Edisi Senin 13 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 13 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 56 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars/ist)

RAPAT PLENO - Suasana hari terakhir rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi, Minggu (12/5). Secara umum situasi Pemilu di NTB jurdil, transparan dan demokratis.

Sementara, suasana mengawali rapat pleno tingkat Provinsi NTB beberapa waktu lalu (foto kanan).

Pemilu di NTB Berlangsung Sangat Transparan, Jurdil dan Demokratis Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 05:01

12:16

15:36

18:09

19:20

“Soal asas, Pemilu kita saya rasa sudah sesuai. Jujur, adil dan transparan, ini bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di NTB,’’ kata Ketua KPU NTB, Suhardi Soud ditemui di sela-sela rekapitulasi suara Minggu (12/5) di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Soal asas jurdil dan transparan, diisyaratkannya sudah terjadi pada saat tahapan, mulai dari proses pencoblosan sampai dengan perhitungan suara dan rekapitulasi di semua tingkatan. Termasuk proses rekapitulasi di tingkat provinsi, meski akhirnya diperpanjang

sejak Kamis (9/5) hingga Minggu (12/5).

Rekapitulasi di tingkat KPU NTB itu, menandai proses akhir di tingkat provinsi setelah tuntas sejak di TPS, PPK dan pleno di KPU Kabupaten dan Kota. ‘’Nah, kenapa harus direkap secara berjenjang?

Itu kan bagian dari tahapan transparansi dan akuntabilitas. Apabila ada problem di TPS, maka selesaikan di tingkat TPS. Jika tidak, lanjutkan di tingkat kecamatan. Kalau belum selesai, maka penyelesaiannya di tingkat kabupaten.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Mari Rajut Kebersamaan RANGKAIAN Pemilihan Umum (Pemilu) yang cukup menguras energi, khususnya di NTB, akhirnya tuntas pada Minggu (12/ 5) kemarin. Polda NTB mengeluarkan maklumat imbauan kepada semua komponen masyarakat tanpa terkecuali, agar kembali merajut kebersamaan. Hasil yang sudah keluar sesuai proses rekapitulasi yang transparan, hendaknya diterima sebagai produk demokratis.

Melalui siara pers diterima Suara NTB, Kapolda NTB Brigjen Pol. Nana Sudjana mengimbau kepada masyarakat Bersambung ke hal 11

Nasdem Rebut Kursi Terakhir Dapil NTB II Mataram (Suara NTB) Masuknya suara dari Kabupaten Tengah (Loteng) dalam rapat pleno rekapitulasi suara KPU Provinsi NTB menjadi babak terakhir dari dinamika penentuan dalam perebutan kursi anggota DPR RI dari Dapil NTB II (Pulau Lombok).

Kursi ke delapan yang diperebutkan oleh dua partai yakni antara PAN dan Partai Nasdem, pada akhirnya menjadi milik Partai Nasdem setelah berhasil mengungguli perolehan suara PAN dengan selisih suara sebesar 2.940 suara.

Partai Nasdem berhasil mengantongi dukungan sebesar 19.864 suara di Loteng. Dengan perolehan suara itu, Nasdem memiliki total perolehan sebesar 113.395 suara.

Sementara PAN yang berharap dengan masuknya suara dari Loteng, akan mampu mengungguli Nasdem. Namun dengan perolehan suara dari Loteng yang masuk untuk PAN sebesar 35.935 suara, belum mampu mendongkrak partai berlambang matahari terbit itu untuk mengunci kursi terakhir dapil NTB II. Total suara PAN sebesar, 110.455 suara.

Adapun Caleg yang akan melenggang ke Senayan dari Partai Nasdem adalah M. Syamsul Luthfi setelah memastikan diri meraih suara terbanyak dari semua Caleg Nasdem. Perolehan suara kakak kandung mantan Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu mampu mengungguli perolehan suara Caleg patahana, Dr. Kurtubi.

Sementara tujuh Caleg lainnya yang mewakili masyarakat NTB ke Senayan yakni, H. Bambang Kristianto dari Partai Gerindra, Suryadi Jaya Purnama dari PKS. Sari Yuliati dari Partai Golkar, H. Rachmat Hidayat dari PDIP, Nanang Samodra dari Partai Demokrat, Helmy Faishal Zaini dari PKB, dan Hj. Wartiah dari PPP. Sementara itu dari Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) dari hasil rekapitulasi suara KPU di semua daerah di Pulau Sumbawa, Bersambung ke hal 11

Kemenhub Bangun Pelabuhan Gili Trawangan Nana Sudjana (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/staklimkediri)

KEMARAU - Sebagian besar wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Tampak pada peta bagian legenda titik berwarna merah merupakan wilayah yang sudah masuk musim kemarau. Dan wilayah dengan titik hijau belum masuk musim kemarau.

Sebagian Besar Wilayah NTB Dilanda Kemarau

Tagihan Piutang Masih Minim TOTAL piutang mengendap PT. Gerbang NTB Emas (GNE) mencapai Rp6,6 miliar. Namun jumlah yang tertagih masih minim, berkisar pada angka ratusan juta rupiah.

Salah satu penunggak yang melunasi adalah PDI Perjuangan NTB dan sejumlah pengusaha lain. ‘’Kalau total yang masuk dengan potensi bayar ada sekitar Rp500 juta-an,’’ sebut Direktur PT. GNE, Syamsul Hadi kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Sejak menjabat sebagai direktur beberapa pekan lalu, Bersambung ke hal 11 Syamsul Hadi

Mataram (Suara NTB) Hasil monitoring BMKG Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar) menunjukkan, sebagian besar wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Hal ini terpantau dari monitoring curah hujan pada 3 dasarian berturutturut yang kurang dari 50 milimeter (mm).

Kepala Seksi Data dan In-

(Suara NTB/ist)

formasi BMKG Stasiun Klimatologi Kediri Lobar, Luhur Tri Uji Prayitno, SP yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (12/ 5) menjelaskan, meskipun sebagian besar wilayah NTB sudah dilanda kemarau. Tetapi ada juga wilayah yang belum memasuki musim kemarau. ‘’Sebagian besar di wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau,’’ katanya.

Luhur menjelaskan, setiap wilayah di NTB awal masuknya musim kemarau berbedabeda. Setiap wilayah dibagi menjadi Zona Musim atau yang di sebut ZOM. Di NTB terdapat 21 ZOM. Awal Musim Kemarau (AMK) di NTB berkisar antara Maret dasarian kedua sampai dengan Mei dasarian pertama ( Maret II - Mei I).

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Pelabuhan Gili Trawangan tahun 2019 ini.

Rencananya, Pelabuhan Gili Trawangan akan lebih bagus dari Pelabuhan Lembar.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan NTB, Muhammad Syakaruddin menyebutkan, pembangunan Pelabuhan Gili Trawangan direncanakan dua tahun anggaran. Tahun 2019, Kemenhub akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar.

Pelabuhan yang akan dibangun akan dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran dan ruang pertemuan. ‘’Mungkin ruang terminalnya di atas laut juga. Dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman. Pelabuhan ini lebih bagus dengan Lembar,’’ kata Syakaruddin dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

Ia mengatakan, pembangunan Pelabuhan Gili Trawangan ini untuk mendukung pariwisata Lombok khususnya tiga gili yang ada di Lombok Utara. Dalam kondisi normal, ribuan wisatawan dari Bali berkunjung ke Gili Trawangan.

Syakaruddin menjelaskan, proyek ini sedang dalam proses tender. Pihaknya belum mengetahui secara detail kapan akan mulai dikerjakan karena ditangani langsung Kemenhub. Namun untuk pengerjaan tahap pertama, akan dibangun dermaga beton dan dermaga apung.

Bersambung ke hal 11

Transformasi Digital, Program Prioritas Tahun 2020 Usulan Diskominfotik NTB PROGRAM prioritas tahun 2020 yang diusulkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Hotel Sangrila Jakarta, Kamis-Jumat (9-10/5-2019) adalah Transformasi Digital, terkait dengan kegiatan pertama, pemenuhan layanan akses internat bagi masyarakat di

area blank spot. Dan ke dua, adalah penguatan kapasitas SDM keamanan Siber. ‘’Kedua kegiatan tersebut memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian Misi ke dua : Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr, H.Zulkieflimansyah-Dr. Hj.Siti Rohmi Djalilah (Zul – Rohmi), yakni NTB Bersih dan Melayani, melalui transformasi reformasi birokrasi yang berkiner-

ja tinggi, berintegritas, bersih dari KKN dan berdedikasi. Serta Misi ke enam : NTB Aman dan Berkah,’’ ujar Plt. Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH, kepada Suara NTB, Minggu (12/5).

Ketersediaan internet atau infrastuktur digital dalam konteks layanan publik merupakan kebutuhan dasar. Demikian juga

keamanan siber sebagai gerbang lalulintas informasi, akan sangat menentukan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus barometer kemajuan suatu daerah. Berita hoaks, peretasan/ perusakan sistem informasi (hack), Bersambung ke hal 11

I Gede Putu Aryadi

(Suara NTB/ist)

04:51

Mataram (Suara NTB) Akhirnya, tahapan rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi NTB berakhir. Penyelenggara menarik kesimpulan secara umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD dan DPD memenuhi asas jujur adil (jurdil), sangat transparan dan demokratis.

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Kelurahan Masih Bingung SISTEM pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan belum selesai. Tiga instansi berbeda persepsi dengan mekanisme pelaporan tersebut. Dibutuhkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaporan untuk memudahkan petugas di kelurahan.

Camat Ampenan, Muzakir Wallad menyampaikan, perbedaan persepsi antara Badan Keuangan Daerah, Bagian Layanan Pengadaan serta Insepktorat terhadap mekanisme pelaporan pertanggungjawab penggunaan angga(Suara NTB/cem) ran justru membingungkan Muzakir Wallad kelurahan sebagai penerima bantuan. Sebagai contoh, Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram memiliki pendapatan untuk belanja di bawah Rp50 juta, cukup kwitansi tanpa SPK. Sementara, BKD dan Inspektorat memiliki pendapat berbeda.

Ketidakjelasan sistem pertanggungjawaban ini akan membingungkan kelurahan. Oleh karena itu, dibutuhkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. “Kalau Perwal itu hanya memuat dan menyalin Permen dikeluarkan sebelumnya. Dibutuhkan itu juklak dan juknis,” kata Muzzakir dikonfirmasi pekan kemarin. Termasuk swakelola pengerjaan fisik untuk peningkatan sarana – prasarana, Balap sambung Muzakir memberikan empat model yang diserahkan sepenuhnya ke kelurahan memilih menggunakan pola mana saja. Sementara, program yang lain tinggal dieksekusi berdasarkan hasil musyawarah lingkungan.

Mantan Lurah Banjar ini mengatakan, dana kelurahan adalah produk baru. Meski demikian, dana itu sangat dibutuhkan oleh kelurahan sepanjang tidak ada kepentingan politik. Selama ini, kelurahan dituntut berinovasi memberikan pelayanan. Sementara, keinginan percepatan tidak pernah didukung oleh peningkatan anggaran.

“Selama ini anggaran yang ada tidak pernah naik. Sementara, kelurahan dituntut berinovasi untuk memberi pelayanan,” kritiknya. Dalam pengelolaan dana kelurahan, kecamatan berfungsi sebagai kuasa pengguna anggaran.

Artinya, pengawasan melekat berada di kelurahan. Muzakir mengingatkan lurah agar pengerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dia tidak akan menyetujui atau mencairkan uang bila pengajuan tidak sesuai. “Saya mengedepankan prinsip kehati-hatian,” demikian kata dia. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rp2 Miliar Dana Korban Gempa Mengendap di BPBD Mataram (Suara NTB) – Sekitar Rp2 miliar lebih dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Tak validnya data korban sasaran penerima bantuan menjadi pemicu dana tidak dapat terealisasi dengan cepat.

Pejabat Pembuat Komitmen yang juga Sekretaris Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki mengatakan, sebenarnya dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening BPBD bukan mengendap. Tetapi dana itu tidak dapat dilanjutkan karena data

yang tidak valid. Misalnya, pengajuannya ganda, nomor induk kependudukan ganda, beda nama beda nomor induk kependudukan, kerusakan tidak sesuai fakta dan satu kepala keluarga mengajukan lebih dari satu dan lain sebagainya.

“Saat ini, kami sedang validasi faktual, agar bantuan

tepat sasaran,” kata Jack, sapaan akrabnya dikonfirmasi pekan kemarin. Pengerjaan rumah tahan gempa baik itu rumah instans sederhana sehat dan rumah instans konvensional telah dikerjakan.

Pemerintah kata dia, ingin mempercepat termasuk fokus mendalami data yang me-

mang harus divalidasi agar semua bantuan tepat sasaran.

BPBD saat ini juga sedang mempersiapkan surat keputusan (SK) pemutakhiran terhadap SK Walikota sebelumnya. Langkah ini menurut dia, harus diambil sikap tegas. Jika tidak berkonsekuensi terhadap bantuan tidak tepat sasaran.

“Kami harus tegas agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, validasi berjalan paralel dengan rehab dan rekon oleh fasilitator yang direkrut

beberapa waktu lalu. Adapun dana Rp2 miliar yang belum ditransfer oleh BPBD ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas) hanya mengedepankan prinsip kehati – hatian mengingatkan informasi beredar bantuan tak tepat sasaran.

“Saya kira logis kalau memastikan bantuan tidak tepat sasaran dan dipastikan layak untuk mendapatkan bantuan,” tambahnya. Secara detail penyebab serta proses validasinya sepenuhnya berada di BPBD. Sejauh ini, ia belum menerima laporan. (cem)

Masih Diabaikan SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mengaku prihatin dengan tren meningkatnya angka pengangguran di Kota Mataram. Hal ini perlu menjadi pemikiran serius Pemkot Mataram. ‘’Kalau kita lihat sistem kepemimpinan di Kota Mataram, otomatis angka pengangguran akan bertambah tahun depan,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (12/5).

Harusnya, lanjut Fuad, Walikota dan Wakil Walikota Mataram punya inovasi bagaimana mengurai angka pengangguran ini. Dia berharap Pemkot Mataram segera mengambil langkah-langkah strategis menyikapi bertambahnya angka pengangguran ini. Pemkot Mataram jangan membiarkan masyarakat, terutama lulusan SMA sederajat maupun lulusan perguruan tinggi, menggantungkan mimpi menjadi ASN. Fuad menyadari bahwa kuota menjadi ASN tidak banyak. Kesempatan kerja menjadi ASN sangat tidak sebanding dengan jumlah pengangguran terbuka yang ada di Kota Mataram. Sayangnya, pola pikir masyarakat ‘’selalu ingin menjadi ASN’’. Sehingga, pekerjaan selain menjadi ASN tidak terlalu dihiraukan. ‘’Ini kan sebentar lagi kita akan Pilkada. Saya harap siapapun yang akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota nantinya dapat memikirkan masalah pengangguran ini,’’ demikian politisi PDI Perjuangan ini.

Fuad menilai, bahwa masalah pengangguran ini masih diabaikan oleh Pemkot Mataram. Padahal, jajaran Pemkot Mataram kerap melakukan studi banding terkait pengangguran ke daerah-daerah lain. ‘’Jadi anak-anak kita, masukkan dia BLK, kursuskan dia, studi bandingkan mereka. Misalnya ke Cibaduyut, sentra sepatu, baru di sini berikan pembinaan khusus.

Entah itu bagaimana menyiapkan modal dan lain sebagainya,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini.

Selama ini, masyarakat berupaya ke luar dari pengangguran. Banyak yang mulai membuka usaha sendiri. Namun yang masih menjadi keluhan, masyarakat sulit mengakses bantuan permodalan dari pemerintah. ‘’Jadi yang dapat itu-itu saja,’’ cetusnya. Sebenarnya, sambung Fuad, masih banyak peluang usaha di Kota Mataram yang dapat membantu mengatasi persoalan pengangguran.

Lahan-lahan kosong dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan dengan pola bongkar pasang. ‘’Sehingga tidak terkesan kumuh,’’ ucapnya. Selain itu, melalui jalur formal, harus ada intervensi dari Pemkot Mataram kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram. Sehingga, lulusan SMA sederajat yang sudah dibina di BLK, dapat langsung disalurkan untuk bekerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di Mataram. (fit)

Fuad Sofian Bamasaq

(Suara NTB/cem)

HIDROPONIK - Tanaman hidroponik tengah dikembangkan di Kota Mataram. Pola tanam seperti ini jadi alternatif yang bisa dikembangkan oleh masyarakat yang bermukim di perkotaan mengingat semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi.

Pengelola Makanan Siap Saji Ditegur Mataram (Suara NTB) – Tidak saja warung makan yang tak mengindahkan surat edaran atau imbauan Walikota. Pengelola makanan siap saji turut melakukan hal serupa.

Mereka berjualan secara demonstratif. Satpol PP Kota Mataram pun menegur, jika kembali terjadi pelanggaran akan dilakukan tindakan tegas.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyampaikan, aktivitas warung makan, kafe, restauran dan

pengelola makanan siap saji turut dilakukan pengawasan.

Pengawasan difokuskan di pusat perbelanjaan serta gerai lainnya. Pihaknya menemukan pengelola makanan siap saji secara demonstratif melayani pembeli, sehingga dilakukan peneguran.

“Kita langsung tegur dan panggil pimpinannya,” kata Bayu dikonfirmasi pekan kemarin. Beberapa pengusaha diakui Bayu, memiliki kesadaran untuk menutup usaha

mereka. Mereka kembali beraktivitas mulai pukul 17.00 wita – 05.00 wita. Langkah ini diapresiasi karena pengusaha memahami aturan dikeluarkan oleh pemerintah.

Terhadap pengelola makanan siap saji yang membandel langsung diminta memasang tirai. Dan, manajemennya dipanggil untuk menandatangani surat pernyataan. “Mereka berjanji akan segera mematuhi aturan dan mengupayakan pelayanan

take way,” tandasnya.

Pengawasan oleh aparat penegak Perda tak mudah.

Apalagi pelaksanaan ibadah puasa masih berjalan minggu pertama Ramadhan. Biasanya pengawasan kendor memasuki minggu ketiga dan keempat Ramadhan. Kata Bayu, pihaknya akan tetap melakukan patroli memantau aktivitas pemilik warung makan, kafe, restauran dan makanan siap saji di Kota Mataram.

“Insya Allah sampai akhir

puasa Satpol PP ndak akan bosan – bosan lakukan pengawasan,” ujarnya. Langkah persuasif oleh Pol PP sekaligus sebagai peringatan bagi pengelola makanan siap saji, pemilik warung makan maupun kafe.

Pihaknya akan menindak tegas pengusaha atau pemilik rumah makan yang tetap membandel membuka usaha mereka dengan cara demonstratif maupun prontal. “Sekali lagi ditemukan pelanggaran kita tindak tegas,” demikian kata Bayu. (cem)

Bangun Kantor Baru

Walikota Segera Bertemu dengan DPRD Mataram (Suara NTB) – Dua opsi sedang dipikirkan oleh Pemkot Mataram, untuk pembiayaan kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Yakni, pembiayaan melalui multiyear atau meminjam uang ke pihak ketiga. Kepastian sumber pembiayaan akan dibahas bersama DPRD. Demikian disampaikanWalikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi pekan kemarin.

Dikatakan Walikota, opsi peminjaman pembiayaan ke pihak ketiga selama ini tidak pernah dilakukan oleh Pemkot Mataram. Pertimbangannya melihat beban serta besarnya pengembalian yang harus dikembalikan. Selain itu, peminjaman ini tidak mudah dan nilai berat.

Kemungkinan peluang pembiayaan yang bisa dilakukan dengan sistem multiyear.

Artinya, pengerjaan dilakukan dua tahun anggaran. Rekanan membiayai proses pengerjaan hingga selesai.

“Kalau pinjaman berat dan tidak mudah,” ungkapnya.

Dengan pola multiyear sambungnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram, masih sehat dan sanggup membiayai. Kondisi finansial sehat itu sehingga Pemkot Mataram, mendapatkan penghargaa dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pihaknya sanggup mengalokasikan dua

tahun anggaran supaya tidak ada program prioritas lainnya tergeser atau tertunda. Program prioritas dimaksud penyelesaian monumen dan pembuatan taman hijau mulai dari gerbang pintu masuk hingga monumen. “Jangan sampai dipaksakan malah program lain di OPD tergeser,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan kantor Walikota dinilai penting. Kondisi kantor saat ini sudah tidak representatif lagi.

Konstruksi bangunan sudah lama, termasuk minimnya lahan parkir. Kondisi kantor tambah parah setelah diguncang gempa bulan Juli 2018 lalu.

Sejauh ini, proses pengerjaan kantor masuk tahap penyiapan detail engineering design (DED). Dokumen perencanaan ini segera diajukan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk segera ditender. “Kemungkinan DED sudah ditender,” tambahnya.

Paling penting dipersiapkan oleh Walikota ialah harus segera

melakukan pembahasan serta meminta persetujuan awal dari legislatif. Kembali disampaikan, sistem pembayaran dan pengerjaan jika memungkinkan dicicil selama lima tahun. Tetapi aturannya, sistem multiyear hanya boleh dilakukan selama masa jabatan kepala daerah.

Seperti diketahui, anggaran dibutuhkan untuk pembangunan kantor walikota sekitar Rp175 miliar. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejauh ini, belum ditentukan mekani s m e pengerj a a n maup u n p e m bayarannya. (cem)

H. Ahyar Abduh

(Suara NTB/dys)

TAKJIL - Melatih mental berwirausaha, mahasiswi UIN Mataram berjualan takjil selama Ramadhan di depan kampusnya.

Latih Mental Berwirausaha

Mahasiswa UIN Mataram Jual Aneka Takjil Mataram (Suara NTB) Selain ladang pahala, bulan Ramadhan juga menjadi sumber rezeki bagi umat muslim.

Peluang itulah yang ditangkap sekelompok mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Selama bulan Ramadhan ini, mereka memanfaatkan momen tersebut untuk berjualan aneka macam takjil. Setiap sore mereka membuka lapak jualan persis di depan kampus 1 UIN Mataram. “Selain untuk menambah kas organisasi, hal ini juga kita lakukan sebagai pembelajaran bagi para anggota untuk berwirausaha,” ucap Etikayanti selaku Ketua Umum Kohati Komisariat Fakultas Dakwah.

Baginya jiwa kewirausahaan perlu ditanamkan dalam setiap diri anggota, agar mereka terlatih untuk mandiri. Takjil yang dijual seperti es teler. “Untuk hari ini kita baru jualan es saja, tapi besok kita juga akan men-

jual aneka jajanan,” terang Mega, salah satu mahasiswi.

Kegiatan wirausaha ini akan berlangsung selama Ramadhan sembari menunggu sebelum para mahasiswa menghadapi ujian akhir semester. Di hari pertama pertama jualan, takjil yang terjual lumayan untuk mereka yang baru memulai berlatih berwirausaha.

Dia mengatakan keuntungan dari usaha ini akan digunakan untuk mengadakan agenda-agenda organisasi ke depannya.

“Walaupun labanya terbilang tidak begitu banyak, tapi kami senang bisa menghasilkan dana dari usaha sendiri,” tuturnya.

Selain untuk menanamkan jiwa wirausaha, kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan kekompakan diantara para mahasiswa Kohati Komisariat Fakultas Dakwah. “Insya Allah kalau sudah kompak, kami yakin akan bisa membawa nama lembaga ini lebih baik ke depannya,” kata mahasiswi lainnya. (dys)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Semangat Anak Terpencil Menimba Ilmu

Manfaatkan Lahan Pribadi dan Beli Buku Pakai Uang Sendiri Giri Menang (Suara NTB) – Semangat anak-anak di daerah terpencil untuk menimba ilmu begitu besar. Meski di tengah keterbatasan, sarana prasarana mereka tak patah semangat untuk terus belajar. Berangkat dari keterbatasan yang dialami anakanak dan kepeduliannya terhadap pendidikan, mendorong Zulhamdi untuk menyediakan taman baca hijau di daerah perbukitan Dusun Mertak Mas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Tak hanya lahan yang disediakan, uang pribadipun rela dipakai untuk membeli buku bagi anak-anak. Dusun ini berada di daerah yang cukup tinggi berada sekitar 300 meter di atas permukaan laut (MDPL). Sehingga kawasan ini cukup terpencil dari akses pendidikan apalagi perpustakaan. Latar belakang pendirian Taman Baca ini dari sebuah inisiatif Zulhamdi pribadi yang ingin memajukan Dusun Mertak Mas. “Saya merasa terpanggil dan peduli terhadap anak-anak yang berada di tempat saya ini setiap hari pulang sekolah yang dilakukan hanya bermain tidak ada yang lain,” tuturnya.

