Edisi Senin 14 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 14 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 255 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sukses, Kejurda Inkanas Piala Kapolda NTB Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Piala Kapolda NTB Tahun 2019 berjalan dengan lancar dan sukses. Kejurda dapat berjalan sesuai dengan rencana, dengan mengedepankan sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

Kapolda NTB, Irjen.Pol.Drs.Achmat Juri, M.Hum dalam sambutannya pada penutupan Kejurda Inkanas Piala Kapolda NTB Tahun 2019, Minggu (13/1) mengapresiasi seluruh kerja panitia dan seluruh peserta yang ikut bertanding. ‘’Semangat dedikasi dan loyalitas yang saudara tunjukkan baik selaku juri/ wasit maupun atlet yang mengikuti kompetisi ini saya sangat mengapresiasi,’’ ujar Kapolda.

Kapolda NTB pada kesempatan itu memerintahkan Pengurus Inkanas Provinsi NTB agar hasil Kejurda ini, bagi atlet yang memperoleh juara dari seluruh kelas yang dipertandingkan, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/istimewa)

JUARA UMUM - Kapolda NTB, Irjen.Pol.Drs.Achmat Juri, M.Hum menyerahkan Piala Bergilir kepada Kontingan Lombok Tengah sebagai juara umum (foto kiri). Kapolda NTB, Irjen.Pol.Drs.Achmat Juri, M.Hum yang juga Ketua Umum Pengprov Inkanas NTB foto bersama usai penutupan Kejurda Inkanas Piala Kapolda NTB Tahun 2019, Minggu (13/1) kemarin.

Pemprov Ajukan 7.000 Formasi P3K Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat berencana akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019 ini. Namun, yang menjadi persoalan jadwal rekrutmen P3K masih belum ada kejelasan. ‘’P3K ini masih belum ada jadwal rekrutmen. Banyak informasi yang tidak valid dan itu informasi yang belum pasti. Tentunya P3K ini akan didahului dulu dengan juknis oleh Kemen PANRB kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (12/1).

Hingga saat ini petunjuk teknis (Juknis) mengenai rekrutmen P3K belum turun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Meskipun demikian, Pemprov NTB sudah mengajukan sebanyak 7.000 for-

masi P3K ke Kemen PANRB. Fathurrahman menjelaskan, sampai saat ini tahapan yang sudah dilakukan untuk seleksi P3K baru sebatas pengajuan kebutuhan formasi. Seluruh tenaga honorer yang berada di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB sebanyak 7.000 orang lebih, termasuk di dalamnya guru honorer SMA/SMK. ‘’Jadi sudah kita sampaikan seluruh mereka yang honorer di provinsi. Terdata kemarin hampir di angka 7.000 lebih termasuk guru di dalamnya,’’ sebut Fathurrahman.

Fathurahman mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah rekrutmen P3K memprioritaskan tenaga honorer atau masyarakat umum.

‘’Makanya kita menunggu petunjuk teknis yang jelas kaitan dengan itu. Kalau PP (Peraturan Pemerintah) sudah ada.

Tapi petunjuk teknis itu yang penting. Implementasi atau penjabaran dari PP itu.

Bagaimana tahapan-tahapan dan mekanisme yang akan dilakukan,’’ terangnya.

Fathurrahman menambahkan, tahapan pertama kaitan dengan penerimaan P3K sudah dilakukan, yakni menyampaikan kebutuhan formasi ke pemerintah pusat. Pemprov tinggal menunggu tahapan berikutnya, kaitan dengan juklak dan juknis pelaksanaan seleksi P3K tersebut. ‘’entu nanti Kemen PANRB akan mengeluarkan juknis dulu,’’ pungkasnya. (nas)

Udara Panas di NTB Dipicu Gerak Semu Matahari Mataram (Suara NTB) Beberapa pekan terakhir, masyarakat merasakan matahari terik dan udara terasa panas siang hingga malam hari. Anomali cuaca ini memicu rasa panas, padahal saat ini sudah memasuki musim hujan.

Penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi, bahwa cuaca panas dan terik akhir- akhir ini merupakan fenomena alamiah dan lumrah terjadi secara berulang di wilayah NTB. Faktor utama kondisi tersebut, dipicu gerak semu matahari. Gerak semu terjadi pada bulan September sampai Oktober 2018, bahkan berlanjut Januari hingga Maret 2019.

Fenomena gerak semu adalah dimana posisi matahari berada tepat di atas wilayah NTB, dengan koordinat Lintang NTB 8° 10' - 9°5' Lintang Selatan (LS). ‘’Jadi pada bulan - bulan tersebut umumnya suhu udara di NTB lebih hangat dari bulan bulan sebelumnya,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi BIL, I Gusti Agung Angga DS, S.Tr kepada Suara NTB, Minggu (13/1).

Soal kenapa bisa terjadi pada saat musim penghujan?

Dijelaskan Agung Angga, sebab meski pun bersamaan dengan musim penghujan, tidak setiap hari hujan turun.

Akan ada fase di mana cuaca cerah ketika siang hari, kemudian berawan pada sore dan malam hari. ‘’Umumnya pada saat fase tersebut, panas yang dipancarkan pada siang hari oleh matahari secara langsung mencapai ke permukaan bumi,’’ jelasnya.

Penyebab suhu panas pada malam hari, lanjutnya, akibat permukaan bumi melepaskan panas ke angkasa.

Bersambung ke hal 11

HUNTAP - Huntap yang berdiri di dekat puing sisa gempa milik Ratisah, warga Desa Loloan Kecamatan Bayan, Lombok Utara.

TO K O H Pengaruhi Pengurusan NIP PEMERINTAH pusat memberikan waktu sampai 14 Januari 2019 kepada para pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi untuk melengkapi berkas-berkas dalam pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP). Bagi tenaga kesehatan, harus mampu menunjukkan Surat Tanda Registrasi (STR) asli. Sedangkan bagi guru, harus mampu menunjukkan sertifikat pendidik yang asli. ‘’Seluruh dokumen yang sifatnya original, seperti ijazah dan hal-hal lain.

Sekarang harus ditunjukkan aslinya. Kalau dari sisi medis kan ada STR. Bersambung ke hal 11

Korban Korban Gempa Gempa Bangun Bangun Sendiri Sendiri Huntap Huntap (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Harus Tingkatkan Kualitas KONTRAKTOR lokal diminta meningkatkan kualitas untuk dapat bersaing dengan kontraktorkontraktor besar lainnya.

Pasalnya, sesuai undangundang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ), semua kontraktor baik lokal dan luar daerah diberikan kesempatan yang sama untuk ikut mengikuti lelang atau tender. ‘’Apa konteksnya kontraktor lokal itu.

Bersambung ke hal 11

SUDAH lima bulan lebih korban gempa menunggu bantuan pemerintah. Tak kunjung dibangunkan hunian tetap (Huntap) mereka berinisiatif membangun sendiri, meski sudah masuk dalam pendataan pemerintah.

Membangun rumah sendiri terpaksa dilakukan Ratisah, warga RT. 02 Dusun Tanak Lilin, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebab hingga masuk Januari 2019, tak ada tanda-tanda akan dibangunkan rumah tahan gempa sesuai dijanjikan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

Aksi Gotong Royong Serentak Se Kabupaten Sumbawa

Gubernur dan Bupati Turun Bersihkan Sungai Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Pimpinan DPRD bersama warga turun dalam aksi gotong royong serentak 60 menit se Kabupaten Sumbawa, Minggu (13/1) ke-

marin. Dengan menyusuri sepanjang aliran sungai dalam Kota Sumbawa, Samapuin, Brang Bara, Bugis, LempehSamota. Sekaligus mengampanyekan zero waste, upaya bersama Pemprov NTB dengan Pemkab Sumbawa.

Kegiatan ini dalam rangka HUT Kabupaten Sumbawa ke- 60, juga diiku-

ti dan Kepala OPD beserta jajarannya.

Gubernur bersama Bupati Sumbawa dan Kepala BWS Nusa Tenggara, Asdin Julaidy dan pejabat lainnya, menggunakan perahu karet milik BPBD Sumbawa menyusuri sungai dalam kota, dari muara sungai Jembatan Samota. Sambil mengecek kondisi sungai termasuk

tebing pengamannya. Tampak di sepanjang sungai, pejabat dan masyarakat berbaur bergotong-royong.

Setelah itu, gubernur dan bupati turun dari perahu karet bergabung bersama rombongan warga bergotongroyong di bawah Jembatan Brang Biji.

Bersambung ke hal 11

Wedha Magma Ardi (Suara NTb/dok)

NAIK PERAHU - Gubernur, Bupati, Wabup, Pimpinan DPRD dan Kepala BWS menaiki perahu karet membelah sungai dalam kota Sumbawa (foto kiri).

Gubernur dan Bupati memberikan sambutan sekaligus berdialog dengan warga dalam aksi gotong royong serentak se Kabupaten Sumbawa

SUARA NTB Senin, 14 Januari 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Banjir dan Genangan Jadi Persoalan Serius Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram yang baru, Miftahurrahman, memiliki beban berat menuntaskan masalah banjir dan genangan di Kota Mataram. Persoalan tersebut hampir tiap tahun terjadi. Kini, belum ada solusi jangka panjang.

Dikonfirmasi pekan kemarin, Miftah mengamini permasalahan tersebut. Menurut dia, secara bertahap akan dis-

elesaikan. Tetapi, dia tidak terlalu banyak berkomentar karena baru saja dilantik. “Iya, nanti kita lihat dulu,” jawabnya.

Selain itu, proyek fisik lainnya adalah pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengem-

bangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) saat ini mangkrak.

Pekerjaan lainnya menyelesaikan monumen Mataram Metro dan kantor Walikota di Lingkar Selatan.

Untuk monumen kata dia, akan dilanjutkan karena merupakan kebijakan. Ter-

masuk mempersiapkan desain kantor Walikota.

Namun demikian kata Miftah, ini pekerjaan bertahap yang akan diselesaikan di tahun 2019. “Nanti digali informasi dan disesuaikan,” ujarnya.

Asisten II Setda Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura sebelum dilantik pernah menyampaikan, pemban-

gunan lanjutan gedung BKPSDM dan Dispora telah dianggarkan masing - masing Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut hanya menyelesaikan beberapa bagian saja. Dan, kembali dianggarkan di tahun 2020 untuk finishing.

Disampaikan, memang ada kekhawatiran terkait kerusakan bangunan karena

tak diselesaikan langsung.

“Makanya yang dikerjakan itu bagian strukturnya dulu,” tambahnya.

Paling prioritas diselesaikan yakni monumen. Proyek ini menjadi sorotan masyarakat. Sehingga, di tahun 2019 dianggarkan Rp11 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. (cem)

Warga Tetap Waspada MASYARAKAT di Kelurahan Tanjung Karang, tak terpengaruh dengan pemukiman mereka yang rawan bencana tsunami. Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Meskipun demikian, harus tetap waspada.

Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi mengatakan, sejauh ini masyarakat menanggapi biasa saja atau tak terpengaruh terhadap isu tsunami. Tak ada kepanikan sama sekali.

Masyarakat pun beraktivitas seperti biasa.

“Alhamudlillah, warga tidak panik,” ucap Rusmaladi pekan kemarin. Sembilan kelurahan di Kota Mataram diketahui rawan terjadi tsunami. Salah satunya, Kelurahan Tanjung Karang yang berada di wilayah sembilan kilometer pantai Ampenan.

Rusmaladi mengharapkan situasi pascabencana tak memberikan efek negatif bagi masyarakat. Gempa bumi Juli 2018 lalu, menyisakan trauma bagi masyarakat.

Warga di pesisir pantai yang mengandalkan pendapatan dari hasil laut, memilih tetap menangkap ikan. Mesti mereka tahu gelombang tinggi. “ Masyarakat sendiri sudah lebih paham dengan kondisi alam yang ada di sana, dengan sendirinya mereka melaksanakan berbagai aktivitasnya masing-masing,” tandasnya.

Terkait mitigasi bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan pemahaman ke masyarakat melalui simulasi. Paling tidak masyarakat memiliki pengetahuan untuk mengevakuasi diri. Dan, menghadapi bencana jika sewaktu waktu terjadi. (mhj)

(Suara NTB/mhj)

Rusmaladi

(Suara NTB/mhj)

SEPI PENGUNJUNG - Salah satu toko emas - mutiara di Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang sepi pengunjung. Perajin mengeluh karena omset mereka turun pascagempa Juli lalu.

Bisnis Mutiara Turun Drastis Mataram (Suara NTB) Perajin emas - mutiara di Karang Pule beberapa bulan terakhir hanya menghela nafas panjang. Sejak gempa hingga saat ini, omset mereka turun drastis.

Fathoni, pemilik toko emas dan mutiara mengaku banyak menggantungkan harapan dari kunjungan wisatawan. Karena, emas - mutiara dijual banyak diburu oleh masyarakat dari luar Pulau Lombok. “Sejak gempa itu sepi,” ucapnya Sabtu (12/1).

Sepinya kunjungan wisatawan ke Lombok, sangat dirasakan oleh perajin. Sebelum gempa, omset didapatkan per hari Rp5 juta hingga Rp10 juta. Jumlahnya pun bisa besar tergantung ramainya wisatawan berbelanja.

Dibandingkan pascagempa, ia bersyukur barang dagangannya laku terjual. “Kalau ada orang belanja, syukur alhamdulillah,” ucapnya.

Biasanya, ia menjual emas seharga Rp585.000/gram. Se-

dangkan berlian per karat dengan harga ratusan juta.Sementara harga mutiara mulai dari Rp1.000 per gram sampai Rp1.000.000 juta per gram, tergantung kualitasnya. “Mutiara harganya mulai Rp1.000 per gram sampai Rp1.000.000,” tambah Fathoni.

Pola penjualannnya, Fathoni lebih memilih menjual dengan cara manual di toko ketimbang menjual secara online. Ia merasa kesulitan berjualan

(Suara NTB/dok)

Demikian pula harga mutiara dibandrol mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dia enggan membeberkan berapa pendapatannya per hari. Akan tetapi, penuruna omset sangat dirasakan pascagempa Juli lalu.

Sistem penjualan emas dan mutiara miliknya sedikit berbeda dengan Fathoni. Nurhasanah selain berjualan secara manual. Ia juga mempromosikan barangnya melalui jejaring aplikasi media sosial. (mhj)

Tak Ada Rumah Sakit Swasta yang Putus Kontrak dengan BPJS

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik FRAKSI Gerindra DPRD Kota Mataram berpendapat bahwa perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati ketika membacakan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna, pekan kemarin. Untuk mempertegas visi dan misi Walikota dalam upaya dan strategi mendorong sektor-sektor penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana perubahan RPJMD tersebut merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota ke depan. ‘’Sehingga kami berharap agar setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat menterjemahkannya ke dalam program atau kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan di masing-masing OPD,’’ ujarnya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, sehingga ketika melakukan perubahan RPJMD haruslah memperhatikan usulan dari masyarakat yang realistis sesuai dengan kondisi faktual dan telah dilakukan uji publik serta telah terformulasi ke dalam rencana kebijakan yang tepat dan akurat.

Selain itu, perubahan RPJMD haruslah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khusus terkait Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemkot Mataram Kepada BUMD haruslah lebih bersifat fleksibel dengan memperhatikan kepentingan jangka menengah dan jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, besaran nilai penyertaan modal haruslah memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Sebelumnya, eksekutif telah menyampaikan bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyertaan modal pada PT. Bank NTB, PDAM Giri Menang, PD. BPR NTB dan PT. Jamkrida NTB Bersaing, sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemkot Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya perubahan aset penyertaan modal dari Pemkot Mataram dan perubahan nomenklatur nama perusahaan yang sebelumnya “PT. Bank NTB” menjadi “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah” (PT. BPD NTB Syariah), maka perlu meninjau kembali Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 dimaksud. (fit) Hj. Baiq Mirdiati

melalui online. “Saya nggak ngerti soal online dan juga ndak bisa saya, karena katanya online itu harus gabung dengan apalah,” beber Fathoni.

Sementara, Nur Hasanah karyawan toko mengatakan hal sama.

“Sepi sih, sejak gempa itu agak sepi,” ujar Nur Hasanah.

Harga emas dijual bervariasi, tergantung kadar emasnya. Di toko tempatnya bekerja hanya tersedia emas 22 karat saja.

(Suara NTB/cem)

RAMPUNG - Salah satu rumah instan sedehana sehat (Risha) milik korban gempa yang telah rampung di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais,.

Rehabilitasi Rumah Korban Gempa di Mataram Dipercepat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh meminta percepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban pascabencana. Percepatan ini sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.

“Saya lihat sudah ada progresnya seperti pembangunan Risha,” kata Walikota pekan kemarin. Pemkot Mataram kata dia, sedang konsentrasi pembangunan rumah instans sehat sederhana (Risha) dan rumah instans konvensional (Riko) dalam waktu enam bulan.

Desakan pemerintah mengenai penggunaan dana siap pakai sampai akhir Februari mendatang. Disampaikan Walikota, pihaknya ingin mempercepat. Tetapi kadang aplikator serta materialnya tidak siap.

“Ini jadi persoalan. Kita tidak kerja sendiri,” tandasnya.

Pemerintah juga memfasilita-

si, mengatur mulai dari mengklasifikasi dan memverifikasi rumah kategori rusak berat, sedang dan ringan. Dan, membentuk kelompok kerja masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, progres pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan dengan bagus. Kata dia, tidak ada persoalan berarti seperti sebelumnya. Kalaupun ada hanya pengangkutan material.

“Memang Kota Mataram itu berniat membantu masyarakat percepat pembangunan termasuk pengangkutan panelnya,” ujar Kemal. Permasalahan lain dihadapi seperti keberadaan tukang yang diharapkan aplikator menyediakan tukang secara langsung, tetapi tidak bisa. Hanya beberapa aplikator menyediakan tapi jumlahnya terbatas.

Namun demikian, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melatih masyarakat memasang panel Risha. “Kita ada enam kelompok yang bisa pasang panel Risha. Artinya, kita hanya dapat pasang enam rumah per hari,” jelasnya.

Secara keseluruhan hampir 300 panel Risha telah masuk ke Pokmas. Dan, ini dalam proses pemasangan. Artinya, pemenuhan panel Risha mencapai 60 persen.

Terkait target penggunaan dana rehab harus tuntas sampai akhir Februari mendatang, Kemal meyakini, khusus Risha bisa tuntas. Akan tetapi, Kemal tak berani menjamin terhadap pengerjaan rumah instans konvensional.

Pokmas memiliki hambatan di lapangan. Namun, masyarakat sedang mencairkan anggaran.

“Mudah - mudahan bisa selesai,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Catatan Persi NTB samKetua Perhimpunan Rumah bung dia, empat rumah sakit Sakit Seluruh Indonesia (Per- swasta di Kota Mataram besi) NTB, dr. H. Lalu Herman lum menjalin kerjasama. YakMahaputra menegaskan, tak ni, rumah sakit Biomedika, ada rumah sakit swasta di Graha Ultimedika, Risa dan Kota Mataram yang putus kon- Metro. Mereka tak bergabung trak dengan Badan Penyeleng- karena mereka tidak siap. gara Jaminan Sosial (BPJS) RS Risa lanjut dia, paling Kesehatan. “Kalau kita di sini siap bekerjasama. “Tapi terganaman. Ndak ada yang diputus tung BPJS. Persi cuman menkontrak,” kata dia dikonfirma- dampingi,” tambahnya. Adapun si pekan kemarin.

RS swasta yang habis masa BPJS Kesehatan mengakhiri kontrak tinggal diperpanjang. kerja sama dengan 65 rumah Jack menambahkan, sistem sakit swasta di berbagai daerah rujukan saat ini, tak memdi Indonesia terhitung mulai 1 buatnya khawatir. Pelayanan Januari 2019. Pemutusan itu di- di poli RSUD Kota Mataram lakukan karena puluhan rumah tetap ramai walaupun ada sakit tersebut belum mendapat- sedikit penurunan jumlah kan sertifikat akreditasi. pasien. (cem) Dokter Jack yang juga Direktur RSUD Kota Mataram menegaskan, Persi mendorong rumah sakit sebelum beroperasi harus mengurus akreditasi mereka. Di struktur kepengurusan, ia paling tidak setuju jika ada rumah sakit swasta yang tak mengutamakan akreditasi.

Menurut dia, ini akan merugikan masyarakat. Karena, akreditasi berkaitan dengan mutu pelayanan rumah sakit.

“Saya tidak setuju kalau ada rumah sakit yang jalin kerjasama, tapi rumah sakitnya tidak terakreditasi,” tegasnya.

H. Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Senin, 14 Januari 2019

Percepat Pembangunan Irigasi

Lotim Diharapkan Tak Lagi Alami Kekeringan Selong (Suara NTB) Irigasi adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk pengairan ke sawah-sawah warga.

Dimana masih banyak sawah yang belum bisa mendapatkan pengairan karena persoalan irigasi.

Mulai tahun 2019, irigasi menjadi salah satu infrastruktur yang akan dipercepat pembangunannya dan dilaksanakan dengan sistem tahun jamak.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sosiawan Putraji ketika dikonfirmasi mengatakan dari Rp300 miliar anggaran tahun jamak untuk tiga tahun pelaksanaan, bidang pengairan memperoleh Rp50 miliar.

(Suara NTB/dok) Anggaran Rp50 miliar itu Sosiawan Putraji katanya akan difokuskan untuk menuntaskan infrastruktur yang sebagian besar ada di wilayah selatan. Lahan-lahan pertanian yang selama ini belum bisa terairi dengan baik ke depan bisa lebih baik.

Kabid Pengairan ini membagi anggarannya ke arah beberapa item pekerjaan. Pertama suplisi tiga daerah aliran sungai (DAS). Yakni DAS Gading, Tojang dan Marongge. Tiga DAS inilah katanya yang mengalirkan air ke wilayah Sakra dan Sakra Timur jika terjadi krisis air. Sehingga sawah-sawah yang diairi dari DAS tersebut tidak lagi mengalami musibah kekeringan.

Melalui kontrak tahun jamak, PUPR akan mencoba membedah semua jalur yang memungkinkan untuk melakukan suplisi alias jaringan baru. Semisal dari DAS Gading melewati jalur yang bisa tembus airnya ke Sakra dan Sakra Timur. “Intinya kita akan buka beberapa jalur baru,” ucapnya.

