Edisi Sabtu 14 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 14 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 12 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Cegah Stunting Sejak Dini, TP PKK NTB Turun ke Desa dan Dusun PEMPROV NTB sedang giatgiatnya mengedukasi masyarakat guna mencegah stunting. Berbagai program untuk menurunkan angka stunting itu digagas dan direalisasikan. Di antaranya Posyandu Keluarga, sarapan bersama, Generasi Emas NTB, Gerakan Buang Air Sembarangan Nol dan Da’i Kesehatan.

Untuk menyukseskan program tersebut, Pemerintah Provinsi NTB tidak sendiri. Berbagai pihak memberikan dukungan sehingga misi

NTB Sehat dan Cerdas dapat terwujud. Salah satu yang terlibat dalam mensukseskan agenda ini adalah Tim Penggerak PKK NTB. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M.Sc langsung turun ke desa dan dusun untuk mengedukasi dan mengampanyekan pola hidup sehat. Terutama edukasi pencegahan stunting bagi para orang tua, anak dan remaja.

Bersambung ke hal 11

TURUN - Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah langsung turun ke desa dan dusun untuk mengedukasi dan mengampanyekan pola hidup sehat. Terutama edukasi pencegahan stunting bagi para orang tua, anak dan remaja.

(Suara NTB/humasntb)

Gubernur Minta Bupati/Walikota Siapkan Skenario Terburuk Antisipasi Corona

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Bupati/Walikota menyiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di NTB. Ia melihat, Kota Mataram sudah mengambil langkah lebih maju dengan melakukan simulasi dampak terburuk untuk mengantisipasi virus Corona. ‘’Tentu kita tidak perlu paranoid, tidak perlu kelihatan ekspresif. Tetapi saya sangat salut mendengar teman - teman di Kota Mataram sudah melakukan langkah cukup maju dengan mengadakan simulasi. Saya kira walaupun

tidak terlampau berlebihan tetapi mungkin jadi masukan untuk kita bisa tiru di daerah masing - masing,’’ kata gubernur di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jumat (13/3) siang.

Hal tersebut disampaikan gubernur di hadapan Bupati/

Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-NTB pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bantuan Parpol dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.

Ia meminta semua Pemda Kabupaten/Kota melakukan simulasi untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terburuk dari virus Corona. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, tentunya semua tak berharap kejadian terburuk akibat Corona terjadi di NTB. ‘’Tapi setidaknya kalau yang terburuk terjadi, secara psikologi, secara mental

Dampak Corona, Mahasiswa NTB di Turki Mulai Khawatir URKI kini turut dilanda kepanikan dampak virus Covid – 19 (virus Corona). Mahasiswa NTB di Turki mengirim permintaan doa kepada masyarakat agar tetap dalam diberi kesehatan dan keselamatan, menyusul diumumkan kasus pertama warga positif Covid – 19.

Mahasiswa Eskisehir Osmangazi Universitesi Istanbul Turki, Syamsul Hidayat mengirim permintaan doa setelah tergambar suasana tidak tenang dirasakan. Menyusul kebijakan pemerintah akan menutup sementara aktivitas perkuliahan di seluruh kampus di Turki, khususnya di Istanbul.

“Assalamu’alaikum, minta doanya teman teman sekalian.

Bersambung ke hal 11 ANTRE - Suasana antrean mahasiswa di Terminal Eskisehir Turki, Jumat malam.

(Suara NTB/ist_syamsul HD)

Pemadatan Tanah Sirkuit MotoGP Jadi Fokus ITDC

TO K O H

Mataram (Suara NTB) – Progres pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diyakini akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Khususnya untuk pengerjaan jalan yang akan

Anomali Data Jadi Masalah PEMERINTAH pusat pesimis pengerjaan rumah terdampak gempa 2018 di NTB dapat selesai sampai 31 Maret mendatang. Padahal proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan melalui perpanjangan masa transisi bencana hingga tiga kali.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI melalui Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Dody Usodo HGS, menerangkan Bersambung ke hal 11

masyarakat mampu menyikapinya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak melakukan persiapan dan simulasi,’’ katanya.

Mumpung hadir seluruh kepala daerah dan Pimpinan DPRD se-NTB, menjadi kesempatan untuk bersamasama berkoordinasi untuk melakukan simulasi atau skenario terburuk mengantisipasi virus Corona. Dr. Zul menjelaskan, laporan yang diterima sudah banyak negara di dunia yang melakukan lock down. Dan mereka terkejut kenapa Indonesia masih kelihatan agak santai menyikapi ancaman virus Corona.

Menurut Dr. Zul, setiap krisis pasti menghadirkan peluang. Ancaman virus Corona menjadi ujian yang luar biasa bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit yang ada di NTB untuk menunjukkan kesiapannya.

Bersambung ke hal 11

menjadi jalur balapan MotoGP 2021 di Indonesia.

Managing Director ITDC, I Wayan Karioka menerangkan, saat ini pihak ITDC fokus mengerjakan proses galian dan timbunan untuk persiapan bagian bawah

atau pemadatan tanah The Mandalika Street Circuit. ‘’Itu sudah mencapai 30 persen,’’ ujar Karioka saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).

Diterangkan Karioka, seluruh pengerjaan sirkuit ditargetkan selesai akhir

tahun mendatang. Dengan estimasi perbaikan sampai dengan triwulan pertama 2021. Pengerjaan itu termasuk untuk persiapan tes balap bulan Maret 2021, diikuti jadwal gelaran MotoGP Indonesia yang direncanakan

pada Oktober 2021.

Pengerjaan sirkuit diakuinya membutuhkan persiapan yang agak lama, mengingat proses ground treatment yang harus dilakukan dengan hati-hati.

Bersambung ke hal 11

Dody Usodo HGS

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bay)

PEMADATAN TANAH - Pihak ITDC fokus mengerjakan proses galian dan timbunan untuk persiapan bagian bawah atau pemadatan tanah The Mandalika Street Circuit.

H. Zainul Islam

(Suara NTB/nas)

Pemprov Optimis Pertahankan WTP Kesembilan Kali

(Suara NTB/humasntb)

PEMUTUSAN kerjasama pemanfaatan aset Pemprov dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) sedang berproses. Pemprov melayangkan somasi ke GTI karena hingga saat ini belum melakukan pembangunan di lahan seluas 65 hektare sesuai kontrak yang telah ditandatangani 24 tahun lalu.

Jika kerjasama dengan PT. GTI diputus, masyarakat berpeluang mengelola lahan investasi yang berada di daerah tujuan wisatawan mancanegara tersebut.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Pemutusan Kerjasama Berproses

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menerjunkan 10 Tim Pemeriksa dan satu akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019. Sementara itu, Pemprov NTB mengaku optimis akan mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kali pada tahun ini.

Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2019 ke BPK. Untuk LKPD Pemprov NTB, penyerahan dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefliman-

syah, SE, M. Sc di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jumat (13/3) kemarin.

Sedangkan untuk LKPD kabupaten/ kota diserahkan oleh Bupati/Walikota disaksikan Pimpinan DPRD NTB dan Pimpinan DPRD Kabupate/Kota.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, SE, MM, Ak, CA menjelaskan pemeriksaan LKPD 2019 meliputi pemeriksaan atas tujuh unsur laporan keuangan. Yakni, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Bersambung ke hal 11

LHP - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menerima LHP Bantuan Parpol dari Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto. Pada kesempatan yang sama Gubernur menyerahkan LKPD 2019 yang akan dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan NTB.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

Halaman 2

RSUD Mataram Rawat 390 Pasien DBD Anggaran Ogoh-ogoh Dinaikkan MENYAMBUT hari Raya Nyepi tahun 2020, anggaran bantuan untuk pembuatan Ogoh-ogoh untuk sembilan lingkungan di kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, dinaikkan. Anggaran pembuatan Ogoh-ogoh sebelumnya Rp2 juta per lingkungan, namun kini dinaikkan menjadi Rp5 juta.

Lurah Cilinaya, I Gusti Agung Nugrahini mengatakan, kenaikan anggaran itu sudah disepakati semua pihak. Jumlah seluruh anggaran pembuatan Ogohogoh dalam menyambut (Suara NTB/viq) Hari Raya Nyepi mencapai I Gusti Agung Nugrahini Rp45 juta.

“Tahun lalu memang kita kasi Rp2 juta untuk satu lingkungan di Cilinaya. Tapi untuk tahun ini ada penambahan, dan tambahan itu jadi Rp5 juta per lingkungan. Tambahan ini sudah masuk di dana kelurahan,” katanya, Jumat (13/3).

Menurutnya, penambahan anggaran pembuatan Ogohogoh ini sebagai bentuk apresiasi kelurahan ke semua lingkungan yang merayakan Hari Nyepi. Juga kata dia, khusus lingkungan Karang Tapen, akan diberikan anggaran yang sama untuk perbaikan masjid. “Sama, kita kasi juga Rp5 juta untuk lingkungan Karang Tapen,” ucapnya.

Anggaran pembuatan Ogoh-ogoh ini jelas dia, dicairkan melalui dana kelurahan yang cair pada triwulan pertama. Pada tahap triwulan pertama, anggaran dana kelurahan hanya sebesar Rp154 juta. “Selain kita anggarkan ke pembuatan Ogohogoh, kita akan coba anggarkan ke sarana danpPrasaran juga di kelurahan pada triwulan pertama ini,” cetusnya.

“Untuk gaji honor juga, untuk gaji Kaling juga dana itu. Semua operator kita juga kita danai dari anggaran yang Rp154 juta ini.

Semua masuk di sana. Untuk gaji staf juga,” katanya. Nugrahini pun berharap, pada perayaan hari raya Nyepi tanggal 25 Maret 2020 mendatang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebab pemberian dana tambahan ini disepakati untuk dikelola langsung oleh kelompok remaja di masing-masing lingkungan.

“Dana pembuatan Ogoh-ogoh kita sudah naikkan. Kita berharap jauh lebih bagus dan lebih baik untuk perayaan Hari Nyepi tahun ini. Semua juga kita harapkan, untuk menjaga ketertiban selama perayaan Nyepi nanti,” kata Nugrahini berpesan. (viq)

Masyarakat Harus Bangkit ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB. Hari Sudana Putra, SE., menyayangkan jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Kota Mataram meningkat. Meningkatnya jumlah penerima PKH ini mengindikasikan bertambahnya jumlah orang miskin di Mataram. ‘’Harus diakui bahwa secara nasional memag ada peningkatan keluarga miskin,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, kemarin.

Hal ini pula yang disampaikan oleh Wakil Presiden, Prof.

Dr. KH. Ma’ruf Amin saat membuka Munas V Adeksi di Mataram, Rabu (11/3). ‘’Artinya Kota Mataram pun seperti itu. Terlepas dari peningkatan ekonomi yang terjadi di Kota Mataram.

Adapun beberapa isu sangat massif mempengaruhi,’’ terang Gus Arik, sapaan akrabnya.

Sebenarnya, lanjut politisi Partai Demokrat, semua pihak harus menyikapi isu tersebut dengan bijak. Dia mencontohkan menurunnya kunjungan wisatawan, penurunan daya beli masyarakat dan juga penurunan pendapatan perkapita. ‘’Ini menjadi satu warning bagi pemerintah sebagai stake holder bagaimana membuat masyarakat tidak terlalu menanggapi dengan serius terhadap isu-isu yang ada. Seperti isu corona dan lain sebagainya,’’ demikian Gus Arik.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini mengajak masyarakat bangkit. Terlepas dari meningkatnya jumlah penerima PKH. ‘’Itu justru menjadi catatan penting bagi kita semua. Khususnya stake holder. Apa dan di mana sebenarnya persoalannya,’’ demikian Gus Arik. Karena, sambung dia, dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Mataram tetap bekerja.

Oleh karena itu, kata anggota Dewan dua periode ini, di mana akar persoalannya, hal itu harus menjadi pencermatan bersama. ‘’Misalnya BPS mengeluarkan data yang mengatakan bahwa tingkat PKH masih banyak di Kota Mataram, indikatornya apa. Di mana saja penyebarannya,’’ tanyanya. Dia berharap BPS sebagai lembaga resmi yang merilis angka-angka seperti data kemiskinan, seharusnya menjelaskan secara detail. ‘’Karena kita harapkan angka-angka itu tidak menjadi suatu angka belaka tapi kenyataan di tengah-tengah masyarakat, apakah masyarakat kita masih dalam kategori miskin atau mereka sejahtera tapi diberitakan miskin,’’ ungkapnya. Untuk itu, dia berharap, masyarakat yang benar-benar miskin ada diberi label. Ini bertujuan agar pemberian bantuan tidak salah sasaran. ‘’Begitu juga masyarakat yang sudah mampu, jangan selalu menganggap diri miskin demi dapat bantuan,’’ tegasIGB Hari Sudana Putra nya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun 2020, dari awal bulan Januari hingga pekan kedua Maret, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Mataram sudah menangani sebanyak 390 kasus demam berdarah dengue (DBD) positif. Kasus DBD di Kota Mataram masih tinggi.

Kasi Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram, dr. Tris Cahyoso, MARS menjelaskan, pada bulan Januari sebanyak 103 kasus DBD positif yang dirawat di RSUD kota Mataram. Sedangkan dalam bulan Februari jauh meningkat, sebanyak 223 kasus DBD positif.

“Nah untuk bulan Maret baru 64 kasus yang sudah dirawat di RSUD kota Mataram. Kami bersama tim IGD sudah menyiapkan antisipasi juga jika ada kasus serupa yang harus ditangani,” katanya, Jumat (13/3).

Dijelaskan Tris, apabila warga tengah mengalami pusing, demam tinggi hingga berharihari, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan (Faskes) terdekat. Ciri-ciri awal mula kasus DBD ialah mengalami demam

tinggi dan ada gejala pusing.

“Kalau sudah demam sampai berhari-hari, kita akan periksa trombositnya. Karena itu sudah masuk gejala DBD,” pungkasnya.

Selama ini jelas dia, kasus DBD yang ditangani pihak RSUD kota tidak hanya dari kota Mataram saja. Karena, ada beberapa juga pasien dari Lombok Barat dan daerah lain. “Secara umum memang 390 kasus untuk DBD yang sudah dirawat di sini. Tapi yang jelas kita pihak RSUD tidak akan menolak pasien DBD, baik dari Mataram maupun luar Mataram,” jelasnya.

Antisipasi lain yang disiapkan pihak RSUD jelas Tris, dipastikan cairan infus di RSUD tersedia selama penanganan DBD. Juga, bilamana ruang rawat inap penuh, pihaknya akan mengalihkanpasienDBDkeruanginaplain-

nya. “Bila ruang kelas 3 penuh, akan kita titip ke kelas 2. Begitu sebaliknya, jika kelas 2 penuh, kita akan titip ke kelas 1,” katanya.

Juga kata Tris, selain menyediakan infus, pihaknya juga sudah menyiapkan kebutuhan obat-obatan untuk menangani kasus DBD. Pun untuk kebutuhan trombosit sendiri jelas Tris, pihaknya juga berkoordinasi dengan PMI Lombok Barat.

“Memang khusus kasus DBD, kita akan tangani dan sudah siapkan. Baik obat-obatannya.

Jangan sampai kasus DBD tidak tertangani,” ungkapnya.

Sampai dengan Jumat (13/3), RSUD Kota Mataram masih menangani 11 kasus DBD dari Mataram. “Ada di ruang rawat inap kelas 3 ada lima orang, di kelas satu ada 4 orang. Dan di ruang fit ada dua orang,” pungkasnya.

(Suara NTB/cem)

JEMUR GABAH - Seorang petani di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, menjemur gabah miliknya di trotoar JalanTGH. M. Faisal.Trotoar jalan menjadi pilihan alternatif bagi petani di Kota Mataram untuk menjemur gabah hasil panennya karena keterbatasan lahan.

Penyelesaian Aset Pusat Perbelanjaan di Pejanggik Menggantung Mataram (Suara NTB) Penyelesaian aset pusat perbelanjaan di Jalan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram belum tuntas.

Kasus ini empat tahun menggantung. Dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang sebelumnya pemilik aset tersebut hingga kini belum diserahkan.

Asal mula aset shopping center merupakan pasar tradisional Karang Sukun. Pemerintah Lobar sekitar tahun 1993 menyerahkan sejumlah aset setelah terbentuknya kota madya.

Pasar tradisional Karang Sukun akhirnya direlokasi ke Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur. Eks lahan pasar diubah menjadi pusat pertokoan. Belakangan status pengelolaan lahan berubah menjadi hak milik. Hal ini ditunjukkan dengan bukti kepemilikan sertifikat. Sertifikat itu pun telah berapa kali beralih tangan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, penyelesaian aset shopping center sedang berproses.

Pihaknya dibantu oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, menyisir aset mana saja menjadi milik Kota Mataram, Pemprov NTB maupun pihak lain.

Seperti halnya, tanah di Mal-

omba diklaim milik Pemprov NTB dan belakangan TNI AL juga mengklaim demikian. Oleh karena itu, pihaknya meminta kejelasan pasca diserahkan oleh Pemkab Lombok berapa luas lahan sebenarnya. “Begitu juga di Selagalas. Itu juga diklaim milik provinsi. Ada sertifikatnya,” kata Syakirin dikonfirmasi, Kamis (12/3).

Status kepemilikan lahan tersebut harus diperjelas. Oleh karena itu, penyelesaian aset difasilitasi oleh Kejaksaan menarik benang merahnya. Khusus kaitannya dengan aset shopping center diakui Syakirin, sangat sulit menemukan dokumen

HPL. Apakah dokumen tersebut masih berada di bagian aset Pemkab Lobar atau tidak.

Pemkot Mataram berulangkali bersurat meminta dokumen tersebut untuk memperjelas status lahan itu. Namun demikian, dokumen tersebut diberikan. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta pendapat hukum dari Kejaksaan, apakah akan menerbitkan kembali salinan HPL atau sebalik.

“Tahun 2019 masih berjalan.

Terakhir pertemuan difasilitasi oleh provinsi. Tapi saya akan cek lagi seberapa besar progresnya ke bidang aset,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

MENGGANTUNG - penyelesaian aset pusat perbelanjaan di Jalan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram empat tahun menggantung. Pemkab Lombok Barat hingga saat ini belum menyerahkan dokumen HPL.

mengatakan, sudah hampir lima hari dirawat di RSUD kota Mataram. Ia pun berharap, agar RSUD Kota Mataram memberikan penanganan maksimal untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. “Sejauh ini sudah dirawat maksimal di sini.

Semoga saja cepat terangkat penyakitnya,” kata wanita 45 tahun ini. (viq)

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB, Jumat (13/3) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit dana hibah partai politik di Kota Mataram. Jumlah serta penggunaan rekening telah sesuai. Temuan berupa kesalahan administrasi akan ditindaklanjuti.

Penyerahan audit dana hibah parpol dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Ketua DPRD H. Didi Sumardi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) H. Rudi Suryawan, Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) H. M. Syakirin Hukmi.

Martawang menjelaskan, Pemkot Mataram menerima hasil audit dari BPK terhadap laporan pertanggungjawaban dana partai politik tahun 2019.

Laporan ini adalah tahap awal.

Sebab, dalam waktu 14 hari ke depan masing –masing kabupaten/kota diberikan waktu untuk mengklarifikasi rekomendasi atau catatan – catatan.

“Saya mewakili Pak Wali menerima LHP pertanggungjawaban dana parpol,” jelas Martawang. Martawang tidak menjelaskan detail item temuan maupun rekomendasi dari lembaga auditor negara tersebut. Akan tetapi, penggunaan dana serta rekening telah sesuai. Adapun hal – hal administrasi akan dilakukan perbaikan. Prinsipnya, Pemkot Mataram berkeinginan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga, ia menginginkan pengelolaan keuangan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Seperti sambutan Pak Kepala BPK tadi. Provinsi NTB salah satu dari sedikit provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan WTP,’’ katanya. Dana hibah partai politik digelontorkan oleh Pemkot Mataram di tahun 2019 sekitar Rp950 juta.

Anggaran ini naik di tahun 2020 menjadi Rp1.006.145.720.

Kenaikan itu jelas Kepala Bakesbangpol Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikarenakan jumlah partai politik bertam-

bah serta angka partisipasi pemilih juga meningkat. Untuk satu suara tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Satu suara dihargai Rp4.540. Masing – masing parpol akan mendapatkan bantuan dana hibah berdasarkan jumlah suara diperoleh saat pemilihan umum 2019 lalu. “Anggarannya naik karena jumlah partai bertambah dan partisipasi juga naik,” tambah Rudi.

Partai Golkar sebagai partai pemenang di Kota Mataram dengan perolehan sembilan kursi mendapatkan bantuan dana parpol tertinggi Rp165.260.540. Partai berlambang beringin ini memperoleh 36.401 suara. Diposisi kedua, Partai Gerindra dengan perolehan 32.420 suara dan enam kursi mendapatkan bantuan Rp147.186.800. PDIP dengan 23.724 suara dengan dengan lima kursi di parlemen memperoleh bantuan dana Rp107.706.960.

Lalu disusul PKS dengan perolehan lima kursi dan 22.782 suara. Dana parpol diperoleh Rp103.430.280.

Partai Demokrat dengan empat kursi dan 18.804 suara memperoleh bantuan dana Rp85.370.160.

PPP dengan tiga kursi dan 16.682 suara mendapatkan bantuan dana Rp75.736.280. PAN dengan perolehan tiga kursi dan 16.243 suara memperoleh dana Rp73.743.220. PKB dengan satu kursi dan 16.057 suara mendapatkan bantuan dana Rp72.898.780.