Kalau terus dibiarkan tentu ini mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mereka akan terus terbelakang, karena lokasi mereka yang ada di bawah kaki gunung di wilayah selatan Lombok Barat. Peduli atas kondisi daerah yang jauh dari akses pendidikan, namun ingin melihat warga masyarakat menjadi kurang cerdas dan pintar. Zulhamdi yang lahir di Dusun Bilok Mandi tahun 1988 atau yang sekarang berusia 31 tahun ini mendirikan taman bacaan. Karena bagi Hamdi buku adalah jendela dunia, dengan membaca orang bisa menguasai dunia.

Sekitar tahun 2016 Hamdi bersama rekannya Muhammad Yunus mendirikan taman baca ini. Sampai saat ini, anak-anak atau murid berjumlah 30 orang yang b terdiri dari 22 perempuan dan 8 laki_laki, kebaradaan taman baca ini sebagai kegiatan tangan anak-anak selepas pulang sekolah, karena setelah pulang sekolah mereka tidak ada kegiatan lain selain bermain, maka dengan adanya taman baca ini, anakanak bisa belajar sambil bermain.”

Taman baca ini saya dirikan berdua dengan rekan saya, demi anak-anak disekitar,” ujarnya kepada Radar Lombok.

Buku yang ada, bersumber dari usaha beli sendiri dan sebagian ada juga sumbangan dari masyarakat seperti Sekdes Sekotong Tengah. Hampir dua tahun lebih keberadaan taman ini, namun Masih belum ada bantuan dari pihak pemerintah setempat. Mungkin karena keberadaan taman baca ini di gubuk terpencil bawah gunung sehingga sulit untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.” Taman bacaan ini berada di lahan disebuah bukit yang tinggi di wilayah Desa Kedaro.” tuturnya.

Walaupun jumlah mereka 30 orang, namun belum tentu semua anak mau datang, kadang ada saja yang absen dari 5 sampai 10 orang yang tidak bisa hadir, agar anak-anak tetap semangat datang ke taman baca, dirinya membuat terobosan dengan membangun beberapa wahana permainan untuk anak-anak. Sehingga ketika mereka datang ke taman baca, anak-anak tidak hanya sekedar melihat buku, tetapi mereka juga bisa bermain bahkan juga belajar.

Hal-hal yang mereka bisa pelajari jika datang ke taman baca, salah satunya bagaimana menanam bunga yang benar, mengajak anak-anak untuk

menanam tanaman obat,dan bermain berbagai permainan zaman dulu. Selama anak-anak ada di taman bacaan, tidak ada yang melakukan aktivitas lain, selain belajar dan membaca.” Langkah kami dan teman agar mereka tidak bosan, kita menyediakan arena bermain,” ujarnya. Aktivitas sehari-hari Hamdi adalah guru sekolah di salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Desa Kedaro” Saya masih ngajar dan sekarang juga sambil kuliah semester 6 di Universitas Qomarul Huda Loteng,” ujarnya.

Lahan yang dimanfaatkan adalah lahan pribadi miliknya, luas lahan kebunnya sekitar 1 hektar dengan keindahan perbukitan terasering di atasnya.” Tapi lokasi khusus taman baca luasnya sekitar 6 are,” ungkapnya Dalam membangun taman ini, Hamdi mengaku mengalaminya sejumlah kendala berupa keterbatasan waktu dan biaya, belum lagi tenaga kerena ini murni inisiatif dia pribadi jadi sedikit demi sedikit ia melakukan penataan ruangan lahan tanpa ada dorongan dan bantuan dari pemerintah.” Saya lakukan penataan ruang tanpa ada dorongan dan bantuan dari pemerintah maupun orang setempat dan saya pahami akan hal ini karena masyarakat disini masih minim SDM nya,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya untuk taman baca ini mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah setempat maupun dari pusat, dan bantuan dari masyarakat umum, karena masih ada dan banyak kekurangan kekurangan seperti ATK dan alat peraga belajar lainnya. Beberapa waktu lalu dari Pemdes Kedaro rencananya sudah di anggarkan dana untuk perlengkapan alat-alat tulis dan pembelian ATK. Karena rencana besar kedepannya lahan ini akan dijadikan sebagi perpustakaan alami. “ Rencana saya kedepannya saya akan bangunkan perpustakaan alam,” ungkapnya. (her/*)

Foto pengelola taman baca Zulhamdi saat mengajarkan anak- Foto anak-anak tengah belajar di taman baca anak membaca Hijau Desa Kedaro

PPDB Zonasi Bisa Disesuaikan dengan Kondisi Daerah Mataram (Suara NTB) – Aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berkaitan dengan kuota zonasi bisa disesuaikan dengan kondisi daerah.

Asalkan pemerintah daerah mengambil keputusan sesuai dengan data dan kondisi sebenarnya di daerah. Kuota zonasi harus lebih dulu

diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jika melanggar ketentuan maka sekolah akan dikenakan sanksi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB menentukan bahwa sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali.

Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, Hendarman, Ph.D., ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya bisa memahami jika daerah ingin menyesuaikan ketentuan zonasi dengan kondisi daerah, karena daerah yang mengetahui kondisi setempat.

“Daerah yang mengetahui kondisi daerah, tapi tidak seenaknya harus berbasis data dan zonasi, betul-betul punya angka kondisi di daerah. Itu artinya dia harus menetapkan zonasi dulu dan menyerahkan ke Kemendikbud. Boleh disesuaikan dengan memperhatikan sanksi,” ujarnya.

Sampai saat ini masih banyak daerah yang belum membuat dan menyerahkan zonasi. Hal itu yang menjadi kendala bagi pihaknya di pemerintah pusat. “Memang dari awal kami minta masing-masing daerah membuat zonasi, sampai sekarang dari 514 kabupaten/kota belum sampai setengahnya yang menyerahkan penetapan zonasi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengakui jika masih ada kondisi sekolah yang belum baik. Terutama sekolah yang terletak di daerah pinggiran atau terluar dan daerah pelosok. Zonasi akan sulit berjalan dengan baik jika kondisi sekolah belum merata. oleh karena itu, Kemendikbud membuat kebijakan akan memberikan bantuan bagi sekolah yang mendekati baik. Tidak lagi bantuan hanya diberikan kepada sekolah yang sudah baik.

“Kemarin ada rapat, kita punya data sekolah standar nasional, ini ada data masing-masing, kalau ada bantuan itu mereka (sekolah yang sudah baik) tidak dapat bantuanlagi,yangmendekatibaikduluyangdiberikan,semakin banyak sekolah yang baik akan mendukung zonasi. Pak menteri menginstuksikan itu.,” ujarnya. (ron)

Halaman 3

Minim, Sekolah Memenuhi Standar Nasional Pendidikan di NTB Mataram (Suara NTB) Sekolah di NTB dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di NTB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di NTB masih relatif minim. Sekolah dinilai berdasarkan indikator nasional agar bisa dikatakan memenuhi SNP. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Bastari, mengatakan, sekolah di NTB yang memenuhi SNP masih relatif minim. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain masih cukup baik, karena ada sejumlah daerah lain di bawah NTB. Diungkapkan bahwa data persentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP di NTB sebesar 16,7 persen dari total satuan pendidikan SD di NTB sebanyak 3.185 sekolah. Sementara itu untuk satuan pendidikan SMP yang telah memenuhi SNP sebesar 13,5 persen dari total 911 satuan pendidikan SMP di NTB. Di satuan pendidikan SMA, sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebesar 8,2 persen dari total sebanyak 318 satuan pendidikan SMA. Sedangkan di satuan pendidikan SMK, sekolah yang memenuhi SNP di NTB sebanyak 1,7 persen dari total 301 satuan pendidikan SMK di NTB. Bastari menjelaskan, indikator

nasional yang digunakan untuk menilai sekolah itu memenuhi standar nasional pendidikan yaitu indikator utama berupa akreditasi nasional yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Sementara itu, ada juga indikator kontrol, yaitu Ujian Nasional (UN) yang dikelola oleh Balitbang Kemendikbud. Indikator lainnya yakni Pejaminan Mutu Pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud. Dan, indikator kontrol lainnya dari Uji Kompetensi Guru (UKG) yang merupakan tanggung jawab dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

“Penyelarasan antara Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan sistem akreditasi mutlak dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan. Penyelarasan ini merupakan amanah undang-undang sistem pendidikan nasional. Selain itu juga merupakan bentuk respon terhadap tren dunia internasional sebagaimana dilaporan Bank Dunia yang

(Suara NTB/ron)

Bastari menyatakan bahwa di berbagai negara belum terjadi pembelajaran di sekolah,” jelas Bastari.

Bastari menegaskan, sekolah bisa dikatakan memenuhi SNP jika memenuhi seluruh indikator nasional, baik indikator utama maupun indikator kontrol. Ia mengambil contoh SMPN 1 Gangga. Di mana dilakukan evaluasi sekolah dengan menggunakan empat indikator nasional, menunjukkan bahwa SMPN 1 Gangga memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional. Namun hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capian masih dibawah rerata nasional. (ron)

Forum Dosen Muslimah Unram Gelar Seminar Bina Keluarga Sejahtera Mataram (Suara NTB) Forum Dosen Muslimah Universitas Mataram (FDM Unram) menggelar Seminar Bina Keluarga Sejahtera Dalam Momentum Ramadhan 1440 H, Sabtu (11/5) di Gedung Arena Budaya Unram. Seminar tersebut menghadirkan Prof. Ir. Sri Widiyastuti M. App.Sc., Ph.D Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (FATEPA) sebagai pembicara.

Selain itu dihadirkan pula Ketua PKK Provinsi NTB Hj. Niken S. W. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc yang juga merupakan istri Gubernur NTB dan Hj. Nurul Adha, S.Th.I. Ketua Yayasan Ibu Madani sekaligus anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Ketua FDM Unram Dr. Teti Zubaidah, ST., MT saat memberikan sambutan mengungkapkan bahwa FDM Unram lahir dari keinginan untuk terus menciptakan kegiatan-kegiatan positif bagi dosen muslimah di Unram. FDM Unram yang terbentuk sejak 2013 lalu memiliki banyak kegiatan.

“Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh FDM Unram antara lain kegiatan pembinaan anak asuh sebanyak 77 orang. Dan saat ini, sebanyak 7 orang anak asuh telah berhasil lulus dari jenjang Sekolah Menengah Atas,” jelas Teti.

Dalam acara yang digagas oleh FDM Unram ini, Ketua Darma Wanita Persatuan Unram Hj. Bq. Nurhayati Husni, SIP saat berkesempatan membuka acara menyampaikan bahwa di balik kelembutan fisik seorang wanita, ada peran hebat yang dimiliki oleh seorang wanita.

“Ada tiga peran hebat yang dimiliki oleh wanita. Pertama, Wanita berperan sebagai istri, partner, motivator dan penasihat suami,” kata Hj. Bq Nurhayati.

Menurutnya sekuat apapun seorang pria, pasti ada titik kelemahannya. Saat itulah seorang pria membutuhkan seorang wanita yang hadir sebagai istri untuk mendampingi dan menjadi penghibur lara dan motivator dalam hidupnya. Selain itu, seorang wanita muslimah juga berperan sebagai ibu dan menjadi pendidik dalam keluarga.

Sedangkan dalam masyarakat dan Negara, seorang wanita muslimah berperan sebagai orang yang telah menciptakan sebuah pondasi bagi bangunan masyarakat dengan menjadi seorang ibu dan mengatur rumah tangga.

“Keluarga yang harmonis dan kokoh akan melahirkan generasi yang bermutu sebagai syarat utama kekokohan bangunan sebuah bangsa dan semua itu terwujud melalui

peran yang dilakukan secara mumpuni oleh wanita, tegasnya.

Hj. Nurul Adha, S.Th.I yang didaulat sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa ramadhan merupakan bulan pendidikan (syahrut tarbiyah), dengan demikian bulan ramadhan adalah tempat untuk mendidik kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. “Sejahtera dari sisi agama adalah keluarga yang senantiasa taat kepada Allah dan memperbanyak melakukan kebaikan,” jelas Nurul. Sementara itu, Prof. Sri Widiyastuti menekankan pada peran pemenuhan pangan yang baik dan halal sebagai kunci dalam membina keluarga yang sejahtera.

“Makanan akan memberikan nutrisi pada akal dan hati kita, dengan memberikan makanan yang baik dan halal, maka ilmu pengetahuan dan teknolgi yang lahir dari akal akan menjadi baik pula, tuturnya.

Ketua TPKK NTB, Hj. Niken S. W. Zulkieflimansyah yang menjadi pembicara terakhir menegaskan akan pentingnya peran seorang wanita muslimah dalam keluarga. Menurutnya kesuksesan seorang suami tidak terlepas dari peran istri di belakangnya. Selain itu, peran seorang wanita juga menentukan kecerdasan anak-anaknya. (dys)

(Suara NTB/dys)

SEMINAR - Para narsumber pada kegiatan seminar bina keluarga sejahtera yang digelar Forum Dosen Muslimah Unram

Raih Nilai Tinggi Lewat Komitmen Peningkatan Mutu Mataram (Suara NTB) – Salah satu siswa SMAN 1 Mataram berhasil meraih nilai tertinggi untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA jurusan IPA di NTB. Siswa SMAN 1 Mataram di jurusan lainnya juga relatif mendapatkan nilai tinggi se-NTB. Keberhasilan itu diyakini diraih lewat komitmen pihak sekolah dalam upaya peningkatan mutu.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., pada Jumat (10/5) mnegatakan, sebagai sekolah yang telah memasuki tahun keempat sebagai sekolah rujukan, pihaknya tetap pada komitmen untuk peningkatan mutu, baik mutu kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Jauhari menjelaskan, untuk menghadapi UNBK dan USBN, SMAN 1 Mataram memulainya dengan mengefektifkan proses belajar mengajar. Dilanjutkan dengan penambahan jam belajar kelas XII. “Walau tahun 2018 kita tahu

bersama NTB diguncang gempa. Jam pengayaan sudah mulai dilaksanakan pada semester ganjil,” katanya.

Hal paling penting yang dilakukan adalah pendampingan siswa kelas XII oleh guru Bimbingan Konseling (BK). “Di samping kami juga bersurat ke orang tua siswa tentang pentingnya memantau anak-anaknya belajar,” katanya. Dari data perolehan nilai tertinggi hasil UN jenjang SMA/MA Program Studi IPA di NTB diraih oleh siswa SMAN 1 Mataram, Jaysen Brian Susanto dengan jumlah nilai 386,00. Peringkat dua juga diraih oleh siswa SMAN 1 Mataram, Bagas Ekasangga Sasongko dengan jumlah nilai 377,00. Sementara itu, di jenjang SMA/MA Program Studi IPS di NTB, siswi SMAN 1 Mataram, Leoni Angel Laurentia berhasil meraih peringkat kedua di NTB dengan jumlah nilai 359,00.

Sedangkan peraih peringkat pertama di program studi Bahasa di SMAN 1 Mataram diraih oleh I Dewa Putu Agus Mahardika dengan jumlah nilai 303,00. Ia menempati peringkat 20 se-NTB. Jauhari menekankan, perlu menanamkan pada siswa agar memiliki keinginan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Serta keinginan untuk lulus dari SMA dengan nilai yang baik. “Tidak hanya dengan nilai pas-pasan untuk lulus dari SMA. Karena kelihatan di SMAN 1 Mataram, siswa yang mengejar perguruan tinggi dan program studi yang baik berimbang garis lurus dengan hasil UN-nya yang lebih baik,” katanya. (ron)

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Momentum Bina Rohani DALAM rangka mengoptimalkan bulan Ramadhan. Madrasah dan sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diharapkan menggelar pesantren kilat. Apalagi bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat dalam membina rohani peserta didik.

Demikian disampaikan Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, pada Suara NTB belum lama ini.

Menurut Azharuddin, melakukan syiar Islam di bulan Ramadhan amatlah berkat dan bernilai ibadah, sehingga sudah semestinya dilakukan (Suara NTB/yon) oleh sekolah dan madrasah H. Azharuddin terhadap peserta didik, karena pembelajaran sudah tidak efektif dilakukan. Untuk itu, madrasah maupun sekolah umum untuk mengisi bulan Ramadhan dengan memperbanyak kegiatan keagaman atau pesantren kilat.

Pentingnya pengisian rohani supaya pengetahuan para generasi penerus bangsa itu, tambahnya, memiliki pengetahuan agama yang maksimal. Pasalnya, pengetahuan agama yang kokoh menjadi benteng bagi seseorang dalam melangkah ke mana pun.

Dalam pesantren kilat itu, Azharuddin meminta kepada sekolah dan madrasah untuk berinovasi. Artinya penyampaian materi-materi tidak hanya dilakukan secara monoton yang dapat membuat peserta duduk cepat jenuh dan bosan. Namun penting dilakukan kreativitas seperti menyuguhkan tontonan kisah-kisah nabi beserta para sahabatnya yang dapat membuat peserta didik terinspirasi dan meneladani sifat Rasulullah SAW. Seperti dapat menambah semangat siswa dalam menuntut ilmu, melaksanakan salat dan lain sebagainya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rendah, Minat Warga KLU Jadi Nelayan Tanjung (Suara NTB) Potensi kelautan dan perikanan yang luas di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) seolah tak simetris dengan perkembangan jumlah nelayan tangkap.

Di Lombok Utara, jumlah nelayan tangkap berkurang. Bahkan kecenderungannya bergeser dengan partisipasi masyarakat sebagai nelayan budidaya ikan tawar (medium kolam).

Kepala Bidang Budidaya Perikanan, pada Dishublutkan KLU, H. Samsul Rizal, S.Pi., Minggu (12/5) mengakui, minat masyarakat Lombok Utara khususnya kalangan pemuda menjadi nelayan sangat rendah.

Bahkan di kecamatan yang menjadi tujuan wisata, tidak ada lagi nelayan baru yang bisa dicatat oleh pihak dinas.

“Pengaruh daerah wisata, memang generasi penerus nelayan kita tidak ada. Generasi muda lebih banyak menyasar pekerjaan di tempat

lain,” kata Rizal.

Ia menyebut, di Kecamatan Pemenang sudah tidak ditemukan lagi nama-nama anggota nelayan baru kalangan pemuda. Begitu juga di Tanjung.

Mereka yang tercatat sebagai nelayan, rata-rata anggota kelompok nelayan lama.

“Di kampung nelayan Jambianom saja sudah mulai berkurang. Rupanya anak muda sekarang, banyak yang kerja di tempat wisata. Tetapi di Gangga, Kayangan dan Bayan, regenerasi nelayan tangkap sepertin-

ya masih ada,” sebutnya.

Selain pola pikir itu, masyarakat sedikit banyak mempertimbangkan keamanan dan keselamatan. Menjadi nelayan tangkap, risikonya cukup besar. Alasan ini, masyarakat mulai bergeser dengan berbondong-bondong mendaftar sebagai nelayan budidaya air tawar.

Mantan Plt. Kepala Dinas Perhubungan KLU ini mengakui, saat ini pihaknya sedang memprogramkan budidaya ikan pada medium kolam. Salah satu

jenis ikan yang mulai digarap adalah Udang Vannamei.

“Untuk nelayan budidaya justru bertambah terus. Di Kayangan saja, ada 14 kelompok yang terbentuk, anggotanya sekitar 500 orang. Ini sudah mulai mengarah ke usaha,” jelasnya.

Masyarakat sendiri akan didukung melalui program Pemda. Melalui dukungan DAK APBD 2019, Pemda menyiapkan Rp 800 juta untuk budidaya ikan air tawar. Sedangkan dari DAU, Rp 4,9 miliar dialokasikan untuk budidaya udang vannamei. Udang ini diadakan melalui tender yang sedang berproses. Jika tidak ada kendala, akhir bulan ini pemenang lelang harus sudah menyiapkan 2 juta ekor udang untuk 200 lubang (kolam) yang dikelola oleh 400

(Suara NTB/dok)

H. Samsul Rizal orang masyarakat. “Kalau lancar, paling tidak bulan Agustus sudah panen. Perkiraan kita ini menghasilkan 15 ton,” tandasnya. (ari)

Masuk Tengah Tahun

Delapan Desa Belum Cairkan DD Tanjung (Suara NTB) Proses pencairan anggaran di pemerintahan desa mengalami keterlambatan.

Pasalnya, hingga bulan Mei ini, masih ada sekitar 8 sampai 9 desa yang belum menerima pencairan APBDes baik dalam bentuk, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), BHPRD dan penghasilan tetap (siltap) kades beserta perangkat desa.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD (DP2KBPMD), H. Kholidi Kholil, MM., Jumat (10/5) (Suara NTB/dok) mengakui, masih ada desa H. Kholidi Kholil yang belum menerima pencairan pada termin pertama. Desa-desa itu diingatkan agar mempercepat proses, sehingga program di desa bisa berjalan, termasuk pembayaran penghasilan tetap kades dan perangkat desa.

“Jadi yang belum menerima di tahap awal ini ada beberapa desa. Dari 33 desa, kebanyakan sudah cair,” katanya.

Berdasarkan data dinas, Kholidi menyebut 24 desa sudah mencairkan seluruh jenis sumber anggaran. Sementara 8 desa masih melakukan proses di Bendahara SPP/SPM (tingkat desa), antara lain Penang Timur, Sokong, Bentek, Kayangan, Sesait, Gumantar, Salut dan Pendua.

Beberapa desain lainnya masih menunggu proses pencairan SP2D di tingkat Bendahara Kabupaten, yakni Teniga, Karang Bajo, Anyar, Gili Indah, Senaru, Salut dan Tanjung.

Desa - desa yang menunggu proses di BPKAD itu menunggu pencairan anggaran yang relatif beragam. Ada desa yang menunggu DD, ADD, BHPRD, ada yang hanya menunggu DD saja, dan ada pula yang menunggu pencairan siltap saja.

“Mereka ini ada yang sedang proses pengembalian dokumennya, terus yang lainnya tinggal menunggu SP2D, sama ada beberapa yang belum terealisasi,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, Pemkab tidak mematok batas waktu (deadline) kepada desa-desa. Namun diingatkan agar rentang waktu pencairan tahap pertama tidak diindahkan begitu saja. “Memang kalau berbicara deadline, ada tapi kita tidak bisa menekan. Percuma juga dipaksakan kalau tidak ada dokumen ‘kan,” katanya.

Kendati sudah menjelang tengah tahun, Kholidi meminta agar pemerintah desa bergerak cepat dalam proses realisasi anggaran dimaksud. Proyek fisik secepatnya dicairkan, termasuk siltap agar dibagikan langsung kepada perangkat desa sesuai jumlah dan ketentuan. “Walaupun sudah bulan lima, saya yakin untuk proses pembangunan tidak terganggu. Karena itu tetap berjalan sehingga tidak mengganggu pencairan ke dua,” pungkasnya. (ari)

Awasi Disiplin Pegawai, Pemda Lotim Bentuk Timsus Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) berencana membentuk tim khusus (timsus) dalam waktu dekat ini. Tim tersebut terdiri dari Badan Kepepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Kesehatan (Dikes) dan Bagian Organisasi. Timsus ini nantinya fokus pada pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai lingkup Pemkab Lotim khususnya selama bulan Ramadhan.

Menurut Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP,MSi, pembentukan tim ini sangat penting untuk dilakukan. Menyusul pada selama bulan Ramadhan ini terjadi perubahan jam kerja dari hari-hari biasanya. Terkait pembentukan tim tersebut saat ini sedang dilakukan pembahasan bersama Bidang Disiplin BKPSDM Lotim.

“Tim itu nantinya bersilaturahmi ke semua OPD di Lotim. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan jam masuk kantor di bulan Ramadhan tidak efektif ditunaikan oleh para ASN dan pegawai.

