Edisi Jumat 13 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 13 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 230 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Kunjungi Korban Angin Puting Beliung di Dompu

Polisi Tangani 16 Kasus RTG Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa sedang ditangani Polda NTB dan jajaran.

Semua kasus sedang berjalan, bahkan empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan data dari Subdit III Tipikor yang diteruskan Bid Humas Polda NTB, ada 16 kasus yang sedang berjalan penyelidikan dan penyidikannya.

Bersambung ke hal 15

Musrenbang, Perempuan dan Difabel

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ula)

KUNJUNGI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat mengunjungi korban bencana puting beliung di Lanci Jaya Dompu, Kamis (12/12).

Rekrutmen CPNS NTB 2019

Hasil Seleksi Administrasi Diumumkan Serentak 21 Desember

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota berencana mengumumkan hasil seleksi administrasi rekrutmen CPNS 2019 secara serentak pada 21 Desember mendatang. Sebelum pengumuman, BKD NTB dan BKPSDM Kabupaten/Kota akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang akan dihadiri pejabat BKN Kanreg X Denpasar.

TO K O H

H.Najmul Akhyar

Dompu (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengunjungi dan menyapa warga korban bencana puting beliung di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa Dompu. Warga pun diminta bersabar menghadapi cobaan. Bersama BPBD Provinsi NTB, warga korban bencana langsung dibantu terpal dan kebutuhan tanggap darurat. ‘’Mohon bersabar. Mohon doanya, semoga semua cepat berlalu dan Allah hadirkan keberkahan untuk kita semua,’’ ujar gubernur di hadapan warga Lanci Jaya di kantor desa setempat, Kamis (12/12).

Dr. Zul juga memberikan kesempatan kepada Kepala BPBD NTB untuk menyampaikan bantuan yang disiapkan Pemprov NTB bagi korban bencana angin puting beliung. Yaitu berupa 250 biji terpal, 250 lembar selimut, 250 lembar matras, peralatan kebutuhan untuk anak – anak, dan kebutuhan dapur lainnya.

Bersambung ke hal 15

MENJARING aspirasi untuk merancang program pembangunan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Mulai dari kaum perempuan hingga menyandang disabilitas (difabel). ‘’Untuk merancang program pembangunan di KLU, kami menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus melibatkan perempuan. Juga Musrenbang kami gelar khusus melibatkan warga penyandang difabel,’’ ujar Bupati KLU, Dr.H.Najmul Akhyar, dalam Forum Silaturahmi Pimpinan Media Kabupaten Lombok Utara, Kamis (12/12).

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Jalan Bertambah Rusak TINGKAT kemantapan jalan provinsi diprediksi akan turun menjadi 79-80 persen.

Pasalnya, biaya pemeliharaan jalan tahun 2019 sangat minim. Hal ini akan menyebabkan laju penurunan kondisi menjadi jalan rusak atau tidak mantap sepanjang 50 - 60 km tahun 2019.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menyebutkan, tingkat kemantapan jalan provinsi tahun 2019 sebesar 83,65 persen. ‘’Tetapi dengan anggaran 2019 seperti itu, saya khawatir kemantapan jalan turun.

Perkiraan saya dia akan 79 - 80 persen kemantapannya. Turun sekitar 3-4 persen. Sekitar 50 60 kilometer turun jadi tidak mantap,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Kamis (12/12) siang.

Wedha Magma Ardhi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

‘’Tanggal 19 Desember kita rakor, BKN Kanreg Denpasar akan datang. Insya Allah tanggal 21 Desember kita umumkan serentak di NTB,’’ kata

Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S. STP dikonfirmasi Kamis (12/12).

Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2019, ada

beberapa kementerian yang sudah mengumumkan. Hal itu tergantung tuntasnya verifikasi yang diakukan instansi bersangkutan.

Menghijaukan Kembali NTB dari Sumbawa PROVINSI NTB akan merayakan hari jadinya yang ke 61 pada 17 Desember 2019 mendatang. Berbagai kegiatan untuk menyambut acara tersebut telah dan akan dilaksanakan di berbagai kabupaten di NTB. Bahkan, kemeriahan untuk acara tersebut juga dilaksanakan di luar NTB seperti Jakarta.

Rangkaian kegiatan untuk memperingati hari kelahiran NTB tahun ini, juga berlangsung di Kabupaten Sumbawa melalui Pencanangan Gerakan NTB Hijau, di Dusun Kayu Madu, Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/12).

Bersama masyarakat desa, perguruan tinggi, TNI/POLRI, Perangkat Daerah dan PKH se-NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menanam pohon di dusun tersebut yang luasnya sekitar 5 hektar. Ke depan, desa ini direncanakan menjadi destinasi wisata buah bagi masyarakat.

(Suara NTB/ist)

TANAM POHON - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menanam pohon serangkana Pencanangan Gerakan NTB Hijau.

Gubernur mengajak seluruh masyarakat runtuk kembali menghijaukan NTB. Terutama pada lahan-lahan yang selama ini sudah gundul akibat aktivitas masyarakat. ‘’Mohon kepala- kepala

desa, camat dan bupati, kalau ada oknum yang menebang pohon atas nama keserakahan, dia bukan hanya menumbangkan pohon yang berusia ratusan tahun.

Bersambung ke hal 15

Ketika ditanya, apabila ada Pemda Kabupaten/Kota di NTB yang mengumumkan lebih dulu hasil seleksi administrasi CPNS 2019. Yus mengatakan hal itu menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di kabupaten/kota.

Namun, pihaknya berharap agar pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS di NTB dapat dilakukan secara

serentak pada 21 Desember mendatang. Pasalnya, sebelum dilakukan pleno pengumuman hasil seleksi administrasi, BKD NTB telah mengundang BKPSDM kabupaten/kota menggelar Rakor di Mataram.

Dalam rakor tersebut akan dibahas soal nasib ribuan pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akibat salah surat lamaran.

Bersambung ke hal 15

Sebelas Pejabat Berkompetisi Jadi Kepala OPD Mataram (Suara NTB) Sembilan hari sejak pembukaan pendaftaran seleksi terbuka jabatan Kepala Diskominfotik dan Disperin NTB, jumlah pendaftar terus bertambah.

Hingga Kamis (12/12) kemarin, jumlah pejabat yang mendaftar secara online sebanyak 11 orang.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP merincikan 11 pendaftar tersebut. Di mana, empat orang berasal dari Pemda kabupaten dan tujuh orang berasal dari pejabat Pemprov NTB. Disebutkan, empat orang pejabat dari kabupaten yang mendaftar untuk ikut berkompetisi memperebutkan jabatan Kepala Disko-

minfotik dan Disperin NTB. Yakni, Kabag Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom yang mendaftar sebagai calon Kepala Diskominfotik NTB. Kemudian, Kabag Umum Setwan KLU, Moh. Muldani, S. Sos, MM yang mendaftar sebagai calon Kepala Disperin NTB. Selanjutnya, Kepala Diskominfotik dan Persandian Lombok Timur, Ahmad Masfu, SE, MM yang mendaftar sebagai calon Kepala Diskominfotik NTB. Serta, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Barat, H. Muktasimbillah, S. Sos, SE, MM yang mendaftar sebagai calon Kepala Disperin NTB. Bersambung ke hal 15

Jalur ’’Bypass’’ LIA-KEK Mandalika Segera Dibangun

Warga Terima Pembayaran Lahan Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat mulai melakukan pembayaran atas lahan milik warga yang terkena pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalur by pass dari Lombok International Airport (LIA) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kamis (12/12) kemarin. Rencananya pembayaran akan dilakukan secara bertahap. Di mana untuk tahun ini, dari 639 bidang tanah yang ditargetkan tuntas proses pembayarannya sebanyak 583 bidang tanah. Sisanya akan dibayar pada tahun 2020 mendatang.

Pembayaran dilakukan dengan melibatkan pihak perbankan. Berlangsung di Kantor Bupati Loteng. Dimana pemilik lahan tidak menerima pembayaran dalam bentuk cash money. Tetapi melalui tranfer via bank. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan serta alasan keamanan. ‘’Ini (pembebasan lahan) bentuk keseriusan pemerintah pusat untuk

membangun jalur bypass LIA-KEK Mandalika. Yang salah satu alasannya untuk mendukung gelaran event MotoGP,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dengan dibayarnya lahan milik warga tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk tidak membangaun jalur bypass tersebut.

Untuk itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini agar pembangunan jalur bypass tersebut bisa berjalan lancar sangat diharapkan.

Diterpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., menambahkan, proses pembayaran lahan dilakukan dalam empat tahap. Dimulai dari transfer dana ke rekening pemilik lahan sejak bulan November lalu. Dilanjutkan dengan penyerahan rekening kepada pemilik lahan.

Untuk membebaskan seluruh lahan tersebut, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp315 miliar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

PEMBAYARAN - Suasana pembayaran atas lahan milik warga yang terkena pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalur bypass dari Lombok International Airport (LIA) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kamis (12/12) kemarin.

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

Gotong Royong Cegah Genangan RUAS jalan di kelurahan Mandalika masih rawan terjadi genangan jika musim hujan tiba. Hal ini membuat pengendara yang melintas mengeluh dan kewalahan.

Lurah Mandalika, Yusup Hidayat Sahidin mengatakan, selama musim hujan ini, masyarakat di kelurahan Mandalika kerap melakukan gotong royong untuk menghindari genangan. Tersumbatnya selokan akibat banyaknya sampah plastik, ranting pohon, dan lainnya menyebabkan air melimpah sehinga terjadi genangan.

“Yang jadi kendalanya selama ini ada debit air yang melimpah dari timur ke barat. Tapi, alhamdulilah dengan melakukan gotong royong dengan masyarakat, lokasi genangan mulai surut airnya,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (12/12).

Bukan hanya itu, berada dekat dengan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Yusup pun meminta bantuan DLH kota Mataram untuk membantu masyarakat dalam menangani sampah di selokan. “Kita sudah mengeruk sampah di sana bersama teman-teman DLH. Ternyata di dalam selokan itu kan banyak sampah, sekitar satu truck,” katanya.

“Dengan melakukannya secara bersama-sama Insha Allah tidak ada yang sulit. Yang penting kita kompak bersamasama dengan masyarakat dan pihak terkait,” jelas Yusup.

Untuk semua Kepala Lingkungan di kelurahan Mandalika sendiri diharapkan terus mengimbau masyarakatnya untuk tidak membuang sampah ke selokan.

Selama ini kata Yusup, tumpukan sampah di selokan yang ada di kelurahan Mandalika tersebut disebabkan adanya masyarakat yang masih membuang sampah ke selokan. Ia akan mengkoordinir penanganan sampah di lingkungan dilakukan secara gotong royong. Baik dengan instansi terkait dan dengan masyarakat setempat.

“Kita tidak berani mengatakan ini sampah kiriman. Sampah ini memang dia ngalir begitu saja dari timur. Untuk itu kita imbau masyarakat dengan sama-sama terjun ke lapangan untuk membersihkan sampah ini,” paparnya.

Ia berharap, apa pun kondisi di lingkungan, jika dikerjakan bersama-sama dan dihadapi secara bersamasama tidak akan menjadi kendala yang serius. “Baik itu bentuknya genangan dan masalah sampah, jika dieksekusi bersama, pasti akan lebih mudah,” tutup Yusup Hidayat Sahidin Yusup. (viq) (Suara NTB/viq)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ombudsman Telusuri Permintaan Sumbangan di SDN 2 Cakranegara

Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB akan menelusuri permintaan sumbangan oleh SDN 2 Cakranegara kepada wali muridnya. Sekolah diingatkan untuk mengantisipasi pembiayaan ganda dalam proses belajar mengajar.

Asisten Ombudsman NTB, Sahabuddin, Kamis (12/12) menyampaikan, keluhan orangtua akan ditindaklanjuti dengan mengecek secara administrasi apakah telah sesuai proses atau tidak. Kategori sumbangan berbeda dengan iuran, sehingga perlu dikroscek kriteria sumbangan yang dilakukan oleh sekolah.

“Saya baru tahu kasus ini. Kalau ada keluhan akan kita tindaklanjuti,” kata Sahabuddin.

Ombudsman akan mengklarifikasi apakah permintaan sum-

bangan itu dilakukan oleh sekolah atau komite. Sekolah tidak memiliki ruang untuk meminta sumbangan apapun ke wali murid. Sahabuddin menambahkan, jika rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tidak mencukupi untuk mendukung program sekolah, Komite sekolah dapat mendukung dengan membuat proposal ke orangtua murid.

Dia mengingatkan permintaan sumbangan tidak boleh double cost. Komite pun

tidak boleh menjadi kaki tangan sekolah. “Komite Sekolah hanya mengawasi,” tandasnya.

Penarikan sumbangan berdasarkan hasil rapat pengurus komite sekolah dengan pengurus forum kelas tanggal 26 November yang membahas program kerja sekolah dan RAPBS. Dana biaya operasional sekolah (BOS) dinilai belum mencukupi secara optimal kebutuhan pembiayaan operasional sekolah. Asumsi sekolah yang tertuang dalam RAPBS 2019/2020 yakni pendapatan

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., mengungkapkan kekhawatirannya terkait proyek-proyek yang tidak bisa terselesaikan pada akhir tahun 2019. ‘’Ini sudah kita sampaikan kepada eksekutif,’’ katanya menjawab Suara NTB melalui sambungan telepon, kemarin. Namun demikian, eksekutif katanya akan memanfaatkan sisa waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek yang ada.

Kalaupun, lanjut politisi PKS ini, proyek-proyek tersebut terpaksa tidak bisa diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja, tentu ada mekanismenya. ‘’Akan dikenakan denda. Tidak menutup kemungkinan juga rekanannya akan di-blacklist,’’ ujar Irawan. Oleh karena proyekproyek dalam tahun 2019 ini sudah berjalan sebelum anggota DPRD periode 2019 – 2024 dilantik, akhirnya tidak banyak yang bisa dilakukan. ‘’Kita di tengah jalan melakukan pengawasan,’’ cetusnya.

Oleh karena itu, komisi III, kata Irawan, menekankan pelaksanaan proyek pada tahun 2020 mendatang. Dia mewantiwanti jangan sampai hal yang sama (proyek molor, red) terulang kembali di tahun 2020,’’ tegasnya. Terkait hal ini, dalam rapat pembahasan anggaran, secara khusus alumni Teknik Mesin Unram ini menekankan bahwa komisi III akan melakukan pengawasan ketat.

Mekanisme dari pengawasan dimaksud, sambung anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, adalah melakukan rapat evaluasi dengan eksekutif. Rapat ini akan dilakukan per tiga bulan. ‘’Jadi pengawasan kita itu per tiga bulan. Mulai awal April 2020. Mana yang sudah berjalan dan mana yang belum berjalan,’’ sebutnya.

Irawan tidak menampik bahwa rapat evaluasi tiga bulanan ini belum pernah dijadwalkan pada Dewan periode sebelumnya. ‘’Sekarang kita ingin itu dilakukan,’’ kata anggota Badan Musyawarah ini. Irawan meminta eksekutif memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Apalagi Presiden sudah memanggil seluruh kepala daerah terkait capaian proyekproyek di daerah.

Malah, sebisa mungkin tender proyek sudah harus dilakukan dalam Bulan Desember atau awal Januari. ‘’Jangan sampai ini alasannya persiapan segala macam, sampai pertengahan tahun. Ini bahaya,’’ sesalnya. Sebetulnya tidak ada alasan bagi eksekutif untuk terlambat melaksanakan proyek-proyek fisik. Toh, Dewan selaku pemegang hak budgeting tidak pernah terlambat mengetok anggaran. ‘’Kita tidak bisa menutup mata, sepertinya ada unsur kesengajaan oleh eksekutif atau pembiaran oleh legislatif yang dulu,’’ katanya. Oleh karena itu, Komisi III berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap. ‘’Ini amanah undangundang yang harus kita laksanakan,’’ tegasnya. Dari evaluasi ini nantinya dapat diketahui capaian kinerja dari Irawan Aprianto eksekutif. (fit) (Suara NTB/fit)

batasan sumbangan yang cakupannya bagi siswa. “Kita akan klarifikasi ke sekolah,” ucapnya.

Mencuatnya permintaan sumbangan ini berdasarkan keluhan orangtua murid. SDN 2 Cakranegara setiap tahun meminta sumbangan dengan dalih peningkatan mutu program di sekolah.

Surat diterima wali murid berbunyi sumbangan sukarela.

Meskipun tidak disebutkan nomimalnya, tetapi sekolah menentukan batasan waktu. Dalam surat tersebut untuk kelas 1 – 5 diberikan tenggat waktu memberikan sumbangan dari Januari hingga Desember 2020. Sedangkan, siswa kelas 6 pembayaran Juli 2019 hingga Juni 2020. (cem)

Pemkot Maksimalkan Potensi Pendapatan di Luar PBB

(Suara NTB/viq)

UNTUK PEJALAN KAKI - Nampak Bollard atau tiang-tiang di atas trotoar jalan Pejanggik di Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) yang diproyeksikan untuk pejalan kaki, Kamis (12/ 12). Selain mempercantik jalur pedestrian KBC, Bollard ini juga mempertegas bahwa PKL tidak boleh lagi membuka lapak di trotoar jalan.

Trotoar KBC Dipercantik

Evaluasi Per Tiga Bulan

Rp635.200.000 pertahun. Anggaran ini berasal dari BOS nasional.

Sedangkan, kebutuhan Rp 1.035.200.000 per tahun. Artinya, ada defisit sekitar Rp400 juta.

Menurut Komite Sekolah, Iwan menambahkan, sumbangan diberikan oleh walid murid berbentuk sukarela. Tidak ditentukan nominalnya dan jangka waktu pembayarannya. Artinya, sekolah tidak memaksa wali murid membayar sumbangan.

Sumbangan ini membantu meningkatkan mutu sekolah.

Sahabuddin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 74 Tahun 2016 tentang komite bahwa telah jelas mengatur batas –

Warga Diminta Ikut Menjaga Mataram (Suara NTB) Revitalisasi Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) menghabiskan anggaran Rp16 miliar.

Baik pedestrian trotoar dan rekonstruksi KBC. Keberadaan Bollard atau tiang-tiang di atas trotoar di Jalan Pejanggik Cakranegara tersebut dikhususkan untuk melindungi pejalan kaki yang melintas di KBC. Asisten II Sekda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura menjelaskan, untuk lurah dan camat Cakranegara khususnya perlu melakukan sosialisasi terkait fungsi Bollard atau tiang-tiang tersebut. “Kita sudah imbau ke lurah dan camat yang akan sosialisasikan fungsi Bollard itu.

Dulu kan yang dipasang beton. Sekarang ada Bollard, jadi dipercantik modelnya,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (12/12).

Dinilai Mahmuddin, keberadaan Bollard tersebut menjadi barang baru di mata masyarakat. Terkadang kata dia, barang baru sulit bertahan lama. “Untuk itu pengawasan jadi penting, yang jelas pengelolaannya diserahkan ke Pemkot Mataram, mudah-mudahan masyarakat mau menjaga dengan baik. Terutama ini diperuntukkan untuk pejalan kaki,”

jelasnya.

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 tetang LLAJ Pasal 45 ayat 1 poin (a) bawasanya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung.

Baik berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya. “Bollard setinggi kurang-lebih 150 cm ini berfungsi sebagai tiang pembatas jalan dan trotoar,” kata Mahmuddin. Ada pun untuk motor dan grobak tidak boleh lagi berada di atas trotoar KBC. Selain Bollard tadi, guiding block tersebut disediakan khusus untuk pejalan kaki penyandang difabel. Untuk desain Bollard juga memang diperuntukkan lebih ramah kepada penyandang difabel.Dengan memberikan ruang khusus yang dapat dilewati kursi roda bagi penyandang difabel di KBC Mataram.

“Itu kita upayakan untuk semua masyarakat ikut menjaga barang baru ini (Bollaard, red).

Jangan sampai kita sudah bangun baik-baik tapi ini tidak terjaga. Setelah selesai revitalisasi ini, kawasan ini akan lebih cantik,” tutup Mahmuddin. (viq)

Bayu Sebut Izin BKN Telah Dikantongi Mataram (Suara NTB) Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku telah mengantongi surat pindah dari Pemkot Mataram yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kementerian Dalam Negeri telah melantiknya sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) wilayah NTB pada Kementerian Dalam Negeri.

Bayu ditemui, Kamis (12/ 12) membenarkan bahwa dirinya telah diambil sumpah jabatan sebagai pejabat fungsional Kementerian Dalam Negeri. Jabatan diemban sebagai PPNS Wilayah NTB. Statusnya sebagai pegawai pusat sebenarnya sejak beberapa bulan lalu. Hanya saja, ia menghargai permintaan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Kasat Pol PP sampai akhir tahun. Kemudian, dirinya aktif sebagai penyidik di Kemendagri mulai awal 2020 mendatang. “Saya dilantik Januari 2016. Saya menghargai permintaan Pak Wali menyelesaikan tugas dulu,” terangnya.

Bayu mengatakan, dokumen pengalihan statusnya sebagai pegawai pusat masih disimpan. Dokumen itu akan diserahkan pada akhir tahun mendatang. Posisinya sebagai pejabat fungsional tidak dipermasalahkan. Kebijakan pemerintah pusat secara perlahan akan menghapus jabatan

(Suara NTB/cem)

Bayu Pancapati struktural.

Untuk proses penggajian serta tunjangan masih dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kota Mataram sepanjang belum ada status pelepasan sebagai pegawai kota. “Gaji dan tunjangan masih di kota. Kalau saya serahkan SK sama artinya saya harus segera pindah,” tandasnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono dikonfirmasi sebelumnya mengaku, baru mengetahui informasi pelantikan Kasat Pol PP kemarin malam melalui pesan di grup what’sApp. Informasi ini akan segera dit-

indaklanjuti dengan membuat surat keputusan pemberhentian sebagai dasar pengajuan gaji dan sebagainya.

“Ada teman yang posting video pelantikannya di grup WA purna IPDN. Video itu lagi diposting ke grup saya. Baru tadi malam sudah saya tahu itu,” kata Yoyok, sapaan akrabnya.

Proses perpindahan pejabat khusus Kemendagri ada dua SK yang diterima. Pertama, nota persetujuan dari BKN dan Keputusan Kemendagri mengenai perpindahan antar instansi. Sejauh ini, SK perpindahan itu belum diterima. Dalam perhitungan di Pemkot Mataram begitu pejabat menerima SK perpindahan sudah tidak boleh menandatangani dokumen apapun sebelum dilantik.

Sepanjang pengamatannya bahwa tugas dan tanggungjawab Kasat Pol PP ditangani oleh Sekretarisnya. Kemungkinan Bayu mengetahui kapan SK nya keluar dari BKN. “Mungkin beliau sudah tahu kapan SK nya keluar. Makanya tidak aktif lagi bekerja,” ucapnya.

Sementara, tanggungjawab pembayaran gaji maupun tunjangan berdasarkan kesepakatan. Misalnya, Kemendagri belum menyiapkan anggaran maka Pemkot Mataram tetap mengeluarkan gaji sepanjang belum mengeluarkan surat penghentian pembayaran gaji kepada pegawai bersangkutan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi dari tahun ke tahun wajib pajak memiliki kesadaran tinggi. Terbukti realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai 99,60 persen atau Rp25,9 miliar. Namun, Badan Keuangan Daerah (BKD) didorong memaksimalkan potensi pendapatan dari luar PBB. “Butuh kerja keras sehingga capaian melampui 100 persen,” kata Walikota saat menutup Gebyar PBB di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (12/12).

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial adalah PBB. Tetapi diakui, data wajib pajak secara keseluruhan belum akurat. Potensi wajib pajak di Mataram perlu dimaksimalkan, sehingga data lebih valid. Ke depan, potensi pendapatan dari sumber pajak dapat ditingkatkan.

PBB adalah salah satu sumber pendapatan bagi daerah.

Dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa beban pembiayaan anggaran sebagian dibebankan ke daerah. Salah satunya adalah program pembiayaan pembangunan di kelurahan. Dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tahun 2020 Rp1,5 triliun, pemda diwajibkan mengalokasikan anggaran lima persen atau sekitar Rp70 miliar.

“Kita diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan di kelurahan,” terangnya.

Ahyar menekankan, sumber PAD semestinya tidak saja mengandalkan dari PBB. Tetapi potensi lain dapat dimaksimalkan.

Penyerapan potensi asli daerah diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya. Potensi dimaksud Walikota seperti PB1 serta sumber pendapatan lainnya. Dari hasil rapat kerja bersama DPRD bahwa potensi PBB mencapai Rp31 miliar.

Kepala BKD, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, dari penyelenggaraan gebyar PBB sejak 5 Agustus sampai 10 Desember 2019 tersebut, dari target Rp26 miliar terealisasi mencapai Rp25,9 miliar lebih atau 99,60 persen. Terjadi peningkatan 9.188 wajib pajak atau Rp1,06 miliar lebih dibandingkan penerimaan PBB di tahun 2018. “Ada peningkatan PBB mencapai Rp 1,04 miliar,” sebut Syakirin.

Peningkatan PBB tidak terlepas dari inovasi BKD menggunakan alat portable yang pelayanannya dapat digunakan di kelurahan dan lokasi lainnya.

Alat ini terkoneksi dengan server, sehingga masyarakat tinggal mencetak bukti pembayaran mereka.

Inovasi terhadap peningkatan pendapatan dari PBB akan terus dikembangkan di tahun 2020 mendatang dengan menambah alat, sehingga meningkat realisasi pajak dan masyarakat dapat terlayani. (cem)

(Suara NTB/cem)

GEBYAR PBB - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Rolisakan, Ketua DPRD H. Didi Sumardi mengundi pemenang utama pada penutupan gebyar PBB di halaman Pendopo Walikota, Kamis (12/12).

Angin Kencang

Satu Kendaraan Tertimpa Pohon Mataram (Suara NTB) Perubahan cuaca belakangan ini perlu diwaspadai.

Angin kencang Kamis (12/12) siang mengakibatkan satu kendaraan tertimpa pohon.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun masyarakat diminta lebih waspada.

Pohon tumbang berada di Jalan Pejanggik tepatnya di depan eks RSUP NTB, Jalan Jenderal Sudirman atau depan Kantor Camat Selaparang, Jalan Tuan Guru Bangkol dan Kelurahan Pagesangan.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, Kurnia Mulyadi membenarkan adanya pohon tumbang di beberapa titik yang disebabkan oleh angina kencang. Pohon tumbang di Jalan Pejanggik atau tepatnya di depan eks RSUP NTB menimpa kendaraan. Tidak ada korban jiwa. Kerugian material hingga kini masih dihitung. “Cuma satu sepeda motor saja. Itu karena pengendara berteduh dan tidak tahu akan terjadi pohon tumbang,” kata Kurnia dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (12/12) sore.

Pohon yang tumbang sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Petugas dibantu Satpol PP langsung mengevakuasi. Pohon yang

menghalangi jalan dipotong agar tidak mengganggu pengendara. “Kita langsung atasi,” jawabnya.