Dari Pandanduri sendiri sudah dikerjakan tahun 2018 ini melalui suplisi Pungkang. Dari Jalur yang sudah dibangunkan sudah bisa mengairi sawah-sawah yang dulunya hanya mengandalkan air tadah hujan kini sudah bisa menikmati air dari Bendungan Pandanduri.

Diketahui wilayah Kecamatan Sakra Timur sempat mengalami kekeringan dan gagal panen karena krisis air bersih.

Diakui Pengairan ini tidak ada aliran irigasi yang masuk ke sana. Hal itu katanya sudah ada solusinya dari Sedel Enam lalu ke daerah irigasi Reban Talat. Reban Talat ini memang menjadi daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi pengerjaannya dan sudah disambungkan dengan yang dikerjakan oleh kabupaten.

Setelah semua jaringan irigasi tersebut terbangun, ribuan hektar sawah tadah hujan akan bisa terairi. Selain mengandalkan proyek tahun jamak, Lotim juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 49,1 miliar 2019. (rus)

Target Penyelesaian Sembilan Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Polda NTB menaikkan target penanganan korupsi di tahun 2019 ini. Dari sebelumnya tujuh kasus, menjadi sembilan kasus. Disesuaikan dengan anggaran per-penanganan kasus.

Fokus garapan pada kasus yang telah menjadi tunggakan.

“Dari hasil rakor (rapat koordinasi), tambah targetnya jadi delapan atau sembilan,” ucap Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, menanggapi rencana kerja tahun 2019.

Tahun 2018, Polda NTB diberi target menyelesaikan tujuh kasus korupsi. Sementara yang masuk penyidikan sebanyak enam kasus. Dua diantaranya masih dalam penyidikan. Sisanya empat kasus sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Untuk tahun ini kita fokus ke tunggakan kasus. Ada kasus yang belum selesai di tahun sebelumnya kita selesaikan di tahun ini,” ucapnya. kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah Polda NTB untuk diselesaikan, antara lain kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015.

Dalam kasus itu ditetapkan tiga tersangka, yakni PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur; dan tersangka pihak rekanan, pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK. Kerugian Negara kasus itu mencapai Rp700 juta. Kerugian Negara timbul dari dugaan penyimpangan dengan modus volume pekerjaan yang dikurangi. Proyek senilai Rp9,6 miliar itu juga dikerjakan tanpa pengawasan konsultan pengawas.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/SMK tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Penyidik menjerat Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka.

Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta.

Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang.

Kasus lainnya, dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa tahun 2016. Kerugian Negara dari total anggara sebesar Rp1,1 miliar itu mencapai Rp600 juta.

Kades Sukamulia, berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar.

Terakhir kasus yang tinggal menunggu pelimpahan tahap dua yakni dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass kabupaten bima tahun 2012, dengan tersangka berinisial TR. Kerugian negaranya mencapai 159,8 juta.

TR menjadi tersangka ketika menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima menjadi Kabid Bina Marga.

Kini dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Bima. (why)

Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Halaman 3

Tayang Perdana, Film Matahari-Matahari Diserbu Kalangan Muda

Mataram (Suara NTB) Pemutaran pertama Matahari-Matahari karya Adi Pranajaya, resmi tayang Sabtu (12/1) malam lalu di gedung tertutup Taman Budaya. Film dokumenter yang bercerita tentang kisah perjalanan dua anak muda NTB yang banyak memberikan prestasi dan inspirasi. Mendapat sambutan yang cukup besar dari masyarakat NTB. Dalam penayangan perdana itu, diperkirakan hampir seribuan orang lebih ikut menonton film yang digarap oleh Sutradara Adi Pranajaya itu.

Karena kapasitas gedung yang terbatas, akhirnya penayangan film dilakukan selama dua kali putaran pada malam itu.

“Penontonnya di luar perkiraan kita, ternyata animo masyarakat untuk menonton film Matahari-Matahari ini sangat tinggi,” ujar Kepala Taman Budaya Provinsi NTB Baiq Rahmayati kepada wartawan.

Melihat tingginya animo masyarakat tersebut untuk menonton film dokumenter berdurasi 28 menit itu. Pihak taman budaya pun akan kembali memutar film tersebut, hanya saja tidak lagi akan diputar dalam gedung, melainkan di ruangan terbuka, sehingga lebih banyak bisa menampung penonton.

“Kita rencana akan putar ulang filmnya, melihat animonya.

Kita akan belajar dari pengalaman ini, nanti mungkin akan lesehan di luar gedung. Tadi saya lihat, banyak yang tak bisa masuk, karena kapasitas tempat duduk hanya 265 kursi,” katanya.

Dari penonton yang hadir, terlihat didominasi oleh kalan-

gan remaja dan anak muda serta pelajar dan mahasiswa.

Selebihnya terlihat sejumlah pejabat eselon II juga cukup banyak yang ikut menonton film Matahari-Matahari.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang ikut menyaksikan penayangan perdana film Matahari-Matahari itu menyampaikan bahwa film Matahari-Matahari penuh dengan nilai-nilai yang inspiratif. Film MatahariMatahari yang mengangkat dua orang tokoh, yakni mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah.

“Alhamdulillah kita baru saja menonton film MatahariMatahari, mudah banyak hikmah yang bisa kita ambil dari nonton film ini. Banyak nilainilai baik yang selama ini sudah ditorehkan oleh TGB mudah bisa menginspirasi bagi anak muda NTB yang lain sehingga bisa melakukan hal yang terbaik untuk daerah,” ujar Rohmi saat dikonfirmasi usai menonton film Matahari-Matahari.

Rohmi berharap prestasi gemilang yang pernah ditorehkan oleh TGB tersebut dapat dilanjutkan oleh kepemimpinan selan-

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama suami dan Sekda NTB, H.Rosiady H. Sayuti, saat berpose bersama dengan para pemuda usai menonton film dokumenter Matahari-Matahari di Gedung Tertutup Taman Budaya, Sabtu (12/1) malam. jutnya yakni Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah beserta dirinya selaku wakil gubernur. “Selama kita mau dan bekerja keras, dan sudah dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh TGB selama 10 tahun dan sekarang dilanjutkan oleh Dr. Zulkieflimansyah bersama saya, Insya Allah bisa diwujudkan,” katanya.

Sementara itu, Kholillullah salah satu pemuda yang ikut menonton film Matahari-Matahari, dikonfirmasi Suara NTB mengaku bahwa film Matahari-Matahari sangat memberikan inspirasi bagi kalangan remaja dan anak muda.

“Filmnya inspirasi sekali, san-

Ketua DPD IMM Terpilih akan Bangun Relasi dan Konsolidasi Organisasi Mataram (Suara NTB) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB pada Musda Ke XIII, memutuskan Miftahul Khair, S.Pd sebagai ketua terpilih untuk periode 2019-2020. Melalui musyawarah panjang yang berakhir Jumat (11/1) lalu, ketua terpilih berjanji akan membangun relasi luas dan memperkuat konsolidasi organisasi.

Ketua Umum DPD IMM NTB dipilih secara langsung dan sebanyak 12 formatur terpilih. Sementara yang mengikuti pencalonan Ketua Umum terdiri dari Cabang Bima, Cabang Dompu, Cabang Kabupaten Sumbawa Barat, Cabang Lombok Timur dan Cabang Mataram.

Miftahul Khair setelah terpilih, berharap IMM lebih baik ke depan dan membantu tugastugas pemerintah.

“IMM bisa lebih massif lagi dalam membangun relasi dan konsolidasi organisasi, sehingga dapat membantu pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan,” ujar Miftahul Khair, Jumat (11/1) malam.

Selain itu, Ketua DPD IMM NTB terpilih berharap kepada kader-kader IMM memiliki potensi sehingga mampu membangun NTB lebih baik ke depan.

“Selain masif secara organisasi kaderisasinya juga tetap masif, dan nanti akan melahirkan kader-kader yang memiliki kompetensi dan kualitas yang bisa mem-

bangun daerah,” lanjut Miftahul.

Menurut dia, terkait dekatnya momen-momen politik, baik Pilpres maupun Pileg, IMM tidak mengambil sikap. “Kita akan tanggapi secara sehat dan IMM secara kelembagaan tidak akan mengambil sikap secara politik tetapi mengawal politik,” katanya.

Sementara mantan Ketua DPD IMM, Supratman, M.Pd mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader IMM NTB atas partisipasinya dalam kegiatan Musda sehingga berjalan dengan baik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Immawan Immawati se Nusa Tenggara Barat yang sudah menghadiri kegiatan Musda. Alhamdulillah Musda berjalan dengan baik, sampai berakhir terpilihnya Ketua Umum DPD IMM NTB Periode 2019-2020 Immawan Miftahul Khair dan 12 formatur,” ujar Supratman.

Terpilihnya Miftahul Khair

dan formatur terpilih, Supratman berpesan agar menjaga nama baik DPD IMM NTB dengan momen politik dan tidak berafiliasi dengan politik.

“Kemudian advokasi agenda-agenda keumatan dan agenda kebangsaan. IMM ada di barisan terdepan,” ujar Ketua DPD IMM NTB 2017-2018.

Selanjutnya, Supratman mengajakkepadakader-kaderIMMSeNTB atas terpilihnya DPD IMM NTB Periode 2019-2020 guna mendukung hasil dari musyawarah.

“Mari kita sama-sama mendukung karena pemimpin yang baru terpilih ini adalah amanah musyawarah, mari kita jaga,” ajaknya.

Sementara pemilihan Sekertaris Umum DPD IMM NTB 2019-2020 dan Bendara Umum akan dibahas dalam rapat formatur pimpinan daerah IMM, pada rapat ini pula guna menentukan bidang-bidangnya. (mhj/*)

(Suara NTB/mhj)

PEMILIHAN KETUA - Proses pemilihan Ketua DPD IMM Periode 2019 – 2020 di gedung PAUD-NI Mataram.

Bisnis dari Sampah Makin Beragam, Kini Disulap Jadi Paving Block Keberadaan sampah plastik menjadi persoalan tersendiri bagi kebanyakan masyarakat, karena jika tidak mampu diolah dengan baik, sampah akan mengancam lingkungan lantaran sampah plastik tak akan terurai dalam jangka waktu yang singkat. Sudah banyak upaya untuk mengubah sampah menjadi berkah dan bernilai ekonomi. Salah satunya disulap menjadi paving block.

KADIRUN, salah seorang warga di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng) sudah menyulap sampah plastik menjadi paving block sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Ia menuturkan, sampah plastik mulai diolah setelah melihat banyaknya sampah plastik yang dibuang sembarangan.

Dengan cara direbus, 1 kilo gram sampah plastik berhasil diubah menjadi satu buah paving block.

Usaha yang digelutinya ini sudah mampu secara efektif mengurangi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.” Kan semakin bahaya kalau kita buang sampah ke kali. Makanya saya coba pilah dan mulai membakarnya di alat dan langsung dicetak menjadi paving block,” tuturnya.

Namun sayangnya, potensi besar ini belum dilirik oleh pemerintah daerah lantaran hasil produksi paving block yang dibuat Kadirun tidak pernah dibeli untuk proyek milik pemda, padahal kualitasnya sangat bagus. Ia meminta agar pemda memberi dukungan dengan cara membeli produk yang dihasilkan untuk memperbaiki jalan atau memperbaiki fasilitas umum lainnya.

“Saya harapkan pemerintah membeli hasil produksi kami. Disamping kami telah membantu menyelesaikan masalah sampah, produk paving ini juga berkualitas, sangat kuat. Bahkan kami uji dia dengan melindasnya menggunakan kendaraan, dia tetap kuat, tidak pecah,” katanya.

Ia juga berharap kedepannya agar diberikan peralatan untuk memproduksi lebih banyak lagi paving block dari sampah plastik ini. Karena sejauh ini, Kadirun hanya memiliki satu unit cetakan, sehingga cukup lamban untuk memproduksi paving block

dalam jumlah yang cukup. Melihat kualitas dan proses pengerjaan barang ini, maka satu paving block dihargai Rp 10 ribu.

“Kini di desa saya jarang ada sampah yang dibuang sembarangan, terutama yang plastik. Di mana ada sampah plastik, disana saya yang datang ambil. (ris)

(Suara NTB/ris)

PAVING BLOCK - Kadirun menunjukkan hasil produksi paving block dari sampah

gat mendidik sekali, sangat baik, dalam membangun semangat.

Sangat jarang kita temukan sosok seperti TGB, kami sangat kagum sekali. Hal yang sangat patut diteladani adalah caranya dan semangat dalam membangun NTB,” ujar mahasiswa semester V di Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Sementara itu, sutradara film Matahari-Matahari, Adi Pranajaya menjelaskan mengapa ia membuat film tersebut. Ia mengatakan bahwa membuat film tersebut murni idenya pribadi, yang ingin membagikan insipirasi semangat perjuangan dari dua tokoh muda yakni Mantan Guber-

nurNTB,TGBdan GubernurNTB saat ini, Dr. Zulkieflimansyah.

“Film ini menawarkan satu pesan tentang anak muda siapapun tetap berpotensi jadi pemimpin di negara ini. Cuman tergantung mereka bagaimana mempersiapkan diri. Saya melihat dua anak muda hebat (TGB dan Dr. Zul) ini sama-sama orang hebat, yang saya simbolisasi dalam judul film matahari-matahari,” katanya.

“Saya membuat film ini merasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada anak muda NTB lainnya tentang energi yang luar biasa yang dimiliki oleh kedua tokoh ini,” pungkasnya. (ndi)

Kontraktor Lokal Kalah Saing, Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan proyekproyek besar di NTB masih dikuasai kontraktor luar daerah dan BUMN. Kalah saingnya kontraktor-kontraktor lokal akan berpengaruh terhadap ekonomi NTB. “Panjang konsekuensinya, paling dekatnya perputaran uang. Uang yang seharusnya berputar di NTB, tapi dibawa ke luar daerah,” kata Pemerhati Ekonomi Univeritas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, SE, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/ 1) siang.

Firmansyah mengatakan tidak terakomodirnya kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek di NTB akan berpengaruh terhadap kualitas ekonomi makro.

Jika suatu proyek tak dibagi ke kontraktor lokal maka mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan.

Konsekusinya, kontraktor lokal tak akan dapat membiayai operasional mereka.

Selain itu, kontraktor lokal tak akan dapat memperbanyak lapangan kerja atau menambah tenaga kerja.

Jika kontraktor lokal yang mengerjakan suatu proyek, maka akan banyak multiplier effect. Tenaga kerja akan berbelanja di dalam daerah.

Sehingga akan menggerakkan ekonomi daerah.

“Memang cukup ideal, mereka (kontraktor luar) membagi peran untuk kontrak lokal.

Apalagi sekarang agak susah. Secara nasional juga sama.

Kontraktor nasional, tak berperan penting karena kontraktor internasional yang berperan,” kata Firmansyah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini mengatakan apabila proyek dikuasai kontraktor luar maka sektor riil akan terhambat. Untuk itu, perlunya regulasi yang mengatur bagaimana kerjasama kontraktor luar dan lokal. Termasuk penggunaan produkproduk lokal dalam pelaksanaan suatu proyek yang ada di NTB. Firmansyah menambahkan apabila kontraktor lokal yang mengerjakan suatu proyek, maka perputaran uang akan berada di dalam daerah. Mereka juga tentunya akan menyimpan uangnya pada lembaga keuangan yang ada di NTB. Kalah saingnya kontraktor lokal, kata Firmansyah merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi terbuka. Kalau kontraktor lokal tak siap, maka akan masuk kontraktor daerah lain. Sehingga perlu kontraktor meng-upgrade sumber dayanya.

Menurut Firmansyah, membangun narasi peng-

gunaan kontraktor lokal menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah.

Keberpihakan tersebut sangat berimplikasi terhadap perbaikan kualitas ekonomi suatu daerah. Sehingga perlu terus dibangun komunikasi dengan kontraktor lokal.

Namun hendaknya kontraktor lokal juga harus layak mendapatkan suatu proyek. Artinya, kontraktor lokal harus memenuhi standar sesuai yang ditetapkan aturan pengadaan barang dan jasa.

“Di sisi lain ketika pemerintah membangun wacana ini, harus direspons oleh teman kontraktor lokal dengan meningkatkan kualitas. Poinnya bagaimana standarisasi kontraktor lokal. Memang menuntut pekerjaan yang berkualitas, standar itu harus dipenuhi,” katanya.

Pengerjaan proyek di NTB masih dominan dikuasai rekanan maupun suplier dari luar daerah. Akibatnya, pada 2017 lalu, triliunan rupiah uang yang semestinya berputar di NTB mengalir ke luar daerah.

Triliunan uang yang mengalir keluar daerah itu baru dilihat dari jumlah kontrak belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2017. Belum lagi jika digabungkan dengan kontrak belanja Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota.

Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, menyebutkan, jumlah kontrak belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2017 sebanyak 3.374 kontrak dengan nilai Rp 2,064 triliun.

Tersebar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah) sebanyak 2.532 kontrak senilai Rp 1,584 triliun.

Kemudian, KPPN Selong dengan wilayah kerja Lombok Timur sebanyak 167 kontrak senilai Rp 135,8 miliar, KPPN Bima sebanyak 302 kontrak senilai Rp 219,7 miliar dan KPPN Sumbawa Besar sebanyak 373 kontrak senilai Rp 124 miliar.

Dari ribuan kontrak tersebut, hanya sekitar 40 persen supplier lokal yang dapat kontrak. Indikator minimnya kontraktor lokal yang mengerjakan proyek di NTB terlihat dari realisasi penerimaan pajak 2017 yang dilakukan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara. Dari Rp 4,27 triliun penerimaan pajak di NTB, sekitar Rp 2,4 triliun diperoleh dari dalam daerah. Berarti ada pajak yang diambil dari wilayah lain karena suppliernya dari daerah lain. (nas)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 14 Januari 2019

Halaman 4

Tak Diberikan Pasword HP

(Suara NTB/ist)

MENCARI - Tim gabungan saat melakukan proses pencarian terhadap korban balita yang meninggal terseret banjir.

Balita Ditemukan Meninggal di Bawah Jembatan Jodoh Selong (Suara NTB) Nasib naas dialami, M. Bayu Irfan, seorang bayi lima tahun (balita) asal Dasan Lekak Dusun Temubireng Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading. Ia tewas setelah terseret arus sungai saat sedang bermain di depan rumahnya. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di jembatan Jodoh arah Sakra Barat setelah satu hari dilakukan pencarian oleh petugas dan masyarakat.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, Sabtu (12/1) sekitar pukul 15:15 wita, korban bersama ibunya, Baiq Mislun dan kakaknya, M. Nafis Alma Dani (5) bermain di depan rumahnya yang berdekatan dengan parit yang menuju sungai. Namun ibu korban yang saat itu ada keperluan masuk ke dalam rumah dengan meninggalkan anak-anak di luar dalam kondisi aman. Akan tetapi beberapa menit kemudian, ibu korban terkejut ketika kakak korban berteriak memanggil dan menginformasikan jika adiknya terseret arus air.

Melihat anak keduanya itu sudah tak ada di tempat, ibu korban kemudian memanggil Baiq Hamzah dan warga sekitar untuk melakukan proses pencarian dengan alat seadanya. Sekitar pukul 18.00 Wita tim Basarnas Lotim tiba di lokasi untuk membantu proses pencarian bersama Polsek Montong Gading.

“Kita melakukan proses pencarian bersama warga, Babinsa, dan aparat kepolisian. Namun hingga menjelang malam tak membuahkan hasil hingga proses pencarian dihentikan,” ujar Kapolsek Montong Gading, Iptu. Halidi, Sabtu malam.

Dalam proses pencarian yang kembali dilanjutkan pada, Minggu (13/1) pagi, korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari BPBD Lotim, Basarnas, SAR, dan TNI-Polri sekitar pukul 09:00 wita. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Jembatan Jodoh yang menuju arah Montong Beter Kecamatan Sakra Barat. Penemuan korban oleh seorang masyarakat yang sedang menjaring ikan di areal Bendungan Pandanduri dengan menggunakan sampan.

Semula, saksi berencana untuk kembali ke rumah sambil mencari kelapa yang hanyut di pinggir bendungan. Ketika sedang mencari kelapa, tiba-tiba saksi melihat benda seperti boneka. Karena penasaran, saksi kemudian mencoba memastikan dengan cara dikais menggunakan dayung dan ternyata benda tersebut adalah mayat.

Lantaran tekejut dan tidak berani mengangkat mayat tersebut, saksi kemudian berteriak minta tolong. Selanjutnya bersama-sama mengangkat mayat tersebut ke atas pinggiran bendungan sekalian dimandikan. Selanjutnya melaporkan penemuan mayat tersebut ke Kadus Semelek dan Basarnas yang saat itu sedang melakukan pencarian.

“Setelah kita melakukan penyisiran dari jalur sungai di Montong Betok, Pandanduri. Korban berhasil kita temukan di Jembatan Jodoh menuju Sakra Barat,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan.

Korban yang saat itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa langsung dilarikan ke Puskesmas Terara. Untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka. Dari pihak kepolisian berdasarkan konfirmasi dengan pihak keluarga, bahwa kejadian itu dapat diterima dan dijadikan sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi. (yon)

Bupati Klaim 1.000 Rumah Sudah Terbangun Tanjung (Suara NTB) Ratusan Rumah Instan Kayu (Rika) dan Rumah Instan Konvensional (Riko) mulai dibangun masyarakat korban gempa.

Pembangunan yang dilalui peletakan batu pertama oleh Bupati Lombok Utara itu, dilakukan di tempat berbeda. Masing-masing 111 unit Rika di Dusun Gol dan Dusun Lopang (Desa Merana), serta 215 unit Riko di Desa Rempek Kecamatan Gangga.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, di Desa Rempek, Jumat (11/1) mendorong keterlibatan semua pihak baik camat, desa, kadus hingga pokmas dan pendamping untuk mempercepat proses rekonstruksi. Ia ingin memastikan, tidak ada proses yang tidak bisa dilalui.

“Selama ini, kawan-kawan pendamping adalah bagian dari upaya proses percepatan dalam membantu masyarakat. Pokmas diadakan untuk menyederhanakan persoalan yang ada.

Reaksi cepat dan tanggap dari kecamatan dan jarannya adalah merupakan bagian upaya dari proses percepatan,” tutur Najmul.

Rangkaian percepatan, sambung dia, dimulai dari mempermudah proses birokrasi yang ada, secara berjenjang. Mulai dari kadus, kepala desa, camat hingga kepala dinas. Ia menekankan, agar setiap proses yang dilalui tidak menyulitkan masyarakat. “Kalau memang masyarakat bisa kita mudahkan, mengapa harus kita persulit,” imbuhnya.

