram yang peminatnya sangat banyak.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/3).

Menurutnya, di awal tahun ajaran 2018/2019 rencana itu bisa terealisasi. “Target tahun ajaran baru,” ujarnya.

Suruji menjelaskan, alasan digantinya dua SMK itu menjadi SMA dikarenakan masyarakat Kota Mataram cenderung memilh SMA untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, khusus di SMKN 8 Mataram yang merupakan SMK kesehatan, tidak dilanjutkan karena saat ini tidak ada lagi yang membutuhkan tenaga ker-

ja bidang kesehatan dengan ijazah SMA. “Sekarang minimal DIII, makanya itu tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara di SMKN 9 Mataram, Suruji menjelaskan, SMKN 9 Mataram sebenarnya tidak ditutup, tapi di-regrouping dengan SMKN 5 Mataram.

Menurutnya lahan di SMKN 5 Mataram masih cukup luas mencapai lebih dari 3 hektare.

“Kalau SMA kuota per kelas bisa 36, minimal nanti SMK sebanyak 42 di satu rombongan belajar, itu makanya kita per sedikit, karena masyarakat Kota Mataram lebih tertarik di SMA,” ujarnya.

Nantinya, SMAN 9 Mataram yang akan menempati gedung SMKN 8 saat ini akan melengkapi sekolah di zonasi Kecamatan Cakranegara. Sementara SMAN 10 Mataram yang mengganti SMKN 9 akan melengkapi zonasi sekolah di Kecamatan Ampenan, yang selama ini hanya SMAN 2 Mataram yang menjadi rebutan pendaftar di zona itu.

Disinggung terkait nasib siswa kelas X dan XI yang masih

ada di SMK itu, menurut Suruji, mereka akan tetap ada di SMK itu. Siswa baru nantinya yang akan masuk ke SMA yang baru.

“Siswa yang lama akan jalan terus di SMA itu,” katanya.

Suruji mengakui, saat ini rencana itu masih menjadi kajian internal. Yang masih belum tuntas yaitu kompensasi dari diubahnya SMK menjadi SMA, harus ada SMK untuk menutupi itu. Oleh karena itu, direncanakan akan ada penambahan SMK di Pulau Sumbawa, menurut Suruji di Pulau Sumbawa masih dibutuhkan SMK. Terkait dengan rencana itu, dihubungi terpisah, Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., mengatakan, rencana itu sudah melewati kajian yang baik dari Dinas Dikbud, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik, pihaknya akan mengikuti. “Tentu Dinas Dikbud sudah melakukan kajian dan pemikiran untuk segalanya,” kata Munezarah. (ron)

Keinginan Masyarakat Masuk Sekolah Negeri Perlu Dibendung Mataram (Suara NTB) Pengelolaan pendidikan menengah di bawah Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat memberikan pemerataan pendidikan, termasuk di sekolah swasta. Salah satu yang harus dilakukan adalah membendung masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri.

Pemerhati pendidikan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan para mahasiswa nantinya bisa memilih jenis SKPI mana yang sesuai dengan kompetensi pendukung yang ingin dikuasainya.

Lebih lanjut Bairizki menjelaskan, pihak kampus memperkenankan mahasiswa un-

Dikti Dinilai Belum Tegas Terapkan Aturan

Desain Seperti UN Sungguhan MA Darun Najah Al-Falah Telagawaru Labuapi Lombok Barat (Lobar)tahun ini menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Tahun ini kali pertama madrasan ini menggelar UNBK setelah tahun lalu terkendala kekurangan komputer.

Madrasah dengan ratusan siswa di Lobar itu pun, pada tanggal 12-13 Maret kemarin menggelar simulasi pelaksanaan UNBK. Pelaksanaan simulasi UNBK (Suara NTB/dys) berjalan lancar.

Hasmuin Kepada Suara NTB, Kepala MA Darun Najah Al-Falah Telagawaru, Hasmuin, S.Pd., menjelaskan madrasah sangat siap melaksanakan UNBK. Terbukti pada pelaksanaan simulasi kemarin, berjalan lancar tanpa kendala.

“Selain itu, simulasi UNBK ini sebagai bukti kesiapan madrasah menggelar UNBK,” kata Hasmuin seraya menjelaskan bahwa kesiapan UNBK ditunjukkan dengan adanya fasilitas pendukung seperti komputer yang kini dimiliki sekolah.

Lebih jauh dikatakan Hasmuin, pelaksanaan simulasi selama dua hari didesain seperti sedang melaksanakan UNBK. Persiapan dilakukan mulai dari siswa, hingga guru. Tujuannya agar suasana UNBK dari awal dapat dirasakan para siswa dan guru penyelenggara UNBK. “Mengingat ini adalah tahun pertama kami laksanakan UNBK,” terang Hasmuin.

Lebih jauh dikatakan Hasmuin, untuk UNBK tahun ini, pihaknya menyediakan sebanyak 17 unit komputer. Komputer merupakan hasil pengadaan pihak madrasah. Tidak ada komputer yang dipinjam dari siswa.

Jumlah itu, kata dia, sudah cukup bagi peserta UNBK yang tahun ini berjumlah 33 orang. Karena persyaratan untuk bisa melaksanakan UNBK paling tidak harus mempunyai sepertiga komputer dari jumlah siswa peserta. Dengan demikian, maka jumlah itu sudah sangat cukup. “Dengan jumlah itu, pihak madrasah akan merancang supaya UN berlangsung dibagi menjadi dua sesi,” kata Hasmuin.

Menurutnya, pelaksanaan UNBK merupakan tuntutan dari pemerintah yang harus dilaksanakan tiap sekolah dan madrasah.

Tuntutan ini dirasa jadi beban moral bagi madrasah, sehingga mau tidak mau untuk peningkatan kualitas, madrasah harus melaksanakan UNBK. Di samping agar mutu dengan sekolah lain sama.

Tahun lalu, pihaknya tidak melaksanakan UNBK di samping, karena terkendala fasilitas komputer, juga lantaran tidak diharuskan pemerintah. Namun kini, pemerintah menekankan agar setiap sekolah sebisa mungkin melaksanakan UNBK. “Jumlah ini memadai untuk pelaksanaan UNBK,” ungkapnya.

Sementara guna mempersiapkan UNBK, pihaknya sudah mempersiapkan dengan sangat matang. Madrasah yang proses belajar mengajarnya dimulai pada waktu siang itu telah memberikan les gratis bagi siswa peserta UNBK. “Sudah dimulai dari les sejak tiga bulan yang lalu. Les materi yang di ujiankan. Jadwal les dilakukan pagi hari, dan kajian kitab kuning setiap hari mengingat siang mereka masuk,” sambung Hasmuin.

Untuk try out selanjutnya, pihaknya masih menunggu keputusan KKM dan Kemenag Lobar untuk menjadwalkan pelaksanaan try out. Namun lepas dari itu semua, pihaknya optmis meski pengalaman pertama UNBK mampu berhasil dan sukses dalam pelaksanaannya. (dys)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kepala BEI Perwakilan Mataram, I Gusti Ngurah Sandiana sedang memberikan sosialisasi SKPI kepada mahasasiswa STIE AMM Mataram, Rabu (14/3).

dibendung dan memilih masuk ke sekolah negeri, akan melebihi kuota yang ditentukan. Selain itu sekolah swasta juga akan menjadi mubazir, padahal di sekolah swasta memiliki gedung, guru yang sudah disertifikasi, dan sarana lainnya. Saat ini juga tidak ada lagi sekolah yang terlalu menjadi favorit.

Ia juga sudah diminta oleh Dinas Dikbud agar mahasiswa yang mengikuti PPL ditempat-

kan di sekolah swasta. Wildan mengatakan sudah ada beberapa sekolah yang diajak kerja sama untuk penempatan mahasiswa PPL. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan akan memperketat aturan PPDB sistem zonasi. Jalur lintas zona akan dipersempit. Di tahun 2017 lalu, kuota sebanyak 20 persen di satu sekolah

bisa menerima siswa berprestasi dari zona manapun.

Namun di tahun ini, akan dikurangi menjadi sekitar 10 persen saja. “Kita kurangi kuota lintas zona untuk jalur prestasi itu, kita hanya gunakan prestasi akademik tapi belum final,” katanya.

Sejak tahun lalu, PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya.

Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya.