Dinas Perkim sebelum memasuki musim hujan rutin melakukan perantingan di kawasan – kawasan dinilai rawan pohon tumbang. Seperti di Jalan Pendidikan, Pejanggik, Langko serta lokasi lainnya. Perubahan cuaca saat ini, masyarakat diimbau menghindari berteduh di pohon atau papan reklame. Pun, ada pohon tumbang agar segera melaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, tim siaga bencana langsung melakukan evakuasi terhadap pohon yang tumbang agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Tim bekerja secara terpadu dan memastikan tidak ada akses yang lumpuh. “Kita bekerja secara terpadu. Lurah dan camat melaporkan lokasi pohon tumbang. Tim datang untuk mengevakuasi,” tandasnya.

Langkah awal pemerintah sebenarnya sebelum datangnya hujan telah dilakukan perantingan pohon. Tetapi tidak bisa juga dihindari atau ditunda kapan datangnya bencana.

Oleh sebab itu, ia mengimbau ke masyarakat agar mengantisipasi cuaca ekstrem. (cem)

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dubes Polandia Cek Investasi Rp1,8 Triliun PLTU 100 Megawatt di Sambelia

Mataram (Suara NTB) Duta Besar Polandia di Indonesia, Beata Stoczyñska melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan investasi senilai Rp1,8 triliun lebih, yang dikucurkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sambelia, Kabupaten Lombok Timur telah berjalan.

Pemerintah Polandia sebelumnya telah mendukung investasi di Indonesia di bidang energi. Termasuk pembangunan PLTU FTP-2 dengan daya yang dihasilkan 2x50 Megawatt yang dibangun oleh PT. PLN (Pesero).

Kunjungan Dubes Polandia ini didampingi langsung oleh Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, General Manager PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, Yuyun Mimbar Saputra bersama Vice President Konstruksi PLN Regional Jawa Bagian Timur Bali Nusa Tenggara Aji Sutrisno. Kunjungan

Dubes Polandia ini ini sekaligus untuk memastikan hubungan bilateral antar dua negara yaitu Indonesia dan Polandia dalam ketersedian energi listrik di Provinsi NTB dapat terlaksana sesuai rencana.

Dalam Kunjungan perdananya ini, Beata Stoczyñska dan gubernur melihat paparan progres proyek

pembangunan, dan berkeliling ke seluruh lokasi PLTU. “Kunjungan tersebut bagi kami sangatlah penting, selain untuk menjaga kepercayaan antara PLN dan Polandia sebagai Investor kami,” kata Lalu Irlan Jayadi, Assistant Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara.

Irlan mengatakan dengan kunjungan Duber Polandia yang didampingi Gubernur NTB, sekaligus menjadi motivasi mendapatkan dukungan secara moral. PLTU Lombok FTP-2 target beroperasi pertengahan tahun 2021. “Saat ini progres pembangunan adalah 13%. Jika sesuai tsrget pembangkit kita ini akan COD pada tahun 2021, tentunya kami butuh dukungan dan doa dari masyarakat NTB,’’ harapnya.

Di akhir kunjungan, Dubes

Polandia ini juga menyerahkan bantuan untuk puskesmas di dekat PLTU. Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki hubungan bilateral dengan Kedubes Polandia di bidang Pendidikan. Beberapa putra daerah NTB telah mendapatkan beasiswa berangkat ke polandia dalam dua tahun terakhir ini. (bul) (Suara NTBbul)

FOTO BERSAMA - Duta Besar Polandia di Indonesia, Beata Stoczyñska bersama Gubernur, H. Zulkieflimansyah, General Manager PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar Saputra dan Vice President Konstruksi PLN Regional Jawa Bagian Timur Bali Nusa Tenggara Aji Sutrisno foto bersama dengan latar PLTU FTP-2 investasi dari Pemerintah Polandia di Sambelia.

(Suara NTB/dok)

Apjati NTB Tawarkan Dana Talangan Bank Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB menawarkan dana talangan dari salah satu bank pelat merah kepada anggotanya. Guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Permen yang pada November 2019 ini dirilis, mengatur tentang PPKIS untuk perpanjangan izin, harus memenuhi persyaratan. Diantaranya, memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 miliar. Kemudian menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito minimal Rp1,5 miliar.

“Anggota kelimpungan menyiapkan dana sebesar Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar. BRI telah sanggup memberikan pinjaman kepada anggota,” kata H. Muhammadun, Ketua Apjati Provinsi NTB di temui di sekretariat Apjati di Mataram, Kamis (12/12) kemarin. Ketentuan ini berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Sementara ini, anggota Apjati NTB, yang jumlahnya 50 PPTKIS, di dalamnya 8 yang berkantor pusat di NTB dan 42 adalah kantor cabang. Untuk anggotanya yang berkantor cabang di NTB, H. Muhammadun mengaku tak teralu mengkhawatirkan kesiapan modalnya.

Sebab diyakini PPTKIS yang ekspasi membuka cabang di provinsi lain umumnya memiliki modal yang kuat.

Delapan anggota Apjati NTB yang berkantor pusat di NTB ini menjadi perhatiannya. Modal disetor harus tersedia Rp1,5 miliar di awal Januari. Modal tersebut sebagai jaminan yang didepositokan di bank milik pemerintah (BUMN).

Apjati NTB baru-baru ini melakukan pertemuan dengan BRI. Bank pelat merah itu menurutnya telah sanggup memberikan pinjaman sesuai kebutuhan anggotanya.

Hingga Rp1,5 miliar bagi PPTKIS baru dan Rp1 miliar bagi PPTKIS yang sudah ada. “Kalau PPTKIS yang sudah lama, dia sudah punya deposito Rp500 juta. Tinggal Apjati fasilitasi pinjaman Rp1 miliar untuk memenuhi deposito minimal sesuai aturan yang baru. Kalau PPTKIS baru, bisa langsung minjam Rp1,5 miliar,” demikian H. Muhammadun.

Ia menegaskan ketentuan baru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 ini cukup memberatkan perusahaan untuk memenuhi deposito. Terkecuali, dibuka kembali moratorium pengiriman tenaga kerja ke negara-negara Timur Tengah. yang sudah dibuka saat ini Arab Saudi. Itupun sistem pengiriman tenaga kerja berbeda dari sistem yang lama.

“Kalau moratorium dibuka, ndak masalah pemerintah mengharuskan deposito Rp1,5 miliar. Karena pasarnya jelas,” kata politisi Partai Gerindra Kabupaten Lombok Barat ini. Sementara ini, pengiriman TKI dari NTB terbanyak ke Asia Pasifik. Seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Brunei Darussalam. (bul) H. Muhammadun

(Suara NTB/ris)

PRODUK IKM - Wabup Loteng H.Lalu Pathul Bahri melihat produk IKM Loteng usai pembentukan Forum IKM

IKM di Loteng Bentuk Forum, Percepat Lahirnya Produk Suvenir Corak MotoGP Praya (Suara NTB) – Forum Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya terbentuk. Forum ini menjadi wadah komunikasi dan saling mengisi antar pelaku IKM dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka seiring dengan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Forum IKM di Loteng terbentuk melalui kegiatan yang berlangsung di Pendopo II Wakil Bupati Lombok Tengah, Kota Praya, Kamis (12/12). Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Loteng, H. Lalu Pathul

Bahri, pejabat Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kadisperindag Loteng H. Saman, perwakilan ITDC dan pihak lainnya.

Kadisperindag Loteng H. Saman mengatakan Forum IKM ini sebagai tempat menyatukan persepsi terkait dengan pengembangan KEK Mandalika dan menyambut perhelatan MotoGP 2021. Ada tujuh produk unggulan daerah Kabupaten Loteng yang fokus dikembangkan yaitu kerajinan ketak, bambu, tenun, gerabah, hiasan perak,meubel serta olahan agro industri.

Terbentuknya forum IKM tersebut kata H. Saman akan

Damri Siapkan 35 Armada Hadapi Nataru Mataram (Suara NTB) Perum Damri melakukan antisipasi kenaikan jumlah penumpang saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sebanyak 35 armada telah dipersiapkan. 35 armada ini masing-masing 15 armada jumbo dan 20 armada medium. Diproyeksikan, kenaikan jumlah penumpang bus Damri untuk Nataru 2019 ini mencapai 40 persen. “35 armada ini kondisinya sudah 100 persen laik jalan,” tegas Plt. General Manajer Perum Damri di Mataram, Setiyoko.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/12) kemarin, Manajer Teknik Perum Damri Mataram ini menjabarkan, untuk armada jumbo, Damri mempersiapkan Bus Rapid Transit (BRT) yang telah dimodifikasi 10 armada menjadi bus pariwisata. Dengan kursi tidak lagi berhadap-hadapan. Melainkan seluruh penumpang dengan kapasitas 45 kursi menghadap depan. Sebagaimana interior bus umumnya.

Selain itu, masing-masing armada juga telah dilengkapi dengan perangkat audio.

Sementara 20 armada medium, dengan kursi 27 dan 33 penumpang.

Tahun lalu, kenaikan jumlah penumpang saat nataru mencapai 40 persen. Karena itu, tahun 2019 ini, kata Setiyoko proyeksinya juga sama. Secara keseluruhan, total jumlah armada di Perum Damri Mataram mencapai 86 armada yang dioperasikan. 35 armada ini, lanjut Setiyoko tidak saja untuk melayani kebutuhan di rute-rute yang dilayani, kepada masyarakat yang ingin memanfaatkannya untuk berwisata, Damri juga menyiapkannya untuk carter.

“Seperti tahun-tahun lalu, biasanya ada saja yang minta carter.

Bisa rombongan kantor, bisa juga untuk rombongan keluarga,” ujarnya. Untuk carter, armada dapat dimanfaatkan sesuai keperluan. Beriwisata ke destinasi-destinasi wisata di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa atau berwisata ke luar daerah. Perum Damri Mataram juga tidak jarang melayani kebutuhan carter hingga ke luar NTB. Setiyoko menambahkan, untuk Nataru tahun 2019 ini, Perum Damri juga tetap akan memaksimalkan pelayanan disluruh rute yang dilayaninya. Seperti diketahui, untuk rute komersil, Damri melayani Mataram-Dompu, MataramEmpang-Plampang- LunyukPlampang Maluk- Taliwang.

Sementara untuk rute-rute rin-

tisan, Damri melayani sembilan rute Mataram-Matta (Bima), Mataram-Ropang (Sumbawa), Mataram-Moyo (Sumbawa), Mataram-Talonang (Sumbawa Barat), Mataram-Orong Telu (Sumbawa) dan rute Sumbawa-Sampargoal.

Sementara di Pulau Lombok, ada rute rintisan Mataram-Bangkobangko (Sekotong Lombok Barat), Mataram-Santong (Lombok Utara) dan Mataram – Suela (Sembalun Lombok Timur).

“Setiap hari dilayani rute-rute rintisan. Walaupun medannya ekstrem dan penumpangnya kadangkadang kosong. Damri tetap melayani untuk kemudahan transportasi masyarakat di seluruh NTB,” demikian Setiyoko. (bul)

(Suara NTB/bul)

DAMRI - Armada Damri yang dipersiapkan untuk Nataru dan layanan sehari-hari.

memudahkan pemerintah dalam memfasilitasi IKM penghasil produk unggulan dalam peningkatan kualitas produk terutama dalam hal desain terkait dengan MotoGP. “Keinginan Pemda yaitu lahirnya produk IKM ini untuk membrading event Mandalika MotoGP. Jadi dari tujuh produk unggulan itu diharapkan mengarah ke MotoGP itu.

Ikon MotoGP itu diharapkan ada di setiap produk, misalnya kerajinan perak terdapat gambar lumbung dengan tulisan Mandalika MotoGP. Kalau di olahan pangan di dalam kemasannya itu ada gambar-

gambar yang berkaitan dengan MotoGP,” terangnya.

Wakil Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri dalam kesempatan itu memberikan sambutan serta menyerahkan kartu IKM kepada pelaku IKM di Loteng sebagai tanda terwujudnya forum ini. Jadi ke depannya, kartu IKM itu akan dikantongi oleh seluruh pelaku IKM yang sudah tergabung dalam forum. Kadisperindag mengatakan, Bekraf juga mendukung terbentuknya forum ini. “Terlebih Bekraf tidak ingin person to person, dia inginnya komunitas. Jika ada dalam satu forum, maka ada satu juru bicara untuk menyampaikan

keinginan IKM. Jadi forum IKM ini diminta buat proposal dengan pemerintah daerah untuk diteruskan ke Bekraf. Selanjutnya disana akan dilakukan penandatanganan MoU di Jakarta,” katanya.

Pascaterbentuknya forum IKM di tingkat kabupaten, program selanjutnya yaitu membentuk organisasi sampai tingkat kecamatan dan desa.

Anggota forum ini masih terbatas yaitu 257 orang, karena masih tahap awal. “Nantinya diharapkan semua pelaku IKM bisa masuk forum ini dan mampu berkembang secara bersama-sama,” terangnya. (ris)

Pembudidaya Minta KKP Stop Ekspor Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Masyarakat kelautan perikanan masih menunggu kebijakan baru yang akan dilahirkan menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo. Mereka berharap, kebijakan yang lebih berpihak dari menteri pengganti Susi Pudjiastuti. Perwakilan kelompok pembudidaya lobster “Andalan Indonesia” dari Telong-Elong, Kabupaten Lombok Timur mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Rabu (11/12) kemarin.

Kedatangan mereka disambut kepala dinas, dan Sekretaris Dinas, Ir. Beni Iskandar dan Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, Suprayogi. Abdullah, perwakilan kelompok pembudidaya lobster ini menyampaikan kepada pemerintah daerah, menolak kebijakan yang membuka keran ekspor bagi benih lobster.

Penolakan ini atas alasan, merugikan nelayan, bahkan negara.

Menurut Abdullah, tidak ada keuntungan yang didapat dari ekspor benih lobster ke Vietnam. Karena itu, KKP diharapkan agar tidak membuka keran ekspornya. “Kalau misalnya di sana harganya Rp60.000/ekor benih lobster, rugi. Karena biaya pengirimannya tidak kecil,” katanya.

Alternatif yang ditawarkan, benih lobster yang ditangkap oleh para nelayan, boleh dibeli. Tetapi harus dibudidayakan di dalam negeri. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak untuk dibeli, kemudian dikirim keluar negeri.

(Suara NTB/bul)

Dari kiri ke kanan, Suprayogi, L. Hamdi, dua perwakilan pembudidaya lobster dari Telong-Elong, dan Beni Iskandar usai menerima aspirasi pada pembudidaya benih lobster “Jangan sampai ke luar NKRI,” tegas Abdullah. Di Telong-Elong, 90 persen masayarakatnya menjadi pembudidaya lobster. Seratus persen, kata Abdullah, menolak jika pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor benih lobster. Karena itu, sangat diharapkan KKP memperhatikan harapan mereka.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si usai menerima pembudidaya lobster ini menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menghimpun informasi, aspirasi dari masyarakat kelautan perikanan di Indonesia. Untuk kedua kalinya ia menerima perwakilan nelayan. Sebelumnya, ia juga menerima aspirasi agar pemerintah membuka keran ekspor benih lobster. “Ada dua versi. Ada yang mau,

ada yang menolak ekspor benih lobster,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga masih menghimpun aspirasi dari bawah untuk disampaikan kepada Kementerian Kelautan Perikanan RI, di bawah komando menteri, Edhy Prabowo. Ia juga beberapa kali telah didatangi oleh stakeholders terkait dari pusat. Untuk mendapatkan informasi seputar aspirasi masyarakat terkait kelautan dan perikanan.

“Nantinya, pemerintah akan melakukan pembahasan melalui FGD, kemudian diputuskan kebijakan yang pas. Saat ini masih mengumpulkan informasi-informasi dari lapangan. Pemerintah daerah juga belum bisa memastikan apa yang diinginkan. Sebelum dibahas bersama semua stakeholders,” demikian L. Hamdi. (bul)

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bermasalah di Administrasi

1.677 Pelamar CPNS di Lotim Diplenokan

Selong (Suara NTB) Seleksi administrasi dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendekati babak final. Dari 12. 771 pelamar, tercatat sebanyak 1.677 data pelamar yang bermasalah di administrasi. Untuk itu, Jumat (13/12) hari ini, dilakukan pleno untuk penyelesaian ribuan data bermasalah itu apakah masuk pelamar memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Yulian Ugi Lusianto

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/12), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan

Formasi, Yulian Ugi Lusianto, mengungkapkan untuk pelaksanaan pleno dilakukan di gedung Computer Asissted Test (CAT) kompleks BKPSDM Lotim.

Dari 12.771 pelamar, ujarnya, yang sudah tidak ada

masalah sebanyak 11.093 pelamar. Sisanya sebanyak 1.677 pelamar akan dirapatkan ke tahap pleno panitia yang dilaksanakan Jumat ini. untuk itu, hingga saat ini, hanya 1 pelamar yang masuk katagori TMS dari SSCN

dikarenakan NIKnya menggunakan NIK orang lain.

Setelah dilakukan pleno, untuk pengumuman kelulusan administrasi menunggu hasil rapat di provinsi. Namun dari surat edaran dari pemerintah provinsi, pengumuman hasil seleksi administrasi diimbau pada tanggal 21 Desember 2019. Sehingga masa sanggah atas pengumuman tersebut diberikan selama tiga hari terhitung mulai tanggal 22 sampai 24 Desember 2019. Sedangkan untuk jawaban masa sanggah selama tujuh hari kal-

ender dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2019.

Di samping itu, untuk mengurangi risiko tingkat kesalahan atau kekeliruan sebelum ditetapkannya nama-nama pelamar CPNS yang MS administrasi dan TMS administrasi. BKN Regional X Denpasar akan memberikan pengarahan dan pencerahan kepada para pansel CPNS tahun anggaran 2019 pada Kamis 19 Desember bertempat di Ruang Rapat Kepala BKD Provinsi NTB. Rapat ini akan diikuti oleh Kepala BKPSDM se-

NTB, admin SSCASN, dengan membawa data pelamar yang TMS dalam bentuk softcopy.

Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga tekhnis. Dimana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

(Suara NTB/yon)

Harus Mengundurkan Diri DITETAPKANNYA Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim), LM sebagai tersangka pembangunan Pasar Tradisional Sambelia disoroti kalangan legislatif. Selaku mitra kerja pemerintah, dewan meminta supaya Kadis PUPR Lotim dinonaktifkan atau mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Langkah itu dinilai lebih tepat untuk menjaga pelaksanaan program di Dinas PUPR. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Acshyid, SE, ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (12/12). Diungkapkannya, penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) merupakan bukan hal sepele. Melainkan penyidikan sudah pasti mengantongi dua alat bukti yang cukup dan menandakan pada tahap awal jika seseorang itu bersalah di mata hukum.

Apabila yang bersangkutan tidak beri’tikad baik untuk mengundurkan diri. Maka kepala daerah yang harus mengambil tindakan tegas untuk dilakukan penonaktifkan. Pasalnya, apabila sudah ditetapkan tersangka, maka diyakininya konstentrasi yang bersangkutan terganggu dalam bekerja. Terlebih saat ini dikabarkan jika yang bersangkutan sudah mulai jarang masuk kantor.

“Lebih baik mengundurkan diri sehingga lebih fokus dalam mengurus kasus yang menjeratnya. Kita berharap kepada bupati harus mengambil tindakan tegas dengan membebas tugaskannya. Jika tidak terbukti bersalah, silakan dipakai lagi,” saran Badran.

Sementara apabila jabatan itu melekat, dikhawatirkan dapat menjadi persoalan di kemudian hari. Dicontohkan Badran, ketika kasus LM naik ke persidangan dengan status terdakwa atau dilakukan penahanan. Maka hal tersebut berdampak pada eksekusi program pada tahun anggaran 2020. Terlebih jabatannya selaku kepala OPD di Dinas PUPR merupakan gudangnya pembangunan sejumlah proyek fisik di daerah ini.

“Ketika tandatangannya dibutuhkan. Lalu yang bersangkutan tidak ada atau ditahan. Tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang sedang berjalan itu,” ungkapnya.

Diketahui bahwa dalam dugaan korupsi pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kecamatan Sambelia. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim menetapkan dua orang tersangka, yakni inisial LM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim dan A selaku kontraktor pasar yang dibangun tahun 2015 lalu. (yon) M. Badran Achsyid (Suara NTB/yon)

KLU Defisit Pegawai 1.600 Orang Tanjung (Suara NTB) Jumlah pegawai (ASN) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini belum tercukupi. Pascarekrutmen ASN beberapa tahun terakhir, jumlah defisit pegawai berjumlah 1.600 orang.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, H. M. Najib, M.Pd., Kamis (12/12). Disebutkan sejak mekar dari Lombok Barat tahun 2008 lalu, jumlah ASN yang diberikan untuk KLU sebanyak 2.500 orang. Pemerintah saat itu, menutup kekurangan pegawai dengan merekrut tenaga kontrak.

Di samping itu, pemerintah pusat juga memberikan kuota penerimaan CPNS. Dalam dua tahun terakhir - 2017 dan 2019, penerimaan CPNS masing-masing 251 orang (dari kuota 274 orang) dan 237 orang.

“Pusat memberikan kuota penerimaan berdasarkan usulan, anjab (analisa jabatan) dan kemampuan keuangan daerah. Sampai saat ini, kekurangan pegawai kita sekitar 1.600 orang,” ungkap Najib.

Kekurangan pegawai di Lombok Utara masih akan berlangsung dalam waktu lama. Pasalnya, dari keberadaan pegawai, setiap tahunnya terdapat ASN yang purna tugas. Tahun 2020 saja, diketahui sebanyak 203 ASN akan pensiun.

Pemerintah pusat, sejatinya memberikan ruang untuk menambal kekurangan pegawai melalui rekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Hanya saja, menurut Najib, langkah ini diperkirakan akan dimulai pada pertengahan 2020 mendatang.

“Rekrutmen melalui P3K sebagai satu upaya pengalihan arah kebijakan pengangkatan dari PNS ke P3K. Daerah sudah diminta menghitung perbandingan pegawai 70 persen PNS dan 30 persen P3K. Kemungkinannya, pertengahan 2020 insya Allah akan pengangkatan P3K,” paparnya.

Untuk mengantisipasi perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan. Di mana, CPNS yang diterima di satu daerah tidak boleh mengajukan pindah tugas ke daerah asalnya sebelum masa pengabdian mencapai 10 tahun. Langkah ini sendiri telah dilakukan oleh Pemda Lombok Utara jauh sebelum pusat mengeluarkan aturan.

“Jadi sekarang sudah ada perjanjian kerja dengan MenPAN, 10 tahun mengabdi dulu baru boleh mengajukan pindah.

Kalau pindah sebelum itu, PNS dianggap mundur,” H. M. Najib tandasnya. (ari) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yon)

TIBA - Jenazah tiga TKI asal Apitaik saat tiba di kampung halamannya disambut isak tangis keluarga, Kamis (12/12).

Tiga Jenazah TKI Asal Lotim Disambut Isak Tangis Selong (Suara NTB) Tiga jenazah TKI asal Lombok Timur (Lotim) yang diduga menjadi korban pembunuhan di Malaysia tiba di kampung halamannya, Kamis (12/12) siang. Kedatangan tiga TKI yang berasal dari Apitaik Kecamatan Wanasaba di Kabupaten Lotim disambut isak tangis keluarga dan masyarakat setempat. Ketiga korban dibawa menggunakan dua mobil ambulans usai mendarat di Lombok International Airport (LIA).

Kepada Suara NTB, Kamis (12/12), Kepala Bidang (Ka-

bid) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Lotim, Muhammad Hirsan, mengungkapkan jika tiga TKI yang meninggalkan di Malaysia sudah tiba di kampung halamannya dan sudah dilakukan serah terima bersama pihak keluarga. Ketiga TKI tersebut berangkat menggunakan jalur resmi melalui PT. Sukses Mandiri Utama. Untuk itu, sudah jelas jika korban mendapat asuran dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Hirsan, peran pemerintah daerah melalui Di-

nas Tenaga Kerja dan Transimigrasi yang mengurus ketenagakerjaan sesuai UU 18 tahun 2017 adalah mengurus kepulangan jenazah sampai ke daerah asalnya. Sehingga ia bersama pihak P3MI membantu ahli waris untuk mengurus asuransi yang diterima dari BPJS ketenagakerjaan. Termasuk dari PJKTI yang memberangkatkannya.

“Alhamdulillah TKI kita itu berangkat melalui jalur resmi. Kita sudah koordinasikan dan dalam waktu dekat akan diterima oleh ahli waris asuransi yang diberikan begi-

tu semua persyaratan sudah dilengkapi,” terangnya.

Tiga TKI Lotim yang meninggal tersebut di antaranya, Hari Sucipto (19), Sahrul Ramdani (20), dan Pani Gunawan (20).

Dari dokumen pemeriksaan medis, rata-rata korban mengalami luka pada bagian leher.

Terpisah, Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, berharap kepada Disnakertrans Lotim memberikan perhatian lebih kepada TKI meninggal di Malaysia. Terutama dalam membantu pihak keluarga mengurus asuransi dan hak-hak TKI tersebut mengingat keberangkatan

melalui jalur proseduran.

“Pemerintah daerah harus pro aktif. Jangan menunggu pihak keluarga karena bisa jadi pihak keluarga tidak memahami tata cara mendapatkan asuransi itu,”harapnya.

Politisi PKS ini menegaskan, apabila TKI itu berangkat secara resmi. Maka sudah ada tanggung jawab dan asuransi dari PJTKI yang memberangkatkannya. Sehingga sudah semestinya diperjuangan hak-haknya dengan dibantu oleh Disnakertrans Lotim selaku perpanjangan tangan masyarakat. (yon)

Pemda Usulkan ’’Homestay’’ Berbasis Pokmas Kawasan Wisata Tanjung (Suara NTB) Program yang diklaim kurang populis kembali diajukan oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Salah satunya adalah, mengusulkan perumahan yang diklaim untuk warga miskin yang tinggal di lingkar pariwisata. Masing-masing rumah diusulkan anggarannya senilai Rp 100 juta per unit.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (LH dan Perkim) KLU tak membantah adanya program pemerintah pusat yang akan membangun perumahan di kawasan wisata. Dua titik yang akan disasar adalah Desa Gili Indah dan Desa Senaru.

“Tiga Gili masuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sehingga pembangunan di sana menjadi prioritas,” ungka Kadis LH dan Perkim KLU, H. Rusdi, Kamis (12/12).

Ia menjelaskan, perumahan yang akan dibangun dihajatkan bagi masyarakat penghasilan rendah yang tinggal di kawasan pariwisata. Orientasinya, penerima m a n f a a t nantinya dapat memanfaatkan rum a h tersebut sebagai tempat tinggal H. Rusdi sekaligus dapat dis(Suara NTB/dok)

ewakan layaknya homestay.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ujarnya, telah melakukan survei ke lokasi Desa Gili Indah dan Desa Senaru. Pemerintah akan memastikan kesiapan warga calon penerima terkait lahan yang dimilikinya serta status ekonomi di mana penghasilannya di bawah UMK. “Pihak kementerian sudah melakukan survei. Jadi syaratnya warga harus punya lahan sendiri,” imbuhnya.

Menurut rencana pusat, sebut Rusdi, program ini akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Daerah diminta mengajukan usulan lebih awal untuk diinput oleh Kementerian PUPR. Dinas LH KLU merancang usulan 30 unit di tiap titik, yakni Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Senaru. Setiap unit rumah senilai Rp 100 juta.

