HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 13 APRIL 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 33 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Sasar Warga Tak Mampu Terdampak Covid-19
Satuan Brimob Polda NTB Gelar Patroli Dialogis dan Baksos Mataram (Suara NTB) Satuan Brimob Polda NTB menggelar kegiatan patroli dialogis dan bakti sosial (Baksos), Minggu (12/4) kemarin. Sasaran patrol dialogis dan Baksos adalah masyarakat atau warga kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto, SIK, M.Si melalui rilisnya yang diterima Suara NTB, Minggu (12/4) sore. Dijelaskan, satu regu personel Satuan Brimob Polda NTB di bawah pimpinan Aipda Ida Bagus Diantara
melaksanakan patroli dialogis ke pusat-pusat keramaian dalam rangka memberikan imbauan untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif. Pada kesempatan patroli dialogis, juga disampaikan Maklumat Pemerintah/Kapolri sambil membagikan sembako kepada warga atau masyarakat yang terdampak secara finansial dengan pandemic wabah Covid-19. Sasaran Baksos dengan memberikan bantuan sembako adalah PKL, Gojek dan masyarakat kurang mampu lainnya. Bersambung ke hal 7
BAKSOS - Satuan Brimob Polda NTB menggelar kegiatan patroli dialogis dan Baksos, Minggu (12/4) kemarin. Sasaran patroli dialogis dan Baksos adalah masyarakat atau warga kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19.
Tekan Dampak Corona
(Suara NTB/ist)
Pusat Tambah Kuota 86.786 KK Penerima Kartu Sembako di NTB TO K O H Masyarakat Jangan Panik
(Suara NTB/ist)
GUGUS Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Provinsi NTB mengonfirmasi sebanyak tiga pasien positif Covid19 telah dinyatakan sembuh. Setelah sebelumnya pada 8 April lalu, pasien nomor 01 inisial Ny. Y dan pasien nomor 04 inisial Tn. YT dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Bersambung ke hal 7
H. Lalu Gita Ariadi
KO M E N TTAA R Pertahankan Ekspor PENANGGULANGAN dampak penyebaran virus Corona (Covid19) terhadap sektor ekonomi di NTB terus diupayakan. Salah satunya dengan mempertahankan aktivitas ekspor yang selama ini berlangsung. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Drs.H.Fathurrahman, M.Si menerangkan, monitoring untuk produk kualitas ekspor di NTB terus dilakukan. Terutama untuk beberapa komoditas seperti rumput laut, lobster, dan produk olahan lainnya yang telah memiliki pasar tersendiri. Bersambung ke hal 7
Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menambah kuota penerima kartu sembako sebanyak 86.786 KK atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB. Semula, kuota penerima kartu sembako di NTB sebanyak 540.363 KK. Dengan adanya penambahan kuota penerima manfaat tersebut, maka jumlah masyarakat NTB yang memperoleh bantuan sembako senilai Rp200 ribu per bulan menjadi 627.149 KK. ‘’Untuk penerima kartu sembako bertambah 86.786 KPM,’’ sebut Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah di Mataram, Minggu (12/4) kemarin. Ia belum mendapatkan informasi rinci mengenai kuota tambahan penerima kartu sembako untuk masing-masing kabupaten/kota di NTB. Kemensos belum mempublikasikannya. Wismaningsih mengatakan, pihaknya baru sebatas menerima informasi bahwa ada tambahan peneri-
ma sebanyak 86.786 KK. Diketahui, untuk menekan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Pusat membuat program jaring pengaman sosial (JPS) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Untuk penerima bantuan PKH di NTB sebanyak 329.883 KK. Sedangkan penerima kartu sembako sebanyak 540.363 KK. Untuk bantuan PKH diberikan kepada 329.883 KK se-NTB. Kisaran bantuan sebesar Rp2,7 juta per triwulan untuk setiap KK. Pemberian bantuan terhitung mulai 15 Maret dan diberikan sebanyak 4 kali dalam setahun. Sementara kartu sembako
berupa bantuan pangan senilai Rp200.000 per bulan untuk setiap KK. Pemberian bantuan akan diberikan setiap tanggal 10 setiap bulan selama 9 bulan sejak April hingga Desember 2020. Wismaningsih menjelaskan, untuk bantuan PKH, Kemensos akan menyalurkannya setiap bulan, yang semula per triwulan. Dari yang sebelumnya empat kali dalam setahun, untuk mengantisipasi dampak wabah Covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Berdasarkan informasi dari Kemensos, kata Wismaningsih, mulai pertengahan April ini, penerima PKH sudah bisa mencairkan bansos PKH Bersambung ke hal 7
123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Jumlah pasien positif Covid – 19 terus bertambah. 123456789012345678901234567890121 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meningkat status 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 positif covid – 19 bertambah empat orang. Total hingga 123456789012345678901234567890121 Minggu (12/4) sore kemarin, pasien positif menjadi 37 or123456789012345678901234567890121 ang, dari data sebelumnya 33 orang. 123456789012345678901234567890121 Data Kemenkes RI yang diteruskan Kepala Pusat Data, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo 123456789012345678901234567890121 sebelumnya dari 27 orang positif, per Minggu sore kemar123456789012345678901234567890121 in bertambah 10 orang. “Total untuk NTB menjadi 37 123456789012345678901234567890121 orang,” sebutnya. 123456789012345678901234567890121 Total penambahan secara nasional menjadi 4.241 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 orang positif covid – 19. Data yang negatif mencapai 359 123456789012345678901234567890121 orang, termasuk dua orang di NTB yang diperbolehkan 123456789012345678901234567890121 pulang. Sementara korban meninggal 373 orang, dua orang 123456789012345678901234567890121 terdata di NTB. 123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 7 123456789012345678901234567890121
Wabah Covid- 19 di NTB Dibawa dari Lima Klaster
(Suara NTB/ist_pvmbg)
Rinjani dan Sangeang Api Waspada Level II Mataram (Suara NTB) Setelah erupsi Gunung Anak Krakatau, Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) merilis sejumlah gunung api lainnya dengan status waspada. Diantaranya Gunung Sangeang Api, Bima dan Gunung Rinjani Lombok Timur. Informasi Kementerian ESDM, Badan Geologi PVMBG menjelaskan, peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Rinjani terpantau pada Sabtu (11/4). Minggu (12/4) pagi, Gunung Rinjani kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya dengan ditandai kegempaan low frekuensi sebanyak 2 kali kejadian. Terdeteksi amplitudo 3-9 mm dan durasi 84-198 detik. Bersambung ke hal 7
Visual kawah Gunung Rinjani, salah satu gunung di Indonesia dengan status waspada level II.
Waspada Transmisi Lokal Covid-19 di NTB
H. Fathurrahman
Nurhandiri Eka Dewi
Mataram (Suara NTB) Bertambahnya pasien konfirmasi positif virus Corona (Covid-19) menjadi atensi pemerintah daerah. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan mandiri spesimen pasien diketahui bahwa transmisi lokal telah terjadi di NTB. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandiri Eka Dewi, menerangkan bahwa Lombok secara khusus telah menjadi daerah tempat transmisi lokal Covid-19 berlangsung. ‘’Artinya, bisa saja ada carier atau
orang yang membawa di sekitarnya tanpa gejala,’’ ujarnya saat memberikan keterangan, Minggu (12/4). Hal tersebut disampaikannya setelah Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 di NTB mencatat seorang bayi dengan inisial HW yang baru berusia 2 tahun dikonfirmasi terjangkit virus tersebut. Padahal, pasien tidak memiliki riwayat berpergian ke daerah terpapar ataupun interaksi dengan pasien positif lainnya. Diterangkan Eka untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas, pihaknya bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia telah meminta semua pasien anak
dengan kasus pneumonia berat agar diperiksa. Khususnya bagi anak-anak yang berada di daerah dengan transmisi lokal untuk segera dirawat di rumah sakit sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Hal tersebut mempertimbangkan posisi anak-anak sebagai kelompok rentan, Bersambung ke hal 7
Doddy Ario Kumboyo
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 13 April 2020
Lakukan Pengawasan Berjenjang SETELAH adanya warga di Kecamatan Ampenan terjangkit wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pihak kecamatan akan melakukan pengawasan secara berjenjang. Baik dari tingkat RT, lingkungan, kelurahan sampai kacamatan untuk warga yang datang dari daerah pandemi Covid-19. Camat Ampenan, Syamsul Irawan mengatakan imbauan tetap diberikan kepada semua warga di lingkungannya untuk segera melapor jika ada warga yang datang dari daerah pandemi Covid-19. “Himbauan juga kita berikan kepada ODP maupun warga di lingkungan tetap diam di rumah. Jaga jarak, jaga pola hidup bersih dan hidup sehat,” katanya Minggu, (12/4). Selain itu sebut Syamsul, warga juga dimita untuk rajin cuci tangan. Jika berada di luar rumah, warga juga diwajibkan selalu gunakan masker. Karena penggunaan masker sesuai SOP bisa meminimalisir penyebaran Covid-19. Yang terpenting saat ini kata Syamsul, pengawasan harus dilakukan bagi semua ODP di Ampenan. Selain itu pihaknya akan fokus lakukan penyemprotan disinfektan. “Semua lurah kaling dan RT harus ikut ambil bagian,” katanya. “Kita juga gerakkan babinsa, babhinkamtibmas dan pihak puskesmas. Apalagi ada pernyaataan tegas dari Walikota. Jadi harus diawasi ketat semua ODP ini,” tambahnya. Protap penanganan Covid-19 sejak bulan Maret lalu lanjut Syamsul, masih bervariasi per kelurahan. Baik dari penyemprotan disinfektan yang bergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk. “Kalau dilihat dari ketersediaan desinfektan rata-rata sudah lebih 8 kali disemprot,” jelasnya. Intinya jelas dia, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini membutuhkan kerja sama kolektif. Baik dari warga dan pihak terkait. “Untuk warga tolong ikuti imbauan agar koordinasi itu tak terputus untuk mencegah penularan lebih luas dari wabah Covid-19 ini,” tutupnya. (viq)
Syamsul Irawan (Suara NTB/viq)
Jaga Psikologi Masyarakat
(Suara NTB/fit)
ANGGOTA Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Drs. H. Husni Thamrin, MP.d., mengajak semua elemen menjaga psikologi masyarakat di tengah berbagai aturan dan kebijakan pemerintah menyikapi pandemi covid-19. Dia menyoal imbauan untuk tidak beribadah di masjid. ‘’Di daerah lain, polisi dan tentara dilawan oleh masyarakat, di kota jangan sampai terjadi seperti itu,’’ katanya dalam rapat Banggar DPRD Kota Mataram dengan TAPD di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin. Husni melihat, masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid bermodalkan keyakinan. ‘’Keyakinan masyarakat ini jangan diganggu gugat,’’ pintanya. Menurut anggota Dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, semua pihak memang takut terhadap wabah corona ini. Tetapi, seyogiyanya psikologi takut ini jangan justru menjadi momok. ‘’Hati-hati iya. Komunitas masjid jelas. Komoditas pasar yang ndak jelas. Siapa yang datang ke pasar itu ndak jelas dari mana-mana. Jadi ini juga harus dipisah. Mana dalildalil umum, mana dalil-dalil khusus,’’ terangnya. Anggota Komisi III ini meyakini bahwa masjid adalah benteng. Husni mendorong Pemkot Mataram melakukan tindakan preventif dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. ‘’Jangan terlalu membesar-besarkan. Bukan kita tidak takut. Siapa yang tidak takut. Tetapi tetap kita harus berhati-hati,’’ katanya. Dia mempersilahkan Pemkot Mataram mengecek bagaimana persepsi masyarakat terkait covid-19, terlebih menjelang bulan ramadhan. ‘’Memang dari dulu fatwanya, boleh tidak ke masjid kalau tiga hal. Yang pertama sakit, hujan lebat. Tapi karena ditentang oleh sistem, mencabut fatwanya. Hanya karena surat edaran dari Bupati/Walikota. Ini yang perlu dijaga psikologi masyarakat, jangan sampai pecah, jangan sampai melibatkan aparat,’’ ujarnya. Pada bagian lain, terkait anggaran, Husni mengapresiasi dilakukannya percepatan pencegahan penularan covid-19. Apalagi sekarang masyarakat belum bisa bekerja normal. ‘’Kita minta lebih cepat lagi sehingga masyarakat tidak menunggu,’’ imbuhnya. Pada kesempatan itu Husni juga menyoal kegiatan penyemprotan disinfektan yang dinilai belum merata. ‘’Termasuk lingkungan saya di Karang Baru. Tidak semua rumah disemprot. Jadi saya tanya petugasnya, katanya cairan disinfektannya habis. Ini hal kecil tapi cukup menjadi momok di masyarakat,’’ pungkas Husni. (fit)
HM. Husni Thamrin
Halaman 2
Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Ancaman Serius
Mataram (Suara NTB) – Penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19 nyaris melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Produksi dan distribusi tidak berjalan optimal. Persoalan ini akan memunculkan kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Ekonom Universitas Mataram, Dr. H. Iwan Harsono menyebutkan, di tengah wabah virus Corona tiga kegiatan ekonomi yakni produksi, distribusi dan konstruksi tidak berjalan optimal. Padahal, tiga indikator ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dia melihat distribusi kebutuhan jalan di tempat alias mandek. Mandeknya distribusi menyebabkan penurunan produksi. Akibat dari menurunnya produksi akan terjadi pengangguran, ribuan usaha kecil dan menengah di Kota Mataram terdampak. Im-
plikasinya adalah penurunan pendapatan. “Tiga indikator ekonomi ini tidak jalan. Distribusi, produksi dan konstruksi mandek,” kata Iwan Harsono. Dosen Fakultas Ekonomi Unram melihat, pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram 6,8 persen. Jika virus Corona berlangsung hingga bulan Juli dipredksi pertumbuhan ekonomi Kota Mataram turun dua persen. Bahkan, kalau lebih dari itu pertumbuhan ekonominya akan minus. Konsekuensinya adalah akan terjadi pengangguran, penurunan pendapatan serta
peningkatan jumlah warga miskin. Oleh karena itu, ia mendorong anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus digunakan untuk menanggulangi tiga hal itu. Dia mencontohkan, Amerika Serikat mengalokasikan anggaran $ 500 juta untuk mengantisipasi persoalan sosial tersebut. “Kalau kita baca CNN itu, Amerika menyiapkan $ 500 juta,” sebutnya. Pemkot Mataram perlu merefocusing APBD. Paling mendesak itu adalah terhadap tingkat kematian. Anggaran difokuskan untuk tim
(Suara NTB/cem)
H. Iwan Harsono medis. Dari sisi, dampak ekonomi juga harus diperhatikan 20 persen masyarakat