Suruji menjelaskan, pihaknya akan merapikan zonasi siswa, disesuaikan dengan wilayah sekolah. Agar tidak ada keluhan seperti tahun lalu. Menurutnya, sudah ada data siswa sebelumnya di SMP secara online. Jika data pendaftar itu tidak sesuai atau berbeda dengan data yang ada di SMP atau sekolah sebelumnya, maka tidak siswa itu tidak bisa mendaftar. Kecuali bagi siswa yang berasal dari luar daerah seperti dari Pulau Jawa, dengan alasan pindah, barulah dikecualikan. (ron)

Padahal aturan itu diperuntukkan agar seorang guru besar melaksanakan tugastugas pengabdian dan penelitian, juga publikasi. Karena itu pula, seorang guru besar dinilai tunjangan guru besar jika tugas itu tetap dilaksanakan.

“Dikti tidak berani tegas, sebagai contoh kewajiban guru besar menulis di jurnal internasional. Tapi sekarang dipending Dikti sampai November 2019,” ujar Tajuddin belum lama ini.

Sementara jika eksekusi aturan itu diberlakukan November 2019, saat itu sedang berlangsung pergantian ke-

pemimpinan di tingkat nasional, yang biasanya berimplikasi juga pada adanya perubahan aturan yang dibuat. “Tapi 2019 itu menteri yang saat ini membuat aturan akan berhenti. Makanya ini hanya sebagai aturan,” ungkapnya.

Tajuddin menilai, aturan itu tidak terlalu berat dalam artian banyak hal yang dapat dilakukan seorang guru besar. Sebagai contoh mereka bisa sebagai pembimbing doktor untuk program S3. “Itu bisa masuk jurnal. Jadi nggak berat kalau punya S3 jadi otomatis dia. Atau penelitian sharing bisa dilakukan,” ungkapnya. (dys)

Donatur Asal Qatar Bantu Pembangunan RKB Ponpes Assohwah Giri Menang (Suara NTB) Mimpi pengelola Pondok Pesantren (Ponpes) As-Sohwah Biletepung, Desa Beleka, Lombok Barat memiliki ruang kelas belajar (RKB) baru dan aula akhirnya teralisasi. Menanti sejak beberapa tahun lalu, mimpi itu kini jadi kenyataan.

Ratusan santri dan santriwati ponpes setempat kini dapat menikmati fasilitas aula yang diberi nama Aula Pusat Dakwah Muhammad SAW. Sementara untuk pemanfaatan RKB belum bisa karena dalam tahap pengerjaan.

Tidak tanggung-tanggung bantuan pembangunan aula berkapasitas sekitar 400 orang itu datang dari salah seorang donatur asal Qatar. Beliau adalah Syaikh Dr. Maalla Bin Akhmad Al-Hasyimi. Beliau merupakan ahlul bait keluarga Rasulullah SAW. Dalam peresmian yang berlangsung, Selasa (13/3), Syaikh Dr. Maalla Bin Akhmad AlHasyimi, mengungkapkan kebahagiannya melihat perkembangan pesat dakwah Islam di Lombok, NTB. Selain itu, Beliau juga senang dapat bersilaturahmi dengan ribuan umat Islam di Lombok dan Indonesia. Termasuk juga para santri ponpes.

Secara pribadi dia sangat mencintai Indonesia. Mengingat penduduknya merupakan mayoritas umat Islam terbesar di dunia.

Sementara di tempat yang sama, Mudirul Ma’had Ponpes Assohwah Al-Islamiyah TGH. M. Taisir Al-Azhar, LC., MA., mengucapkan syukur tiada terkira karena pondok yang dipimpinnya kembali didatangi Syaikh Dr. Maalla Bin Akhmad Al-Hasyimi dan istrinya. “Kita bersyukur kedatangan Syaikh Dr. Maalla Bin Akhmad Al-Hasyimi dan istrinya dari Qatar,” ungkap Taisir di hadapan para santri dan masyarakat sekitar ponpes.

Dikatakan Taisir, selain memberikan bantuan bagi pembangunan aula, Syaikh Dr. Maalla Bin Akhmad Al-Hasyimi juga kembali memberikan bantuan untuk pembangunan dua ruang kelas baru. Ini sebagai tambahan atas ruang kelas yang dinilai masih sangat kurang selama ini.

Terpisah, Ketua Yayasan Ponpes Assohwah Akhyar Rosidi, S.SosI., menyampaikan adanya aula dan tambahan RKB di lingkungan ponpes sangat bermanfaat. Tentunya untuk mengembangkan kualitas pendidikan di NTB. Momentum peresmian tersebut dihadiri pula banyak tokoh agama seperti Ketua MUI Lobar, TGH. Safwan Hakim, mantan Rektor Unram Prof. Ir. Sunarpi, Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, dan Dewan Pembina Ponpes H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si. (dys)

(Suara NTB/dys)

SERAHKAN - Mudirul Ma’had Ponpes Assohwah Al-Islamiyah TGH. M. Taisir Al-Azhar bersama donatur asal Qatar Syaikh Maalla Bin Akhmad Al-Hasyimi yang membantu pembangunan ponpes saat hadir, Selasa (13/3).

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 15 Maret 2018

Terkait Musprov IPSI NTB, Agus Serahkan ke Pengcab Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov IPSI NTB terpilih, H. Agus Hidayatulloh hanya pasrah saja mendengar Pengprov IPSI NTB yang ingin menggelar kembali Musprov IPSI NTB, di Loteng 23-24 Maret. Ketua IPSI Kota Mataram itu mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengcab IPSI kabupaten/kota terkait rencana Musprov tersebut.

Dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (14/3) kemarin, H. Agus Hidayatulloh yang juga menjabat ketua IPSI Kota Mataram itu mengatakan tidak ingin berpolemik terkait rencana Musprov IPSI NTB itu.

Dalam hal ini dia menyerahkan

sepenuhnya ke pengurus IPSI kabupaten/kota selaku peserta Musprov mendatang.

“IPSI Kota Mataram akan mengambil sikap yang terbaik bagi masyarakat pencak silat kota Mataram dan NTB,” ucapnya datar.

Kota Bima Kirim 69 Atlet Ikuti Popda Mataram (Suara NTB) Setelah mendapat desakan dari Dispora NTB, Kota Bima akhirnya telah mengirim entry by name atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang akan berlangsung di Mataram, 25-30 Maret mendatang. Pengiriman entry by name atlet Kota Bima telah diterima oleh Dispora NTB, Rabu (14/3).

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (14/3) kemarin membenarkan bahwa Kota Bima telah mengirim entry by name atletnya untuk mengikuti multi event tingkat pelajar regional NTB itu. Besarnya jumlah atlet Kota Bima mengikuti event itu sebanyak 69 atlet.

“Semua kabupaten/kota sudah mengirim entry by name atletnya. Kota Bima paling terakhir mengirim nama-nama atletnya,” ucapnya.

Meski paling terakhir mengirim data atletnya, namun Kota Bima tidak terlambat mengirim data atletnya. Pasalnya pihak Dispora NTB memberikan batas waktu hingga tanggal 15 Maret untuk penyerahan entry by name atlet.

Sementara itu dari data yang diterima oleh Suara NTB bahwa Popda NTB 2018 akan diikuti sebanyak 902 atlet. Kota Bima paling sedikit mengirim atletnya yakni 69 atlet, sementara jumlah atlet terbanyak mengikuti event itu dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan jumlah 101 atlet.

Multi event tingkat pelajar yang dihajatkan untuk menjaring atlet Popwil itu akan mempertandingkan sebanyak delapan cabor. Diantaranya sepak bola, bola voli, bola basket, tenis meja, tenis lapangan, bulutangkis, bulutangkis dan sepak takraw. (fan)

Meski tak menunjukan sikap protes, namun Agus yang merupakan ketua umum IPSI NTB terpilih dalam Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu mengakui bahwa Musprov IPSI NTB yang akan datang berdasarkan surat himbauan

dari PB. IPSI. Padahal sesungguhnya IPSI NTB sudah menggelar Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu.

Untuk diketahui dalam Musprov IPSI NTB lalu, Agus didukung sebanyak enam Pengcab kabupaten/kota. Lantas pertanyaan Agus bagaimana bila enam Pengcab kabupaten/kota yang telah mendukungnya itu tidak berkenan melaksanakan Musprov.

“Bagaimana jika enam kabupaten/kota peserta musprov kemarin tidak

berkenan? Apakah tetap dilaksanakan dengan peserta empat kab/kota? Itu artinya peserta Musprov kurang dari setengah plus satu. Surat PB IPSI sifatnya himbauan.

Coba baca,” tegasnya.

