HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
SELASA, 12 DESEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 226 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Proyek Dermaga Apung Kuta Diduga Bermasalah Mataram (Suara NTB) Proyek Dermaga Apung di Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) diduga bermasalah. Pasalnya, hingga batas akhir pekerjaan, proyek senilai Rp 4.335.872.000 itu belum apa-apa (belum rampung). Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pun kecewa dengan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana.
Pantauan langsung Suara NTB Sabtu (9/12) lalu, jalur masuk dermaga melalui pasar tradisional Kuta melewati perkampungan warga. Kondisi proyek masih berupa tiang pancang 15 batang berdiri tegak, terangkai dengan bambu yang membentuk pijakan jembatan. Tidak ada aktivitas pekerjaan apapun. Potongan bambu terserak di pinggir pantai, diperkirakan material untuk penyangga jembatan. Posisi proyek itu masuk dalam garis pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, beberapa kilometer dari zona inti I Mandalika. Pada papan nama yang ditancap di ujung gang, terdapat informasi proyek itu milik Dinas Perhubungan Lombok Tengah, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
BATAS WAKTU - Plang ini menginformasikan batas waktu pengerjaan proyek selama 105 hari atau harus rampung November lalu. Namun hingga saat ini ternyata belum tuntas (foto atas). Kondisi proyek dermaga apung pantai Kuta Lombok Tengah yang terindikasi bermasalah.
Siapkan Karpet Merah PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menyediakan lahan seluas 200 hektare lebih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bagi investor Qatar. Selain itu, Pemda juga sudah menyiapkan karpet merah bagi investor asal Timur Tengah tersebut untuk berinvestasi di KEK Mandalika. ‘’Misalnya, kita membentuk Perda untuk memberikan keringanan kepada investor yang berinvestasi. Bersambung ke ke hal hal 15 15 Bersambung
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ars)
Kasus K2 Dompu, Kejari Loteng akan Terbitkan DPO Banding BKN Denpasar Ditolak
Perketat Perizinan
Pemprov Tak Ingin Pembangunan Mandalika Amburadul Seperti Senggigi
(Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB bersama Pemda Lombok Tengah (Loteng) memperketat keluarnya perizinan di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Supaya investor yang membangun di luar KEK tidak serampangan. Pemprov tidak mengingin-
Penyebabnya Soal Demografi BATAS waktu perekaman E-KTP akan segera berakhir 31 Desember mendatang. Namun, masih ada 300 ribu warga NTB yang belum melakukan perekaman. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) mengaku tetap optimis target perekaman E-KTP 100 persen akan mampu dicapai akhir tahun ini. Bersambung ke hal 15
kan pembangunan di kawasan Mandalika, Kuta, Loteng tak terkendali seperti kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat (Lobar). Di mana, pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan Senggigi tidak jelas mana yang menjadi zona inti, zona pendukung dan lainnya. ‘’Apakah kita ingin mengu-
langi misalnya seperti Senggigi. Mana zona inti, mana zona pendukung dan lain sebagainya tidak jelas. Kemudian seenaknya saja di atas bukit membangun. Kalau itu terjadi di Mandalika apakah kita ingin mengulangi kesalahan yang sama. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya menolak banding yang diajukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Denpasar terkait gugatan honorer K2 Dompu. Majelis menguatkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram terkait gugatan delapan orang CPNS K2 Dompu sebelumnya, menyangkut pembatalan SK oleh Bupati Dompu dan pembatalan NIP oleh BKN. Pemda Dompu pun diminta segera mengembalikan status CPNS para honorer itu. Delapan CPNS K2 Dompu yang SK nya dibatalkan itu, Abubakar, Rubiati, SPd., Sukardi, Bersambung ke hal 15
Yan Mangandar
Kemensos Verifikasi dan Validasi Data
Tahun 2018, Angka Kemiskinan di NTB Diyakini Turun Signifikan
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan pada tahun 2017 ini. Hasilnya akan diketahui pada 2018 mendatang untuk program penanggulangan kemiskinan atau penanganan fakir miskin. Melalui verifikasi dan validasi data ini, Pemprov NTB meyakini angka kemiskinan di daerah ini akan berkurang cukup signifikan pada 2018 mendatang. Seperti
yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, angka kemiskinan di daerah tersebut tersisa sekitar 3,32 persen. ‘’Itu amanat UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Di sana diamanatkan bahwa untuk verifikasi dan validasi data itu. Memang rata-rata ada penurunan (kemiskinan) karena di sana itu akan divalidasi dan diverifikasi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan itu,’’ kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial NTB, Subhan Hasan ketika dikon-
firmasi Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (11/12) siang. Ia menyatakan, berkurangnya masyarakat miskin di daerah ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, ada yang sudah meninggal dunia. Kedua, pindah tempat tinggal dan ketiga, ada yang sudah tidak miskin lagi alias masuk kategori masyarakat yang sejahtera. Sehingga, mereka ini dikeluarkan dari Basis Data Terpadu (BDT) yang ada sebelumnya. Subhan menjelaskan, dengan adanya intervensi program penanganan fakir miskin