Sementara di Dusun Gol, bupati berupaya mengklarifikasi tudingan bahwa pendamping Rekompak, menyulitkan masyarakat.

“Saya berharap, Rekompak dan pendamping dapat terus membantu masyarakat. Tidak ada pendamping fasilitator yang memaksa masyarakat memilih jenis bangunan tertentu,” tutur bupati.

Pada kesempatan itu, Najmul menyebut sebanyak 23 ribu rekening masyarakat yang sudah terisi dana. Masyarakat pada kelompok manapun yang rekeningnya terisi, diarahkan segera melakukan eksekusi. Mengingat sampai saat ini, klaimnya, sekitar 1.000 rumah yang sudah terbangun di Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu, fasilitator dari Kementerian PUPR Sitihun, menyampaikan bahwa sejak empat bulan terakhir bekerja, pihaknya sudah mendampingi warga di 3 dusun yaitu Dusun Medana, Gol dan Kopang.

“Dalam empat bulan ini, kami sudah bentuk 29 kelompok masyarakat, terdiri dari 10 pokmas di Dusun Medana, sembilan pokmas di Dusun Gol, dan 10 pokmas di Dusun Kopang. Dari 10 pokmas di Dusun Kopang, sudah ada pencairan di 7 pokmas,” sebutnya. Senada dengan itu, Ketua Tim Pendampingan dari PUPR, Dian R, saat launching di Rempek menyatakan, terdapat kisaran 246 KK masyarakat yang sudah terisi rekening. Dari angka itu, sebanyak 215 KK yang baru bisa dibangunkan rumahnya.

“Pada awalnya masyarakat banyak yang menolak RIKO, karena belum mengetahui seperti apa penjelasannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya masyarakat menginginkan dibangun rumahnya,” ungkap Dian. (ari)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar memberikan sambutan pada peletakan batu pertama pembangunan rumah bagi korban gempa di Desa Rempek, Jumat (11/1).

Seorang Istri di Jerowaru Diduga Bakar Suami

Selong (Suara NTB) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim). Kali ini, KDRT tersebut diduga dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga inisial IC (25) terhadap suaminya, DP (25) yang bertempat tinggal di Dusun Montong Bawi, Desa Pandanwangi Kecamatan Keruak. IC nekat membakar suaminya dengan menggunakan bensin. Kejadian itu bermula ketika pelaku tidak diberikan pasword handphone oleh korban.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 17:30 wita, di mana pada saat itu korban, inisial DP sedang memperbaiki genteng rumahnya. Sementara istrinya menanyakan pasword atau sandi untuk membuka HP. Akan tetapi, korban yang saat itu dalam kondisi lelah kemudian

marah-marah, bahkan melakukan pemukulan. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, IC langsung mengambil botol yang berisi bensin dan menyiramkan ke arah badan korban dan kemudian membakarnya.

Seketika, sekujur badan korban terbakar bahkan beberapa

bagian badannya melepuh dengan kulit badannya terkelupas.

Melihat kejadian itu, salah satu tetangga korban atas nama Oji berusaha memadamkan api dari tubuh korban, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Keruak untuk dilakukan tindakan medis.

Kapolres Lotim melalui

Kapolsek Jerowaru, Ipda. Abdurasyid, Minggu (13/1), membenarkan kasus pembakaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, pada Sabtu (12/1) akhir pekan lalu.

Laporan KDRT sudah diterima oleh pihaknya.

Menurutnya, kejadian itu bermula ketika korban marah-marah saat ditanya terkait pasword handphonenya oleh istrinya sendiri serta memukulnya. Sementara istri korban yang tidak terima langsung menyiramkan bensin ke arah badan suaminya kemudian membakarnya.

“Istrinya sudah kita aman-

kan, dan korban saat ini menjalani perawatan intensif di Puskesmas Keruak karena sebagian besar tubuh korban terbakar,”terangnya.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap warga setempat yang menyaksikan kejadian itu, terutama yang membantu memadamkan api yang saat itu membakar tubuh korban. Untuk mencari keterangan lebih mendalam yang terjadi di dalam rumah tangga salah seorang warga di Jerowaru ini. “Saat ini kita sedang melakukan penanganan,” ujarnya. (yon)

Lotim Mulai Membangun Dua Tersangka Penanam Ganja Tanpa Berutang Diancam Kurungan Seumur Hidup Tanjung (Suara NTB) Aksi nekat R (31) dan A (25), pelaku yang menanam ganja di pekarangan rumah milik R, di Dusun Dasan Tengak, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, terancam sanksi berat. Sesuai pasal 111 ayat 1 dan 2, UU No 35 tahun 2009, kedua tersangka terancam kurungan penjara seumur hidup.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, dalam konferensi pers pengungkapan tanaman ganja, Sabtu (12/1), mengungkapkan pelaku yang menanam ganja telah diamankan berikut barang bukti yang diamankan pada Jumat (11/1).

Kedua pelaku masingmasing, R, beralamat dusun Dasan Tengak, desa Jenggala, dan A, alamat Dusun Lekok Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, diproses hukum sesuai perkara dugaan tindak pidana (narkotika) memiliki, menyimpan dan atau menguasai bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 dan ayat 2, UU Narkotika. Dalam hal ini, barang siapa menanam, menyimpan, menguasai atau memiiki bentuk tanaman melebihi 1 kg atau 5 batang pohon yang masih (Suara NTB/Humas Polres Lombok Utara) hidup diancam pidana pen- DIAMANKAN - Salah satu terduga pelaku penanam ganja yang jara seumur hidup, dan pal- berhasil diamankan aparat kepolisian, Jumat (11/1). ing singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

“Dari pengungkapan ini, dasar itu, Kasat Resnarkoba “Dari kedua pelaku, R dan A, bersama anggota Opsnal kami lakukan pengembangan Polisi menemukan barang buk- melakukan penyelidikan sela- lebih lanjut. Kondisi geografis ti 20 pohon tanaman yang ma 4 hari. Akhirnya, Jumat perbukitan mendukung tumbuh diduga ganja. Tingginya bervari- siang sekitar pukul 11.00 suburnya ganja, tidak menutup asi. Paling tinggi sekitar 196 cm, WITA, pihaknya melakukan kemungkinan di tempat lain hampir 2 meter, dan paling penggerebekan di TKP dan juga dibudidayakan,” jelasnya. pendek 45 cm,” ungkapnya.

Selanjutnya, pihak Polres menemukan tanaman ganja.

Herman menjelaskan, penPelaku tidak melawan saat Lombok Utara akan membawa gungkapan kedua pelaku ber- didatangi aparat. Bahkan kepa- sampel tanaman ganja tersebut mula dari penyelidikan dan in- da aparat, pelaku menunjukkan untuk diteliti di Lab Forensik formasi masyarakat, bahwa di lokasi di mana tanaman yang Polda Bali untuk diperiksa. Sesalah satu dusun di Desa Jeng- ia sebut “Pohon Cimeng” itu be- mentara terhadap pelaku, akan gala Kecamatan Tanjung, ter- rada. Berdasarkan pengakuan ditahan di sel tahanan Polres dapat oknum warga yang pelaku, tanaman tersebut beru- Lombok Utara untuk menungmembudidayakan ganja. Atas sia kurang lebih 1,5 bulan. gu proses hukum. (ari)

TGB Ajak Jemaah Satukan Pilihan Selong (Suara NTB) Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengajak seluruh jemaah NW untuk bersatu dalam perjuangan. Termasuk menyatukan pilihan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Di mana, TGB yang juga merupakan Wakil Ketua Bapillu DPP Partai Golkar ini, berharap jemaah NW kompak untuk memilih dan memenangkan calon presiden, Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin.

TGB mengaku, seiring dengan semakin dekatnya kontestasi politik 2019, suhu politik Indonesia khususnya terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden semakin memanas.

Dua pasang calon presiden dan wakil presiden aktif berkeliling menyapa masyarakat bersama dengan tim suksesnya. Untuk itu, mantan Gubernur NTB dua priode ini yang juga telah menentukan pilihannya untuk Pilpres 2019 nanti.

“Pada 2014 yang lalu, Pak Jokowi kalah besar di NTB. Meski demikian, setelah beliau dilantik, tidak kurang perhatiannya kepada NTB,” jelasnya di GOR YPH PPD NW Pancor Lombok Timur, Minggu (13/1).

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., dan seluruh pengurus PBNW. Ditegaskan TGB, arah dukungan ke Jokowi-Ma’ruf memiliki banyak alasan yang kuat.

(Suara NTB/ Humas NW Pancor)

SILATURAHMI - Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW, TGH. M. Zainul Majdi mengisi silaturahmi perjuangan di GOR YPH-PPD NW Pancor.

Salah satunya yakni melihat kinerja Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden RI periode pertama, yang bersungguh-sungguh dalam bekerja menjalankan amanahnya sebagai kepala negara. Dijelaskan pula, jika Presiden Jokowi hanya berhitung-hitung masalah politik semata, NTB dengan jumlah penduduk yang hampir sama banyaknya dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor. “Maka untuk apa beliau (Jokowi) sering-sering datang ke NTB dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan di NTB,” katanya.

Selain mengajak memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada bursa Pilpres 2019, TGB yang juga cucu pahlawan nasional, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan juga pengurus partai berlambang beringin, mengajak jemaah untuk memenangkan pengurus dan kader-kader NW yang saat ini

maju pada pemilihan legislatif dan DPD, di antaranya seperti H. M. Syamsul Luthfi, calon anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), H. M. Khairul Rizal, ST, M.Kom, calon anggota DPRD Provinsi NTB dari partai Nasdem H. Irzani calon anggota DPD RI Nomor 10 Dapil NTB, TGH. Hasanain Juaini, calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem dan beberapa kader NW lainnya.

Sementara, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, dalam sambutannya menceritakan jika ia kenal dengan Presiden Joko Widodo sejak menjadi Walikota Solo hingga menjadi presiden saat ini. Tentunya, selaku orang yang menduduki kursi di senayan Jakarta beberapa periode. Ia kenal baik dengan Jokowi baik dalam hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif maupun secara individual. (yon)

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) mulai tahun 2019 ini akan memulai pembangunan infrastrukturinfastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk bisa menuntaskan persoalan infrastruktur. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sempat menyatakan siap berutang untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Tahun pertama pembangunan infrastruktur 2019 ini, Lotim memastikan diri tidak berutang. Kebutuhan anggaran Rp 300 miliar dan tahun ini dimulai dengan Rp 80 miliar. Anggaran tersebut dipersiapkan di APBD Kabupaten Lotim. “Kita tidak berutang karena sudah kita alokasikan di APBD 2019,” terang Kepala Bidang Anggaran Purnomo kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Belanja tahap pertama tahun 2019 ini, lanjutnya, adalah jalan dan irigasi. Dia menjelaskan, namanya sistem tahun jamak fisiknya dikerjakan selama tiga tahun. Kontrak pelaksanaannya adalah sekali, pelelangan juga dilakukan sekali. Hanya sistem pembayaran-

nya yang kemudian berbeda. ‘’Karena dikerjakan tiga tahun, mulai tahun 2019 ini kemampuan anggaran Kabupaten Lotim hanya bisa Rp 80 miliar.

Jadi hanya Rp 80 miliar itu dulu yang bisa dibayarkan, sisanya tahun kedua dan ketiga sesuai tercantum dalam perencanaan Rp 110 miliar,’’ terangnya.

Pembayaran tahun pertama berapa kemajuan pekerjaannya segitulah yang dibayarkan. Lebih teknisnya pembayaran ada di dinas terkait.

Pihaknya memastikan , APBD Lotim tidak akan terganggu dengan sistem anggaran tahun jamak, karena semua sudah melalui tahapan pertimbangan yang matang. Apalagi rencana awal Bupati Lotim Rp 600 miliar, tapi setelah dihitung oleh TAPD, sehingga disimpulkan kemampuannya hanya Rp 300 miliar.

Tahun ke empat, 2022 mendatang sudah mulai memikirkan pemilihan kepala daerah yang baru, sehingga pelaksanaannya pun dirasa cukup dengan tiga tahun. “Tahun ke empat dan kelima kan pemerintah daerah kemudian tinggal fokus mengerjakan item pekerjaan yang lain,” ujarnya. (rus)

Desa Wisata di Lotim Menggeliat Selong (Suara NTB) Desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menggeliat. Tidak sedikit pemerintah desa memberikan dukungan anggaran desanya untuk membenahi objek wisata di dalamnya. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata Lotim, Ahyak Modin, pertumbuhan desa wisata ini menimbulkan persaingan antardesa. Seperti yang terjadi di Desa Tetebatu dengan Desa Kembang Kuning dan Desa Jeruk Manis.

Ketiga desa yang berada di wilayah Kecamatan Sikur itu saat ini terlihat geliat perkembangan pariwisata desanya. Tak heran Desa Tetebatu, Kembang Kuning dan Jeruk Manis ini tidak pernah sepi dikunjungi wisatawan.

Tidak jauh dari desa itu ada Desa Perian, Desa Pesanggaran, Desa Lendang Nangka dan desa-desa yang menawarkan keindangan alam dan kesejukan.

Menurut Ahyak, tidak ada persaingan yang tidak sehat.

Karena itu dalam pengembangan pariwisata sudah diingatkan bukan pada batas-batas administrasi. Pasalnya, jika yang dikedepankan batas admnstrasi sebagai acuan promosi, maka akan cenderung menciptakan konflik.

Dalam pengembangan pariwisata, desa wisata juga disarankan untuk mengembangkan satu desa satu produk. “One Product One Vilage,” terangnya. Masing-masing desa wisata pun dikatakan sudah punya branding masing-masing.

Desa Jeruk Manis yang berbatasan langsung dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dikenal sebagai desa yang bertabur bunga, Desa Kembang Kuning dengan homestay-nya. Desa

Perian disebut Desa Ikan dan Desa Pesanggaran disebut desa sungai dan lainnya. Branding masing-masing desa ini sudah dipersiapkan oleh Dispar Lotim dan segera akan diluncurkan. Di mana, penetapan desa tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lotim, sehingga semua desa sudah bisa mengembangkan pariwisata masing-masing.

Kepala Desa Kembang Kuning, Lalu Sujian mengaku adanya persaingan dengan masingmasing desa ini sangat bagus.

Masing-masing desa sudah mempunyai branding masingmasing. Ada fokus pada pertaniannya, ada homestay, ada restoran dan kearifan lokal masyarakat desanya. Desa-desa wisata saat ini menurutnya sudah bisa mengatur diri dalam pemilahan tamu. ‘’Ada kelompok sadar wisata yang memainkan peranannya dalam mengatur tamutamu yang datang,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jeruk Manis, Muis sebelumnya menaruh harapan besar adanya terbangun kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antar desa dalam pembangunan pariwisata. Tidak ditampik, saat ini terjadi persaingan dalam pengembangan objek wisata di desa-desa wisata.

Kerjasama yang dinginkan Muis, antar desa ini terbangun fokus pengembangan pariwisata yang berbeda. Semisal Desa Tetebatu dan Kembang Kuning dengan homestay dan restorannya. Kemudian Jeruk Manis dengan objek wisatanya. Dengan demikian, desa-desa yang berdekatan ini bisa dikunjungi semua oleh wisatawan. ‘’Dibuat paket wisata yang menarik mengunjungi desa-desa wisata tersebut, sehingga tidak terjadi persaingan dan saling berebut tamu antardesa,’’ sarannya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PLANG INFORMASI - Plang informasi objek wisata di Desa Jeruk Manis yang terpasang sebagai petunjuk arah para wisatawan.

SUARA NTB Senin, 14 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Berkinerja Buruk

Keluarkan Kebijakan Khusus KEBANYAKAN proyek konstruksi di Lombok Barat (Lobar) “dikuasai” atau dimonopoli oleh kontraktor luar daerah, hampir semua proyek skala besar di Lobar dikerjakan oleh kontraktor luar. Hal ini disebabkan kontraktor lokal yang ada di Lobar kalah saing dengan rekanan dari luar.

Akibat dari itu, sebagian anggaran proyek yang bernilai ratusan miliar mengalir ke luar daerah. ‘’Untuk memberikan ruang dan memberdayakan kontraktor lokal, maka Gubernur NTB perlu mengeluarkan kebijakan khusus berupa Peraturan Gubernur (Pergub),’’ ujar (Suara NTB/her) Kabag AP dan ULP Setda Lobar Heri Heri Ramadan Ramadan, M.Si., Sabtu (12/1).

Heri mengakui, berdasarkan data tender pada tahun 2017 dari 92 paket proyek yang dilelang di ULP puluhan paket di antaranya dimenangkan oleh rekanan luar. “Dari 92 paket proyek tahun lalu puluhan di antaranya dimenangkan oleh luar daerah, kalau berbicara skup Lobar hanya belasan paket dari Lobar. Kalau dipersentasekan sangat rendah sekali, idealnya seharusnya 50 persen,” jelas Heri.

Namun tahun 2018 jauh lebih baik, sebab dari puluhan paket yang dilelang 70 persen dikerjakan rekanan lokal, sedangkan 30 persen dari luar daerah. Hal ini pun disebabkan terjadinya gempa menyebabkan pihak rekanan luar berpikir untuk mengikuti tender di Lobar. Menurut dia, banyaknya proyek yang ditangani kontraktor luar berdampak terhadap besarnya dana proyek dari APBD yang mengalir ke luar daerah.

Bahkan, jelas Heri, lebih dari 50-60 persen lebih anggaran proyek berputar di luar daerah. Sebab kontraktor luar hanya menggunakan tukang di daerah Lobar, namun itu tidak seberapa anggarannya. Sebab gaji tukang dan buruh saja berkisar Rp 80-100 ribu per hari, jika dikalikan masa pengerjaan 3 bulan, maka anggaran yang dikeluarkan di daerah sedikit. Jauh lebih besar dana keluar, karena barang kebutuhan dibeli di luar daerah. Kemudian ketika dana proyek sudah cair, keuntungan dibawa ke luar daerah.

Menurutnya hal ini disebab daya saing kontraktor lokal kalah saing dengan rekanan luar. Di samping rekanan luar punya kapasitas dari permodalan, SDM dan peralatan, sehingga menutup celah rekanan lokal. Namun jika dibiarkan kondisi ini, maka tetap rendah kualifikasinya, karena itu perlu dilakukan pembatasan melalui regulasi dari gubernur dalam bentuk pergub.

Selain itu, ujarnya, ada peluang melalui UU nomor 2 tahun 2017 untuk bisa memberdayakan (akomodir) kontraktor lokal.

Namun dalam hal ini guberrnur punya kewenangan untuk buat kebijakan khusus bagi semua kabupaten/kota untuk akomodir kontaktor lokal di NTB. “Pak gubernur bisa membuat regulasi untuk membatasi penyedia jasa luar mengakses proyekproyek di daerah dengan membuat Pergub,” kata dia.

Berdasarkan aturan tersebut, gubernur berwenang untuk membuat kebijakan khusus bagi semua kabupaten/kota untuk mengakomodir kontraktor lokal terutama pekerjaan skala kecil yang nilainya Rp 2,5 miliar dan sedang hingga menengah dengan nilai Rp 15 miliar. Beberapa pola yang bisa dipakai, dengan KSO (kerjasama operasional) dan penggunaan sub jasa daerah. Mekanismenya tetap melalui tender, meskipun kontraktor luar daerah menang tender, namun perlu ada pembatasan. Misalnya kontraktor luar harus menggunakan tenaga konstruksi daerah, peralatan dari lokal, dan bahan baku lokal. (her)

Kepala OPD Mundur atau Dicopot Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mendatangani surat kontrak kinerja dengan Bupati, H. Fauzan Khalid. Penandatanganan kontrak kinerja ini memiliki konsekuensi kepala OPD, bahkan Sekda siap diberhentikan atau meminta berhenti alias mengundurkan diri kalau memiliki kinerja buruk.

Kontrak kinerja ini pun akan mulai diberlakukan pada mutasi ke depan. Di mana rencananya, mutasi eselon II bakal digelar pekan ini sebab izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah keluar. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menegaskan beberapa hal yang menjadi tolok ukur selain hasil job fit dan penilaian bupati, juga salah satunya kontrak kinerja. Dengan penandatanganan surat kontrak kinerja ini kata sek-

da, kepala OPD yang kinerjanya tak tercapai harus siap diberhentikan atau dicopot.

Hal ini tak tergantung dari berapa lama menduduki jabatan eselon II. Misalnya, salah satu penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman yang buruk. Para kepala OPD yang berjumlah 10 OPD temasuk dalam penilaian harus segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut. OPD tahu pelayanan publik merah, jika dalam 2-3 bulan tak bisa ditin-

(Suara NTB/her)

H. Moh. Taufiq hal ini tergantung penilaian bupati. “Kalau dianggap kinerjanya bagus bisa dipertahankan, kalau kinerja buruk bisa digeser dan diganti,” tegasnya. Terkait pejabat yang leb-

Gandeng Masyarakat

ITDC Bersihkan Kawasan The Mandalika Praya (Suara NTB) Sejumlah pejabat Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama beberapa organisasi kemasyarakatan peduli pariwisata yang ada di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, Minggu (13/1) menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan The Mandalika Kuta. Selain diharapkan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menjaga kebersihan kawasan parwisata, sekaligus menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat akan arti penting kebersihan.

“Kegiatan bersih pantai ini memang kelihatannya sepele. Tapi perlu untuk terus digalakkan untuk bisa menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat supaya mau terlibat menjaga kebersihan. Terutama kebersihan di kawasan pariwisata, utamaya kawasan Pantai Kuta,” ujar Direktur Kontruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, Minggu siang.

Pihaknya dalam hal ini sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan bersih pantai. Apalagi kalau inisiasinya lahir dari organisasi atau kelompokkelompok peduli pariwisata di daerah ini. Semakin sering dan intens kegiatan bersih pantai ke depan menandakan kalau masyarakat sudah mulai sadar dan mau peduli dengan pariwisata.

Terlebih dalam kondisi sekarang, dukungan dari masyarakat sangat diharapkan, agar kebersihan di dalam kawasan bisa benar-benar terjaga dan bisa memberikan rasa nyaman. Sehingga minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke kawasan The Mandalika khususnya bisa semakin meningkat.

Tertunda Setahun, PDAM Praya Resmi Berlakukan Tarif Baru Praya (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya bulan ini resmi memberlakukan tarif dasar air yang baru. Setelah lebih setahun tertunda. Karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pelanggan. Dengan adanya tarif baru tersebut, maka tarif dasar air untuk beberapa kelompok mengalami kenaikan.