Sayangnya pertanyaan Agus itu tidak akan menghentikan langkah pengurus IPSI NTB untuk menggelar Musprov. Sekum Pengprov IPSI NTB, Baharuddin mengatakan bahwa Musprov IPSI NTB periode 2018-2023 sudah diagendakan di Loteng-23-24

Maret 2018.

“Kami sudah membentuk panitia Musprov IPSI NTB. Dan musprov akan dilaksanakan di Loteng tanggal 23-24 Maret,” jelasnya.

Sebagaiamana diberitakan sebelumnya Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu memilih H. Agus Hidayatulloh sebagai ketua umum periode 2018-2023. Sayangnya hasil Musprov itu belum mendapat rekomendasi dari KONI NTB. KONI NTB masih pikir-pikir merekomendasikan hasil

Musprov IPSI bulan lalu, alasannya Musprov tersebut tidak mengantongi rekomendasi PB IPSI. Informasinya, Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu dilaksanakan atas inisiatif tujuh Pengcab Kabupaten/kota karena melihat kepengurusan IPSI NTB yang dipimpin Wahyudin sudah kadaluarsa. Dan IPSI NTB yang dipimpin Wahyudin dinilai gagal melaksanakan Musprov IPSI NTB hingga batas waktu perpanjangan yang ditentukan. (fan)

Ainun Bidik Emas Asian Games Mataram (Suara NTB) Usia memang masih muda.

Namun semangatnya untuk mengukir prestasi di level internasional tak pernah kendor. Petinju asal NTB, Ainun Azizah(18) mengaku akan memasang target medali emas di Asian Games 2018.

Demikian dikatakan Ainun Azizah ketika dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (14/3) kemarin. “Target saya berusaha menjadi yang terbaik. Sebagai atlet saya harus memasang target medali emas,” ucapnya.

Ainun Azizah memamang punya semangat yang tinggi mengejar prestasi di setiap pertandingan olahraga tinju.

Hal itu telah dibuktikannya dibeberpa event nasional yang telah diikutinya.

Atlet binaan Sasana Notorius Tinju Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini telah mengantongi beberapa medali emas di setiap kejurnas tinju yang diikutinya. Bahkan dia juga kerap meraih gelar tinju terbaik nasional.

Selama berkarir sebagai atlet tinju amatir tahun 2015, dia sudah seringkali meraih medali emas dan gelar petinju terbaik nasional. Terakhir dia meraih medali emas kelas 51 Kilogram sekaligus meraih gelar tinju terbaik wanita di Kejurnas Tinju Elite di Bangka Belitung tahun 2017.

Prestasi yang diukirnya di beberapa event nasional membuat Ainun dipercaya mewakili Indonesia di event internasional. Rencananya atlet Pelatda Mayung NTB ini akan tampil membela marwah Indo-

(Suara NTB/ist)

TAMPIL - Petinju NTB, Ainun Azizah (kanan) saat tampil di Kejurnas Tinju Elite di Bangka Belitung tahun 2017. nesia di Asian Games 2018.

Menghadapi multi event internasional itu, Ainun tidak pernah pesimis. Meski usianya masih muda dia selalu memasang target tinggi di setiap event. Khususnya di Asian Games di Palembang bulan Agustus 2018 dia pun me-

masang target medali emas.

Bagi Ainun, target medali emas di Asian Games memang sangat berat, pasalnya lawan yang akan dihadapi merupakan petinju terbaik level Asia.

Meski sangat berat, namun sebagai atlet Ainun selalu berkeyakinan untuk menjadi jua-

ra disetiap event.

Untuk mengasah teknik dan mentalnya, Ainun mendapat program latihan khusus dari PB Pertina. Sejak tahun 2017 dia sudah masuk di pelatnas tinju persiapan Asian Games. Dan awal bulan April mendatang dia bersama delapan petinju Pelat-

nas Indonesia lainnya akan mengikuti Pelatnas di Ukraina.

Harapannya lewat pelatnas itu dia dapat meningkatkan kemampuan fisik dan teknik tanding. Sehingga dengan begitu dia bisa meraih mimpinya untuk mendulang medali emas di Asian Games 2018.(fan)

Belum Ada Kepastian Sponsor

Sekda Minta OPD Pastikan Pelaksanaan Mekaki Marathon Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan Event Mekaki Marathon 2018 terancam batal dilaksanakan. Hal ini menyusul belum adanya kejelasan dan kepastian dari pihak Event Organizer (EO) atas sponsor uta-

ma untuk event tersebut. Event ini merupakan salah satu agenda perayaan HUT Lobar ke-60 yang diadakan tanggal 29 April mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat (Lobar), H. M.

Kalah Memalukan, MU Didepak Sevilla dari Liga Champions London Dua gol yang dilesakkan pemain pengganti Wissam Ben Yedder membuat Sevilla mencatat sejarah masuk perempat final Liga Champions untuk pertama kali sejak 1957/1958. Sebaliknya, Manchester United dipermalukan di kandang sendiri ketika pada pertandingan itu mereka hanya dituntut menang 1-0 saja.

Pada pertandingan leg kedua babak 16 Besar Liga Champions itu, Rabu dini hari WIB itu, MU menyerah 1-2 kepada tamunya Sevilla sehingga tersingkir dengan agregat 2-1. Pada pertandingan leg pertama dua pecan lalu di Sevilla, kedua tim bermain 0-0.

Ben Yedder mencetak dua gol tak lama setelah masuk lapangan menggantikan Luis Muriel pada menit 72 Dua menit kemudian, setelah menerima assist Pablo Sarabia, pemain Prancis itu menciptakan gol pertamanya pada menit 74.

Empat menit kemudian pada menit 78, Ben Yedder menciptakan gol kedua setelah menanduk bola hasil tendangan

penjuru Joaquin Correa. Ini adalah gol ketujuhnya pada delapan pertandingan Liga Champions musim ini.

Tertinggal 0-2, MU menyerang habis-habisan tim tamu, dan hasilnya enam menit kemudian menciptakan gol yang dikreasi Romelu Lukaku setelah menyambut tendangan penjuru Marcus Rashford. Dituntut untuk menciptakan dua gol lagi untuk maju ke perempatfinal Liga Champions, MU kesulitan menembus Sevilla. Sebaliknya tim tamu malah sempat menciptakan beberapa peluang menambah gol, termasuk saat upaya Ben Yedder setelah menerima assist Ever Banega.

MU yang bermain cemerlang akhir pekan lalu tetapi bermain buruk dan sangat defensif melawan Sevilla, tak bisa lagi menciptakan gol sehingga harus rela menyaksikan Sevilla melangkah ke perempatnal Liga Champions yang ditandai dengan langkah sportif Jose Mourinho menyalami pelatih Sevilla Vincenzo Montella. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

GEMBIRA – Para pemain Sevilla tampak gembira merayakan keberhasilan mereka membobol gawang Manchester United dan memastikan satu tiket ke babak perempat final Liga Champions, Rabu dini hari kemarin.

Taufiq menegaskan jika hingga hari ini belum ada kejelasan pihaknya meminta agar event tersebut dibatalkan. Sebab pihaknya tidak ingin dianggap sebagai kebohongan public nantinya jika event itu batal terlaksana.

“Kalau ada agenda-agenda yang masih ragu persiapan,pesertanya dan dananya, tidak usah diadakan. Supaya tidak dikatakan melakukan pembohongan publik,” tegas Taufiq yang dikonfirmasi selepas Rapim di Aula Kantor Bupati Lobar.

Menurut Taufiq, lebih baik kegiatan tersebut dihapus jika dananya belum jelas dan Launchinya terus-terus diundur. Hal ini tidak hanya berlaku untuk event Mekaki Marathon saja, namun juga terma-

suk semuan kegiatan atau event lain yang belum ada kejelasan.”Supaya kita tidak dianggap bohong,” ujarnya.

Kendati demikian, Taufiq mengaku belum mengetahui pasti jadi atau tidaknya pelaksanaan Event Mekaki Marathon tersebut. Sehingga ia meminta kepada dinas terkait untuk mengkaji permasalahnya.”Kalau misalnya masalah tidak bisa dipecahkan, tidak usah dilakukan,” ungkapnya.

Dirinya pun tidak mau mengaitkan kendala masalah ini akibat event marathon yang duluan diselengarakan belum lama ini. Sebab dirinya hanya menginginkan kepastian apakah Event Mekaki Marathon itu akan dilangsungkan atau tidak.