seperti kelompok usaha bersama (KUBe), usaha ekonomi produktif, Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian perlindungan sosial memberikan dampak terhadap berkurangnya masyarakat miskin. Hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan 2017 ini, lanjut Subhan, menjadi acuan untuk program penanggulangan kemiskinan 2018 mendatang. ‘’Validasi BDT itu terus dilakukan setiap tahun. Itu diajukan oleh kabupaten/kota terus nanti disetujui oleh provinsi baru kemudian diajukan ke Kemensos. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
TO K O H
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dirut PT. LTB ’’Loss Contact’’ 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ang (DPO). Pasalnya, tersang- yang bersangkutan ditetapPraya (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kejaksaan Negeri (Ke- ka kasus dugaan korupsi peng- kan sebagai tersangka akhir 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jari) Lombok Tengah (Lo- gunaan dana investasi pemer- Bulan November lalu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pihak Kejari Loteng teng) berencana akan mema- intah daerah pada PT. LTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sukkan Direktur Utama tersebut, hingga saat ini belum sendiri sudah melayang123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Dirut) PT. Lombok Tengah juga datang memenuhi pang- kan panggilan kepada ter123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bersatu (LTB), L.Ma, ke gilan jaksa. Guna menjalani sangka. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam Daftar Pencarian Or- pemeriksaan lanjutan setelah Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
Halaman 2
Calo di Dukcapil akan Dibasmi Mataram (Suara NTB) Dilantik Kamis (7/12) lalu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chaerul Anwar akan melakukan bersih - bersih di internal. Mantan Kasat Pol PP ini akan memotong mata rantai percaloan diduga melibatkan pegawai di internal Dukcapil sendiri.
Membangun di Atas Saluran MENGHADAPI musim hujan yang rentan menyebabkan banjir, membuat kelurahan Mandalika mulai memperbaiki talud-talud terutama di lingkungan yang menjadi langganan banjir. “Ada tiga lingkungan yang menjadi langganan yaitu Montong Are, Gerung Sari Indah dan Apit Aik,” jelas Nasrudin, lurah Mandalika. Lokasi ketiga lingkungan yang lebih rendah dibandingkan kali yang mengaliri lingkungan tersebut. “Selain itu juga karena tingkat (Suara NTB/uul) kesadaran masyarakat yang Nasrudin membangun bangunan tepat di atas saluran air,” jelasnya. Bahkan di lingkungan Montong Are, banyak masyarakat yang sengaja memperluas bangunannya ke arah dekat kali sehingga menyebabkan penyempitan. Masyarakat sudah seringkali disosialisasikan agar tidak membangun rumah di atas saluran air, tetapi tidak diindahkan. “Kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita mereka bangun, sampai kita datangkan tim dari dinas juga tidak mempan,” tukasnya. Nasrudin mengatakan jika pihaknya merobohkan paksa bangunan milik warga tersebut, juga serba salah. “Kita mau robohkan, itu rumah mereka satu-satunya. Saat kita sosialisasikan, mereka hanya diam, tapi tidak menurut,” jelasnya. Ia menambahkan ada puluhan rumah warga yang berdiri di dekat aliran kali baik yang semi permanen atau permanen. “Sekarang kita hanya bisa melarang mereka untuk tidak membangun rumah di atas saluran atau dekat kali,” tukasnya. Penyempitan saluran ini berpengaruh saat musim hujan terutama di akhir dan awal tahun seperti sekarang ini. “Sehingga kalau hujan besar, air kali itu meluap sampai pemukiman warga,” kata Nasrudin. Dirinya sudah bersurat ke Dinas PU untuk meminta perbaikan talud di ketiga lingkungan itu. “Masih direncanakan pembangunan talud ini tapi kan diprioritaskan katanya Kadis PU,” tukasnya. Ia mengatakan saat awal-awal musim banjir kemarin, wilayahnya sempat mengalami banjir karena adanya wilayah yang lebih rendah dibandingkan pemukiman warga. “Kita sudah seringkali bersurat ke dinas terkait sejak dahulu, apalagi dengan adanya penyempitan jalan,” kata Nasrudin. (uul)
Chaerul Anwar
“Saya fokus basmi calo dulu. Di internal dulu saya mau urus,” kata Chaerul dikonfirmasi, Senin (11/12). Keinginannya memberantas praktik percaloan tidak terlepas dari hasil investigasinya terhadap pelayanan di Dukcapil. Ia pernah menanyakan salah seorang warga mengurus akta kelahiran. Informasi itu diketahui ternyata ada pemasangan tarif oleh petugas. Padahal, pelayanan administrasi kependudu-
kan seperti KTP, KK dan akta kelahiran di Kota Mataram gratis. “Saya juga kaget ternyata masih juga ada calo,” ucapnya. Praktik seperti itu menurut dia, tidak boleh dibiarkan tumbuh subur. Artinya, akan memunculkan persepsi lain di masyarakat dan keengganan warga mengurus administrasi kependudukan mereka secara langsung. Mata rantai percaloan yang melibatkan internal petugas Dukcapil harus ditindak tegas.