Rumah warga tersebut mengacu pada standar kualitas ramah terhadap gempa. Dalam proses pencairannya pun, warga calon penerima diarahkan untuk membuat Kelompok Masyarakat (Pokmas). Sebab dana yang diberikan nantinya ditransfer langsung untuk dikelola secara swadaya. Pokmas juga diminta untuk menyu s u n R A B b a n gunan senilai Rp 100 juta. (ari)

(Suara NTB/rus)

Slamet Alimin

Bapenda Lotim Terus Genjot Pencapaian Target PAD Selong (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim) terus menggenjot pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama kurun waktu 2019 ini, sumber-sumber PAD Lotim mengalami peningkatan cukup signifikan.

Kepala Bapenda Lotim, Slamet Alimin di Selong, Kamis (12/12) merincikan tahun 2019 perolehan capaian yang cukup memuaskan adalah retribusi dari pelayanan pasar. Di mana, target retribusi pasar ini Rp 10,242 miliar. Catatan sampai tanggal 4 Desember lalu Rp 10,718 miliar, atau 105,27 persen.

“Alhamdulillah sudah melampaui target,” klaimnya.

Penarikan retribusi atas pelayanan pasa rini dilakukan di 39 unit pasar se Kabupaten Lotim. Diterangkan, masih ada

sisa tahun 2019 ini untuk meningkatkan lagi capaian PAD dari jasa pelayanan pasar.

Slamet Alimin memperkirakan akan ada tambahan sekitar Rp 600 juta bahkan diyakini akan bisa tembus Rp 11 miliar. Dituturkan, pada tahun 2018 lalu target penarikan retribusi dari pelayanan pasar ini tidak bisa tercapai.

Terealisasi hanya Rp8 miliar dari target Rp 10 miliar.

Sumber PAD lainnya, Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Target PBB Rp 14 miliar.

Sampai saat ini sudah tercapai Rp 10,4 miliar atau baru mencapai 71,87 persen. Belum tercapainya target PBB ini dikarenakan beberapa kendala di lapangan. Utamanya masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Dalam proses penarikannya saat ini melibatkan kepalakepala dusun di desa. Sebel-

umnya, pungutan dilakukan oleh petugas Bapenda sendiri.

Dibandingkan tahun 2018, capaian tahun ini dinilai lebih baik. “Tahun sebelumnya hanya Rp 9 miliar,” ungkapnya.

Selanjutnya dari pajak hasil penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Saat ini telah tercapai Rp12 5 miliar dari target Rp 18,9 miliar. Sebelumnya MBLB ditarget Rp 14 miliar.

Terjadi perubahan target saat pembahasan APBD Perubahan lalu.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sambungnya juga melampaui target.Dari target Rp 21,3 miliar, terealisasi Rp 22,9 miliar. Atau mencapai 107 persen. “Intinya dari semua sumber PAD yang ada di Bappenda hampir semua lampaui target dari segi rupiah,” demikian ungkap Slamet Alimin. (rus/*)

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Loteng Darurat Sampah Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, S.H., mengaku Loteng saat ini dalam kondisi darurat sampah. Hampir semua kawasan di Loteng tidak ada yang bebas dari sampah. Bahkan tumpukan sampah banyak ditemukan berserakan di pinggir jalan dan sangat mengganggu pemandangan.

(Suara NTB/her)

WARGA MISKIN - Salah satu warga miskin di wilayah Sekotong yang masih tinggal di gubuk reot.

Melambat, Penurunan Kemiskinan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Tiap tahun Pemda Lombok Barat (Lobar) menggelontorkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp 400-500 miliar per tahun. Dana ini diarahkan untuk mengintervensi berbagai bidang. Namun besarnya anggaran yang digelontorkan ini tak sebanding dengan pencapaian penurunan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS yang disampaikan Kepala BPS Lobar Dr. Anas, terjadi penurunan kemiskinan tahun 2019, meski kecil hanya 0,03 persen dari 15,20 persen tahun 2019 menjadi 15,17 persen tahun 2019. “Turunnya hanya 0,03 persen,” jelas dia.

Menurutnya, jika melihat kedalaman kemiskinan di Lobar mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 3.07 menjadi 3,42 persen. Artinya ada peningkatan sekitar 0,35 persen dibanding kedalaman kemiskinan di NTB jauh lebih rendah sebesar 2,33 persen. Dari sisi keparahan kemiskinan juga, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 0,95 persen menjadi 0,98 persen. Ia pun menyarankan agar pemda lebih memperkuat sinergisitas dan elaborasi dalam penanganan kemiskinan ke depan.

Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi mengakui penuruan kemiskinan memang kecil sebesar 0,03 persen. Hal ini, ujarnya, sebagai dampak dari gempa yang terjadi. Hal inipun akan dipelajari lebih jauh lebih agar penanganan kemiskinan lebih akseleratif.

Dikaitkan dengan anggaran penanganan kemiskinan yang besar, namun kenapa penurunannya kecil, Baehaqi menegaskan, anggaran penanganan kemiskinan sekarang belum terimplementasi. Anggaran yang masuk pada APBD-P 2019 nanti akan dilihat datanya tahun 2020. Sedangkan untuk penurunan kemiskinan tahun ini merupakan dampak dari intervensi anggaran tahun 2018. “Tahun 2018 ada persoalan gempa juga,” kilahnya.

Diakuinya, rata-rata per tahun pemda mengalokasikan dana untuk penanganan kemiskinan mencapai Rp 400 miliar. Bahkan tahun ini menyentuh angka Rp 500 miliar lebih. Akan tetapi mengacu dengan Permendagri, penanganan kemiskinan yang dilakukan kabupaten/kota bukan terkait intervensi bantuan, namun program. Seperti pembangunan infrastruktur dasar, jalan, pendidikan, kesehatan pasar dan alat produksi. Anggaran kemiskinan, tambahnya, tidak berdiri sendiri namun juga untuk pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja. Menurut dia tidak bisa dikatakan anggaran besar ini memiliki daya ungkit kecil, karena yang dilihat sekarang adalah hasil implemetasi anggaran 2018. “Kalau anggaran 2019 pun belum kita lihat,” tambahnya.

Meski demikian, tambahnya, jika dilihat kemerataan pendapatan masyarakat di Lobar paling baik di NTB, karena indeksnya paling kecil. Artinya pemerataan pendapatan ini tidak timpang. Meski di tengah kondisi gempa, Lobar masuk ketimpangan rendah. Untuk target penurunan kemiskinan tambah dia, dengan sinergi, koordinasi dan elaborasi data serta anggaran pihaknya menargetkan 2 persen. ia mengaku optimis bisa mencapai target penurunan kemiskinan 2 persen. (her)

Minim, Pelibatan Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Giri Menang (Suara NTB) – Pelibatan kaum perempuan dalam pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat desa di Lombok Barat (Lobar) masih minim sekali. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan pihak Kosalata. Hasil survei ini menggambarkan minimnya pelibatan kaum perempuan dalam perencanaan di tingkat desa. Hal ini pun diharapkan menjadi perhatian serius Pemda Lobar ke depan.

Permasalahan ini mengemuka dalam pertemuan implementasi program power up dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di aula Bappeda Lobar, Kamis (12/ 12). Hadir di acara ini Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi dan jajaran Kabid serta Kabag Humas Setda Lobar H. Saepul Ahkam.

Dalam kesempatan itu Project Manager Power Up Koslata NTB, Ramli mengatakan hasil survei ini dikumpulkan setelah turun sosialisasi dengan kaukus atau wadah yang dibentuk sebagai kelompok yang memperjuangkan aspirasi perempuan di desa. Berdasarkan survei partisipasi masyakarat khususnya perempuan keterlibatan dalam proses perencanaan. Dari 3.834 responden, sebanyak 79,6 persen mengaku tidak pernah terlibat. Sedangkan mengacu survei alasan masyarakat tidak terlibat dengan 2.103 responden, sebanyak 85.1 persen mengaku tidak pernah diundang. Alasan lainnya mereka tidak tertarik untuk hadir. “Hampir sebagian besar kaum perempuan di desa tidak pernah terlibat sama sekali dalam proses perencanaan, sangat minim,” beber dia.

Padahal, ujarnya, hampir semua urusan di desa dan indikator pencapaian pembangunan masuk urusan perempuan.

Seperti masalah air bersih, kesehatan anak, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pihaknya akan mendorong perempuan bisa berpartisipasi aktif baik dari sisi jumlah dan kualitas. Bentuk program yang dilakukan pihaknya menyasar 14 desa di antaranya lima desa di Batulayar, yakni Desa Batulayar, Sandik, Senteluk, Pusuk Lestari, dan Lembah Sari.

Kemudian di Kecamatan Gunungsari ada Desa Kekeri, Kekait, Mambalan, Dopang, Penimbung, Jeringo, Gelangsar.

Sementara itu dari pengakuan dari pihak desa yang menjadi lokasi kegiatan advokasi ini cukup signifikan dampaknya. Seperti di Lembah Sari, awalnya partispasi perempuan di desa setempat rendah namun setelah ada advokasi ini justru mereka agak kritis. Begitu pula tingkat partisipasi di desa setempat sudah transparan.

Herna dari Desa Sandik mengakui kegiatan advokasi ini memilikibanyak dampak positif bagi perempuan. “Sebab awalnya perempuan Jarang dilibatkan dalam perencanaan. Tapi adanya advokasi ini perempuan jadi lebih berani,” ujar dia.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi mengakui telah lama memimpikan agar perencanaan pembangunan bisa dilakukan musrenbang khusus perempuan.

“Ini menjadi embrio untuk bisa kita laksanakan musrenbang khusus perempuan ini keinginan tidak saja saja tapi pemda. Tapi tentu kita lihat aturannya,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

PERTEMUAN - Pertemuan implementasi program power up peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan di aula Bappeda Lobar, Kamis (12/12).

Padahal Loteng oleh pemerintah pusat sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata andalan nasional. “Memprihatinkan juga, sebagai daerah tujuan wisata andalan nasional sampah banyak ditemukan berserakan, bahkan di pinggir jalan sekalipun,” ujarnya di hadapan para kepala sekolah di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, Kamis (12/12).

Kondisi inilah, ujarnya, yang mendasari pemerintah daerah menggalakkan program Loteng Bersih dan Aman, berupa kegiatan bersih sampah secara masal dan masif dan melibatkan semua unsur pegawai pemerintahan,

termasuk masyarakat umum.

Menurutnya, melihat kondisi sampah sekarang ini, dibutuhkan upaya yang lebih masif untuk bisa menjawab persoalan yang ada. Tidak bisa kemudian persoalan penanganan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah semata tanpa keterlibatan masyarakat.

“Jadi untuk menjawab persoalan sampah sekarang ini, mulai Jumat besok (hari ini,red), kita pemerintah daerah akan mulai melakukan kegiatan bersih-bersih secara masal dan serentak. Dengan sasaran kantong-kantong sampah di semua desa dan kecamatan,” sebutnya.

Dalam hal ini, ujarnya, sam-

pah-sampah yang ada di pinggir jalan menjadi target utamanya pihaknya, karena kalau pinggir jalan sudah bersih dari sampah, paling tidak bisa mengurangi tanggapan negatif dari pengguna jalan terhadap kondisi sampai di daerah ini. “Program ini terus akan berlanjut.

Dengan melibatkan semua unsur pegawai pemerintah di daerah ini,” tambahnya.

Selain pinggir jalan, ujarnya, area sungai juga jadi target, mengingat, kondisi saat ini sudah akan masuk musim penghujan, sehingga area aliran sungai sudah harus dibersihkan dari tumpukan sampah. Pihaknya tidak ingin tumpukan sampah yang ada di sun-

”

Memprihatinkan juga, sebagai daerah tujuan wisata andalan nasional sampah banyak ditemukan berserakan, bahkan di pinggir jalan sekalipun

gai maupun saluran drainase lainnya memicu banjir.

“Keterlibatan masyarakat dalam program ini juga sangat diharapkan. Kalau pinggir jalan, sungai ataupun saluran drainase sudah bebas sampah masyarakat juga yang akan merasakan manfaatnya,” sebutnya.

Jangan kemudian masyarakat justru terkesan acuh atas

(Suara NTB/kir)

H. M. Suhaili FT kondisi persampahan yang ada saat ini. Ujung-ujungnya ketika banjir datang, pemerintah yang disalahkan. Padahal masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan kebersihan di lingkungan sekitarnya. (kir)

Diterjang Puting Beliung

Belasan Rumah Warga di Loteng Rusak

Praya (Suara NTB) Angin puting beliung menerjang Desa Selebung Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Kamis (12/ 12). Belasan rumah milik warga rusak dalam musibah ini.

Termasuk beberapa hunian sementara (huntara) yang ditinggali warga korban gempa.

Upaya penanganan darurat pun dilakukan pemerintah desa setempat.

Kepala Desa Selebung Agus Wirahadi Kusuma, saat dikonfirmasi, Kamis (12/12) sore, mengungkapkan dari hasil pendataan awal total ada 13 rumah warga yang rusak diterjang angin puting beliung. Itu belum termasuk huntara milik warga korban gempa. “Kalau ditotal dengan huntara cukup banyak. Datanya sedang kita kumpulkan,” sebutnya.

Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14.00 wita. Saat itu, Desa Selebung dan sekitarnya diselimuti mendung tebal. Angin kencang mulai berhembus seiring hujan yang turun. Selang beberapa saat kemudian, angin disertai hujan lebat turun dan menyapu rumah warga.

Menurut Kades Selebung rumah yang rusak ada juga rumah permanen ditambah beberapa rumah semi permanen. Puting beliung berlangsung cukup lama, sehingga sempat membuat warga panik, terutama yang rumahnya rusak diterjang angin kencang tersebut.

“Untunga tidak ada korban dari warga. Hanya rumah saja yang rusak akibat terjangan angin kencang,” terangnya.

Kejadian itupun sudah dilaporkan ke BPBD Loteng. Termasuk ke Camat Batukliang.

Harapannya, ada bantuan yang diberikan kepada warga yang menjadi korban puting beliung.

Mengingat, kebanyakan warga

yang jadi korban puting beliung juga korban gempa.

Terkait hal ini, Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L.Herdan, M.Si., yang dikonfirmasi terpisah, meminta pihak desa segera melaporkan data rumah rusak akibat musibah angin kencang tersebut supaya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kalau ada laporan pasti akan dibantu untuk penanganan daruratnya. Tapi harus jelas data korbannya,” tegasnya.

Tanggap Darurat Bencana di Lobar Sementara di Lombok Barat (Lobar), ratusan rumah warga di sejumlah wilayah rusak akibat puting beliung.

Terhitung sejak kurang lebih satu bulan ini, hampir 10 kali kejadian bencana angin kencang dan puting beliung.

Data sementara yang dihimpun Dinas Sosial ada 126 unit rumah warga rusak akibat angin tersebut. Akan tetapi di tengah banyaknya warga terdampak bencana ini justru Dinas Sosial Lobar kehabisan stok logistik bantuan. Sehingga mensiasti kondisi ini, dinas terkait berkoordinasi dengan OPD dan Pemprov NTB untuk mendroping bantuan.

“Angin puting beliung merusak rumah warga yang jumlah keseluruhannya sudah mencapai 125 rumah, ini di luar Desa Kuranji,” jelas Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dinas Sosial Lobar H.M Sakaki, Kamis (12/12).

Menurutnya, beberapa titik lokasi tempat puting beliung beberapa hari ini yaitu di Desa Kediri Selatan yang merusak sekitar 107 rumah, Desa Badrain Kecamatan Narmada 6 rumah, Desa Ombe Baru 3 rumah, Desa Sesela satu rumah, Desa Langko 1 rumah ditam-

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Kondisi rumah warga yang rusak akibat puting beliung di Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Kamis (12/12). bah ada korban jiwa meninggal dunia akibat disambar petir. Ada juga yang terdampak Desa Suranadi 1 rumah, Krama Jaya 3 KK serta di Sesela 1 unit rumah. “Ada lagi yang belum masuk ini,”jelas dia.

Diakuinya dari semua korban ini memang belum semuanya diberikan bantuan karena stok logistik untuk bencana di dinas sosial sudah kosong, yang masih tersisa hanya puluhan kaleng makanan sarden, sedangkan untuk beras dan kebutuhan logistik lainnya untuk saat ini masih kosong.”Terakhir logistik kita salurkan untuk masyarakat yang ada Desa Mareje, setelah itu tidak ada

lagi stok,” ungkapnya.

Di Lobar, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sudah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Hujan dan Angin Kencang, dengan adanya penetapan status tanggap darurat ini, tentunya akan memudahkan Dinas Sosial untuk mengajukan permohonan untuk mengeluarkan cadangan beras daerah atau untuk penambahan pasokan logistik.

Di satu sudah ketika ada bencana terjadi, dari BPBD Lobar juga turun memberikan bantuan kepada para korban.”

Kita dan BPBD saling mengisi, untuk logistik sudah mulai datang yang sumbernya dari

pusat, dan hari ini akan mulai disalurkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Badrain Romi Purwandi mengatakan, pada Selasa sore lalu enam orang warganya menjadi korban puting beliung. Bencana itu terjadi di Dusun Batu Rimpang Timur Desa Badrain yang menimpa 6 rumah yang diisi oleh 22 jiwa.” Ada 6 rumah warga yang rusak,” ujarnya.

Semua warga yang menjadi korban sudah mendapatkan bantuan dari BPBD Lobar, sedangkan dari dinas masih menunggu, bentuk bantuan yang sudah diterima berupa terpal, selimut dan karpet. (kir/her)

Tahapan Pilkada 2020 Mulai Disosialisasikan Praya (Suara NTB) – KPU Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah mulai gencar melakukan sosialisasi tahapan, program serta jadwal pilkada 2020. Sosialisasi menyasar sejumlah elemen masyarakat, mulai dari pengurus parpol, OPD yang menjadi stakeholders terkait pilkada, ormas hingga masyarakat yang berpotensi maju di pilkada melalui jalur perseorangan.

Ketua KPU Loteng Ahmad Fuad Fahrudin kepada Suara NTB Kamis (12/12) mengatakan, salah satu sosialisasi yang dilakukan KPU yaitu pada

Rabu (11/12) lalu di aula KPU dengan beragam materi yang berkaitan dengan tahapan, program serta jadwal pilkada.

Ia mengatakan, kandidat bakal calon perseorangan di Loteng diharapkan bisa memahami semua hal terkait pilkada 2020 sehingga mereka bisa mempersiapkan diri. Terlebih ada perubahan regulasi yang berkaitan dengan jadwal penyerahan dukungan kepada KPU. Ketentuan awal menyebutkan, penyerahan dukungan dari tanggal 11 Desemeber 2019 – 5 Maret 2020. “Namun ketentuan itu berubah menjadi han-

ya lima hari saja yaitu dari tanggal 19 – 23 Februari 2020.

Hanya lima hari saja,” kata Ahmad Fuad.

Fuad mengatakan, perubahan ketentuan terkait penyerahan dukungan untuk calon perseorangan sebenarnya memberi keuntungan untuk mereka, karena kepastian jadwal penyerahan menjadi lebih menarik. “Ini untuk memacu bakal calon perseorangan itu sendiri,” terangnya.

Adapun syarat dukungan dan sebaran syarat dukungan untuk calon perseorangan di Loteng yaitu jumlah minimal

dukungan sebanyak 57.037 dukungan atau 7,5 persen dari DPT pemilu tahun 2019 yang berjumlah 760.482 pemilih.

Syarat dukungan itu tersebar minimal di tujuh kecamatan dari total 12 kecamatan di Loteng.

Setelah syarat dukungan diserahkan, KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan. Tim KPU akan melakukan kegiatan ini tanggal 27 Februari sampai 25 Maret 2020. Verifikasi faktual di tingkat kelurahan juga akan dilakukan serta rekapit-

ulasi dukungan di tingkat kecamatan hingga tingkat KPU kabupaten. Rekapitulasi dukungan di tingkat KPU kabupaten akan digelar tanggal 23 - 24 April 2020.

Adapun pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Loteng dibuka oleh KPU tanggal 16-18 Juni 2020. Selain tahapan berupa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan serta masukan kepada paslon yang sudah mendaftar di KPU. (ris)

Narkoba Sasar Kalangan Pelajar

Sekolah Harus Mampu Jadi Benteng Penangkal Praya (Suara NTB) Kasus peredaran narkoba di NTB dan khususnya di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kian hari kian mengkhawatirkan. Di mana peredaran narkoba kini justru sudah mulai menyasar kalangan siswa dan pelajar. Hal itu dibuktikan dengan temuan pelajar sebagai pengguna narkoba oleh BNN Provinsi NTB dalam operasi beberapa waktu.

Untuk itu dibutuhkan peran serta semua pihak dalam membantu mencegah peredaran narkoba di daerah ini, khususnya di kalangan pelajar.

“Termasuk dalam hal ini sekolah, sangat penting perannya dalam membantu mencegah peredaran narkoba di kalangan pelajar,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., SH., usai mengukuhkan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN dan Satap Loteng, di SMPN 3 Praya Timur, Kamis (12/12).

(Suara NTB/kir)

BERSAMA - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT bersama pengurus MKKS SMPN dan Satap Loteng.

Menurutnya, sekolah harus bagaimana bisa mencegah mamampu menjadi benteng yang suknya pengaruh narkoba di kakokoh dan mampu menangkal langan pelajar,” imbuhnya.

Diakuinya, bandar ataupun masuknya peredaran narkoba di kalangan pelajar, karena ham- pengedar narkoba saat ini menpir sebagian besar waktu siswa yasar kalangan pelajar sebagai ada di lingkungan sekolah. “Ini pasar baru peredaran narkoba. tugas berat yang harus dijalan- Awalnya, para pengedar kan dengan maksimal oleh para menawarkan narkoba kepada kepala sekolah dan guru-guru di pelajar untuk dicoba-coba, bahdaerah ini ke depan. Untuk kan banyak yang diberikan se-

cara percuma. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi pasar baru peredaran narkoba.

Untuk itu, pihak sekolah dalam hal ini juga tidak boleh kalah dengan siasat yang dilancarkan para bandar maupun pengedar narkoba. Caranya, kepala sekolah harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah serta nyaman bagi siswa dengan begitu, siswa menjadi nyaman dan betah ketika berada di lingkungan sekolah.

Apalagi sekolah ibaratnya rumah kedua bagi siswa. “Kalau siswa sudah betah di sekolah, tidak ada alasan bagi siswa untuk keluyuran di luar sekolah.

Jadi kepala sekolah beserta guru harus mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang senyaman mungkin bagi siswa,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, lingkungan sekolah berperan besar dalam membentuk karakter siswa. Di mana baik

buruknya karakter siswa, juga sangat tergantung dari pengaruh lingkungan sekolah, sehingga sekolah harus bisa menjadi perisai yang mampu melindungi para siswa dari pengaruh buruk peredaran narkoba. “Kegiatan-kegiatan keagamaan harus lebih diperbanyak. Dengan begitu secara mental spiritual, siswa jadi lebih kuat. Sehingga mampu menangkap pengaruh buruk masuknya narkoba,” imbuh mantan Ketua DPRD NTB ini.

Inilah yang bakal menjadi tugas berat para kepala sekolah dan guru di daerah ini, karena tantangan ke depan tidak akan semakin mudah justru semakin sulit dan kompleks. “Kuncinya, ciptakan suasana sekolah yang nyaman agar siswa selalu betah di lingkungan sekolah. Tidak keluyuran yang justru bisa jadi sasaran peredaran narkoba,” sarannya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

Kasus Narkoba di Sumbawa Meningkat 10 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus Narkoba yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mengalami peningkatan tahun 2019 ini.

Meskipun data keseluruhan belum direkap, namun diperkirakan kasus meningkat sekitar 10 persen.

“Kita lihat kasus Narkoba meningkat dari tahun sebelumnya. Sekitar 10 persen peningkatannya. Data secara rinci, mungkin kita rekap sampai akhir tahun,” kata Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Lalu Mohamad Rasyidi, S.H kepada wartawan, Kamis (12/12).

Kasus Narkoba ini, kata Rasyidi, adalah kasus yang diterima dari Polres Sumbawa. Saat ini ada yang sudah disidangkan dan ada yang sedang berproses. Adapun peredaran Narkoba di Sumbawa juga dinilainya sangat tinggi. Dari barang bukti, bahkan ada yang mencapai ratusan gram. “Termasuk di sini peredaran Narkoba sangat tinggi. Dilihat dari barang buktinya hampir ada yang ratusan gram,” terangnya.

Diakuinya peredaran Narkoba memang sangat berbahaya. Sehingga ke depannya diperlukan peran semua pihak untuk mengantisipasi. Apalagi kasus Narkoba meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika ditemukan di suatu tempat diharapkan untuk segera dilaporkan.

“Ke depan peran semua pihak sangat diperlukan untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ini. Dengan meningkatnya kasus Narkoba, kami himbau kepada seluruh stake holder yang ada, instansi pendidik, orang tua, semua pihak, toko agama, masyarakat, untuk lebih meningkatkan pengawasan. Terutama pada anak didik atau pelajar. Karena peredarannya menyasar semua kalangan, termasuk pelajar,” tanLalu Mohamad Rasyidi dasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Masih Terdampak, Penanganan Bencana Kekeringan Tidak Jelas Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, mengaku bahwa penanganan bencana kekeringan yang terjadi di tahun 2019 sangat tidak maksimal dilakukan. Pasalnya, anggaran penanganannya sangat minim. Dari Rp400 juta yang diusulkan untuk penanganan 7.778 jiwa, yang direalisasikan hanya Rp24 juta saja. Parahnya lagi, kekeringan masih terjadi hingga saat ini meskipun hujan mulai turun di wilayah setempat.

“Kalau boleh jujur, penanganan bencana kekeringan di tahun 2019 merupakan hal yang terburuk kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi ini terjadi karena minimnya dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah dari Rp400 juta yang diusulkan ke TAPD terealisasi hanya Rp24 juta saja. Hal ini tentu sangat kami sayangkan karena fakta

di lapangan saat ini masih banyak warga yang terdampak kekeringan butuh air bersih tetapi kami tidak bisa layani karena kita tidak ada anggaran,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD melalui Kabid Kedaruratan dan logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd kepada Suara NTB, Kamis (12/12).

Dikatakannya, penanganan kekeringan di tahun 2019 diang-

gap sangat berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Salah satunya dari dukungan anggaran, dimana di tahun 2018 ketika sudah berada didalam masa tanggap kekeringan, maka dukungan anggarannya sudah sangat siap. Tetapi justru sangat terbalik dengan tahun 2019, dimana usulan anggaran untuk penanganan kekeringan justru tidak bisa maksimal bahkan

Polisi Kembali Amankan Terduga Kasus Curanak

Gubernur: Tanam Pohon Tak Perlu Tunggu Perintah Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, melaksanakan Penanaman Pohon Bersama di Dusun Kayu Madu Desa Labuhan Badas, Kamis (12/12). Kepada Kepala Desa, Camat, Bupati ataupun Walikota, diminta tidak perlu menunggu perintah dari Gubernur atau Presiden untuk segera menghijaukan tanah. Sebab menanam pohon adalah kebutuhan untuk semuanya.