Tapi kita tekankan bahwa puasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan,” terang Hairi, akhir pekan lalu kepada Suara NTB. Pengawasan disiplin dilakukan untuk jam masuk dan jam pulang terkait adanya perubahan jam selama bulan Ramadhan, sehingga tim nantinya akan melakukan sidak ke semua OPD di Lotim untuk mengecek tingkat kehadiran dan kedisplinan pegawai baik waktu masuk pagi maupun siang hari. Apabila adanya temuan-temuan akan dilakukan tindakan untuk kemudian dilakukan BAP terhadap ASN dan pegawai yang bersangkutan.

“Bahkan tim yang dibentuk ini nantinya akan berlanjut dalam melakukan pengawasan disiplin pegawai. Artinya, tim tersebut bergerak hingga seterusnya tidak hanya di bulan Ramadhan,” jelasnya.

Sanksi yang diberikan terhadap ASN atau pegawai yang dinilai tidak disiplin pun, bervariatif terganting tingkat pelanggarannya. Untuk hukuman ringan diberikan teguran, sedang penurunan pangkat setahun dan berat dilakukan pemberhentian. Namun dari pantauan hingga sepekan Ramadhan, tingkat kehadiran pegawai lingkungan Setdakab Lotim cukup baik. Hal itu tidak terlepas dari peran serta dari penyampaian bupati yang terus menekankan kedisiplinan pegawai. Terlebih bekerja dalam kondisi berpuasa bernilai ibadah. (yon)

(Suara NTB/Humas Lotim)

SAFARI RAMADHAN - Kegiatan Safari Ramadhan yang digelar Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy di Masjid Nurul Falah Dusun Kroya Desa Kroya Kecamatan Aikmel, Sabtu (11/5) malam.

Safari Ramadhan

Bupati: Tingkatkan Ibadah di Bulan Penuh Berkah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim kembali menyapa warga dengan Safari Ramadhan. Sabtu (11/5) lalu, Bupati menggelar safari di Masjid Nurul Falah Dusun Kroya Desa Kroya Kecamatan Aikmel.

Dalam kesempatan tersebut, bupati mengajak

masyarakat untuk meningkatkan terus kualitas ibadah di bulan Ramadhan.

Menurutnya, bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah dan kemuliaan.

Kepada masyarakat Lotim diharapkan bisa memanfaatkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan mengisinya dengan ibadah.

Menurutnya, amalan yang penting selain ibadah sunnah, dalam bulan Ramadhan hendaknya membiasakan diri membaca Al Qur’an dan bersadaqah. Sukiman juga berp-

esan, masyarakat Lotim hendaknya senantiasa menjaga ukhwah islamiyah, ukhuwah wathoniah, dan ukhuwah basyariah. “Tiga ukhwuah itu terus dipupuk sehingga pada akhirnya Lotim menjadi daerah yang baldatun toyyibatun warobbun gofur,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H.M.Sukiman Azmy menguraikan saat ini, sedang berlangsung proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Informasi diterimanya, penyelenggaraan Pemilu di

Waka dan Kabag Ops Polres Lotim Diganti Selong (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Timur (Lotim) kembali berganti. Kali ini, Wakapolres Lotim, Kompol. Wendi Oktariansyah,SIK, MH dan Kabag Ops Kompol Syafruddin harus meninggalkan kesatuan Polres Lotim. Proses serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, bertempat di Mapolres Lotim, Sabtu (11/5) sore.

Dalam sertijab ini, posisi Waka Polres Lotim dari pejabat lama Kompol, Wendi Oktoriansah , SIK, MH., ke pejabat baru Kompol. Bayu Eko Panduwinoto. SIK. Sedangkan Kabag Ops Polres Lotim dijabat Kompol.

Eko Mulyadi. SH. Hadir dalam pacara sertijab, Kabag Ren Kompol. Ahmad Sutarman,Kabag Sumda, Cecep Mulyadi SH. PJU

Polres Lotim dan para kapolsek jajaran. Proses sertijab diawali dengan penandatanganan naskah berita acara sertijab, pakta integritas dan berita acara pengambilan sumpah.

Kapolres mengatakan, sertijab merupakan hal yang biasa dalam kedinasan Polri, dilakukannya mutasi jabatan semata-mata bertujuan untuk kemajuan institusi ini, selain itu tujuan lain dari adanya mutasi ialah untuk membina masing-masing personel.

Pada kesempatan itu, Kapolres mengucapan terima kasih kepada Kompol. Wendi Oktariansyah SH. S.IK., yang telah mengabdi di Polres Lotim selama ini. “Selamat atas jabatan barunya, semoga saja itu sebagai batu loncatan untuk mendapatkan karir yang lebih gemilang,”ucap Kapolres.

Kapolres juga mengucapkan

terima kasih kepada Kompol.

Syafrudin yang telah mengabdikan sebagian dari masa kedinasannya dalam jabatannya sebagai Kabag Ops. Diakui Kapolres bahwa Kabag Ops adalah panglima yang sangat berpengalaman, sehingga diyakini dalam jabatan barunya akan lebih gemilang lagi sebagai Waka Polres Kota Bima, terlebih lagi merupakan putra daerah.

Pada kesempatan ini, Kapolres juga mengucapkan selamat datang kepada Kompol. Eko Panduwinoto dalam jabatannya sebagai Waka Polres yang baru. Diharapkan Polres Lotim ke depannya dapat lebih maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan kepercayaan lebih masyarakat kepada institusi Polri khususnya Polres Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

SERTIJAB - Proses upacara sertijab Wakapolres dan Kabag Ops Polres Lotim yang dipimpin langsung Kapolres Lotim, Ida Bagus Made Winarta di lapangan Mapolres Lotim, Sabtu (11/5) sore.

Lotim ini berlangsung aman, lancar, jujur dan adil.

Meskipun di beberapa tempat digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) katanya itu karena kekhilafan saja.

Atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara, Forkopimda, KPU serta jajarannya, Bawaslu dan seluruh masyarakat Lotim yang hadir di TPS-TPS. Di wilayah Kecamatan Aikmel sendiri dinilai Bupati cukup kondusif dan aman diband-

ingkan dengan tempat-tempat lainnya. Selain itu, pertanian di Kecamatan Aikmel, menghasilkan yang terbaik, begitu juga dengan air yang selalu mengalir, karena banyak titik sumber mata air.

Dijelaskan Sukiman Tahun 2019 ini, Pemda Lotim fokus pada infrastruktur jalan, irigasi dan listrik. Diakui masih banyak tempat yang tidak bisa dijangkau oleh proyek pekerjaannya. Karenanya, diharapkan ada kerja sama masyarakat untuk bergotongroyong. (rus)

Kemenag Pastikan Pencairan Dana Sertifikasi Sebelum Lebaran Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan pencairan dana sertifikasi guru dapat dicairkan pada akhir bulan Mei ini, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh para guru untuk memenuhi kebutuhannya menjelang hari raya Idul Fitri atau lebaran.

Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, menjelaskan, dana sertifikasi sudah dicairkan untuk 4 bulan, yakni Januari, Februari, Maret dan April, sehingga untuk bulan Mei akan dicairkan pada akhir bulan Ramadhan supaya dapat dinikmati untuk kebutuhan lebaran, terutama bagi guru non ASN. Pencairan dana sertifikasi dilakukan dua kali pemberkasan dalam satu tahun di awal semester, sehingga pada awal semester dibayar tiga bulan, kemudian barulah untuk bulan keempat, kelima dan keenam dibayar setiap bulan. Untuk besaran dana sertifikasi yang dibayarkan pun variatif, untuk sertifikasi non infassing rata-rata mendapat Rp1.500.000, sementara untuk sudah infassing sesuai dengan pangkat dan golongannya. Misalnya untuk golongan IIIA berkisar antara, Rp2 juta lebih, sementara untuk golongan IVA hampir mendapat Rp4 juta.

Adapun guru yang sudah

sertifikasi dan infassing di lingkungan Kemenag Lotim mencapai sekitar 4.000 orang dengan total keseluruhan mencapai 6.000 orang, sehingga sisanya sekitar 2.000 yang belum infassing.

Syarat guru untuk sertifikasi harus mengabdi selama 10 tahun yang dapat dilihat dari simpatika rekam jejaknya. Sehingga untuk masa kerja ini dapat dilihat secara otomatis terutama dalam pemberkasan untuk PLPG. “Sudah tidak melewati Kemenag Lotim. Melainkan mereka memiliki simpatika masing-masing di madrasah. Dari sanalah dipantau masa pengabdiannya,” jelasnya.

Sedangkan untuk yang non sertifikasi dan non infassing jumlahnya yang cukup banyak di Lotim yakni hampir mencapai 8. 000 lebih, sehingga inilah yang dibayarkan insentifnya dengan besaran Rp250 ribu per bulan dan saat ini sudah dibayarkan selama 4 bulan yang sumber anggarannya dari APBN Kementerian Agama.

“Ini di luar honor, karena untuk honor yang bertanggung jawab adalah madrasah. Honor itu bisa diambilkan dari dana BOS dan dana yayasan. Sementara untuk yang sudah sertifikasi dan infassing tidak boleh menerima honor dari sekolah,”jelasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Pemda Ancam Cabut Izin Hotel dan Spa Tempat Prostitusi

Pleno Rekapitulasi Tuntas

Gerindra Melejit, PAN dan Berkarya Cetak Sejarah

Giri Menang (Suara NTB) Spa dan hotel di wilayah Senggigi yang diduga disalahgunakan sebagai tempat praktik prostitusi atau esek-esek akan dievaluasi perizinannya oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar). Jika terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan izin sebagai tempat prostitusi, maka spa dan hotel ini izinnya terancam dicabut.

(Suara NTB/her)

Praya (Suara NTB) Setelah berlangsung selama hampir sepekan lamanya, proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (11/5) akhirnya tuntas setelah melalui proses yang alot dan diwarnai aksi protes serta demo hingga hari terakhir penyelenggaraan rapat pleno. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang ada, untuk tingkat kabupaten Partai Gerindra, mampu melejit. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya, berhasil mencetak sejarah di Loteng dengan mengirim satu wakilnya di DPRD Loteng untuk pertama kalinya.

Adapun Partai Golkar harus rela kehilangan dua kursi. Karena hanya mampu meraih tujuh kursi di DPRD Loteng. Sama dengan yang diraih Partai Gerindra. Di mana dari enam daerah pemilihan (dapil) Partai Golkar hanya memperoleh dua kursi di dapil II (Kopang-Janapria) atas nama H.L. Rumiawan dan H.L. Kelan, S.Pd. Sisanya masing-masing satu kursi.

Sementara Partai Gerindra mampu meraih dua kursi di dapil I (Praya-Praya Tengah), dengan mengirim L. Muhibban serta H. Muhdan Rum. Disebut-sebut sebagai “dapil neraka” dapil I nyatanya banyak menyajikan kejutan. Di dapil inilah PAN berhasil mengirim satu wakilnya atas nama Yasir Amrullah. Termasuk Partai Berkarya, sebagai pendatang baru juga berhasil menempatkan Ihwan Sutrisno sebagai satu-satunya wakilnya di DPRD Loteng.

Adapun PPP dan PKS berhasil mengamankan total enam kursi di DPRD Loteng sama dengan yang diperoleh Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mengirim masing-masing satu wakilnya di semua dapil di Loteng. Hasil tersebut tentunya menjadi catatan manis, karena capaian partai-partai tersebut lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Senasib dengan Partai Golkar, Partai Hanura juga harus kehilangan dua wakilnya. Hanura, pada pemilu kali ini hanya mampu mengirim dua wakilnya di DPRD Loteng. Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) harus kehilangan wakilnya. Capaian tersebut tentu jadi catatan bagi kedua partai. Karena pada pemilu tahun 2014 lalu, Partai Hanura memperoleh empat kursi dan PKPI mendapat satu kursi di DPRD Loteng.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan juga mengalami hal yang sama. Partai pemerintah ini hanya mengirim satu wakilnya di DPRD Loteng yakni Suhaimi, S.H di dapil V (Jonggat-Pringgarata). Setelah pada pemilu sebelumnya memperoleh dua kursi. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasdem, kebagian masing-masing empat kursi dan tiga kursi.

“Secara umum rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten di Loteng berjalan aman. Kendati sempat diwarnai aksi protes. Dan, itu hal yang wajar,” aku Komisioner KPU NTB, Yan Marli.

Pihaknya memang sempat mendapat laporan kalau pleno rekapitulasi perolehan suara KPU Loteng sempat dead lock, sehingga pihaknya turun langsung mengawal dan memberikan pengarahan dan pleno bisa berjalan sesuai harapan. “Prinsipnya, kita hanya menekankan kepada KPU Loteng supaya menjalankan aturan dan mekanisme yang ada,” tegasnya. (kir)

Halaman 5

Heri Wahyudi

Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H. Dulahir, Sabtu (11/5), menjelaskan, jika pihaknya perlu turun memastikan apakah tempat usaha ini mengantongi izin aatau tidak. Sebab pihaknya cukup ketat dalam hal memberikan izin untuk spa dan penginapan. Pihaknya belum tahu di mana lokasi dan apa nama usaha yang dijadikan tempat praktik prostitusi tersebut dan harus berkoordinasi dengan kepolisian.

Diakuinya, tidak hanya

di Senggigi tempat usaha yang disalahgunakan untuk praktik mesum, namun di wilayah Narmada dan Lingsar. Namun pihaknya sudah melakukan penertiban. Terhadap izin yang disalahgunakan ini akan dicabut . “Bisa kita cabut izinnya, kita pastikan apakah berizin atau tidak, kalau berizin bisa kita bekukan izinnya,”tegas dia.

Sementara itu, Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi mengatakan dua kasus prostitusi dengan dua tersangka berhasil diungkap ketika operasi Pekat yang digelar sebelum pelaksanaan puasa. “Dua ter-

sangka mucikari berhasil kita tangkap di wilayah Senggigi, satu di spa dan satu lagi di hotel,” jelasnya dalam keterangannya, Jumat (10/5) lalu.

Penangkapan tersangka mucikari ini jelas dia saat pelaku melakukan tindakan transaksi prostitusi di wilayah Senggigi. Para pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda, satu orang ditangkap di spa dan satu lagi hotel atau penginapan. Pihaknya hanya bisa mengamankan mucukari, karena pelaku sendiri tidak bisa dikenakan. Kecuali kata dia, pelaku menajakan diri melalui online dengan menyebar foto syur. Dari pelaku berhasil diamankan 1 lembar sprai yang terdapat bercak sperma, uang tunai Rp 1,5 juta dan Rp 300 ribu, alat kontrasepsi dan handuk. Dari pengakuan pelaku baru sekali melakukan praktik ini. Sejauh ini kalau dilihat tren prostitusi ini di-

(Suara NTB/dok)

H. Dulahir akuinya masih saja terjadi di wilayah Lobar, tahun lalu pihaknya berhasil mengungkap dua kasus. “Masih ada prostitusi ini, tahun lalu kita ungkap dua kasus,” jelas dia. (her)

Dijerat Pasal Berlapis

Daftar Sementara Anggota DPRD Loteng hasil Pemilu 2019 (Data diolah dari DB1-KPU Loteng)

(Suara NTB/her)

SAFARI RAMADHAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat Safari Ramadhan di Desa Bajur Kecamatan Labuapi, Jumat (10/5) malam.

Ajang Safari Ramadhan

Atasi Permasalahan di Masyarakat dengan Gotong-Royong Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama tim Safari Pemda menggelar Safari Ramadhan pertama di Desa Bajur Kecamatan Labuapi, Jumat (10/5) malam.

Mengawali Safari Ramadhan ini, bupati mengingatkan pentingnya sinergitas dan gotong royong seluruh masyarakat. Apa yang disampaikan bupati terkait beberapa persoalan yang ada di Lobar, seperti masalah sampah, fasilitas umum seperti jalan dan pemakaman, dan lainnya.

“Terkait dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat di Desa Bajur adalah merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Barat secara umum. Karena itu diperlukan kebersamaan, sinergitas dan juga diperlukan sifat, karakter dan perilaku gotong royong dari seluruh masyarakat Lombok Barat,” katanya saat Safari Ramadhan

di Masjid Baiturrahman Desa Bajur, Kecamatan Labuapi.

Menurutnya, masalah sampah menjadi prioritas pemerintah, baik Pemkab Lombok Barat, Pemprov NTB dan bahkan Pemerintah Pusat.

Tidak hanya itu, Gubernur NTB sudah memasang target pada tahun 2023 agar NTB Bebas Sampah. Artinya pada tahun 2023 nanti sudah tidak ada lagi keluhan tentang penanganan masalah sampah ini.

Menanggapi masalah fasilitas umum, Fauzan melihat jika mengacu pada peraturan, sebenarnya fasilitas umum untuk warga perumahan menjadi kewajiban dari pengembang. “Saya berharap agar masyarakat yang akan membeli rumah dari pengembang agar pertama kali yang ditanyakan adalah terkait fasilitas umumnya. Dan kasus di Desa Bajur ini juga banyak terjadi di desa-desa lain,” ujar Fauzan.

Terakhir Fauzan mengajak

seluruh jamaah untuk memanfaatkan bulan Ramadhan ini sebaik-baiknya. Fauzan mengumpamakan bulan Ramadhan sebagai kawah candradimuka yang artinya sebagai tempat latihan. ”Diharapkan kita bisa seperti kupu-kupu yang berasal dari ulat dan masuk ke dalam kawah candradimuka dalam bentuk kepompong. Setelah melalui latihan, keluar menjadi kupu-kupu, menjadi binatang yang sangat indah dan menarik dan hidup di taman bunga,” harapnya.

Sementara pada Sabtu (11/ 5) malam, bupati dan rombongan menggelar Safari Ramadhan di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan. Rencananya safari Ramadhan dilakukan di 11 masjid yang ada di 10 kecamatan. Salah satu di antaranya akan bersamaan dengan Safari Ramadhan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. (her)

Dugaan Penyimpangan DD

Polres Segera Tetapkan Tersangka Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) menaikkan status penanganan kasus Dana Desa (DD) dan ADD salah satu desa di Lobar dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya pihak Polres telah mengantongi calon tersangka dan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penetapan calon tersangka berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik sudah lengkap.

Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengatakan, satu kasus DD dan ADD masuk tahap sidik.

“Satu kasus ADD dan DD dalam tahap sidik (segera tetapkan tersangka), insya Allah semester II ada satu kasus DD lagi karena kita ditargetkan dua kasus untuk korupsi,” jelasnya. Ditanya kasus ADD dan DD desa mana yang diusut, Priyo enggan mengungkap dengan alasan keperluan penyidikan.

Lebih jauh dijelaskan, pi-

haknya menaikkan status penanganan kasus ini karena telah memenuhi unsur alat bukti. Alat bukti permulaan yang diperolehnya mengarah pada indikasi pidana, sehingga dinaikkan statusnya ke sidik. Pihaknya telah mengantongi calon tersangka dalam kasus ini.

Ditanya sejauh mana penyidikan kasus ini, Priyo belum berani mengungkap sebab sesuai dengan Peraturan Presiden selama belum ada penuntutan tidak boleh diekspose dulu. Sehingga selama proses sidik, pihaknya belum berani mengekspose sebab patuh pada perpres tersebut.

“Setelah P21 nanti saya sampaikan terkait kasus ini,” jelas dia Satu lagi kasus ADD dan DD lanjut ditargetkan akan naik status ke penyidikan pada bulan Juli atau Agustus.

Sebelum naik ke penyidikan, penanganan kasus ini telah melalui sejumlah tahapan mulai dari gelar perkara un-

tuk menentikan langkah selanjutnya. Kemudian diterbitkan laporan polisi (LP) untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti.

Di samping mengusut DD dan ADD ini, pihak polres juga berupaya menyelesaikan tunggakan kasus pungli OTT (operasi tangkap tangan) masalah Pengurusan Sertifikat. Kasus OTT ini sediri diungkap awal tahun 2017, namun hingga memasuki 2 tahun lebih belum berhasil diungkap Polres Lobar. Diakui Priyo, mengaku masih ada tunggakan kasus korupsi yakni pungli di Badan Pertanahan Nasional (BPN)..Dalam mengusut kasus ini, pihaknya menuai sedikit kendala. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Tipikor Bareskrim Polri. Hasil koordinasi ini, ada beberapa langkah yang harus ditindaklanjuti, namun pihaknya masih mengalami beberapa kendala. (her)

PENYIDIK Polres Lombok Tengah (Loteng) kembali memasukkan pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk menjerat mantan Camat Barat Daya (Prabarda), Kamarudin, S.H., tersangka kasus dugaan korupsi dana marbot masjid tahun 2018. Dengan begitu, tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis setelah sebelumnya hanya dijerat dengan pasal 8 Undang-undang yang sama.

Langkah tersebut diambil penyidik Polres Loteng untuk mempermudah penuntasan berkas penyidikan perkara di tingkat jaksa. Pasalnya, saat hanya mencantumkan satu pasal yakni pasal 8 UU No. 31 tahun 1999, jaksa menilai berkas perkara masih belum kuat untuk dilanjutkan ke tahap persidangan, sehingga berkas sempat dua kali dikembalikan oleh jaksa.

Untuk memperkuat pengenaan pasal 2 dan 3 tersebut, penyidik ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, Sabtu (12/5), sudah menambahkan beberapa alat bukti dan keterangan tambahan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi jaksa yang tertuang dalam P19 jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng beberapa waktu lalu, saat berkas perkara masih mencantumkan satu pasal.

“Jadi nanti jaksa tinggal memilih pasal mana yang dinilai paling mengena dalam kasus ini. Yang penting kita sudah cantumkan tiga pasal sekaligus yang disertai dengan alat bukti serta keterangan pendukung lainnya,” ujarnya.

Dengan begitu, diharapkan berkas perkara tersebut bisa segera dinyatakan lengkap. Polisi pun bisa segera melimpahkan tersangka bersama barang bukti lainnya ke jaksa dan selanjutnya diproses ke tahap persidangan. “Kalau dari kami kepolisian, berkas perkara ini sudah sangat lengkap. Tapi mungkin penilaian jaksa berbeda,” tambah Rafles.

Apakah ada penambahan saksi dalam kasus tersebut? Rafles mengaku ada beberapa saksi tambahan. Termasuk saksi ahli hukum ada juga yang didatangkan dari dari Bali. Hal itu dilakukan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan guna memperkuat berkas perkara tersebut.

Disinggung soal rencana korsup (koordinasi dan supervisi) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rafles menegaskan itu baru rencana dan masih belum ditindaklanjuti secara resmi. Pihaknya masih baru berkoordinasi secara lisan saja dan belum sampai pada tahap resmi. “Dengan KPK, kita baru sebatas koordinasi lisan saja. Belum sampai bersurat secara resmi segala,” tandas pria asal Rafles Girsang Medan ini. (kir) (Suara NTB/dok)

Polisi Buru Provokator Bentrok di Pleno KPU Loteng Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih menahan seorang pendukung salah satu calon anggota legislatif (caleg) pasca bentrok antara warga dengan aparat kepolisian pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, Rabu (8/5). Sedangkan empat orang lainnya yang sebelumnya sempat ditahan, kini sudah diperbolehkan pulang, karena tidak cukup bukti.

“Yang masih ditahan ini terbukti membawa senjata tajam (sajam) tidak pada tempatnya, sehingga kasusnya tetap dilanjutkan. Sementara empat orang lainnya sudah dibebaskan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, Sabtu (12/5).

Warga yang masih ditahan tersebut berinial Su (52) asal Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur. Statusnya pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan undang-undang darurat, karena kedapatan membawa sajam tidak pada waktu dan peruntukannya.

Lebih lanjut, kata Rafles, pihaknya juga kini masih memburu terduga provokator yang menghasut warga, sehingga melakukan penyerangan terhadap aparat pada saat pleno rekapitulasi perolehan

suara Rabu malam. Identitas terduga provokator tersebut pun sudah dikantongi aparat kepolisian.

“Ada satu orang yang diduga sebagai penghasut, sehingga pecah bentrok antara warga dengan aparat kepolisian pada malam rapat pleno KPU kemarin dan saat ini kita buru,” terangnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah sempat mendatangi rumah terduga provokator tersebut. Namun polisi tidak berhasil menemukan yang bersangkutan di rumahnya. Polisi pun sudah menetapkan terduga provokator tersebut dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Loteng.

