Edisi Jumat 14 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 14 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 77 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penjabat Sekda NTB Dilantik

Fokus Awal Sosialisasi RPJMD Secara Masif Mataram (Suara NTB) Ir. H.Iswandi, M.Si dilantik sebagai Penjabat Sekda NTB oleh Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, Kamis (13/6). Sebagai penjabat baru, Iswandi memiliki komitmen awal untuk menyosialisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB untuk periode tahun 2018 – 2023. ‘’Mensosialisasikan RPJMD secara masif. Dengan tujuan, setelah disosialisasikan dapat dilaksanakan seperti yang telah direncanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan,’’ ujar Iswandi setelah pelantikan.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 katanya, disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga mengarahkan masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di NTB sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2019-2023 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, Iswandi juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB untuk bekerjasama menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. ‘’Banyak hal yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan Perubahan APBD 2019. Kemudian APBD 2020 yang memerlukan kerja bersama dengan semua SKPD untuk dapat menuntaskan pekerjaan. Karena ini yang akan memantapkan jalannya pembangunan NTB pada tahun yang akan datang,’’ jelas Ke-

pala Bappenda NTB ini.

Sesuai dengan RPJMD perihal Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Iswandi menuturkan bahwa pajak daerah mengalami progres yang baik. Hanya saja sumber retribusi dan yang lainnya perlu kerja keras untuk dioptimalkan. ‘’Sumber – sumber retribusi, sumber penerimaan yang lain perlu kerja keras untuk dioptimalkan ke depan. Sehingga biaya – biaya yang diperlukan untuk pembangunan itu bisa diwujudkan,’’ ujarnya.

Fokuskan Birokrasi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini mengatakan, ada harapan ingin melakukan kegiatan lebih progresif, lebih cepat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

DILANTIK - H.Iswandi, dilantik sebagai Penjabat Sekda NTB oleh Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, Kamis (13/6).

Gubernur Belum Bentuk Pansel Sekda Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah melantik dan mengambil sumpah jabatan Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si. Pascapelantikan Penjabat Sekda tersebut, Gubernur belum memerintahkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang akan ber-

TO K O H Ada Tugas Khusus GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melantik Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si sebagai Penjabat Sekda NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (13/6) siang. Pada kesempatan tersebut, gubernur sempat menyentil pejabat yang berubah setelah diberikan amanah memegang jabatan.

Terhadap Penjabat Sekda NTB, dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd memberikan tugas khusus kepada Iswandi.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Pendakian Rinjani Dibuka dari Empat Jalur Mataram (Suara NTB) Kerinduan dan penantian panjang wisatawan domestik dan mancanegara berakhir.

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) resmi mem-

buka jalur pendakian via empat pintu masuk. Pembukaan itu ditandai dengan surat dari Taman Nasional Nomor UN. 745 tanggal 12 Juni 2019.

Surat itu berisi undangan

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)

Tim Khusus Percepatan Sirkuit MotoGP

(Suara NTB/ist_TNGR)

PLANG - Tim Survei TNGR memasang plang larangan dilalui pendaki karena jalur berpotensi longsor.

rapat pembukaan resmi jalur pendakian Rinjani, dipimpin Kepala TNGR Sudiyono. ‘’Jalur pendakian Rinjani akan resmi dibuka mulai Jumat besok (hari ini, red),’’ kata Sudiyono kepada Suara NTB Kamis (13/6).

Pertimbangan jalur dibuka, setelah Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) sudah mengeluarkan izin. Dasar izin itu melalui proses survei lapangan yang sudah tiga kali dilakukan. Survei sebelumnya Mei lalu, melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung. Baru baru ini, tim susulan melakukan pemetaan lagi untuk pematangan jalur yang akan dilalui pendaki.

Namun demikian, meski dibuka, akses pendakian dibatasi. Pendaki akan diizinkan beberapa meter sebelum Pelawangan untuk kegiatan camping.

Bersambung ke hal 15

BMKG Keluarkan Peringatan Bahaya Gelombang Tinggi

Wacana Jembatan Lombok-Sumbawa

Mendorong Akselerasi Ekonomi dan Persempit Ketimpangan Wacana pembangunan jembatan penghubung Lombok- Sumbawa, mendapatkan banyak respons positif. Termasuk Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, yang menyambut positif rencana dimaksud. Dalam mendorong akselerasi ekonomi dan pariwisata di Pulau Sumbawa. ‘’SANGAT setuju dan saya mengapresiasi rencana ini.

Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Jangan sampai hanya sekadar mimpi.

Karena mesti dicari daratan terdekat antara Lombok dan Sumbawa, yang jika dikalkulasi tentu jaraknya cukup jauh, dalam hitungan beberapa kilometer.

Berbed a

H. Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB akan turun tangan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembebasan lahan Sirkuit Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Prinsipnya, Pemprov menginginkan agar ada win-win solution yang dapat diambil antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan warga yang menjadi pemilik lahan.

Demikian disampaikan, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME , Kamis (13/ 6) siang. Menurutnya, adanya dukungan pemerintah pusat yang akan membantu ITDC mengenai persoalan pembebasan lahan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika semata-mata untuk memperlancar semua proses penyelesaiannya.

Bersambung ke hal 15

tugas melakukan seleksi terbuka Sekda NTB definitif.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menjelaskan pihaknya masih menunggu arahan Gubernur terkait pembentukan Pansel Sekda.

Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 wa, Samudera Hindia bagiMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 an Selatan NTB, Selat Badan Meteorologi Kli1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 matologi dan Geofisika Sape,’’ kata Prakirawan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 (BMKG) mengeluarkan BMKG Stasiun Meteorolo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 peringatan dini cuaca buruk gi Kelas II Bendara Interna1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 di kawasan perairan. Meny- sional Lombok, Made Budi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 usul, tinggi gelombang em- Setyawan, ST, Kamis (13/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pat sampai enam meter 6) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Peringatan dini gelomyang sangat berbahaya un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tuk aktivitas transportasi bang tinggi sampai 16 Juni 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 laut. Akibat cuaca buruk, mendatang, diperkirakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pelabuhan Kayangan – mulai pukul 08.00 Wita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Poto Tano sempat ditutup. sampai dengan pukul 20.00 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ‘’Waspadai gelombang Wita. Perkiraan gelombang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tinggi yang mencapai lebih tinggi dibagi tiga kawasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dari dua meter di Selat dan tingkat kekhawatiran.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Lombok bagian Utara dan Di kawasan Selat Lombok 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Selatan, selat alas bagian dan Sumbawa antara 0,5 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Selatan, Laut Sumbawa, sampai 2,5 meter.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Perairan Selatan Sumba- Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 (Suara NTB/SAR_mataram) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 CUACA BURUK - Sebuah truk menimpa mobil di KMP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Liberti 1 akibat cuaca buruk, Rabu (12/6) malam.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

H Bambang M Yasin

dengan jembatan Suramadu, yang bisa terlihat antara dua daratan (Surabaya dan Madura),’’ terangnya ketika dimintai tanggapannya oleh Suara NTB, Kamis (13/6) kemarin, di ruang kerjanya.

Sebagai orang NTB, bupati tentu saja bangga dengan rencana spektakuler ini. Kalau bisa diwujdukan, maka ketimpangan kedua pulau, Lombok dan Sumbawa bisa diminimalisir. ‘’Luar biasa kalau bisa diwujudkan oleh Pemprov dan ini sangat mungkin diwujudkan. Bukan hanya akan tercipta akselerasi ekonomi.

Hj. Indah Dhamayanti Putri

Ongkos dari Sumbawa atau sebaliknya bisa dihemat. Termasuk wisata Lombok juga bergeser ke Sumbawa,’’ kata H. Husni.

Keindahan alam yang menjadi daya tari wisata tidak hanya ada di Pulau Lombok.

Tetapi Pulau Sumbawa juga menyimpan keindahlan yang tak kalah menariknya dari Gili Trawangan misalnya yang ada di Pulau Lombok.

Sumbawa juga memiliki Pulau Moyo dan pulau pulau kecil ekstotis lainnya. ‘’Ketika jembatan tembus, Bersambung ke hal 15

H.M. Husni Djibril

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Evaluasi Pengamanan Lebaran KECAMATAN Mataram melakukan evaluasi terhadap pengamanan pascalebaran. Tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban berarti. Antisipasi kerawanan perlu ditingkatkan oleh masyarakat. Demikian disampaikan Camat Mataram, Zarkasyi dikonfirmasi Rabu (12/6).

Pengamanan saat lebaran maupun lebaran topat, kecamatan Mataram memiliki perangkat dengan membangun kemitraan bersama Polsek, Koramil, FKDM serta Linmas. Sebab, potensi kerawanan bukan saja terjadi di jalan raya dan lokasi perayaan topat. Tetapi, secara keseluruhan kerawanan juga perlu diantisipasi di lingkungan maupun perumahan heterogen. “Persiapan itu kita lakukan mengantisipasi kerawanan,” katanya.

Kecenderungan pada lebaran Idul Fitri dan lebaran topat serta perayaan maulid tindakan kriminalitas cukup mengkhawatirkan. Terutama aksi pencurian rumah kosong maupun pencurian kendaraan.

Zarkasyi menegaskan, bukan berarti ia mengklaim aksi kriminalitas itu terjadi pada momen tersebut. Tetapi biasanya sudah jadi kebiasaan pelaku kriminalitas memanfaatkan kesibukan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tidak – tidak, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Dari evaluasi pelaksanaan keamanan, tidak ada gangguan berarti dilaporkan oleh masyarakat. Pasalnya, petugas keamanan di lingkungan secara optimal melakukan patroli di lingkungan. “Alhamdulillah, tidak ada kejadian gangguan keamanan yang berarti,” katanya.

Untuk kasus kriminalitas seperti pencurian, pelakunya bukan saja berasal dari Kota Mataram, melainkan orang – orang luar. Kondisi ini perlu juga diantisipasi oleh masyarakat agar tidak lengah atau lalai terhadap barang berharga milik mereka.

Pelaksanaan lebaran topat di Kecamatan Mataram, juga diselenggarakan oleh masyarakat di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur. Pelaksanaan pun berjalan lancar tanpa ada gangguan kamtibmas.

Mantan Camat Ampenan ini mengingatkan, persoalan keamanan tidak bisa juga sepenuhnya diserahkan ke pemerintah maupun petugas keamanan. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran sendiri untuk mengantisipasi potensi kerawanan seperti pencurian dan aksi kriminalitas lainnya.

“Ya, kita harapkan masyarakat juga tetap waspada dan sama – sama menjaga keamanan di wilayah masing – masing,” demikian kata dia.

Zarkasyi (cem) (Suara NTB/cem)

Belum Mampu Kelola MWP ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., menyambut baik rencana Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan menginisiasi penyusunan regulasi terkait retribusi olahraga. Ini, katanya, kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (13/6), berkaca dari beberapa aset olahraga milik Pemkot Mataram yang hingga kini masih mangkrak. ‘’Seperti MWP (Mataram Water Park) kan dari dulu kita sarankan pemerintah kota ini mengalihkan pengelolaannya pada pihak ketiga ketimbang dikelola sendiri oleh OPD. Kan hanya sekadar wacana,’’ sesalnya. Selama ini, kata Gus Arik, sapaan akrabnya OPD yang membidangi masalah keolahragaan belum mampu mengelola MWP secara maksimal.

Selama ini anggaran pemeliharaan MWP masih membebani APBD Kota Mataram ‘’Iya kalau dianggarkan terus pemeliharaan lalu dimanfaatkan, tidak masalah. Ini dianggarkan tapi tidak dimanfaatkan. Jadi siklus di sana itu siklus lucu. Diperbaiki untuk dirusak, bukan diperbaiki untuk dipergunakan,’’ ucapnya.

Artinya, semua sarana olahraga yang dimiliki oleh Pemkot Mataram boleh ditarik retribusi. ‘’Memang ada yang boleh dipungut dan ada yang tidak. Misalnya seperti Lapangan Sangkareang. Tetapi di sana ada elemen lanjutan yang berkaitan dengan itu seperti PKL,’’ terangnya. Sehingga, retribusi yang masuk berasal dari retribusi PKL. Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana olahraga menurut Gus Arik, wajar kalau dipungut retribusinya.

Retribusi tempat olagraga ini dapat dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan. Dia mencontohkan pungutan retribusi Gelanggang Olahraga dan GOR 17 Desember. Gus Arik sepakat ketika pemerintah akan melakukan penarikan retribusi maka tempattempat olahraga itu harus dilengkapi sarana dan prasarananya.

Kata Ketua Pansus Penyelenggaraan Keolahragaan ini, hal itu juga akan diatur dalam raperda olahraga. ‘’Kita juga akan masukkan konten seperti itu dalam salah satu pasal dan kita nanti akan membangun sarana dan prasarana yang akan kita push,’’ imbuhnya. Dengan sudah berpisahnya Dispora dari urusan pendidikan, dia berharap dinas ini akan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

Terhadap wacana pembangunan Mataram Sport Center, Politisi Demokrat ini menyatakan sangat mendukung. Namun demikian, dia berharap wacana tersebut tidak sebatas rencana belaka, tapi harus diwujudkan. ‘’Jangan sampai semangat 45 tetapi pelaksanaannya kendor. (fit) IGB Hari Sudana Putra (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

PEMULUNG - Seorang pemulung mencari barang rongsokan di depan salah satu hotel di Kecamatan Mataram. Angka kemiskinan Kota Mataram tahun 2018 meningkat. Dari sebelumnya 8,96 persen naik menjadi 9 persen lebih. Kenaikan ini salah satunya dipicu oleh gempa bumi bulan Juli lalu. Sementara geliat ekonomi masyarakat menurun.

Pilkada Kota Mataram Butuh Biaya Rp45 Miliar Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mengajukan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Untuk pilkada kota Mataram dibutuhkan biaya sekitar Rp45.

Tahapan Pilkada akan dimulai September 2019 mendatang.

Pengajuan anggaran Pilkada oleh KPU senilai Rp30 miliar.

Sementara pengajuan dana oleh Bawaslu hanya mengajukan setengah dari proposal permintaan dana oleh KPU. Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin membenarkan pihaknya telah mengajukan proposal pengajuan dana Pilkada ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram. Anggaran diajukan Rp30 miliar untuk tahapan hingga

pencetakan kertas suara dan antisipasi gugatan. “Kita sudah ajukan ke Pemkot Mataram Rp30 miliar,” kata Husni dikonfirmasi, Kamis (13/6).

Besarnya pengajuan anggaran Pilkada itu, KPU harus melakukan pengadaan kertas suara, membayar honor petugas serta perangkat ad hock, termasuk sosialisasi, debat kandidat serta antisipasi gugatan.

Husni menambahkan, tahapan Pilkada sudah dimulai

pada bulan September. Artinya, anggaran mulai dibutuhkan untuk pembiayaan. Pembiayaan tahun ini kemungkinan membutuhkan anggaran Rp1 miliar. Sisanya ditambah pada APBD murni 2020 mendatang. “Mungkin tahun Rp1 miliar dulu. Sisanya baru tahun berikutnya,” tambahnya.

Secara akumulasi kebutuhan anggaran Pilkada bisa saja lebih dari Rp30 miliar. Tetapi sambung Husni, tergantung dari kebijakan Pemkot Mataram

mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menyusun proposal pengajuan anggaran untuk pengawasan Pilkada Kota Mataram tahun 2020.

Dana diajukan sekitar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar atau setengah dari dana diajukan oleh KPU. “Kalau kami di Bawaslu cukup setengah saja dari pengajuan KPU,” kata Hasan.

Anggaran itu digunakan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Hasan menambahkan, pola sosialisasi dilakukan Bawaslu tidak lagi ke kelurahan atau lingkungan. Ba-

waslu mencoba sosialisasi ke tiap rukun tetangga (RT). Tujuannya agar memahami mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada.

Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi mengungkapkan, sejauh ini usulan dana Pilkada telah diterima dari KPU. Anggaran diajukan sekitar Rp30 miliar. Usulan ini akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Kemungkinan dana pilkada dialokasikan bertahap.

Artinya, di tahun 2019 diberikan sebagian dan akan ditambah pada APBD 2020 mendatang. “Insya Allah, hari Senin (17/6), TAPD akan lakukan pembahasan,” demikian kata dia. (cem)

Kejaksaan Segera Tagih Walikota akan Awasi Penunggak Pajak Reklame Ketat Penggunaan mendukung langkah Pemkot Mataram melakuMataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Mataram tertarik menel- kan penegakan hukum untuk mengantisipasi isik indikasi dugaan tunggakan pajak reklame kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari yang belum disetor oleh pengusaha ke kas daer- sektor pajak reklame.

Menjadi pertanyaan kata dia, tunggakan ah. Lembaga Adhyaksa ini, menunggu surat kuasa khusus (SKK) dari pemkot untuk pajak reklame ini sejak dua tahun selalu menjadi temuan. Dia mencurigai bahwa ada pemain melakukan penagihan.

Dalam penagihan pajak, Kejaksaan akan reklame di luar anggotanya tidak membayar segera berkoordinasi dengan Badan Keuangan pajak. Sebab, pengusaha reklame luar seperti Daerah (BKD) memilah mana saja potensi dari Surabaya juga memasang reklame kemupajak belum tertagih. Data itu akan diklari- dian meninggalkan begitu saja, tanpa memfikasi ke objek pajak. Untuk SKK, kata Kasi bayar pajak ke daerah. “Saya cek ke anggota Datun Kejari Mataram, Agus Ary Artha dikon- tidak ada. Mereka tetap bayar pajak,” kata firmasi, Kamis (13/6) berlaku kapan saja sep- Firadz.

Ketidaktaatan pengusaha reklame dari luar anjang dikeluarkan oleh pemberi SKK dalam justru merugikan pengusaha reklame di lokal. hal ini Pemkot Mataram.

“Kita berkomunikasi dulu dengan BKD Kerugian itu sedikit mengganggu kepercayaan mana saja pajak yang harus ditagih,” katanya. masyarakat. Sementara, pelakunya adalah Tunggakan pajak tahun berapa pun kata dia, pengusaha dari luar.

Sebagai contoh sambung Firadz, papan rektetap bisa ditagih sepanjang itu pajak yang belum disetor ke kas daerah. Kejaksaan akan lame dipasang di konter telepone seluler di sepmulai turun menagih tergantung dari SKK dike- anjang Ampenan hingga Cakranegara dipasang sebagian besar oleh pengusaha dari Jawa dan luarkan oleh BKD. Bali. Mereka melepas begitu saja dan ketiKepala BKD, Drs. H. M. Syakirin ka ditagih pajak ke pemilik konter tidak Hukmi mengatakan, penerbitan tahu - menahu.

SKK masih proses. Sebelum taArtinya, kasus ini harus dikendalihap itu, pihaknya sedang memkan oleh pemerintah atau instansi buat stiker sebagai bagian dari teknis sehingga tidak menyebabkan amanat Peraturan Daerah. Stikkebocoran. Dan, sasarannya ke asoer nantinya akan ditempel pada siasi. “Pemilik toko tidak tahu kareklame yang menunggak minilau mereka harus bayar pajak. Jadmal 40 persen dari nilai pajak inya mereka persilakan saja diyang belum dibayar. cabut,” tandasnya.

“Iya, ini dalam proses. Tapi Dia meyakini pengusaha reklame kita mulai dulu penempelan stikdi Kota Mataram, seluruhnya er reklame yang nunggak bayar pakooperatif membayar kejak,” kata Syakirin. Penyelesaian wajiban mereka ke tunggakan pajak reklame samdaerah. Asosiasi bung Syakirin, Sekda mendorselalu memberiong agar berkoordinasi dengan kan pembiDinas Perumahan dan Kanaan ke angwasan Pemukiman dan Digota agar nas Penanaman Modal dan sama – Pelayanan Terpadu Satu sama taat Pintu. membayar Ketua Asosiasi pajak.

Pengusaha Advertising (cem) Kota Mataram, Firadz Agus Ary Artha (Suara NTB/cem)

Dana Kelurahan

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduhmengingatkanpenggunaan dana kelurahan jangan sampai menimbulkan permasalahan hukum. Walikota akan mengawasi secara ketat pelaksanaan penggunaan dana kelurahan. Sementara realisasi penyerapan dana dijadikan bahan evaluasi “Ini juga jadi bahan saya mengevaluasi kinerja lurah,” kata Walikota ditemui usai menghadiri halal bihalal di gedung DPRD Kota Mataram, Kamis (13/6).

Dari 50 kelurahan hanya satu yang telah mengajukan pencairan dana tahap pertama. Ahyar menyampaikan, kelurahan kemungkinan sedang menyiapkan administrasi. Tetapi ini didorong agar segera direalisasikan agar masyarakat segera menikmati program pemerintah.

Dia tidak mau pekerjaan ditumpukdiakhirtahunsehinggaterkesan kejar tayang dan mempengaruhi kualitas. “Kita tetap dorong segera dieksekusi,” tandasnya.

Menurutnya, serapan keuangan tidak saja di kelurahan, melainkan organisasi perangkat daerah (OPD) juga didorong untuk segera mengeksekusi program mereka. Sebab, ini berkaitan dengan realisasi fisik dan keuangan.

Dari realisasi fisik dan keuangan, kata Walikota, dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja pimpinan OPD. “Ini salah satu bahan saya untuk mengevaluasi kinerja pejabat,” tegasnya.

Camat Ampenan, Muzakir Wallad mengatakan, kelurahan memiliki tantangan cukup be-

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh rat terhadap pengelolaan dana kelurahan tersebut. Ketersedian sumberdaya manusia di kelurahan jadi tantangan besar.

Bukan berarti kata dia, kualitas pegawai kelurahan tidak mumpuni. Dana kelurahan merupakan barang baru sehingga perlu proses memahami mekanisme penggunaan maupun pelaporan. “Paling berat sih soal SDM di kelurahan,” akunya.

Sebagian kelurahan sudah ada yang mengajukan pencairan dana.

Pihaknya secara kolektif akan menyerahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, pihaknya masih melihat apa yang menjadi kendala, sehingga macetnya pengajuan pencairan dana kelurahan. Apakah kecamatan memiliki teknis mengajukan bersamaan ataukah ada persoalan teknis jadi pertimbangan. (cem)

Serapan Anggaran Dua OPD Masuk Zona Merah Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengevaluasi serapan anggaran berupa keuangan dan fisik seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Mataram di bulan Mei. Dua OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Bagian Kesra Setda Kota Mataram masuk zona merah dengan serapan di bawah 50 persen.

Total belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2019 adalah sebesar Rp1.446.318.322.600. Untuk belanja tidak langsung senilai Rp587.560.967.741.

Dan, belanja langsung senilai Rp858.757.354.859.

Serapan keuangan dan fisik pada posisi bulan Mei ditargetkan 38 persen. Capaian Pemkot

Mataram untuk realisasi keuangan 29,62 persen atau Rp428.419.807.850. Sementara, fisik mencapai 30,84 persen.

OPD di atas target atau zona hijau disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dengan serapan 29 persen sebanyak 14 OPD. Zona kuning dengan serapan 50 persen ke atas 33 OPD dan dua OPD zona merah. “Dinas PU dan Bagian Kesra masih di bawah target,” sebut Eko ditemui usai memimpin rapat koordinasi di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (13/6).

Permasalahan dihadapi OPD sehingga serapan tidak mencapai target di antaranya, revisi berjalan menyebabkan kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah triwulan I. Ked-

ua, dana alokasi khusus non fisik baru diluncurkan dari kementerian awal April, sehingga saat ini kegiatan masih dalam proses pengajuan SPJ. Selain itu sambung Sekda, faktor libur lebaran juga mempengaruhi sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah efektif bekerja. “Ada juga karena suasana lebaran mempengaruhi realisasi,” tambahnya. Namun demikian, ia terus mendorong pimpinan OPD segera mengeksekusi program mereka. Secara berkala akan dievaluasi sejauh mana serapan fisik maupun keuangan masing – masing OPD. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Mataram, Fathoni Asfriandi mengklaim, sebenarnya serapan fisik dan keuangannya posisi bulan Mei mencapai

33,48 persen. Hanya saja, pihaknya telat mengentri data ke aplikasi sehingga tidak tercatat. “Kita telat entri data saja. Kalau manualnya sudah 33,48 persen,” sebutnya.

Pekerjaan fisik seperti kegiatan haji nilainya Rp700 juta sudah berjalan. Ke depan, admin di Bagian Kesra akan didorong segera menyelesaikan laporan dan memasukkan ke aplikasi.

Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh telah memerintahkan Sekretaris Daerah mengevaluasi serapan fisik dan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah. Evaluasi sebagai bagian penilaian kinerja pimpinan OPD, camat dan lurah. Dari itu serapan akan dievaluasi kinerja seluruh pejabat di Pemkot Mataram. (cem)

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito

Jumat, 14 Juni 2019

Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menggelar kegiatan halal bihalal, Kamis (13/6) kemarin.

Dalam halal bihalal ini, DPRD Kota Mataram mengundang semua pihak. Mulai dari Walikota H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana, jajaran DPRD Kota Mataram, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, KPU Kota Mataram, dan Ba-

SUARA NTB DPRD Kota Mataram Gelar Halal Bihalal waslu Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Sumardi SH dalam sambutannya menyampaikan, bahwa hikmah dari halal bihalal adalah saling mengikhlaskan dan meng-clear-kan semua hubungan-hubungan kemanusiaan. Sehingga pada awal syawal ini betul-betul pada posisi kembali ke fitrah. Ini, lanjut Didi, sekaligus menjadi modal bagi pengabdian anggota dewan ke depan. ‘’Masih dalam suasana syawal, kami atas nama pimpinan maupun selaku pribadi mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 hijriah. Semoga berkah ramadan dapat memperkuat dan memperkokoh semangat kita untuk bagaimana melaksanakan tugas-tugas pengabdian di DPRD

Kota Mataram yang akan mengakhiri jabatan kami di periode ini pada tanggal 6 Agustus 2019. Semoga ini juga bisa memperkuat semangat bagaimana menunaikan tugas kami sampai hari akhir tanggal 6 Agustus 2019,’’ tuturnya Ada beberapa agenda penting yang harus diselesaikan oleh DPRD Kota Mataram.

Dimana saat ini, anggota dewan sedang berupaya menyelesaikan empat buah paket raperda. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini berharap empat raperda inisiatif tersebut, dapat diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Termasuk menindaklanjuti hasil audit BPK terhadap laporan keuangan untuk APBD 2018. Dewan juga fokus pada beberapa agenda

penting seperti pembahasan KUA PPAS maupun perubahan APBD 2019.

Sementara itu, Penceramah Dr. TGH. Abdul Aziz Sukarnawadi, MA., menguraikan hikmah halal bihalal. Menurutnya, halal bihalal ini menjadi bagian dari silaturahim. Dan silaturahim tidak hanya kepada sesama kerabat, kepada orang asing pun tidak boleh memutuskan silaturahim.

Walaupun tidak ada ikatan kekerabatan, bagaimanapun semua manusia adalah saudara yang lahir dari rahim yang sama, yakni Siti Hawa dan nabi Adam.

Oleh karena itu, dia mengajak semua tamu undangan yang hadir untuk mempererat silaturahim. Tidak hanya sesama keluarga, teman sejawat,

rekan kerja tapi juga semua anak bangsa. ‘’Semoga persatuan semua anak adam ini terus dipelihara,’’ katanya.

Abdul Aziz mendoakan majelis yang hadir pada kegiatan halal bihalal itu menjadi orang yang saleh dan salehah.

Saleh dan salehah adalah orang yang berbuat banyak manfaat bagi orang lain. ‘’Semakin bermanfaat dia bagi orang lain, semakin saleh lah dia di mata Allah,’’ katanya.

Karena sebaik-baik orang adalah bukan yang banyak beribadah, atau yang banyak ilmunya, tapi yang banyak memberi manfaat atau mem-

Halaman 3

beri jalan manfaat bagi orang lain. ‘’Itulah kesalehan yang harus kita tingkatkan terus menerus. Kita berikan manfaat bagi orang lain.

