HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 15 JANUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 256 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Penyumbat Bantuan Dana Gempa Jadi Temuan BPKP
Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menemukan sejumlah catatan dalam mekanisme penyaluran dana bantuan untuk korban gempa mencapai Rp3,5 triliun. Gubernur NTB hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disarankan untuk melakukan perbaikan sistem agar tidak jadi temuan mengarah pada kekeliruan penggunaan uang negara. Sebagai gambaran, temuan BPKP tersebut masih berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyaluran dana bencana. Seperti, mekanisme dan persyaratan yang belum terpenuhi, serta ketersediaan bahan. Hasil asistensi akuntabilitas dana bencana itu kemudian direkomendasikan dilakukan perbaikan. Pihak BPKP tidak ingin persoalan teknis dan administrasi yang berlarut akan mengarah ke pidana. Untuk itu, validasi data penyaluran dan penerimaan dana harus akurat. ‘’Memang masih ada beberapa yang kurang tepat menjadi masukan kami. Mereka yang menerima (bantuan) harus sudah betul, supaya tidak salah sasaran,’’ kata kepala BPKP NTB, Agus Pu-
ruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD, kepada Suara NTB Senin (14/1). Sesuai hasil asistensi beberapa waktu lalu, dijelaskannya, ada beberapa tahapan pencairan dana yang berpotensi jadi masalah. Dicontohkannya, pencairan anggaran tahap kedua masih terkendala. Sebabnya, penggunaan anggaran tahap pertama belum beres. Ia memahami ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan. ‘’Misalnya, 50 persen (tahap pertama) itu kan harus dipertanggungjawabkan, sesuai prosedur atau tidak? Itu kan makan waktu, bisa saja kwitansi belum lengkap. Uang dipakai untuk apa, barangnya untuk apa? Ini butuh waktu lama,’’ urai pengganti Dr. Ayi Riyanto tersebut. Sehingga proses berikutnya, penyelesaian laporan harus dipercepat dengan rapat bersama membahas penyelesaian masalah di lapangan tersebut. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
RUSAK - Salah satu rumah warga di RT 02 Dusun Tanak Lilin Desa Loloan Kecamatan Bayan KLU ditinggalkan dalam kondisi rusak. Di dusun ini, belum ada Huntap dibangun.
Waspadai Cuaca Hanya 20 Persen Ekstrem Saat Puncak Kontraktor Lokal Musim Hujan Dapat Proyek di NTB
TO K O H
H. Azhar
Mataram (Suara NTB) Data Pemprov NTB, hanya 20 persen kontraktor lokal kategori kecil yang mengerjakan proyek di seluruh NTB. Kontraktor besar asal luar daerah masih mendominasi proyek-proyek besar yang ada di daerah ini. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM menyebutkan, data jumlah kontraktor dan konsultan di NTB hingga Desember 2018. Jumlah konsultan di NTB mulai kelas kecil (K1) sampai kelas menengah (B) sebanyak 198 perusahaan. Sedangkan jumlah kontraktor di NTB mulai kelas K1 sampai menengah (B) sebanyak 2.710 rekanan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Kaji Permintaan Audit DITRESKRIMSUS Polda NTB mengungkapkan keinginan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit penyaluran dana bencana Lombok – Sumbawa. Tujuan audit untuk jadi bahan pelengkap penyelidikan, sehingga ditemukan penyumbat penyaluran dana. ‘’Tentu kalau ada permintaan audit, kita akan telaah dulu,’’ kata Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD kepada Suara NTB, Senin (14/1). Bersambung Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Selain panas suhu udara akibat gerak semu matahari, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca buruk di NTB pada musim hujan. Di mana, potensi hujan lebat terjadi pada dasarian I (10 hari) dan II Januari 2019. Potensi cuaca ekstrem ini bisa memicu banjir dan longsor. Dari monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH), di NTB didominasi kategori sangat pendek, sehari dan maksi-
mal 10 hari hari tanpa hujan. Bahkan sebagian wilayah di NTB sudah masuk curah hujan tinggi. Menurut Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Wakodim, SP, pengamatan curah hujan di Dasarian I masih tergolong normal. Secara umum di Pulau Lombok, katanya, kurang dari 50 mm per dasarian. Sedangkan di Pulau Sumbawa rendah hingga menengah, antara 51 sampai 150 mm per dasarian. Bersambung ke hal 15
Dikeluhkan Masyarakat
Kemenhub Atensi Penyeberangan Lembar-Padangbai Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatensi kondisi penyeberangan lintas Lembar (Lombok Barat) Padangbai (Bali) yang dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha. Kemenhub merencanakan akan menambah dermaga di Pelabuhan Padangbai agar transportasi laut yang menghubungkan Pulau Lombok dan Bali lancar. ‘’Tadi malam saya sudah ke sana (Pelabuhan Lembar).
Nanti mungkin saya akan lihat yang di Padangbai, Bali. Dan memang persoalannya kita baru dua dermaga dengan satu plengsengan,’’ kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela meresmikan Terminal Mandalika Kota Mataram, Senin (14/1).
Budi mengatakan dermaga yang ada di Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Padangbai memang tidak seimbang. Agar transportasi lancar, memang dermaganya harus seimbang. Ia mengatakan, akan berdiskusi dengan Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Ia
menjelaskan, khusus untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan, saat ini Kemenhub sudah menunjuk pejabat eselon II, sebelumnya eselon III. ‘’Mungkin masih kekurangan (dermaga). Nanti akan saya diskusikan dengan Direktur ASDP. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R
Baru Jadi 3.915 Huntap TOTAL sudah Rp3,1 triliun dana transfer dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pengerjaan hunian tetap (Huntap). Namun dari jumlah besar itu, baru tuntas dikerjakan 3.915 unit. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengakui kondisi itu. Faktor klasik penyebab lambannya realisasi anggaran, karena pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) penampung anggaran yang belum sepenuhnya terbentuk. Bersambung H. Mohammad Rum ke hal 15 (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/her)
ANTRE - Antrean truk yang menunggu diseberangkan ke Bali melalui Pelabuhan Lembar. Belakangan ini, penyeberangan lintas Lembar-Padangbai dikeluhkan masyarakat, karena menunggu giliran kapal sandar di pelabuhan sangat lama.
Kemenhub Tawarkan Swasta Bangun Hotel dan Mal di Terminal Mandalika Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan pengelolaan Terminal Mandalika, Kota Mataram kepada pihak swasta dengan pola kerjasama pemanfaatan (KSP). Kemenhub membuka peluang swasta untuk membangun hotel, mal bahkan apartemen di terminal bus tipe A yang sudah disulap mirip bandara tersebut. ‘’Karena memang, kita mendorong swasta masuk dalam pengelolaan terminal. Dengan skema KSP, kerjasama pemanfaatan,’’ ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dikonfirmasi usai meresmikan Terminal Mandalika, Senin (14/1). Ia menyebutkan, tahun 2018 lalu, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,7 miliar untuk merenovasi Terminal Mandalika. Sehingga sekarang, terminal tersebut seperti bandara. Termasuk pemesanan tiket
dapat dilakukan secara online. Kaitan dengan pengelolaan terminal oleh swasta, Budi mengatakan ada beberapa yang diminati. Seperti Terminal Cirebon, Semarang, Solo, Merak. Namun, semuanya masih dalam proses. Dengan kerjasama pemanfaatan diharapkan pengelolaan semakin baik. Untuk Terminal Mandalika Kota Mataram, Budi mengatakan sudah sangat memungkinkan pihak swasta masuk mengelola terminal tersebut. Namun, ia meminta bantuan Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, jika ada pihak ketiga yang berminat menanamkan investasinya. ‘’Ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan membangun hotel, mal, tempat bisnis atau apartemen. Tergantung swasta itu tertarik untuk membangun,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
TINJAU - Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meninjau Terminal Mandalika yang sudah direnovasi, Senin (14/1) siang.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
Kembangkan Usaha Masyarakat SEBAGIAN besar kelurahan di Kota Mataram, masih wait and see terhadap pengelolaan dana kelurahan. Sampai saat ini, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penggunaan. Lurah Gomong, Lalu Husni Bardin mengakui, mendapatkan dana kelurahan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Akan tetapi, penggunaan dana tersebut belum diketahui karena masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. “Kita masih nunggu juklak – juknis,” kata dia, Senin (14/1). Husni menambahkan, dana yang diterima telah dirincikan. Angkanya tergantung dari luas wilayah dan inovasi kelurahan. Terhadap mekanisme pengelolaanya apakah di kelurahan atau sebagian didistribukan ke lingkungan, juga belum diketahui pasti. Ditambahkan, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018. Petunjuk Permendagri difokuskan untuk dua kegiatan. Yakni, peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, regulasi itu masih sifatnya umum. Pemkot Mataram sedang menyusun pelaksanaan teknis sebagai acuan ke depannya. “Aturannya sarana prasarana dan pemberdayaan,” sebutnya. Disampaikan, pihaknya mencoba menyusun agenda program nantinya difokuskan ke masyarakat. Diantaranya, peningkatan infrastruktur lingkungan, pengembangan usaha masyarakat serta aspek pemberdayaan lainnya. Dana kelurahan ini diharapkan memberikan aspek kemandirian bagi kelurahan dalam mengelola anggaran. Artinya, program sifatnya kecil dan tidak perlu intervensi organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dapat dieksekusi secara mandiri. (cem) Lalu Husni Badrin
Halaman 2
DPRD Soroti Pelantikan Pejabat Sakit Mataram (Suara NTB) Pelantikan pejabat eselon II di Lingkup Pemkot Mataram, Jumat (11/1), disorot anggota DPRD. Satu dari delapan pejabat yang diambil sumpahnya saat itu sedang sakit. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah. Pejabat dimaksud adalah Drs. H. Abdul Latif Najib. Ia dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja menggantikan posisi Drs. H.M. Syaiful Mukmin. Ketua Komisi I DPRD I Gde Sudiartha menegaskan, tidak etis kepala daerah melantik atau menunjuk orang sakit sebagai pejabat. Seharusnya, pimpinan OPD yang menjadi rekan kerja legislatif melan-
carkan proses terhadap pelayanan masyarakat. “Ini kan tidak etis. Kok orang sakit dilantik,” kritik Sudiartha dikonfirmasi, Senin (14/1). Politisi Gerindra ini menginginkan, pejabat yang men-
empati posisi strategis memiliki inovasi dan kreativitas. Kalau program dikerjakan tidak profesional dipastikan pekerjaan akan mangkrak. Semestinya lanjut dia, pejabat sakit diambil sumpah-
nya juga sadar diri terhadap kondisi dirinya. Artinya, bisa menolak beban tugas diberikan kepala daerah. “Ini pengabdian, kenapa dipaksakan,” tandasnya. Dia juga mengkhawatirkan, kondisi seperti itu malah membebani pegawai di Disnaker. Otomatis beban kerja dilimpahkan ke bawahan. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),
Baiq Nelly Kusumawati tak memberikan komentar apapun terkait hal tersebut. Menurut dia, kewenangan itu ranah pejabat pembina kepegawaian. “Kalau itu kebijakan Pak Wali,” ucapnya. Dikatakan, sebelum dilantik Kadis Tenaga Kerja Drs. H. Abdul Latif Najid diketahui sehat. Dia tetap bekerja dan menjalani proses perawatan. “Informasinya beliau jatuh. Peristiwa tersebut kan ndak ada yang sangka,” tandasnya. (cem)
(Suara NTB/mhj)
Isi Kekosongan Pejabat WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar menyarankan Walikota Mataram untuk segera mengisi kekosongan pejabat lingkup Pemkot Mataram. Karena, setelah mutasi yang dilakukan Walikota Mataram, Jumat (11/1) lalu, masih menyisakan kekosongan di lima jabatan eselon II. ‘’Ini butuh kajian mendalam supaya penempatan pejabat tidak asal-asalan,’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (14/1). Karena kalau keliru menempatkan pejabat, akan berimplikasi luas. Salah satunya adalah tidak maksimalnya kinerja pejabat bersangkutan. Selain itu, untuk mutasi pejabat eselon II, harus ada izin dari pusat. Namun demikian, dia berharap Walikota sebagai pemegang hak prerogatif dalam hal mutasi, menempatkan pejabat sesuai kompetensinya. ‘’Supaya tidak bongkar pasang,’’ cetusnya. Sebab, lanjut politisi Gerindra ini, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Sementara walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa Pemkot Mataram menginginkan percepatan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan percepatan pembangunan di Kota Mataram, Walikota harus mempunyai ‘’pembantu-pembantu’’ yang cekatan. Muhtar menanggapi hasil mutasi delapan pejabat eselon II lingkup Kota Mataram. ‘’Oke kalau Pak Miftah dulu kan mantan Kabid di PUPR, saya rasa tidak sulit menyesuaikan diri. Mungkin yang dari Perdagangan ke Inspektorat, ini yang saya lihat butuh penyesuaian yang cukup lama,’’ katanya. Terhadap OPD yang belum ada kepalanya, anggota Dewan dari dapil Ampenan ini berharap Walikota Mataram secepatnya melakukan pengisian. Muhtar mengaku tidak tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan Walikota memutasi Kepala Dinas Pariwisata menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja. ‘’Ini justru beban kerjanya cukup berat. Tingkat pengangguran di Kota Mataram masih cukup tinggi. Ini juga menjadi PR yang besar bagi Dinas Tenaga Kerja. Belum lagi dengan persoalan-persoalan yang lain,’’ demikian Muhtar. Seyogiyanya, lanjut Muhtar, mutasi mengarah pada peningkatan kinerja OPD bersangkutan. ‘’Kita lihat dari tahun ke tahun Dinas Tenaga Kerja ini jangan monoton seperti itu. Kita berharap ada terobosan,’’ pintanya. (fit) H. Muhtar (Suara NTB/ist)
(Suara NTB/cem)
POTRET KEMISKINAN - Seorang perempuan paruh baya menjajakan dagangannya pada pengendara di simpang empat Airlangga, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, pekan kemarin. Aktivitas perempuan ini merupakan potret masyarakat miskin di Kota Mataram . Angka kemiskinan di Kota Matram hingga tahun 2018 mencapai 8,9 persen.
Lahan RTH UMKM di Mataram Masih di Tanjung Karang Gagap Teknologi Belum Diganti
Mataram (Suara NTB) Di era revolusi ekonomi 4.0 atau dikenal digitalisasi, masyarakat dituntut menguasai teknologi. Tidak saja industri besar, pelaku usaha mikro kecil menengah dituntut memasarkan produknya dalam jaringan (daring) internet atau online. Tantangannya, UMKM di Mataram masih gagap teknologi. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra baru - baru ini mengatakan, pihaknya telah membentuk warung IKM dan UKM mandiri. Ini sebagai wadah masyarakat semacam konseling klinik atau tempat berkonsultasi membangun bisnis berbasis online. Dan, di Kota Mataram telah terbangun e - commerce. Namun diakui, pelaku UMKM di Kota Mataram kebanyakan berasal dari pendidikan rendah. Sehingga, ini menjadi tantangan. Pengembangan industri kecil menengah di Ma-
(Suara NTB/cem)
Yance Hendra Dirra taram tidak berjalan sendiri. Pelaku dunia usaha secara kolektif membangun dengan sistem kekeluargaan. Dan, rata - rata mereka memiliki telepon pintar yang dapat memudahkan mereka mengenalkan produknya. Yance menyadari tantan-
gan di era revolusi ekonomi 4.0 dunia usaha juga ditantang menguasai teknologi. Pihaknya terus memberikan pelatihan - pelatihan serta bekerjasama dengan penyedia jasa penjualan online. Serta, ada pendampingan dari aero food untuk pengembangan SDM. “Di aerofood juga ada penjual online dan offline,” tandasnya. Secara keseluruhan jumlah UMKM di Kota Mataram sekitar 34 ribu lebih. Dan, ditambah IKM 4 ribu lebih. Dari 39 ribuan pelaku usaha hanya 30 persen. Tetapi penjualan melalui online atau medsos telah banyak. Yance menambahkan, pengembangan pola industrialisasi berbasis teknologi memudahkan masyarakat. Artinya, dapat menekan biaya promosi. Dan, masyarakat tidak perlu memiliki tempat yang terlalu mahal. Serta, pangsa pasarnya menengah ke atas. Beda halnya dengan offline, pelaku UMKM berhadapan dengan pemodal besar. (cem)
Perekrutan P3K Diusulkan dari Kalangan Profesional Mataram (Suara NTB) Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kota Mataram, selain melalui honor daerah, juga diupayakan melalui formasi umum dan tenaga profesional. Tenaga profesional yang dimaksud, seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baiq Nelly Kusumawati, seperti tenaga IT yang dibutuhkan di masing - masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Yang jarang kita punya itu kan tenaga IT,” kata Nelly ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/1). Dikatakan, pemerintah pusat berencana membuka penerimaan P3K. Namun demikian, belum ada kejelasan terkait jadwal pelaksanaan. Oleh karena itu, BKPSDM masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Karena, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai rujukan sifatnya gambaran umum saja. Ber-
(Suara NTB/cem)
Baiq Nelly Kusumawati beda halnya, penerimaan calon pegawai negeri sipil memiliki teknis pelaksanaan. “Kita masih belum tahu juga,” ujarnya. Penerimaan P3K sejak dulu memiliki surat kesepakatan bersama tiga menteri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokra-
si (MenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi, pemerintah daerah tidak bisa menggunakan itu sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen. BKPSDM tambah Nelly, sampai saat ini tidak berani menyampaikan informasi ke masyarakat. “Itu sebabnya kita tidak berani sebarkan informasinya,” tambahnya. Penerimaan P3K terealisasi di Pemkot Mataram dengan membuka jalur umum dan tenaga profesional. Selain, mengakomodir honor daerah dan pegawai tidak tetap. Keberadaan honor daerah tidak terlalu besar dibandingkan PTT. Sampai saat ini, tenaga honda berjumlah 180 orang. Sementara, PTT sekitar empat ribu orang. Kebutuhan pengangkatan P3K akan dilakukan pemetaan dan dicek berdasarkan kebutuhan di masing - masing instansi. “Pemetaan pegawai tiap tahun kita lakukan. Tapi perlu kita cek lagi kebutuhan OPD,” demikian kata Nelly. (cem)
Mataram (Suara NTB) Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Mataram, menunggak penggantian lahan seluas 9,7 hektar untuk pembuatan ruang terbuka hijau (RTH). Penggantian lahan itu sebagai kompensasi atas lahan yang diperuntukkan sebagai RTH, namun dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik di Tanjung Karang. Desakan penggantian lahan itu, menjadi salah satu poin dalam pembahasan lima Raperda yang diajukan Pemkot Mataram ke Dewan. Dewan mengacu pada surat pernyataan yang ditandatangani oleh General Manager Djarot Hutabri dengan nomor 0022.SPn/REN.00.01/IUP NUSRA/2017. Dari hasil rapat konsultasi Pansus DPRD dan direksi BUMN tanggal 31 Januari 2017 perihal perubahan revisi tata ruang wilayah tahun 20112031 bahwa menyatakan siap memenuhi alih fungsi lahan seluas 9,7 hektar sebagai RTH. Belakangan perjanjian tersebut diduga diingkari oleh BUMN tersebut, setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Pengingkarantersebut,tegasKetuaPansus Raperda RTRW H.M. Noer Ibrahim melalui surat nomor 1412/ KON.01.04/UIP NUSRA/ 2018 tertanggal 3 September 2018. Dalam surat itu, perusahaan plat merah mengacu surat nomor 05013/24.04/336.sp/Bpd-Kt/IV/ 2018 tanggal 11 April 2018 perihal percepatan realisasi kompensasi penggantian lahan untuk ru-
ang terbuka hijau. Berdasarkan surat tersebut, General Manager BUMN ini menolak menyediakan lahan kompensasi sesuai kesepakatan sebelumnya. Alasannya, tidak ada dasar hukum penggantian lahan. Karena, penunjukan lokasi pembangkit listrik sesuai arahan Walikota. Dan, pembangunanya pun tidak mengurangi jumlah RTH secara signifikan. “Ini yang kita katakan sebagai pengingkaran,” tegas Politisi Golkar ini. Noer menyesalkan, pimpinan baru di BUMN tersebut mengambil keputusan sendiri. Padahal, perjanjian tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Semestinya, pimpinan baru mengkonsultasikan kembali ke Pansus atau Pemkot Mataram. “Mungkin dia mau naik jabatan makanya bertindak sendiri,” kritiknya. Yang menjadi permasalahan saat ini, masyarakat menagih janji kompensasi lahan seluas 9,7 hektar itu. Dalam waktu dekat kata Noer, pihaknya akan kembali memanggil BUMN tersebut untuk meminta klarifikasi. Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin belum mau menanggapi apa apa terkait polemik penggantian lahan oleh salah satu perusahaan milik pemerintah tersebut. Menurut Amir, ada kunci yang pada saatnya nanti akan dibuka setelah revisi Perda RTRW diundangkan. “Saya ndak mau ngomong apa - apa dulu. Tunggu nanti setelah Perda RTRW keluar,” demikian kata dia. (cem)
(Suara NTB/cem)
SURAT PERJANJIAN - Ketua Pansus Perda RTRW H.M. Noer Ibrahim menunjukkan surat perjanjian kesiapan penggantian lahan seluas 9,7 hektar oleh salah satu BUMN usai penyampaian jawaban eksekutif atas lima Raperda, Senin (14/1).
SUARA NTB
Selasa, 15 Januari 2019
Halaman 3
Sepanjang 2018 Alfamart Salurkan Donasi Konsumen Rp8,271 Miliar Mataram (Suara NTB) – Program donasi konsumen Alfamart sepanjang 2018 secara nasional berhasil menghimpun dana sebesar Rp8,271 miliar. Penyaluran bantuan dari donasi tersebut bekerja sama 3 yayasan berskala nasional, yakni Baitul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI), LazizNU, dan LazizMU. Corporate Communication Regional Manager Alfamart, M Faruq Asrori mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membantu keluarga prasejahtera di Tanah Air melalui program
Donasi-Ku tersebut. “Periode Januari – Maret sebesar Rp2,277 miliar disalurkan oleh BMCI berupa paket sembako gratis. Periode April – Juni sebesar Rp 2,262 miliar disalurkan oleh LazizNU berupa khitan massal gratis dan perbaikan rumah ibadah. Periode Juli – Desember sebesar Rp4,181 miliar disalurkan oleh LazizMU berupa paket perlengkapan sekolah dan ragam bantuan sosial,” jelasnya. Untuk periode donasi Januari – Maret 2018 ijinnya menggunakan SK Kementerian Sosial RI No.285/HUK-
UND/2018, periode April – Juni 2018 ijinnya menggunakan SK Kementerian Agama RI No.225/2016 sebab sifatnya adalah sedekah. Periode Juli – Desember 2018 ijinnya juga menggunakan SK Kemenag RI No.730/2016. Pencapaian donasi konsumen 2018 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-taun sebelumnya. Di 2017 terhimpun Rp10,569 miliar, di 2016 sebesar Rp28,365 miliar, tahun 20142015 sebesar Rp33,5 miliar. “Program Donasi-Ku ini legal dan bukan kategori CSR (Corporate Social Responsibility),
melainkan Corporate Cause Promotion. Perusahaan memfasilitasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi untuk berbuat kebaikan pada sesama, sedangkan penyalur donasi adalah yayasan atau pihak ketiga yang kredibel,” jelasnya. Untuk CSR Alfamart yang bersumber dari laba bersih perusahaan diwujudkan dalam 2 kegiatan besar. Pertama, Alfamart Class (hibah laboratorium ritel) pada SMK-SMK yang memiliki Jurusan Pemasaran. Kedua, Outlet Binaan Alfamart (OBA) yang didalamnya mencakup Pelatihan Manajemen Ritel Modern bagi para peda-
gang warung tradisional di sekitar toko Alfamart, dress up warung, hingga subsidi harga barang dagangan pada pemilik warung tradisional. Ketiga, bantuan sosial lainnya seperti subsidi pasar murah dan bazaar, posyandu, santunan Lebaran anak yatim, event-event dengan media massa hingga support kegiatan berbagai elemen masyarakat di bidang penghijauan dan lingkungan, seni budaya, pendidikan, hingga sport. “Khusus wilayah NTB, jenis bantuan atau kegiatan yang pernah diselenggarakan melalui donasi konsumen ant-
ara lain, khitanan massal di Mataram, bantuan gempa bumi Lombok Timur, paket perlengkapan sekolah di Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa Besar, paket sembako di Lombok Tengah dan KSB, mobil ambulans di PMI Provinsi NTB, hingga perbaikan beberapa masjid di Lombok Barat. Sementara bantuan CSR untuk wilayah NTB antara lain, Alfamart Class di Mataram, Lotim Timur, Kota Bima, dress up warung di Mataram dan Lombok Barat, bantuan korban gempa bumi di KLU, Lombok Tengah, Sumbawa Besar,
dan KSB, bantuan korban gempa bumi di Lombok Barat (kerja sama Forum wartawan Lobar), posyandu, subsidi pasar murah kerja sama Disperindag Prov NTB, dll. Melalui rangkaian program Donasi-Ku, konsumen Alfamart dapat turut berpartisipasi dan menunjukkan kepedulian dalam membantu sesama. “Prinsipnya dari masyarakat, untuk masyarakat. Karena sesuatu yang kecil jika dihimpun dan disalurkan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan, akan memberi manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan,” tandasnya. (*)
Bahas Lima Raperda, DPRD Kota Mataram Bentuk Pansus Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram membentuk empat pansus guna membahas lima paket raperda (tiga paket raperda hak inisiatif dewan dan dua dari eksekutif). Pembentukan pansus ini setelah fraksi-fraksi menyampaikan jawaban atas tanggapan Walikota Mataram terhadap penyampaian tiga raperda hak inisiatif dewan dan jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua paket raperda yang diajukan eksekutif. Rapat paripurna, Senin (14/1) kemarin, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Ketua Fraksi Gerindra, Drs. Ketut Sugiarta saat membacakan jawaban fraksi-fraksi Dewan menyampaikan, penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan sebagai bentuk kearifan lokal yang mempunyai nilai sosial, ekonomi dan budaya, sekaligus dapat mempererat tali persaudaraan, rasa memiliki dan kepedulian antar warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. ‘’Sehingga dalam Perda ini perlunya penekanan pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai upaya swakarsa yang harus dilestarikan dan ditingkatkan dimasa sekarang dan kedepannya,’’ ujarnya. Dengan adanya penekanan dari Eksekutif bahwa jika situasi dan kondisi yang aman,
tertib dan terntram tercapai, maka akan berdampak pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta kepercayaan investor kepada Kota Mataram. Hal tersebut semakin memperkuat komitmen kita untuk membentuk Raperda tersebut. Sejalan dengan pandangan eksekutif yang menegaskan bahwa keberadaan Koperasi mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat yang merupakan karya cipta asli Indonesia, haruslah dibarengi dengan pemberian perlindungan terhadap keberadaan Koperasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha Perkoperasian, sehingga dengan demikian program perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dapat sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka untuk mendorong penguatan perekonomian masyarakat. ‘’Maka sebagai bentuk komitmen DPRD di dalam pengajuan Raperda ini, kami berharap Perpustakaan Digital menjadi perpustakaan yang handal dimasa depan yang memiliki akses terhadap teknologi, keuanggulan sistem dan manajemen serta koleksinya yang lengkap dan akurat,’’ tutupnya. Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang yang mewakili Walikota Mataram menyampaikan, terkait pertanyaan Fraksi Golkar terkait pelaksanaan re-
alisasi PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara untuk menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Ruang Terbuka Hijau sebagai pengganti lahan PLTGU Lombok Peaker seluas 9,7 Ha, Pemkot Mataram tetap melakukan komunikasi dengan pihak PLN. ‘’Semua saran dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra kami sangat menghargainya,’’ katanya. Terkait dana kelurahan yang menjadi pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, saat ini sedang dipersiapkan regulasinya dalam bentuk Peraturan Walikota dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Mengenai penanganan kemiskinan pascabencana gempa bumi, pendidikan, dan kesehatan, yang disampaikan Fraksi Demokrat mengatakan, hal tersebut telah dituangkan ke dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kota Mataram melalui penajaman target dan indikator yang akan dicapai serta strategi dan pembagian wewenang prioritas Rehabilitasi dan Rekontruksi pascabencana. Sedangkan untuk sektor PAD telah dilakukan penyesuaian terhadap target potensi PAD. ‘’Terkait harapan-harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap 2 buah
(Suara NTB/ist)
PIMPIN PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., (paling kanan) didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat memimpin rapat paripurna.