Untuk barang bukti sebanyak 21 sepeda motor serta 10 unit mobil ditambah batu dan beberapa barang bukti lainnya termasuk sajam yang dibawa oleh pelaku yang diamankan pasca bentrok berlangsung, saat ini masih diamankan di Mapolres Loteng.

“Barang bukti berupa sepeda motor dan mobil masih kita amankan. Belum ada yang mengambil,” ujarnya.

Dalam bentrok itu sendiri, tiga anggota Polres Loteng terluka. Terkena lemparan batu dan benda keras lainnya. Satu di antaranya Kasat Sabhara Polres Loteng, Iptu Herry Hardianto. Rata-rata terluka di bagian kepala serta kaki. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Halaman 6

Persoalan Limbah, Aktivitas Tambak Udang Diberhentikan Sementara Sumbawa Besar (Suara NTB) Aktivitas salah satu tambak udang di lingkungan Labu Sao, Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara terpaksa diberhentikan sementara.

Pasalnya, pengusaha tambak setempat diduga langsung membuang air limbah ke laut tanpa melalui proses sesuai dengan Amdal. tikan sementara aktivitasnya karena air limbahnya langsung dibuang ke laut tanpa ada proses terlebih dahulu. Sementara di dalam dokumen Amdal, sebelum limbah dibuang ke laut atau

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB)12345678901234567890123456789012 Pedagang musiman di bulan Ramadhan tidak lagi 12345678901234567890123456789012 diizinkan membangun tenda dan berjualan di sepan12345678901234567890123456789012 jang Jalan Multatuli, Sumbawa. Pasalnya banyak ke12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 luhan masyarakat yang merasa terganggu dengan adan12345678901234567890123456789012 ya aktivitas pedagang pakaian, sepatu, sandal dan 12345678901234567890123456789012 aksesoris di lokasi jalan tersebut.

12345678901234567890123456789012 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 paten Sumbawa, Arif Alamsyah kepada wartawan belum 12345678901234567890123456789012 lama ini membenarkan hal tersebut. Pihaknya sudah 12345678901234567890123456789012 melakukan pertemuan bersama sejumlah instansi terkait, 12345678901234567890123456789012 mengenai pedagang musiman asal luar daerah ini.

12345678901234567890123456789012 Dari pertemuan, disepakati untuk tidak lagi diper12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bolehkan pedagang membangun tenda di Jalan Mul12345678901234567890123456789012 tatuli. Karena lokasi tersebut masuk jalan negara dan 12345678901234567890123456789012 akan mengganggu akses masyarakat. Apalagi di jalan 12345678901234567890123456789012 setempat juga terdapat SD dan TK. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Dulu Multatuli dipasang terop, sekarang tidak di12345678901234567890123456789012 bolehkan dan diizinkan dalam pertemuan kemarin. Kare12345678901234567890123456789012 na ada keluhan masyarakat sama pihak SD dan TK yang 12345678901234567890123456789012 merasa terganggu. Kalau di tahun 2017, banyak keluhan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang masuk ke Dinas Perhubungan atau Kepolisian,” 12345678901234567890123456789012 ujarnya didampingi Kabid Pasar, Sirajuddin.

12345678901234567890123456789012 Menurutnya, para pedagang musiman yang datang 12345678901234567890123456789012 dari luar ini direkomendasikan untuk berjualan dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bergabung dengan pedagang yang berada di Pasar Kera12345678901234567890123456789012 to. Hal ini juga atas permintaan dari pedagang di Pasar 12345678901234567890123456789012 Kerato, kebetulan lahan masih tersedia untuk menam12345678901234567890123456789012 pung. Sedangkan untuk pedagang kuliner khas Sum12345678901234567890123456789012 bawa dan takjil dibolehkan berjualan di pinggir jalan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tetapi tidak diizinkan membangun tenda.

12345678901234567890123456789012 “Sekarang kan ada kuliner Sumbawa, diizinkan cuma 12345678901234567890123456789012 pakai meja. Kan tidak permanen, disamping jalan. Ka12345678901234567890123456789012 lau ada tenda, itu yang tidak diinginkan. Maka nanti Pol 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PP, Perhubungan sama Kepolisian akan menindak mere12345678901234567890123456789012 ka kalau dia membangun tenda,” pungkasnya. (ind) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 USAI PERTEMUAN - Ketua Komisi II, DPRD KSB, 12345678901234567890123456789012 Aherudin Sidik dengan Direktur SDM & Umum Bulog 12345678901234567890123456789012 RI, Bagya Mulyanto usai pertemuan, Jumat lalu.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Perjuangan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa 12345678901234567890123456789012 Barat (KSB) untuk menambah kapasitas gudang peny12345678901234567890123456789012 impanan Bulog di Lamusung berbuah hasil. Pihak Bulog 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 RI menjanjikan akan membangun fasilitas gudang baru 12345678901234567890123456789012 berkapasitas 2.000 ton pada tahun 2020 mendatang.

12345678901234567890123456789012 Informasi kepastian akan dibangunnya gudang tam12345678901234567890123456789012 bahan itu diperoleh Komisi II DPRD KSB, kala berte12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mu dengan jajaran Direksi Bulog RI, di Jakarta, Ju12345678901234567890123456789012 mat lalu. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II yang 12345678901234567890123456789012 datang bersama Bulog Divre NTB mendapat penjela12345678901234567890123456789012 san jika pembangunan gudang baru di gudang Bulog 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Lamusung telah masuk dalam program di tahun depan.

12345678901234567890123456789012 “Kunker kami ke Bulog RI hari Jumat itu adalah lanju12345678901234567890123456789012 tan komunikasi kami sebelumnya. Dan alhamdulillah tern12345678901234567890123456789012 yata pihak Bulog cepat respon kebutuhan kita karena tahun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 depan mereka pastikan akan bangun gudang 2.000 ton di 12345678901234567890123456789012 Lamusung,” kata Ketua Komisi II DPRD KSB, Aherudin 12345678901234567890123456789012 Sidik, SE, ME, kepada Suara NTB, Minggu (12/5).

12345678901234567890123456789012 Dengan tambahan kapasitas 2.000 ton itu, maka gudang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bulog Lamusung nantinya akan memiliki total daya tam12345678901234567890123456789012 pung 5.500 ton. Menurut Aherudin, dengan kemampuan 12345678901234567890123456789012 daya tampung sebesar itu upaya pemerintah melindungi 12345678901234567890123456789012 petani dapat lebih maksimal. Sebab selama ini petani ke12345678901234567890123456789012 sulitan mempertahankan harga produksi salah satunya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 karena tidak memiliki gudang penyimpanan yang layak.

12345678901234567890123456789012 “Nah kalau sudah besar seperti itu, kan bisa di12345678901234567890123456789012 manfaatkan juga oleh petani sebagian. Selain tentun12345678901234567890123456789012 ya Bulog sendiri ya, mereka menampung gabah yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diserap dari petani,” paparnya.

12345678901234567890123456789012 Ia menjelaskan, gudang Bulog Lamusung sementara 12345678901234567890123456789012 ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal.

12345678901234567890123456789012 Hal ini dikarenakan daya tampungnya yang terbatas han12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yan3.500 ton. Jumlah itu jauh dari besaran produksi pet12345678901234567890123456789012 ani KSB baik padi maupun jagung. “Harapan kita kalau 12345678901234567890123456789012 besar kapasitasnya maka serapan Bulog terhadap produk12345678901234567890123456789012 si pertanian kita juga bisa lebih banyak,” timpalnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Selain mendapat kepastian soal penambahan kapa12345678901234567890123456789012 sitas gudang Lamusung, politisi Partai Keadilan Per12345678901234567890123456789012 satuan Indonesia (PKPI) ini mengungkapkan, ada hal 12345678901234567890123456789012 menarik yang disampaikan pihak Bulog RI dalam per12345678901234567890123456789012 tuan tersebut. Yakni mengenai rencana pembanguman 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Rice Miling Unit (RMU). Pabrik pengiling padi itu akan 12345678901234567890123456789012 menjadi fasilitas tambahan gudang Lamusung sehing12345678901234567890123456789012 ga bisa lebih maksimal lagi menyerap gabah petani.

12345678901234567890123456789012 “Ini kabar gembira lainnya yang kami dapatkan ke12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 marin. Karena di (gudang) Lamusung itu akan di tempat12345678901234567890123456789012 kan juga unit RMU sehingga Bulog nanto serapnya gabah 12345678901234567890123456789012 dari petani tapi keluarnya sudah dalam bentuk beras,” 12345678901234567890123456789012 tukasnya seraya menambahkan penempatan RMU se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bagai solusi cerdas memotong biaya produksi. (bug) 12345678901234567890123456789012

Pedagang Musiman Tidak Lagi Diizinkan di Jalan

(ist/dok aherudin)

Bulog Janji Tambah Kapasitas Gudang Lamusung Tahun Depan

dikembalikan ke alam terbuka harus dilakukan proses.

“Sebelum dilakukan operasi kan ada izin Amdalnya. Di dalam dokumen Amdal itu ada etika atau norma yang harus dipenuhi jika tambak itu beroperasi. Namun tambak tersebut dampak lingkungannya tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu, pada saat panen atau

pemberhentian sementara terhadap operasionalnya. Artinya aktivitas penebaran dan lainnya tidak diizinkan lagi sebelum item-item pengolahan dampak lingkungan yang berkaitan dengan limbahnya dibenahi.

“Begitu melakukan pelanggaran kita berikan teguran atau dilakukan pembinaan. Tidak serta merta langsung diberikan sanksi pemberhentian sementara. Cuma yang satu ini sudah berulang-ulang kali melakukan pelanggaran. Pemberhentian sementara untuk operasionalnya. Akan bisa beroperasi lagi ketika dibenahi. Jika mereka

membandel tidak melakukan pembenahan terhadap proses pembuangan limbahnya maka bisa saja direkomendasikan untuk dicabut izin operasionalnya,” terangnya.

Sementara ini, kata Haris, memang belum ada dampak langsung terkait pembuangan limbah tambak tersebut. Bahkan juga belum dilakukan uji sampel air laut tempat pembuangan limbah. Namun pihak LH melihat langsung pembuangan limbah tambak ke laut yang terlihat hitam dan keruh. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi lingkungan

dan masyarakat.

“Secara kebetulan saat itu terjadi proses panen dan dilihatlah perlakuan pembuangan limbah ke laut secara langsung tanpa melalui proses. Dikhawatirkan akan berdampak terhadap lingkungan,” tukasnya.

Ke depannya, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap halhal yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Guna mengantisipasi adanya kemungkinan timbulnya dampak bagi lingkungan dari aktivitas berbagai perusahaan, baik tambak, klaser dan lainnya. (ind)

Empat Kecamatan Canangkan Zona Integritas Taliwang (Suara NTB) Empat dari delapan kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi mencanangkan Zona Integritas (ZI) di wilayah kerjanya. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin pun mengapresiasi komitmen pemerintah kecamatan itu, yang menurutnya telah memiliki kesadaran tinggi dalam upaya penciptaan pemerintahan yang bersih.

“Alhamdulillah sebelumnya sudah (pencangan ZI) di Maluk, Tano, Brang Ene dan hari ini kecamatan keempat Taliwang,” kata bupati dalam sambutannya saat pencangan ZI kecamatan Taliwang, Sabtu (11/5).

Khusus di kota Taliwang, menurut bupati, sejauh ini jalannya agenda pemerintahan di tingkat desa/kelurahan sudah cukup baik. Dengan pencanangan ZI hari ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Dibanding kecamatan lain, Taliwang ini lebih baik. Tapi pak camat jangan lengah, terus bina jajarannya termasuk kades dan lurah,” tegasnya.

Bupati menyatakan, pencanangan ZI sebagai agenda menciptakan pemerintahan yang bersih harus benar-benar diterapkan. Tidak saja dalam struktur kerja tetapi juga harus sampai pada tindakantindakan kerja dan pribadi aparatur.

“ZI ini mengingatkan kita

(ist/humpro ksb)

PENCANANGAN – Bupati KSB, H.W. Musyafirin berpidato saat pencanangan zona integritas tingkat kecamatan Taliwang, Sabtu (11/5). bukan dalam bekerja saja tidak boleh korupsi. Tapi juga hal-hal yang sifatnya pribadi bagi apartur jangan meninggalkan komitmen ini. Karena dengan cara ini kita bisa membangun karakter terbaik sebagai aparatur maupun prib-

adi,” tandas bupati.

Selanjutnya, orang nomor satu di KSB ini menambahkan, jika menemukan permasalahan di lapangan agar segera melaporkannya.

Baik itu permasalahan yang didapati aparatur atau ke-

pala desa, lurah bahkan camat harus dilaporkan agar bisa segera mendapat penanganan atau solusi. “Salu-

ran melapor kita sekarang banyak. Bisa langsung datang atau lewat forum yasinan,” imbuhnya.(bug)

Komite Pertanyakan Pembangunan Pabrik Pupuk Organik di KSB Talang Air Sebewe

Ditargetkan Beroperasi 2019

Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menargetkan keberadaan pabrik pupuk yang sudah lama mangkrak bisa beroperasi di tahun 2019. Bahkan semua sarana untuk menunjang pabrik tersebut juga sudah dilengkapi termasuk mesin yang sebelumnya dinyatakan rusak juga sudah diperbaiki.

Sekretaris Dinas Perindagkop UMKM KSB, Ir. Hj. Siti Nuraini kepada Suara NTB, mengatakan, memang keberadaan bangunan pabrik pupuk organik sudah terbangun sejak lama dan belum bisa digunakan. Hal itu terjadi karena mesin yang digunakan mengalami kerusakan setelah bencana terjadi di wilayah setempat.

Setelah berkoordinasi lebih jauh akhirnya pihak Kementerian bersedia untuk

mengganti mesin yang dinyatakan rusak tersebut. Bahkan untuk mesin pengganti yang baru sudah siap digunakan dan hasil uji coba juga sudah memberikan hasil yang baik.

Hanya saja untuk sementara ini masih menunggu rekanan yang akan mengelola pabrik tersebut. Jika tidak ada kendala, maka dalam waktu dekat ini pabrik tersebut bisa beroperasi.

“Butuh perjuangan yang cukup panjang supaya pabrik ini tidak mangkrak dan mudah-mudahan dalam bulan ini sudah ada pengelola yang akan mengoperasikan pabrik tersebut. Karena mesin yang baru sudah siap semua tinggal menunggu pengelolanya saja,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan mulai beroperasinya pabrik tersebut, maka ketersediaan pupuk di KSB akan tercukupi. Apalagi untuk saat ini ketersediaan pupuk organik

dianggap masih langkah, sehingga masyarakat lebih memilih pupuk non organik. Jika pabrik pupuk bisa beroperasi dengan maksimal, mimpi besar daerah menjadi lokasi produksi pupuk organik terbesar di NTB akan segera bisa terwujud.

Selain itu, pihaknya juga sudah berkordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mendukung keberadaan pabrik itu dan dari dinas juga siap mendukung demi terwujudnya KSB sebagai daerah penghasil pupuk organik. Tetapi karena masih belum beroperasi secara maksimal, minimal bisa difungsikan lebih dulu itu jauh lebih baik daripada dibiarkan tetap mangkrak seperti sekarang ini.

“Kita punya mimpi besar dengan Pabrik pupuk yang ada saat ini. Tetapi untuk sementara ini kita minta bisa jalan dulu itu lebih baik daripada menjadi bangunan mangkrak,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komite Pembangunan Jaringan Irigasi Moyo Utara, Adizul Syahabuddin, SP, M.Si, mempertanyakan waktu pelaksanaan tender pembangunan talang air Sebewe kecamatan Moyo Utara. Pasalnya, sampai kini belum ada informasi terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud.

“Kami pertanyakan waktu pelaksanaan tender pembangunan talang air Sebewe. Kenapa sampai sekarang tidak ada lagi informasinya. Sementara kegiatan perencanaannya sudah dilakukan pada APBD Perubahan tahun 2017 yang lalu,” cetus, Adizul yang juga Ketua Fraksi Bintang Keadilan DPRD Sumbawa ini, kepada Suara NTB, Mingguu (12/5).

Diketahui, pada APBD P 2019, ada dua kegiatan perencanaan yaitu, perencanaan pembangunan talang air dengan rencana anggaran Rp1,65 Miliar dan perencanaan perluasan dimensi saluran yang sudah ada (sudah dibangun) senilai Rp7,2 Miliar.

“Kegiatan perencanaan terse-

(Suara NTB/arn)

Adizul Syahabuddin but sudah dilakukan, masingmasing kegiatan Rp100 Juta. Sehingga total anggaran Rp200 juta untuk kedua kegiatan perencanaan dimaksud,” jelas Adizul.

Pada ABPD 2019 sudah dianggarkan dan diperdakan, yaitu Perda APBD 2019, tentang pembangunan talang air Sebewe dengan anggaran Rp1,65 Miliar. Sementara perluasan dimensi salurannya Pemda sudah mengajukan proposal ke Kementerian PU dengan anggaran Rp8 Miliar. (arn)

Suara Bapenda Sumbawa

Tuntaskan Sarana Pendukung, Pasar Utan Mulai Beroperasi Oktober 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Bangunan utama dan beberapa item fisik pasar kecamatan Utan, telah rampung dikerjakan tahun lalu. Namun beberapa sarana pendukung, seperti Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), akan dikerjakan tahun ini dan diperkirakan rampung September. Sehingga kemungkinan pasar Utan, baru dapat beroperasi awal Oktober 2019.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, M.Si dan Kabid Pasar, Sirajuddin, menyebutkan Pasar Utan tahun ini masih harus dilengkapi beberapa item pendukung, seperti meja, keramik dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

Pengerjaannya diperkirakan paling cepat setelah lebaran, karena saat ini dokumen masih

dalam tahap koreksi di LPBJP. “Tendernya bulan ini sudah masuk di LPBJP. Kira kira nanti habis lebaran sudah mulai pengerjaannya,” katanya.

Sehingga diperkirakan kelengkapan pasar ini rampung seluruhnya pada awal atau akhir September. Sehingga paling telat, pedagang sudah bisa dimasukkan awal Oktober.

Lokasi Pasar Utan yang baru, diperkirakan mencapai 2 hektar dibandingkan lokasi pasar sebelumnya sekitar 36 are. Sehingga dapat menampung lebih banyak pedagang dari sebelumnya sekitar 100 orang di pelataran pasar menjadi sekitar 200-an orang. Sedangkan kios, sebelumnya berjumlah sekitar 24, menjadi sekitar 40-an kios. Selain itu, pasar baru juga akan memiliki lahan parkir tersediri di dalam halaman pasar.

“Jadi semuanya luas semua, termasuk untuk parkirnya. Kalau di pasar lama itu, parkirnya dipinggir jalan. Nah di pasar baru ini, parkirnya langsung di dalam halaman pasar. Jadi dia masuk dalam kategori parkir khusus dia nanti,” jelasnya, seraya mengatakan lokasi pasar Utan lama, rencananya akan dijadikan RTH untuk bermain anak-anak.

Dikatakan, tender dan pengerjaan sarana pendukung pasar Utan tahun ini, bersamaan dengan tender dan pengerjaan dua pasar lainnya yakni pasar Alas dan Pasar Empang. Item pengerjaan Pasar Empang antara lain IPAL, pemasangan paving blok halaman dan drainase. “Kalau untuk penampung limbah ikannya, itu dari dana aspirasi anggota dewan. Kita paving blok, sama saluran. Karena disana itu sering tergenang,” sebutnya.

Sedangkan Pasar Alas akan dilakukan rehab terhadap 4 los pasar, yang dihuni oleh sedikitnya 100-an pedagang. “Pasar Alas rehab empat los, dijadikan kayak di Brang Biji, Utan, Langam, menggunakan baja ringan.

Nanti dibuat lebih tinggi dari sekarang, sehingga pedagang dan pembeli tidak akan kepanasan lagi,” ujarnya, sambil memastikan pengerjaan item tambahan di Pasar Empang dan Pasar

Alas tidak akan mengganggu aktivitas jual beli di pasar tersebut. (arn/*)

Arif Alamsyah

(Suara NTB/bug)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos membenarkan adanya penghentian aktivitas tambak tersebut. Tambak di wilayah Desa Penyaring ini diberhen-

pada saat tahapan-tahapan mereka harus membuang limbahnya,” ujarnya.

Dijelaskannya, persoalan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan dengar pendapat di DPRD. Saat itu dihadirkan semua pihak terkait termasuk pengusaha tambak. Dalam pertemuan sudah ada kesepakatan dan pengusaha tambak sudah diminta untuk memperbaiki cara pembuangan limbahnya.

Namun nyatanya, hal yang sama masih tetap terjadi. Bahkan pihaknya sudah sering melakukan teguran, sehingga dikeluarkanlah surat untuk

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Dinda : Donggo Barat Miliki Potensi Perkebunan Bima (Suara NTB) – Wilayah Donggo Barat seperti Desa Rora dan Bumi Pajo yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Dompu memiliki potensi cukup besar pada sektor perkebunan.

Hal itu dikatakan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, saat melaksanakan Safari Ramadan hari ke 4 di Masjid Al-Muttaqin Desa Rora Kecamatan Donggo, Sabtu (11/5) malam.

Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini mengaku potensi lahan di Donggo (Suara NTB/Uki) Barat yang cukup luas coHj. Indah Dhamayanti Putri cok untuk membudidayakan tanaman perkebunan. Seperti cengkeh, kemiri, duren dan beragam komoditas perkebunan lainnya.

“Untuk itu saya meminta Camat, Kades dan OPD teknis untuk membahas potensi yang dimiliki ini,” katanya.

Selain meminta perangkat Pemerintah untuk membahasnya, Bupati juga menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan dengan baik potensi sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. “Selain perkebunan, potensi lainya yang dimiliki adalah sektor pertanian dan peternakan,” ujarnya.

Pada kesempatan Safari Ramadhan itu, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M.Pd juga memuji masyarakat Donggo Barat yang memiliki komitmen kuat menanamkan nilai agama kepada anak-anak. “Saya sangat bangga, para orangtua di Donggo Barat banyak mengirim anak-anak untuk menuntut ilmu di pondok pesantren,” katanya.

Ia menambahkan ilmu agama akan menjadi bekal penting di kemudian hari. Para orang tua juga memiliki kewajiban utama dalam menanamkan nilai keagamaan untuk membentengi diri dari pengaruh pergaulan yang negatif. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Alasan Sakit, Tersangka Pungli ”Try Out” Mangkir Bima (Suara NTB) – Oknum JB, Pejabat teras pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Mapolres Bima belum lama ini.

JB yang merupakan istri salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini rencananya akan diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar try out tahun 2018.

Kabar gagalnya pemeriksaan terhadap JB tersebut ditegaskan AKBP. Bagus Satriyo Wibowo S.IK, saat menggelar jumpa pers di Mapolres Bima, Sabtu (11/5). Kata dia, gagalnya pemeriksaan lantaran tersangka dalam keadaan sakit.

Menurutnya, surat panggi-

lan pemeriksaan dilayangkan pada tanggal 3 Mei 2019 kemarin. Namun dibalas dengan surat belum siap diperiksa karena masih dalam kondisi sakit. “Surat belum bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan langsung dibalas saat itu juga,” katanya.

Untuk memastikan kondisi tersangka, bahkan Kapolres mengaku mengirim beberapa penyidik ke rumah tersangka.

Alhasil ditemukan tersangka tengah terbaring dalam keadaan di infus. “Sekitar dua hari yang lalu, penyidik bertan-

dang kerumah tersangka. Memastikan kondisinya. Dan memang benar terbaring dengan kondisi tangan dipasang infus,” katanya.

Kendati demikian, Kapolres tidak membeberkan penyebab sakitnya tersangka karena tidak mengetahui secara pasti.

Namun Bagus mengaku pihaknya berencana akan berkoodinasi dengan penasehat hukum tersangka. “Nanti kita akan koordinasi dengan penasehat hukumnya untuk memastikan berkaitan dengan keadaan kondisi tersangka,” ujarnya.

Bagus menegaskan, pemeriksaan oknum JB untuk melengkapi administrasi berkas perkara penyidikan. Selain tersangka, penyidik juga akan memanggil beberapa saksi, untuk dimintai keterangan seputar kasus tersebut. “Sejauh ini tersangka yang ditetapkan baru satu orang. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, karena kasusnya masih berproses,” tegasnya.