Dr. Zul, pun mengajak masyarakat untuk mencoba menikmati keindahan alam NTB, bukan hanya pantai dan gunung. Akan tetapi keindahan hutan tidak kalah indah, sebutnya. “Jika kita jalan ke Batulanteh, kadang kepuasan batin dapat bisa dirasa dengan menatap pohon yang indah dan besar disana,” katanya.

Ditegaskannya, jika ada oknum yang menebang pohon atas nama keserakahan, maka hal tersebut bukan hanya menumbangkan pohon yang telah berumur ratusan tahun.

Tetapi juga menumbangkan kesempatan generasi masa depan untuk melihat keindahan alam.

“Hari ini kita memulai langkah besar, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlampau lama, kita akan menyaksikan NTB hijau kembali dan burung-burung pun tidak akan berhenti bernyanyi bersama kita,” tutupnya.

Sementara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB, atas terselenggaranya pencanangan Gerakan NTB Hijau di Kabupaten Sumbawa. Wabup berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada acara seremonial semata, akan tetapi berkelanjutan menjadi sebuah budaya dan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan menanam pohon sebagai bagian dari pengelolaan hutan dan lahan. Juga harus diupayakan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. “Mudah-mudahan ikhtiar baik yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi ini, dapat diikuti dengan pemeliharaan yang baik oleh masyarakat sekitar,” pungkas H. Mo. (arn)

(Suara NTB/ist)

NTB HIJAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dalam pencanangan Gerakan NTB hijau di Sumbawa, Kamis (12/12).

terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban bukan sebagai pelayanan.

Hal itu terjadi lantaran besaran usulan anggaran yang diberikan tidak berbanding lurus dengan realisasinya.

Bahkan, dengan anggaran yang hanya Rp24 juta, pihaknya terpaksa memberikan bantuan air bersih secukupnya ke masyarakat dan tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Hal ini tentu sangat disayangkan, lantaran masyarakat sudah banyak yang bersurat dan menelpon secara langsung agar bisa diberikan bantuan air bersih.

Parahnya lagi, kondisi saat ini masih ada beberapa desa yang masih kekurangan air

bersih, tapi tidak ada lagi anggaran untuk pendistribusian air bersih. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya Pemerintah bisa memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini supaya tidak berlarut dan menjadi preseden buruk di kemudian hari.

“Kami tidak mampu berbuat banyak karena anggaran yang diberikan sangat minim dengan masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kami juga sudah capek melayani umpatan dari warga masyarakat karena apa yang sudah kami lakukan tidak maksimal karena persoalan anggaran yang sangat minim,” tukasnya. (ils)

Telat Lapor LKPM, Terancam Sanksi Pembekuan Izin Usaha

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Satreskrim Polres Sumbawa kembali mengamankan satu terduga pelaku pencurian ternak (curanak), Rabu (11/12) lalu sekitar pukul 21.00 Wita. Terduga berinisial FA (26) ini merupakan salah satu komplotan dalam kasus curanak yang terjadi di Kecamatan Utan beberapa waktu lalu.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Faisal Afrihadi, S.H kepada wartawan, Kamis (12/12) membenarkan penangkapan tersebut. Terduga yang merupakan warga Kecamatan Labuhan Badas ini diamankan di wilayah Kecamatan Empang. FA ditangkap berdasarkan hasil pengembangan pengungkapan sebelumnya. Di mana salah satu terduga berinisial DA (36) sudah diamankan terlebih dahulu beserta barang bukti empat ekor sapi yang diduga hasil curian.

“Berdasarkan keterangan yang digalih dari DA yang diamankan sejak 7 Desember lalu, ia mengungkapkan keterlibatan dua orang lainnya yakni MA dan FA. Kemudian kami melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaan dua orang tersebut. Dan FA berhasil diamankan oleh Kapolsek Empang dan Anggotanya Rabu kemarin. Sementara MA masih dalam pencarian,” tukasnya.

Seperti diberitakan, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus curanak di Dusun Bina Karya, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Sabtu (7/12) lalu. Dari pengungkapan, seorang terduga berinisial DA diamankan. Selain itu juga diamankan barang bukti empat ekor sapi yang diangkut menggunakan mobil pick up. (ind)

Halaman 6

(Suara NTB/ist)

DANA KRABAT - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat menyerahkan Dana Krabat kepada pengelola BUMDes di desa Kelungkung, Kamis (12/12).

Serahkan Dana Krabat 2019

Bupati Minta Masyarakat Awasi Penyalurannya Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menyerahkan secara simbolis dana Kredit Sahabat (Krabat) kepada pengelola BUMDes se Kecamatan Batulanteh, Kamis (12/12), di desa Kelungkung Batulanteh.

Dana Krabat diterima juga secara simbolis oleh manajer BUMDes desa Klungkung, desa Tangkam Pulit, desa Batu Rotok, Desa Tepal, desa Bao Desa dan Desa Batu Dulang, masing masing senilai Rp200 Juta.

Dijelaskan Bupati, Krabat yang diluncurkan pertengahan Maret 2017 lalu, adalah kredit tanpa bunga yang dihajatkan agar para petani miskin yang tersebar di seluruh pelosok perdesaan dapat terbebas dari jeratan rentenir. Kini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, sebesar Rp25 miliar dana Krabat telah disalurkan kepada 126 desa/BUMDes, di 18 kecamatan.

“Alhamdulillah telah dirasakan manfaatnya oleh 14.874 petani miskin pada periode 2017 hingga 2019 ini. Untuk diketahui, desa Klungkung merupakan salah satu dari 25 desa/BUMDes yang menerima Krabat 2019 ini,” sebutnya.

Bupati meminta para Camat yang tahun ini desa-desa di wilayahnya mendapat dana Krabat untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan monitoring. Termasuk berkoordinasi dengan BUMDes, selaku lembaga penyalur Krabat. Sehingga dapat dipastikan, program tersebut

berjalan dengan baik. Dengan demikian, keberadaan Krabat dapat membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para petani miskin.

Selain itu, Bupati juga berharap kepada pihak-pihak terkait, seperti BPD, agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Krabat. Begitu juga kepada Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, agar lebih intensif melakukan pembinaan secara langsung dan berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan Manajer BUDes. Termasuk juga mengoptimalkan peran tim teknis manajemen dan tim pengawas eksternal Krabat.

Bahkan seluruh warga masyarakat juga dimintai kepeduliannya untuk turut mengawasi dan mengingatkan lebih dini jika ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana krabat, sehingga dapat dipastikan bahwa program krabat ini tepat sasaran, serta benar-benar dapat membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para petani miskin.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Sumbawa Varian Bintoro, S.Sos,M.si menyampaikan, salah satu program prioritas dalam RPJMD Sumbawa tahun 2016 – 2021 yaitu program desa bebas rentenir. Upaya ini untuk meningkatkan akses permodalan guna menguatkan dan meningkatkan masyarakat desa dalam men-

Jelang Nataru, Harga Daging Merangkak Naik Taliwang (Suara NTB) Sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Tana Mirah, Kecamatan Taliwang mulai merangkat naik. Terutama harga daging serta kebutuhan dapur lainnya, seperti bawang merah, bawang putih dan minyak goreng. Bahkan kenaikan harga ini berkisar pada angka Rp5000 hingga Rp10.000 perkilogram untuk daging sapi. Sementara itu untuk Bapok lain kenaikannya hanya sekitar satu persen saja dibandingkan dengan bulan yang lain.

“Khusus untuk daging sapi sekarang harganya berada pada angka Rp 120- 125 ribu perkilogram dari harga normal sekitar Rp 100-110 ribu. Harga ini juga kita prediksikan akan terus meningkat jelang natal dan tahun baru. Sementara untuk Bapok lainya kenaikanya tidak begitu signifikan hanya dua persen saja dari harga normal,” ujar Kepala Pasar Tanah Mirah Muhammad Ali, S. Ap, kepada Suara NTB, Kamis (12/12) kemarin.

Dikatakannya, sementara untuk harga daging ayam dari hari biasa seharga Rp 40 ribu perkilogram kini sudah naik menjadi Rp45-50 ribu. Harga ini juga akan terus, seiring minimnya pasokan daging ayam ke pasar-

pasar yang ada di Sumbawa Barat. Terlebih lagi saat ini ada penomena ‘mengintip” pembeli juga terjadi di pasar ini. Artinya Bapok yang tersedia di pasar akan dibatasi, jika sudah banyak pembeli dan terjadi kelangkaan baru akan dikeluarkan ke pasar dengan harga yang tinggi.

Bapok lainnya yang diindikasi ada permainan yakni ketersediaan telor di pasar. Karena rata -rata para pedagang melakukan “penyetokan” di tempatnya masing-masing tidak langsung masuk pe pasar tanah mirah. Upaya penyetokan ini terjadi untuk menunggu harga telur ini tinggi, karena telor pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Kendati demikian, pihaknya juga tetap intens, melakukan pemantauan harga untuk bisa dilakukan antisipasi, sekilagus melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait dan satgas pangan untuk disikapi secara serius.

“Kita akui permainan harga masih terjadi pasar, tapi hal itu tidak bisa di halang-halangi karena mekanisme pasar memang begitu. Tapi yang kita minta disini, satgas pangan untuk bisa lebih berperan. Jangan jangan sampai masyarakat kesulitan karena stok terbatas,” tandasnya. (ils)

gelola potensi ekonomi desa.

Sejak tahun 2017 – 2019 pemberian kredit sahabat bagi petani miskin ini telah menjangkau sasaran petani miskin di 126 desa dengan rata – rata realisasi setiap berkisar antara Rp170.000.000 sampai dengan Rp240.000.000. Dengan tingkat pengembalian rata – rata mencapai 50% sampai d 95%.

Hal ini menunjukkan bahwa melalui pemberian dana kredit sahabat ini petani miskin cukup terbantu dan tingkat kepatuhan terhadap pengembalian Krabat ini cukup baik, sehingga kedepan melalui program desa bebas rentenir dengan kredit sahabat ini dapat berkelanjutan dan menjadi dana abadi di BUMDes untuk terus dikelola demi kebutuhan petani miskin dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengkaji pemberian sanksi tegas kepada perusahaan yang tak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahun. Dari ratusan perusahaan di KSB, hanya 19 saja yang rutin melapor sementara sisanya tidak jelas. Satu perusahaan di Batu Hijau bahkan tidak pernah melaporkan LPKM meski sudah beroperasi sejak lama.

“Masih sangat banyak perusahaan yang tidak kunjung melaporkan LKPM setiap tahunnya bahkan dari seratusan dunia usaha hanya 19 saja yang rutin. Kami juga sudah sering meminta mereka untuk melapor tetapi faktanya masih minim juga yang datang untuk melaporkan hal tersebut. Jika mereka tetap saja membandel kami saat tengah menyiapkan sanksi tegas berupa pembekuan izin usaha bagi perusahaan yang tidak taat LKPM,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) KSB, melalui kabid pengendalian penanaman modal Fatmawati SP, M. Si, Kamis (12/12).

Dikatakannya, LKPM ini sangat penting untuk mengetahui progres penanaman modal yang ada. Baik itu penanaman modal asing (PMA) yang ada maupun penanaman modal dari dalam negeri (PMDN).

Bahkan LPKM menjadi salah satu indikator untuk mengetahui geliat investasi bisa dikategorikan meningkat atau tidak.

Khusus untuk perusahaan yang sudah berproduksi, pihak terkait memberikan waktu setiap semester harus menyerahkan LKPM. Jika tidak, akan langsung diberikan surat teguran tertulis untuk segera melapor bahkan sampai dengan pembekuan izin usaha yang dilakukan.

Sementara bagi perusahaan yang masih dalam tahap kon-

struksi harus melaporkan aktifitas yang ada per tiga bulan.

Guna menyikapi masih molornya penyerahan LKPM, pihak terkait akan turun ke lapangan melakukan pemantauan. Bahkan tim ini akan menyasar semua kecamatan yang ada untuk melakukan pengecekan rutin terhadap perusahaan yang ada.

“LKPM ini kita anggap sangat penting sebagai bahan evaluasi penanaman modal apakah ada peningkatan atau penurunan. Makanya kita perusahan untuk intens melaporkan kondisi investasi yang mereka lakukan. Jika masih ada perusahaan yang sengaja tidak melapor maka kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas,” ucapnya.

Ditambahkannya, terkait hal ini, pihaknya tetap akan intens turun ke lapangan untuk memantau kondisi dari penanaman modal yang dilakukan.

Selain masalah itu, saat ini pihaknya juga akan semakin gencar melakukan sosialisasi terhadap perusahaan yang memiliki investasi Rp500 juta untuk bisa melaporkan LKPM setiap tahunnya dan sudah mulai dilakukan dengan melayangkan surat imbauan.

Hal ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana perusahaan yang memiliki investasi di angka Rp500 juta tidak wajib LKPM. Karena aturan ini baru keluar di tahun 2018, maka di tahun 2019 pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sementara untuk penerapan sanksi bagi yang tidak melapor akan dilakukan awal tahun 2020 mendatang.

Hal itu dilakukan untuk bisa mengatahui kondisi terkini geliat investasi yang sudah dilakukan selama tahun berjalan.

“Kita akan tetap mengingatkan perusahaan ini untuk intens menyampaikan laporan LKPM sebagai bahan evaluasi kita. (ils)

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Enam Warga Ditangkap, Wawali Ajak Hilangkan Perbedaan Kota Bima (Suara NTB) Wakil Walikota (Wawali) Bima, Feri Sofiyan, SH, mengaku prihatin ditangkapnya enam warga Penatoi Kota Bima oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri pada akhir Bulan November 2019.

Pengakuan itu disampaikannya saat membuka Seminar potensi kekerasan atas dasar keyakinan, di aula Gedung Serba Guna Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Kamis (12/ 12). “Saya atas nama Pemerintah Kota Bima dan putra asli Penato’i merasa prihatin atas penangkapan enam warga kita,” katanya.

Ia berharap kegiatan seminar tersebut menjadi upaya bersama dalam mencari solusi atas apa yang terjadi selama ini.

Selain mengajak masyarakat agar kembali mempererat rasa kekeluargaan. “Mari kita bersama-sama mencari solusi atas kejadian ini,” katanya.

Tidak hanya itu, Feri mengajak masyarakat agar meningkatkan kebersamaan dan keakraban antara satu sama lain. Sebab Ia melihat dua hal itu sudah mulai terkikis di tengah-tengah masyarakat.

Juga menghilangkan perbedaan dan ego berkelompok. Serta tidak mengangap kelompok paling benar dari kelompok lain, yang justru menciptakan jurang perbedaan dan membuat saling acuh tak acuh.

“Mari kita kembali eratkan persatuan. Membangunan kebersamaan, rasa kekeluargaan serta menghilangkan ego dan perbedaan,” ajaknya.

Diberitkan Suara NTB sebelumnya tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap enam terduga teroris, dengan inisial MZ, OWR, AG, AS, IF dan RN, Sabtu (30/11). Semuanya warga Kota Bima.

Pasca penangkapan tersebut, seluruh anggota, markas komando atau asrama Polri, diminta agar tetap waspada dan selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap aksi-aksi Feri Sofiyan terror. (uki) (Suara NTB/Uki)

Warga Pesisir Diminta Waspadai Angin Kencang Dompu (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan meminta warga, khususnya yang tinggal di pesisir pantai untuk mewaspadai anging kencang. Pasalnya, dalam sepekan terakhir ini saja sudah ratusan rumah rusak akibat bencana alam tersebut. Terparah di Desa Nusajaya dan Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa.

“Melihat cuaca ekstrim ini kita himbau, terutama warga pesisir pantai untuk selalu waspada,” ungkapnya ketika ditemui Suara NTB, Kamis (12/12).

Angin kencang di wilayah perairan, menurut dia, jauh lebih berbahaya ketimbang di pusat kota. Sebab berpotensi mengakibatkan terjadinya gelombang tinggi yang sewaktu-waktu bisa menghantam perahu nelayan dan pemukiman warga.

Untuk itu, upaya satu-satunya yang dapat dilakukan hingga penghujung tahun nanti ialah tetap menaruh kewaspadaan dini dengan intens memantau pekembangan cuaca di lapangan. Jika memungkinkan nelayan diharap menghentikan aktifitas melautnya sementara waktu. “Harus cari aman, jangan sekali-kali memaksa menangkap ikan jika kondisi cuaca dirasa tidak bersahabat. Karena resiko akan sangat tinggi dan tidak main-main,” ujarnya.

Harapan serupa juga ditekankan pihaknya bagi warga yang tinggal di daerah dataran tinggi, seperti misalnya Desa Oo, Saleko, Saneo dan Nowa yang memang jadi langganan rutin bencana angin puting beliung.

Disinggung data korban tedampak bencana alam di Manggelewa, Imran M. Hasan belum bisa menyebut data pastinya. Yang jelas insiden itu terparah dari dua insiden sebelumnya yang menimpa puluhan rumah di Kecamatan Woja dan Huu. Karena selain ditemukan merusak bagian atap juga tak sedikit dari ratusan rumah yang terkena roboh.

“Termasuk fasilitas umum juga ada rusak seperti sekolah dan ponpes. Korban luka hanya beberapa orang saja dan itu sudah ditangani langsung tim medis,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

Lima Warga Kota Bima Digigit Anjing Kota Bima (Suara NTB) Belum selesai kasus warga Wawo Kabupaten Bima yang digigit anjing, kini kasus serupa muncul di wilayah Kota Bima. Tepatnya di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.

Dalam dua hari terakhir yakni, Rabu (11/12) hingga Kamis (12/12), tercatat lima warga empat diantaranya anak-anak dirawat di Puskesmas Jatibaru Timur akibat digigit anjing.

“Dua hari terakhir ada lima orang yang ditangani karena digigit anjing. Bahkan dua diantaranya telah dirujuk ke RSUD Bima,” kata Kepala Puskesmas Jatibaru Timur, Wahyudin S.Kep MPH, Kamis (12/12).

Ia mengaku dua warga yang dirujuk ke RSUD tersebut lantaran luka yang dialaminya cukup serius. Wahyudin memastikan semua korban telah mendapatkan pertolongan pertama yakni penyiraman luka dan pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR).

“Sudah kita berikan pertolongan pertama. Termasuk dua orang yang dirujuk ke RSUD Bima,” ujarnya.

Meski begitu, Ia tidak menjelaskan lima korban tersebut apakah digigit anjing yang mengidap virus rabies atau tidak. Pasalnya hanya fokus menangani dan memberikan pertolongan pertama. “Untuk

ini kita sudah berkoordinasi dengan OPD terkait, untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

Untuk mencegah dan mengantisipasi kasus serupa, Wahyudin menambahkan pihaknya meminta agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan anjing liar yang diduga mengidap rabies.

“Bagi warga yang memelihara anjing agar mengikat dan tidak diliarkan. Hal ini juga telah kami umumkan di mesjid-mesjid,” katanya.

Sementara berdasarkan catatan Dikes Kota Bima, jumlah warga Kota Bima yang digigit anjing sebanyak 72 orang sepanjanga tahun 2019.

Beruntungnya tidak ada satupun yang dinyatakan positif rabies. (uki) CUCI - Petugas Puskesmas Jatibaru Timur Kota Bima mencuci dan membersihkan luka gigitan anjing kepada korban di Puskesmas setempat, Kamis (12/12).

Atasi Kerusakan Hutan dengan Menyadarkan Masyarakat Dompu (Suara NTB) Kerusakan hutan akibat perambahan untuk ditanami jagung di pulau Sumbawa cukup memprihatinkan. Penyadaran masyarakat menjadi langkah nyata yang bisa dilakukan pemerintah dalam mencegah kerusakan hutan.

Upaya persuasif dengan mengamankan warga justru menuai perlawanan, bahkan beberapa anggota Polisi Kehutanan justru ditangkap dan digebukin masyarakat. “Langkah konkret, harus kita sadarkan masyarakat.

Polisi kehutanan kita coba menangkap, justru ditangkap dan digebukin masyarakat. Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan semampu yang bisa kita lakukan,” kata Dr H Zulkieflimansyah kepada wartawan dalam kunjungannya di Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Dompu, Kamis (12/12).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyaksikan sendiri kerusakan hutan di sekitar Nangatumpu Kecamatan Manggelewa saat dirinya menggunakan jalan darat dari Sumbawa meninjau korban angin puting beliung di Dompu.

Ia bahkan menyaksikan gunung yang gundul dan petani yang sedang membersihkan lahan yang masuk dalam kawasan hutan untuk persiapan masa tanam. Kondisi ini membuatnya miris.

Bahkan kerisauan Gubernur soal kerusakan hutan ini sempat diungkapkan melalui akun facebooknya @Bang Zul Zulkieflimansyah dengan mengunggah beberapa foto dengan keterangan, mendengar penjelasan Ke-

(Suara NTB/ula)

H. Zulkieflimansyah pala Dinas Kehutanan dan LH kita di Dompu tentang hutan kita yang benar-benar gundul dan sedang dibakar untuk persiapan menanam jagung.

Dalam keterangan foto itu, Dr. Zul juga menuliskan percakapan langsung Kadis LHK NTB. “Lahan yang sedang dibakar dan digunduli masyarakat itu hutan dalam kawasan,” kata Kadis lirih.

Saat dikonfirmasi soal program pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi NTB yang membuat akses jalan masuk dalam kawasan hutan. Diakui Dr. Zulkieflimansyah menjadi bagian dari pemicu warga semakin berani masuk dan melakukan perambahan hutan. “Salah satunya (sebagai pemicu karena ada akses jalan),” kata Dr. Zul singkat yang langsung masuk ke mobil dinasnya. (ula)

(Suara NTB/Ist)

Mata Air Pemandian Madaprama Terancam Dompu (Suara NTB) Sumber mata air untuk wisata pemandian Madaprama terancam. Ditandai terus meluasnya pengerusakan hutan oleh oknum warga. Terutama, mereka yang sebelumnya kedapatan membagi-bagi kawasan hutan lindung di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, H Khairul Insan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (12/ 12) menegaskan, jika pengerusakan ini terus dibiarkan berlanjut tanpa penindakan sedikitpun. Dipastikan tak ada yang bisa diharapkan lagi dari destinasi wisata pemandian Madaprama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kekhawatiran kita di Madaprama itu jangan sampai mereka mengguduli hutan di sekitar mata air.

Kalau itu hancur ndak ada harapan lagi kolam renang

”

Madaprama ini,” ungkapnya.

Sebagai sumber mata air satu-satunya untuk wisata pemandian Madaprama, mestinya kelestarian hutan lindung tetap terjaga dengan baik. Bukan justru dibiarkan bebas dirusak, apalagi sampai dikapling untuk dijadikan area pemukiman.

Menurutnya, cukup kawasan hutan sebelah barat Madaprama yang dibiarkan gundul untuk penanaman jagung. Sedangkan bagian timur tempat titik mata air harapan satu-satunya itu mesti dipertahankan, baik oleh instansi terkait dalam hal ini KPH ARS maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kita sudah koordinasikan ke KPH, bahkan kalau bisa harus segara ada operasi gabungan untuk menyelesaikan masalah itu,” harapnya.

Disinggung tindaklanjutnya atas permintaan sekelompok warga Desa Madaprama untuk mengalihkan pengelolaan kolam pemandian tersebut ke pe-

Jangan sampai mereka mengguduli hutan di sekitar mata air.

Kalau itu hancur ndak ada harapan lagi kolam renang Madaprama ini

merintah desa melalui kelompok BUMDes, Khairul Insan menjelaskan, sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan para pihak terkait. Namun rupanya tak juga ditemukan kesepahaman.

Masyarakat tetap bersikukuh ingin mengelola destinasi tersebut tanpa mau memenuhi beberapa perayaratan. Alasannya, potensi tersebut merupakan aset milik desa. Sementara pihaknya baru akan menyetujui pengalihan ketika kelompok ini berhasil menunjukan prestasinya melalui BUMDes yang dikelola. Sehingga potensi yang tengah dalam pengembangan itu betul-betul dirasakan manfaatnya bagi kehidupan warga sekitar.

“Pemerintah ini kan prinsipnya ingin memberdayakan masyarakat.

Jangan mau langsung sabotase begitu,” pungkasnya. (jun)

Khairul Insan (Suara NTB/jun)

Pemkab Dompu akan Evaluasi Diterjang Puting Beliung, Warga Lanci Pemanfaatan Kawasan Hutan Jaya Kekurangan Air Bersih Imran M. Hasan

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) Angin puting beliung yang menerjang wilayah Dompu, Rabu (11/12) sore merusak sekitar 244 unit rumah dan dua sekolah di Desa Lanci Jaya dan Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa. Jaringan listrik putus akibat angin membawa terbang atap rumah warga dan menumbangkan pohon kayu. Warga yang kebanyakan telah menggunakan sumur dalam, tidak bisa menikmati air bersih akibat jaringan listrik putus.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin yang langsung meninjau korban bencana angin puting beliung di Lanci Jaya, Kamis (12/12) mengungkapkan, ketersediaan air bersih menjadi hal utama dampak angin puting beliung di Lanci Jaya dan Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa. Pihaknya pun langsung memasok air bersih untuk warga.

“Kenapa air bersih menjadi masalah, padahal ini angin puting beliung dan saat musim hujan? Karena hampir semua warga di sini menggunakan air sumur dalam dan menggunakan mesin untuk

menariknya. Sementara jaringan listrik di sini putus, sehingga tidak bisa menarik air,” kata H. Bambang.

Angin puting beliung di Manggelewa ini menghancurkan sekitar 187 unit rumah warga di Desa Lanci Jaya dan

57 unit rumah di Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa.

SMAN 2 Manggelewa, SDN 12 Manggelewa, MTs Fadhilatul Islamiah, dan Pasar Lanci Jaya juga ikut terkena kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. Bahkan atap

(Suara NTB/ula)

MENINJAU KORBAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat meninjau Faujin korban yang terkena runtuhan tembok rumah akibat angin puting beliung di Lanci Jaya, Kamis (12/12).

bangunan SMAN 2 Manggelewa, beberapa sengnya terbang hingga ke Nusa Jaya.

Dikatakan H. Bambang, saat ini pihaknya sedang memastikan data korban bencana dengan menurunkan tim dari BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Pemukiman dan Sarana Wilayah Kabupaten Dompu. Untuk sementara, bantuan yang didistribusikan berupa 200 lembar terpal, dua ton beras, mie instan, selimut, dan air bersih. “Sekarang kita lakukan pendataan dulu untuk memastikan kerugian dan kerusakan yang bisa dibantu pemerintah,” terangnya.

H. Bambang juga sempat mengelilingi pemukiman warga di Lanci Jaya untuk melihat kerusakan rumah warga dan memberikan suport kepada warga korban bencana. Ada tiga orang korban luka akibat angin puting beliung, karena ditimpa tembok rumah.

“Anginnya datang dengan cepat. Sekitar dua menit. Untungnya tidak ada ada anak dan cucu saya di dalam rumah. Kalau ada, mungkin akan banyak korban ditimpa runtuhan rumah,” kata Saleh Ibrahim. (ula)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, berencana mengevaluasi pemanfaatan kawasan hutan untuk penanaman jagung. Bagi lahan dengan kemiringan di atas 30 persen potensial ditutup dan direboisasi. Ini sudah menjadi komitmennya pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) demi menyalamatkan sumber mata air.