Kota Mataram, tidak memiliki pekerjaan tetap. Artinya, kebijakan lockdown atau pembatasan akan menghilangkan pekerjaan 20 persen masyarakat. “Kalau mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan dapat makan,” ujarnya. TAPD harus segera merealokasikan anggaran tidak penting untuk penanganan kesehatan maupun dampak sosial. Iwan mengapresiasi kebijakan Pemkab Lombok Timur langsung bergerak cepat menggeser anggaran mulai Rp30 miliar menjadi Rp55 miliar untuk penanganan Covid-19. Dia juga meminta perlu diantisipasi adalah PHK massal oleh perusahaan. Kemungkinan kasus ini bisa saja terjadi karena turunnya pendapatan. (cem)
Lagi, Proyek Gedung BKPSDM dan Dispora Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Pembangunan lanjutan proyek gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram, kembali mangkrak. Anggaran untuk lanjutan pembangunan kedua gedung itu dialihkan untuk percepatanan penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19. Alokasi anggaran pembangunan lanjutan gedung BKPSDM dan Dispora berasal dari pengalihan dana pembangunan Kantor Walikota Mataram sekitar Rp60 miliar. Pengalihan itu berdasarkan surat nomor : 900/966/BKD/XI/ 2019. Anggaran lanjutan gedung BKPSDM sekitar Rp5,5 miliar. Sementara, Dispora Rp4,5 miliar. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan bahwa, lanjutan pembangunan gedung BKPS-
DM dan Dispora batal dikerjakan tahun ini. Termasuk, pembangunan landscape Kantor Walikota senilai Rp2 miliar. Seluruh anggaran dialihkan untuk percepatanan penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19. Pergeseran – pergeseran anggaran ini dipastikan memperpengaruh perkembangan realisasi pekerjaan fisik. “Aduh, mau tidak mau ini akan mangkrak lagi,” kata Mahmuddin dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah fokus dalam penyelamatan nyawa manusia. Perbahasan mengenai proyek tidak pernah dibicarakan sama sekali. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menyarankan agar proyek fisik dituntaskan. Saat itu diakui Mahmuddin, tidak ada masalah seperti saat ini. Wabah Corona otomatis ada kebijakan baru dari kepala daerah. Memang ada TP4D men-
(Suara NTB/cem)
MANGKRAK - Gedung Kantor Dispora berlokasi di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, terancam mangkrak. Anggaran telah dialokasikan digeser untuk penanganan Covid-19. yarankan agar proyek fisik dituntaskan. Saat itu diakui Mahmuddin, tidak ada masalah seperti saat ini. Otomatis ada kebijakan baru untuk pembangunan. Keberlanjutan program pembangunan kantor itu, jika
tidak terlaksana tahun ini akan kembali dianggarkan di tahun 2021 mendatang. “Iya, mudah – mudahan Covid-19 ini tuntas dulu,” tandasnya. Seandainya, wabah virus Corona segera selesai, TAPD bisa
merealokasikan kembali anggaran tersebut sesuai peruntukan semula. Dari sisi struktur dipastikan tidak ada masalah. Meskipun, gedung tersebut tercatat dua kali pengerjaannya tidak berlanjut. (cem)
PKL di Mataram Karyawan Harus Terapkan ”Take Away” yang Dirumahkan Diberi Stimulan
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mewajibkan semua pedagang kaki lima (PKL) yang masih beroperasi di beberapa titik di Kota Mataram selama wabah Corona Virus Disease (Covid-19) harus menerapkan take away. Melayani pembeli menikmati sajian PKL di lapaknya dapat menimbulkan kerumunan. Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menegaskan, pemkot akan menindak tegas jika ada PKL yang masih beroperasi tak menerapkan take away. “Untuk PKL, jangan ada yang berumpul-kumpul. Kita sudah berikan kebijakan mereka dapat berjualan. Tapi jangan ada yang boleh kumpulkumpul makan di tempat,” tegas Bayu, Sabtu (11/4). Dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sebut Bayu, jika ada pembeli, silakan dibawa pergi (take away) atau dibungkus.Kalau pun masih ada yang bandel imbuh Bayu, pihaknyatak segan-segan menutup usahanya. “Ini
(Suara NTB/viq)
PKL - PKL di kawasan monumen Tembolak, Sabtu (11/4) malam. Beberapa PKL membuka usahanya selama pemberlakuan jam malam. Pemkot akan tutup PKL yang tak menerapkan take away. berlaku bagi semua PKL. Wajib hukumnya,” pungkasnya. “Kalau (PKL,red) tidak mau diajak bekerjasama dengan baik, kita akan larang mereka berjualan saja sekalian. Kita sudah sangat-sangat toleransi kepada semua PKL,” tegasnya. Selain diwajibkan menerapkan take away, semua PKL di Mataram juga diwajibkan menggunakan masker saat berjualan. “Kalau masih ngeyel, kita tutup saja sekalian,” tegasnya. Terpisah, Ketua Asosiasi
PKL Kota Mataram, Idin mengatakan, pihaknya memang telah menghimbau semua PKL untuk ikuti aturan Pemkot Mataram. “Kita sudah berikan semua PKL untuk ikuti aturan,” katanya. Ia meminta, dari 3.000 lebih PKL di Mataram agar diberikan bantuan masker dari Pemkot. “Efek wabah Covid-19 ini kan pendapatan PKL menurun drastis. Kalau bisa selain diberikan masker agar dapat bantuan jaminan sosial juga,” tutupnya. (viq)
ri sumber dana terlebih dahulu. Baik dari DAU dan DBCHT. “Artinya itu harus jelas apa saja yang dipotong. Kita kurangi dua dulu, jangan sampai kita mau menganggarkan tapi tidak ada uangnya,” pungkasnya. Syakirin menyebut, bersama Bappeda Kota Mataram pihaknya akan menginventarisir semua anggaran yang bisa dialihkan ke penanganan Covid19. Untuk dana hibah bansos, Pemkot telah siap mengalihkan ke penanganan Covid-19. “Untuk anggaran Pikada kita biarkan dulu. Kita minta peralihannya ditunda sementara. Secara ketentuan anggaran yang lain otomatis ke sana,” katanya. Selain dana DAK jelas Syakirin, alokasi belanja yang lain juga akan disisir. Untuk anggaran perjalanan Dinas Pemkot Mataram baru bisa dipotong sebesar 25 persen ke penanganan Covid-19. “Memang seperti arahan Menkeu kemarin, semua
anggaran perjalanan dinas agar dihabiskan ke penanganan Covid-19 . Ada berapa juga anggaran belanja barang dan jasa dialihkan ke sana,” pintanya. Untuk dana hibah bansos sendiri kata Syakirin, sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2020 agar digunakan ke masyarakat yang terkena dampak Covid-19. “Yang terdampak langsung kita berikan bantuan. Seperti beras dan kebutuhan lain,” katanya. Ia menilai, dana hibah bansos memang dianggarakan bukan hanya ke warga terdampak Covid-19. Jika ada kebutuhan TNI dan Polri dalam melakukan penaganan Covid-19, maka juga berhak mendapat hibah. “Selain TNI Polri juga ada lembaga Swasta yang mempunyai tenaga medis dapat bantuan. Seperti RS Islam, maka dia boleh dapat dana hibah juga,” tutupnya. (viq)
Anggaran Penanganan Covid-19 Tunggu Keputusan Pusat
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram belum bisa menetapkan besaran anggaran penanganan wabah Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Mataram. Namun, pada tahap awal, Pemkot Mataram telah menetapkan besaran anggaran Covid-19 sebesar Rp35 miliar. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, sebelum menetapkan anggaran Covid-19, presentasi segi pendapatan Pemkot perlu disamakan dengan permintaan pusat. “Makanya kemarin dari arahan Menteri Keuangan sudah jelas besaran anggarannya di masing-masing daerah. Tapi, kita tidak tahu seberapa besar yang akan kita potong dia dari pendapatan kita di Mataram,” katanya, Sabtu (11/4). Sebelum menetapkan anggaran secara keseluruhan, jelas Syakirin, pihaknya akan menelusu-
Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 980 karyawan swasta di Kota Mataram dirumahkan. Pemkot Mataram menyiapkan bantuan stimulant untuk mencegah persoalan sosial. Perusahaan tetap diingatkan tidak memberhentikan atau PHK karyawan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi, SIP., dikonfirmasi akhir pekan kemarin menyebutkan, 980 warga Kota Mataram yang bekerja di perusahaan baik di Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram telah dirumahkan. Kebijakan tersebut menyusul menurunnya tingkat hunian hotel serta pendapatan perusahaan di tengah penyebaran wabah Corona Virus Disease atau Covid19. “Datanya kita ini by name by addres,” terang Hariadi. Kebijakan perusahaan merumahkan karyawan merupakan konsekuensi dari minimnya pendapatan. Pemkot Mataram telah memikirkan skenario penanganan sosial. Salah satunya adalah memberikan bantuan stimulan berupa paket sembako senilai Rp200 ribu per bulan. Bantuan ini distribusikan selama tiga bulan ke depan. Hariadi menegaskan, sebagian karyawan menerima gaji 50 persen. Adapun karyawan sama sekali tidak mendapatkan gaji tergantung dari kemampuan finansial perusahaan. “Perusahaan dan karyawan sama – sama mengetahui kondisi saat ini,” ujarnya.
Kebijakan merumahkan tersebut sambung Hariadi, sifatnya sementara saja di tengah penyebaran virus Corona. Perusahaan diingatkan tidak memberhentikan atau PHK karyawan. Rata – rata dari 58 perusahaan di Kota Mataram mengeluarkan kebijakan merumahkan karyawan. Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah penyebaran Corona Virus Disease atau Covid -19. Merumahkan karyawan dinilai sebagai alternatif untuk mengurangi biaya operasional. Dia memahami bahwa dampak sosial ekonomi dari Covid – 19 dirasakan oleh pengusaha, terutama hotel dan restauran. Walikota sempat berkeliling dan menanyakan langsung ke karyawan hotel mengenai tingkat hunian. Rata – rata yang terisi hanya 10 kamar. Menurunnya okupansi, managemen hotel mengeluarkan kebijakan merumahkan sebagian karyawannya. Gaji diterima 50 persen. Ahyar memaklumi kebijakan merumahkan karena kondisi saat ini tidak stabil dibandingkan sebelumnya. Mataram sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan benar – benar merasakan dampaknya. Sejumlah sektor ini, tidak bergerak secara maksimal. Potensi pendapatan daerah pun akan berkurang. (cem)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Senin, 13 April 2020
POLHUKAM
Halaman 3
KPU Berharap Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak 2020 sudah disepakati ditunda pelaksanaannya dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, tanggal 30 Maret lalu. Kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukumnya. Akan tetapi sampai saat ini, perppu penundaan pilkada serentak 2020 tersebut belum juga diterbitkan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Perppu tersebut diharapkan lebih cepat terbit, sehingga semua pihak bisa fokus menangani wabah covid-19. “Kita harapkan Perppunya lebih cepat terbit, karena lebih
cepat lebih baik,” ujar ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, kepada wartawan, Minggu (12/4) kemarin. Diungkapkan, jika perppu sudah terbit, maka KPU punya dasar untuk menerbitkan keputusan penundaan tahapan Pilkada di tengah wabah covid19. Dikatakan Suhardi, KPU RI sudah meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, agar per-
ppu terkait penundaan pilkada itu bisa diterbitkan paling lambat akhir April ini. “KPU RI sudah meminta Presiden, agar Perppu diharapkan terbit akhir April ini,” katanya. Meskipun diakui, Perppu tersebut menjadi kewenangan Presiden. Namun demikian, KPU RI sudah mengusulkan beberapa poin usulan terkait materi Perppu penundaan
Pilkada tersebut. Diantaranya, KPU RI mengusulkan agar dalam perppu tersebut, KPU RI diberikan kewenangan terkait penundaan dan untuk melanjutkan kembali tahapan pilkada. Kemudian, KPU RI meminta diberikan kewenangan untuk menentukan dan menetapkan waktu pilkada berikutnya. “Ini usulan materi Perppu sudah disampaikan ke Presiden,” ungkapnya. Namun demikian, meskipun KPU berharap Perpu tersebut bisa terbit diakhiri April ini, Pihaknya belum bisa memastikan kapan Presiden akan mener-
bitkan Perppu tersebut. Karena itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. “Mudahan seusai target, dengan begitu, ada kepastian hukum bagi penundaan pilkada,” paparnya. Lebih lanjut disampaikan Suhardi, selama Perppu penundaan pilkada tersebut belum terbit, maka KPU tetap berpatokan pemungutan suara akan digelar pada tanggal 23 September 2020. Sebab kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi I DPR RI itu tak bisa jadi landasan hukum penundaan Pilkada. Pasalnya, pemungutan suara tanggal 23 september 2020 sudah
(Suara NTB/dok)
Suhardi Soud
Dewan Dukung ’’Recofusting’’ Anggaran untuk Penanganan Covid-19
Kasus Bawang Bima 2016
Rekanan Cicil Temuan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus pengadaan bibit bawang merah Kabupaten Bima tahun 2016 ditarik ulur. Inspektorat sebelumnya menyerahkan hasil LHP ke penyidik Polda NTB. Sebab akan diproses pidana, rekanan proyek senilai total Rp40 miliar mencicil temuan kerugian negara. “Sudah itu rekanannya membayar. Mencicil dia. Ada yang Rp100 juta,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana ditemui akhir pekan lalu di ruang kerjanya. (Suara NTB/dok) Polda NTB sebelumnya menI Gusti Putu Gede Ekawana indaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kementan RI terkait proyek bibit bawang di Kabupaten Bima tahun 2016. Pengembalian temuan kerugian negara ditagih melalui Inspektorat Kabupaten Bima. Ekawana mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi lagi dengan auditor Inspektorat. Terkait komitmen penggantian kerugian negara dari kontraktor pemenang tender pengadaan. “Masih dia mau membayar. Mau dia mengganti,” ucapnya. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan APIP Kabupaten Bima dalam hal klarifikasi petani penerima bibit bawang. Pengecekan itu untuk melengkapi tindak lanjut temuan. Itjen Kementan RI menyebutkan ada temuan kerugian negara. Sebanyak 23 kelompok tani di 13 kecamatan diklarifikasi. Klarifikasi itu terkait pembagian bibit disesuaikan dengan pengajuan calon penerima calon lokasi (CPCL). Polda NTB menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016. Kerugian negara diduga mencapai Rp2,53 miliar dari total anggaran Rp40 miliar. Pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Kabupaten Bima dibiayai APBN dengan penyaluran dua tahap. pengadaan tahap pertama dengan pagu anggaran Rp26,06 miliar dimenangi PT LB dengan kontrak RP24,34 miliar. Sementara pada tahap kedua, PT QPI menyalurkan bibit dengan kontrak Rp16,11 miliar dari pagu anggaran Rp16,17 miliar. (why)
diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga kewenangan penundaan Pilkada harusmelaluiPerppu.SaatiniKPU hanya bisa melakukan penundaan sejumlah tahapan saja. Sementara untuk pergeseran tanggal pemungutan suara di pilkada, itu semua harus diatur dan ditetapkan dalam Perppu. Sehingga pihaknya meminta Perppu segera terbit untuk memberikan kepastian hukum terkait penundaan pilkada tersebut. “Selama belum ada Perppu, patokan kami tetap UU Pilkada yakni pilkada digelar tanggal 23 september 2020,” jelasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
MELINTAS - Pengendara melintas di depan papan iklan layanan masyarakat terkait pencegahan penyebaran virus Corona di Jalan Langko, Ampenan, Mataram, kemarin.