Kapolres menambahkan, oknum JB disangkakan telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yakni melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang merugikan uang negara. “Unsur pasal ini menyalahgunakan

(Suara NTB/Uki)

Bagus Satriyo Wibowo kewenangan atau jabatan sehingga merugikan uang negara,” pungkasnya. (uki)

Kasus Pengeroyokan Petugas KPH

Terduga Pelaku Tak Indahkan Panggilan Penyidik Dompu (Suara NTB) – Kasus pengeroyokan petugas KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) oleh oknum warga Madaprama terus bergulir. Sedikitnya, lima saksi telah diperiksa polisi. Sementara tiga terduga pelaku utama tak mengindahkan panggilan penyidik.

Kapolsek Woja, Iptu Rusdi, SH., kepada Suara NTB beberapa waktu lalu menyebutkan, tersisa dua orang saksi dari KPH ARS yang belum diperiksa, guna memastikan perkara ini naik ke tahap penyidikan atau tidak.

Sementara terlapor, khususnya tiga terduga pelaku utama sudah dilayangkan surat pemanggilan. Tetapi karena tidak diindahkan polisi berencana menyampaikan panggilan kedua. “Terduga pelaku kemarin kami suruh menghadap tapi tidak menghadap. Nanti kita layangkan panggilan kedua lagi,” ungkapnya.

Jika surat pemanggilan kedua dalam waktu dekat ini tak juga diindahkan. Rusdi menegaskan, sebagaimana mekanisme yang ada akan langsung dibuatkan surat perintah untuk penjemputan paksa tiga terduga pelaku itu.

Pengeroyokan yang telah membuat petugas KPH ARS, Irham Ramdhan babak belur tersebut tidak hanya dilakukan tiga orang melainkan lebih. Mereka sebagian besar oknum warga Madaprama yang bersikukuh melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan.

Kalaupun upaya paksa nantinya diambil. Disadarinya warga sekitar akan bereaksi keras. Baik dengan memblokade jalan raya atau bahkan melawan polisi. “Karena suasananya agak lain, meningkat ya nanti kita koordinasi dengan polres. Apakah di beckup atau kasusnya kita limpahkan ke polres,” jelasnya.

Disinggung pengakuan lima orang saksi yang sudah diperiksa. Rusdi menyampaikan, sebagian besar menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan pelaku saat korban bersama beberapa orang petugas KPH mendatangi warga. Meminta mereka menghentikan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut. Bukannya dituruti puluhan oknum warga dengan berbagai alasan justru menganiaya salah seorang dari petugas KPH. “Korban sudah kita periksa dan hasil visumnya juga ada,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS), M. Sukri yang berusaha dikonfirmasi soal masih berlanjut atau tidaknya aktivitas penebangan di dalam kawasan hutan itu. (jun)

KSB Siapkan Pos Pemantau Kerawanan Pangan Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana untuk menyiapkan pos pemantau pangan daerah yang berlokasi di wilayah Poto Tano dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp200 juta. Keberadaan pos ini dianggap sangat penting untuk menekan terjadinya inflasi serta menjaga pasokan pangan dari kelangkaan.

Kepala DKP KSB, Ir. H. Alimin M. Si kepada Suara NTB mengatakan, memang untuk pos pemantau pangan dianggap sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah.

Dari keberadaan pos nantinya, DKP juga akan membuat regulasi dan menekan masuknya barang pangan dari luar daerah ke KSB. Upaya ini juga dihajatkan untuk menumbuhkan wirausaha baru bidang pangan sehingga tidak terlalu bergantung ke daerah lain. Sampai saat ini KSB, belum mengetahui secara pasti hasil produksi yang ada di dalam daerah dan jumlah kebutuhan pangan yang masuk. Sehingga pada saat harga naik dan terjadi kelangkaan barang akan sangat lamban diantisipasi serta selalu mengandalkan ketersediaan barang dari luar daerah. Terutama jenis sayur mayur yang selalu saja dipasok dari luar daerah, akibatnya tingkat inflasi juga akan semakin tinggi.

Dengan anggaran Rp200 juta tersebut, semua instansi yang berkaitan langsung dengan pangan seperti Distanbunnak, Diskoperindag, DKP dan Dislutkan akan duduk bersama memantau proses masuk dan keluarnya barang pangan.

“Jujur saja kita tidak pernah mengetahui secara pasti berapa pasokan pangan yang kita butuhkan dan berapa hasil produksi sendiri. Padahal data tersebut dianggap sangat penting untuk menekan terjadinya inflasi serta menjamin pasokan tetap terjaga,” ungkapnya.

Dikatakannya, adapun fungsi dari pos pemantau yakni dengan memberikan informasi terhadap ketersediaan pangan di daerah. Setelah kondisi pangan berhasil tercatat nanti, pihaknya akan langsung memanggil Distanbunnak untuk bisa mengintervensi lebih jauh.

Misalnya, untuk kebutuhan bawang merah di KSB 10 ton pertahun, sementara yang berhasil diproduksi dalam daerah hanya sekitar 2 ton pertahun. Dengan data yang demikian, maka dinas tekhnis langsung mengintervensinya sehingga tingkat inflasi berhasil ditekan dengan baik. Upaya pencatatan barang masuk ini juga dilakukan untuk menekan terjadinya penimbunan oleh oknum tertentu.

Hal ini tentunya sangat beralasan, karena hasil laporan tim yang berada di lapangan ada indikasi terjadinya penimbunan dan akan dikeluarkan ketika harganya meningkat.

Maka dari itu, dengan adanya pos pemeriksaan barang yang akan masuk ke KSB sudah terdata dengan baik dan ketika terjadinya permainan harga akan langsung disikapi karena akan langsung diketahui nantinya.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya kebutuhan anggarannya bisa disetujui karena manfaat bagi daerah sangat besar. Sehingga tidak terjadi lagi masalah dengan ketersediaan pangan di daerah, masyarakat juga akan mengambil peran penting untuk memproduksi pangannya secara mandiri dan tidak bergantung ke daerah luar. “Kami berharap anggaran yang akan kita usulkan bisa disetujui sehingga tidak terjadi lagi masalah pangan di daerah,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

AMBIL SUMPAH - Kapolres Dompu, Erwin Suwondo, saat mengambil sumpah enam perwira dalam upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab), Sabtu (11/5).

Tiga Perwira Polres Dompu Dimutasi Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Dompu kembali melakukan penyegaran organisasi. Sabtu (11/5), giliran tiga perwiranya.

Mereka adalah Wakapolres Dompu, Kompol Hasbullah, SH. Kasat Reskrim AKP Daniel Partogi Simangungsong, S. IK dan Kasat Polairud Iptu H Sudarman, Sos. Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di lapangan umum mapolres itu dipimpin langsung Kapolres Dompu,

AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa mutasi merupakan hal biasa di internal kepolisian. Selain dimaksudkan untuk penyegaran organisasi, juga bertujuan memperluas wawasan dan pengalaman anggota demi pengembangan karir.

Karenanya pergesaran ini tidak mesti dijadikan beban.

Apalagi mengganggu kinerja personel di lapangan. “Mutasi jabatan ini hal biasa dalam

organisasi.

Khususnya lingkungan polri untuk penyegaran,” ungkapnya.

Harapan agar terus ditingkatkannya kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan pelayanan masyarakat. Tidak hanya ditekankan Erwin Suwondo bagi tiga perwiranya yang dimutasi ke Polda NTB. Melainkan juga mesti dilakukan oleh tiga perwira penggantinya di Mapolres Dompu.

Dalam tugas pembinaan dan operasional misalnya,

KSB Kembali Gelontorkan Dana untuk Bandara Sekongkang Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menggelontorkan anggaran sekitar Rp200 juta untuk Bandara di Kecamatan Sekongkang yang sudah sejak lama tidak digunakan (mangkrak). Pengalokasian kembali anggaran di bandara yang dibeli dari Yuni White tersebut dilakukan seiring adanya janji untuk digunakan dari maskapai penerbangan Pegasus Air Service (PAC) Kepala Dishub KSB, Ir. Irhas Rahmuddin Rayes M. Si, kepada Suara NTB belum lama ini mengatakan, memang sudah ada rencana dari management Pegasus untuk menggunakan bandara yang berada di wilayah KSB itu. Hanya saja masih ada beberapa item yang harus dipenuhi di bandara tersebut karena dianggap masih belum dianggap layak sebagai suatu bandara.

Hanya saja, untuk item yang akan dilengkapi tersebut tidak terlalu dianggap sangat prinsip hanya untuk mengamankan saja. Sebut saja lubang yang berada di landasan pacu pesawat, hanggar, dan keberadaan tiang listrik di lokasi pendaratan harus digeser.

Selain masalah itu, ket-

ersediaan pasokan listrik ke bandara yang belum maksimal juga akan ditambah. Sehingga dengan total pembiayan ditaksir mencapai angka Rp200 juta selain sambungan listrik.

Karena untuk listrik sampai dengan saat ini masih dihitung oleh PT PLN sehingga pada saat dilakukan sambungan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara untuk pembiayaan tersebut akan diusulkan di pembiayaan APBDP mendatang supaya bandara itu bisa digunakan.

“Memang sudah ada rencana dari maskapai penerbangan Pegasus untuk menggunakan bandara yang sudah lama mangkrak itu. Kita berharap anggaran yang akan kita usulkan bisa di setujui sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan,” ungkapnya.

Dikatakannya, penambahan sarana penunjang merupakan salah satu ikhtiar supaya bandara Sekongkang bisa digunakan. Hanya saja pihaknya masih belum yakin Pegasus akan langsung bisa mendaratkan pesawatnya di bandara itu.

Hal ini terjadi lantaran, dari segi bisnis belum ada komunikasi dengan PT AMNT yang akan menggunakan bandara itu. Jika AMNT enggan untuk bisa menggunakan bandara itu, maka Pegasus bisa saja tidak akan melanjutkan investasinya. Meski demikian,

pihaknya berharap supaya PT AMNT bisa membantu Pemerintah supaya bandara ini bisa dimanfaatkan.

Karena akan sangat percuma jika sarana yang diminta dilingkapi tetapi tidak digunakan dengan alasan tidak menguntungkan dari segi bisnis mereka. Pemerintah juga akan membantu perusahaan dengan mewajibkan ASN yang memiliki SPPD keluar daerah dengan menggunakan pesawat dari bandara Sekongkang. Hal ini dihajatkan supaya bandara ini tidak lagi mangkrak karena anggaran yang sudah digelontorkan untuk bandara ini mencapai angka puluhan miliar. Harapan terbesarnya supaya PT AMNT bisa membantu dengan menutup pelayanan sea plane yang ada saat ini, sehingga para karyawan yang ada bisa menggunakan bandara Sekongkang.

“Harapan terbesar dari perusahaan supaya AMNT bisa membantu dengan mewajibkan karyawaannya untuk menggunakan maskapai Pegasus. Karena jika strategi bisnisnya merugi, mereka akan angkat kaki dari KSB dan bandara yang kita bayar tidak akan bermanfaat lagi untuk waktu yang lama,” tandasnya. (ils)

harus dibagun komunikasi yang baik dengan semua elemen. Memberi pelayanan prima dengan tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. “Jauhkan diri dari penyakit masyarakat seperti narkoba, miras judi dan lain sebagainya,” harap dia.

Beberapa perwira baru tersebut diantaranya Kompol Nurdin Sennang selaku Wakapolres. AKP. Reza Fahmi, SH, S. IK menjabat Kasat

Reskrim dan Ipda Lalu Muhammad Ikhsan sebagai Kasat Polairud Polres Dompu.

Sementara pejabat sebelumnya Wakapolres Dompu, Kompol Hasbullah dimutasi menjadi Kasubag Renmin Bidhumas Polda NTB. Sedangkan Iptu H Sudarman dipercaya sebagai Kanit I Sipatwa Airud Polda NTB dan AKP Daniel Partogi Simangungsong menjabat Panit I Unit I Subdit I Ditreskrimsus Polda NTB. (jun)

Operasi 14 Hari, 560 Botol Miras Disita Bima (Suara NTB) – Jajaran Mapolres Bima menyita sebanyak 560 botol minuman keras (miras) berbagai merk, dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) selama 14 hari. Dari 26 April hingga 9 Mei 2019.

Jenis atau merk miras ratusan botol yang berhasil disita tersebut, antara lain 343 bir bintang, 199 botol arak tuban, 9 botol anggur merah, 2 botol civas, serta 8 botol black label.

“Penyitaan 560 miras berbagai merk ini dilakukan di sejumlah tempat saat operasi pekat kemarin,” kata Kabag Ops Polres Bima, Kompol Jamaludin SH, Sabtu (11/5).

Selain Miras, Jamaluddin mengaku, operasi pekat selama 14 hari, petugas juga berhasil mengungkap kasus perjudian togel. Beberapa barang bukti serta dua orang tersangka juga diamankan.

Menurutnya, barang bukti

yang diamankan antara lain uang tunai sebanyak Rp1,3 juta.

Kemudian 25 lembar kertas kerapan yang beriisi tulisan nomor togel. Hingga 6 lembar kertas, 2 buah hp, 2 buah dompet serta 1 buah kartu ATM. Sementara dua orang diduga pemain yang diamankan. Masing-masing berinisial AD (39) warga Desa Simpasasi Kecamatan Monta dan BH (39) warga Desa Nata Kecamatan Palibelo.

“Kedua pelaku akan dikenakan pasal 303 KUHP. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara,” ujarnya. Ia menegaskan operasi pekat akan terus dilakukan selama puasa dengan target miras, obat terlarang hingga perjudian.

Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan ramahdan.

“Kami berharap masyarakat melaporkan apabila mengetahui dan menemukan praktek semacam ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

DISITA - Barang bukti Miras yang berhasil disita oleh jajaran Mapolres Bima dalam operasi Pekat 14 hari.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 KAPOLDA NTB Brigjen Pol Nana Sudjana mengevalua12345678901234567890123456789012 si pengamanan rekapitulasi suara Pemilu 2019. Dia men12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jamin NTB tetap kondusif. Meski demikian, sebanyak 700 12345678901234567890123456789012 personel yang mengawal lokasi rekapitulasi suara belum 12345678901234567890123456789012 ditarik. Dia menyebutkan setiap tahapan Pemilu 2019 mulai 12345678901234567890123456789012 dari pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di 12345678901234567890123456789012 10 kabupaten/kota NTB berlangsung kondusif.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Permasalah di Lombok Tengah memang kemarin 12345678901234567890123456789012 ada kejadian anarkis tapi dapat kita kendalikan,” ucapn12345678901234567890123456789012 ya, akhir pekan lalu. Nana menyebutkan tambahan per12345678901234567890123456789012 sonel sampai sebanyak 700 orang gabungan Polri dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 TNI masih berada di lapangan. Mulai dari pengendali 12345678901234567890123456789012 massa, Sabhara sampai Brimob.

12345678901234567890123456789012 Elemen ujung tombak kepolisian dan TNI seperti 12345678901234567890123456789012 Bhabinkamtibmas dan Babinsa diminta sedini mungkin 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengumpulkan informasi. Termasuk mencegah agar 12345678901234567890123456789012 persoalan diselesaikan segera dengan mengutama12345678901234567890123456789012 kan dialog dan musyawarah. “Memang dalma hal ini 12345678901234567890123456789012 kami berupaya mencari akar masalah. Kita mencoba 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melakukan upaya pendekatan,” terangnya. Hal tersebut 12345678901234567890123456789012 merupakan antisipasi agar kericuhan di Lombok Ten12345678901234567890123456789012 gah tidak merembet ke lokasi lain.

12345678901234567890123456789012 Selain itu, Kapolda meyakinkan masyarakat ataupun 12345678901234567890123456789012 pendukung calon bahwa setiap permasalahan bisa dis12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 elesaikan sesuai dengan aturannya. Masyarakat pun 12345678901234567890123456789012 tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri.

12345678901234567890123456789012 Dia menegaskan bahwa aksi kekerasan meskipun 12345678901234567890123456789012 disampaikan dalam aksi unjuk rasa bisa diancam pi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dana. Apalagi disertai aksi kriminal. “Negara kita ini nega12345678901234567890123456789012 ra hukum. Kita harapkan tidak ada lagi upaya barbar, tidak 12345678901234567890123456789012 konstitusional, tidak prosedural,” pungkasnya. (why) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

NTB Masih Kondusif

Halaman 8

Bawaslu Minta KPU NTB Audit Kinerja KPU Loteng Mataram (Suara NTB) Bawaslu Provinsi NTB meminta KPU Provinsi NTB untuk melakukan audit kinerja KPU Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu diserukan Bawaslu karena banyaknya persoalan yang muncul diduga akibat kelalaian dari pihak KPU. “Kita harapkan KPU provinsi untuk melakukan audit kinerja terhadap KPU Loteng. Itu penting dilakukan karena terlalu banyak hal yang tidak normal,” seru Komisioner Bawaslu, bidang SDM, Itratif, Minggu (12/5) kemarin.

Salah satu persoalan yang disoroti yakni lambannya proses rekapitulasi suara, sehingga Loteng kemudian menjadi daerah yang paling akhir direkapitulasi KPU Provinsi NTB. Hal itu kemudian memicu persepsi dari semua kalangan terkait ada ketidakberesan dalam proses pleno Loteng.

“Ini sebagai bentuk upaya

kita menjawab bersama persepsi orang terkait dugaan kecurangan. Proses pleno sangat tidak normal. Hanya 12 kecamatan yang diplenokan tapi waktu yang dibutuhkan lebih dari waktu pleno di Lotim yang menangani 20 kecamatan,” tegas Itratif.

Dalam proses pleno, disebutkan bahwa KPU Loteng memiliki banyak catatan permasalahan yang tercantum dalam data DB2 (Form Keberatan) setidaknya ada sekitar 10 catatan yang harus dijawab dalam forum pleno KPU Provinsi NTB. Salah satu yang disampaikan dari 10 catatan itu yakni, soal sinkronisasi Daftar Pemil-

ih Tetap (DPT) di Kecamatan Batukliang yang dianggap tidak sinkron. Hal itu kemudian dicurigai masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan praktik kecurangan. Namun hal itu masih belum bisa dijawab KPU Loteng pada saat pleno.

Penyempurnaan saat DPT tersebut harus dilakukan dengan secermat mungkin, maka Bawaslu menyarankan agar KPU Loteng menelisuri daya DPT hingga sampai tahap paling pertama di TPS. “Pencernaan kasus DPT ini, kami ingin Loteng, untuk menjejak angka sampai TPS, karena sumber angka dasar itu

(Suara NTB/dok)

DIPERBERAT - Hukuman terdakwa korupsi minta jatah proyek rehabilitasi sekolah pascagempa, H. Muhir diperberat.

(Suara NTB/ndi)

PERIKSA - Ketua KPU, Suhardi Soud tengah memeriksa data DA1 ganda yang muncul dalam rapat pleno, dengan membandingkan dengan data Bawaslu dan Saksi

Pleno Rekapitulasi Suara Loteng Paling Dinantikan Mataram (Suara NTB)Rekapitulasi suara dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam rapat pleno rekapitulasi suara KPU Provinsi NTB yang dilaksanakan Sabtu (11/5) malam lalu, menjadi pleno yang paling dinantikan para politisi. Pasalnya sebagai daerah yang paling akhir direkap, suara dari Loteng menjadi babak terakhir dari drama penentuan siapa yang akan lolos ke Senayan.

Pantauan Suara NTB jalannya proses rekapitulasi suara dari Loteng ini diwarnai sejumlah aksi protes dari peserta Pemilu yang menciptakan suasana rapat pleno berlangsung dengan panas.

Usai pembacaan hasil perolehan suara peserta pemilu partai politik untuk pemilihan anggota DPR RI dari Loteng.

Drama perebutan kursi terakhir DPR RI antara Nasdem dan PAN terjawab sudah. Masuknya suara dari Loteng perlihatkan bahwa jatah kursi terakhir DPR RI menjadi milik partai Nasdem yang berhasil mengungguli perolehan suara PAN dengan selisih tipis.

Namun selang waktu beberapa menit usai pembacaan hasil perolehan suara dari Loteng.

Saksi dari PAN langsung mengajukan protes kepada KPU terkait selisih perolehan suara PAN di Kecamatan Praya Barat. PAN mengklaim memiliki perolehan suara di Praya Barat sebesar 10.365 suara.

Namun dari hasil pembacaan perolehan suara oleh KPU Loteng pada saat pleno menyebutkan perolehan suara PAN berbeda dari data yang dipegangnya. Perolehan suara PAN hanya sebesar 6.998 suara. Dengan klaim saksi PAN atas perolehan suara mereka di Praya Barat tersebut, maka PAN dapat memastikan dirinya sebagai peraih kursi terakhir DPR RI dari dapil NTB II (Pulau Lombok).

Pihak saksi PAN pun maju ke depan membawa bukti terkait hasil perolehan suara mereka di Praya Barat. Adapun alat bukti yang diperlihatkan PAN

yakni hasil perolehan suara yang bersumber dari dokumen formulir DA1 yang resmi, bertandatangan komisioner KPU dan distempel basah.

Klaim PAN yang disertai dengan bukti data DA1 legal yang diperlihatkan oleh saksi PAN tersebut membuat semua pihak peserta rapat pleno terheran-heran. Sebab, dari dari data DA1 yang dipegang oleh para saksi parpol lainnya serta Bawaslu, sama dengan yang dibacakan oleh KPU Loteng, bahwa Suara PAN di Praya Barat sebesar 6.998 suara, bukan 10.365 sebagai yang diklaim PAN. Insiden munculnya data DA1 ganda ini pun kemudian langsung memantik reaksi dari saksi Partai Nasdem, sebagai pihak yang akan paling dirugikan atas klaim saksi PAN tersebut. Suasana kegaduhan di dalam ruangan arena rapat pleno pun tak terhindarkan. Saksi dari Partai Nasdem pun langsung naik tensi. Dengan penuh emosional saksi Partai Nasdem mengeluarkan pernyataan keras bernada ancaman kepada KPU. Pernyataan saksi Nasdem tersebut kemudian semakin menciptakan suasana panas dalam arena rapat pleno. Pihak KPU pun langsung bertindak cepat untuk meng-clear-kan persoalan tersebut dengan memeriksa keabsahan data DA1 yang disampaikan PAN. Setelah melakukan pemeriksaan, sepintas tidak ada kejanggalan dalam dokumen DA1 yang disampaikan PAN, sebab keaslian dokumen tersebut sangat mirip dengan dokumen yang dipegang Bawaslu, dan KPU serta saksi partai lainnya, kecuali hasilnya saja yang berbeda.

Akan tetapi demikian, pihak KPU tak mau terkecoh dalam siasat yang coba dimainkan oleh PAN. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dengan tegas menyatakan bahwa perolehan suara PAN di Kecamatan Praya Barat sebesar 6.998 berdasarkan data DA1 Plano.

“Setelah kita melakukan pemeriksaan ternyata saksi yang lain pegang data yang sama den-

gan KPU dan juga Bawaslu.

Maka kami simpulkan bahwa apa yang telah dibacakan KPU Loteng itu sudah tepat, dan itulah yang diakui sebagai produk Pleno,” tegas Suhardi Soud.

Bawaslu dan saksi partai yang lain pun menyepakati bahwa data yang digunakan tetap yang disampaikan oleh KPU Loteng, bukan data milik PAN. Namun demikian, permasalahan tidak lantas selesai. Pihak Bawaslu kemudian mempertanyakan asal munculnya data DA1 yang dimiliki oleh PAN tersebut.

“Kita tidak bisa soal angka, karena itu sudah terkoreksi berdasarkan DA Plano, clear sudah itu. Tapi yang saya bicarakan terkait ada dua dokumen yang beredar yang di tandatangani dan distempel basah. Nah ini menimbulkan keraguan, bahwa data yang benar itu yang mana,” tegas Ketua Bawaslu, Khuwailid.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjawab kegandaan data DA1 tersebut, Bawaslu pun mengusulkan agar dilakukan pengujian keaslian terhadap tanda tangan yang dibubuhkan para komisioner KPU di data milik PAN tersebut.

Namun hal itu dijawab Ketua KPU, bahwa data yang sah adalah tetap data yang dimiliki dan dikeluarkan oleh KPU. Jika pun Bawaslu ingin menelusuri lebih lanjut terkait pelanggaran dalam kegadandaan dokumen tersebut, KPU mempersilahkan Bawaslu melakukannya. “Dalam rapat pleno ini kita hanya akumulasi angka, di luar itu silahkan melakukan hal itu, mau periksa PKK juga tidak masalah, karena siapa yang nakal silahkan ditindak,” tegas Suhardi.