“Tidak semua tarif air naik. Ada juga yang tidak mengalami naik, khusus untuk pelanggan kurang mampu dengan penggunaan

daklanjuti, maka kepala OPD terkait bisa diganti, karena kinerjanya dianggap jelek. Itu artinya, tidak perlu menunggu 1-2 tahun kepala OPD menjabat baru bisa diganti. Hal ini tertuang dalam kontrak kinerja yang dibuat kepala OPD. Tidak hanya itu, dirinya siap mundur jika dianggap berkinerja buruk, sebab ia harus tahu diri. Termasuk kepala OPD harus tahu diri. Tidak ada kepala OPD yang menganggap diri kuat, tidak boleh digeser. Sebab

ih mejabat 5 tahun kata dia, bukan tidak boleh menjabat lebih 5 tahun, sebab jika hasil job fit bisa diteruskan.

Menyoal mutasi, Sekda menegaskan bisa digelar pekan ini karena ia akan berangkat ke Jakarta untuk mengambil izin dari Kemendagri. Sedangkan untuk izin eslon III dan IV belum ditandatangani, karena ditandatangani oleh dirjen.

Ia berharap izin mutasi eselon III dan IV keluar secepatnya, sehingga mutasi bisa bersamaan eselon II, III dan IV. Kalaupun izin belum keluar ia tetap mengambil izin tersebut, sehingga kemungkinan mutasi akan digelar khusus eselon II saja. Sedangkan untuk eselon III dan IVmenyusul. (her)

kurang dari 10 meter kubik perbulan. Diluar itu, semua mengalami penyesuaian tarif,” sebut Direktur Utama (Dirut) PDAM Praya, L. Kitab, Sabtu (12/1).

Dikatakannya, penyesuaian tarif dasar air semula direncanakan pada awal tahun 2018 lalu.

Namun karena ada beberapa pertimbangan, maka penyesuaian tarif baru dilakukan tahun ini.

“Jadi untuk pembayaran air bulan Februari mendatang, itu sudah menggunakan tarif yang baru,” tegasnya.

Penyesuaian tarif itu, ujarnya, mau tidak mau harus dilakukan.

Tujuannya, untuk mengurangi beban operasional yang cukup tinggi.

Sementara tarif air yang berlaku termasuk murah. Bahkan, di NTB tarif air PDAM Praya termasuk yang paling murah. Karena beberapa PDAM di kabupaten/kota lainnya di NTB sudah lebih dulu melakukan penyesuaian tarif.

“Meskipun sudah memberlakukan tarif yang baru, tarif PDAM Praya masih tetap termasuk yang paling murah,” tegasnya. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

BERSIH - ITDC bersama masyarakat lingkar kawasan membersihkan kawasan Pantai Kuta, Minggu (13/1).

Terpisah, Deputy Project Director The Mandalika, H. Adi Sujono, mengatakan, kalau peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan The Mandalika sangat diharapkan. Karena melihat pengalaman dalam pengembangan kawasan The Nusa Dua Bali, itu tidak bisa lepas dari peran dan dukungan masyarakat.

“Jadi kawasan Nusa Dua Bali itu

bisa berkembang seperti sekarang ini, itu tidak lepas dari peran serta masyarakat di sekitar kawasan tanpa ada peran serta masyarakat, sulit bagi kawasan Nusa Dua Bali bisa berkembang,” ujarnya.

Hal itulah yang diharapkan juga bisa terwujud di kawasan The Mandalika Kuta. Di mana pengelola kawasan dan masyarakat bisa bersinergi membangun dan mewujudkan

kawasan The Mandalika menjadi kawasan wisata yang aman dan nyaman. “Kegiatan bersih pantai bersama ini menjadi penanda awal, bagi terbangunnya sinergisitas yang baik antara ITDC selaku pengelola dengan masyarakat di lingkar kawasan selaku pihak yang akan merasakan manfaat dari keberadaan kawasan The Mandalika Kuta itu nantinya,” pungkas Adi. (kir)

Talangi Tunggakan Klaim BPJS

RSUD Tripat Gerung Terpaksa Berutang Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung terpaksa berutang ke pihak perbankan untuk menutupi piutang klaim BPJS yang menyentuh angka miliaran rupiah. Tak tanggung-tanggung, pihak RSUD pinjam uang sampai Rp3 miliar sekali klaim mulai akhir tahun lalu. Langkah ini diambil untuk menjamin pelayanan bagi warga tak terganggu akibat lambatnya pembayaran klaim BPJS. Direktur Utama RSUD Tripat drg. Arbain Ishak, akhir pekan, menjelaskan, untuk menutupi kebutuhan dari klaim BPJS yang masih tertunggak pihaknya bekerjasama dengan bank. “Tunggakan BPJS ini membuat kami kesulitan, kami pinjam dari bank untuk menutupi kebutuhan atau menalangi tunggakan klaim BPJS,” jelas Arbain.

Dijelaskan kerjasama ini telah berlangsung sejak Desember 2018 lalu. Sejauh ini pihaknya sudah mengajukan pinjaman ke bank untuk talangan dua bulan. Rata-rata pinjaman yang diajukan ke bank untuk menalangi piutang klaim BPJS tersebut mencapai Rp3 miliar lebih. Jumlah ini sesuai dengan pengajuan klaim ke BPJS per bulan. Sejauh ini tunggakan klaim BPJS terhitung mulai bulan Agustus-Desember. Tingginya tungga-

(Suara NTB/her)

Arbain Ishak kan BPJS disebabkan peningkatan kunjungan pasien BPJS di RSUD Tripat. Rata-rata per hari dari 200 pasien yang berkunjung ke RSUD, hampir 80-90 persen pasien BPJS. Menurutnya, pihaknya hanya memikirkan bagaimana membayar bunga di bank. Untuk membayar bunga bank ini, piihaknya sudah alokasikan dari denda keterlambatan pembayaran klaim yang dikenakan dari pihak BPJS. Sementara itu, Kepala BPJS

Kesehatan Cabang Lobar I Wayan Sumarjana mengakui untuk pembayaran tunggakan klaim BPJS masih menunggu droping dana dari pusat. Diakui tunggakan ini semakin membengkak akibat beberapa faktor, di antaranya banyak peserta BPJS mandiri yang menunggak di Lobar. Sejauh ini terdapat 38.922 warga Lobar yang termasuk dalam kepesertaaan BPJS Mandiri menunggak iuran BPJS terhitung bulan September 2018 sampai awal tahun 2019.

Penunggak iuran ini berasal dari pasien kelas I, II dan III. Akibat tingginya tunggakan iuran BPJS ini menyebabkan pendapatan BPJS khusus di Lobar merosot, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

“Yang menunggak BPJS mandiri di Lobar mecapai 38.922 jiwa ini data per September 2018 lalu,” katanya.

Dijelaskan, penerimaan BPJS per September mencapai Rp 8,5 miliar lebih sedangkan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan ke pihak puskesmas dan rumah sakit mencapai Rp 47 miliar lebih. Diakui terdapat gap yang begitu besar antara penerimaan pendapatan dengan pembiayaan hal ini disebabkan banyaknya warga yang menunggak iuran. (her)

Tenaga Honor dan Kontrak di Lobar akan Ditertibkan Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) akan memberlakukan kebijakan penertiban tenaga honor dan kontrak daerah yang saat ini bekerja di Pemda Lobar. Total jumlah tenaga honor dan kontrak ini mencapai 3.505 lebih. Para tenaga kontrak ini akan dibatasi, karena membebani anggaran daerah, di samping mengefektifkan keberadaan tenaga honor tersebut. ‘’Pihak pemda tengah menunggu kebijakan juklak dan juknis penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K untuk mengakomodir para tenaga honor,’’ ujar Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Sabtu (12/1).

Saat ini, pihak pemda melalui BKD dan PSDM tengah melakukan kajian tentang tenaga honor, kon-

trak dan tenaga harian lepas (THL).

Dalam bulan ini, kajian mengenai tenaga honor ini ditargetkan akan keluar. Pihak pemda mengkaji terkait rencana pembatasan dan penertiban tenaga tenaga kontrak dan honor baik dari sisi usia. ‘’Apakah tenaga honor, tenaga kontrak dan THL umurnya sudah tua terus-terusan kita pakai. Itu mau kita atur, tertibkan dan batasi apakah usianya 55, 56, 57 atau 58. Kalau lebih dari usia itu, otomatis nanti akan ditinjau kembali,” tegas sekda.

Sebab, selama ini banyak tenaga kontrak yang berusia tua namun masih saja bekerja.

Total tenaga kontrak, honor dan THL di Lobar mencapai 3.505 orang. Dengan banyaknya tenaga honor dan kontrak ini diakui membebani anggaran daerah, sehingga den-

gan adanya kebijakan penertiban ini tentu bisa mengurangi beban anggaran. Di samping, kinerja mereka lebih produktif sebab tenaga honor yang tak produktif akan diganti dengan yang baru lebih produktif.

Ia menambahkan salah satu celah untuk mengurangi beban anggaran daerah dengan kebijakan P3K, sebab gajinya dibayar negara. Perekrutan P3K ini informasinya akan dilakukan Januari ini, namun sejauh ini belum ada juklak dan juknis pelaksanaan tes dari Kemenpan RB. Para tenaga honor dan kontrak ini, jelas dia masuk dalam P3K, namun perlu ditunggu juklak dan juknis untuk memastikan siapakah yang boleh ikut P3K. ‘’Jangan sampai menyalahi aturan itu, sebab kontrak P3K ini kemungkinan pihak swasta bisa masuk,’’ terangnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 14 Januari 2019

KSB Dilematis Tertibkan ”Bank Rontok” Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, (KSB) mengaku dilema menertibkan masih maraknya aktivitas koperasi liar atau yang kerap disebut bank rontok. Hal tersebut terjadi karena keberadaan usaha pinjam-meminjam ini tidak memiliki izin beroperasi di wilayah KSB sementara yang berhak menertibkan adalah OJK dan Penegak Hukum (Polri).

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) UMKM, melalui Kabid Koperasi, Firmansyah S. Ip kepada Suara NTB, tidak menampik kondisi tersebut.

Menurutnya, di satu sisi masyarakat membutuhkan pembiayaan. Sementara di sisi lain, keberadaan bank ini melanggar aturan dan harus ditertibkan Sayangnya, upaya penertiban itu merupakan kewenangan OJK dan penegak hukum. Pemkab hanya bertugas memberikan teguran saja kepada para pengurus koperasi berkedok bank itu. Bahkan upaya untuk memberikan surat teguran supaya menghentikan aktivitas dimaksud sudah sering dilakukan tapi tidak ada respon yang baik.

Terkadang, di hari pertama setelah teguran tidak ada aktivitas. Tetapi, setelah beberapa hari kembali muncul dengan perusahaan penjamin yang baru. “Tugas pemerintah hanya memberikan surat teguran saja, sementara untuk penertiban OJK dan Penegak hukum. Kita sudah maksimal untuk menekan adanya aktivitas bank ini, tetapi kembali muncul lagi dan lagi,” ungkapnya.

Dikatakannya, sejauh ini ada sekitar 11 koperasi bank rontok yang beroperasi di wilayah KSB. Dari jumlah tersebut, rata-rata tidak memiliki izin aktivitas di wilayah KSB melainkan hanya di pulau Sumbawa dan Lombok.

Pihaknya juga sering mengingatkan kepada koperasi-koperasi ini untuk tidak lagi melakukan aktivitas. Tetapi nampaknya teguran itu tidak pernah digubris, buktinya masih tetap ada dan masyarakat juga sangat mengeluhkan akan bank rontok yang beroperasi KSB. Pihaknya juga sudah menawarkan kepada Koperasi ini untuk bisa mengurus izin sebagai legalitas agar tidak lagi ilegal, tetapi fakta yang terjadi mereka tidak pernah melakukan hal itu.

Karenanya, sebagai langkah tegas pihaknya akan kembali membentuk tim khusus yang akan memantau aktivitas bank rontok. Tim ini nantinya akan melaporkan secara resmi ke dinas agar bisa diambil sikap tegas. “Karena rata-rata bank rontok ini ilegal makanya kita akan bentuk tim khusus. Selain itu kita juga minta pihak terkait untuk sama-sama mengambil sikap sehingga tidak ada aktivitas bank rontok,” tukasnya.

Ditambahkannya, tim khusus ini mulai dibentuk tahun ini (2019) terdiri dari tim OJK, Polri, Perbankan dan Dinas.

Tim ini akan bertugas memantau kondisi di lapangan terkait keberadaan Bank ini. Jika ditemukan beroperasi maka pihaknya akan langsung memberikan sanksi tegas.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat secara bersama-sama memerangi bank rontok. Karena selama ini Pemkab sudah berbaik hati dengan menggelontorkan anggaran Rp20 miliar untuk program Bariri UMKM tahun 2017-2018.

Harapannya dengan adanya program itu, masyarakat bisa terbebas dari Bank rontok. Tapi harus diakui juga masyarakat masih sangat bergantung dengan kehadiran Bank ini. Tetapi tidak ada salahnya dengan tim khusus yang akan dibentuk dengan harapan keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang dari bank rontok ini bisa semakin ditekan.

“Rencana kita tim khusus ini bisa terbentuk di tahun 2019.

Sehingga kecenderungan para warga untuk mendapatkan kredit bank rontok semakin ditekan,” tukasnya.

Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP menyatakan, masih maraknya kegiatan bank rontok itu dikarenakan belum ada ketegasan dari pemerintah dalam menutup ruang praktik keuangan yang menyengsarakan masyarakat itu. Pengungkapan sekitar 10 koperasi yang terindikasi menjalankan praktik pinjaman sistem rente pada pertengahan tahun 2018 lalu tidak memberikan efek jera kepada semua pihak yang menjalankan praktik tersebut. Pasalnya sanksi yang diberikan pemerintah cenderung ringan dan hanya bersifat administrasi.

“Sudah bagus sebenarnya waktu pengungkapan koperasi yang melakukan praktik operasi bank rontok itu oleh Satgas yang dibentuk Pemda. Tapi sepertinya sanksinya tidak tegas makanya yang lain (belum ketahuan) tetap jalan,” sebut Abidin. (ils/bug)

HBY Janji Normalisasi Sungai Silo Dompu (Suara NTB) Pasca banjir kembali di bantaran Sungai Silo, Jumat (11/ 1) lalu, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin langsung terjun meninjau lokasi terdampak, tepatnya di Kelurahan Bada I dan Karijawa. HBY berjanji segera mengupayakan program normalisasi untuk sungai ini.

Demikian ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Drs. Imran M. Hasan usai menemanai Bupati HBY meninjau lokasi terdampak banjir, Sabtu (12/1). “Tadi Bupati sudah turun melihat lokasi yang terdampak dan berjanji akan mengupayakan pengerukan dan penguatan tebing di sepanjang Sungai Silo,” ungkapnya.

Kendati sudah mendapat angin segar, namun normalisasi yang dinilai efektif menekan risiko bencana banjir ini tidak bisa serta langsung dilakukan, sebelum adanya persetujuan dari lurah, camat bersama warga dari masing-masing wilayah bantaran sungai. Sebab, dalam program tersebut pemerintah tidak menyediakan uang ganti rugi bagi lahan warga yang terdampak normalisasi.

Jika ditemukan penolakan program, Imran M. Hasan memastikan langkah ini akan ditunda sampai adanya kesepakatan demi keamanan dan kenyaman bersama. “Camat, lurah diminta dulu buat pernyataan untuk bersedia menerima program normalisasi ini baru bisa direalisasikan. Karena mungkin ada lahan orang itu tidak akan diganti rugi,” jelasnya.

Bajir bandang yang menggenangi 331 unit rumah warga dari empat lingkungan di dua kelurahan kamarin, ulas dia, terjadi akibat intensitas yang cukup lama, ditambah kondisi sungai yang sudah dangkal akibat sendimentasi. Tetapi beruntung banjir setinggi 1 meter ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau menggerus rumah warga. “Sebagian besar rumah warga tergenang dan kemarin juga langsung kita berikan bantuan logistik berupa nasi bukus pada 1.655 jiwa yang terdampak,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/dok)

NORMALISASI – Kondisi bantaran Sungai Silo yang didiami warga usai dibersihkan, pada 2016 lalu. Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin berjanji akan menormalisasi sungai ini. Asalkan, warga bersedia tidak menerima uang ganti rugi.

Halaman 6

Pupuk Subsidi Dihadang dan Diambil Paksa Bima (Suara NTB) Persoalan pupuk di Kabupaten Bima belum juga teratasi. Bahkan, aksi penghadangan dalam proses distribusi pupuk kini terus berlanjut. Seperti yang terjadi di Desa Laju Kecamatan Langgudu, Sabtu (12/1). Para petani saling berebut demi mendapatkan pupuk subsidi satu dan dua sak.

Ratusan kilo pupuk subsidi jenis urea yang diangkut truk tersebut rencananya akan disimpan ke gudang milik Ismail, pengecer di Desa setempat untuk disalurkan ke petani. Namun, saat truk berhenti, para petani langsung menaiki serta mengangkat pupuk untuk dibawa ke rumah masing-masing.

Salah seorang petani, Burhanudin mengaku terpaksa saling berebut dengan petani lain lantaran cemas tidak kebagian jatah pupuk subsidi. Meskipun aksi yang dilakukannya itu sangat beresiko.

Dari hasil saling berebut Ia mendapatkan dua sak pupuk.

“Daripada tidak dapat, saling berebut saja karena pupuk susah dicari,” katanya.

Dikatakannya, para petani di Desa setempat saat ini sangat membutuhkan pupuk.

Bahkan mencari di Desa tetangga atau wilayah lain. Walaupun belum memasuki masa

pupuk tanaman. “Pupuk yang ada disimpan dulu, kalau kurang bisa cari tambahan dimana saja nanti,” ujarnya.

Sementara, pengecer pupuk di Desa setempat, Ismail mengaku meski sudah melarang dan mengingatkan tapi para petani tetap ngotot untuk saling berebut. Padahal pupuk tersebut akan tetap dibagikan berdasarkan jumlah petani di Desa Laju. “Dari awal kami sudah ingatkan tapi kami juga tidak bisa menghalau petani yang banyak,” ujarnya.

Menurutnya, setiap musim tanam peristiwa tersebut kerap terjadi. Penyebabnya karena permintaan pupuk yang meningkat serta tidak adanya pengawalan keamanan dan pihak terkait sehingga petani bisa leluasa bergerak.

“Bahkan tahun lalu, saat truk yang mengangkut pupuk melaju kencang dihadang. Ini terjadi saat musim tanam, setelah itu kondisinya biasa

(Suara NTB/ist)

BEREBUT - Para petani Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima saling berebut pupuk di atas truk, Sabtu (11/1). saja,” katanya.

Meski saling berebut karena khawatir tidak mendapatkan pupuk, Lanjut Ismail se-

Naik Penyidikan, Tersangka Kasus APBDes Kemuning Menyusul Taliwang (Suara NTB)Kasus dugaan penyimpangan APBDes, Kemuning, Kecamatan Sekongkang di tahun 2017 lalu, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.Peningkatan status ini dilakukan setelah hasil gelar perkara bersama Inspektorat dengan nomor LP 01/ I / 2019 / NTB/ RES KSB/ tanggal 1 Januari. Hanya saja, untuk penetapan tersangka dalam kasus yang diindikasi merugikan negara sekitar Rp935.201.121 hasil Riksus tim Inspektorat, masih menunggu proses penyidikan lanjutan.

“Memang kasus Desa Kemuning sudah kita naikan ke tahap penyidikan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi serta hasil gelar eskpos bersama tim dari Inspektorat. Kami juga masih akan mendalami kasus tersebut, untuk membuktikan siapa saja yang terlibat. Bahkan sampai dengan saat ini kami juga belum bisa menetapkan tersangka karena masih berproses,” ujar Kapolres AKBP, Mustofa S.I.K.,MH kepada Suara NTB, Sabtu (12/1).

Menurutnya, peningkatkan status kasus tersebut merupakan salah satu tekad kuat Polres untuk menuntaskan kasus korupsi. Apalagi kasus desa Kemuning juga bisa dikatakan sebagai tunggakan di tahun 2018.

Sehingga tahun 2019 ini kasus

(Suara NTB/ist)

Mustofa tersebut harus tuntas dan tidak ada lagi yang terlewatkan.

Pihaknya beralasan, di penanganan tindak pidana Korupsi tidaklah mudah karena harus melibatkan banyak sektor. Baik itu tim dari Inspektorat, BPKP, maupun saksi ahli lainnya.

Apalagi untuk kasus Kemuning ini, rata-rata masalahnya di proyek fisik dan administrasi keuangan sehingga butuh saksi ahli. Karena tidak hanya perbuatan melawan hukumnya saja yang akan diproses, tetapi jumlah kerugiannya juga harus bisa dipastikan supaya tidak ada lagi kerancuan.

“Kita masih mendalami kasus tersebut, baik dari total

kerugian secara keseluruhan, maupun perbuatan melawan hukum. Sehingga pada saat penetapan orang yang diduga pelaku tidak ada lagi yang terbantahkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun total kerugian hasil audit Inspektorat sekitar Rp935.201.121, tetapi pihaknya tetap akan mencari saksi penguat. Bahkan tim dari BPKP juga dilibatkan dalam penanganan kasus ini. Tim BPKP akan bertugas sebagai saksi ahli sekaligus sebagai pembanding, karena prinsipnya penanganan tindak pidana korupsi berbeda dengan kasus lainya.

Kendati demikian, pihak terkait tetap berupaya maksimal untuk menuntaskan kasus ini tahun 2019. Bahkan untuk mendalami kasus ini, penyidik sudah memanggil beberapa orang saksi, Bendahara, TPK Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk kepala desa (Kades). Bahkan dugaan awal dari tindak pidana kasus ini sudah jelas, penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan uang negara tanpa ada laporan pertanggung jawaban dari Kades yang bersangkutan.

“Memang indikasi awal tindak pidana di kasus tersebut sudah kami kantongi.

Tetapi kita masih harus membuktikan dari keterangan saksi ahli, supaya tidak sia-sia kita bekerja,” tandasnya. (ils)

Banyak ASN Diperiksa Bawaslu, Bupati Beri Peringatan Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengingatkan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja pemerintah KSB agar tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Peringatan ini disampaikan menyusul banyaknya ASN yang diperiksa Bawaslu karena diduga ikut berpolitik praktis.