(Suara NTB/ist)
SALAMAN - Ketua Fraksi Gerindra, DPRD Kota Mataram Drs. Ketut Sugiarta (kiri) bersalaman dengan Ketua DPRD Kota mataram, H. Didi Sumardi, SH., usai menyerahkan jawaban fraksi-fraksi Dewan kepada pimpinan rapat paripurna. Raperda dimaksud akan menjadi perhatian kami dalam menyikapi pembangunan Kota Mataram yang terarah, terpadu dan berkesinambungan,’’ katanya.
Mengenai pembangunan kantor Kepala Lingkungan, seperti saran Fraksi Keadilan, menurut martawang, semua berpulang pada skala prioritas
dan kemampuan keuangan daerah. ‘’Melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Fraksi Gerakan Nurani Bangsa yang telah
menerima dan menyetujui pengajuan paket Raperda yang telah diajukan untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku,’’ pungkasnya. (fit/*)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
Halaman 4
Desa Membangun Verifikasi CPCL Sembalun PASCADITETAPKAN sebagai sentra produksi benih bawang putih, Sembalun terus digencarkan sebagai lokasi penanaman bawang putih. Hanya saja seperti diindikasikan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi Sjamsuddin hasil produksi masih sangat lemah dan kelompok tani dan lahan-lahan lokasi tempat penanaman masih belum jelas dan ada yang tumpang tindih. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditugaskan melakukan verifikasi dengan ketat Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) penerima dan lokasi penanaman bawang putih. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi yang dikonfirmasi mengaku, jika Senin (14/1) kemarin, pihaknya memulai proses verifikasi. H. Abadi mengatakan verifikasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang masuk dan akan menerima bantuan benih budidaya bawang putih. Data yang masuk sebutnya cukup banyak. Data luas lahan tempat penanaman sendiri 1.642 hektar (ha). “Ini yang akan diverifikasi,” ucapnya saat dihubungi sedang berada di Sembalun. Verifikasi dilakukan dengan melibatkan semua unsur, termasuk dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI AD serta dari Satuan Polisi Pamong Praja serta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bantuan benih yang digelontorkan serta lokasi tempat penanaman diinginkan bisa lebih jelas dan terpantau sesuai dengan luas lahan dengan data. “Ini supaya tidak ada manipulasi data, supaya lebih transparan semuanya,” ungkapnya. Setelah proses verifikasi selesai baru kemudian dilakukan distribusi benih yang mencapai 1.003,7 ton ke masing-masing petani. Sementara bibit yang dibagikan merupakan varietas Sangga Sembalun yang pengadaannya melalui dana APBN. Bibit sudah diperiksa juga oleh Bupati Lotim. ‘’Penanaman mulai Februari sampai dengan Juli. Mohon dukungan semua pihak untuk segera mempercepat dan semua diharapkan bisa berjalan dengan baik,’’ harapnya. Sebelumnya, Wakil Bupati Lotim yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), H. Rumaksi Sjamsuddin menguraikan ada indikasi kelompok yang menerima bantuan fiktif, sehingga diperlukan veriikasi secara lebih faktual dan riil kondisi lapangan. Tidak saja laporan di atas kertas. Namun diinginkan bisa lebih jelas arah pengembangan bawang putih agar bisa lebih berhasil ke depan. (rus) H. Abadi (Suara NTB/dok)
Kasus Dana PKH, Jaksa Kembali Periksa Sejumlah Saksi Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim), terus mempercepat proses penanganan kasus dugaan korupsi penggelapan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh FT, oknum koordinator kabupaten (korkab) pendamping PKH Lotim. Setelah memeriksa sejumlah kelompok penerima manfaat (KPM) dan pihak dari Dinas Sosial (Lotim), Kejari Lotim minggu lalu kembali memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tersebut untuk mencari titik terang dengan memperkaya informasi dari laporan yang diterimanya. Pasalnya, kasus tersebut saat ini sudah bergulir pada tahap penyidik sejak dilaporkan. “Kasusnya terus berlanjut. Sejumlah saksi dan pihak terkait masih kita mintai keterangan,” terang Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/1). Namun sampai saat ini, kasus dugaan tipikor ratusan uang negara yang dihajatkan untuk warga miskin di Kabupaten Lotim itu belum ada penetapan tersangka. “Belum ada penetapan tersangka. Masih dalam tahap penyidikan. Saksi yang kita periksa sudah cukup banyak dan keterangan masih kita kumpulkan,” sebutnya. Dalam kasus PKH ini, lanjut Wasita, dugaannya memungut uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat pada tahun 2017-2018 untuk dana tahap satu dan dua. Namun fakta di lapangan, dana tersebut tidak dibagikan, melainkan dipergunakan secara pribadi oleh oknum korkab pendamping PKH yang bersangkutan. Dugaan praktik dugaan korupsi terhadap dana bantuan PKH oleh FT, dilakukan pada saat dirinya menjabat sebagai pendamping PKH di wilayah Kecamatan Montong Gading tahun 2017 lalu. Dana yang ditilep mencapai ratusan juta rupiah dari yang seharusnya dibagikan ke KPM yang tergabung dalam sembilan kelompok yang terdapat di wilayah tersebut. Akan tetapi hingga memasuki tahun 2018, dana tidak kunjung dicairkan oleh yang bersangkutan. Sementara, pendamping PKH tersebut naik jabatan menjadi salah satu koordinator kabupaten (Korkab) di Kabupaten Lotim. Kondisi inipun membuat masyarakat geram dan melaporkannya ke Kejari Lotim. (yon)
Bupati Minta Tidak hanya Andalkan Dana Kabupaten
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy gencar melakukan sosialisasi program pembangunannya dengan menggelar rapat-rapat di kantor-kantor camat. Sosialisasi ini menghadirkan para kepala desa dan pihak terkait di kecamatan. Pada Senin (14/1), bupati dan rombongan menggelar rapat koordinasi di Kantor Camat Pringgabaya. Pada kesempatan ini, bupati mengingatkan agar para kepala desa ini tidak hanya mengandalkan dana dari kabupaten dan pusat untuk membangun wilayahnya. Menurutnya, masih ada sumber-sumber lain yang diharapkan dapat diburu oleh kepala desa guna mempercepat pembangunan di masingmasing desa. Bupati juga mengingatkan pada kepala desa untuk hati-hati dalam penggunaan dana desa, sehingga tidak terjerat hukum. Adanya musibah gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, ujarnya, kepala desa lebih hati-hati pada masuknya aplikator pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Apalagi, ujarnya, bupati melihat aplikator sebagai salah satu kendala
dalam penyelesaian. Untuk itu, bupati mengingatkan dalam menyelesaikan masalah ini agar kepala desa berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok masyarakat (pokmas), fasilitator, dan pihak terkait lainnya. Termasuk bisa bekerjasama dengan aparat desa . ‘’Sebab fungsi aparat desa untuk membantu tugas kades. Ini tidak boleh dihambat oleh perbedaan pilihan atau pandangan politik,’’ ujarnya. Sementara kepada kecamatan ditegaskan agar memanfaatkan aset daerah yang ada di kecamatan secara optimal. “Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak asing,” tambahnya. Jika terjadi seperti ini, pemkab siap mempertahankan aset tersebut dengan cara
(Suara NTB/Humas Setda Lotim)
RAPAT KOORDINASI- Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menggelar rapat koordinasi di Pringgabaga, Senin (14/1). Rapat koordinasi dilakukan secara bergiliran di seluruh kecamatan di Lotim. hukum. Bupati juga meminta tiap kecamatan memanfaatkan lahan kosong yang tidak dioptimalkan untuk Ruang Terbuka Hijau. Apalagi Kecamatan Pringgabaya ditunjuk sebagai kecamatan pertama dengan membuat taman. Tahun 2019 ini pemban-
Kasus Pusuk Sembalun
Penyidik Masih Tunggu Hasil Audit Inspektorat Selong (Suara NTB) Penyidik dari tindak pidana korupsi (tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menunggu hasil audit terhadap dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lotim, inisial KAM yang juga merupakan PPK dan KPA dalam proyek tersebut. Hasil audit ini untuk melihat nilai kerugian negara yang timbul dengan posisi berkasnya saat ini pada tahap P19. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, Senin (14/1), mengatakan, proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat untuk melihat kembali nilai kerugian negara yang timbul dalam proyek senilai Rp2 miliar tersebut. Sehingga dalam pelimpahan berkas tahap I ini nantinya dapat dinyatakan lengkap oleh Jaksa atau P21, setelah sebelumnya dikembalikan untuk melengkapan berkas baik formil maupun materil. Selain berkoordinasi dengan Inspektorat, dalam kasus yang sudah menetapkan dua orang tersangka ini, belum lama ini penyidik memeriksa notaris, inisial EA atas dua tersangka yakni kontraktor inisial, SA dari CV Perames Raya dan KAM. Pemeriksaan notaris ini untuk mencari kebenaran daripada notaris itu sendiri. Jangan sampai akta notaris
itu dikira palsu dan lain sebagainya. Melainkan betul-betul ditekankan bahwa itu dilakukan di depan notaris ini sendiri dalam pengerjaan proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun atas kuasa yang diberikan oleh penyedia. Di mana dalam perjalanan kasus ini, untuk berkas mantan Kadispar Lotim masih dalam tahap P19 terkait adanya dokumen yang belum lengkap serta saksi-saksi lain yang belum dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk penyedia/kontraktor sudah P21. Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SH,SIK, menegaskan jika aparat kepolisian berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan uang negara. Untuk di wilayah hukum Polres Lotim, katanya, akan mengatensi kasus baik yang tersisa di tahun 2018 maupun kasus yang baru masuk di tahun 2019. Dalam penanganan kasus korupsi, kata Kapolres, membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena harus melalui tahapan-tahapan berupa pembuktian apakah adanya kerugian negara. Sehingga dalam pembuktian itu yang harus dimatangkan untuk memperlancar proses penanganan setiap kasus dugaan korupsi yang ditangani. Kendati demikian, katanya, pi-
haknya tetap memiliki target-target dalam penuntasan setiap kasus, baik melanjutkan kasus yang belum selesai maupun target baru yang membutuhkan proses cepat di tahun 2019. Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengaku secara detail tidak bisa menyampaikan syarat formil dan materil yang harus dilengkapi oleh penyidik. Akan tetapi, katanya, dalam tahap P19 itu bertujuan untuk melengkapi berkas atau hasil penyelidikan. “Berkas penyedia sudah P21 dan PPK sekaligus KPA masih P19. Untuk pelimpahan ke pengadilan kita tunggu kedua berkas ini lengkah agar pelimpahannya nanti bersamaan,” terangn y a . (yon)
Ida Bagus Made Winarta (Suara NTB/yon)
Rekening Rp50 Juta Warga Terancam Dicabut
H. Zaenal Idrus (Suara NTB/ari)
ya, warga tidak boleh menerima dana dari Pemda KLU dan dari pusat (BNPB). Apalagi warga juga diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang sudah ditunjuk,” ujar Idrus. Dana RTLH 2018 untuk penanganan rumah kumuh, sebut dia, belum diaudit. Kegiatan itu, nantinya akan diaudit oleh BPKP. Sehingga untuk sementara, pihaknya akan mengacu pada asas praduga tak bersalah terhadap program Dinas Sosial 2018 tersebut. “RTLH ini kan, infonya dilanjutkan. Karena ada pernyataan dari penerima untuk melanjutkan. Sekarang ada problem nanti kita lihat, kan ada asas praduga tak bersalah,” imbuhnya. Idrus menegaskan, dirinya tak ingin mendahului proses audit BPK dengan menyebut apakah program tersebut keliru atau dapat dibenarkan. Namun demikian, Inspektorat berpegang pada inti pelaksanaan program apakah sesuai atau tidak dengan juklak dan juknis. Terpisah, Anggota Banggar DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., mengapresiasi penuh Pemda yang taat referensi penegak hukum terkait RTLH. Namun kata dia, setelah menyimak pemberitaan di media, ia melihat seolah ada satu pemaksaan dan ancaman yang diterima penerima. “564 penerima harus dilihat jernih. Sebelum gempa program jalan pada termin
pertama. Kemudian terjadi gempa dan rumah rusak, maka otomatis kelanjutannya muncul alternatif. Kalau sudah rusak, tetapi dipaksakan dengan Surat Pernyataan untuk melanjutkan dengan sisa dari 15 juta tentu tidak relevan,” tegasnya. Ardianto menyebut, mustahil bagi warga untuk melanjutkan pembangunan rumah dari sisa dana. Apalagi mulanya tidak lebih dari Rp 7 jutaan. Maka tegas Ardianto, RTLH seharusnya diprogramkan ulang. Langkah pada saat itu seharusnya menghentikan pelaksanaan kegiatan, sebagaimana Pemda KLU juga menghentikan proyek fisik dari dana miliaran rupiah. “Saya melihat seolaholah warga dijebak. Harusnya di APBD Perubahan, sisa uang dialihkan untuk belanja yang lain. Tidak bisa warga dipaksakan dengan dana separuh. Surat Pernyataan, sama saja dengan memaksa dan mengancam mereka. Rumah warga harusnya mengikuti kajian rekonstruksi tahan gempa,” tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Sosial PPPA Lombok Utara, H. Faisol, menanggapi tidak ada masalah dalam proses pencairan dana RTLH 2018. Namun demikian, selaku kadis yang relatif baru di Dinsos, ia mengklarifikasi program RTLH tahun lalu itu kepada Kepala Bidangnya. “Kabidnya sudah kita panggil, klar-
Bupati juga mengingatkan kepala OPD agar mempercepat proses pembangunan seperti yang telah direncanakan. “Jangan ada yang terlambat,” Bupati memberikan tenggat Februari untuk dimulainya pengaspalan jalan sebagai salah satu infrastruktur yang dibangun. (rus)
Pengusaha Trawangan ”Saweran” Bangun Dermaga Senilai Rp14,7 Miliar Tanjung (Suara NTB) Kumpulan pengusaha di Gili Trawangan, mempunyai kepedulian tinggi terhadap minimnya akses transportasi laut di pulau tersebut. Tahun ini, para pengusaha setempat mempunyai ide untuk membangun dermaga dari “saweran” dana masing-masing perusahaan. Perwakilan pengusaha Gili Trawangan, Made Mada, kepada wartawan Senin (14/1), mengakui berdasarkan kesepakatan bersama para pengusaha, pembangunan dermaga diharapkan tuntas pada Juni tahun ini. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemda Lombok Utara terkait rencana tersebut. Nantinya, setelah dermaga dibangun dari dana swasta, sarana tersebut akan diserahkan kepada Pemda Lombok Utara dikelola daerah. “Dengan Pemda sudah OK, tinggal finalisasi izin,” ungkap Mada. Dijelaskan General Manager Hotel Vila Ombak ini, para pengusaha tidak hanya membangun fasilitas dermaga, tetapi juga menghibahkan areal seluas 500 m2. Dermaga nantinya akan dibangun sepanjang kurang lebih 200 meter. Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menyiapkan proses lelang proyek tersebut. Ditargetkan, proyek dermaga akan selesai pada bulan Juni mendatang. Letak dermaga berada di sebelah barat pulau tersebut. “Pembangunan dermaga ini murni inisiatif pengusaha Gili Trawangan. Kita bangunnya di sebelah barat (pulau), tempatnya bagus apalagi keadaan sekarang masih recovery. Kalau nanti pemerintah
mau buat dermaga di timur, itu urusan lain,” jelasnya. Untuk diketahui, dermaga Trawangan yang ada di sebelah Timur rusak akibat gempa. Dinas Perhubungan Lombok Utara sebelumnya mengklaim, Dermaga Trawagan akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Made Mada melihat, potensi berkembangnya Gili Trawangan cukup tinggi. Sarana dan prasarana transportasi pendukung yang masih minim, cukup menghambat akses wisatawan dari dan menuju Gili Trawangan. “Kita melihat potensi Trawangan cukup besar, sehingga kami pengusaha memberanikan diri. Apakah tamu nanti mau (menginap di hotel) ke mana tergantung mereka,” imbuhnya. Terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda Lombok Utara, Ir. H. Hermanto, di ruang kerjanya menyatakan, Pemda Lombok Utara memberi apresiasi atas kontribusi positif para pengusaha ini. Anggara dermaga yang cukup besar, ditambah fasilitas akan diberikan ke Pemda Lombok Utara, memberi dampak positif bagi daerah. “Informasinya, anggaran pembangunan dermaga atau terminal khusus senilai Rp 14,7 miliar. Rencananya akan dibangun di sebelah barat, sehingga aksesnya seimbang antara Timur dan Barat (Trawangan),” ungkapnya. Mewujudkan rencana investasi itu, Pemda Lombok Utara akan aktif membantu kelengkapan izin, Amdal dan sebagainya, sesuai aturan yang berlaku. (ari)
46 Persen ASN Belum Bayar Zakat
Dampak Dana RTLH
Tanjung (Suara NTB) Warga penerima dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2018, dipastikan tidak akan memperoleh dana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 50 juta. Warga bahkan terancam akan “kehilangan” buku rekening Dana Siap Pakai (DSP) yang saat ini mereka pegang. Kepastian warga tidak boleh menerima dana dari 2 sumber anggaran berbeda disampaikan oleh Inspektur Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH, Senin (14/1). Kepada wartawan, Idrus menegaskan warga penerima dana RTLH tidak diperbolehkan menerima DSP. “Terkait dobel anggaran, maka penerima akan direview kembali. Pada prinsipn-
gunan di Lombok Timur difokuskan di wilayah selatan. Kebijakan ini diambil karena melihat kondisi wilayah tersebut yang relatif membutuhkan sentuhan secepatnya. Bupati menyatakan tahun 2020 mendatang fokus akan bergeser ke wilayah utara. Selain Kades dan Camat,
ifikasi dan minta diselesaikan program 2018,” ujarnya singkat. Untuk diketahui, berdasarkan data lampiran penerima RTLH 2018, tercatat sebanyak 562 orang se KLU memperoleh dana yang nilainya 15 juta rupiah tersebut. Para penerima berada di 13 Desa di 4 kecamatan. Masing-masing, kecamatan Kayangan berada di desa Selengen, Sangiang, Kayangan dan Pendiam. Di Kecamatan Gangga ada di Desa Genggelang, desa Bentek dan desa Rempek. Di Kecamatan Tanjung ada di Desa Tenaga, Tanjung dan Sokong. Serta di Kecamatan Pemenang ada di desa Pemenang Timur, Pemenang Barat dan Malaka. Dari seluruh penerima, Pemda K L U mengalokasikan Rp 8,46 miliar. (ari)
Ardianto (Suara NTB/ari)
Selong (Suara NTB) Seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) wajib mengeluarkan zakat. Selain amanah UU juga jauh lebih dulu telah menjadi tuntutan agama untuk membayar zakat. Kondisi di Lotim, jumlah ASN yang membayar kewajiban zakat ini masih sangat kecil. Masih ada 46 persen ASN belum membayar zakat. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lotim, Abdul Hayyi Zakaria pada Suara NTB, Senin (14/1). Menurutnya, tugas Baznas ini dibaratkan sebagai pasukan kuning, yakni sebagai tukang membersihkan. Di mana, yang dibersihkan adalah harta-harta kekayaan dari para muzakki atau orang yang wajib zakat. Ketentuan zakat, sambungnya sudah tertuang jelas dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat At Taubah ayat 103. Dalam firman Allah tersebut menggunakan kata khuz yang berarti ambillah. Merupakan fiil amr atau kalimat perintah untuk mengambil. Maknanya juga bukan meminta agar dikeluarkan zakat. Zakat yang terkumpul sejauh ini dari ASN sambungnya baru mencapai Rp 700 juta. Semestinya jika diakumulasikan keseluruhan bisa tembus lebih dari Rp 1 miliar dalam sebulan. Sesuai hasil perolehan terakhir bulan Desember 2018 lalu, terkumpul Rp 900 juta. Termasuk di dalamnya infaq dan sadaqah. Diakuinya, dalam pengelolaan zakat tidak bisa hanya mengandalkan pembayaran dari para ASN. Dibutuhkan pengembangan agar bisa lebih banyak lagi muzakki. Para mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat diharapkan ke depan bisa turut menjadi muzakki. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran bersa-
ma agar semua masyarakat Lotim yang notabenenya sebagian besar merupakan Muslim bisa membayar zakatnya. Baznas Lotim untuk tahapan ini masih berupaya untuk memaksimalkan ASN. Setelah itu akan beranjak ke pihak-pihak swasta. ‘’Memang sejauh ini hanya andalkan ASN dan kembali kita tekankan karena ini sudah lama berjalan agar para ASN ini melaksanakan kewajibannya membayar zakat,” imbuh Hayyi. Ada beberapa langkah yang disiapkan pengurus Baznas yang baru ini untuk meningkatkan kuantitas zakat. Termasuk arah pendistribusian zakat kepada para mustahiq di seluruh Lotim. Beberapa cara yang akan dilakukan antara lain, melakukan lelang amal secara online. Lelang amal ini dihadirkan untuk membantu warga-warga Lotim yang kurnag mampu. Seperti untuk biaya rumah sakit, memberikan santunan kepada anak-anak terlantar. “Kita nantinya akan melakukan pelelangan secara terbuka,” tambahnya. (rus)
Abdul Hayyi Zakaria (Suara NTB/rus)
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5 (Suara NTB/her)
GARAP - Buruh petani di Gerung sedang menggarap lahan pertaniannya. Banyak petani di Lobar yang tidak tamat SD dan mendapat perhatian serius Pemkab Lobar.