Beginilah hakikat dari ibadah kita selama ini, ibadah puasa, zakat agar hati menjadi bersih dan bertakwa,’’ pungkasnya. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH memberikan sambutan pada kegiatan halal bihalal di DPRD Kota Mataram, Kamis (13/6).

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

SALAMAN – Pimpinan DPRD Kota Mataram bersama Walikota dan Wakil Walikota Mataram dan semua tamu undangan yang hadir bersalam-salaman pada kegiatan halal bihalal di DPRD Kota mataram, Kamis kemarin.

Rintis Peluang Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032

Sirkuit MotoGP Didesain untuk F1

Praya (Suara NTB) Sirkuit MotoGP yang akan dibangun di kawasan The Mandalika Kuta oleh PT. Pengembang Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Vinci, investor asal Prancis, didesain juga untuk bisa menggelar balapan Formula One (F1). Menyusul adanya rencana pemerintah pusat untuk membawa balap F1 tersebut ke Indonesia di masa yang akan datang.

“Jadi sirkuit MotoGP yang akan kita bangun itu nantinya, didesain juga untuk bisa menggelar balap F1,” terang Direktur Teknis dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, Rabu (12/6) kemarin. Hanya saja, kapan balap F1 akan digelar pihaknya belum memastikan. Karena untuk balap F1 kemungkinan akan diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat.

Dimana nantinya, kemungkinan pembiayaan untuk mendatangkan balap F1 tersebut akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Mengingat, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Karena memang kelas event balap F1 lebih tinggi dari MotoGP. Sehingga agak berat kalau kemudian dibiayai oleh ITDC.

“Kita (ITDC) mungkin untuk MotoGP-nya saja. Nah, untuk balap F1, nanti pemerintah pusat yang akan tangani. Karena dari sisi pembiayaan, pemerintah pusat jelas jauh lebih mampu dari pada ITDC,” jelasnya.

Terpenting, sirkuitnya sudah disiapkan sejak awal. Soal kapan, akan digelar itu nanti pemerintah pusat yang tangani.

“MotoGP inikan kontraknya selama tiga tahun. Mulai tahun 2021 sampai 2023. Bisa jadi balap F1-nya setelah tahun 2023. Atau bisa saja bersamaan. Tergantung pemerintah pusat,” imbuh Ngurah.

Lebih jauh Ngurah menjelaskan, penyelenggaraan MotoGP dan balap F1 tersebut sangat penting. Bukan

hanya dari sisi perkembangan kawasan dan pariwisata semata. Tetapi penyelenggaraan dua balapan tersebut bisa menjadi pembuka pintu bagi Indonesia untuk bisa ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2032 mendatang.

“Indonesia kan punya obsesi sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Untuk bisa menjadi tuan rumah Olimpiade itu ada persyaratan dan tahapannya,” jelasnya. Paling tidak, negara tersebut sudah menyelenggarakan empat event skala internasional. Asian Games untuk kawasan Asia, kemudian MotoGP, balap F1 serta World Cup (piala dunia).

Sebelumnya Indonesia sudah sukses menggelar Asian Games. Ditambah gela-

ran MotoGP di tahun 2021.

Sehingga penyelenggaran balap F1 menjadi penting diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan obsesi Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2032 mendatang. “Menjadi tuan rumah Olimpiade ini menjadi cita-cita besar Pak Presiden. Sehingga inisiatif untuk menggelar balap F1 juga muncul dari bapak Presiden sendiri,” tambahnya.

Artinya ke depan, kawasan The Mandalika Kuta sangat strategis posisinya. Karena bisa tidaknya Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032 mendatang, sangat tergantung kesiapan kawasan The Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP serta balap F1.

Untuk itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan, sekecil apapun itu. Agar kawasan The Mandalika benar-benar siap dan mampu mengemban amanah sebagai penyelenggaran MotoGP dan balap F1 sekaligus pada waktunya nantinya. (kir)

FOTO BERSAMA - Dari kiri ke kanan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I wayan Sugiartha, pembaca tilawatil Quran, HM Husni, Ketua MUI Kota Mataram, mantan walikota administrative, HL. Mudjitahid, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Penceramah Dr. TGH. Abdul Aziz Sukarnawadi, MA., mantan Walikota Mataram HL. Mas’ud, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., berfoto bersama usai halal bihalal.

Oknum Kades di Lobar Diduga Kuasai Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) – Oknum Kepala Desa di Lombok Barat diduga menguasai aset berupa lahan milik Pemda di wilayah Kecamatan Labuapi. Aset seluas puluhan are yang seharusnya dipakai untuk perumahan nelayan ini, diduga dikuasai oleh oknum kades. Diatas lahan tersebut, oknum membangun sebuah rumah.

Menyikapi hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama bagian Hukum pun tengah mempersiapkan kajian untuk kemungkinan menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum (APH). Dikonfirmasi terkait adanya aset dikuasai oknum ini Asisten III, Dr. H Fathurrahim mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bagian BPKAD. “Kami akan dalami,” jelas dia. Pihaknya tidak tahu apakah oknum kades ini ikut mengambil atau menempati lahan itu bersama nelayan yang direlokasi di perumahan yang sudah dibangunkan di lahan

tersebut. Sementara itu, BPKAD Lobar yang dikonfirmasi mengaku telah menerima laporan terkait adanya oknum kades yang menguasai aset.

“Saat ini kami melakukan langkah koordinasi dengan bagian hukum membuat permohonan, pelaporan. Kami akan membakcup bagian hukum dengan data,” jelas Kepala BPKAD Mahyudin melalui Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD, L Gde Ramadhan Ayub kemarin.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan mediasi dengan oknum tersebut. Pihaknya akan menanyakan apa dasar kepemilikan bersangkutan sehingga menggunakan lahan. Dari sini pihaknya akan mengetahui apa dasarnya. Kalau oknum bertahan dengan argumen, maka diminta menggugat Pemda. Kalau pun oknum ini juga tetap menguasai maka tentu akan ditempuh jaur hukum dengan berkordinasi dengan bagian hukum.

Kalaupun kata dia, kemu-

ngkinan lahan itu dikuasai karena dibeli tentu di Pemda ada mekanisme dan prosesnya panjang. Sejauh ini setahu dia, tidak ada penjalan aset di daerah itu. Kalaupun lahan itu untuk perumahan nelayan, tentu peruntukan untuk nelayan perlu dikaji apakah boleh untuk oknum kades. Menurut dia, aset ini resmi milik daerah karena tercatat di neraca aset.

Menurut dia, ada penguasaan aset itu, yaitu secara yuridis, administrasi dan menguasai fisik. Kalaupun secara fisik Pemda belum menguasai dan yuridis belum ada sertifikat namun secara administrasi lahan itu tercatat menjadi aset daerah. “Kita tidak pernah jual aset di sana,” jelas dia.

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Lobar, Taufik menambahkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan BPKAD untuk penanganan aset yang dikuasai oknum kades tersebut. Setelah ada data dari BPKAD kata dia barulah ada kajian dari bagian hukum. (her)

Pahrur Rozi Siapkan Bukti Dugaan Manipulasi LPJ Bantuan Parpol Ketua DPC PPP Lotim Selong (Suara NTB) Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lotim, Pahrur Rozi, S.Sos, menyiapkan sejumlah bukti fisik dalam kasus dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan dana partai politik. Buktibukti itupun, katanya, sudah dilampirkan dalam pelaporan yang dimasukkan ke Polres Lotim, Rabu (12/6) lalu.

Laporan tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. M. A. Muzanni Umar. Sejumlah dokumen tersebut, beberapa diantaranya berupa pemalsuan tanda tangan pengurus DPC PPP Lotim termasuk Pahrur Rozi selaku sekretaris DPC PPP Lotim.

Pemalsuan juga dilakukan terhadap daftar hadir penerimaan uang transportasi peserta seminar PPP Lotim, daftar penerimaan uang transportasi peserta LKKD caleg dan pengurus harian DPC/PAC Lotim, daftar penerimaan uang transportasi peserta rapat pimpinan (Rapim) PPP Lotim.

Selanjutnya daftar penerimaan uang transportasi rapat perumusan calon sementara (DCS) anggota DPRD Lotim, dan daftar penerimaan uang transportasi peserta rapat pengurus harian DPC PPP Lotim pembentukan LP2 dan LPC anggota DPRD Lotim tahun 2019. “Se-

mua dugaan-dugaan dan buktibukti terlampir kami sampaikan ke kepolisian,” kata Pahrur Rozi didampingi Kuasa Hukumnya Achmad Syaifullah, SH. Pahrur Rozi menuturkan, awal mula kejadian ketika H. Muzanni, diangkat menjadi Ketua DPC PPP Lotim berdasarkan surat keputusan DPW PPP Nomor 017/SK/DPW/XI/ 2015 tanggal 26 November 2016.

Kemudian terlapor dalam menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2018 memprogramkan kegiatan partai politik dengan mengajukan proposal bantuan dana kegiatan partai politik berupa kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat kepada Pemda Lotim tanpa diketahui oleh Sekretaris DPC PPP Lotim.

Setelah mengajukan proposal itu, DPC PPP Lotim mendapat dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD Lotim tahun 2018 sebesar Rp103.508.700. Dengan adanya dana parpol tersebut, lanjutnya, H. Muzandi beserta pengurus partai lainnya mengharapkan adanya kegiatan baik kegiatan pendidikan politik maupun kegiatan operasional sekretariat.

“Akan tetapi hingga tahun 2019 bahkan setelah Pemilu hingga sekarang. Kegiatan yang dimaksudkan baik kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat tidak kunjung terealisasi,” terangnya.

Setelah dilakukan kroscek lebih

jauh pada Bulan Mei 2018. Pahrur Rozi, menemukan adanya dokumen berupa proposal permohonan bantuan dana parpol tahun 2018 dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana parpol DPC PPP yang ditandatangani H. Muzani yang telah dikirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan tembusan bupati, Kesbangpol, BPKAD dan Inspektorat Lotim.

Maka dari itu, adanya dokumen sebagaimana dimaksud, tidak adanya kegiatan yang dilakukan namun muncul LPJ. Sehingga dugaan awal, menunjukkan bahwa ketua DPC PPP Lotim telah melakukan kecurangan terhadap pengurus DPC PPP dan tubuh PPP sendiri. Adapun, pengurus partai yang diindikasikan telah dipalsukan tandatangannya, diantaranya, H. M. Ziyadi Akmal, jabatan Wakil Ketua DPC PPP Lotim, Suhirman, SH, Wakil Sekretaris DPC PPP Lotim, Umar, S.Ag, jabatan Wakil Sekretrais I DPC PPP Lotim, dan Nur Safitri jabatan Wakil Bendahara DPC PPP Lotim.

Selain memalsukan tandatangan, Ketua DPC Lotim juga dilaporkan telah memalsukan dan memfiktifkan semua dokumen di dalam LPJ dana bantuan parpol tahun 2018 berupa undangan, kwitansi. “Ini tentu menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap pengurus DPC PPP Lotim. Kegiatan tidak ada yang

terealisasi satupun. Sehingga kita harapkan supaya APH segera bersikap tegas,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PPP Lotim, H. A. Muzzani Umar, membantah apa yang disangkakan Pahrur Rozi yang juga Sekretarisnya itu. Selaku ketua, ia menuduh bahwa Pahrur Rozi hanya ingin menjatuhkannya karena ingin merebut kursinya menjadi ketua partai. Terlebih, kata dia, saat ini PPP mulai diminati dan dilirik karena PPP sudah berhasil mengisi lima dapil. Sehingga apa yang menjadi pelaporan dan tuduhan terhadap dirinya itu tidak benar.

Menurut Muzanni, terisinya lima Dapil sudah tentu akan berdampak terhadap bertambahnya dana bantuan parpol terhadap suatu partai. Bahkan Muzani kembali menuduh bahwa selama ini Pahrur Rozi selaku sekretaris yang tidak pernah hadir dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh partai berlambang Ka’bah tersebut. Artinya, selaku Sekretaris tidak pernah aktif dalam sejumlah kegiatan yang dilakukannya PPP. “Tentu apa yang menjadi tuduhannya itu tidaklah benar,” ujarnya.

Maka dari itu, ia siap melayani apa yang menjadi gugatan tersebut secara hukum pula sebagaimana langkah yang dilakukan oleh sekretarisnya. Sehingga siapa yang salah dan siapa yang benar dapat dibuktikan secara hukum. (yon)

(Penrem)

RUMAH LAYAK HUNI - Pelatakan batu pertama pembangunan rumah layak huni oleh Dandim Lotim.

Jelang TMMD, Dandim 1615/Lotim Bangun Rumah Layak Huni Selong (Suara NTB) Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019 akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur. Pelaksanaan mulai Juli mendatang diawali dengan kegiatan pra TMMD selama 17 hari ke depan.

Kamis (13/6) kemarin, Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto, S.Sos., memulai kegiatan Pra TMMD dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni milik Rohan, Dusun Gon Luek

Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak.

Peletakan batu pertama yang dihadiri Camat Keruak Komarudin, S.Sos., Pasiter Kodim 1615/Lotim Kapten Muslim, Muspika Keruak, Kepala Desa Selebung Ketangga Bagus Wicane dan anggota Koramil 1615-04/Keruak serta masyarakat setempat.

Seusai peletakan batu pertama di sasaran rumah tersebut, Dandim 1615/Lotim dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Pra TMMD Ke-105 Kodim 1615/ Lotim ini sebagai permulaan

pelaksanaan TMMD pada Juli mendatang.

Adapun sasarannya, sambung Donny sapaan akrab Dandim Lotim, rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga di tiga lokasi yakni Desa Selebung Ketangga, Desa Sepit dan Desa Senyiur Kecamatan Keruak.

“Selama pra TMMD hingga pelaksanaannya nanti, kita akan membangun sekitar 100 rumah RTLH menjadi rumah layak huni, perehaban 3 buah Mushola dan pembangunan 2 buah Poskamling,” papar Dandim. (ars/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

Halaman 4

Laporan APBD 2018 Tim Terkendala Anggaran INVESTASI di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin marak. Sayangnya tidak sedikit investasi yang menjadi buah bibir lantaran indikasi penyimpangan aturan. Misalnya, rekayasa kali Sukadana atas aktivitas tambak di seberang Jembatan Kali Sukadana. Begitu pula, aktivitas tambak di Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, yang mana sampai saat ini menjadi polemik terkait izin HO, serta aktivitas Galian C yang banyak tak memiliki izin resmi.

Meski muncul beragam per(Suara NTB/ari) soalan, Tim Penertiban InAgus Tisno vestasi Pemkab Lombok Utara seolah tak bergeming dan memantau situasi lapangan.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) KLU, Agus Tisno, S.Sos., Kamis (13/6) mengakui, penertiban investasi belum menjadi sebuah agenda yang bisa dilaksanakan oleh Pemda. Sejauh ini pihaknya sebatas melakukan pengawasan lapangan tanpa keterlibatan instansi teknis lain.

“Tim Penertiban Investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) idealnya harus dibentuk, tetapi memang anggaran operasional kita yang tidak ada. Saya sudah usulkan di TAPD, mudah-mudahan disetujui,” kata Tisno.

Ia menyebut, keberadaan tim penertiban sangat penting di tengah situasi investasi yang mulai marak seperti saat ini. Maraknya investasi memerlukan pengawalan ekstra, sehingga aktivitas investor tetap berada pada koridor aturan yang ditetapkan pemerintah.

Tim penertiban yang dibentuk dan disahkan bupati terdiri dari berbagai unsur. Selain Disnaker, ada pula dinas teknis yang membidangi seperti Dinas LH, Dinas PUPR, Dishub, Dispar, Satpol PP, dan OPD lainnya. Sementara dari instansi vertikal, Kepolisian, Kejaksaan BPN/ATR harus dimasukkan dalam tim.

“Dari kepolisian saja, polsek di tiap kecamatan harus masuk karena investasi di wilayah terkait memerlukan koordinasi cepat.

Maka, kita sangat berharap tim ini bisa segera dibentuk,” katanya.

Lebih lanjut, Tisno saat ditanya perihal anggaran yang dibutuhkan menyebut anggaran bersifat fluktuatif. Sebab penertiban lapangan oleh tim, tergantung dari jumlah temuan atau kasus investasi di daerah.

“Soal anggaran, perkiraan kita minimal Rp 100 juta per tahun.

Itu pun agendanya belum kita bisa perkiraan intensitasnya,” imbuh mantan Kadishub KLU ini.

Seiring belum terbentuknya tim penertiban, Tisno meminta jajarannya di Bidang Penanaman Modal aktif mengawal isu investasi di masyarakat. Minimal dinas terlibat memantau lapangan agar tidak terkesan terjadi pembiaran atas indikasi penyimpangan di lapangan.

“Yang kita inginkan turun bersama dan setelah turun lapangan ada kesimpulan yang langsung diambil, apakah menutup permanen atau tutup sementara. Karena kalau turun secara parsial, kita tidak bisa langsung membuat kesimpulan,” tandasnya. (ari)

PD Agro Selaparang Tak Lagi Jadi Pemasok BPNT Selong (Suara NTB)Perusahaan Daerah (PD) Agro Selaparang tak lagi menjadi pemasok Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini seusai isi Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 500/71/ EKO/2019, tertanggal 10 Juni 2019 yang ditujukan kepada Dirut PD.Agro Selaparang perihal pencabutan surat pemasok BPNT. Plt Direktur Agro Selaparang, Sukirman saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/6) mengakui adanya kebijakan Bupati ini. Sebagai kebijakan, pimpinan perusahaan daerah milik Kabupaten Lotim ini pun siap menerima dan melaksanakan semua kebijakan bupati.

“Itu kan namanya kebijakan, siap kita terima,” ungkapnya.

Diakui sebelumnya Bupati menunjuk PD Agro Selaparang ini sebagai pemasok bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras dan telur yang dibagi-bagikan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Lotim. Terhadap barang berupa beras dan telur yang sudah diadakan oleh pihak PD Agro siap akan dijual. “Tetap kita akan dilakukan penjualan, terpenting kan terjual dan ini barang tidak basi,” jawabnya.

Dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dinyatakan pelaksanaaan penyaluran BPNT telah diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Dimana ada pedoman umumBPNTTahun 2018 sebagai dasar acuan menyalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelumnya, Bupati memberikan persetujuan kepada PD. Agro Selaparang sebagai pemasok barang sesuai dengan Surat Bupati Nomor: 500/60/EKO/2019 tanggal 24 April 2019, prihal pemasok barang BPNT. Mengacu pada ketentuan pemerintah pusat itu pula, bupati memberikan pilihan dan kembali kepada PKM tentang kapan, berapa, jenis dan kualitas. Tidak ada pengarahan kepada ke EWarung Gotong Royong (e-warong) agar melakukan pengadaan barang dari pihak tertentu. Tidak boleh pula ada pemaketan. Di mana aturan menyerahkan sepenuhnya pilihan KPM untuk membeli apakah beras atau telur.

Berdasarkan ketentuan baku dari pemerintah pusat itu pula,ditegaskankembali oleh Bupati pelaksanaan penyaluran BPNT dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) NTB, Ada Suci Makbullah mengatakan pihaknya sebelumnya sudah memberikan masukan kepada bupati agar tidak melanggar aturan yang sudah dituangkan oleh pemerintah pusat dalam mekanisme penyaluran BPNT. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh terhadap proses pengadaan beras dan telur dalam program BPNT. Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke seluruh KPM ini sudah disertai dengan perangkat hukumnya. Ada bank penyalur dalam hal ini BRI yang memiliki jaringan dan intrastruktur yang sudah cukup untuk menyalurkan BPNT. Sementara, Asisten II Setda Lotim Sahabudin, SH., menjelaskan, bupati menyampaikan beberapa penekanan bahwa dalam pedoman umum BPNT terdapat beberapa prinsip utama yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. Di antaranya, pertama memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan telur).

“Juga mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM,” terangnya.

Di samping itu, KPM dipastikan harus dapat menukarkan BPNT dengan bahan pangan melalui e-warong yaitu usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, ewarong KUBe, warung desa, rumah pangan kita (RPK), agen laku pandai, agen layanan keuangan digital (LKD) yang menjual bahan pangan dan usaha eceran lainnya.

Untuk itu, berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah pelaksanaan penyaluran BPNT dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, persetujuan yang telah dikeluarkan kepada PD. Agro Selaparang sebagai pemasok barang dicabut berdasarkan pedoman umum penyaluran BPNT. (rus/yon)

(Suara NTB/rus)

TERIMA - Warga Lotim saat menerima BPNT dari pemerintah beberapa waktu lalu.

Silpa Lotim Rp153 Miliar

Selong (Suara NTB) Pada tahun 2018, Lombok Timur (Lotim) mengalami sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) sebesar Rp153, 574 miliar. Jumlah tersebut merupakan silpa dari Belanja Dana Akokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dana sertifikasi dan non sertifikasi. Selain itu, ada dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat mengikat dan harus dianggarkan kembali sesuai peruntukannya, dan sisa UUDP ada di semua Organisasi Perangkat Daerah.

Demikian penjelasan Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin dalam sidang paripurna DPRD Lotim, Kamis (13/6).

Orang nomor dua di Lotim itu menjelaskan, musibah gempa yang melanda Lotim secara beruntun menjadi salah satu kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran tahun 2018. Pengaruhnya bisa dilihat dari sisi realisasi pendapatan maupun realisasi belanja serta pembiayaan.

Akibatnya, masih ada sisa kewajiban pemerintah daerah tahun 2018 yang akan diselesaikan pada tahun 2019 ini .

Dirincikan, APBD Kabupat-

en Lotim 2018 disusun dengan Target Pendapatan sebesar Rp2,584 triliun. Sampai akhir tahun anggaran 2018 dapat direalisir sebesar Rp 2,541 triliun atau 98,34 persen dari target yang telah ditetapkan. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 292,533 miliar, terealisasi sebesar Rp 261,931 miliar atau 89,54 persen; Pendapatan transfer atau dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp2,149 triliun terealisasi sebesar Rp2,145 triliun atau mencapai 99,83 persen; Lain-lain Pendapatan yang sah, terealisasi sebesar Rp 133,6

miliar atau 93,97 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 142,277 miliar.

Sisi Belanja Daerah, secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp 2,497 triliun atau 92,76 persen. Terdiri dari belanja tidak langsung yang ditarget Rp 1,618 triliun terealisasi sebesar Rp 1,5 triliun atau sebesar 94,24 persen; belanja langsung, terealisasi sebesar Rp 959,8 miliar atau 89,43 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,73 miliar.

Pada sisi penerimaan pembiayaan yang direncanakan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 125,5 miliar sampai

(Suara NTB/rus)

LAPORAN APBD - Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi menyampaikan laporan APBD 2018 di depan anggota DPRD Lotim, Kamis (13/6). akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp 125,5 miliar atau 100,00 persen. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan telah terealisasi sebesar

Rp 16,9 miliaratau 91,48 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,5 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal pemda ke BUMD. (rus)

Lotim Masih Butuh Waktu Godok Pejabat

(Suara NTB/ari)

HADANG - Sopir dump truck menghadang sopir luar KLU yang mengambil material untuk rehab rekon di KLU, Kamis (13/6).

Sopir Luar Angkut Galian C

Puluhan Sopir Lokal Lakukan Aksi Penghadangan Tanjung (Suara NTB) Puluhan sopir lokal dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), melakukan aksi penghadangan kepada sopir dari luar Lombok Utara yang mengangkut material galian C dari wilayah KLU. Beberapa alasan para sopir lokal jelas, intervensi sopir dari luar KLU merugikan sopir lokal.

Aksi penghadangan berlangsung sekitar pukul 9 pagi, di wilayah jalur Pantai Montong Pak, Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kamis (13/6). Puluhan sopir sudah berkumpul dan menjejerkan dump truck masing-masing di kiri dan kanan jalan. Setiap sopir dump truck luar KLU yang melintas dihentikan.

Aksi itu sendiri terjadi secara spontan. Berhembus di kalangan sopir, bahwa mereka sejatinya sudah sejak lama merasa gerah dengan keluar masuknya dump truck luar KLU di wilayah Lombok Utara. Kemarin adalah klimaks di mana hampir semua buruh sopir mengambil sikap yang sama. Meminta seluruh sopir dump truck dari luar KLU berhenti melakukan aktivitas di wilayah KLU. “Kalau sekedar mengambil material di KLU dan diangkut ke Mataram, kami tidak persoalkan. Tetapi sopir dump dari luar ini ikut-ikutan melayani Pokmas (Rehab Rekon RTG),” ujar sopir, Kabul, menyebut alasan mereka melakukan aksi.

Bahkan kata dia, dampak dari keterlibatan para sopir truk dari luar itu mengurangi volume rit sopir lokal. Mereka

yang biasanya mengangkut material antara 4-5 kali sehari, mendapat jatah berkurang menjadi hanya dua kali sehari.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya antrean saat pengisian galian C. Tidak hanya itu, keberadaan sopir truk luar KLU ini dinilai merusak harga material yang selama ini diberlakukan oleh sopir lokal.

“Jumlah mereka ini tidak sedikit, 20-an truk. Dan itu setia hari mereka layani Pokmas, sampai menginap di lokasi tambang,” cetus sopir lain.

Aksi yang dilakukan warga tersebut berjalan kondusif.

Tidak lama setelah para sopir luar diinterogasi warga, mereka sepakat untuk tidak beroperasi lagi di wilayah KLU. Aksi itu juga mendapat pengawalan sejumlah aparat Polres Lombok Utara turun ke lokasi.

Beberapa pejabat Polres Lombok Utara yang turun ke lokasi antara lain, Kasat Lantas, AKP I Made Astina, Kasat Reskrim, AKP Kadek Metria, S.IP. SH. MH., dan Kasat Intel, AKP Safrudin.

Kasat Lantas Polres Lombok Utara, AKP Made Astina, pada kesempatan tersebut membenarkan sejumlah alasan yang dikemukakan sopir menjadi penyebab aksi sopir lokal. Oleh karena itu, dalam mediasi yang disaksikan aparat Polres KLU, disepakati bahwa para sopir luar dilepas. Ia meminta bagi sopir luar yang nantinya akan mengangkut material dari KLU, agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan sopir lokal.

Astina juga menyoroti sejumlah hal terkait dengan izin Galian C, pengangkutan

galian C yang tidak memiliki safety (cover), hingga penempatan material galian C pinggir jalan yang memakan korban jiwa (contohnya, warga meninggal di Desa Senaru).

“Tinggal kami nanti lakukan penertiban khusus truk yang dari luar itu. Sejauh mana kita melayani, seperti apa pemesanannya perlu, kita pertanyakan lebih lanjut,” tegas Astina.

Idealnya menurut dia, dump truck dari luar KLU yang mencari material harus berkomunikasi juga dengan sopir di KLU. Sopir luar menyampaikan apa yang perlu dipesan dan akan dibawa kemana.

“Dan keluhan kaitannya dum truk yang tidak mau menggunakan penutup itu kita sudah mengambil langkah dan menindak mereka.

Bahkan sekarang pun kita sedang melakukan razia di timur untuk truk dan yang tidak menutup materialnya dengan terpal, dan kita sudah peringatkan, bahkan hal ini sudah ada surat dari Pak Bupati,” tandasnya.

Terpisah, Asisten II Setda KLU, Ir. H. Hermanto, mengakui pihaknya akan mengambil sikap atas kondisi faktual yang terjadi di lapangan.

Dirinya juga sudah memanggil pihak-pihak terkait di OPD yang bertanggung jawab menangani isu lingkungan, izin galian C serta lalu lintas distribusi galian C agar tidak menghambat percepatan rehab rekon RTG. “Kita sudah permaklumkan, akan kita rapatkan dalam waktu dekat hingga persoalan ini tuntas,” sebut Hermanto. (ari)

Eks Pasar Pemenang Dijadikan RTH Tanjung (Suara NTB) Pascarelokasi Pasar Pemenang, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berencana memanfaatkan kembali lahan bekas pasar. Di lokasi itu, direncanakan akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) atau taman keluarga.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas LH PKP Lombok Utara, H. Rusdi, ST., Kamis (13/6). Rusdi menyebut, pemanfaatan lahan eks Pasar Pemenang paling ideal sebagai areal RTH untuk menyangga lingkungan Pemenang yang sudah berubah menjadi wilayah perkotaan.ApalagidiseputaranPemenang, sudah mulai dihuni permukiman padat penduduk.