Chaerul tidak ingin pelayanan publik dirusak oleh kepentingan seseorang. Sejak dilantik menggantikan Kadis Dukcapil Drs. H. Ridwan (alm), dia mengaku belum sempat memasuki ruangannya yang baru. Segala urusan administrasi di Satpol PP akan dituntaskan sebelum beranjak ke ruangnya yang baru. Chaerul menambahkan, akan menggelar rapat kerja bersama seluruh pegawai di Dukcapil. “Segera saya gelar
rapat kerja,” pungkasnya. Terkait target perekaman KTP elektronik, ia akan memaksimalkan perekaman. Bila perlu dengan jemput bola ke masyarakat maupun sekolah. Hal ini untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2018 mendatang. “Kita ini SKPD yang melayani masyarakat. Jadi harus terus turun,” tegasnya. Data diterima Suara NTB menunjukkan, jumlah masyarakat yang wajib KTP di enam kecamatan 403.985 orang. Sementara yang telah merekam 293.447 orang. Jumlah yang belum merekam mencapai 11.538 jiwa. (cem)
(Suara NTB/dok)
UKM Minim Perhatian ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyayangkan tidak adanya terobosan program dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM yang berpihak kepada UKM di Kota Mataram. ‘’Apalagi kita harapkan pembinaan maupun pemberdayaan sangat jauh dari harapan,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (11/12). Ia mendengar dari para pelaku UKM, tidak hanya yang (Suara NTB/fit) Herman ada di Kelurahan Babakan tapi juga di tempat lain keluh kesah mereka terkait minimnya perhatian dinas tersebut. Para pelaku UKM, demikian Herman, mengaku tidak ada perhatian dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. ‘’Malah yang intens itu provinsi,’’ cetusnya. Kondisi ini sangat miris, karena seharusnya Kota Mataram sendiri yang lebih memperhatikan. Namun, apa yang menjadi pemicu, ia belum mengetahuinya. ‘’Apakah ketidakberdayaan dinas ataukah kemampuan kepala dinas, ini yang kita belum tahu,’’ imbuhnya. Diakui anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini bahwa usaha pembuatan kompor minyak tanah di Babakan nyaris punah. Kondisi ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian Pemkot Mataram terhadap keberadaan mereka. Meskipun sudah ada kebijakan konversi minyak tanah ke gas, namun sesungguhnya kompor minyak tanah yang diproduksi oleh para pelaku UKM di Babakan memiliki pasar tersendiri. ‘’Ini (kompor minyak tanah, red) masih ada peminatnya,’’ sebut Herman. Dia bersyukur di tengah kurangnya perhatian dari Pemkot Mataram, pelaku UKM di Babakan masih bisa bertahan. Perhatian yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM, tegas Herman, bukan melulu bantuan modal. Terkait modal, para pelaku UKM di Babakan sudah selangkah lebih maju. Pelaku UKM di sana sudah memanfaatkan fasilitas pinjaman bunga lunak atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank. Perhatian yang dibutuhkan ini adalah akses lanjutan dari usaha mereka. Seperti pelatihan-pelatihan maupun sertifikasi produk UMKM. ‘’Intinya yang mereka butuhkan dari pemerintah ini hanya perhatian,’’ katanya. Terlebih Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM mau menyelenggarakan pembinaan secara nyata. ‘’Pelatihan manajemen usaha, bagaimana membuat usaha kecil menjadi besar,’’ pungkasnya. Herman cukup bangga karena pelaku UKM di Babakan masih survive berkat kreativitas dan produktivitasnya. (fit)
(Suara NTB/cem)
TIDAK TERURUS - Kondisi RTH Pagutan di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur semrawut. Sejumlah fasilitas publik termasuk jalan dan gedung kantor telah rusak karena tidak terurus, Senin (11/12).