Tagih Janji Pusat DPRD Lombok Barat (Lobar) menilai pemerintah pusat ingkar janji terhadap berbagai komitmennya membantu pemda merehabilitasi infrastruktur dasar berupa saluran rigasi, jalan dan fasilitas perkantoran yang rusak terdampak gempa. Buktinya, dana bantuan di APBD 2019 nihil. Pihak dewan pun meminta agar pemerintah pusat jangan mudah berjanji, sebab hal ini justru yang menerima dampak adalah pemda. Pemda pun terpaksa mengalokasikan melalui APBD, sehingga menganggu postur anggaran daerah. (Suara NTB/her) Banggar DPRD Lobar H. H. Ahmad Zaenuri Ahmad Zaenuri mempertanyakan janji yang disampaikan pusat terhadap Pemda. Saat itu pusat mengatakan pemda terdampak gempa yang kantornya rusak berat, sedang dan ringan akan dibantu pendanaan. “Awalnya pemda dijanjikan dana bantuan untuk perbaikan kantor dan infrastruktur dasar, tapi faktanya dana yang kita tunggu-tunggu di APBD 2019 ternyata nihil. Inipun membenani APBD,” kritik politisi PKPI ini. Politisi asal Narmada ini menegaskan, karena anggaran dari pusat tak kunjung ada kejelasan pemda pun terpaksa mengalokasikan melalui APBD, sehingga postur anggaran dalam APBD pun berubah. Pasalnya pemda bersama dewan sudah menghitung anggaran dari pusat masuk ke APBD, ternyata tidak masuk sehingga anggaran yang sudah dialokasikan ditarik lagi untuk menutupi biaya perbaikan perkantoran yang rusak. “Lebih kurang ada anggaran Rp 1,6 miliar APBD untuk perbaikan kantor,” jelas dia. Selain anggaran perbaikan kantor pemda tidak kunjung jelas, bantuan perbaikan kantor desa yang banyak rusak juga belum jelas. Sejauh ini ada 10 desa yang sudah dibantu, namun sebagian besar belum ada, sehingga jangan salahkan Dana Desa terbebani untuk perbaikan kantor desa. Ia juga mendesak agar BPK melakukan audit terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp 50 juta yang diberikan ke desa tersebut. Tak hanya perbaikan kantor desa, pihaknya juga mempertanyakan kejelasan perbaikan gedung sekolah yang rusak berat. “Ini juga belum ada kejelasan,”kritiknya. Kabag AP dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M.Si mengakui bantuan anggaran perbaikan gedung perkantoran, fasilitas dasar yang rusak akibat gempa di Lobar sejauh ini tidak ada kejelasan dari pemerintah pusat. Padahal awalnya, pemerintah pusat menjanjikan akan membantu daerah memperbaiki gedung perkantoran yang rusak tersebut. (her)
Pelaku Pembunuhan di Kedaro Diancam Pasal Berlapis Giri Menang (Suara NTB) – Pihak kepolisian akhirnya mengungkap modus pembunuhan Kepala Dusun (Kadus) Batu Sati Desa Kedaro Kecamatan Sekotong. Ternyata pelaku tega mengabisi korban, karena sakit hati terhadap korban yang melakukan perbuatan tak pantas dengan ibunya. Pelaku pun diganjar pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelaku kini mendekam di Mapolres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil intErogasi pelaku, awalnya tidak berniat membunuh korban. Akan tetapi spontan, lantaran terbawa emosi saat memergoki ibunya dengan korban berduaan di pematang sawah.”Tidak ada unsur perencanaan,” ujar Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi saat jumpa pers di Mapolres Lobar, Senin (14/1). Menurut Heri, kronologi kejadian bermula ketika pelaku tidak menemukan ibunya di rumah. Padahal saat itu adiknya bersama ibunya sedang menonton tv. Pelaku yang menaruh curiga lantas mencari ibu korban dengan membawa senter keluar rumah. Saat mencari hingga pematang sawah yang tidak jauh dari kediaman pelaku. Dirinya mendegar suara orang yang membuat dirinya curiga.”Pelaku dengan perlahan menghampiri, ternyata di sana ada ibu pelaku dan korban. Pelaku sempat menyenter muka dari korban,” jelas Heri. Menyadari dipergoki oleh anaknya, ibu pelaku lantas melarikan diri. Sedangkan korban bersama pelaku berkelahi dengan tangan kosong. Lantaran terdesak, korban pun mencoba melarikan diri. Namun sempat terjatuh beberapa kali karena gelap. Senjata tajam (sajam) berupa badik (pisau) yang dibawa korbanpun ikut terjatuh. Melihat sajam itu pelaku lantas mengambilnya dan melukai korban. “Korban yang jatuh menabrak pohon, sempat terjadi perkelahian. Pelaku membabibuta menggunakan sajam dari korban,” bebernya. Melihat korban yang terkapar, tidak lantas membuat pelaku berhenti. Bahkan korban sempat dipukul dengan sebuah batu. Tak berselang lama setelah kejadian, pelaku pun ditangkap polisi. Pelaku terbilang kooperatif. Sebab beberapa saat setelah membunuh dirinya langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Bahkan sebelumnya, sempat menemui warga yang mencari pelaku pembuhuhan untuk menghentikan pencarian serta menyampaikan untuk menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. “Dan pelaku juga pada saat itu sempat bilang kepada istrinya akan menyerahkan diri kepada polisi,” ungkapnya. Kini pelaku bersama barang bukti kini sudah diamankan di Makopolres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal berlapis pun harus diterima oleh dirinya, yaitu pasal 338 subsider 351 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (her)
Terbentur Izin Gubernur
Polisi Belum Periksa Oknum Anggota DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih terus menyelidikan kasus dugaan penggelapan yang melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, JU. Setidaknya sudah ada lima saksi yang dimintai keterangannya. Adapun oknum anggota DPRD Loteng sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, lantaran terbentur izin Gubernur NTB. “Untuk memeriksa anggota DPRD kabupaten, itu harus ada izin dari gubernur. Sementara kita belum mendapat izin memeriksa oknum anggota DPRD Loteng tersebut, sejauh ini,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles P. Girsang, SIK., kepada Suara NTB. Akibat belum ada izin, ujarnya, pemeriksaan anggota DPRD Loteng bersangkutan untuk sementara masih ditangguhkan sembari menunggu berkas dan keterangan pendukung lainnya lengkap. Rafles menegaskan, kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oknum anggota DPRD Loteng dipastikan akan terus berlanjut. Meski dari dua laporan awal yang masuk, tinggal satu laporan yang masih tersisa. Setelah satu laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor. “Kita pastikan penyelidikan terus berlanjut. Walaupun prosesnya cukup panjang. Karena harus ada izin gubernur segala,” tambahnya. Selain oleh pihak kepolisian, kasus dugaan penggelapan oleh JU, oknum anggota DPRD Loteng juga tengah ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Loteng. Saat dikonfirmasi Senin (14/1), Ketua BK DPRD Loteng, Majrun pun mengaku pihaknya sudah menerima tiga laporan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Loteng itu. Hanya saja, Majrun, mengaku belum bisa berkomentar banyak soal proses penanganan kasus tersebut oleh pihaknya. Karena masih harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan. (kir)
Petani Putus Sekolah
Hambat Kenaikan IPM dan Penurunan Kemiskinan
Giri Menang (Suara NTB) Angka rata-rata lama sekolah di Lombok Barat (Lobar) termasuk cukup tinggi. Hal ini yang menghambat kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan di Lobar. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar angka lama sekolah. Sebab dari 98 ribu tenaga kerja di sektor pertanian, sekitar 42.727 petani tidak tamat Sekolah Dasar (SD). “42 ribu lebih petani kita di Lobar tak tamat SD. Itu terkonsentrasi di sektor pertanian, banyak sekali,” beber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Dr. H. Baehaqi pada
Suara NTB belum lama ini. Menurutnya angka lama sekolah ini sangat mempengaruhi melambannya indikator IPM, termasuk juga angka penurunan kemiskinan. Alasannya, pendidikan yang tidak
tamat SD dikatakan miskin. Mengatasi permasalahan lama sekolah itu, Baehaqi mengatakan sudah ada program paket A, dan B. Program ini sudah menjadi kebijakan bupati sejak tahun 2017 dan 2018 lalu. Bah-
kan di tahun 2019 ini program dengan nama Gerakan Terpadu Kejar Paket (Gardu Jaket) sudah dipersiapkan. “Ini dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, karena indikator kemiskinan non makanan salah satu itu tidak tamat SD,” jelasnya. Program Gardu Jaket itu ditargetkan setahunya dapat diikuti sekitar 6.800 masyarakat, sehingga tenaga kerja yang putus sekolah, terutama di sektor pertanian bisa memiliki tingkat pendidikan yang setara. “Ma-
kanya kita elaborasikan, di sini kita paket A kan,” sambungnya. Dengan meningkatnya pendidikan, para buruh tani yang memiliki penghasilan kecil didorong untuk bergerak pada usaha pascapanen. Karena hal itu dapat mendorong peningkatan pendapatan para buruh tani tersebut.”Itu juga salah satu kebijakan bupati, sehingga nanti masyarakat (petani) pendapatan meningkat, saving meningkat, dan biaya kesehatan tersedia,” pungkasnya. (her)
Tangani Sengketa Lahan Sekolah, DPRD Anggap Pemda Tak Serius Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menilai Pemkab Lobar tak serius menangani perkara sengketa SMP Gunungsari, menyusul gedung sekolah ini terancam dieksekusi pengadilan akibat Pemda kurang gesit menyiapkan langkah antisipasi permasalahan lahan tersebut. Pemda pun diminta mempertimbangkan pembayaran lahan tersebut, sebab kalau dilakukan relokasi dan pembangunan lahan akan memakan waktu lama, sehingga merugikan para peserta didik dan masyarakat setempat. Anggota DPRD yang juga Ketua BK DPRD Lobar, H. Ruslan menilai persoalan ini bukan masalah lahan saja, namun dampak bagi para siswa. “Pemda harus serius menyelesaikan sengketa lahan ini, karena jangan sampai merugikan peserta didik dan masyarakat di sana,” sarannya saat diminta tanggapannya, Senin (14/1). Menurutnya, pemda harus mempertimbangkan ganti rugi lahan, sebab memakan waktu lama untuk relokasi. Terkait pembayaran lahan ini jelas dia, bisa dilakukan negosiasi dengan pemilik, apakah dengan cara mencicil. Menurutnya, pihak pemilik pasti bisa melunak jika diajak komunikasi. Hal senada disampaikan anggota DPRD Dapil GunungsariBatulayar, Hj. Nur Hidayah. Menurutnya, pihaknya sudah menanyakan langsung ke pemda terkait langkah penyelesaian la-
(Suara NTB/dok)
H. Ruslan han SMP 2 Gunungsari. Dari jawaban yang diterima dari pemda, jika langkah relokasi para siswa menjadi salah satu solusinya. Menurutnya hal ini seharusnya tidak terjadi, kalau saja pemda mempersiapkan langkah antisipasi jauh- jauh hari.”Jangan dibiarkan saat sudah kejadian, baru kemudian berpikir langkah penanganan. Kurang gesit Pemda ini,” kritiknya. Hal ini menjadi sorotan kalangan dewan. Sebab hampir beberapa sengketa lahan Pemkab selalu kalah di pengadilan. Besar kemungkinan sekolah itu, kata dia akan direlokasi ke sekolah ke SMPN 4 Gunungsari di Ranjok. Terlebih lagi Pemkab Lobar tidak menganggarkan untuk membeli lahan sekolah itu dari pemilik lahan.. “Mana tidak dianggarkan di 2019. Misal dapat lahan yang lebih murah kemungkinan di 2020 kita bicara pembangunan gedungn-
ya. Belum lagi mengganggu proses belajar siswa,” ujarnya. Menanggapi hal ini, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan Pemkab kemungkinan akan merelokasi SMPN 2 Gunungsari, karena tidak dianggarkannya pembayaran lahan sekolah itu di APBD 2019 ini. “Kita tidak menggarkan itu, dan akan dieksekusi, tinggal kita merelokasi siswanya kemana?,” ujarnya belum lama ini. Meski diakuinya belum ada surat tertulis dari pihak Pemkab Lobar untuk penundaan eksekusi. Namun menurut Taufiq dirinya sudah menemui langsung pengadilan untuk mempersiapkan relokasi sekolah. “Kalau bisa kita dikasih waktu dulu. Tapi ruang untuk membeli lahan itu tidak kita siapkan,” sambungnya. Pihaknyapun sudah memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar untuk rencana pemindahan siswa SMP menuju sekolah lain yang terdekat dengan lokasi sekolah itu. Pihaknya nampaknya pasrah jika lahan itu dieksekusi. Lantaran sudah sekian lama permasalahan itu bergulir. Terlebih lagi administrasi untuk pendukung kepemilikan lahan itu ke Pemkab tidak dimiliki. Iapun tidak membantah lemahnya pembuktian administrasi kepemilikan lahan itu. “Kalau logika saya, namanya orang bangun itu pasti sudah clear. Tidak mungkin membangun kalau tanah itu tanah orang, apalagi ini anggaran pusat,” imbuhnya. (her)
(Suara NTB/kir)
TERIMA - Marbot masjid Desa Darek menerima pengembalian dana marbot masjid yang diduga diselewengkan oknum kecamatan, Minggu (13/1) malam.
Oknum Pegawai Kecamatan Kembalikan Dana Marbot Praya (Suara NTB) Oknum pegawai di Kecamatan Praya Barat Daya, Ka, akhirnya mengembalikan dana insentif bagi puluhan marbot yang diduga diselewengkannya. Proses pengembalian dana insentif tersebut dilakukan secara bertahap ke semua marbot masjid di 11 desa di Kecamatan Praya Barat Daya, sejak Minggu (13/1) malam. Dana yang dikembalikan ialah insentif untuk jatah triwulan kedua dan ketiga. Sedangkan untuk yang triwulan keempat, akan diserahkan oleh Bagian Kesra Setda Loteng. “Sudah ada pengembalian. Tadi malam (Minggu kemarin,red) marbot yang ada di Desa Darek juga sudah menerima dana tersebut,” aku Sekretaris Desa (Sekdes) Darek, Bahri, kepada Suara NTB, Senin (14/1). Ia menjelaskan, total ada lima orang marbot di Desa Darek dengan total dana yang diterima sebanyak Rp 1,2 juta per orang.
Karena untuk jatah triwulan pertama sebesar Rp 600 ribu sudah diterima tahun 2018. Sedangakan untuk jatah triwulan ke empat akan dibagikan langsung pihak pemerintah kabupaten. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles P. Girsang, SIK., menegaskan kalau proses hukum terkait kasus dugaan penyelewengan dana marbot tersebut tetap berlanjut. Meski nantinya ada pengembalian oleh oknum kecamatan yang bersangkutan, karena dari sisi unsur melawan hukum sudah ada. Tinggal diperkuat oleh alat bukti serta pendukung yang ada. Polisi dalam hal ini menyelidiki dua dugaan pelanggaran hukum, yakni pidana umum berupa dugaan penggelapan serta pidana khusus berupa dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mengingat status oknum kecamatan merupakan pejabat daerah.. (kir)
Birokrasi Masih Dipersulit
Korban Gempa Mengeluh Belum Disentuh Pembangunan Huntap Giri Menang (Suara NTB) – Korban gempa di sebagian besar wilayah Lombok Barat (Lobar), terutama di empat kecamatan terdampak paling parah mengeluh hingga kini belum tersentuh rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Hal ini disebabkan mereka belum kebagian dana bantuan dari pemerintah. Kalaupun dana sudah diterima di rekening, akan tetapi tak kunjung bisa dicairkan. Padahal persyaratan administrasi untuk pencairan dana sudah dipenuhi. Seperti yang terjadi wilayah Batulayar, korban gempa di daerah setempat bertanya-tanya apa yang menyebabkan dana bantuan belum bisa dicairkan. Apakah karena belum ada dana atau akibat kendala teknis lain. ‘’Sementara saat ini korban gempa butuh penanganan cepat, mengingat kondisi musim hujan menyebabkan korban gempa semakin menderita di lokasi pengungsian,’’ aku Kepala Desa Batulayar Barat, H. Darmawan pada Suara NTB, Senin (14/1). Darmawan mengatakan hing-
ga kini belum ada satu pun rumah korban gempa yang mulai dibangun di wilayahnya. Saat ini masih dalam tahapan persiapan di lapangan, tahap I sebanyak 82 unit sudah selesai pembentukan pokmas dan penerimaan rekening. Kemudian ada tahap II, terdapat 260 unit lebih sudah mulai pembentukan pokmas. Lambatnya pembangunan huntap ini, jelas dia, bukan karena persyaratan belum dipenuhi oleh korban gempa. Sebab persyaratan yang diminta tim sudah gencar dilengkapi dan dikerjakan di bawah. Termasuk persyaratan diminta seperti RAB, sertifikat juga sudah dilengkapi. Hanya saja diakui, dana bantuan yang tak bisa dibelanjakan atau dicairkan. Kenapa dana ini belum bisa dicairkan? Menurutnya karena belum ada rekomendasi untuk pencairan. Walaupun dana sudah masuk rekening, tetap tidak bisa dicairkan korban gempa sebelum ada rekomendasi dari pemda. Dirinya tidak tahu apa yang menyebabkan dana belum bisa dicairkan, kemungkinan dana
(Suara NTB/her)
BANGUN - Korban gempa di Desa Jakem Kecamatan Lembar tengah membangun Risha. Banyak warga di Lobar yang belum menerima bantuan untuk pembangunan rumah yang rusak akibat gempa. belum ada atau terkendala teknis lainnya. Yang jelas, pihaknya sudah menyiapkan kelengkapan persyaratan korban gempa. Sejauh ini, terdapat 70 persen korban gempa sudah menapatkan rekening, dari total 525 unit rumah rusak berat. Ditambah rumah rusak sedang dan ringan mencapai 1000 unit lebih.
Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Jembatan Kembar Gerung Deni Hamdani. Diakuinya, sebagian besar korban gempa di desa setempat belum mendapatkan dana bantuan. “Sebagian besar belum mendapatkan bantuan korban gempa di sini,”akunya. Diakuinya, baru dua dusun
yakni Batu Rimpang Utara dan Gunung Gundil yang sudah menerima dana bantuan. Saat ini rumah tersebut tengah dalam tahap pengerjaan. Terkait hal ini, anggota DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri, mengkritisi birokrasi pengurusan pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban gempa masih dinilai dipersulit. Pasalnya, banyak syarat administrasi yang harus dipenuhi korban gempa untuk bisa mencairkan dana bantuan tersebut. Hal ini menyebabkan dana bantuan banyak yang masih mengendap di rekening. “Apa komitmen Presiden mempermudah syarat pencairan seperti dibilang cukup satu berkas, ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Polanya masih saja mempersulit korban gempa,” kritiknya. Pihaknya pun berupaya membantu korban gempa membangun rumah dengan melibatkan investor. Proses pembangunan saat ini tengah berlangsung. (her)
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
Evaluasi ”Smart City”, Sumbawa Raih Predikat Memuaskan Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana induk dan Quick Win Smart City Kabupaten Sumbawa memperoleh penilaian yang memuaskan dari para panelis. Hal ini berdasarkan Surat Dirjen Aptika Kemkominfo Nomor 21/DJAI/AI.01.05/01/2019, hasil evaluasi dan penilaian Master Plan dan Quick Win Smart City Kabupaten Sumbawa yang baru diterima Dinas Kominfotik Sumbawa. “Adapun hasil penilaian dimaksud adalah berada pada rata-rata 3,07 dari 4 dimensi penilaian,” terang Kepala Dinas Kominfotik (Suara NTB/arn) Kabupaten Sumbawa Ir. H. H. Ibrahim Ibrahim, M.Si, saat ditemui Suara NTB, Senin (14/1) kemarin, di ruang kerjanya. H. Ibrahim menjelaskan, pada dimensi kelengkapan yang merupakan isi Master Plan yang disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Sumbawa meraih poin 3,17. Sementara pada dimensi kesesuaian yang merupakan pilar indikator Smart City, Sumbawa meraih nilai 3,00. Untuk aspek kejelasan dan kerincian yang merupakan kerincian road map dan kerangka inovasi daerah pada Program Quick Win yang berfokus pada ketersediaan pentahapan jangka pendek, menengah dan panjang dan harmonisasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta daya tarik inovasi, manfaat inovasi, keunikan dan kreativitas, peluang kemitraan, pengembangan lebih lanjut, strategi menjaga keberlangsungan, sumber daya yang digunakan tersedia dan analisa resiko, Sumbawa meraih nilai 2,93. Dimensi kesimbangan yang merupakan kesuaian antara kegiatan smart city termasuk inovasi pada program Quick Win dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta kesinambungan kinerja pada setiap pilar smart city, Sumbawa mendapat nilai 3,18. “Ini semua berkat upaya kita bersama yang selalu berupaya maksimal mengikhtiarkan agar Kabupaten Sumbawa masuk dalam jajaran gerakan menuju 100 smart city Indonesia. Termasuk dukungan yang sangat kuat dari Bupati dan Wakil Bupati,” tambah H. Ibrahim. Dengan rata-rata 3,07 hasil penilaian Masterplan Smart City, Kabupaten Sumbawa berada pada urutan ke-15 dari 50 Kabupoaten/Kota yang dinilai. “Terima kasih atas kerja keras Tim Penyusun Masterplan Smart City dan jajaran Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Sumbawa yang telah menghadirkan SiJINAK (Sistem Jaringan Informasi Peternakan) sebagai Quick Win smart city Sumbawa,” tukasnya. Seperti diketahui, pertengahan Desember 2018 lalu, Kabupaten Sumbawa telah mengikuti Penilaian, Evaluasi Masterplan Smart City dan Awarding sebagai bagian dari 50 Kabupaten/Kota yang terpilih dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia 2018 di ICE BSD Tangerang. (arn)
Kewajiban Anggaran untuk BUMDes Sulit Diterapkan Taliwang (Suara NTB) Ide kalangan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mewajibkan desa menetapkan besaran alokasi anggaran bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nampaknya belum bisa terealisasi. “Masih sulit kalau misalnya ditetapkan berapa persen dari APBDes yang harus dialokasikan desa buat BUMDes-nya setiap tahun,” cetus kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada Suara NTB, Senin (14/1). Ia mengatakan, masih banyak kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas tinggi yang dulu belum pernah tersentuh hingga sekarang. Dan melalui anggaran yang dikelola desa itulah, saat ini diupayakan dapat dipenuhi secara cepat karena desa menjadi garda terdepan pemerintah yang bisa mengetahui langsung apay uang dibutuhkan di masyarakat tingkat bawah. “Ada banyak dulu kebutuhan masyarakat yang belum disentuh pusat, provinsi bahkan kabupaten. Makanya lewat desa dengan hadirnya DD (dana desa) itu harapannya bisa semua tersedia,” katanya. Diakui Mulyadi, BUMDes sendiri merupakan bagian dari amanat Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa. Namun kehadirannya belum merupakan prioritas, sepanjang desa bersangkutan belum mampu memaksimalkan pelayanannya yang menyentuh langsung kepada masyarakatnya. “Di Permendes 16/2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Jelas disebutkan di sana, bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal tidak diwajibkan membentuk BUMDes. Artinya belum memungkinkan kita membuat aturan yang sifatnya wajib mengalokasikan dana buat BUMDes, kalau pusat saja punya kebijakan seperti itu,” timpalnya. Meski demikian, ia mengatakan, untuk di KSB pembentukan BUMDes oleh desa terus diupayakan. Sementara ini dari 57 desa sudah terbentuk 46 BUMDes dan mengelola berbagai jenis usaha sesuai kebutuhan masyarakatnya. “Ada yang sudah benar-benar jalan dengan mengelola potensi desanya. Tapi sejauh ini masih lebih banyak yang bergerak di bidang simpan pinjam,” sebutnya. Ke depan lanjut Mulyadi, pihaknya akan mengarahkan setiap desa memiliki BUMDes. Termasuk dalam hal pengembangan unit usahanya, karena keberadaan BUMDes di setiap desa dihajatkan mampu memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya sebagai unit usaha. “Kita jalan perlahan. Toh juga status desa-desa di tempat kita ini sudah banyak yang posisinya berkembang dan maju. Artinya mereka bisa kita dorong segera membuat BUMDes sesuai amanat undang-undang itu,” paparnya. Pada bagian lain, mantan kepala pelaksana BPBD KSB ini menyebutkan, problem lain yang masih menghambat pengembangan BUMDes oleh desa saat ini adalah masih minimnya kemampuan sumber daya manusianya (SDM) dalam mengelola. Termasuk mengidentifikasi potensipotensi ekonomi desa yang bisa digerakkan sebagai unit usahanya. “Sisi ini juga sedang kami bina dan mudah-mudahan tahun depan jumlah desa yang sudah punya BUMDes akan bertambah, begitu juga yang sudah jalan bertambah unit usaha produktifnya, tidak lagi berkutat hanya simpan pinjam,” pungkasnya. (bug) Mulyadi
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Keliru, Data ASN Napi Korupsi yang Diusulkan Pemecatan Dompu (Suara NTB) – Data Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi yang diusulkan pemecatan oleh BKN pusat ternyata mengalami kekeliruan. Dari enam ASN yang diusulkan, satu diantaranya merupakan ASN yang mengabdi di Kabupaten Sumbawa. Sebetulnya, masih ada beberapa ASN lagi yang tersangkut kasus serupa dan harus diusulkan pemecatan. “Yang diusulkan enam orang tetapi ada kekeliruan satu orang itu orang Sumbawa masuk datanya ke Dompu, makanya tinggal lima orang, tetapi berdasarkan surat dari BKN itu sebenarnya bukan hanya lima ini,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/1). Kendati demikian, lanjut
dia, usulan BKN yang mestinya dieksekusi 2 Oktober 2018 lalu sudah ditindaklanjutinya dengan merumahkan atau memberhentikan gaji lima ASN yang sudah dijatuhi hukuman dan dinyatakan inkrah oleh pengadilan. Sementara untuk beberapa ASN lain yang juga terlibat kasus serupa namun tidak masuk dalam data usulan pemecatan BKN akan dikoordinasikan terlebih dahulu
bersama Pemprov NTB. Disamping adanya kekeliruan data ASN napi korupsi yang diusulkan, BKDPSDM saat ini kebingungan akan aturan yang kabarnya diberlakukan. Sebab ketika demikian, dan tidak dibatasi tahun maka dipastikan pihaknya ada banyak ASN di lingkup Pemkab Dompu yang harus diberhentikan. “Keputusan ini kan dia mundur ke belakang, ada beberapa yang terkena itu bah-
kan yang sudah aktif sekarang di eselon III,” ujarnya. Dari lima ASN tersebut empat diantaranya sudah dirumahkan, sedangkan satu lainnya masih aktif mengajar di salah satu lembaga pendidikan. Dan harapan mereka, tambah Asraruddin, yakni meminta pemerintah tidak serta langsung menindaklajuti keputusan tersebut sebelum adanya keputusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK). Kabarnya, aturan tersebut tengah jadi pembahasan bersama di tingkat pemerintah pusat. “Informasi yang kami terima juga itu sedang dibahas oleh BKN dan MenpanRB perubahan tetang undang-undang ASN ini,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Asrarruddin
(Suara NTB/arn)
ROMBONGAN - Suasana penerimaan rombongan BPKS KSB ke BPKAD Sumbawa, terkait penerapan SIMDA online, di Aula BPKAD Sumbawa, Senin (14/1).