Polda NTB Ikut Bantu Penelusuran Kontak Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengerahkan Satgas Operasi Aman Nusa II untuk mendukung pencegahan penyebaran virus corona. Diantaranya ikut serta melacak dan menelusuri kontak pasien positif Corona. Masyarakat terus diimbau untuk ikut bekerjasama mendukung upaya pencegahan. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengingatkan, sanksi pidana bisa diterapkan. “Aturannya ada. Tapi untuk sekarang masih pencegahan dan penyuluhan,” terangnya, kemarin. Aturan itu yakni pasal 14 ayat 1 UU RI No4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Ancaman pidana bagi yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 juta. Kemudian pasal 93 UU RI No6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Isinya, ancaman pidana bagi yang tidak patuh pada penye-
lenggaraan kekarantinaan kesehatan. Atau menghalangi-halangi kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan, kedaruratan kesehatan masyarakat. Pidananya, paling lama satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp100 juta. Selain itu pidana juga diatur dalam pasal 212, 216, dan atau pasal 218 KUHP. Pencegahan dan penindakan, kata dia, melalui Satgas Operasi Aman Nusa II Polda NTB. pasukan yang dikerahkan sebanyak 554 personel lintas satuan, mulai dari intelijen, pembinaan masyarakat, dan reserse kriminal. Subsatgas pencegahan diisi satuan intelijen dan Binmas. Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk orang dengan gejala virus Corona atau yang punya riwayat bepergian dari daerah terjangkit. “Kita juga melakukan perbantuan contact tracing. Penelusuran orang-orang yang pernah berhubungan dengan pasien yang positif,” kata Artanto. Tugas lainnya melalui subsatgas penanganan, subsatgas rehabilitasi, subsatgas penegakan hukum, dan subsatgas bantuan operasi. Pihaknya pun sudah menempatkan dua anggotanya di Gugus Tugas penanganan Provinsi NTB. Setiap subsatgas yang anggotanya sekurangnya 554 personel sudah menjalankan fungsinya. Salah satunya penyemprotan disinfektan di lokasi fasilitas umum dengan pengerahan armored water cannon (AWC) dan tim KBR Brimob. Subsatgas Gakkum pun sudah bergerak. Diantaranya menindak para pelaku hoaks penyebaran virus Corona yang meresahkan masyarakat. (why)
Percepat Penanganan Covid-19
PDIP Usulkan Tenaga Medis dan TNI/Polri Diberikan Insentif Mataram (Suara NTB) DPC PDIP Kota Mataram menginstruksikan kepada fraksinya di DPRD Kota Mataram untuk bergerak melakukan penyisiran anggaran yang bisa dialihkan untuk penanganan covid-19. Mengingat Kota Mataram saat ini menempati urutan tertinggi warganya yang terdeteksi positif terjangkit covid-19. “Partai kami tidak diam, kami sudah perintahkan jajaran partai kami untuk melakukan apa saja untuk melawan covid-19 ini. Difraksi kami minta untuk menyisir anggaran untuk penanganan covid-19 ini,” tegas Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Ir. Made Slamet, pekan kemarin. Dalam penyisiran anggaran untuk penanganan covid-19 itu, Made Slamet menekankan kepada fraksinya untuk memperhatikan dengan detail pengalokasiannya. Sebab banyak hal yang harus ditangani dalam bencana non alam wabah covid-19 ini. Tidak hanya fokus pada aspek penanganan medisnya saja, tapi juga termasuk dampaknya terhadap sektor perekonomian tidak kalah penting menjadi perhatian. “Tenaga kesehatan kita belum dapat perhatian dari pemerintah daerah, oke pemerintah pusat sudah memberikan insentif, tapi dari Pemda sendiri bagaimana. Ini penting karena mereka adalah garda terdepan kita saat ini dalam melawan covid-19 ini. Selain pemberian insentif kepada tenaga medis, anggota DPRD Provinsi NTB itu juga menyarankan Pemda memberikan bantuan kepada anggota TNI/Polri yang ikut bertugas dan bekerja keras dalam penanganan Covid-19 ini. “Tidak ada salahnya juga kita berikan bantuan ke TNI/Polri. Selain di fraksi, hal ini juga akan saya suarakan di DPRD NTB, karena ini penting untuk mempercepat penanganan covid-19 ini,” tegasnya. Selain bergerak melalui fraksi yang ada di DPRD, PDI-P juga sudah mengerahkan kader dan simpatisannya mulai dari tingkat PAC, ranting sampai anak ranting untuk bergerak melawan Covid-19. Beberapa program yang sudah dijalankan yakni penyemprotan disinfektan, pembagian APD berupa masker, dan juga sembako. Ditempat yang sama, Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati menyampaikan bahwa pihaknya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD telah menyuarakan penyisiran sejumlah program yang tidak terlalu urgen untuk ditunda dan anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. (ndi)
Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram berkomitmen mendukung percepatan penanganan covid-19 di Kota Mataram. Komitmen ini tergambar dari kesiapan Badan Anggaran DPRD Kota Mataram memback up recofusting anggaran dalam APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020. Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB di Mataram akhir pecan kemarin menegaskan hal itu. Pada prinsipnya, kata Didi, Banggar siap memback up eksekutif untuk melakukan recofusting kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan covid 19. Namun demikian, Banggar juga meminta eksekutif memberi perhatian terhada aspek sosial ekonomi. Menurut Banggar, kedua hal tersebut, sama pentingnya. ‘’Pentingnya penanganan covid-19 dg memperhatikan pembangunan aspek sosial ekonomi juga penting,’’ pungkasnya. Oleh karena itu menurut Didi, jalan terbaik adalah bagaimana membangun kombinsi yang saling mendukung dan memperkuat antara kedua kegiatan besar tersebut. Untuk itu, dibutuhkan kejelian dan kecermatan dalam melakukan recofusting kegiatan dan merealokasi anggaran sesuai dengan semangat serta regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Pantauan Suara NTB di DPRD Kota Mataram, rapat Banggar membahas anggaran covid19. Haja-
tannya adalah untuk kebutuhan anggaran penanganan covid 19. ‘’Bila dirasa perlu, Banggar juga siap mengarahkan anggaran selain dari pos perjalanan dinas, ATK, belanja rutin, dan lain-lain,’’ ungkapnya. Bahkan, sambung orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, pokir (pokok-pokok pikiran dewan/program aspirasi) bisa diarahkan untuk menangani berbagai hal dalam rangka penanganan covid-19 dan penanganan masalah sosial ekonomi untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan dan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya sektor UMKM. Termasuk anggaran untuk makan minum, rapat-rapat juga siap dialihkan atau diarahkan untuk kepentingan tersebut. ‘’Kalau formulanya seperti itu, anggaran yangg brsumber dari dewan, itu bisa melebihi angka Rp10 miliar,’’ tandasnya. (fit)
H. Didi Sumardi (Suara NTB/fit)
Jaksa Susun Memori Banding Ispan Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum menyusun memori banding atas vonis pidana mantan Kadis Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi. Dalam memori kasasinya, jaksa menyampaikan hal ysng membuat Ispan harus dihukum lebih berat dsri yang hanya penjara empat tahun. “(Memori banding) sedang proses,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Wayan Suryawan dikonfirmasi via pesan instan Minggu (12/4) kemarin. Pernyataan banding, sambung dia, sudah dilayangkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram pekan lalu. Banding itu diajukan bukan tanpa alasan. Dalam perkara OTT fee proyek tersebut, jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan pidana penjara selama tujuh tahun. Namun majelis hakim dalam putusannya menjatuhi Ispan dengan pidana penjara empat tahun. “Vonis itu belum 2/3 dari tuntutan yang kami ajukan,” kata Wayan. Menurut jaksa, vonis itu karenanya belum memenuhi rasa keadilan. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan sudah menerima pernyataan banding tersebut. “Jadi yang banding ini penuntut umum,” ucapnya ditemui t e r pisah. Per-
nyataan banding itu sudah diregistrasi. Namun demikian pihaknya belum menerima memori banding dari jaksa. “Nanti kalau memang ada kita akan teruskan ke terdakwa melalui penasihat hukumnya. Selanjutnya kita kirim ke Pengadilan Tinggi,” pungkasnya. Terdakwa Ispan Junaidi dihukum bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Ispan terbukti menerima duit fee proyek dari kontraktor sebesar Rp73,5 juta. Majelis hakim pun menjatuhi Ispan dengan hukuman empat tahun penjara. Plus, denda Rp59 juta yang apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Barang bukti uang tunai Rp73,5 juta dirampas untuk negara. Demikian juga berlaku untuk uang tunai Rp5 juta, Rp2 juta, dan Rp15 juta yang disita dari amplop terpisah. Ispan divonis bersalah karena terbukti menerima fee 8,5 persen dari rekanan penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat. Proyek itu dikerjakan CV Titian Jati dengan anggaran R p 1 , 5 8 miliar. (why)
Wayan Suryawan (Suara NTB/dok)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 13 April 2020
Halaman 4
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Cegah Penyebaran Virus Corona
DPRD Loteng Terapkan ’’Physical Distancing’’
Praya (Suara NTB) DPRD Lombok Tengah (Loteng) telah ditunggu sejumlah agenda pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2019. Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Seluruh agenda pembahasan pun direncanakan digelar di gedung DPRD Loteng dengan penerapan standar protokol yang ketat. Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., Sabtu (12/4), menjelaskan, meski tengah dihadapkan pada wabah virus Corona, kewajiban sebagai legislatif tetap harus dijalankan. Hal ini sesuai tahapan yang ada di DPRD Loteng saat ini diharuskan untuk menuntaskan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2019. “Yang nama tugas dan kewajiban harus tetap dijalankan,” tegasnya. Meski demikian, guna mengantisipasi potensi penyebaran virus corona DPRD Loteng tetap akan memberlakukan standar
protokol kesehatan yang ada. Dengan memberlakukan psysical distancing di setiap agenda rapat pembahasan LKPJ kepala daerah. Ditambah pemeriksaan kesehatan secara ketat kepada para anggota DPRD Loteng, karena agenda pembahasan akan digelar di gedung DPRD Loteng. Standar protokol kesehatan tersebut pun sudah mulai diterapkan pada agenda rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (9/4). “Sudah kita mulai kita terapkan standar protokol yang ada. Dalam upaya antisipasi penyebaran virus Corona. Pola inilah yang juga akan diterapkan di semua agenda pembahasan di DPRD Loteng,” terangnya. Terkait pembahasan LKPJ kepala daerah, DPRD Loteng sudah membentuk gabungan komisi dan diharapkan untuk segera mulai bekerja. Karena pihaknya menargetkan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2019 bisa tuntas secepatnya dalam bulan ini juga.
LHKPN KLU Masih 50 Persen Tanjung (Suara NTB) Kewajiban pejabat untuk melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai batas waktu 31 Maret lalu sebesar 50 persen. Karena situasi pandemi Covid -19, batas waktu pelaporan diperpanjang sampai akhir April mendatang. Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zulfadli, SE., kepada Suara NTB Minggu (12/4) mengakui, persentase pelaporan LHKPN di kalangan eksekutif Pemda KLU mencapai 50 persen. Angka ini terkesan rendah, karena adanya perubahan sistem pelaporan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sebenarnya akhir Maret itu LHKPN eksekutif bisa 90 persen tapi ada kendala perbaikan sistem di KPK,” ujarnya. Menurut dia, Inspektorat di daerah sudah menghimpun LHKPN para pejabat untuk selanjutnya di-link-kan ke KPK. Hanya saja, perubahan sistem membuat input pelaporan online belum terkoneksi dengan baik. Kendati demikian, pihaknya optimis untuk menginput LHKPN para pejabat sampai batas waktu yang ditentukan, 30 April mendatang. “Sebenarnya Maret harus selesai, tapi karena Covid, sehingga masa pelaporan dianjurkan kerja dari rumah ini juga cukup mempengaruhi,” sebutnya. Terpisah, Admin LHKPN Sekretariat DPRD KLU, Raden Budi, mengamini pula pelaporan di level anggota legislatif identik dengan eksekutif, 50 persen. Sampai batas waktu akhir Maret lalu, 15 orang anggota Dewan sudah melaporkan LHKPN secara online. Dilihat dari rataan yang sudah menyerahkan laporan harta, Budi menyebut didominasi oleh anggota dewan baru. Tetapi ada beberapa anggota dewan lama yang sudah melaporkan ke Admin LHKPN. “Yang belum, termasuk unsur pimpinan yang tiga orang. Kalau yang sudah, rata-rata dewan baru,” imbuhnya. Menurut Budi, kendala pelaporan di level dewan terletak pada jadwal masuk yang dibatasi oleh pandemi Covid-19. Di sisi lain, dirinya selaku Admin LHKPN juga dijadwalkan berada di kantor antara 2-3 hari per Minggu. Staf dewan saat ini mengikuti anjuran work from home dengan ketetapan rolling oleh sekretariat. (ari)
Menurut Tauhid, pada awalnya pihaknya ada rencana pembahasan atau rapat-rapat di DPRD Loteng melalui teleconference. Tetapi setelah melalui sejumlah pertimbangan, akhirnya diputuskan semua rapat dan agenda pertemuan tetap digelar secara langsung. Tapi dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Bagikan Masker Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Sarjana, kembali memimpin kegiatan pembagian masker dan penyemprotan disinfektan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat serta Kecamatan Praya Barat Daya. Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus Corona di daerah ini. “Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Tapi ditambah dengan pembagian masker secara gratis bagi masyarakat yang berpo-
(Suara NTB/kir)
(Suara NTB/kir)
PERIKSA - Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (9/4).