Partai Nasdem dengan satu kursi dan 12.885 suara memperoleh bantuan Rp58.497.900.

Partai Berkarya dengan satu kursi dan 11.279 suara mendapatkan bantuan Rp51.206.660.

PKPI dengan jatah satu kursi dan 7.475 suara memperoleh bantuan Rp33.936.300. Terakhir, Partai Hanura dengan perolehan satu kursi dan 6.866 suara memperoleh bantuan dana Rp31.171.640.

Rudi menambahkan, bantuan dana parpol akan didistribusikan ke rekening parpol setelah memanggil pimpinan parpol sekaligus menindaklanjuti rekomendasi auditor. (cem)

Penularan Rabies Nihil di Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian intens mengeliminasi anjing liar di Kota Mataram. Langkah ini sebagai antisipasi penularan penyakit rabies. Belum ada ditemukan akibat gigitan anjing liar.

Eliminasi anjing tetap rutin digelar oleh petugas. Namun, pihaknya tidak berani mengekspose ke media karena ada protes dari pecinta bi-

natang. Eliminasi berdasarkan permintaan masyarakat dikirim melalui surat. Hal ini ditindaklanjuti sebagai bentuk antisipasi penularan penyakit rabies ke masyarakat.

“Kita diam – diam jalan eliminasi. Karena banyak surat yang masuk ke kita untuk itu (eliminasi,red),” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli,

Kamis (12/3) Eliminasi anjing liar dilaksanakan 2 – 3 kali perbulan.

Sekitar 20 – 50 anjing dieliminasi. Kata dia, tidak semua anjing dieliminasi. Hanya anjing betina yang dibunuh dengan cara diracun. Populasi anjing betina di Kota Mataram sangat banyak.

Mutawalli mengaku, laporan petugas ditemukan warga

Lelang JPTP

Pemkot Tunggu Rekomendasi KASN si, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah tahap pengajuan rekomendasi ke Pemprov NTB. Surat telah diajukan satu pekan lalu, tetapi belum ada tembusan disampaikan ke Kota Mataram untuk permohonan izin pengisian jabatan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Ini sudah seminggu. Mungkin provinsi sudah bersurat ke Kemendagri. Selanjutnya, kita akan bersurat langsung lagi. Cuman belum kita terima tembusan saja,” jawab Nelly.

Dari 390 kasus DBD yang ditangani pihak RSUD kota Mataram kata Tris, sejauh ini, belum ada pasien yang meninggal akibat DBD. “Mudah-mudahan saja tidak yang meninggal.

Sejauh ini kita sudah tangani semuanya,” jelasnya.

Salah satu penderita DBD asal Mataram yang dirawat di RSUD Mataram, berinisial AM

BPK Serahkan Hasil Audit Dana Hibah Parpol

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menandatangani surat permohonan rekomendasi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), Selasa (10/3).

Lelang jabatan menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, proses pansel jabatan Kepala Dinas Kopera-

(Suara NTB/viq)

DIRAWAT - Salah satu penderita kasus DBD di Mataram tengah dirawat di RSUD kota Mataram, Jumat (13/3). Sampai saat ini, belum ada pasien meninggal akibat menderita kasus DBD di Mataram.

Diakui, proses pengajuan surat rekomendasi pansel telah ditandatangani pejabat pembina kepegawaian. Permohonan seleksi JPTP bersamaan akan dilampirkan dokumen tim pansel serta pengisian jabatan kepala sekolah tingkat satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Setelah rekomendasi diterima dari KASN langsung akan diumumkan lelang jabatan. “Begitu suratnya keluar langsung kita umumkan di website,” timpalnya.

Formasi tim pansel tidak ada perubahan dari sebelumnya.

Yakni, terdiri dari Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Muhammad Ali dan mantan birokrat yang juga pengurus Baznas, Drs. H. Djaswad.

Tahapan seleksi jelas Nelly,

digigit anjing. Setelah diperiksa negatif. “Ada yang digigit, tapi negatif,” aku dia.

Untuk pemberian vaksin secara gratis dan bayar. Khusus hewan peliharaan seperti kucing dan anjing diharapkan membayar vaksin. Sebab, bantuan vaksin diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi hanya bagi hewan non kesayangan.

Selain antisipasi penyakit rabies, pihaknya juga tengah menggencarkan pemberian disinfektan pada hewan ternak. Penyemprotan ke kandang ayam mengantisipasi penyakit flu burung.

Dari hasil pengecekan hanya ditemukan ternak (ayam, red) mati mendadak. Itu disebabkan oleh penyakit tetelo atau Newcastle disease. Penyakit ini menular akut yang menyerang ayam dan jenis unggas lainnya dengan gejala klinis berupa gangguan pernafasan, percernaan dan syaraf. “ Bukan flu burung tapi penyakit tetelo. Ini penyakit menular,” jelasnya. Mutawalli menyarankan, warga kena gigitan anjing segera membersihkan menggunakan air bersih dan bisa langsung periksa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. (cem)

tidak ada perubahan dari sebelumnya. Pengumuman diselenggarakan selama 14 hari. Jika kouta tidak mencukupi akan diperpanjang selama enam hari kerja. Selanjutnya, seleksi administrasi, persentasi makalah serta wawancara.

“Tetap seperti semula,” ujarnya.

Nelly menambahkan, hasil tahapan seleksi akan dipilih tiga orang untuk diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian.

Selanjutnya, hak prerogatif kepala daerah menentukan pejabat yang dipilih. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Izzat Husein Apresiasi Pameran Property dan Travel Umrah Bank NTB Syariah Mataram (Suara NTB) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Drs. Izzat Husein, MM memberikan apresiasi diselenggarakannya pameran property dan travel umrah yang saat ini tengah diselenggarakan Bank NTB Syariah. Pameran kedua kali sejak tahun 2019 yang dilaksanakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini dinilai akan mendorong bergeraknya perekonomian NTB. Seperti diketahui, Bank NTB Syariah menggelar pameran property dan travel umrah di Lombok Epicentrum Mall (LEM), pada tanggal 12-15 Maret 2020 ini. Pada pameran ini, sebelas pengembang di NTB dan 5 perusahaan travel haji dan umrah dilibatkan.

Pameran property yang dilaksanakan oleh Bank NTB Syariah pada tahun 2019 lalu, PT. Lombok Royal Property men-

jadi satu-satunya pengembangan pemecah rekor dengan jumlah konsumen terbanyak.

Untuk pameran property tahun 2020 ini, PT. Lombok Royal Property produknya sebanyak 900 unit telah sold out dan saat ini sedang fokus menyelesaikan pembangunan fisik rumah yang sudah dimiliki oleh konsumen. Izzat Husein yang ditemui di kantornya di Jalan WR. Supratman Mat-

aram, Jumat (13/3) kemarin menegaskan apresiasinya atas pelaksanaan pameran property dan travel umrah, bekerjasama dengan REI Provinsi NTB dan sejumlah perusahaan travel haji dan umrah.

Menurutnya pameran tersebut adalah fasilitas untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki perumahan, serta masyarakat yang ingin beribadah ke tanah

suci makkah. Yang pembiayaan disiapkan oleh Bank NTB Syariah. “Pameran property dan travel umrah ini mendekatkan kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal. Sejalan dengan semangat pemerintah pada program sejuta rumah. Masyarakat lebih terinfo secara langsung melalui pameran tersebut. Ini terobosan yang cukup bagus,” jelas Izzat Husein.

Pengusaha senior di NTB ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, terutama kepada gubernur dan wakil gubernur NTB, serta seluruh stakeholders yang telah mendukung pelaksanaan pameran property Bank NTB Syariah.

Event yang dilaksanakan satu

suara, antara Bank NTB Syariah, pemerintah daerah, REI NTB dan stakeholders lainnya menurut Izzat Husein akan menggerakkan berefek menggerakkan lebih dari 100 usaha turunan property lainnya.

“Semakin banyak usaha-usaha ikutan yang bisa digerakkan. Dan kita mengapresiasi juga Ketua REI NTB, H. Heri Susanto yang memfasilitasi para pengembang lokal yang menjadi anggotanya untuk berkembang. Salah satunya melalui event pameran property Bank NTB Syariah,” demikian Izzat Husein. Ia juga menegaskan, efek lain adalah tersedianya lapangan pekerjaan secara berkesinambungan ketika sektor property terus digerak-

kan. Mengingat multiplier efek bisnis property ini dapat menggerakkan kegiatan masyarakat dari level bawah. Misalnya tukang pasir, tukang batu bata, tukang konstruksi.

Jasa tenaga kerja yang bisa dilibatkan di sektor property ini menurut Izzat Husein puluhan ribu. Sehingga sangat perlu, kepala daerah dari gubernur dan bupati/walikota diapresiasi atas kebijakannya yang tidak boleh menghambat masyarakat terpenuhi kebutuhan utamanya memiliki rumah. “Rumah ini tidak bisa diganti dengan apapun. Sehingga pameran ini menjadi sangat relevan dikembangkan. Tidak hanya travel, UKM, dan produk unggulan lainnya. Ketika memiliki

(Suara NTB/bul)

Drs. Izzat Husein, MM rumah, artinya masyarakat NTB memiliki daya saing,” demikian Izzat. (bul/*)

Laporan Menurun BADAN Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi NTB di Mataram menilai terjadi penurunan jumlah kasus yang dilaporkan konsumen. Setelah terbitnya putusan Mahkaman Konstitusi (MK) tentang pelarangan penarikan kendaraan oleh leasing, tanpa melalui proses peradilan. Diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kredit (leasing) tidak bisa lagi melakukan penarikan barang dari debitur secara sepihak, terkecuali (Suara NTB/bul) melalui proses pengadilan.

Hj. Haerani Keputusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan penarikan kendaraan (fidusia) tidak bisa dilakukan jika sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur. MK menyatakan selama ini tidak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau penarikan barang leasing jika debitur melewati batas tenggat pembayaran.

Akibatnya selama ini banyak kasus penarikan langsung barang leasing melalui pihak ketiga seperti debt collector atau penagih utang.

Wakil Ketua BPSK Provinsi NTB di Mataram, Hj. Khaerani menyatakan akan mengawal terus putusan MK ini. tahun 2019, BPSK NTB menerima sebanyak 39 pengaduan konsumen. Didominasi oleh pengaduan terkait penarikan kendaraan oleh leasing.

“Tahun ini baru empat yang masuk. Itupun, satu soal penarikan kendaraan di jalan. Sore ini kita akan mediasi. Kendaraannya belum dilelang. Satu lagi dari Dompu, juga soal penarikan paksa kendaraan. Lainnya menyangkut salah satu operator seluler,” bebernya. Setelah putusan MK ini terbit. Terbilang laporan tentang finance berkurang. Apalagi baru-baru ini, dilaksanakan forum grup diskusi. Antara Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPSK dan stakeholders lainnya.

“Kita juga akan terus mengawal. Wajib ini, terkait putusan MK. Itu yang bikin ndak ada kasus. Semoga ada efek jera,” demikian Hj. Hairani kepada Suara NTB, Jumat (13/3) kemarin. Dengan sinergi yang kuat antara aparat dan stakeholders mengawal putusan MK ini, harapannya, OJK juga melakukan pengawasan dan pembinaan kepada finance agar tidak lagi ada perkara-perkara serupa yang dilakukan leasing. Sesuai penegasan dari aparat Kepolisian saat grup diskusi, bahwa penarikan kendaraan (jaminan) oleh leasing di jalan, tanpa melalui tahapan pengadilan dikategorikan sebagai perampasan. Konsumen dapat melaporkannya ke aparat, OJK, maupun BPSK. (bul)

Karyawan Di-PHK akan Dilatih di BLK NTB Mataram (Suara NTB) Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB akan memberikan pelatihan kepada karyawan/pekerja perusahaan yang diputus kerjanya (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pelatihan diprioritaskan kepadanya yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. Muh. Agus Patria, SH, MH melalui Kepala BLK (Suara NTB/bul) NTB, Hj. Wilujeng. Ditemui Agus Patria di ruang kerjanya, Jumat (13/ 3) kemarin, dia menjelaskan, berdasarkan Pergub nomor 50 tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi NTB diantaranya tugas dan fungsi BLK NTB adalah Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama pelatihan.

Penyusunan penyelenggaraan program pelatihan kerja dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja. BLK NTB akan menjadi mitra kerjasama BPJS Ketenagakerjaan/ BPJamsostek NTB untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja/karyawan yang tidak lagi dipekerjakan oleh perusahannya. Hj. Wilujeng mengatakan BLK NTB sudah memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyelenggarakan pelatihan. Termasuk fasilitas untuk sertifikat kompetensi.

“Kita siapkan delapan kejuruan dengan berbagai skema program. Silahkan saja, mau program yang mana,” ujarnya.

BPJamsostek seperti diketahui menyiapkan manfaat tambahan untuk para peserta jaminan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Program ini dumulai tahun 2019 dan terus digulirkan. Nantinya para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menganggur, baik karena terkena PHK, habis kontrak, atau mengalami cacat karena kecelakaan kerja, akan dilatih.

Pelatihan vokasi itu, melingkupi job shifting, peningkatan keahlian, hingga job retraining atau upskilling.

Program vokasi ini, untuk melengkapi empat manfaat yang telah dijamin BPJamsostek untuk para pesertanya.

Empat jaminan itu antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

BPSJamsostek telah menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara jaminan sosial. Diantaranya, P4M, LPKN, Budi Luhur, dan dengan BLK NTB yang akan diresmikan kerjasamanya dalam waktu dekat kata Iqbal dari BPJamsostek NTB. “Targetnya ada 200 yang terdaftar di BPJamsostek. Tujuannya nanti ketika keluar dari perusahaan, ada keterampilannya untuk membuka sendiri lapangan pekerjaan agar tetap produktif,” demikian Iqbal. (bul)

(Suara NTB/bul)

BUAH - Buah impor yang dijajakan para pedagang buah di pasar buah Cakranegara.

Buah Lokal Jadi Tuan di Rumah Sendiri Mataram (Suara NTB) Buah lokal sedang menjadi tuan di rumah sendiri. Pasca mewabahnya virus corona dari China. Buah impor sementara ini distop masuk ke Indonesia.

Pasar buah Cakranegera, Kota Mataram dalam beberapa waktu terakhir terlihat agak berbeda. Para pedagang hanya menjajakan buah-buah lokal.

Sedikit yang menjual buah impor. Selama ini pedagang umumnya menjajakan buah-buah yang dikirim dari China.

Setelah corona mewabah ke berbagai negara, selera makan buah masyarakat sepertinya berubah. Yang biasanya mencari-cari buah impor, sekarang beralih ke buah lokal. Lokalnya

lokal dalam negeri, ada juga buah-buah lokal NTB. “Sepertinya orang takut makan buah impor. Yang dicari buah lokal.

Tapi ada saja yang masih tetap nyari,” kata Gede Made Dwiyatmika, salah satu pedagang buah di pasar buah Cakranegara.

Pisang-pisang bergelantungan dijajakan. Umumnya pisang lokal. Ada juga Salak Bali. Alpukat, melon dari Lombok Tengah. Buah naga dari Lombok Timur. Semangka dari Jawa. Yang masih tersisa buah-buah impor adalah pir, apel, jeruk. Warnanya sudah tak segar. Karena corona, buah-buah impor dari China ini menjadi tak laku.

“Kalau di Bali buah impor

ndak ada lagi yang mau beli.

Ini, warnanya sudah menguning. Masih tersisa. Padahal ini buah-buah yang dikirim sebelum negara menyetop buah impor masuk,” katanya menujukkan buah-buah apel yang berubah warna. Kepada Suara NTB, Jumat (13/3) kemarin, Gede mengatakan, terjadi penurunan omzet penjualan buah. Sangat drastis sampai 70 persen. Faktor utamanya bukan saja corona, sebelumnya karena kondisi ekonomi yang masih berat.

Kendati demikian, bukan tidak ada sama sekali pembeli buah impor. Masih tetap ada, namun tak sebanyak permintaan sebelum-sebelumn-

ya. Pelanggannya yang biasa membeli sampai Rp1 juta, turun dratis hanya Rp200.000.

Masih ada cadangan buah impor di Surabaya. Stok yang dikirim sebelum heboh corona di Indonesia. Namun harganya melambung. Anggur misalnya. Biasanya harganya Rp80.000/Kg, naik menjadi Rp200.000/Kg. Karena mahalnya anggur impor ini, ia memilih tak menjualnya.

Buah pir juga demikian, dari yang biasanya hanya Rp20.000/ Kg, naik menjadi sampai Rp40.000/Kg. Apel merah yang biasanya hanya Rp40.000/Kg, naik menjadi Rp55.000/Kg. Kenaikan harga buah impor ini memicu kenaikan harga buah

lokal. Petani saat ini menerima harga tinggi. Pedagang lainnya, H. Hasan dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi menerima buah-buah impor. Kiriman dari distributornya kosong. Setelah virus korona mewabah.

Kelebihan buah-buah impor adalah kualitasnya, rasanya.

Meskipun harganya juga lebih tinggi, tetap dicari pembeli.

Sementara buah lokal, ukurannya yang biasa-biasa saja. Rasanya terkadang kecut. Karena itu, sejak tidak dibolehkan lagi kiriman dari China masuk ke Indonesia, omzet penjualan buahnya juga turun drastis. Praktis, sekarang ia hanya menjual buah-buah lokal. (bul)

Pelaku Wisata Minta Investasi dan Industrialisasi Jangan Ikut Panik karena Corona Pemerintah Gencarkan Mataram (Suara NTB) Sikap gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang tidak menunjukkan kepanikan menyikapi virus korona di Indonesia diacungi jempol.

Dr.Ibrahim H.Abdullah, SE, MM dan Salmin, M. Si dari Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) meminta masyarakat tidak panik berlebihan. Sebab kepanikan akan menimbulkan inkondusifitas di daerah.

Harapannya, program-program strategis yang dicanangkan kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur melalui visi misinya tidak terganggu.

Virus corona telah mengakibatkan sektor pariwisata terganggu. Bisnis ikutannya juga terdampak. Demikian juga dengan investasi. Pemodal sedang wait and see, melihat perkembangan situasi global. Bagi Ibrahim, tetaplah fokus menjalankan tahapan program yang sudah direncanakan. Salah satu program yang sangat menarik menurutnya industrialisasi.

“Industrialiasi ini jangan sampai terganggu. Karena sasarannya jelas. Mengurangi pengangguran, memperkuat ekonomi kerakyatan. Tetap saja jalan, jangan terlalu panik berlebihan menyikapi korona ini,” dorongannya. Industrialiasi harus tetap konsisten berjalan.

Terutama sekali untuk sektorsektor potensial di NTB. Pertanian, Peternakan, Kelautan dan

(Suara NTB/bul)

Ibrahim H.Abdullah Perikanan. Harapannya, target tidak lagi menjual komoditas dalam bentuk bahan baku mentah dapat diwujudkan. Karena dampak ikutan yang akan dihadirkan tidak kecil.

Kemudian investasi. Ia mengatakan tidak juga kemudian pemerintah daerah menyerah mendatangkan investor.

Suka tidak suka, NTB sangat membutuhkan kehadiran investor. Investasi juga menurutnya akan menciptakan ruang bagi penyediaan kebutuhan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan saat ini. Ditengah banyaknya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang ditelurkan setiap tahun.

“KEK Mandalika, Samota, investasinya harus tetap bergerak. Demikian juga di Senggigi.

Jangan sampai mandek.

Bagaimana caranya, disinilah dibutuhkan tim yang kreatif di birokrasi di daerah,” ujarnya. Ibrahim sangat yakin, visi misi yang ditetapkan oleh kepala daerah, hebat. Apalagi yang memimpin provinsi ini adalah duo doktor yang tak diragukan lagi kapasitas dan kemampuannya. Hanya saja, ia menyorot pembantupembantu kepala daerah yang tidak responsif menangkap keinginan kepala daerah.

“Yang masih terlihat, perangkat-perangkat daerah ini masih menununggu petunjuk, kemudian bergerak dan melaksanakannya. Seharusnya ASN itu inovatif, dan kreatif menanggakap gagasan kepala daerah,” imbuhnya. Karena itu, kepala daerah sebagai leader, harus menggerakkan gerbongnya untuk kreatif melaksanakan program yang sudah direncanakan. Ditengah tantangan ekonomi dan virus corona. Industrialisasi dan investasi harus terus bergerak.

“Dinas penananam modal harus mampu meyakinkan investor untuk masuk ke NTB. Dalam situasi ini, dibutuhan investasi. Baik investasi dari luar atau menggerakkan investor dalam daerah. Berikan kemudahan-kemudahan yang tak biasa untuk masuk berinvestasi. Jangan biarkan penanaman modal lowong pimpinannya. Karena dia ujung tombak,” demikian Ibrahim. (bul)

Sosialisasi Penanganan Virus Corona

Mataram (Suara NTB) – Meningkatnya jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia menimbulkan kecemasan tersendiri di masyarakat.

Termasuk bagi pelaku usaha pariwisata yang sampai saat ini masih aktif menjalankan aktivitas. Ketua Himpunan Pramuwista Indonesia (HPI) NTB, Dr. Ainuddin, menerangkan di NTB saat ini muncul kekhawatiran serupa. Mengingat peningkatan kasus di Indonesia terjadi di kawasan Jabodetabek yang notabene merupakan salah satu pasar wisatawan domestik utama bagi NTB. Diterangkan Ainuddin pihaknya telah mengimbau kepada seluruh anggota HPI NTB untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas kepariwisataan untuk masa sekarang ini.