KSB Belajar ke BPKAD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan kunjungan kerja guna studi sinergi penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Online di Kabupaten Sumbawa. Tim BKKD KSB diterima Senin (14/1), di Aula BPKAD Sumbawa. Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Drs. H. Baharuddin, M.M, mengapresiasi kunjungan Kepala BPKD KSB dan rombongan. Untuk bersinergi bersama-
sama memperdalam penerapan SIMDA secara online. Kabupaten Sumbawa sendiri telah menerapkan SIMDA Online sejak sekitar empat tahun sampai saat ini. Dan terus melakukan pengembangan-pengembangan sehingga akan lebih mempermudah kinerja para pengelola keuangan di tingkat perangkat daerah. Khususnya bendaraha, subbag perencanaan maupun pejabat pengelola keuangan. Didampingi jajarannya serta unsur Diskominfotik Sumbawa, Baharuddin menyampai-
kan lebih lanjut, Pemkab Sumbawa sedang berupaya mengintegrasikan Sistem Perencanaan Daerah (SIMRENDA) ke dalam SIMDA. Sehingga akan lebih mengefesienkan sirkulasi kerja perencanaan kedalam aplikasi penganggaran maupun penatausahaan keuangan daerah. “Kunjungan BPKS KSB terkait sinergi penerapan SIMDA online ini juga diapresiasi oleh KPK. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak,” terang H. Baharuddin. Kepala BPKD Kabupaten
Penggelapan Pajak Desa Dasan Anyar Terus Berproses Taliwang (Suara NTB) Kasus dugaan penggelapan pajak desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh tahun 2017 terus berproses. Tindakan yang merugikan negara sekitar Rp125 juta tersebut, sudah mulai dipantau tim Kejaksaan. Jika tidak ada progres untuk mengembalikan maka akan langsung ditangani oleh Kejari. Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si,Kepada Suara NTB, Senin (14/1) mengatakan, sesuai kesepakatan awal dengan Kades desa setempat, pengembalian paling lambat akan dilakukan tanggal 14 Desember. Tetapi hingga saat ini belum ada progres yang baik karena baru sekitar Rp30 juta yang baru bisa dikembalikan ke kas. Kendati demikian, pihak terkait masih memberikan waktu supaya bisa dilunasi segera di bulan Februari. Jika tidak, maka kasus ini akan diserahkan langsung ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Apalagi surat pernyataan untuk melunasi pengembalian tersebut juga sudah diket-
ahui Kejaksaan. “Kami masih memberikan waktu supaya dana tersebut bisa dikembalikan meski telah melewati waktu. Upaya itu kita lakukan untuk mencegah APH mengambil alih kasus itu. Tetapi jika tidak ada progres, maka kita tidak akan menyerahkannya ke APH,” ungkapnya. Menurutnya, dalam penanganan kasus ini, tanpa melalui Inspektoratpun APH sudah bisa masuk (menangani). Karena masalah penggelapan terutama pajak, sudah masuk ke dalam tindakan pidana murni. Tetapi karena tugas Inspektorat sebagai fungsi pencegahan pembinaan dan evaluasi, maka pihaknya meminta supaya APH tidak masuk dulu selama masih ada upaya mengembalikan dana dimaksud. Pihaknya juga masih belum mengusulkan kasus tersebut masuk ke sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR). Hal itu dilakukan, karena progres pemgembalian dana itu terus terpantau. Bahkan untuk proses pengembalian tahap berikutnya oknum kades tersebut masih menung-
gu total tagihan pajak dari sistem E-biling. “Kita masih memberikan kesembatan untuk bisa dikembalikan. Karena untuk tahap selanjutnya tinggal menunggu rincian pajak yang harus dibayar dari E-biling saja,” sebutnya. Ditambahkannya, jika kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan, maka bukan lagi masalah pembinaan melainkan tindak pidananya. Jika sudah menjadi kasus, maka pasti akan repot nantinya dan pekerjaan yang banyak juga akan terbengkalai. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar Kades setempat bisa segera melakukan pengembalian. Apalagi waktu untuk pengembaliannya juga masih cukup panjang. Tapi jika melewati bulan Februari tidak kunjung melakukan pengembalian, maka kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan di Sumbawa. “Kita masih berbaik hati untuk melakukan pengembalian dalam rentan waktu yang diminta ini. Jika tidak tidak maka kasusnya akan kita limpahkan ke Kejaksaan,” tandasnya. (ils)
Dinas PMD Dorong Peningkatan Kualitas Produk BUMDes Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kualitas produknya. Terutama bagi Bumdes yang sudah memiliki produk unggulan. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa, Nurhikmah, S.Pt. M.Ap menyebutkan bahwa beberapa BUMDes sudah berhasil mengelola produk unggulan desanya. Seperti Desa Jotang dengan produk masin, Empang produk terasi, Semamung juga
dengan madu, kemudian Lantung dan Tepal dengan pruduk kopi. Beberapa desa lainnya juga terus mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya tinggal mendorong agar dapat meningkatkan kualitas produk yang ada. “Sudah punya mereka produknya. Tinggal sekarang bagaimana produk itu bisa berkualitas,” ujarnya. Pihaknya berencana bekerjasama dengan desa untuk melatih pengelola BUMDes tersebut. Baik melatih aplikasi yang akan digunakan untuk memasarkan produk, maupun untuk pengembangan produk yang ada. Sehingga diharapkan,
produknya bisa masuk ke pasar regional. “Kita menggunakan dana nanti bekerjasama dengan desa untuk melatih. Baik melatih aplikasi, juga melatih untuk produknya. Biar masuk ke pasar regional. Itu yang kita harapkan di tahun 2019 ini,” jelasnya. Diakuinya, sejauh ini belum semua BUMDes mempunyai usaha produktif dalam memfasilitasi masyarakat yang ada di desa. Makanya, pihaknya akan terus mendorong pelaku usaha yang ada di desa agar mengembangkan usaha yang ada. “Kita dorong terus ini pelaku usaha yang ada di desa mengembangkan usahanya. Supaya samasama maju,” pungkasnya. (ind)
Sumbawa Barat Nurdin Rahman, S.E mengatakan, saat ini KSB masih menerapkan SIMDA Keuangan offline. Sehingga untuk mengakselesrasi pelayanan pengelolaan keuangan daerah serta meminimalisir kekeliruan adminsitrasi keuangan, maka akan diterapkan secara online. “Untuk itu kami datang berkunjung mendalami penerapan SIMDA Keuangan secara online ke Sumbawa,” ujar Nurdin. Selanjutnya kegiatan diskusi maupun praktek pener-
apan SIMDA Keuangan Online dipandu oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sumbawa Riki Trisnadi, SE, M.Si, dengan narasumber antara lain Kepala Bidang Perbendahaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kasubbid Penyusunan Anggaran, Kasubbid Penatausahaan Anggaran pada BPKAD Kabupaten Sumbawa, Sekdis dan Kasi Infrastruktur IT pada DInas Kominfotik Kabupaten Sumbawa. (arn)
BLK Poto Tano akan Adaptasi Kebutuhan Lokal Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berkomitmen akan mengadakan kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano sesuai kebutuhan pasar kerja lokal. Kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si mengatakan, pasar kerja lokal terbesar di KSB saat ini adalah bidang pertambangan. Karena itu setiap agenda pelatihan BLK akan difokuskan mendidik angkatan kerja daerah agar memiliki kemampuan di bidang pertambangan. “Sebelumnya juga sudah pernah ada kegiatan pelatihan di BLK kita untuk kebutuhan kerja tambang. Seperti misalnya pelatihan operator alat berat. Nah mulai tahun ini kita akan lebih maksimal lagi,” janjinya, Senin (14/1). Dalam membuat agenda pelatihan di bidang pertambangan ini, Disnakertrans KSB akan mengandeng langsung dunia usaha pertambangan yang beroperasi di daerah. Muslimin menjelaskan, kehadiran mereka dalam bagian pelatihan dibutuhkan karena dunia usaha sebagai konsumen mengetahui betul keterampilan tenaga kerja yang diperlukannya. Selain itu mereka memiliki teknologi yang mumpuni dalam melatih para pencari kerja lokal. “Keikutsertaan mereka (dunia usaha) akan menjadi bagian pemberdayaan masyarakatnya. Dan mereka pasti setuju kalau diajak kerjasama,” paparnya. Menurutnya, kesulitan angkatan kerja lokal mendapatkan peluang kerja karena masih minimnya keterampilan yang dimilikinya. Sementara di sisi lain, dunia usaha di daerah saat ini kebanyakan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai untuk menunjang kelancaran operasionalnya. “Perusahaan
(Suara NTB/bug)
Muslimin HMY sekarang sulit membuka lowongan kerja non skill. Sebab yang dibutuhkan siap pakai dan itu artinya pekerja yang sudah punya keahlian,” cetusnya. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, diakui Muslimin tidak bisa secara cepat. Kegiatan pelatihan harus dilakukan secara intens sehingga kemampuan para pekerja lokal khususnya dapat mengikuti kebutuhan pasar kerja di tingkat lapangan. “Cita-cita kami, kami akan perbanyak lagi kegiatan pelatihan di BLK Poto Tano. Dengan begitu pencari kerja kita benarbenar siap pakai,” urainya. Selain memakismalkan keberadaan BLK Poto Tano sebagai tempat pelatihan, Disnakertrans KSB juga akan mengoptimalkan perusahaan tambang yang ada di daerah menyerap tenaga kerja lokal. “Tapi upaya ini ada hubungannya juga dengan upaya kita membekali pencari kerja kita dengan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Saya rasa kalau pekerja kita terampil, perusahaan pasti dengan senang hati mengakomodir pekerja kita,” imbuh Muslimin optimis. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
Halaman 7
Belum Diteken, APBD Dompu Tak Bisa Dibelanjakan Dompu (Suara NTB) APBD Kabupaten Dompu tahun 2019 hingga saat ini belum bisa dibelanjakan. Sebab, dokumen perbaikan atas evaluasi APBD belum ditandatangani Ketua DPRD Dompu. Pemprov NTB juga belum mau menerima dokumen APBD Dompu sebelum ditandatangani lengkap oleh unsur pimpinan DPRD Dompu. uasi. Akhirnya, Perda APBD perubahan 2018 tidak ada dan hanya dilakukan penggeseran anggaran melalui Peraturan Bupati (Perbup) APBD 2018. “APBD-P (2018) saja ndak dibahas, apalagi APBD murni (2019). Karena waktu, energi itu habis di gonjang ganjing, bukan di pembahasannya,” katanya. “Waktu habis karena sibuk dengan konflik pribadi maupun menggunakan orang lain,” tambahnya. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.SI, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (14/1) menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan APBD 2019 ini terus diperdebatkan dan semakin runyam. Namun
yang pasti, dokumen APBD tahun 2019 ini sudah ditandatangani bersama oleh tiga unsur pimpinan Dewan dengan Bupati Dompu. Dokumen itu kemudian dibawa ke Provinsi untuk dievaluasi. Catatan hasil evaluasi yang diterima pihaknya juga sudah dilakukan perbaikan dan dua pimpinan Dewan sudah menandatanganinya. Yang belum tandatangan tinggal Ketua DPRD, Yuliadin, S.Sos. “Nanti petunjuk pemerintah atasan (langkah lebih lanjut). Hari ini atau besok mau dibawa ke (provinsi) sana. Mudah – mudahan Drs. Muhibuddin (Kepala BPKAD) mau menandatangani pengantar untuk itu,
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/jun)
AUDIENSI - Massa MP3 saat mengikuti audiensi di Aula Kantor PLN Rayon Dompu, Senin (14/1). Mereka mendesak PLN Rayon setempat segara menghentikan pemadaman bergilir.
Keluhkan Pemadaman Listrik Bergilir, MP3 Demo PLN Dompu (Suara NTB) – Pemadaman listrik bergilir di Dompu dua bulan terakhir mengundang reaksi pemuda dan pengusaha yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3). Mereka menggelar demonstrasi untuk mendesak PLN Rayon setempat segara menghentikan pemadaman bergilir. Salah seorang orator aksi, Yarid, ST, ketika audiensi menilai, pelayanan bergilir yang diterapkan PLN saat ini sudah merugikan banyak pihak. Terutama mereka yang selama ini mengandalkan usahanya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Untuk itu, selaku pelanggan yang tiap bulannya dibebankan biaya pemakaian ia menuntut beberapa hal, diantaranya PLN diminta menyatakan sikap untuk menghentikan pemadaman bergilir, atau memastikan pemadaman itu tepat waktu. “Kalau begini terus pelanggan yang dirugikan, apalagi pemdamannya tidak menentu,” kata dia. Kalaupun dikatakan pemadaman listrik bergilir ini akibat perbaikan beberapa tenaga pembangkit di wilayah Bima, ia berharap adanya kepastian dari PLN terkait waktu penyelesainnya. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami kondisi yang ada. Sehingga tidak memunculkan reaksi yang belebihan, seperti halnya melakukan perusakan semua kilometer listrik pelanggan serta melumpuhkan aktivitas PLN. “Jangan kita saja yang didenda ketika telat membayar, tetapi PLN juga harus bertanggung jawab pada pelanggan karena pemadaman ini bukan lagi bergilir tetapi merata,” keluhnya. Sementara itu, Manager ULP PLN Dompu, Wahyu Cahya Hermawan menanggapi beberapa tuntutan massa aksi tersebut menegaskan, segera mempercepat operasi mesin PLTMG di Bima yang tengah dalam proses perbaikan saat ini. Pihaknya juga akan mengupayakan penambahan mesin sewa untuk tenaga pembangkit listrik di Dompu untuk menjawa kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, diperkirakan pihaknya pemadaman bergilir tidak akan kembali terjadi mulai akhir Ferbruari mendatang. Dan untuk pemadaman yang dituding tidak tepat waktu, meski dirasa sulit karena kendala teknis namun akan tetap diusahkan untuk diminimalisir. “Dua itu saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan ini, mempercepat operasi PLTMG dan penambahan mesin pembangkit,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/ula)
M. Hatta
Dwi Yana Yudha
dan Kero (A. Karim) menyampaikan saat saya tanyakan itu sebelum saya tandatangan (dokumen APBD 2019),” katanya. Drs. M. Hatta yang dikonfirmasi, Senin kemarin mengakui dirinya bersama A. Karim membawa dokumen APBD 2019 untuk ditandatangani Ketua DPRD di rumah ja-
batannya. Kehadiran pihaknya sebagai staf untuk menyelesaikan administrasi dokumen APBD 2019. Sebelum menandatangani dokumen APBD, Ketua DPRD sempat menanyakan apakah Klaster II dianggarkan atau tidak. “Seingat saya, klaster itu ada. Tidak terjadi penambah-
an belanja, tapi dengan mengurangi belanja lain. Itu jawab kita. Mungkin beliau salah ingat. Kalau pun ada rekaman, ya memang kami datang itu betul. Sampai beliau sampaikan, jangan seperti itu. Saya juga ingin rehab rumah ini. Rumah ini sudah tidak layak dihuni,” ungkap Hatta. (ula)
Dikritik, Sekda Jadi Plt. Kepala Dikbudpora Pemkab Bima Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, M.Si, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora). Hal ini menuai kritik dari kalangan akademisi. Akademisi Bima, Aidin, M.Si menilai, penunjukkan Sekda sebagai Plt Kepala Dikbudpora tersebut menunjukkan SDM ruang lingkup Pemerintah Kabupaten belum memadai. “Eloknya yang diangkat adalah pejabat lain bukan Sekda. Tapi kalau tidak ada pejabat yang memiliki SDM pilihannya ya Sekda,” katanya. Kendati demikian, Aidin berharap Pemkab Bima secepatnya melakukan lelang jabatan. Tim lelang jabatan tersebut tidak hanya melibatkan Baperjakat tapi juga para akademisi untuk menguji integritas dan kapasitas pejabat yang akan menempati Kepala OPD. “Saya kira ini yang perlu dilakukan kedepan. Biar penunjukkan Kepala OPD tidak dianggap politis dan asal-asalan,” pungkasnya. Penunjukan Plt. Sekda yang merupakan orang pertama di birokrasi ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, tersebut berdasarkan Surat Perintah, Bupati Bima nomor 824/07.2/2019 tertanggal 4 Januari 2019 hingga diangkatnya pejabat definitif. Sejak ditinggalkan Drs. H. Supratman AS. M.Si yang purna tugas pada Tahun 2017 lalu, jabatan tersebut hanya diisi Plt, tidak diisi pejabat definitif. Terakhir, yang menjabat Plt, yakni Makruf, SE yang juga Asisten III Setda Kabupaten Bima. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima, Drs. Syahrul dikonfirmasi Suara NTB, mengakui ditunjuknya Sekda sebagai Plt. Kepala Dikbudpora. “Memang demikian,” katanya, Senin (14/1). Sayangnya, Syahrul enggan mengomentari lebih lanjut penunjukkan Sekda sebagai Plt. Kepala Dikbudpora oleh Bupati tersebut. Mengingat hal itu merupakan kebijakan dan wewenang Kepala Daerah. “No comment ya. Tapi kemungkinan pertimbangannya supaya OPD itu tidak lowong,” ujarnya. (uki)
(Suara NTB/ula)
H. Agus Bukhari
Banyak Balita Gizi Buruk Tidak Diasuh Ibu Kandung
(Suara NTB/uki)
KORBAN BANJIR - Warga Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur yang merupakan korban banjir mendatangi kantor Kelurahan setempat, Senin (14/1).
Korban Banjir Kecewa Pembagian Bantuan Tak Merata Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan warga Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur mendatangi dan bahkan melakukan penyegelan kantor Kelurahan setempat pada Senin, (14/1) pagi. Aksi itu dilakukan lantaran kecewa akibat bantuan yang tidak merata. Warga yang melakukan penyegelan tersebut adalah korban banjir yang menerjang Kota Bima 2016 lalu. Mereka keberatan, pembagian bantuan dana sebesar Rp69 juta per kepala keluarga (KK) tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Pasalnya, yang mendapatkan bantuan dana untuk membangun rumah tersebut, justru warga yang tidak mengalami kerusakan rumah kategori parah serta tidak sesuai data yang diajukan RT atau RW setempat. Salah seorang warga, Nurlaila, mengaku yang mendapatkan bantuan terkesan hanya mengakomodir oknum-oknum tertentu yang justru tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, rumah tidak rusak parah. “Kami sendiri yang rumah
rusak parah tidak mendapat sama sekali. Makanya kami menuntut keadilan,” katanya. Parahnya lagi lanjut dia, sejumlah tetangganya yang telah kehilangan rumah akibat dibawa banjir 2016 lalu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan juga tidak terdata namanya. “Sebagai korban banjir saya merasa kecewa karena kebijakan ada diskriminasi dan tidak adil. Kami tidak akan tinggal diam untuk memperjuangkan hak kami,” ujarnya. Warga lain, Ismail juga ikut mempertanyakan bantuan tersebut, karena yang mendapatnya justru korban banjir yang rumahnya yang tidak rusak parah. Hanya roboh pagar halaman. “Sementara rumah warga kami yang roboh dan harta benda kami dibawa banjir justri tidak mendapatkan apa-apa,” katanya. Selain itu, Ismail bersama warga lain juga mendesak pihak Kelurahan setempat agar memperlihatkan kembali nama-nama korban banjir yang telah didata oleh RT dan
RW. Yang mendapatkan bantuan tersebut. “Kami meminta agar pihak kelurahan terbuka dan transparan mengenai bantuan ini. Jangan tipu kami,” katanya. Sementara, Sekretaris Lurah Rabadompu Timur, Arifin SE, mengatakan aspirasi warga yang merupakan banjir tersebut akan dikomunikasikan oleh pihaknya ke BPBD Kota Bima sebagai leading sector yang menyalurkan bantuan. “Nanti akan kami koordinasi dengan BPBD. Tapi prinsipnya nama-nama yang didata dan diserahkan oleh RT sebagai dasar kami serahkan ke Tim Verifikasi BPBD,” katanya. Ia tidak mengetahui siapa saja yang mendapat bantuan karena bukan wewenang pihak Kelurahan. Nanun namanama yang diserahkan oleh pihaknya adalah yang menerima dana cashwork sebesar Rp500 ribu perKK pada saat banjir dulu. “Kami hanya menerima data dari pihak RT dan RW kemudian diserahkan kepada tim verifikasi BPBD,” pungkasnya. (uki)
Kerugian Bencana 2018 Ditaksir Ratusan Miliar Taliwang (Suara NTB)Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, menyebutkan total kerugian akibat bencana selama tahun 2018 ditaksir mencapai Rp764 juta. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran untuk penanganan gempa bumi yang ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp350 miliar untuk 18. 000 unit rumah. Hanya saja dari total kebutuhan anggaran hingga saat ini masih belum tersedia, sehingga untuk penanganan lanjutan belum maksimal. “Di tahun 2018 banyak sekali bencana yang terjadi di wilayah KSB mulai dari bencana tanah longsor, angin puting beliung hingga bencana gempa bumi. Melihat eskalasi bencana itu, maka kebutu-
han anggarannya juga sangat banyak. Kendati demikian, kita tetap akan berupaya mencari anggaran supaya penanganan dampak bencana bisa semakin maksimal. Karena dana yang masih belum tersedia saat ini yakni untuk penanganan gempa bumi,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (14/1). Adapun rincian bencana yang terjadi di KSB selama tahun 2018 yakni, untuk musibah kebakaran ada sekitar 17 unit rumah dengan total kerugian sekitar Rp494 juta. Sementara untuk kekeringan sekitar Rp240 juta di tiga kecamatan, Taliwang, Poto Tano, dan Seteluk. Sedangkan untuk penanganan jalan di Sekongkang, pihaknya mengaku belum bisa menanganin-
ya karena terbatas kewenangan. Apalagi jalan wilayah itu (Sekongkang) merupakan jalan negara sehingga tidak ada lagi intervensi dari Pemkab dalam penanganannya. Hanya saja tugas yang dilakukan Pemerintah, hanya membersihkan saja sisa longsor yang terjadi. Pihaknya juga tidak bisa memastikan total kerugian akibat dari bencana yang terjadi di Sekongkang, karena sifatnya sangat teknis. Dimana di lokasi tersebut ada empat jembatan dan jalan yang amblas. “Kalau untuk penanganan jalan di Sekongkang kita belum bisa pastikan total kerugiannya. Sementara yang baru bisa kita deteksi hanya untuk penanganan gempa dan bencana lain yang kita anggap ringan,” tandasnya. (ils)
Dompu (Suara NTB) – Kurangnya asupan gizi menjadi pemicu utama tingginya kasus gizi buruk di Dompu. Anak usia 0-5 tahun tidak mendapatkan gizi yang cukup. Sebab, banyak dari mereka yang tidak diasuh ibu kandungnya. Beberapa penderita bahkan ditinggal kedua orang tuanya ke luar negeri tak lama setelah dilahirkan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., Senin (14/1). Ia mengatakan, dari puluhan pasien dengan gizi buruk yang pernah dirawat tahun 2018 lalu, kebanyakan datang dengan pengasuhan neneknya yang notabene memiliki banyak keterbatasan. Baik dari segi pengetahuan, ekonomi dan sebagainya. Sementara, ibu kandung yang harusnya memenuhi kebutuhan nutrisi sang anak setelah melahirkan sibuk mencari nafkah keluar negeri. Terkadang kondisi ini juga dipicu pertengkaran dalam rumah tangga, lalu orang tua melepas tanggung jawab terhadap anaknya pada orang lain. “Rata-rata anak dengan gizi buruk yang saya lihat kebanyakan tidak diasuh oleh ibunya sendiri, ibu hanya melahirkan kemudian diserahkan ke neneknya yang notabene tingkat pengetahuannya rendah,” ungkapnya. Fenomena sosial tersebut, menurut Iin Iskanturani, menjadi pemicu lahirnya penderita gizi buruk di wilayah ini. Jumlahnya pun terus bertambah tiap tahunnya. Sebab, kebutuhan nutrisi balita di masa pertumbuhan tidak terpenuhi dengan baik. Tak sedikit dari balita ditemukan kritis akibat penyakit penyerta yang diderita. Sebab, di usia 2-3 bulan mereka sudah diberi makanan tambahan oleh pengasuhnya. Hal ini memicu terjadi kebocoran pada usus dan organ tubuh lainnya. “Usia segitu kan belum boleh, hanya ASI saja sampai enam bulan. Ini kan faktor ketidaktahuan
neneknya,” ujar dia. Disamping pemenuhan gizi yang kurang serta pola asuh yang salah, juga kendala yang dihadapi dalam mengentaskan balita gizi buruk ini ialah tidak bertahannya pengasuh menjaga pasien selama menjalani perawatan. Banyak pengasuh akhirnya memilih pulang. Parahnya, ketika kembali dengan keluhan serupa, kondisi pasien sudah sangat memburuk. Sementara itu, disinggung perkembangan Afif, balita gizi buruk yang dirawat sejak awal tahun kemarin, Iin Iskanturani mengatakan, sejauh ini sudah menunjukan kemajuan. Namun ia belum bisa dipulangkan karena berat badannya belum mencapai target 5 kilogram sebagaimana yang diharapkan. “Sekarang baru 4,8 Kilo, seminggu kedepan mungkin sudah pulih asalkan keluarga tidak meminta pulang, karena penanganan penyakit seperti ini kami membutuhkan waktu yang lama,” pungkasnya. (jun)
Iin Iskanturani
DPPP KSB akan Maksimalkan Fungsi Petugas Penyuluh Taliwang (Suara NTB) Kembalinya bidang penyuluh ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membawa suasana optimisme baru di dinas tersebut. Dinas ini pun akan memaksimalkan fungsi para petugas penyuluh untuk menyukseskan programprogram kerjanya. “Sebagai kepala bidang penyuluh di dinas ini (DPPP) saya dan teman-teman akan maksimal bekerja menyokong program bidang lainnya di dinas ini,” kata Kabid Penyuluhan DPPP KSB, Kusmirin kepada wartawan, Senin (14/1). Menurut Kusmirin, kembalinya bidang penyuluh ke dalam gugus tugas DPPP sudah sangat tepat. Sebab tugas-tugas penyuluh sebagian besar menjadi satu-kesatuan program DPPP, terutama kegiatan pertanian
dan peternakan. “Seperti dulu lagi jadi saya yakin kerja-kerja dinas ini akan lebih maksimal lagi,” klaimnya. Mantan Kabid Peternakan ini mengakui, ada beberapa kesulitan yang dihadapi saat bagian penyuluh tidak berada di satu atap dengan kegiatan pertanian dan peternakan. Proses koordinasi dalam mengatasi setiap persoalan di lapangan berjalan lambat karena komunikasi antara bidang pelaksana pertanian dan peternakan tidak bisa secara langsung karena berada di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) berbeda. “Kalau sekarang kan bisa langsung. Misalnya ada laporan soal gagal panen, bidang pertanian bisa langsung cek ke penyuluhnya. Tidak seperti dulu hubungannya antar kepala SKPD,” cetusnya. (bug)
(Suara NTB/RSUD Dompu)
Dwi Yana Yudha, SH, aktivis yang juga advokat di Dompu kepada wartawan mengingatkan, bahwa APBD merupakan hak rakyat. Jangan sampai kepentingan satu dua kelompok, justru merugikan rakyat yang banyak. Soal program pembangunan lanjutan Klaster II yang dipersoalkan Ketua DPRD sehingga dirinya tidak mau menandatangani dokumen hasil perbaikan atas evaluasi provinsi, justru ia menilai hal ini tidak dibahas. Menurutnya, hal itu mengacu kondisi pengesahan APBD perubahan 2018 yang molor. Hingga, dokumen APBD perubahan 2018 tidak diterima Pemprov NTB untuk dieval-
tanpa tandatangan pak ketua,” kata H. Agus Bukhari. Ia pun mengakui, secara keseluruhan dokumen APBD Dompu tahun 2019 tidak dibahas secara rinci karena terbentur waktu dan langsung disahkan. “Tapi apa yang menjadi program kegiatan dan didasarkan atas perencanaan sebelumnya,” ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos menuturkan, beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Dompu, Drs. M. Hatta dan Kepala Seksinya, A. Karim mendatangi rumah jabatannya dengan membawa dokumen persetujuan APBD 2019. Namun, sebelum menandatangani dokumen itu, ia mempertanyakan soal anggaran lanjutan Klaster II. Keduanya memastikan bahwa anggaran pembangunan klaster tidak ada dalam dokumen APBD. “Saya punya rekamannya. Pak Hatta
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
POLHUKAM
Halaman 8
ASN dan Pemasangan APK Didominasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Mataram (Suara NTB) Hasil pengawasan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) sepanjang masa kampanye yang sudah berlangsung. Tercatat pelanggaran pemilu didominasi dugaan pelanggaran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Demikian disampaikan anggota Bawaslu Provinsi NTB, divisi data dan informasi, Suhardi kepada Suara NTB, Senin (14/1). “Pelanggaran kampanye didominasi ASN dan
pelaksana kampanye yang menempatkan BK (bahan kampanye) dan APK tidak sesuai tempatnya,” katanya. Salah satu kasus pelanggaran kampanye yang melibat-
kan oknum ASN yakni yang terjadi di Bima. Kasus tersebut bahkan telah memasuki tahap persidangan di pengadilan negeri setempat. “Kalau kasus ASN di Bima
sudah pelimpahan kepengadilan dan sudah masuk sidang perdana beberapa waktu lalu,” katanya. Ia pun mengimbau para ASN supaya menjauhi ranah politik praktis. Sebab mereka dengan tegas dilarang oleh undang-undang untuk ikut terlibat dalam politik praktis. “Regulasi sudah tegas melarang ASN jangan berpoli-
tik, karena mereka adalah pelayan masyarakat. Kalau mau ikut berpolitik silahkan saja mundur dari ASN,” katanya. Tidak saja hanya ASN, Suhardi juga mengingatkan kepada para peserta pemilu agar mematuhi rambu-rambu pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab Bawaslu tidak akan mentolerir setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye.