BAGI MASKER - Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Sarjana, membagikan masker bagi warga. Hal ini sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus Corona, Sabtu (11/4).
tensi terpapar virus Corona. Dengan begitu diharapkan masyarakat bisa tetap merasa aman dan nyaman serta tidak panik menghadapi pandemi Covid-19 ini,” ujarnya. DPRD Loteng, khususnya
lagi Fraksi PKB akan terus berupaya maksimal membantu pemerintah menekan dampak dari penyebaran virus Corona supaya jangan sampai meluas. Karena pengaruhnya begitu besar, terhadap semua
sendi ekonomi. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah ini agar tetap bersatu melawan penyebaran virus Corona. Caranya, dengan mematuhi semua instruksi dari pemerintah. Selain
itu tidak melanggar yang justru bisa berdampak buruk bagi orang lain. “Kita lakukan gerakan membasmi virus ini sesuai kemampuan kita. Semoga cepat berlalu dan keadaan kembali stabil,” harapnya. (kir/*)
Bupati Lobar Kaget Balita Positif Corona
Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan rilis pasien positif Covid-19 yang dikeluarkan Pemprov NTB yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSc., Sabtu (11/4/), membuat banyak pihak kaget. Tidak terkecuali Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid. Bupati menyebutkan ada dua tambahan pasien yang dinyatakan positif di Lobar. Keduanya adalah pasien dengan nomor 27 atas nama HW (laki-laki 2 tahun) dan pasien nomor 30 atas nama RA (perempuan 51 tahun). “Saya sangat kaget dan prihatin, bagaimana mereka dapat tertular Covid 19 itu? Terutama dengan bayi yang baru berusia 2 tahun?,” ujar bupati penuh tanda tanya, Minggu (12/4). Bupati membayangkan bagaimana susahnya kalau akan meng-isolasi bayi usia 2 tahun dalam kondisi seperti sekarang ini. “Bayangkan bagaimana susahnya, pasti sangat rewel. Kasihan para tenaga kesehatan kita. Kalau nanti hasil rapid test ibunya negatif, saya tidak bisa bayangkan repotnya para perawat mengasuhnya. Saya pun tidak bisa bayangkan perasaan ibunya,” ujar Fauzan lirih. Dengan bertambahnya positif Covid 19, Fauzan mengibaratkan perjalanan beberapa waktu ke depan akan lebih memprihatinkan. “Semoga Al-
lah SWT, menyelamatkan kita semua, tapi ini seperti fenomena gunung es. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita di harihari mendatang,’’ ujarnya. Untuk itu, ujarnya, pihaknya akan terus memantau hasil tracing kontak, dari mana mereka bisa tertular dan dengan siapa kontak mereka. ‘’Bayangkan berapa kali tracing, karena ini seperti multi level, saling menyambung. Satu positif dari hasil tracing, maka harus tracing kontak lagi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk rapid test dan swab?,” tanyanya Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat harusnya bisa mematuhi anjuran pemerintah. “Kita semua sudah banyak melakukan kesalahan dengan mengabaikan
imbauan pemerintah, dokter, bahkan MUI,” sesal Fauzan. Bagi Fauzan, Covid 19 di Lombok Barat bukan lagi ancaman, tapi sudah nyata ada, sehingga ia sangat menyesalkan masih ada masyarakat yang menyepelekan imbauan pemerintah. “Tidak saja lewat media televisi, koran, dan lainnya, bahkan tentara dan polisi sampai turun mengingatkan. Mereka itu unsur pemerintah. Saya pun setiap malam door to door ke masjid-masjid untuk mengimbau, ayo taati anjuran pemerintah, dokter, dan MUI. Mereka ini lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan kompeten untuk bicara soal Covid 19,” tegasnya. Terkait dengan temuan pasien positif yang terakhir, Kepala Bidang Pencegahan,
Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Lombok Barat, Ahmad Taufiq Fatoni dihubungi lewat telepon, Minggu (12/4) memastikan pihaknya langsung melakukan penelusuran riwayat kontak dari dua pasien tersebut. “Kami tetap melaksanakan kontak tracking untuk dua kasus yang positif itu, termasuk orang tua pasien. Hari ini tim Puskesmas Penimbung dan Puskesmas Meninting lagi melakukan contact tracking,” terangnya. N a m u n khusus untuk pasien nomor 27, Fathoni berpendapat bahwa anaka n a k memang lebih rentan tertular Covid 19, karena daya tahan tubuhnya baru terbentuk. “Sesuai prosedur dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk kasus Covid pada anak yang sakit pneumo-
nia berat akan langsung dimasukkan dalam PDP agar bisa langsung pemeriksaan swab,” terang Toni. Demikian pula halnya dengan hasil rapid test reaktif yang didapatkan pihaknya kemarin di Kecamatan Lingsar, ada 4 (empat) orang yang saat ini sedang dirujuk ke RSUD Patut Patuh Patju untuk pemeriksaan swab. (her)
H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)
Jumlah Positif Corona di Lobar Bertambah
Perketat Pengawasan
Bupati Minta Pemdes Aktif Data PMI Ilegal Selong (Suara NTB) Pemerintah daerah hingga pemerintah desa nampaknya harus bekerja ekstra menghadapi penyebaran virus Corona (Covid-19). Pasalnya selain dilakukan pemulangan besaran-besaran terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sejumlah negara. Saat-saat ini merupakan momen kepulangan PMI menjelang bulan Ramadhan. Terutama pengawasan terhadap pemulangan PMI jalur ilegal. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy ,MM., mengaku, masih banyak masyarakat Lotim yang menjadi PMI dari jalur-jalur tikus tersebut. Sementara, katanya, bagi yang melalui jalur resmi ditangani terutama penjemputan di Lombok International Airport (LIA), Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Kayangan. Tim pengananan Covid-19 yang sudah dibentuk langsung melakukan pemeriksaan terhadap para PMI tersebut sebelum diperbolehkan pulang ke kampung halamannya masing-masing. “Untuk masyarakat kita yang pulang dari luar daerah dan luar negeri melalui jalur resmi. Kita atensi di tiga pintu masuk itu,” terang bupati saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (11/4). Bagi yang pulang melalui jalur ilegal, bupati meminta, masyarakat yang menolak didasarkan kepada kesadaran masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Maka dari itu, PMI-PMI yang pulang dari jalur ilegal supaya aktif melaporkan diri ke puskesmas, camat dan polsek maupun relawan di tingkat desa. Sementara apabila yang bersangkutan berstatus Orang dalam Pengawasan (ODP) mandiri. Maka dari pemerintah daerah akan memberikan jaminan hidup sebesar Rp200 ribu dalam waktu 14 hari oleh pihak kesehatan. Pemberian jadup ini dalam bentuk sembako untuk
(Suara NTB/her)
PMI PULANG - PMI asal Lobar yang pulang dari luar negeri akhir pekan kemarin. Sebagian besar mereka tidak dikarantina dan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. memenuhi kebutuhan yang bersangkutan selama 14 hari. “Kita dari pemerintah siap menfasilitasi agar tetap berada di rumahnya,”jelasnya. Kabid PPTK pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, menyampaikan, dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang menjadi PMI mengalami peningkatan. Untuk tahun 2019, jumlah PMI Lotim sebanyak 15.285 orang dengan negara penempatan favorit Malaysia. Jumlah data TKI pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 lalu, jumlah TKI Lotim yang tercatat di pemerintah sekitar 11 ribu. Menurut Hirsan, hal ini merupakan dampak positif dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Disnakertrans Lotim. Kondisi itupun diiringi dengan jumlah pemberangkatan ilegal menurun sementara legal mengalami peningkatan. Hirsan berharap kepulangan PMI tidak terjadi besarbesaran dikarenakan untuk kepulangan PMI ini sudah diatur oleh pemerintah melalui keputusan Menaker RI Nomor 151 Tahun 2020 tanggal 18 Maret. Di mana pertama kali setiap WNI yang pulang harus
melaporkan diri di Kedutaan RI untuk dilakukan pendeteksian lebih awal di setiap bandara. Langkah ini untuk memastikan apakah PMI sehat atau terinfeksi. Di samping itu, Disnakertrans Lotim secara aktif berkomunikasi dan koordinasi dengan Disnakertrans provinsi dan Disnakertrans se-NTB, BP3TKI, BN2TKI dan pihakpihak terkait lainnya untuk mengantisipasi hal tersebut. Di Lombok Barat (Lobar), sebanyak 432 PMI dipulangkan dari luar negeri. Pemulangan PMI tersebut dilakukan mulai awal tahun sampai dengan bulan Maret, karena sudah habis masa kontrak kerja di negara rantauan. Namun ratusan PMI yang sudah dipulangkan ini tidak menjalani karantina khusus. Mereka sebatas menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Alasan mereka tidak di karantina khusus, karena sebelumnya mereka sudah melalui karantina dan pemeriksaan di bandara. Mereka pun dinyatakan dalam kondisi sehat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar M. Hendrayadi, menjelaskan, berdasarkan data Disnaker, 432 PMI tersebar di seluruh wilayah Lobar. Terban-
yak di wilayah Gerung dengan 98 orang, Narmada 65 orang, Lembar 54 orang, Sekotong 46 orang, Lingsar 41 orang, Labuapi 41 orang, Kediri 38 orang, Gunungsari 24 orang, Kuripan 17 orang dan Batulayar 8 orang. Terkait PMI yang dipulangkan Sabtu (12/4) malam, 3 orang dari Lobar. Saat ini, lanjut dia, mereka menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Alasan tidak dikarantina khusus, karena mereka melalui jalur resmi dan sudah dikarantina dan sudah lolos pemeriksaan di bandara. Namun dipastikan, pemantauan eks PMI ini tetap dilakukan melalui puskemas berkoordinasi dengan desa dan dusun serta aparat. Ia menambahkan ada sekitar 1000 PMI Lobar yang ada di luar negeri, mereka tercatat masih masa kontrak. Ratarata mereka berangkat tahun 2017-2018, masa kontrak mereka selama dua tahun. Sementara itu, Pemda Lobar menyiapkan tiga tempat karantina yakni di SKB Gunungsari, Selat dan rencananya di Sanggar Mutu di Gerung. “Tiga lokasi karantina ini kami siapkan,” ujar Sekda Lobar H. Baehaqi. Pemda, lanjut dia, berencana menyiapkan tempat karantina bagi tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan Covid - 19 banyak hal yang dibahas. Secara keseluruhan hasil rapat ini, ujarnya, pihaknya menawarkan untuk ruang isolasi yaitu hotel untuk para tenaga medis. Tapi dari hasil rapat direncanakan gedung KONI Lombok Barat yang akan dipakai. Namun demikian, menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lombok Barat, I Dewa Gede Ngurah Agung justru memengiginkan agar terlebih dahulu fokus pada masalah rapid test yang harus melalui satu pintu.”Kita belum perlu untuk tenaga medis disewakan tempat karantina,” ujar Agung. (yon/her)
Giri Menang (Suara NTB) Temuan kasus positif Corona di Lombok Barat (Lobar) bertambah dalam beberapa hari terakhir. Setelah Kamis (9/4) dua warga Lobar dinyatakan positif Corona, selang sehari kemudian tepatnya hari Sabtu 11 April bertambah lagi dua positif Covid-19. Dua warga ini masing-masing pasien nomor 27 inisial HW berusia dua tahun. Penemuan balita positif Corona di wilayah Desa Jeringo kecamatan Gunungsari ini cukup membuat semua pihak kaget, lantaran pasien tidak punya riwayat kontak dengan warga positif Corona dan tidak pernah bepergian. Selain HW, ada juga warga asal Batulayar yang diumumkan positif inisial RA (51). Pasien nomor 30 ini tidak pernah melakukan perjalanan ke luar daerah, namun bersangkutan pernah kontak dengan pasien positif. Dengan bertambahnya dua pasien positif ini, maka jumlah warga positif Corona menjadi empat orang. Kepala Dinas Kesehatan
(Dikes) Lobar, Hj. Made Ambaryati, menjelaskan, HW saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Provinsi dan dalam kondisi baik. Sedangkan RA merupakan pasien klaster Bogor, karena memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Corona kluster Bogor. Pihaknya pun sudah turun melakukan tracing pada orang tua dari balita tersebut. Diketahui, orang tua HW berprofesi sebagai buruh bangunan. Pasien RA juga akan di-tracing, baik keluarga dan warga sekitar yang kontak dengan bersangkutan. RA ini datang sendiri ke Wisma Nusantara untuk ditangani rapid test dan swab. Sementara itu Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar Ahmad Taufiq Fathoni, menjelaskan, balita positif Corona tidak pernah melakukan kontak dengan pasiennya positif, apalagi berpergian ke daerah terjangkit. Berbeda dengan pasien RA, meskipun tidak pernah melakukan perjalanan
ke luar daerah, namun bersangkutan pernah kontak erat dengan pasien positif 04. Untuk memastikan dari mana kontak dari balita positif ini, pihaknya akan melakukan pelacakan kontak terhadap orang tuanya, tetangga dan warga sekitar. Pihaknya akan melacak kemungkinan kontak orang tua dengan warga luar yang bisa jadi terpapar Corona. Begitu pula dengan pasien RA, pihaknya akan melacak, karena menurut penelusuran bersangkutan kontak dengan pasien positif 04. “Seperti apa nomor 4 itu, bisa jadi pendeta, kami akan tracing,” ujar dia. Pihaknya juga akan memastikan identitas warga ini, sebab terkadang warga tinggal di Mataram, namun KTP-nya Lombok Barat. Data pasien inipun tidak pernah masuk di dinas dalam hal ini puskesmas. Pihaknya bahkan tidak pernah memasukkan pasien ini ke Wisma Nusantara untuk penanganan isolasi. “Karena itu kami lacak,” ujarnya. (her)