“Lahan itu milik pemerintah, tinggal bagaimana pemanfaatannya. Kita berencana jadikan itu RTH sekaligus bisa menjadi ruang untuk rekreasi

masyarakat,” ujarnya.

Rusdi menjelaskan, lokasi tersebut Pasar Pemenang yang berada di pinggir jalan raya dan bersebelahan dengan masjid setempat memungkinkan untuk tempat rekreasi masyarakat pada malam hari. Warga setempat dapat memanfaatkan RTH untuk tempat berkumpul keluarga sekaligus membuka usaha lapak pada malam hari.

Ia optimis, RTH eks Pasar Pemenang akan menjadi pilot project (percontohan) bagi pengelolaan RTH lain. Pasalnya, letak yang strategis didukung kemahiran masyarakat Pemenang dalam membuka usaha menjadi barometer pemanfaatan RTH secara positif.

RTH di Lombok Utara bisa dikatakan masih nihil. Taman peristirahatan yang terbangun sejauh ini hanya berada di depan

Terminal Tanjung dan tikungan Karang Kates. Namun skalanya masih belum dapat dikatakan sebagai RTH yang bisa dimanfaatkan secara lebih luas.

Ia berharap, keberadaan RTH di KLU bisa lebih optimal. Salah satu cara yang ia tawarkan, misalnya gerakan partisipatif masyarakat melakukan penghijauan. “Setiap warga yang mengurus KK, minimal syaratnya menanam 1 pohon. Begitu juga di dinas, paling tidak 30 persen di halamannya (kantor dinas) ada ruang terbuka hijau,” usulnya.

Terkait RTH eks Pasar Pemenang, sambungnya, ia sudah menerima instruksi dari bupati untuk segera membuat desain.

Mengawali proses instruksi, dirinya bersiap mengajukan permohonan untuk bisa menggunakan lahan itu ke Sekretariat Daerah. (ari)

Selong (Suara NTB)Kerja panitia seleksi (pansel) pejabat setingkat eselon II di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) sudah rampung. Hanya saja sampai sekarang tidak kunjung ada pelantikan. Menurut Wakil Bupati Rumaksi Sjamsuddin, pelantikan pejabat eselon II ini masih membutuhkan waktu.

Ditemui usai rapat paripurna di DPRD Lotim, Kamis (13/ 5), Wabup mengatakan usai pansel bekerja tidak bisa langsung serta merta dilakukan pelantikan. Ada proses yang harus dilalui, termasuk meminta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Nama-nama yang sudah diikutkan dalam proses seleksi dan asesmen pejabat setingkat eselon II cukup banyak.

Pada bagian lain wabup, meyakinkan Lotim tidaklah kekurangan personel yang akan membantunya melaksanakan visi misinya sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada sisa kepemimpinan untuk lima tahun ke depan.

Pilihan pejabat setingkat kepala dinas dan Kepala Badan serta Sekretaris Dewan (Sekwan) yang dilelang dalam proses pansel ini dipastikan bukan karena dasar keinginan subjektif dari bupati dan wakil bupati.

Ditegaskan, jika dasar penentuan pejabat karena keinginan bupati dan wakil bupati, maka tidak perlu melakukan pansel. Sesuai ketentuan yang berlaku, untuk

mengisi jabatan yang saat ini masih kosong maka harus dilalui dengan proses seleksi secara terbuka.

Rumaksi menguraikan, dari hasil pansel dan asesmen yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu akan disampaikan kepada bupati tiga orang. Dari tiga orang itulah yang nantinya akan dipilih bupati mana yang akan dilantik menempati posisi jabatan yang dilelang.

Diketahui, jabatan setingkat eselon II yang diikutkan dalam pansel pada awal tahun 2019 ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Posisi sementara pejabat yang dilelang itu dipercayakan kepada pelaksana tugas (plt).

Plt Kadislutkan Harpi, Plt Kadisnakertrans Ahmad Masfu, Plt Kadis Dikbud H. M. Zainuddin, Plt Kadikes dr. Hasbi Santosa, Plt Kadis Pertanian H. M. Abadi, Plt Kadis Ketahanan Pangan, H. Mansyur.

Sementara itu, posisi Sekretaris Daerah yang saat ini H. Rohman Farly kabarnya juga akan diganti, wabup mengaku belum tahu lebih jauh.

“Ente (Anda, red) saja bilang ganti-ganti ini, belum ada kita wacanakan,” selorohnya. (rus)

Sekda Lotim Lepas 1.232 JCH Selong (Suara NTB) Sebanyak 1.232 jemaah calon haji (JCH) dilepas untuk berangkat ke tanah suci di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Kamis (13/6). Pelepasan dilakukan Sekda Lotim, H. Rohman Farly didampingi Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H. Azharuddin.

Pada kesempatan ini, sekda menjelaskan, pelepasan merupakan serangkaian awal untuk dilanjutkan dengan manasyk haji di tingkat kabupaten. Langkah ini dilakukan supaya hal-hal yang belum jelas dapat diperjelas. Misalnya cara buang hajat. Selain itu, lanjut sekda, pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah formal yang merujuk pada perubahan, sikap, perilaku dan lain sebagainya.

“Jangan lupa berdoa untuk kesejahteraan masyarakat

Lotim, keluarga, dan daerah.

Sehingga masyarakat dan anak cucu dapat menikmati kesejahteraan. Tetap jaga persatuan, dapat mengendalikan diri,” pesannya.

Kepala Kememag Lotim, H. Azharuddin, menyebutkan bahwa 1.232 jemaah haji tahun ini untuk pemberangkatannya dibagi dalam tiga kelompok terbang (kloter). Dua kloter khusus dan satu kloter campuran dengan pemberangkatan pertama masuk pertama pada tanggal 6 Juli 2019 dan dterbangkan tanggal 7 Juli. Untuk kloter kedua, masuk asrama tanggal 12 Juli dan diterbangkan ke Arab Saudi tanggal 13 Juli, sedangkan untuk kloter campuran masuk asrama tanggal 17 Juli dan diterbangkan tanggal 18 Juli. “Untuk kloter campuran saat ini berjumlah 332 orang,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PEMBEKALAN - Sekda Lotim, H. Rohman Farly memberikan pembekalan dan pelepasan terhadap 1.232 JCH di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Kamis (13/6).

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Diutamakan P3K Belum Lunasi ONH KEMENTERIAN Agama (Kemenag) NTB, mencatat total masih ada 91 Jemaah Calon Haji (JCH) asal NTB yang sampai saat ini belum melunasi Ongkos Naik Haji (ONH) musim haji tahun 2019. JCH tersebut pun terancam batal berangkat, jika tidak kunjung melunasi kekurangan ONH sampai batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Demikian diungkapkan Kepala Kantor Kemenag NTB, H. Nasrudin, S.Sos., MPdI., saat pembukaan manasik haji mas(Suara NTB/dok) sal di kantor Kemenag Lombok H. Nasrudin Tengah (Loteng), Kamis (13/6).

Ia mengatakan, batas pelunasan OHN untuk tahap ketiga saat ini sudah lewat. Di mana dari 4.476 kuota haji NTB, tinggal tersisa sebanyak 91 JCH yang belum melunasi ONH-nya, dengan beberapa alasan. “Terhadap yang belum melunasi ONH tersebut, pemerintah pusat memberikan tambahan waktu tahap ke empat.

Kalau sampai batas waktu yang diberikan, tidak JCH bersangkutan tidak juga melunasi ONH-nya, maka dengan sangat terpaksa JCH tersebut tidak bisa berangkat haji tahun ini,” terangnya.

Jika itu terjadi, maka itu jadi kerugian besar bagi NTB, karena dipastikan kuota haji NTB tidak terisi penuh. Hal itu akan semakin menambah panjang daftar antrean haji NTB secara menyeluruh, karena kalau tahun ini tidak jadi berangkat, otomatis akan mengurangi jatah bagi JCH yang semestinya berangkat tahun depan.

Untuk itu, pihaknya berharap bagi JCH yang belum melunasi ONH supaya segera melunasi. Apalagi pemerintah pusat masih memberi kesempatan. ‘’Jangan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji disia-siakan. Karena tidak semua orang punya kesempatan bisa menunaikan ibadah haji. Walaupun yang punya keinginan untuk naik haji sangat besar,’’ ujarnya mengingatkan.

Di tempat yang sama, Kepala Kemenag Loteng, H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., menegaskan untuk JCH asal Loteng sudah seluruhnya melunasi ONH. Begitu juga soal kelengkapan dokumen serta persyaratan yang lain, hampir seluruh sudah selesai. “Kalau kita di Loteng tidak ada yang belum melunasi ONH. Semua sudah selesai,” klaimnya.

Pada musim haji tahun ini, Loteng mendapat kuota sebanyak 881 JCH. Yang nantinya akan dibagi dalam tiga kelompok terbang (kloter). Satu kloter utuh dengan 460 orang JCH, termasuk tim medis dan pendamping haji. Ditambah dua kloter tambahan. “Untuk kloter tambahan kita masih menunggu JCH asal daerah mana akan bergabung,” pungkas Jalal. (kir)

Jatah Formasi CPNS di Lobar Diperkirakan Berkurang

Giri Menang (Suara NTB) Jatah formasi CPNS yang diperoleh Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 ini diperkirakan berkurang dibandingkan tahun 2018. Menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat dalam pengusulan rencana kebutuhan menggunakan sistem zero growth atau mengusulkan tak lebih dari jumlah pegawai yang pensiun, dipecat atau mengundurkan diri.

“Kami sudah kirim usulan rencana kebutuhan formasi sebanyak 217. Karena sekarang kebijakannya zero growth artinya berapa jumlah yang pensiun tahun ini, itu lah yang kita kirim,” jelas kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., Kamis (13/6).

Dijelaskan rekrutmen CPNS kali ini lebih memperioritaskan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga CPNS yang direkrut pun terdiri atas guru dan tenaga kesehatan. Untuk usulan 217 formasi yang dibutuhkan tersebut, 70 persen dialokasikan untuk

rekutmen P3K sedangkan 30 persen untuk formasi CPNS jalur umum.

Rekrutmen CPNS kali ini, kata dia, berbeda dengan sebelumnya, karena dilakukan sekaligus dengan P3K dan masuk dalam formasi. Khusus formasi P3K diprioritaskan terhadap yang sudah masuk K2. Di Lobar jumlah K2 sebanyak 135 orang guru ditambah satu orang penyuluh yang gagal. “Tenaga K2 yang masih tersisa ada 135 guru dan 1 orang penyuluh,” jelas dia.

Dijelaskan mantan Camat Batulayar, jika formasi yang

disetujui sesuai usulan kebutuhan, yakni 217 maka ada 136 dari P3K bisa ikut seleksi dan sisanya dari formasi CPNS jalur umum. Di mana CPNS jalur umum ini juga memprioritaskan guru, terutama guru SD yang ada di bagian selatan (Sekotong, red). Sehingga jika dihitung total formasi untuk P3K mencapai 151, sedangkan untuk CPNS jalur umum hanya 66 formasi. “Memang kalau dibandingkan tahun lalu khusus formasi CPNS jalur umum jauh lebih sedikit,” imbuhnya. Belum lagi nanti kata dia, jumlah pe-

220 JCH Loteng Masuk Kategori Risti

60 Penerima Jadup di Lobar Sudah Meninggal dan Jadi TKI Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan korban gempa di Lombok Barat (Lobar) belum mendapatkan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap I, lantaran terkendala penerima bantuan ini ada yang sudah meninggal dan berangkat merantau menjadi TKI ke luar negeri. Namun dipastikan puluhan penerima jadup ini memperoleh haknya. Sebelum itu, mereka perlu mengurus surat keterangan pengganti penerima bantuan dari Dinas Sosial (Disos), sehingga yang mengambil dana ini keluarga lain (Suara NTB/dok) yang masuk dalam KK sepHj. Made Ambaryati erti istri atau anak.

Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati mengatakan penyaluran bantuan jadup tahap I sebanyak 900 lebih penerima belum semua tersalurkan, karena masih ada yang belum disalurkan. Beberapa persoalan yang menjadi kendala, ditemukan ada anggota KK yang meninggal, masih menggunakan KTP lama dan ada yang berangkat menjadi TKI. “Ada 60 jiwa penerima bantuan meninggal, ada yang berangkat jadi TKI. Penerima bantuan yang masuk dalam buku tabungan ini ternyata yang masuk KK itu ada yang meninggal, ada meninggal bulan Februari kemarin, ada yang Maret dan April. mereka ini tetap dapat bantuan jadup, orang ketika gempa mereka ini masih hidup,” jelasnya, Kamis (13/6).

Hanya saja, lanjut dia, penerima bantuan yang sudah meninggal dan jadi TKI ini diganti namanya sebagai penerima bantuan oleh sanak keluarganya yang ada di KK. Pihaknya mesti membuat surat keterangan penggantian yang menerima bantuan, bisa istri, atau anaknya yang paling besar. Hal ini, tidak masalah, sebab mereka ini masuk usulan hanya saja mereka meninggal dan pergi jadi TKI sebelum dana ini cair. “Ada yang meninggal bulan puasa,” jelas dia.

Ia menambahkan, hasil pengecekan terhadap 71 ribu KK penerima bantuan gempa yang menjadi acuan pemberian jadup terdapat ribuan KK penerima bantuan ini tak terdaftar di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Penerima bantuan ini belum lengkap datanya, sehingga perlu dilakuan pembaharuan dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil. “Ada 3.160 KK belum masuk dalam SIAK,” jelas dia.

Belum Verivali Pada bagian lain, pihaknya belum melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data 71 ribu lebih penerima bantuan jadup. Dinas terkait belum memulai verivali lantaran belum ada kejelasan anggaran untuk membiayai tim melakukan verivali. Pihak Disos telah mengusulkan dana ke TPAD sebesar Rp 125 juta agar dialokasikan, namun sejauh ini belum ada kepastian. Tim verivali mulai akan turun ke lapangan setelah ada kepastian dana tersebut.

Sementara di satu sisi deadline pengusulan jadup ini mengacu pada masa transisi yang berakhir tanggal 25 Agustus mendatang, seperti halnya pencairan dana siap pakai (DSP) dari BNPB. Jika pada tenggat waktu hingga bulan Agustus penerima jadup ini belum juga semua diusulkan, maka dana bantuan ini terancam ditarik pusat, sehingga tak bisa dicairkan.

“Jadup ini juga sama, setelah berakhir masa transisi (bulan Agustus red) maka dana tidak bisa ditarik (kembali ke kas negara), tapi biasanya pasti ada kebijakan perpanjangan waktu masa transisi kalau belum semua korban gempa mendapatkan bantuan,” jelas dia.

Menurut dia, kemungkinan dana ini ditarik lagi ke kas negara untuk dialihkan bantuan kepada korban bencana di daerah lain. Sebab banyak sekali bencana yang terjadi, seperti banjir di Kalimantan dan Sulawesi. Padahal jelas dia, untuk dana jadup tahap II ini sudah siap dana sebesar Rp171.304.800.000.

Karena itulah pihaknya akan berupaya mempercepat proses verivali penerima jadup ini, paling lambat sebelum bulan Agustus data penerima bantuan ini sudah clear.

Pihak perbankan juga siap membantu mem-back up. Untuk mempercepat proses verivali ini di lapangan pihaknya sudah menyiapkan data penerima bantuan dengan mengacu pada SK Bupati Nomor 1 sampai dengan 136. Pihaknya mengecek penerima bantuan yang ada dalam SK tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan desa untuk memverifikasi data SK penerima bantuan yang sudah ada. Para kades, mengumpulkan dokumen korban gempa, seperti KTP dan KK untuk persiapan penyaluran bantuan jadup, sehingga gampang ketika proses verivali nantinya. Berdasarkan hasil pengecekan data mengacu penerima batuan dana gempa, terdapat ribuan penerima bantuan bermasalah dari sisi adminduknya, sehingga perlu dilakukan pembaharuan. (her)

(Suara NTB/dok)

Suparlan serta yang lolos memenuhi passing grade. Kalau tidak lolos semua tentu kuota formasi akan berkurang lagi.

Sejauh ini pihaknya belum memperoleh petunjuk teknis seleksi CPNS. Pihaknya han-

ya mendapatkan surat dari Kemenpan RB terkait pemberitahuan bahwa akan direkrut CPNS dan P3K dengan system zero growth. Menurut dia penerapan sistem ini ada positifnya, sebab setiap tahun ada diusulkan 1000 formasi lebih ke pusat, namun yang bisa diakomodir hanya 200 formasi lebih. Karena itulah hal ini mendasari kebijakan ini dengan tujuan tidak terlalu banyak usulan yang dicoret, sehingga pemda tak perlu mengusulkan banyak-banyak, namun cukup kebutuhan yang pensiun tahun ini yang sesuai kebutuhan.

Menurut dia sejauh ini pihaknya belum mengusulkan formasi, sebab saat ini formasi ini tengah digodok. “Yang jelas kebutuhan kita hanya 217 sesuai dengan yang pensiun tahun ini,”kata dia. (her)

(Suara NTB/ist)

SITA - Polisi menyita ratusan botol miras di kawasan wisata Kuta saat melakukan razia, Selasa (11/6).

Polisi Intensifkan Razia Miras di Kawasan Wisata Praya (Suara NTB) Operasi minuman keras (miras) di kawasan wisata Kuta dan sekitarnya terus diintensifkan jajaran Satrenarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng). Terakhir, Satrenarkoba Polres Loteng menggerebek empat kafe dan warung di sekitar kawasan The Mandalika Kuta yang diduga memperjualbelikan miras secara ilegal, Selasa (11/6).

Dalam razia tersebut, ratusan botol miras tradisional maupun modern berhasil disita.

Pemilik kafe dan warung yang kedapatan menjual miras secara ilegal pun sudah didata dan membuat surat perjanjian untuk tidak menjual miras secara ilegal lagi. “Total ada empat TKP yang kita grebek dalam operasi miras ini,” ungkap Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Dhafid Shiddiq,

SH.SIK., Kamis (13/6).

Operasi pertama-tama menyasar kafe yang di dalam kawasan The Mandalika, yakni di Dusun Ngolang Desa Kuta. Di lokasi tersebut polisi mengamankan 30 botol besar miras jenis tuak dan 19 botol kecil miras jenis brem. Ditambah 7 botol besar Bir Bintang. Miras tersebut merupakan milik Amaq Puput ( 37) warga dusun setempat.

Usai dari Dusun Ngolang, polisi kemudian bergerak ke Dusun Mong Desa Kuta. Di sana polisi mengamankan 30 botol besar Bir Bintang dari tangan Inaq Riska. Kemudian di Dusun Ebunut dari warung milik Riasih, total polisi mengamankan 36 botol besar tuak dan 15 botol kecil brem.

Hasil paling banyak diperoleh dari warung milik Inaq Vera warga Dusun Totok Bare.

Di sana polisi mengamankan

satu jeriken ukuran 35 liter diitambah satu ember besar minuman tradisional beralkohol jenis tuak. “Seluruh barang bukti sudah diamankan di Mapolres Loteng, untuk selanjutnya akan dimusnahkan,” tambahnya.

Operasi, lanjut Dhafid, juga menyasar kawasan The Mandalika di bagian timur. Mulai dari kawasan Pantai Seger hingga Pantai Tanjung A’an. Namun dari sejumlah warung yang dirazia, polisi tidak menemukan miras yang dijual secara ilega.

“Untuk kawasan pantai Tanjung A’an dan sekitarnya, hasil kita nihil,” tegasnya.

Dikatakannya operasi serupa secara kontinyu akan terus digelar. Langkah tersebut sebagai upaya menekan gangguan kamtibmas yang dipicu peredaran miras secara ilegal.

Khususnya dikawasan wisata Kuta dan sekitarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada musim haji tahun ini dipastikan memperoleh kuota sebanyak 881 Jemaah Calon Haji (JCH). Dari jumlah ini, 220 di antaranya masuk kategori risiko tinggi (risti).

Demikian diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., saat pembukaan manasik haji masal di kantor Kemenag Loteng, Kamis (13/6).

Menurutnya, dari sisi usia JCH asal Loteng tahun ini tergolong muda. Di mana ada 590 JCH yang berusia di bawah 50 tahun. Sisanya berusia di atas 50 tahun dengan 22 orang di antaranya berusia di atas 60 tahun.

Dikatakannya, JCH yang masuk kategori risti tidak hanya yang berusia lanjut. Tetapi ada juga JCH yang masih tergolong muda, tetapi masuk kategori risti karena ada riwayat penyakit tertentu. “Jadi JCH yang masuk kategori risti itu bukan hanya yang sudah berusia lanjut. Tetapi karena faktor penyakit bawaan,” jelasnya.

Terhadap JCH yang masuk kategori risti tersebut nantinya akan mendapat perhatian khusus dari tim medis haji tahun ini, baik sebelum keberangkatan, saat berada di tanah suci hingga kepulangan tanpa mengabaikan JCH yang lain.

Langkah pengawalan khusus tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap JCH, terutama saat berada di tanah suci mendatang.

Mengingat,ibadahhajimerupakan ibadah yang cukup berat, sehingga membutuhkan kekuatan dan daya tahan fisik yang kuat.

“Terhadap JCH yang masuk kategori risti ini sudah kita ingatkan untuk mulai mengatur kondi-

si kesehatannya. Mumpun masih ada waktu sebelum keberangkatan. Walaupun nantinya selama di tanah suci mereka tetap akan dipantau dan diawasi oleh tim medis haji kita,” terangnya.

Lebih lanjut Jalalussayuthy, terkait kuota haji tahun ini, Loteng setidaknya dua kali mendapat tambahan kuota. Awalnya kuota haji Loteng sebanyak 829.

Ada tambahan kuota khusus untuk JCH lansia sebanyak 35 orang. Dan, terakhir Loteng kembali mendapat kuota tambahan sebanyak 27 orang yang berasal dari kuota tambahan nasional sebanyak 10 ribu, sehingga secara keseluruhan total JCH asal Loteng tahun ini sebanyak 881 orang.

Rencananya, JCH asal Loteng akan dibagi ke dalam tiga kelompok terbang (kloter), satu kloter utuh yakni kloter dua ditambah dua kloter campuran, yakni kloter 7 serta kloter 11. Di mana untuk kloter 2 yang akan diberangkatkan pada tanggal 8 Juli mendatang. “Untuk persyaratan yang dibutuhkan, hampir semua JCH Loteng sudah dinyatakan lengkap,” timpalnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., untuk mengawal JCH Loteng tahun ini, pihaknya sudah menyiapkan tim medis terbaik.

Di mana nantinya, masing-masing kloter akan didampingi oleh satu orang dokter serta dua perawat, sehingga secara total ada tiga dokter serta enam perawat yang dikirim oleh Dikes Loteng untuk mengawal JCH asal Loteng di musim haji tahun ini.

“Kita tentu tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada JCH asal Loteng. Tapi untuk antisipasi, kita sudah siapkan tim medis sebagai pendamping dimasing-masing kloter,” tegas Omdah. (kir)

(Suara NTB/kir)

PEMBEKALAN - Ratusan JCH asal Loteng mendapat pembekalan awal di kantor Kemenag Loteng, Kamis (13/6).

Pemda Lobar Hentikan Pembangunan SPBU Tak Berizin di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Hasil pengecekan pembangunan SPBU di wilayah Sekotong, tim Pemda Lombok Barat (Lobar) memastikan SPBU tersebut tak berizin. Langkah pemda selanjutnya akan segera mengklarifikasi pihak investor yang membangun SPBU. Selain memanggil pihak ketiga ini, Pemda telah menghentikan segala proses pembangunan SPBU di lapangan. Proses pembangunan baru bisa dimulai setelah ada izin, kalau dari sisi kajian tak memungkinkan diterbitkan izin, maka SPBU ini tidak boleh dilanjutkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Lobar I Made Arthadana memastikan pembangunan SPBU tidak ada izin, menyusul hasil pengecekan yang dilakukan pihaknya

terhadap dokumen dan turun langsung ke lokasi pembangunan SPBU. “Jadi dia (SPBU) tidak punya izin, terus kita sudah siapkan kita layangkan surat pemanggilan (klarifikasi),” tegas Made.

Hasilnya turun ke lokasi memang mendapati ada bangunan SPBU, namun setelah dicek dokumen ternyata pembangunan itu tak berizin.

Langkah selanjutnya, pihaknya akan memanggil pihak ketiga untuk meminta klarifikasi perihal proses pembangunan SPBU. Pihak terkait juga diminta menghentikan proses pembangunan di lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR serta perizinan. Dari hasil klarifikasi ini akan diketahui langsung kenapa pihak ketiga ini membangun tanpa izin. Untuk itu, pihaknya sudah mem-

buat surat pemanggilan terhadap bersangkutan agar bisa memenuhi panggilan dalam waktu dekat.

“Kami sudah minta stop pembangunan di stop dulu, selama belum ada legalitas (izin) tidak boleh membangun. Jika setelah diminta mengurus izin, namun tak direspons, maka kami akan melayangkan surat teguran. Kita persuasif dulu lah, sebagai langkah pembinaan,” ujar dia.

Tim Pemda melalui OPD terkait turun ke lokasi untuk meindaklanjuti informasi terkait pembangunan SPBU tanpa izin di wilayah Sekotong. Hasil pantauan di lokasi pembangunan SPBU, lahan di areal lahan persis berada pinggir jalan yang masuk Desa Cendimanik itu sudah diratakan. Di atas lahan itu dipasang peralatan

untuk SPBU. Bahkan di pinggir jalan yang sedikut menikung di lokasi itu, dipasang plang bertuliskan SPBU. Di

bagian depan lokasi ini ada jalan raya dan pemukiman, sedangkan di sebelah kiri ada lahan kosong.(her)

(Suara NTB/her)

HENTIKAN - Pembangunan SPBU di Sekotong ini dihentikan pemda, lantaran tak berizin.

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menunjuk desa Seteluk Tengah dan Kelurahan Sampir mewakili KSB pada ajang lomba desa/ kelurahan di tingkat provinsi.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil tim penilai pada lomba yang sama di tingkat kabupaten yang diadakan Mei 2019 lalu.

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosbud dan Gotong Royong, DPMD KSB, Slamet Riyadi mengatakan, desa Seteluk Tengah dan

kelurahan Sampir berhak mewakili KSB di ajang lomba desa/kelurahan tingkat provinsi tahun 2019 ini karena mendapatkan poin tertinggi dari seluruh kriteria item yang dinilai dalam lomba.

“Poin keduanya paling tinggi.

Seteluk Tengah mengalahkan Moteng dan Tambak Sari yang masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga di penilaian kabupaten,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (13/6).

Baik Seteluk Tengah mapun Sampir pada lomba tingkat kabupaten oleh tim penilai dinyatakan mampu memenuhi standar penilaian

Inspektorat Limpahkan Kasus Desa Labuhan Lalar ke APH Taliwang (Suara NTB)Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, kembali melimpahkan kasus dugaan proyek fiktif pengadaan lampu penerangan pantai di desa Labuhan Lalar dengan jumlah anggaran Rp175 juta di tahun 2018 kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Pelimpahan kasus tersebut dilakukan, setelah perpanjangan waktu pengembalian selama 40 hari tidak kunjung memberikan hasil sesuai harapan.

Inspektur Inspektorat, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Kamis (13/ 6) mengatakan, pelimpahan (Suara NTB/dok) berkas kasus ini ke APH Ady Mauluddin sebenarnya merupakan keputusan terakhir karena waktu selama 60 hari dan tambahan 40 hari tidak kunjung memberikan hasil yang menggembirakan. Bahkan oknum yang terlibat dalam kasus ini diduga selalu memberikan alasan tidak masuk akal saat tim dari Inspektorat melakukan penagihan. Salah satunya yakni dengan alasan penipuan pada saat oknum ini menjual tanahnya untuk mengganti kerugian negara yang dia buat.