“Ini tahun politik. Dan sebagai ASN di manapun gugus kerjanya, baik di SKPD, kecamatan, guru, kepala sekolah, pengawas jangan sangat terlibat di dalamnya karena itu dilarang secara aturan,” cetus bupati saat melantik ratusan ASN dalam mutasi yang digelar pekan lalu.

Bupati mengatakan, tidak ada alasan bagi ASN dan pegawai pemerintah lainnya untuk terlibat dalam politik praktis di perhelatan Pemilu mendatang. Dalih membantu teman karena sedang mecalonkan diri sebagai Caleg, bahkan saudara sendiri tidak akan ditoleransi. Karena jelas dalam aturannya keberadaan ASN, seperti TNI dan Polri dilarang terlibat secara langsung melakukan praktik tersebut.

“Jangan bilang karena bantu teman atau saudara terus berani melanggar aturan karena itu salah satu perbuatan tercela sebagai ASN,” tandasnya.

Bupati mengungkapkan, bukan tanpa alasan dirinya

(Suara NTB/Humpro KSB)

H. W. Musyafirin kembali mengingatkan para ASN kali ini. Menurut dia, berdasarkan laporan yang diterimanya telah banyak ASN di lingkungan Pemda KSB yang telah dipanggil Bawaslu setempat karena terindikasi secara aktif melibatkan diri dalam kampanye peserta Pemilu. “Ini baru (bulan) Januari dan katanya sudah banyak (ASN) yang diperiksa Bawaslu. Tolong hentikan karena itu kegiatan melawan hukum,” timpalnya.

Sebagai seorang ASN yang baik, orang nomor satu di KSB ini menyebutkan, tidak cukup menjalakan tugas fungsinya dengan baik dan benar. Tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap ketaatan terhadap seluruh bentuk aturan yang mengikat dirinya, baik sebagai ASN maupun sebagai

masyarakat di lingkungannya.

“Jadi jangan bilang karena sudah merasa bekerja bagus terus mau menabrak aturanaturan lainnya. Tidak akan ada toleransi terhadap sikap seperti itu, karena ASN punya banyak aturan yang harus dipatuhi,” tegasnya.

Selain soal keterlibatan dalam politik praktis, bupati juga mengingatkan kepada para ASN untuk menjaga keluarganya. Menurut bupati, kehidupan keluarga harus menjadi bagian prioritas dari seorang ASN yang perlu harus terus dijaga dengan baik.

Sebab kehidupan keluarga akan turut mendukung dalam menentukan tingkat kualitas kerja ASN ketika berada di lingkungan kantornya.

“Terutama bagi yang mudamuda ini. Yang mengatakan diri milenial. Jangan terlalu banyak main HP (handphone) karena banyak kasus rusaknya keluarga dimulai lewat alat canggih itu,” sindirnya seraya berharap bagi para ASN yang baru dilantik segera menyesuaikan diri di tempat kerjanya yang baru.

“Ini tahun baru dan harapan kita dengan mutasi ini ada suasana dan semangat baru kita (pemerintah) bekerja lebik baik dalam melayani masyarakat. Dan lewat ibu bapak lah sebagai ujung tombak pemerintahan ini bisa menunjukkannya kepada masyarakat KSB.” (bug)

mua para petani tetap mendapat jatah walaupun tidak merata, karena diantaranya ada yang mendapat 1 dan 2

sak masing-masing satu orang. “Mereka juga tetap membayar sebesar Rp110 ribu persak,” pungkasnya. (uki)

Pemadaman Listrik Bergilir Dikeluhkan Pelanggan Dompu (Suara NTB) Pemdaman listrik bergilir di Dompu dua bulan terakhir mulai dikeluhkan. Sejumlah pelanggan merasa terganggu, bahkan menyesali lamanya penerapan layanan bergilir tersebut oleh PLN. Ironisnya, tarif listrik per bulan justru tidak mengalami perubahan.

Salah seorang pelanggan PLN, Abdullah kepada Suara NTB mengaku, kecewa dengan pemadaman listrik bergilir yang diterapkan PLN selama ini. Sebab, kegiatan usahanya terganggu akibat pemadaman tersebut.

“Kita bayar tetap tiap bulan tapi kok listrik dalam jangka waktu beberapa hari kembali padam, sudah jelas terganggu terutama saat mendapat giliran pemadaman malam hari,” kata dia, Sabtu (12/1).

Tak hanya itu, pemadaman listrik bergilir saat ini terbilang lama jika dibanding beberapa bulan sebelumnya. Ditambah pemadaman jarang diinformasikan terlebih dahulu ke masyarakat melalui sarana yang dekat dengan warga terdampak. Waktu pemadamannya pun dilakukan di jam-jam sibuk masyarakat seperti di pagi hari dan sore sekitar Pukul 16.00-20.00 Wita.

Mestinya, menurut Abdullah, agar pemadaman listrik ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat dilakukan saat jam

istirahat malam, mulai sekitar Pukul 23.00-5.00 pagi. “Biasanya memang tetap diinformasi sehari sebelum pemadaman, cuma sekarang sudah tidak ada lagi, makanya banyak yang merasa terganggu apalagi mereka yang tengah melaksanakan kegiatan keagamaan atau ada acara keluarga,” ujarnya.

Tak diketahui pasti sampai kapan pelayanan listrik bergilir ini akan berlangsung.

Namun selaku pelanggan yang rutin membayar biaya pemakaian per bulan, ia berharap PLN bisa sesegera mungkin mencarikan solusi demi kenyamanan bersama.

Sementara itu, Manager ULP PLN Dompu, Wahyu Cahya Hermawan dihubungi terpisah mengatakan, pemadaman tersebut terpaksa dilakukan menyusul adanya kerusakan mesin pembangkit tenaga listrik di wilayah Bima.

Saat ini, beberapa alat itu sedang dalam proses perbaikan.

Untuk waktu pelayanan kembali normal ia menolak memberi keterangan dengan alasan sudah menjadi tanggung jawab pihak pembangkit listrik di Bima. “Penyebab utama ada kerusakan mesin di pembangkit, dimana sekarang terus menerus dilakukan pekerjaan perbaikan. Untuk jangka waktu perbaikan lebih tepat ditanyakan ke manager pembangkitan,” tandasnya. (jun)

Delapan Puskesmas Belum Rampung, Dikes Ancam Kontraktor Bima (Suara NTB) Delapan proyek pekerjaan Puskesmas (PKM) di Kabupaten Bima tahun 2018 lalu, ternyata hingga kini belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah, karena pengerjaannya belum rampung. Sementara kontrak kerja telah berakhir Bulan Desember 2018.

“Iya belum serahterima karena pengerjaannya belum rampung,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, dr. Ganis Kristianto akhir pekan kemarin.

Kendati demikian, Ganis enggan membeberkan penyebab belum rampungnya delapan proyek yang masing-masing satu unit bernilai sekitar Rp7 miliar tersebut. Hanya saja, pelaksana proyek diberikan waktu 50 hari untuk merampungkan kewajibannya itu.

“Tapi kita berikan penambahan waktu selama 50 hari untuk menuntaskan,” katanya.

Walaupun ada keterlambatan, Ganis mengaku pihaknya belum memikirkan untuk memberikan denda kepada pelaksana proyek.

Tapi akan tetap memberikan sanksi dengan memasukkan rekanan tersebut dalam daftar hitam alias blacklist. Meskipun, rekanan telah diberikan kesempatan waktu 50 hari untuk menyelesaikan tanggungjawabnya. “Hanya di-blacklist saja, kita juga tidak mau kelewatan,” ujarnya.

Ganis tetap optimis pemban-

(Suara NTB/uki)

Ganis Kristianto gunan delapan delapan PKM tersebut akan selesai sebelum 50 hari atau paling telat sebelum Bulan Januari ini. Hal tersebut juga sudah ada komitmen dari pelaksana proyek. “Sesuai target kita akhir Bulan Januari ini Bupati akan resmikan. Insya Allah doakan saja mudah-mudahan selesai secepatnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPRD Kabupaten Bima, Aminurlah, SE juga menyorot proyek pembangunan delapan PKM yang tenggat waktu tersebut. Berdasarkan kontrak kerja pembangunan dimulai pada 9 Juli dan berakhir Desember 2018 kemarin. “Seharusnya 2019 sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tapi kenyataannya belum selesai.

Bahkan kualitas bangunannya sejumlah PKM sangat buruk. Kita sudah cek ke lapangan,” sorot Duta PAN ini. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 14 Januari 2019

Halaman 7

Polemik APBD Dompu, Banggar Bersiap Melapor ke APH Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos menegaskan Badan Anggaran DPRD Dompu telah memutuskan menolak anggaran pembangunan gedung kantor Klaster II pada APBD Dompu 2019. Yuliadin dan rekan-rekannya baru akan menandatangani perbaikan dokumen APBD Dompu 2019 bila anggaran tersebut dihapus.

Hal itu disampaikan Yuliadin dalam konferensi pers yang didampingi H. Didi Wahyudi, SE dan M. Iksan, S.Sos di rumah jabatannya, Sabtu (12/1) siang. “Alhamdulillah kita sudah rapat dengan anggota Banggar dan sudah memutuskan bahwa anggaran Rp15,580 M itu ditolak karena tidak ada rapat konsultasi, koordinasi dengan Banggar selaku yang punya hak budget,” ungkapnya Yuliadin.

Ia pun menegaskan, “Apabila anggaran yang Rp15,580 miliar itu dipaksakan (masuk), maka akan berdampak hukum. Kita seluruh anggota Banggar akan melaporkan ini ke penegak hukum, kalau itu tetap dilaksanakan,” katanya.

Yuliadin mengaku, akan menandatangani dokumen perbaikan hasil revisi APBD 2019 apabila anggaran untuk pembangunan lanjutan Klaster II gedung kantor Pemda Dompu ditiadakan. Karena pihaknya tidak ingin ada masalah hukum di kemudian hari, terlebih saat ini tahun

politik. Namun pihaknya akan mempertanggungjawabkan secara hukum apabila pembiayaan tersebut diketahui prosesnya dan dibahas bersama.

“Semoga masyarakat bisa memahami kondisi ini, terutama PNS. Bukan semata – mata mengedepankan kepentingan pribadi. Semata – mata ini kepentingan bersama, kepentingan umat, supaya proses jalannya APBD tidak berdampak hukum,” tegasnya.

Ia juga membantah penolakan penandatanganan dokumen perbaikan hasil revisi APBD 2019 karena tidak dianggarkannya pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD senilai Rp6 miliar. Justru pihaknya memaklumi itu karena dibahas bersama. Ia pun mencontohkan rencana pembangunan WTP (instalasi pengolahan air dan jaringannya). Saat pembahasan, disepakati anggarannya sebesar Rp40 miliar dan di dokumen APBD 2019 justru dianggarkan Rp45 miliar.

Yuliadin juga mengakui, APBD Dompu tahun 2019

tidak dibahas Banggar Dewan bersama TAPD karena terbatasnya waktu. Pembahasan hanya dilakukan pada dokumen KUA/PPAS APBD 2019.

Kendati tidak dibahas, ketika ada masalah di kemudia dalam APBD 2019 selain program pembangunan gedung kantor Klaster II untuk tahap kedua, akan ditanggung bersama. “Walaupun tidak kita bahas bersama, tapi dokumen itu kita baca,” katanya.

H. Didi Wahyuddin, SE anggota Banggar menambahkan, program pembangunan gedung kantor Klaster II untuk tahap kedua yang muncul saat evaluasi di pemerintah Provinsi sebesar Rp.15,580 M cukup janggal.

Selain muncul tidak melalui pembahasan pembahasan APBD, nilainya cukup besar bila dibandingkan anggaran tahap pertama sebesar Rp12 M. “Tahap kedua ini, judulnya apa?

Adendum atau multi years. Inikan ndak jelas,” katanya.

M. Iksan, S.Sos anggota Banggar lainnya menambahkan, APBD Dompu tetap bisa

dijalankan tanpa tandatangan Ketua DPRD seperti yang sudah dikonsultasikan eksekutif ke pemerintah atasan, karena sudah ditandatangani oleh dua wakil ketua. Sehingga gaji PNS tetap bisa dibayarkan karena sudah menjadi anggaran rutin dan penolakan tandatangan dokumen perbaikan hasil evaluasi oleh Ketua memiliki dasar.

“Dua Wakil Ketua DPRD yang sudah menandatangani dokumen itu saya yakin karena mereka tidak tahu ada masalah,” kata Yuliadin menambahkan.

Wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd yang dihubungi terpisah mengakui telah menandatangani dokumen perbaikan hasil evaluasi APBD tahun 2019. Ia menandatangani karena tidak mengetahui ada masalah dalam penganggaran tahap kedua pembangunan gedung perkantoran Klaster II. “Jujur saya baru tahu 2 – 3 hari terakhir ini. Besok mungkin kita perlu adakan rapat pimpinan untuk menyikapi hal ini, termasuk terhadap tandatangan saya itu,” katanya.

Gaji ASN Belum Cair Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Dompu

hingga akhir pekan kedua Januari 2019 belum juga dibayarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu. Belum ditandatanganinya dokumen perbaikan hasil evaluasi APBD 2019 oleh Ketua DPRD diduga menjadi pemicu belum dibayarkannya gaji ASN. Kabag Humas Setda Dompu, Muhammad Iksan, ST, MM kepada Suara NTB, Minggu (13/ 1/2019) kemarin mengakui hingga saat ini para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu belum dibayarkan gajinya. “Iya belum (dibayarkan gaji ASN).

Informasinya, karena ditandatangani dokumen penyempurnaan (APBD 2019) itu oleh DPRD,” katanya.

Ia pun mengakui, dokumen perbaikan hasil evaluasi APBD tahun 2019 sudah ditandatangani oleh dua wakil Ketua DPRD Dompu yaitu Sirajuddin, SH dari PPP dan Muhammad Amin, S.Pd dari PKB. Dengan ditandatangani oleh dua wakil Ketua karena prinsip kolektif kolegial di lembaga Dewan, APBD sudah bisa dibelanjakan. “Cuman pemerintah dalam hal ini menjaga etika saja,” katanya.

Sebelumnya, Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si selaku Ketua TAPD menegaskan, pembangunan klaster gedung

Pengisian Bendungan Mila Ditunda Dompu (Suara NTB) Rencana impounding (pengisian ulang waduk) bendungan Mila yang menjadi bagian dari sistem irigasi Rababaka kompleks (SIRK) di Dompu, Senin (14/1/2019) ini ditunda. Semula impounding akan dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya Air (SDA). Namun ditunda karena akan dihadiri oleh Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono pada 17 Januari 2019 mendatang.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Muhammad Iksan, SST, MM kepada Suara NTB, Minggu (13/1/2019) kemarin, undangan untuk rencana acara 14 Januari sudah disebarkan ke tokoh masyarakat, tokoh agama maupun kepada para pejabat. Undangan yang terlanjur tersebar itu, disampaikan kembali pembatalannya. “Undangannya sudah terlanjur disebar dan di-cancel kembali. Nanti akan ada undangan berikutnya. Hari Senin akan jalan (dibagi),” katanya.

Penundaan impounding dilakukan karena Menteri PUPR akan menghadiri langsung kegiatannya. Sejak awal, Menteri PUPR akan hadir dan diwakili oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR karena kesibukannya. “Menjelang akhir – akhir ini, datang lagi surat pemberitahuan bahwa beliau (Menteri PUPR) akan datang sendiri dan minta ditunda ke 17 Januari (2019),” katanya.

Impounding bendungan Mila menjadi awal dimulainya operasional bendungan. Kendati masih memanfaatkan air hujan untuk pengisian air bendungan, pengerjaan pengecoran lantai terowongan 1 sepanjang 623 meter akan diupayakan penyelesaian sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan air dari daerah aliran sungai (DAS) Baka saat banjir ke bendungan Mila. Sehingga saat musim kemarau, bendungan Mila bisa menyuplai air untuk irigasi dam Rababaka seluas 1.600 ha.

Bendungan Mila yang memiliki area genangan seluas 88 ha sudah mulai terisi oleh air hujan. Begitu juga dengan bendungan Tanju di Manggelewa yang diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Namun, luas area genangan di Tanju lebih besar yaitu 385 ha dengan jumlah air tampungan mencapai 18 juta kubik. Saat ini, bendungan Mila sudah terisi air sebanyak 57 poin 3 kubik dari maksimalnya maksimalnya 6,7 juta kubik.

Impounding bendungan Mila juga akan dirangkaikan dengan pelepasan ikan air tawar yang disiapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Sekitar 100 ribu ekor bibit ikan air tawar akan dilepas di bendungan Mila untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi warga. Penangkapan ikan hanya bisa dilakukan dengan cara memancing. “Kalau pake bahan kimia, itu sama dengan meracuni warga Dompu. Karena bendungan Mila ini akan menjadi air baku PDAM,” kata Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir H Asdin Juliyadin, MM, MT. (ula)

(Suara NTB/ula)

MILA - Bendungan Mila yang menjadi bagian Sistem Irigasi Rababaka Kompleks (SIRK) di Dompu. Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono akan hadir dalam pengisian bendungan ini, Kamis (17/1) mendatang.

(Suara NTB/ula)

KONFERENSI PERS - Ketua DPRD Dompu,Yuliadin, diapit dua anggota Banggar DPRD Dompu saat menggelar konferensi pers di rumah jabatan Ketua DPRD Dompu, Sabtu (12/1) siang. kantor pemerintah Kabupaten kasus ini aparat penegak huDompu dalam perencanaannya kum. Karena APBD tahun dilakukan secara berkelanju- 2019 ini sudah disetujui dua tan. Pembangunan ini masuk pimpinan Dewan, yaitu Siradalam dokumen RPJMD Kabu- juddin, SH dan M. Amin, S.Pd. paten Dompu. Ketika tidak “Laporkan saja, silahkan,” masuk dalam KUA/PPAS kata H. Agus Bukhari saat diAPBD 2019, kemungkinan lu- tanya akan dilaporkan sebagai kejahatan APBD kareput dari pembahasan.

“Mungkin luput saja. (Tapi) na memasukan anggaran Ada dalam perencanaan kok, pembangunan lanjutan kantor karena itu pekerjaan yang ber- Klaster II ke KPK. Anggaran kelanjutan,” kata H. Agus untuk pembangunan lanjutan gedung kantor Pemda Dompu Bukhari.

H. Agus Bukhari, tidak Klaster II di jalan Bhayankamempersoalkan bila DPRD ra kembali dianggarkan tahun Dompu hendak melaporkan 2019 sebesar Rp15 M. (ula)

Jatah Mitan di Sumbawa Masih Normal

(Suara NTB/ist)

AYAM – Beberapa ekor ayam petarung dan barang milik para terduga pejudi yang diamankan dari lokasi judi sabung ayam di Desa Seloto, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sabtu (12/1).

Polres KSB Kembali Bubarkan Judi Sabung Ayam Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Barat, kembali membubarkan aktivitas sabung ayam yang berlokasi di, Desa Seloto, Sabtu (12/1).

Hanya saja saat penggerebekan, tidak satu orangpun yang berhasil diamankan lantaran kabur ke arah sungai.

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK kepada Suara NTB, membenarkan telah dilakukannya penggerebekan terkait judi sabung ayam yang berlakosi di Desa Seloto tersebut.

Meskipun di dalam operasi penggerebekan tersebut tidak ada satu orangpun yang diamankan, tetapi ada sekitar satu unit kendaraan roda dua (R2) dan dua ekor ayam jago yang berhasil diamankan.

Kendaraan ini merupakan barang bukti hasil dari tindakan tersebut dan saat ini masih menunggu pemilik kendaraan tersebut. Pengungkapan ini merupakan kedua kalinya di-

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 perwakilan dari relawan pada angka 77,5 persen. SedSumbawa Besar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 demokrasi ini. Berbasis komu- nagkan khusus di Sumbawa (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menargetkan 80 KPU Sumbawa kini ten- nitas, seperti perwakilan dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 persen. (arn) gah merekrut relawan komunitas pemilih pemula, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 demokrasi. Orang yang pemilih muda, komunitas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nantinya akan membantu agama, disabilitas, mar123456789012345678901234567890121234567890123456789 KPU Sumbawa dalam ginal, perempuan, berke123456789012345678901234567890121234567890123456789 menyosialisasikan Pemilu butuhan khusus dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 2019 berbasis komunitas lainnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dengan adanya reldalam mencapai target 123456789012345678901234567890121234567890123456789 partisipasi pemilih pada awan demokrasi ini, di123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemilu 2019 di Sumbawa harapkan mampu men123456789012345678901234567890121234567890123456789 ingkatkan angka partidiangka 80 persen.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Seperti disampaikan sipasi pemilih di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Komisioner KPU Sumba- Pemilu 2019. Se123456789012345678901234567890121234567890123456789 wa, Aryati S.Pdi, ada 55 or- cara nasional 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ang yang nantinya akan taret angka 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ditetapkan menjadi rela- partisipasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 wan relawan demokrasi. pemilih di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mereka akan bekerja sela- P e m i l u 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ma tiga bulan. Diharapkan 2019 be123456789012345678901234567890121234567890123456789 di setiap kecamatan ada r a d a 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Aryati 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Tingkatkan Partisipasi, KPU Sumbawa Rekrut Relawan Demokrasi

(Suara NTB/arn)

lakukan dalam satu bulan ini, karena maraknya aktivitas tersebut di masyarakat.

“Motor serta dua ekor ayam jago saat ini sudah kita amankan di Mapolres untuk kita proses lebih lanjut. Pengungkapan ini merupakan yang kedua kalinya kita lakukan dalam satu bulan terakhir,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang sangat resah dengan aktivitas judi sabung ayam dilokasi tersebut. Mendapat informasi tersebut, pihak terkait langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan.

Upaya ini juga, merupakan

upaya meminimalisir tindak pidana. Karena apabila seseorang sudah punya uang untuk berjudi, mereka bisa tergoda melakukan tindak pidana. Pihak terkait juga berterima kasih dengan adanya informasi masyarakat terkait kasus itu, sehingga hal yang akan mengganggu keamanan bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat.

“Penggerebekan ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif kita untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Apabila kita tidak bergerak cepat maka kasus-kasus seperti ini (judi) akan terus merajalela di KSB,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Konversi minyak tanah (mitan) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) di Sumbawa sudah mulai dilaksanakan. Meskipun demikian, ketersediaan mitan dan penyaluran yang dilakukan masih normal sesuai dengan kebutuhan perbulannya.