Pasien Positif Covid-19 di Lotim Pulang Selong (Suara NTB) Salah satu pasien positif terinfeksi virus Corona (Covid-19), 09 yakni MI asal Desa Rempung Kecamatan Pringgasela dinyatakan sembuh oleh tim medis. Munculnya kabar baik ini langsung disambut rasa syukur masyarakat dan pemerintah desa setempat. “Pemdes dan masyarakat Desa Rempung menyambut baik dan bersyukur menerima kabar bahwa pasien 09 atas nama Mi dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19,” terang Kades Rempung, Umar Ubaid, kepada Suara NTB, Minggu (12/4). Dikatakannya, kesembuhan salah seorang warganya yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dalam melawan Covid-19 ini. Pasalnya, Pemdes Rempung saat ini terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada di samping membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menurutnya, Covid-19 ini dap-
at dicegah dengan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah maupun tim medis dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Terutama arahan dari petugas medis untuk tetap menjaga stamina tubuh dengan makan tetap tepat waktu dan bergizi. Upaya-upaya ini terus dilakukan dalam upaya mengedukasi masyarakat melalui berbagai media. Untuk itu, Pemdes Rempung bersama sejumlah pihak lainnya terus memberikan contoh yang baik karena masyarakat butuh keteladanan mengingat perilaku hidup bersih dan sehat bukan sebatas teori, melainkan harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seluruh nama khususnya di Desa Rempung yang sudah dilakukan pelacakan terhadap pasien-19 sudah dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. Kendati demikian, katanya, masyarakat diminta untuk tetap melakukan isola-
si mandiri. “Begitu juga untuk yang baru pulang dari luar daerah kita berlakukan isolasi mandiri,”tegasnya. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, Dr. H. Pathurrahman, M.Kes, membenarkan atas kesembuhan Covid-19 inisial, MI asal Kecamatan Pringgasela dan diperbolehkan pulang ke rumahnya pada Minggu pagi. Sebelumnya, pasien MI dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil swab per tanggal 6 April lalu. Kemudian hasil swab ketiga 10 April, pasien 09 dinyatakan negatif Covid-19. Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. M. Tantowi Jauhari, menjelaskan jika sebenarnya yang dikhawatirkan penularan Covid-19 lewat bersin atau batuk. Inilah yang dikhawatikan jika salah satu pembawa berkumpul di ruangan. Maka dari itu, penggunaan masker adalah paling rasional agar penyebaran virus bisa ditekan. (yon)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 13 April 2020
Halaman 5
Kerja Sama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Dinas Dikbud Sumbawa Pastikan PBM Daring Lancar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah mengambil kebijakan mengalihkan Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah dalam situasi tanggap darurat bencana non alam Covid-19. Berdasarkan laporan kepala sekolah dan korwil, sekolah-sekolah yang bisa melaksanakan PBM dalam jaringan (daring) hampir tidak ada masalah. Kemudian kalau yang di luar jaringan karena tidak memiliki akses internet itu dilakukan dengan cara luar jaringan (luring). Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sahril S.Pd, guna memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, sebelumnya juga telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kepala SMP, Korwil Dikbud kecamatan, dan pengawas SD, melalui telekonferensi. Sebagai evaluasi terhadap optimalisasi segala sumber daya yang telah digunakan oleh kepala sekolah dalam situasi darurat. Dijelaskannya, melalui rakor, Dinas Dikbud ingin memastikan beberapa hal. Pertama memas-
tikan kepala sekolah sudah merancang dan mengaplikasikan kurikulum dengan kondisi darurat bencana melalui optimalisasi pemanfataan teknologi berupa rumah belajar atau ruang guru. Kedua memastikan kepala sekolah telah mentrasformasikan nilai-nilai untuk pelaksanaan PBM kekinian melalui kelas pintar, dengan harapan bahwa PBM harus berlangsung dengan sikon yang menyenangkan. Ketiga memastikan kepala sekolah telah menetapkan tugas-tugas dan prosedur kerja untuk menunjang PBM pada masa tanggap darurat Covid-19. Selanjutnya memastikan bahwa kepala sekolah telah dan terus melakukan komunikasi multi arah dengan berbagai stakeholder sekolah, dalam rangka memastikan bahwa lingkungan sekolah steril. Sehingga terhindar dari wabah Covid-19 melalui upaya pembersihan dan penyemprotan desinfektan agar sekolah siap digunakan pada saatnya. “Berdasarkan laporan kepala sekolah dan korwil, kalau
Dislutkan Sumbawa Tebar Ratusan Ribu Bibit Ikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa berencana melakukan penebaran 550 ribu bibit ikan tahun ini di 23 kecamatan, selain Kecamatan Sumbawa. Kegiatan penebaran bibit ikan di perairan umum (restocking) ini sudah dimulai sejak Februari lalu. Sementara ini, penebaran sudah dilakukan di lima kecamatan dengan jumlah bibit ikan sebanyak 120 ribu ekor. Seperti di Kecamatan Lantung, Lape, Maronge, Moyo (Suara NTB/dok) Hilir, dan Moyo Utara. Di Burhanuddin mana ada tiga jenis ikan yang ditebar yakni, Nila, Karper dan Tawes. “Dari 23 kecamatan sasaran, penebaran bibit ikan di perairan umum sudah kita lakukan di lima kecamatan dengan total 120.000 ekor. Rinciannya bibit ikan Nila 61.000 ekor, Karper 23.500 ekor dan Tawes 35.500 ekor. Masih ada 18 kecamatan yang belum dilakukan penebaran,” kata Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa melalui, Kabid Perikanan Tangkap, Burhanuddin, S.IP, belum lama ini. Dijelaskannya, penebaran bibit ikan di Kecamatan Lantung dilakukan pada 28 Februari lalu sebanyak 30.000 ekor. Terdiri dari 20.000 ekor ikan Nila dan masing-masing 5.000 ekor ikan Karper dan Tawes. Kemudian di Kecamatan Lape pada 5 Maret sebanyak 30.000 ekor. Terdiri dari 20.000 ikan Nila, 4.500 ikan Karper dan 5.500 ikan Tawes. Selanjutnya Kecamatan Maronge pada 12 Maret sebanyak 20.000 ekor. Rinciannya 6.000 ekor ikan Nila, 5.000 ekor ikan Karper dan 9.000 ekor ikan Tawes. Kecamatan Moyo Hilir pada 2 April sebanyak 20.000 ekor. Terdiri dari 7.000 ekor ikan Nila, 4.000 ekor ikan Karper dan 9.000 ekor ikan Tawes. Begitupula Kecaatan Moyo Utara juga sebanyak 20.000 ekor. Terdiri dari 8.000 ekor ikan Nila, 5.000 ekor ikan Karper dan 7.000 ekor ikan Tawes. Nantinya, lanjutnya, untuk kecamatan tersisa akan terus dilakukan hingga Desember mendatang. “Penebaran bibit ikan di perairan umum (restocking) dilaksanakan di 23 kecamatan. Dengan waktu penebaran dilaksanakan bulan Februari sampai dengan Desember 2020,” pungkasnya.(ind/arn/*)
16 Petugas RSUD Dompu Lakukan Isolasi Mandiri Dompu (Suara NTB) Sebanyak 16 orang petugas kesehatan di RSU Dompu melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing hingga menunggu hasil swab atas Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Oo yang diisolasi di RSUD Dompu. Pasien ini tidak jujur menyampaikan riwayat perjalanannya sebagai ODP, sehingga ia ditangani sebagai pasien umum dan tidak diisolasi. Setelah dua hari dirawat baru diketahui, pasien ini memiliki riwayat perjalanan mengikuti kegiatan ke Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. “Kita masih tunggu hasil swab. (Biasanya) sepekan baru ada hasil,” kata Humas RSUD Dompu, Ida Fitriyani, S.Keb.Bd kepada Suara NTB, Minggu (12/4). Ketika hasil swab atas PDP asal Desa Oo ini dinyatakan negatif, 14 orang perawat dan 2 orang dokter umum yang sempat merawatnya baru diizinkan kembali masuk kerja. Saat ini, mereka diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kondisi kesehatan 16 orang petugas kesehatan RSUD Dompu ini juga tidak ada masalah dan mereka tetap diminta melakukan isolasi mandiri hingga hasil swabnya keluar. “Masih diminta isolasi mandiri di rumah masing-masing,” katanya. Kondisi kesehatan 2 PDP yang diisolasi di RSUD Dompu, Ida Fitriyani mengungkapkan, hingga saat ini terus membaik. Kedua PDP ini merupakan warga Oo dan Kandai Satu Dompu dengan riwayat perjalanan yang sama, yaitu mengikuti kegiatan di Gowa. “Sejauh ini membaik (kondisi kesehatan 2 PDP yang diisolasi),” tegasnya. Ia pun berharap, hasil Swabnya negatif sehingga petugas medis yang melakukan isolasi mandiri bisa tenang dan kembali bertugas seperti biasa. Sementara tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 Kabupaten Dompu menetapkan gedung Sanggilo di Desa Matua sebagai tempat karantina untuk mengantisipasi bila terjadi lonjakan kasus ODP dan PDP dengna gejala ringan dan sedang. Sehingga RSUD difokuskan merawat PDP dengan gejala berat. Sebagai tempat karantinas, gedung Sanggilo akan disiapkan fasilitas perawatan, tenaga medis dan aparat untuk menjagaSebagai lokasi karantina, Sanggilo nanti akan disediakan fasilitas perawatan, tenaga medis dan aparat yang menjaga. (ula)
(Suara NTB/ist)
TINJAU GEDUNG - Tim gugus tugas tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu saat meninjau gedung Sanggilo yang akan dijadikan tempat karantina ODP dan PDP Covid 19 saat terjadi lonjakan pasien, Sabtu (11/4).
sekolah-sekolah kita yang bisa melaksanakan PBM dalam jaringan hampir tidak ada maslah. Kemudian kalau yang diluar jaringan karena tidak memiliki akses internet itu dilakukan dengan cara luring (luar jaringan). Alhamdulillah guruguru kita mempunyai inovasi bagaimana transfer kegiatan belajar mengajar itu tetap berlangsung. Ada yang sewaktuwaktu berkunjung ke rumah untuk memberikan tugas beberapa hari kedepan, kemudian dikembalikan lagi tugasnya. Ada guru kunjung, untuk beberapoa hari bukan setiap hari. Kemudian juga menggunakan sistem LKS,” ungkapnya. Dalam kondisi dan situasi (sikon) seperti ini, terang H. Sahril, diperlukan responsibility Kepala Sekolah untuk memberikan upaya-upaya situasional yang inovatif dan fleksibel. Dalam rangka menjamin PBM tetap berjalan dan berlangsung dengan suasana menyenangkan. “Kondisi seperti ini harus dimiliki kepala sekolah. Jadi kepemimpinan kepala sekolah
(Suara NTB/ist)
TELEKONFERENSI - Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sahril S.Pd bersama Sekretaris dan Kabid SD saat melakukan rakor melalui telekonferensi (foto kiri). Tampilan layar para peserta telekonferensi (foto kanan). itu sifatnya situasional. Agar menghadapai situasi tanggap darurat Covid-19, proses belajar mengajarnya tetap fokus dalam pencapaian tujuan. Dalam kondisi yang lain situasi tanggap darurat diperlukan respon upaya upaya yang situasional, inovatif dan fleksibel dalam rangka menjamin PBM
tetap berlangsung,” tukasnya. Terkait kenaikan kelas, lanjutnya, sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah. Begitupula penentuan kelulusan ditentukan oleh sekolah dengan berbagai kriteria yang sesuai dengan kondisi saat ini yakni kondisi darurat. Adapun hal lain yang menjadi kesimpulan dalam rakor, seluruh
guru akan dirumahkan mulai 13 April mendatang. Tidak ada lagi guru-guru piket, dan proses belajar mengajar melalui daring. Nantinya yang hadir di sekolah saat adanya hal-hal penting, hanya kepala sekolah dan tenaga administrasi. “Itu kita batasi. Jadi seluruh guru kita rumahkan dari SD sampai SMP. PAUD sudah
duluan, sampai masa libur 27 April. Kemudian karena perpanjangan libur ini terjadi juga di bulan puasa, kegiatan-kegiatan siswa selama bulan puasa, kegiatan ibadah puasa siswa selama libur ini tetap mengikuti pedoman Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia,” pungkasnya. (ind/arn/*)
Positif DBD Capai 127 Orang, Kota Bima Bentuk Satgas Kota Bima (Suara NTB) Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bima terus mengalami peningkatan. Bahkan sampai saat ini, korbannya mencapai ratusan dan sejumlah orang meninggal dunia. Berdasarkan pendataan dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, kasus akibat gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut memakan korban positif sebanyak 127 orang dan 3 orang meninggal dunia. Meningkatnya jumlah korban positif DBD itu, diakui oleh Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan. Bahkan saat ini, kata dia, Pemerintah (Pemkot) Bima sudah membentuk tim Satgas DBD.
“Angkanya terus meningkat, makanya kita membentuk tim Satgas DBD kemarin. Kebetulan saya sendiri ditunjuk sebagai Koordinatornya,” katanya akhir pekan kemarin. Menurutnya tim Satgas yang dibentuk itu, nantinya akan melakukan fogging dan penyuluhan di setiap Kelurahan, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan yakni mulai Tanggal 9 hingga 17 april mendatang.
“Langkah ini kita dilakukan untuk mencegah meningkatnya kasus DBD di Kota Bima. Jadi tidak hanya covid19 yang dicegah, namun juga DBD,” katanya. Tidak hanya itu, Feri mengaku juga meminta semua Camat agar berkoordinasi dengan Lurah, RW, hingga RT agar mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang muncul.
“Kita harapkan juga Camat hingga Lurah agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memastikan Pemerintah akan tetap hadir ditengah musibah yang dihadapi saat ini,” katanya. Ia meminta semua masyarakat Kota Bima agar terus meningkatkan budaya gotong royong. Seperti membersihkan lingkungannya masing-masing dan menerapkan pola hidup bersih untuk mencegah timbulnya kasus DBD. “Kita harapkan wabah DBD yang muncul ini bisa dicegah dan diberantas bersamasama,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Feri Sofiyan
Dewan Desak Pemkab Penuhi Kekurangan APD
(Suara NTB/jun)
NAIK – Harga Bahan Pokok (Bapok) di Pasar Induk Dompu, terus mengalami kenaikan akibat Covid-19, Minggu (12/4).