“Kita minta (anggota) supaya memakai masker kemudian membawa antis (hand sanitizer, Red),” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (12/3) di Mataram.

Walaupun begitu, kesulitan bagi pelaku pariwisata diterangkan Ainuddin adalah susahnya mendapatkan masker dan hand sanitizer. “Itu kemana-mana kita cari sulit. Kami juga dalam konteks ini khawatir,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya mengharapkan adanya respon aktif dari

pemerintah, terutama melalui stakeholder terkait seperti Dinas Pariwisata. Khususnya untuk memfasilitasi kelengkapan yang dibutuhkan dalam mencegah penularan Covid-19 melalui pelaku pariwisata yang dalam praktik kerjanya bersentuhan langsung dengan wisatawan.

“Ini sangat membahayakan.

Kena pramuwisata ini, maka akan kena masyarakat,” ujar Ainddin. Hal tersebut melihat sistem kerja pramuwisata yang bersentuhan dengan banyak orang. “Dia akan pulang ke rumahnya, bertemu keluarganya, bersentuhan dengan anaknya. Itu kekhawatiran kami,” sambungnya. Pemerintah sendiri diharapkan dapat memberikan edukasi yang cukup bagi pelaku pariwisata. Menurut Ainuddin, hal tersebut dibutuhkan untuk lebih memahami secara akademis terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Perlu ada sentuhan dari pemerintah khususna Dinas Pariwisata. Karena kita tidak memahami secara keilmuan,” ujar Ainuddin. Kecemasan tersebut terutama mengikuti adanya kasus positif di Indonesia, padahal keberlanjutan sektor pariwisata pascapenyebaran Covid19 menyasar peningkatan wisatawan domestik.(bay)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

Percepat Pembangunan Jalan Lingkar

(Suara NTB/yon)

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah mempercepat proses pembangunan jalan lingkar Lenek-Pringgasela. Pasalnya, pembangunan jalan yang ditargetkan tuntas pada bulan Juli tahun ini merupakan solusi untuk mengurai kemacetan ketika terjadi kemacetan di jalur utama.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi, jalan lingkar yang dibangun tahun ini mulai dari Kalibambang Lenek dari RempungPengadangan Pringgasela-Kalibambang dan Kalibambang Lenek. ‘’Dalam pelaksanaannya di lapangan, pemerintah daerah juga melakukan pelebaran jalan 12 meter yang mengharuskan tergerusnya pagar tembok SDN 4 Lenek. Namun pihak kontraktor sudah membangun pagar sementara,’’ ujarnya, Jumat (13/3).

Selain jalan, dalam pelaksanaan pelebaran itu juga dibangun dua jembatan yang sedang dikerjakan, yaiut jembatan Batu Pusar dan jembatan Pringgasela. Hanya saja, yang menjadi kendala saat ini terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Sehingga pihaknya juga memberhentikan pelaksanaan pekerjaan, karena cukup berpengaruh terjadap kualitas hasil yang dikerjakan. “Intinya untuk jembatan dan jalan ini kita targetkan berakhir bulan Juli 2020. Sumber anggarannya dari dana percepatan APBD dua 2020.

Sementara posisi DAK masih proises tender,”tegasnya.

Pada jalan lingkar yang dikerjakan ini, nantinya akan dilakukan pembangunan tiang istrik. Di mana dari pihak PLN akan mulai mendirikan tiang listrik pada bulan April. Dinas PUPR sudah menjalankan apa yang sudah diperintahkan DPRD dan bupati, sehingga pemerintah pusat sudah tahu titik-titiknya, DAK hanya untuk di jalan kabupaten bukan untuk jalan desa.

“Untuk DAK desa berada di Dinas Perkim,” tambah Kabid Bina Marga PUPR Lotim, Rozikin.

Adapun untuk tahun ini, ruas jalan yang dikerjakan, untuk jalan kabupaten, 1.018 kilemeter, dari 52,5 persen, hanya dinaikkan 11 persen dari program percepatan 136 KM dan progres kemantapan Lalu Mulyadi jalan cukup baik. (yon)

Diduga Terlibat Penggelapan

Oknum Karyawati Dibekuk Polisi

Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana yang melibatkan beberapa pelaku. Dari ke empat kasus, salah satunya melibatkan seorang karyawan diler sepeda motor.

Dalam jumpa pers, Jumat (13/3), Waka Polres Lombok Utara, Kompol Setia Wijatono, mengungkapkan ke empat kasus tersebut adalah tindak pidana pencurian. Dua di antaranya pencurian dengan pemberatan dan dua lainnya adalah pertambangan ilegal serta kasus penipuan dan penggelapan.

Pada kasus yang penipuan dan penggelapan, Wakapolres menyebut pelakunya adalah perempuan, inisial YA. Ia berstatus karyawan pada UD Yamaha yang beroperasi di Lombok Utara. YA tidak sendiri, melainkan bersama dua tersangka laki-laki, inisial YH dan WA. “Kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan ini, pelakunya adalah seorang perempuan yang merupakan karyawan dari perusahaan UD Yamaha KLU,” ujar Tono sapaan akrab Setia Wijatono.

Tidak dijelaskan bentuk kejahatan karyawan motor itu, namun kepolisian berhasil mengamankan 50 lembar kwitansi pembayaran kredit sepeda motor. Dari aksinya, kerugian yang diderita perusahaan mencapai Rp 275 juta.

“Pelaku dikenakan pasal 374 KUHP atau pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” sambungnya.

Pada kasus lain, Waka Polres menyebut pelakunya adalah AR, remaja berstatus pelajar. Pelaku diamankan karena terbukti melakukan pencurian. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit mesin, kabel las, satu unit kabel listrik dengan panjang tiga meter.

Pencurian kedua, melibatkan pelaku SJ. Dari pelaku, ditemukan barang bukti berupa dua handphone merek Lenovo dan Oppo, satu unit sepeda motor Shogun. “Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 7,5 juta,” imbuhnya.

Kasus terakhir adalah tindak pidana pertambangan ilegal, dengan pelaku AU. Pelaku diamankan saat sedang melakukan aktivitas pertambangan galian tanpa mengantungi izin.

Dalam penangkap tersebut, Polres berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit alat berat berupa eksavator dan satu unit buku yang merupakan buku hitungan hasil penjualan, dengan uang pecahan Rp 100.000 ribu sepuluh lembar. “Saat ini tersangka sedang di tahan tinggal menunggu ke tahap yang berikutnya,” demikian Tono. (ari)

(Suara NTB/ari)

DITAHAN - Oknum karyawan diler sepeda motor di KLU ditahan polisi, karena diduga terlibat penggelapan.

Bupati Akui Kualitas SDM KLU Tertinggal Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengakui Lombok Utara masih tertinggal dalam hal kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen khususnya perancang program pelayanan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa.

H. Najmul Akhyar

“Problem yang harus diatensi bersama bahwa kualitas sumber daya manusia Lombok Utara saat ini masih dalam posisi tertinggal.

Meskipun beberapa tahun terakhir kita telah menunjukkan kemajuan,

baik dalam peningkatan IPM maupun penurunan angka kemiskinan,” ujar Najmul, Kamis (12/3).

Penurunan kemiskinan sebut dia, masih menjadi beban kerja pemerintah daerah.

Pasalnya, pascagempa 2018 silam, berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Pascabencana gempa, semua aspek kehidupan masyarakat terdam-

terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Misalnya tidak diperbolehkan menjadi agen, melakukan pencairan BPNT, dan beberapa tindakan-tindakan lainnya yang indispliner,’’ terang Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, H. Ahmat, Jumat (12/3).

Dikatakannya, pemecatan tenaga PKH itu dilakukan langsung oleh Kemensos RI selaku pihak yang mengeluarkan SK. Disos Lotim hanya memberikan data dan sebelumnya sudah melayangkan surat teguran hingga dilakukan pemecetan. Disebutkan, H. Ahmat, jumlah tenaga pendamping PKH yang berhenti pada tahun 2018-2019 sebanyak 7 orang, dua PKH dipecat, dua orang berhenti

pak. Total kerugian mencapai Rp 9 triliun. Mengembalikan kepada kondisi semula membutuhkan anggaran minimal Rp 5 triliun,” paparnya.

Najmul melanjutkan, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, setiap OPD diingatkan agar bekerja dengan skala prioritas. Mencakup pembenahan infrastruktur jalan, perkantoran, penyediaan prasarana jaringan air bersih maupun pelayanan langsung yang bersifat administratif.

Dalam merancang pembangunan untuk masyarakat, penting kata bupati, untuk melibatkan partisipasi masyarakat.

Tanpa itu, tentu tujuan dann sasaran tidak dapat tercapai maksimal. “Strategi umum kita adalah PIN, percepatan, inovasi dan nilai tambah. Inovasi yang menghasilkan nilai tambah diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah.”

“Terlebih Lombok Utara masih menempati klaster daerah tertinggal dibanding kabupaten lain di NTB. Tentu kita tidak dapat berpangku pada upaya yang biasa-biasa saja, tetapi harus dengan mindset out of the box (tidak biasa),” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

GHA Ajukan Surat Insentif Pajak ke Pemerintah Tanjung (Suara NTB) Usai menyuarakan protes melalui media massa, Gili Hotels Association (GHA) secara resmi bersurat kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) perihal beban pajak hotel dan pajak restoran yang masih ditanggung. Para General Manager (GM) hotel menganggap, dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) berimbas sampai kepada sektor pariwisata di tiga Gili.

Ketua GHA, Lalu Kusnawan, Jumat (13/3) mengungkapkan surat keberatan pengenaan pajak pascapenyebaran virus sudah dilayangkan kepada Pemda KLU. GHA juga menembuskan surat kepada Gubernur NTB, DPRD KLU, DPRD NTB dan Bapenda Lombok Utara.

“Surat sudah dikirim tadi (Jumat) pagi. Kami meminta hak yang sama, karena kunjungan tiga Gili juga kena imbas penyebaran virus,” ujar Kusnawan.

Pihaknya berharap, Pemda KLU dapat memfasilitasi insentif pajak 6 bulan ke depan terhitung mulai 1 April. Penting bagi Pemda memberi masukan kepada Kemendagri dan Kemenkeu perihal kondisi terkini tiga Gili.

“Kami di tiga Gili paling terdampak, 80 sampai 90 persen usaha kami mengandalkan turis mancanegara,” sebutnya.

Kusnawan menegaskan, kunjungan dan okupansi perhotelan di tiga Gili mengalami penurunan. Hal ini imbas dari turunnya wisatawan asing di Bali akibat dampak Corona.

“Seluruh pengusaha hotel di Bali mendapatkan keringanan tersebut. Kebetulan untuk area NTB, yang disebutkan hanya

(Suara NTB/ari)

TUNGGU PENUMPANG - Kusir cidomo di Gili Trawangan yang menunggu penumpang. Akibat mewabahnya virus Corona berdampak juga pada penumpang cidomo di tiga Gili. adalah Mandalika. Jelas ini manto, kepada Suara NTB renanya, Pemda dikatakannya akan menyertakan data pajak, mengakui surat permakluman tidak akan tutup mata. “Begitu kunjungan wisatawan yang tidak adil,” cetusnya.

Sebagaimana diketahui, kepada pengusaha Gili telah dapat info, saya sudah ke Jakar- menurun, serta analisa dampKemenkeu dalam kebijakan- diedarkan. Surat itu merujuk ta Minggu lalu. Dan hari ini, saya ak yang berpotensi muncul. Misnya memberikan keringanan surat keputusan Kemenkeu, langsung koordinasi dengan Ke- alnya, karena beban operasional yang tinggi di kalangan perhobebas pajak kepada pengusa- bahwa pengusaha Gili tidak mendagri,” ujarnya.

Hermanto mempersilakan telan bukan tidak mungkin ada ha di 10 destinasi. Antara lain, mendapat insentif dan masih Danau Toba, Yogyakarta, Ma- akan dikenakan pajak hotel asosiasi pengusaha mengajukan risiko perumahan karyawan lang, Manado, Bali, Mandali- dan pajak restoran terhitung surat permohonan pemberian oleh perhotelan di Gili. “Gili tidak ka, Labuhan Bajo, Bangka mulai 1 April - 31 September. insentif pajak. Surat itu selan- mendapat insentif, karena peHermanto menyadari akan jutnya ditindaklanjuti oleh Sek- nentuan kemarin mereka (puBelitung, Batam dan Bintan.

Sebelumnya, Kepala Bap- munculnya aksi protes dari ka- retariat Daerah untuk diterus- sat) yang tentukan, daerah tidak enda Lombok Utara, Ir. H. Her- langan pengusaha. Oleh ka- kan ke pusat. Pihaknya pun diundang,” jawabnya. (ari)

SDM Warga Binaan Didorong Lebih Mandiri Selong (Suara NTB) Lembaga Pemasyarakaratan (Lapas) Kelas IIB Selong, menyelenggarakan kegiatan pelatihan kemandirian bagi warga binaannya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM warga binaan, sehingga ketika kembali bermasyarakat memiliki skill untuk dikembangkan.

Adapun pelatihan yang diberikan seperti pelatihan mebel, hidroponik, kesenian serta pangkas rambut.

“Kegiatan pelatihan kemandirian ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia khususnya Warga binaan pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara,” terang Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Herdianto, kepada

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Kegiatan pelatihan warga binaan di Lapas Kelas IIB Selong, Jumat (13/3).

Suara NTB, Jumat (13/3).

Diharapkan, setelah bebas nanti alumni warga binaan Kelas IIB Selong memiliki bekal serta mampu untuk bek-

erja di masyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri, sehingga dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. (yon)

Nakal, Kemensos Pecat Dua Oknum Pendamping PKH Selong (Suara NTB) Kementerian Sosial (Kemensos) memecat dua oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lombok Timur (Lotim). Tindakan tersebut dikarenakan kedua pendamping ini melakukan perbuatan yang tidak semestinya atau indispliner.

Sementara dari catatan Dinas Sosial (Disos) Lotim, kedua pendamping PKH itu selama kurun waktu satu tahun lebih tidak pernah menjalankan tupoksinya sebagaimana yang dibebankan terhadap dirinya. ‘’Sedangkan dalam aturan, sudah jelas tupoksi dari pendamping PKH untuk melakukan pendampingan

Halaman 4

secara mandiri karena menjadi PNS dan sisanya masih proses.

“Ketika keluar SK pemecatannya, baru dia nangis-nangis minta tolong. Sehingga ini diharapkan dapat jadi pembelajaran bagi pendamping yang lain agar bekerja dengan baik,” harapnya.

Di samping itu, banyaknya persoalan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PKH dan N o n P K H memH. Ahmat

buat Pemkab Lotim dalam hal ini Disos lebih ketat melakukan pengawasan.

Pasalnya, bantuan yang berasal dari Kemensos RI ini diduga kerap kerap disalurkan tak sesuai aturan. Untuk itu, pada akhir tahun 2019 lalu, Kemensos melalui Disos Lotim menghentikan sebanyak 15 agen penyalur bantuan PKH tersebut.

Sebanyak 15 agen penyalur bantuan PKH yang diberhent i k a n tersebut rata-rata (Suara NTB/yon)

tidak taat aturan. Untuk itu, ia meminta kepada SDM PKH dan TKSK dan pemerhati BPNT apabila ada agen yang nakal supaya dipecat atau diberhentikan dan menggantinya dengan yang lain. “Kita harus tegas, siapa agen yang semau-maunya dan tidak taat aturan kita berhentikan langsung,” terangnya.

Ketidakpatuhan agen seperti halnya dalam penyaluran sembako berupa beras. Di mana, kualitas beras kurang baik bahkan tidak layak konsumsi. H. Ahmat mengimbau kepada masyarakat supaya apabila ada beras yang rusak supaya dilaporkan secepatnya. (yon)

Penemuan Bayi Berusia 15 Hari Gegerkan Warga Seriwe Selong (Suara NTB) Masyarakat Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) digegerkan dengan penemuan bayi, Jumat (13/3) sekitar pukul 07:00 wita. Bayi tersebut ditemukan di ladang jagung desa setempat. Diperkirakan bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu berusia 15 hari.

Dari data yang dihimpun Suara NTB, bayi pada saat ditemukan dalam kondisi tubuhnya utuh dan berada dalam kotak tertutup rapi menggunakan lakban. Namun naas, kondisi bayi mungil itu pada saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Bayi pertama kali ditemukan Abdul Malik dan Inaq Rudi yang kemudian memanggil Amaq Sumar yang datang membuka kotak tersebut. Setelah dibuka barulah diketahui di dalam kotak tersebut berisikan bayi lakilaki, umur sekitar 15 hari. Kondisi bayi dalam keadaan utuh, namun sudah meninggal dunia.

Pasa saat itu, bayi tersebut dibungkus menggunakan kain sarung warna orange, alas kain warna kuning motif boneka dan bayi tersebut menggunakan

baju putih bergambarkan boneka serta menggunakan pempers. Selain itu, terdapat pula sarung warna hijau motif garis yang melekat pada tubuh bayi tanpa dosa ini. Atas temuan ini, kemudian dilaporkan sehingga saksi-saksi melaporkan penemuan bayi ke salah seorang warga bernama Inaq Antok, sehingga kemudian dilaporkan ke Polsek Jerowaru untuk penanganan lebih lanjut.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Jaharudin, membenarkan penemuan bayi tersebut.

Pihak dari Polsek Jerowaru sudah mendatangi TKP dan melakukan cek dan olah TKP. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah memasang garis polisi di sekitar TKP dan melakukan evakuasi terhadap mayat bayi tersebut ke Puskesmas Jerowaru.

Adapun dari keterangan dokter di Puskesmas Jerowaru, dr. Anis Puadah, diduga meninggalnya bayi yang ditemukan dalam kondisi utuh dikarenakan tidak adanya oksigen atau saluran pernapasan. Mengingat pada saat itu, bayi tersebut dibungkus menggunakan kardus. (yon)

Suara NTB/ist)

OLAH TKP - Kepolisian melakukan olah TKP ditemukannya bayi di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Jumat (13/3).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Tak Representatif Lagi

Dewan Sarankan Kantor Disdukcapil Loteng Dipindah

(Suara NTB/kir)

HARUS DIPINDAH - Kondisi Kantor Dinas Dukcapil Loteng yang dinilai tidak representatif melayani masyarakat. DPRD Loteng mengusulkan, Kantor Dinas Dukcapil Loteng dipindah.

Praya (Suara NTB) Kondisi gedung kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinilai sudah tidak representatif lagi, sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi kurang maksimal. Kalangan DPRD Loteng pun menyarankan supaya kantor Disdukcapil Loteng dipindah ke gedung yang lebih representatif.

“Kalau melihat kondisi gedung yang ditempati Disdukcapil sekarang kurang representatif lagi. Jadi sebaiknya dipindahkan saja.

Supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” saran Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, Kamis (12/3).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa gedung pelayanan untuk Disdukcapil Loteng harus yang lebih layak. Karena

bagaimanapun baik cara pengaturan pelayanan, kalau tidak didukung dengan gedung yang layak, pelayanan tetap tidak akan bisa maksimal.

Diakuinya, dibandingkan dengan daerahdaerah lainnya, Loteng belum bisa menyiapkan gedung pelayanan kependudukan yang besar. Tapi banyak gedung-gedung milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan.

Terlebih sekarang kantor Bupati Loteng yang baru sudah digunakan. Jadi banyak gedung yang dimanfaatnya.

Soal layanan, ke depan pihaknya berharap tidak hanya terkonsentrasi di kabupaten saja. Disdukcapil hendaknya bisa membagi pelayanan ke kecamatan-kecamatan supaya pelayanan bisa lebih dan cepat. Masyarakat pun bisa lebih mudah mengakses pelayanan kependudukan di daerah ini. “Kalau soal kebutuhan fasilitas, jika memang membutuhkan dukungan DPRD Loteng kita pastinya akan mendu-

kung penuh,” ujar Sunting Mentas.

Karena bagaimanapun juga, pelayanan kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang vital bagi masyarakat sehingga harus didukung penuh. “Disdukcapil minta apa saja, asal itu berkaitan dengan pelayanan kependudukan kita dukung. Agar masyarakat di daerah ini ke depan bisa menikmati pelayanan yang maksimal,” tandas mantan Kepala Desa Tanak Awu ini. (kir/*)

L. Sunting Mentas (Suara NTB/kir)

Penyumbang Angka Putus Sekolah Data Penerima Kartu Pra-Kerja MENYUSUL akan dimulainya program kartu Pra-Kerja oleh pemerintah pusat tahun ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng) mulai mendata calon penerima program. Sesuai petunjuk pemerintah pusat calon penerima program adalah para angkatan kerja yang sebelumnya sudah mendapat pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah ini.

“Termasuk di dalamnya mereka-mereka yang sudah mengikuti pelatihan di lembaga-lembaga kursus dan keterampilan swasta di daerah ini,” ungkap Kepala Dis(Suara NTB/dok) nakertrans Loteng, H. Masrun, S.H., H. Masrun kepada Suara NTB, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, program kartu pra kerja menyasar para angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan alias masih menganggur, tapi sudah memiliki keterampilan. Harapannya, dana yang diperoleh dari program kartu pra kerja bisa dijadikan modal usaha bagi para angkatan kerja tersebut.