“Pokoknya kami perlunya, ada uang, ada kegiatan , ada tanggung jawabnya, peserta yang jelas, dan kami akan lakukan (even itu). Besok (Red Hari ini) kami minta kepastian dari Dinas Pariwisata, diadakan atau tidak. Kalau tidak akan kami hapus,” tegasnya kembali.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, Ispan Junaidi yang dikomfirmasi belum mau memberikan keterangan lebih lanjut terkait event tersebut. Sebab ia mengaku akan melakukan pertemuan dengan pihak EO terkiat kejelasan Sponsor.

“Hari ini (kemarin red) saya akan bertemu dengan EO, saya belum bisa menyampaikan, mungkin besok setelah pertemuan,” singkatnya. (her)

SUARA NTB Lotim Gelar Yandu Isbat Nikah KLU Siapkan Proposal Penambahan Air Baku

Halaman 12

Kamis, 15 Maret 2018

Selong (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bekerjasama dengan KOMPAK menggelar Gawe Belek Pelayanan Terpadu (YANDU ) Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, Pembuatan Akte Kelahiran, Akte Kematian serta Perekaman EKTP, Rabu ( 14/3) di aula Kantor Desa Sukadana, Kecamatan Terara.

Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, S.Sos. MH menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, juga meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Kendati tidak mutlak dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, akan tetapi dalam kehidupan bernegara, pencatatan pernikahan sangatlah penting.

Pencatatan pernikahan merupakan persoalan kependudukan lainnya seperti kelahiran atau kematian yang menjadi salah satu acuan perumusan kebijakan pembangunan strategis pemerintah.

Sayangnya masyarakat belum menyadari pentingnya pencatatan pernikahan.

Demikian pula dengan pencatatan kematian. Ketidaktahuan atau kesempatan dan akses boleh jadi adalah penyebabnya. Selain memper-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN DOKUMEN – Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik menyerahkan dokumen kependudukan kepada peserta pada kegiatan isbat Nikah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lotim, Rabu (14/3). mudah akses, Pelayanan Terpadu (Yandu) ini, diharapkan dapat pula menjadi bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum memahami.

Sementara itu untuk EKTP dan Akta Kelahiran, persentase kepemilikannya mencapai di atas 70 persen. Diharapkan persentase tersebut akan terus meningkat seiring waktu dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pencatatan dan kepemilikan dokumen kependudukan. Disadari bahwa peristiwa kependudukan tidak saja merupakan perubahan dinamika kependudukan semata.

Peristiwa kependudukan akan terkait dengan data kependudukan dengan implikasi pada program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah Lombok Timur sendiri tengah merintis tersedianya satu sumber data terpadu dan valid. Data yang akan menjadi rujukan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah dalam upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan pembangunan dapat lebih optimal.

Kedepan kegiatan-kegiatan seperti ini terus ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan

OPD terkait termasuk jika mungkin akan dianggarkan melalui dana desa (DD).

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan kepada yang telah di isbat nikah untuk menjaga kerukunan rumah tangga dengan baik, pencatatan nikah ini merupakan cara pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anaknya dalam menjalani perkawinan.

Ketua LPA NTB , Sahan, SH menyampaikan bahwa LPA NTB bermitra dengan KOMPAK Jakarta dengan program percepatan pemenuhan identitas hukum berbasis desa antara lain penyelenggaraan pelayanan Yandu tentang Isbat Nikah, Pencatatan Nikah dan Pencatatan Kelahiran, kegiatan dilaksanakan dengan kerjasama dengan Dukcapil, Pengadilan Agama, dan lainnya. Yandu yang istilah Sasaknya yaitu GAWE GUBUK. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meringankan biaya,

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

memangkas birokrasi kepengurusan administrasi yang dihajatkan kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga. Selanjutnya mendorong partisipasi masyarakat dan memotivasi pemerintah desa untuk menyelenggarakan Yandu melalui anggaran desa/Anggaran Pendapatan Belanja Desa setiap tahunnya. Pada pelayanan terpadu kali ini akan diisbat sebanyak 100 pasang yang berasal dari 5 desa yaitu Desa Rarang, Rarang Selatan, Suradadi, Sukadana, dan Embung Raja.

Di Desa Sukadana yang diisbat secara simbolis sebanyak 35 pasang. Sementara itu gambaran Yandu tahun 20162018 LPA NTB bersama KOMPAK telah melakukan pendampingan di 4 Kabupaten dengan Konsentrasi di 8 Kecamatan (39 Desa) yaitu Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Aikmel dan Terara), Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Bayan dan Pemenang), Kabupaten Sumbawa ( Kecamatan Utan dan Plampang), dan Kabupaten Bima ( Kecamatan Wijaya dan Bolo). Pada kurun waktu tahun 2016-2018 ini telah diisbat sebanyak 321 pasang atau 642 buku nikah, akte kelahiran sebanyak 9.745 akta, akta kematian sebanyak 1.382 akta dan dokumen lainnya yaitu e-KTP sebanyak 9.837 dan Kartu Keluarga sebanyak 4.026 dan telah pelayanan yang telah dilayani sebanyak 25.351. (yon)

Tanjung (Suara NTB) PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang menyusun Detail Engineering Design (DED) jaringan perpipaan untuk penambahan cakupan air baku di tiga titik sumber air.

Diperkirakan dari DED itu, akumulasi seluruh kebutuhan dana investasi akan mencapai lebih dari Rp 30 miliar.

Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., Rabu (14/3) mengakui, saat ini proses DED di tiga titik sumber air masih berlangsung. Dari tiga titik, dua di antaranya sudah selesai, masingmasing mata air Leong (Kecamatan Tanjung) senilai Rp9 miliar, mata air Sekeper (berbatasan dengan Kecamatan Gangga dan Kayangan) membutuhkan dana sekitar Rp13 miliar, dan pembangunan jaringan mata air Sindang Pituq Nae (Kecamatan Bayan) diperkirakan di atas Rp10 miliar.

Sehingga dari proposal itu nanti akan tersusun rencana pembangunan jaringan perpipaan senilai lebih dari Rp30 miliar.

“Setelah selesai DED, maka kita akan langsung ajukan proposal ke Satker Provinsi. Investasi jaringan ini besar, sehingga PDAM dan dana APBD tidak akan mampu menanggulan-

gi,” kata Waliadin.

Penambahan air baku untuk ketiga sumber air berbedabeda pengalokasiannya. Dijelaskan Waliadin, untuk wilayah Sindang Pituq Nae dikhususkan untuk menambah cakupan air baku bagi pelanggan PDAM di Kecamatan Bayan dari desa Bayan, Karang Bajo Anyar, sampai ke desa Sukadana. Sedangkan untuk sumber air Leong untuk mendukung cakupan air bersih bagi pelanggan di wilayah Tanjung dan Pemenang. Sedangkan mata air Sekeper untuk mendukung sistem cakupan air bersih bagi pelanggan di wilayah Kecamatan Gangga.

Di samping itu, PDAM juga akan memanfaatkan jaringan yang telah terbangun dari sumber air Mursemalang, dengan area cakupan khusus di empat desa yang belum terlayani air yaitu Desa Selengen dan Salut di Kecamayan Kayangan dan Desa Mumbulsari dan AkarAkar di Kecamatan Bayan.

Proyek perpipaan Mursemalang itu sendiri baru diterima PDAM dari Pemda KLU pada awal tahun 2018.

“Kita juga kekurangan air baku di wilayah Kecamatan Kayangan.

Tetapi boleh diambilkan

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

dari sumber air di Sekeper itu dialirkan ke Santong, Sesait dan sekitarnya, karena di sana ada pengolahan. Itu juga sudah kita sampaikan ke satker, karena jaringan instalasi perpipaan air sudah ada 4 inchi,” Debit air yang tersedia di titik penambahan cakupan air baku saat ini dalam kondisi memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan secara maksimal. Di Sekeper misalnya, potensi debit air yang ada lebih dari 100 liter per detik, namun saat ini baru terpakai kurang dari 50 persennya. Tentunya dengan penambahan air di beberapa sumber ini akan memudahkan cakupan air bersih dalam jangka panjang.

Ia menambahkan, dukungan anggaran dari Satker dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Pasalnya, keberadaan dana PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Pemkab Lombok Utara sebesar Rp4 miliar pada tahun 2017 akan digunakan tahun ini. Itu pun terbatas pada pemasangan instalasi perpipaan tertier di rumah-rumah warga.