Suhardi kemudian menawarkan kepada peserta rapat pleno untuk menskors rapat, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 24:00 malam. Rapat pelno akan dilanjutkan besoknya.

“Kita harus menjaga kesehatan, bagaimana kalau kita skors,” kata Suhardi yang langsung mendapatkan persetujuan dari saksi dan Bawaslu. (ndi)

KPA Proyek Dermaga Gili Air Diperiksa Mataram (Suara NTB) Penyidik mulai memeriksa saksi-saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gili Air, Pemenang Lombok Utara.

Salah satu diantaranya kuasa pengguna anggaran atau Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.

Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB menyusuri kembali runutan proyek senilai Rp 6,2 miliar. Mulai dari per-

encanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek tersebut.

“Semuanya lah (diperiksa).

Yang dulu sudah di penyelidikan, diambil keterangannya lagi di penyidikan,” ujar Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharudin dikonfirmasi soal pemeriksaan Kepala Dishublutkan Lombok Utara.

Dalam kasus tersebut, penyidik menemukan indikasi korupsi diduga berupa penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan proyek di

(Suara NTB/dok)

Itratif belum tentu bisa diterima,” kata Suhardi sambil memberikan semangat moril kepada KPU Loteng. (ndi)

Belum Ada Caleg Gagal Masuk RSJ

Banding, Hukuman H. Muhir Diperberat Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tinggi NTB menghukum anggota DPRD Kota Mataram H. Muhir lebih berat. Hakim banding menjatuhkan vonis terdakwa korupsi jatah proyek rehabilitasi sekolah pascagempa ini lebih berat, yakni menjadi empat tahun.

Hakim banding dengan ketua majelis Gusti Lanang Dauh memutus perkara tersebut dalam amar yang diputus Kamis (2/5) lalu.

Amar putusan dengan nomor 1/PID.TPK/2019/PT.MTR itu isinya menerima permintaan banding jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Yang kemudian memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengubah vonis pidana penjara terhadap terdakwa, yakni menjatuhkan pidana penjara terhadap H Muhir selama empat tahun, dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menyatakan sudah menerima pemberitahuan vonis banding tersebut. Namun, dia mengaku jaksa masih belum menentukan sikap sebab belum menerima berkas salinan putusan yang berisi pertimbangan hakim. “Masih dikaji lebih jauh sambil menunggu putusan lengkap. Apakah masih ada peluang untuk upaya hukum lanjutan atau tidak,” jawabnya dikonfirmasi Sabtu (11/5) lalu.

Terpisah, Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan masih mengecek petikan putusan banding tersebut. Berikut juga dengan salinan putusannya. “Kalau sudah ada nanti kami teruskan ke masing-masing jaksa penuntut umum dan terdakwa,” ujarnya.

Pengadilan tingkat pertama sebelumnya menghukum politisi Golkar H Muhir ini dengan pidana penjara dua tahun serta denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara sebelumnya lagi jaksa menuntut pidana penjara delapan tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan.

Hakim kemudian menyatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram itu bersalah melanggar pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperberat lagi, Muhir melakukannya di saat masyarakat sedang berduka akibat dilanda bencana gempa bumi.

Muhir terbukti menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom, melalui mantan Kasi Sarpras Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram Tjatur Totok Hadianto. Uang sebesar Rp30 juta diterima Muhir pada Jumat (14/9/2018) pagi di sebuah rumah makan di Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram.

Perbuatan Muhir menerima Rp30 juta di dalam amplop cokelat itu dipergoki jaksa Kejari Mataram dalam sebuah operasi tangkap tangan. Uang komitmen tersebut terkait anggaran sebesar Rp4,29 miliar untuk perbaikan 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri terdampak gempa Lombok 2018.

Kala itu anggaran tersebut baru selesai dibahas dalam APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2018. Dana sejumlah itu bakal dipakai untuk pembelian tenda, rehabilitasi gedung, dan trauma healing. (why)

ada di TPS, bukan di kecamatan, ia hanya terminal. Kami minta dari TPS, harus jelas sumbernya,’’ kata Itratif.

“Terakhir bahasan kita pada forum ini, ini penting dilakukan evaluasi. Sebelum jelas data itu muncul dari TPS mana, baru kita mulai,” sambungnya.

Rekomendasi Bawaslu itu pun ditanggapi Ketua KPU Provinsi NTB. Suhardi Soud. Ia mengatakan bahwa pihaknya menerima semua saran dari pihak Bawaslu dan akan melaksanakan rekomendasinya untuk melakukan penelusuran suara sampai tingkat TPS. “Kita skor dulu KPU Loteng, bukan karena ada banyak masalah kita skors, tapi ini adalah perlakuan sama dengan kabupaten lain, karena kabupeten yang lain juga meskipun banyak kali tampil

(Suara NTB/dok)

H. Purnama

Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara tersebut. Mantan dan pejabat terkini Kadishublutkan Lombok Utara dimintai keterangan, menyusul pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) KLU, panitia penerima hasil pekerjaan, serta pihak rekanan.

Syamsuddin mengatakan proses pemeriksaan saksi masih bakal terus digenjot. Termasuk ahli nantinya seperti ahli pidana, ahli auditor keru-

gian negara, serta ahli konstruksi. “Indikasinya kan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Itu keterangan kita lengkapi semuanya,” tandasnya.

Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017.

Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp 6,6 miliar. Proyek lalu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 6,28 miliar. (why)

Mataram (Suara NTB) Rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 di Provinsi NTB sudah tuntas dilakukan di semua daerah. Dari rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu oleh KPU itu, peserta pemilu sudah dapat memprediksi siapa yang mendapatkan kursi dan tidak meskipun belum ditetapkan oleh KPU, parpol mana saja yang berhak atas kursi wakil rakyat berdasarkan jumlah raihan suara mereka.

Bagi caleg peraih suara tertinggi di dalam partainya dan perolehan suara partainya masuk dalam perhitungan pembagian kursi wakil rakyat, tentu sudah bisa langsung senyum sumringah, karena mereka sudah dapat memastikan dirinya yang akan duduk mewakili partai di kursi wakil rakyat untuk lima tahun mendatang.

“Ya alhamdulillah, kita pantau-pantau saja proses plenonya,” kata Lalu Wirajaya, caleg petahana partai Gerindra yang memastikan dirinya kembali terpilih setelah mengantongi dukungan sebanyak 20 ribuan lebih, kepada Suara NTB di sela-sela jalannya rapat pleno rekapitulasi suara.

Demikian juga sejumlah caleg lainnya yang terpilih, terlihat hadir dalam arena forum rapat pleno, tampak senyum manis selalu mengembang di wajahnya. Beberapa caleg terpilih yang ditemui Suara NTB di arena rapat pleno, yakni Lalu Satriawandi, Lalu Pelita Putra, Muzihir dan lainnya.

Akan tetapi lain halnya dengan caleg yang gagal. Mereka harus menerima kenyataan pahit. Sekalipun telah menempuh proses perjuangan yang panjang, berat dan melelahkan yang menguras energi serta finansial.

Namun demikian tidak sedikit di antara mereka para caleg

gagal yang bisa lapang dada untuk menerima kenyataan atas hasil perolehan suara yang mereka dapatkan meski telah melewati proses panjang dan melelahkan.

Sebab pengorbanan tenaga, dan materi finansial yang dikeluarkan dalam merebut suara rakyat, ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil yang mereka peroleh.

Tidak sedikit caleg gagal tidak bijak menyikapi kegagalan mereka. Hal tersebut kemudian membuat mereka mengalami stres berat sehingga harus mendapatkan perawatan medis kejiwaan. Pantauan Suara NTB di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram, sejumlah pasien yang dirawat diketahui ternyata mereka adalah para celeg gagal.

Namun demikian, Pihak RSJ yang dikonfirmasi Suara NTB enggan menyebutkan bahwa pihaknya menangani pasien yang berasal dari para caleg gagal. Ia menolak untuk menyebutkannya, karena alasan etis.

“Mohon maaf sebelumnya, belum ada sepengetahuan kami, tapi jika pun ada, kami tidak bisa membedakan semua pasien kami, karena itu kami tidak bisa sampaikan, apakah pasien yang dirawat itu adalah caleg gagal atau tidak,” ujar Plt. Direktur RSJ, Dr. Evi Kustini Somawijaya, MM kepada Suara NTB. Disampaikan Evi, bahwa kemungkinan besar sampai saat ini belum ada pasien yang terindikasi sebagai caleg gagal dirawat di RSJ, kemungkinan besar para caleg melakukan perawatan lewat pelayanan dokter pribadi. “Kemungkinan konsultasinya mereka ke pihak dokter pribadi, karena belum ada caleg gagal yang masuk dirawat disana sampai saat kemarin, tapi akan saya cek nanti,” tegasnya kembali lagi. (ndi)

Penghasut Ricuh Pleno Lombok Tengah Diburu Mataram (Suara NTB) Pihak kepolisian menginterogasi lima warga yang terlibat ricuh pada Rabu (8/5) malam, di lokasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 Praya, Lombok Tengah.

Polisi menemukan indikasi bahwa massa dimobilisasi.

Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama mengatakan lima orang yang diamankan tersebut sudah dimintai keterangan Polres Lombok Tengah. Dugaannya kepemilikan senjata tajam dan perusakan. “Tapi memang mereka mungkin simpatisan dari caleg (calon legislatif) yang merasa ada kecurangan. Bahwa suaranya dialihkan ke caleg lain,” ujarnya dikonfirmasi kemarin.

Tujuan dari pemeriksaan lima warga tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencari dalang pelaku kericuhan.

Kericuhan yang terjadi di lokasi pleno, tepatnya di jalan umum depan eks gedung DPRD Lombok Tengah, hingga Kamis (9/5) dinihari tersebut, memang sempat menimbulkan aksi bentrok.

Massa simpatisan mencoba menembus garis keamanan dengan melempar batu dan bahan

peledak jenis molotov. Meski demikian situasi dapat segera dikendalikan meskipun ada jatuh korban luka. “Ini indikasi ya, memang ada indikasi ini digerakkan.

Mereka ini simpatisan tidak bergerak sendiri,” kata Purnama.

Penyidik saat ini sedang memeriksa berjenjang. Tidak menutup kemungkinan pemeriksaan juga menyasar caleg yang diduga menggerakkan massa tersebut. “Kalau memang diperlukan keterangannya nanti akan dipanggil,” pungkasnya.

Kemudian terkait dengan tuntutan massa simpatisan, dikatakan telah diteruskan kepada pihak penyelenggara pemilu. Tuntutan tersebut berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan pengalihan surat suara caleg di tingkat kecamatan. (why)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4863 AR NOKA/NOSIN : MHIHB11154K229322/ HB11E-1232895 AN.DODY HIDAYAT JAYA.M. HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

Halaman 9

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Safari Ramadhan Perdana

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Jika datang Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan syetan dibelenggu.”

(Hadits Riwayat Muslim)

Perusak Amal Shaleh Mukhlishin (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram)

Mari kita cermati firman Allah SWT berikut yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.”

(QS: Muhammad: 33).

PEMBACA yang budiman, ayat di atas secara jelas memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar jangan sampai mereka merusak dan bahkan menghilangkan pahala amal kebaikan (amal shaleh) yang telah dilakukannya. Alangkah ruginya seseorang ketika di dunia ini telah banyak melakukan amal shaleh yang disangkanya berpahala banyak, tapi ternyata di akhirat pahala amal shaleh yang diidam-idamkannya itu musnah semua. Simak Qs: AlKahfi 103: “Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?”Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.

Saudaraku yang berbahagia, lantas apa saja yang dapat menyebabkan musnahnya pahala amal shaleh seseorang dalam kehidupan ini? Paling tidak ada tiga perbuatan, yaitu: Pertama, kekufuran, yaitu sikap menolak dan menentang ajaran Allah (ad-din al Islam). Sikap kekufuran terbagi menjadi tiga, yaitu : Menolak untuk memeluk agama Islam dan justru memeluk agama selain Islam dan ingkar terhadap adanya hari akhir serta menolak ayat-ayat al-Qur’an yang juga menyebabkan Allah menghapus pahala kebaikannya simak QS: Al-Kahfi 104: Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kafir terhadap) perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat.

Kedua, kemusyrikan yaitu sikap menduakan Allah SWT. dengan makhluk-Nya dalam hal penyembahan dan kepatuhan serta ketaatan. Kemusyrikan ada dua yaitu kemusyrikan yang secara nyata dalam bentuk penyembahanpenyembahan kepada selain Allah. Perbuatan itu dapat menyebabkan terhapusnya pahala kebaikan seseorang dan kedua kemusyrikan yang tersembunyi, yaitu sikap riya’.

Sikap riya’ dapat menyebabkan amalan kebaikan seseorang tidak diberi nilai oleh Alah SWT. seperti kisah tiga orang hamba yang beramal shaleh cukup besar, yaitu bershadaqah/berinfak, berjihad sampai mati syahid dan mengajarkan al-Qur’an. Tapi karena niatannya bukan karena Allah maka mereka justru dimasukkan ke neraka.

Ketiga, kefasadan yaitu sikap membuat kerusakan di bumi ini baik kerusakan alam amaupun kerusakan lingkungan sosial. Hidupnya di tengah-tengah masyarakat justru lebih banyak mendatangkan kemadharatan bagi orang lain lebih-lebih di bulan suci Ramadhan. Perbuatan ini sering terjadi di kalangan masyarakat misalnya hanya beralasan untuk menghindar dari sebuah kesalahan, sehingga dengan mudahnya untuk berbohong. Sebenarnya masalahnya itu kecil, sepele tapi tanpa berpikir diri kita sendiri yang membuat masalah lebih besar dan menutupinya dengan berbohong yang berakibat pahala puasa kita terhapus.

Demikian, semoga kita dapat dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak dan apalagi sampai memusnahkan pahala amal shaleh. Aamiin.

Es Jeli Kelapa Hijau BERBUKA dengan es kelapa sungguh nikmat.Jika es kelapa tidak diolah dan hanya disajikan satu menu tentu membuat Anda bosan. Tapi jika diolah menjadi yang lain bisa jadi alternatif. Salah satunya, adalah Es Jeli Kelapa Hijau. Berikut ini cara membuat Es Jeli Kelapa Hijau seperti dikutip dari sajiansedap.grip.id.

Bahan: 400 ml air kelapa 2 sendok teh jeli instan 1/2 sendok teh agar-agar bubuk 50 gram gula pasir 3 tetes pewarna hijau Bahan Kuah: 500 ml santan dari 1/2 butir kelapa 1 lembar daun pandan 1/2 sendok teh garam 150 gram gula pasir Bahan Pelengkap: 700 gram es serut 2 butir kelapa degan, dikerok panjang 2 sendok teh selasih, direndam Cara Membuat Es Jeli Hijau Kelapa: 1. Rebus air kelapa, jeli instan, agar-agar, gula pasir, dan pewarna hijau tua sambil diaduk sampai mendidih. Tuang di cetakan telur puyuh. Bekukan.

2. Kuah, rebus santan, daun pandan, garam, dan gula pasir sambil diaduk sampai mendidih. Dinginkan.

3. Sajikan jeli dengan kuah dan pelengkap. Selama mencoba!

Pilkada Serentak 2020, Gubernur Harap Lahirkan Pemimpin Amanah Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menggelar Safari Ramadhan perdana di Masjid Baitul Amin Lingkungan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Sabtu (11/5) malam. Pada kesempatan tersebut, Gubernur memuji kondusivitas pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 di NTB yang berjalan relatif kondusif.

Usai Pilpres dan Pileg 2019, Gubernur mengatakan NTB akan kembali melaksanakan pesta demokrasi memiliih kepala daerah di tujuh kabupaten/kota. Yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima.

“Selesai pesta demokrasi Pemilu ini, mulai grasa grusu. Karena sebentar lagi ternyata akan ada tujuh Pemilihan Kepala Daerah di NTB, termasuk Kota Mataram. Sebentar lagi kita berjibaku untuk Pilakada tujuh kabupaten/kota,” kata Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengharapkan kepala daerah yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang amanah. Dengan semangat bulan puasa Ramadhan, Dr. Zul mengajak masyarakat mengubah mindsetnya. Supaya jangan memilih calon pemimpin karena uang.

Menurutnya, selama ongkos menjadi pejabat publik mahal. Maka korupsi tak akan bisa dihilangkan. Ia menyebut dalam pemilihan kepala daerah, satu suara ada yang dihargai Rp3 juta.

“Bayangkan akan seperti apa pemimpin yang akan kita hasilkan kalau

masyarakat sudah mengatakan tidak perlu visi misinya, yang penting uangnya. Di tengah semangat Ramadhan, kita ubah masyarakat kita,” ajaknya.

Gubernur juga mengatakan masyarakat NTB merupakan salah satu yang aktif menggunakan media sosial.

Sehingga tantangan kedepannya, bagaimana agar masyarakat dapat menyikapi berita-berita yang masih simpang siur atau tidak benar.

“Banyak berita yang belum tentu benar, tapi gampang meracuni masyarakat kita. Kadang-kadang kita susah sekali, mencari, menyortir mana yang benar”, tuturnya.

Gubernur mengajak masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan demokrasi yang berakhlak.

Dimulai dengan mengubah mindset agar menjadi pemilih yang cerdas. Bukan memilih karena diberikan imbalan tetapi memilih karena melihat visi dan misi dari calon pemimpin. Karena korupsi tidak bisa dihilangkan, selama ongkos menjadi pejabat publik mahal.

“Dengan spirit Ramadhan, kita bermunajat kepada Allah agar dihadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang

(Suara NTB/humasntb)

SERAHKAN BANTUAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan saat Safari Ramadhan di Masjid Baitul Amin Lingkungan Pejeruk Kecamatan Ampenan, Sabtu (11/5) malam. betul-betul mencurahkan hatinya kepada masyarakat,” kata Dr. Zul. Dr. Zul mengatakan akan terus bersilaturahmi untuk menyapa masyarakat.

Agar masyarakat tidak menilai bahwa pemimpin datang karena ada maunya.

“Buat para pemimpin, jangan menyapa masyarakat karena ada maunya saja. Tapi raih suara masyarakat, peluk batinnya dengan keharuan. Bahwa kita hadir di sini, karena mengabdi pada Allah untuk menghadirkan ketenangan dan keberkahan bagi masyarakat,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Isteri Hj. Niken Saptarini

Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc beserta Kepala OPD Lingkup Provinsi, Walikota Mataram, Wakil Walikota Mataram, Pimpinan DPRD, Pimpinan DPR Provinsi, Danrem, dan Kapolda. Kegiatan Safari Ramadhan diawali salat Isya dan tarawih berjemaah.

Dalam kegiatan Safari Ramadhan ini, Pemprov NTB juga menyerahkan berbagai bantuan dan stimulus untuk masyarakat. Berupa bantuan untuk pembangunan masjid, dana kegiatan pemberdayaan pekarangan dan kegiatan desa mandiri pangan, modal usaha bagi fakir miskin, bibit tanaman, serta alat-alat pengolahan ikan. (nas)

Kampung Ramadhan di Kuripan Sedot Pengujung Giri Menang (Suara NTB) – Untuk kali pertama di NTB, Kampung Ramadhan digelar di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tepatnya di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan. Kegiatan ini secara resmi dibuka Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Sabtu (11/5) sore. Kampung Ramadhan ini merupakan salah satu kegiatan Baznas Microfinance (BMFi). Tujuannya untuk mendorong penguatan usaha mikro, terutama para Mitra BMD, dan memberi stimulus kebangkitan Lombok sebagai wisata halal dunia.

Suasana di Kampung Ramadhan berlokasi di pinggir jalan di desa itu sangat ramai pengunjung. Kegiatan ini menyedot pengunjung, karena memudahkan warga membeli

kebutuhan beruka puasa, dan kebutuhan pokok lainnya.

Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas RI, Irfan Syauqi Beik saat acara pembukaan Kampung Ramadhan mengatakan ada 100 stand yang disiapkan Baznas bersama Pemerintah Desa Kuripan selaku panitia penyelenggara.

Selain diisi masyarakat sekitar, stand juga diisi UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Lobar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar, dan Mitra BMD Gunungsari Lombok Barat. Panitia juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dari salah satu Rumah Sakit swasta. “Kita menyediakan stan-stan untuk mengakomodir masyarakat berjualan produknya. Kita buka peluang ke masyarakat sehingga produk

mereka dapat dinikmati bukan hanya di desa ini tapi juga luar desa,” kata Noor Aziz Direktur Baznas Microfinance.

Menurutnya, kegiatan ini tak hanya sekedar berjualan di sepanjang Jalan Desa Kuripan, Kampung Ramadhan juga menggelar sejumlah agenda bertema Islami, seperti Lomba Da’i Cilik, Hafiz Cilik dan Lomba Tadarus, Dan juga Nonton Bareng Film Iman di Pangkuan Sang Faqir. “Film tentang kemanusiaan ini merupakan film yang dirilis oleh Baznas dan telah diputar di bioskop besar di Jakarta,” kata Aziz.

Sementara itu Bupati H. Fauzan Khalid menilai kegiatan yang diinisiasi Baznas ini sebagai hal yang positif dan luar biasa. Untuk itu Fauzan meminta agar di tahun

L. M. Khaerurrazak

Hidupkan Al Qur’an di Bulan Ramadhan Lalu M. Khaerurrazak Al Hafizi adalah salah satu putra terbaik Lombok Timur, NTB yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Hafiz terbaik se Asia Pasifik yang lahir 14 April 2002 silam itu kini sudah berusia 17 tahun. Ia pun sudah menghafal 30 Juz dalam Al Qur’an yang terdiri dari 114 surah dan lebih dari 6 ribu ayat.

SABTU (11/5) lalu, Suara NTB berkesempatan mewawancara putra kedua dari pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Baitul Qurro Wal Huffaz, Yayasan Tahfiz Daruss Shomad, Lalu Muhibban Al Hafidzi itu bagaimana kesehariannya di bulan Ramadhan 1440 Hijriah ini.

Bulan Suci Ramadhan sebagaimana dimaktubkan dalam Al Qur’an, Surah Al Baqarah Ayat 185 merupakan tempat diturunkannya Al Qur’an. Maka, momentum Ramadhan dalam pandangan Lalu M. Khaerurrazak adalah tempat meningkatkan kualitas hafalan dan pemahaman terhadap Al Qur’an.

Prinsip sebenarnya sama saja dengan hari-hari biasa. Bedanya adalah, kualitas dan kuantitas ibadah membaca Al Qur’an lebih ditingkatkan. Pasalnya, suasana di Bulan suci Ramadhan itu jelas berbeda dibandingkan dengan 11 bulan lainnya.

Bagi Razak yang kini menjadi siswa kelas 1 Madrasah Aliyah (MA) di ponpesnya ini tidak mau mematok standar ibadah. Terpenting adalah tetap beerusaha untuk istiqomah. Beribadah secara berkesinambungan. Menurutnya, istiqomah itu adalah hal yang cukup sulit.

Meski sudah mengantongi sederetan gelar juara, bagi Razak tidaklah terlalu penting. Dituturkan, terakhir setelah mendapat juara ke VII di ajang Musabaqah Hifdzil Qur’an di Makkah Saudi Arabia, Khaerurrazak juga sudah mengikuti kegiatan serupa di negeri Iran dan meraih juara IV. Dalam ajang MHQ ini, pesertanya berasal dari 70 negara.

Ajang lainnya yang sudah diikuti, tingkat provinsi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dua kali yang di Bima dan Mataram masingmasing memperoleh juara I dan II. Tingkat kabupaten sendiri disebut ia ikuti sejak kecil hingga empat kali dan berhasil meraih dua kali juara I dan lainnya juara II dan III. Tingkat nasional pun pernah juara I. Dan menyusul berulang kali di tingkat internasional. Dalam waktu dekat di tingkat nasional, sebutnya ia akan mengikuti STQ di Kalimantan Barat.