“Kita jalani saja pemilu ini sesuai dengan aturan, jangan sampai nanti sel penjara itu disesaki oleh narapidana pelanggaran Pemilu,” katanya. Menjelang hari H pemilu 2019 yang semakin dekat, pihaknya akan makin meningkat aktivitas pengawasannya. Sebab upaya Pelanggaran pemilu sangat rawan terjadi pada hari-hari terakhir masa
kampanye. Salah satu daerah yang saat ini cukup rawan terjadi pelanggaran pemilu, yakni Kabupaten Lombok Timur. “Lotim yang masuk kriteria rawan tinggi, di sana kita lebih konsen untuk melakukan pengawasan. Tapi bukan berarti di daerah lain juga lepas dari pengawasan, kita punya pengawas sampai struktur paling bawah,” pungkasnya. (ndi)
Lapas Wajib Sediakan Layanan Ramah HAM
(Suara NTB/ist_KPU NTB)
FIT AND PROPER TEST - Calon petahana anggota KPU Provinsi NTB, Yan Marli sedang menjalani Fit and proper test yang dilakukan oleh dua anggota tim penguji dari anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari dan Viryan.
Delapan Calon Anggota KPU NTB Jalani ’’Fit And Proper Test’’ Mataram (Suara NTB) Sebanyak delapan orang calon anggota komisioner KPU Provinsi NTB menjalani fit and proper test, Senin (14/1). Fit and propertest dilaksanakan di Mataram oleh dua orang anggota tim penguji dari anggota KPU RI, yakni Hasyim Asy’ari dan Viryan. Delapan orang calon anggota KPU NTB yang menjalani fit and proper test tersebut yaitu Agus Hilman Moh. Saleh, Rohini, Rusdiyanto, Suhardi Soud, Syamsuddin, Yan Marli, dan Zuriati. Fit and proper test dilaksanakan secara tertutup. Fit and proper test tersebut merupakan tahapan terakhir seleksi untuk calon anggota KPU NTB. Dimana dari delapan orang peserta, akan ditetapkan lima orang calon anggota KPU terpilih. Sementara tiga orang lainnya dijadikan sebagai calon cadangan. “Jadi KPU RI akan menetapkan ranking 1 sampai 8, dimana ranking 1-5 akan dilantik menjadi Anggota KPU Provinsi NTB, sedangkan sisanya yaitu rangking 6-8 akan menjadi daftar tunggu yang mengganti Anggota KPU yang sudah dilantik, jika yang bersangkutan berhalangan tetap,’’ jelas Sekretaris KPU Provinsi, Mars Ansori Wijaya. Pelaksanaan fit and proper test tersebut bertujuan menggali informasi mengenai kemampuan, komitmen dan kredibilitas Calon Anggota KPU Provinsi NTB tersebut. Pengumuman calon anggota KPU terpilih, akan dilakukan oleh KPU RI sehari sebelum pelantikan anggota KPU yang baru. Pelantikan calon anggota terpilih direncanakan tanggal 22 Januari mendatang, bersamaan dengan habisnya masa bakti komisioner KPU NTB periode 2014-2019 “Biasanya sehari sebelum pelantikan dan itu semua ditentukan dan diproses oleh KPU RI. Hanya saja perlu diketahui bahwa Anggota KPU NTB periode 2014-2019 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Januari 2019, sehingga dapat dipastikan Anggota KPU NTB periode 2019-2024 akan dilantik paling lambat tanggal 23 Januari 2019,” pungkasnya. (ndi)
Jaksa Belum Bisa Eksekusi Putusan Kasasi Kasus Sertifikat Sekaroh Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada kasus korupsi penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Jaksa penuntut umum belum bisa mengeksekusi putusan kasasi sebab belum menerima salinan putusan. “Salinan putusannya belum kita terima,” ucap Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Wasita Triantara Senin (14/1) di Mataram. Majelis kasasi menghukum bersalah lima terdakwa yang sebelumnya divonis bebas Pengadilan Tinggi NTB. Selain menjatuhkan hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda. “Salinan putusan itu nanti menjadi dasar jaksa penuntut umum untuk mengeksekusi,” sebutnya. Mereka antara lain, Jamaludin mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Lotim; Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran Pendaftaran Tanah BPN Lotim, Muhammad Naim, mantan kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan tanah BPN Lotim; Kemudian terdakwa Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lotim; serta Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lotim; Majelis kasasi mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum yang meminta membatalkan putusan PT NTB Nomor 01/PID.TPK/2018/PT.MTR, yang menyatakan lima terdakwa itu dibebaskan dari dakwaan. Putusan PT NTB itu membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, yang memutus lima terdakwa bersalah melanggar pasal 3 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para terdakwa dihukum masing-masing 1 tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp100 juta subsidair empat bulan kurungan. Dalam kasus itu, sebanyak 31 sertifikat terbit di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK.15. sertifikat hak milik diterbitkan melalui program Prona tahun 1999/2000, tahun 2001, dan tahun 2002. 22 sertifikat diantaranya seluruhnya masuk dalam kawasan hutan Sekaroh, sementara sisanya tujuh sertifikat sebagian masuk kawasan hutan, dengan total luas 412,061 m2. (why) Wasita Triantara (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB wajib menerapkan pelayanan ramah HAM. Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/Rutan di NTB sudah memenuhi. Enam sisanya wajib menerapkan di tahun 2019 ini. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, Dwi Nastiti menyebutkan tiga Lapas dengan pelayanan ramah HAM, antara lain, Lapas Mataram, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram, dan Rutan Selong. “Itu di sana ada ruang laktasi untuk ibu menyusui, tempat bermain anak, akses penyandang disabilitas, dan kebutuhan lanjut usia,” terangnya ditemui Senin (14/1). Layanan ramah HAM dimaksud tidak terbatas pada pengunjung lapas. Tetapi juga untuk warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari tahanan dan narapidana. Outputnya, selain kebutuhan dasar hak asasi manusia terpenuhi, pelayanan ramah HAM juga mengakselerasi kepatuhan narapidana terhadap aturan di dalam Lapas. Yang kemudian berdampak ada kondusifnya suasana Lapas. “Sekarang kan kondisinya overkapasitas. Ini (pelayanan ramah HAM) memengaruhi,” ujarnya. Satu contoh penerapannya dalam hal kebutuhan sanitasi. Pihak lapas membangun kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia.
(Suara NTB/ist_Kanwil Kemenkumham NTB)
RUMAH BERMAIN ANAK - Ruang bermain anak dalam konsep pelayanan ramah HAM di Rutan Selong. “Orang lanjut usia kan fisiknya perlu ada bantuan. Kalau kloset duduk bisa meringankan. Bukan berarti ada kloset duduk itu diartikan mewah. Tapi kita lihat dari fungsinya,” jelas Nastiti. Bentuk lainnya dengan menambah waktu berkunjung pada hari Minggu. Menurut-
nya, penambahan waktu berkunjung dapat membantu mengelola psikologis warga binaan pemasyarakatan. “Misalnya napi ini punya anak, kalau di hari biasa kunjungan (Selasa dan Jumat) kan anaknya sekolah. Makanya kita tambah kunjungan di hari Minggu,” jelasnya.
Kanwil Kemenkumham NTB membawahi sembilan UPT Lapas/Rutan. Sementara baru tiga UPT yang bisa memenuhi kriteria pelayanan ramah HAM. “Kita dorong agar semua bisa di tahun ini. Walaupun Rutan kecil tapi seharusnya tetap bisa dimanfaatkan un-
tuk memberi pelayanan ramah HAM tersebut. Semuanya nanti arahnya ke sana,” papar Nastiti. Selanjutnya, penilaian pelayanan ramah HAM akan dibawa untuk pemenuhan kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (why)
PKB Petik Efek dari Cawapres Ma’ruf Amin Mataram (Suara NTB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim dapat ikut memetik keuntungan efek ekor jas dari pemilihan pasangan Capres-cawapres pemilu 2019. Keuntungan elektoral berasal dari keberadaan cawapres KH. Ma’ruf Amin. Ma’ruf Amin memberikan efek elaktoral kepada peningkatan elektabilitas PKB di Pemilu 2019, lantaran cawapres pendamping capres Joko Widodo itu, diasosiasikan sebagai perwakilan dari jemaah NU yang kemudian menjadi faktor penting warga NU memilih PKB. Hal itu diakui oleh Sekretaris DPW PKB NTB, Ahmad Akhdiansyah. “Efek Kiai Ma’ruf yang notabene dipersepsi sebagai kader PKB,” ucapnya kepada wartawan, Senin (14/1) kemarin. Menurut Akhdiansyah, hal itu juga dapat dilihat dari hasil survei internal PKB yang menunjukkan ada tren sangat positif dalam tiga bulan terakhir bagi peningkatan elektoral PKB di Pemilu 2019. Hal itu juga tidak lepas dari pengaruh efek ekor jas Pilpres. “Hasil survei kami ada tren
kenaikan secara konsisten bagi elektoral PKB,” katanya. Karena itulah, PKB makin optimis dapat menjadi partai papan atas pada pemilu 2019 mendatang. Dilihat dari hasil survei internal tersebut sudah memberikan gambaran dan kondisi, bahwa PKB sangat optimis dan yakin bisa menempati peringkat tiga besar raihan suara terbanyak di Pemilu 2019 dengan persentase diatas 12 persen secara nasional. Selain itu, PKB adalah Parpol relatif paling solid dan kompak. PKB menjadi Parpol dalam beberapa tahun terakhir, sangat jarang terdengar publik bergejolak. Dengan kondisi tersebut, menjadikan PKB menjadi Parpol paling siap dengan perangkat politik dan insfrastruktur Partai dimiliki untuk menghadapi Pemilu 2019. “Karena itu mengapa PKB jadi Partai paling siap menghadapi Pemilu,” ucapnya. Sesuai dengan instruksi dan arahan dari DPP, pihaknya di daerah sejak tiga tahun terakhir PKB memperluas segmentasi garapan. Baginya, PKB tidak hanya mengawal nasib kaum santri sebagai
basis dukungan utama. Namun, PKB juga bicara soal penguatan nasib petani, nelayan, buruh, serta profesi lain. Dan Ia memastikan PKB selalu hadir dalam soal kekinian secara kedaerahan, nasional maupun regional. “PKB akan memperkuat dan memperluas gagasan utama sesuai mottonya “membela rakyat” imbuh caleg DPRD provinsi NTB tersebut. Ia menambahkan, untuk target perolehan kursi, DPR RI dapil NTB ditargetkan PKB bisa meraih dua kursi. Artinya di semua dapil baik Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok bisa terisi. Sedangkan, untuk DPRD Provinsi NTB ditargetkan delapan Kursi. Target itu diharapkan bisa terisi di semua dapil. Sedangkan, di tingkat suara nasional ditargetkan raihan suara PKB di Pemilu legislatif bisa berbanding lurus dengan pemenangan Jokowi - Ma-ruf Amin di Pilpres. Dengan target 100 kursi untuk DPR RI. Artinya meningkat bila dibandingkan di Pemilu 2014 lalu PKB meraih 48 kursi DPR RI. “Kerja di Pileg harus beriringan dengan kerja di Pilpres” pungkasnya. (ndi)
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) – nif Rafied, membacakan sam- sesuai dengan ketentuan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kanwil Kemenkumham butan Menteri Hukum dan yang berlaku. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB mendeklarasikan HAM RI, Yasonna Laoly. Bersikap transparan, ju123456789012345678901234567890121234567890123456789 janji kinerja dan pakta inJanji kinerja dan pakta in- jur, objektif, dan akuntabel 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tegritas, Senin (14/1). Isi- tergritas, sambung dia, adalah dalam melaksanakan tu123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nya antara lain komitmen bagian dari upaya mewujud- gas, serta menghindari kon123456789012345678901234567890121234567890123456789 menghindari segala bentuk kan lingkungan Kemenkum- flik kepentingan. Memberi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tindak pidana korupsi, ko- ham yang berintegritas dan contoh kepatuhan terhadap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lusi, dan nepotisme, serta bersih dari korupsi. Salah satu undang-undang, menyam123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 penyelenggaraan kerja ter- caranya dengan pengelolaan paikan informasi penyim123456789012345678901234567890121234567890123456789 tib administrasi berbasis keuangan yang akuntabel. pangan integritas, dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 elektronik. “Pendanaan ini diarahkan menjaga kerahasiaan sak123456789012345678901234567890121234567890123456789 Komitmen dimaksud untuk kepentingan publik yang si yang melapor. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam rangka pembangunan besar dan luas. Konsepsi valYasonna juga menegas123456789012345678901234567890121234567890123456789 zona integritas menuju ue for money harus benar-be- kan, dikutip Andi, percepa123456789012345678901234567890121234567890123456789 wilayah bebas korupsi nar diterapkan,” ucapnya. tan langkah perencanaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (WBK) dan wilayah birokraPoin pakta integritas dian- strategis Kemenkumham. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 si bersih melayani (WBBM). taranya, berperan secara Sebab berkejaran waktu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Komitmen itu sebagai pon- proaktif dalam upaya pence- dengan sukses kepemimpi123456789012345678901234567890121234567890123456789 dasi dasar memenuhi instru- gahan dan pemberantasan nan nasional melalui Pil123456789012345678901234567890121234567890123456789 men antikorupsi. korupsi, kolusi dan nepotisme pres 2019. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Saya harap ini bukan serta tidak melibatkan diri Andi menambahkan, ja123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hanya bersifat seremonial dalam perbuatan tercela. jaran Kemenkumham dim123456789012345678901234567890121234567890123456789 saja, tapi benar-benar diTidak meminta atau men- inta untuk tetap fokus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 maknai sebagai persiapan erima pemberian secara lang- melaksanakan program 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kerja di tahun 2019,” ucap sung atau tidak langsung beru- prioritas nasional, priori123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala Kanwil Kemen- pa suap, hadiah, bantuan, tas bidang, dan prioritas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kumham NTB, Andi Dah- atau bentuk lainnya yang tidak kementerian. (why) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789
Kemenkumham NTB Komitmen Proaktif Cegah Korupsi
(Suara NTB/yon)
REKA ULANG - Para tersangka pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur saat melakukan reka ulang dengan posisi korban sudah tergeletak tak sadarkan diri.
Reka Ulang Ungkap Penyebab Kematian Korban Pemerkosaan Selong (Suara NTB) Kasus pemerkosaan anak di bawah umur, EA (15) yang masih duduk di bangku SMP, oleh empat pelaku, SAS (18), WAN (34), PENDI (25), dan BUL (23), yang menyebabkan korban meninggal dunia, Senin (14/1) kemarin dilakukan reka ulang. Dalam reka ulang di Mapolres Lotim ini, terdapat 32 adegan yang peragakan para pelaku. Dari sana, terkuak penyebab kematian korban yang dilakukan oleh para pelaku. Kasi Pidum Kejari Lotim, Fajar Hidayat, selaku Jaksa peneliti, mengatakan, ada 32 adegan yang diperagakan tersangka. Esensi dari rekonstruksi dan reka ulang adegan ini merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam penyidikan untuk mencocokkan hasil pemeriksaan BAP kepolisian sebelum dilimpahkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasil sementara, hilangnya nyawa korban karena faktor persetubuhan dan belum ditemukan indikasi pembunuhan secara sengaja dan berencana oleh para pelaku. Dari keterangan masingmasing pelaku, terdapat beberapa fakta yang dinilainya masih disembunyikan oleh para pelaku. “Kami punya petunjuk dan alat bukti lain yang dapat menjerat para pelaku. Kami melihat ada yang masih disembunyikan oleh para pelaku, terutama yang menyebabkan korban meninggal dunia,” jelasnya. Selain itu, katanya, buktibukti lain yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah dikantongi oleh pihak
Jaksa. Seperti terdapat darah pada jilbab yang digunakan korban atau meninggal dunia setelah melompat dari atas sepeda motor. Apabila seseorang jatuh ke jalan dari atas sepeda motor, tentunya pada bagian tubuhnya mengalami lecet maupun luka. “Tapi dalam reka adegan ini. Pelaku mengaku jika korban menjatuhkan dirinya dari atas sepeda motor, kemudian tak sadarkan diri,” jelasnya. Untuk hasil BAP dengan reka ulang ini tidak mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Sebagian besar pelaku mengakui perbuatannya, mulai dari merencanakan menyetubuhi korban saat berkumpul di rumah tersangka BUL di Dusun Praida Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga, kemudian menenggak minuman keras, hingga menyetubuhi korban di empat TKP meskipun pada saat itu korban sudah tidak sadarkan diri. Dalam tahap penuntutan nanti, tuntutan terhadap keempat pelaku berbeda karena terdapat satu orang pelaku masih di bawah umur. Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SH, SIK, didampingi Kasat Reskrim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, menjelaskan, tujuan dilakukan rekonstruksi untuk melihat fakta-fakat dan memperjelas peran dari masingmasing tersangka, sehingga nantinya dalam pemberkasan secara jelas penyebabpenyebab kematian dan dapat lebih meyakinkan hakim dalam persidangan. (yon)
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
Menurun, Jumlah Koperasi yang RAT Mataram (Suara NTB) Rapat Akhir Tahun (RAT) adalah agenda wajib yang dilakukan oleh koperasi untuk memastikannya eksis atau tidaknya. Kegiatan tahunan ini belakangan menurun jumlah koperasi melakukannya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB rencananya akan mengerahkan petugas lapangan untuk mendorong koperasi-koperasi melakukan kewajibannya RAT. Sebab pemerintah pusat, melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI tegas kepada koperasi-koperasi yang tak melakukan RAT berturut-turut selama tiga kali. Otomatis dinyatakan “Tahun lalu menurun jumlah koperasi yang RAT hanya 48 persen. Sebelumnya lagi 60 persen. Tahun ini kita lihat saja ada berapa banyak koperasi yang akan RAT,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM. Ia mewanti-wanti keaktifan koperasi yang RAT akan semakin menurun. Jumlah koperasi yang aktif di NTB mencapai 2.602 koperasi. Dari total 4 ribuan jumlah koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Terhadap koperasi-koperasi yang tak aktif ini, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sebelumnya telah mengusulkan 300-an koperasi kepada Kementeriannya untuk dibubarkan. Usulan tersebut hingga kini belum ada kepastian lampu hijau kata kepala dinas. Tidak menutup kemungkinan jumlah yang diusulkan ke pusat untuk dibubarkan bertambah. “Apabila tiga tahun berturut – tidak melakukan RAT. Maka sistem sudah menganggapnya tidak aktif dan berpotensi bubar,” jelas H. Saswadi. RAT atau singkatan dari Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggunjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Semakin banyak anggota yang terlibat maka akan semakin baik dan dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi. Ketentuan RAT ini diatur dalam Dasar Undang-undang Dasar penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015. Koperasi adalah adalah sebuah gerakan kesadaran untuk berkelompok kata H. Saswadi, karena itu, koperasikoperasi yang terbentuk atas kesadaran bersama biasanya menjadi embrio koperasi- koperasi yang aktif. Dan sebaliknya, koperasi yang terbentuk atas dasar keinginan sesaat kelompok, biasanya berjalan tak lama. Dinas Koperasi dan UMKM terus menertibkannya. Untuk menguatkan koperasi-koperasi yang masih aktif ini, H. Saswadi menambahkan, dilakukan injeksi dengan mengerahkan para pendamping koperasi. Selain itu, sedang dikumulkan PPKL yang akan bergerak bersama tim dari kabupaten/kota untuk mengawal koperasi-koperasi yang masih aktif agar tetap eksis. (bul)
Finance Tetap Selektif Terapkan DP Kendaraan Nol Persen Mataram (Suara NTB) Lembaga pembiayaan tetap akan selektif meski otoritas memberi kelonggaran meringankan konsumen, dengan diperbolekannya uang muka atau DP (Down Payment) nol persen untuk kredit kendaraan. “Ini kebijakan yang meringkan. Tapi tidak juga selonggar itu. Tetap selektif menyalurkan kredit. Agar nasabah dan finance tetap longgar,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB, Hadi Sutarno. Diketahui, baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan baru pada 27 Desember 2018. Tertuang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pada BAB IV Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasal 20 dijelaskan, Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut. Berlaku bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Atau, bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Ketentuan ini, kata Hadi Sutarno sangat meringankan. Perusahaan pembiayaan juga akan lebih leluasa menentukan besaran uang muka. “Karena dipatok hingga nol persen. Bisa saja finance menjual 10 persen, atau lima persen kepada konsumen. Masingmasing perusahaan punya kebijakan internal yang berbedabeda,” jelas Hadi. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (14/1) kemarin, Branch Manajer Armada Finance ini mengatakan, jangan sampai kebijakan tersebut justru menjadi bumerang bagi konsumen. Merasa sangat dilonggarkan, konsumen lantas melakukan spekulasi. “Misalnya, ambil saja kendaraannya. Tiga bulan ndak bayar, tarik kendaraan ndak masalah kata konsumen. Yang penting sudah pakai atau bisa menyewekannya selama tiga bulan tanpa bayar,” ujar Hadi. Spekulasi itulah yang diharapkan tak terjadi. Karena itu, finance akan tetap selektif. Selama nasabah dipandang mampu menunaikan kewajibannya. Tentu berlaku DP nol persen. Sebaliknya, tidak berlaku bagi konsumen yang kemungkinan berat. Sebab akan menjadi catatan tidak baik konsumen bagi lembaga keuangan bila track recordnya buruk. (bul)
Hadi Sutarno
(Suara NTB/bul)
NANAS - Nanas madu dari luar daerah mengalahkan produksi nanas lokal. Rasanya yang lebih manis membuat nanas lokal kalah saing. Ibaratnya, nanas lokal menjadi penonton di rumah sendiri. Salah seorang pedagang nanas lokal di Kebon Roek, merapikan nanas - nanas yang dijualnya.
Dampak Kenaikan Harga Tiket Pesawat Makin Pelik Mataram (Suara NTB) Kenaikan harga tiket pesawat dalam beberapa waktu terakhir dianggap berkontribusi mematikan banyak usaha turunan sektor pariwisata. lebih-lebih, setelah gempa mengguncang Lombok jelang akhir tahun 2018 lalu. Kenaikan harga tiket yang diberlakukan oleh maskapai, terutama dari dan ke Lombok dianggap dapat memperlambat proses recovery pascagempa. Apalagi, setelah adanya kebijakan baru maskapai menurunkan harga tiket pesawat ke beberapa tujuan di Indonesia, Lombok tak termasuk yang mendapat kebijakan tersebut. Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Provinsi NTBpun memberi respons langsung. Sedana keberatan, Lombok tak masuk daerah yang diperingankan. Usai melakukan pertemuan, Ketua Astindo Provinsi NTB, Awanadi Aswinabawa mengemukakan fakta-fakta yang ada saat ini. Tingkat hunian di wilayah Tramena dan Senggigi dan sekitarnya masih berkisar di bawah 20% sedangkan di Kota Mataram di bawah 30%. Tidak kurang 100.000 orang yang terlibat langsung dalam industri pariwisata, belum
termasuk keluarga mereka yang akan menciptakan efek domino negatif. Menurut Awan, load factor penerbangan dari/ke Lombok tidak 100%. Artinya masih ada kursi kosong yang seharusnya bisa dimanfaatkan memberikan promo, daripada tidak sama sekali terisi. Lombok Sumbawa menurutnya adalah salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Sudah lebih dari 1 tahun industri pariwisata NTB mengalami berbagai kesulitan. Dari letusan Gunung Agung (akhir 2017 hingga awal tahun 2018), cuaca yang tidak bersahabat (ombak besar diawal tahun), gempa di Lombok, diikuti gempa di Donggala, kecelakaan penerbangan, tsunami di Selat Sunda – telah turut serta menciptakan persepsi subjektif yang berdampak negative terhadap destinasi wisata pantai pada umumnya. Industri pariwisata NTB,
kata Awan sudah mengalami kontraksi yang luar biasa dan setiap saat bisa kolaps. Dan sampai hari ini, harga Tiket untuk rute dari/ke Lombok TIDAK diturunkan – GA masih di angka Rp1,9 juta - 2 juta. Hotel, Travel Agent dan industri pariwisata lainnya menurutnya telah berusaha maksimal dengan memberikan harga murah dan/atau FOC. Akan tetapi pihak maskapai justru menaikan harga pada saat-saat krisis seperti sekarang. Atas yang dikemukakan di atas, Astindo NTB menyampaikan 10 saran kepada stakeholdersnya. Alokasikan harga tiket promo dengan jumlah yang memadai, untuk rute ke/dari Lombok. Otoritas LIA agar memberikan diskon khusus bagi maskapai yang terbang ke Lombok (Pertamina untuk harga avtur, biaya parkir pesawat, biaya landing, dan sebagainya). Astindo juga
Desa Wisata Batujai Diluncurkan Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir mencapai target pembentukan desa wisata, dengan diluncurkannya Desa Batujai sebagai desa wisata budaya dan tenun ke 25, Senin (14/ 1) kemarin. Itu artinya, Loteng kini hanya butuh 5 desa wisata lagi untuk bisa menggenapkan 30 desa wisata yang menjadi target hingga akhir tahun ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, mewakili Gubernur NTB, saat melaunching desa wisata Batujai di Dusun Mengilok, mengaku kalau Loteng memang menjadi salah satu kabupaten andalan dalam mewujudkan target 99 desa wisata di NTB. Pihaknya berharap, setelah desa wisata Batujai, masih akan ada desa-desa wisata lainnya yang muncul di Loteng. “Loteng memang salah satu kabupaten yang diharapkan bisa mendukung upaya pencapaian 99 desa wisata di NTB,” tegasnya. Ia mengatakan, pengembangan desa wisata selaras dengan nawa cita pemerintahan pusat. Untuk bagaimana mendorong pengembangan desa. Supaya desa-desa bisa mandiri yang pada akhirnya bisa menopang pembangunan secara lebih luas. Pihaknya pun berharap desadesa wisata yang sudah ada di Loteng bisa segera dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Termasuk desa wisata Batujai yang baru saja dibentuk. Supaya pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa ikut
(Suara NTB/kir)
PELUNCURAN - Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, memukul gong sebagai saat peluncuran Desa Wisata Batujai, di Dusun Mengilok, Senin (14/1) kemarin. mengintervensi pengembangan desa-desa wisata tersebut. Sehingga bisa segera berkembang dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ditempat yang sama, Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin, menegaskan pengembangan desa wisata saat ini menjadi salah satu program unggulan Pemkab Loteng dalam upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Terutama untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Bagaimanapun pengembangan KEK Mandalika harus tetap didukung. Salah satu dengan mengembangkan desa-desa wisata, utamanya desa yang ada di lingkarkawasan,”sebutnya.Dengan adanya desa wisata tersebut, tentu akan menambah destinasi yang bisadikunjungiolehwisatawansaat berkunjungdiLoteng. Tidak kemudian hanya berwisata di destinasi-destinasi yang ada di KEK Mandalika.