Kepala TBBM Badas melalui Junior Supervisor Sales Service General Avers, Gilang Armada Hariono Saputra menjelaskan, ketersediaan minyak tanah sekarang ini masih normal. Kebutuhan setiap bulannya juga masih sesuai dengan jatah yang ada. Dimana ada 7 agen di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hanya saja besaran kebutuhan mitan perbulannya tidak bisa disampaikannya. Pihaknya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Region di Surabaya melalui surat permohonan. Region Surabaya ini yang menangani Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

“Untuk minyak tanah ketersediaannya sekarang masih normal. Sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya normal. Ketersediaannya tetap.

Saya tidak bisa sebutkan data berapa besarannya. Harus ada persetujuan dari Region di

Beringin Sila Siap Dikerjakan, Bendungan Arahmano Berfungsi

Belasan Diusulkan Jadi Desa Wisata di 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) terus mengembangkan wisata berbasis desa dalam bentuk desa wisata. Setelah puluhan desa ditetapkan sebagai desa wisata, Sumbawa juga mengusulkan belasan desa lainnya di tahun 2019 ini.

Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si menyampaikan, sekarang ini ada pola pengembangan wisata baik secara nasional maupun lokal.

Yakni dengan mengembangkan wisata berbasis desa dalam bentuk desa wisata. Dimana Sumbawa sudah menetapkan 29 desa dan sudah dibuatkan profilnya.

Bahkan pihaknya juga mengusulkan 15 desa lainnya ke pihak provinsi. Bahkan nantinya juga akan mengusulkan beberapa desa lainnya ke pemerintah pusat melalui Kementrian Desa PDT dan transmigrasi.

“Kita sudah menetapkan tahun kemarin 29 desa dan sudah kita buatkan profilnya. Kebetulan ini kita padukan dengan semua ini kita dorong ke provinsi. Ternyata di sambut oleh

provinsi, provinsi mengembangkan 100 desa wisata di NTB. Maka kita sudah mengusulkan 15 desa wisata. Insya Allah nanti selain yang 15 ini, juga kita ingin dorong beberapa desa lagi kita ingin usul ke pusat. Terutama ke Kementrian PDT,” ujarnya.

Diakuinya, selaku dinas terkait, pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi bersama dinas terkait dalam rangka menyatukan program ini. Sehingga keterlibatan dinas terkait juga bisa dilakukan dari awal perencanaan.

“Kita akan melakukan rapat koordinasi dulu dalam rangka mempersiapkan desa-desa yang akan kita usulkan itu, yang telah kita usulkan dan juga nanti desa lain yang memang perlu segera kita usulkan,” terangnya.

Keberadaan desa wisata ini, lanjutnya, akan banyak hal yang bisa ditangani. Pertama lingkungan di sekitar desa bisa tertangani. Kemudian keterlibatan masyarakat juga bisa didorong. Sehingga dampak dari pengembangan wisata ini juga bisa mempercepat pengembangan ekonomi di desa. (ind)

Surabaya. Harus ada surat permohonan dulu, nanti kita sampaikan. Setelah ada persetujuan, baru kita bisa memberikan datanya,” ujarnya.

Disampaikannya, dilihat di beberapa wilayah seperti Jawa dan Mataram, ketika adanya konversi maka pangkalan penjual mitan akan beralih ke pangkalan gas. Sehingga secara tidak langsung penggunaan mitan di masyarakat juga akan turun. Untuk di Sumbawa sendiri konversi ini masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap di masingmasing kecamatan. Jika nantinya pembagian tabung gas sudah merata, maka baru adanya pengurangan jatah mitan. Begitupula terhadap kenaikan harga mitan juga menunggu secara menyeluruh pembagian gas dilakukan.

“Jadi sekarang karena belum merata, jadi belum kelihatan. Jadi jika nanti sudah merata, sudah ada data maka akan kelihatan. Maka kita akan tahu apakah pemakaian akan tetap atau akan turun. Tapi kalau kejadian di tempat lain maka pemakaian minyak tanah akan turun. Karena yang pertama akan dijadikan lokasi subsidi atau normal dan yang kedua akan beralih ke gas karena lebih hemat,”pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

Asdin Julaidy Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy memastikan Bendungan Beringin Sila sudah siap dibangun. Pembangunan bendungan tersebut sebagai hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari mendatang.

“Sekarang sebenarnya sudah mulai kerja. Tapi pak Bupati minta bagaimana kita kaitkanlah dengan hari ulang tahun Sumbawa ini. Setelah HUT, maka kita menyaksikan untuk memulai pelaksanaan pembangunan Bendungan Beringin Sila. Jadi untuk hadiah HUT Kabupaten Sumbawa,” ujarnya, Minggu (13/1).

Menurut Asdin, pembangunan Bendungan Beringin Sila semuanya sudah siap. Namun untuk mendukung percepatan dalam pembangunan, pihaknya mengharapkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Se-

hingga bendungan setempat selesai dengan cepat dan segera dinikmati. “Kita alat sudah siapkan. Semua sudah. Harapan kami, beri kami ruang untuk bekerja di sana. Kawal kami supaya bisa mempercepat. Sehingga bisa cepat selesai dan cepat dinikmati,” pungkasnya.

Semenntara terkait pembangunan Bendungan Arahmano di Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar sudah bisa difungsikan untuk mengairi areal lahan warga setempat. Hanya saja saat ini belum maksimal, karena masih banyak saluransaluran belum dituntaskan.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy mengakui sudah bisa difungsikannya Bendungan Arahmano untuk mengairi lahan pertanian setempat.

Hanya saja proses pembangunan masih akan terus dilakukan. Karena masih ada saluransaluran yang belum tersentuh.

“Sudah bisa berfungsi.

Sekarang sudah bisa dinikmati. Cuma masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.

Kan belum tuntas, saluran masih banyak yang belum kita selesaikan,” ujarnya saat mendampingi Gubernur NTB menghadiri kegiatan Gotong Royong Serentak di Kabupaten Sumbawa, Minggu (13/1) kemarin.

Dijelaskannya, areal lahan yang diairi Bendungan Arahmano sekitar 900 hektar. Dengan demikian, dimungkinkan mengairi seluruh areal dimaksud. (ind/arn)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 14 Januari 2019

Halaman 8

Target Tiga Kasus Korupsi JAJARAN Polres Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini tengah menyelidiki setidaknya enam kasus dugaan korupsi. Dengan tiga kasus diantaranya ditargetkan masuk tahap penyidikan dan bisa dituntaskan tahun ini. Demikian diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim, AKP Rafles P. Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Sabtu (12/1) kemarin.

Namun karena alasan kepentingan proses penyelidikan, Rafles mengaku belum bisa mengungkap ketiga kasus yang akan ditingkatkan statusnya ke penyidikan pada tahun ini tersebut. “Yang jelas sesuai target ada tiga kasus dugaan korupsi yang tahun ini kita tuntaskan. Dari sekitar enam kasus dugaan korupsi yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” timpalnya.

Apakah ada kasus dugaan korupsi ADD didalamnya?

Rafles mengaku salah satu diantaranya. Tapi ada juga kasus dugaan korupsi yang lain. Karena yang tengah diselidiki pihaknya saat ini bukan hanya kasus dugaan korupsi ADD saja.

Ada juga kasus-kasus dugaan korupsi dari program yang lain.

Diluar itu, pihaknya saat ini juga akan segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim tahun 2017. Kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 500 juta lebih tersebut ditargetkan tuntas bulan ini juga. Mengingat, proses pemberkasan sudah hampir lengkap.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, untuk kelengkapan berkas perkaranya. “Terakhir kemarin Jaksa meminta kita untuk memeriksa saksi ahli dari BPKP perwakilan NTB, terkait hasil audit kerugian negaranya. Dan, kita sudah layangkan surat pemanggilan saksi ahli yang diminta tersebut,” terang Rafles.

Kalau penyidikan kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim tuntas, ditambah tiga kasus dugaan koruspi lainnya, maka tahun ini pihaknya berharap bisa menyelesaikan empat kasus dugaan korupsi. “Kita akui ini cukup berat.

Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, supaya target tersebut bisa tercapai,” tandasnya. (kir) Rafles P. Girsang (Suara NTB/dok)

Hari Ini, ’’Fit and Proper Test’’ Calon Anggota KPU NTB Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan menggelar fit and proper test terhadap delapan peserta calon anggota KPU NTB, Senin (14/1) hari ini di Jakarta.

Kepastian akan digelarnya fit and propertest tersebut disampaikan Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya. Ia mengakui, KPU RI sudah menerbitkan jadwal fit and proper test bagi calon anggota KPU NTB pada hari ini.

“Sesuai jadwal dari KPU RI, besok (hari ini, red) giliran calon anggota KPU NTB jalani fit and proper test oleh KPU RI,” katanya, kepada wartawan Minggu (13/1) kemarin.

Direncanakan fit and proper test bagi calon anggota KPU NTB akan digelar KPU RI selama satu hari.

Adapun Sebelumnya delapan orang hasil penjaringan yang dilakukan oleh tim seleksi (Timsel) KPU NTB, yang kemudian diserahkan kepada KPU RI. Kemudian akan ditetapkan lima calon anggota KPU NTB terpilih periode 2019 - 2024.

Delapan orang tersebut yakni, Agus Hilman, Muhammad Saleh, Rohani Hasmi, Rusdiyanto, Suhardi Soud, Syamsuddin, Yan Marli, dan Zuriati. Dari delapan orang tersebut, dua diantaranya adalah calon petahana yakni Suhardi Soud dan Yan Marli.

Ansori menambahkan, sebelum tanggal 22 Januari nanti, KPU RI sudah akan menetapkan dan mengumumkan lima calon anggota KPU NTB hasil dari fit and proper test tersebut.

Kemudian, lima calon anggota KPU NTB ditetapkan dan diumumkan tersebut akan dikukuhkan dan dilantik sebagai anggota KPU NTB periode 2019 - 2024.

Masa bakti anggota KPU NTB periode 2014 - 2019 akan berakhir tanggal 22 Januari mendatang. Agar tidak terjadi kekosongan pada tanggal 23 Januari anggota KPU NTB terpilih harus sudah dilantik.

“Maksimal tanggal 23 Januari anggota KPU NTB periode 2019 - 2024 harus sudah dilantik,” ungkapnya.

Terkait fit and proper test bagi calon anggota KPU kabupaten kota se NTB. Ansori mengatakan, fit and proper test bagi calon anggota KPU kabupaten/kota hasil seleksi Timsel akan dilakukan oleh anggota KPU Provinsi NTB yang baru. Kemudian hasilnya akan disampaikan ke KPU RI untuk ditetapkan sebagai anggota KPU kabupaten/kota terpilih.

“Setelah anggota KPU NTB baru dilantik, baru akan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota KPU kabupaten/kota,” pungkasnya. (ndi)

Bawaslu Mataram Apresiasi Caleg Turunkan Sendiri APK Mataram - Suara NTB) Kendati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Tim Terpadu Pemkot Mataram belum melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) terpasang di papan reklame.

Namun begitu, sudah banyak calon anggota legislatif (Caleg) yang telah mengindahkan imbauan Bawaslu, agar mereka menurunkan sendiri APK dipasang di papan reklame tersebut.

“Kita apresiasi banyak caleg dengan kesadaran sendiri menurunkan APK dipasang di reklame atau spot berbayar,” kata ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, kepada wartawan Jumat (11/1).

Ia mengatakan, selain caleg dengan kesadaran sendiri menurunkan APK yang dipasang di spot berbayar. Sejumlah caleg pun berinisiatif mengganti sendiri materi terpasang di papan reklame tersebut.

Menurutnya, peserta pemilu diperbolehkan menggunakan spot berbayar. Asalkan materi dalam papan reklame tersebut tidak mengandung unsur kampanye. Seperti menampilkan visi misi, nomor urut dalam daftar caleg dan logo partai. “Jika tidak ada unsur kampanye tidak masalah. Silahkan dipasang,” ucapnya.

Hasan mengatakan, Ia tidak menepis jika banyak juga peserta Pemilu terutama caleg yang tidak memahami terkait larangan pemasangan APK di papan reklame tersebut.

Namun, dengan surat imbauan dilayangkan Bawaslu kepada parpol peserta Pemilu untuk menertibkan APK di spot berbayar. Sejumlah caleg pun dengan kesadaran sendiri menertibkan sendiri APK tersebut.

“Karena banyak tidak paham, setelah dijelaskan Bawaslu, mereka dengan sadar turunkan APK dipasang spot berbayar,” imbuhnya.

Kendati demikian. Masih banyak juga caleg peserta Pemilu yang masih bandel dengan tidak menurunkan APK terpasang papan reklame tersebut.

Hasan menegaskan, pada prinsipnya, Bawaslu sudah sangat siap melakukan penertiban terhadap APK dipasang di papan reklame tersebut. Hanya saja Bawaslu tidak memiliki personel dan alat untuk menertibkan APK di papan reklame tersebut. (ndi)

(Suara NTB/dok)

BANGUNAN - Bangunan PT APC yang berada di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur.

Kejari Lotim SP3 Dugaan Korupsi Korporasi PT APC Mataram (Suara NTB) Kejari Lombok Timur memutuskan untuk menghentikan penyidikan dugaan korupsi penggunaan lahan dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Jaksa penyidik gagal menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus yang menetapkan tersangka korporasi tersebut.

“Tidak ditemukan bukti, kerugian negara,” kata Kepala Kejari Lombok Timur, Tri Cahyo Hananto ditemui akhir pekan lalu di Mataram.

Dia menjelaskan penghentian diputuskan setelah menerima hasil audit dari Tim dari Kemen LHK sudah turun pada September 2017. Ke titik lokasi keberadaan bangunan milik

PT APC di kawasan Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur.

“Kan awalnya PT APC yang memanfaatkan kawasan hutan diduga merugikan negara, ternyata tidak ada kerugian negara,” jelasnya. Meski sebagian bangunan milik PT APC tidak memiliki izin penggunaan kawasan hutan.

“Tidak ada, izin tidak ada.

Tapi urusannya itu jangan tanyakan sama saya. Ke kehutanan itu,” ucapnya.

Perihal setoran Rp110 juta dari PT APC kepada mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTB, berinsial AP juga menurutnya tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

“Cek itu belum diapa-apakan belum dicairkan,” beber Tri.

Soal Parpol, Rohmi Belum Tentukan Sikap Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, belum mau bergabung lagi dengan salah satu partai politik setelah dirinya keluar dari Partai Demokrat. Ia lebih memilih fokus bekerja menjalankan tugasnya sebagai orang nomor dua di NTB. “Belum, belum, masih fokus kerja,” katanya kepada Suara NTB, saat dikonfirmasi usai ia nonton bareng film MatahariMatahari di Taman

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Budaya, Sabtu (12/1) malam lalu.

Belakangan ini, banyak muncul spekulasi politik di kalangan elit politik di NTB terkait arah politik dari orang nomor dua di NTB itu. Jika ia akan masuk partai politik, apakah Rohmi akan masuk Partai Nasdem atau Partai Golkar?

Pertanyaan itu mulai mencuat ke permukaan setelah para elit NW lainnya menghadirkan sejumlah kejutan politik. Kejutan pertama ketika sejumlah elit NW yang berada di Partai Demokrat secara berjamaah keluar dan masuk Partai Nasdem. Mereka adalah saudara Rohmi Djalilah, H.M. Syamsul Luthfi dan Suaminya H. Khairul Rizal beserta beberapa elit NW lainnya.

Situasi politik yang diperlihatkan oleh para elit NW tersebut kemudian melahirkan

spekulasi politik bahwa gerbong NW akan menguasai Nasdem setelah keluar dari Demokrat.

Karena Rohani sendiri juga ikut keluar dari Demokrat bersama sang adik, yakni mantan Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Nasdem pun sangat percaya diri bahwa kedua tokoh tersebut bakal ikut bergabung bersama Nasdem. Bahkan Nasdem telah menyiapkan posisi strategis bagi Rohmi dan TGB jika bergabung.

Namun kejutan politik kembali dipertontonkan oleh TGB, dengan mengejutkan ia memilih bergabung dengan partai Golkar, padahal beberapa hari sebelumnya ia telah diklaim oleh Ketua Umum Nasdem bahwa TGB telah masuk Nasdem.

Dengan bergabung TGB ke Partai Golkar, membuat sepekulasi politik terhadap Rohmi semakin seru. “Golkar atau Nasdem, juga belum, nanti kita lihat, sekarang masih konsentrasi dan fokus bekerja,” kata Rohmi kembali menegaskan. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Dugaan Penyelewengan Insentif Marbot

Polisi Selidiki Dugaan Tindak Pidana Korupsi Praya (Suara NTB) Kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot masjid di Kecamatan Praya Barat oleh oknum kecamatan, Ka, mulai diselidiki aparat Polres Lombok Tengah (Loteng). Selain menyelidiki dugaan penggelepan, polisi juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi (tipikor) dalam perkara tersebut. Hal itu diakui Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles P. Girsang, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (12/1) kemarin.

Sejauh ini, pihaknya sudah memeriksa setidaknya empat orang saksi pada tahap awal.

Jumlah saksi kemungkinan masih akan terus bertambah.

Karena pihaknya juga baru melayangkan panggilan untuk beberapa saksi tambahan lagi. Termasuk sejumlah marbot masjid yang dana insentifnya diduga diselewengkan.

“Untuk marbot totalnya ada sekitar 89 orang. Tapi kemu-

ngkinan hanya beberapa saja yang akan kita panggil dan mintai keterangannya sebagai sampel saja. Tidak seluruhnya akan dipanggil,” ujar Rafles.

Ia menjelaskan, ada dua unsur pidana yang diselidiki pihaknya dalam kasus tersebut. Tindak pidana umum berupa penggelapan serta tindak pidana korupsi. Dan, dari hasil pengumpulan bahan dan keteragan yang dilakukan pihaknya, bisa dikatakan kedua-duanya sudah memenuhi unsur. Tinggal diperkuat dengan minimal dua alat bukti.

“Dari informasi yang kita peroleh termasuk dari informasi di media massa, arah kasusnya jelas. Bisa ke tindakan pidana umum atau korupsi,” tegasnya.

Namun tentu untuk memperkuat dugaan yang ada, butuh alat bukti pendukung yang kuat.

Itulah yang saat ini tengah dilakukan pihak kepolisian.

Rafles pun mengaku kalau posisi kasusnya tidak terlalu sulit, cukup sederhana. Sehing-

ga pihaknya menargetkan kasus tersebut bisa tuntas secepatnya dalam tahun ini juga.

Meski demikian, tetap dukungan dari masyarakat sangat diharapkan. Terutama para pihak yang dipanggil, diharapkan bisa kooperatif. Supaya kasusnya tuntas secepatnya.

“Untuk kerugian negara, nanti kami akan coba koordinasikan dengan Inspektorat Loteng. Kalau bisa dilakukan audit. Sebagai pelengkap berkas perkara kasus ini,” pungkas pria asal Medan ini.

Sebelumnya, beberapa pihak mendorong kasus tersebut akan diproses secara hukum. Termasuk Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT. Karena apa yang dilakukan oleh oknum kecamatan Ka, tersebut sudah sangat keterlaluan.

Sampai tega menyelewengkan dana insentif marbot masjid yang merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap pengabdian para masjid masjid tersebut. (kir)

Sebelumnya dalam kasus itu, Kejari Lotim menetapkan PT Autore Pearl Culture (APC) sebagai tersangka korupsi korporasi dugaan pemanfaatan lahan hutan lindung Sekaroh. Bersama dengan mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTB, AP. Jaksa kala itu menggunakan pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 13 dan atau pasal 15 dan atau pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2007, PT APC memperoleh izin perluasan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, diantaranya di perairan Dusun Sunut, Dusun Temeak, dan Dusun Telone, Desa Pamongkong, Kecamatan Jerowaru.

Konsesi lima titik di Jerowaru memerlukan lokasi strategis untuk mendukung kegiatan perusahaan. Lokasi terdekat dengan sejumlah titik konsesi yakni Hutan lindung Sekaroh RTK 15. Base camp PT APC berdiri di lahan seluas 1 hektare diduga masuk kawasan hutan lindung Sekaroh. (why)

Aksi Kodim 1608/Bima Cegah Konflik Air hingga Bersih Pantai Mataram (SuaraNTB) Dua kegiatan sosial dan lingkungan dilakukan Kodim 1680/Bima. Minggu (13/1) kegiatan bersih pantai di Pantai Kalaki Kabupaten Bima. Sebelumnya, jajaran TNI setempat membantu mencegah konflik air di Kecamatan Madapangga.

Pada kegiatan Minggu pagi, puluhan pemuda berpakaian karate berjajar di sepanjang pantai. Mereka Sinsei Dojo Karate Koramil Woha, memungut sampah-sampah yang mengotori permukaan pantai.

Sensei Serma H. Furqan memimpin langsung aksi bersih-bersih sampah tersebut.

Setelah pembersihan sampah selesai, mereka memulai kegiatan latihan.

“Semangat kepedulian terhadap lingkungan selaras dengan jiwa dari olahraga karate dan ini benar-benar ingin ditanamkan kepada para karateka binaannya yang rata-rata masih berusia belasan tahun,” kata Dandim 1608/Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra.

Menurutnya, disiplin, kepedulian terhadap lingkungan, empati kepada sesama, merupakan beberapa karakter yang sangat penting dimiliki dan ditanamkan kepada para generasi muda.

“Saya sangat bangga dan mendukung apa yang digelorakan oleh para Sinsei Dojo Karate Koramil Woha,” ungkapnya.

Sementara Sabtu (12/1) lalu, anggota Koramil Bolo turun ke mata air hutan Madapangga untuk melakukan perbaikan pipa.

Kegiatan ini berawal dari aksi warga Desa Rade Kecamatan Madapangga yang menuntut distribusi air. Kendalanya, dugaan pembocoran pada pipa air yang mengalir ke Desa Rade.

Setelah melalui proses mediasi dan musyawarah dengan unsur Muspika, disepakati untuk dilakukan pengecekan pada sepanjang jalur pipa air terutama di persawahan di Desa Monggo.

Akhirnya pada Sabtu pagi, dilaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan pusat penampungan air PDAM untuk wilayah Madapangga, sekaligus pengecekan jalur pipa air.

“Saat itu dilakukan perbaikan. Diharapkan dengan pembenahan ini, tidak lagi terjadi kendala saluran air menuju ke Desa Rade,” ujarnya.

Terlihat dalam kegiatan tersebut, Babinsa Desa Rade Pelda Ruslan beserta beberapa anggota Koramil Bolo yang langsung turun ke tempat penampungan air dan juga langsung mengecek saluran air.