Menurutnya, juara adalah penobatan sekadar penobatan dan yang terpenting itu adalah esensi dari dinobatkan. Semua orang sebenarnya bisa menjadi juara. Semua orang yang mengaji bisa jadi juara. Pada bulan puasa Ramadhan ini, Khaerurrazak mengajak semua orang bisa tampil sebagai juara di hadapan Allah dengan meningkat-

(Suara NTB/rus)

L M. Khaerurrazak Al Hafizi kan kualitas ibadah membaca Al Qur’an.

Razak mengaku butuh waktu 6 tahun lamanya ia baru bisa mengkhatamkan hafalan seluruh ayat dalam Al Qur’an. Menurutnya, menghafal Qur’an itu harus lahir dari kemauan dan adanya rasa cinta pada kitab suci Al Qur’an. Dorongan untuk mau itu bisa saja dari diri sendiri atau orang lain. Baiknya, datang dari diri sendiri. Ada kesadaran pribadi. Ketika sudah didukung rasa cinta, maka akan semakin mudah untuk menghafal. “Saya sendiri memang karena didorong oleh orang tua, menghafal Qur’an sejak SD,” tuturnya.

Menghafal Qur’an itu juga bukan untuk balap-balapan bersama teman-teman.Terpenting adalah, terus menghadirkan Qur’an dalam setiap ruang dan waktu. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Soal waktu tidaklah penting, terpenting adalah adanya kemauan dan rasa cinta.

Mengutip Firman Allah dalam QS Al Qomar, L. M. Kaerurrazak menyebut, sesungguhnya kami mudahkan Al Qur’an dan adakah yang mau mengambil pelajaran. Ayat ini adalah salah satu motivasi untuk belajar. Belajar membaca dan mendalami Al Qur’an. Pun selama bulan puasa Ramadhan. Razak mengajak untuk menghidupkan Qur’an di bulan Ramadhan. (rus)

berikutnya pemerintah desa bersama dinas terkait dapat melanjutkannya. “Baznas ini sebagai pencetusnya dan membantu kita di awal dan selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita melanjutkan kegiatan positif semacam ini,” tegas bupati.

Tidak lupa dalam kesempatan itu Bupati Fauzan Khalid juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi yang luar biasa dari Baznas untuk Lombok Barat.

Bahkan sejak gempa bumi beberapa waktu lalu, Baznas diakui Fauzan menjadi yang

pertama berinisiatif untuk memfasilitasi Lombok Barat membuka pasar menggantikan pasar yang rusak akibat gempa di wilayah utara Lombok Barat. “Alhamdulillah tindak lanjut dari Baznas Pusat kini sudah punya kantor tetap untuk Baznas Microfinance di Gunungsari. Mudahmudahan kita buat nanti cabang-cabangnya termasuk di wilayah Gerung, Kediri, Kuripan, dan lainnya. Selain untuk membantu masyarakat yang kurang modal juga mengatasi ‘bank subuh’ (rentenir),” ungkap bupati. (her)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Berpuasa 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bagi Penderita Ginjal 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 MENJALANI puasa mengharuskan seseorang untuk 123456789012345678901234567890121 menahan lapar dan dahaganya selama kurang lebih 12 123456789012345678901234567890121 jam. Hal ini mungkin tak terlihat sulit bagi orang yang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sehat dan memiliki fungsi tubuh yang normal. Namun, 123456789012345678901234567890121 apa jadinya jika puasa dilakukan oleh penderita penyak123456789012345678901234567890121 it ginjal kronis, yang pada dasarnya sedang mengalami 123456789012345678901234567890121 peningkatan kebutuhan nutrisi? Sebenarnya sampai saat 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ini masih menjadi perdebatan apakah pasien dengan 123456789012345678901234567890121 penyakit kronis boleh menjalani puasa atau tidak.

123456789012345678901234567890121 Dikutip dari hellosehat.com, dari berbagai penelitian 123456789012345678901234567890121 yang telah dilakukan pada pasien dengan bermacam123456789012345678901234567890121 macam jenis penyakit ginjal kronis yang dialaminya, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sejauh ini menyatakan bahwa tidak berbahaya jika 123456789012345678901234567890121 melakukan puasa di bulan Ramadan. Justru pada be123456789012345678901234567890121 berapa penyakit ginjal kronis, puasa dapat meningkat123456789012345678901234567890121 kan kualitas hidup pasien dan mendukung pengobatan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 yang sedang dijalaninya.

123456789012345678901234567890121 Hal ini telah dibuktikan pada penelitian yang melibat123456789012345678901234567890121 kan pasien yang menderita batu kandung kemih (uroli123456789012345678901234567890121 thiasis), transplantasi ginjal, serta beberapa penyakit 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ginjal lainnya. Puasa justru berdampak baik bagi fungsi 123456789012345678901234567890121 ginjal pada masing-masing pasien.

123456789012345678901234567890121 Tidak semua pasien yang mengalami gangguan fungsi 123456789012345678901234567890121 ginjal diperbolehkan untuk berpuasa. Hal ini tergantung 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dengan kondisi fisiknya masing-masing. Pasien penyakit 123456789012345678901234567890121 ginjal yang mengalami masalah seperti poliuria, kadar gula 123456789012345678901234567890121 darah tidak terkendali, tekanan darah selalu tinggi, men123456789012345678901234567890121 galami infeksi hingga komplikasi fungsi jantung, sebaikn123456789012345678901234567890121 ya tidak melakukan puasa terlebih dahulu. Sebab puasa 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bisa saja semakin memperburuk kondisinya.

123456789012345678901234567890121 Sedangkan pasien yang stabil serta tidak memiliki 123456789012345678901234567890121 komplikasi lain, dapat dipertimbangkan untuk menjalani 123456789012345678901234567890121 puasa Ramadan. Tentu, pasien dan pihak keluarga harus 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 berdiskusi terlebih dahulu dengan tim medis yang 123456789012345678901234567890121 menangani kasusnya.

123456789012345678901234567890121 Apa yang harus diperhatikan jika pasien penyakit gin123456789012345678901234567890121 jal kronis ingin berpuasa?

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Puasa dapat dilakukan jika pasien memiliki kondisi 123456789012345678901234567890121 fisik yang kuat dan stabil. Hal ini juga harus atas pertim123456789012345678901234567890121 bangan serta izin dari dokter yang menangani. Bebera123456789012345678901234567890121 pa hal yang harus diperhatikan bagi pasien penyakit gin123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 jal kronis selama menjalani ibadah puasa yaitu: 123456789012345678901234567890121 · Tetap minum obat-obatan yang diberikan oleh dok123456789012345678901234567890121 ter ketika sahur dan berbuka puasa.

123456789012345678901234567890121 · Ketika berbuka puasa, hindari makan yang men123456789012345678901234567890121 gandung kalium dan fosfor tinggi seperti, kurma, aprikot, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 gorengan, teh, soda, kopi, dan keju.

123456789012345678901234567890121 · Pasien harus memenuhi cairan tubuhnya dengan 123456789012345678901234567890121 cara banyak minum ada waktu berbuka dan sahur. Dalam 123456789012345678901234567890121 satu hari, pasien dianjurkan untuk minum air sekitar 1-2 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 liter untuk menghindari dehidrasi.

123456789012345678901234567890121 · Air minum yang sebaiknya dikonsumsi pasien 123456789012345678901234567890121 dengan penyakit ginjal kronis adalah air mineral. Hin123456789012345678901234567890121 dari berbagai macam minuman yang dapat memberat123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kan kerja ginjal seperti kopi dan teh.

123456789012345678901234567890121 · Pasien harus melakukan pemeriksaan ke dokter 123456789012345678901234567890121 setidaknya setiap 1-2 minggu, selama bulan puasa.

123456789012345678901234567890121 · Apabila muncul gejala seperti bengkak di bebera123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pa bagian tubuh, merasa pusing, susah bernapas, ser123456789012345678901234567890121 ta merasa kelelahan, maka pasien harus segera mem123456789012345678901234567890121 batalkan puasanya dan langsung periksa ke dokter.

123456789012345678901234567890121

Senin, 13 Mei 2019

SUARA NTB

DIJUAL

Halaman 10

RUPA-RUPA

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) q

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2019

Safwaturahman akan Tampil di Taiwan Terbuka Mataram (Suara NTB) Atlet lompat jauh NTB, Safwaturahman kembali mempersiapkan diri menghadapi event internasional.

Peraih medali perunggu di Asian Games 2018 itu akan ambil bagian di Kejuaraan Internasional Atletik Terbuka di Taiwan, 24 Mei 2019.

Pelatih Atletik Pelatnas Asal NTB, Aria Yuniawan yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (12/5) mengatakan, keikutsertaan Safwaturahman di event itu merupakan program jangka panjang dalam rangka mengejar tiket mengikuti kejuaraan dunia dan Olimpiade di Jepang tahun 2020. ‘’Safwaturahman harus selalu ikut kejuaraan internasional. Ini penting untuk mengejar tiket mengikuti Kejuaraan Dunia tahun 2020,’’ ucapnya.

Keberangkatan Safwaturahman di kejuaraan Taiwan Terbuka telah dijadwalkan. Dua hari sebelum bertanding, Safwaturahman

sudah bertandang ke lokasi event. Dan Safwaturahman siap ambil bagian di singel event internasional itu.

Ditanya soal persiapan, Aria mengaku Safwaturahman sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Saat ini Safwaturahman masih berlatih di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Jakarta. Persiapan dimulai sejak tahun 2018 dan masih berjalan sampai saat ini.

Catatan waktu terbaik Safwaturahman masih 08.09 meter yang dicatat saat merebut medali perunggu di Asian Games 2018. Safwaturahman butuh meningkatkan lompatan hingga sejauh 08.20 meter untuk bisa lolos mengikuti Olimpiade dan kejuaraan dunia atletik tahun 2020. ‘’Saya menargetkan Safwaturahman lolos limit olimpiade dan lolos mengikuti kejuaraan dunia.

Untuk lolos ke olimpiade Safwaturahman harus melompat minimal 08.20 meter,’’ jelasnya. (fan)

Nasdem Rebut Kursi Terakhir Dapil NTB II Dari Hal. 1 memperlihatkan bahwa tiga partai yang memastikan diri memperoleh kursi wakil rakyat Senayan.

Di Dapil I, perolehan suara terbesar ditempati oleh Partai Gerindra yang mengantongi dukungan sebesar 121.1469 suara. Gerindra akan mengirim Zainul Arifin sebagai peraih suara terbanyak.

Zainul Arifin berhasil mengantongi dukungan sebesar 41.046 suara.

Kursi ke dua dipesan oleh PKS, yang memperoleh dukungan terbesar ke dua dengan total perolehan suara sebanyak 100.986 suara. Adapun Caleg yang akan dikirim yakni Johan Rosihan yang mengantongi suara terbanyak dengan total

dukungan 46.058 suara.

Kursi ke tiga jadi milik PAN yang mengantongi perolehan suara sebanyak 89.795 suara. PAN masih tetap akan mengirim Caleg petahana, H. Syafrudin, ST yang mengantongi dukungan 67.456 suara.

Dari semua partai yang berhasil memesan kursi Senayan dari NTB, tercatat Gerindra dan PKS masingmasing mengirimkan dua wakilnya untuk duduk di Senayan. ‘’Alhamdulillah kita bisa mendapatkan dua kursi DPR RI dari dua Dapil di NTB. Ini tentu capaian yang luar biasa bagi partai kami,’’ ujar Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi kepada Suara NTB. (ndi)

Mari Rajut Kebersamaan Dari Hal. 3 agar kembali merajut persahabatan, persatuan dan kesatuan. ‘’Mari menghindari fitnah, opini dan interpretasi terkait situasi saat ini,’’ ajak Kapolda. Terlebih, saat ini bulan Ramadhan. Sehingga perilaku positif akan menjaga kesucian Ramadhan.

Kapolda juga meminta agar semua lapisan masyarakat mendukung hasil kerja KPU sebagai penyelenggara selama rangkaian tahapan. Apapun keputusan terkait hasil Pemilu 2019, disarankan agar diterima dengan baik. Namun ketika ada keberatan, masyarakat bisa menyalurkan secara konstitusional. ‘’Mengharapkan kepada siapapun yang keberatan dengan hasil Pemilu 2019, agar menyampaikan sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian mengikuti proses hukum yang tertib,’’ jelasnya.

Masyarakat juga diajak menolak segala upaya politisisasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan politik praktis.

Sebab hal ini dinilainya dapat memecah belah persatuan, serta mengganggu upaya-upaya yang inkonstitusional terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Harus disadari sepenuhnya, bahwa negara ini adalah warisan perjuangan yang berdarah- darah. Oleh sebab itu, ia mengajak untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta melawan siapapun yang memecah belah atau pun yang mempelopori makar. (ars)

Tagihan Piutang Masih Minim Dari Hal. 1 ia langsung memimpin rapat dan membahas percepatan penyelesaian piutang mengendap, berupa pembayaran material paving block dan bahan bangunan lainnya.

Karena nilai bayar masih minim, sedang diupayakan untuk dimaksimalkan.

Penunggak yang menanggung piutang, diinventarisir dan didatangi satu per satu. Bahkan ada yang sudah diajukan panggilan untuk klarifikasi. ‘’Sudah ada komitmen mereka untuk mengganti,’’ ujarnya.

Ke depan, upaya ini akan terus digenjot, sehingga target tembus pembayaran hingga miliaran dapat tercapai.

Syamsul Hadi menegaskan komitmennya menyelesaikan masalah tunggakan tersebut.

Piutang yang terjadi sejak 2015 - 2017, tidak boleh terus mengendap. ‘’Karena bagaimana pun juga pertanggungjawaban keuangan kami ini juga kepada publik, karena ada penyertaan modal,’’ tegasnya.

Tim khusus dibentuk untuk menyelesaikan tagihan tersebut, menelusuri dari perusahaan hingga ke desa desa.

Karena ada catatan dua kepala desa turut tercatat sebagai penunggak. ‘’Ada memang be-

berapa orang sedang progres pembayaran. Saya minta diurus, saya minta tim penagihan untuk turun,’’ tegasnya.

Rujukan penyelesaian itu tetap dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi NTB, karena sebelumnya sudah ada yang menjadi temuan mencapai Rp2,6 miliar. Temuan berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat.

Pola penyelesaian yang digunakan, dengan memberi mandat kepada tim kuasa hukum untuk melayangkan panggilan kepada pihak-pihak terkait tersebut. “Jadi setiap hari sudah ada panggilan panggilan dari legal kami,” ungkapnya.

Syamsul mengaku, sempat menganggap tagihan piutang macet ini begitu sulit, akibat kondisi keuangan para penunggak. Namun setelah diklarifikasi, ternyata banyak diantaranya adalah pengusaha property. ‘’Ini artinya, harusnya bisa dilunasi,’’ sesalnya.

Memang langkah pada periode sebelumnya belum maksimal membuahkan hasil. Ke depan, ia menegaskan tidak akan ada kompromi. (ars)

Kemenhub Bangun Pelabuhan Gili Trawangan Dari Hal. 1 Untuk anggaran untuk tahap II, ia belum mengetahui besarannya. Tetapi yang jelas, akan ada anggaran tahap II untuk pembangunan sarana prasarana penunjang. Mengenai lokasi pembangunan pelabuhan, ia mengatakan

sudah tak ada masalah.

Meskipun kawasan Gili Trawangan merupakan kawasan konservasi. Namun, kata Syakaruddin, sudah ada zona-zonanya. ‘’Zona pelabuhan, budidaya, penangkapan, pemanfaatan.

Zona pelabuhan sudah jelas,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 11

Ekskavasi Situs Dorompana Telusuri Jejak Kesultanan Dompu Dompu (Suara NTB) Tim Badan Arkeologi (Balar) Denpasar kembali melanjutkan penelitian arkeologi ekskavasi situs Dorompana untuk menelusuri jejak masa awal Kesultanan Dompu tahap II. Temuan gerabah, kerangka dan sisa arang menunjukan kuburan pra Islam. Hasil penelitian Balar akan ditampilkan di Rumah Peradaban yang menghadirkan siswa, pemerhati budaya dan pemangku kebijakan di Dompu.

Ketua Tim Penelitian Arkeologi situs Dorompana Dompu, Ni Putu Eka Juliawati pada diseminasi hasil penelitian arkeologi ekskavasi Situs Dorompana untuk menelusuri jejak masa awal kesultanan Dompu tahap II di hotel Rinjani Dompu, Minggu (12/5) kemarin mengungkapkan, penelitian tahap pertama dilakukan melalui metode ekskavasi menemukan batu dimpa berupa fragmen gerabah, fragmen porselen, fragmen individu rangka manusia, serpih bilah, dan struktur bata dengan bekas terbakar.

Ini menunjukan adanya aktivitas penguburan dan perdagangan atau pertukaran barang oleh masyarakat pendukung situs Dorompana. Temuan porselen asing milik Dinasti Song China di abad X – XIV masehi, dinasti Ming abad XV – XVI masehi, dan dinasti Qing abad XVII-XIX masehi, serta porselen Thailand dan Vietnam menjadi bukti adanya interaksi dengan dunia luar.

Pada penelitian tahap II yang dilakukan sejak 27 April lalu, dikatakan Eka, pihaknya menemukan peca-

han gerabah terkonsentrasi yang berasosiasi dengan temuan rangka mengarah pada pemanfaatannya sebagai bekal kubur. Temuan sisa arang pada ekskavasi tahap II ini akan ditindak lanjuti dengan analisis di laboratorium untuk menguatkan temuan. “Berdasarkan cerita rakyat, Dorompana menjadi tempat istirahat para sultan sebelum ke Doro Parapimpi,” katanya.

Terkait situs Doro Bata, dikatakan Eka, pada 17 Juni usai lebaran Idul Fitri akan ada tim dari Balar yang akan melanjutkan penelitiannya. Hasil penelitiannya akan dilakukan desiminasi dan harapan masyarakat Dompu yang ingin melihat kesimpulan dari situs Dorobara akan disampaikan ke tim peneliti. “Kami sudah diskusikan dengan kepala Balai, pada awal September (2019) nanti kita akan membawa satu dari tiga rumah peradaban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penelitian yang dilakukan sejak tahun 1980an di Dorobata,” katanya.

Rumah peradaban yang direncanakan awal September ini akan menghadirkan pelajar, tokoh masyarakat, Bupati dan pimpinan Dewan. Sehingga hasil penelitian terhadap situs yang ada di Kabupaten Dompu selama ini dapat diketahui generasi muda dan akan ada kebijakan yang berkelanjutan di daerah.

Prof Dr (Phil) I Ketut Ardana sejarawan yang mengkaji tentang Nusa Tengara pada acara desiminasi mengatakan, mendorong generasi muda untuk memulai mencatat dan mengkaji setiap budaya

yang menjadi identitas daerahnya.

Identitas budaya ini menjadi branding daerah untuk dikenal daerah lain.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H Khairul Insan, SE, MM menyampaikan apresiasinya kepada Balai Arkeologi Denpasar yang secara intens melakukan penelitian terhadap situs – situs sejarah Dompu. Situs ini menjadi bukti sejarah tentang kejayaan Dompu di masa lalu. “Ini juga menjadi kekurangan bagi kami, karena selama ini kami ndak memiliki anggaran untuk secara mandiri melakukan penelitian budaya dan bukti sejarah yang dimiliki daerah. Bahkan kami sangat terbatas dalam mendukung generasi muda dalam melakukan pentas seni dan pagelaran budaya,” ungkapnya.

Desiminasi ini mendapat apresiasi dari para pemerhati budaya di Dompu. ketika sesi tanya jawab dibuka, beberapa diantaranya menyampaikan saran dan masukan soal sejarah Dompu serta usulan terkait replika istana Dompu. “Soal lahan dan bangunan replika Istana Dompu itu hal yang mudah. Ada banyak sumber yang bisa dimanfaatkan untuk membangun, bukan hanya dari APBD. Bupati sejak 3 tahun lalu meminta kajian secara utuh soal istana, termasuk desain dan isi,” kata Sultan, ketua Gong 2000 (alumni SMA angkatan tahun 2000) yang selama ini dikenal kensen terhadap budaya Dompu.

Tidak hanya Sultan, beberapa tokoh lain juga ikut menceritakan soal sejarah kesultan Dompu. Di-

(Suara NTB/ula)

SITUS DOROMPANA - Temuan tim peneliti arkeologi tahap II dari Balar di situs Dorompana Kelurahan Kandai Satu Dompu. Diseminasi hasil penelitian arkeologi ekskavasi Situs Dorompana untuk menelusuri jejak masa awal kesultanan Dompu tahap II di hotel Rinjani Dompu, Minggu (12/5). antaranya Drs. Sayuti Melik, Drs. H. Asikin Ahmad, Muhammad Nur, M. Iradat, dan bahkan Dra. Nurhaedah kini sedang mempersiapkan buku terkait manuskrip sejarah Dompu. “Saya pesan satu bukunya agar bisa dikomparasikan dengan data di Balai Arkeologi,” kata Eka dari Balar Denpasar. (ula/*)

Pemprov Petakan Kebutuhan Air Bersih Warga Terdampak Kekeringan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan antisipasi bencana kekeringan di daerah ini. Pasalnya, berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (12/5) siang mengatakan, dirinya sudah membahas masalah kekeringan yang melanda NTB tiap tahun akibat kemarau panjang dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Bahkan sudah dipetakan daerah-daerah yang selama ini selalu kekeringan.

Khalik menyebut, sesuai data BPBD ada 300 lebih desa yang biasa masyarakatnya mengalami krisis air bersih. Ia menyebutkan, air bersih yang dibutuhkan masyarakat terdampak setiap tahunnya sekitar 35 juta liter. ‘’Kaitan dengan ini, peta wilayahnya kita sudah punya. Setiap tahun kita membutuhkan untuk daerah-daerah kekeringan 35 juta liter air bersih, itu sudah kita petakan,’’ sebut Khalik.

Mengantisipasi bencana kekeringan di NTB, Khalik mengatakan sudah meminta Kabid Kedaruratan dan Logistik memformulasikan kebutuhan anggaran untuk menyiapkan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak. Baik anggaran yang bersumber dari dana tak terduga maupun dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia mengatakan, kekeringan yang terjadi tahun ini diperkirakan akan meluas karena musim hujan yang kemarin agak lama. Namun itu masih perkiraan. Tetapi, kata mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini, beberapa daerah di NTB memang rawan kekeringan. ‘’Kita harus antisipasi,’’ katanya.

Ditanya anggaran yang dibutuhkan untuk droping 35 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Khalik mengatakan, dalam satu tangki mobil yang berisi 5.000 liter air bersih, biaya operasional kendaraan, pendistribusian termasuk biaya untuk petugas sekitar Rp300.000. Jika dikalikan dengan kebutuhan 35 juta liter, cukup besar juga anggaran yang dibutuhkan.

Droping air bersih merupakan langkah jangka pendek

yang dilakukan Pemda setiap tahun. Untuk upaya jangka panjang, kata Khalik, perlu dilakukan kajian secara komprehensif oleh Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD dan Bappeda.

Daerah-daerah yang terkena kekeringan perlu dipetakan kondisinya. Apakah perlu dibangun sumur bor, jaringan perpipaan atau mengolah air laut menjadi air minum.

Atau bisa saja Pemda membangun penampungan air bawah tanah di daerah-daerah selatan yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Pemda membangun penampungan kolam air yang dijamin kebersihannya. Masyarakat kemudian menimba air di situ dan setiap minggu didistribusikan oleh BPBD. ‘’Tapi tak bisa BPBD saja yang merencanakan. Ada Dinas ESDM, Dinas PUPR, Bappeda kemudian kabupaten/ kota. Seberapa besar anggaran yang dibutuhkan. Saya belum melihat formulasi perencanaan seperti itu sampai hari ini,’’ katanya.

Khalik menambahkan, untuk droping air bersih, pihak swasta juga perlu dilibatkan.

Seperti perbankan, BUMN/ BUMD perlu didorong memberi-

Sebagian Besar Wilayah NTB Dilanda Kemarau Dari Hal. 3 Awal musim kemarau datang dari sebelah timur NTB terlebih dahulu yakni Pulau Sumbawa, baru ke arah Pulau Lombok. Pulau Lombok yang paling terakhir di NTB untuk awal musim kemaraunya. ‘’Puncak musim kemarau di NTB adalah di bulan Agustus,’’ jelas Luhur.