Sampai saat ini, PDAM KLU juga masih menunggu kejelasan pembahan draf Raperda Penyertaan Modal di legislatif. Dari rancangan yang sudah diajukan ke DPRD, Raperda yang diajukan berlaku untuk 5 tahun. Sehingga tidak setiap tahun PDAM dan legislatif melakukan pembahasan penyertaan modal pada PDAM. (ari)

HILANG Raden Waliadin (Suara NTB/ari)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR3581CT NOKA/ NOSIN:MH32BU005HJ322988/ 2BU-322998 AN.EVI DIANSARI HLG DSKTR JL. YOS SUDARSO MENUJU JL.INDUSTRI AMPENAN

HLG BPKB R2 YAMAHA DR3918HP NOKA/NOSIN:MH31KP00BDJ646413/1KP646435 AN. FATHURRAHMAN HLG DSKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5580CV NOKA/NOSIN: MH1JFZ12XHK136976/ JFIE2140857 AN.MUKNIATI HLG DSKTR MATARAM

HLG BPKB R2 HONDA DR5812BM NOKA/NOSIN: MH1JF22159K067323/JF22E1059930 AN. SUPARDAN HLG DSKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR3776FA NOKA/NOSIN : MH1JF11BK07962I/ JF71E0-1078453 AN.SYARIFATULLAH HLG DSKTR MATARAM

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO),Krmlmran:PT.LenkoSurya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 15 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Kamis, 15 Maret 2018

Mataram (Suara NTB) Pra Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat berlanjut tahap diskusi klinis. Perumusan program di tiga bidang yakni, Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat serta Sarana dan Prasarana ditargetkan mampu menjawab isu strategis di tahun 2019.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, M.Si., dikonfirmasi Rabu (14/3).

Amir didampingi Kepala

H.

Bidang Evapol, Dra. Hj. Elya Hadiana menambahkan, dari diskusi klinis akan melahirkan berita acara kesepakatan program kegiatan prioritas organisasi perangkat daerah tahun 2019.

Pembahasan masing - masing bidang diperoleh dari usulun MPBM tingkat kelurahan dan kecamatan.

Yang diinput melalui e - MPBM. ‘’Nanti pada saat pembahasan disepakati ketua forum. Dan, proses MPBM diserahkan ke masyarakat memimpin,’’ tambahnya.

Yang disepakati ini adalah OPD menyusun rencana kerja program kemudian ditawarkan sasaran, volume dan indikatornya ke masyarakat. Keterbatasan anggaran sambung dia, akan dimaksimalkan program yang lebih prioritas dan usulan prioritas.

Amin mengungkapkan, dengan sistem e - MPBM yang melibatkan masyarakat secara langsung. Perencanaan program lebih transparan. ‘’Kita ingin membuat acara melibatkan kepala OPD dengan fasilitator melahirkan kesepakatan disampaikan masyarakat, supaya LKPD dilanjutkan APBD dan terus terkawal,’’ paparnya. Dia menyebutkan, pemanfaatan APBD Rp1,4 triliun diperuntukan pencapaian program Amiruddin prioritas dan pen-

Halaman 14

Akademisi Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Prayitno Basuki (kanan) memberikan gambaran pada diskusi Klinis Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (2) anganan isu strategis.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram 77,70 persen.

Salah satu penunjang peningkatan IPM dari peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, ke depan di harapan tiga bidang disusun melibatkan masyarakat memberikan dampak dan tren positif penurunan angka kemiskinan dan IPM terpenuhi. (cem/*) Perwakilan OPD menjelaskan rencana kerja di tahun 2019 pada diskusi Klinis bidang sarpras

Peserta Diskusi Klinis Bidang Sarana dan Prasarana

Fasilitator dan Perwakilan OPD memaparkan rencana program strategis pada diskusi klinis bidang Sarana Prasarana

RADIO

Diskusi Klinis Bidang Sumber Daya Manusia

SUARA NTB

Pembangunan Harus Lebih Menyentuh Rakyat Dari Hal. 1 Disebutkan juga soal anggaran untuk beasiswa 100 orang dokter spesialis dalam setahun. Angaran NTB saat ini Rp 5,5 triliun. Dari anggaran itu bisa dialokasikan untuk beasiswa tersebut. Ali BD mengaku sudah mengkalkulasikan semua kebutuhan anggaran tersebut dan sangat bisa dilakukan. Hitungannya Rp40 miliar. ‘’Kasian NTB jika melulu di sebut Nasib Tidak Baik. Ke depan harus jadi nasib baik,’’ tegasnya.

Terobosan Ali Dachlan meminimalisir rujukan ini sudah mulai dilakukan di Lombok Timur. Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong kini sudah bisa dijadikan tempat melakukan cuci darah atau hemodialisis. Sebelumnya penderita penyakit yang harus cuci darah ini harus dirujuk dulu ke Mataram. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedjono kini justru menjadi tempat rujukan bagi daerah-daerah lain untuk melakukan tempat cuci darah.

Terobosan lainnya, memberikan kemudahan akses permodalan bagi rakyat untuk mengembangkan usahanya. Ali Dachlan sudah membuktikan dengan pengalaman di Kabupaten Lotim. Mendirikan Lembaga Keuangan Selaparang Finansial sebagai tempat meminjam para pedagang. Sudah ribuan warga Lotim menjadi nasabah. PT Selaparang Finansial ini diberikan modal Rp 87 miliar. Terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah pusat melalui perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai masih terbatas.

Karenanya, NTB ke depan akan disiapkan lembaga keuangan serupa yang bisa dijadikan tempat mengakses permodalan. ‘’Pemerintah itu tujuannya untuk mengatasi kemiskinan,’’ tegas Ali Dachlan. Program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial untuk masyarakat miskin ini harus bisa meningkat. Jumlahnya yang saat ini Rp35 miliar ditingkatkan menjadi Rp200 miliar.

Lombok lanjutnya hanya 42 persen penduduknya yang memiliki lahan. Sebagian besar tidak memiliki lahan pertanian. Untuk pembangunan ekonominya, tidak bisa hanya mengandalkan pertanian. Diperlukan terobosan dengan membangun sektor jasa. Bangun industri. Bangun pabrik.

Seperti pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji yang dilakukan di Lombok Timur. Ada dampak ekonomis yang besar yang bisa menggerakkan semua sektor. Banyak juga yang selama ini menanti sandar di kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Karena itulah, ditekadkan terus untuk mengeruk kolam labuh untuk menuntaskan pembangunan sehingga kapal-kapal besar bisa sandar. (rus)

Kandidat Deputi Penindakan KPK Dari Hal. 1 Hal itu diungkapkan Firli dalam diskusi santai di ruang kerjanya, didampingi Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti.

Firli adalah salah satu dari tiga nama yang diajukan Polri mengisi jabatan lowong yang ditinggalkan Heru Winarko.

Heru mendapat promosi sebagai Kepala BNN RI. Firli juga bersaing dengan tujuh nama lain yang diusulkan Kejagung RI. Proses seleksi, kata Firli, sudah dijalaninya pada 8-10 Maret lalu di Jakarta. Rangkaiannya yakni tes kompetensi, potensi akademik, kesehatan, psikologi, proposal program, visi misi, dan tes bahasa.

Meski tidak menanggapi banyak soal peluangnya meraih jabatan tersebut, Firli mencoba menjelaskan dengan kacamata objektif.

Secara umum yang diketahuinya, KPK menetapkan sejumlah kriteria. Diantaranya peninjauan latar belakang dan rekam jejak karir.

“Kalau kita lihat profesionalitas seseorang, lihat dulu saat dia menjalani profesinya.

Untuk mengukurnya, biar lah tim KPK yang bekerja,” jawab Firli diplomatis.

Firli punya pengalaman mumpuni di bidang penyidikan, khusunya bidang pemberantasan korupsi.

Tahun 2010, dia ikut menyelidiki kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak pegawai Dirjen Pajak Kemenkeu RI, Gayus Tambunan.

Kasus itu turut menyeret jaksa Cirus Sinaga, dan hakim Muhammad Asnun dan sejumlah pegawai pajak. ‘’Pada waktu itu totalnya ada 16 tersang-

ka. Kita sebut itu mafia hukum karena pelakunya dari berbagai instansi,’’ sebut Firli mengingat-ingat.

Karirnya di bidang reserse berlanjut di Polda Jawa Tengah sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus. Di sana, tahun 2012 dia memimpin penanganan kasus korupsi APBD Kabupaten Pati tahun 2003 yang menjerat mantan Bupati Pati, Tasiman, mantan Wakil Bupati Pati, Kotot Sumanto, dan Ketua DPRD Pati, Wiwik Budi Santoso.