“Desa wisata ini menjadi daya tambah tersendiri yang diharapkan bisa menjadi pendukung pengembangan KEK Mandalika dan pariwisata Loteng secara lebih luas,” imbuhnya. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Ida Wahyuni Sahabudin, menambahkan, target ada 30 desa wisata yang akan dikembangkan di Loteng. Dengan 24 desa diantaranya sudah ditetapkan oleh Pemkab Loteng. Dengan adanya desa wisata Batujai maka total sekarang sudah ada 25 desa wisata di Loteng. Jadi masih ada target 5 desa wisata lagi yang akan dikembangkan. “Kalau dari sisi potensi, desadesa di Loteng cukup banyak yang berpotensi dikembangkan sebagai desa wisata,” imbuhnya. Contoh, desa wisata Batujai dengan Dusun Mengilok, punya potensi dari sisi kekhasan atraksi budaya serta kain tenun. Sehingga diputuskan sebagai desa wisata budaya dan tenun. (kir)
meminta berlakukan tax holiday bagi industri pariwisata. “Buat program-program padat karya bagi industri pariwisata untuk membantu melewati masa-masa krisis. Pemda NTB, mendesak kembali pemerintah pusat unttk lebih banyak mengadakan program MICE di Lombok dan dengan melibatkan serta memberdayakan industri lokal,” ujarnya. Selain itu, memberi subsidi terhadap operasional fast boat rute Bali – Lombok. Segera memberbaiki dermaga di Senggigi. Membantu industri untuk membersihkan reruntuhan pascagempa. Segera menyiapkan sistem manajemen bencana untuk disosialisasikan. Serta membuat dan meyiarkan iklan khusus NTB di pasar Domestik dan regional yang SMS (Sistematis Massive & Seistemic ). Jajaran Manajemen Garuda Indonesia memastikan, penyesuaian harga tiket pesawat ini sepenuhnya menjadi kebijakan pusat. Garuda Indonesia Mataram, kata General Manajer Garuda Indonesia Branch Office Lombok, Supriyono, didampingi Novian, Manager Sales & Service Garuda
Indonesia Branch Office Lombok dan Fredi Sukriadi, Station Manager di Bandara, juga tak tinggal diam, agar kantor pusatnya dapat melonggarkan kebijakan biaya penerbangan khusus ke NTB. “Kami sudah sampaikan kondisi Lombok, terutama pascagempa. Selain secara resmi, kami juga tetap telpon pusat untuk memperjuangkan harapan bersama di sini,” kata Supriyono. Sampai saat inipun, terkait penyesuaian harga tiket untuk beberapa penerbangan di Indonesia, Mataram juga masih menunggu kepastian pusat. ‘’Masih dibahas,” kata Supriyono. Kebijakan terbaru pusat, untuk biaya penerbangan sementara ini dilonggarkan penerbangan Lombok-Bima. Penyesuaian harga turun hingga 20 persen. secara umum, harga yang diberlakukan oleh maskapai masih dalam koridor tidak melebihi standar batas atas yang ditentukan pemerintah. Harga tiket dipengaruhi beberapa faktor. Biaya avtur yang menggunakan acuan harga Dolar AS, onderdil pesawat, biaya sewa pesawat. (bul)
Alokasi DD NTB Capai Rp1,1 Triliun Praya (Suara NTB) Total alokasi Dana Desa (DD) bagi 995 desa di NTB tahun ini mengalami kenaikan sekitar 20 persen. Dari Rp900 miliar lebih pada tahun 2018 lalu menjadi Rp1,18 triliun pada tahun 2019 ini. Itu artinya, tahun ini rata-rata desa-desa di NTB sudah mendapat alokasi DD di atas Rp1 miliar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, saat peluncuran Desa Wisata Batujai, Senin (14/1) kemarin. “Tahun ini pemerintah pusat menaikan alokasi DD bagi desa-desa di NTB sekitar 20 persen,” sebutnya. Dengan kenaikan alokasi DD tersebut tentunya diharapkan bisa memacu pembangunan di tingkat desa. Sehingga harapan untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat desa bisa segera terwujud. Sebagaimana program pemerintah pusat yang ingin membangun dari pinggiran dari desa.
Pasalnya, kalau pembangunan di desa sudah berjalan maka akan berdampak pula pada pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten hingga pusat. “Dengan berkembangnya desa, angka kemiskinan akan bisa ditekan. Kalau sudah begitu, negara juga akan makmur,” timpalnya. Lebih lanjut, pihaknya berharap peran serta seluruh elemen masyarakat di tingkat desa. Untuk ikut serta mendukung dengan sama-sama melakukan pengawasan terhadap penggunaan DD di desanya masing-masing. Supaya penggunaan DD bisa benarbenar maksimal. Manfaat pembangunan yang dibiayai dari DD juga bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat. “Memacu pembangunan di desa merupakan salah satu alasan kenapa kemudian pemerintah pusat mengucurkan DD. Supaya maksimal penggunana DD tersebut, peran serta pengawasan dari masyarakat harus ada,” pungkas Ashari. (kir)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
Siapkan Pengayaan bagi Siswa SMKN 6 Mataram mulai menyiapkan Ujian Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Simulasi pertama sudah dilakukan pihak sekolah. Pengayaan juga akan mulai dilaksanakan pekan ini untuk menyiapkan UNBK dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Kepala SMKN 6 Mataram, Ridha Rosalina, SE., mengatakan pihaknya sudah menyiapkan UNBK bagi siswa SMKN 6 Mataram. Simulasi pertama sudah diikuti pada bulan Desember tahun 2018 lalu. “Minggu ini kita siapkan pengayaan,” katanya. Peralatan untuk UNBK sendiri sudah lengkap, karena SMKN 6 Mataram juga mendapatkan bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS). Dengan adanya RPS itu, fasilitas penunjang UNBK bisa lebih maksimal lagi. “Peralatan untuk UNBK sudah lengkap, sudah dapat bantuan RPS,” katanya. Tahun ini siswa kelas XII di SMKN 6 Mataram yang akan mengikuti UNBK sebanyak 89 orang. Pengayaan nantinya dikhususkan untuk mata pelajaran yang diujikan saat UNBK, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Selain itu, direncanakan juga ada pengayaan untuk soalsoal yang diujikan di USBN. “Kami juga Menyiapkan uji kompetensi bagi siswa kelas XII,” katanya. Mulai tahun ajaran 2018/2019, SMKN 6 Mataram membuka tiga kompetensi keahlian baru, menambah empat kompetensi keahlian yang sudah ada sebelumnya. Tiga kompetensi keahlian itu yaitu teknik pendingin dan tata udara, desain grafika, dan bisnis konstruksi dan bangunan. Sementara empat kompetensi keahlian sebelumnya yaitu teknik pengelasan, teknik perbaikan bodi otomotif, teknik kendaraan ringan, dan teknik komputer jaringan. Ridha berharap berbagai perangkat UNBK bisa segera disiapkan, seperti kisi-kisi dan lainnya. “Agar persiapan bisa lebih awal,” pungkasnya. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. (ron) Ridha Rosalina (Suara NTB/ron)
TK IT Andalusia Tampilkan Kreativitas Peserta Didik di Mal
Halaman 10
PTS di NTB Keluhkan Biaya Akreditasi
Mataram (Suara NTB) Bagi perguruan tinggi swasta (PTS), biaya mengurus akreditasi jadi momok menakutkan. Tiap kali harus mengurus akreditasi, pengelola PTS dibayang-bayangi mahalnya biaya mengurus akreditasi yang mencapai Rp80 juta untuk setiap program studi. Di satu sisi, nilai akreditasi jadi klaim adanya kualitas kampus yang wajib dipenuhi pihak kampus. Sementara di lain pihak, pengelola dihadapkan pada persoalan persaingan antarkampus, sehingga biaya terlalu mahal yang dibebankan ke tiap mahasiswa jadi bahan pertimbangan. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, mengeluhkan tingginya biaya akreditasi yang dibebankan kepada pihak kampus. Bagi pihaknya biaya mengurus akreditasi untuk bidang kesehatan yang mencapai Rp80 juta terlalu mahal. Ditambah lagi dengan persoalan lain yakni animo mahasiswa masuk ke kampus-kampus bidang kesehatan, Saat ini mulai menurun jumlahnya. Problem ini tentu kian memberatkan pengelola kampus. Pihaknya meminta adanya kebijakan agar PTS diberikan keringanan biaya agar tidak terlalu berat. Atas mahalnya biaya mengurus akreditasi, Rektor Uni-
versitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), H. Arsyad Abdul Gani, meminta agar biayanya diturunkan. Selain itu, dia mendesak agar pemerintah memberikan subsidi agar biaya yang ditanggung kampus tidak terlalu berat. “Bisa ngak Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes), itu meminta subsidi pemerintah,” ungkapnya dalam sebuah diskusi bersama LAM PTKes belum lama ini. Belum lagi beban biaya yang harus ditanggung kampus saat bekerjasama dengan rumah sakit, tentu tak sedikit, karena biaya kerjasama dengan rumah sakit juga tidak sedikit. ‘’Barangkali kalau kita bersama-sama daerah memperhatikan kita,” keluhnya. Menjawab hal tersebut, Assessor pada LAM PTKes, Prof. Mansur Ma’shum, menjelaskan bahwa LAM-PTKes merupakan lembaga yang bekerja secara mandiri. Saat
(Suara NTB/dys)
DISKUSI - Diskusi yang diikuti sejumlah Rektor PTS bersama assessor LAM PTKes belum lama ini. Mereka mengeluhkan biaya mengurus akreditasi prodi yang terlalu mahal. ini, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya untuk penyediaan instrumen, hingga sewa gedung. “Sekarang pas kondisi sekarang memang sedang berusaha membeli gedung sendiri. Sewa saat ini Rp2 miliar setiap tahun. Sewanya mau habis tahun ini dan sedang berusaha beli gedung sendiri. Mereka juga sedang menyusun instrumen. Butuh banyak biaya,” jelasnya. Sebagaimana yang diusul-
(Suara NTB/ron)
TAMPIL - Seluruh peserta didik TK IT-KB IT Andalusia saat tampil di panggung salah satu mal, Sabtu (12/1) lalu.
Mulai Susun Struktur
Karang Taruna Siapkan Program Unggulan
(Suara NTB/dys)
PERTEMUAN - Ketua PKT NTB Ahmad Ziadi menggelar pertemuan perdana bersama calon pengurus Karang Taruna Provinsi NTB, Minggu (13/1) sore.
pemerintah itu langsung ke tangan kampus, maka hal demikian sangat dibolehkan. Inilah yang harusnya diperjuangkan kampus secara berjamaah kepada pemerintah agar memberi bantuan berupa subsidi untuk akreditasi. “Tidak boleh ke LAM PTKes tapi bantuan itu bisa langsung ke prodinya. Jadi kita nggak terima uang. Insya Allah kami siap berjuang bersilaturahim,” ujar mantan Rektor Universitas Mataram ini. (dys)
Unram Terima Mahasiswa Luar Negeri Program PPL Internasional
Mataram (Suara NTB) TK Islam Terpadu (IT)-Kelompok Bermain (KB) IT Andalusia Islamic Pre School menampilkan berbagai kreativitas di salah satu mal di Kota Mataram, Sabtu (12/1) lalu. Penampilan anak-anak TK IT-KB IT Andalusia di panggung yang relatif besar itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Kepala TK IT-KB IT Andalusia, Choirina Dwi Nafisah, S.Pd.I., ditemui di sela-sela kegiatan menyampaikan kegiatan ini bagian dari kegiatan back to school yang diselenggarakan oleh Lombok Epicentrum Mall (LEM). TK IT-KB IT Andalusia ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Peserta didik TK IT-KB IT Andalusia menampilkan Asmaul Husna, Muroja’ah, fashion show, mendongeng, dai cilik dan pentas tari. “Kita kepengennya, berikan nuansa berbeda, karena ada nilai syiar,” kata Choirina. Dengan menampilkan anak-anak di tempat umum, bisa membangkitkan keberanian mereka. Anak-anak dilatih berada di atas panggung dan di hadapan banyak orang. Anakanak TK IT-KB IT Andalusia dibiasakan untuk berhadapan dengan situasi itu. TK IT-KB IT Andalusia juga membuka stan untuk pemberian informasi terkait pembukaan pendaftaran peserta didik baru. Choirina menjelaskan, TK Andalusia sudah membuka pendaftaran peserta didik baru sejak bulan Januari ini sampai dengan bulan April nanti. Di bulan Mei sudah mulai dilaksanakan psikotes. Seluruh anak-anak TK IT-KB IT Andalusia mengikuti kegiatan ini. Choirina merincikan, dari Kelompok Bermain sebanyak 23 orang, Kelompok TK A sebanyak 24 anak, dan Kelompok TK B sebanyak 28 anak. Orang tua anak-anak diundang juga, supaya melihat keberanian anak-anak dan progres anak-anak mereka. “Awalnya tidak terbayang, ternyata melihat anak memiliki ekspresi berbeda, ada muncul excited mereka, muncul ekspresi tidak terduga, muncul hal di luar dugaan kita, alhamdulilah, panggung besar tidak menciutkan nyali anak Andalusia,” pungkas Choirina. (ron)
Mataram (Suara NTB) Pasca terpilih sebagai Ketua Pengurus Karang Taruna (PKT) Provinsi NTB, periode 2019- 2023 dalam Temu Karya Daerah ke V, Ahmad Ziadi, kini mulai menyusun struktur pengurus. Rapat perdana bersama sejumlah calon pengurus digelar, Minggu (13/1) sore. Ahmad Ziadi, yang telah dikukuhkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKT Pusat usai terpilih aklamasi di kantor Dinas Sosial NTB, menegaskan keinginannya agar Karang Taruna, di bawah kepemimpinannya lebih berbeda dan berwarna dibanding sebelumnya. Selama ini, ujarnya, Karang Taruna, jarang terdengar kiprahnya di tengah masyarakat khususnya kalangan pemuda, ke depan ia menginginkan agar Karang Taruna, menjadi lembaga yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas masyarakat NTB. Lebih jauh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, ini mengatakan, menjabat sebagai Ketua PKT NTB merupakan amanah baru yang harus ia jalankan. Bahkan, Karang Taruna di NTB harus lebih bangkit lagi, apalagi peran Karang Taruna sangat signifikan. ‘’Mengingat di tiap-tiap desa dan kelurahan mempunyai pengurus. Sehingga jika digerakkan secara maksimal, maka akan menghasilkan wajah desa yang baru, dengan Karang Taruna sebagai motor penggeraknya,’’ ujarnya. (dys)
kan Rektor UMMAT, pihaknya juga telah mengusulkan demikian. Namun mengingat ini adalah lembaga mandiri, yang berarti tidak boleh menerima uang hibah dari pemerintah. “Memang pernah kami sampaikan keluhan ini ke pengurus. Tapi kami dibalas seperti itu. Tidak naikkan tapi tidak juga turunkan. Tidak mandiri lagi ketika kami minta bantuan pemerintah,” jelas Mansur. Kecuali skenario bantuan
(Suara NTB/ist)
LOMBA - Peserta sedang mengikuti LTGT yang digelar SMKN 2 Mataram, Minggu (13/1).
Gerakan Pramuka SMKN 2 Mataram Gelar LTGT Mataram (Suara NTB) Gerakan Pramuka SMKN 2 Mataram Gudep 06.107-06.108 menggelar kegiatan Lomba Tegak Galang Tangkas (LTGT) ke 4 2019. Kegiatan LTGT ke 4 digelar, Minggu (13/ 1) lalu. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin Gerakan Pramuka SMKN 2 Mataram sejak tahun 2014. Kepala SMKN 2 Mataram, H. Hudri Achmad, melalui Wakasek Humas, Sulman Haris, menjelaskan peserta pada kegiatan ini terdiri dari 439 orang, terdiri dari 26 regu putra, 30 regu putri dan 5 regu campuran dari berbagai jenjang baik siaga, penggalang, dan penegak. ‘’Terdapat empat mata Lomba yaitu LKBB, pioneering, pendirian tenda, dan stop dance. Adapun rincian peserta, yaitu untuk penggalang SD LKBB sebanyak 3 regu putra dan 3 regu putri. Lomba pionering sebanyak 4 regu putra dan 3 regu putri, lomba pendirian tenda 1 putra 1 putri,’’ terangnya pada Suara NTB, Senin (14/1). Sementara untuk Penggalang SMP, LKBB sebanyak 4 regu putra dan 4 regu putri, lomba
pionering sebanyak 2 regu putra dan 2 regu putri dan stop dance 2 regu. Sedangkan untuk Penegak, LKBB 6 regu putra 9 regu putri, lomba pioneering 7 regu putra dan 8 regu putri, serta lomba stop dance 3 regu. “Sementara tempat kegiatan LKBB difokuskan di lapangan basket sekolah, lomba pioneering dan Pendirian Tenda di Lapangan Atletik, serta Stop dance di Aula,” kata Sulman. Menurutnya, dalam setiap perlombaan tentu ada yang terbaik dan baik. Maka setiap peserta harus menjunjung tinggi sportivitas, senantiasa menjaga dan memperkokoh silaturrahim. “Dan Gerakan Pramuka adalah sebuah solusi terdepan dalam menjadi contoh menanam karakter untuk peserta didik. Ke depan kegiatan bisa disisipkan atau ditambah materi penjelajahan dan memanfaatkan setiap pos untuk materi tekpram,” katanya. Adapun Dewan juri Kegiatan, dikooirdinir oleh Waka Bina Wasa Kwarcab Grakan Pramuka Kota Mataram M. Ridwan, S.Pd., dengan Tim Andalan Kwarcab dari Kwarcab Kota Mataram. (dys)
Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) menerima empat mahasiswa luar negeri yang akan mengikuti program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di tiga sekolah di Kota Mataram. Mereka berasal dari dua kampus, yaitu BICOL University Piliphines, dan VRA University Thailand. Serah terima ke empat mahasiswa tersebut pada sekolah tujuan dilaksanakan, Senin (14/1). Sekretaris Hubungan Kerjasama Luar Negeri, FKIP Unram, Dr. Lalu Rudyat Telly Savalas, menjelaskan kegiatan ini merupakan program SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization), sebuah organisasi bidang pendidikan dengan negaranegara di Asia Tenggara menjadi sasaran. Salah satu program dari SEAMEO ini adalah SEATeacher, yaitu program pertukaran mahasiswa jurusan kependidikan untuk melakukan praktik mengajar di negara-negara ASEAN. Program ini baru dilaksanakan tahun 2016, dan sudah berhasil dilaksanakan dalam dua gelombang setiap tahunnya. Gelombang pertama dilaksanakan pada bulan Januari dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Augustus. Adanya program ini, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merasakan praktik mengajar di negara-negara tetangga. Diharapkan setelah itu para mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mengajar melalui pengalaman dalam mengajar di luar negeri. Selain itu, mahasiswa-
mahasiswa juga diharapkan semakin aktif menggunakan bahasa internasional yaitu Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar saat mengikuti program SEA-Teacher. Karena mau tidak mau harus menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Dikatakan Lalu Rudyat, tidak saja FKIP Unram yang mengikuti program ini. Pada bulan Oktober lalu, FKIP bersama 70 kampus lain juga menandatangani kerjasama untuk mengikuti progam ini. Pihaknya berharap agar kerjasama ini bermanfaat bagi FKIP dan mahasiswa. “Harapan pertama untuk internal FKIP Unram yakni adanya kegiatan ini mengarah ke visi misi Unram agar bersaing di kancah internasional. Kedua mahasiswanya sendiri agar mereka mengenal dunia luar agar mampu bersaing. Mampu mengambil yang baik,” jelasnya. Sementara itu, Dekan FKIP Unram, Prof.A. Wahab Jufri, menjelaskan empat mahasiswa luar negeri itu dua orang berasal dari Filipina dan dua orang lainnya dari Thailand. Mereka akan belajar menjadi guru di tiga sekolah yang telah ditunjuk, yakni satu orang ditempatkan di SMAN 1 Mataram, satu orang di SMA 5 Mataram dan dua orang lainnya di SMPN 2 Mataram. “Durasi waktunya hanya sebulan. Mereka praktik mengajar karena calon guru,” ungkapnya. Sementara dua hari yang lalu, sebanyak dua orang mahasiswa FKIP Unram juga telah berangkat melaksanakan PPL internasional. Mereka adalah mahasiswa Biologi dan Bahasa Inggris. (dys)
(Suara NTB/dys)
SERAH TERIMA - Unram melakukan serah terima empat mahasiswa luar negeri ke tiga sekolah tujuan PPL, Senin (14/1).
SUARA NTB
Selasa, 15 Januari 2019
Halaman 11 (Suara NTB/ist)
(Suara NTB/fan)
Andik Budi Hariono
Sembilan Atlet Menembak Lampaui MQS PON
RAT KONI NTB Digelar Minggu Ini
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (NTB) akan menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB, di Hotel Jayakarta, 17 Januari 2019. Rapat itu membahas terkait program kerja KONI NTB dalam rangka meraih target 17 Medali Emas di PON 2020. Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (14/1) kemarin mengatakan RAT KONI NTB akan melibatkan seluruh anggota KONI NTB. Dalam hal ini, pengurus cabor provinsi dan perwakilan 10 Pengcab KONI kabupaten/kota di NTB akan diundang menghadiri RAT KONI NTB. “RAT KONI NTB akan kita gelar tanggal 17 Januari. Semua anggota KONI NTB kami undang,” ucapnya. Suhaimi yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Setda Pemprov NTB ini menjelaskan RAT KONI NTB merupakan agenda tahunan KONI NTB. Lewat RAT tersebut pihak KONI NTB bersama anggotanya akan membahas program kerja KONI NTB di tahun 2019. Salah satu program kerja KONI NTB yang dibahas nantinya adalah terkait target KONI NTB di PON 2020. Itu artinya sebelum menurunkan atlet di multi event nasional , KONI NTB akan membahas terkait kemajuan yang perlu dicapai KONI NTB terkait target 17 emas di PON 2020. Salah satu upaya serius yang akan dilakukan KONI NTB di tahun 2019 adalah melanjutkan program Pelatda Mayung 2019. Namun dalam menetapkan program kerja KONI NTB kedepan akan H. Suhaimi diputuskan dalam RAT KONI NTB di Hotel Jayakarta, 17 Januari 2019. (fan)
Pasca Pelatihan, Perajin Tenun Khas Sumbawa Mulai Berproduksi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa sudah memberikan pelatihan terhadap beberapa kelompok perajin tenun ikat khas Sumbawa. Para pengrajin ini mulai memproduksi kain hasil tenunannya. “Untuk tenun ikat kita sudah mendidik dan melatih empat kelompok pengrajin dengan jumlah 20 orang. Dan mereka sedang berproses produksi,” kata Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, H. Arif, M.Si kepada wartawan, Senin (14/1). Menurutnya, empat kelompok pengrajin tenun ikat ini tersebar di Kelurahan Brang Bara, Karang Pekat, Senampar dan Moyo Mekar. Para pengrajin ini memproduksi kain sebagai bahan pembuatan baju dengan berciri khas Sumbawa. Meskipun diakuinya tidak bisa secara masif, tetapi sudah mulai berjalan. Bahkan sudah ada yang membeli hasil produksi dari pengrajin “Memang tidak bisa segera masif. Pelan-pelan, tapi sudah jalan. Dan sudah beberapa orang yang membeli,” jelasnya. Selain mengembangkan tenun ikat, pihaknya juga tetap memberikan pembinaan terhadap pengrajin tenun gedokan tradisional. Dimana tenun gedokan tradisional ini sentranya di Dusun Sameri, Desa Poto. Kedepannya upaya pembinaan ini akan terus dilakukan. Baik terhadap pengrajin tenun ikat maupun pengrajin tenun gedokan tradisional. (ind)
AKSI NURUL - Atlet Panjat Tebing andalan NTB, Nurul Iqamah saat tampil di pertandingan cabor panjat tebing di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, 9-16 Desember 2018.