Demikian disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat memberi arahan pada Danramil dan Babinsa di Aula Makodim/ 1614 Dompu, Kamis (12/12).

Ia menjelaskan, hutan yang sudah terlanjur rusak oleh petani jagung saat ini akan ditinjau ulang untuk menentukan mana yang harus dipulihkan dan dikelola masyarakat. “Itu targetnya sekarang. Yang kemiringan di atas 30 persen misalnya, nanti kita lihat kalau resikonya lebih besar ya akan kita tutup,” terangnya.

Sementara untuk lahan dengan kemiringan di bawah 30 persen diserahkan sepenuhnya pengelolaan pada masyarakat. Apakah itu dimanfaat untuk tanam jagung atau tumbuhan keras lain yang bernilai ekonomi.

Di Dompu, lanjut HBY sa-

paan akrab H. Bambang M. Yasin, ada banyak izin pengelolaan kawasan hutan, mulai dari Hutan Kemasyarakatan atau HKm, kemitraaan dan sebagainya. Terhadap izin-izin tersebut didorong dan siap diberikan pendampingan untuk melakukan reboisasi.

“Kita semua harus ikut di dalamnya,” harap dia.

Paradigma berpikir pemerintah dalam pemanfaatan kawasan hutan saat ini

memang sudah berubah total.

Di mana dorongan besar pengelolaannya lebih pada kemitraan dan perhutanan sosial.

Dan piling keras dilarang yakni menggarap kawasan hutan yang menjadi titik sumber mata air bagi kehidupan masyarakat. Termasuk lahan dengan kemiring diatas 30 persen. “Kenapa dilarang? Ya mengancam mata air dan keselamatan masyarakat kita,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

ARAHAN – Bupati Dompu, H Bambang M Yasin saat memberi arahan di Aula Makodim 1614/Dompu, Kamis (12/12).

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

DPT Pilkada Mataram Diperkirakan Bertambah Maksimal 10 Persen Mataram (Suara NTB) – KPU Kota Mataram memperkirakan akan terjadi penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kota Mataram tahun 2020 mendatang maksimal sebesar 10 persen dari DPT pemilu serentak 2019 lalu.

(Suara NTB/ist)

DAFTAR - Sebagai bentuk keseriusannya ikut tampil maju di Pilkada Loteng, H. Puaddi mendaftar di PKS.

Bersaing dengan Ipar dan Keponakan

Puaddi Tepis Ada Keretakan Internal Keluarga Bodak Mataram (Suara NTB) – Kandidat bakal calon kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah, H. Puaddi menegaskan, tidak ada keretakan dalam keluarga besar Bodak. Sekalipun ada tiga figur dari keluarga besar Bodak yang sudah mendeklarasikan diri untuk tampil pada Pilkada serentak 2020 Lombok Tengah.

“Jangan ragukan soliditas dalam keluarga kami. Lebih baik kami tidak jadi apa-apa kalau kita akan pecah,” tegas Puaddi yang dikonfirmasi usai mendaftar di PKS sebagai bakal calon kepala daerah, Kamis (12/12).

Kabar adanya keretakan dalam internal keluarga besar Bodak mencuat sejak tiga orang dekat yang merupakan bagian dari anggota keluarga Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT sama-sama mendeklarasikan diri untuk maju di Pilkada serentak 2020.

Mereka adalah H. Puaddi yang merupakan adik kandung dari Suhaili, kemudian Ferdian yang merupakan anak dari Suhaili sekaligus keponakan Puaddi, dan ketiga H. Humaidi, Ketua DPD II Partai Golkar Loteng yang diketahui merupakan ipar dari Suhaili dan Puaddi.

Puaddi dengan tegas mengklarifikasi bahwa meskipun tiga figur tersebut sama-sama maju, tidak menganggu hubungan kekeluargaan mereka. Disampaikannya bahwa tidak ada persaingan di antara mereka. “Jangan disalahartikan, dipersepsikan, kami tidak bersaing, tidak ada persaingan. Intinya begini, kami itu satu,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun mereka bertiga sama-sama mendeklarasikan diri maju tetapi ketiganya akan realistis dengan kalkulasi politik. Bahwa siapa salah satu diantaranya yang dikehendaki masyarakat nantinya, maka dialah yang akan didorong. Karena itu Puaddi memastikan bahwa dari keluarga Bodak tidak mungkin maju lebih dari satu orang.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB itu, terkait langkah politiknya itu dan bersama dengan keponakan dan iparnya yang sama-sama berikhtiar untuk maju pada Pilkada Loteng, sudah dikomunikasi dengan kakaknya. Puaddi mengaku Suhaili juga tidak mempersoalkan hal itu.

“Saya sudah ketemu sama beliau, dan pak Bupati sendiri yang sudah bilang, silahkan ikut berposes. Kita lihat bagaimana berjalan nantinya, kan ada survei, siapa yang paling tinggi surveinya dialah yang akan didorong,” ucapnya.

Seperti diketahui, Puaddi telah mendaftar di tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PKS. Ia mengatakan sebagai bentuk keseriusan untuk maju, ia akan ikuti proses penjaringan di masing-masing partai tersebut. Bahkan ia juga akan mendaftar di partai lain yang akan membuka pendaftaran. (ndi)

Molor, Penetapan Balon di Nasdem Mataram (Suara NTB) – Proses penjaringan tiga besar nama bakal calon kepala daerah di tujuh DPC Partai Nasdem yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 sudah selesai. Hasilnya pun sudah disampaikan ke DPW Nasdem NTB untuk dilakukan pleno sebelum dikirim ke DPP untuk pengusulan rekomendasi dukungan.

Namun demikian sampai saat ini, DPW Nasdem NTB belum juga melakukan rapat pleno penentuan siapa-siapa yang akan dikirim ke DPP. Padahal dari jadwal yang sudah ditentukan, harusnya DPW Nasdem NTB sudah melakukan pleno pada Bulan November yang lalu.

Sekretaris DPW Nasdem NTB, Multazam yang dikonfirmasi terkait molornya proses pleno penetapan nama-nama kandidat bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi dukungan, menjawab bahwa pihaknya justru masih menunggu arahan dari DPP sendiri.

“Kalau mengacu dari PO (Peraturan Organisasi) tahapan pleno sudah jelas dia lewat. Tapi kenapa sampai sekarang belum kita lakukan pleno, karena kita sendiri masih menunggu jadwal dari DPP sendiri,” ujar Multazam saat ditemui di ruang kerja Fraksi Nasdem, Kamis (12/12).

Lebih lanjut dijelaskan Multazam, bahwa pihaknya sudah bersurat ke DPP terkait dengan jadwal NTB bisa melakukan pleno. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. Dikatakannya bahwa pleno bisa digelar jika sudah ada petunjuk dari DPP, karena dalam pleno Wahid dihadiri oleh perwakilan dari DPP Nasdem. “Belum ada balasan surat terkait permintaan melakukan pleno,” katanya.

Karena belum ada kepastian kapan akan melaksanakan pleno tersebut, maka pihak DPW sampai dengan saat ini masih membuka pendaftaran bakal calon di tingkat DPW. Sebab berdasarkan PO partai, DPW diperbolehkan untuk menambahkan dua bakal calon yang akan dikirim ke DPP. “Karena itu selama masih belum ada kepastian dari DPP, kapan akan kita pleno, maka selama itu kita masih bisa komunikasi untuk dua calon tambahan. Kalau hasil pleno di DPD tidak bisa diutak atik lagi,” jelasnya.

Ditegaskan Multazam bahMataram (Suara NTB) – wa DPW tidak melakukan inJelang menghadapi Pilkatervensi terkait dengan penetada serentak 2020 di tujuh pan tiga nama kandidat bakal daerah Kabupaten/Kota di calon kepala daerah yang akan NTB. DPD Partai Gerindra diputuskan oleh masing-masNTB akan menggelar Rapat ing DPD untuk dikirim ke DPP. Kerja Daerah Khusus DPD diberikan keleluasaan un(Rakerdasus) yang akan dituk melakukan penilaian dan laksanakan akhir pekan ini. pencermatan terhadap figur-figRakerdasus itu dilakukan ur yang dinilai memiliki potendalam rangka memastikan si untuk diusung dan mekesiapan mesin politik parmenangkan Pilkada. tai untuk memenangkan “Kita sangat menghargai sejumlah Pilkada 2020. struktur di bawah, apa yang Rakerdasus tersebut jadi hasil penelitian dan penakan melibatkan Ketua DPD gamatan masing-masing Gerindra NTB dengan jajaDPD, tidak bisa kita intervenran pengurus, serta para Ketsi, kita hargai kebijakannya. ua DPC Gerindra se-NTB. Tapi kita semua tetap dilibatTermasuk juga semua angkan dalam penentuan kebijagota Fraksi Gerindra DPR RI, kan. Namun tentu hal itu harus DPRD Provinsi NTB dan disertai dengan data, misalnDPRD Kabupaten dan Kota ya hasil survei. Kita juga berise-NTB. Selain itu unsur petkan DPD berkomunikasi seinggi DPP Partai Gerindra luas-luasnya dengan partai juga akan hadir. yang lain dalam membangun “Rakerdasus ini sebagai koalisi,” pungkasnya. (ndi)

“Kita memprediksi, jumlah DPT 2020 mengalami peningkatan 5-10 persen dari DPT tahun 2019 yang tercatat sebanyak 293.192 pemilih. Sehingga DPT Pilkada 2020 bisa menjadi sekitar 300 ribu lebih,” ujar Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin, Kamis (12/12) kemarin.

Menurutnya, peningkatan jumlah DPT untuk Pilkada 2020, dipicu penambahan dari pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun pada tahun 2019 dan tahun 2020, sebelum pencoblosan. “Selain itu penambahan juga terjadi karena masuknya masa pensiun bagi TNI/Polri,” jelasnya.

Dengan adanya penambahan jumlah DPT itu maka akan berpengaruh pada penambahan ke-

butuhan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Husni menyebutkan, dalam perencanaannya jumlah TPS untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebanyak 700 unit.

“Akan tetapi, angka riil jumlah TPS akan ditetapkan sekitar Bulan Maret-Mei, karena disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT), karena DPT 2019 jelas akan berubah pada Pilkada 2020,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Husni, bahwa KPU Kota Mataram akan melaksanakan perekrutan terhadap anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada Januari 2020, untuk mendukung kegiatan pemilihan kepala daerah 2020.

“Rekrutmen anggota PPK

kami jadwalkan pada 15 Januari sampai 14 Februari 2020, sedangkan PPS tanggal 15 Februari-14 Maret 2020,” kata Husni seusai memimpin kegiatan Media Gathering sinergitas dan penguatan partisipasi media massa dalam penyampaian informasi pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Mataram tahun 2020.

Dikatakan, jumlah anggota PPK yang akan direkrut sebanyak 30 orang atau 5 orang di masing-masing kecamatan dengan jumlah kecamatan di Mataram sebanyak 6 kecamatan. Sedangkan anggota PPS sebanyak 3 orang di setiap kelurahan dengan jumlah kelurahan 50, sehingga jumlah PPS yang dibutuhkan 150 orang.

“Untuk berbagai proses re-

(Suara NTB/ndi)

MEDIA GATHERING - Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin saat memimpin kegiatan Media Gathering sinergitas dan penguatan partisipasi media massa dalam penyampaian informasi pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Mataram tahun 2020. krutmen dan seleksi PPK dan era menyiapkan diri dan mePPS kita mulai Januari, jadi menuhi persyaratan yang bagi yang ingin ikut serta seg- ditetapkan,” pungkasnya. (ndi)

Kurir Selundupkan Sabu Macau di Badan Mataram (Suara NTB) – Pengedar sabu selalu punya cara menyembunyikan barang haram selundupannya.

Seperti yang diduga dilakukan M (46). Pria ini menyelundupkan sabu dari Batam, Kepulauan Riau. Sabu seberat 166,54 gram disimpan di dalam duburnya. Kapolresta Mataram AKBP Guntur Herditrianto menjelaskan bahwa tersangka M mendapat kiriman sabu itu dari Macau, Tiongkok. “Dia lalu memasukkan sabu ke dalam duburnya di Batam untuk dibawa ke Mataram. Pelaku termasuk jaringan internasional,” ujarnya, Kamis (12/12) kemarin.

M tidak bekerja sendiri. Di Mataram, pria asal Alas Barat, Sumbawa ini juga punya kaki tangan. Yakni seorang wanita berinisial SW (27) warga Ampenan, Mataram. Serta seorang keponakannya, S (36) dari Alas Barat, Sumbawa.

“Dua paket sudah diserahkan kepada S dan SW untuk diedarkan. Sementara satu paket lagi diamankan dari M,” sebut Guntur. Tersangka S dan SW diamankan di tepi Jalan Sriwijaya, Saptamarga, Cakranegara, Mataram. Sabu sisa satu paket masih tersimpan di dalam tubuh M yang saat digeledah Jumat pekan lalu menginap di salah satu hotel melati di Cili-

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolresta Mataram Guntur Herditrianto menunjukkan barang bukti 166,54 gram yang diselundupkan ke Mataram dari Macau, Kamis (12/12). naya, Cakranegara, Mataram.

Sabu yang dibungkus dengan kondom itu dikeluarkan lewat tindakan medis ringan di RS Bhayangkara Mataram.

Total yang diamankan menjadi tiga paket. Dua paket dari S dan SW masing-masing 55,12 gram dan 54,6 gram. Sementara satu paket lagi yang

Polres Lobar Usut Dana RTG Tiga Pokmas Mataram (Suara NTB) – Polres Lombok Barat menyelidiki dugaan korupsi bantunan dana rehab rumah tahan gempa (RTG). Diantaranya di Desa Jagaraga Indah dan Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Polisi mendalami indikasi penyimpangan dalam penyaluran dananya.

“Iya yang kita tangani masih penyelidikan. Ada tiga,” terang Kasatreskrim Polres Lombok Barat AKP Priyo Suhartono dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Dia mengatakan, penyelidikan itu terkait dana yang dipergunakan untuk membeli material bangunan. Sejumlah Pokmas di dua desa tersebut membangunan RTG konvensional yang dikerjakan secara swakelola.

“Dananya sekitar Rp100 jutaan. Ini masih kita dalami,” terangnya. Indikasi penyimpangan yang dilaporkan di Dusun Adeng Daye Jagaraga

Indah terkait pembelian material di UD IM. Penyidik, imbuh Priyo, sudah mengumpulkan dokumen. Demikian juga dengan klarifikasi saksi. Diantaranya, penyedia bahan material, toko bangunan, ketua Pokmas, dan warga penerima bantuan.

Priyo masih enggan membeberkan hasil klarifikasi tersebut. Dia berdalih kasus yang masih dalam tahap penyelidikan belum bisa diungkapkan.

“Nanti saja kan ini masih lid (penyelidikan),” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda NTB mencatat laporan 13 kasus terkait dana bantuan RTG. Dua kasus sudah di tahap penyidikan, yakni kasus RTG Pokmas Repok Jati Kuning, Lingsar, Lombok Barat dan dugaan pemerasan oleh fasilitator di Lombok Tengah.

Kemudian kasus lainnya antara lain, dugaan pemotongan dana stimulan bantuan kor-

ban gempa di Desa Narmada, Kecamatan Narmada. Penanganannya masih penyelidikan Ditreskrimsus Polda NTB. Dugaan penyalahgunaan dana gempa di Kalimango, Alas, Sumbawa. Dugaan pemotongan dana bantuan gempa di Aik Darek, Lombok Tengah.

Dugaan dana gempa dibawa kabur aplikator di Tanak Kaken, Sakra, Lombok Timur. Dugaan penyimpangan penyaluran dana gempa di Jagaraga Indah, Kuripan, Lombok Barat. Dugaan penyimpangan dana gempa di Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat. dugaan markup spek RTG Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara.

Dugaan penipuan pembangunan RTG di Kayangan, Lombok Utara. Dugaan penyimpangan bantuan dan dugaan bangunan tidak sesuai spek dan dugaan penyimpangan dana rehab rekon di empat desa di Lombok Utara. (why)

dikeluarjan dari tubuh M beratnya 57,08 gram. Guntur menguraikan, sabu itu berasal dari Macau yang dikirim lewat Malaysia. Diterima M dari seorang bandar di Batam.

Bandar tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“M ini diupah untuk mengantarkan dan menjual sabu. Upahnya Rp20 juta,” bebernya. Kapolresta menambahkan, M batal menjual sabu senilai Rp170 juta itu. “Rencananya mau dibawa ke Senggigi. Pasokan liburan tutup tahun,” pungkas Guntur. (why)

Jelang Nataru

Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Mataram (Suara NTB) – Satgas Pangan NTB mengantisipasi gejolak harga Sembako jelang Nataru (Natal dan Tahun Baru). Langkah awal dengan memantau distribusi serta tren harga. Pasar dan gudang disidak. Setiap dugaan penimbunan atau permainan harga bakal ditindak pidana.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menjelaskan, Mabes Polri sudah memberi instruksi kerja Satgas Pangan di tiap daerah untuk memantau Sembako. Untuk itu, kemarin dia mengumpulkan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bulog. “Kalau harga masih stabil,” ujarnya, Kamis (12/12) kemarin.

Satgas pangan, sambung dia, fokus pada ketersediaan

dan harga Sembako. Meski demikian, pemantauan juga meliputi bahan bangunan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok menjelang batas akhir. “Ke depan jangan sampai ada lonjakan,” sebutnya.

Syamsudin mengatakan, Satgas pangan bekerja melaksananan fungsi penindakan apabila ditemukan indikasi pidana. Antara lain indikasi kartel, permainan harga, serta penimbunan stok komoditi pangan, dan persaingan tidak sehat atau monopoli. “Penyebab lonjakan harga yang tidak wajar kita dalami. Kalau monopoli belum ada indikasi. Begitu juga kartel. Kita sudah cek ke distributor. Satgas pangan akan turun cek ke lapangan lagi,” terang Syamsudin. (why)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Sementara itu, Sekretaris dalam memberikan manfaat awal pemanasan mesin Partai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Gerindra menghadapi Pilkada Panitia Rakerdasus, Budi yang besar kepada rakyat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 “Dalam Pilkada serentak serentak 2020 di NTB,” ucap Wawan mengatakan, tema 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Ketua Panitia Rakerdasus Par- yang diangkat dalam Raker- 2020 Gerindra akan mengelu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 tai Gerindra NTB, Mizanul Ji- dasus Partai Gerindra NTB arkan rekomendasi-rekomen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 had, kepada wartawan, Kamis ialah “Perkuat Konsolidasi, dasi yang sifatnya taktis dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Menangkan Perjuangan Poli- strategis berkaitan dengan (12/12) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 penguatan internal organisaRakerdasus yang akan dige- tik Pilkada Tahun 2020”.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Budi Wawan menjelaskan, si dalam menghadapi agenda lar merupakan forum konsolida1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 si jajaran internal Partai dalam sejumlah isu strategis yang politik 2020,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Ditekankan, Gerindra semempersiapkan mesin politik ada diangkat dalam Rakerda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Gerindra menjelang Pilkada Ser- sus tersebut antara lain revi- bagai pemenang Pileg dan Pil1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 entak 2020. Karena itu dalam talisasi struktur partai, mu- pres di NTB, dengan perolehan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Rakerdasus akan membahas lai dari DPD, DPC, PAC, dan suara untuk pasangan Prabowo 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 hal-hal strategis terkait pem- Anak Ranting. Selain itu akan - Sandi, merupakan kekuatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 benahan internal partai dan arah dibahas pula sinkronisasi Pro- yang signifikan dalam mengh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 politik Partai Gerindra di mas- gram DPR RI - DPRD Provin- adapi Pilkada pada 2020.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 “Gerindra berharap bisa meing-masing Pilkada di tujuh kabu- si, DPRD Kabupaten/Kota.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Termasuk juga rasionalisa- menangkan pertarungan perebpaten/kota se NTB 2020 nanti.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 “Untuk itu, Partai Gerindra si hubungan kerja DPD/DPC utan kepala daerah Kabupaten 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 sebagai salah satu kekuatan dengan fraksi semua tingka- dan Kota. Hanya saja perlu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 politik harus menjadi penen- tan dalam soal pengelolaan dipersiapkan dan memanas1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 tu kemenangan di setiap daer- program kerja kepartaian den- kan mesin partai ini sedari awal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 ah yang akan melaksanakan gan tujuan untuk memastikan sebagai syarat dalam meraih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Pilkada, termasuk di tujuh keberadaan kader-kader Par- kemenangan. Rakerdasus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Pilkada yang ada di wilayah tai Gerindra yang duduk se- merupakan bagian dari upaya Ketua Panitia Rakerdasus Gerindra NTB, Mizanul Jihad dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 bagai anggota Dewan bekerja itu,” pungkasnya. (ndi) NTB ini,” katanya. sekretaris, Budi Wawan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

Gerindra Rapikan Mesin Politik Partai Jelang Pilkada 2020

(Suara NTB/ist)

Jumat, 13 Desember 2019

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Halaman 9

Tingkatkan Okupansi Akhir Tahun, Hotel Perlu Susun Promo Khusus Mataram (Suara NTB) Menjelang pergantian tahun okupansi hotel di NTB diperkirakan akan meningkat. Hal tersebut diukur dari peningkatan okupansi yang mulai terjadi, baik di city hotel maupun resort yang ada. Meski demikian, hotel-hotel diharapkan membuat paket-paket promo khusus untuk mewujudkan hal tersebut.

I Gusti Lanang Patra

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan bahwa jika mengikuti siklus tahunan peningkatan okupansi utamanya akan terjadi pada akhir dan awal 2020 mendatang. Khususnya untuk resortresort yang mengadakan kegiatan perayaan akhir tahun.

Sebagai penutup tahun, PHRI NTB sendiri memprediksi bahwa okupansi tertinggi yang bisa diperoleh re-

sort mencapai persentase 80 persen. Terutama untuk resort-resort di kawasan Tiga Gili, Sekotong dan Kuta. Sedangkan untuk city hotel diperkirakan hanya akan mencapai kisaran 50 persen.

“Okupansi di resort akan ramai mulai 20 Desember mendatang sampai 5 Januari,” ujar Lanang saat dikonfirmasi, Kamis (12/12) di Mataram.

Walaupun begitu, untuk saat ini city hotel disebut masih memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan

resort. Hal tersebut dipengaruhi peningkatan MICE di hotel-hotel sebelum libur panjang dimulai. Di sisi lain, peningkatan okupansi untuk resort dan city hotel pada 2020 mendatang sendiri diakui menjadi hal yang dinanti-nanti, mengingat pada tahun 2018-2019 efek bencana gempa beberapa waktu lalu masih dirasakan.

“Akhir 2018 hingga awal 2019 okupansi kita bahkan hanya ada di kisaran 20 sampai 30 persen. Dampak gem-

Syarif Hidayat

Ratusan Pelamar TMS Akibat Akreditasi Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lombok Barat, dari 4.261 pelamar terdapat 1.183 orang dinyatakan TMS alias gugur. Sedangkan 3.078 pelamar dinyatakan lolos atau memenuhi syarat tahapan administrasi.

Dari 1.183 pelamar gugur ini, ada ratusan orang yang dinyatakan TMS akibat persoalan akredikasi perguruan tinggi. Mereka pun diminta mengajukan sanggahan tanggal 16 sampai dengan 18 Desember mendatang.

Sebab jika mereka mengajukan sanggahan, mereka berpeluang lolos tahap administrasi. “Hasil supervisi ada 1.183 pelamar TMS, 3.078 pelamar lolos atau MS. Insya Allah Ini yang bakal diumumkan tanggal 15 Desember nanti,” terang Kasubid Pengadaan pegawai pada BKD dan PSDM Lobar, Rizky Bani Adam kemarin.

Setelah itu sebelum tanggal 15 Desember dibuat berita acara untuk hasil verifikasi. Lalu tanggal 15 Desember diumumkan hasil verifikasi tersebut. “Kita umumkan sementara pelamar yang MS dan TMS berikut alasan kenapa TMS. Kami akan umumkan melalui website yang lebih cepat diakses,” jelas dia. Sehari setelah pengumuman, lanjut dia, barulah masuk masa sanggah selama 3 hari mulai tanggal 16 Desember hingga 18 Desember.

Pihaknya akan memeriksa sanggahan dari pelamar selama tiga Hari, terhitung mulai Senin 16 Desember sampai sampai Rabu tanggal 18 Desember. “Kami membuka masa sanggah selama tiga hari mulai tanggal 16-18 Desember 2019,” imbuh dia. Sejauh ini pelamar yang tak lolos tengah direkap secara rinci, termasuk kenapa mereka tidak lolos. Termasuk pelamar yang gugur akibat akreditasi, jumlahnya kata dia mencapai ratusan orang.

Diperkirakan dalam waktu dekat akan ditemukan angka pasti jumlah pelamar yang gugur tersebut. “Ratusan orang yang TMS akibat akreditasi, tapi mereka diberikan kesemparan nanti saat masa sanggah,” jelas dia.

Dijelaskan, ratusan pelamar ini berpotensi MS kalau mereka melengkapi alternatif dokumen akreditasi. (her)

pengaruhnya,” ujar Lanang.

Dikonfirmasi sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono,menyebut tren okupansi kamar hotel di NTB mulai menunjukkan peningkatan. Hal tersebut menjadi salah satu indokator yang baik, terutama untuk peningkatan menjelang pergantian tahun.

“Okupansi hotel akan meningkat secara perlahan, itu sudah terlihat dari okupansi hotel yang terus tumbuh sejak dua bulan terakhir,” ujarnya.

Berdasarkan catatan BPS NTB sendiri, okupansi hotel hingga Oktober lalu menembus persentase 52persen. “Itu jarang-jarang terjadi. Artinya aktifitas ekonomi (di NTB) mulai tumbuh,” pungkasnya. (bay) (Suara NTB/ist_penrem)

Kasus Bawang Bima Berakhir di Inspektorat Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016 belum dilanjutkan ke tahap penanganan selanjutnya. Pengembalian kerugian negara membuat kasus itu diselesaikan melalui Inspektorat. Pengembalian kerugian negara diutamakan. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat Kamis (12/12) mengatakan, Inspektorat Kabupaten Bima sudah diserahi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen Kementan RI. “Diserahkan ke Inspektorat,” ucapnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan APIP Kabupaten Bima dalam hal klarifikasi petani penerima bibit bawang. Pengecekan itu untuk melengkapi proses tindak lanjut temuan. Sebab dari Itjen Kementan RI menyebutkan ada temuan Rp2,3 miliar dari proyek dua tahap pengadaan. Syarif menyebut, penyelidikan itu sudah mengklarifikasi 23 kelompok tani di 13 kecamatan.

Mereka adalah penerima bantuan bibit. “Kita tunggu hasil dari Inspektorat dulu. Tapi kalau dari Itjen ada temuan Rp2,3 miliar,” bebernya. Polda NTB menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016. Kerugian negara diduga mencapai Rp2,3 miliar dari total anggaran Rp40 miliar. Sejauh ini, penyidik sudah mengklarifikasi kelompok tani di 13 kecamatan Kabupaten Bima.