“Jadi program kartu pra kerja ini memang menyasar pengangguran tetapi yang sudah punya skill dan keterampilan tertentu.

Tetapi belum terserap lapangan pekerjaan. Nah, dana yang diperoleh dari program kartu pra kerja itulah yang nantinya diharapkan bisa sebagai modal usaha bagi para angkatan kerja ini untuk memulai usahanya sendiri,” jelasnya.

Adanya modal usaha ini, angkatan kerja tersebut bisa memiliki usaha sendiri. Bahkan diharapkan bisa menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang lain, sehingga ke depan bisa menekan angka pengangguran di daerah ini yang tercatat masih cukup tinggi.

Untuk itulah, semua angkatan kerja yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di BLK mulai didata. Begitu pula yang ada di lembaga-lembaga kursus dan pelatihan swasta juga ikut didata. Hasil pendataan selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Berapa yang akan diusulkan? Masrun mengatakan, sesuai hasil pendataan nantinya. Tapi tidak semua yang diusulkan akan memperoleh program kartu pra kerja. Nanti berapa alokasi penerima program kartu pra kerja di Loteng itu pemerintah pusat yang menentukan, sesuai hasil kajian. Termasuk besaran dana program kartu pra kerja.

“Kita hanya diminta melakukan pendataan saja. Hasilnya kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang akan menetapkan penerima program kartu pra kerja tersebut. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah,” imbuhnya seraya menambahkan, begitu pendataan selesai akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat. (kir)

Melihat Panti Asuhan Asal Adam Mulajati

Sekolah Digratiskan hingga Didorong Jadi Hafiz Al Qur’an Giri Menang (Suara NTB) Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung salah satu panti asuhan yang masih aktif beroperasi hingga kini. Panti asuhan ini membina 35 anak yatim, ada yang dari dalam daerah dan luar daerah. Ada juga di antara mereka ditinggal merantau oleh orang tua ke luar negeri.

Anak yatim yatim yang dibina di panti asuhan ini semua digratiskan, mulai dari makan, biaya hidup, pendidikan dan diajarkan tahfiz atau menghapal Al Qur’an.

Pengelola Panti Asuhan Herlan mengatakan anak yang ditampung sebanyak 35 orang. Rata-rata anak-anak ini ada dari Sekotong, Kediri dan luar daerah (Bali). “Rata-rata mereka ini anak yatim, yatim-piatu, ada juga anak kurang mampu dan ditinggal jadi TKI oleh orang tuanya,” tuturnya, Jumat (13/3).

Di panti asuhan ini anak-anak ini disiapkan fasilitas berupa tempat tinggal. Kamar tidur disiapkan untuk laki-laki dua kamar dan perempuan satu lokal. Untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pelengkapan mandi, makan dan pakaian juga ditanggung. Setiap hari sebelum berangkat sekolah mereka disiapkan makan. “Ditanggung semua di sini, tidak ada yang dipungut biaya yang penting mereka mau,”imbuhnya.

Yang paling prioritas, ujarnya, pendidikan mereka terjamin, artinya mereka sekolah gratis. Diharapkan melalui pendidikan ini mereka bisa mengubah perekenomian keluarga mereka ke depannya. Selain itu, untuk sekolah anak-anak siapkan kendaraan bermotor ke sekolah. Khusus bagi yang sekolah di SMK dan SMA. Kesehariannya, mereka diajarkan mengaji, belajar kitab.

Menurutnya, meski tidak memiliki ayah, ibu dan kurang mampu serta tinggal di dalam Panti Asuhan. Anak – anak yatim piatu dan kurang mampu tidak pesimis menjadi para hafiz, hafizah atau penghapal Al Qur’an. Hal ini mereka buktikan dengan hapalan yang mereka setorkan setiap harinya kepada para pembimbingnya.

Ia mengaku bangga, meski anak-anak hidup di bawah keterbatasan dan tanpa peran orang tua mampu dengan istiqomah setiap harinya melakukan kegiatan ini. Mereka dengan riang gembira menerima ajaran yang diberikan guru mengaji mereka. Dengan berkelompok dalam kelompok yang berbeda, satu persatu mereka melantunkan ayat – ayat – ayat suci Al Qur’an. (her)

(Suara NTB/her)

MENGAJI - Anak-anak di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati sedang diajarkan mengaji.

Pemda Harus Fokus Tangani Daerah Pinggiran Giri Menang (Suara NTB) -

Rata-rata lama sekolah di Lombok Barat (Lobar) masih tertinggal dibanding daerah lain, pemicunya masih tingginya angka putus sekolah. Penyumbang tertinggi angka kasus putus sekolah notabene daerah-daerah pinggiran yang jauh dari akses pelayanan pendidikan, seperti sekolah. Pemda pun diminta lebih serius lagi menangani sekolah di daerah pinggiran.

Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menerangkan hasil pertemuannya dengan lembaga peneliti yang bekerjasama dengan Australia.

Lembaga ini, ujarnya, melakukan penelitian di beberapa daerah di NTB, termasuk Lobar dalam upaya mendukung NTB Gemilang. Salah satunya melalui upaya peningkatan kecerdasan anak-anak di SD dengan membaca. ‘’Mereka melakukan pemetaan kondisi siswa SD baik itu kemampuan membaca, penyerapan dan calistung. Dipetakan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Termasuk mereka melakukan pemetaan terdapat kemampuan guru.

Mereka juga memberikan pelatihan terhadap guru bagaimana mendorong anak-anak bisa cepat bisa dan gemar membaca. Serta menangani anakanak berkebutuhan khusus,’’ ujarnya, Jumat (13/3).

Dari sisi kemampuan mem-

baca, ujarnya, kalangan anak di Lobar terbilang bagus dibandingkan daerah lain, karena sudah ada program lomba calistung. Namun yang menjadi sorotan, persoalan rata-rata lama sekolah yang perlu dikejar. Ratarata lama sekolah di Lobar 6,11 tahun, sedangkan standarnya 7 tahun. Rata-rata kata dia sekolah di pinggiran yang masih rendah akibat putus sekolah di pendidikan dasar, yakni SD, SMP. Kebanyakan kata dia, di sekolah di bawah Kementerian Agama. Bahkan diakui di beberapa daerah akses pelayanan pendidikan terbatas seperti di Bun Beleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar, seharusnyapemda lebih serius menangani. Sebab jangan sampai menganggap kalau sekolah ini menjadi kewenangan Kemenag. Sebab baik sekolah di bawah Dikbud maupun Kemenag masuk indikator keberhasilan Pemda.

Sementara itu Plt. Kepala

(Suara NTB/ist)

KONDISI - Kondisi pendidikan anak-anak di daerah terpencil di Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur yang butuh perhatian pemerintah.

Dinas Dikbud Lobar Nasrun mengakui angka rata-rata lama sekolah Lobar masih tertinggal dibanding daerah lain. Berdasarkan data BPS tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah di Lobar mencapai 6,16 tahun.

Masih tertinggalnya angka rata-rata lama sekolah ini sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bahkan akibat rata-rata lama sekolah ini, IPM Lobar masih tercecer pada posisi empat di Provinsi NTB dengan angka 67,18.

Kalau masalah rata-rata

lama sekolah ini tidak mampu didongkrak, maka IPM Lobar bisa- bisa turun lagi. “Intinya dalam rakor ini agar nyambung antara program pemerintah yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan program dinas dengan sekolah, terutama di angka rata-rata lama sekolah kita masih tertinggal itu, nah itu yang kita mau angkat,” tutur Nasrun.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Kha-

lid mengimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk menggerakkan tenaga guru membantu program pemerintah dalam rangka menaikkan angka RLS dan mendorong angka IPM Lobar. “Untuk itu saya menugaskan para guru bisa memberikan pelajaran paket A, paket B dan paket C kepada para siswa, misalkan satu guru saja bisa memberikan lima saja dalam setahun, dikalikan dengan jumlah guru yang berjumlah tiga ribuan, itu hasilnya nanti akan melonjak tentunya,” imbau bupati. (her)

Loteng Tambah Alokasi Anggaran Pemda Lobar Izinkan Warga Sewa Kontrak Aset Penanganan Kemiskinan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menambah alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan di tahun 2020 ini dari sebelumnya sebesar Rp 99 miliar di tahun 2019 lalu, kini menjadi Rp 123 miliar lebih. Alokasi anggaran sebesar itu, Pemkab Loteng menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan paling tidak sekitar 1 persen.

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng, Saeful Muslim, kepada Suara NTB, Jumat (13/3), menyebut, saat ini, angka kemiskinan Loteng hingga tahun 2019 masih pada angka 13,63 persen. ‘’Turun sekitar 0,24 persen dari angka tahun 2018 pada posisi 13,87 persen. Itu artinya, masih ada sekitar 128 ribu penduduk Loteng yang masih masuk kategori miskin. Target kita dengan upaya maksimal, angka kemiskinan Loteng tahun depan sudah diangkat 12 persen,” jelasnya.

Dikatakannya, alokasi anggaran penanganan kemiskinan tahun ini masih didominasi untuk program fisik.

Sisanya untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan kualitas mutu gizi. Dari anggaran pengentasan kemiskinan yang dialokasikan oleh Pemkab Loteng tahun ini, sekitar Rp 70 miliar di antaranya untuk pro-

gram fisik.

Program fisik ini dikerjakan mulai dari peningkatan akses air bersih dan kualitas sanitasi perumahan dan wilayah.

Adapun yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi, berupa pemberian makanan tambahan dialokasikan sekitar Rp 10 miliar.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran pengentasan kemiskinan tersebut tersebar di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng dengan alokasi anggaran terbesar ada di tiga OPD, masing-masing Dinas Lingkungan Hidup (LH) sebesar Rp 33 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 22 miliar serta Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp 16 miliar.

Selain itu di Dinas Kesehatan (Dikes) juga dialokasikan sekitar Rp 31 miliar. Di antaranya untuk program penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau JKN, sebesar Rp 20 miliar. Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Rp 8 miliar lebih dan program pemberian makanan tambahan sekitar Rp 2 miliar lebih.

“Pengentasan kemiskinan ini merupakan program bersama. Sehingga melibatkan banyak OPD terkait. Termasuk Dinas Pendidikan juga terlibat di dalamnya. Dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin,” terangnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

MISKIN - Pasangan keluarga miskin di Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya. Tahun ini Pemkab Loteng menambah alokasi anggaran penanganan kemiskinan untuk menuntaskan jumlah warga miskin di daerah ini.

di Selat

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengizinkan warga mengelola aset di Desa Selat Kecamatan Narmada dengan pola sewa kontrak. Menyusul hasil kesepakatan warga dengan Pemda pada mediasi beberapa hari lalu. Pihak Pemda merespon usulan warga yang ingin mengelola aset itu secara sewa kontrak. Namun sejauh ini, belum ditentukan siapa penyewa, berapa luas lahan yang disewa serta berapa nilai kontraknya.

Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan pada BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan tim BPKAD bersama , desa, camat dan APH sudah turun ke lokasi lahan di Desa Selat. “Salah satu kesempatannya, sambil menunggu tindakan lebih lanjut, maka tanah itu dimanfaatkan dengan cara sewa kontrak,” jelasnya, Jumat (13/3).

Terkait sepakat atau tidak soal sewa kontraknya, pihaknya berkoordinasi dengan desa menyangkut siapa yang menyewa, apakah masyarakat sudah mendiami ataukah ada masyarakat baru. Selain itu, berapa luas lahan yang disewa, sebab masing-masing orang berbeda-beda.

Terkait nilai sewa kontrak, kata dia memang ada perbup nya. Namun itu mengatur nilai sewa tanah sawah. Sedangkan untuk non sawah harus diten-

tukan melalui appraisal. Kalau ditentukan tim appraisal terlalu lama, maka ada kebijakan nilai sewa yang digunakan yang berlaku di daerah setempat sebagai pembanding. Hasil turun dengan desa, yang perlu dilakukan adalah mendata warga yang akan menyewa, menghitung luasan yang akan disewa.

Rencana pekan depan pihaknya akan turun lagi untuk mengecek sejauh mana progresnya. Ia menambahkan untuk sewa kontrak tanah sawah, kelas I nilainya Rp 15 juta per hektar per tahun, kelas II Rp 10 juta, kelas III Rp 5 juta dan kelas IV Rp 2,5 juta.

Sebelumnya, warga yang menempati aset daerah di Dusun Selat Timur Desa Selat berharap ada win-win solution dari pemerintah daerah.

Mereka berharap pemda mau memberikan pengelolaan lahan itu kepada warga dengan sistem sewa kontrak. Pasalnya, kalau lahan itu dikosongkan oleh pemda, maka tentu menghilangkan mata pencaharian puluhan warga yang selama belasan tahun menggantungkan hidup dari usaha di lokasi lahan tersebut. Lebih-lebih mereka mengaku sudah membeli lahan itu dari oknum anggota DPRD Lobar tahun 2010 lalu. Hal ini menjadi harapan beberapa perwakilan warga yang mengelola lahan tersebut. (her)

Latih Angkatan Kerja

Disnakertrans Gandeng Lima BBLK Nasional Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggandeng lima Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) milik pemerintah pusat, mulai tahun ini. Kerjasama tersebut dilakukan untuk melatih para angkatan kerja di daerah ini, agar memiliki keterampilan memadai supaya bisa terserap di lapangan pekerjaan yang ada.

Hal itu diungkapkan Kepa-

la Disnakertrans Loteng, H. Masrun, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (13/3). Menurutnya, lima BBLK yang akan digandeng ini adalah BBLK Bandung, Bekasi, Semarang, Tangerang dan Medan. “Kelima BBLK ini berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan mulai tahun ini kita ajak berkerjasama,” terangnya.

Kerjasama tersebut berupa pengiriman angkatan kerja asal Loteng untuk mendapat pelati-

han dan pendidikan keterampilan di BBLK, karena kalau mengharapkan BLK yang ada di daerah, terbatas kemampuannya, sehingga butuh dukungan dari pemerintah pusat untuk memberikan pelatihan.

Harapanya, para angkatan kerja tersebut bisa memiliki keterampilan yang bisa menjadi modal. Apakah untuk bisa masuk di bursa kerja ataukah untuk membuka lapangan kerja sendiri. “Sebenarnya,

harapan kita dengan modal keterampilan yang diperoleh dari pelatihan di BBLK tersebut para angkatan kerja ini bisa membuka usaha sendiri.

Tapi kalau memang bisa terserap di lapangan pekerjaan yang ada juga bukan jadi masalah,” jelasnya.

Masrun mengatakan untuk tahap pertama, awal tahun ini pihaknya tengah menseleksi sekitar 30 lebih angkatan kerja yang akan dikirim ke BBLK

Bandung. Tahapan seleksi pun tengah berjalan dengan bidang keahlian untuk pembengkelan dan manufactur.

Seleksinya dilakukan langsung dari pihak BBLK Bandung. Pihaknya hanya memfasilitas tempat seleksi saja.

Soal kemudian berada yang lulus, itu merupakan kebijakan dari pihak BBLK. “Dari 30 orang lebih yang daftar, bisa lolos 20 orang saja sudah syukur,” ujarnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

Halaman 6

Kerjasama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Gelar Lomba Bercerita, Dispussip Harapkan Partisipasi SD/MI di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa sedang menyiapkan kegiatan lomba bercerita. Yang dikhususkan untuk tingkat siswa SD/Mi sederajat se Kabupaten Sumbawa pada 13-15 April mendatang.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapn (Dispussip) Sumbawa, Ir. Irin wahyu Indarni, kegiatan ini bertujuan menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca anak-anak. Kemudian menumbuhkan kecintaan terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan atau buku dalam membangun karakter, kecerdasan dan inovasi masyarakat. Mengangkat dan mempopulerkan buku-buku

cerita budaya daerah (lokal) yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan serta membangun karakter bangsa (baik buku bernuansa cerita kepahlawanan maupun legenda).

Menumbuhkembangkan kecintaan anak-anak terhadap karya budaya bangsa. Menumbuhkan “role mode” anak-anak Sumbawa gemar membaca.

Dengan sasaran untuk diikuti siswa-siswi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Sehingga diharapkan seluruh SD sederajat, baik negeri maupun swasta di Sumbawa untuk bisa berpartisipasi dalam perlombaan tersebut.

Mngingat pada kegiatan serupa tahun lalu, tidak semua sekolah berpartisipasi. Pihakn-

ya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Dikbud Sumbawa untuk membantu menyurati seluruh sekolah yang ada.

Partispasi sekolah ini sangat penting. Sebab lomba bercerita brjenjang digelar ke tingkat nasional. Semakin banyak peserta semakin banyak pula potensi bibit unggul yang terjaring untuk bertarung di tingkat nasional nanti.

Adapun beberapa persyaratan untuk mengikuti perlombaan ini, antara lain siswa/ siswi SD sederajat baik negeri maupun swasta kelas 4 dan 5. Setiap UPT/ kecamatan hanya berhak mengirimkan dua orang peserta dan puteri, peserta yang pernah menjuarai lomba yang sama

(Juara I,II dan III) pada tahuntahun sebelumnya tidak diperbolehkan u n t u k mengikuti lomba dan panitia tidak menanggung akomodasi peserta sela-

ma pelaksanaan lomba.

Untuk pendaftaran peserta dibuka sejak surat diterima sampai 26 Maret 2020 bertempat di halaman Dispussip Sumbawa dengan mengembalikan formulir pendaftaran yang telah diseediakan panitia atau dapat menghubungi Evi Andriani, S.STP di 081238971854. Sedangkan tehnical meeting dilaksanakan pada 31 Maret 2020 yang harus diikuti p e n damping dari m a s i n g masing peIrin Wahyu Indarni

serta/utusan. Selanjutnya penarikan nomor undian peserta dilakukan pada saat tehnical meeting.

Tentang materi lomba, materi cerita harus disiapkan oleh masing-masing peserta lomba.

Peserta menyiapkan dua judul buku ( Satu judul bukul utama dan satu judul buku kedua).

Satu judul disampaikan pada babak penyisihan dan satu lagi pada babak final. Buku materi/ cerita harus dibuatkan sinopsis atau ringkasannya sebanyak 1-2 halaman dan diserahkan kepada panitia pada saat tehnical meeting.

Materi lomba diambil dari cerita rakyat NTB yang mengandung nilai perjuangan, kepahlwanan atau legenda (Tidak boleh berupa cerita binatang/ fable) yang membangun pendid-

ikan karakter bangsa. Seperti, sikap nasionalisme, jujur, religius,peduli lingkungan, tanggungjawab, demokratis, cinta damai, mandiri, kreatif dan Nilai luhur lainnya.

Beberapa aspek yang akan dinilai, antara lain penampilan peserta, cara atau teknik bercerita, volume suara (meliputi artikulasi, diksi, tempo, kecepatan, ketepatan proyeksi serta keselarasan antara sinopsis dan cerita), penguasaan panggung, penguasaan materi dan skill peserta. Untuk masingmasing pemenang akan diganjar dengan hadih berupa uang, piala dan piagam penghargaan. Juara 1 dihadiahi Rp1,5 Juta, juara II Rp1.250.000, Juara III Rp1 juta, Harapan I, Rp900 ribu dan Harapan II Rp800 ribu. (ind/arn*)

(Suara NTB/ist)

Inspektorat Segera “Probity Audit” Dermaga Medang Sumbawa Besar (Suara NTB)Inspektorat Kabupaten Sumbawa berencana melakukan probity audit terhadap hasil pembangunan Dermaga Bugis Medang, Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pembangunannya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

“Segera kita akan lakukan probity audit setelah pembangunannya selesai. Tujuannnya untuk memastikan bahwa itu (Dermaga Medang) betul-betul sudah dikerjakan sesuai spek,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, MM. Dijelaskannya, penilaian ini sangat penting untuk memastikan hasil pekerjaan yang dilakukan. Pihaknya juga akan memberikan rekomendasi jika masih terdapat kekurangan. “Misalnya kalau ada kekurangan kita akan memberikan rekomendasi,” tukasnya.

Nantinya, lanjutnya, jika ada permintaan dari pihak dinas, juga akan dilakukan probity terhadap pemanfaatannya.

“Nanti terakhir kita probity terhadap pemanfaatannya. Apakah dimanfaatkan atau tidak. Itu kalau diminta,” tandas H. Bahar. (ind) H. Baharuddin (Suara NTB/ist)

Isu Corona, Aktivitas Warga Masih Normal Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus corona yang mulai merebak di Indonesia, sempat berimbas pada munculnya keresahan warga di Sumbawa. Meski sampai saat ini, belum ada kasus khususnya di Sumbawa.

Dalam pantaun Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, S.IK, melihat sejauh ini aktivitas warga masih berjalan normal.

“Sampai detik ini masyarakat masih berjalan normal.

Masker (yang dikhawatirkan akan langka) pun masih normal. Sisi saya, mungkin tidak ada yang memantau secara khusus (stok masker). Tetapi ada Satgas Pangan dari Reskrim yang memantau peredaran sembako termasuk masker. Semuanya masih normal,”kata Kapolres.

Sebelumnya, Kapolres juga menjelaskan sejauh ini, belum ada indikasi penimbunan masker di Sumbawa. Meski demikian, pihaknya terus menguatkan tupoksi dalam tim Satgas Pangan. Tim ini selain melakukan pemantauan harga pangan, juga terhadap masker. “Kita ada Satgas Pangan yang diawaki oleh Reskrim. Dari dulu sudah ada. Saat ini memantau semua, tidak hanya masker, tetapi semua kita pantau,”terangnya.