Nurul Gagal Tampil di SEA Games 2019 Mataram (Suara NTB) Impian atlet panjat tebing NTB, Nurul Iqomah tampil di SEA Games 2019 batal. Pasalnya, SEA Games di Thailand tahun 2019 tidak akan mempertandingkan cabang olahraga menembak. “Nurul tak bisa tampil di SEA Games 2019. Soalnya tuan rumah tidak mempertandingkan olahraga panjat tebing,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra
Susanto kepada Suara NTB di Mataram, Senin (14/1). Dikatakan Adi, tidak dipertandingkannya cabang olahraga panjat tebing di SEA Games 2019 terungkap dalam Rakernas PB FPTI belum lama ini. Terkait dengan batal-
KONI Lobar Siapkan Rp10 Juta Bagi Peraih Emas Mataram (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar), melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lobar menyiapkan bonus sebesar Rp 10 Juta bagi atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Demikian dikatakan Ketua Harian KONI Lobar, Baharuddin ketika dikonfirmasi Suara NTB di Gerung-Lobar, Senin (14/1). Selain menyiapkan bonus untuk atlet peraih medali emas, KONI Lobar juga menyiapkan bonus untuk para atlet peraih medali Baharuddin perak dan medali perunggu. “Pemkab Lobar akan memberikan bonus sebesar Rp 10 juta untuk atlet peraih medali emas. Sementara bonus atlet peraih medali perak Rp 1.5 juta dan perunggu Rp 1 juta,” ucapnya. Ditanya kapan bonus akan dicairkan, Baharuddin belum bisa membeberkan. Pasalnya, Pemkab Lobar masih mencarikan waktu yang tepat untuk pencairan bonus para patriot olahraga tersebut. “Yang pasti nilai bonusnya sudah pasti Rp 10 juta untuk peraih medali emas. Dan kita upayakan bonus atlet dicairkan bulan Januari ini,” jelasnya. Bonus atlet sebesar Rp 10 juta kata Bahar diperuntukkan sebanyak 32 atlet. Jumlah atlet itu sesuai dengan jumlah medali emas yang diraih oleh atlet Lobar di Porprov NTB, 9-17 Desember 2018. Sebagaimana diketahui, Lobar meraih 111 medali, terdiri dari 32 emas, 39 perak dan 40 perunggu. Raihan medali tersebut menempatkan Lobar diperingkat lima besar, setelah Kota Mataram diposisi juara umum dengan raihan, 112 emas, 74 perak dan 63 perunggu. Selanjutnya peringkat kedua diduduki Kabupaten Sumbawa, 44 emas, 40 perak dan 62 perunggu, disusul Dompu di peringkat ketiga, 37 emas, 28 perak dan 49 perunggu serta Kota Bima di peringkat empat dengan raihan 35 emas, 37 perak dan 58 perunggu. (fan)
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Kabar gembira bagi pelaku dan pencinta olahraga menembak di NTB. Pasalnya, sembilan atlet cabang olahraga menembak sudah melampaui Maksimal Qualifikasi Standar menuju (PON) di Papua tahun 2020. Itu artinya, cabor menembak sudah meloloskan sembilan atlet mengikuti PON XX/2020. Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono mengungkapkan sembilan atlet menembak NTB yang sudah melampaui MQS PON itu adalah, Bagus Soleh Aristyawa, Bima Putra Eka Budi KW, Dasep Imam Suherman, Evi Rusdiany, Citra Putri Budi Andini, Dewa Ayu Alice Denita, Yuni Caturwati, Sinestesya Ratu Purwadi dan Akhmad Rifqi Mukhlishin. Para atlet itu berhasil mencapai limit MQS PON ketika tampil di beberapa kejurnas menembak di tahun 2018. “Cabor menembak NTB sudah meloloskan sembilan atlet ke PON. Mereka sudah meraih MQS PON di Kejurnas tahun 2018,” ucapnya. Sembilan atlet yang melampaui MQS PON itu kata Andik sudah memenuhi syarat untuk mengikuti PON XX di Papua tahun 2020. Pasalnya nilai tembakan sembilan atlet itu sudah melewati standar atau MQS tembakan menuju PON XX di Papua tahun 2020. Lanjut Andik, meski telah meloloskan sembilan atlet menuju PON XX 2020, namun tidak lantas membuat pihak Perbakin NTB puas. Dalam hal ini Perbakin NTB masih ingin menambah jumlah atlet mengikuti PON 2020. Untuk menambah daftar atlet yang lolos PON, Perbakin NTB akan kembali mengirim atlet-atlet andalannya di Kejurnas Menembak “Jabar Open” yang digelar di Jabar akhir bulan Februari 2019. Saat ini pihak Perbakin NTB telah menyiapkan sebanyak 15 atlet mengikuti event nasional itu. “Untuk sementara kami menyiapkan sebanyak 15 atlet mengikuti Kejurnas. Kami akan mengirim atlet terbaik di kejurnas Jabar Open,” jelasnya. (fan)
Wagub Minta Masyarakat Hemat Air Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengingatkan bahwa saat ini, salah satu hal yang penting untuk diterapkan adalah prinsip menghemat air. Baik itu di lokasi dengan air yang berlimpah air, ataupun sedikit. Demikian disampaikan Wagub saat meresmikan sumur galian sebagai sumber mata air bagi masyarakat, di daerah Dusun Bentenu Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Senin (14/01). Wagub NTB, Hj. Rohmi saat itu menyampaikan harapannya semoga sumur yang baru diresmikan tersebut, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena penggunannya untuk masyarakat banyak dan dengan kebutuhan yang tidak sedikit. “Semoga sumur ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, menghe-
mat air adalah prinsip terpenting untuk kita semua,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Ismail Kadus Sambiratih menyampaikan bahwa, hampir memasuki 11 bulan sejak tahun lalu, empat wilayah dusun di desa Banyu Urip tersebut dilanda kekeringan, karena curah hujan yang sedikit dan jarang terjadi. Membuat masyarakat kekurangan air dan kekeringan. Dari dua dusun tersebut menurut data yang tercatat, ada kurang lebih 365 Kepala Keluarga yang dapat terbantu oleh keberadaan sumur yang saat ini diresmikan. Menurut Ismail, daerah tersebut sebenarnya merupakan daerah tadah hujan, yang luas lahannya kurang lebih sebanyak 330 Hektar dan mencakup empat dusun, yaitu dusun Bantir, Dusun Kondak, Dusun bentenu dan Dusun sambiratih. (r)
nya SEA Games 2019 membuat Pelatnas Panjat Tebing diundur. Dalam hal ini, Nurul Iqomah yang sebelumnya merupakan atlet Pelatnas Asian Games Indonesia tahun 2018 sudah kembali berlatih
di daerah. Kemungkinan, Nurul Iqamah akan kembali mengikuti Seleknas pada pertengahan tahun 2019, sebab PB FPTI NTB akan menyiapkan atlet mengikuti Pra-Olimpiade di Prancis bulan Oktober 2019. Hingga berita ini ditulis Nurul Iqomah belum bisa dikonfirmasi, namun demikian FPTI NTB menjelaskan bahwa Nurul akan tetap diusulkan masuk Pelatda May-
ung 2019 meski belum dipanggil Pelatnas. Dalam hal ini pengurus cabor panjat tebing akan memberikan tempat khusus kepada Nurul untuk menjalani latihan di NTB. Dalam hal ini FPTI NTB akan terus mendukung pembinanaan bagi atlet asal Kota Bima. Dukungan itu diberikan kepada Nurul karena atlet tersebut merupakan atlet nasional yang dipersiapkan NTB tampil di PON 2020. (fan)
Kopi Desa Rarak Ronges, Bakal Jadi Komoditas Unggulan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan mengoptimalkan kopi Desa Rarak, sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Potensi kopi berjenis robusta itu, telah sejak lama dikenal serta menjadi salah satu favorit dari para pecinta kopi. Terlebih, akses menuju desa penghasil kopi terbesar di KSB ini juga sudah sangat bagus sehingga tidak ada kendala lagi untuk pengembangan kopi tersebut. “Kalau kita bicara potensi maka kopi di desa Rarak yang sangat menjanjikan untuk bisa terus kita kembangkan. Tapi untuk sementara, kita akan mencoba kembangkan skala lokal terlebih dahulu yakni di tempat-tempat yang ada. Jika sudah semakin dikenal, kedepan kopi ini akan kita jadikan sebagai komoditas unggulan daerah. Kita juga mencoba dalam pengembangan kopi melibatkan pihak Desa (BUMDes),” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui Kabid Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Trisman ST, MP kepada Suara NTB, Senin (14/1). Dikatakannya, permasalahan saat ini yakni produsen dan konsumen yang masih minim meski kopi Rarak ini sudah dikenal masyarakat. Makanya sebagai langkah awal yang dilakukan yakni dengan cara membangun MoU dengan para pengusaha kafe di KSB. Hal ini sengaja dilakukan agar para pengusaha lokal ini mengambil kopi dari Desa Rarak untuk bisa dijual kepada para pengunjung. MoU ini akan dilakukan dengan melibatkan Bumdes Desa Rarak yang akan mengelola kopi ini. Upaya intervensi Bumdes sengaja dilakukan, sehingga peningkatan ekonomi desa bisa bergerak signifikan. Jika sudah banyak dikenal oleh para pecinta kopi dan produksi kopi yang terus meningkat. Maka pihaknya baru akan mengintervensi pasar yang lebih luas lagi. “Pola pengembangan utama kita dengan melibatkan kedai kopi yang ada dalam
daerah. Jika pola tersebut sukses, baru akan ekspansi ke luar daerah,” sebutnya. Ditambahkannya, selain desa Rarak sebagai penghasil kopi, pihaknya juga akan mengembangkan ke desa-desa yang lain sesuai dengan potensi yang dimiliki. Salah satu contoh saja di Mataiyang, potensinya adalah madu, maka pihaknya juga mengembangkan hal itu. Jika semua desa memiliki produk unggulan itu merupakan hasil dari BUMDes. Sehingga desa-desa di KSB bisa mandiri dengan penghasilan dari produk unggulannya. Sementara untuk sharing anggaran yang akan diberikan kepada BUMDes mencapai angka Rp200 juta untuk satu produk unggulan. Jika pola ini dianggap sukses, pihaknya menjamin desa-desa di KSB akan jauh lebih mandiri dan lebih maju. “Pola yang akan kita coba terapkan yakni satu produk unggulan harus ada di desa. Pola ini sengaja kita kembangkan sehingga kita lebih fokus dan hasilnya juga akan lebih maksimal, “ tandasnya. (ils)
USBN SMK Dilaksanakan Setelah UNBK Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan uji kompetensi SMK di NTB terpaksa dilaksanakan seusai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal itu dilakukan karena waktu efektif pembelajaran di semester ini sangat singkat. Belum lagi dengan adanya hari libur nasional dan pemilihan umum. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., pelaksanaan USBN dipastikan akan dilaksanakan setelah UNBK. Menurutnya sangat sulit dilaksanakan USBN sebelum UNBK, terlebih lagi waktu untuk pemberian materi pelajaran di semester ini sangat singkat. “USBN tetap setelah UN. Sangat tidak rasonal kalau USBN dilaksanakan sebelum UN, rumus bagaimana dua bulan sudah USBN.
Kecuali kalau pembelajaran siang malam,” katanya. Umar menekankan, solusinya USBN akan dimaksimalkan pada bulan April 2019, karena pada bulan Maret sudah pelaksanaan UNBK. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/ 2019 menunjukkan bahwa Jadwal UNBK SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. “Setelah itu tanggal 1 April mulai melaksanakan USBN, kita kasih waktu sampai 13 April, tanggal 15 mulai uji kompetensi. Ada waktu beberapa hari untuk membenahi atau susulan sebelum pengumuman tanggal 13 Mei pengumuman UN, pelaksanaan ujian kita maksimalkan bulan April,” jelas Umar. Pihaknya akan mengundang seluruh SMK di NTB untuk membahas rencana ini sekaligus desiminasi UN. Kekhususan yang akan diberikan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagi daerah terdampak bencana seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga akan sudah dikomunikasikan. Terkait UNBK di KLU, Umar menjelaskan akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas bersama. Seluruh komputer di SMP, SMA, dan SMK akan dipinjam dan dipusatkan di tempat tertentu. “Nanti kita arahkan di satu tempat, karena kalau ngotot masingmasing punya, juga tidak memungkinkan. Tahun lalu 100 persen UNBK, tahun ini harus 100 persen,” tegasnya. Ia menjelaskan, cara ini dilakukan untuk menunjukkan NTB memiliki semangat dan kesungguhan untuk UNBK. “Walaupun kita dapat bencana tapi kita tetap UNBK, kita punya semangat dan kesungguhan, kita tunjukkan bahwa kita mampu,” pungkas Umar. (ron)
SUARA NTB
Selasa, 15 Januari 2019
Halaman 12
Anak Yatim di Desa Jakem Tak Tersentuh Program RTLH Giri Menang (Suara NTB) – Keluarga Puaseh (45), seorang janda miskin yang berdomisili di Dusun Gunung Gundil Desa Jembatan Kembar (Jakem) Kecamatan Lembar, begitu memperihatinkan. Pasalnya, mereka hidup di sebuah rumah kumuh nyaris roboh. Rumah yang ditinggali berlima bersama tiga anak yatim tersebut mengalami kerusakan parah akibat gempa beberapa bulan lalu. Ironisnya, inaq Puaseh tak tersentuh program bantuan rumah tak layak hunu (RTLH) dari pemda. Begitupula ban-
tuan rehabilitasi dan rekonstruksi tak ada kejelasan, padahal di sekitar rumahnya sudah mulai membangun rumah. Ditemuidi gubuknya Senin (14/1), ibu empat anak ini baru saja pulang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dengan penghasilan Rp 200 ribu per bulan. Inaq Puaseh juga kerja sampingan sebagai tukang bungkus kerupuk untuk menambah penghasilan demi menghidupi keluarga. Dari pekerjaan ini ia diupah Rp 25 ribu per hari. Dengan nada gontai, ibu
paruh baya ini menuturkan sejak 8 tahun silam ia telah ditinggal selamanya oleh sang suami. Saat ditinggal suami, anaknya masih kecil-kecil, masing-masing bernama Azman Azhari saat ini kelas 3 SMP, M Algifari kelas 5 SD dan anak bungsunya bernama Aina Abrianingsih kelas 2 SD. Ia juga menghidupi ibunya yang sudah jompo. Selepas ditinggal oleh suaminya, ia mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Iapun bekerja keras untuk bisa menghidupi anak dan ibunya. Untuk kerjanya yang serab-
(Suara NTB/her)
NYARIS ROBOH -Puaseh warga Gunung Gundil Desa Jakem bersama anaknya tengah berada di rumahnya yang nyaris roboh akibat gempa
utan, jangankan untuk kebutuhan memperbaiki rumah, untuk makan saja susah. Meskipun tergolong rumah batu, kondisi rumahnya sangat tak layak. Ia mengaku belum didata untuk program bantuan TLTH. “Bahkan saya sampai minta-minta agar diberikan program rumah kumuh, tapi katanya rumah saya rumah batu makanya ndak layak dapat,”keluhnya. Sejauh ini diakui, bantuan dari pemda yang diperoleh berupa PKH dan BOS. Bantuan ini diterima Rp500 ribu per tiga bulan. Ia juga sudah memiliki BPJS. Yang dibutuhkan saat ini perbaikan rumah, sebab ketika hujan rumahnya bocor di mana-mana. Sementara itu Sekdes Jakem Deni Hamdani mengatakan Puaseh sudah masuk data usulan bantuan korban gempa dengan kategori rusak berat. Sampai saat ini belum ada realisasi bantuan karena tergatung dari pusat. “Kita sudah usulkan, tapi baru sebagian yang sudah terealisasi,”ujarnya. Ia mengaku Puaseh juga sudah dimasukkan juga dalam usulan program RLTH. Total yang diusulkan 100 unit lebih, termasuk Puaseh. Hanya saja
diakui pihaknya masih menunggu realisasi dari pemda, sebab sampai saat ini belum ada kepastian dari pemda. “Kami akan coba pastikan dengan pak kades, kami kawal,”imbuhnya. (her)
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR.3691 HJ NOKA/NOSIN : MHIJF6114CK400143/ JF61E-1394803 AN.RIANA HLG D’SKTR JALAN MATARAM MENUJU SENGGIGI
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR.3002 AY NOKA : NOSIN/ MH1NB31136K334651: HB31E-1332479 AN.HERY SUYANTO HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6979 CU NOKA/NOSIN : MH1JM3117HK210350/ J M 3 1 E - 1 2 1 3 3 2 7 AN.SOFYAN HLG D’SKTR JALAN PEJANGGIK HLG STNK R2 HONDA DR.6429 HL NOKA/NOSIN : MH1JF8110DK688322/ JF81E-1682512 AN.IDA JURAIDAH HLG D’SKTR BTN GRAND MUSLIM HLG STNK R2 YAMAHA DR.2251 CA NOKA/NOSIN : MH354D00BCJ123714/54P124061 AN.ANNAHTON FATIMURA NURILEGI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 15 Januari 2019
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
OPINI
Halaman 14
Guru (Tidak) Pensiun Jangan karena Kedekatan MUTASI delapan pejabat eselon II lingkup Pemkot Mataram menjadi sorotan berbagai kalangan. Terutama Dewan yang menjadi mitra kerja eksekutif. Sorotan ini berlatarbelakang pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II di kantor Walikota Maaram, Jumat (11/1) siang. Dari delapan pejabat eselon II yang dimutasi, ada seorang pejabat yang mencuri perhatian. Dia adalah Drs. Abdul Latif Nadjib yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas pariwisata Kota Mataram. Kehadirannya di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram sontak menjadi sorotan. Dia datang ke ruang pelantikan itu menggunakan kursi roda. Abdul Latif Nadjib diketahui menderita penyakit stroke. Sehingga, ketika harus menandatangani berita acara mutasi, dia harus dipapah oleh anggota keluarganya yang ikut hadir di ruang pelantikan. Banyak pihak, termasuk kalangan anggota Dewan menyayangkan kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menunjuk Abdul Latif Nadjib sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dalam kondisi sakit, seyogiyanya Walikota tidak menempatkannya di jabatan yang membutuhkan kondisi dan stamina yang fit. Padahal di sisi lain, mutasi ini masih menyisakan lima jabatan lowong. Salah satunya adalah jabatan staf ahli. Kalangan Dewan berpendapat kebijakan walikota Mataram yang melantik pejabat yang sedang sakit, sangat tidak etis. Dengan kondisi fisik yang sedang sakit, akan lebih bijaksana kalau mantan kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram ini ditempatkan di posisi staf ahli. Pasalnya, jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, bukanlah kerja yang ringan. Di posisi itu dibutuhkan kerja keras, baik tenaga maupun pikiran. Dengan ditempatkannya pejabat yang sedang sakit di posisi itu, harapan masyarakat akan kinerja yang lebih baik, tentu akan sulit terwujud. Seperti pendapat kalangan Dewan, pejabat yang duduk sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat membawa Dinas Tenaga Kerja ke arah yang lebih baik, dibutuhkan kepala dinas yang kreatif dan inovatif. Harapan-harapan ini nampaknya sulit dilakukan oleh pejabat yang sedang dalam kondisi sakit. Karena tentu saja, pejabat yang bersangkutan akan fokus pada penyembuhannya ketimbang memikirkan hal-hal lain. Demikian pula sebaliknya, Walikotapun harus bijak dalam menempatkan pejabat. Apalagi yang sedang menderita sakit. Pada mutasi berikutnya, diharapkan tidak akan terjadi lagi halhal yang demikian. Karena menurut penjelasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Pemkot Mataram akan segera bersurat ke pusat. Karena, pengisian jabatan eselon II harus melalui proses pansel atau lelang jabatan secara terbuka. Untuk itu, Pemkot Mataram harus meminta rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Jabatan yang lowong yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta satu jabatan staf ahli. Mutasi nantinya diharapkan bebas dari kepentingan. Terlebih faktor kedekatan maupun kekerabatan. Masyarakat akan lebih simpati dengan kebijakan kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat sesuai kompetensinya, bukan karena hubungan kekerabatan. (*)
ENDAHULUAN Kekurangan guru masih menjadi isu sentral di pendidikan. Beragam cara dan strategi untuk memenuhi kekurangan guru telah dilakukan namun justru menjadi blunder bagi pemerintah sendiri. Sekolah dalam rangka pelaksanaan otonomi sekolah (baca: MBS) diberikan kewenangan mengelola lembaganya, salah satunya adalah perekrutan guru oleh sekolah untuk memenuhi kekurangan guru. Namun sejalan dengan waktu , para guru yang direkrut sekolah justru menuntut menjadi PNS. Bola salju terus menggelinding, demonstrasi para guru honorer tak terbendung, dan ini membuat pemerintah bekerja keras untuk memenuhi tuntutan mereka. Di satu sisi keuangan negara sangat terbatas untuk melakukan kebijakan pengangkatan PNS baru tapi disisi lain, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi maka akan “mengganggu” stablitas dan solidtas perolehan suara salah satu Capres dan Cawapres. Diakui atau tidak, bahwa tahun 2019 sebagai tahun politik maka suara para guru honrer menjadi cukup signifikan. Tercatat jumlah guru honorer hingga saat ini mencapai 1,2 juta orang. Puncak kegalauan pemerintah maka lahirlah kebijakan Pengangkat Guru honorer melalui mekanisme Perjanjian Kerja (P3K). namun kembali bahwa pola rekrutmen dan pembayaran P3K diserahkan kepada Daerah. Sampai titik ini, pertanyaan selanjutnya adalah mampukan daerah membayar gaji para P3K? apakah gaji mereka tidak membebani APBD kabupate/kota? Sedangkan pada posisi saat ini banyak kabupaten kota yang “mengeluh” terkait dengan defisit APBD. Persoalan kekurangan guru belum berakhir, terus menggelinding laksana bola salju yang kian membesar. Kebijakan P3K jika diterapkan dengan baik, memang mampu sedikit mengurai kekurangan guru, namun pembiayaan gaji mereka yang dibebankan pada APBD kabupaten/kota menjadi problem yang serius. Kondisi ini, akan memunculkan pro dan kontra., bagi kabupaten kota yang memiliki APBD dan PAD yang besar, membayar gaji guru P3K bukan masalah, tetapi bagi daerah yang APBD dan PAD nya “sangat kecil” maka akan “pusing tujuh keliling” mencari cara-cara menyisihkan anggaran untuk membayar gaji guru P3K.
Oleh:
Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan)
Pernyataan Mendikbud Muhadjir terkait dengan solusi mengatasi kekurangan guru yaitu dengan cara mempekerjakan kembali guru yang pensiun menimbulkan pro dan kotra. Guru yang memasuki masa pensiun adalah gru yang dianggap telah menyelesaikan tugas-tugas sebagai pendidik di sekolah. Guru pensiun pada usia 60 tahun sesuai dengan peraturan Batas Usia Pensiun Guru. Namun pada sistem tata laksana kepagawai guru kita, begitu ada guru yang pensiun tidak serta merta pemerintah langsung mengganti guru tersebut dengan guru yang baru. Karena terkendala regulasi kepegawaian bahwa pengadaan guru baru PNS harus melalui satu pintu yaitu KemenPAN&RB. Sehingga dalam hal ada guru yang pensiun maka posisi sekolah menjadi kehilangan guru tersebut. Jika satu tahun ada 3 orang guru yang pensiun maka bisa jadi satu sekolah misalnya SD, tinggal 2 orang guru. Tidak heran, di negeri kita yang hebat luar biasa masih banyak sekolah SD yang hanya punya 2 orang guru , bahkan 1 orang guru (terutama di daerah 3T), dan kondisi tersebut telah bertahun-tahun terjadi. Mempekerjakan guru pensiun kembali mengajar adalah keputusan yang rasional. Saya setuju dengan pandangan pak Mendikbud tersebut. Mengapa demikian? Pertama guru yang pensiun masih menerima gaji dari pemerintah meskipun namannya adalah gaji pensiun. Gaji yang diterima oleh guru pensiun bersumber dari APBN dan artinya itu adalah uang rakyat. Dibeberapa daerah yang saya amati, banyak ditemukan guru yang pensiun tetap bekerja sebagai guru. Posisi guru yang pensiun tersebut murni sebagai guru, tidak memegang posisi sebagai kepala sekolah, kepala laboratorium atau wakil kepala sekolah. Jika di Perguruan Tinggi dosen atau guru besar yang telah pensiun tetap diberikan ruang sebagai tenaga pengajar, kita kenal Guru Besar Emeritus, guru besar tersebut secara kepegawain telah pensiun namun pihak perguruan tinggi tetap mempekerjakan guru besar tersebut sebagai pengajar dan mereka kita kenal dengan nama Guru Besar Emeritus. Kedua adalah usia 60 tahun bagi guru adalah masih kategori usia
produktif. Mengaju pada SDGs dan angka harapan hidup manusia Indonesia yang meningkat menjadi rata-rata 76 tahun. Maka pada usia 60 tahun tersebut bagi seorang guru masih kuat secara fisik dan psikis. Mengacu pada hal ini justru saya mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikan batas usia pensiun guru menjadi 70 tahun. Mengingat angka harapan hidup manusia Indonesia semakin lebih baik. Memperpanjang batas usia pensiiun menjadi pilihan yang rasional untuk mengurangi kekurangan guru. Ketiga adalah guru merupakan profesi yang mulia, dan insan-insan yang ditakdirkan sebagai guru maka akan terus mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan. Guru dengan masa kerja lebih dari 30 tahun misanya, tidak akan mudah bagi dirinya melupakan jati diirnya sebagai guru. Maka profesi guru akan melekat seumur hidupnya, dan ini menjadi poin penting bagi guru untuk terus mengabdi dan mengajar di sekolah. Profesi guru adalah panggilan jiwa, dan jalan hidup yang bermartabat, dan guru tidak mengenal pensiun. Atas dasar konsepsi inilah maka guru tentunya (tidak) mengenal pensiun. Apakah semua guru pensiun dapat kembali mengajar di sekolah? Tentunya pemerintah harus menetapkan model perektutan guru penisun. Sebagai pemerhati pendidikan saya mengusulkan untuk perekrutan guru pensiun minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (1) terbukti memiliki dedikasi, integrasi dan komitmen kuat sebagai guru. Guru yang harus “digugu dan ditiru” , dan salah satu cara mengukur aspek tersebut adalah reka m jejak (track record) yang bagus. (2) memlliki kemampuan fisik dan psikis untuk kembali mengajar di sekolah ldan (3) masih memiliki 4 kompetensi dasar yang harus ada pada seorang guru yaitu kompetensi professional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Jika beberapa kriteria tersebut terpenuhi maka guru tersebut wajib mengajar kembali meskipun telah memasuki masa pensiun. Kesimpulan Selama ini format pengadaan guru masih terpusat pada pusat
artinya pusatlah yang memiliki otoritas pengadaan guru , kemudian barulah daerah yang mengeksekusi ditingkat lapangan melalui kebijakan formasi dari BKD kabupaten/ kota. Model pengadaan guru seperti ini tentunya sangat buruk bagi proses pengisian kekosongan guru di sekolah manakala ada guru yang pensiun. Sekolah harus menunggu formasi CPNS guru dari pusat dan itu snagta lama prosesnya, apalagi dengan kebijakan zero growth PNS baru. Idealanya begitu ada guru yang pensiun maka secara otomatis daerah harus merekrut guru baru seuai dengan kebutuhan. Jika format seperti ini dilakkukan maka tidak aka nada istilah kekurangan guru. Mempekerjakan kembali guru yang oensiun menjadi keputusna yang rasional , karena sesungguhnya tidak ada pensiun bagi seorang guru sejati. Guru harus terus mengajar dan mendidik demi terwujudnya generasi anak-anak kita yang lebih baik.