Dijelaskan, hasil monitoring curah hujan pada dasarian 1 bulan Mei 2019 di wilayah NTB pada umumnya rendah-menengah. Curah hujan kategori tinggi di atas 150 mm/dasarian terjadi di Pulau Lombok bagian tengah.

Curah hujan tertinggi pada dasarian 1 Mei 2019 tercatat di Pos Hujan Pringgasela, Lombok Timur sebesar 401 mm/dasarian.

Ia mengatakan, sifat hujan

pada dasarian 1 Mei 2019 umumnyadi atas normal.

Dari Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH), sebagian besar wilayah NTB masuk dalam kategori pendek (6-10 hari) hingga sangat pendek (1-5 hari). Meskipun demikian, kata Luhur, sudah ada beberapa pos yang masuk kategori menengah (11-20 hari) hingga panjang (21 – 30 hari).

HTH dengan kategori panjang terjadi di Pos hujan Sekongkang, Sumbawa Barat (27 hari), Pos Hujan Jereweh, Sumbawa Barat (26 hari), dan Pos hujan Mujur 2, Lombok Tengah (25 hari) Ia menambahkan, kondisi suhu muka laut di perairan NTB menunjukkan kondisi normal hingga mendingin. ENSO pada kondisi el nino lemah. Analisis angin menunjukkan angin timu-

ran sudah mulai aktif. ‘’Kondisi tersebut mengurangi peluang hujan sebagian besar wilayah NTB. Pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini berada dalam fase kering (subsiden),’’ jelasnya.

Meskipun sebagian wilayah NTB telah memasuki musim kemarau, kata Luhur, pada dasarian II Mei masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di bawah 50 mm/dasarian. Yang berpeluang terjadi di wilayah Sumbawa bagian tengah hingga selatan. Kemudian sebagian besar Sumbawa Barat dan sebagian kecil Lombok Timur. ‘’Dampaknya, masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca yang terjadi selama awal periode musim kemarau,’’ ujarnya mengingatkan.(nas)

kan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyediakan air bersih ke daerah-daerah yang selama ini di NTB mengalami kekeringan.

Pada 2018 lalu, berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak seban-

yaj 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa. (nas)

Pemilu di NTB Berlangsung Sangat Transparan, Jurdil dan Demokratis Dari Hal. 1 Begitu juga dari provinsi ke nasional nanti,’’ demikian penjelasan Suardi menekankan soal asas Pemilu jurdil dan transparan.

Sempat ada dinamika, protes soal formulir D B2 tingkat kabupaten dan kota yang tidak dibahas. Tentu, kata dia, ada mekanismenya. Sebab locus yang dibahas di tingkat KPU Provinsi tersebut, merupakan level Presiden, DPRD dan DPR RI. ‘’Sehingga apapun hasil D B2 di sana, ya selesai di sana juga (KPU Kabupaten/ Kota),’’ tegasnya.

Keraguan soal jurdil dan transparan karena masih ada tudingan kecurangan, dijawab santai Suhardi Soud. Sejak awal, sudah disampaikan mekanisme dari TPS berjenjang sampai kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Jika ada yang terindikasi dianggap kecurangan, mekanisme peradilan sudah terbuka. ‘’Nanti kan hasil bisa digugat.

Kalau ada pelanggaran administrasi bisa digugat. Jadi, platformnya berbeda, harus bisa kita tempatkan pada locus masing masing,’’ paparnya.

Terkait soal asas demokratis, ia juga menjamin asasnya sudah terpenuhi. Terbukti, partisipasi masyarakat sangat tinggi, bahkan NTB di atas rata rata nasional, mencapai 77,55 persen. ‘’Itu artinya, secara demokratis, masyarakat sudah melaksanakan haknya untuk memilih pemimpin, mulai dari DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan tingginya partisiasi, ini berarti pemimpin yang dihasilkan memang dila-

hirkan dari pilihan masyarakat.

Ini esensi dari demokrasi langsung itu,’’ tegasnya.

Bawaslu Akui Transparan Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB Khuwailid, S.Ag, MH mencermati transparansi itu sudah tercermin dari proses rekapitulasi. ‘’Sampai hari ini (kemarin, red), proses rekapitulasi kita sudah menjaga prinsip transparan, termasuk oleh KPU,’’ kata Khuwailid di tempat sama.

KPU di tingkat kabupaten dan kota sudah mampu menjelaskan secara detail soal kronologi diperolehnya rekapitulasi data. Pihaknya memberi apresiasi kepada KPU daerah, seperti Kabupaten Bima yang mampu menjelaskan secara rinci perolehan suara semua tingkatan. Meski demikian, masih ada saja daerah yang diberikan catatan, namun tidak terlalu prinsip, hanya soal sinkronisasi data.

Situasi ini menurutnya patut disyukuri, karena seluruh proses dan tahapan Pemilu sudah berjalan dengan baik. ‘’Hanya tinggal Loteng yang masih berporses,’’ ujarnya.

Demikian juga soal asas demokratis, jika ukurannya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan disinkronkan dengan jumlah yang mencoblos. Jika ukurannya, DPK, dia semakin setuju demokratis itu sudah tercapai di NTB karena penambahannya signifikan. ‘’Artinya, secara umum, bagus. Saya tegaskan lagi, sampai hari ini memang sangat trasnparan, jurdil dan demokratis,’’ pungkasnya. (ars)

Transformasi Digital, Program Prioritas Tahun 2020 Usulan Diskominfotik NTB Dari Hal. 1 dan berbagai wujud kejahatan siber lainnya, tanpa pengendalian dan pengamanan yang memadai, justru akan menjadi medium yang meluluhlantahkan kohesi sosial masyarakat kita. ‘’Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika yang mampu memperbesar manfaat dan menekan sekecil mungkin ekses negatifnya,’’ katanya.

Pada forum Musrenbangnas kali ini, NTB mengusulkan kegiatan Penyediaan Layanan Akses internet di 570 lokasi/fasilitas publik. Khususnya di area blank spot se-NTB, sebagai kegiatan prioritas nasional tahun 2020. Akses internet tersebut akan ditempatkan pada fasilitas pelayanan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan pemerintahan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyakat di daerah terpencil, pedalaman, pesisir dan lokasi lain yang belum terjangkau akses internet (area blank spot).

Sebab tanpa internet, maka akses informasi dan akvititas layanan dasar di berbagai sektor publik, sulit diwujudkan.

Misalnya di bidang pendidikan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) butuh akses internet. Demikian juga sektor sektor lainnya. Termasuk untuk mendukung NTB sebagai destinasi unggulan pariwisata nasional.

Hingga saat ini, di NTB masih terdapat 201 lokasi (site) yang belum terjangkau signal internet (blank spot).

Hasil survey Menkominfo akhir tahun 2018, menunjukkan 127 desa di 62 kecamatan, tersebar di delapan kabupaten dan 1 kota se- NTB merupakan area yang masih terisolasi signal internet. Padahal desadesa tersebut merupakan kawasan padat potensi, baik SDA, sosial kultural atau SDM maupun sumber daya ekonomi di sektor pariwisata. Di wilayah Pulau Sumbawa misalnya, jumlah desa blank spot lebih dominan dibandingkan Pulau Lombok. Hal ini mungkin dipengaruhi kondisi topografi di wilayah itu didominasi (70 persen) perbukitan, sementara 30 persen lainnya merupakan dataran. Area dataran dikitari perbukitan itulah yang merupakan pemukiman dan berbagai aktivitas sosial ekonomi lainnya. Bahkan

tidak sedikit diantaranya merupakan destinasi wisata yang eksotik. Sebut saja misalnya kawasan Pulau Moyo, Geopark Tambora, Sanggar, Teluk Saleh dan kawasan-kawasan lainnya di Pulau Sumbawa. Demikian sejumlah ojyek wisata lain di Pulau Lombok, masih terdapat sejumlah destinasi potensial yang belum terjangkau akses internet.

Salah satu diantaranya Water Fall Tiu Kelep di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan beberapa destinasi lainnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan Desk IV Musrenbangnas tahun 2019, telah disepakati bahwa kegiatan penyediaan Layanan Akses Internet bagi kawasan blank spot di seluruh NTB, akan dilaksanakan secara bertahap. Tahun ini dimulai dengan penetapan lokasi atau penentuan titiktitik koordinat penempatan BTS (Base Transceiver Station) yang akan memancarkan signal internet ke citizen.

Bahkan saat ini telah dijadwalkan, Tim dari BAKTI Kemenkominfo RI dan Diskominfotik Provinsi NTB, akan melakukan Terabas Wilayah untuk menetapkan titik-titik koordinat penempatan BTS di-

maksud, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. ‘’Insya Allah di akhir bulan Juni nanti, kami akan menerabas bukit dan jurang menggunakan trail untuk menentukan titik koordinat yang paling strategis.’’

Dalam kegiatan Terabas Wilayah tersebut, Insya Allah, Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah dijadwalkan berkenan ikut ambil bagian. Ini merupakan bagian dari wujud betapa besarnya komitmen gubernur dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan, secara bertahap membuka sekat-sekat dan isolasi wilayah melalui visi NTB Gemilang. Terabas Wilayah sekaligus dijadikan momen untuk melihat langsung dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di desa-desa terpencil.

Siapkan SDM Keamanan Siber Selain penyediaan layanan akses internet, NTB juga mendapatkan dukungan program prioritas nasional tahun 2020 berupa penguatan kapasitas SDM keamanan siber.

Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), menyediakan alokasi anggaran kegiatan un-

tuk melatih 10 orang tenaga IT dari NTB untuk diberi skill sebagai Tim Keamanan Siber Daerah. Untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimtek bagi SDM yang akan melaksankan fungsi keamanan Siber. NTB mendapatkan alokasi 10 orang SDM yang akan dilatih sebagai Tim Keamanan Siber Daerah, yang disebut CSRIT (Computer Security Respont Insiden Team).

Tim ini nantinya menjalankan tugas dan fungsi untuk mengatasi berbagai jenis gangguan sistem informasi daerah, baik insiden karena peretasan/ perusakan (hack) maupun kejahatan siber lainnya.

Sebagaimana dimaklumi, saat ini dan ke depan seiring dengan pesatnya teknologi digital, maka tekanan terhadap sektor keamanan akan semakin meningkat pula. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB, selain menyiapkan SDM keamanan digital, juga terus memperkuat peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan berbagai komunitas masyarakat lainnya sebagai garda terdepan dalam menggunakan medsos secara bijak, dengan menyajikan informasiinformasi yang bermanfaat dan mencerdaskan. (r/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 13 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bupati Minta Vila Bodong di Batulayar Dibongkar Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Pemda dalam hal ini Satpol PP selaku tim Pengawasan dan Penertiban Perda menunda lagi eksekusi bangunan bodong yang jelas-jelas sudah melanggar sempadan pantai di kawasan Batulayar. Eksekusi pembongkaran baru bisa dilakukan setelah lebaran. Sebelumnya, eksekusi ditunda akibat pelaksanaan pemilu tanggal 17 April lalu.

Jika ditunda lagi, kata bupati, ia akan memanggil OPD terkait karena ia sendiri sudah jelas memerintahkan kepada kepala OPD. “Nanti saya panggil, kalau itu komentarnya. Saya kan sudah perintahkan mereka, sangat jelas perintah saya.

Di sini itu perlu ketegasan,” tegas Bupati sedikit geram.

Bupati menegaskan, perintahnya sangat jelas agar kepala OPD tegas. Kalau bangunan tidak punya izin, pemilik bangunan harus mengurus izin dan dijatuhkan sanksi.

Kemudian kalau bangunan itu tidak punya izin, namun lokasi membangun itu tidak boleh, maka jangan diberikan izin.

Apakah ada hukuman tegas terhadap kepala OPD yang tak tegas ? menurut Fauzan hal ini akan masuk dalam penilaian.

Sebab pejabat ini memiliki kontrak kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani oleh kepala OPD. Kinerja OPD dalam menangani persoalan ini juga masuk dalam kontrak tersebut. “Ini saja jadi patokan saya,” tegas dia.

Pihaknya sendiri akan menggelar mutasi. Dalam mutasi ini pihaknya perlu meminta izin karena ketetuannya enam bulan setelah dilantik ia harus meminta izin ke Kemendagri dan KASN kalau melakukan mutasi.

Kasat Pol PP Lobar, Mahnan mengatakan, awalanya

bangunan tersebut sebenarnya sudah harus diajukan penerbitan beberapa waktu lalu.

Namun ketika akan dilakukan penertiban oleh tim dari Tata Ruang, pihak pemilik vila menunjukkan bahwa mereka sudah mengantisipasi izin.

Karena bisa menunjukkan izin, pihak Pemda kemudian melakukan penundaan dan melakukan penelitian dan pengkajian atas izin yang dimiliki vila tersebut. “ Proses pengkajian ini kan cukup lama, makanya penertibannya molor,” kata Mahnan.

Ternyata setelah diteliti, dan dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Dinas Perizinan, ternyata izin yang dimiliki vila tersebut ternyata ilegal, atau izin bodong, karena dari dinas perizinan tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan vila. Setelah semua terbukti, maka dipastikan pembongkaran vila tersebut akan dilaksanakan setelah lebaran.

“Akan kita bongkar setelah lebaran,” tegasnya.

Sambil menunggu lebaran, Pemda Lobar akan menyurati pemilik vila agar mau membongkar sendiri, Pemda Lobar masih akan memberikan peringatan kedua dan ketiga kepada pemilik, kalau setelah diberikan peringatan tidak juga dilaksanakan, maka bangunan akan dibongkar paksa.

“Kita berikan peringatan lagi

(Suara NTB/her)

SEGERA DIBONGKAR – Pemandangan eksotik pantai Senggigi dari sebuah vila, saat tim penertiban bangunan bodong dari Pemkab Lobar melakukan survey beberapa waktu lalu.

Tim menemukan bangunan ini didirikan ilegal, dan karenanya bupati minta segera dibongkar. kepada pemilik, sebelum kita bongkar,” jelas dia.

Diakui terkait data izin bangunan di wilayah Lobar khususnya Batulayar sejauh ini belum singkron antara desa, kecamatan dan OPD di kabupaten. Pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data tersebut dengan melakukan verifikasi ulang. “Kalau data real sekali lagi belum final, jadi belum sinkron data ini karena selama ini perizinan mengeluarkan izin sementara sedangkan Bapenda melakukan pendataan terkait potensi PAD, Dinas Parwisata juga punya data, yang pegang data ini harus kita sinkronkan,” tegas Mahnan.

Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir mengatakan terkait dugaan pemalsuan izin ditangani Polda. Pihaknya menunggu panggilan selanjutnya. Sebab ia bersama kepala

dins PU sudah dipanggil untuk berikan keterangan. Pihaknya tetap memantau penanganan kasus ini. “Ini dulu kita fokus pada penertiban (eksekusi Bngunan), tetap kita proses,” tegas dia. Dalam keterangannya ke polda, pihaknya menyampaikan semua apa yang diketahui . Sejauh ini, pihak polda belum meminta dokumen ke dinas terkait.

Lebih jauh dikatakan, langkah penertiban bangunan terus berlanjut. Pihaknya sudah menyerahkan hasil kajian terkait bangunan bodong tersebut, sehingga telah ditindaklanjuti oleh dinas PUPR dengan melayangkan teguran ke pemilik. Kepala dinas PUPR Made Arthadana mengatakan, pihaknya sudah mengklarifikasi pemilik bangunan yang melanggar sempadan pantai di Batualyar

tersebut. Pemilik bangunan pun datang ke kantor dinas PU membawa IMB, di mana setelah ditindaklanjuti oleh DMPTSP, ternyata izin itu ilegal.

Langkah berikutnya kata dia, pihaknya sudah bersurat ke pemilik bangunan. Surat teguran pertama kata dia sudah dilayangkan untuk mengingatkan pemilik mengikuti ketentuan. Isi teguran ini jelas dia pemilik diminta membongkar bangunan yang melanggar sempadan pantai.

Teguran I ini kata dia berlaku selama seminggu, baru kalau tidak diindahkan oleh pemilik hotel pihaknya kembali mengirim surat teguran II sampai surat teguran ke III. “Kalau tidak direspon juga, selanjutnya kita rapatkan lagi dengan OPD terkait untuk langkah selanjutnya,” jelas dia. (her)

Wacana Seleksi Calon Sekda

Pejabat Lobar Dinilai Terkotak-kotak

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti kondisi birokrasi lingkup Pemda Lobar menyusul bergulirnya wacana seleksi pengisian jabatan Sekda yang akan berakhir akhir tahun ini. Dewan menyoroti sistem yang digunakan kalangan Baperjakat sehingga terjadilah para pejabat yang terkotak-kotak.

Pihak Dewan juga mengriti-

Zohri Gagal Bawa Tim Estafet Indonesia ke Final Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan Lalu Muhammad Zohri di Kejuaraan Dunia Estafet Atletik di Jepang, 11-12 Mei 2019, ternyata belum mampu membawa tim Indonesia menjadi juara. Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama tiga wakil Indonesia lainnya hanya mampu finish di peringkat tujuh dari sembilan negara yang turun di babak kualifikasi.

Raihan peringkat tujuh besar tersebut belum dapat meloloskan tim estafet 4x100 meter Indonesia di babak final. “Zohri dan empat atlet Indonesia lainnya gagal lolos ke final. Mereka meraih peringkat tujuh besar di babak kualifikasi,” ucap pelatih atletik asal NTB, Aria Yuniawan kepada Suara NTB, Minggu (12/5).

Pada kejuaraan dunia lari estafet 4x100 meter itu, Zohri tampil sebagai pelari kedua di lintasan sembilan. Kemudian pelari pertama diambil alih, Mochamad Bisma Diwa Animasi, pelari ketiga Eko Rimbawan dan pelari keempat Bayu Kertanegara.

Di babak kualifikasi itu Indonesia bersaing dengan delapan Negara lainnya, yakni Great Britain, Brazil, Jamaika, South Afrika, Jermani, Australia, Venezuela dan Polandia. Pelari Indonesia yang diperkuat Zohri dan kawan-kawan meraih peringkat tujuh dari sembilan negara yang berkompetisi.

Sementara juara pertama diraih tim lari dari Great Britain, disusul tim Brazil di peringkat kedua dan tim Jamaica diperingkat ketiga. Zohri dinilai sudah tampil maksimal di event itu namun belum mampu mempersembahkan medali untuk Indonesia. (fan)

si rencana Sekda aktif saat ini sebagai ketua panitia seleksi (pansel). Sebab dikhawatirkan banyak faktor kepentingan yang nanti dalam penilaian.

Anggota DPRD Lobar, H. Ahmad Zaenuri mengatakan, pejabat birokrasi terkesan terkotakkotak karena disamping pak bupati perlu ketegasan, juga seleksi Sekda ini seolah-olah mengadu pejabat sehingga muncul kondisi yang tak sehat di internal pejabat. Bahkan terkesan pejabat asal Lobar dikotak-kotakkan sehingga muncul kekurangkompakan di internal pejabat asal Lobar sendiri.

Menurut Zaenuri, suksesor (penerus) jabatan Sekda di Lobar ini seolah-olah ditentukan, hal ini berkaca dari penempatan pejabat saat beberapa kali mutasi dengan menaruh pejabat di posisi tertentu.

Bagi dirinya jabatan Sekda ini selayaknya dipercayakan kepada orang Lobar. Ia sangat mendukung pernyataan yang disampaikan TGH Muharrar Mahfudz agar jabatan Sekda diberikan ke-

percayaan kepada pejabat asal Lobar. Menurut dia, salah satu pejabat yang layak menduduki jabatan tertinggi di birokrasi itu adalah M Ilham yang saat ini duduk menjadi Asisten I. Sebab dari sisi jabatan ia layak, karena sudah menduduki tiga kali eselon II sudah dijabat antara lain kepala dinas PDK, kepala Dispora, Asisten. Bicara senioritas kata dia, ia termasuk tinggi nilanya. “Dan beliau bisa menjembatani eksekutif dan legislatif, itu juga penting,” jelas politisi PKPI asal Narmada ini.

Sementara itu, Sekda H.M. Taufiq mengatakan, terkait seleksi Sekda ditargetkan selesai bulan Agustus. Sehingga sampai Desember berakhir masa jabatannya sudah diketahui calon Sekda yang nanti dipilih Bupati.

Menurut dia, para calon Sekda memang harus bermunculan bagi yang memenuhi syarat.

Kekhawatiran timbulnya intrik di internal pemda dalam proses persaingan Sekda, menurut tidak akan terjadi. Sebab penggantian Sekda ini hal yang biasa. “Di

mana-mana pergantian Sekda itu menimbulkan persaingan karena Sekda jabatan birokrasi tertinggi di pemda,” jelas dia.

Terkait komposisi pansel, ketuanya nanti Sekda lama dalam hal ini dirinya dan unsur eksternal dan internal. Lebih jauh kata dia, tidak benar adanya indikasi calon Sekda sudah ditentukan dan pilihan Bupati.

Sebab pansel akan bekerja profesional dalam seleksi nanti.

Menurut dia dalam seleksi ini tentu akan mengakomodir masukan dari masyarakat. Sebab menjadi Sekda ini tidak sekedar pangkat tinggi dan senioritas, namun bagaimana hubungan dengan masyarakat, kerjas-

ama dengan OPD dan dewan dan pihak lain.

Untuk memberikan ruang, penilaian terhadap calon Sekda ini pihak pansel berencana akan menggelar debat publik .”Kita pertimbangkan ada debat publik, meskipun dalam aturan tidak diharuskan namun pansel akan mempertimbangkan gelar debat publik,” jelas dia. Melalui debat ini kata dia, paling tidak meminta masukan dan saran dari perwakilan ASN dan masyarakat. Hal ini menjadi tolok ukur penerimaan ASN terhadap para Calon Sekda ini.

Hasil debat publik ini nanti kata dia masuk 10 persen jadi pertimbangan pansel. (her)

Dipertanyakan Berkurangnya Anggaran KONI NTB Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB dan pengurus cabang olahraga (cabor) mempertanyakan kenapa anggaran KONI NTB berkurang hingga menjadi Rp3 Miliar.

Masalahnya, sebelumnya anggaran KONI NTB sudah dipastikan sebesar Rp5 miliar untuk tahun anggaran 2019 ini.

Informasi yang diterima Suara NTB menyebutkan, berkurangnya dana KONI NTB karena anggaran yang diperuntukkan KONI NTB tahun 2019 sebesar Rp5 miliar sudah dibagi-bagikan dengan badan, lembaga dan organisasi kepemudaan dan olahraga lainnya.

Data yang diterima Suara NTB, Minggu (12/5) menunjukkan, pemerintah provinsi (Pemprov) NTB akan segera mencairkan anggaran sebesar Rp4.427.700.000 untuk badan, lembaga dan organisasi yang berurusan dengan penyelenggaraan pemuda dan olahraga di NTB. Nominal anggaran tersebut telah dirincikan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor : 900-327 tahun 2019 tanggal 5 April 2019.

Besar nominal nggaran keseluruhan tersebut dibebankan dalam APBD Provinsi tahun 2019 yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB. Adapun hibah urusan kepe-

mudaan dan olahraga tersebut diberikan kepada KONI NTB sebesar Rp3 miliar. Sementara sisanya Rp1. 427 Miliar diberikan kepada KNPI NTB Rp500 juta, Binaraga Taruna Community Rp145 juta , Forum Pemuda GPI Rp100 juta dan beberapa forum dan kelompok pemuda dan olahraga lainnya masing-masing Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Pemberian dana hibah kepada badan, lembaga dan organisasi lainnya ternyata dinilai tidak proporsional. Pasalnya beberapa forum dan perkumpulan komunitas lainnya juga mendapatkan dana yang relatif besar tanpa dasar yang jelas.

“Kok bisa komunitas binaraga taruna bisa mendapat bantuan dana sebesar Rp145 juta.

Apa prestasi komunitas binaraga itu. Apakah komunitas binaraga ini punya atlet berprestasi dunia sehingga bisa mendapatkan anggaran yang relatif besar,” ucap pengurus KONI NTB, Drs. Safrudin, M. Pd kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB belum lama ini.

Menurut Safruddin seharusnya pemberian dana hibah tersebut diberikan secara proporsional atau benar-benar diperuntukkan Badan, Lembaga dan Organisasi yang memiliki legalitas formal yang diatur dalam Undang-Undang serta mencetak pemuda dan olahragawan berprestasi nasional hingga internasional. (fan)