Harga Bapok Naik di Dompu Dompu (Suara NTB) Kendati pasokan stok dari luar daerah tetap normal, harga komoditas pertanian di Dompu, terus merangkak naik. Bahkan untuk beberapa jenis Kebutuhan Pokok (Bapok), kenaikannya terbilang signifikan. Seperti misalnya cabai, bawang putih, tomat dan sejenisnya. Salah seorang pedagang di Pasar Induk, Nurjanah kepada Suara NTB, Minggu (12/4) menyampaikan, semenjak ancaman penyebaran Covid-19 beredar luas di wilayah ini, tingkat kebutuhan konsumen akan bumbu dapur terus berkurang. Namun demikian, kondisi tersebut sama sekali tidak membuat harga komoditi pasokan luar daerah tersebut menurun, tetapi justru merangkak naik. “Barang
ini sudah naik semua sekarang, cuma pembelinya sepi,” terang dia. Jika biasanya harga Bapok sangat ditentukan tingkat kebutuhan konsumen di lapangan. Berbeda halnya di tengah pandemi Covid19 ini. Pasokan meningkat justru bersamaan dengan harganya. Untuk cabai rawit misalnya, dari kisaran harga Rp45-Rp50 ribu/Kg kini naik menjadi Rp70 ribu/Kg. Cabai keriting tetap bertahan pada Rp30 ribu/Kg. Sementara bawang putih dari Rp30 ribu/ Kg naik sampai Rp50 ribu/Kg, tomat Rp20 ribu/Kg dari Rp17 ribu/Kg pada pekan kemarin. “Bawang merah tetap stabil dia Rp20 ribu karena barangnya melimpah disini,” jelasnya. Naiknya harga komoditas pertanian dari luar daerah ditengah sepinya pembeli ini, lanjut Nur-
janah, memaksanya untuk menghentikan penyetokan dalam jumlah besar. Sebab potensial membuatnya mengalami kerugian karena bahan pokok busuk tak laku terjual. Untuk cabai rawit misalnya, dalam sehari biasanya mampu terjual 30 Kg. Namun akibat ancaman penyebaran Covid-19 hanya laku terjual 10 Kg. Pun demikian dengan bawang putih, bawang merah serta komoditas lain yang dibutuhkan pengusaha warung makan, bakso dan sebagainya. “Sekarang kan sudah banyak tutup warung-warung makan itu, kalau seandainya buka semua pasti laku jualan. Karena pelanggan saya semuanya di sana. Mau tidak mau selama Corona ini kita ambilnya sedikit saja,” pungkasnya. (jun)
Sarana Terbatas, Belajar Daring Tidak Optimal Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat, mengaku masih memiliki banyak kendala untuk menerapkan proses pembelajaran menggunakan metode Dalam Jaringan (Daring) pasca diliburkan akibat bencana non alam (covid-19). Masalah utama yakni terbatasnya sejumlah perangkat keras guna menunjang proses belajar di sejumlah sekolah terutama di daerah pinggiran dan belum memiliki jaringan. Akibat kondisi tersebut, penyerapan materi yang disampaikan oleh guru juga tidak bisa maksimal. “Setiap dua minggu tetap kita evaluasi terkait pembelajaran Daring tersebut dan memang masih banyak kendala yang kita temui di lapangan sehingga belum optimal. Kami juga tidak bisa memaksa para siswa untuk mengikuti metode Daring yang sudah kita siapkan karena hampir 40 persen tidak memiliki per-
angkat untuk mengakses pembelajaran dimaksud. Tetapi karena kondisi tidak dimungkinkan untuk belajar secara langsung (tatap muka), sehingga kami juga mempertimbangkan untuk memperpanjang masa siswa belajar dirumah,” ungkap Sekretaris Dikbud Agus, S.Pd., M.Pd kepada Suara NTB. Dikatakannya, ketersediaan perangkat keras terutama di sekolah tingkat dasar menjadi salah satu masalah dalam penerapan sekolah Daring di wilayah setempat. Belum lagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok kabupaten juga menjadi persoalan untuk bisa menerapkan hal itu. Jangankan untuk bisa mendapatkan jaringan internet, untuk bisa melakukan komunikasi melalui sambungan telpon juga belum tentu bisa maksimal. Sebut saja di desa Mataiyang, Rarak Ronges dan beberapa desa lainnya yang
masih terkendala jaringan telekomunikasi. Khusus untuk sekolah yang berada di lokasi tersebut, pihaknya mengaku menyiapkan strategi khusus sehingga para siswa tetap belajar. Salah satunya para guru akan melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa untuk memberikan tugas selama proses belajar dirumah dilaksanakan. Tugas ini kemudian akan dikumpulkan pada saat masuk sekolah dan akan masuk dalam penilaian sekolah. Jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan yang tidak masuk akal maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena keterbatasan perangkat dan masalah lainnya di lapangan, pihaknya mengaku akan mempertimbangkan perpanjangan masalah belajar dirumah yang akan berakhir tanggal 18 April mendatang. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq meminta kpeada Pemkab dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sumbawa segera menyikapi keluhan petugas di lapangan terkait kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Mngingat mereka ada garda terdepan dalam pengecekan di Puskesmas ataupun di Posko penanganan Covid. “Kami sudah membicarakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait hasil kita (DPRD) turun lapangan ke lima zona, timur, tengah barat, selatan ataupun utara. Rata rata semua Puskemas dan Posko kekurangan APD, terutama masker. Sebab bagaimanapun teman teman dokter dan perawat adalah garda terdepan penanganan covid yang mesti kita berikan atensi,”terang A Rafiq kpada Suara NTB, Sabtu (11/4). Hasil lapangan DPRD menjadi dasar perencanaan OPD yang ditunjuk menangani Covid. Terutama terkait dengan ralokasi anggaran Sekretariat DPRD Sumbawa yang sebelumya sudah disetujui. “Kita minta realokasi anggaran dari kegiatan DPRD , salah satunya diusul-
kan untuk pembelian penambahan APD kita yang terbatas saat ini. Ini haruus segera disikapi. Pemkab jangan lamban dalam mengeksekusi. Apalagi terkait APD ini sangat urgen,”tandasnya. Selain itu, lanjut Rafiq, keberadaan Posko penanganan Covid terutama di batas gerbang barat mesti diperhatikan. Personil dari Dinas Perhubungan telah dikerahkan ke posko gerbang barat. Namun kebutuhan petugas di posko juga mesti diikuti dengan anggaran operasional. (arn)
A. Rafiq (Suara NTB/ist)
Bayi Tiga Bulan Jadi PDP, Kondisinya Membaik Taliwang (Suara NTB) Dua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Manambai Abdulkadir (RSMA) Sumbawa. Juru Bicara Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 KSB, H. Tuwuh menyebutkan, keduanya masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi RSMA Sumbawa dengan kondisi kesehatan stabil. “Sesuai informasi yang kami peroleh dari pihak rumah sakit Manambai, kondisi kesehatannya stabil,” terangnya, Minggu (12/4). Khusus PDP terakhir yang dirujuk pada 9 April lalu. Yakni seorang bayi umur 3 bulan asal kecamatan Seteluk. Dijelaskan H. Tuwuh, kondisinya berangsur normal. Sebelumnya bayi ini terpaksa dirujuk dengan penanganan Covid-19 setelah diketahui mengalami gejala sesak nafas. “Sesak nafasnya sudah berkurang. Tapi tetap masih perlu dirawat sampai kondisinya benar-benar baik secara medis,” urainya. Masih berdasarkan informasi yang diperoleh dari RSMA Sumbawa, dikatakan
H. Tuwuh, pihak rumah sakit telah mengambil sampel lendir saluran nafas bayi bersangkutan untuk dilakukan tes swab. “Sampelnya sudah dikirim ke Mataram tapi hasilnya masih menunggu. Jadi belum keluar,” timpalnya. Sementara itu gelombang kedatangan pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG) yang masuk ke KSB masih terus bertambah. Data satuan tugas penanganan Covid-19 hingga tanggal 11 April tercatat sebanyak 2.749 orang terdeteksi masuk ke KSB. Menurut H. Tuwuh, gelombang kedatangan warga ke KSB sejauh ini belum bisa ditekan. Hal ini dikarenakan, warga yang selama ini berada di luar daerah lebih memilih pulang kampung meski pemerintah telah menerbitkan anjuran bahkan larangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. “Ya kita tidak bisa juga melarang orang pulang. Jadi kita maksimalkan upaya pencegahan setelah mereka sampai dengan melakukan pemantauan dan mewajibkan mereka melakukan karantina mandiri selama 14 hari,” imbuhnya. (bug)
SUARA NTB
Senin, 13 April 2020
Halaman 6
Pol PP Kawal Pembangunan Sirkuit MotoGP Praya (Suara NTB) Mengawal jalannya proyek pembangunan sirkuit MotoGP menjadi salah satu prioritas utama jajaran Satpol PP Lombok Tengah (Loteng) saat ini. Diharapkan mega proyek tersebut bisa tuntas tepat waktu sesuai dengan target yang sudah direncanakan, sehingga bisa segera memberikan dampak postitif bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan di daerah ini. Kepala Satpol PP Loteng, Drs. H. Lalu Aknal Afandi, Sabtu (11/ 4) mengatakan, jajarannya saat ini ikut terlibat langsung dalam mengawal proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya sesuai dengan tugas dan
fungsi Satpol PP. “Sejak Oktober tahun lalu, Pol PP sudah ikut turun mengawal pembangunan sirkuit MotoGP,” terangnya. Satpol PP melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap potensi gangguan-gang-
Lurah Wajib Laporkan Warga Pendatang Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram tak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Pasalnya beberapa warga Mataram datang dari luar daerah kota Mataram tak dilaporkan ke tim satuan gugus tugas percepatan penanganan bencana non alam Corona Virus Disease (Covid19). Akibatnya, warga yang datang dari daerah pandemi Covid-19 kerap menjadi carrier atau pembawa Virus Covid-19 tanpa gejala. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang sekaligus Koordinator Teknis Pendataan warga dari luar Mataram, Lalu Martawang mengatakan, pihaknya akan menerapkan pendataan warga Mataram dengan menggunakan strategi bottom up atau dari bawah ke atas. Pasalnya, yang paling mengetahui kondisi warga Mataram ialah Lurah, Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat. “Yang berada di batas kota memang itu sudah berjalan. Tapi kan mekanisme kita, di sepakati dari bawah ke atas. Semua Kaling wajib melapor kepada siapa saja warga yang datang dari luar Kota Mataram,” katanya, Jumat (10/4). Seusai kesepakatan jelas Martawang, semua warga Mataram yang datang dari daerah pendemi Covid-19 langsung berstatus ODP atau orang dalam pemantauan wabah Covid-19. Juga, dari yang ditetapkan di tim gugus tugas percepatan pengananan Covd19 Kota Mataram, semua ODP akan dilakukan rapid test. “Setelah datang dari daerah pandemi, kita tes rapid yang sudah dipusatkan di Wisma Nusantara. Jadi semisal dia menunjukkan ada reaktif sesuai hasil rapid, akan kita isolasi di wisma nusantara juga,” terangnya. Sesuai arahan Walikota, semua warga yang datang dari daerah pandemi Covid-19 tak boleh lolos dari pengawasan. “Dari info yang diberikan Kaling kita akan langsung tindaklanjuti. Karena kan dari laporan yang HLG STNK & BPKB R2 kita terima, Kaling dan Lurah HONDA DR.3984 MK NOKA/ meminta ada informasi lanNOSIN : MHIJM2113JK9531/ jutan dari petugas. Apakah JM21E-1938858 BPKB warga (yang datang dari daerAN.MUSTAKIM HLG DSK- ah pandemi) itu masuk ODP TR NARMADA SESAOT atau tidak,” pungkasnya. (viq)
HILANG
guan yang terjadi di lapangan, agar pengerjaan sirkuit bisa bisa tetap berjalan. Walau diakuinya, banyak kendala yang dialami selama proses pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika berjalan. Namun semua kendala dan halangan bisa diatasi. “Kita akui selama anggota Pol PP Loteng bertugas, tidak jarang harus mendapat caci maki dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi itu semua bisa dilalui dengan baik. Karena kami sadar, itu
bagian risiko dari tugas yang diamanahkan oleh masyarakat dan daerah ini,” tandas Aknal. Ia menjelaskan, cukup sering personel di lapangan harus berhadapan dengan berbagai persoalan. Mulai dari aksi penolakan hingga penghadangan. Tetapi secara perlahan, personel Pol PP terus memberikan edukasi ke masyarakat. Bahwa kalau keberatan bisa menyampaikan sesuai mekanisme yang ada. Jika itu ada kaitnnya dengan hukum, masyarakat pun diarahkan supaya menempuh proses hokum, tanpa harus mengganggu apalagi sampai menghambat proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika itu sendiri. “MotoGP ini penting, karena inilah yang diharapkan bisa menjadi pemacu perkembangan
(Suara NTB/kir)
MENGAWAL – Personel Satpol PP Loteng saat mengawal pembangunan sirkuit MotoGP di The Mandalika, Pujut, Loteng. daerah di masa-masa yang akan keberataan personel Sat Pol PP kan hanya untuk kepentingan tersebut tentunya diharapkan pemerintah semata. Atau ITDC datang,” ujarnya. Pihaknya setiap hari mener- bisa mendukung kelancaran selaku pengelola kawasan The junkan paling tidak 10 personel. pembangunan proyek. Karena Mandalika. Tetapi merupakan Untuk mendukung pengamanan bagaimanapun juga, keberadaan kepentingan seluruh masyarakat di titik strategis proyek. Dengan sirkuit MotoGP Mandalika bu- di daerah ini. (kir)
Di Tengah Pandemi Virus Corona
Bulog NTB Lanjutkan Pembelian Gabah Petani Mataram (Suara NTB) Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah petani selama musim panen raya pertama 2020 sebesar 577 ribu ton setara beras. Target penyerapan itu untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan dalam operasi pasar (OP) maupun bantuan sosial bagi masyarakat. Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wibisono Poepitohadi didampingi Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Supriyanto turunmelakukanmonitoringkeNTB, Sabtu ( 11/4). Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan harga pembelian dan stok. Monitoring dilakukan ke gudang Ubung, Lombok Tengah, Lombok Barat dan ke petani. Wibisono mengatakan, pada puncak panen raya bulan April ini ditargetkan penyerapan gabah sebanyak 222 ribu ton setara beras. Selanjutnya, memasuki Mei pengadaan ditarget sebanyak 207
ribu ton dan terakhir di bulan Juni sebesar 148 ribu ton. “Jumlah target penyerapan atau pengadaan itu setara 61 persen dari target pengadaan CBP 2020 sebesar 950 ribu ton,” kata Wibisono. Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya, Bulog tak selalu menyerap dalam bentuk gabah, namun dalam bentuk beras siap konsumsi dari para mitra Bulog di berbagai sentra padi. Mulai tahun ini, Bulog akan menyerap hasil petani sepenuhnya dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG). Strategi itu diterapkan untuk meminimalisir risiko kerusakan. Sebab, jika Bulog menyimpan dalam bentuk beras dengan waktu lama berpotensi menimbulkan penyusutan dan berkurangnya nilai beras. “Sedangkan gabah dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama dan pada saat digiling akan mendapatkan beras yang segar dengan kualitas
baik,” ujarnya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP ini sebagai acuan pembelian harga terbaru. Sesuai Permendag tersebut, HPP saat ini untuk GKP (Gabah Kering Panen) tingkat Petani sebesar Rp4.200 /Kg, tingkat Penggilingan Rp4.250/ Kg. Sementara GKG tingkat Penggilingan Rp5.250 /Kg, tingkat Gudang Bulog Rp.5.300/ Kg dan beras Aff Gudang Bulog Rp8.300/ Kg Pembelian gabah dapat dilakukan oleh Satker ADA DN 2020 . Di wilayah NTB sendiri terdapat 10 Satuan Kerja Pengadaan. Satuan kerja ini berfungsi sebagai market intelligent, pemantau kualitas gabah di wilayah masingmasing dan melakukan penyerapan di lapangan. Sementara itu, Pemimpin