Mereka antara lain yang menerima pembagian bibit bawang merah tahun 2016. Klarifikasi itu terkait pembagian bibit disesuaikan dengan pengajuan calon penerima calon lokasi (CPCL). Pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Kabupaten Bima dibiayai APBN dengan penyaluran dua tahap. Tahap pertama dengan pagu anggaran Rp26,06 miliar dimenangi PT LB dengan kontrak RP24,34 miliar. Sementara pada tahap kedua, PT QPI menyalurkan bibit dengan kontrak Rp16,11 miliar dari pagu anggaran Rp16,17 miliar. (why)

pa masih sangat terasa waktu itu,” ujar Lanang. Selain karena dampak gempa, masa pemulihan dampak bencana yang masih berlangsung juga disebut menjadi salah satu penyebab rendahnya okupansi beberapa waktu belakangan. Ditambah beberapa alasan lain seperti kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar.

PHRI NTB sendiri disebut telah menyarankan agar hotelhotel mulai menyiapkan inovasi untuk menyambut pergantian tahun. Terutama untuk penyusunan paket-paket promo untuk menarik perhatian tamu dan wisatawan. “Kalau bisa harus ada gebrakan yang mengejutkan. Kalau promopromo biasa tidak (akan) ada

Apel Danramil dan Babinsa di Aula Yonif 742/SWY Gebang Mataram.

Kodim Se-NTB Gelar Apel Danramil dan Babinsa Mataram (Suara NTB) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial, satuan Kodim jajaran Korem 162/ WB menggelar apel Danramil dan Babinsa di satuan masingmasing. Apel dipimpin langsung Komandan Kodim mulai dari Kodim 1606/Lobar hingga Kodim 1608/Bima.

Kepala Penerangan Korem

162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., di Makorem 162/WB Kamis (12/12) menjelaskan, seluruh Kodim satuan jajaran Korem sudah melaksanakan apel Danramil dan Babinsa, mengingat kegiatan tersebut bagian dari program yang harus dilaksanakan dan dilaporkan kepada satuan Komando atas. “Ini program yang harus dilaksana-

kan dan dilaporkan sebagai tindak lanjut dari Apel Danrem Dandim terpusat pada tanggal 29 November 2019 di Mabesad dengan harapan ada nilai positif yang diterima oleh para Danramil dan Babinsa selama pelaksanaan apel,” terang Dahlan.

Nilai Positif yang dimaksud Dahlan, berupa informasi dan tambahan pengetahuan tentang

BBPOM Mataram Dorong UMKM NTB Siap Ekspor Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait layanan penerbitan surat keterangan impor (SKI) dan surat keterangan ekspor (SKE). Hadir sebagai peserta sekitar 40 orang perwakilan pelaku usaha dari berbagai industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di NTB dan 10 orang perwakilan OPD terkait.

Kepala BBPOM di Mataram , Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., M.H, menerangkan, digelarnya bimtek tersebut salah satunya karena melihat peran UMKM sebagai pendorong pembangunan ekonomi secara nasional. BBPOM sendiri dalam hal ini berperan untuk mengawal UMKM dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing. “Di NTB sektor UMKM mengalami perkembangan yang cukup besar dalam memproduksi obat tradisional, kosmetik maupun pangan olahan,” ujar Suarningsih ketika membuka kegiatan tersebut, Kamis (12/12), di Aula Kantor BBPOM Mataram.

Hal itu disebut juga untuk mendukung program unggulan Pemprov NTB saat ini terkait industrialisasi. Diterangkan Suarningsih, produk UMKM di NTB saat ini memiliki potensi yang cukup besar untuk ekspor. Hal tersebut ditambah dengan ketangguhan UMKM di daerah dalam menghadapi krisis, terutama terkait ketersediaan bahan baku yang seluruhnya diambil dari sumber lokal. “Ini juga menyerap tenaga kerja lokal (yang cukup banyak). Karena itu kita perlu menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” ujar Suarningsih.

Selama ini produk UMKM NTB kebanyakan masih dikirim untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu cukup disayangkan mengingat potensi ekspor yang dimiliki cukup besar. Berdasarkan catatan BBPOM di Mataram sendiri, beberapa UMKM bi-

(Suara NTB/bay)

Kepala BBPOM di Mataram , Ni G.A.N Suarningsih berbicara dalam kegiatan bimtek terkait layanan penerbitan SKI dan SKE naan di NTB saat ini telah memiliki relasi perdangangan internasional ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Timur Tengah.

Untuk itu, melalui Bimtek tersebut peserta didorong agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar ekspor yang diterapkan di masing-masing negara. “Supaya produk kita ini diterima di negara yang dituju,” ujar Suarningsih. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam ekspor produk. Diantaranya certificate of pharmaceutical product (CPP) yang harus memuat informasi lengkap suatu produk obat, obat tradisional, sumplemen kesehatan, kosmetik atau pangan yang menyatakan diri terdaftar dan diproduksi sesuai standar.

Selain itu ada juga certificate of free sale (CFS) yang menyatakan bahwa produk obat, obat tradisional, sumplemen kesehatan atau kosmetik telah terdaftar di BPOM dan boleh diedarkan di Indonesia.

Kemudian ada certificate of health (CoH) yang menyatakan produk jadi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik atau pangan aman atau layak digunakan oleh manusia. Serta surat keterangan sertifikat (CPOTB/CPKB) yang meyatakan obat tradisional, suplemen kesehatan atau kosmetik telah terdaftar

di Badan POM dan dapat diedarkan di Indonesia serta diproduksi dengan cara pembuatan yang baik.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Kepala BPOM Mataram, perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Mataram, serta perwakilan Pusat Data dan Informasi Badan POM. Suarningsih sendiri berharap dari kegiatan tersebut muncul kesamaan visi antara pemerintah dan stakeholder terkait dengan pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi ekspor dari sumber daya yang ada saat ini.

Dicontohkan Suarningsih seperti produksi rumput laut di NTB yang saat ini menjadi salah satu bahan baku kualitas nomor satu di dunia untuk beberapa kosmetik. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat di NTB sendiri pengolahan rumput laut sebagai bahan baku kosmetik belum bisa maksimal. Tantangan ekspor ke depan sendiri disebut Suarningsih cukup besar. Terutama dengan dipilihnya NTB sebagai lokasi gelaran MotoGP pada 2021 mendatang. “Yang akan datang ke NTB ribuan orang.

Ada kesempatan terbaik untuk UMKM dan Pemda munculkan (produk) UMKM menjadi suvenir bagi para peserta (MotoGP),” ujarnya. (bay)

teknik pembinaan teritorial yang baik dan benar serta berkualitas sehingga Danramil dan Babinsanya lebih efektif dan profesional dalam melaksanakan Binter kepada warga binaannya. “Beberapa materi yang diberikan baik oleh Dandim, Kasdim maupun para Perwira Staf sebagai bekal bagi Danramil dan Babinsa dalam melaksanakan tugas pembinaan

di desa binaannya,” pungkas pria kelahiran Taliwang KSB tersebut.

Sementara kemarin, Kodim 1606/Lobar melaksanakan Apel Danramil dan Babinsa di Aula Yonif 742/SWY Gebang Mataram yang juga dihadiri Direktur Pembinaan Teritorial Pusat Teritorial TNI AD (Dirbinter Pusterad) Kolonel Arh Dedi Nurhadiman S.IP. (ars/*)

Dokter Hewan di Loteng Diganjar Penghargaan Tingkat Nasional Praya (Suara NTB) – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah (Loteng) menjadi perhatian banyak pihak. Setiap orang berpotensi memberikan andil yang besar terhadap pengembangan Mandalika melalui tupoksinya masing-masing. Dokter hewan di Loteng juga diharapkan memiliki kontribusi untuk mewujudkan swasembada daging di daerah ini. Swasembda daging ini secara langsung akan mendukung dan memenuhi kebutuhan di KEK Mandalika ke depannya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Loteng Lalu Iskandar kepada Suara NTB, Kamis (12/ 12). Ia mengatakan, dua orang dokter hewan yang bertugas di Dinas Pertanian Loteng diganjar penghargaan oleh Kementerian Pertanian RI yang diserahkan, Rabu (11/12) lalu. Pemberian penghargaan ini langsung diserahkan oleh Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Dr Drh I Ketut Diarmuta, M.Sc di Gedung C Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang peternakan yang terdiri dari para petugas medik veteriner, paramedik veteriner, inseminator dan petugas pemeriksaan kebuntingan (PKB) Kabupaten Lombok Tengah yang mewakili Provinsi NTB telah menunjukkan integritas kinerjanya di tingkat nasional. Dia adalah Drh Sukmawati telah mendapatkan predikat sebagai Juara I Dokter Hewan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019 dan Lalu Putrajaya sebagai juara III Petugas PKB Terbaik Nasional Tahun 2019,” terang Iskandar.

Ia menilai, pemberian reward atau penghargaan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan semangat dan motivasi kepada para ASN khususnya kepada tenaga medik veteriner dan petugas PKB untuk lebih meningkatkan motivasi dan smangat kerja selaku pelayan

(Suara NTB/dok)

Lalu Iskandar masyarakat. “Penghargaan ini diraih bukan dengan gampang melainkan atas kerja keras dan persaingan yang sangat ketat dari berbagai Provinsi di Indonesia melalui sistem seleksi yang sangat ketat oleh tim penilai tingkat nasional,” terangnya.

Ia menjelaskan, Dinas Pertanian Kabupaten Loteng yang salah satunya membidangi masalah peternakan, selama ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk kesehatan hewan, inseminasi buatan (kawin suntik), pemeriksaan kebuntingan (PKB) serta pendampingan pada Kelompok Tani Ternak. Pendampingan Kelompok Tani Ternak dalam hal manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak, pengawasan pemotongan ternak untuk mendapatkan kualitas produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk di konsumsi.

“Saya berharap semoga pemberian penghargaan ini menjadi motivasi dan titik awal menuju pelayanan terbaik dalam rangka mewujudkan kabupaten Lombok Tengah berswasembada daging,” katanya. Swasembada dading sangat penting untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan KEK Mandalika yang merupakan peluang dan sekaligus sebagai tantangan kedepan. (ris)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

Dukung Kebijakan Penghapusan UN KETUA PGRI NTB M. Yusuf menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 mendatang. Menurutnya kajian soal efektif tidaknya UN sudah sangat lama dikaji. “Pada prinsipnya PGRI setuju. Kajian ini telah lama didiskusikan, mulai tahun 2012 telah dilakukan kajian, namun apakah pemerintah serius untuk menghapus ujian nasional,” tanya Yusuf, Kamis (12/12).

PGRI berpendapat jika kita mengkaji dan membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Ujian Nasional menjadi sebuah perdebatan panjang sejak Tahun 2012. Persoalan UN menjadi kajian yang menarik untuk dicarikan akan permasalahan dan solusinya.

Menurutnya, dalam Bab I pasal 1 ayat (5) dan (6) disebutkan Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.

Kata yang perlu ditelaah adalah pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, bukan sebagai syarat kelulusan. Apabila UN dijadikan sebagai ukuran sejauh mana kualitas siswa di Indonesia, kualitas pendidik dan kompetensi apa yang dimilikinya maka akan lebih tepat sasaran.

Sementara jika UN jadi ukuran kualitas pendidikan yang berarti sebagai salah satu instrumen untuk membantu pemerintah melihat keberhasilan pendidikan maka akan lebih baik. Justru yang terjadi UN sebagai indikator keberhasilan pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah, sehingga mengakibatkan para guru hanya mengejar target kurikulum dan target pencapaian kompetensi pengetahuan saja.

“Banyak guru di sekolah jika sudah mendekati ujian nasional dan atau semester genap hanya mengajarkan bagaimana siswa menjawab soal ujian nasional artinya proses pembelajaran yang seharusnya dikedepankan justru sebagian di satuan pendidikan melakukan proses pembelajaran hanya dengan menggunakan kisi-kisi ujian nasional,” ujarnya menyebut kelemahan praktik UN. Padahal dalam ujian nasional sekarang ini UN tidak menjadi syarat kelulusan, namun mindset guru masih pada paradigma masa lampau, yang menganggap UN adalah faktor keberhasilan atau kesuksesan guru dan siswa. Kenyataan mata pelajaran yang diujikan nasional hanya mata pelajaran tertentu artinya syarat lulus cukup dengan 4 atau 5 mata pelajaran saja, sehingga mata pelajaran lain dianggap tidak sejajar dan tidak penting.

“Sebagai akibatnya terjadi penilaian yang berbeda terhadap penting tidaknya suatu mata pelajaran, padahal kedudukan dan fungsi semua ilmu itu sama, karena dengan pembedaan tersebut justeru akan membawa dampak yang cukup luas pada guru yang non UN,” imbuhnya.

Padahal belum ada suatu penelitian yang menjawab bahwa suksesnya nilai hasil UN seorang siswa tidak serta merta membawa sukses dalam kehidupan masyarakat, karena cukup banyak variabel yang mempengaruhinya. Seakan-akan sekolah atau belajar selama tiga tahun hanya ditentukan oleh beberapa mata pelajaran saja.

“Sedangkan yang lain hanya pelengkap saja, padahal justru mata pelajaran di luar UN yang banyak ditemui membantu siswa menjadi pembelajar yang siap di zamannya.

Kenyataan di lapangan banyak anak remaja yang sukses bukan karena mata pelajaran tersebut justru di luar mata pelajaran tersebut,” kata Yusuf menambahkan.

Selain itu, kata pria asal Lombok Tengahini, dari segi anggaran pelaksanaan Ujian nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) membutuhkan anggaran yang besar, karena mulai penyusunan soal, ujicoba validitas, masuk bank soal, pencetakan soal, pengiriman pengawalan sampai ke tempat pelaksanaan sujian nasional. Demikian juga dengan anggaran pelaksanaan Ujian nasional Berbasis Komputer (UNBK) saya kira sama, karena harus menyiapkan perangkat sarana prasarana seperti komputer PC atau laptop, server, jaringan dan lainnya,” sebutnya.

“Oleh karena itu pemerintah jika ingin menghapus pelaksanaan ujian nasional maka perlu memikirkan, bagaimana cara pemerintah mengukur kualitas pendidikan secara nasional? Apakah akan diserahkan kepada daerah?

Bentuknya seperti apa?

Pemerintah perlu diingat juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri d a r i 16.056 p u lau,” kata Yusuf. (dys) M. Yusuf

Dikbud NTB Dukung Kebijakan ”Merdeka Belajar” Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB secara umum mendukung kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tertuang dalam kebijakan Merdeka Belajar. Ada empat poin utama pada kebijakan Merdeka Belajar yaitu mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/12) sepulang dari mengikuti rapat koordinasi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dengan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia.

Rusman mengatakan, selalu ada kelebihan dan kekurangan pada setiap kebijakan. Namun selama kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan pihaknya mendukung. “Selalu ada plus-minus, pada intinya kita di daerah mendukung kebijakan itu, sepanjang itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi kita, dan kita pun akan tetap diminta pendapat dan saran,” katanya.

Rusman menyampaikan, pada prinsipnya tidak terlalu

jauh perbedaan antara kebijakan baru dan lama, hanya ada perubahan pada pola dan mekanismenya. Tentunya, kata Rusman, semua kebijakan itu telah dilakukan pengkajian dan diskusi.

Ia menjelaskan, kebijakan Merdeka Belajar itu terdiri dari empat kebijakan utama. Pertama mengenai USBN. Arahan kebijakan baru mengenai USBN yaitu pada tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lainnya.

“Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Suasana workshop tajuk mempersiapkan generasi milenial menyongsong bonus demografi di Unram, Kamis (12/12).

Generasi Milenial Diingatkan Garap Sektor Swasta Mataram (Suara NTB) Indonesia memasuki bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang. Apa saja yang perlu dipersiapkan milenial, salah satunya ialah tidak fokus mengejar jadi PNS. Dalam workshop yang digelar Universitas Mataram (Unram), Kamis (12/12) dengan tajuk mempersiapkan generasi milenial menyongsong bonus demografi, salah satu dosen Unram yang didaulat mengisi materi Dr. Prayitno Basuki mengajak milenial tidak menghabiskan pikiran dengan hanya mengejar PNS/ASN. Kata dia, banyak lapangan di luar PNS yang bisa digarap milenial. Misalnya adalah dengan mencoba berwirausaha ataupun mengembangkan pertanian modern. Bagaimana pun pertanian sangat dibu-

tuhkan. Apalagi petani usia produktif kini semakin sedikit jumlahnya. “Kondisi bangsa saat ini banyak problem yang membutuhkan penyelesaian Petani usia produktif kita saat ini sudah tua, kita harus terlibat. Milenial harus terlibat membantu,” ujarnya.

Di tengah tumbuhnya generasi hedonis yng ingin cepat kaya dengan cara pintas, kemudian adanya generasi apatis yang tidak peduli kepada sesama, tentu jadi cobaan berat lain yang menyertai perkembangan generasi milenial saat ini. Hal demikian tidaklah mudah, namun membutuhkan upaya kerja keras. “Proporsi penduduk usia muda cenderung stagnan, begitu juga penduduk usia tua itu stagnan,” terangnya.

Di tengah berbagai persoalan mengiringi perjalanan mengisi bonus demografi pada tahun

DPRD Setuju, Dikbud Minta Dipertimbangkan keahlian dan kemampuan sangat penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kita percaya, pemerintah dalam membuat suatu kebijakan insya Allah bertujuan baik.

Termasuk kebijakan penghapusan UN ini,” ujarnya menilai.

Ditambahkan Murnan, melihat fakta di lapangan bahwa pelaksanaan UN sebagai ajang evaluasi peserta didik usai belajar 3 tahun, banyak prilakuprilaku negatif terjadi di sekolah.

Misalnya pihak sekolah yang ingin melihat peserta didiknya lulus, sekolah selaku pelaksana di satuan pendidikan tidak memberikan contoh kejujuran kepada siswa, di mana guru sendiri yang memberi kunci jawaban terhadap siswa. “Ada juga pada saat UN siswa sedang sakit, sehingga nilai yang didapatkan kurang bagus bahkan tidak diluluskan,” singgungnya.

Persoalan lainnya berupa pelaksanaan UN saat ini cukup memberatkan peserta didik dan sekolah. Di mana pelaksanaan UNBK mengharuskan sekolah memiliki komputer yang memadai. Untuk itu, ke depan perkembangan teknologi dapat dikelola lebih baik dan tidak mesti hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan UNBK. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, H. Moh. Zainuddin, men-

guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Rusman.

Kedua, mengenai Ujian Nasional, pada tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Pada tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Titik tekannya pada literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yang berkaitan dengan kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi berkaitan dengan kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter misalnya pembelajar, gotong royong, kebhninekaan, dan perundungan.

Nantinya UN dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu

pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Ketiga, berkaitan dengan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP). Pada arahan kebijakan baru, formatnya guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen sehingga cukup dalam satu halaman.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri,” kata Rusman mengutip penjelasan mengenai arah kebijakan baru.

Ke empat, mengenai Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Pada arah kebijakan baru akan dibuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Nantinya komposisi kuota yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan

(Suara NTB/ron)

H. Rusman jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah.

“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” ujar Rusman. (ron)

Sekolah Kreatif Kembangkan Pola Pembelajaran

Penghapusan UN

Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim untuk melakukan penghapusan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2021 mendatang.

Menurut, Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, Kamis (12/ 12), pelaksanaan UN saat ini hanya menilai aspek kognitif peserta didik tanpa melakukan penilai terhadap apektif dan psikomotorik. Maka dari itu, penghapusan UN yang merupakan upaya pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi kegiatan pendidikan keseluruhan di Indonesia, baik untuk melihat kelebihan dan kekurangannya.

Murnan menilai jika selama ini, pelaksanaan UN hanya menilai kognitif peserta didik tanpa dilakukan penilaian terhadap afektif maupun psikomotorik maupun keahlian dan lain sebagainya. “Memang UN ini sebagai bahan evaluasi nasional. Hanya saja apabila diukur dari sisi itu saja saya rasa kurang pas. Karena anak memiliki potensi yang berbeda-beda yang perlu dilihat,” jelasnya.

Terlebih dalam dunia kerja, kemampuan kognitif tidak dapat berjalan sendirian. Melainkan pada pasar kerja dibutuhkan karakter, kedisiplinan,

Halaman 10

H. Moh. Zainuddin gungkapkan jika pemerintah daerah tetap akan menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Akan tetapi sangat disayangkan apabila UN akan dihapus, karena selama ini UN merupakan standar untuk penilaian hasil terapan KBM di satuan pendidikan.

Di mana secara nasional harus ada standarnya dan salah satu standar itu melalui UN. Oleh sebab itu, Zainudin mengusulkan supaya sistem yang diperbaiki tanpa menghapus UN. Misalnya UN tidak dijadikan baromoter kelulusan peserta didik, melainkan UN itu dijadikan tolak ukur dalam capaian sekolah, siswa dan guru. “Kalau tidak punya standar, apa yang menjadi barometer atau alat ukur kita atas capaian itu,” ungkapnya.

Disampaikan lebih jauh, Zainudin mengatakan bahwa dalam

Murnan dunia pendidikan terdapat delapan standar pendidikan. Di antaranya yaitu standar evaluasi dan standar kelulusan. Sehingga akan mengalami kesulitan dalam mengukur standar evaluasi dan standar kelulusan apabila UN dihapus. “Bahkan apabila salah satu standar pendidikan ini ditiadakan. Maka banyak yang akan dilakukan perubahan,” jelasnya.

Maka dari itu, Zainudin mengungkapkan bahwa dalam hal ini sistem yang harus diperbaiki.

Misalnya dalam pelaksanaan UN hanya mencakup tingkat daerah atau menggunakan zonasi sehingga sekolah-sekolah terpencil tidak terbebani dengan pelaksanaan UNBK dan lainnya mengingat untuk sekolahsekolah terpecil masih dihadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana. (yon/rus)

2028-2030, Dia mengapresiasi langkah pemerintah daerah NTB yang telah me-launching NTB Emas. Di era kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin banyak hal yang telah dilakukan menuju ke arah sana, seperti angka kematian ibu melahirkan nol, angka putus sekolah nol.

“NTB sudah on the track menyiapkan diri mempersiapkan generasi menghadapi bonus demografi. Problem milenial jangan jadi PNS melainkan harus berwirausaha,” tambahnya.

Dia pun meminta kampus guna memaksimalkan potensi milenial agar melibatkan mereka pada setiap kegiatan seperti penelitian dan lainnya secara proporsional. “Mahasiswa harus terlibat dalam proses pembangunan. Dosen harus melibatkan mahasiswa secara proporsional,” jelasnya. (dys)

RENCANA pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus Ujian Nasional (UN) direspon positif Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., penghapusan sistem UN bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan secara umum. Sekolah dalam hal ini juga bisa lebih kreatif dalam mengembangkan pola pembelajaran kepada siswa.

Saat ditemui wartawan di SMPN 3 Praya Timur, Kamis (12/12), Sumum menjelaskan, pemerintah pusat tidak menghilangkan UN sepenuhnya. UN tetap dilaksanakan. Tetapi fungsinya bukan lagi untuk menilai lulus tidaknya siswa. Tetapi lebih kepada bagaimana mengukur kualitas layanan sekolah itu sendiri, sehingga bentuk UN-nya lebih berupa assessment.

Di mana siswa akan diuji soal kualitas layanan pendidikan di sekolah bersangkutan terkait dengan penguasaan materi pelajaran yang telah diterima, sehingga bisa diketahui letak kelemahan layanan sekolah tersebut. Pelaksanannya UN atau assessment tidak di kelas VI untuk siswa SD ataupun kelas III untuk SMP dan SMA. Tetapi di kelas IV untuk SD serta kelas II untuk SMP dan SMA. Hal itu dimaksudkan, jika ada kelemahan atau kekurangan dari sisi layanan yang ditemukan dalam proses assessment terse-

but, maka ada waktu untuk melakukan perbaikan saat siswa bersangkutan duduk di bangku kelas V dan VI untuk SD serta kelas III untuk SMP dan SMA. Di akhir jenjang pendidikan, siswa tetap akan diuji untuk menentukan keluluasan. Tetapi ujian tersebut diserahkan kewenangan kepada pihak sekolah, karena yang lebih paham kondisi siswa tentu pihak sekolah dan guru sekolah itu sendiri. Bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah yang selama ini tergambar dalam pelaksanaan UN. “Prinsipnya yang bisa menguji siswa lulus atau tidak itu sekolah. Karena sekolahlah yang paling tahu dan mengerti kondisi siswa. Bukan pemerintah melalui sistem UN-nya,” tambah Sumum.

Selama ini, dengan adanya UN maka pembelajaran yang intensif itu terkesan hanya di akhir jenjang pendidikan. Di mana sekolah mengintensifkan pembelajaran tambahan bagi siswa kelas akhir hanya untuk mengejar hasil UN. Padahal idealnya, pembelajaran intensif itu seharusnya sejak awal jenjang pendidikan.

Intinya, dengan penghapusan sistem UN tersebut maka sekolah diberi kewenangan penuh mengelola pendidikan. Tanpa kemudian harus terkekang dengan aturan-aturan yang ada.

Guru juga didorong bisa lebih kreatif dan inovatif, dalam memberikan pembelajaran yang lebih aplikasi dan tidak lagi fokus pada teori-teori hanya untuk mengejar target hasil UN. (kir)

SUARA NTB

Jumat, 13 Desember 2019

(Suara NTB/ist)

Belasan Pemain Futsal NTB TC di Yogyakarta Mataram (Suara NTB) Seleksi Pra-PON futsal NTB yang melibatkan 54 pemain di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 9-10 Desember 2019 telah menetapkan sebanyak 14 atlet yang akan memperkuat tim NTB di Pra-PON Futsal di GOR ITB A Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), 20-22 Desember 2019.

Pelatih Tim Futsal Pra-PON NTB, Ahmad Fauzan yang dikonfirnasu Suara NTB di Mataram, Kamis (12/12) menyebutkan sebanyak 14 atlet yang perkuat tim Pra-PON NTB terdiri dari 12 penyerang dan dua orang penjaga gawang.

Belasan pemain itu adalah Muhri Fathul Amri, Feriz Al Bari, Khairul Azmi, Sukri Hamdani, Romi Humandri, Wahyu Hidayat, Moh. Rizky Hadi Saputra, Stefanus Aldianto, Muhammad Fajrin Akbar, Dede Rahmadi, Satria Maulidi Perkasa dan Muhammad Arya Abi Permana. Sementara dua penjaga gawang Kadek Oka Darma Putra dan Muhammad Wildan.

Kabarnya sejumlah pemain itu akan di kirim ke Yogyakarta untuk mengikuti pemusatan latihan terpusat menghadapi Pra-PON 2019. Sejumlah pemain akan bertandang ke Yogyakarta, Jumat (13/12) pagi ini. “Para atlet akan menjalani TC di Yogyakarta. Besok pagi (hari ini-red) mereka berangkat,” ucapnya.

Pelaksanan TC tim Pra-PON futsal di Yogyakarta akan berlangsung hingga Pra-PON futsal berlangsung di GOR ITB A Jatinangor, 20-22 Desember 2019.

Di Pra-PON nanti, tim Pra-PON NTB berada satu Grup F dengan provinsi Bali, Sulawesi Barat (Sulbar), Nusa Tenggara Timur (NTT). Tim NTB mengincar poin tertinggi di penyisihan Grup, sebab hanya satu tim yang lolos di PON. Dalam perebutan tiket PON Papua tahun 2020 nanti, tim NTB akan berhadapan dengan Bali di pertandingan pertama, kemudian di hari kedua melawan Sulbar serta NTT di hari terakhir.