Tetapi fakta yang ada di lapangan, justru oknum mantan Kades ini tidak menjual tanah dan pasrah terhadap kasus yang menimpanya tanpa ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang muncul. Akibatnya, kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke APH supaya bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.

Upaya tersebut juga sengaja diambil untuk memberikan efek jera bagi desa-desa yang lain supaya tidak lagi melakukan hal yang sama.

“Kita sudah serahkan kasusnya ke APH karena tidak ada upaya untuk melakukan pengembalian. Dia juga mengaku oknum mantan Kades tersebut sudah beberapa kali datang ke Inspektorat supaya kasusnya tidak dilimpahkan ke APH, tetapi tidak menggubris upaya itu,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengadaan lampu penerangan pantai ini menjadi masalah pada saat proyek yang dibiayai oleh APBDes itu tidak kunjung selesai padahal anggarannya sudah dicairkan semua (100 persen). Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh ketua BPD setempat untuk dilakukan audit investigasi.

Setelah menerima laporan tersebut, Inspektorat kemudian menurunkan tim khusus untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus). Berdasarkan Hasil Riksus yang dilakukan tersebut, akhirnya tim Inspektorat mengeluarkan rekomendasi untuk dikembalikan terkait kerugian tersebut. Selain desa Labuhan Lalar sebelumnya Inspektorat juga sudah melimpahkan dua kasus penyimpangan APBDes di dua desa yakni Desa Dasan Anyar dengan total kerugiannya mencapai angka Rp850 juta dan desa Belo sekitar Rp400 juta.

Itu artinya, Inspektorat sudah sangat tegas untuk tidak lagi memberikan toleransi kepada desa yang bermasalah sekaligus mengingatkan untuk mengelola anggarannya dengan baik dan benar. Karena jika ada masalah penyimpangan pasti akan tetap di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita tidak akan tinggal bagi desa yang bermasalah tetap akan diproses sesuai dengan aturan berlaku,” sebutnya.

Ia mengajak kepada desa-desa yang lain untuk bisa lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran yang dimiliki. Kasus desa Kemuning juga diharapkan bisa menjadi pengingat bagi desa yang lain untuk mengelola anggarannya dengan baik. Inspektorat juga akan sangat terbuka jika ada desa yang datang untuk berkonsultasi terkait pengelolaan anggarannya dan itu sangat diharapkan bisa terjadi. Sehingga desa berkasus yang akan dilimpahkan ke APH bisa semakin diminimalisir, pihaknya juga akan tetap mengawasi pengelolaan APBDes yang terjadi di desa lainnya. Jika masih tetap ada desa yang bermasalah dan melakukan penyimpangan pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas.

“Aturannya sudah jelas bagi para pelanggar tetap akan kita berikan sanksi sekaligus akan kita limpahkan ke APH. Makanya kami minta kepada desa agar bisa berhati-hati mengelola anggarannya supaya tidak timbul masalah di kemudian hari,” tandasnya. (ils)

3 kriteria lomba. Pertama kategori pemerintahan, kedua soal kewilayahan dan ketiga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pemerintahannya keduanya dianggap telah menerapkan seluruh kategori yang dijabarkan dalam bentuk kerja-kerja pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. “Dibading dari desa peserta lainnya mereka sudah pada tahap nyaris menjalankan semua poin penilaian dalam sistem kerja pemeritahannya,” papar Slamet.

Semangat dari lomba ini sendiri menurut Slamet untuk melihat kemampuan manaje-

men pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan.

Berikutnya kemampuan daya kreasi pemerintahan desa/kelurahan dalam menyelesaikan setiap hambatan yang ditemukan dalam menjalankan programnya. Dan terakhir yang terpenting upaya pemerintah desa menciptakan pemerintahan bersih akuntabel dan transparan. “Ini sebenarnya poin yang utama di nilai,” ungkapnya.

Saat ini baik desa Seteluk Tengah maupun kelurahan Sampir tengah dipersiapkan untuk menghadapi lomba tingkat provinsi mewakili

Slamet Riadi

Kadistan Sumbawa Siap Beri Keterangan ke TP4D Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi NTB berencana turun ke Kabupaten Sumbawa untuk memeriksa bantuan benih jagung yang sebelumnya dikeluhkan kualitas tumbuhnya. Hal ini disambut positif Dinas Pertanian (Distan) setempat dan siap memfasilitasi serta memberikan keterangan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kepala Distan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin mengakui, pihaknya mendapat laporan akan turunnya TP4D terkait bantuan benih jagung.

Hanya saja rencana tersebut ditunda dan akan dijawalkan ulang. “Saya dilaporkan tadi malam akan turun hari ini terkait benih jagung. Cuma informasinya akan dijadwal ulang untuk datang, jadwalnya kami

belum tahu,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (13/6).

Rencana turunnya tim TP4D ini disambut positif pihaknya. Mengingat TP4D bisa mengecek langsung dan mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. Bahkan pihaknya juga siap memfasilitasi dan memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang ada.

“Nggak apa-apa. Supaya bisa

mengecek langsung kondisi sebenarnya di lapangan, supaya clear. Kami siap memberikan fasilitasi dan keterangan sesuai keadaan yang sebenarnya,” terang Talif.

Terkait bantuan benih jagung, menurutnya, pihak penyedia sudah meminta maaf dan sudah mengganti. Bibit yang diganti kualitas tumbuhnya 92 persen. Kualitas bibit terse-

(Suara NTB/arn)

Talifuddin but sangat bagus, karena minimal kualitas tumbuhnya 80 persen. “Benihnya sudah diganti. Benih yang diganti kual-

itas tumbuhnya 92 persen.

Kan minimal 80 persen. Kalau kualitasnya 80 ke atas bagus,” tukasnya.

Adanya keluhan mengenai benih jagung ini, diharapkan menjadi masukan buat Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA. Supaya kedepannya tidak gegabah dalam menyalurkan bantuan benih jagung. Karena jika bantuan yang disalurkan kualitas tumbuhnya rendah, maka akan merugikan petani. Selain rugi tenaga juga rugi waktu dan biaya. “Lebih baik kalau mau bantu petani, benih yang bagus. Jangan benih yang setengah bagus,” harapnya.(ind)

Proyek Pasar Seketeng Segera Dikerjakan

(Suara NTB/ula)

DISITA - Papan pengumuman penyitaan yang dipasang oleh Kejati NTB di lahan perumahan Kandai Satu milik PT Pesona Dompu Mandiri (PDM).

Perumahan Dorongao Disita, Peralihan Investor untuk Percepat Realisasi Dompu (Suara NTB) Perumahan Dorongao yang dibangun PT Pesona Dompu Mandiri (PDM) di Kelurahan Kandai Satu Dompu disita Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Tanah dan bangunan tersebut disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Dompu terkait kasus pencairan dana kredit Bank NTB senilai Rp6,3 M. PT PDM dikabarkan tidak mampu menyelesaikan pembangunan perumahan, sehingga kewajiban ini akan diambilalih perusahaan lain.

Drs. H. Asikin Ahmad, salah seorang pengelola perumahan dari PT PDM yang dikonfirmasi Suara NTB di Dompu, Kamis (13/6) mengaku mendapat informasi bahwa PT PDM sudah tidak mampu menyelesaikan pembangunan perumahan Dorongao dan saat ini sedang diproses pengambilalihan oleh

perusahaan lain untuk menyelesaikan pembangunannya.

“Proses take over-nya sedang dilakukan,” katanya.

Proses hukum yang sedang berjalan di Kejati NTB, kata H Asikin, tidak akan mempengaruhi proses pengambilalihan.

Karena perusahaan yang akan melanjutkan pembangunan perumahan ini adalah perusahaan yang siap menutupi pengembalian dana kredit di bank NTB sebesar Rp6,3 M. “Kalau sudah kembalikan dana kreditnya, jalan sudah perumahan-nya,” ungkap H Asikin.

H. Asikin pun mengaku, sekitar 65 unit bangunan perumahan yang dibangun dan sekitar 55 unit tinggal tahap penyelesaian. Ia pun berharap, proses pengambilalihan perusahaan pengelola bisa segera, agar penyelesaian kewajiban dengan konsumen bisa dilakukan.

Arif, salah seorang kon-

mendatang. Terkait ini, Bupati tak menjawabnya secara gamblang. Dengan nada sedikit mengelak dirinya justru balik bertanya kepada wartawan.

Ia menegaskan, isu tersebut tidak pernah terdengar olehnya.

“Di masyarakat mana yang bilang seperti itu. Kok tidak sampai terdengar ke saya. Kami ini tetap solid sampai akhir masa jabatan nanti. Nanti soal kemudian bagaimana kelanjutannya (di Pilkada apakah pecah kongsi atau tidak) ya biarlah masyarakat yang menilai,” sambung bupati kedua KSB ini.

Sementara itu, isu spekulasi tidak akan bersamanya lagi Bupati dan Wabup di Pilkada 2020 dalam beberapa waktu terakhir memang santer dibicarakan di tengah masyarakat KSB. Meski belum ada motif yang jelas mengenai pemicu isu keretakan diantara keduanya

namun publik menilai jika hal tersebut tidak mustahil terjadi mengingat masing-masing memiliki kans untuk maju menjadi orang nomor satu di Pilkada KSB pada periode 2021-2024 mendatang. (bug)

H. W. Musyafirin

sumen perumahan Dorongao mengaku sudah membayar uang muka perumahan dan hingga saat ini belum ada kepastian. Proses pembangunan di perumahan dimaksud juga terhenti. “Kita berharap ada kepastian soal perumahan ini,” katanya. “Kalau lokasi dan kualitas bangunan, kita harus akui. Semoga perusahaan yang akan melanjutkan perumahan ini bisa segera menyelesaikan, agar kami bisa memiliki rumahnya,” tambahnya.

Sementara di lokasi perumahan, tampak sudah terpasang papan informasi bahwa tanah dan bangunan perumahan ini disita Kejati NTB. Penyitaan ini berdasarkan penetapan PN Dompu dengan nomor : 1/Pen.PID/2019/PN.DPU tanggal 7 Januari 2019. Karena sudah disita, di lokasi pembangunan perumahan sudah tidak ada aktivitas. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres paket proyek revitalisasi Pasar Seketeng terus berproses. Setelah ditentukannya pemenang tender, selanjutnya dilakukan rapat persiapan kontrak atau PCM (Pre Construction Meeting) bersama sejumlah pihak terkait. Artinya, dalam waktu dekat proyek dengan anggaran puluhan miliar ini pengerjaan fisiknya segera dilakukan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M mengakui sudah adanya pemenang tender proyek Pasar Seketeng. Pihaknya kemudian melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM (pre construction meeting) dengan mengundang sejumlah pihak terkait.

“Pra PCMnya hari ini (kemarin red) dengan semua pihak terkait dengan pembangunan Pasar Seketeng. Masih kita rapat koordinasi sebelum rapat PCM,” ujarnya, Kamis (13/6).

Dijelaskannya, dalam rapat persiapan kontrak, akan dibahas per item mengenai pengerjaan nantinya. Dari pertemuan akan menghasilkan keputusan bersama yang nantinya dilanjutkan dengan pembuatan kontrak, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan lainnya.

“Jadi setelah rapat ini nanti ada keputusannya. Baru kita melangkah ke pembuatan Kontrak, SPMK dan segala macamnya itu dari hasil pertemuan kita nanti dengan beberapa OPD. Semua kita undang

yang terkait dengan pembangunan itu,” terangnya.

Menurutnya, penandatanganan kontrak proyek Pasar Seketeng ini memiliki batas waktu, yakni sejak tanggal 15 hingga 20 Juni mendatang. Sedangkan untuk Manajemen Konstruksi (MK) pada tanggal 21 Juni. Dengan dilakukannya tandatangan kontra, maka pengerjaanya sudah bisa dilakukan. Paling tidak dimulai dengan pemagaran, pembersihan lokasi, dan lainnya.

“Maksimal tanggal 21 Juni.

Tidak boleh lewat dari tanggal itu harus sudah tanda tangan kontrak. Seteah ada kontrak kontrak mereka langsung action,” paparnya.

Diketahui, pekerjaan fisik proyek pembangunan Pasar Seketeng dimenangkan PT Citra Prasasti Konsorindo. Perusahaan asal Bekasi Jawa Barat ini menang tender dengan nilai penawaran sekitar Rp54 miliar. (ind)

Hasan Basri (Suara NTB/dok)

Kompak Monev Kredit Sahabat di Sumbawa

(Suara NTB/bug)

terutama program-program yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Ketimbang mikir suksesi yang bikin habis energi lebih baik kita sekarang ini fokus dulu (bekerja). Kan Pilkadanya juga masih lama, tahapannya saja belum dimulai,” timpalnya.

Keyakinan bupati soal dirinya belum memikirkan persiapan menghadapi Pilkada 2020 kembali dipertegas, saat ada awak media bertanya soal komunikasi dengan partai politik yang akan dijadilakan kendaraannya nanti. Dengan tegas ia mengatakan hal itu sama sekali belum dilakukannya.

“Apalagi sampai sejauh itu (menjajaki parpol). Belum itu,” tegasnya kembali mengelak.

Musyafirin juga menanggapi isu yang sedang santer berkembang di tengah publik KSB, soal dirinya dan Wabup akan pecah kongsi di Pilkada

pelaksanaan program dan pelayanan telah dilakulan pemerintah desa Seteluk Tengah dan kelurahan Sampir.

“Kami dari DPMD juga terus melakukan pendampingan bagi mereka. Yang masih kurang kita arahkan dimaksimalkan terutama soal pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakatnya,” tukas Slamet. (bug/*)

Soal Benih Jagung

Musyafirin Belum Pikirkan Pilkada 2020 Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, dirinya sama sekali belum memikirkan rencana suksesi menghadapi Pilkada 2020 mendatang. Sebagai kepala daerah saat ini ia bersama Wakil Bupati, Fud Syaifuddin, ST hanya fokus menyelesaikan masa bhaktinya yang tersisa kurang dari dua tahun lagi.

“Dalam pikiran kami berdua (bersama Wabup) belum sama sekali memikirkan soal suksesi. Kita sekarang hanya fokus bekerja saja,” tegasnya kepada wartawan di masjid Agung Darussalam KTC, Kamis (13/6).

Ia mengatakan, pada prinsipnya bersama Wabup, dirinya ingin memaksimalkan sisa masa kerjanya di periode ini.

Sebab, baginya masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang belum terselesaikan

KSB. Slamet menyebutkan, pasca ditetapkan sebagai pemenang kabupaten, keduanya telah melakukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap hal-hal pelaksanaan pemerintahan yang belum optimal dijalankan.

Sesuai jadwal, tim penilai lomba tingkat provinsi akan turun ke KSB pada tanggal 22 Juni mendatang. Menurut Slamet, pihaknya meyakini Seteluk Tengah dan Sampir mampu mengharumkan nama daerah dan menjadi yang terbaik dalam penilaian nanti. Mengingat sejumlah perbaikan kinerja

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) menggelar bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kebijakan pengelolaan Kredit Sahabat Kabupaten Sumbawa, Kamis (13/6).

Penjabat Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyampaikan Kredit Sahabat merupakan salah satu program unggulan Bupati, dalam mempermudah akses masyarakat khususnya petani miskin terhadap modal untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

Dikatakan, program Krabat dijadikan prioritas dan masuk dalam RPJM 2016-2021. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kredit sahabat (Krabat) di Sumbawa. Diharapkan bimtek dapat dilakukan

dengan serius, agar dapat menghasilkan output yang secara teknis bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan. Jika ada kekurangan, maka akan dibuat regulasi baru.

Dalam pemaparan, Tim Kompak, Muhammad Ridha Ma’ruf menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari monev adalah selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pembina dan pengawas BUMDes dalam melakukan monev pelaksanaan kebijakan pengelolaan kredit sahabat, juga untuk memetakan kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan Krabat di BUMDes terpilih. Adapun alasan Krabat perlu dimonitoring, karena selain alokasi anggaran Krabat yang relatif besar. Kemudian dikelola melalui banyak BUMDes dengan rentang kendali yang panjang dan berjenjang. Juga disebabkan karena Krabat belum pernah di-monev untuk mengetahui realitas pel-

aksanaannya dan untuk menghimpun masukan.

Dipaparkan pula tentang skenario pelaksanaan monev pengelolaan Krabat yang akan dimulai dengan bimtek tim monev, pelaksanaan monev yang akan diadakan di lima kecamatan yaitu di Kecamatan Plampang, Empang, Alas, Utan dan Lape. Perumusan hasil monev dan perumusan perbaikan kebijakan Krabat, dan diseminasi kebijakan penguatan pelaksanaan Krabat.

Sebagai narasumber, Kadis PMD Varian Bintoro, S.Sos ,M.Si memaparkan tentang tujuan program Krabat, kondisi ekonomi petani miskin dalam akses permodalan, ketentuan umum petani miskin penerima krabat, penyaluran krabat dari Pemda kepada Pemdes dan dari Pemdes kepada BUMDes hingga ke petani miskin. Implementasi Krabat di Sumbawa, telah mampu mengakomodir 13,92 % masyarakat miskin di Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/bug)

Seteluk Tengah dan Sampir Wakili KSB di Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

Gaji Ke-13 untuk 8.058 ASN Kabupaten Bima Cair Hari Ini Bima (Suara NTB) – Pemerintah Daerah Kabupaten Bima akan membayar gaji atau tunjangan 13 untuk sebanyak 8.058 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencananya pencairan akan dilakukan pada Jumat (14/6).

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, pembayaran tunjangan 13 berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor, 19 tahun 2019.

“Perbup ini juga menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 57/PMK.05/2019,” katanya, Kamis (13/6). Diakuinya tunjangan atau gaji ke-13 diperuntukkan bagi delapan ribuan ASN berbagai golongan tersebut, dari golongan atau eselon I hingga IV, tercatat mencapai sebesar Rp35.152.093.811.

“Total ASN yang mendapat tunjangan atau gaji ke-13 tahun 2019 ada sebanyak 8.058 orang,” katanya.

Adel merincikan, gaji ke-13 yang akan dicairkan tersebut.

Yakni ASN golongan IV sebanyak 2.612 orang dengan anggaran sebesar Rp14.219.554.498. Kemudian golongan III, sebanyak 4.014 orang, dengan kucuran dana sebesar Rp16.341.318.513.

Sedangkan ASN golongan II sebanyak 1.399 orang dengan anggaran Rp4.501.563.300. Serta ASN golongan I, sebanyak 33 orang dengan kucuran sebesar Rp89.657.500. “Besaran yang diterima berdasarkan golongan ASN. Nanti dananya akan masuk ke rekening masing-masing,” katanya.

Dengan adanya pemberian tunjangan 13 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan motivasi birokrasi ASN, sehingga menjadi aparatur yang bisa semakin profesional dan terjaga kesejahteraannya. “Harapannya ke depan, ASN dapat meningkatkan kinerja. Tidak lagi meninggalkan tugas atau malas berkantor,” pungkasnya. (uki)

BLK Mulai Dibangun di Dompu Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu, akhirnya merealisasikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah ini. Bertempat di lahan eks Dinas Perkebunan depan SPBU Soriutu Kecamatan Manggelewa. Meski baru mampu dibangun satu ruang aula dengan anggaran APBD, setidaknya fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil. Minimal untuk skala perusahaan lokal dan kelompok kerja mandiri.

Kabid Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans setempat, M. Nursalam kepada Suara NTB, Kamis (13/6) menjelaskan, upaya meminta bantuan pemerintah provinsi dan pusat untuk pembangunan BLK sudah beberapa kali dilakukan. Namun karena terbentur aturan keuangan yang tidak dialokasikan untuk pembangunan gedung tahun ini, sehingga harapan tersebut tak bisa direalisasikan.

“Tapi kita disarankan oleh kementerian fasiknya dibangun oleh Pemda nanti fasilitas pelatihan dan instrukturnya pusat yang akan menangani,” kata dia.

Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil di wilayah ini, terdapat tiga program prioritasnya. Antara lain kejuruan las, pengolahan hasil pertanian dan perbengkelan.

Sementara untuk pemenuhan kebutuhan industri lokal dan luar daerah akan diupayakan setelah tiga program prioritas itu berkembang signifikan. “Ini untuk mengantisipasi permitaan perusahaan lokal dan luar daerah. Kalau untuk TKI karena provinsi sudah membuka BLK LN jadi kita arahkan ke sana untuk pelatihan,” jelasnya.

Pilihan memfokuskan pelatihan kelompok kerja mandiri ini, ungkap M. Nursalam, sengaja dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir diwilayah ini banyak bermunculan usaha kecil yang tidak kalah menjanjikan masa depan angkatan kerja. Untuk itu, pemerintah melalui BLK tersebut perlu mendorongnya.

Apalagi tiap tahun angkatan kerja tanpa keterampilan di Dompu terus bertambah.

“Bukan kita mengenyampingkan TKI kita yang ke luar negeri tapi suda ada pihak yang menangani.

Kalaupun ditangani oleh kita anggarannya akan besar.

Makanya kita bagi porsi dengan provinsi,” pungkasnya. (jun)

M. Nursalam

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dompu (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Selama kurun waktu empat bulan (Januari-April) 12345678901234567890123456789012 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlind12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ungan Anak (DP3A) Dompu, sudah menerima 47 lapo12345678901234567890123456789012 ran kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik 12345678901234567890123456789012 pencabulan, pelecehan seksual maupun Kekerasan 12345678901234567890123456789012 Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari total kasus terse12345678901234567890123456789012 but, ada sepuluh kasus yang tengah diasesmen untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penyelesaian proses hukum para pelaku.

12345678901234567890123456789012 Demikian disampaikan Kadis P3A Dompu, Hj. Daryati 12345678901234567890123456789012 Kustilawati, SE, M. Si melalui Kabid Perlindungan Anak, 12345678901234567890123456789012 Rahman, Skm, di ruang kerjanya, Kamis (13/6).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ia mengatakan, dari 10 korban persetubuhan itu, 12345678901234567890123456789012 baru delapan orang yang sudah diasesmen. Sedangkan 12345678901234567890123456789012 dua orang lain dijadwalkan dalam waktu dekat ini.

12345678901234567890123456789012 “Dari beberapa kasus yang kita tangani itu sudah de12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lapan orang diasesmen oleh psikolog. Mereka rata-rata 12345678901234567890123456789012 korban pencabulan dan pelecehan seksual,” kata dia.

12345678901234567890123456789012 Asesmen terhadap korban penting dilakukan. Se12345678901234567890123456789012 lain untuk mengetahui kondisi kejiwaan mereka sete12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lah menjadi korban perlakuan bejat pelaku. Juga hasil 12345678901234567890123456789012 akhir dari proses ini nantinya ialah syarat dinyatakan 12345678901234567890123456789012 lengkapnya berkas perkara mereka di meja hukum.

12345678901234567890123456789012 Selama ini, lanjut Rahman, belum ada satupun ka12345678901234567890123456789012 sus kekerasan seksual anak yang didiversi oleh penyid12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ik polres Dompu. Sebagian besar prosesnya berlanjut 12345678901234567890123456789012 hingga ke pengadilan. Namun untuk rincian korban ber12345678901234567890123456789012 dasarkan jenis kasus yang dialami belum bisa disebut12345678901234567890123456789012 kan pihaknya. “Tidak semua kasus yang kita terima itu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kita dampingi melainkan kasus tertentu saja. Seperti 12345678901234567890123456789012 pencabulan dan pelecehan seksual ini,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Bagi puluhan korban yang berlanjut prosesnya dite12345678901234567890123456789012 gaskan akan terus didampingi sampai ada keputusan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tetap dari pengadilan. Bahkan harapannya para pel12345678901234567890123456789012 aku bisa diberi hukuman berat agar pelaku lain tidak 12345678901234567890123456789012 mudah melecehkan perempuan dan anak.

12345678901234567890123456789012 Ditambahkan, 47 kasus yang diterima itu baru sela12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ma empat bulan. Sedangkan kejahatan serupa di dua 12345678901234567890123456789012 bulan terakhir ini ada namun belum masuk dalam reka12345678901234567890123456789012 pan. “Ini baru empat bulan, kalau Mei dan Juni ada juga 12345678901234567890123456789012 tapi belum kita rampungkan datanya,” pungkas dia. (jun) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/jun)

DP3A Asesmen Puluhan Kasus Anak

Halaman 7

Kasus Alat Peraga PAUD

Mantan Kadis Dikbud Kota Bima Beri Klarifikasi Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Bima (Kejari) Bima mengusut dugaan korupsi pengadaan alat peraga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Bima, dengan pagu anggaran sekitar Rp1,8 miliar yang terindikasi telah digelembungkan dan tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan penggelembungan dan salah sasaran dalam proyek pengadaan alat peraga lembaga PAUD. “Saya belum mengetahuinya,” kata Alwi menjawab Suara NTB, Kamis (13/6).

Alwi menjelaskan, pengadaan barang atau alat peraga untuk lembaga PAUD, harganya dipatok oleh penyedia atau pihak ketiga. Sementara Dikbud setempat, sifatnya hanya berkoordinasi. “Dikbud hanya men-

gawasi pelaksanaannya,” ujar Alwi yang kini menjabat Kepala DLH Kota Bima.

Jika ada yang salah sasaran, menurutnya hal itu juga bukan wewenang Dikbud.

Pasalnya, setiap item barang yang dibutuhkan oleh PAUD akan dipesan ke penyedia barang. Kalaupun tidak jadi, dananya akan dikembalikan.

“Kebutuhan PAUD akan koordinasikan ke penyedia, tidak ada hak Dinas untuk mengintervensi, begitupun soal harga barang,” katanya.

Dikatakannya, persoalan itu juga telah disikapi oleh

Ombudsman, dengan mengeluarkan surat rekomendasi berupa maladministrasi. Hanya saja, pada saat itu, sosialisasi dan pertemuan antara lembaga PAUD dan penyedia barang tidak didokumentasikan.

“Seingat saya persoalan ini hanya maladministrasi. Karena setiap rapat sosialisasi hingga ada kesepakatan antara PAUD dan penyedia barang tidak didokumentasikan,” katanya.

Alwi menambahkan, anggaran BOP PAUD juga berasal dari dana hibah dan APBD. Dana hibah melalui DPKAD diperuntukkan bagi PAUD

swasta. Sementara APBD Penegak Hukum (APH), Alwi diperuntukkan bagi PAUD menegaskan akan tetap bersikap kooperatif serta siap dimnegeri ditangani Dikbud.

“Satu program, tapi jalur inta keterangan kapanpun. (uki) penganggarannya berbeda.

Dikbud tangani anggaran APBD, DPKAD untuk dana hibah,” katanya.

Diakuinya dalam penggunaan anggaran tersebut, ada kewajiban lembaga PAUD sebesar 20 persen, untuk membelanjakan barang berupa alat peraga. Misalnya bahan permainan. “Penggunaan akan dikontrol dan diawasi Dikbud agar tidak ada SPJ fiktif,” katanya.

Kendati persoalan tersebut sedang diselidiki atau ditangani oleh Aparat Alwi Yasin (Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

DIKIRIM - Jagung yang dimuat dalam truk akan dikirim ke Jakarta melalui Pelabuhan Bima, Kamis (13/6).

Jagung Pulau Sumbawa Tembus Pasar Nasional Kota Bima (Suara NTB) – Komoditi jagung pulau Sumbawa khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Bima kini menembus pasar nasional. Puluhan ribu ton jagung diberangkatkan perdana dari Pelabuhan Bima menuju Jakarta, pada Kamis (13/6).

Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan, SH, resmi melepas pemberangkatan perdana jagung pulau sumbawa menuju pasar nasional, di Gudang PT. Sarrotama Dhama Kalpariksa yang berada di jalan Sultan Salahuddin, La-

wata Kota Bima.