(Suara NTB/bul)
PEMBELIAN GABAH - Direktur Pengadaan Perum Bulog Wibisono Poepitohadi didampingi Pemimpin Wilayah NTB Perum Bulog Supriyanto dan jajaran Perum Bulog NTB melakukan pembelian gabah petani. Wilayah NTB Perum Bulog Supriyanto mengatakan bahwa target penyerapan Kanwil NTB pada panen raya pertama (April - Juni) sebesar 42.000 ton dengan rincian bulan April sebesar 14.000 ton, memasuki bulan Mei sebesar 17.000 ton dan Juni sebesar 10.000 ton. Untuk mewujudkan target penyerapan gabah petani di Provinsi NTB, berbagai langkah strategis sedang dilakukan antara lain mengoptimalkan Satuan Tugas (Sat-
gas) pengadaan di setiap wilayah untuk kegiatan penyerapan dengan dibekali keterampilan dan peralatan pengukur kualitas gabah yang akan dibeli, membuka mitra baru seperti gabungan kelompok tani dan penggilingan gabah skala kecil. Bulog NTB juga sedang melakukan pemetaan calon pemasok gabah ke Bulog, dengan memperhatikan kapasitas produksi, luasan petani binaan, varietas gabah, serta harga. Hal itu dilakukan agar penyerapan gabah oleh Bulog dapat lebih tertib dan menghasilkan kualitas yang baik. (bul)
Astra Motor memberikan layanan booking service melalui aplikasi Motorku X
Servis Ekstra Praktis dengan Aplikasi Motorku X UNTUK terus memberikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, Astra Motor NTB menyediakan berbagai layanan servis yang dapat dinikmati oleh konsumen setia Honda di wilayah NTB. Konsumen tetap dapat melakukan perawatan motor Honda kesayangannya dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan dan keamanan, baik bagi konsumen maupun karyawan Honda. Untuk menghindari antrean dan efektivitas waktu, konsumen dapat memanfaatkan layanan booking service melalui aplikasi Motorku X untuk menentukan waktu ke AHASS, selain itu terdapat pula layanan pit express yang bisa semakin mempersingkat waktu tunggu. Technical Service Sub.Dept Head, Anton Prihatno mengatakan, dengan menggunakan aplikasi Motorku X, konsumen akan lebih mudah untuk menentukan jadwal servis berkala yang diinginkan. “Konsumen tidak perlu antre lama karena begitu motor tiba di bengkel sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mekanik kami akan langsung melakukan servis pada motor konsumen,” ujar Anton. Astra Motor NTB juga memiliki layanan SMS Booking Service. Dengan melakukan SMS booking melalui nomor 081-997-1000 nantinya konsumen akan diarahkan ke bengkel AHASS terdekat. Apabila konsumen tidak dapat mengunjungi AHASS terdekat untuk melakukan perawatan ringan, konsumen dapat menggunakan layanan servis kunjung cukup dengan menghubungi layanan Honda Care pada nomor 08-777-990-8000 untuk menentukan konsultasi dan jadwal kunjung. “Sesuai dengan semangat Satu Hati, kami selalu berkomitmen menjadi partner hidup yang mendukung Anda dalam meraih setiap cita-cita dan mimpi. Karena itu, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan bersama. Satu Hati, bersama melalui situasi ini. Satu impian, wujudkan Indonesia sehat,” tutup Anton. (bul)
RAGAM
SUARA NTB Senin, 13 April 2020
Halaman 7
Tujuh Pejabat Daftar Jadi Calon Kadis PUPR dan Karo Kerjasama Mataram (Suara NTB) Seminggu sejak pembukaan pendaftaran dua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB, sebanyak tujuh pejabat mendaftar. Tiga pendaftar untuk jabatan Kepala Dinas (Kadis) PUPR dan empat pejabat untuk jabatan Kepala Biro (Karo) Kerjasama Setda NTB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan pejabat yang mendaftar untuk jabatan Karo Kerjasama semuanya merupakan pejabat provinsi. Sedangkan pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kadis PUPR, dua orang pejabat provinsi dan satu pejabat Kabupaten Lombok Barat. Namun ia tak menyebutkan nama-nama pejabat yang sudah mendaftar untuk kedua jabatan tersebut. Nasir mengatakan pendaftaran akan ditutup pada 20 April
mendatang. “Penyerahan berkas persyaratan paling lambat 21 April. Tanggal 23 April kita umumkan siapa saja yang memenuhi syarat,” kata Nasir dikonfirmasi Minggu (12/4) kemarin. Dijelaskan untuk masingmasing jabatan yang dilakukan seleksi terbuka, minimal tiga orang yang lulus seleksi administrasi. Apabila kurang dari tiga orang, maka pendaftaran akan diperpanjang. Ia optimis, sampai penutupan pendaftaran pada 20 April mendatang, akan semakin banyak pejabat yang mendaftar. Diketahui, jabatan Kadis PUPR dan Karo Kerjasama lowong sejak mutasi pejabat struktural 20 Maret lalu. Pemprov kemudian membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk melakukan seleksi terbuka dua jabatan es-
Pusat Tambah Kuota 86.786 KK Penerima Kartu Sembako di NTB Dari Hal. 1 setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, Bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Tujuannya agar selama wabah Covid-19 ini keluarga pra-sejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi. Dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan, di tengah kesulitan ekonomi dan kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah. Melalui PKH, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Bansos untuk KPM PKH di periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya. Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun adalah Rp250 ribu per bulan, anak SD sebesar Rp75 ribu per bulan. Anak SMP sebesar
Rp125 ribu per bulan, anak SMA sebesar Rp166 ribu per bulan, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi sebesar Rp200 ribu per bulan. Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta KPM. Penambahan ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Untuk Penyaluran tahap II tahun 2020 di Provinsi NTB sebut Wismaningsih sebesar Rp 240.521.000. Diperuntukkan bagi 324. 756 KPM. Penyaluran telah dilakukan pada bulan Maret lalu. (nas)
Satuan Brimob Polda NTB Gelar Patroli Dialogis dan Baksos Dari Hal. 1 ‘’Di tengah mewabahnya Covid-19 saat ini, kehadiran Brimob untuk Indonesia sangat diharapkan. Sehingga hadirnya Korbrimob Polri betul-betul dapat dirasakan langsung keberadaannya oleh masyarakat,’’ ujar Kabid Humas. Dansat Brimob Polda NTB, Kombes Pol. Komaruz Zaman SIK, MH pada kesempatan itu, memerintahkan, seluruh jajaran di satuan Brimob agar terus berinovasi. Berbuat yang ter-
baik kepada masyarakat khususnya untuk melaksanakan patroli dialogis dan bakti sosial pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat mewabahnya Covid-19. ‘’Dengan adanya patroli dialogis disertai bakti sosial ini diharapkan kehadiran Brimob untuk Indonesia di saat terjadinya wabah Covid-19, benarbenar dapat dirasakan oleh masyarakat,’’ ujar Dansat Brimob. (r/*)
Masyarakat Jangan Panik Dari Hal. 1 Kini, pasien nomor 10 positif Covid-19 inisial Tn. MI asal Lombok Timur dinyatakan sembuh dari virus Corona pada Sabtu (11/4) lalu. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, pasien positif Covid-19 asal Pringgasela Lotim sudah sembuh. Setelah hasil swab diambil 8 April dan 10 April 2020 keduanya negatif. ‘’Saat ini pasien menjalani perawatan untuk perbaikan kondisi di RSUD dr. Soedjono Selong dan diperbolehkan pulang,’’ kata Gita, Sabtu (11/4) malam. Hingga Minggu (12/4), jumlah pasien positif Covid-19 di NTB bertambah menjadi 37 kasus. Ada penambahan sebanyak 12 kasus dari sebelumnya. Sekda NTB ini mengatakan meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) yang positif Covid-19, masyarakat tidak perlu panik. Terlebih, kata Sekda, semua kondisi pasien yang dirawat saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan stabil. Tinggal menunggu dua kali tes swab laboratoium negatif. Sehingga dapat sehat dan dipulangkan ke rumah masing-masing. “Semakin cepat hasil laboratorium diketahui maka semakin cepat pula kita bisa mengambil langkah yang tepat dan sesuai untuk keselamatan bersama, termasuk upaya penelusuran (contact tracing) untuk menghindari penularan lebih lanjut,” terangnya. Selain tiga pasien positif yang sudah sembuh, Gita mengatakan sebanyak 76 PDP juga sudah sembuh atau selesai dalam pengawasan. Dari 128 PDP, sebanyak 52 PDP masih dalam pengawasan. Sementara, 76 PDP selesai dalam pengawasan. Kemudian, sebanyak 9 PDP meninggal dunia. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 3.658 orang. Terdiri dari 1.570 orang masih dalam pemantauan dan 2.088 orang selesai pemantauan. Sementara itu, jumlah Orang Tanpa Gejala
(OTG), yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 9.259 orang. Terdiri dari 6.923 orang masih dalam pemantauan dan 2.336 orang selesai pemantauan. Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 19.263 orang. PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 11.752 orang dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 7.511 orang. Sementara, Gugus Tugas Provinsi NTB telah menerima Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 10.000 pcs dan 5.000 pcs masker bedah dari Gugus Tugas Pusat, yang langsung dibawa Pesawat TNI AU Hercules A-1316. Diserahterimakan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Komandan Pangkalan Udara Zainuddin Abdul Madjid, Kolonel Penerbang Andry Gandhy, kepada Kalak BPBD NTB dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Ia mengatakan, APD akan diprioritaskan bagi tenaga medis di Puskesmas seNTB untuk mempercepat penjangkauan ODR dan ODP di tingkat desa. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi kepulangan sedikitnya 2.000 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB dalam kurun waktu 1 – 2 bulan ke depan. Selain yang telah terlebih dahulu pulang sejak awal Maret 2020 sebanyak 7.000 orang lebih. Gita mengatakan, Pemprov NTB juga terus memperketat pengawasan di pintu masuk Bandara Internasional Zainuddun Abdul Madjid dan pelabuhan. Bekerjasama dengan TNIPolri, KKP dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menempatkan petugas khusus dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan serta anggota Kodim dan Polres. (nas)
elon II yang lowong tersebut. Pendaftaran sudah dibuka sejak 5 April. Dan akan ditutup pada 20 April mendatang. Persyaratan khusus pejabat yang ikut seleksi menjadi calon Kadis PUPR dan Karo Kerjasama antara lain, mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung, kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana S-1 atau diploma IV. Kemudian memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas jabatan yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara akumulatif
paling singkat 5 tahun. Selain itu, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau eselon IIIa atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun dan atau jabatan eselon IIIb paling singkat 3 tahun. Usia paling tinggi 56 tahun pada saat pelantikan 4 Mei 2020. Calon Kadis PUPR dan Karo Kerjasama juga dipersyaratkan pernah mengikuti Diklatpim III. Kecuali bagi pelamar yang berasal dari jabatan fungsional jenjang ahli madya. Calon Kadis PUPR sekurang-kurangnya
memiliki pangkat pembina tingkat I (IVb). Sedangkan calon Karo Kerjasama pangkat terendah pembina (IVa). Nasir menjelaskan setelah tahapan pendaftaran selesai, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, uji kompetensi manajerial/psikotes, penyusunan makalah, tes wawancara dan penentuan tiga besar untuk masing-masing jabatan yang dilakukan seleksi terbuka. Terakhir, rencananya pelantikan pejabat yang akan menjadi Kadis PUPR dan Karo Kerjasama pada awal Mei mendatang. (nas)
Satgas Preemtif Covid-19 Dit Bimas Polda NTB Sampaikan Imbauan Mataram (Suara NTB) Satgas preemtif Dit Bimas Polda NTB, melakukan public address (menyampaikan imbauan) ke masyarakat sekitar wilayah Lombok Barat, khususnya Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari yang warganya berumur 2 tahun terpapar positif virus Corona (Covid- 19). Pelaksanaan kegiatan berlangsung Minggu (12/4) kemarin. Dir Binmas Polda NTB, Kombes Pol Beny Basir Warmansyah turun langsung memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan agar masyarakat selalu waspada serta tetap tenang dan tidak panik. ‘’ Jaga kebersihan seperti selalu mencuci tangan dan selalu menggunakan social distance dan physical distance,’’ katanya mengingatkan. Kegiatan penyuluhan dan iimbauan kepada kepala desa dan tim kesehatan agar men-
(Suara NTB/ist)
IMBAUAN-Dit Bimas Polda NTB melakukan public address ke masyarakat sekitar wilayah Lombok Barat, khususnya Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari Minggu (12/4) kemarin. data dan melakukan penyem- aktif mensosialisasikan kepaprotan disinfektan di Desa da masyarakat setempat yang Jeringo. Dir Binmas juga meng- masih berada di luar rumah ingatkan agar kepala desa agar menjaga diri. (r)
Rinjani dan Sangeang Api Waspada Level II Dari Hal. 1 Kegempaan vulkanik dalam terdapat 2 kali kejadian pada amplitudo 5,5-95 mm S-P 0,71,5 detik durasi 11-31 detik. Gempa tektonik lokal sekali kejadian pada amplitudo 60 mm S-P 6 detik dan durasi 20 detik. Kemudian, tektonik jauh sebanyak 4 kali kejadian pada amplitudo 1,5-9 mm S-P 18-36 detik durasi 52-104 detik. Menurut PVMBG, hingga saat ini Gunung Rinjani belum sepenuhnya stabil sehingga masih memiliki potensi untuk terjadi letusan secara tibatiba, meski tidak dapat dipastikan kejadiannya. ‘’Dengan kondisi aktivitas seperti saat ini maka jika terjadi letusan, potensi bahayanya diperkirakan utamanya berada pada area tubuh Gunung Baru Jari yang berada dalam kaldera Gunung Rinjani,’’ kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Rinjani, Mutaharlin dalam laporannya. Soal potensi bahaya, maka tingkat aktivitas Gunung Rinjani masih berada pada level II (Waspada). Sehingga diingatkan, pendakian diperbolehkan, kecuali di radius Gunung Baru Jari termasuk di area lava baru dan seluruh area dalam radius 1,5 kilometer. Dari kawah Gunung Baru Jari karena material lava, le-
tusan masih bertemperatur tinggi dan tidak stabil sehingga rawan untuk terjadi longsoran batu. Meskipun tidak dapat dipastikan, namun dikatakan dia, potensi letusan Gunung Rinjani masih ada. Sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar radius 1,5 kilometer dari Gunung Baru Jari atau masyarakat sekitar Gunung Rinjani, diharapkan selalu menyiapkan masker pelindung mulut dan hidung serta pelindung mata. Tujuannya, agar terhindar dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan iritasi mata jika terjadi letusan. Kendati demikian, masyarakat di sekitar Gunung Rinjani diharapkan untuk tetap tenang namun tetap menjaga kewaspadaan. Tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Rinjani yang tidak jelas sumbernya. Status yang sama terjadi pada Gunung Sangeangapi di Kabupaten Bima. Gunung dengan ketinggian 1.949 mdpl itu secara visual terlihat kabut 0I, hingga kabut 0-II. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 50-75 m di atas puncak kawah. Sementara kegempaan, hembusan dengan jumlah 7, Amplitudo : 2-6 mm, Durasi : 37-70 detik. Sedangkan vulkanik dalam, jumlahnya 3, Amplitudo : 4-7 mm, S-P : 13.5 detik, Durasi : 7-11 detik.