Menurut Kapolres, pihaknya tetap melaksanakan tugas pemantauan dalam Satgas ini. Termasuk pemantauan terhadap kemungkinan adanya penimbunan masker. Sejauh ini diakuinya, belum ada indikasi terkait penimbunan. “Kalau kita dari awal sudah ada satgas.

Tinggal melaksanakan tugas saja. Kalau ada penimbunan (masker) akan kenakan undang-undang perdagangan. Hasil pemantauan belum ada di Sumbawa penimbunan,” jelasnya. (arn/ind) Widy Saputra (Suara NTB/ist)

Polres Tetap Libatkan Polsek Selidiki Kasus RTG

Faisal Afrihadi

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Sumbawa. Dalam penanganan, polisi tetap melibatkan penyidik dari polsek, yakni Alas dan Alas Barat.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, Iptu Faisal Afrihadi, S.H mengakui, pihaknya membuat tim gabungan dalam penyelidikan. Hal ini untuk mempercepat proses penanganan. “Kita membuat tim gabungan dalam penyelidikan. Jadi tidak langsung ditarik penanganan oleh Polres. Tetapi tetap melibatkan polsek,” terangnya.

Sementara ini, kata Faisal, pihaknya masih melengkapi buktibukti terhadap kasus RTG di Kecamatan Alas dan Alas Barat. Dalam hal ini melakukan pemeriksaan serta mencari dokumen yang dibutuhkan untuk membuat terang perkara.

“Saat ini masih didalami,” pungkasnya. (ind)

Ratusan Hektar Lahan Jagung di Desa Kertasari Gagal Panen Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya sekitar 125 hektar lahan jagung yang berada di desa Kertasari mengalami gagal panen di musim tanam pertama tahun 2020. Hal tersebut terjadi lantaran kemarau panjang yang melanda wilayah setempat serta serangan hama ulat gerayak.

Bahkan saat ini para petani jagung sudah mulai membersihkan lahan mereka karena sudah tidak ada harapan lagi jagung tersebut akan tumbuh normal.

“Luas lahan yang sudah dinyatakan mengalami gagal panen baru sekitar 125 hektar yang sudah kita laporkan ke Dinas untuk segera ditindak lanjuti. Jumlah ini juga kita prediksi akan terus bertambah karena hujan yang tidak kunjung normal masih terjadi hingga saat ini. Kondisi ini kembali diperparah dengan tidak adanya air yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan tersebut sehingga tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan lahan tersebut,” ungkap PPL di wilayah Kertasari Andi Muksin, kepada Suara NTB, Jumat (13/3).

Dikatakannya, tidak adanya sumber mata air yang bisa digunakan oleh para petani untuk mengairi sawah-sawah mereka menjadi faktor utama sehingga lahan tersebut tidak bisa diselamatkan oleh para petani.

Meskipun adanya bantuan mesin air nantinya, diyakini tidak akan memberikan dampak apapun karena sumber mata air yang tidak lagi tersedia.

Jika dihitung, kerugian ak-

ibat bencana ini ditaksir mencapai angka puluhan hingga ratusan juta tergantung luas lahan yang dimiliki. Belum lagi untuk mengolah lahannya mereka harus meminjam uang ke perbankan terlebih dahulu dan baru akan dibayar setelah panen mendatang.

Tetapi karena gagal panen, masyarakat berharap supaya Pemerintah bisa memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini supaya petani tidak terlalu merugi. Terutama kaitannya dengan keringanan beban untuk membayar pinjaman di Bank, karena jika tetap dipaksa untuk membayar sesuai dengan kesepatakan maka para petani akan sangat merasakan dampaknya.

“Para petani sangat berharap agar Pemerintah bisa memberikan atensi khusus terhadap masalah ini terutama kaitannya dengan pinjaman Bank untuk bisa diberikan toleransi dalam hal pembayaran, karena kalau diminta untuk bisa dilakukan satu

Butuh Tambahan Fasilitas, Sentra IKM Belum Beroperasi Taliwang (Suara NTB)Gedung sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Desa Poto Tano, yang dibangun tahun 2017 dan dilanjutkan di 2018 dengan anggaran Rp 1,4 miliar hingga kini belum digunakan. Hal itu terjadi, pasalnya sarana pendukung masih belum dilengkapi salah satunya mesin pengepakan.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag), Ir. Amin Sudiono MM di Forum Yasinan, Kamis (12/3) Malam, tidak menampik masih belum bisa digunakannya bangunan itu karena fasilitas pendukung yang masih kurang. Makanya di tahun ini (2020) pihaknya akan mengupayakan supaya anggaran untuk penambahan fasilitas pendukung bisa disetujui dan dilaksanakan. Sehingga asas manfaat dari keberadaan sentra IKM dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi saat ini tercatat sudah ada sekitar 140 IKM di KSB yang siap menggunakan bangunan tersebut untuk melakukan produksi. Untuk itu, pihaknya akan terus mengupayakan agar sarana yang belun lengkap tersebut bisa segera dilengkapi dengan harapan bangunan tersebut bisa

segera difungsikan.

“Kita upayakan di pertengahan tahun 2020 penambahan fasilitas pendukung bisa tuntas. Sehingga asas manfaat dari kebedaannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas,” ungkapnya.

Menurutnya, adapun item pekerjaan yang harus ditambah agar bangunan yang representatif yakni mesin untuk pengepakan kemasan, mesin untuk produksi serta sarana pendukung lainnya. Adanya penambahan sarana ini, diharapkan akan menjadi pelecut bagi para pelaku usaha di KSB untuk meningkatkan produktifitas usahanya baik dibidang kelautan perikanan dan pertanian. Sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha akan semakin meningkat karena tidak hanya bahan baku melainkan barang jadi dan setengah jadi juga menjadi prioritas untuk terus dikembangkan.

Tentu tujuan akhir menurunkan angka kemiskinan di KSB. “Kita berharap keberadaan dari sentra IKM mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat KSB. Tentu kedepan masih ada upaya lain yang akan kita lakukan agar keberadaannya bisa semakin maksimal,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

PUSO - Nampak ratusan hektar lahan jagung di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang gagal panen. bulan kedepan mereka tidak akan siap,” sebutnya.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Pertanian (Distan) melalui Kabid Tanaman Pangan, Syaiful Ulum, SP mengaku masih belum mendapatkan laporan secara resmi dari PPL terkait dampak dari kemarau panjang tersebut baik itu gagal panen maupun masalah gagal tanam. Jika ada laporan pasti akan ditindak lanjuti sesuai den-

gan keinginan masyarakat. Bahkan saat ini pihaknya sudah mengusulkan bantuan bibit jagung dengan total luas tahan sekitar 7.500 hektar.

Bantuan benih inilah yang akan diberikan kepada para petani yang mengalami gagal panen sehingga tidak terlalu merugi. Sementara untuk masalah pembayaran pinjaman di Bank pihaknya tetap akan mencari jalan keluar ter-

baik agar tidak terlalu memberatkan petani salah satunya dengan asuransi.

“Laporannya belum masuk, tetapi jika memang ada kejadian tersebut tetap akan kita tangani secara maksimal. Sehinggga para petani tidak terlalu merugi lantaran bencana gagal panen tersebut, minimal kita bisa berikan bibit di musim tanam kedua sudah sangat membantu,” pungkasnya. (ils)

BPBD Siagakan Personel Antisipasi Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB)Hujan lebat yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Sumbawa menyebabkan tingginya debit air sungai yang melalui tengah kota, Jumat (13/3) sekitar pukul 15.20 Wita. Warga yang tinggal di bantaran sungai pun siaga mengantisipasi luapan air sungai ke pemukiman.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim

yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya telah melakukan monitoring untuk memantau perkembangan. Bahkan personel tetap disiagakan sebagai upaya antisipasi.

“Kami sudah melakukan monitoring untuk memantau kondisi. Kami juga menyiagakan personel untuk mengantisipasi kejadian-kejadian lain yang sewaktu-waktu akan terjadi,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari pan-

tauan tim BPBD, lokasi terdampak genangan yakni di RT. 03 RW 01 dan RT. 01 RW 03 Kelurahan Brang Bara. Meskipun demikian, tidak ada warga yang mengungsi karena kondisi air berangsur-angsur surut.

“Aliran Sungai Desa Kereke, Samapuin, Brang Bara dan Barang Biji, volume air sungai terpantau cukup tinggi menghawatirkan. Tetapi air sungai dalam waktu yang tidak begitu lama surut kembali,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/Kalak BPBD Sumbawa)

DEBIT SUNGAI - Hujan lebat yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Sumbawa debit air sungai yang melintasi Sumbawa, Jumat (13/3) sekitar pukul 15.20 Wita.

Dinkes KSB Tetap Pantau Kesehatan Lima Warga Taliwang (Suara NTB) Selama upaya antisipasi merebaknya virus corona di daerah, jumlah warga yang dipantau kesehatannya oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sempat bertambah.

Jika di awal, data Dinkes KSB menyebutkan hanya memantau dua orang, ternyata berdasarkan laporan dari beberapa wilayah kecamatan, jumlahnya sempat bertambah hingga total menjadi 18 orang warga. “Iya sempat sampai 18 orang yang tim kami pantau,” ungkap Sekretaris Dinkes KSB, Hj. Erna Idawati, SE kepada

wartawan, Jumat (13/3).

Meski bertambah, saat ini kata Hj. Erna, jumlahnya sudah berkurang. Setidaknya dari 18 orang tersersebut tersisa 5 orsng warga lagi yang masih dikawal kondisi kesehatannya dalam rangka antisipasi virus corona itu. “Tiga belas orangnya kita nyatakan steril setelah menjalani pemantauan kesehatan penuh selama 14 hari,” katanya.

Terhadap 5 orang yang tersisa, tim Dinkes KSB secara rutin memeriksa kesehatannya. Tenaga kesehatan di desa bermukimnya kelima warga itu, setiap harinya melakukan

pengecekan kondisi masingmasing warga bersangkutan.

Menurut Hj. Erna, salah satu cara pengecekan kondisi warga adalah memastikan suhu tubuhnya tetap normal.

“Kami kerahkan petugas bidan desa. Selain cek suhu tubuhnya, mereka juga kita tanyakan adakah dirasakan gaguan kesehatan yang patut diduga menjadi salah satu tanda-tanda kehadiran virus corona ini,” urainya seraya menambahkan, jika seluruh warga yang dipantau sebelumnya baru datang dari luar negeri.

“Mereka baru pulang dari luar negeri. Tujuan mereka ke

sana sebelumnya pergi bekerja di sejumlah negara,” sambung Hj. Erna.

Sebenarnya ada total 19 warga KSB yang diketahui pulang dari luar negeri dan langsung dipantau kesehatannya dalam rangka antisipasi virus corona. Namun satu warga lainnya itu, proses pantauannya dilakukan di Mataram oleh pihak Dinkes Provinsi NTB. “Yang satu orang warga kita itu kebetulan pulang umrah. Nah oleh provinsi langsung di karantina. Tapi sepertinya sudah pulang ke sini (KSB) dan dipastikan kesehatannya normal

setelah menjalani observasi selama 14 hari tentunya,” tukas Hj. Erna.

Selanjutnya Hj. Erna menambahkan, dalam rangka antisipasi virus corona masuk ke KSB. Pihaknya sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Selain pemantauan kesehatan bagi warga yang baru pulang dari luar negeri, Dinkes KSB juga getol menggelar sosialisasi. “Kami juga ketat dengan warga yang baru datang dari luar negeri langsung kita cek kesehatannya. Dan sejauh ini tidak ada yang lolos pantauan tim,” klaimnya.(bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

Halaman 7

Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Tingkatkan Produksi Pangan, IPDMIP Gelar Sekolah Lapang dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh

(Suara NTB/ist/ula)

Sekolah lapang bagi penyuluh dalam rangka bimbingan teknis (Bimteks) peningkatan produktivitas lahan di BPP Kempo, Kamis (12/3).

Dompu (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menggelar bimbingan teknis

peningkatan produktifitas lahan bagi penyuluh. Bintek yang diikuti penyuluh dari UPTD Pertanian Kempo, Pekat, Kilo

Desa Diminta Terus Genjot PADes Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengaku bahwa sektor pendapatan asli desa (PADes) masih belum optimal. Bahkan desa-desa ini, tercatat hanya mampu menghasilkan sekitar puluhan juta saja per tahun, jauh lebih rendah dari potensi PADes yang bisa ditarik masing-masing desa.

Kepala Dinas PMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada Suara NTB, tidak menampik persoalan yang terjadi di masing-masing desa untuk bisa meningkatkan PADes. Belum bisa maksimalnya desa-desa ini karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dianggap belum bisa maksimal untuk mengola sektor unggulan di desa mereka untuk bisa menghasilkan PADes. Selain masalah tersebut, masih belum ada juga kreatifitas oleh perangkat desa untuk mengelola sektor unggulan yang ada di masing-masing desa juga masih dianggap masih belum maksimal.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berupaya mendorong semua desa untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Terlebih lagi sektor unggulan seperti destinasi wisata sangat dimungkinkan untuk dikembangkan demi mendapatkan PADes. Pihaknya juga terus mendorong supaya Bumdes bisa lebih berperan dalam meningkatkan PADes, apalagi semua desa yang ada di KSB juga sudah memiliki Bumdes.

“Kita akan terus berupaya mendorong supaya Desa bisa terus meningkatkan PADesnya. Kita juga akan berupaya untuk mengoptimalkan peran Bumdes mudah-mudahan dengan upaya seperti ini desa bisa mandiri,” ungkapnya.

Dikatakannya, pada hakikatnya uang yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah harus dimanfaatkan dengan baik serta melihat potensi untuk bisa terus dikembangkan.

Tetapi fakta di lapangan sangat berbeda, karena para perangkat desa masih ragu-ragu untuk mulai melakukan usaha sesuai dengan potensi masing-masing desa. Akibatnya, potensi penyumbang PADes yang ada ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh desa. Padahal jika itu dikembangkan secara maksimal, hasil didapatkan juga akan maksimal.

Bahkan apabila PADes sudah meningkat, desa juga tidak lagi bergantung dengn anggaran dari pusat dan daerah. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap agar desa bisa memberikan atensi serius terhadap PADes dengan mengelola secara maksimal potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing.

“Sebenarnya kucuran anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya sebagai stimulan bagi desa untuk berkreasi meningkatkan potensi yang ada. Karena masih belum optimal, makanya kita akan dorong agar desa-desa ini bisa berkreasi,” tukasnya.

Hal ini harus dilakukan, jika mengandalkan pendapatan pemberian saja desa-desa dikhawatirkan akan menjadi konsumtif tanpa memberikan inovasi bagi pengembangan desa. (ils)

Dua DAS di Dompu Perlu Segera Dinormalisasi Dompu (Suara NTB) – Banjir bandang di tengah curah hujan ekstrem saat ini, masih menjadi ancaman serius di Dompu. Khususnya bagi mereka yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Silo dan Sori Soa. Bagaimana tidak, kedangkalan sungai akibat sedimentasi makin memprihatinkan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, M. Jufri, ST, M.Si kepada Suara NTB baru-baru ini mengakui, dua daerah aliran sungai tersebut memang sangat membutuhkan program normalisasi dari pemerintah. Karena dengan kondisi yang dangkal dan sempit membuat aliran sungai muda meluap ke permukiman warga.

“Banjir ini kan terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian saluran mengalami sedimentasi.

Untuk menghindari itu (banjir) kita harus normalisasi,” tegasnya. Dua dari sekian daerah aliran sungai rawan banjir yang menuntut segera disentuh program normalisasi itu, menurut dia, selain karena kondisinya yang buruk sebagaimana hasil tinjauan langsung anggota di lapangan, juga akan ada banyak warga terdampak ketika bencana tahunan tersebut meluap.

Untuk itu, di tahun 2020 ini pihaknya tengah mengupayakan proposal permohonan bantuan ke pemerintah pusat lewat pos anggaran BNPB. Minimal normalisasi bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2021 mendatang. Sementara untuk mengharapkan anggaran daerah dirasa berat, karena biaya yang akan dihabiskan cukuplah besar. “Ini kita ke APBN dari pos anggaran BNPB,” ujarnya.

Pendangkalan dan penyempitan dua aliran sungai tersebut, tambah M. Jufri, bukan semata akibat sedimentasi dan prilaku membuang sampah sebarangan oleh masayarakat. Tetapi juga dipicu pembangunan rumah yang tidak dikontrol instansi terkait. Salah satu contoh, rumah warga di sekitar jembatan Karijawa yang sudah memakan badan sungai. “Itukan sudah sampai badan sungai. Artinya apa, kalau kita pemerintah ini tidak tegas dari sekarang akan diikuti oleh puluhan rumah baru lagi,” pungkasnya. (jun)

M. Jufri

dan UPTD Pajo ini untuk peningkatan kapasitasnya, sehingga peningkatan produksi pangan dapat tercapai.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP kepada Suara NTB, Jumat (13/3) mengungkapkan, telah melaksanakan bimbingan teknis (Binteks) peningkatan produktifitas lahan di UPTD Pertanian dan Kerkebunan Kecamatan Kempo yang diikuti oleh penyuluh dari Kecamatan Kempo, Pekat, Kilo dan Pajo. Empat wilayah ini menjadi lokasi Program Intergated Participatory Developmant and Management of Irigation Project (IPDMIP) yang memiliki tujuan pada peningkatan produksi pangan.

Program yang sudah berlangsung 3 tahun dibawah koordinasi Kementerian Pertanian RI ini di daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk sekolah lapang dan penguatan kapasitas penyuluh, di Bappeda dan Litbang untuk kelembagaan P3A dan GP3A, serta di Dinas PUPR untuk komisi irigasi.

Pada Desember 2019 lalu, alat uji pupuk dan tanah sudah diterima masing – masing BPP wilayah pelaksanaan IPDMIP. Binteks ini untuk pengenalan alat dan praktek penggunaan alat. Ada 2 jenis alat yang diterima masing – masing BPP yaitu alat uji tanah, dan alat uji pupuk untuk mengetahui unsur hara. “Keti-

ka sudah ada hasil uji dan mengetahui kandungannya, sehingga petani bisa mengatur pemupukannya,” kata Ilham.

Selama ini, pemupukan tanaman pangan dilakukan tidak berdasarkan unsur N dan K yang ada pada tanah. Ketika pemberian pupuk berlebih, lama kelamaan, tanah akan rusak.

Dengan alat ini, penyuluh bisa merekomendasikan kepada petani untuk bisa mengatur pemupukannya. Sehingga produktifitas tanaman pangan bisa tetap meningkat dan kerusakan tanah dapat terhindarkan dari penggunaan pupuk berlebihan.

Alat uji pupuk dan alat uji unsur hara tanah ini, lanjut Ilham, nantinya bisa digunakan untuk menjadi dasar pengajuan

rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) untuk pupuk. Karena kandungan unsur hara pada tanah sudah diketahui, kebutuhan pupuknya pun bisa diperkirakan. “Ini sedang kita upayakan untuk masa – masa akan datang,” jelasnya.

Selain itu, Ilham juga mengaku, alat uji pupuk ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengetes kandungan pada pupuk. Sehingga penggunaan pupuk ilegal seperti yang terjadi pada tahun – tahun lalu dapat terhindarkan.

Walaupun uji sample untuk setiap produk harus tetap melalui laboratorium resmi yang direkomendasikan Kementerian Pertanian. “Tidak bisa dijadikan dasar, tapi untuk menghindari petani menggunakan produk ile-

(Suara NTB/ist)

Ilham gal dengan cepat bisa dilakukan,” katanya. (ula/*)

Diduga Bermasalah, Polisi Cek Proyek Wisata Lawata Kota Bima (Suara NTB) – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Bima Kota, mengecek beberapa sarana dan prasarana proyek wisata Lawata di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Bara karena diduga bermasalah.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, mengaku, pihaknya melalukan pengecekan usai menerima laporan masyarakat dan informasi yang beredar di sosial media.

“Setelah menerima laporan dan informasi dari masyarakat ini,

tim langsung menuju Lawata untuk melakukan pengecekan,” katanya, Jumat (13/3).

Berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat itu, lanjutnya ada beberapa sarana dan prasarana proyek Lawata yang diduga ber-

masalah. Seperti pembangunan kolam renang, pengadaan jet sky, banana boat dan mesin karcis.

Menurut Hilmi, pembangunan kolam renang tidak terlihat memiliki saluran pembuangan, sehingga kondisinya

kini nampak kumuh dan airnya keruh dipenuhi sampah.

Selanjutnya, banana boat, terlihat ada empat unit. Namun dua unit diantaranya sudah terpompa serta dua unit sisanya masih dalam keadaan tergulung. Semetara mesin karcis masih dalam keadaan baik saat diperiksa.

“Sebelumnya ada laporan bahwa mesin karcis masuk sempat rusak. Namun saat dicek kondisinya baik,” katanya.

Untuk memastikan sarana dan prasarana proyek wisata tidak bermasalah, Hilmi menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat permintaan dokumen ke Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima “Sejak tanggal 29 Februari kemarin kita layangkan surat permintaan. Tapi sampai sekarang dokumen yang diminta tersebut belum disampaikan oleh dinas terkait,” pungkasnya. (uki)

Kejari Dompu Belum Terima Permohonan Pendampingan Proyek Strategis

(Suara NTB/jun)

KERJA BAKTI – Merebaknya wabah penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah mendorong warga dan pemerintah desa untuk membersihkan lingkungannya. Aktivitas semacam ini penting untuk mencegah perkembangan nyamuk demam berdarah di lingkungan tersebut. Misalnya saja, seperti yang dilakukan Warga dan Pemdes Matua di Dusun Selaparang Barat, Dompu, baru-baru ini.