“Dengan penuh rasa tanggung jawab, para Babinsa tak ragu untuk berbasah basah bersama masyarakat lainnya,” ujar Dandim memberi apresiasi. (ars/*)

(Suara NTB/kodim 1608/bima)

PERBAIKI PIPA AIR - Kegiatan anggota Kodim 1608/Bima bersama warga memperbaiki pipa air di Madapangga.

SUARA NTB

Senin, 14 Januari 2019

Halaman 9

Tersangka Pembunuh Kadus Diringkus Polisi Giri Menang (Suara NTB) Nasib naas menimpa Sanim (45) warga Dusun Batu Sati Desa Kedaro Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Sanim yang diketahui menjabat Kepala Dusun itu tewas dibacok oleh warganya sendiri hingga tewas. Pembunuhan korban diduga bermotif dendam.

Kejadian naas itu menimpa korban pada Jumat (11/1) sekitar pukul 21.00 wita. Pelaku yang tak lain ada hubungan keluarga dengan korban pun telah diamankan ke Mapolres Lobar.

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan, korban diduga bermain hati dengan salah satu teta-

ngganya, MK (43). Tak terima ibunya yang diselingkuhi korban, anak kandung dari MK berinsial MJ (34) pun membunuh korban di persawahan tak jauh dari rumah korban.

Menurut keterangan warga setempat, korban malam itu bertamu ke rumah salah satu warganya yang hendak membahas tentang penyelesaian adat perkawinan warganya dengan sejumlah tokoh di sana. Namun acara musyawarah belum selesai, korban ditelepon oleh salah seorang yang diduga MK (43), wanita selingkuhannya. Tanpa berpikir panjang, korban minta izin meninggalkan arena pertemuan dengan alasan ada tamu di rumahnya.

“Pada malam sesaat sebelum kejadian kami memang berkumpul di rumah pengantin yang akan kita selesaikan.

Saya lihat kadus ditelepon tiga kali namun kadus tidak menjawab telepon tersebut. Dia selalu rijek. Selang beberapa lama Sanim pamitan sama kita untuk pulang.” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (12/1).

Sekitar setengah jam kemudian warga dihebohkan dengan kejadian bahwa sanim (45) telah meninggal.” Saya

kaget mendapat informasi Sanim meninggal, dibunuh dengan kepala ditebas dan sebagian badannya dibacok hingga berlumuran darah dan tewas. Tempat kejadian tersebut hanya seratus meter dari rumah korban di tengah sawah.” lanjutnya.

Kapolsek Sekotong Iptu I Made Susila Artana membenarkan informasi tersebut. Pihaknya langsung menginstruksikan jajarannya dan di-back up Satuan Sabhara Polres Lombok Barat turun ke lokasi melakukan penanga-

(Suara NTB/Ist)

PEMBUNUHAN - Lokasi pembunuhan korban di tengah sawah berjarak tak jauh dari rumah korban di Kedaro, Lobar. nan. “Ya, sementara ini tersangka sudah kita amankan satu orang di Polres dan sementara kita masih melakukan penyelidikan. Selain pelaku, kita amankan juga MK,”jelas dia. Pelaku kata dia, diaman-

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA DR.2569 CQ NOKA/NOSIN :MHIJFW11GK434795/ J F W 1 E - 1 4 3 9 7 7 2 AN.WIYATUN HLG D’SKTR AMPENAN

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

q

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

kan beberapa jam setelah kejadian itu. Pihak kepolisian juga sudah memeriksa saksisaksi. (her)

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 14 Januari 2019

Kepengurusan PTMSI NTB Semakin Gemuk Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga tenis meja NTB telah merampungkan susunan kepengurusan PTMSI NTB periode 2019-2023. Jumlah komposisi kepengerusan PTMSI NTB dengan Ketua Umum terpilih, Teddy Sanyoto diakui lebih gemuk dari kepengurusan sebelumnya.

Ketua Harian PTMSI NTB Demisioner, H. Sudarman yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (13/1) membenarkan bila komposisi kepengurusan PTMSI NTB yang baru lebih gemuk dibandingkan jumlah kepengurusan yang sebelumnya. Bila sebelumnya 29 orang kini dikepengurusan yang baru bertambah tiga orang menjadi 32 orang.

“Jumlah kepengurusan PTMSI NTB yang sekarang lebih banyak yakni 32 orang. Kalau dulu hanya 29 orang,” ucapnya. Penambahan jumlah kepengurusan tersebut kata Sudarman mengacu pada Anggaran Dasar (AD) ART PTMSI. Selain itu banyaknya pengurus diharapkan mampu memaksimalkan kerja masing-masing Bidang. Target kedepan pengurus PTMSI NTB dapat bekerja lebih maksimal lagi.

Ditanya soal kapan kepengurusan PTMSI NTB dilantik, Sudarman mengatakan belum tahu. Pasalnya KS kepengurusan PTMSI NTB baru direkomendasi oleh KONI NTB, dan saat ini SK kepengurusan sudah di kirim ke PB PTMSI. Setelah disahkan oleh PB PTMSI baru direncanakan agenda pelantikan.

“Kami masih menunggu pengesahan dari PB PTMSI. Kalau sudah disahkan baru diagendakan jadwal pelantikan,” jelasnya. Sebagaimana diketahui Ketua PTMSI NTB dijabat oleh Teddy Sanyoto memggantikan ketua umum demisioner, Suryadi Jaya Purnama. (fan)

SUARA NTB

Halaman 10

Berbagi Sumber Daya Demi Bisa UNBK

Mataram (Suara NTB) – Seluruh Madrasah Aliyah (MA) dan Madarasah Tsanawiyah (MTs) di NTB ditargetkan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Salah satu cara yang digunakan dengan cara berbagi sumber daya atau resource sharing antar sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Hj. Eka Muftati’ah dihubungi Jumat (11/1) mengatakan, MA dan MTs tahun ini ditargetkan 100 persen UNBK. “Kecuali yang di lokasi yang terdamp-

ak gempa,” katanya.

Penyelenggaraan UNBK juga menggunakan berbagi sumber daya atau resource sharing antar madrasah atau sekolah. Menurut Eka, tahun ini ada 18 madrasah swasta yang memperoleh bantuan komputer dari Kemenag Pusat.

“Penyelenggaraan unbk menggunakan cara resource sharing antar madrasah/ sekolah,” katanya.

Eka juga menyampaikan, untuk kebutuhan sarana prasana madrasah dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

untuk pengadaan server atau komputer client. Terkait dengan pembinaan atau sosialisasi sudah dilakukan pihaknya dari bulan Juli 2018. Dimulai dari rapat evaluasi ujian madrasah sampai dengan pembinaan di kabupaten/kota bahkan di tingkat Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

“Jumlah madrasah yang ujian dengan moda UNBK maupun UN Kertas Pensil (UNKP) masih kita data karena ada pergeseran dari yang

menggabungkan menjadi mandiri,” pungkasnya.

Jadwal UN MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. UN MTs pada tanggal 22-25 April 2019, sedangakn UN Program Paket B/Wustha pada tanggal 10-13 Mei 2019. (ron)

Seleknas Pra-Olimpiade, Panjat Tebing Kirim Empat Atlet Mataram (Suara NTB) Pengurus Besar (PB) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) akan melaksanakan Seleksi Nasional (Seleknas) atlet Pra-Olimpiade yang di gelar Jakarta pertengahan tahun 2019. Pihak Pengprov FPTI NTB siap menurunkan sebanyak empat di ajang seleksi atlet nasional itu.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FPTI NTB Demisioner, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (13/1) mengatakan, sebanyak empat atlet siap diturunkan di ajang Seleknas itu, yakni dua atlet putra dan dua atlet putri. Dua atlet putra adalah Azhar Wan Akbar, Fauzan Nurul Islam, sementara dua atlet putrinya Nurul Iqomah dan Anggun Yolanda.

“Keempat atlet ini merupakan atlet terbaik NTB. Mereka layak dipersiapkan untuk mewakili NTB mengikuti Seleknas atlet Pra-Olimpiade,” ucapnya.

Lanjutnya, sebelum menurunkan atlet di Seleknas persiapan Pra-Olimpiade, panjat tebing NTB telah mengusulkan sebanyak 13 atlet mengikuti Pelatda Mayung 2019.

Mereka adalah Azhar Wan Akbar, Fauzan Nurul Islam, Joni Kasria, Yus Milyadin, M. Aldi Satria, Adit Septiwan, Imam Fathurahman, Akbar Rifky, Nurul Iqamah, Anggun Yolanda, Mega Mustika, Ayu Fathullah dan Anggi Aisallsabila.

Sebanyak 13 atlet itu adalah atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Belasan atlet itu rencananya akan dipersiapakan mengikuti Pra-PON Panjat Tebing yang akan berlangsung di Sulawesi Selatan (Sulsel) bulan Agustus 2019. “Kita berharap sebanyak 13 atlet yang diusulkan masuk Pelatda Mayung 2019 bisa diakomodir. Kalau tidak bisa diakomodir semua, sisanya akan dipelatda desentralisasi oleh cabor,” jelasnya. (fan)

SMKN 2 Mataram Matangkan Uji Kompetensi Keahlian Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Mataram menargetkan sukses pelaksanaan UNBK. Sejak beberapa waktu terakhir, sekolah ini telah intensif mempersiapkan berbagai hal terkait dengan kesiapan UNBK. Ternasuk mempersiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

Wakasek Humas SMKN 2 Mataram, Sulman Haris, menjelaskan tahun ini jumlah peserta UNBK sebanyak 460.

Jumlah itu turun dari tahun lalu 415. Lebih jauh diungkapkan bahwa kesiapan UNBK diakuinya sangat matang. Saat ini sedang dalam tahap pengayaan. “Persiapan UNBK sedang pengayaan mulai sejak 10 Januari,” ujarnya.

Sementara persiapan pelaksanaan uji kompetensi keahlian akan dilakukan pada 25 Januari. Setiap siswa harus lulus uji kompetensi keahlian sebagai wujud keahlian siswa. “Harus lulus karena satu paket dengan yang lain lain,” ungkapnya.

Tes uji kompetensi keahlian dilakukan oleh assessor berasal dari dunia usahakn dan dunia industri (DU DI) yang ditunjuk sebagai mitra oleh sekolah. Adapun DU/DI yang jadi mitra sekolah seperti STMIK, dan swalayan Rubi. “Jadi ini tolak ukur bagian penting untuk pemenuhan kompetensi keahlian anak sesuai dengan jurusan,” kata Sulman.

Lebih jauh Sulman, menyebut persiapan UKK menyangkut keahlian masing masing sudah siap. Kondisi laboratorium komputer dan ruang praktikum tiap jurusan juga sudah siap.

Sebagai upaya pematangan, nanti akan ada pembekalan khusus dari tim untuk mempertajam kembali kemampuan mereka karena pada saat duduk di kelas II mereka telah itu melaksanakan praktik kerja lapangan. “Pembelajaran sudah di lab masing masing, melihat langsung kemampuan siswa. Ini ruhnya karena rata rata mereka enjoy k a r e n a sudah terlatih,” pesannya. (dys)

Sulman Haris

(Suara NTB/dys)

TENTANG RUMPUT – Para pelajar SMPN 7 Mataram sedang belajar tentang rumput. Sekolah ini tengah menyiapkan diri menjadi sekolah adiwiyata.

SMPN 7 Mataram Bersiap Jadi Sekolah Adiwiyata Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah di Kota Mataram masih belum banyak yang mengikuti program adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup. Padahal keberadaan sekolah yang mengikuti program adiwiyata sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala SMPN 7 Mataram, H. Muhammad Sibawaih, menjelaskan bahwa mulai tahun ini, pihaknya akan mengembangkan sekolah adiwiyata. Hal demikian sebagai bukti kepeduliaan sekolah terhadap pelestarian lingkungan. “Inginnya hijaukan kembali taman. Kita ingin jadi sekolah hijab apalagi susah musim hujan,” katanya.

Berdasarkan aturan, sekolah yang

masuk dalam kategori adiwiyata tidak hanya karena di sekolah bersangkutan terdapat areal tanaman pepohonan dan kolam, akan tetapi juga harus mengajukan dirinya untuk mengikuti program sekolah berbasis lingkungan tersebut (adiwiyata).

Kategori adiwiyata diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang mengajarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki banyak instrumen. Salah satunya ialah bagaimana sekolah mengolah limbah sampah yang dihasilkan.

“Itu semua merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Dalam konteks kurikulum juga dikembangkan mata pelajaran yang berbasis lingkungan termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan kearifan lokal. Di SMPN 7 Mataram, pengembangan pelajaran terintegrasi dengan lingkungan juga dilakukan.

Paradigma ini penting karena kondisi lingkungan sekitar Kota Mataram berumah seiring cuaca yang kian tak menentu.

Siswa-siswi di tempat itu kini digerakkan untuk menanam pohon dan rumput di sekitar area sekolah. Mereka diberikan kesadaran terhadap lingkungan. Maka dari itu, siswasiswi diarahkan menanam rumput masing-masing satu meter.

“Anak anak kita gerakkan hijaukan sekolah ini. Anak anak diberikan kesempatan memahami rumput masing masing satu meter per siswa,” jelasnya.

Sibawaih, menambahkan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya.

“Lomba yang lain kita sudah dapatkan, tinggal sekolah adiwiyata yang belum. Kita canangkan tahun ini agar sekolah adiwiyata. Kita hijaukan kita bikinkan taman di depan,” pungkasnya. (dys)

Tak Ikut Simulasi UNBK akan Komite Sekolah SDN 19 Ganggu Persiapan Sekolah Cakranegara Terbentuk

Mataram (Suara NTB) – Simulasi pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sudah dilaksanakan pada Desember tahun 2018 lalu.

Namun ada sejumlah sekolah yang tidak bisa mengikuti karena pendataan yang belum selesai, atau fasilitas penunjang UNBK yang belum lengkap. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu persiapan sekolah menghadapi UNBK. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, banyak sekolah tidak ikut simulasi pertama yang dijadwalkan pada bulan Desember lalu. Selain fasilitas belum lengkap, sekolah juga belum melengkapi pendataan secara kurikulum. “Karena jumlah siswa itu, yang tidak cocok dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Banyak sekolah kelabakan, jadi terkendala saat simulasi pertama,” katanya, saat dihubungi akhir pekan kemarin.

Umar menegaskan, jika sekolah tidak mengikuti simulasi, makan akan sangat mengganggu persiapan UNBK. Sekolah akan kesulitan mengetehui kekurangan dari persiapan mereka, seperti fasilitast atau sistem UNBK nanti. “Itu kalau dia (sekolah) tidak ikut simulasi, dia tidak akan tahu kekurangannya apa,” kata Umar.

Ia berharap pada simulasi pe-

riode kedua, semua sekolah bisa mengikuti simulasi sehingga bisa melihat seperti apa kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk simulasi kedua nanti, menurutnya pihaknya sudah memiliki 80 persen data yang sudah valid.

“Tinggal sekian persen siswa yang nomor induk nasionalnya tidak sesuai. Yang jadi kendala juga, nomor ujian nasional ndak masuk, tapi sekarang sudah valid semua, 3 sampai 5 persen yang masih kita benahi,” kata mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini.

Terpisah, Wakil Kepala SMAN 9 Mataram, bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., mengakui SMAN 9 Mataram yang kelas XII tahun ini merupakan siswa SMKN 8 Mataram sebelumnya, tidak bisa mengikuti simulasi pada bulan Desember 2018 lalu. Hal itu dikarenakan ruang laboratorium yang mengalami kerusakan akibat gempat. Ditambah lagi saat itu, siswa sedang mengikuti kegiatan Praktik Kerja Industri di Rumah Sakit.

“Uji coba tahap dua di bulan Januari ini akan dilakukan dengan ruang pengganti seadanya yang cukup representatif,” ujarnya.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/

2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dila k s a n a k a n pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. (ron)

Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama sempat vakum, Komite Sekolah SDN 19 Cakranegara akhirnya terbentuk. Pemilihan secara musyawarah dan mufakat dilakukan pada Sabtu, (12/1).

Kepala SDN 19 Cakranegara, Sri Hartini, menjelaskan pembentukan pengurus Komite Sekolah yang baru karena pengurus Komite Sekolah yang lama minta diganti karena soalnya sudah lulus di sekolah itu. “Memilih secara aklamasi,” ungkapnya.

Sebelum memilih secara musyawarah dan mufakat, pihaknya telah berkonsultasi dengan Dewan Pendidikan Kota Mataram, selaku yang paling memahami lembaga ini. “Sudah kita baca aturan yang baru kita undang dari Dikdas aturannya sudah kita kopi. Kita konsultasi dengan dewan pendidikan,” jelasnya.

Kata Sri Hartini, penunjukan komite tidak boleh asal main tunjuk. Sehingga yang jadi calon komite ini harus tahu apa tugasnya agar mampu bersinergi dalam membangun sekolah.

Sementara berdasarkan aturan baru, tidak boleh ada anggota komite yang berasal dari pendidik. Begitupun dari kalangan anggota DPRD juga dilarang, sehingga pengurus yang baru harus steril dari pihak yang dilarang oleh aturan itu.

“Kita berharap agar bisa saling mendukung dalam kemajuan sekolah ini,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya sekarang ini akan membuatkan kantor Komite Sekolah.

Sebelumnya kantor Komite Sekolah belum ada. Adanya kantor Komite Sekolah diharapkan mampu semakin membuat kinerja pengurus komite semakin baik. “PerlaSri Hartini han karena anggarannya belum cukup,” ungkapnya. (dys)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 14 Januari 2019

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan NTB Bebas Sampah (Zero Waste) 2023. Pengurangan produksi sampah akan dimulai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Dr. Ahmad Fathoni, SP, MT mengatakan mulai pekan kemarin seluruh OPD harus mengurangi penggunaan plastik dan kertas. Dinas LHK NTB akan melakukan penilaian kepada seluruh OPD, Juni mendatang.

Jika ada OPD yang buruk pengelolaan sampahnya atau kantor OPD jorok, maka Kepala OPD akan direkomendasikan diganti. Fathoni mengatakan program ini di bawah pengawasan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. “Kalau dia tidak taat, artinya kantor OPD jorok, kita kasih sertifikat merah. Artinya direkomendasikan untuk diganti Kepala OPD-nya. Yang merah nanti ditegur ibu Wakil Gubernur. Karena ini di bawah pengawasan Ibu Wakil Gubernur,” kata Fathoni dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (12/1).

Ia menyebutkan ada tiga kategori OPD nantinya setelah dilakukan penilaian oleh Dinas LHK. Pertama, OPD yang kategori merah. OPD masuk kategori merah apabila pengeloaan sampah buruk. Kategori kuning apabila ada kekurangan-kekuragan yang masih bisa diperbaiki.

Fathoni mengatakan pada Januari ini pihaknya akan fokus melakukan sosialisasi ke seluruh OPD. Mulai Februari akan dilakukan pembinaan. Sedangkan penilaian kepada OPD akan dilakukan Juni mendatang.”Akan ada raport OPD setiap bulan,” terangnya.

Mulai Januari ini, seluruh rapat di OPD lingkup Pemprov NTB tidak ada lagi penggunaan plastik dan mengurangi penggunaan kertas. Makanan akan dibungkus menggunakan bahan-bahan organik. Begitu juga gelas untuk minum, tidak lagi menggunakan air kemasan gelas.

“Semua snack atau kue tak boleh dibungkus plastik. Tapi dibungkus pakai daun pisang. Kertas undangan diminimalisir. Hanya untuk arsip saja. Kalau undangan ke OPD-OPD, kirim via WA (Whatsapp). Karena kalau pakai email agak malas buka. Atau kalau tidak membuka WA dihubungi lewat telepon,” tuturnya.

Setiap OPD akan ada dua petugas yang khusus menangani sampah. Kemudian Dinas LHK akan menerjunkan 14 petugas setiap hari untuk keliling ke seluruh OPD melakukan pemantauan dan pembinaan.

Produksi sampah di NTB dalam sehari sebanyak 3,5 juta kilogram. Dari jumlah produksi sampah sebanyak itu, baru 17 persen atau 600.000 kg yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, 2,9 juta kg dibuang sembarangan.

Dari sisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), NTB masih berada di bawah Bali dan NTT. Tahun 2017, IKLH NTB sebesar 56,99. Sedangkan Bali dan NTB sudah mencapai 70.06 dan 61,81. Angka IKLH NTB juga masih berada di bawah rata-rata nasional, sebesar 66,88.

IKLH terdiri dari tiga komponen yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Air di NTB paing rendah, yakni 20,25. Sedangkan indeks kualitas udara cukup baik, berada di atas rata-rata nasional yakni 88,02. Begitu juga indeks kualitas tutupan lahan juga masih lebih baik dari nasional sebesar 61,27. (nas)

Pengaruhi Pengurusan NIP Dari Hal. 1 Kalau pendidikan ada sertifikasi pendidik,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (12/1).

Ia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan tes kesehatan dan psikologi bagi 380 pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi beberapa waktu lalu. Setelah tes kesehatan, dilanjutkan dengan pemberkasan. ‘’Pemberkasan yang tentu lebih teliti. Kalau berkasberkasnya kurang, ada yang membuat keterlambatan terhadap pengurusan NIP. Pemberkasan ini sampai 14 Januari,’’ ujarnya.

Fathurrahman menjelaskan jika ada ijazah yang hilang, maka CPNS harus mengurusnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan BKN. Seperti membuat keterangan dan lainnya.

Hasil seleksi CPNS 2018 untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota telah keluar dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Khusus untuk Pemprov NTB, jumlah pelamar yang dinyatakan lu-

lus menjadi CPNS berdasarkan hasil validasi yang dilakukan Panselnas sebanyak 380 orang.

Dengan hasil validasi Panselnas ini, maka jumlah formasi CPNS 2018 untuk Pemprov NTB yang tak terisi bertambah satu formasi, sehingga menjadi 53 formasi yang lowong.

Dari 433 formasi yang diperoleh Pemprov tahun 2018 sebanyak 380 formasi yang terisi. Sisanya, 53 formasi yang lowong. Formasi yang tak terisi tersebut, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang doker gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang, sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang.

Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang. Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru nautika kapal penangkap ikan ahli pertama 8 orang. (nas)

Harus Tingkatkan Kualitas Dari Hal. 1 Kalau betul memaknai lokal sesuai perundang-undangan yang mengatur PBJ, akan menemukan jawabannya,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M. TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/1) siang.