Kemudian kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan Salatiga yang menjerat Walikota Salatiga periode 2007-2011, Jhon Manuel Manoppo dan istri, Titik Kirnaningsih.

Firli merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akabri 1990. Setelah lulus kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997, dia kemudian ditempatkan sebagai perwira Polres Dili, Polda Timor Timur kala itu.

Tahun 2004, Firli menuntaskan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri. Sejak itu dia berdinas sebagai Kasatjatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes rentang 2006-2009, dan Wakapolres Jakarta Pusat.

Usai menuntaskan tugas sebagai Dirreskrimsus Polda Jateng, Firli yang berpangkat Kombes itu kemudian menjadi Ajudan Wakil Presiden Budiono. Setelah itu Wakapolda Banten, Wakapolda Jawa Tengah, dan kini Kapolda NTB. (why)

Kasus BPR Belum Selesai Dari Hal. 1 Ihw dan Wakil Ketua Tim Mtw selama ini mengarah ke oknum pejabat eksekutif, legislatif dan internal BPR. Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH mengaku pihaknya tidak akan menutup mata dengan informasi yang disampaikan kedua tersangka selama ini, terkait aliran dana Rp 770 juta yang merupakan bagian dari total kerugian negara Rp 1,1 miliar.

Dimana sebelumnya tersangka selalu menyebut ada oknum pejabat di Biro Perekonomian dan petinggi birokrasi di Pemprov NTB menerima aliran dana tersebut. Di luar itu, aliran dana juga diduga mengarah untuk kebutuhan “service” Bapemperda dan Pansus DPRD NTB untuk mempercepat terbitnya Perda merger tahun 2016 lalu. ‘’Mengenai aliran dana yang disampaikan oleh tersangka, kami tidak akan menyepelekan pengakuan ini. Tapi sekarang kita fokus ke dua tersangka dulu. Perkembangan kasusnya, kita akan tunggu di persidangan,” kata Aspidsus, Rabu (14/3).

Pembuktian di persidangan menurutnya penting untuk jadi bahan telaah penyidik.

Selain didukung oleh faktafakta saat penyidikan sebelumnya. Sebab di persidangan, dia memperkirakan para tersangka akan terus berbicara tentang aliran dana Rp 1,1

miliar tersebut. Modelnya, pembuktian terbalik. ‘’Nanti dikembangkan (penyidikan). Nanti kan ada proses pembuktian terbalik saat disidang di pengadilan. Nanti dia buktikan di pengadilan. Kita lihat saja nanti persidangan seperti apa,’’ ujarnya.

Ery mengisyaratkan, penyidikan masih akan fokus untuk menyelesaikan berkas tersangka Ihw dan Mtw. Tapi peluang pengembangan ke tersangka lain?

Ery mengulas pernyataan sebelumnya, agar tersangka mau lebih terbuka saat disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram, setelah berkasnya dilimpahkan.

Jelas, kata dia, pembuktian tersebut akan dijadikan acuan untuk mengembangkan penanganan kasus yang aliran dananya diduga mengalir ke sejumlah pihak ini.

Bagaimana soal arah penyidikan ke dugaan suap? Ery bergeming, bahwa penyidikan saat ini masih fokus dugaan penggunaan dana fiktif merger BPR Rp 1,1 miliar. ‘’Sementara ini kita masih kepada penyalahgunaan uang yang ada di tim konsolidasi. Belum ke arah suap.

Karena uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan audit BPKP sebesar Rp 1 miliar lebih,’’ tandasnya. (ars)

Halaman 15

Di Bima, Ahyar-Mori Blusukan dari Pasar Sampai Pelabuhan Bima (Suara NTB) Blusukan Ahyar-Mori di Kecamatan Sape dan Lambu di Bima disambut dengan melimpahnya masyarakat di jalan raya yang menantikan kedatangan pasangan Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dan Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm.

Diawali dengan blusukan ke Pasar Sape sampai pelabuhan dan blusukan ke beberapa desa. Lalu di lanjut dengan pertemuan dialogis terbuka di Gedung Serbaguna Desa Naru Kecamatan Sape, yang dihadiri hingga ribuan simpatisan Ahyar-Mori.

Dalam kata sambutannya Ketua Tim Pemenangan Partai Koalisi, Muhamad Aminullah, pada acara pengukuhan tim koalisi partai dan tim teritorial Sape Lambu menyoroti belum meratanya pembangunan yang dirasakan di daerah Bima, sebagai bagian dari Provinsi NTB. “Apakah Bima ini bukan bagian dari Nusa Tenggara Barat? Karena tidak meratanya pembangunan antara pulau Lombok dan Sumbawa, maka kami menaruh harapan yang sangat besar agar setelah dilantik akan membangun pulau Sumbawa, terutama Bima, sehingga pembangunan akan lebih merata.”

Dalam sambutan lainnya, Bapak Nurdin Amin dari PDI Perjuangan Kota Bima mengatakan, “Kami sepakat untuk memenangkan pasangan Ahyar - Mori!”.

Dalam pidato politiknya, TGH Ahyar Abduh mengatakan, “Pasangan Ahyar Mori adalah suatu anugerah, dan anugerah ini turun demi NTB Untuk Semua.

Saya berasal dari Barat, Lombok dan Adek saya, Mori Hanafi, berasal dari ujung Timur. Ini bukan melemahkan politik indentitas, tapi kamilah perwakilan dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” seru Ahyar.

(Suara NTB/ist)

KODE MORI - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi mengangkat dua jarinya saat blusukan di sejumlah daerah di Kabupaten di Kota dan Kabupaten Bima, baru-baru ini.

Ia menegaskan, apabila ingin mendapatkan kesukseskan NTB, maka pemimpin tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok. Semua kelompok masyarakat haruslah diikutsertakan dan mendapatkan perhatian yang proporsional.

“Jangan pernah tinggalkan Mbojo. Prasarana dan pendidikan meliputi kesejahteraan guru terutama guru tidak tetap, ketersediaan tenaga kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan masyarakat khususnya di Bima merupakan prioritas kami,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Ahyar menegaskan, dalam membangun kebijakan yang menyentuh semua kalangan, Ahyar-Mori sudah memiliki pengalaman. Ahyar merupakan Walikota Mataram selama dua periode. Selama memimpin Kota Mataram, Ahyar telah menjadi Walikota dari sebuah ibukota Provinsi yang plural.

Masyarakat Kota Mataram, merupakan miniatur dari Provinsi NTB. Masyarakat Kota Mataram hidup berdampingan dengan begitu banyak perbedaan. Berbagai etnis di NTB, hidup dengan harmonis di Kota Mataram.

Mulai dari etnis besar seperti Sasak, Sumbawa dan Mbojo, Hindu, hingga etnis – etnis lainnya.

Selama dua periode sebagai Walikota Mataram, Ahyar ten-

tunya memiliki pengalaman dalam mengelola pluralitas di sebuah kota yang cukup dinamis. Berbekal iklim yang harmonis tersebut, tak heran jika saat ini perekonomian Kota Mataram tumbuh dengan cukup menggembirakan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terus bermunculan di ibukota provinsi NTB ini.

Sikap Ahyar Abduh yang memilih Mori Hanafi, menurutnya juga dilatarbelakangi pertimbangan untuk membangun kekuatan politik yang mempersatukan, dan bukan memecah belah. Selain itu, pilihan untuk menggandeng parpol-parpol besar hingga parpol-parpol non kursi, menjadikan Ahyar-Mori sebagai gerbong politik yang kapasitasnya paling besar di atas kertas.

Yang lebih mengagumkan adalah Ahyar-Mori telah menjadi simbol bersatunya elemen politik nasional yang berbeda kepentingan di Pemilu Presiden 2019.

“Saya tidak salah, tidak keliru dan memiliki keyakinan dari sekian tokoh yang ada di NTB, tapi saya memilih Adik saya H. Mori Hanafi. Oleh karena itu tgl 27 Juni 2018 mari kita pilih bersama-sama No.2.

Mari kita satukan suara kita untuk kemenangan Ahyar-Mori!” (tim)

Program Inovasi ”Tancabgas” Pemprov Dipertanyakan Dari Hal. 1 Pasalnya, program yang dihajatkan untuk tetap menjaga harga cabai di dalam daerah ini belum kelihatan hasilnya. “ “Mana sekarang hasilnya.