Dijelaskan Petugas Pos Pantau Sangeang Api Nur Huda, aktivitas vulkanik Gunung Sangeang Api berada pada sistem terbuka (open-system). Sehingga kemungkinan terjadinya akumulasi tekanan yang besar masih kecil. Sementara data kegempaan dan anomali panas, mengindikasikan masih adanya injeksi magma yang dapat berimplikasi pada pertumbuhan kubah lava atau aliran lava. ‘’Berdasarkan potensi ancaman bahayanya, tingkat aktivitas Gunung Sangeang Api masih berada dalam Level II (Waspada),’’ sebutnya. Dengan tingkat aktivitas level II (Waspada), maka direkomendasikan masyarakat di sekitar Sangeang Api, pengunjung/ wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 1,5 kilometer dari kawah. Masyarakat di sekitar Gunung Sangeang Api dan pengunjung agar mewaspadai bahaya aliran piroklastik, serta tidak diperbolehkan mendekati dan beraktivitas di daerah di antara Lembah Sori Wala, Sori Mantau hingga mencapai pantai, serta pada Lembah Sori Boro dan Sori Oi. ‘’Masyarakat, petani, wisatawan tidak diperbolehkan mendekati dan beraktivitas pada semua lembah sungai yang berhulu dari pusat aktivitas atau puncak Gunung Sangeang Api,’’ jelasnya. (ars)
Pertahankan Ekspor Dari Hal. 1 Menurut Fathurrahman, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan terkait upaya mempertahankan ekspor ditengah mewabahnya Covid-19. ‘’Kita membuka ini dengan Kementerian, tentu juga akan melakukan hal yang sama. Karena kita melihat juga negara yang tujuannya tidak bermasalah dengan pembatasan dan lain sebagainya,’’ ujar Fathurrahman saat dikonfirmasi, Minggu (12/4). Menurutnya, pihaknya telah menerima rekomendasi beberapa negara penerima ekspor NTB. “Sedang dikaji dulu halhal yang bisa masuk ke negara itu. Karena kita sudah ada perjanjian untuk pemenuhan kuota untuk ekspor itu,” ujarnya. Di sisi lain, ekspor komoditas andalan NTB disebutnya masih terus berjalan. Dicontohkannya seperti ekspor biji kopi NTB dengan kuota 180 ton, tapi baru teralisasi 100 ton. ‘’Jadi ekspor kita tetap berjalan, itu yang kita lakukan. Bahwa masalah Covid-19 ini tidak menghentikan seluruh kegiatan yang berlangsung selama ini,” ujarnya. Bahkan, menurutnya, situasi saat ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk meningkatkan lagi sektor usaha, termasuk melalui ekspor. Menurutnya, upaya tersebut merupakan salah satu cara
menanggulangi dampak penyebaran Covid-19. Terutama untuk membantu roda perekonomian di masyarakat tetap berjalan. Selain itu, Kementerian Perdagangan disebutnya telah memberikan beberapa kebijakan. Salah satunya untuk memudahkan aktivitas ekspor. “Banyak kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Termasuk juga dengan persyaratan ekspor yang diringankan,’’ katanya. Sebagai informasi, berdasarkan data penerimaan boring SKA IPSKA di Disdag NTB periode Januari – Februari 2020, volume komodi yang diekspor NTB mencapai 34.317,64 ton. Rinciannya, komoditas kerajinan buah kering sebanyak 25,64 ton yang dikirim ke Amerika Serikat, 75,16 ton lobster dikirim ke Malaysia, 468,74 ton rumput laut dan 230,13 ton batu apung yang dikirim ke China. Kemudian ada 907,18 Kg rambutan, 1.814, 37 Kg manggis, 1.814,37 Kg buah naga, dan 1,09 ton markisa yang dikirim ke Prancis. Selain itu, ada juga 7,88 ton kopi robusta dan 11.171,41 ton konsentrat tembaga yang dikirim ke Korea Selatan. Komoditas lainnya yang diekspor untuk periode Januari – Februari adalah 907,18 Kg mutiara dan 1,22 ton VCO yang dikirim ke Australia. Serta 22.341,32 ton konsentrat tembaga yang dikirim ke Filipina. (bay)
Waspada Transmisi Lokal Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 yang dalam keadaan sakit berat akan mudah terkena Covid19. ‘’Jadi resiko anak tertular secara epidemiologis yg menjadi dasar pemeriksaan ini, tapi jangan dibalik. Bukan berarti semua pasien pneumonia berat rentan tertular Covid-19. Tapi bisa jadi Covid-19 itulah yang menjadi penyebab pneumonia pada pasien,’’ ujar Eka. Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, dr. Doddy Ario Kumboyo, menekankan bahwa transmisi lokal Covid-19 di NTB adalah fenomena gunung es yang harus segera ditanggulangi. Menurutnya, hal tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah dan masyarakat harus segera meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan. ‘’Transmisi lokal memang ada di NTB. Kalau lihat data yang diungkap oleh Satgas, jadi memang kehati-hatian kita harus lebih tinggi,” ujar Doddy kepada Suara NTB, Minggu (12/4). Selain itu, upaya penanggulangan transmisi lokal juga berhubungan erat dengan kemampuan tracing atau pelacakan serta clustering atau pengelompokan pasien. Diterangkan Doddy, kasus konfirmasi positif Covid-19 di NTB saat ini sedang dalam proses menuju puncaknya. Karena itu, jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit diperkirakan akan terus bertambah. ‘’Sekarang (pasien) yang kita temukan hanya puncak-puncaknya saja. Belum menurun, masih naik terus. Yang akan opname semakin banyak,’’ ujar Doddy. Kondisi tersebut memaksa pemerintah harus segera mengakomodir kebutuhan
untuk tenaga dan peralatan medis yang dibutuhkan. Tenaga medis yang bertugas di lini depan penanganan Covid-19 di NTB disebutnya dalam situasi harap-harap cemas. Pasalnya, tanpa keseriusan dari pemerintah dan masyarakat sendiri kasus Covid-19 dikhawatirkan akan terus naik melewati prediksi. ‘’Kita berharap pilihannya physical distancing (penjarakkan fisik) harus jalan, masker untuk yang sakit dan tidak sakit harus pakai, cuci tangan harus dikerjakan,’’ ujar Doddy. Bahkan, pihaknya mengharapkan ketegasan aparat pemerintahan untuk memastikan tidak ada lagi keramaian di masyarakat yang berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19. ‘’Arahnya memang harus ke sana. Termasuk (peran) TNI menutup semua kumpul-kumpul di masyarakat jangan ditunda,’’ ujar Doddy. Jika hal tersebut tidak dilakukan, angka penularan Covid-19 disebutnya akan terus naik mengikuti transmisi lokal yang sudah terjadi. “Jangan menunggu waktu, memutuskan dengan itu,” sambungnya. Di sisi lain, kapasitas rumah sakit dan kemampuan petugas kesehatan disebut Doddy sangat terbatas khususnya dari segi tenaga. Untuk itu, peran seluruh pihak untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 sangat diperlukan dalam menghadapi situasi saat ini. ‘’Mau tidak mau, tinggal menunggu waktu saja. Ini sudah meledak (kasus Covid-19), cuma belum mencapai peak-nya (pucak). Selama pergerakan masyarakat masih jalan, tetap akan ada (penambahan kasus),’’ pungkas Doddy. (bay)
Wabah Covid- 19 di NTB Dibawa dari Lima Klaster Dari Hal. 1 Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH merunut rantai penyebaran Covid – 19 ini, termasuk riwayat hubungan antar satu pasien dengan yang lain. Setelah dilakukan contact tracking, diidentifikasi para pasien Covid -19 menjalar hingga ke lima klaster Klaster Jakarta (Guide) Pasien nomor 33 inisial Ny. PTS usia 43 tahun yang baru diumumkan, diketahui penduduk Monjok, Kota Mataram. Sebelumnya PTS tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Namun pasien memiliki kontak erat dengan pasien nomor 21. Sementara pasien nomor 21, berinisial D, laki-laki, usia 53 tahun. Ia juga penduduk Monjok, Kota Mataram. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Namun ia punya riwayat kontak erat dengan pasien nomor 05. Pasien nomor 05 adalah J, asal Dasan Agung Kota Mataram yang baru meninggal. Dari wabah yang terjangkit dari J, menjalar ke D kemudian ke pasien 31 inisial DAR dan pasien 32 inisial FNH. Sama- sama asal Monjok, Mataram. Klaster Bogor Sementara klaster kedua adalah Bogor, Jawa Barat. Pertama terjangkit adalah pasien 04, inisial LJ (44), hadir di acara keagamaan di Bogor, tinggal di Kelurahan Rembiga Kota Mataram. LJ punya riwayat kontak dengan Pasien Dalam Pengawasan
(PDP) lainnya. Pasien ke 30 yang baru diumumkan kemarin, inisial RA, perempuan, usia 51 tahun, asal Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Pasien sebenarnya tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. ‘’Tapi ia punya riwayat kontak erat dengan pasien nomor 04. Hingga saat ini menjalani karantina di Wisma Nusantara. Kondisinya sudah membaik,’’ ungkap Khalik. Jauh sebelum ke pasien 30, pasien nomor 04 sudah menjangkiti pasien nomor 14, inisial RM, laki-laki, usia 68 tahun, penduduk Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Dalam 14 hari sebelum sakit, pasien memiliki riwayat kontak erat dengan pasien nomor 04. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dalam kondisi baik. Pasien nomor 18, berinisial YRW, laki-laki, usia 55 tahun, asal Kota Mataram. Pasien tidak memiliki riwayat bepergian ke luar NTB selama 14 hari sebelum sakit, namun pernah kontak dengan pasien positif Covid-19 nomor 04. Dari pasien 04 penularan virus ini ke sejumlah orang lainnya dan ditingkatkan status menjadi PDP. Seperti pasien nomor 28, inisial CT, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pasien juga tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Saat ini dia dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik. Demikian juga pasien no-
mor 29, FYT, perempuan, usia 15 tahun, penduduk Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak erat dengan Pasien nomor 04. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik. Tidak sampai di sana, pasien nomor 14 kemudian menularkan ke yang lain. Seperti ke pasien nomor 16 inisial SL, pasien Ny.MP asal Ampenan Mataram dan berlanjut ke pasien nomor 24 inisial DC asal Ampenan. Klaster Jakarta (Seminar) Sementara Klaster Jakarta juga tak terbendung. Berawal dari teridentifikasinya pasien asal Lombok Timur Aikmel, Hj Y (50) pembina Ponpes Al-Kautsar Al-Gontori. Sempat hadir Muktamar Internasional Jakarta. Kabar baiknya, pasien 01 ini sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Meski sembuh, namun wabah Covid – 19 sudah menjalar ke sejumlah orang lainnya. Seperti pasien nomor 02, tidak lain suami dari Hj. Y. Kemudian dari suami Hj. Y, penularannya ke pasien nomor 06 inisial M (44) asal Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Saat ini M masih dalam proses perawatan di RS Rujukan Manambai Abdulkadir Sumbawa. Dari pasien 01 (sudah sembuh/negatif Covid-19), terlanjur menular ke sejumlah orang. Diantaranya pasien 9 inisial NM (28) perempuan Lombok Timur, kemudian berlanjut ke pasien nomor 10, MI usia 41
tahun asal Lombok Timur, kini sudah dinyatakan sembuh. Hasil penelusuran, pasien 01 menularkan virus ke pasien nomor 25, berinisial MAS, laki-laki, usia 14 tahun, juga asal Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak memiliki riwayat bepergian ke daerah terjangkit Covid-19. Namun riwayat kontak erat dengan pasien nomor 01 dan saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD R. Soedjono Selong dengan kondisi baik. Klaster Gowa Sementara klaster Gowa tidak punya riwayat menjalar ke PDP lainnya. Namun dari klaster ini, ada delapan PDP yang terjangkit saat berada di Sulsel dan masih dalam perawatan. Berawal dari terungkapnya pasien 03 inisial LJ, asal Rembiga Mataram. Setelah LJ, muncul PDP lainnya yang juga rombongan Jemaah Tabligh dari Gowa, inisial M pasien 07 asal Bertais, inisial N asal Kayangan KLU pasien nomor 11, pasien nomor 13 LAB asal Narmada, Lobar, pasien MA asal Sekarbela, Mataram nomor 15. Kemudian pasien nomor 19 inisial AS asal Lingsar Lombok Barat, pasien 20 inisial MZ asal Cakranegara dan SR pasien nomor 26 asal Selong, Lombok Timur. Klaster Baru Satu kelompok penularan lainnya merupakan klaster baru. Diantaranya pasien nomor 12, FBM asal Mataram punya riwayat kontak dengan ODP, kemudian pasien nomor 17 inisial KP, asal Selaparang Mataram, terjangkit dari suaminya yang bepergian ke daerah pandemi
Bali. Kemudian pasien 22 FES asal Ampenan, bepergian ke luar negeri. Ketiga PDP ini berjenis kelamin perempuan. Satu pasien lainnya dalam klaster ini adalah HW. Klaster kelima adalah klaster luar negeri, pasien 08 inisial H asal Pringgarata, Lombok Tengah. Ia adalah kru kapal pesiar dari Amerika, terjangkit saat perjalanan pulang. Menurut Ahsanul Khalik, seluruh wilayah NTB bisa disebut tidak aman dari sebaran wabah Covid – 19. Apalagi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang belum total patuh dengan anjuran pemerintah untuk psychical distancing. ‘’Semua daerah di Pulau Lombok sudah zona merah. Tapi daerah yang masih zona hijau, belum tentu aman,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, akhir pekan kemarin. Apalagi jumlah ini terus bergerak seiring dengan pengiriman sampel swab yang tinggal diumumkan statusnya. Dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, pihaknya sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk bersama-sama patuh pada tujuan bersama memutus mata rantai Corona. Sebab peran serta semua pihak sangat penting guna penghentian penyebaran Covid-19. ‘’Untuk itu, mari bersamasama menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menjaga kebersihan pakaian, mencuci tangan sesering mungkin terutama sebelum menyentuh wajah, menjaga jarak antar personal minimal 1,5 meter, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, serta menghindari keramaian dan kerumunan,’’ katanya, terkait protokol Covid – 19. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 13 April 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Atlet Diminta Harus Tetap Latihan Mandiri di Rumah
Mataram(Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Hadianto meminta agar atlet dan pelatih tetap tinggal di Rumah selama pihak KONI NTB mengeluarkan kebijakan latihan mandiri. Latihan di rumah penting dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus Corona (Covid-19). “Sebaiknya atlet tetap latihan mandiri dirumah. Latihan di rumah sangat aman bagi atlet ditengah wabah Covid-19,” ucap Andy Hadianto kepada Suara NTB belum lama ini. Pernyataan ini dilontarkan oleh Andy setelah mendengar adanya beberapa cabor menginginkan atletnya agar tetap latihan terpusat di Mataram. Tidak disebutkan caborcabor tersebut, namun Andy tetap berharap agar sebanyak 101 atlet dari 15 cabang olahraga (Cabor) atlet yang masuk dalam Pelatda PON 2020 tetap latihan di rumah. Ditegaskan Andy, latihan mandiri di rumah merupakan keputusan yang tepat untuk atlet agar terhin-
dar dari terjangkitnya Covid-19. Pasalnya bila atlet tetap berkumpul maka hal itu membuka peluang untuk penyebaran virus Covid-19. “Sebaiknya atlet latihan dirumah, itu langkah yang tepat salah situasi seperti ini,” tegasnya. Lanjutnya, di tengah wabah Covid-19 dia mengingatkan atlet agar tak memikirkan meningkatkan prestasi dulu. Namun yang harus dilakukan atlet adalah tetap latihan untuk menjaga kebugaran, bukan latihan untuk meningkatkan daya tahan dan stamina. “Progam latihan yang
diberikan kepada atlet sebaiknya bukan untuk mencapai target, melainkan untuk menjaga kebugaran saja,” terangnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya pihak KONI NTB telah memulangkan sebanyak 101 Pelatda PON agar mengikuti latihan mandiri di kabupaten/kota masing-masing. Latihan mandiri itu dimulai tanggal 2 April hingga kondisi daerah terlepas dari wabah Covid-19. (fan)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257