Kontingen NTB harus mampu mengungguli Bali, Sulbar dan NTT bila ingin lolos PON. Pasalnya hanya satu tim yang lolos PON, yakni tim juara Grup. (fan) Ahmad Fauzan

Halaman 11

Pembangunan Padepokan Silat di Lotim Tertunda

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) batal membangun padepokan silat pada 2020 mendatang. Janji Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy yang disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim tersebut belum bisa diwujudkan. Hal ini sangat disayangkan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Lotim.

Ketua IPSI Lotim, Rusman saat ditemui di Selong, Kamis (12/12) mengemukakan sangat mendambakan padepokan silat indoor tersebut segera bisa dibangun. “Insan pencak silat sangat membutuhkan ruang khusus sebagai tempat pemusatan latihan,” ungkapnya.

Dituturkan, Bupati Lotim meminta IPSi bisa menorehkan lima medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Por-

prov) 2021 mendatang. Tidak adanya tempat latihan yang representatif ini membuat Ketua IPSI Lotim ini pesimis bisa mewujudkannya.

Dikatakan, butuh waktu persiapan yang cukup panjang baru bisa mewujudkan target.

“Meraih satu medali emas itu tidak gampang,” ungkapnya.

Janji Bupati diharapkan bisa diwujudkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim.

Dengan demikian, para pesilat akan antusias dalam olahraga.

Dalam melakukan latihan sejauh ini pengurus IPSi selalu menyewa gedung. Mulai dari sport hall disewa rata-rata 100 ribu perjam. Gedung pemuda Rp1,5 juta perhari. Gedung wanita Rp2,5 juta per hari.

Dibutuhkan tempat yang cukup memasang matras 10 x 10 meter atau 100 meter persegi.

“Apabila ada gedung yang di-

(Suara NTB/Uki)

DATANGI PERTAMINA - Suhardin bersama sejumlah warga mendatangi kantor Pertamina Bima di Lingkungan Wadumbolo untuk mempertanyakan tumpahan minyak yang diduga mencemari pantai Lawata, Kamis (12/12).

(Suara NTB/ist)

URINE - Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar menyerahkan sampel urinenya kepada ketua BNK KSB AKBP Cheppy saat tes bebas narkoba para anggota DPRD, Kamis (12/12).

Anggota Dewan Terima Tantangan Warganet Jalani Tes Narkoba Taliwang (Suara NTB) Pemandangan menarik ditunjukkan belasan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (12/12). Sebelum menggelar agenda rapat paripurna penetapan Raperda, mereka beramai-ramai menjalani tes bebas narkoba.

Tindakan tes bebas narkoba dengan pengambilan sampel urine ini dilkukan para anggota penyerap aspirasi masyarakat tersebut sebagai bentuk menjawab tantangan warganet. Sehari sebelumnya seorang waganet bernama akun Benny Tanaya melalui laman facebook-nya memposting salah satu dokumen Raperda inisiatif DPRD tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Asiktif Lainnya (P4GN) yang akan ditetapkan.

Dalam postingan itu, Benny dengan menyertakan foto dokumen Raperda tersebut menuliskan kalimat “Sebelum Perda Narkotika di Sahkan DPRD KSB atas inisiatif mereka sendiri, seluruh anggota dewan nya harus tes urine dulu dong.”

Tak dinyana, postingan itu sesaat langsung ditanggapi beberapa anggota DPRD KSB. Salah satunya Amiruddin, SE. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyambut dengan menyatakan kesiapannya menjalani tes bebas narkoba tersebut.

Demikian pula anggota DPRD dari Partai Nasdem, Masadi. Ia bahkan dalam komentarnya menyatakan, tanpa ‘ditantang’ pun sejak awal para anggota sebelumnya sudah berkomitmen menjalani tes bebas narkoba sebelum penetapan Raperda P4GN tersebut.

Kegiatan tes bebas narko-

ba para anggota DPRD KSB, kemarin, langsung dikawal oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat. Satu persatu anggota yang hadir sebelum memasuki agenda sidang penetapan Raperda diambil sampel urinenya oleh petugas BNK. Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar mengatakan, kegiatan ini telah menjadi komitmen pihaknya secara kelembagaan sejak awal. Dan selain anggota seluruh pegawai dan staf DPRD KSB turut pula diwajibkan menjalani tes. “Untuk pegawai dan staf DPR tadi sudah. Sekarang giliran kami,” katanya.

Ia pun menyampaikan, pembentukan Perda P4GN atas inisiatif DPRD itu sebagai langkah politik lembaga menjawab keresahan masyarakat selama ini terkait semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut di daerah.

“Kami secara kelembagaan mendukung langkah aparat memberantas peredaran narkoba di daerah kita sampai ke akar-akarnya,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Kepala BNK KSB, AKBP Cheppy A. H. yang menyaksikan langsung pengambilan sampel urine para anggota DPRD itu, menyatakan apresiasinya terhadap lembaga DPRD. Sebab selain mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan membentuk Perda payung hukumnya, DPRD juga punya komitmen kuat untuk menghindari barang-barang haram tersebut.

“Harapan kami kepada seluruh instasi pemerintah mengikuti langkah DPRD ini.

Karena untuk memberantas narkoba perlu daya dukung se-

5.746 Guru Non PNS Ikuti UKG Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 5.746 orang guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS pada Rabu (11/12) dan Kamis (12/12). UKG itu bertempat di 14 Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada sejumlah sekolah di kabupaten/kota. Guru non PNS yang mengikuti UKG pada tahun 2019 ini merupakan guru non PNS yang belum memenuhi syarat pada UKG non PNS tahun 2018 lalu.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan sinkronisasi data langsung dilakukan di TUK pada Selasa (10/12). Peserta yang terverifikasi berjumlah 5.746 orang.

Terdiri dari 160 orang guru SLB, 3.481 orang guru SMA, dan 2.105 guru SMK.

ngunan kolam renang di komplek Gelanggang Olahraga (GOR) Selong. Anggarannya disebut tidaklah terlalu besar. Cukup Rp 1 miliar sudah bisa memperbaiki kolam renang yang dinilai sudah cukup lama tidak bisa difungsikan. Kolam renang ini juga menjadi salah satu sumber PAD ke depan sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mendahulukan pembangunannya.

Sementara itu, diakui Izzuddin, padepokan silat ini merupakan janji Bupati. Dipastikan selama periode kepemimpinan Bupati Sukiman Azmy, padepokan Silat tersebut akan diwujudkan. Tidak bisa tahun 2020, tahun 2021 akan coba diupayakan. (rus)

Tahun Depan, Dikes KSB Koordinasikan RSUD Asy-Asyifa

Tumpahan Minyak Pertamina Diduga Cemari Pantai Lawata Kota Bima (Suara NTB) – Tumpahan minyak Pertamina Bima diduga mencemari pantai Lawata Kota Bima. Bahkan para pengunjung yang mandi laut di pantai setempat, sempat mengalami iritasi dan gatal-gatal.

Hal itu disampaikan, pengelola dan penjaga pantai Lawata, Suhardin saat mendatangi Kantor Pertamina Bima di Lingkungan Wadubolo Kelurahan Dara untuk mempertanyakan dugaan pencemaran tersebut, Kamis (12/12).

Suhardin mengaku, dugaan pencemaran air laut di pantai lawata terjadi pada Sabtu akhir pekan kemarin. Saat itu, ia tengah mandi laut. Namun warna airnya terlihat hitam pekat dan bau.

“Air laut semacam ada gumpalan hitam. Dan saya juga merasakan gatal-gatal setelah mandi laut,” katanya kepada Suara NTB. Suhardin yang juga Staf Dinas Pariwisata Kota Bima ini mengaku, hal tersebut juga dialami oleh para pengunjung lainnya yang mandi laut. Mereka merasakan iritasi dan gatal-gatal.

“Selain itu juga banyak ikan yang mati dan saya dokumentasikan melaui video,” katanya.

Ia mengaku dugaan pencemaran pantai tersebut telah dilaporkan kepada OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima. Bahkan Dikes telah mengambil sampel air laut dan dikirim ke Mataram.

“Kami minta agar OPD terkait bisa serius tangani soal ini (pencemaran) yang sudah kami sampaikan kemarin,” katanya.

Suhardin menjelaskan, meski kondisi air laut di Pantai Lawata saat ini sudah tampak cerah, dibanding beberapa hari sebelumnya. Ia berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu. Apalagi pantai lawata dengan Pertamina berjarak sekitar 400 meter.

“Kita ingin Dinas terkait bisa tegas. Memberikan peringatan atau warning agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Pantauan Suara NTB, Suhardin bersama sejumlah rekannya gagal bertemu dengan pihak Pertamina Bima untuk menyampaikan keluhan. Berdasarkan penjelasan penjaga (satpam) kota, pimpinan Pertamina telah cuti dan saat ini berada di luar daerah.

Suhardin dan rekan-rekannya yang menunggu beberapa jam diminta untuk datang kembali pada Selasa mendatang, sekaligus didampingi OPD terkait salahsatunya DLH Kota Bima. (uki)

hibahkan untuk IPSI kan tidak perlu membangun,” ungkapnya.

Setelah pembangunan padepokan silat ini, dipastikan semua cabang olahraga bisa menggunakannya. Baik silat, wushu, karate, kempo, taekwondo, boxer maupun yang lain.

Kepala Dinas Dispora Lotim, Izzudin yang dikonfirmasi via ponselnya mengakui padepokan silat indoor tersebut memang tidak bisa direalisasikan pada tahun 2020 mendatang. Anggaran pembangunan padepokan dinilai terlalu besar. Dibutuhkan Rp 2,4 miliar baru bisa dibangun sesuai dengan harapan.

Tahun 2020, Dispora Lotim mengutamakan dulu pemba-

“Kami menggunakan 34 server se-NTB dengan 1.124 klien, pola ujian berbasis komputer dari sesi satu sampai tiga.

Setiap sesi berlangsung 120 menit untuk setiap mata pelajaran. Sejauh ini tidak ada masalah,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11).

Sebanyak 14 TUK digunakan yang tersebar di kabupaten/kota di NTB. Tempat uji kompetensi yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 1 Gerung, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 2 Selong, SMAN 1 Taliwang, SMKN 1 Sumbawa Besar, SMAN 1 Dompu, SMKN 1 Dompu, SMAN 4 Kota Bima, SMAN 1 Kota Bima, SMKN 3 Kota Bima, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 2 Kota Bima.

“Kami mengirim tim provinsi yang langsung berada di TUK, lalu proktor di sekolah, dan tim teknisi dan pegawas yang berasal dari kabupaten/kota dan

sekolah, dan melibatkan para cabang dinas,” ujar Aidy.

Ia berharap dari 5.746 guru non PNS yang mengikuti UKG bisa banyak yang memenuhi kriteria dengan skor minimal nilai akhir sebesar 65, karena pihaknya membutuhkan sekitar 2.800 orang guru SMA, SMK, dan SLB. “Diharapkan minggu depan bisa dapat hasil dan diumumkan, dan segera diajukan ke gubernur bagi yang memenuhi kriteria kita ajukan dapat penugasaan dengan SK gubernur,” harap Aidy.

Dari pantauan Suara NTB, pelaksanaan UKG non PNS di SMAN 1 Mataram berjalan lancar. Salah satu pengawas yang merupakan wakil Kepala SMAN 1 Mataram, Burhanudin, mengatakan, SMAN 1 Mataram menggunakan dua ruangan dengan satu ruangan masing-masing tiga sesi. (ron)

mua pihak. Tidak saja aparat hukum tapi seluruh masyarakat secara luas,” imbuh Cheppy.

Untuk diketahui dalam kegiatan tes bebas narkoba kemarin, belum seluruh 25 anggota DPRD KSB mengikutinya. Ada beberapa anggota yang tidak hadir. Namun mereka menyatakan siap menjalani agenda tersebut di lain waktu. “Untuk hari ini saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan partai di luar daerah. Insyaallah sekembalinya dari sini saya akan langsung ke BNK untuk menjalani tes,” kata Aheruddin Sidik, anggota DPRD dari PKPI yang tidak sempat hadir saat dihubungi, kemarin. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Mulai tahun depan, keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak lagi berdiri otonom secara kelembagaan. Fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu akan berada di bawah koordinasi langsung Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Kepala Dinkes KSB, H. Tuwuh, SAP menjelaskan, perubahan otonomi RSUD itu ditempuh pemerintah guna menyesuaikan aturan terbaru. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Jadi memang ada acuan baru berupa PP sehingga RSUD itu kemudian ada di bawah garis koordinasi langsung Dinkes,” terangnya kepada wartawan, Kamis (12/12).

Untuk perubahan tersebut Pemda KSB pun telah menyiapkan regulasinya. Menurut H. Tuwuh, baru-baru ini pihaknya telah dipanggil oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan diminta untuk menyiapkan segala kebutuhan penyusunan aturannya di tingkat daerah. “Kami sudah serahkan apaapa yang diperlukan dan sekarang sedang digodok aturannya oleh bagian organisasi,” paparnya.

Dia menjelaskan, dalam penjelasan PP 72/2019, semangat regulasi itu pada intinya untuk meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah semata. Dinkes dalam hal ini kemudian memiliki tanggung jawab melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kerja-kerja pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. “Soal kemudian pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian masih tetap dikendalikan direktur RSUD. Tapi tetap ada laporannya ke kami (Dinkes),” ujarnya.

Terlepas dari perubahan garis koordinasi dengan hadirnya PP 72/2019 itu, H. Tuwuh mengaku, selama ini kerja-kerja pelayanan di bidang kesehatan yang dibangun pihaknya bersama manajemen RSUD Asy-Syifa sudah sangat baik. RSUD Asy-Syifa telah banyak membantu kelancaran program Pemda KSB yang dikelola langsung oleh Dinkes.

“Tidak ada masalah selama ini.

Semua lancar bahkan menurut kami kehadiran RSUD AsySyifa sudah sangat maksimal turut membantu program kami,” klaimnya.

Karena itu lanjut H. Tuwuh, ke depan dengan pelaksanaan PP 72/ 2019 nanti dirinya berharap sinergitas antara Dinkes dan RSUD Asy-Syifa dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin lebih baik.(bug) H. Tuwuh

Jumat, 13 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 DR.3893 CL NOKA/NOSIN : MHIJFM222EK055631/JFM2E2090248 AN.RAHMI HLG D‘SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3072 AK NOKA/NOSIN ; MHIHB41196K764299/ JB413.1762379 AN.BP2 TKI MATARAM HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR.3493 MK NOKA/NOSIN : MHIKD1111JK018307/ KD11E - 1017763 AN.HARUN NURASYID HLG D,SKTR RUMAH PELAPOR GUNUNG SARI

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 13 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

Tindak Tegas Pembuang Sampah Sembarangan BICARA tentang sampah tidak akan pernah selesai. Sampah selalu jadi persoalan yang membutuhkan keseriusan untuk mengatasinya. Masalah sampah tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan. Dalam mengatasi masalah sampah, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota. Seperti NTB Zero Waste yang menjadi program unggulan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Selain itu, ada juga kebijakan pemerintah kabupaten/kota berupa sanksi kurungan badan 3 bulan pada pembuang sampah sembarangan hingga denda yang nilainya tidak kecil. Namun, kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan daerah ini ternyata selama ini hanya tegas di atas ‘’kertas’’ semata. Belum ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota berupa pemberlakuan atas perda yang sudah dibuat.

Datangnya musim hujan setidaknya akan berpengaruh terhadap volume sampah, terutama di beberapa titik yang menjadi pusat perhatian. Misalnya, di sungai, saluran air hingga akses jalan penghubung yang berada di jalur bypass bandara. Keberadaan sampah ini membuat kawasan yang selama ini cukup elok dipandang menjadi rusak, gara-gara sampah yang dibuang oleh oknum.

Dalam upaya mengatasi masalah sampah, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak peduli dengan kebersihan harus mulai diberlakukan. Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, maka berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan tidak akan ada artinya. Sebagai contoh, saat dilakukan pembersihan di lokasi yang banyak sampah, tak lama kemudian akan kembali dipenuhi dengan sampah, karena kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang.

Untuk itulah, rencana Pemkab Lombok Barat yang akan memberikan sanksi pada pelaku pembuang sampah sembarangan berupa kurungan penjara 3 bulan atau denda Rp50 juta bisa menjadi solusi menjadikan daerah bebas sampah. Hal ini tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Jika ini diterapkan secara maksimal oleh Pemkab Lombok Barat, maka Lombok Barat akan menjadi pusat percontohan pengelolaan sampah di Provinsi NTB, khususnya dan nasional umumnya.

Selama ini, seperti pengakuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat Budi Darmajaya, jika perda ini belum diterapkan secara tegas. Dalam hal ini, pihaknya masih melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dalam memberikan edukasi atau sosialisasi pengelolaan sampah, Pemkab Lombok Barat jangan setengahsetengah. Sebab berkaca dari wilayah Lombok Barat yang cukup luas, membutuhkan kerja ekstra keras bagi aparatur pemerintah daerah untuk menerapkan perda ini. Paling tidak, Pemkab Lombok Barat harus melakukan uji coba penerapan perda di beberapa kecamatan, misalnya, Kecamatan Gerung, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Labuapi atau Kecamatan Kediri. Jika penerapannya di kecamatan yang menjadi lokasi uji coba ini berhasil, maka Pemkab Lombok Barat bisa menerapkannya secara keseluruhan di wilayah Lombok Barat.

Meski demikian, jika melihat kondisi daerah yang paling cocok menerapkan kebijakan ini adalah Kota Mataram. Bahkan, Kota Mataram memiliki Perda Pengelolaan Sampah sejak tahun 2008 dan menerapkan sanksi yang sama dengan Pemkab Lombok Barat, yakni Rp50 juta bagi pihak yang membuang sampah sembarangan. Jika pemerintah kabupaten/kota di NTB tegas menerapkan Perda Pengelolaan Sampah, maka tidak ada lagi sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan, saluran air hingga sungai. Sungai-sungai, saluran air dan jalan yang ada di daerah ini akan terlihat indah dan asri, karena bersih dari sampah. Untuk itu, kita mengharapkan pemerintah daerah harus tegas menerapkan regulasi yang ada dan tidak jadi ‘’macan kertas’’ tanpa implementasi nyata. (*)

OPINI

Halaman 14

’’Rerempek’’, ’’Zero Waste’’ ala Penenun ALAH satu persoalan lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini adalah sampah rumah tangga dan industri.

Sampah adalah sisa dari segala aktifitas manusia yang tidak terpakai.

Dua belas jenis sampah yang sulit terurai, yakni : kaca, batrai, botol plastik, kantong kresek, botol kaleng, kain, popok, pembalut, sisa jala, sepatu, puntung rokok, sisa makanan, kertas.

Sampah-sampah yang sulit terurai sudah menjadi persoalan global.

Jumlahnya yang terus menumpuk dan dampaknya bagi lingkungan juga manusai sudah mulai terasa. Hewan laut banyak mati karena tersangkut plastic, perut berisi plsatik, air sungai dipenuhi plastic, pengalihan lahan kosong menjadi tempat pembuangan sampah dan masih banyak lagi dampak dari sampah plastik.

Oleh karena itu, melalui program Zero Waste pemerintah provinsi NTB periode 2019-2024 mencoba menjawab persoalan sampah plastic.

Pemerintah kabupaten juga mendukung melalui program 1 desa 1 TPA. Untuk kita pahami secara bersama artidari zero waste adalah tidak ada sisa dari aktivitas manusia yang tidak terpakai (semua terpakai dan tidak ada yang terbuang ke tempat pembuangan sampah).

Sehingga pengelolaan sampah harus menuju ke kata-kata terpakai atau tidak dibuang. Selain dari pemerintah yang menggalakan pengelolaan sampah, dari NGO dan masyarakat juga sudah banyak melakukan inisiatif. Antara lain pembuatan ecobrik, kompos, bahan bakar dll. Zero waste sedang booming dan geliat masyarakat yang peduli dengan lingkungan semakin besar. Namun sebelum zero waste mencuat, penenun Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur NTB sudah mengolah sisa benang. Seharusnya sisa benang tidak terpakai dan menjadi sampah. Namun melalui tangan-tangan kreatif penenun, sisa benang tersebut dibuat menjadi produk tenun yang sangat menarik, Sehingga tidak ada sisa yang tidak terpakai atau dibuang oleh para penenun.

Oleh : Haiziah Gazali (Ketua Gema ALam NTB)

Program Pemerintah Provinsi NTB zero waste seharusnya menggali dari pengetahuanpengetahuan perempuan yang tak terdokumentasikan.

Jika zero waste ala penenun ini dioptimalkan maka persoalan limbah kain teratasi dan pemberdayaan ekonomi penenun juga terjawab.

Pengetahuan perempuan dalam memperlakukan alamnya yang hanya ada di kepala harus terutarakan dan terdokumentasikan sebagai refernsi semua pihak.

Warna indah dari sisa benang tenun Tenun adalah warisan budaya yang dimiliki oleh Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Sejak awal, para penenun yang dominan perempuan memanfaatkan sisa-sisa benang menenun. Mereka memintal atau menyambung sisa benang yang disebut rerambu untuk menjadi pakan (benang yang dimasukan saat proses menenun) .kain dan syal tenun. Produk tenun yang pakannya terbuat dari rerambu memiliki harga jual murah, seperti harga pasmina hanya berkisar pada Rp 15.000-35.000. Disebabkan karena kualitasnya kurang bagus, sekali cuci, pakannya akan keluar. Oleh karena kualitas kurang bagus, akhirnya jarang yang membeli dan lama-lama penenun tidak lagi menggunakan benang sisa sebagai pakan.

Namun, benang sisa tetap dimanfaatkan oleh para penenun. Saat ini rerambu hanya digunakan menjadi pakan untuk rerempek. Rerempek adalah bahasa lokal yang artinya campur-campur dengan warna yang macam-macam. Papuq Jumaiyah salah seoarang penenun rerempek ini mengatakan ‘saya hanya membuat rerempek karena saya sudah tidak sanggup untuk ngantek, kalau rerempek tidak membutuhkan tenaga saat ngengateknya’ Saat usianya masih muda dia menenun kain. Rerempek

RADIO

ini memang ditenun oleh papuq-papuq dan saat ini hanya penenun Desa Pringgasela Selatan yang membuatnya. Itupun tinggal empat orang yang masih aktif membuat rerempek yakni: Papuq Jumaiyah usia 60 tahun, inaq Aini usia 45 tahun, inaq Molida usia 40 tahun, inaq Ani usia 38 tahun. Mengapa jarang penenun yang membuat rerempek, karena saat menyambung benang itu membutuhkan waktu dan ketelitian. Selain itu harga jualnya juga rendah Rp 15.000-25.000. Dulu benang hanya disambung menggunakan tangan (pilit) atau nasi. Sekarng menggunakan lim glukol sehingga rekatnya semakin kuat dan lebih rata ( tidak terlalu menonjol).

Sebelum tahun 2016, rerempek tidak terlalu dikenal walaupun harganya sangat murah, Namun sejak pertengahan 2016 Gema Alam (GA) melakukan pengorganisasian penenun di desa tersebut. Salah satu hasilnya pada tahun 2017 harga rerempek bisa lebih mahal mulai dari Rp 50,000-75.000. Hal ini karena GA beserta Kelompok Nine Penenun (KNP) dibantu oleh jaringan di luar daerah gencar melakukan promosi dan pemasaran. Bahkan saat ini, melalui program paska gempa yang dijalankan oleh UNESCO di KNP rerempek menjadi sebuah baju yang sangat bagus dan berkelas di tangan desainer handal.

Pengetahuan original perempuan Tanpa kita sadari bahwa ada pengetahuan original dari perempuan tentang bagaimana menghargai, menjaga lingkungan dengan tidak menyisakan sampah yang akan merusak lingkungan. Memanfaatkan benang sisa yang memberikan nilai ekonomis. Sehingga semua pihak seharusnya sadar bahwa melibatkan partisipasi utuh perempuan dalam persoalan sampah itu sangat perlu. Program Pemerintah Provinsi NTB zero waste seharusnya menggali dari pengetahuan-pengetahuan perempuan yang tak terdokumentasikan. Jika zero waste ala penenun ini dioptimalkan maka persoalan limbah kain teratasi dan pemberdayaan ekonomi penenun juga terjawab.

Pengetahuan perempuan dalam memperlakukan alamnya yang hanya ada di kepala harus terutarakan dan terdokumentasikan sebagai refernsi semua pihak.

POJOK Polisi tangani 16 kasus RTG Harus diusut tuntas

*** Dubes Polandia cek investasi Rp1,8 triliun PLTU 100 megawatt di Sambelia Operasional lebih cepat lebih baik

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 13 Desember 2019

Hasil Seleksi Administrasi Diumumkan Serentak 21 Desember Dari Hal. 1 Selain itu juga akan dibahas tahapan seleksi CPNS lainnya. Begitu juga kesiapan titik-titik lokasi untuk pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan hasil verifikasi faktual sementara yang dilakukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Pemprov NTB, jumlah pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi administrasi sebanyak 1.058 orang. Dari 8.541 pelamar, sebanyak 7.448 orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Dari 1.058 pelamar CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan TMS, terbanyak akibat salah tujuan surat lamaran sebanyak 533 orang. Namun, untuk pelamar yang salah tujuan surat lamaran ini berpeluang akan diluluskan. Namun hal ini akan ditentukan dalam Rakor antara BKD NTB bersama dengan BKDPSDM Kabupaten/Kota dan BKN. Sebanyak 533 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi lantaran salah tujuan surat lamaran kemungkinan dapat diberikan toleransi.

Karena hal itu dinilai tidak terlalu substansial. 533 pelamar CPNS Pemprov yang masuk kategori TMS. Karena Panselda mengacu kepada syarat ideal sesuai yang dipersyaratkan dalam seleksi penerimaan CPNS 2019.

Dari 1.058 pelamar yang dinyatakan TMS, sebanyak 533 orang akibat salah tujuan surat lamaran. Kemudian 189 orang TMS karena kualifikasi

pendidikan, 96 orang TMS lantaran persoalan ijazah/ transkrip fotocopy. Selain itu, 30 pelamar TMS karena STR dan lain-lain sebanyak 210 orang.

Jumlah pelamar CPNS 2019 di NTB menembus angka 85.338 orang. Jumlahnya meningkat dibandingkan 2018 lalu yang mencapai 61.195 orang.

Ada tiga daerah dengan jumlah pelamar di atas 10.000 orang. Yakni, Lombok Tengah sebanyak 17.443 pelamar, Lombok Timur 12.771 pelamar dan Kabupaten Bima sebanyak 10.225 pelamar.