Pelepasan tersebut diramaikan oleh puluhan petani jagung Bima, Direktur PT. Sarrotama Dhama Kalpariksa sertas Sekretaris Jenderal Dewan (Sekjen) Jagung Nasional, Ir. Maxdeyul Sola, MM. Wawali mengaku, Kota Bima dipilih sebagai tempat pengembangan agrobisnis jagung di Pulau Sumbawa. Ia berharap produksi jagung dari wilayah pulau Sumbawa dapat menstabilkan pasar nasional.

“Kita berharap pasokan jag-

ung dari pulau Sumbawa ini bisa memberikan dampak positif untuk pasar nasional,” harapnya.

Ferry mengatakan, khusus di Kota Bima, produksi jagung pada tahun 2016 hanya sekitar 10 ribu ton pertahun. Namun tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi sekitar 30 ribu ton.

“Peningkatan produksi perhektarnya bisa menghasilkan 5 hingga 8 ton,” ujarnya.

Wawali mengaku, produksi jagung di Kota Bima mengalami sedikit kendala selama ini. Selain para petani

Klarifikasi Demosi, Baperjakat Tak Penuhi Undangan Dewan Kota Bima (Suara NTB) – Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak memenuhi surat undangan yang dilayangkan DPRD Kota Bima untuk mengklarifikasi proses penurunan jabatan atau demosi terhadap puluhan ASN. Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Taufik A. Karim, SH, mengaku pihaknya memanggil tim Baperjakat, yang terdiri dari Sekda, Inspektorat dan BPKSDM. Panggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi pengaduan Forum Silahturahmi ASN Kota Bima yang kecewa karena dimutasi dan didemosi.

“Sesuai dengan jadwal undangan. Hari Kamis jam 10.00 Wita ini kita agendakan bertemu dengan Tim Baperjakat untuk klarifikasi pengaduan ASN yang didemosi,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (13/6).

Menurutnya, Forum Silahturahmi ASN Kota Bima mengadukan proses mutasi, rotasi dan rotasi ada kejanggalan, salahsatunya ada penurunan jabatan dari Kabid menjadi Kasi. “Pemanggilan tim Baperjakat untuk klarifikasi alasan sampai ASN ini mengadu. Apakah dalam tahapan rotasi, mutasi dan demosi tim Baperjakat dilibatkan atau tidak,” katanya.

Lantaran tidak memenuhi

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Taufik A. Karim

Mukhtar Landa

panggilan tersebut, Taufik mengaku pihaknya akan mengagendakan panggilan ulang.

Kalaupun tidak hadir juga maka akan dilakukan pemanggilan lagi sampai tiga kali.

“Dalam aturan ada tiga kali pemanggilan, jika tidak hadir juga makan kita akan mengambil sikap tegas,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil klarifikasi dengan tim Baperjakat tersebut nantinya akan dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Walikota.

Mengingat persoalan itu hanya berupa administrasi saja.

Terpisah, Ketua Baperjakat

Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, tidak memberikan banyak komentar alasan tidak memenuhi panggilan DPRD untuk klarifikasi soal mutasi, rotasi dan demosi tersebut.

Mukhtar yang juga Sekretaris Daerah Kota Bima ini menegaskan, tidak memenuhi undangan lantaran belum ada arahan Walikota Bima. mengingat surat undangan itu ditujukan kepada Kepala Daerah. “Sampai saat ini kami belum mendapat arahan dari Walikota Bima, kalaupun ada pasti kami penuhi,” pungkasnya. (uki)

kekurangan bibit. Masalah yang cukup vital yang dihadapi musim tanam yakni kekurangan pupuk. “Dua persoalan ini yang harus tetap diperhatikan. Kami berharap integrasi ini dapat berjalan dengan baik hingga masyarakat fokus pengembangan produksi,” ujarnya.

Sementara Sekjen Jagung Nasional, Maxdeyul Sola, mengatakan target pengiriman tahap pertama mencapai 500 ribu ton. Hal ini untuk memenuhi cadangan kebutuhan

jagung nasional. “Agar harga tidak bergejolak dan tetap stabil, sedikitnya ada 2 juta ton yang kita targetkan,” katanya.

Maxdeyul menambahkan, pihaknya berjanji akan berupaya membantu petani jagung di Pulau Sumbawa, yang setiap tahunnya bermasalah dengan harga jagung maupun pupuk. “Persoalan harga dan pupuk akan serius kami sikapi. Sembari menambahkan saat ini Pulau merupakan harga acuan Jagung Nasional,” katanya. (uki)

Fenomena Menikah Dini di Dompu Menurun Dompu (Suara NTB) – Dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan dini di Dompu, diklaim meningkat akibat pergaulan anak yang tidak terkontrol.

Namun berbeda halnya tahun ini. Fenomena tersebut menurun serta terdapat peningkatan usia menikah pertama bagi anak.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, Skm, MPPM kepada Suara NTB menyampaikan, jika melihat rata-rata usia menikah pertama bagi perempuan saat ini 20,8 tahun, dipastikan ada perbaikan karena mendekati usia ideal 21 tahun. “Memang masih tercatat menikah dini, tapi kalau kita banding dengan tahun sebelumnya ini masih jauh lebih baik, karena mendekati usia ideal bagi perempuan,” jelasnya.

Tak hanya fenomena peningkatan usia menikah pertama, tetapi kasus anak yang menikah dini pun jumlahnya terus menurun. Hanya saja, data pasti penurunan tersebut tak diingat jelas.

Pun perubahan lain yang

bisa ditekan, terang Gatot Gunawan, yakni tidak ada lagi wilayah tertentu yang menonjol kasus menikah dininya. Kondisinya hampir sama di semua kecamatan. “Dulu kan agak tinggi di wilayah Pekat dan Manggelewa, tapi sekarang di Kecamatan Huu dan Dompu ini tidak kalah banyak juga kasusnya. Jadi semua wilayah hampir sama sekarang,” ujarnya.

Fenomena anak menikah dini akan tetap menjadi pekerjaan rumah untuk ditekan signifikan DPPKB ke depan. Beberapa upaya pun terus digodok, antara lain menggaungkan Generasi Berencana (Genre) dengan menekankan anak tidak menyalahgunakan narkotika dan melakukan seks bebas. Sebab dua hal ini dianggap pemicu utama bertambahnya anak menikah di usia yang tidak ideal. Tak heran jika saat ini banyak dari pernikahan mereka yang berujung perceraian di Pengadilan Agama (PA) Dompu.

“Beberapa hal ini yang dihadapi anak sehingga kita bekerjasama dengan desa dan sekolah untuk menggencarkan sosialisasi,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

Halaman 8

WNAAfsel Rusak Ruang Detensi Imigrasi Mataram Dideportasi Mataram (Suara NTB) – Seorang warga negara Afrika Selatan, Mushfiq Daniels (28) dipulangkan paksa kembali ke negaranya. Mushfiq disebut bikin ribut di sebuah masjid di Gerung, Lombok Barat. Selain, pria temperamen ini juga merusak fasilitas ruang detensi imigrasi.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Armand Armada Yoga Surya menjelaskan, Mushfiq dideportasi Rabu (12/6) kemarin melalui Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah. “Dia mengganggu ketertiban umum di Wilayah Indonesia,” ucapnya saat dikonfirmasi Kamis (13/6) kemarin.

Mushfiq melanggar pasal 75 angka 1 U RI No 6/2011 tentang Keimigrasian. Intinya mengatur Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Armand mengatakan, Mushfiq dideportasi dengan pesawat AirAsia QZ 463 rute penerbangan Lombok-Kuala Lumpur. Selanjutnya, Mushfiq yang bekerja sebagai pengajar ini melanjutkan penerbangan ke negara asalnya. Mushfiq masuk ke Indonesia Selasa (22/5) lalu melalui Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

“Saat itu dia masuk menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Tujuan kedatangan ke Indonesia adalah untuk berlibur,” ungkap Armand. Mushfiq mulai menjejakkan kaki di Lombok sejak Sabtu (2/6) lalu. Waktu liburannya diisi berkeliling Lombok sampai ke wilayah Gerung, Lombok Barat, Jumat (7/6). Mushfiq mampir di masjid.

“Pakaiannya kotor semua. Selesai mandi dan mencuci baju, dia naik ke lantai dua masjid dan mengambil sarung untuk dijadikan pakaian,” tutur Armand. Kelakuan Mushfiq dipergoki warga yang kemudian melapor ke polisi. Mushfiq yang penanganannya diambilalih Imigrasi Mataram langsung dimasukkan ke ruang detensi. “Di ruang detensi dia merusak fasilitas menggunakan gagang sapu yang kebetulan ada di dalam sana,” ungkap Armand. (why)

PERIKSA PERSONEL Kapolda NTB Nana Sudjana didampingi Kasrem 162 WB Endarwan Yansori memeriksa personel dalam apel gelar pasukan pengamanan PHPU MK, Kamis (13/6) di Mataram.

(Suara NTB/why)

Sidang MK PHPU Pilpres 2019

Polda Yakin Warga NTB Bijak Tanggapi Hasil Pemilu 2019 Sidang Sengketa PHPU di MK Mulai Digelar Hari Ini Mataram (Suara NTB) Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai digelar Jumat (14/6) hari ini. Sidang PHPU akan digelar pertama untuk sengketa hasil Pilpres. Dalam menghadapi sidang PHPU Pilpres ini, KPU telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapinya.

Demikian disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, Kamis (13/6) kemarin.

“Untuk sangketa hasil Pilpres mulai sidangnya tanggal 14 sampai tanggal 28 Juni nanti,” katanya.

Meskipun untuk NTB tidak masuk menjadi objek gugatan sangket Pilpres yang diaujukan oleh paslon 02 di MK. Namun demikian, pihaknya tetap sebagai jajaran KPU membantu KPU RI menghadapi gugatan dengan menyiapkan berbagai dokumen hasil Pemilu yang dibutuhkan.

KPU NTB sendiri hanya akan menghadapi gugatan PHPU untuk hasil Pileg dan DPD. Karena sebagaimana diketahui bahwa gugatan peserta Pemilu dari NTB berasal dari satu orang calon anggota DPD RI dan delapan partai politik yakni satu untuk DPRD Provinsi NTB dan tujuh untuk DPRD kabupaten/kota.

“Untuk sidang gugatan legislatif dan DPD, persidangannya dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 9 Agustus,” kata Suhardi.

Dalam menghadapi gugatan Pileg tersebut, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang digugat telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi gugatan, salah satunya yakni dengan menyiapkan berbagai dokumen hasil Pemilu yang akan ditunjukkan pada saat persidangan.

“Dokumen-dokumen sudah kita bawa ke Jakarta, untuk jadi bahan persidangan menghadapi gugatan peserta Pemilu,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Bawaslu NTB juga telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi persidangan Gugatan PHPU di MK dari NTB. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni dengan melakukan rakor bersama Bawaslu kabupaten/ kota untuk menyiapkan bahan yang akan disampaikan di persidangan.

Pasalnya pihak Bawaslu juga akan turut dihadirkan di perisidangan untuk memberikan keterangan. (ndi)

Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menerangkan bahwa pihaknya mewaspadai dan mengantisipasi perkembangan terkini situasi ibukota Indonesia tersebut. Meski para elit politik yang berkontestasi di Pilpres 2019 sudah beritikad

kita tidak terlalu reaktif. Kita juga sudah silaturahmi dengan tokoh dan ormas bahwa masyarakat NTB tidak terpengaruh. Mereka menyerahkan seluruhnya kepada hukum yang berlaku,” sebut Nana.

Upaya pencegahan juga sudah dilakukan. Nana menyebut, intelijen sudah dikerahkan untuk memantau pergerakan warga NTB yang menuju Jakarta dengan tujuan ikut demonstrasi di Gedung Mahkamah Konstitusi.

“Kelompok masyarakat menyampaikan tidak akan berangkat ke sana (MK). Mere-

ka sudah menyadari bahwa ada proses di MK yang sedang berjalan dan mereka akan mengikuti,” kata Kapolda.

Sementara Kepala Staf Korem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori mendukung upaya antisipasi kerawanan selama sidang MK terkait PHPU. “Kita berharap wilayah NTB tetap kondusif baik nanti selama sidang ataupun setelah adanya putusan MK,” ujarnya.

Untuk pengamanan hal tersebut, Polda NTB menggelar apel gelar pasukan sekaligus konsolidasi personel Satgas Operasi Ketupat Gatarin 2019. (why)

Demokrat Tak Paksakan Usung Kader di Pilkada Mataram

(Suara NTB/why)

UANG PALSU - Tersangka pemalsu uang kertas Fauzi memeragakan proses produksi uang palsu, Kamis (13/6) di hadapan Kapolres Mataram Saiful Alam (kanan).

Jaringan Upal Dibongkar

Rp94,6 Juta Uang Palsu Gagal Beredar Mataram (Suara NTB) – Jaringan pembuat uang palsu komplotan tiga orang gagal mendapat untung selama lebaran lalu. Mereka yang menyiapkan Rp94,6 juta uang palsu ini ditangkap Polres Mataram. Modusnya, uang palsu sebanyak Rp3 juta dilego dengan hanya membayar Rp1 juta.

Para tersangka itu antara lain Sarim (46) buruh tani asal

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) – treskrimsus Polda NTB. diduga bukan akibat kesala123456789012345678901234567890121234567890123456789 Penyidik Polda NTB me- “Pada intinya ditemukan dua han administrasi. Penyidik 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nemukan indikasi pidana bukti permulaan yang cukup Subdit III Tipikor pun mene123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam penyaluran dana sehingga diputuskan naik ke mukan indikasi pidana ko123456789012345678901234567890121234567890123456789 rupsi lewat penyelidikan.

BOS SLB di Kota Bima tahap penyidikan,” jelasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Auditor Inspektorat sebetahun 2017. Kasus yang Naiknya status penangan123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah ada indikasi kerugian an kasus membuat penyidik lumnya menemukan indika123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 negara dari audit Inspektor- memanggil kembali saksi- si penggelembungan jumlah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 at Provinsi NTB ini naik ke saksi yang sudah dimintai siswa SLB. Hal itu untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tahap penyidikan. Penyidik keterangan di tahap penyelid- mendongkrak jumlah pener123456789012345678901234567890121234567890123456789 bakal memanggil ulang sak- ikan sebelumnya. pemerik- imaan dana BOS. Satu siswa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 si-saksi. “Yang BOS SLB itu saan itu untuk mendalami SLB mendapat Rp2 juta.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Indikasi perbuatan melnaik penyidikan,” beber peran-peran untuk penetapan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 awan hukum tersebut diduga Direktur Reskrimsus Polda tersangka nantinya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB Kombes Pol Syamsud“Saksi-saksi akan kita dilakukan pada tahun ang123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 din Baharudin ditemui Ka- panggil lagi. Baru naik peny- garan 2017/2018. Penyalu123456789012345678901234567890121234567890123456789 mis (13/6) kemarin. idikan, belum ada tersangka,” ran melalui Dinasi Pendidi123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan dan Kebudayaan ProvinDia menjelaskan, status kata Syamsuddin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 penanganan kasus tersebut Merujuk pada Laporan Ha- si NTB. Jumlah siswa yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ditingkatkan ke penyidikan sil Pemeriksaan (LHP) Inspe- terdaftar di SLB tersebut 123456789012345678901234567890121234567890123456789 melalui gelar perkara peny- ktorat Provinsi NTB. Indikasi tidak sesuai dengan yang di123456789012345678901234567890121234567890123456789 idik Subdit III Tipikor Di- kerugian negara yang timbul ajukan. (why) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Suara NTB/dok)

untuk untuk tertib mengikuti proses sengketa di MK. “Sengketa Pemilu kini sedang berjalan di MK karena ini negara hukum. Kerawanan di daerah yang mungkin terjadi sebenarnya mengarah pada aksi, pergerakan protes, dan

unjuk rasa dari beberapa komponen masyarakat,” ujarnya.

Bentu antisipasinya yakni dengan menggelar apel konsolidasi dalam rangka pengamanan potensi aksi tersebut.jumlah personel yang kita libatkan 1.2.000 dari Polda, Polres, dan TNI,” paparnya.

Kapolda menilai warga NTB sudah bijak dalam menghadapi situasi politik kekinian. Dia mencontohkan perihal penangkapan empat warga NTB yang diduga ikut serta dalam kerusuhan 22 Mei di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat, DKI Jakarta lalu. “Warga

Kasus BOS SLB Kota Bima Naik Penyidikan

Puyung, Lombok Tengah; Fauzi (56) asal Sakra, Lombok Timur; dan Nanang (56) pria asal Kotawaringin, Kalimantan Tengah yang mengontrak rumah di Labuapi, Lombok Barat.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menerangkan tersangka Fauzi sudah melego sekitar Rp59 juta ke pelaku pengedar uang palsu selama bulan puasa lalu. “Tersangka Fauzi dan Nanang sudah mendapatkan keuntungan Rp30 juta dari penjualan uang palsu. Mereka memanfaatkan momen tinggi aktivitas ekonomi bulan lalu,” ujarnya Kamis (13/6) kemarin.

Kasus itu terbongkar setelah salah satu tersangka, Sarim bertransaksi di salah satu kios di Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram Jumat (7/6) lalu. Sarim kepergok menggunakan uang palsu bikinan Fauzi. “Dari transaksi itu tersangka membelanjakan sejumlah Rp2,4 juta uang palsu,” beber Kapolres.

Sarim mengaku uang palsu itu dibeli dari Fauzi. Selanjutnya, sehari kemudian, Sabtu (8/6), Fauzi dan Nanang menyusul Sarim ke ruang tahanan setelah ditangkap di kontrakan mereka di Labuapi, Lombok Barat. Alam menjelaskan bahwa Fauzi membeli 25 bendel bahan baku

uang palsu dari seseorang berinisial M di Surabaya, Jawa Timur. Bahan baku kertas minyak dibawa Nanang sekitar akhir Mei lalu.

Fauzi bersama Nanang secara cekatan meracik kertas minyak berbekal ballpoin, stabilo, dan stempel bodong menjadi uang kertas pecahan Rp100 ribu. Aksi mereka cukup rapi sebab uang kertas mereka tak mempan dengan alat ultraviolet.

“Tetapi, dari bukti yang sudah kita sita yang tidak bisa mereka tiru itu bagian jaring pengaman dan hologramnya. Kalau masyarakat menemukan yang seperti itu agar diwaspadai dan harap dilaporkan,” terang Kapolres. Dari penggerebekan, uang kertas palsu yang sudah jadi sejumlah Rp4,7 juta dengan nomor seri bodong. Kemudian 18 bundel bahan baku uang kertas palsu yang belum jadi.

“Kalau ditotal semua bundel kertas itu sejumlah Rp94,6 juta uang palsu. Bahan baku kertas itu dibeli seharga Rp10 juta,” jelas Alam. Dari pemeriksaan, Fauzi mengaku sudah menjual Rp50 juta untuk diedarkan di Lombok Timur dan Sumbawa. Sejauh ini, baru tujuh bundel bahan baku kertas uang palsu yang sudah diproduksi. (why)

Mataram (Suara NTB) Sebelumnya Partai Demokrat berkomitmen untuk mengusung kadernya di Pilkada Kota Mataram tahun 2020 mendatang. Namun setelah melihat perkembangan konstelasi politik, Demokrat berubah pikiran lebih dini. Ia membuka opsi, kemungkinkan besar bakal menjadi partai pengusung kandidat yang punya kans besar untuk menang.

Demikian disampaikan Ketua DPW Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri kepada wartawan, Kamis (13/6) kemarin. Ditegaskannya, bahwa arah dukungan politik Demokrat akan mengikuti mayoritas arus politik dari bawah terhadap sosok pemimpin yang diinginkan.

“Demokrat tidak akan maksakan diri mengusung kader kalau tidak punya peluang menang. Dalam berpolitik Demokrat akan realistis dan mendengarkan suara rakyat Mataram. Sementara ini masyarakat Mataram masih ingin dipimpin oleh kaumnya sendiri. Entahlah besok lusa mungkin ada perubahan arus,” ujar Mahalli.

Lantas ketika ditanyakan kecenderungan Demokrat akan merapat memberikan dukungan ke mana diantara sosok figur yang sudah mulai muncul saat ini? Mahalli menjawab bahwa Demokrat akan menentukan arah dukungannya ke pada kandidat dengan elektabilitas yang cukup untuk bisa memenangkan pertarungan.

“Kita akan lihat kemauan masyarakat Mataram nanti.

Masalahnya sementara ini belum kelihatan tokoh - tokoh yang punya peluang di luar Mohan, Selly dan Ahda. Karena itu proses menentukannya akan dilakukan uji kelayakan selain melihat hasil survei menyangkut popularitas dan elektabilitas balon,” jelasnya.

Setelah melihat popularitas sang kandidat, baru kemudian partainya akan mengambil sikap dan prosesnya akan dilanjutkan kemudian ke DPP sebagai pengambil keputusan terakhir terkait dukungan. Namun demikian, di daerah sendiri, Demokrat bakal tetap menempuh mekanisme partai dalam

TGH. Mahalli Fikri proses pencalonan yakni dengan membuka pendaftaran calon.

“Seperti halnya partai - partai lain, Demokrat juga punya mekanisme dalam menetapkan paslon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada.

Otoritas sepenuhnya ada di DPP. Daerah hanya melakukan proses penjaringan sesuai dengan tahapan - tahapan yang diatur oleh DPP dan selanjutnya semua final di DPP juga.

Tunggu saja, nanti pada waktunya Demokrat akan membuka diri untuk menjaring para bakal calon,” paparnya.

Dikatakan Wakil Ketua DPRD NTB itu, konstelasi politik terkini yang ia amati, bahwa kemungkinan besar duet Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana bakal berlanjut ke Pilkada Mataram 2020, dengan formasi Mohan sebagai calon Walikota, berpasangan dengan Badruttamam Ahda, anak dari Ahyar Abduh sebagai calon wakil. Hal itu dilihat Mahalli dari langkah percaturan politik yang sedang berlangsung menunjukan bahwa bandul politik Kota Mataram tengah mengarah ke sana.

Pernyataaan itupun sekaligus menepis sejumlah spekulasi politik yang juga tengah berkembang terkait dengan opsi-opsi politik pasangan yang coba digodok yakni antara Ahyar dan Mohan bakal pecah kongsi, dengan format pencalonan yang sudah muncul kepermukaan yakni Mohan-Kasdiono vs Hj. Putu Selly Andayani-Ahda atau MohanSelly. Dikatakan Mahalli dalam kalkulasi politiknya, hal itu sangat mustahil terjadi. (ndi)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

DEPORTASI - Warga negara Afrika Selatan, Mushfiq Daniels (kiri) didampingi petugas Imigrasi Mataram di ruang tunggu terminal internasional LIA, Praya, Lombok Tengah, Rabu (12/6) lalu. Mushfiq dideportasi karena melanggar ketertiban umum di Gerung, Lombok Barat.

Mataram (Suara NTB) – Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mulai digelar Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat (14/6) hari ini. Polda NTB menyiapkan sekurangnya 1.200 personel gabungan bersama Korem 162/WB untuk mengamankan daerah. Sebab, jika ibukota terganggu aksi massa, NTB juga turut mendapat dampak ikutan.

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Gapensi Dorong Lelang Proyek Dipercepat Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah menyegerakan tender proyek. Terutama proyek fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang. Jelang semester II tahun 2019 sejumlah proyek diketahui belum dilelang.

H. Agus Mulyadi

Sekretaris Gapensi Provinsi NTB, H. Agus Mulyadi mengkhawatirkan, pelaksanaan proyek dengan waktu pengerjaan mepet akan berimbas pada kualitas proyek.

Apalagi proyek harus dikebut sampai waktu yang ditentukan.

“Proyek-proyek memang banyak belum

terealisasi. Masih dalam proses tenderkan?,” kata H. Agus.

Jikapun telat, idealnya proyek fisik dengan waktu pengerjaan panjang, harus juga diberikan kelonggaran masa pengerjaan. Tak mesti sampai sebelum berakhirnya tahun. Jika diberikan tenggat waktu mepet, proyek bisa saja dipaksakan. Apalagi untuk pembangunan fisik yang baru.

“Kalau sekedar renov (renovasi) sih ndak ada masalah.

Pembangunan baru, waktunya harus diberikan tenggang waktu yang panjang untuk pelaksanaan,” jelas H. Agus. Sementara ini proyek belum massif terlaksana. Hampir habis satu semester tahun 2019. Salah satu dampaknya, para kontraktor sementara waktu mencari alternatif lain.

Yakni ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah bagi korban gempa. Menggarap pembangunan Risba, Riko, Rika, serta sejenisnya.

Lanjut H. Agus, proyek idealnya di tender awal tahun.

Agar pelaksanakan proyek tak

lagi terburu dengan waktu saat pengerjaannya. “Tidak juga terburu dengan deadline pencairan dana. Selama ini didengungkan oleh pemerintah. Tetapi realisasinya sampai hari ini belum dilaksanakan yang seperti itu,” ujarnya.

Keterlambatan lelang proyek dan pengerjaannya, lanjut H. Agus, secara otomatis akan mempengaruhi kualitas proyek. Apalagi jika proyek dikebut penyelesaiannya. Ada tahapan pelaksanaan yang tidak bisa direkayasa cepat. Misalnya proyek bangun beton, dari gisting hingga pengecoran sekitar tiga minggu. Baru dilanjutkan ke

tahapan pembangunannya berkelanjutan.

“Bangun lantai di atas. Tidak bisa langsung diproses kalau belum kering beton tiangnya di bawah. Tahapan-tahapan seperti ini tidak bisa dipercepat waktunya. Karana ada masa idealnya dibuka setelah pengecoran,” imbuhnya. Karena itu, rekomendasi Gapensi tetap agar lelang proyek dipercepat.

Sehingga kualitas pekerjaan kontraktor, kata H. Agus tak diburu oleh waktu. Apalagi pengerjaan di saat musim hujan, berpotensi menambah molornya proyek. Saat ini cuaca agak sulit diprediksi. Potensi hujannya tetap ada. “Den-

gan kondisi sekarang. Paling banter efektifnya kita bekerja empat bulan. Kenapa? Belum kita ketemu hujan, belum ketemu libur-libur, acara keagamaan,” katanya.

Gapensi menegaskan, tetap percepat tender proyek. Jika memungkinkan, di awal tahun diminta proyek telah dilelang.

Perencanaan tidak serta merta pada tahun pelaksanaan.

Biasanya direncananakan setahun sebelumnya. Artinya, kata H. Agus, sangat luang waktu untuk mempercepat lelang proyek. Agar lebih cepat dikerjakan dan lebih cepat multiplier efeknya dirasakan oleh masyarakat. (bul)

(Suara NTB/bul)

Usaha Penambang Emas Ilegal di Gunung Prabu dan Sekotong akan Dialihkan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB melakukan pendekatan lain untuk menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Prabu Lombok Tengah dan Sekotong, Lombok Barat. Para penambang akan dialihkan aktivitasnya ke usaha lain. Sesuai kompetensi dan kebutuhannya.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, M. Husni, M.Si. Ia juga telah menurunkan tim ke kawasan PETI di Gunung Prabu untuk melakukan inventarisasi persoalan yang ada di lapangan, lalu memetakan potensi apa yang bisa dikembangkan untuk mengalihkan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Inventarisasi dilakukan dengan memastikan siapa saja mereka yang aktif terlibat dari aktivitas PETI. Jika dialihkan, sektor apa yang diminati dan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya, apakah sektor pertanian, perikanan, industry rumahan, perkebunan, atau pariwisata.

M. Husni menyebut dengan menginventarisir kebutuhannya, akan jelas rancangan program yang akan diarahkan ke Gunung Prabu dan Sekotong. Nantinya Dinas ESDM akan membangun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan stakeholders lainnya.