Kita dipertanyakan hasilnya seperti apa. Buktinya sekarang ini harga cabai naik. Terus produktivitasnya sekarang seperti apa? Kita belum dapat data yang riil , produksi cabai yang dihasilkan oleh masyarakat kita di NTB,” kata Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB, H. Burhanuddin, S. Sos, MM ketika dikonfirmasi, Rabu (14/3) siang.

Ia mengatakan, Pemprov harus mengevaluasi setiap program yang dilakukan. Evaluasi itu penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. ‘’Jadi harus dievaluasi, soal berhasil atau tak berhasil harus dievaluasi. Kalau tak berhasil kenapa dia tak berhasil,’’ kata Politisi Hanura ini.

Ia mengatakan, SKPD jangan hanya sekadar membuat program inovasi. Menurutnya, program inovasi merupakan suatu gerakan dengan melibatkan berbagai pihak.

Namun jika hanya sekadar uji coba, maka program itu bukan merupakan suatu inovasi.

Burhanuddin melihat Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) terkait masih belum bersinergi terkait dengan program ini. ia melihat, OPD masih jalan sendiri-sendiri.

Seharusnya, OPD terkait yang mengurus bidang pertanian punya sinergi yang kuat.

Burhanuddin mengaku, prihatin dengan masuknya cabai dari luar daerah ke NTB. Padahal NTB merupakan daerah sentra cabai nasional.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian suatu daerah, katanya dapat dilihat dari dua indikator.

Pertama, dari sisi produktivitas terjadi surplus. Dan kedua, NTB tidak mendatangkan produk pertanian yang dapat diproduksi di daerah ini.

Burhanuddin mengatakan, dari sisi perencanaan harus dibuat secara terintegrasi antar OPD terkait. Selain itu, implementasi atau pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik. “Memang faktanya sekarang masih berjalan sendiri-sendiri. Sinergi masih belum ketemu. Mungkin dalam perencanaan program masih jalan sendiri-sendiri dari sisi perencanaan.’’

Diketahui, munculnya program inovasi Tancabgas berawal dari lonjakan harga cabai yang cukup signifikan pada akhir Desember 2016 sampai dengan awal tahun

2017 mencapai Rp 100.000 125.000 per Kg. Melonjaknya harga cabai menjadi isu strategis ketahanan pangan di NTB dan nasional. Gejolak harga tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi. Disisi lain, kondisi ketersediaan pangan yang surplus.

Dalam upaya pemecahan permasalahan di atas, Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan dan dinas terkait merumuskan strategi dan inovasi kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berbasis komoditas cabai dan unggas. Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan).

Dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. Kegiatan ini disambut Tim Penggerak PKK karena sejalan dengan program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman. Sehingga kegiatan ini melibatkan Tim Penggerak PKK yang berbasiskan rumah tangga dan disingkat Tancabgas. (nas)

PKS NTB Adukan Fahri Hamzah ke Polisi Dari Hal. 1 Selain itu, dalam laporan juga disebutkan Fahri mencatut nama kader PKS yang disebut mendukungnya melaporkan Presiden PKS, Sohibul Iman. ‘’Kami sebagai kader merasa dikooptasi. Merasa diklaim memberikan dukungan untuk pelaporan presiden partai ke polisi,’’ kata dia.

Tujuan dari laporan aduan ke polisi tersebut, sambung dia, adalah upaya pihaknya mengembalikan nama baik partai menggunakan jalur hukum. ‘’Partai kami AD/ART nya jelas. Bagi siapa yang melaksanakan kejahatan atau tindak pidana korupsi, maka sudah jelas akan diproses partai. Bukan seperti statemen yang dibuat saudara Fahri,” paparnya.

Sementara Wakil Direrreskrimsus Polda NTB, AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana mengonfirmasi laporan aduan tersebut sudah diterima. Proses selanjutnya pihaknya akan mempelajari dulu aduan dimaksud.

“Kita terima ini bentuknya pengaduan. Sekarang lagi didalami sementara pendalaman dulu. Kita belum tahu delik adu-

anya seperti apa. Terlapor akan diklarifikasi dulu,’’ ujarnya.

Sementara itu, Fahri Hamzah yang dikonfirmasi terpisah via telpon dan pesan singkat WhatsApp, terkait laporan DPW PKS NTB tersebut, tidak memberikan jawaban, sampai berita ini ditulis.

Fahri Sedih Kader PKS NTB Ditekan Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengaku sedih terhadap nasib para kader PKS di NTB yang mendapatkan tekanan dari DPP PKS, untuk terus mencari kesalahan dirinya, yang akan dijadikan alat untuk menyingkirkannya.

Hal itu disampaikan Fahri kepada Suara NTB, via pesan singkat WhatsApp, Rabu (14/ 3), menanggapi langkah DPW PKS NTB yang melaporkan dirinya ke Polda NTB dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada partai yang telah membesarkan namanya itu. ‘’Saya kasihan kepada teman-teman kader PKS di NTB. Sebab sejak akhir 2015 mereka dipaksa cari kesalahan saya. Dan alhamdulillah

tidak ada kesalahan. Maka, pemecatan saya tahun 2016 tidak bisa memakai kesalahan saya di tingkat kader dan Dapil NTB,’’ ujarnya. ‘’Sekarang, mereka ditekan lagi oleh DPP supaya melaporkan saya. Mereka sudah minta maaf dan saya maafkan. Tapi sebagai ketaatannya, mereka harus ikut DPP,’’ katanya.

Oleh karena itu ia meminta kepada penggurus DPP PKS untuk berhenti menekan kadernya di bawah untuk melawan dirinya, atas kasus hukum yang sedang ia layangkan kepada Presiden PKS, Sohibul Iman.

Menurut Fahri, persoalan dirinya dengan Sohibul Iman, merupakan persoalan peibadi, yang tidak terkait dengan institusi partai dan kader.

Karena itulah ia sangat menyayangkan sikap DPP PKS yang memaksa kadernya di bawah yang tidak terlibat dalam urusan pribadi mereka berdua, ikut diseret-seret. ‘’Saya meminta agar DPP PKS menghentikan segala tekanan kepada kader. Karena kasus hukum yang saya ajukan adalah kasus pribadi tidak terkait dengan institusi dan kader,’’ tegasnya. (why/ndi/aan)

Sambut Nyepi, Warga Gelar ’’Melasti’’ di Pantai Loang Baloq Mataram (Suara NTB) Menyambut Hari Raya Nyepi Caka 1940 yang jatuh pada hari sabtu (17/3), PHDI Provinsi NTB menggelar ritual melasti/mekiis pada (14/3). Upacara melasti tahun ini, dipusatkan di Pantai Loang Baloq, Kota Mataram.

Suasana Pantai Loang Baloq, kemarin dipadati umat Hindu dari berbagai wilayah di Kota Mataram dan sekitarnya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Melasti , Pinandhita I Made Getul Arnawa Dharmika bahwa rangkaian melasti ini diawali dengan matur piuning yang dilaksanakan pada (13/3).

Menurut Getul Arnawa, melasti di Pantai Loang Baloq ini, diikuti umat Hindu yang bermukim di Kota Mataram. Sementara untuk warga Lombok Barat dipusatkan di Pantai Melase.

Ketua PHDI Provinsi NTB Drs.I Gede Mandra, M.Si yang ditemui di Pantai Loang Baloq menjelaskan, bahwa melasti di pantai ini baru yang ke dua kalinya digelar. ‘’Atas se izin Walikota Mataram, kegiatan melasti kita laksanakan di sini. Juga untuk upacara segara kerthi dan upacara pitra yadnya, juga sudah diizinkan di sini,’’ katanya.

Adapun rangkaian acara untuk menyambut perayaan Nyepi diawali upacara melasti yang dilaksanakan Rabu, (14/3). Adapun tujuan melasti ini adalah membersihkan diri, baik itu membersihkan diri kita (Bhuana Alit) maupun membersihkan alam semesta (Bhuana Agung) .

Mandra juga menjelaskan setelah upacara melasti ini akan dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh pentas kebudayaan pada (16/3), dilanjutkan dengan pecaruan yang akan dilaksanakan di Pura Jagatnatha Mayura. ‘’Untuk kemudian pada Sabtu (17/ 3) kita melaksankan Catur Brata Penyepian,’’ jelasnya.