Sempat Diisolasi Sepulang Umrah, Warga Bima Negatif Corona Bima (Suara NTB) – Sementara itu, seorang warga di Kabupaten Bima dikabarkan sempat mendatangi Puskesmas di daerah setempat, untuk memeriksa kondisi tubuhnya, usai melakukan perjalanan umrah beberapa waktu lalu.

Kabar tersebut juga diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, melalui Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Rifai, S.Sos M.AP, Jumat (13/3).

Menurutnya yang bersangkutan mengeluhkan alami gangguan pernapasan. Namun, setelah diperiksa tidak mengalami panas ataupun demam. Hanya saja memiliki riwayat asma dan tidak bisa terkena udara dingin.

“Setelah diperiksa, kami putuskan untuk dilakukan isolasi di rumah dan hari ini terakhir.

Sudah kami periksa, hasilnya negatif covid19 juga,” katanya.

Rifaid memastikan, pihaknya akan tetap terbuka terkait kasus Corona apabila ditemukan di Kabupaten Bima nantinya. Tapi identitas pribadi pasien akan tetap dirahasiakan sesuai dengan SOP penanganan.

Untuk itu, Ia meminta kepada masyarakat apabila mengetahui ada tetangga atau warga yang baru pulang dari luar negeri agar melaporkan ke Pemerintah Desa dan Puksesmas supaya bisa ditindaklanjuti dengan mengecek suhu tubuhnya. “Halhal yang berkaitan dengan corona di Kabupaten Bima ini diberlakukan satu pintu,” katanya.

Mengantisipasi wabah virus corona di daerah setempat, Rifai mengaku Pemerintah Kabupaten Bima telah membentuk tim terpadu dan memperketat semua pintu masuk seperti di Bandara dan Pelabuhan.

Ia mengaku, semua warga asal Bima yang datang melalui bandara dan pelabuhan, terutama transit dari luar negeri akan diperiksa secara ketat.

Pemeriksaan dilakukan berupa mendeteksi suhu tubuhnya.

Dompu (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, telah membuka permohonan pendampingan untuk proyek strategis daerah. Namun demikian, hingga saat ini belum ada Satuan Kerja (Satker) yang datang mengajukan permohonan tersebut. Demikian diungkap Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH, kepada wartawan di kantornya.

Kendati tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) telah dibentuk sebagai pengganti TP4D yang akhirnya dibubarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tahun 2019 kemarin. Ditegaskan Indra Zulkarnain, tidak semua proyek di daerah ini bisa mendapat pendampingannya.

Ada mekanisme yang harus dipenuhi, salah satunya berupa Surat Keputusan (SK) Bupati terkait status proyek dimaksud.

“Jadi dari sekian banyak paket pekerjaan itu apa yang dianggap pemerintah daerah sebagai proyek strategis. Misalnya pembangunan sekolah, dianggap strategis ya Bupati buat keputusan,” terangnya.

Dalam hal pengamanan proyek strategis daerah, lan-

jut dia, tim tidak akan terlalu jauh mencampuri persoalan teknis. Tetapi lebih pada pengecekan apakah progres pekerjaan sesuai dengan pencairan anggaran atau tidak. Pun memastikan dokumen kontrak tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsipnya, dengan tugas baru yang diemban saat ini kejaksaan siap membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Apakah dengan memberikan pendapat hukum atau pendampingan langsung. “Di Datun kan ada dua, pendapat hukum sama pendampingan, nah kita lihat nanti seperti apa yang mereka inginkan,” jelasnya.

Sejak dibentuk dan mulai membuka permohonan, tambah Indra Zulkarnain, belum ada satupun Satuan Kerja (Satker) di wilayah ini yang datang mengajukan permohonan pendampingan untuk pelaksanaan proyek strategis tahun 2020 ini.

“Sampai sekarang belum ada satupun yang datang masukan surat ke kita untuk pendampingan,” tandasnya. (jun)

DP3A Dompu Dampingi Korban Dugaan Asusila Oknum Kepsek (Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/dok)

Rifai

Nurhandini Eka Dewi

“Apabila suhu tubuhnya mencapai 38 derajat keatas akan langsung dibawah dan dirujuk ke RSUD Bima,” katanya.

Selain memperketat jalur bandara dan pelabuhan, Rifai mengaku pihaknya telah menyiapkan empat ruang isolasi khusus di RSUD Bima untuk menangani pasien corona serta Alat Pelindung Diri (APD).

“Jadi RSUD Bima ini menangani tiga wilayah, yakni Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima. Mudah-mudahan tidak ada kasus di Kabupaten Bima,” pungkasnya.

si NTB, berdasarkan protap yang sudah ditetapkan,” katanya, Jumat (13/3).

Terpisah Kepala Dikes Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi SpA., MPH, mengaku dua orang warga di Kota Bima yang dikabarkan diisolasi rumahnya itu merupakan Orang Dalam Pemantauan (ODP). “Dua orang warga Kota Bima itu bukan termasuk suspect corona tapi ODP karena yang baru pulang dari negara terdampak corona,” katanya.

Menurutnya, dua orang warga tersebut kondisinya sehat.

Namun berdasarkan protap, selama ada inkubasi corona diminta membatasi kegiatan untuk keamanan semua pihak.

“Mereka tidak diisolasi tapi dikarantina dan saat ini dalam pantauan tenaga kesehatan di Kota Bima. Saya tegaskan lagi, mereka bukan suspect corona tapi ODP,” tegasnya.

Nurhandini mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Tetap menerapkan pola hidup sehat, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun selama 20 menit dan dibawah air mengalir. “Masyarakat tetap menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh untuk menangkal terpapar virus corona,” imbaunya. (uki)

Masuk ODP Sementara itu, dua warga di Kota Bima dikabarkan diisolasi usai melakukan perjalanan umrah. Keduanya diketahui tiba di Kota Bima tanggal 2 Maret lalu, dan melakukan pemeriksaan hingga diputuskan untuk dilakukan isolasi rumahnya.

Menanggapai kabar tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, melalui Kabid P3P, Syarifuddin, S. Sos, M.Pd, enggan memberikan pernyataan. Ia menyarankan agar persoalan itu dikonfirmasi ke Dikes Provinsi NTB. “Mohon maaf, untuk konfimasi terkait covid19 semuanya satu pintu ke Dikes Provin-

Dompu (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu, mendampingi kasus dugaan tindak asusila oknum Kepala Sekolah (Kepsek) pada salah satu sekolah di Dompu, beberapa waktu lalu. Pendampingan itu menyusul telah diadukannya secara resmi perkara ini oleh korban, Kamis (12/3). Tahap klarifikasi internal sudah dilakukan, tinggal mengawal perkembangan penyelidikannya di Mapolres.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Dompu, Mohammad Fadilah, SE., M.Si melalui Kasi Perlindungan Anak Sulastini kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (13/3) menyampaikan, sebagai tindak lanjut atas pengaduan korban RA, DPA3 kini ikut membantu korban dalam melengkapi setiap bukti berikut saksi yang dibutuhkan penyidik. Sehingga dapat dipastikan proses hukum terhadap SA bisa berlanjut hingga ke persidangan.

“Kasus ini tetap ditindaklanjuti sesuai jalur hukum yang ada.

Bahkan sampai pengadilan akan kita dampingi,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan korban, lanjut dia, diakui adanya tindakan tak senonoh oknum Kepsek tersebut. Kabarnya, itu dilancarkan sebagai kenangan-kenangan sebelum RA tamat sekolah.

Atas perbuatannya itu, terduga pelaku SA saat ini sudah diamankan di Mapolres Dompu untuk proses hukum lebih

(Suara NTB/jun)

Sulastini lanjut. Sementara korban RA diarahkan tetap mengikuti ujian sekolah agar bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. “Terkait kondisi psikologi korban setelah kejadian itu sampai saat ini masih baik-baik saja, jadi ndak perlu ada penanganan khusus dari sikolog,” jelasnya.

Selain mengawal perkembangan kasus tersebut di Mapolres, perbuatan melawan hukum yang telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan agama itu akan dikoordinasikan juga dengan LPA, pun dilaporkan ke Pemrov NTB untuk mendorong pelaku bisa mendapat hukuman setimpal. “Nanti kasus ini akan kita laporkan juga ke provinsi termasuk perkembangan proses hukumnya di Polres,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

PKB Rampungkan Koalisi di Lima Daerah Mataram (Suara NTB) – DPW PKB NTB memastikan partai politik mitra koalisi parpol berbasis nadhiyin itu dipastikan sudah rampung di lima daerah. Yakni, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. “Di lima daerah ini parpol mitra koalisi PKB sudah rampung,” kata ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, saat dikonfirmasi Jumat (13/3).

Diungkapkannya, dari tujuh daerah menggelar Pilkada serentak, deks Pilkada DPP PKB sudah terbitkan SK tugas kepada pasangan bakal calon kepala daerah sudah ditetapkan. Dalam SK tugas tersebut, pasangan balon kada itu diinstruksikan dan diperintahkan mencari dan memastikan parpol jadi mitra koalisi PKB di Pilkada.

PKB sadar tidak punya raihan kursi cukup untuk dukung dan usung paslon sendiri. Sehingga harus dipastikan ada parpol mitra koalisi. Sejauh ini paket pasangan balon kada diberikan SK tugas oleh deks DPP PKB, sudah melaksanakan tugas tersebut dengan sangat baik.

Sehingga dipastikan PKB sudah punya parpol mitra koalisi. “Alhamdulilah SK tugas dilaksanakan baik oleh para pasangan balon kada,” jelasnya.

Dia membeberkan, Parpol jadi mitra koalisi PKB di lima daerah tersebut. Masing-masing, untuk Pilkada Kota Mataram sudah ada komitmen dan kesepakatan koalisi tiga partai dukung paket Makmur Ahda yakni, PKB, Gerindra dan Hanura.

Pilkada KLU, sudah ada kesepakatan koalisi empat partai usung paket Joda Akbar yaitu PKB, Gerindra, PKS dan PDIP. Berikutnya, Pilkada KSB sudah ada kesepakatan sejumlah parpol dukung paket petahana, Musyafirin - Fud Syaifuddin yakni PKB, PDIP, PKS, PKPI dan parpol lainnya.

Untuk Pilkada Sumbawa, PKB sudah ada komitmen koalisi empat parpol lain usung paket Mahmud Abdullah - Dewi Noviani (Paket Haji Mo - Novi) yaitu PKS, Golkar, Hanura dan NasDem. Sedangkan, untuk Pilkada Bima, sudah ada komitmen koalisi PKB, Golkar dan Gerindra dukung paket Indah Damayanti Putri - Dahlan M. Noer.

“Intinya, di lima daerah itu koalisi PKB sudah memenuhi syarat dukungan untuk daftar pasangan balon kada,” papar Anggota DPRD Provinsi NTB. Ia menambahkan, dipastikan paket pasangan balon kada itu sedang digodok oleh DPP PKB. Dia memperkirakan DPP akan menerbitkan SK rekom dukungan April mendatang. “Insya Allah, April SK rekom DPP kemungkinan terbit,” paparnya.

Adapun lebih lanjut untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Dompu belum ada keputusan final dari DPP PKB. Direncanakan untuk kabupaten Dompu siapa pasangan balon kada diusung diumumkan tanggal 20 Maret.

Kemudian, disusul oleh pilkada Loteng. Dia menyampaikan, jika pun ada kandidat klaim dukungan PKB di Pilkada Loteng dan Dompu adalah klaim sepihak. Pasalnya, untuk Loteng dan Dompu belum ada keputusan final dari DPP PKB. “Loteng dan Dompu belum diputuskan oleh DPP,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 8

Beri Teguran, PDIP NTB Masih Sayang pada Husni Mataram (Suara NTB) – Sekretaris DPD PDIP NTB, L. Budi Suryata didampingi Ketua DPC PDIP Sumbawa baru-baru ini menemui Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril untuk memberikan sebuah surat dari DPD PDIP NTB. Dari informasi yang serap, surat tersebut dikabarkan berisikan sebuah teguran partai terhadap Husni sebagai kader.

Husni Djibril yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal tersebut tak menampik bahwa surat DPD PDIP NTB yang diberikan kepadanya ada berupa teguran. Namun demikian ia enggan menjelaskan isi surat tersebut. “Tanyakan pada yang pemberi surat dong,” jawab Husni saat dikonfirmasi, Jumat (13/3) kemarin.

Diketahui hubungan Husni dengan partainya sempat memanas saat PDIP NTB memutuskan tidak mencalonkan Husni kembali di Pilkada Sumbawa 2020. Keputusan tersebut sontak direspon Husni dengan emosional. Merasa sebagai kader senior di partai banteng moncong putih NTB itu, sekaligus

berharap bahwa hubungannya dengan pengurus PDIP NTB kembali terjalin harmonis.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P NTB, L. Budi Suryata yang dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sebuah surat dari DPD PDIP NTB kepada Husni Djibril. “Saya masih di Sumbawa, belum bisa saya sampaikan sekarang. Nanti di Mataram saya akan sampaikan dan jelaskan semuanya ya,” ucap Budi.

Upaya konfirmasi langsung ke Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat prihal surat ke Husni itu, juga belum mendapatkan jawaban sampai berita ini diturunkan.

Dilain pihak, pemerhati

sebagai calon petahana, tentu saja tidak menerima begitu saja keputusan tersebut, dan ia pun menegaskan siap melawan keputusan partainya.

Dengan surat teguran tersebut, sejumlah pihak membaca sebagai sebuah sinyal ke arah rekonsiliasi antara Husni Djibril dengan partainya. Setelah terbitnya surat teguran tersebut, tensi pertentangan politik yang terjadi antara Husni dengan DPD PDIP NTB pun mulai mereda. Teguran yang diterima Husni tersebut dinilai sebagai bentuk sikap PDIP NTB yang sesungguhnya masih sayang dengan Husni. Husni yang dikonfirmasi juga menilainya demikian. “Amin ya rabbal Alamin,” jawab Husni, sembari

(Suara NTB/ndi)

SURAT TEGURAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menerima sebuah surat dari DPD PDIP NTB, yang diberikan oleh Sekretaris DPD PDIP NTB, L. Budi Suryata didampingi Ketua DPC PDIP Sumbawa. politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid menilai bahwa surat teguran yang diberikan DPD PDIP NTB kepada Husni tersebut dibaca sebagai se-

buah keberhasilan dari DPP PDIP dalam meredam kerasnya pertentangan antar kader PDIP di NTB terkait dengan proses pencalonan di Pilkada Sumbawa. (ndi)

Penilaian Netralitas Lembaga Demokrasi

KPU NTB Kritik Variabel Penyusunan IDI BPS

(Suara NTB/ist)

FGD - Komisioner KPU NTB, Agus Hilman (Kiri) bersama Kepala BPS NTB, Suntono (kanan) dalam acara FGD Penyusunan IDI NTB.

(Suara NTB/why)

VISA - Warga negara asing tampak mengurus layanan visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kamis (13/3) dengan dilayani petugas yang menggunakan masker di tengah antisipasi wabah virus Corona COVID-19.

Dampak Virus Corona

84 WNA China Masih Tertahan Mataram (Suara NTB) – Pelancong asal China belum bisa pulang ke kampung halamannya. Wabah virus Coronan COVID-19 masih membuat otoritas menutup penerbangan internasional. Sebanyak 84 WNA China masih tertahan di Lombok. Bahkan sudah sampai dua kali memperpanjang izin tinggal paksa. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pe-

li mereka ini,” kata dia ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/ 3). Per-13 Maret kemarin, sebanyak 84 WNA asal China memperpanjang izin tinggal paksa. Kebijakan itu mulai diberlakukan per-6 Februari lalu. Perpanjangan awalnya digunakan 14 WNA China.

“Perpanjangan izin tinggal paksa ini tidak bisa kita tolak.

Perpanjangan ini per-30 hari.

meriksaan Imigrasi I (TPI) Mataram Syahrifullah mengatakan, perpanjangan izin tinggal paksa itu khusus kepada pemegang Visa On Arrival atau Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

“Kalau melewati batas waktu kan ini kena denda per hari.

Tapi ini perpanjangan Rp0.

Tidak dikenakan denda karena tidak ada penerbangan kemba-

jadi setelah 30 hari bisa diperpanjang lagi untuk 30 hari lagi.

Belum ada ketentuan batas waktunya,” kata Syahrif. Perpanjangan izin tinggal paksa ini melonggarkan aturan keimigrasian terhadap WNA yang masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival.

Kebijakan ini membebaskan WNA tersebut dari pembayaran denda overstay. Kebi-

jakan ini hanya berlaku untuk WNA China. Walaupun, wabah Corona yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, China 31 Desember 2019 lalu sudah merebak sampai Asia Timur, Timur Tengah dan Eropa, seperti keterangan tertulis WHO per-13 Maret. “Di luar itu (China) belum berlaku. Italia, Iran, dan Korea Selatan. Belum ada kebijakan,” bebernya. (why)

Jaksa Bidik Dugaan Suap Proyek Bibit Kedelai

Kantongi Satu Nama Tersangka Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit kedelai di Lombok Tengah tahun 2017 belum juga tuntas. Kejari Lombok Tengah malah membuat penyidikan baru. Jaksa penyidik menemukan indikasi suap.

Dugaan suap itu bahkan muncul sebelum indikasi korupsi pada proyek pengadaannya. “Kita indikasi itu (suap). Memang awalnya itu yang digarap, suapnya,” ungkap Kepala Kejari Lombok Tengah Ely Rachmawati ditemui di Mataram, kemarin menjawab pertanyaan soal progres penanganan kasus bibit kedelai tersebut.

Ely menegaskan, kasus dugaan suap itu bahkan sudah naik ke tahap penyidikan. jaksa penyidik sedang mendalami pelaku pemberi dengan penerimanya.

“Sprindik (surat

(Suara NTB/why)

SAKSI AHLI - Saksi ahli kesehatan menunggu di depan ruang Unit II Subdit IV Ditrsekrimsus Polda NTB untuk dimintai keterangan terkait kasus klinik di Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara.

Kasus Klinik Gili Indah

Ahli Kesehatan Diperiksa Mataram (Suara NTB) – Polda NTB memeriksa ahli kesehatan terkait kasus dugaan klinik tidak berizin di kawasan tiga gili Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Ahli itu dimintai keteranga soal perizinan klinik. Juga ketentuan pendirian klinik pihak swasta. “Saksi dari pihak ahli kesehatan sudah kita periksa,” ucap Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimus Polda NTB AKBP Heri Indra Cahyono ditemui Jumat (13/ 3) kemarin di ruang kerjanya.

Ahli yang diperiksa sebanyak dua orang. Hasilnya nanti akan dibawa ke gelar perkara yang akan menentukan posisi kasus. Apabila memenuhi unsur maka bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, kalau bukti tidak cukup maka penyelidikan disetop. “Keterangannya, (ahli) sudah diambil penyidik.

Hasilnya seperti apa itu nanti jadi pertimbangan penyidik,” paparnya. Sejauh ini penyidik belum menemukan bukti terkait

pelanggaran izin praktik kesehatan berupa klinik.

Terkait dengan aktivitas layanan kesehatannya, nantinya juga akan diuji secara administrasi. Penanganannya melalui dinas terkait. ”(Penyelidikan) Belum kita hentikan. Masih proses,” pungkas Heri. Kasus ini mulai ditangani setelah ada laporan klinik yang beroperasi di kawasan tiga Gili diduga bodong. Hanya satu yang memiliki izin dari total 25 klinik yang buka praktik.

Dari 25 klinik tersebut, Klinik GMC di Gili Air, Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara sudah ditutup Desember 2019 lalu. Klinik tersebut jelmaan praktik dokter yang izinnya diduga tidak lengkap. Klinik yang tidak memiliki izin lengkap diduga melalaikan kewajiban mengelola limbah medis. Yang mana prasyarat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) diduga tidak dipenuhi. (why)

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB memberi masukan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait sejumlah variabel yang digunakan dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB tahun 2019. Terutama terkait indikator dan variabel yang digunakan BPS dalam menilai keberpihakan KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Komisioner KPU NTB, Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan pengembangan SDM, Agus Hilman yang terlibat mengikuti Focus Group Discusion (FGD) penyusunan IDI NTB tahun 2019 melihat sejumlah indikator dan variabel penilaian masih problematis.

“Beberapa indikator dan variabel ada yang masih problematis berkenaan dengan lembaga demokrasi. Salah satu indikator seperti jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar Hilman.

Lebih lanjut dipaparkan Hilman terkait letak problematisnya indikator dan variabel yang digunakan BPS dalam penyusunan IDI di NTB. Pertama terjadi peyempitan terminologi penyelenggara pemilu yang sudah diatur di dalam UndangUndang. “Indikator dalam penyusunan IDI ini menempatkan seolah lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilu itu hanya KPU dan mendelegasikan institusi penyelenggara lainnya. Seharusnya yang tepat, penyelenggara bukan hanya KPU saja tapi juga ada Bawaslu,” jelas Hilman.