POJOK Dikeluhkan masyarakat, Kemenhub atensi Penyeberangan Lembar – Padangbai Tidak sekadar atensi, tapi realisasi
*** Penyumbat bantuan dana gempa jadi temuan BPKP ‘’Penyakitnya’’ ditemukan, tinggal menentukan ‘’obat’’ yang tepat
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 15 Januari 2019
Kemenhub Atensi Penyeberangan Lembar-Padangbai Dari Hal. 1 Minimal harus ada peningkatan kualitas pelayanan kita di situ (Lembar - Padangbai),’’ katanya. Budi mengatakan, untuk penambahan dermaga di Pelabuhan Padangbai membutuhkan anggaran. Sehingga akan didiskusikan dengan Direktur ASDP Kemenhub. ‘’Saya akan bicarakan. Karena butuh anggaran. Kan itu pengelolaan ASDP,’’ tutupnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) XII Bali dan NTB, Drs. Agung Hartono, M. STr mengatakan tidak normalnya penyeberangan Lembar - Padangbai terjadi pada waktu-waktu tertentu. Ia menyebut lamanya bongkar muat beberapa waktu lalu karena adanya docking KMP
Legundi. KMP Legundi melayani rute Lembar - Surabaya. ‘’Karena pada saat itu pada musim panen. Terus harapannya mau naik Legundi, tapi Legundi masih docking waktu itu. Sehingga bertahan. Tak bisa sesuai dengan jadwal yang ada. Terjadi penumpukan dan antrean,’’ jelasnya. Agung mengklaim penambahan trip kapal bukan menjadi pemicu lamanya bongkar muat di Pelabuhan Lembar. Malah dia mengatakan penambahan trip merupakan cara untuk mengurai banyaknya kapal yang menumpuk di pelabuhan. ‘’Tapi sekarang sudah normal. Nanti ASDP mau nambah dermaga di Padangbai,’’ ujarnya. (nas)
Penyumbat Bantuan Dana Gempa Jadi Temuan BPKP Dari Hal. 1 Jika proses pertanggungjawaban lebih cepat, maka dana transfer dari pusat melalui BPBD akan dipercepat realisasinya. Sedikit dibocorkannya, untuk pencairan ketiga tidak lagi menggunakan tahapan, melainkan 100 persen. ‘’Tapi masih dibicarakan (realisasi 100 persen). Sekarang, bagaimana mempercepat peroses yang sudah ada dulu,’’ tandasnya. Ada beberapa catatan lainnya yang menurut dia harus dikoreksi dalam penyaluran dana stimulan mencapai Rp 50 juta per Kepala Keluarga (KK). Seperti lambannya pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) sehingga secara kuantitas belum juga terpenuhi sesuai dana transfer. Ini juga menurutnya menjadi penghambat proses. Bupati dan walikota sebagai penguasa wilayah, harusnya kata dia lebih proaktif membantu. Khususnya Lombok Utara dengan kerusakan mencapai 60 persen dari dampak gempa seluruh NTB. Catatan lain soal aplikator banyak yang belum bonafid. Sehingga, ketika anggaran sudah cair, ternyata apilkator tidak sesuai dengan ketentuan. ‘’Makanya kita kerjasama dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Kita minta mereka meningkatkan perannya, menyediakan aplikator punya kemampuan,’’ sarannya. Masalah lain, terkait penyediaan material berupa panel maupun bahan lainnya seperti kayu dan tenaga kerja. Padahal kebutuhan material dan tenaga kerja menentukan percepatan penyelesaian. ‘’Kalau ada duit, tidak ada material dan tenaga kerja, tidak jalan. Ini jadi PR besar semua stakeholder di sini. Bagaima-
na menyediakan material dan tenaga kerja yang ready,’’ sarannya lagi. Agus menilai, demi menghindari polemik soal keterlambatan penyaluran dan realisasi dana bencana ini, harus ada kearifan dari semua pihak. Reaksi masyarakat harus dipahami sebagai dampak psikologis korban bencana. Pesan sebaliknya kepada masyarakat, agar memahami bahwa anggaran pemerintah ada mekanismenya. Tidak ujug ujug cair tanpa melalui Pokmas. Tidak serta merta uang keluar kemudian dipakai. Tapi mekanisme penggunaan uang negara tetap berlaku dan dalam pengawasan pihaknya. ‘’Harus semuanya memahami itu. tidak ada yang dipersulit sebenarnya. Sebab ini uang negara. Tidak serta merta, tentu ada mekanismenya, ada kontrolnya. BRI keluarkan rekening juga ada kontrolnya,’’ paparnya. Untuk itulah pihaknya hadir, dalam rangka upaya percepatan penyaluran dana. BPKP turun sebagai pegawal akuntabilitas keuangan negara. ‘’Kami selalu sampaikan ke gubernur dan Kepala BPBD, bahwa kami ingin mempercepat pembangunan Huntap, tapi tanpa mengabaikan akuntabilitas. Dua-duanya harus jalan, tidak berarti dihambat,’’ tegasnya. Masyarakat disarankannya harus sabar menunggu. Di sisi lain masukan dari pihaknya mendorong mempercepat pembangunan Huntap. Sementara kondisi masyarakat terdampak semakin mengkhawatirkan karena cuaca hujan dan angin. (ars)
Hanya 20 Persen Kontraktor Lokal Dapat Proyek di NTB Dari Hal. 1 Dengan rincian kontraktor kelas K1 sebanyak 2.265 rekanan. ‘’Jumlahnya cukup besar tapi pekerjaan untuk kontraktor K1 hanya dapat bagian 15 sampai 20 persen rekanan,’’ sebut Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/1) siang. Ia merincikan, sebaran kontraktor di 10 kabupaten/kota. Kontraktor katagori kecil K1 sebanyak 2.265 rekanan, K2 175 rekanan dan K3 sebanyak 106 rekanan. Untuk kontraktor kategori menengah dibagi dua, M1 dan M2. Untuk kontraktor menengah M1 sebanyak 121 rekanan dan M2 sebanyak 32 rekanan. Sedangkan kontraktor besar, juga dua jenis B1 dan B2. Jumlah kontraktor besar B1 sebanyak 9 rekanan dan B2 sebanyak 2 rekanan. Kontraktor kecil K1 dan K2 banyak tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk kontraktor kecil K1 di Lombok Barat sebanyak 190 rekanan, Lombok Tengah 331 rekanan, Lombok Timur 252 rekanan, Sumbawa 307 rekanan, Dompu 190 rekanan, Bima 69 rekanan, Sumbawa Barat 305 rekanan, Lombok Utara 127 rekanan, Kota Mataram 308 rekanan dan Kota Bima 186 rekanan. Sedangkan kontraktor kecil K2 di Lombok Barat 23 rekanan, Lombok Tengah 20 rekanan, Lombok Timur 19 rekanan, Sumbawa 17 rekanan, Dompu 12 rekanan, Bima 4 rekanan, Sumbawa 16 rekanan, Lombok Utara 6 rekanan, Kota Mataram 39 rekanan dan Kota Bima 19 rekanan. Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB ini mengatakan, sebagian besar kontraktor lokal di NTB masuk kategori kecil dan menengah. Supaya kontraktor lokal dapat proyek pemerintah maka
harus dibuat paket-paket proyek yang nilainya dapat dikerjakan kontraktor kecil dan menengah. ‘’Kalau buat Pergub yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi kan ndak bisa. Karena sudah diatur. Cuma yang bisa disikapi, usahakan Dinas PUPR bahwa paket-paket di daerah itu jangan paket gede saja. Kan bisa dibuat kecilkecil. Artinya paket menengah ke bawah,’’ sarannya. Sehingga kontraktor lokal bisa mengerjakan proyekproyek pemerintah yang nilainya triliunan dalam setahun di NTB. Namun, jika proyek yang ditender pekerjaan yang besar saja, maka otomatis kontraktor kecil tak dapat ikut. ‘’Karena kontraktor lokal ini kebanyakan menengah ke bawah. Bukan berarti kontraktor lokal kita tidak berdaya, sudah berkemampuan kok,’’ katanya. Azhar menyarankan agar proyek besar dapat direncanakan dibagi-bagi paketnya. Misalnya, proyek pembangunan jalan 100 km. Maka diupayakan dalam perencanaannya dibagi-bagi masing-masing 10 km untuk satu paket. Sehingga kontraktor lokal dapat ambil bagian dalam proyek tersebut. Contoh lainnya seperti pembangunan bendungan. Dalam pembangunan bendungan melibatkan banyak rekanan. Ia mengatakan proyek bendungan jangan ditender utuh. Tetapi untuk pekerjaan yang kecil-kecil agar paketnya berbeda. “Kalau penggalian tanah, usahakan kontraktor sini. Pekerjaan besi, pintu bisa dikerjakan kontraktor lokal. Paketnya diperkecil. Sehingga ‘’makanan’’ orang kecil banyak,’’ tandasnya. (nas)
Halaman 15
Waspada Mual Muntah Berlebih pada Kehamilan! MUAL dan muntah merupakan hal normal dan wajar terjadi pada wanita hamil yang dikenal dengan istilah morning sickness, bahkan merupakan salah satu tanda dan gejala dari awal kehamilan. Mual muntah biasanya terjadi pada pagi hari, akan tetapi dapat juga timbul setiap saat. Keluhan ini terjadi pada 60-80% pada kehamilan pertama dan 40-60% pada kehamilan selanjutnya. Kebanyakan wanita hamil merasakan gejala ini pada usia kehamilan 9 minggu, dimana puncaknya pada usia kehamilan 11-12 minggu dan kebanyakan kasus akan menghilang pada usia kehamilan 12-16 minggu. Sekitar 1-10% keluhan mual muntah menetap setelah usia kehamilan 20 minggu. Pada dasarnya kondisi ini tidak membahayakan janin di dalam kandungan, selama ibu masih cukup makan dan minum. Namun, Anda harus waspada apabila mual dan muntahnya berlebihan yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya seperti gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan, berat badan lahir rendah, lahir prematur bahkan sampai kematian janin dalam kandungan. Kenali ciri-ciri mual-muntah yang tidak normal dan penyebabnya. Mual dan muntah yang tidak normal/ berlebihan pada kehamilan dalam bahasa medis disebut dengan hiperemesis gravidarum. Tidak ada batasan frekuensi/banyaknya muntah pada hy-
Oleh: dr. I Nyoman Ardi Widiatmika peremesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah kondisi mual dan muntah yang berat, dimana makanan dan cairan yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Hal tersebut selanjutnya akan mengganggu pekerjaan sehari-hari Anda karena telah terjadi komplikasi seperti adanya tanda-tanda dehidrasi (lemah, mata cekung, jumlah dan frekuensi berkemih menurun). Selain itu hyperemesis gravidarum ditandai dengan adanya penurunan berat badan 5% atau lebih dari berat sebelum hamil, ketidakseimbangan elektrolit tubuh dan ketonuria yaitu akibat cadangan energi tubuh telah habis, sehingga menggunakan pembakaran lemak yang menghasilkan keton dan dikeluarkan saat berkemih. Dokter membuat diagnosis ketika mual dan muntah menyebabkan penurunan berat badan, dehidrasi, dan gangguan dalam kimia tubuh, sehingga dokter mungkin melakukan tes darah dan urin. Ultrasonografi (USG) juga dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi kehamilan dan janin. Hiperemesis gravidarum dapat terjadi pada semua kehamilan, tapi kemungkinannya lebih besar jika Anda sedang hamil bayi kembar atau jika Anda hamil anggur. Penyebab hiperemisis gravidarum tidak diketahui. Be-
berapa ahli percaya hal ini terkait dengan perubahan hormon tubuh yang terjadi selama kehamilan. Risiko hiperemesis gravidarum dapat meningkat pada kehamilan pertama, riwayat hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, serta faktor psikologis seperti stress juga dapat meningkatkan risiko tersebut. Pencegahan dan Pengobatan Ibu hamil yang mengalami morning sickness dianjurkan mengkonsumsi makanan dalam porsi sedikit tapi sering, dan makanan kering seperti biscuit. Jangan membiarkan perut dalam keadaan kosong. Hindari makanan berlemak, karena makanan tersebut membutuhkan waktu lama untuk dicerna serta makanan pedas yang dapat mengiritasi lambung. Hindari berbaring setelah menyantap makanan. Kemudian, jauhi aroma-aroma yang bisa menyebabkan rasa mual itu muncul. Anda juga harus banyak minum air mineral agar tetap terhidrasi, demikian juga saat minum teguklah sedikit-sedikit dan lakukan secara perlahan. Coba menambahkan jahe ke dalam menu makan harian Anda. Secangkir jahe hangat, bahkan permen jahe dapat membantu Anda mengatasi rasa mual. Jahe sudah terbukti menjadi salah satu alter-
natif untuk mengurangi mual muntah saat hamil tanpa adanya efek samping yang berbahaya. Jahe memiliki efek aromaterapi yang dapat meningkatkan pergerakan saluran cerna dan dapat memblok respon mual. Kenakanlah pakaian senyaman mungkin dan tidak ketat. Zat besi dapat memperberat kerja sistem pencernaan. Jika Anda mengonsumsi vitamin untuk ibu hamil dengan dosis zat besi tinggi, Anda bisa berkonsultasi ke dokter untuk meminta dosis yang lebih rendah. Hal yang tidak kalah penting yaitu menghindari stress. Untuk pengobatan hipermeresis gravidarum tergantung tingkat keparahan yang dialami. Dokter biasanya akan memberikan obat pereda mual. Namun, hindari mengonsumsi obat anti-mual tanpa konsultasi dengan dokter karena berisiko membahayakan janin. Sebagian besar penyakit ini dapat membaik dengan sendirinya pada usia kehamilan 20-22 minggu, pada tingkatan yang berat ibu perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk pemberian cairan, dan obat-obatan secara intravena guna mengganti cairan tubuh yang keluar dan untuk mengurangi gejala mual-muntah. Berita baiknya, mual muntah saat hamil yang parah sekalipun kemungkinan besar tidak akan membahayakan bayi Anda jika cepat ditangani. Bersabar dan tetap kuat, ingatlah setelah Anda berhasil melewatinya, Anda akan memiliki bayi lucu yang siap menerima limpahan kasih sayang dari orangtuanya. Semoga bermanfaat.
TunaiKita Gelorakan Semangat Lombok di ’’Funwalk’’ Pasar Pancingan PT Digital TunaiKita (TunaiKita) berpartisipasi dalam kegiatan Funwalk Pasar Pancingan bersama Generasi Pesona Indonesia di Lombok Tengah (Loteng). TunaiKita menyajikan informasi menarik bagi para peserta kegiatan di salah satu daerah tujuan wisata milennial di Lombok ini. Selain melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi finansial yang bertanggungjawab untuk hidup lebih baik, TunaiKita juga mengajak masyarakat membiasakan hidup sehat dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan. Kegiatan yang menjadi pembuka tahun baru 2019 ini mengusung semangat untuk tetap hidup sehat dan maju meraih masa depan. Menurut Direktur TunaiKita Andry Huzain, hadirnya TunaiKita di Lombok adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat Lombok untuk mengakses layanan keuangan yang selama ini kurang terlayani lembaga keuangan konvensional. Teknologi yang ditawarkan telah memberikan peluang lebih besar bagi publik dalam mengakses layanan keuangan di Indonesia. ‘’Dari awal hadirnya TunaiKita sampai saat ini, TunaiKita secara aktif telah melaku-
kan ekspansi layanan ke berbagai daerah di Indonesia, untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional, maupun konsumen yang membutuhkan pinjaman cepat dari lembaga keuangan yang kredibel,” kata Andry dalam keterangannya, Minggu (13/1). TunaiKita hadir dengan misi mengenalkan teknologi finansial ke masyarakat Lombok, dengan penawaran produk pinjaman cepat tanpa agunan dengan proses pengajuan pinjaman yang mudah. Dalam pemrosesan data, TunaiKita menggunakan teknologi lending robot yang merupakan teknologi pemrosesan data melalui algoritma komputer untuk menentukan kelayakan kredit seorang nasabah. Setelah melengkapi data melalui aplikasi dalam tiga menit, persetujuan kredit bisa diperoleh dalam waktu 24 jam. Jumlah pinjaman yang ditawarkan berkisar Rp500.000 sampai Rp20 juta, dengan jangka waktu 10 hari hingga 6 bulan. Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari pemanfaatan teknologi finansial yang bertanggung jawab dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, TunaiKita telah
menjalin kerjasama dengan beberapa institusi keuangan khususnya untuk membantu masyarakat dalam penguatan keuangan usaha mikro dan menengah. TunaiKita terus mengembangkan berbagai layanan keuangan dengan berbagai kemudahan yang diharapkan
‘’Ya, masalahnya masih pada pembentukan Pokmas,’’ katanya menjawab Suara NTB terkait sumbatan realisasi anggaran korban gempa. Fakta di lapangan, bahwa jumlah Pokmas belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Sehingga ini mempengaruhi percepatan penyaluran dana, pembelian bahan ke aplikator, hingga pelaksanaan pembangunan Huntap. Kendala di Pokmas seperti berantai. Meski sudah terbentuk, belum bisa bekerja sebelum di SK kan Bupati dan Walikota. Jumlah per 12 Januari, Pokmas terbentuk 1.878 untuk menangani 22.895 KK. Sementara yang sudah sudah di SK kan
1.604 orang dan SK masyarakat penerima 20.062 KK. Kendala berantai dimaksudnya, masih terkait Pokmas, namun kali ini soal rekening terbentuk dan terisi. Sebab tidak semua rekening yang sudah dibentuk praktis terisi. Jumlah rekening Pokmas terbentuk 508 dan rekening KK terbentuk 15.894. Sedangkan yang terisi masih jauh dari jumlah itu. Untuk rekening Pokmas baru terisi 508, sedangkan rekening KK terisi 7.402. Dampak lambannya Pokmas ini kemudian berpengaruh pada realisasi pembangunan Huntap. Untuk Risha terbangun 1.885 unit, Rika 715 unit, Riko 1.218 unit, jenis huntap lainnya 40 unit. Sementara yang sudah
sis teknologi. Melalui kredit bertanggungjawab, TunaiKita siap membantu masyarakat dalam penyediaan pinjaman, baik untuk kegiatan konsumsi maupun penguatan keuangan usaha mikro kecil dan menengah,” jelas Yos Kusuma, Senior Communication Manager TunaiKita. (r)
TunaiKita berpartisipasi dalam kegiatan Funwalk
Baru Jadi 3.915 Huntap Dari Hal. 1
dapat menciptakan iklim layangan keuangan yang bermanfaat dan bertanggung jawab. “Tujuan kita berpartisipasi di kegiatan Funwalk ini untuk menyajikan informasi kepada masyarakat luas di Kota Lombok agar memahami manfaat, hak serta kewajiban konsumen produk finansial berba-
bangun secara individu 57 unit. ‘’Sehingga jumlah total yang baru terbangun 3.195 unit,’’ sebutnya. Sementara di sisi lain, transfer dana pusat sudah tidak ada persoalan, sebab sudah masuk ke rekening BPBD. Bahkan sudah sebagian besar disalurkan BPBD ke rekening masyarakat, mencapai Rp3,184 triliun. ‘’Masih tersisa Rp331 miliar di rekening BPBD,’’ jelasnya. Untuk itu Rum sangat berharap partisipasi masyarakat, khususnya terdampak untuk membantu percepatan pembentukan Pokmas. Dukungan bupati dan walikota daerah terdampak juga sangat penting, karena akan menerbitkan SK pembentukan Pokmas. (ars)
Kaji Permintaan Audit Dari Hal. 1 Pada bagian ini memang menjadi peran pihaknya, membantu tugas audit sesuai permintaan. Guna mengecek sejauhmana pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk kaitan dengan anggaran bantuan korban gempa. ‘’Jadi itu tugas kami membantu, dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, keuangan negara, termasuk instansi instansi daerah,’’ tandasnya. Ia memahami bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi penyidik terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dalam penyaluran dana gempa. Posisi pihaknya adalah sebagai bagian dari penegakan hokum. Tidak saja dalam pemenuhan audit, juga edukasi pemahaman ten-
tang ilmu auditor. ‘’Bagaimana mengecek anggaran dengan baik, tidak saja soal gempa saja, juga kaitan dengan anggaran lain,’’ jelasnya. Apakah sudah ada permintaan lisan maupun tertulis? Sejauh ini katanya, belum ada. Pihaknya siap menjawab jika ada permintaan diawali dengan kajian atas permohonan audit dimaksud. Sebelumnya, Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharudin mengungkapkan akan melibatkan BPKP untuk melengkapi penyelidikan penyaluran dana bantuan untuk korban gempa. Keahlian auditor diperlukan agar pihaknya punya gambaran masalah utama dan persoalan ikutannya yang menjadi penyebab dana bencana lamban disalurkan. (ars)
Kemenhub Tawarkan Swasta Bangun Hotel dan Mal di Terminal Mandalika Dari Hal. 1 Untuk terminal, kata Budi, fungsinya bisa tinggal sedikit saja. Minimal ada pelayanan untuk penumpang. Sementara lahanlainnya dapat digunakan untuk kepentingan komersil atau bisnis. ‘’Kalau saya lihat, di antara sekian terminal yang ada di Indonesia, NTB ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup bagus Rp6,7 miliar. Sehingga renovasinya agak kelihatan,’’ ujarnya.
Dibandingkan terminal lainnya di Indonesia, rata-rata mendapatkan alokasi anggaran renovasi sekitar Rp2 miliar. Tahun lalu, sekitar 50 terminal yang direnovasi Kemenhub termasuk Terminal Mandalika. Masyarakat diharapkan memanfaatkan terminal dengan baik. Dan mulai mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum seperti Bus Rapid Transit (BRT), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Angkutan Kota Dalam Provinsi
(AKDP). Sehingga kemacetan kota bisa dikurangi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan terminal, Budi mengatakan sedang dilakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tentang angkutan umum. Pasalnya, masih ada operator yang memiliki tempattempat ruang tunggu dan menurunkan penumpang di jalan. ‘’Sekarang dengan perubahan Permenhub No. 35, sedang finalisasi. Tidak lagi operator yang menaikkan maupun menu-
runkan penumpang di tempat mereka. Jadi semuanya harus lewat terminal,’’ katanya. Ia mengatakan, dalam Permenhub tersebut nantinya akan mengatur pemberian sanksi bagi operator yang melanggar ketentuan. Atau menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. ‘’Kalau mereka tidak patuh maka perizinan akan kita hambat, izin bisa kita cabut,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) XII Bali dan NTB,
Drs. Agung Hartono, M. STr menyebutkan Terminal Mandalika memiliki luas 3000,4 meter persegi. Dimana revitalisasi dilakukan 2018 lalu. Revitalisasi Terminal Mandalika menghabiskan anggaran sebesar Rp6,5 miliar dari pagu Rp6,7 miliar. Pengerjaan revitalisasi Terminal Mandalika dikerjakan sejak 24 April. Akibat gempa beberapa waktu lalu membuat beberapa pekerjaan rusak, sehingga dilakukan addendum kontrak. (nas)
Waspadai Cuaca Ekstrem Saat Puncak Musim Hujan Dari Hal. 1 Analisis curah hujan didasarkan pada pengamatan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 di Kabupaten/Kota Bima berkisar antara 0 - 300 mm, Dompu berkisar antara 0 300 mm, Kota bima berkisar antara 21 - 300 mm, Lombok barat berkisar antara 11 - 200 mm, Lombok tengah berkisar antara 21 - 300 mm, Lombok timur berkisar antara 21 - 300 mm, Lombok utara berkisar antara 51 - 200 mm, Mataram berkisar antara 11 - 50 mm, Sumbawa berkisar antara 0 200 mm, Sumbawa barat berkisar antara 0 - 150 mm.
Pada dasarian II juga juga berkisar sama. Namun peluang terjadinya hujan pada dasarian II Januari 2019 di seluruh wilayah NTB masih tinggi. Hasil analisis, hujan dengan kategori rendah >20 mm/dasarian dan menengah >50 mm/dasarian. “Sementara untuk hujan dengan kategori tinggi lebih dari 100 mm per dasarian, dominan memiliki peluang 30 sampai 100 persen terjadi di seluruh wilayah NTB,” paparnya. Wakodim juga menjelaskan kondisi kondisi dinamika atmosfer. Dimana, aliran massa udara di sebagian besar wilayah Indonesia sudah didominasi
oleh angin baratan. Sedangkan kondisi suhu muka laut di perairan NTB masih menunjukan kodisi cenderung normal. Sementara kondisi suhu muka laut di Samudera Pasifik saat ini menunjukan ada indikasi El Nino dengan intensitas Lemah. “Analisis angin menunjukkan angin Baratan sudah mendominasi wilayah NTB. Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya peluang terbentuknya awan – awan konvektif hujan di sebagian besar wilayah NTB,” paparnya. Dijelaskan juga, pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini sedang tidak aktif di wilayah benua maritim
menyebabkan wilayah subsiden atau kering mendominasi dan kurang mendukung peluang pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. “Soal dampak, sebagaimana penjelasan sebelumnya, dengan kondisi Provinsi NTB yang sudah mulai memasuki musim hujan, perlu diwaspadai terjadinya angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor di wilayah – wilayah bantaran sungai serta di wilayah perbukitan yang rawan longsor,” paparnya. BMKG Stasiun Klimatologi BIL juga mengeluarkan peringatan dini cuaca sejak 14 sampai 20 Januari menda-
tang. Potensi hujan lebat hingga sedang terjadi di wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Bima. ‘’Potensi hujan dengan intensitas ringan hampir terjadi di seluruh wilayah NTB, pada siang hingga malam hari,’’ jelas Prakirawan BIL Desi Megawati. Suhu udara disebutnya antara 23 sampai 34 0C. Sementara angin permukaan bertiup dengan variasi arah dominan dari Barat Daya hingga Barat Laut, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 Km/jam. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 15 Januari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Golden Palace Hotel Lombok Promosikan Dua Menu Baru Mataram (Suara NTB) Hotel Golden Palace menawarkan paket promo makanan menarik di awal tahun sampai Februari. Dua menu andalan itu giant hotdog dan banteng ngangak. Dua menu terbaru dapat dinikmati dengan harga super murah. Juru Masak Muchlis Affandy mengatakan, menu promosi itu merupakan inovasi
bersama tim. Makanan giant hotdog adalah masakan lokal dikolaborasikan dengan bumbu ayam taliwang. “Jadi hotdog itu masakan Eropa, tapi kita ini coba combain dengan di dalamnya masakan lokal yaitu bumbu Taliwang. Kita pakai untuk memperkenalkan bahwa bumbu Taliwang itu bisa dipakai di mana saja, nggak
harus cuma ayam,” jelas Muchlis Affandy. Demikian juga dengan giant hotdog juga terbuat dari jagung yang direbus dengan susu. Diketahui, jagung juga salah satu komoditi andalan masyarakat di NTB. Berbeda halnya dengan menu banteng ngangak. Muchlis terinspirasi usai berkunjung ke Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
“Ketika mencicipi masakan banteng ngangak yang pedas ini akan membuat orang lain untuk buka mulutnya. Dan bahannya dari sapi lokal, sayuran, ayam (sesuai selera) dan biteken yang di goreng. Sedangkan sambal, ada sambal taliwang dan sambal sechuan (sesuai selera),” bebernya. Sementa-
MENU BARU - Dua juru masak Hotel Golden Palace Lombok menyajikan dua menu andalan giant hotdog dan banteng ngangak pada acara promosi, Senin (14/1).
(Suara NTB/mhj)
ra Sales Marketing Hotel Golden Palace Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami mengatakan, promosi dua menu baru dilakukan selama dua bulan. Ini akan jadi menu andalan hotel yang terletak di Jalan Sriwijaya tersebut. “Ini promo kita di bulan ini tepatnya biasanya dua bulan
sekali ganti promo. Cuma yang bulan ini ada giant hotdog dan banteng ngangak,” ujar Ida Ayu. Dijelaskan, menu itu merupakan perpaduan rasa makanan yang dibalut dalam satu roti. Dari sisi harga terbilang terjangkau. Pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp60.000/
porsi untuk giant hotdog dan banteng ngangak plus pajak. Selain itu, manajemen hotel juga menyediakan harga makanan yang paling murah mulai dari harga Rp15.000/porsi. “Jadi kalau di sini apa yang dimakan, itu yang bayar. Harganya juga mulai dari Rp15.000,” tutupnya. (mhj)