Mandra menyampaikan apresiasi kepada pemangku pinandhita serta seluruh umat yang terlibat dalam pelaksanaan melasti ini. Harapannya dengan keharmonisan Bhuana Alit dan Bhuana Agung menuju kehidupan yang lebih baik. (*) (Suara NTB/ist)

Kamis, 15 Maret 2018

MELASTI - Suasana melasti di Pantai Loang Baloq, Rabu kemarin.

Gubernur Promosikan NTB di Media Nasional Dari Hal. 1 Saat ini sudah ada enam hotel yang sedang dibangun, ditambah Novotel yang sudah ada. Sedangkan proses penataan pantai sudah hampir tuntas.

TGB juga memaparkan segmen wisata halal yang menjadi primadona pariwisata di NTB. ‘’Kami berani membangun segmen baru tidak menghilangkan yang lama. Bahkan kami ingin NTB jadi pusat Islamic MICE,’’ ucap TGB. Disebutkan, jumlah kunjungan wisatawan NTB pada 2017 mencapai 3.508.903 orang.

Angka ini melonjak tujuh kali lipat dibanding catatan kunjungan wisatawan pada 2008 yang hanya sebanyak 544.501 orang.

Direktur Utama Metro TV, Suryopratomo mengaku sudah lama ingin mengundang TGB ke Media Group. Keluarga besar Media Group ingin mendengar langsung pemaparan tentang cara TGB dalam mencapai keberhasilan membangun NTB dalam sepuluh tahun terakhir. ‘’Sudah lama kami ingin undang Tuan Guru untuk sharing.

NTB paling cepat pertumbuhan dan jadi pilar untuk sektor pertumbuhan,’’ ujarnya.

Suryopratomo meyakini apa yang dilakukan TGB dalam mengubah wajah NTB akan selalu diingat oleh masyarakat NTB. ‘’Intinya apa yang bisa kita lakukan untuk NTB kita lakukan.

Saya ikut senang atas kemajuan yang dicapai NTB dengan Tuan Guru dan kami berdoa untuk kemajuan yang lebih besar untuk Tuan Guru, saya kira pikiran yang besar itu bagus untuk Indonesia,’’ kata Suryopratomo.

Usai berkunjung ke Metro TV, TGB juga bersilaturahmi ke Kantor TV One. Pemaparan tentang

perkembangan NTB juga disampaikan kepada jajaran Redaksi TV One. Selepas berdiskusi dengan Redaksi TV One, TGB diminta menjadi imam salat zuhur berjamaah dan juga tausiah.

Momen ini tidak dilewatkan para awak media di TV One untuk ikut berjamaah dan mendengar tausiah dari Ketua Ikatan Alumni Al Azhar Cabang Indonesia tersebut. Dalam tausiahnya, TGB menjabarkan tentang kandungan Surat Yusuf yang dinilai sangat komplit. Baik yang mengutarakan kasih sayang ataupun adanya kebencian yang diarahkan kepada Nabi Yusuf.

Namun demikian, kata TGB, jamaah perlu mencontoh bagaimana sikap Nabi Yusuf dalam menghadapi berbagai ujian tersebut. Alih-alih mendendam, Nabi Yusuf justru bermurah hati dengan memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah membencinya. ‘’Ini satu adab bagaimana kisah nabi itu ada pelajaran berharga dalam kehidupan, yang kita temui bisa menyenangkan atau menyulitkan.

Kita mau mengenang yang buruk atau yang baik. Nabi Yusuf mengajak kita menyetel gelombang yang positif,’’ ucap TGB. Kata TGB, Nabi Yusuf memilih menutup hal-hal negatif yang dilakukan kepadanya dan mengajak untuk mengingat nikmat Allah berupa persaudaraan. ‘’Saya yakin intensitas temanteman media ini luar biasa. Banyak hal yang Anda bisa lihat, rasakan dan ikuti. Saya ajak kita melampaui ini semua dalam arti tetap dalam prinsip kita.

Bahwa di tengah hiruk pikuk kebangsaan ada nikmat yang menyatukan kita,’’ kata Gubernur NTB dua periode ini. (nas)

TGH. Subki Sasaki: Ali BD Cerdas Dari Hal. 1 selain cerdas Ali BD juga merupakan pemimpin yang jujur, inovatif dan berkarakter.

TGH Subki menuturkan, sudah lamamengenal Ali BD. Waktu itu ketua lembaga peduli lintas agama NTB ini aktif dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTB. Kala itu ia banyak turut melakukan sosialisasi Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penghapusan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengacu pada UU 23 tahun 2004.

Ali BD sudah menjadi Bu-

pati Lotim periode pertama.

Dari seluruh bupati, hanya Bupati Lotim inilah yang dinilai memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada kebijakan bupati yang memberikan gratis visum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ini.

Sejak saat ini, TGH Subki mengaku sangat terkesan dengan karakter kepemimpinan Ali BD. Dia pun mengacungi jempol keberhasilan pembangunan Ali BD selama memimpin Lombok Timur. Utamanya dalam hal pengelolaan zakat. (*)

106.800 JCH NTB Masuk Daftar Tunggu Dari Hal. 1 kata Zainuddin ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/3) siang.

Zainuddin menyebutkan, ongkos naik haji sebenarnya Rp 66 juta per jemaah. Namun, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan subsidi sebesar Rp 31 juta. Subsidi itu diambilkan dari dana optimalisasi haji yang ditabung setiap tahun.

Meskipun Keppres belum turun mengenai BPIH 2018, namun diperkirakan besarannya Rp 39 juta lebih. Mengenai pelunasan BPIH diperkirakan mulai akhir Maret hingga awal April mendatang. Ia menjelaskan penyebab naiknya BPIH tahun ini.

Pertama, kenaikan BPIH itu akibat kenaikan biaya pesawat akibat kenaikan harga avtur atau bahan bakar pesawat.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Serta ketiga, adanya penerapan aturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen oleh pemerintah Arab Saudi.

Sementara itu, untuk kuota JCH NTB 2018, Zainuddin menyebutkan, sekitar 4.476 orang. Angka ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah masyarakat NTB yang mendaftar haji hingga saat ini mencapai 106.800 orang. Dengan jumlah sebanyak itu, masyarakat yang mendaftar tahun ini diperkirakan akan berangkat 24 tahun lagi. ‘’Estimasi itu masa tunggu 24 tahun dengan perhitungan jatah atau kuota 4.476 orang. Makin panjang daftar tunggu jemaah haji NTB,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 15 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Golden Palace Lombok Layak Disebut Hotel Berbintang Lima Mataram (Suara NTB) Tim auditor dari LSU Bina Harapan Mulya yang merupakan salah satu Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) di bawah naungan Komisi Akreditasi Nasional (KAN), Sabtu (10/3), melakukan surveilan kedua di Golden Palace Hotel Lombok. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun ini bertujuan untuk menilai hotel dari segi kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan tamu yang ada.

Surveilan kedua berlangsung cukup lama yaitu mulai Pkl. 09.00 Wita hingga Pkl. 16.00 Wita. Selama waktu tersebut, tim auditor melakukan penilaian melalui observasi dengan mengelilingi hotel ditemani dengan audit yaitu para manager department dari Golden Palace Hotel Lombok.

Setelah melakukan observa-

si, para tim audit kemudian memberikan presentasi terhadap penilaian yang mengalami peningkatan dari surveilan pertama pada tahun 2017 dan mengatakan bahwa Golden Palace Hotel Lombok mendapatkan nilai 998 yang melebihi nilai minimal untuk mendapat bintang Lima yaitu nilai 936. Artinya hotel yang terkenal dengan kebersihan dan kelezatan makanannya ini telah mencukupi nilai untuk kategori klasifikasi hotel berbintang Lima, sehingga hotel berlantai 12 tersebut sudah layak menjadi hotel dengan klasifikasi Bintang Lima. “Hasil penilaian dari surveilan kedua sangat memuaskan dan kami selaku manajemen Golden Palace Hotel Lombok merasa sangat bangga dengan pencapaian tersebut. Namun kedepannya Golden Palace Hotel Lombok sementara ini akan tetap berada di

BintangEmpat,tetapidengankualitas dan pelayanan setara bintang Lima,� ungkap Ernanda Agung D. selaku General Manager.

Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top GardenLt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sun-

set yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)

(Suara NTB/ist)

PENILAIAN - Tim auditor dari LSU Bina Harapan Mulya melakukan penilaian melalui observasi dengan mengelilingi hotel ditemani para manager department dari Golden Palace Hotel Lombok, Sabtu. Tim menyimpulkan pelayanan di Golden Palace Hotel Lombok setara dengan hotel berbintang lima.