Terutama terkait penilaian keberpihakan KPU yang menggunakan indikator dan variabel laporan atau putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi. Menurut Hilman penggunaan variabel tersebut kurang tepat. “Karena pelanggaran Pemilu itu banyak, di antaranya ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemilu. Adminsitrasi lebih terkait dengan prosedur, tata cara dan masalah administrasi lain. Sementara Keberpihakan bukan masuk masalah administrasi, melainkan problem etika,” katanya.

Karena itu jika indikator keberpihakan KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu yang akan diukur, maka bukan putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi yang digunakan sebagai variabelnya. Melainkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan pelanggaran etik. “Dan kode etik tentang keberpihakan, tidak hanya menjerat KPU saja, melainkan juga dapat menjerat penyelenggara dari unsur Bawaslu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS NTB, Suntono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuruan IDI merupakan bentuk tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi dan politik Indonesia yang harus didukung oleh data empirik yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat dan IDI disusun untuk memenuhi keperluan tersebut.

IDI merupakan indeks komposit yang mengukur perilaku demokrasi dari empat unsur, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat luas, sehingga tinggi rendahnya nilai IDI suatu wilayah merupakan tanggung jawab semua pihak. IDI terbentuk dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi. (ndi)

Ely Rachmawati

perintah penyidikan) umum.

Ini baru mau tetapkan satu tersangka,” tutur Ely. Dia tidak menyebut rinci nilai suap dimaksud. Demikian juga pelaku yang diduga sebagai pemberi dan penerimanya. Indikasi pelanggarannya seperti diatur dalam pasal 5 dan pasal 11 UU Tipikor.

“Kalau indikasi kerugian negaranya kan di pengadaan, di pasal 2, pasal 3 (UU Tipikor). Kalau suapnya pasal 5, pasal 11 (UU Tipikor),” terangnya. Untuk indikasi korupsi pengadaannya, audit kerugian negara lewat BPK RI belum usai. Walaupun auditor dengan jaksa penyidik sudah turun memeriksa kelompok tani penerima bantuan bibit.

Bantuan bibit kedelai pada t a h u n 2017

disalurkan untuk lima kecamatan, yakni Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya.

Saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain, pejabat Dinas Pertanian Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainya. Penerima bantuan bibit kedelai sebanyak 316 kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan tersebut.

Penyaluran bibit mencakup luasan lahan tanam sekira 10 ribu hektare.

Bantuan peningkatan tanam kedelai digelontorkan dengan anggaran Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017. Bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di rekening dimaksud dipakai membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). (why)

SUARA NTB

Sabtu, 14 Maret 2020

Halaman 9

Sekolah Harus Antisipasi Hal Tak Terduga dalam UNBK Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK akan dilaksanakan mulai Senin (16/3) sampai dengan Kamis (19/3) pekan depan.

Sekolah diminta untuk mematangkan berbagai persiapan, termasuk untuk antisipasi hal tak terduga yang mungkin terjadi saat pelaksanaan UNBK. Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., pada Jumat (13/ 3) mengatakan, menjelang UNBK dan berdasarkan evaluasi saat gladi bersih UNBK yang lalu, sekolah perlu mematangkan manajemen komunikasi. Selain itu, sekolah perlu mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, seperti ketersediaan daya listrik dan konektivitas internet, sehingga tidak

ada gangguan listrik atau jaringan internet. “Yang penting juga adalah menyiapkan mental anak-anak kita,” katanya.

Di samping itu kartu peserta ujian untuk SMK maupun SMA sudah dikirim ke masing-masing sekolah mulai Rabu (11/3) melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di masing-masing daerah. “Kartu serentak dicetak baik SMK maupun SMA, supaya memudahkan distribusi ke kabupaten/kota. Kartu peserta ujian dibuat Dikbud, kalau kartu login baru dari sekolah masing-masing. Kami cetak dari data yang sudah lengkap,” kata Purni yang juga Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB. Sementara itu, Sekretaris I Panitia UN Provinsi NTB,

Umar, S.Sos., MM., menyampaikan bahwa saat ini semua sekolah terutama SMK sudah siap melaksanakan sinkronisasi UNBK untuk UNBK pekan depan. Sinkronisasi akan dimulai pada Sabtu (14/ 3) hari ini. “Status sekolah stand by (bersiap) untuk sinkronisasi,” ujar Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB. Dari data yang diperoleh dari Dinas Dikbud NTB, menunjukan peserta UNBK SMK di NTB sebanyak 20.976 orang dari 299 sekolah. Sementara peserta UNBK SMA di NTB sebanyak 31.316 orang dari 323 sekolah.

Peserta UNBK MA di NTB sebanyak 20.895 orang dari 531 sekolah. Di Jenjang SMP, peserta UNBK sebanyak 48.292 orang dari 690 sekolah, dan peser-

ta yang mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP) sebanyak 6.130 orang dari 237 sekolah. Di MTs, peserta UNBK sebanyak 32.536 orang dari 836 sekolah.

UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

Optimalkan PPID

Unram dan Universitas Brawijaya Bangun Kerjasama Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram (Unram) Drs. Swastahadi di dampingi Kepala Bagian UHTLHM Abbas, S.Pd., Kepala Sub Bagian HTLHM Muhammad Ribhan, SH serta staf kehumasan Unram menerima kunjungan dari tim PIDK Universitas Brawijaya (UB) di ruang Sidang Rektor, Kamis (12/3).

Ketua Pusat Informasi, Dokumentasi dan Keluhan

(PIDK) UB, Zulfaidah Penata Gama, S.Si., M.Si., Ph.D. menyatakan bahwa kunjungan kerja tersebut adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi PIDK terkait dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. PIDK merupakan pelaksana pembantu dari PPID UB. “PPID UB saat ini sudah masuk dalam kategori Informatif dan menerima penghargaan dari Wakil Presiden atas keberhasilan UB dalam

kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik tahun 2019 lalu,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa pelayanan PIDK tidak hanya melalui laman resmi PPID UB, namun sudah berinovasi melaui program mobile android yang dinama e-Complaint serta dengan bentuk fisik berupa Ruang Pusat Informasi Terpadu (Ruang Pinter) yang beradi di

lantai 1 Gedung kantor pusat UB. “Melalui E-Complaint, siapapun di Universitas bisa memberikan keluhannya dengan membuka aplikasi itu kemudian menyampaikan informasinya di sana,” urainya.

Dosen Biologi bidang Entomologi dan Pengendalian Hayati UB itu mengatakan, aplikasi E-Complaint menjadi ciri khas PPID UB dan PPID UB sendiri tidak hanya berhubungan dengan publik secara umum namun juga dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan universitas, fakultas dan lembaga di lingkungan UB. “Ini mungkin nanti (pelatihan pembuatan E-Complaint untuk Unram, red.) bisa kita jadikan suatu tindak lanjut untuk MoU yang sudah terbentuk dengan membuat PKS atau MoA,” katanya.

Sebelumnya UB dan Unram pernah membuat kesepakatan untuk bersinergi dalam penguatan pelayanan informasi publik ketika Rektor Unram saat itu Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D masih menjabat. “Kami sudah membuat draftnya, tapi mungkin nanti perlu diskusi karena lebih ke arah teknis nya apa saja yang akan kita kerjakan secara bersama-sama dalam kurun waktu satu tahun kedepan,” imbuh Zulfaidah.

Menyambut baik tawaran kerjasama dari Ketua PIDK UB, Kepala BUK Unram mengatakan bahwa tawaran tersebut akan dia sampaikan kepada pimpinan Universitas untuk ditindak lanjuti.

“Kami memang berencana ke UB (studi banding, red.) untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kami,” tuturnya.

“Kami sangat bersyukur Ibu memberikan gambaran bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik dan atas tawaran tadi, Insya Allah akan segera kami laporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (dys)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3468 CM NOKA/NOSIN : MH3SE8820FJ013647/ E3R2E-0373707 AN.DENI MULYA PUTRA HLG SKTR CAKRANEGARA

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Sabtu, 14 Maret 2020

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2020

Gubernur Minta Bupati/Walikota Siapkan Skenario Terburuk Antisipasi Corona Dari Hal. 1 ‘’Sehingga kalau kita sukses mengatasi krisis ini, mudah-mudahan medical tourism bisa jadi andalan kita.

Dan daerah kita secara demonstratif mampu mempertontonkan bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan kita siap untuk mengatasi hal yang terburuk,’’ katanya.

Dr. Zul mengatakan, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan (Dikes) sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten/kota. Dengan adanya kebersamaan, diharapkan dapat diantisipasi ancaman virus Corona ke NTB. Ia juga meminta bupati/walikota memaksimalkan peran Tim Penggerak PKK di kabupaten/kota. Peran PKK diharapkan semakin dimaksimalkan melakukan sosialisasi mengenai Corona sampai ke tingkat desa. ‘’Sehingga mudah-mudahan dengan partisipasi PKK yang lebih masif mudah-mudahan NTB mampu menghadapi krisis ini dengan baik,’’ harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini

Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, Pemda telah menyiagakan empat rumah sakit sebagai rujukan resmi untuk kasus Corona. Antara lain RSUD NTB, RSUD dr.

Soedjono Selong, RSUD Bima, dan RSUD Manambai Abdulkadir Sumbawa.

Selain itu, RSUD Praya, Lombok Tengah, juga disiapkan untuk menjadi rumah sakit kelima rujukan kasus Corona. Dari segi fasilitas kelima rumah sakit yang disiapkan. Menurut Eka telah cukup lengkap, terutama terkait alat pelindung diri (ADP) dan ruang isolasi.

Berdasarkan data Dikes NTB, hingga Kamis (12/3) lalu, belum ditemukan kasus positif Corona di NTB. Dari 109 Orang Dalam Pemantauan (ODP), 85 di antaranya dinyatakan negatif.

Sementara 12 ODP masih menjalani karantina di rumah masing-masing maupun Grha Mandalika RSUD NTB.Sedangkan, 8 orang yang dinyatakan sebagai Pasien Dengan Pengawasan (PDP) seluruhnya dinyatakan negatif. (nas)

Pemutusan Kerjasama Berproses Dari Hal. 1 Kita harapkan seperti itu (dikelola masyarakat). ‘’Seperti harapannya masyarakat,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Mataram, Jumat (13/3) kemarin.

Mengenai besaran kontribusi bagi daerah, Zainul mengatakan tentunya akan ada hitunghitungannya. Jika diberikan pengelolaan kepada masyarakat, maka tentu Pemprov akan berembug dengan mereka.

Besaran kontribusi tidak memberatkan masyarakat dan merugikan daerah. Selama ini, berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), potensi pendapatan yang hilang dari aset Pemprov yang ada di Gili Trawangan mencapai Rp24 miliar setahun. ‘’Tapi nanti tunggu keputusan. Itu (somasi yang dilakukan) prosedur semua,’’ katanya.

Dari segi kajian ekonomi dan teknis, kata Zainul, tugas BPKAD sudah selesai. Di mana dalam tim yang telah dibuat kesimpulannya kerjasama pemanfaatan aset di Gili Trawangan layak dilakukan putus kontrak.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan Pemprov menyiapkan so-

masi kepada PT. GTI. Somasi yang dilakukan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pemutusan kerjasama.

Sesuai ketentuan, kata Ruslan, somasi dilakukan selama tiga kali dengan tenggat waktu tertentu.

Apabila somasi pertama tak diindahkan, maka dilayangkan somasi kedua. Apabila somasi kedua juga tak diindahkan maka dilayangkan somasi ketiga atau terakhir.

Jika somasi ketiga tak diindahkan, maka menjadi dasar Pemprov memutus kerjasama dengan PT. GTI. Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal.

Namun, dari 65 hektare lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara illegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun.

Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta. (nas)

Anomali Data Jadi Masalah Dari Hal. 1 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihaknya perpanjangan masa transisi yang dilakukan saat ini masih akan menyisakan puluhan ribu rumah yang belum terselesaikan. ‘’Dalam rapat (koordinasi) juga dijelaskan, ini tinggal beberapa hari lagi, sudah tidak bisa terkejar. Artinya sudah pesimis tidak akan bisa terkejar,’’ ujar Dody, Jumat (13/3) ditemui di seusai Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Umum Kantor Gubernur NTB. Diterangkan Dody ada beberapa kabupaten/kota di NTB yang mungkin dapat diselesaikan sampai 31 Maret mendatang. Diantaranya seperti Kota Mataram dan Lombok Tengah.

“Kalau di sana kan tidak ada masalah, tapi kalau seperti KLU terjadi anomali data itu siapa yang salah,’’ ujarnya dengan nada tanya.

Anomali data sendiri disebut Dody menjadi atensi pemerintah pusat karena belum dapat diselesaikan hingga masa transisi ketiga akan berakhir. Pasalnya, anomali data dikhawatirkan membuat triliunan dana siap pakai yang digelontorkan pemerintah untuk proses rehab-rekon di NTB tidak tepat sasaran.

“Kerja seperti ini bukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya tidak ada kerusakan atau kerugian, tapi daftar namanya ada. Ada yang ternyata sudah dapat kok terdaftar lagi. Itu anomali data,” tegas Dody.

Di sisi lain, berakhirnya masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 yang menjadi rujukan percepatan pembangunan rehab-rekon di NTB pascagempa disebut cukup menyulitkan.

Terutama untuk mengikuti permintaan penambahan anggaran ataupun perpanjangan masa transisi untuk yang keempat kali. “Kalau pusat berapa yang diajukan sudah dipenuhi segitu, kok masih kurang lagi? Itu kan jadi sulit, uang itu keluar pakai dasar hukum,” ujarnya.

Inpres Nomor 5 tahun 2018

sendiri berlaku hingga 31 Desember lalu. Diterangkan Dody, pihaknya akan membawa Hasil rapat koordinasi sendiri akan dibawa dalam rapat eselon 1 di Kemenko PMK selaku penanggung jawab satgas pascagempa di NTB. Rapat di Kemenko PMK sendiri akan membahas proses selanjutnya terkait masa transisi. Perpanjangan sendiri disebut akan sepenuhnya menjadi keputusan ketua, dalam hal ini Wakil Presiden RI. Dalam rapat koordinasi yang dilakuakn di Kantor Gubernur NTB diterangkan Dody ada beberapa penekanan. Antara lain penyelesaian data anomali dan pelaporan Pokmas yang belum selesai. Kemudian pembayaran aplikator yang belum selesai, dan proses hukum untuk aplikator, Pokmas, dan fasilitator yang tengah berjalan.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahsanul Khalik, S.Sos,MH menerangkan pihaknya akan berupaya mengoptimalkan sisa masa transisi sampai 31 Maret mendatang. Terutama untuk beberapa kabupaten dengan jumlah pengerjaan rumah rusak paling banyak. ‘’Lombok Utara yang paling krusial ya, ada 1.800 lebih rumah rusak berat. Ada 3.000 lebih rusak sedang dan 8.000 lebih rusak ringan,’’ sebut Ahsanul saat dikonfirmasi, Jumat (13/3). Sampai saat ini, pihaknya mencatat sudah ada 1.310 rumah lainnya di luar data yang baru mencairkan dana. ‘’Besok Senin (16/3), sudah mulai terdebit ke rekening Pokmas, sehingga 1.310 itu sudah mulai on progress yang rusak berat itu,’’ jelasnya.

Hal serupa didorong juga untuk penangnaan rumah rusak ringan dan sedang. ‘’Kita sudah minta dipercepat khusus KLU. Di Lombok Timur juga ada masih sisa 700 sekian, Lombok Tengah 500 sekian. Insyaallah (kita akan selesaikan),’’ pungkasnya. (bay)

Halaman 11

KPI Berharap Mahasiswa UIN Mataram Kaji Konten Program Lembaga Penyiaran Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mohamad Reza mengisi materi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dalam acara deseminasi dosen tamu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram, Jumat (13/3) kemarin. Kegiatan dengan tema “Pemanfaatan Media Penyiaran untuk Pengembangan Dakwah Islam,” tersebut diikuti oleh sejumlah dosen dan puluhan mahasiswa UIN Mataram.

Mohamad Reza yang duduk sebagai Koordinator KPI Pusat Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) dalam pemaparannya mengatakan, dosen dan mahasiswa UIN Mataram secara berkala perlu melakukan kajian tentang konten program lembaga penyiaran.

Misalnya program yang disuguhkan oleh televisi. Karena banyak konten program yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dan diadukan ke KPI. Untuk program dakwah di

televisi, KPI bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasi konten program siaran agar dapat terwujud program siaran dakwah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, Undang-undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. ‘’Kami juga mengharapkan mahasiswa agar melakukan kajian terkait konten program siaran di televisi,’’ harapnya.

Ia mengatakan, KPI sering memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dalam P3SPS seperti melanggar norma kesopanan, menampilkan adegan ritual yang menyesatkan, program yang tak ramah anak dan sejumlah pelanggaran lainnya. ‘’Jadi masyarakat banyak yang mengadukan program lembaga penyiaran. Banyak yang kita tegur. Bahkan masyarakat meminta kita mengawasi konten di media baru ( media sosial dan media online), namun kami tak me-

(Suara NTB/ris)

DESEMINASI - Anggota KPI Pusat Mohamad Reza saat mengisi materi di UIN Mataram.

Nampak hadir Dekan FDIK UIN Mataram, H. Subhan Abdullah Acim. Acara dimoderatori oleh Ketua KPID NTB Yusron Saudi. miliki wewenang mengawasi di peran lembaga penyiaran. Di- sung, sejumlah dosen dan maharapkan Fakultas Dakwah hasiswa terlibat dalam tanya media baru itu,’’ katanya.

Sementara itu Dekan Fakul- dan Ilmu Komunikasi UIN Ma- jawab dengan anggota KPI yang tas Dakwah dan Ilmu Komuni- taram bisa bekerjasama dan berkaitan dengan dengan bankasi UIN Mataram Dr. H. bersinergi lebih intens lagi den- yak hal. Mulai dari indikasi Subhan Abdullah Acim, MA gan KPI dalam rangka men- ketidaknetralan sejumlah lemmengatakan, pihaknya ber- ingkatkan pemahaman maha- baga penyiaran di saat Pilpres syukur bisa berbagi penge- siswa. ‘’Kami berharap kegiatan tahun lalu hingga dorongan agar tahuan dan pengalaman secara deseminasi seperti ini dapat konten program lembaga penyiaran lebih edukatif tak tak langsung dengan anggota KPI terus dilakukan,’’ terangnya.

Selama kegiatan berlang- hanya melihat sisi rating. (ris) Pusat yang berkaitan dengan

Target Detail Kunjungan Wisatawan Penting untuk Susun Strategi Promosi Mataram (Suara NTB) Kalangan Pimpinan DPRD NTB mengatakan target detail kunjungan wisatawan ke NTB sangat penting dalam menyusun strategi promosi. Sehingga promosi wisata yang dilakukan tepat sasaran dan hasilnya terukur.

“Apa yang disampaikan pak gubernur itu bagus dalam rangka segmented kita promosi. Itu bagus,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (13/3) kemarin.

Hal ini menanggapi permintaan Gubernur kepada Dinas Pariwisata (Dispar) NTB agar membuat target kunjungan wisatawan yang detail di tiaptiap negara yang potensial menjadi pasar wisata NTB. Menurut Mori, jika ada target detail maka dapat disusun strategi promosi yang tepat.

“Berapa promosi di Malaysia, seperti apa pendekatannya, kemudian Australia pendekatannya seperti apa. Itu memang bagus,” kata Politisi Gerindra ini.

Namun untuk kondisi saat ini yang sedang merebak virus Corona di berbagai negara. Mori meminta Pemda agar fokus menggarap wisatawan domestik atau nusantara. Karena sejumlah negara sudah melakukan lock down seperti Filipina dan Italia.

“Bagaimana sekarrang Dispar bagaimana bisa mempertahankan kunjungan wisatawan. Ini dulu penting. Bagaimana sekarang promosinya Lombok bebas Corona. Lombok aman dari penyebaran virus

Pemadatan Tanah Sirkuit MotoGP Jadi Fokus ITDC Dari Hal. 1 ‘’Supaya jangan bergelombang seperti di jalan bypass itu.

Itu tidak boleh di event MotoGP. Dia harus betul-betul rata. Daerah NTB ini banyak spot yang namanya likuefaksi, penyebabnya 15 meter di bawah tanah. Itu harus ada penanganannya,’’ ujar Karioka.

Untuk itu, pihak ITDC sampai saat ini masih fokus dalam pengerjaan pemadatan tanah. Selain itu, pihak Dorna Sports selaku pemegang izin komersil MotoGP dijadwalkan akan datang melihat progres pengerjaan sirkuit tersebut pada April mendatang. ‘’Rencananya mereka berkunjung sekitar April. Dia berkala berkunjung untuk

melihat progresnya, agendanya mengevaluasi progres di lapangan,’’ ujar Karioka. Diterangkannya pada kunjungan terakhir pihak Dorna beberapa waktu lalu memang belum ada progres yang signifikan untuk pengerjaan sirkuit MotoGP. ‘’Sekarang mereka mau lihat perkembangan kawasan, bagaimana galian dan timbunan (untuk pemadatan) tadi,’’ sambungnya.