Menurutnya, kontraktor lokal masih kalah saing dengan kontraktor luar. Sehingga perlu peningkatan profesionalisme kontraktor lokal. Agar mereka dapat bersaing dengan kontraktor-kontrak lainnya. ‘’Kalau ndak bisa. Kita hanya akan debat kusir. Lupa meningkatkan profesionalisme. Orang sudah bicara isi konten. Kita hanya sebatas kulit,’’ katanya.

Ardi mengatakan, kunci agar kontraktor lokal dapat bersaing dengan kontraktor

luar adalah peningkatan kualitas. Jika kontraktor lokal berkualitas, maka akan mampu bersaing dengan kontraktor lainnya sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH yang dikonfirmasi perlunya regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengakomodir kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek di NTB masih belum siap memberikan tanggapan. Menurutnya, monopoli proyek yang dilakukan BUMN terhadap pelaksanaan proyek-proyek besar di daerah ini perlu dikaji dan dibicarakan lebih mendalam dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. (nas)

Udara Panas di NTB Dipicu Gerak Semu Matahari Dari Hal. 1 ‘’Panas tersebut merupakan panas yang terakumulasi sebelumnya dari matahari pada siang hari,’’ ujarnya menjelaskan.

Lanjutnya, karena panas yang seharusnya terlepas ke angkasa tertahan oleh awan, sehingga udara panas terje-

bak di permukaan bumi dan menyebabkan suhu semakin panas. ‘’Intinya, kejadian cuaca panas dan terik di NTB lebih sering terjadi pada pada bulan-bulan puncak musim kemarau tetapi juga bisa terjadi pada saat musih penghujan,” pungkasnya. (ars)

Kajati NTB Benahi Internal Kampanye Stop Penggunaan Sedotan Plastik oleh Golden Palace Hotel Lombok agar Bebas Korupsi (Suara NTB/ars)

Kantor Jorok, Kepala OPD akan Diganti

Halaman 11

Arif Mataram (Suara NTB)Belum banyak yang bisa disampaikan Kajati NTB Arif, SH.,MH terkait penanganan perkara. Agenda umum yang disampaikan, terkait rencana reformasi birokrasi internal, agar Kejati NTB jadi zona berintegritas dan bebas korupsi.

“Makanya saya ingin internal solid dulu. Artinya untuk wilayah bebas korupsi, ini kan komitmen yang memang harus dibangun,” kata Kajati NTB akhir pekan kemarin. Tuntutan reformasi birokasi ini memang diakuinya cukup berat.

Bukan saja soal pelaksanaan teknis, tapi komitmen moral bersama secara internal untuk mewujudkannya. Bagi Arif, tidak ada artinya jika komitmen itu hanya keinginannya sebagai atasan. Harus didukung jajarannya. “Itu yang saya maksud, saya tidak bisa sendiri kalau tidak didukung teman - teman,” tegasnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) memang sedang mencanangkan tiga agenda sekaligus pembenahan instansi pemerintah pelayan masyarakat.

Pertama pencanangan Zona

Integritas (ZI), kedua zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan zona Wilayah Bersih Melayani (WBM).

Tiga agenda ini akan jadi prioritas pihaknya sebagai sarana pembenahan internal.

Bagaimana menerapkan pelayanan sesuai SOP, termasuk dalam penanganan laporan masyarakat. ”Jadi birokrasi bebas melayani dan cepat, saya pikir itu prioritas juga,” pungkasnya.

Para pegiat antikorupsi melihat pekerjaan Kajati NTB yang baru cukup berat, baik secara internal maupun eksternal.

Menurut Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB, Heru Satriyo, Kajati NTB memang punya pekerjaan berat soal pembenahan internal. Mulai dari penanganan kasus korupsi di Pidsus maupun kinerja TP4D. Ia sebelumnya meminta Kajati melakukan evaluasi menyeluruh karena jajaran di Pidsus dinilai belum totalitas.

Sejumlah pihak yang seharusnya turut diseret, seperti dalam kasus merger PT. Bank BPR NTB dan kasus Bank NTB yang belum sampai menyentuh petinggi dua BUMD tersebut.

Selain itu, masukan disampaikan untuk evaluasi agar TP4D bekerja secara profesional. Jangan, kata dia, terkesan sebagai tameng ketika pekerjaan proyek terindikasi bermasalah.

Reformasi baginya penting, untuk menghindari praktek dagang perkara. Jangan sampai proses penanganan perkara yang berlanjut atau dihentikan, karena pesanan pihak tertentu. Dia khawatir, pesanan tersebut menyuburkan praktik dagang perkara yang tidak gratis. “Saat ini sedang ramai OTT oleh KPK. Untuk itu, penting bagi Kajati menjaga jajarannya dari praktik suap dan gratifikasi,” ujarnya mengingatkan. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Penggunaan sedotan plastik di negara Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia , hal ini dibuktikan dengan data yang dikumpulkan oleh Divers Clean Action. Mereka memperkirakan pemakaian sedotan di Indonesia setiap harinya mencapai 93.244.847 batang. Turut prihatin terhadap masalah limbah sedotan plastik yang kian mengancam bumi dan perairan global, Management Golden Palace Hotel Lombok berupaya untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik salah satunya dengan tidak lagi menggunakan maupun menyediakan sedotan plastik di area hotel lantaran sedotan plastik yang hanya digunakan sesaat itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk terurai dan remahan plastik atau mikroplastik dari sedotan yang masuk ke lautan akan dimakan binatang laut yang akhirnya akan dikonsumsi manusia. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi lingkungan serta kelangsungan hidup umat manusia di Bumi.

“Mungkin orang berpikir hanya menggunakan 1 sedotan, itu sedikit. Tapi kami sebagai pelaku industri menyadari jumlah penggunaan sedotan plastik yang kami gunakan.

Saya berpikir, akan seberapa banyak sampah plastik yang kami hasilkan, sehingga sekarang saatnya kami menghentikan penggunaan sedotan plastik tersebut,” tutur Ernanda Agung D. selaku General Manager. “Tentunya siapapun bisa terlibat dalam hal ini dan saya harap gerakan ini mampu mengajak warga dan pelaku industri lainnya untuk turut peduli dengan dampak sedotan plastik sekali pakai terhadap lingkungan” imbuhnya.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat

Ponpes di Labuapi Terbakar Giri Menang (Suara NTB) Tiga unit ruang kelas Ponpes As-Sa’adah di Labuapi

Sukses, Kejurda Inkanas Piala Kapolda NTB Tahun 2019 Dari Hal. 1 agar dilakukan pemantauan yang intensif dalam rangka mewakili Provinsi NTB pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Inkanas Piala Kapolri ke8 Tahun 2019 yang menurut rencana akan dilangsungkan pada bulan Maret bertempat di Padang Sumatera Barat. ‘’Jargon yang diusung dalam setiap pertandingan olahraga yaitu sportivitas dan fair play yang ditampilkan oleh atlet peserta Kejurda selama pertandingan berlangsung dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan kedewasaan kita dalam berkompetisi semoga semangat dalam pertandingan ini bisa diterapkan pada kehidupan bermasyarakat sehari-hari,’’ ujar Kapolda.

Pada kesempatan itu, Kapolda NTB mengucapkan selamat kepada kontingen dari Kabupaten Lombok Tengah yang telah meraih predikat se-

bagai Juara Umum pada Kejurda Inkanas Piala Kapolda NTB Tahun 2019. Semoga dengan hasil ini menambah motivasi kepada pengurus cabang dan jajarannya untuk lebih serius lagi dalam membina atlet-atletnya. Sehingga dapat diwujudkan prestasi yang gemilang. ‘’Jangan berkecil hati, bahwa sejatinya kekalahan itu adalah sukses yang tertunda.

Segera lakukan evaluasi dan pembenahan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,’’ pesan Ketua Umum Inkanas NTB ini.

Selaku Ketua Umum Pengprov Inkanas NTB, Kapolda mengucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasi baik moril maupun materiil kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Kejurda Inkanas Piala Kapolda NTB Tahun 2019 yang berlangsung selama tiga (3) hari. ‘’Kepada seluruh penyelenggara pertandingan, baik wasit, pelatih dan atlet saya ucapkan terimakasih yang sebesar-be-

sarnya. Atas partisipasi dalam penyelenggaraan event ini yang telah bekerja keras mempersiapkan kejuaraan ini dengan sebaik-baiknya,’’ kata Kapolda.

Loteng Juara Umum Tampil sebagai juara umum dalam Kejurda Inkanas yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, adalah Kabupaten Lombok tengah (Loteng. Loteng berhasil meraih 23 emas, 24 perak dan 43 perunggu.

Sebagai juara umum, kontingen Loteng berhasil membawa pulang piala bergilir Kapolda NTB tahun 2019. Sementara itu, kontingen Lombok Timur (Lotim) dan Kota Mataram masing-masing menempati peringkat dua dan tiga.

Jumlah kelas yang dipertandingkan sebanyak 87 kelas dengan jumlah peserta 836 atlet dari delapan kabupaten/kota se-NTB. Kabupaten Bima dan Kota Bima tidak ikut karena belum dibentuk pengurusnya. (*)

Gubernur dan Bupati Turun Bersihkan Sungai Dari Hal. 1 Hingga seterusnya berakhir di bantaran Sungai Samapuin yang disambut semarak Gendang Beleq dan semangatnya warga setempat.

Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, aksi bersih sampah yang dilaksanakan ini diharapkan berlangsung seterusnya secara berkala. Sehingga tidak ada lagi sampah, khususnya di bantaran sungai. Sesuai tema HUT Sumbawa ke 60, “Sumbawa Bergotong Royong”, maka inilah salah satu program yang dicanangkan. Di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan bergotong royong bersama.

Masyarakat di masingmasing wilayah, desa, dusun, kecamatan bahkan di kabupaten ini menyebar melakukan gotong royong. Oleh sebab itu, kegiatan ini akan terus dilaksanakan setiap waktu tertentu yang akan ditetapkan bersama. Sebagai bentuk pelibatan masyarakat yang sungguh luar biasa. Untuk itu, pihaknya berterima kasih atas kepedulian serta kebersamaan yang dilakukan dalam rangka membersihkan sampah ini. ‘’Ini pelibatan masyarakat yang sungguh luar biasa. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan kebersamaan kita dalam rangka membersihkan sampah,’’ terangnya.

Dalam hal ini, gubernur dan Kepala BWS juga menjanjikan penataan ulang bantaran sungai. Mulai dari Samapuin sampai ke Pantai Jempol. Pemkab sebenarnya sudah memiliki DED penataan bantaran sungai. Hanya saja selama ini masih terben-

tur soal anggaran, sehingga hal ini berlarut-larut. Bupati berharap dengan dukungan bantuan gubernur dan Kepala BWS, penataan bantaran sungai dapat terealisasi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga mendorong penataan ini. Apalagi Provinsi NTB dicanangkan sebagai Provinsi Zero Waste.

Tak ada lagi tumpukan sampah di mana mana. Karena jika banyak sampah plastik, nantinya limbahnya akan masuk ke laut. Akhirnya ikanlah yang menjadi korban. Oleh karena itu ia berpesan agar bantaran sungai di Kota Sumbawa ini bisa dibersihkan, sehingga bisa dijadikan tempat wisata. ‘’Pesan saya mudahmudahan sungai yang membelah Kota Sumbawa ini bisa kita jadikan tempat wisata.

Bukan kita jadikan tempat sampah raksasa,’’ujarnya.

Menurutnya, Walikota Surabaya, terkenal bukan karena membangun gedung tinggi, bendungan dan lain sebagainya. Tetapi karena keberhasilannya dalam membersihkan kota. Makanya bagaimana sungai di dalam kota ini bersih. Sehingga orang melihat air jernih, tenang jiwanya untuk kemudian menjadi bahagia. ‘’Jadi sungai itu bukan tempat sampah. Nanti Lingkungan Hidup tolong diberi tempat-tempat sampah. Sehingga sampah itu bukan jadi bencana, tetapi jadi berkah untuk kita manfaatkan,’’ pesannya.

Persoalan lainnya terkait taman kota. Kondisi pohon yang ditanam di dalam Kota Sumbawa perlu diganti, karena dinilainya tidak layak. Caranya cukup sederhana dan tidak membebankan APBD. Dengan melibatkan BUMN/ BUMD untuk membantu

sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Selain itu hotel yang terkenal dengan keamanannya ini juga memiliki standar operasional prosedur tanggap bencana dan rescue team yang siap siaga setiap saat jika terjadi bencana serta telah mendapatkan surat rekomendasi dan label hijau dari PU PR Prov.

NTB yang menyatakan bangunan hotel AMAN. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (*)

mengerjakannya. Terkait penataan bantaran sungai, pihaknya akan mendiskusikan lagi dengan pihak BWS. Program apa yang cocok agar sungai yang membelah kota ini menjadi lebih indah. Selain normalisasi, juga bisa dikembangkan untuk wisata dan jogging track.

Sementara itu, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Asdin Julaydi menyatakan, siap menata sepanjang bantaran dan Sungai Brangbiji. Namun pihaknya meminta agar setelah sungai dan bantaran dibenahi, masyarakat dan pemerintah daerah dapat merawat dan menjaganya. Tidak ada lagi yang buang sampah, ataupun menggali pasir secara membabi-buta. ‘’Percuma kami benahi sungainya tapi kalau tidak dirawat. Itu sama dengan bohong,’’cetusnya.

Pihaknya belum lama ini sudah memasang bronjong di beberapa titik alur Sungai Brangbiji. Tapi setelah disusuri saat ini, terlihat banyak sampah dibuang sembarangan. Tumpukan sampah ini menjadi biang menumpuknya sedimen membuat sungai menjadi dangkal. Untuk merealisasikan hal ini, BWS telah menganggarkan dana sebesar Rp7 miliar. Jumlahnya memang belum banyak, namun akan terus dialokasikan secara bertahap sehingga apa yang diinginkan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, sepanjang alur sungai Brangbiji dari Samapuin ke Samota terlihat indah dan bersih.

Tidak hanya menata sungai, tapi juga bantarannya akan dibangun jalan dari hulu sampai hilir agar dapat dijadikan jogging track. Bantaran juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat berjualan dan beragam aktivitas. (arn/ind/*)

ludes dilalap si jago merah, Minggu (13/1) sekitar 16.30 Wita. Kebakaran diduga disebabkan arus pendek sambungan listrik. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tapi ruang kelas, berikut perangkat belajar di dalamnyanya tak bisa dipakai akibat terbakar.

Pihak Dinas pemadam kebakaran Lobar yang melakukan pertolongan, mampu memadamkan api sekitar satu jam lebih setelah kejadian itu.

Kadis Damkar, Fauzan Husniadi mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi terkait kebakaran di lokasi seki-

tar pukul 16.35 wita dari warga setempat. Setelah mendapatkan informasi, pihaknya langsung mengerahkan satu regu atau sekitar 16 orang petugas pemadam ke lokasi. Tim mengerahkan tiga unit kendaraan pemadam kebakaran.

Namun tiba di lokasi api sudah membesar dan menjalar ke pelapon. Warga yang melakukan pemadaman secara swadaya kewalahan. Api bisa dipadamkan sekitar satu jam. Fauzan menambahkan kebakaran ini merupakan kasus pertama tahun ini. Tahun lalu 47 kasus kebakaran terjadi di wilayah Lobar. (her)

TERBAKAR - Tiga ruang kelas Ponpes As-Sa’adah Labuapi ludes terbakar Minggu sore kemarin

Korban Gempa Bangun Sendiri Huntap Dari Hal. 1 ‘’Saya sudah lama nunggu.

Petugas desa cuma datang pendataan, tapi sampai sekarang ndak datang lagi,’’ kata Ratisah. Jangankan Huntap, Huntara pun tak dibangunkan.

Akhirnya tidak tahan tinggal di tenda darurat, ia membangun sendiri Huntara di sekitar puing rumahnya. ‘’Hujan turun terus, ndak tahan tinggal kayak begini (Huntara),’’ ujarnya.

Dengan uang sendiri, ia membangun Huntap berbahan dasar kayu dan bedek. Harganya pun cukup mahal, terlebih kayu untuk bahan bangunan semakin sulit di dapat kecuali merogoh uang sendiri.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tak terasa Ratisah mengeluarkan uang sampai Rp 40 juta. “Bagaimana tidak habis uang banyak, kayu -kayu mahal,” cetusnya.

Hunian itu berukuran sekitar 8 x 6 meter. Hanya pondasi berbahan beton, selebihnya dinding dan tulangan bangunan berbahan bedek dan kayu. Atap berbahan plat seng. ”Itu pun belum jadi. Di dalam rumah masih rangka kayu saja, belum jadi dinding dinding sekatnya,” katanya, kemudian menunjukkan bagian dalam rumah yang belum bisa ditempati. Diperkirakan, butuh Rp 10 juta lagi untuk finishing.

Bagi Ratisah yang masih punya uang bisa bernafas lega karena akan segera bisa hidup tenang. Sebaliknya Ayunten, warga setempat, belum cukup uang untuk membangun sendiri. Sementara ini ia terpaksa tinggal di Huntara yang juga dibangun sendiri. Ia berharap bantuan Huntap segera turun. ‘’Kita dijanjikan bulan empat (April, red) ini. Mudah muda-

han lebih cepat. Soalnya tinggal di Huntara begini pas musim hujan, kasihan kami,’’ katanya sedih.

Soal rumah tetap, ia berharap diberikan pilihan berupa Rimah Instan Kayu (Rika).

Ia mengaku berat menerima bantuan rumah berbahan beton, meski ada jaminan tahan gempa. “Kami trauma dengan rumah beton,” ungkapnya.

Kondisi sama dialami warga korban gempa di Dusun Penjalin Desa Singar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Total ada 273 KK 881 jiwa terdampak gempa di sana. Alih alih Huntap, mereka hanya mendapat bantuan Huntara, itu pun bantuan dari Laznas Provinsi DKI. ‘’Huntara saja cuma 5 orang yang dapat. Itupun sisa sisa pembagian dri Laznas Pemprov DKI. Kalau soal Huntap sama sekali belum ada. Rekening saja belum ada,’’ ungkap Abdullah, Ketua Yayasan Munashoroh Indonesia Lombok yang juga tokoh pemuda setempat.

Warga yang tidak tahan dingin karena masuk musim hujan, terpaksa membangun sendiri hunian dari puing puing reruntuhan rumah.

Sebagai pegiat sosial, ia pun turut membantu hunian masyarakat, khususnya janda dan jompo. Keinginan membantu semua korban gempa belum bisa terwujud. ‘’Sementara ini kalau saya hanya bisa carikan donasi untuk Huntara bagi janda dan jompo saja,’’ akunya.

Untuk membantu para janda dan lansia, sementara diusahakannya meminta sumbangan dari beberapa donatur. Anggaran yang terkumpul dipakai untuk membeli bahan membuat rumah. Agar anggarannya cukup, ia akan melibatkan masyarakat untuk gotong royong. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 14 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Idoop Hotel Lombok Tawarkan Promo Febulous #2019 Mataram (Suara NTB) – Idoop Hotel Lombok menawarkan paket promo menarik di awal tahun 2019 ini. Promo yang dinamakan Febulous #2019 menawarkan paket menarik untuk ruangan deluxe dan suite. Tak kalah menariknya, hotel yang terletak di dekat pusat perbelanjaan Kota Mataram ini menawarkan sajian kuliner lezat dengan harga yang sangat terjangkau.

Manajer Idoop Hotel Lombok, Dedi Fadillah menjelaskan, promo bertajuk Febulous #2019 fokus untuk tipe ruangan deluxe room dan suite room. Untuk deluxe room dibanderol dengan harga Rp576 ribu.

Sedangkan untuk ruangan suite room dengan harga Rp719 ribu. “Promo ini berlaku dari 2 Januari sampai dengan 31 Maret 2019,” katanya.

Keuntungannya, untuk deluxe room, tamu akan mendapatkan idoop membership dan berbagai diskon lainnya. Sementara itu untuk suite room, juga mendapatkan free dinner dan keuntungan lainnya. “Semoga ini membangkitkan kita, jadi tidak hanya superior room saja yang menjadi andalan kami. Promo Febulous #2019, untuk mendukung Lombok bangkit,” ujary Dedi.

Selain itu, untuk beberapa bulan ke depan ada paket laundry yang relatif murah. Hanya Rp10 ribu per kilo, tamu idoop Hotel Lombok sudah bisa mendapatkan pelayanan laundry berkelas.

“Setiap tamu berkesampatan bisa menggunakan fasilitas laundry dengan harga murah sekali. Kita mengikuti pasar,” kata Dedi.

Kuliner Lezat Idoop Hotel Lombok yang mengusung pop art sebagai ciri khasnya ini juga memiliki menu kuliner yang lezat di daftar menunya. Menu terbaru yang akan dikedepankan yaitu ayam panggang bumbu rajang. Menu ini kelanjutan dari menu lainnya yang juga tak kalah menarik seperti ayam totok sambal terasi, spaghetti saus ayam taliwang, ikan mahi-mahi sambal matah, dan ayam goreng sambal tiga rasa, serta beragam menu lainnya.

Semua menu itu dijual dengan harga sangat ter-

jangku, cuma Rp15 ribu. Semua menu di Warhol Café Idoop Hotel Lombok sudah bisa dibeli melalui layanan go food. Masyarakat yang tertarik pada menu-menu kulinter di Idoop Hotel Lombok juga bisa langsung datang ke Warhol Café di Idoop Hotel Lombok.

Menu-menu tradisional itu diracik dengan cita rasa tradisional yang khas dengan rasa bumbunya yang sangat kuat.

“Makanan di Idoop Hotel melewati

proses panjang untuk bisa ditawarkan. Saya membuat makanan di sini harus rasanya strong,” kata Dedi. Di breakfast sendiri, Idoop Hotel Lombok menyediakan menu baru berupa waffle yang digemari banyak orang. Juga menyediakan diskon untuk pembelian beragam menu kopi. Idoop Hotel Lombok juga menyediakan paket breakfast atau sarapan bagi masyarakat setiap Sabtu dan Ming-

gu dengan harga paket sangat terjangkau, cuma Rp35 ribu per orang.

Bagi masyarakat yang tidak menginap juga bisa menggunakan layanan spa dengan harga yang relatif terjangkau. Idoop Hotel Lombok memiliki 96 kamar, dengan tipe Superior room, Deluxe room, dan Junior suite room. Juga memiliki tiga meeting room dan satu ballroom berkapasitas tak kurang dari 250 orang. (ron)