“Tim sudah saya turunkan sebelum puasa. Memotret kondisi lapangan dari berbagai sisi. Sekarang sedang persiapan untuk lanjutan,” jelas kepala dinas. Gunung Prabu dan Sekotong dijadikan pilot project. Jika pendekatan yang dilakukan ini berhasil, selanjutnya akan diterapkan di titik-titik lain yang menjadi potensi berkembangnya PETI. Misalnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Harapan Pemprov NTB, kabupaten juga turut membantu melakukan penertiban peti melalui strategi dan pendekatan sesuai karakteristik sosial dan budayanya. Menurut kepala dinas jangan lagi berdebat soal kewenangan antara kabupaten/kota dan provinsi. Aktivitas PETI sudah menyangkut persoalan kerusakan yang berpotensi memicu dampak yang tidak kecil bagi banyak orang, bahkan makhluk hidup.

“Sebab di kabupaten juga masih ada izin yang diterbitkan misalnya izin batuan. Kemudian ada juga pajak yang didapat dari izin batuan, sisihkanlah sebagian untuk program lain yang dapat mengalihkan kegiatan penambangan emas ilegal ini,” sarannya.

Dengan pendekatan mengalihkan usaha para pelaku PETI ini, pelan-pelan ia disadarkan, bahwa kegiatan yang dilakukan adalah aktivitas ilegal yang merugikan ekosistem dan banyak orang. Mengingat, merkuri sebagai zat yang digunakan untuk memisahkan kadar emas dengan bebatuan tidak direkomendasikan penggunaannya sembarang.

Selain dengan pendekatan yang sedang dilaksanakan, masih menurut M. Husni, pengawasan jual beli merkuri juga harus diperketat. Dan ditertibkan. Sebab mudahnya mendapatkan zat inilah yang ditengari menjadi pemicu maraknya PETI. Seperti diketahui, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Universitas Mataram dan Nexus3 Foundation telah membangun kesepatan bersama memerangi penggunaan merkuri secara ilegal. Mengingat dampaknya yang sangat mengkhawatirkan bagi lingkungan dan manusia.

Tahun 2013 lalu, 128 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani perjanjian Minamata untuk tidak lagi menggunakan merkuri. Nyatanya, merkuri masih dijualbelikan dan dimanfaatkan oleh penambang-penambang kecil.

Di Indonesia terdapat 800an lokasi PETI. Tersebar di 93 kabupaten dan 32 provinsi. Emas yang dihasilkan dari kegiatan ilegal ini sekitar 60 sampai 100 ton/tahun.

Tahun 2014 telah dilakukan penelitian di tiga tempat di Indonesia. Sekotong, Bombana dan Cisitu Banten. Penelitian singkat yang dilakukan sangat mengejutkan. Banyak anak-anak terlahir cacat, ataupun lahir selamat, pertumbuhannya menjadi tak normal.

Sampel merkuri di udara, rambut masyarakat kawasan PETI dicek di laboratorim. Ternyata konsentrasinya cukup tinggi 40 sampai 50 kali lipat diatas ambang batas aman.

Sampel ikan, beras juga diambil, dan hasilnya disimpulkan sangat mengkhawatirkan. (bul)

Proyek Wisata Ancol Mini di Labuhan Haji akan Didesain Ulang Selong (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merencanakan akan melakukan desain ulang dalam pembangunan proyek wisata Ancol Mini di Kecamatan Labuhan Haji. Rencana pelaksanaan proyek tersebut sendiri akan dianggarkan pada tahun 2020.

Dikonfirmasi Kamis, (13/ 6), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. H. M. Mugni, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan promosi ke pihak swasta untuk pengelolannya. Dimana (Suara NTB/yon) sudah terdapat beberapa inMugni vestor yang masuk. Akan tetapi apabila investor tidak ada yang siap, maka dari pemerintah daerah siap menganggarkan dalam jangka waktu sekian tahun.

Desain ulang dilakukan karena hingga saat ini belum ada masterplan pembangunannya. Sementara saat ini pengerjaan baru sampai pada pentalutan tanah dan pemagaran pondasi seluas 7,5 hektar. Total anggaran yang sudah digelontorkan saat pengerjaan dasar tersebut sebesar Rp4,8 miliar. “Kita akan melanjutkan pembangunannya. Insya Allah kita anggarkan pada tahun 2020,”ujarnya.

Hingga saat ini, tambahnya, konsep yang dibangun berupa Ancol mini. Namun dalam desain terbaru nanti akan mengkolaborasikan keinginan antara pemda dan investor sehingga wisata bahari yang dibangun dengan nilai yang cukup fantastis tersebut betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (yon)

(Suara NTB/ist)

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Segitiga Karang di Pantai Mapak, Kota Mataram, Rabu (12/6).

Meriah, Peringatan Hari Segitiga Karang 2019 di Pantai Mapak Mataram (Suara NTB) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Wilker NTB bersama mitra telah melaksanakan peringatan Hari Segitiga Karang (Coral Triangle Day – CT-day) dan Hari Penyu Dunia (World Sea Turtle Day) 2019 berbarengan dengan Hari Raya Lebaran Topat 12 Juni 2019 di Pantai Peneluran Penyu Mapak, Kota Mataram.

Rangkarian kegiatan dimulai dengan pelepasan dua ekor tukik hasil penangkaran Kelompok Pelestari Penyu Mapak (KP2M) secara simbolis oleh Walikota Mataram, TGH. Ahyar Abduh dalam rangkaian Lebaran Topat di Pantai Loang Baloq, tidak jauh dari Pantai Mapak.

Masyarakat tumpah ruah di perayaan ini.

Walikota bertekad bersama untuk mulai program pelestarian penyu di Kota Mapak. Kegiatan selanjutnya dilangsungkan di Pantai Mapak, dihadiri oleh Dinas Peri-

kanan Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Mataram, TNI AL Mataram, Polair NTB, PLN, Angkasa Pura, Wildlife Conservation Society, media, Komunitas Penyelam (Kapela) NTB. Lomba Mewarnai gambar biota dilindungi – Penyu menjadi acara pembuka tambahan sebelum acara inti. Tercatat lebih dari 40 peserta mewarnai yang mengikuti lomba, mulai dari anak usia TK hingga mahasiswa. Hadiah berupa uang tunai bantuan pendidikan konservasi diberikan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara.

Pada saat yang bersamaan, tim penyelam dari Kelompok Penyelam (Kapela) NTB bersama melakukan pembersihan sampah di bawah air (underwater clean-up) di perairan depan Pantai Mapak. Hasilnya terkumpul sejumlah sampah yang ada disela-sela karang.

PTAMNT Nyatakan Blok Elang Masih Status Eksplorasi Taliwang (Suara NTB) Kepastian kapan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan mulai menambang area Blok Elang - Dodo Rinti masih kabur. Pihak perusahaan sejauh ini menyatakan jika aktivitas di area konsesinya di Kabupaten Sumbawa itu hingga sekarang masih kegiatan eksplorasi.

“Untuk yang di Blok Elang statusnya kita masih eksplorasi sampai hari ini,” kata Senior Manager Social Responsibility PTAMNT, H. Syarafuddin Jarot di sela acara silaturrahmi dengan awak media KSB, Kamis (13/6).

Ia tak menampik, aktivitas eksplorasi di Blok Elang itu sudah berlangsung cukup lama. Karena kegiatan itu sudah dimulai sejak masih manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (AMNT) dan hingga kini beralih ke PTAMNT. Namun demikian H. Jarot memastikan tahapan eksplorasi yang sekarang progresnya lebih baik dan terus menunjukkan kemajuan pesat. “Kegiatannya (ekplorasi) tetap jalan dan pesat dibanding sebelumnya (zaman PTNNT),” klaimnya.

Ia menyebutkan, di bawah manajemen PTAMNT ekplorasi di Blok Elang terkini tengah melakukan sedikitnya 10 titik pengeboran. “Pengeboran

(Suara NTB/bug)

Syarafuddin Jarot tetap berjalan untuk kebutuhan penelitian,” sambungnya.

Untuk diketahui, Blok Elang - Dodo Rinti merupakan areal konsesi tak terpisahkan dengan blok tambang Batu Hijau yang ada di kecamatan Sekongkang, KSB. Yang saat ini Batu Hijau tengah dieksploitasi dan telah memasuki fase terakhirnya (fase 7). Saat mengakuisisi saham PTNNT, Blok Elang masuk dalam kesepakatan pengalihan dan membuat PTAMNT berhak melanjutkan kegiatan pengelolaan do Blol Elang. (bug)

Sebagian besar orang tidak menyangka bahwa terdapat gugusan terumbu karang di depan Pantai Mapak yang cukup panjang yang sangat potensial dikembangkan bersama dengan Pantai Mapak sebagai kawasan pelestarian Penyu dan Terumbu Karang di Kota Mataram.

Setelah lomba kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan peringatan CT-Day dan Hari Penyu Dunia oleh perwakilan dari BPSPL Denpasar. Tema sentral peringatan ini adalah ajakan kepada seluruh masyarakat untuk peduli dan beraksi menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut penyu. Peran lebih banyak diharapkan dari para perempuan pesisir yang memiliki kapasitas lebih dari pada pihak lain.

Mereka dapat mengendalikan sampah (plastik) dari rumah tangga dan dapat membantu mendukung upaya pelestarian penyu dengan menyediakan makanan berupa ikanikan afkir. Dihadapan ratusan

peserta dan pengunjung, kemudian disampaikan pengetahuan tentang jenis-jenis ikan yang dilindungi, mulai dari penyu, cetasea, hiu, ikan napoleon, dan kerang-kerangan.

Peserta diberikan hadiah doorpize menarik, termasuk berupa stiker jenis-jenis ikan dilindungi dan botol minum (tumbler), sekaligus air isi ulang yang dapat diambil oleh peserta yang tersedia dalam galon-galon air yang telah disiapkan oleh panitia. Doorprize dan penyediaan air minum ini dimaksudkan sebagai edukasi dan kontribusi dalam pengurangan dan sampah plastik, yang menurut penelitian mengancam kelestarian sumberdaya alam.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan melepas dua ekor induk Penyu Lekang yang sebelumnya mendarat bertelur di Pantai Mapak. Sebelum dilepaskan dua ekor penyu tersebut ditandai (ditaging) dengan peralatan yang disediakan oleh BKSDA NTB.

Selain dua ekor induk Penyu tersebut, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk melepaskan 30 ekor tukik penyu umur satu mingguan hasil penangkaran Kerabat Penyu Lombok di Kuranji, tidak jauh dari Pantai Mapak. Pelepasan tukik ini diatur dengan perlombaan (turtle racing). Masyarakat berlomba untuk mengantarkan tukik lebih cepat ke habitat penyu di Laut, Selat Lombok.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan sampah plastik di kawasan Pantai Mapak oleh seluruh peserta dan warga masyarakat. Di sela-sela kegiatan ini, peserta Mahasiswa Universitas Mataram melakukan pemasangan papan-papan edukasi pelestarian penyu.Sekitar 50 papan nama dari plat seng berhasil menghiasi kawasan pelestarian penyu dengan pesan-pesan konservasi yang bervariasi. Acara ditutup dengan menikmati pemandangan matahari terbenam (sunset). (Tim Wilker NTB/bul/*)

Dinas ESDM Turunkan Tim

Izin Batuan di Lombok Utara akan Diverifikasi Ulang Mataram (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB menurunkan tim ke Lombok Utara. Menyusul aksi keberataan supir truk di Lombok Utara atas maraknya pengangkutan material galian C oleh truk-teruk pengangkut dari luar kabupaten terparah dampak gempa tersebut.

Aksi penyetopan kendaraan pengangkut material dari luar Lombok Utara oleh sopir pengangkut material di Lombok Utara, kata Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, M. Husni, M.Si, telah diadukan melalui layanan NTB Care.

“Pagi-pagi tim sudah saya minta turun mengecek kondisi yang sebenarnya di lapangan. Baru kita tentukan solusi apa yang akan kita ambil,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (13/ 6) kemarin.

Tim yang dikerahkan ini, bertugas memverifikasi kembali keberatan yang masuk ke Pemprov NTB melalui layanan pengaduan berbasis

teknologi ini. serta memastikan, sumber pengambilan material apakah telah berizin, atau ilegal terkait aspek lingkungannya. “Saya minta juga. Cek izin-izinnya. Kemudian ukur, potret koordinatnya. Apakah semua sudah sesuai dengan izinnya,” kata kepala dinas.

Umumnya ada indikasi, pemegang izin batuan yang seharusnya melakukan penambangan di titik yang telah diizinkan, justru di tempat lain, pemegang izin juga melakukan pengambilan material. “Kadang-kadang salah faham. Satu izin diberikan, dikira bisa menambang di tempat lain. Tidak bisa begitu. Ini yang kita luruskan,” imbuh kepala dinas.

Di NTB, sebanyak 200 izin batuan diterbitkan oleh pemerintah. Izin batuan mencakup sejumlah jenis material. Diantaranya, pasir, batu, tanah urug, kerikil dan sejenisnya. Izin penambangan terbanyak di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Kepala dinas menegaskan,

penerbitan izin batuan tidak serta merta pemerintah menyetujuinya. Artinya, tidak semua lokasi disetujui sebagai lokasi penambangan batuan.

Karena itu, pemerintah daerah sangat selektif menerbitkan izin-izinnya. Pengajuan izin batuan, biasanya dilakukan oleh perorangan, badan usaha, atau kelompok dengan menyertakan titik yang akan akan dijadikan lokasi penambangan. Titik penambangan juga harus dibuktikan legalitas kepemilikannya yang sah. Disertai dengan sertifikat pemilikan lahan.

Pemprov NTB tengah merancang Perda tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Didalamnya akan mengatur pengawasan, pembinaan, saksi dan penegakan hukum. Rapedanya oleh legislatif telah diketok. “Dengan payung undang-undang ini nantinya kita awasi seluruhnya yang berizin. Dan memberikan sanksi kepada yang melanggar ketentuan,” demikian M. Husni. (bul)

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pergub PPDB Terbit Tantangan PPDB Zonasi BELUM meratanya persebaran sekolah maupun mutu sekolah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Penerimaan Pesertan Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. Salah satu upaya yang bisa dikedepankan yaitu apabila PPDB zonasi diikuti dengan pemerataan mutu guru pada semua sekolah dan pemenuhan sarana prasarana di semua sekolah dalam zona.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., saat Rapat Pimpinan Terba(Suara NTB/dok) tas Persiapan PPDB 2019 Minhajul Ngabidin melalui Video Conference dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Selasa (11/6) lalu bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di NTB. Menurutnya, ada sejumlah masalah atau kendala yang disampaikan antara lain jumlah sekolah yang tidak merata di masing-masing kecamatan. Ada kecamatan yang memiliki banyak sekolah dan ada juga yang sedikit berpotensi menjadi masalah.

“Misalnya di satu kecamatan ada yang jumlah sekolahnya 11 sedangkan kecamatan lainnya berjumlah empat sekolah. Hal ini berpotensi masalah dalam hal kurang atau lebihnya murid yang mendaftar di sekolah,” kata Minhajul.

Selain itu, belum meratanya mutu sekolah ditinjau dari mutu guru dan keterpenuhan sarana prasarana. Hal ini yang membuat masyarakat atau orangtua sangat keberatan ketika anaknya harus bersekolah di zonanya yang sebenarnya memang dekat, tetapi mutu sekolah rendah.

Tidak hanya itu, Minhajul menyampaikan, belum adanya data hasil pemetaan jumlah siswa yang ada dalam zona dengan daya tampung sekolah dalam zona tersebut bisa menjadi kendala. Selama ini penyebaran siswa tidak ada ketentuan zona, sehingga umumnya siswa berkumpul di sekolah-sekolah tertentu yang jumlah rombelnya besar.

“Dan tempat tinggal siswa banyak yang tidak sesuai dengan tempat tinggal orang tua dalam Kartu Keluarga,” katanya.

Selain itu, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain masih kuatnya desakan orang tua siswa atau oknum tertentu agar bisa masuk di sekolah yang diingini, meski di luar zona tempat tinggalnya. Daya tampung sekolah juga masih belum merata.

Minhajul juga menyampaikanPPDB untuk pemerataan siswa termasuk siswa yang berprestasi. Kondisi itu bisa berhasil maksimal jika diikuti dengan pemerataan mutu guru pada semua sekolah. Juga pemenuhan sarana dan prasaran di semua sekolah dalam zona. “Selain itu diharapkan adanya koordinasi ke Dukcapil agar ada pengecekan data yang diperlukan, serta adanya penambahan persentase untuk jalur prestasi,” sarannya.

Di samping itu, disampaikan juga bahwa PPDB terkait dengan zonasi untuk Provinsi NTB sudah dilaksanakan. Untuk 10 kabupaten/kota juga sudah menerapkan zonasi. Secara umum, keseluruhan proses PPDB akan dimulai 20 Juni 2019 sampai dengan 11 Juli 2019. Dan pelaksanaan PKS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Juli 2019. Pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMA/SMK semuanya dilakukan secara online, sedangkan untuk jenjang SMP dilakukan secara online untuk Kota Mataram, selain itu dilakukan secara offline. (ron)

Minimalisasi Lembaga Tak Terakreditasi dengan Penilaian Kelayakan Mataram (Suara NTB) – Proses akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di tahun 2019 sudah memasuki proses penilaian kelayakan. Proses ini penting untuk penilaian awal dalam menentukan lembaga yang siap untuk diakreditasi.

Cara ini juga untuk meminimalisasi lembaga yang tidak terakreditasi.

Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., kepada Suara NTB, Kamis (13/6) menga(Suara NTB/dok) takan, saat ini masih diTri Harianta lakukan proses penilaian kelayakan untuk tahap perdana. Proses ini merupakan penilaian awal untuk menentukan lembaga mana yang siap dan sudah memenuhi standar atau belum. “Kalau belum akan diinfokan perlu adanya perbaikan dan penambahan. Tetapi kalau sudah, bisa maju untuk akreditasi,” jelas Tri. Tri juga menambahkan, proses penilaian kelayakan ini untuk meminimalisasi lembaga yang tidak terakreditasi. Dengan begitu, BAN PAUD dan PNF juga tidak membuang energi melakukan proses akreditasi kepada lembaga yang belum memenuhi kelayakan. “Ini untuk meminimalisasi lembaga yang tidak terakreditasi supaya tidak membuang energi dan biaya,” katanya.

Proses akreditasi PAUD dan PNF di tahun 2019 dibagi dalam empat tahap. Di tahun 2019 ini, Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB memperoleh kuota 1.000 lembaga untuk diakreditasi.

Tri menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya mendapatkan kuota 1.000 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi.

Jumlah ini menurutnya masih sulit untuk mengurangi lembaga yang belum diakreditasi. Karena umur akreditasi setiap lembaga, yaitu selama lima tahun, bagi sekolah yang umur akreditasi sudah empat tahun akan mengajukan akreditasi lagi.

“Itu belum cukup, kita dapat kuota 1.000 lembaga, semua akreditasi umur lima tahun, kalau sudah empat tahun ajukan lagi. Kami targetkan bisa menyelesaikan 1.000 sekolah, nantinya kalau ada kuota provinsi lain yang tidak terpenuhi (tidak selesai), kami bisa ambil kuota tambahan itu,” katanya.

Sebanyak 78 persen atau 4.726 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari total 6.026 lembaga PAUD dan PNF di NTB belum diproses akreditasi. Baru sebanyak 1.300 atau 22 persen PAUD dan PNF di NTB yang sudah diproses akreditasi.

Ia merincikan, berdasarkan data tahun lalu itu, lembaga PAUD di NTB sebanyak 5.014 lembaga. Lembaga PAUD yang sudah diproses akreditasi sebanyak 1.146 lembaga dan lembaga yang belum diproses akreditasi sebanyak 3.848 lembaga. Sementara itu untuk PNF, ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB, dengan rincian sebanyak 154 lembaga sudah diproses akreditasi, sedangkan 858 lembaga belum diproses akreditasi.

Tujuan dari kerja BAN PAUD dan PNF yaitu untuk melihat fakta lembaga, kemudian hasil akreditasi itu direkomendasikan ke daerah. Tri berharap agar pemerintah daerah mendorong lembaga yang belum diproses akreditasi untuk mengajukan diri diakreditasi. (ron)

Rangkaian PPDB SMA, SMK, dan SLB Dimulai Pekan Depan

Mataram (Suara NTB) – Peraturan Gubernur (Pergub) NTB tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengatur tentang petunjuk teknis (juknis) PPDB SMA, SMK, dan SLB sudah terbit. Rangkaian PPDB akan dimulai pada pekan depan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, pada Kamis (13/6) mengatakan juknis PPDB diatur melalui Pergub. Juknis PPDB didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

Selain itu Pergub juga didasari oleh Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dan Surat edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019 serta Nomor 420/

2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

PPDB akan dimulai pada awal pekan depan. PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

PPDB jalur zonasi meliputi kategori umum dan prasejatera atau peserta didik tidak mampu.

Kuota Zonasi sebanyak 90 persen dilaksanakan pada PPDB SMA jalur prasejahtera dengan kuota 25 persen dan jalur umum dengan kuota 65 persen; “Penetapan zona berdasarkan alamat tempat tinggal siswa yang mengacu pada data peserta Ujian Nasional SMP/MTs sederajat tahun pelajaran 2019/ 2020 dan sesui alamat pada Kartu Keluarga,” jelas Rusman mengutip juknis PPDB. Rusman juga menjelaskan

PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik berdasarkan nilai nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) atau nilai Ujian Nasional (UN), sertifikat/piagam kejuaraan, dan tahfidzul Qur’an. Kuota diatur sebanyak lima persen dengan rincian prestasi nilai UN sebanyak 2, prestasi piagam atau sertifikat sebanyak 2 persen, dan prestasi tahfidzul Qur’an sebanyak 1 persen. Selain itu, kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 persen.

Sedangkan untuk PPDB SMK dan SLB tidak dibatasi zonasi. Peserta didik baru SMK dapat berasal dari program kemitraan. “PPDB dilaksanakan tanpa memungut biaya,” ujar Rusman menegaskan.

Terkait kuota maksimal rombongan belajar (rombel) un-

tuk TKLB sebanyak lima orang.

Untuk SDLB/SMPLB/SMALB sebanyak delapan orang, unutk SMA sebanyak 32 sampai dengan 36 orang, dan SMK maksimal 36 orang di satu rombel.

“Kuota per rombel sudah termasuk siswa yang mengulang atau tidak naik kelas pada kelas awal,” kata Rusman.

Jadwal PPDB sendiri mulai dilaksanakan pada pekan depan, pada 17 sampai dengan 20 Juni 2019 merupakan pra pendaftaran untuk PPDB SMA Jalur Prestasi dan jalur perpindahan orang tua.

Di tanggal itu juga merupakan pra pendaftaran utnuk PPDB SMK jalur prestasi, perpindahan, dan jalur pra sejahtera.

Sementara itu untuk pendaftaran dan verifikasi sekolah pada PPDB SMA dan SMK jalur prestasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada 20 dan 21 Juni 2019 seleksi melalui sistem dilaksanakan pada 22 Juni dan pengumuman akan dilakukan pada 23 Juni. Sedangkan pada PPDB SMA dan SMK jalur prase-

(Suara NTB/ron)

H. Rusman jahtera dilaksanakan pada 25 sampai 27 Juni 2019, seleksi oleh sistem pada 28 Juni 2019, dan pengumuman pada 29 Juni.

Pendaftaran PPDB Zonasi jalur umum untuk SMA dan SMK melaksanakan pendaftaran pada 3 sampai dengan 6 Juli 2019, seleksi oleh sistem pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli. (ron)

Rotasi Guru Sesuai Zonasi Mulai Diterapkan

(Suara NTB/ist)

HALAL BIHALAL - Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti bersama para guru bersalaman dengan para siswa saat kegiatan halal bihalal di halaman sekolah, Kamis (13/6).

Sekolah Gelar Halal Bihalal Usai Libur Lebaran Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah menggelar halal bihalal di hari pertama masuk sekolah seusai libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H, pada Kamis (13/6). Halalbihalal dijadikan momentum untuk saling bermaafan di antara warga sekolah.

Seperti yang dilaksanakan di SMAN 8 Mataram, siswa dan guru saling bersalaman di pagi hari saat melaksanakan halal bihalal di halaman sekolah.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti mengatakan, halal bihalal memang diagendakan dilaksanakan setelah libur lebaran. Makna dari kegiatan ini untuk saling bermaaf-maafan.

“Setelah libur agendanya halal bihalal yang maknanya bermaafmaafan kembali fitri atau suci seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa setelah 30 hari berpuasa di bulan Ramadhan,” jelas Suprapti.

Setelah itu siswa ke kelas masing-masing untuk melakukan bersih-bersih kelas ditemani wali kelas sekaligus mengabsen mereka. Kemudian dilaksanakan rapat koordinasi. Setelah itu siswa diberikan kesem-

patan mengikuti remedial.

Sementara itu di SMAN 1 Mataram juga melaksanakan kegiatan halalbihalal. Diawali dengan arahan dari Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., kepada seluruh siswa. Kemudian dilanjutkan dengan salam-salaman antara siswa dan guru sebagai bagian dari halalbihalal. Menurut Jauhari, dari kegiatan halalbihalal terkandung nilai pendidikan karakter.

“Nilai pendidikan karakter termasuk adab tata krama sopan santun antara siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa,” ujarnya .

Sebelumnya selama bulan puasa siswa tetap belajar sebagaimana biasanya. Hanya waktu belajar yang dikurangi untuk setiap jam pelajaran. Imtak dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai selama 15 menit untuk membaca Alquran, dan setelah Zuhur dilakukan imtak ceramah indahnya Ramadhan dari para pembina. “Untuk proses belajar mengajar tidak bisa kita terlalu banyak kurangi karena persiapan menjelang ujian akhir se-

mester genap,” kata Jauhari.

Pihak SMA Hang Tuah 3 Mataram menggelar kegiatan halal bihalal, Kamis (13/6) pagi.

Wakil Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Abdul Majid, menegaskan acara halal bihalal adalah upaya mewujudkan kekompakan seluruh keluarga besar sekolah usai libur panjang.

Kekompakan penting dijaga sebagai nilai dasar membangun pendidikan di tengah banyaknya tantangan dalam mengelola lembaga pendidikan saat ini. “Halal bihalal keluarga besar SMA Hang Tuah 3 Mataram di hari pertama masuk sekolah setelah Hari Raya Idul Fitri, “ ungkap Majid.

Nilai silaturahim seperti yang dilakukan ini merupakan bagian dari tradisi turun temurun yang penting dirawat dan dijaga para generasi mendatang. Karena spirit perjuangan bisa lahir dari kekompakan silaturahim antarseluruh elemen.

Dia berharap setelah ini mampu memberikan semangat baru bagi peningkatan semangat dan kinerja di jajaran sekolah. (ron/dys)

SDN 19 Cakranegara Mulai Rancang ’’Class Meeting’’ Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan potensi dan menyalurkan bakat dalam bidang olahraga, SDN 19 Cakranegara akan menyelenggarakan kegiatan class meeting.

Kegiatan ini dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan ulangan akhir semester ini.

Kepala SDN 19 Cakranegara, Sri Hartini ungkapkan jika peserta class meeting adalah semua peserta didik. Setiap kelas wajib mengirimkan personel dalam mengikuti pertandingan. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan yaitu yang berkaitan dengan olahraga.

Menurutnya, class meeting menjadi kalender rutin antarkelas di SDN 19 Cakranegara, karena prinsip pelaksanaan kegiatan class meeting adalah kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Hal ini karena murid saling bertemu dalam perlombaan yang dilandasi kekeluargaan.

Class meeting bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sportif, menyalurkan bakat di bidang olahraga, mencari bibit unggul

dalam olahraga, dan menjalin tali persaudaraan antarmurid.

Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan membuat murid dapat terhibur dan menjadi fresh setelah selesai mengikuti UAS. Apalagi kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi di bidang olahraga untuk mencari bibit dalam pertandingan O2SN. “Kegiatan class meeting nanti sangat seru dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak dapat menunjukkan bakatnya,” tuturnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mematangkan konsep zonasi untuk persebaran siswa, guru, dan sarana dan prasarana. Zonasi dilaksanakan untuk pemerataan mutu pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB juga mulai akan menerapkan rotasi guru sesuai zonasi.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, Kamis (13/6) mengatakan pihaknya sudah mengajukan 140 guru dirotasi pada semester ini. Pihaknya tinggal menunggu tindaklanjut dari gubernur. Rotasi guru itu mengakomodasi usulan semua kabupaten/kota. Dan pada prinsipnya mengutamakan mutasi sesuai zona.

“Sudah diajukan usulan untuk 140 orang pada semester ini.

Semua kabupaten/kota ada usulan mutasinya dan mengutamakan mutasi zona,” ujar Aidy.

Sebelumnya Aidy menjelaskan, berbagai alasan guru dimutasi itu antara lain untuk memenuhi jam kerja guru itu, atau untuk mendekatkan tempat mengajar dan tempat tinggal guru, dan pertimbangan kesehatan.

Sementara itu, ditemui sebelumnya, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., mengatakan, tujuan utama dari zonasi untuk pemerataan mutu. Zonasi akan dimulai dari penataan siswa. Dimulai saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nantinya tidak boleh lagi siswa berebut di satu SMA tertentu. Siswa yang pintar akan tersebar, dan tidak terkumpul di sekolah yang dianggap favorit saja.

“Karena salah satu faktor sekolah favorit karena input siswa yang pintar dan memiliki daya dukung yang baik,” katanya.

Tahap kedua, juga akan dilakukan pemerataan guru. Nantinya bukan hal tabu lagi guru di SMA tertentu dipindahkan ke sekolah lain. Dan ketiga, berkaitan dengan sarana dan prasarana. Saat ini masih ada kesenjangan sarana antara satu sekolah dengan sekolah lain, nantinya akan ada upaya untuk menyamaratakan meskipun tentu tidak akan sama persi. Minhajul mengatakan, tahap awal yang akan dilakukan yaitu berbagi sumber daya atau resource sharing antarsekolah.“Zonasi ini untuk penataan sekolah negeri,” kata Minhajul. (ron)

Sekolah Jadwalkan Remedial Siswa Tak Hadir saat Semester Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan semester bagi siswa telah berakhir beberapa pekan lalu. Banyak siswa tidak dapat mengikuti semester lantaran berhalangan. Sekolah kini memberi kesempatan bagi siswa yang tidak mengikuti semester.

Sebagaimana dilakukan SMKN 2 Mataram. Waka Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris, mengatakan setelah berakhir libur lebaran aktivitas sekolah sudah mulai normal kembali sejak Kamis (13/5). Kegiatan perdana masuk sekolah ialah menggelar halal bihalal.

Selain itu, kegiatan lainnya ialah pihak sekolah kini mulai menjadwalkan pelaksanaan ulangan remedial bagi mereka para siswa yang terkendala ikut semester belum lama ini.

Dikatakan juga bahwa remedial diberikan bagi siswa yang tidak hadir saat semes-

ter. Sekolah memberikan kesempatan agar siswa bisa mendapatkan haknya.

“Sekarang remedial bagi siswa yang miliki kendala termasuk yang mungkin sempat izin tidak bisa ikut semester,” ujarnya usai halal bi halal Kamis pagi.

Sementara bagi guru, kata dia, pada masa ini selain menjadwalkan remedial juga tengah melaksanakan penginputan eraport, karena kini pihak sekolah telah menjadikan e-raport sebagai bahan evaluasi. “Siswa belajar, halal bi halal persiapan remedial. Sementara guru mulai input e-raport. Belajarnya sudah selesai tinggal rapornya aja sekarang,” jelasnya.

Adapun jadwal untuk pembagian rapor nanti akan dilakukan pada tanggal 22 Juni.

Baru setelah itu mulai 23 Juni siswa mulai libur selama dua minggu. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 14 Juni 2019

Halaman 11

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Perkuat Persaudaraan dan Kebersamaan, Pemkab Sumbawa Gelar Halal Bihalal

(Suara NTB/ist)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril memberikan sambutan dalam halalbihalal di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar, Rabu (12/6).

Sumbawa Besar PKK Kabupaten Sumbawa, enap jajaran Pemkab Sumbawa (Suara NTB) Wakil Bupati, Anggota Forko- juga menyampaikan ucapan bela Pemkab Sumbawa pimda, Penjabat Sekda dan sungkawa atas wafatnya Drs. H. menggelar acara halalbi- para pimpinan OPD, tokoh Hasan Usman, Bupati Sumbahalal tahun 2019, Rabu (12/ agama dan tokoh masyarakat. wa periode 1967- 1979.

Bupati Sumbawa, H. M. 6) malam. Momentum silaPada kesempatan tersebut, turrahmi Idul Fitri 1440 Hij- Pemkab juga memberikan peng- Husni Djibril, B.Sc dalam samriah ini, diharapkan dapat hargaan uang tunai Rp10 juta butannya menyampaikan, memperkuat persaudaraan kepada Fikri Ramdhani, atas halalbihalal menjadi momenserta kebersamaan dalam prestasinya mengharumkan tum yang sangat penting bagi memajukan daerah. nama Kabupaten Sumbawa se- semua khususnya umat Islam Kegiatan yang dipusat- bagai juara I program Qori Indo- untuk saling bermaaf-maafan. kan di Lapangan Pahlawan nesia 2019 yang ditayangkan di Bersuka cita dan menjalin Sumbawa Besar, dihadiri salah satu stasiun TV nasional, kembali tali silaturrahmi Bupati beserta Ketua TP Ramadhan lalu. Bupati dan seg- dalam upaya menciptakan ke-

harmonisan antar sesama.

Terlebih, setelah sebulan lamanya diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta, seraya menakar dan memperbaiki kualitas diri sebagai hambanya yang kemudian disempurnakan dengan peringatan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah.

Dikatakan Bupati, perayaan Idul Fitri atau lebaran Indonesia memiliki makna khusus dan tersendiri. Tidak hanya sebuah peristiwa religius spiritual bagi pemeluk agama Islam, melainkan juga punya makna sosial kultural yang terus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa melihat asal usul suku, agama, ras, dan golongan.

Lebaran adalah ruang dan waktu untuk menumbuhkan ikatan kebersamaan, momentum untuk memulihkan yang terciderakan terhadap kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan kata lain lebaran sesungguhnya kesempatan terbaik untuk merawat persaudaraan.

Mengutip pemikiran ulama, bahwa ada tiga ukhuwah atau persaudaraan yang harus dijaga. Ukhuwah islamiyah atau sesama muslim, ukhuwah wathoniyah atau persaudaraan dalam ikatan kebangsaan, serta ukhuwah basyariyah yakni persaudaraan sesama umat manusia.

“Berbekal kesadaran akan pentingnya ukhuwah, maka pada malam hari ini Pemer-

intah Kabupaten Sumbawa menggelar acara halal bihalal bersama yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah beserta segenap elemen masyarakat Sumbawa. Kebersamaan yang tercipta antara dua komponen ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki komiten yang sangat tinggi untuk bersinergi dalam mewujudkan Sumbawa yang hebat dan bermartabat bagi rakyat Tana Samawa. Semoga dengan semangat persaudaraan, Insya Allah kita akan dapat berkontribusi bagi bangsa ini melalui peran kita masing-masing,” ujarnya.

Tradisi halalbihalal ini, kata Bupati, harus terus dilestarikan dan dibudayakan dalam rangka menjaga hablumminannas sekaligus untuk lebih memperkokoh kebersamaaan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi melihat kondisi bangsa yang sempat terpecah akibat pilihan politik yang berbeda pada Pilpres beberapa waktu lalu.

Dalam pengamatannya, kondisi yang terjadi di media sosial dinilai sangat menciderai kebersamaan, persatuan dan kebersamaan dalam rangka memberikan politik yang semestinya lebih aman, tentram dan nyaman.

“Akan tetapi kita merasakan sendiri bagaimana gangguan media sosial yang carut marut dan bahkan merubah pola pikir kita, tata karma politik kita. Ini yang terjadi se-

(Suara NTB/ist)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan Pejabat Sekda, Kapolres, Kajari dan Perwakilan Dandim, bersama Fikri Ramdhani, juara I program Qori Indonesia 2019 di salah satu stasiun TV nasional. lama ini. Melihat kondisi bangsa kita yang sempat terpecah akibat pilihan politik yang berbeda pada Pilpres beberapa waktu lalu, maka acara halalbihalal yang kita selenggarakan ini Insya Allah dapat menjadi momentum untuk rekonsiliasi sekaligus menumbuhkan kembali semangat kebangsaan kita,” tandasnya.

Sedangkan Dea Guru, H. Faizal Salim, S.Ag dalam penyampaian hikmah halal bihalal menjelaskan tentang indahnya kebersamaan, upaya mewujudkan Tau dan Tana Samawa yang Hebat dan Bermartabat. Tentu dalam konsep keluarga kecil

maupun besar, selalu ada yang menjadi perusak akan kebersamaan. Makanya untuk menciptakan kebersamaan harus didasari dengan sifatsifat takwah. Bahwa mutak nilai agama dikedepankan.

“Nilai agama yang dikedepankan itu merupakan nilai keuntungan indahnya kebersamaan yang dicipatkan di lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa. Karena itulah nilai kebersaman yang dibangun dalam agama akan terciptakan nilai keindahan di dunia sampai akhirat,” pungkasnya. (arn/ind/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menyalami para tamu yang hadir di acara halalbihalal.

Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj Amin Rahmani Husni Djibril bersama Ketua GOW Kabupaten Sumbawa dan tamu lainnya di acara halalbihalal.

(Suara NTB/ist)

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa saling bersalaman dalam acara halalbihalal.

Target 17 Medali Emas Tak Boleh Berubah Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengatakan target NTB meraih 17 medali emas di PON Papua tahun 2020 tak boleh berubah. Terkait kekurangan anggaran Rp2 Miliar akan diupayakan jalan keluarnya oleh Pemprov NTB.

(Suara NTB/ist)

ARAHAN PELATIH - Tim bola basket NTB sedang mendengar arahan pelatih saat menjalani latihan di GOR Bhakti Mulia Mataram belum lama ini. Latihan itu dalam rangka persiapan mengikuti Pra-PON Bola Basket di Banten, 29 Juni hingga 7 Juli mendatang.

Cabor Basket

Optimis Loloskan Atlet ke PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga bola basket mengaku punya optimisme yang tinggi menatap Pra-PON Bola Basket di Serang, Banten, 29 Juni hingga 7 Juli 2019. Dengan diperkuat satu atlet Pelatnas, Nicson Damara Goja dan kawan-kawan, tim basket NTB yakin dapat merebut tiket ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020.

“Tim bola basket NTB akan diperkuat oleh beberapa pemain yang berpengalaman tampil di level nasional. Salah satu atlet kami Nicson saat ini bermain untuk timnas Indonesia”ucap Ketua Pengprov Perbasi NTB, Alvin Low didampingi Sekretarisnya, Toton kepada Suara NTB saat berkunjung ke Sekretariat KONI NTB, Kamis (13/6).

Kedatangan Alvin di Sekretariat KONI NTB untuk melaporkan rencana ke-

berangkatan tim bola basket NTB mengikuti Pra-PON Bola Basket di Serang, Banteng, 29 Juni-7 Juli 2019. Rencananya kontingen bola basket NTB akan bertandang ke Banten, 28 Juni mendatang.

Dikatakan Alvin, di ajang prakualifikasi PON nanti akan melibatkan sebanyak 17 tim yang tersebar di 17 provinsi, yakni Aceh, Babel, Papua Barat, Lampung, Sumsel, Jateng, Jogja, Banten, NTB,NTT, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sulut, DKI Jakarta, Bali dan Kalteng.

Tim NTB sendiri akan bermain di Pool B bersama DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Bermain satu Pool dengan DKI Jakarta, Alvin optimis tim NTB dapat meraih tiket PON, pasalnya akan ada dua provinsi yang akan lolos di masingmasing Pool. “Saya yakin NTB

bisa lolos PON 2020,” tutur Alvin dengan nada optimis.

Alvin yang merupakan pimpinan Pengprov Perbasi NTB itu mengaku optimis dengan kualitas para pemain NTB tahun ini. Sebab sebagian besar pemain NTB memiliki pengalaman tanding di level nasional. Selain itu satu dari pemain yang akan perkuat tim NTB, Nicson merupakan pemain timnas Indonesia yang saat ini dipersiapkan di SEA Games 2019.

Ditambah lagi persiapan tim bola basket NTB yang relatif bagus membuat Alvin yakin atlet NTB mampu merebut tiket PON. Untuk meraih tiket PON, tim NTB harus mampu meraih minimal peringkat tujuh besar nasional, dan Alvin yakni NTB bisa tembus peringkat lima besar di Pra-PON nanti. (fan)

Demikian disampaikan oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin saat memimpin rapat dengan pengurus cabor dan pelatih di Aula Kantor Dispora NTB, Kamis (13/6). “Target 17 emas tidak boleh berubah. Pemerintah memastikan target tersebut harus diraih, karena setelah rapat ini saya panggil lagi KONI NTB untuk mengkaji dari mana peluang 17 emas itu,” ucapnya.

Dalam rapat yang dihadiri pengurus cabor dan pelatih Pelatda Mayung itu, Kadispora NTB mengatakan kekurangan dana KONI NTB sebesar Rp2 Miliar itu sebuah persoalan yang tengah dicarikan jalan keluarnya oleh Dispora

NTB bersama KONI NTB. “Pemerintah tengah mencarikan solusinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, saya minta semua pelatih dan atlet kembali ke fitrahnya. Jangan ribut, kami sedang bekerja. Kalau tidak tau, ndak usah komentar,” tegasnya.

Dalam hal ini pemerintah sedang mencarikan solusi terbaik soal kekurangan dana.

Bahkan Husnanidyati siap mengurangi pos anggaran di Dinas yang dipimpinnya guna mencari tambahan anggaran Rp2 Miliar tersebut. “Saya jaminannya, saya akan kurangin anggaran di Dinas ini untuk menambah biaya Pelatda.

Tidak mungkin saya diam

(Suara NTB/fan)

TARGET EMAS - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin didampingi Kabid Olahraga, Anang Zulkarnain memberi pernyataan soal target NTB meraih 17 emas di PON XX di Papua 2020, di sela rapat dengan pengurus cabor dan pelatih Pelatda Mayung di Aula Kantor Dispora NTB, Kamis (13/6). diri,” terangnya.

Selain meyakinkan cabor dan pelatih bahwa Pelatda akan tetap berlanjut, Husnanidyati juga mengingatkan pelatih untuk tidak menyalakan Pemprov NTB terkait

pengurangan anggaran KONI NTB. “Tugas atlet dan pelatih adalah latihan , jangan berusaha menjadi pengurus, jangan berusaha jadi Kadispora NTB kembali ke fitrah masing-masing,” tegasnya. (fan)

KONI NTB Jamin Semua Atlet Kembali Ikut Pelatda Mataram (Suara NTB) Setelah membuat kesepakatan dengan Dispora NTB, pihak KONI NTB akhirnya memutuskan memanggil kembali atlet dan pelatih mengikuti Pelatda Mayung NTB 2019. Pihak KONI NTB memastikan semua atlet Pelatda kembali menjalani latihan di Mataram, Senin (17/6) mendatang.

Demikian dikatakan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika diwawancara Suara NTB usai menggelar pertemuan dengan Tim Satuan Tugas (Satgas) dan pelatih Pelatda Mayung NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (13/6).

“Kita baru saja menggelar rapat dengan sejumlah pelatih Pelatda Mayung. Kami minta pelatih memanggil kembali semua atlet agar kembali berlatih. Para atlet

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, rapat bersama pelatih dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelatda Mayung NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (13/6). harus kembali berlatih kalau ingin jadi juara,” ucapnya.

Keputusan KONI NTB memanggil semua atlet untuk kembali latihan setelah membuat kesepakatan dengan pihak Dispora NTB bahwa Pem-

prov NTB mengupayakan untuk mencarikan tambahan anggaran kelanjutan Pelatda Mayung NTB hingga bulan Desember 2019. “Saya yakin pemerintah akan mencarikan kekurangan anggaran KONI

NTB. Itu sudah kita bicara dengan Dispora NTB,” jelasnya.

Menurut Andy, KONI NTB membutuhkan anggaran sedikitnya Rp8,5 Miliar untuk melaksanakan Pelatda dalam rangka persiapan atlet mengikuti Pra-PON tahun 2019. Dana sebesar Rp3 Miliar yang dicairkan oleh Dispora NTB tahun ini hanya cukup membiayai Pelatda Mayung hingga bulan Mei. Selanjutnya untuk kelanjutan Pelatda Mayung bulan Juni hingga Desember 2019, pihak KONI NTB membutuhkan dana sebesar Rp5,5 Miliar.

Rencananya kekurangan dana Rp2 Miliar akan digunakan untuk biaya Pelatda Mayung hingga bulan September, selanjutnya tambahan Rp3,5 Miliar lagi kelanjutan Pelatda Mayung di bulan Oktober hingga Desember 2019. (fan)

Jumat, 14 Juni 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2HONDADR.6079 CV NOKA/NOSIN : MHIKF1124HK331641/KF11E2329339 AN.NURHAYATI HLG ‘SKTR JL.ASAHAN RAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.3776 BJ NOKA/NOSIN : MH328D0028K283882/28D283069AN.H.HALILUNSPD,HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2730 MD NOKA/NOSIN : FB039-30492/FAE-1022769 AN.H.HALILUN SPD, HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HLG STNK R2 HONDA DR.5237 CP NOKA/NOSIN : MHIJFW11XGK374167/ J F W 1 E - 1 3 7 3 3 5 AN.NURMAWATI,AM HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG BPKB SUZUKI DR.1685 AW NOKA/NOSIN :MHYKZE81SEJ-243581/ K14BT-1147234 AN.INDIR AUNULLAH HLG.D’SKTR RUMAH PELAPOR

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 14 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

OPINI

Halaman 14

Desa Wisata dan Strategi Kebudayaan Wujudkan Jembatan Lombok - Sumbawa MEWUJUDKAN pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa merupakan sebuah mimpi yang harus direalisasikan. Adanya pre-feasibility study (PS) atau pra studi kelayakan yang dikeluarkan Korindo Group akhir tahun 2018 lalu menjadi dasar bagi pemerintah untuk merealisasikan mimpi besar ini.

Dalam mewujudkan pembangunan jembatan penghubung ini memang tidaklah mudah. Diperlukan investor atau pihak ketiga yang betul-betul ingin berinvestasi dan mewujudkan mimpi besar masyarakat NTB. Apalagi, seperti diharapkan banyak pihak, keberadaan jembatan ini diyakini akan lebih menjanjikan jika sudah terealisasi. Tidak hanya itu, keseriusan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dari feasibility study (studi kelayakan) untuk pembangunan proyek berskala besar ini.

Memang, kalau kita berkaca dari pembangunan Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu), untuk mewujudkannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Direncanakan dibangun di era zaman Presiden Ir. Soekarno, disikapi Presiden Soeharto dan dibangun zaman Presiden Megawati Soekarnoputri. Akhirnya Jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter diresmikan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 10 Juni 2009. Di mana, anggaran yang dihabiskan membangun jembatan ini waktu itu mencapai Rp2,82 triliun. Meski saat diresmikan, beredar informasi biaya pembangunannya mencapai Rp4,5 triliun.

Melihat panjangnya waktu pembangunan Jembatan Suramadu dan besarnya biaya yang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan Jembatan Lombok - Sumbawa pun bisa terwujud dan tinggal menunggu waktu. Terlepas dari itu, masyarakat NTB tidak boleh memandang skeptis atau sebelah mata terhadap rencana pembangunan jembatan ini. Kita sebagai masyarakat NTB harus bersama-sama mewujudkan mimpi dengan berperan sesuai dengan kapasitas kita. Sebagai contoh, pemerintah daerah, baik Pemprov NTB, Pemerintah Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat duduk bersama.

Meski hasil yang dikeluarkan Korindo Group baru sebatas preFS, tapi jika memang ingin mewujudkan jembatan ini, sejak awal pemerintah daerah sudah mulai menyiapkan persyaratan yang diperlukan. Misalnya, seperti pernyataan Gubernur NTB Dr. H. Zulkiefimansyah, SE., MSc., jika pre-FS pembangunan jembatan ini masuk akal, Pemprov NTB harus menyiapkan FS-nya. Di sinilah, para pembantu gubernur, khususnya Bappeda NTB mulai menyusun FS dan secara perlahan, namun pasti mewujudkan jembatan ini. Apalagi seperti disampaikan Kepala Bappeda NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP., keberadaan Jembatan Lombok – Sumbawa memiliki prospek yang lebih tinggi dibandingkan Jembatan Suramadu di Jawa Timur.

Di mana, Jembatan Lombok-Sumbawa berada di jalur logistik nasional Aceh - Nusa Tenggara Timur (NTT). Artinya, kalau itu bisa terealisasi, maka bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Lombok dan Sumbawa. Begitu juga di bidang pariwisata, dampak dari dibangunnya jembatan ini sangat besar, karena akan memberikan kemudahan bagi wisatawan nusantara dan mancanegara yang turun di Lombok International Airport (LIA) bisa langsung ke destinasi yang ada di Pulau Sumbawa. Nantinya, pihak Damri atau agen perjalanan wisata menyediakan bus-bus yang representatif, sehingga memberikan dampak lebih pada pembangunan dan pendapatan daerah.

Meski demikian, yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana dari sekarang kita berjuang mewujudkan pembangunan jembatan ini, sehingga pembangunan jembatan ini tidak hanya mimpi. Tapi bagaimana mimpi-mimpi yang ada sekarang ini direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. (*)

EMUNCULAN Desa-Desa wisata dewasa ini sesungguhnya memberikan harapan banyak kepada masyarakat, baik dari sisi pengembangan social-ekonomi maupun social –budaya. Ide desa wisata ini layak dipertahankan dan terus dikembangkan agar berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian akan ada sebuah fase baru bagi studi pariwisata dalam kerangka keseimbangan hubungan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat (lokal) yang didatangi.

Selama ini pariwisata selalu identic dengan perluasan (ekspansi) budaya asing. Asumsi ini tentu bukanlah hal yang berlebihan jikalau ditilik dari ruang –lingkup pariwisata yang sudah brkembang. Misalnya adanya berbagai macam fasilitas pariwisata yang cenderung by design kebudayaan luar, mulai dari hotel mewah sampai pada perlengkapanperlengkapan lainnya yang nota bene sebagaian besarnya merupakan brand luar negeri. Artinya pariwisata yang berkembang selama ini lebih cenderung berbentuk homogen di mana apa yang sudah menjadi fasilitas para wisatawan di negaranya menjadi fasilitas mereka pula di sini.

Fenomena ini tentu tidak harus diliat sebagai hitam –putih, melainkan perlunya tawaran-tawaran baru dari masyarAKAT setempat yang dikunjungi oleh para wisatawan.

Ini bisa menjadi starting point baru bagi melakukan “counter attack” bagi mempromosikan kebudayaan masyarakat lokal. Oleh karenanya kemunculan desa-desa wisata yang mulai didukung oleh pemerintah patut diapresiasi dan disambut keberadaannya. Misalnya untuk konteks NTB Bang ZulUmmi Rohmi telah mengidentifikasi sekitar 20 desa wisata di NTB yang bagi penulis ini tentu sebuah gelombang bagi memulai babakan sejarah baru kepariwisataan.

Keberadaan peluncuran desadesa wisata oleh pemerintah NTB merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Untuk hal ini maka diperlukan berbagai terobosan agar kedepannya apa yang telah ditancapkan oleh pemerintah tersebut dapat menjadi bahan baku untuk kemajuan masyarakat. Jangan sampai kesempatan ini disiasiakan. Berangkat dari itu masyarakat terutama yang telah

Oleh: Ahmad Efendi ( Komunitas Balai Tulis Literasi NTB) diidentifikasi sebagai Desa-Desa wisata harus segera berbenah dan segera bersiap untuk menyambut para visitors.

Apa yang harus dilakukan oleh (masyarakat) desa-desa yang telah diidentifikasi sebagai desa –desa wisata itu? Tulisan ini selanjutnya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tentu saja jawaban yang akan diberikan masih bersifat umum dan berupa garis-garis besar karena penulis sendiri memulai dari asumsi-asumsi yang tentunya didasarkan pada studi dan pengamatan sekilas.

Menjadi Diri Sendiri Yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa-desa wisata itu adalah kembali kepada jati diri mereka sendiri. Selebihnya masyarakat secara bersama-sama (begotong-royong) membenahi lingkungan (alam), sekitar mereka agar compatible dengan tamu-tamu yang hendak berkunjung. Memformat lingkungan mereka agar tetap bersih dan tertata keindahannya.

Jadi dengan adanya Desa-desa Wisata masyarakat tidak harus membayangkan hal-hal aneh, di mana mereka berfikirnya hendak mengubah diri mereka. Sama sekali itu keliru. Sesungguhnya dengan adanya pembentukan Desa-desa wisata itu memungkinkan masyarakat untuk melakukan apresiasi diri mereka dengan segala khasanah social-budaya yang mereka miliki, apresiasi kenyataan alam desanya yang penuh dengan potensi pertanian dan berbagai macam produk turunannya. Apresiasi terhadap berbagai kekhasan Desa-desa mereka baik dari sisi social-budaya maupun karektristik alamnya yang memberikan pengaruh pada bentukbentuk produksi masyarakat desadesa wisata tersebut.

Dalam buku yang berjudul “Desa Wisata Benteng NKRI (Sebuah Perjuangan Mewujudkan Spirit Kearifan Lokal Menuju Desa Wisata Hebat Bangsa Bermartabat)”, terbit tahun 2018 yang menggambarkan sedikitnya ada 19 Desa wisata di pulau Jawa. Dari pembacaan penulis dapat dikatakan bahwa desadesa wisata yang dikembangkan betul-betul merujuk kepada Desa itu sendiri sebagai satu kesatuan social-budaya dan alamnya yang

RADIO

khas. Mulai dari permainan rakyat yang menjadi “seni pertunjukan” bagi para wisatawan, karekteristik masyarakat desa, karektristik alamnya dengan berbagai turunan produksi pertaniannya yang ikut pula menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang.

Jadi di sini tidak ada hal baru melainkan terdapat gairah / semangat adanya kebangkitan masyarakat desa dengan segala yang melekat pada diri mereka.

Alih-alih kebudayaan/tradisi mereka yang hendak pudar malah yang terjadi adalah penyegaran kembali, yang terjadi adalah kebudayaan/ tradisi mereka yang hendak mati suri kembali hidup. Ada penataan kembali semua sisi kehidupan masyarakat desa yang berlandaskan pada jati diri masyarakat desa itu sendiri dengan pemerograman desa-desa wisata oleh pemerintah dan para pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Nah untuk konteks NTB tentu bisa mengambil pelajaran dari kilasan singkat di atas. Sudah menjadi keyakinan awal penulis bahwa dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Desadesa wisata di NTB di mana masyarakatnya yang tadinya acuh tak acuh terhadap khasanah socialbudaya dan karektristik alamnya yang khas akan kembali bergairah. Setidaknya asumsi ini terbukti di Desa Mas-mas Kecamatan Batu Kliang Utara Lombok tengah, di mana para tokoh pemudanya yang tergabung dalam Pokdarwis mengakui bahwa seni-seni pertunjukan seperti gendang bleq dan khasanah lokal lainnya bangkit kembali setelah mengalami pemudaran sejak sekian lama.

Berpijak dari narasi paragraph di atas artinya terbuka kesempatan lebar dan luas bagi pokdarwispokdarwis lain di NTB untuk menghidupkan lagi kreasi seni pertunjukan mereka. Mulai dari menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional mereka, seperti di Lombok di kenal permainan rakyat: Gatreq, Selodor, Seboan, Gasing, Benteng maupun permainan-permainan rakyat lainnya, harus dihidupkan kembali. Ini moment yang tepat untuk mencintai diri sendiri dengan berbagai keuni-

kan budaya yang dimiliki. Ini moment kilas balik yang harus masyarakat berusaha untuk mengambil peran secara bersamasama guna mendorong terciptanya kondisi yang dinamis bagi pemerograman desa-desa wisata oleh pemerintah daerah belum lama ini.