Di sisi lain pegerjaan infrastruktur juga terus dilakukan. Diantaranya pengerjaan Pullman Hotel yang akan segera dilanjutkan dengan memanfaatkan dana pinjaman pembiayaan dari Eximbank Indonesia melalui program National Interest Account (NIA). ‘’Pullman sudah dapat sign

pembiayaan dari NIA. Ini diproses untuk mulai dilanjutkan lagi sekitar Maret ini atau awal April,’’ ujar Karioka. Selain untuk pembangunan Pullman Hotel, dana pinjaman Eximbank Indonesia dengan total fasilitas mencapai Rp1.18 triliun tersebut juga dimanfaatkan untuk pembenahan infrastruktur hingga peningkatan fasilitas shelter UMKM. Diterangkan Karioka, selain pengerjaan Pullman pihaknya juga tengah melakukan pengerjaan untuk beberapa proyek seperti beach club dan lain-lain. Beberapa proyek tersebut disebutnya masih menunggu proses pembebasan lahan, terutama untuk wilayah bagian barat dari KEK Mandalika. (bay)

Pemprov Optimis Pertahankan WTP Kesembilan Kali Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, tujuan pemeriksaan LKPD 2019 untuk memberikan keyakinan yang memadai. Apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern.

Pada saat ini, kata Hery, 10 tim pemeriksa sedang berada di entitas (Pemda). Mereka sedang melaksanakan tugas pemeriksaan atas LKPD 2019 yang telah dimulai akhir Februari dan awal Maret 2020.

Sedangkan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat, kegiatan pemeriksaan keuangan akan dimulai oleh tim pemeriksa mulai 16 Maret 2020 dan dilaksanakan oleh tim pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ang bekerja untuk dan atas nama BPK. Ia mengatakan, pemeriksaan dilaksanakan sekitar 42 hari.

Dijelaskan, pemeriksaan telah didahului dengan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh 11 tim pemeriksa BPK mulai pertengahan Januari hingga Februari 2020.

‘’Dengan adanya pemeriksaan atas LKPD, harapan kami kinerja pemerintah daerah semakin hari semakin bagus,’’ kata Hery.

Dalam pemeriksaan LKPD 2019, BPK juga akan melihat indeks kesejahteraan rakyat.

Artinya, BPK juga akan melihat data tentang penurunan kemiskinan, gini rasio dan pengangguran.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM mengaku optimis Pemprov akan mempertahankan predikat WTP yang kesembilan kali. Meskipun ada peningkatan indikator yang dinilai dari sisi pemeriksaan, namun ia yakin Pemprov akan kembali meraih WTP. ‘’Terus ada peningkatan dari sisi pemeriksaan. Biasanya lebih kepada pekerjaan fisik. Tapi Insya Allah kita tetap meraih WTP yang kesembilan kali,’’ katanya optimis.

Dalam pemeriksaan LKPD 2019, kata Zainul memang BPK akan melihat data soal indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti penurunan kemiskinan, gini rasio dan pengangguran. ‘’Itu data saja. Nanti kita petik dari data BPS. Penambahannya di dalam laporan data-data. Itu saja penambahannya. Formatnya biasa pakai yang

lama,’’ terangnya.

Zainul menjelaskan, Pemprov terus melakukan pembenahan-pembenahan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Begitu juta tindaklanjut atas rekomendasi BPK atas LKPD tahun sebelumnya. ‘’Terus kita melakukan pembenahan di semua OPD. Tindaklanjut rekomendasi BPK, alhamdulillah lebih bagus dari sebelumnya,’’ katanya.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si juga mengaku optimis Pemprov akan meraih WTP yang kesembilan kalinya tahun ini. Meskipun ada tambahan indikator yang dinilai BPK, yakni indeks pembangunan kesejahteraan. Ia mengatakan indeks pembangunan kesejahteraan di NTB semakin baik dengan menurunnya angka kemiskinan. ‘’Kita optimis meraih WTP. Misalnya salah satu indikatornya laporan parpol juga bagus.

Kabupaten/kota juga semakin bagus dalam pelaporan tata kelola keuangannya,’’ kata Ibnu.

Inspektorat terus berusaha mengawal perangkat daerah.

Begitu juga dalam pengendalian intern, pihaknya melakukan pendampingan kepada OPD untuk meminimalisir potensi kekeliruan dan penyimpangan. ‘’Karena aspek itu bagian penting dalam penilaian yang dilakukan BPK,’’ tandasnya. (nas)

Corona. Promosi domestik perlu diperkuat. Bahwa kami ini (NTB) wisata yang aman dari Corona. Dan kita menjamin bahwa orang-orang yang liburan ke sini aman,” sarannya.

Menurut Mori, promosi pariwisata dalam negeri harus digenjot. Dengan meyakinkan wisatawan domestik bahwa NTB aman dari virus Corona.

Dan menjamin setiap orang yang liburan tetap sehat. Apalagi NTB sekarang mengembangkan medical tourism.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi Sinergitas Kerja Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota Menuju 4,5 Juta Wisatawan di Mataram, Kamis (12/3), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Dinas Pariwisata (Dispar) membuat target yang detail. Target angka kunjungan wisatawan sebanyak 4,5 juta pada tahun 2020 harus detail di setiap negara, terutama untuk wisatawan mancanegara (Wisman). Dengan target yang detail, maka dibuat strategi yang benar dan terukur untuk mengejar target tersebut.

Tahun 2020, Pemprov menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 4,5 juta orang. Terdiri dari wisatawan mancenegara (Wisman) sebanyak 2 juta orang dan wisatawan domestik sebanyak 2,5 juta orang.

Menurut gubernur, target kuantitatif kunjungan Wisman dari setiap negara yang potensial harus detail. Misalnya, target kunjungan Wisman dari Malaysia, Singapura, Korea, China, India, Timur Tengah, Australia dan Eropa harus jelas secara kuantitatif.

Sehingga, strategi untuk mendatangkan Wisman juga menjadi jelas. Promosi dan pemasaran yang dilakukan ke negara-negara tersebut juga benar dan terukur. “Makanya saya katakan 4,5 juta wisatawan ini data dari mana.

Harus detail. Misalnya ternyata 1 juta dari Malaysia, apa yang harus kita lakukan,” katanya.

Begitu juga dengan target kunjungan Wisman asal Australia juga harus jelas secara kuantitatif. Dengan target yang detail, untuk menarik Wisman Australia semakin banyak berkunjung ke NTB, maka strateginya harus memperbanyak direct flight atau penerbangan langsung dari Australia.

Saat ini, baru ada satu penerbangan langsung dari Lombok ke Perth Australia yang dilayani AirAsia. Gubernur mengatakan dengan adanya satu penerbangan langsung saja, terjadi peningkatan turis Australia ke NTB sebesar 1.200 persen. Apalagi jika ada lagi penerbangan langsung dari Melbourne - Lombok. (nas)

Cegah Stunting Sejak Dini, TP PKK NTB Turun ke Desa dan Dusun Dari Hal. 1 Seperti Jumat (13/3) kemarin, istri Gubernur NTB itu bertandang ke Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di halaman kantor desa setempat, Hj. Niken bersama sejumlah pengurus Tim Penggerak PKK dari seluruh kabupaten/kota se-NTB memberikan motivasi serta mengajak masyarakat untuk mencegah stunting sejak dini. ‘’Anak gadis yang masih muda-muda, yang akan menjadi calon ibu juga harus memperhatikan asupan gizinya dan kesehatannya. Mereka harus dididik menjadi calon ibu yang baik, bertanggung jawab. Sehingga anak-anak pun nanti bisa terhindar dari masalah stunting. Karena masalah stunting itu dimulai sejak dalam kondisi ibu hamil,’’ katanya di hadapan ratusan warga yang hadir.

Kalau anak-anak perempuan itu tidak dididik dan tidak diberikan pemahaman untuk menjadi calon ibu yang baik serta tidak sehat, maka potensi untuk melahirkan anak yang tidak sehat bisa terjadi. Karena itu katanya, pencegahan stunting, di samping menerapkan pola hidup sehat, juga perlu dukungan dan kerjasama semua pihak. ‘’Tidak mungkin Pak Kades dan aparat saja, Pak Camat

dan PKK saja yang melakukan.

Perlu dukungan semua yang ada di sini. Tidak akan berhasil tanpa dukungan semua,’’ katanya mengingatkan. Hj. Niken juga mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan. Karena ikan memiliki sumber protein yang tinggi.

Setidaknya sekali dalam sehari.

Sementara itu, Kepala Desa Mertak, Satria melaporkan, jumlah stunting di desanya sebanyak 105 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 lalu yang mencapai 117 orang. ‘’Masalah stunting itu bukan hanya masalah makanan.

Bisa saja dari gangguan psikologisnya, karena ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya. Atau karena orang tuanya ke luar daerah.

Jadi, bukan hanya kekurangan makanan semata,’’ ujarnya.

Ia berharap, semua komponen masyarakat dan pemerintah dapat bergotong royong menanggulangi masalah stunting tersebut. Mulai dari pemerintah provinsi, hingga dusun dan RT. Pada kesempatan tersebut, Hj. Niken menyerahkan bibit tanaman sayur-sayuran kepada masyarakat. Tidak hanya bibit, Ketua Forikan NTB ini juga menyerahkan makanan asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak. (r)

Dampak Corona, Mahasiswa NTB di Turki Mulai Khawatir Dari Hal. 1 Mulai Senin tanggal 16 Maret 2020, kampus kampus seluruh Turki diliburkan selama tiga pekan ke depan,’’ kata Syamsul mengirim pesan ke WhatsApp Group Forum Komunikasi Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Syamsul mengirim pesan itu Jumat (13/3) dini hari sekitar Pukul 03.27 Wita atau Pukul 07.27 waktu Turki.

Dikonfirmasi Suara NTB, Syamsul yang juga menjabat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Turki membenarkan situasi itu dan dirasakan mahasiswa dan warga NTB khususnya yang beraktivitas di Istanbul. Sejumlah acara yang mengundang audien dibatalkan meski sudah

terjadwal. Jumat malam sekitar pukul 10.22 waktu Turki atau pukul 14.22 Wita, terjadi antrean panjang di terminal dan bus karena mahasiswa di seluruh kampus memutuskan pulang lebih awal.

Syamsul tinggal di Eskisehir, sekitar 327 kilometer dari Istanbul dengan waktu tempuh 3 jam 58 menit. Jumlah mahasiswa Indonesia di Turki diperkirakannya mencapai 35 orang. Tersebar di sejumlah universitas. Ia belum mendengar ada kabar yang terpapar atau pun suspect virus Corona.

Namun situasi di sana dirundung kekhawatiran. ‘’Kita tidak tahu pasti apakah ini hanya tiga pekan diliburkan atau akan ada penambahan. Semoga Allah SWT melindungi kita dan keluarga kita,’’ doa Syamsul.

Alumni Fakultas Teknik Jurusan Pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram ini mengabarkan kondisinya baik- baik saja. Ia bertahan di asrama sembari terus memantau perkembangan mahasiswa lainnya dan imbauan dari pemerintah setempat. Belum ada keinginan untuk pulang ke Indonesia, juga belum ada imbauan kabar evakuasi dari KBRI. ‘’Sementara saya hindari bepergian jauh. Belajar di asrama saja,” ungkap mahasiswa yang sedang menyelesaikan program doktor Bidang Pertambangan ini.

Sementara sekolah-sekolah turut diliburkan selama satu pekan, namun tak menghentikan kelanjutan studi. Pembelajaran dilakukan dengan

sistem online. Begitu juga di kampus-kampus lainnya, menerapkan sistem sama.

Sementara pihak KBRI Ankara, Turki, mengeluarkan imbauan bagi seluruh WNI di Turki agar tidak panik. “KBRI pada intinya meminta agar WNI tidak panik dan tetap tenang menjalani kegiatan sehari-hari, namun tetap waspada dengan melakukan upaya-upaya pencegahan sesuai dengan informasi yang tersedia dari sumber-sumber,’’ kata Duta Besar Indonesia di Turki, Lalu Muhammad Iqbal.

Selain menyampaikan imbauan, di laman-laman medsos KBRI Ankara, juga disampaikan informasi resmi mengenai Covid-19 dan cara mencegahnya, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Turki.

Berdasarkan data KBRI Ankara, terdapat sekitar 3.300 WNI yang tinggal di Turki. Sebagian besar WNI di Turki adalah mahasiswa dan pelajar.

Sekitar 1000 orang adalah Spa Therapist dan sisanya adalah WNI yang menikah dengan warga negara Turki.

Turki melaporkan kasus infeksi virus Corona atau Covid-19 pertamanya. Situasi tersebut dilaporkan secara langsung oleh Kementerian Kesehatan setempat Rabu (11/3) lalu. Menkes Turki, Fahrettin Koca mengatakan pada Selasa waktu setempat, pasien pertama Covid-19 tersebut telah melewati tes virus Corona. Pria yang sempat bepergian ke Eropa ini sudah dirawat dan berada dalam isolasi. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 14 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahasiswi Berprestasi

Jadi Model dan Perawat

Mataram (Suara NTB) Aktif di organisasi tidak membuat seseorang terhalang untuk bisa berprestasi. Tapi justeru sebaliknya, aktif berorganisasi bisa jadi media belajar yang dapat meningkatkan potensi diri. Setidaknya hal itulah yang dibuktikan Johanika Pertiwi, salah satu mahasiswi STIKES Mataram.

Di kalangan civitas kampus, Johanika Pertiwi merupakan mahasiswi populer. Betapa tidak, banyak prestasi yang telah diraih calon perawat ini dalam bidang modeling. Tentu saja, jurusan Johanika Pertiwi tidak berkaitan sama sekali dengan aktiVitas modeling yang dilakoninya.

Kepada Suara NTB, Johanika bertutur awal ketertarikannya pada dunia modeling saat dia aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Phoster. UKM Phoster ialah salah satu UKM yang ada di STIKES Mataram dalam bidang fotografi dan videografi.

Diceritakan Johanika, bahwa sebelumnya tidak pernah terbersit dalam benaknya akan hidup dan tumbuh dalam dunia modeling. Hal itu terjadi pada saat salah satu foto hasil karya UKM Phoster diposting di akun media sosial Instagram. “Awal ketertarikan jadi model saat masuk UKM Phoster. Ada yang tertarik melihat foto saya ketika dimasukkan di Instagram sejak tahun 2015 atau semester 3,” ujarnya.

Salah satu yang tertarik melihat gaya foto Johanika ialah label musik lokal Sasak. Melihat kemampuan dan potensi luar biasa dari Johanika, sejak saat itu kehidupan gadis kelahiran 2 Desember 1994 di Desa Prabe Kecamatan Lingsar Lombok Barat ini berubah drastis.

“Aktivitas kuliah tidak terganggu. Pada saat jam kuliah tidak mau kerja. Pas syuting videoklip pada hari Minggu saja,” tutur gadis yang mengaku masih jomblo ini. Hingga kini, Johanika Pertiwi sudah membintangi 17 videoklip Sasak Lombok. Tentu saja tidak sekadar menyalurkan bakat, namun dari membintangi videoklip itulah dia bisa mendapatkan uang tambahan.

“Ada 17 model videoklip Sasak yang telah dibintangi,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, prestasinya di dunia modeling juga diraihnya pada saat dia mengikuti program G to G. Program ini merupakan kerjasama kampus STIKES Mataram dengan lima negara Asean. Saat itu, Johanika terpilih jadi salah satu peserta dengan penempatan di Hongkong. Di sana dia bekerja sebagai perawat selama setahun.

Beruntung bagi Johanika, dia sempat mencicipi panasnya catwalk di Hongkong. Dia terlibat dalam sejumlah ajang lomba model. Bahkan di luar dugaan, dia bisa meraih prestasi di ajang internasional tersebut. “Selama bekerja selama setahun di Hongkong mengikuti berbagai lomba,” ujar gadis yang kini duduk di semester 11 karena cuti pasca mengikuti program G to G di Hongkong itu.

Dia mengaku apa yang dipelajarinya di UKM Phoster sangat mempengaruhi hidupnya kini. Bahkan dia kini sudah sangat mantap menatap dunia modeling dengan penuh optimisme. “Berpengaruh betul karena dengan UKM ini bisa mengembangkan bakat ini lewat UKM. Harapannya bisa jadi perawat dan modeling,” ujarnya.

Mengomentari mahasiswinya yang berprestasi, Endy Bebasari, dosen STIKES Mataram menyebut pihak kampus senantiasa mendukung segala bakat dan potensi yang dimiliki para mahasiswanya. Apa yang diraih Johanika kini, patut diapresiasi. Selain itu Endy juga berpendapat jika organisasi seperti UKM di kampus bisa membuat banyak pembelajaran positif bagi para mahasiswa. Oleh sebab itu, dia senantiasa memberikan kebebasan dan ruang berekspresi bagi setiap mahaJohanika Pertiwi siswa. (dys)

(Suara NTB/ist)

PERESEAN - Siswa SMPN 4 Mataram saat melakukan peresean di halaman sekolah yang disaksikan siswa lainnya. Ekskul peresean di SMPN 4 Mataram diharapkan bisa mengakrabkan para siswa dan melatih sportivitas mereka.

Latih Sportivitas Siswa Lewat Ekskul Peresean Mataram (Suara NTB) – SMPN 4 Mataram melatih sportivitas siswa melalaui ekstrakurikuler (ekskul) Peresean. Siswa-siswa dari kampung di sekitar sekolah dilibatkan untuk terlibat pada ekskul itu. Ekskul yang dimulai tahun ini juga diharapkan bisa membangun keakraban antarsiswa.

Kepala SMPN 4 Mataram, Drs. Jupni Amri, MM., men-

gatakan, anak-anak di sekitar SMPN 4 Mataram memiliki potensi peresean. Diharapkan dengan mereka mengikuti ekskul peresean itu siswa menjadi sportif dan membangun keakrabAn mereka. “Pada ekskul peresean itu mereka bertemu, anak-anak dari seluruh kampung di sekitar sekolah seperti Taliwang, Monjok, Tohpati, Sayang-sayang, dan lainnya, mereka kumpul jadi

satu,” katanya.

Peresean adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan atau penjalin dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras atau disebut ende. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok. Jupni mengatakan, siswa SMPN 4 Mataram sudah pernah tampil saat pekan budaya Mataram beber-

Fungsi RTH Pagutan Belum Dimaksimalkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengaku sejauh ini fungsi ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan dengan luas 8,6 hektar di kelurahan Pagutan Timur belum bisa dimaksimalkan.

Karena, beberpa kegiatan Pemkot Mataram masih terpusat di sebelah Utara kota Mataram.

“Memang kita berharap semua Dinas terkait di Pemkot Mataram bisa membuat program dan kegiatan di RTH Pagutan. Baik dinas Pertanian, Pariwisata dan Dispora Kota Mataram dan dinas lainnya,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. Kemal Is-

(Suara NTB/viq)

BELUM DIMANFAATKAN – Beberapa bocah tengah bermain voly di RTH Pagutan, Jumat (13/3). Selama ini, RTH Pagutan belum bisa dimanfaatkan optimal oleh Pemerintah Kota Mataram. kota Mataram. Sepeti di eks lam, Jumat (13/3).

Selama ini jelas Kemal, pu- Bandara, Rembiga, Pejanggik, sat kegiatan di Mataram dan Lingkungan jalan Udayamasih berada di sebelah Utara na Mataram. Padahal Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan di jalan Udayan setiap hari minggu bisa dilaksanakan juga dilaksanakan di RTH Pagutan.

“Kenapa tidak, di RTH Pagutan kan polusi udaranya lebih bagus dari jalan Udayana. Kita juga siapkan arena untuk lintasan sepeda di sana,” sebutnya. Juga, Dinas Pariwisata Kota Mataram diminta, bisa membuat satu agenda wisata baru yang terpusat di RTH Pagutan.

Area RTH Pagutan diyakini pas untuk segala macam bantuk kegiatan. “Jika ada CFD, lahan RTH Pagutan kan cukup luas. Jadi, kita dorong temanteman di sana bisa adakan CFD juga,” terangnya. Sementara, untuk kegiatan lainnya, seperti Operasi Pasar dan kegiatan petani juga bisa dilakukan di RTH Pagutan. Sebab jelas Kemal, selama ini fungsi RTH Pagutan belum bisa dikelola dengan maksimal. “Kalau bisa semua dinas bisa masuk ke RTH Pagutan dengan beberapa programnya,” katanya.

Juga, seluruah Camat dan Lurah di Mataram, agar menggerakkan kegiatan usaha di RTH Pagutan. “Ayo cobalah kita adakan OP di sana yang lebih besar.

Kenapa kita tidak bisa laksanakan, sangat bisa kan,” katanya.

Untuk penanda adanya RTH Pagutan di Kelurahan Pagutan Timur jelas Kemal, pihaknya berencana membangun gapura dan pintu gerbang masuk ke RTH Pagutan.

“Saya sudah targetkan, penanda adanya RTH di sana. Kita akan buatkan gapura dan gerbangnya nanti pada tahun 2021. Kita juga berharap ada keseimbangan kegiatan untuk wilayah kota Mataram di bagian selatan seperti di RTH Pagutan,” tutupnya. (viq)

apa waktu lalu. “Dan memang anak-anak ini serius mau jadi dan tidak mau main-main,” kata Jupni.

Melalui ekskul peresean itu juga diharapkan ke depannya bisa melestarikan budaya lokal yang ada di sekitar anakanak SMPN 4 Mataram. Jupni mengatakan latihan ekskul ini memang masih bersifat tentatif. Namun siswa sudah dikenalkan dengan istilah

dalam peresean.

Saat ditampilkan di hadapan para siswa, kata Jupni para penonton juga menonton dengan rapi. Para siswa yang bermain peresean juga tidak ada dendam. “Kita juga pernah tampil di Lapangan Sangkareang Mataram.

Anak-anak pakai alat betulan, tapi mereka sportif, lebih sportif dari bermain bola,” kata Jupni. (ron)