Sedangkan Pemprov NTB, jumlah pelamar sebanyak 8.541 orang. Kemudian Kota Mataram 4.814 pelamar, Lombok Barat 3.729 pelamar, Lombok Utara 6.110 pelamar, Sumbawa Barat 2.762 pelamar, Kabupaten Sumbawa 8.233 pelamar. Selanjutnya, Dompu 7.088 pelamar dan Kota Bima 3.622 pelamar.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, sebanyak 3.204 formasi yang dibuka lowongannya pada 11 Pemda di NTB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Lombok Tengah 479 formasi, Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Kabupaten Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi. (nas)

Gubernur Kunjungi Korban Angin Puting Beliung di Dompu Dari Hal. 1 ‘’Biasanya peralatan untuk anak – anak ini yang paling banyak dibutuhkan saat bencana terjadi,’’ kata Kepala BPBD NTB. Gubernur mengingatkan, bencana angin puting beliung yang terjadi di Dompu ini menunjukan bahwa daerah Dompu dan NTB umumnya rentan terjadi bencana alam. ‘’Mudah – mudahan dengan kesigapan, Pemda tingkat dua dan tingkat satu,

mudah – mudahan lebih baik cara kita mengantisipasi dan menyelesaikan masalahnya,’’ ujarnya.

Kunjungan Gubernur NTB di lokasi bencana ini disambut Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama jajaran Forkompimda Kabupaten Dompu. Hadir juga Kepala Desa Lanci Jaya dan Nusa Jaya yang langsung menerima secara simbolis bantuan dari gubernur. (ula)

Polisi Tangani 16 Kasus RTG Dari Hal. 1 Dengan rincian, untuk kasus dugaan korupsi dana bencana ditangani Ditreskrimsus Polda NTB satu kasus. ‘’Dari penanganan kasus ini, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK kepada Suara NTB, Kamis (12/12).

Hanya saja ia tak mendapat gambaran detail terkait kasus yang ditangani tersebut, namun akan disampaikan setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Sederet kasus lainnya ditangani masing masing Polres. Sesuai laporan yang diterima, seperti di Polres Mataram, menangani satu kasus korupsi dengan status kasus sudah naik ke tahap penyidikan. ‘’Polres Mataram sudah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini,’’ sebut Kabid Humas.

Sementara Polres Lombok Barat, sedang menangani tiga kasus dugaan korupsi dana RTG. Diantara kasus itu belum ada yang naik ke penyidikan, termasuk masih nihil penetapan tersangka. Sedangkan Polres Lombok Tengah, sedikit menangani kasus, namun dengan jumlah tersangka lebih dari dua orang. Penyidik di sana setidaknya menangani dua kasus, satu diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan. ‘’Untuk yang naik sidik, sudah menetapkan tiga orang tersangka,’’ bebernya.

Polres Lotim sejauh ini sudah menangani dua kasus, namun belum ada yang naik

tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Dari segi kuantitas, Polres Lombok Utara menangani paling banyak kasus RTG, mencapai enam kasus. Namun sama dengan Lotim, satu pun belum ada yang naik tahap penyelidikan dan penetapan tersangka.

Sementara Polres Sumbawa hanya menangani satu kasus, namun masih nihil penyidikan dan penetapan tersangka. Polres Sumbawa Barat nihil menangani perkara dana gempa.

Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda NTB dan Polres jajaran itu, gambaran diperolehnya, proses masih tahap pemeriksaan saksi-saksi.

Para saksi itu diantaranya Pokmas, aplikator hingga fasilitator. Penyidik juga memanggil Tim Pengendali Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan pendampingan dana gempa. Selain itu, penyidik juga intens berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTB untuk kelancaran penanganan perkara.

Temuan kasus itu ratarata di tingkat Pokmas dan aplikator, dengan modus penyalahgunaan dana gempa, dari nilai ratusan juga hingga miliaran rupiah. Kabid Humas menegaskan, pada saatnya kasus dan identitas tersangka akan disampaikan setelah semua rangkaian penyelidikan dan penyidikan dinyatakan rampung. (ars)

Jalan Bertambah Rusak Dari Hal. 1 Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini mengatakan, penurunan kondisi jalan provinsi yang mencapai puluhan kilometer itu akibat kurangnya biaya pemeliharaan. Ia menyebutkan, biaya pemeliharaan jalan minimal Rp40 juta per Km. ‘’Karena kita tidak bisa optimal melakukan pemeliharaan jalan, karena ndak punya uang.

2019, anggaran pemeliharaannya kurang,’’ katanya.

Namun dengan program percepatan jalan tahun jamak yang mulai dilakukan 2020 mendatang, diharapkan dapat menekan laju penurunan kondisi jalan. Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp750 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan provinsi di Pulau Sumbawa.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 Km jalan provinsi dalam kondisi tidak man-

tap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. NTB dengan luas wilayah 20.153,15 Km2, memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 Km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 Km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 Km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Artinya, masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 Km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km. (nas)

Halaman 15

Penambang Liar Gunung Prabu Dikhawatirkan kembali Beraktivitas Mataram (Suara NTB) Pascapenertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Prabu Lombok Tengah, perlu ada solusi jangka pendek bagi eks penambang. Dikhawatirkan, eks penambang akan kembali beraktivitas apabila tidak ada solusi jangka pendek yang diberikan kepada bagi para eks penambang. Sekretaris Dinas ESDM NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si mengatakan solusi jangka pendek dan panjang sudah

dibicarakan bersama Penjabat Sekda NTB, belum lama ini.

“Itulah yang kemarin pernah kita bicarakan. Memang harus ada solusi jangka pendeknya untuk mengatasi ini. Ini kan persoalan-persoalan terus-terus terjadi,” kata Zainal dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Untuk solusi jangka pendek, eks penambang liar yang berada di Gunung Prabu menginginkan agar mobil dump truck dan escavator yang dimiliki diberi-

kan beraktivitas kembali.

Namun bukan untuk kembali mengangkut hasil galian tambang emas di lokasi tersebut.

Tetapi mobil dump truck dan escavator tersebut dapat digunakan untuk mengangkut batu, pasir atau tanah urug di lokasi lain. “Tapi bukan aktivitas menambang lagi. Tapi truknya bisa beroperasi, ngangkut batu atau apa di lokasi lain,” terangnya. Ia menyebut di wilayah Gunung Prabu terdapat 130 dump truck yang

Disdag NTB Canangkan Pasar Tradisional Standar SNI Mataram(SuaraNTB) Dinas Perdagangan (Disdag) NTB mencanangkan peningkatan pasar tradisioal di NTB menjadi pasar yang sesuai dengan standar nasional indonesia (SNI). Hal tersebut salah satunya untuk merespon perkembangan pembangunan yang tengah berlangsung di NTB saat ini.

Sekretaris Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menerangkan bahwa pasar yang terstandar SNI kedepan dicanangkan hanya menjual produk-produk yang memiliki kualitas standar dengan pelayanan dan fasilitas seperti kebersihan, lokasi, keamanan, kemasan produk, hingga cara pedagang menjual produknya.

“Kita akan (upayakan) menciptakan pasar tradisional yang bersih dan layak,” ujarnya, Kamis (12/12).

Saat ini Disdag NTB telah memilih tiga pasar yang akan dicoba untuk menerapkan standar SNI, masing-masing pasar Dasan Agung, pasar Pagesangan, dan pasar Cakranegara. Untuk tahun 2020, program tersebut akan dimulai di pasar Dasan Agung sebagai percontohan.

Selain itu, pasar Dasan Agung juga dipilih mempertimbangkan lokasinya yang berdekatan dengan Islamic Center NTB yang saat ini telah menjadi salah satu ikon pariwisata. Dengan begitu, pasar Dasan Agung ke depan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pasar induk

di masing-masing kabupaten/ kota jika program tersebut berhasil dijalankan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dicontohkan Nelly seperti pembangunan beberapa lapak pedagang di kawasan Pasar Dasan Agung.

“Kita sudah bangun lapak di sana untuk mendukung Islamic Center. Keberadaan Pasar Dasan Agung harus benar-benar layak dari berbagai sisi,” ujarnya.

Terkait lapak yang dibangun di Pasar Dasan Agung, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pedagag dengan maksimal. Di mana sejauh ini pasar tersebut telah dipakai untuk penjual jajanan tradisional pada pagi hari, dan pedagang suvenir khas NTB pada siang hari.

Diterangkan Nelly lapaklapak tersebut akan segera diserahterimakan kepada pihak pasar Dasan Agung dengan kepala pasar sebagai koordinator. Dengan begitu, perhatian pedagang juga diharapkan dapat tertuju pada usaha bersama meningkatkan standar di pasar Dasan Agung.

“Pasar DasanAgung kita jadikan contoh dulu, kita akan sampling bagaimana perkembangannya. Bisa tidak kita eksekusi di tengah masyarakat kita yang seperti sekarang ini,” ujarNelly. Saat ini, program tesebut masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian di pusat terkait pengalokasian anggaran.

Diterangkan Nelly program standarisasi pasar memang

menjadi program nasional dari pemerintah pusat saat ini.

Di mana seluruh alokasi dana untuk program tersebut akan berasal dari APBN. “Saat ini kita masih melobi di pusat.

Kalau pusat sudah oke, kita langsung eksekusi,” ujarnya.

Diterangkan Nelly program tersebut akan sangat bergantung kepada peran kepala pasar dan para pedagang. Untuk itu, sebelum program berjalan Disdag NTB akan menyusun program bimtek bagi kepala pasar terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan kepada para pedagang.

“Kita harus ubah mindset (pola pikir) pedagang dalam mengemas dan menyajikan produk-produk mereka di lapak.Terutama kebersihan pasar itu harus terjamin,” ujar Nelly. Selain itu, dicontohkan untuk produk-produk seperti sayur yan dijual harus selalu segar. “Jadi tidak boleh lagi ada sayur kelas tiga yang sudah layu. Syaratnya memang berat. Karena itu harus kerjasama dengan pedagangnya,” sambungnya.

Disdag NTB sendiri memastikan seluruh program tersebut akan melalui tahap uji coba dan sosialisasi. Terlebih melalui bimtek yang diberikan kepada kepala pasardan pedagang, program tersebut diharapkan dapat terwujud.

Walaupun begitu, mengingat jumlah pedagang di setiap pasar cukup banyak maka bimtek diakui akan diberikan secara bertahap. (bay)

Unram Kembangkan Tanaman Herbal Endemis di NTB Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) bersama dengan salah satu perusahaan jamu ternama di Indonesia akan mengembangkan tanaman herbal endemis di NTB. Keinginan Unram itu terbangun setelah pihak Unram menjalin kerjasama dengan mengunjungi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul beberapa waktu lalu.

Khasiat tanaman herbal yang akan diteliti dalam riset dengan perusahaan jamu yang sudah ada sejak 1951 itu adalah buncis, rumput laut, buah duwet atau jamblang dan aneka tanaman herbal endemis NTB lainnya. Selain riset, Unram dan PT Sido Muncul juga akan mengupayakan hak patennya.

“Prodi Farmasi Unram punya salah satu konsentrasi penelitian bidang tanaman herbal dan PT Sido Muncul sendiri adalah perusahaan obat herbal bertaraf modern terbesar di Indonesia yang mempunyai alatalat teknologi mutakhir dengan tenaga-tenaga profesional. Sehingga kerjasama ini

merupakan kerjasama yang prospektif dan relevan,” tutur Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., Kamis (12/12).

Prof. Husni mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi dituntut untuk berkolaborasi dengan industri hilirisasi hasil penelitian untuk memberikan nilai tambah bagi PT tersebut , institusi maupun peneliti. “Kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam penelitian merupakan strong point bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen perusahaan pada kemajuan teknologi dan memberi kesempatan pada peneliti lokal untuk menghasilkan temuan baru “ imbuhnya.

Senada dengan Prof. Husni, Dekan Fakultas Kedokteran Unram dr. Hamsu Kadriyan menerangkan Unram telah melakukan penelitian dan melakukan hak paten pada khasiat buncis untuk mencegah penyakit Diabetes Melitus (kencing manis). Selain itu telah dikembangkan pula penelitian rumput laut sebagai kosmetik dan panganan olahan serta buat duwet sebagai pencegah hipertensi (tekanan darah tinggi).

“Saat ini kami memiliki Prodi Farmasi di Fakultas

Kedokteran dan kami akan melakukan kerja sama dengan Sido Muncul untuk mengembangkan khasiat dari bahan alam agar bisa dinikmati oleh masyarakat,” urainya.

Sementara itu, Irwan Hidayat selaku Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul berkata bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan upaya untuk mengembangkan pengobatan herbal berbahan lokal Indonesia.

Dia berharap agar mahasiswa yang bergerak di bidang pengobatan maupun farmasi tertarik dengan jamu.

“Saya ingin mahasiswa paham dengan obat-obat alam dan dapat mengembangkannya sebagai obat di masyarakat karena saya yakin ke depannya orang akan memilih untuk menjaga kesehatan dibanding mengobati,” katanya. Irwan juga menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menjadi rintisan untuk mengembangkan jamu tradisional yang diminat dan dipercaya masyarakat. (dys)

Sebelas Pejabat Berkompetisi Jadi Kepala OPD Dari Hal. 1 Sedangkan tujuh pejabat Pemprov NTB yang telah mendaftar untuk dua jabatan tersebut adalah Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE, ME dan Kepala Bidang Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan Disperin NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Pd untuk jabatan Kepala Disperin NTB.

Sedangkan untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB, antara lain Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si dan Kepala

Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH. Pendaftaran secara online masih dibuka sampai 18 Desember mendatang. Selanjutnya penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 5 - 19 Desember.

Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 20 Desember. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan 21 Desember 2019. (nas)

Warga Terima Pembayaran Lahan Dari Hal. 1 Namun sampai saat ini yang sudah terbayar mencapai sekitar Rp226 miliar. Sisanya akan dituntaskan di tahun 2020 mendatang. Karena memang ada kekurangan anggaran pembebasan.

Di mana alokasi anggaran yang disiapkan, ternyata masih kurang dari kebutuhan.

Sehingga anggaran pembebasan lahan akan disiapkan ditahun 2020 mendatang.

Yang dibayar ditahun 2020 ini

pun rata-rata masih ada persoalan. Misalnya, pemilik masih keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah. Sesuai hasil apraisal yang ada. Sehingga mengajukan keberatan.

Ada juga lahan yang masih bersengketa hak warisnya.

Sehingga proses pembayarannya ditunda sampai menunggu sengketa lahannya selesai. ‘’Yang akan dibayar tahun depan ini rata-rata lahan yang masih bermasalah. Apakah itu ada keberatan soal harga

lahan maupun ada sengketa hak waris atas lahan tersebut,’’ ujarnya.

Namun yang pasti, proses pembebasan lahan akan terus berjalan dan memang harus tuntas. Mengingat, pembangunan jalur by pass LIA-KEK Mandalika tersebut merupakan proyek pusat yang harus dituntaskan. Guna mendukung pengembangan kawasan The Mandalika, yang tahun 2021 mendatang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event balap MotoGP. (kir)

dimiliki warga setempat termasuk alat berat, escavator.

“Itu hanya di Gunung Prabu saja,” sebutnya.

Sedangkan untuk solusi jangka panjang untuk mengatasi PETI yang ada di NTB, kata Zainal, Pemda sedang mengusulkan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namun khusus untuk Lombok Tengah, sudah tertutup untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun IPR logam.

Karena Perda RTRW Lombok

Tengah tidak memperbolehkan adanya tambang mineral logam. Sedangkan di Lombok Barat, masih diperbolehkan adanya IPR logam.

Solusi jangka panjang untuk PETI ini bukan hanya tanggungjawab Dinas ESDM. Tetapi OPD lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD lainnya juga perlu terlibat. “Kemarin sudah mulai kita bahas,” tandasnya. (nas)

Penyidik Awasi Penanganan Kerugian Kasus Bibit Bawang Bima Mataram (Suara NTB) Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sedikit menahan diri untuk melanjutkan penyelidikan kasus bibit bawang Bima 2016. Sementara penanganan kasus itu diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Bima untuk proses penagihan kerugian negara senilai Rp2,3 miliar.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat memastikan, kasus pengadaan bibit bawang merah itu masih berlanjut. Namun untuk sementara Polda NTB menyerahkan penanganannya ke Inspektorat Bima karena ada kesanggupan untuk menagih kerugian negara Rp2,3 miliar tersebut.

“Kami masih menunggu penagihan yang dilakukan Inspektorat Bima kepada penyedia bibit atau rekanan pemenang proyek tersebut. Sekarang Inspektorat lagi tagih. Katanya sebagian sudah dikembalikan oleh penyedia. Kita tunggu karena mereka beralasan ada kekeliruan saat penagihan dulu,” ungkap Syarif.

Ia menegaskan nilai kerugian sebesar itu berdasarkan temuan Itjen Kementerian Pertanian RI. Temuan itu dibebankan kepada dua penyedia atau rekanan pemenang lelang.

“Sesuai temuan, agar mengembalikan kerugian negara Rp2,3 miliar tersebut. Kami belum tahu berapa yang sudah dikembali-

kan oleh penyedia. Belum diinfokan oleh Inspektorat Bima,” ungkapnya.

Hanya saja, penagihan ini terbilang sangat terlambat.

Karena temuan ini sudah dua tahun lalu. Sementara, aturan mengharuskan pihak yang dibebankan mengganti kerugian negara diberikan waktu untuk mengembalikan 60 hari sejak temuan. Informasi didapatnya, Inspektorat beralasan penyedia sudah mengembalikan sejak temuan. Hanya saja, masih sebagian sudah diselesaikan, sisanya masih dicicil.

Meski penagihan kerugian negara sedang berlangsung, Syarif memastikan penyelidikan kasus tersebut masih berlanjut. Ia enggan mengomentari terkait peluang kasus tersebut dihentikan. Intinya penyelidikan kasus masih tetap berjalan.

“Kalau tidak dikembalikan berarti ada kerugian negara.

Kita akan usut di situnya (Kerugian),” tandasnya.

Sebagai ulasan, Kabupaten Bima tahun 2016 lalu mendapat suplai anggaran untuk Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Bawang Merah.

Tahap pertama pagu anggarannya Rp26.062.484.000. Pemenang tendernya PT. LB beralamat di Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp24.345.916.000. Sementara pada tahap kedua, pagu anggarannya Rp16.170.000.000. Proyek tersebut dimenangkan PT. QPI beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan harga penawaran Rp16.112.775.000. (ars)

Musrenbang, Perempuan dan Difabel Dari Hal. 1 Musrenbang khusus melibatkan perempuan, ternyata hasilnya sangat positif.

Karena ternyata ada banyak ide, masukan positif dan penting yang bisa diserap dari para perempuan menjadi bahan dalam merancang sebuah program pembangunan. ‘’Hal-hal kecil yang tidak kami (laki-laki) pikirkan, ternyata dipikirkan perempuan. Dan juga, hal-hal kecil itu sangat mendasar,’’ kata bupati yang didampingi Kabag Humas Setda KLU, Mujadid Muhas, MA. Begitu juga pelibatan difabel dalam Musrenbang. ‘’Kami ingin menyerap aspirasi dari mereka (difabel) dalam menyusun program. Sehingga program yang kami rancang, berdasarkan kebutuhan mereka (difabel).’’

Ide-ide kreatif dalam merancang program. Mulai dari pelibatan kaum peremuan,

kaum difabel dan elemen-elemen lainnya, mengantarkan KLU terpilih sebagai Kabupaten Perencana Terbaik II tingkat nasional tahun 2017 yang lalu. ‘’Program-porgram yang kami rancang, sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat,’’ jelasnya.

Dalam forum silaturahmi tersebut, bupati juga megungkapkan sejumlah pencapaian positif di KLU, terutama pascagempa yang meluluhlantakkan kabupaten termuda di NTB itu. Di sektor pariwisata misalnya. Dari waktu ke waktu angka kunjungan wisatan ke KLU, khususnya ke tiga gili (Trawangan, Meno dan Air), mengalami peningkatan yang signifikan. ‘’Menjelang pergantian tahun (dari 2019 ke 2020), kami optimis kunjungan akan meningkat tajam,’’ ujarnya optimis. Bahkan dikhawatirkan 430 hotel dengan kapasitas 2.750-an kamar itu, berpeluang penuh. (*)

Menghijaukan Kembali NTB dari Sumbawa Dari Hal. 1 Namun juga menumbangkan kesempatan generasi masa depan untuk melihat indahnya hutan kita,’’ kata gubernur.

Gubernur mengimbau masyarakat untuk belajar mencintai dan menghargai pohon serta lingkungan.

Sebab, kadang kebahagiaan itu muncul, hanya dengan melihat indahnya hutan dengan pohon yang menjulang tinggi.

Dr.Zul menegaskan bahwa masyarakat tidak harus menunggu bupati, gubernur dan presiden untuk menghijaukan NTB. Masyarakat bisa memulai dari diri sendiri, keluarga atau masyarakat terdekat. Sebab katanya, dengan adanya media sosial seperti saat ini, banyak yang mengeluhkan masalah di sekitar.

Namun, jarang yang mulai mencari solusi terhadap masalah tersebut. ‘’Mudah-mudahan melalui gerakan ini, dalam waktu yang

tidak terlampau lama, kita bisa tersenyum menyaksikan NTB hijau kembali,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs.H.Mahmud Abdullah menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mendukung gerakan menghijaukan NTB. Ia mengatakan, Pemda Sumbawa telah mencanangkan program tanam pohon untuk mengembalikan fungsi hutan. ‘’Kami coba dengan menanam sengon. Karena umur sengon ini enam tahun, tentu tidak ada petani yang mau menanam itu, karena hasilnya tunggu enam tahun. Kami sikapi dengan menanam di bawahnya pohon porak,’’ katanya.

Pada pencanangan itu, gubernur menyerahkan kredit usaha tunda tebang kepada enam kelompok senilai Rp6,6 miliar dan bantuan hibah kepada seluruh kelompok di 10 desa di Kabupaten Sumbawa, senilai Rp3,2 miliar. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 13 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPOM dan TP PKK Provinsi NTB Bersinergi untuk Menjaga Keamanan Pangan Keluarga

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Kepala BBPOM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih.,Apt.MH saat pembukaan acara

Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc saat menyampaikan sambutan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyampaikan materi tentang “mengenal dan mencegah stunting dengan pangan yang aman dan bergizi”

Foto bersama narasumber dan peserta kan/ melaksanakan KIE terkait peningkatan keamanan pangan obat dan makanan sampai ke keluarga adalah dengan metingkat keluarga maupun indi- manfaatkan potensi yang ada vidu karena PKK memiliki kad- dengan memanfaatkan peran er dari sampai ke tingkat Desa. yang dimiliki. Tak hanya itu, Oleh karena itu tujuan dari bermitra dengan OPD terkait Penyuluhan kepada PKK ad- dan memberdayakan kaderalah untuk meningkatkan ke- kader PKK menjadi salah satu mampuan kader PKK untuk kunci percepatan peningkatan memberikan sosialisasi ten- keamanan pangan keluarga. tang keamanan pangan pada ”Saya yakin ibu-ibu sudah mendapat informasi yang banseluruh masyarakat NTB. Dalam sambutannya Ket- yak dan dapat memotivasi kita ua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. semua serta menjamin keNiken Saptarini Widyawati amanan pangan, kesehatan Zulkieflimansyah, SE, M.Sc kita semua dan keluarga di rusaat membuka kegiatan terse- mah,” ungkap Niken.

Selain Ibu Niken Zulkieflibut mengatakan, sebagai penggerak PKK, peran PKK mansyah sebagai Keynote adalah memotivasi orang tua Speaker, pada penyuluhan kepaatau keluarga agar membuat da kader PKK ini juga ada dua sendiri jajanan atau kudapan Narasumber lainnya yaitu Kebagi anak-anak. Selain itu, pala BBPOM di Mataram mentugas lain PKK adalah memo- yampaikan materi Keamanan tivasi orang tua dan keluarga Mutu dan Gizi Pangan dan Kemelaksanakan PAAR (Pola pala Dinas Kesehatan Provinsi Asuh Anak dan Remaja) NTB menyampaikan materi dalam pemberian makanan Mengenal dan Mencegah Stunting dengan Pangan yang Aman, yang aman dan bergizi.

Bagi Niken, kunci percepatan Bermutu dan Bergizi . (ris/*)

Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar acara Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Keamanan, Mutu serta Gizi Pangan bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi NTB. Kegiatan berlangsung di Gedung PKK NTB, Selasa (10/12).

Kepala BBPOM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih.,Apt.MH dalam laporan penyelenggaraan mengatakan, ada sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan untuk masyarakat di NTB. Beberapa kegiatan diantaranya Program Desa Pangan Aman, Pasar Bebas dari Bahan Berbahaya, Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah serta intensifikasi pengawasan pangan pada hari besar keagamaan.

Tim penggerak PKK adalah mitra strategis BBPOM di Mataram untuk dapat menerus-

Kepala BBPOM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih.,Apt.MH saat menyampaikan materi tentang keamanan, mutu dan gizi pangan

Kepala BBPOM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih.,Apt.MH menyampaikan laporan kegiatan

Kebijakan Penghapusan UN Perlu Diperjelas Mataram (Suara NTB) Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 dan akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mendapat sambutan beragam dari praktisi dan pemerhati pendidikan di NTB. Meski demikian, tetap dibutuhkan pemetaan kompetensi untuk mengetahui kemampuan siswa. Selain itu teknis pengganti UN perlu diperjelas.

Ketua Badan Akreditas Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., pada Kamis (12/12) mengatakan, jika UN ditiadakan, masih diperlukan satu mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan siswa di seluruh wilayah Indonesia.

Suyanto berharap Asesmen Kompetensi Minimum yang dimaksudkan oleh Mendikbud bisa berhasil dengan baik apa lagi ditambah

dengan Survei Karakter yang mungkin masih belum dikenal oleh sebagian besar guru. “Yang biasa guru lakukan adalah penilaian sikap, di mana instrumennya dibuat sendiri dan belum teruji validitas maupun reliabilitasnya. Kita tunggu saja bagaimana pelaksanaannya ke depan, semoga bisa memperbaiki mutu pendidikan kita,” harapnya.

Pengamat pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., mengatakan, sebuah metode tergantung pada tujuan dan luaran atau output yang hendak dicapai. Ia belum bisa memberikan pandangan yang mendalam terkait asesmen kompetensi karena belum mengetahui bentuknya. “Kita tahu bahwa realitas pelaksanaan pendidikan kita nyata terjadi disparitas antara kota dan desa. Jika kompetensi minimum diukur menggunakan standar yang sama maka sudah pasti tidak fair karena siswa di desa akan tertinggal jauh. Ketertinggalan siswa di desa bukan karena mereka tidak punya kompetensi, melainkan stan-

dar nasional pendidikan yang mereka terima belum utuh,” katanya.

Menurutnya, kurikulum yang lama tentang internalisasi kompetensi afektif sudah cukup tepat. Hanya saja, kelemahan kurikulum yang lama tidak menyertakan metode bentuk tes mengukur kelulusan nilai afektif. “Jadi, saya belum bisa mengkritisi secara mendalam karena belum tahu landasan filosofis dari penghapusan UN dan diganti dengan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, menyoroti terkait UN yang menjadi pemetaan kualitas secara nasional untuk mengetahui kualitas pendidikan daerah. “Kembali ke tujuannya. Mestinya ada tindaklanjutnya, agar yang meraih nilai rendah menjadi lebih baik. Untuk mengetahui peta setiap daerah apa alat yang digunakan untuk itu. Apapun bentuknya yang penting adalah tindak lanjut dari hasil itu,” ujar Rumindah. (ron)