Semoga dengan demikian masyarakat kemudian dapat kembali menjadi diri mereka sendiri. Mencintai kebudayaan mereka sendiri yang ternyata sangat berharga bila dikomparasikan dengan budaya-budaya pop yang tidak kenal batas. Gilirannya masyarakat dapat “menjual” karakteristik social-budaya dan alam desa mereka, sehingga akan ada perimbangan atau tawar- menawar dengan “pembelian” budaya pop yang selama ini digandrungi.

POJOK Ir. H.Iswandi, M.Si dilantik sebagai Penjabat Sekda NTB Semoga sukses dalam mengemban amanah

*** BMKG keluarkan peringatan bahaya gelombang tinggi

Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 14 Juni 2019

Fokus Awal Sosialisasi RPJMD Secara Masif Dari Hal. 1 ‘’Mungkin itu yang perlu diperkuat lagi. Bagaimana kita responsif, dan memberikan kinerja yang terbaik,’’ katanya.

Iswandi mengatakan, semua Kepala OPD diberikan kepercayaan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur karena memiliki kompetensi dan kapasitas. Untuk dapat melaksanakan dan menyukseskan program-program prioritas yang sudah ditetapkan lima tahun ke depan. ‘’Karena tugas Sekda adalah melaksanakan apa yang sudah ditetapkan Gubernur dan Wagub. Jadi, saya harus fokus membawa birokrasi ini bagaimana menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Gubernur dan Wagub,’’ katanya.

Menggantikan posisi Plt. Sekda NTB Dra. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si sebagai Penjabat Sekda, Iswandi akan terus fokus terhadap birokrasi lingkup Pemprov NTB. ‘’Tugas seorang Sekda NTB

melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya harus fokus membawa birokrasi ini untuk dapat mensukseskan apa yang menjadi kebijakan dari pada pimpinan,’’ ujarnya.

Selain itu, ia juga akan memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Menurut Iswandi, NTB punya modal yang kuat karena selama ini pajak daerah mengalami progres peningkatan yang baik. Tinggal mengoptimalkan penerimaan dari retribusi daerah.

Sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan akan semakin mudah diwujudkan. ‘’Saya sebagai orang baru yang diberikan amanah tentu harus mengenal persoalan internal birokrasi yang perlu cepat kita selesaikan untuk melancarkan tugas-tugas,’’ katanya. (nas/r)

Tidak Kunjung Dicairkan, DD Tahap I Terancam Hangus

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mencatat hingga saat ini masih ada lima desa yang belum mencairkan anggaran Dana Desa (DD) di tahap pertama. Molornya pencairan anggaran tersebut lantaran masih lambannya penyusunan RAB di masing-masing desa.

Kepala Dinas PMD KSB, melalui Kabid Pemdes, Syaifullah S.Stp kepada Suara NTB, Kamis (13/6) mengatakan, permasalahan utama yang terjadi di desa sehingga penetapan APBDes menjadi molor yakni di proses pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di setiap pelaksanaan program fisik.

Hal itu banyak dikeluhkan oleh desa lantaran mereka mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga konsultan untuk menghitung kebutuhan pembiayaannya.

Terhadap persoalan terse-

but, sebenarnya sudah diingatkan dari jauh-jauh hari untuk mencari tenaga konsultan supaya tidak ada kendala di lapangan. Tetapi faktanya, kelima desa ini dianggap tidak menggubris arahan tersebut yang berdampak pada sangat molornya penetapan RAB-nya.

Kendati demikian, pihaknya tetap meminta supaya masalah tersebut bisa tuntas dalam minggu ini juga. Jika tidak, dikhawatirkan anggaran tersebut akan diblokir oleh Pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan program yang akan terganggu. Bahkan jika mengacu

Gubernur Belum Bentuk Pansel Sekda Dari Hal. 1 Sesuai Perpres No. 3 Tahun 2018 pasal 5 ayat 3, kata Fathurrahman, masa jabatan Penjabat Sekda maksimal tiga bulan.

“Dalam masa tiga bulan itulah dilaksanakan seleksi oleh Pansel. Artinya, sebelum masa jabatan Penjabat Sekda berakhir, sudah ada hasil Pansel.

Tapi belum ada perintah pembentukan Pansel, masih menunggu arahan pak Gubernur,” kata Fathurrahman dikonfirmasi usai pelantikan Penjabat Sekda NTB di Kantor Gubernur, Kamis (13/6).

Ia menjelaskan jika Pansel Sekda terbentuk, maka akan melibatkan satu pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu merupakan salah satu persyaratan Pansel Sekda untuk tingkat provinsi.

Dikonfirmasi terpisah, Gu-

bernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memberikan isyarat pembentukan Pansel Sekda tidak dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengatakan Penjabat Sekda baru saja dilantik. “Nanti kita lihat. Baru saja dilantik.

Kita nikmati dulu setiap hembusan angin yang berhembus,” ujar Gubernur.

Mengenai kriteria Sekda NTB yang diinginkan ke depan, Gubernur yang dikonfirmasi beberapa hari lalu mengatakan orang yang bisa mengerti cara berpikir Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasalnya, tantangan NTB ke depan cukup berat.

Seperti anggaran yang terbatas dan lainnya. ‘’Kita pingin Sekda kita juga kompeten. Nanti di Pansel itu kelihatan. Saya menghormati hasil Pansel saja,” tandasnya. (nas)

BMKG Keluarkan Peringatan Bahaya Gelombang Tinggi Dari Hal. 1 Peringatan dini gelombang tinggi 2,4 sampai 4 meter juga terjadi di Selat Lombok – sampai Selat Alas bagian Selatan. Perairan Selatan Sumbawa sampai hingga Pulau Sumba dan Samudera Hindia Selatan Sumbawa hingga Pulau Sumba.

Zona ke tiga, tinggi gelombang antara 4 sampai 6 meter di Perairan Selatan Pulau Jawa hingga Lombok. Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Lombok.

Disarankan agar pihak -pihak yang mengelola industri pelayaran, seperti kapal penyeberangan agar mewaspadai situasi ini. Risiko terhadap keselamatan pelayaran, seperti perahu nelayan, berbahaya untuk kecepatan angin lebih dari 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter. Untuk kapal tongkang berbahaya dengan kecepatan angin 16 knot dengan tinggi gelombang di atas 1,5 meter.

Rekomendasi agar diwaspadai juga untuk kapal ferry, dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang 2,5 meter. Kapal ukuran besar seperti kargo, kapal pesiar, berbahaya untuk kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. ‘’Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu

waspada,’’ pesannya.

Pelabuhan Ditutup Akibat cuaca buruk , Rabu (12/6) malam lalu, Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano sempat ditutup.

Penutupan akibat cuaca buruk berdampak gelombang besar. Penutupan mulai pukul 21.45 Wita. ‘’Kondisi saat itu hujan lebat disertai angin kencang, jarak pandang terbatas. Kecepatan angin 20 sampai 30 knot dengan tinggi gelombang 1,5 sampai 2 Meter,’’ kata Kepala SAR Mataram, I Nyoman Sidakarya.

Akibatnya, penyeberangan terganggu. Pukul 20.00 Wita terjadi insiden mobil dum truk terbalik di dalam Kapal Motor Penumpang (KMP) Liberti 01 saat menyeberang dari Kayangan ke Poto Tano Sumbawa. ‘’Insiden tersebut terjadi karena cuaca buruk dan gelombang besar. Kejadian tersebut mengakitbatkan mobil Pajero dan Ertiga, tertindih oleh dump truk yang terbalik tersebut,’’ ujar Sidakarya.

Ditambahkan, demi keamanan transportasi laut, pihak PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Pelabuhan Kayangan berkoordinasi dengan Polisi Perairan dan Koramil 1615/02 Pringgabaya bersama- sama memantau situasi hingga cuaca membaik. (ars/yon)

Ada Tugas Khusus Dari Hal. 1 Yakni dapat membuka akses ke Jakarta, sehingga banyak dana-dana dari pusat yang turun ke NTB. ‘’Saya punya tugas khusus (kepada Penjabat Sekda) bersama Ibu Wagub untuk mengurus banyak hal di NTB ini.

Berusaha membantu membuka akses ke Jakarta. Sehingga banyak program-program di Jakarta bisa kita hadirkan di NTB,’’ kata Dr.Zul. Mantan Anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan, dengan koneksi atau jaringan yang ada di Jakarta agar dapat dimaksimalkan. Menurutnya, tidak semua kegiatan atau program pembangunan dibiayai lewat APBD provinsi. Karena banyak programprogram APBN yang dapat dibawa ke NTB. Terpenting, kata gubernur, Pemda bersama jajarannya mau menjemput bola ke pemerintah pusat. Ia mengatakan, sebagai mantan pimpinan komisi dan fraksi di DPR RI, ia cukup mengerti bagaimana melobi anggaran pusat

agar dapat dibawa ke NTB. Saat memberikan sambutan usai melantik Penjabat Sekda NTB, gubernur mengingatkan agar pejabat yang dilantik tidak terlena dengan jabatan yang diemban. Pasalnya, kata gubernur, kadang-kadang jabatan mengubah seseorang. ‘’Memang kata seorang teman saya, jabatan itu melenakan. Mudah-mudahan dilantiknya Pak Is sebagai Penjabat Sekda NTB, tidak melenakan banyak hal dan mestinya memaknakan sebagai suatu peristiwa yang biasa saja,’’ harapnya.

Gubernur berharap Iswandi tidak berubah setelah menjabat sebagai Penjabat Sekda. Karena kadang-kadang, ia berinteraksi dengan pejabat. Ketika memegang jabatan tertentu gayanya berubah. ‘’Kadang-kadang juga saya berinteraksi orang berubah gayanya. Semula ramah, hangat. Tapi karena jabatan, jalannya saja beda,’’ sentilnya. (nas)

Halaman 15

ke aturan yang ada, batas akhir pencairan DD tahap pertama yakn minggu ketiga bulan Juni, jika lewat maka dananya tidak akan dicairkan.

“Kita tetap mendorong supaya lima Desa bisa segera menyelesaikan RABnya. Karena jika sampai minggu ketiga bulan Juni masih ada yang belum, maka anggarannya akan langsung terblokir oleh sistem yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, masih molornya pencairan DD sangat disayangkan terjadi, karena sampai dengan saat ini perangkat desa di lima desa tersebut belum

mendapatkan gaji sejak bulan Januari lalu. Makanya waktu yang tersisa saat ini sudah semakin mepet, jika tidak mencairkan anggarannya dalam minggu ini juga maka DD tahap pertama terancam hangus. Hal ini tentu akan berdampak terhadap pencairan anggaran tahap selanjutnya, jika di tahap pertama tidak selesai maka akan molor juga untuk tahap-tahap berikutnya.

Sebagai langkah tegas Pemkab terhadap desa yang dimaksud, pihaknya sudah tiga kali melayangkan surat teguran untuk mempercepat penyelesaian syarat pencairan anggarannya. Jika sampai melewati waktu ditetapkan, maka anggaran DD untuk tahap pertama terancam hangus. Desa-desa yang masih

belum mencairkan tersebut, diantaranya, Desa Mantar, Kokarlian, Tua Nanga, Mantun, dan Mataiyang. Parahnya lagi kelima desa ini belum pernah datang lagi untuk melakukan konsultasi terhadap masalah yang mereka hadapi saat ini.

“Kita sudah layangkan surat teguran sebanyak tiga kali ke lima desa tersebut, tetapi mereka masih belum datang lagi untuk melakukan konsultasi terhadap masalah mereka. Tetapi yang kita ingatkan supaya tidak melewati minggu ketiga bulan Juni, jika itu terjadi maka kita bisa pastikan anggarannya tidak akan bisa dicairkan. Kita juga tetap akan memberikan atensi khusus terhadap masalah ini supaya bisa segera diselesaikan,” pungkasnya. (ils)

Pilkada Loteng

Mantan Kepala Kemenag Loteng Tegaskan Siap Bertarung Praya (Suara NTB) Kandidat calon kepala daerah yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, terus bermunculan. Tidak hanya dari kalangan politisi saja.

Dari kalangan birokrat juga tidak kalah. Beberapa nama pun mulai mencuat.

Termasuk nama mantan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Haryadi Iskandar.

Hariyadi disebut-sebut sudah mempersiapkan rencana untuk maju di Pilkada Loteng sejak lama. Beberapa partai politik juga tengah dibidik untuk dijadikan kendaraan politik nantinya. “Memang ada rencana untuk ke sana (maju di Pilkada Loteng,red),” aku Hariyadi, kepada wartawan, di kantor Kemenag Loteng, Kamis (13/6).

Ia mengaku kalau saat

ini tengah menjalani komunikasi intensif dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bahkan jauh sebelum gelaran pemilu yang lalu, komunikasi sudah dibangun dan ada komitmen awal yang terbangun.

Meski demikian, tentunya tidak cukup hanya mengandalkan PPP saja, sehingga pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan partai politik lainnya, agar bisa memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang.

Haryadi saat ini masih tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag NTB dengan masa pensiun delapan tahun lagi. Namun ia mengaku tidak menjadi masalah kalau kemudian harus mengajukan pensiun dini, jika nantinya bisa lolos sebagai calon kepala daerah di Pilkada Loteng.

“Jika memang lolos sebagai calon, saya siap ajukan pensiun dini,” tegasnya.

(Suara NTB/kir)

Haryadi Iskandar Untuk posisi yang diincar, ia mengenaskan posisi calon Bupati Loteng. Keinginannya untuk maju dan bertarung di Pilkada Loteng pun bukan tanpa dasar. Banyaknya dorongan dari elemen masyarakat, terutama kalangan pendidik

di madrasah menjadi salah satu pertimbangannya. “Saya mau maju bukan karena keinginan pribadi saja. Tapi karena memang banyak yang meminta. Utamanya dari kalangan madrasah,” tandasnya.

Terpisah Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki, S.Ag., mengaku pada prinsipnya PPP terbuka dengan figur manapun.

Kalaupun ada pihaknya yang mengklaim sudah membangun komunikasi yang intensif, itu boleh-boleh saja. Tapi yang jelas, PPP sampai sekarang belum menentukan siapa figur yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang.

“Nanti ada mekanisme partai yang akan menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung oleh PPP,” tandas Ketua Komisi III DPRD Loteng ini.

Dari kalangan birokrat lingkup Pemkab Loteng, nama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbup) Lo-

teng, H.L.Putria, semakin kencang diisukan bakal maju di Pilkada Loteng.

Terlebih akhir tahun 2019 ini, salah satu tokoh budaya Loteng tersebut bakal memasuki masa purna bakti.

Kendati demikian, Putria yang dihubungi Rabu (12/6), mengaku masih lebih fokus menyelesaikan tugas sebagai ASN lingkup Pemkab Loteng. “Persiapan untuk maju di Pilkada Loteng tetap kita lakukan. Tapi tetap fokus utamanya kita yakni menuntaskan tugas sebagai abdi negara dulu,” imbuhnya.

Ia mengakui, sudah ada beberapa partai politik yang diajuk berkomunikasi. Termasuk dengan beberapa figur calon kepala daerah secara personal juga terus dibangun.

“Soal posisi apakah sebagai calon bupati atau wabup, itu sangat situasional. Tergantung perkembangan politik nantinya,” ujarnya. (kir)

Pendakian Rinjani Dibuka dari Empat Jalur Dari Hal. 1 Pertimbangannya, bukit Pelawangan masih retak akibat gempa sebelumnya sehingga rawan longsor. Demikian juga pendaki dari jalur lain seperti Senaru, tidak diperkenankan sampai ke Pelawangan dan Danau Segara Anak. Alasannya, jalur masih rusak dan longsor, sangat berbahaya bagi kegiatan trekking. Demikian juga jalur pendakian sampai puncak Rinjani masih ditutup karena retakan sepanjang

jalur summit menuju top 3.726 Mdpl. ‘’Kita larang camping di Pelawangan, karena masih retak retak dan rawan longsor.

Jalur ke Danau Segara Anak juga masih rusak, jadi ditutup. Sama dengan pendakian dari Pelawangan ke puncak, juga kami larang,’’ jelasnya.

Disampaikan juga untuk jalur yang resmi dibuka dari empat pintu masuk. Diantaranya, pintu masuk Sembalun Lombok Timur dan pintu masuk Senaru Lombok Utara. Dua jalur

yang memang familiar di kalangan wisawatan outdoor. Dua jalur lainnya termasuk yang baru resmi dibuka. Jalur Timbanuh Lombok Timur dan jalur Aik Berik Lombok Tengah.

“Jadi empat jalur ini yang kita resmi buka. Khusus dua jalur baru ini terus kita promosikan,” sebut Sudiyono.

Empat jalur ini dengan topografi dan tipe tantangan berbeda. Hanya saja, ada beberapa titik mata air yang hilang akibat gempa. Tapi Sudiyono memastikan, tiap

jalur ada titik mata air. ‘’ Pendaki harus tetap bawa persediaan logistik khususnya air yang cukup untuk antisipasi kekurangan air,’’ pesannya.

Pihaknya menyiapkan kuota untuk pembukaan jalur pendakian tersebut setelah dibuka mulai Jumat (14/6). Dengan rincian, untuk Sembalun dan Senaru untuk kuota masing masing 150 orang per hari.

Jalur Aik Berik Lombok Tengah dan Timbanuh Lombok Timur, masing masing dengan kuota 100 orang per hari.

‘’Tiket dapat dibeli via e-Rinjani yang bisa diakses mulalui hari ini dengan mengunduh aplikasi di playstore,’’ kata Sudiyono.

Menurut rencana, Jumat (14/6), pihaknya akan menggelar rapat yang mengundang pelaku wisata, Pemda Lotim, unsur aparat. Bahkan format rapat akan menghadirkan Dirjen KSDAE dan Kementerian Lingkungan Hidup melalui teleconference.

Pertemuan itu sekaligus sebagai acara peresmian pembukaan jalur pendakian. (ars)

Tim Khusus Percepatan Sirkuit MotoGP Dari Hal. 1 ‘’Kalau di areal sirkuit masih ada yang bermasalah, bukan berarti tidak percaya dengan Pemprov dan Pemkab Lombok Tengah. Tapi semata-mata untuk memback up,’’ kata Irnadi dikonfirmasi Suara NTB. Ketika ada urusan-urusan yang pelik dan sulit diselesaikan di level Pemda, maka kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat siap membantu.

Irnadi mengatakan, harga pembebasan lahan yang masih belum ada titik temu antara ITDC dan pemilik lahan diharapkan ada win-win solution.

Keduabelah pihak harus sama-sama diuntungkan. ‘’Artinya, masyarakat juga tak merasa dirugikan dan juga ITDC tidak juga merasa berlebihan di luar dari harga yang memang layak sesuai apprais-

al,’’ katanya.

Irnadi menambahkan, hasil appraisal memang menjadi acuan atau patokan formal ITDC dalam melakukan pembebasan lahan milik masyarakat. Jika ITDC melakukan pembebasan lahan di atas harga yang sudah ditetapkan sesuai hasil appraisal, maka tentu akan berdampak hukum bagi ITDC. Sehingga masalah harga pembebasan lahan ini kembali kepada ITDC dan warga pemilik lahan. Menurutnya, ITDC dan masyarakat punya ruang untuk berkomunikasi dan bernegosiasi yang lebih luas lagi. ‘’Kami memberikan kesempatan kepada ITDC dan masyarakat untuk komunikasi terkait penyelesaian persoalan harga. Kecuali kalau berkaitan dengan persoalan hak

kepemilikan lahan, kami coba fasilitasi. Tapi kalau terkait harga, kami tidak terlibat. Karena itu ranahnya tim appraisal dan ITDC dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan,’’ jelasnya.

Namun ketika ruang komunikasi antara ITDC dan pemilik lahan buntu, maka Pemda akan turun tangan. Namun Pemda tak akan terlalu masuk ke hal-hal yang bersifat teknis. Karena itu ranahnya ITDC dan pemilik lahan. ‘’Dengan ITDC dan masyarakat tetap akan kami lakukan langkah penyelesaian persoalan pembangunan beberapa spot termasuk pembangunan sirkuit bisa berjalan dengan lancar,’’ katanya.

Terkait turunnya pemerintah pusat yang akan membantu ITDC menyelesaikan persoalan pembebasan lahan

sirkuit Mandalika. Irnadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat dari pusat kapan mereka akan turun ke NTB. ‘’Tapi kami akan tetap memantau kapan mereka turun. Sehingga tak ada istilah, Pemprov dan Pemda lepas tangan dari persoalan itu,’’ tandasnya.

Ia juga menambahkan, Pemprov sudah membentuk Tim Khusus Percepatan Sirkuit MotoGP. Tim khusus ini terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov NTB. ‘’Itu sudah mulai bekerja, agenda sudah berjalan. Harapan kami Pemprov dalam segala bentuk pembebasan lahan bisa diselesaikan win-win solution antar ke dua belah pihak,’’ harapnya.

Pemprov NTB membentuk tim khusus untuk memperce-

pat penyelesaian lahan enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Diharapkan, lokasi yang menjadi tempat pembangunan sirkuit MotoGP tersebut segera clear.

Irnadi menjelaskan posisi Pemda dalam hal ini provinsi hanya memfasilitasi masyarakat dengan pengelola kawasan, yakni ITDC. Bagi warga yang mengkaim memiliki lahan di KEK Mandalika, maka harus punya bukti yang kuat dan valid.

Tanah enclave di KEK Mandalika ini ibarat ‘’panu’’. Lahan yang dipermaslahkan oleh warga itu letaknya kadang di tengah-tengah lahan yang sudah clear and clean. Terhadap adanya warga yang masih mengaku memiliki lahan, itulah yang akan diteliti. Tim akan mendalami lebih jauh. (nas)

Mendorong Akselerasi Ekonomi dan Persempit Ketimpangan Dari Hal. 1 maka efek pariwisata juga kan dahsyat di Pulau Sumbawa,’’ katanya optimis.

Apresiasi senada juga disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE. Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima menyambut baik rencana pembangunan jembatan di Selat Alas yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa tersebut.

Bupati mengaku, telah mengetahui adanya wacana pembangunan jembatan penghubung tersebut. Hal tersebut juga baru dilakukan prefeasibility study atau pra studi kelayakan “Pemerintah Kabupaten Bima tentu saja menyambut baik rencana ini,” kata bupati kepada Suara NTB, Kamis (13/6).

Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini mengatakan, jika pembangunan jembatan penghubung tersebut mampu diwujudkan. Dampaknya akan memudahkan akses transportasi barang dan jasa antar dua pulau. ‘’Imbasnya juga akan menggerakkan perekonomian di dua pulau ini,’’ katanya.

Meski demikian, bupati berharap proses atau tahapan pembangunannya perlu dilakukan studi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dampak positif maupun negatif yang akan mungkin timbul jika jembatan tersebut dibangun. ‘’Kita harap prosesnya tetap dikaji secara komprehensif. Sehingga pembangunannya betul betul memberikan dampak yang positif,’’

ujarnya.

Senada dengan Bupati Sumbawa dan Bupati Bima, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin juga memberi apresiasi positif. Namun demikian katanya, rencana itu harus dikaji lebih lanjut dan tidak sampai mengganggu penyeberangan laut yang sudah ada.

Saya setuju. Dari pada nunggu lama – lama (antre masuk kapal), berdesak – desakan dan muntah mabuk laut,’’ kata H Bambang M Yasin saat diminta tanggapannya terkait rencana pembangunan jebatan penghubung Lombok – Sumbawa di Dompu, Kamis (13/6).

Kendati demikian, H Bambang meminta, rencana pembangunan jembatan tersebut harus dikaji secara detail set-

iap aspeknya dengan memperhatikan kepentingan nasional dan tingkat pemanfaatannya.

“Sampai saat ini, dengan (kapal) ferry saja, hanya masalah waktu tempuh saja yang susah diestimasi dan cuaca. Kalau daya tampung, belum terlalu masalah,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok – Sumbawa ini diusulkan Pemerintak Kabupaten Sumbawa Barat dan didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Bahkan sudah dilakukan pre FS untuk rencana pembangunan jembatan sepanjang 16 Km di atas permukaan laut ini dan secara tekhnis bisa dilakukan. Setelah pre FS harus diikuti dengan fisibiliti study (FS) dan memperhatikan berbagai aspek

termasuk keekonomiannya.

Pembangunan jembatan penghubung Lombok – Sumbawa ini dinilai menjadi jawaban untuk mempercepat pembangunan kedua wilayah. Terlebih jalur pelabuhan Lombok – Sumbawa ini merupakan jalur transportasi barang nasional untuk jalur darat hingga NTT. Investor asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korindo Group dikabarkan telah merampungkan pre-FS pembangunan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa.

Bahkan berdasarkan hasil pre-FS atau pra studi kelayakan yang dilakukan akhir 2018 lalu, pembangunan jembatan penyeberangan sepanjang 16 Km di Selat Alas tersebut layak secara teknis. (arn/uki/ula)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 14 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Akibat Gempa, Potensi PAD Lobar Banyak Hilang Giri Menang (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat (Lobar) H. Moh Taufiq mengakui kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar yang masih belum kembali normal, pascabencana gempa.

Bahkan tahun ini saja dari target PAD, diproyeksikan sekitar Rp30-40 miliar akan hilang akibat tak mampu dicapai hingga bulan Desember mendatang.

Kondisi ini bakal memaksa pemda untuk merasionalisasi belanja daerah sesuai dengan jumlah PAD tak tercapai tersebut. Sekda yang ditemui kemarin menyadari PAD tak akan tercapai 100 persen sesuai target. “Kami proyeksikan ada Rp30-40 miliar yang hilang (tak terca-

pai) sampai bulan Desember nanti,” kata Sekda.

Karena itulah ia meminta dinas terkait agar lebih insentif mencari s u m b e r pendapatan.

Salah satunya ia memerintahkan kepada OPD agar penagihan tunggakan pajak hotel Sentosa (Suara NTB/dok) diintensifH. Moh Taufiq kan. Pasalnya hingga kini, hotel yang berada di kawasan Senggigi itu tidak lagi beroperasi. “Sehingga sumber-sember (pajak) seperti itu harus kita kejar,” ujar Taufiq.

Taufiq mengaku sudah memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) langsung menagih kepada pemiliknya yang ada di luar daerah. “Nanti saya bentuk lagi tim untuk mengejar Sentosa, karena kita sedang defisit gini (PAD),” tegasnya.

Sejauh ini pihak Sentosa sudah menyetor Rp250 juta dari tunggakan pajak piutang sekitar sebesar Rp6,6 miliar. Itupun dibayarkan pada akhir tahun 2018 lalu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, Rusditah belum lama ini mengatakan, target PAD di dinasnya mencapai Rp1,3 miliar.

Target PAD ini dianggap terlalu tinggi sehingga pihaknya sendiri pernah mengajukan agar target ini diturunkan, namun belum disetujui. “Berkali-kali kami minta turun namun belum disetujui,”aku Rusditah. Potensi PAD di dinasnya sendiri hanya bersumber dari izin Imta, perpanjangan izin Imta ini pun hanya satu kali setahun. Pengurusan perpanjangan melaui online, WNA yang mengajukan perpaniangan tak perlu ke kantor dinas.

WNA ini cukup membayar di bank, lalu retribusinya masuk ke kas daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Arthadana mengakui capaian PAD di awal-awal biasanya merah.

Namun begitu pengerjaan fisik dimulai, maka progres PAD ini pun langsung melejit ke hijau. “PAD kita memang awal-awal merah, tapi begitu mulai pengerjaan fisik langsung naik,” tegas Made.

Lebih jauh dikatakan Made, target PAD tahun ini yang dibebankan kepada dinasnya mencapai Rp550 juta. PAD ini berasal dari sewa alat berat dan jasa laboratorium. (her)