RTH Pagutan Tak Terurus Mataram (Suara NTB) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram jadi aset tak terurus. Setelah digunakan sejak 2015 lalu, RTH tersebut kondisinya semrawut. Fasilitas seperti jalan terbuat dari batu sikat, berikut berugak dan lainnya telah rusak. Fasilitas bermain anak mengalami hal sama. Kamar mandi penuh coretan. Di bagian depan, gedung kantor
yang rencananya dimanfaatkan untuk UPTD di bawah Dinas Pertanian tak berfungsi. Padahal, gedung tersebut dibangun menggunakan dana APBD 2015. Nilainya mencapai ratusan juga. Kini, gedung itu telah rusak dan dipenuhi coretan. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menjelaskan, RTH Pagutan di masa mantan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si akan diserahkan pen-
gelolaannya ke Dinas Pertanian. Rencananya, RTH akan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata masyarakat. Kendalanya, lahan itu belum diserahkan sepenuhnya oleh Pemprov NTB, sehingga pengelolaannya ngambang. “Karena belum jelas. Jadi gak berani kita kelola,” kata Muttawali dikonfirmasi, Senin (11/12). Setelah diserahkan pengelolaan lahan oleh Pemprov NTB ke Pemkot Mataram, Pemkot Mataram menyerahkan sepenuhnya pengelolaan
ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Fasilitas publik serta penataan lainnya secara otomatis jadi tanggungjawab Perkim. Dinas Pertanian lanjutnya, memiliki tanggungjawab terhadap 6,2 hektar lahan dimanfaatkan oleh petani untuk menanam sayur dan buah. “Ada empat kelompok tani di sana. Tanggungjawab kami di sana saja,” ucapnya. Untuk penataan dan lain sebagainya, Muttawali mengaku tidak berani mengubah
Target Retribusi Parkir Perlu Dikaji
Pembagian Lapak di Pasar Sindu Dikocok Ulang Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan akan mengocok ulang pembagian lapak bagi pedagang di Pasar Sindu. Pola ini untuk mengantisipasi timbulnya gejolak atau saling klaim lahan antarpedagang. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Senin (11/12) mengungkapkan, pihaknya akan membagikan zonasi lapak pedagang. Zonasi ini untuk memisahkan antara pedagang sembako dan lainnya. Pembagian zonasi terutama diperuntukan bagi pedagang yang telah memiliki surat izin berjualan. Dengan cara itu, akan diketahui pedagang fiktif atau pedagang baru. Pasar Sindu yang memiliki sekitar 321 pedagang. Ada juga pedagang baru berjumlah 30 - 35 orang. Nantinya ini akan diakomodir. Ditambahkan, sistem kocok ulang tersebut, pedagang tidak lagi mengklaim memiliki lahan 3 - 6 meter. Sebab, semua jatah pedagang disamaratakan sesuai diberikan pemerintah. Terkait kasus kepala pasar dilaporkan ke Dewan, Alwan mengaku, sudah memediasi antara pedagang dan kepala pasar. Kasus ini hanya miskomunikasi saja, sehingga terjadi gejolak. “Tolonglah. apapun timbul kita diminta tidak diributkan,” ujarnya. Dinas Perdagangan nantinya akan memerankan seluruh struktur di pasar. Tidak saja kepala pasar, mulai wakil kepala pasar, juru pungut hingga petugas keamanan akan dimaksimalkan. Terhadap dugaan jual beli lapak, ia telah mengkonfrontir kepala pasar dan itu hanya kesalahpahaman saja. “Tidak ada jual beli lapak,” katanya.Permintaan agar kepala pasar diangkat dari kalangan ASN. Alwan menyerahkan sepenuhnya ke Walikota dan Wakil Walikota. Kewenangan penunjukan itu sepenuhnya hak prerogatif kepala daerah. (cem)
konsep. Kewenangan tersebut leading sector-nya di Perkim. Dan, pemanfaatannya telah dikoordinasikan dengan instansi teknis. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam belum memberikan tanggapan terkait semrawutnya kondisi RTH Pagutan. Telepone dan pesan singkat yang dikirim ke nomor handphonenya tidak direspon sama sekali. Bahkan, panggilan ditolak. (cem)
(Suara NTB/cem)
PAPAN REKLAME - Papan reklame di perempatan Dasan Cermen jadi lokasi strategis memasang produk iklan. Sayangnya, sejumlah pengusaha advertising di Kota Mataram menunggak pajak reklame mencapai Rp 1,6 miliar. BKD mengancam tidak akan memperpanjang izin reklame pengusaha.
Nunggak Pajak
Izin Reklame Tidak akan Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tengah menggenjot pendapatan dari pajak reklame. Sebab, tunggakan pajak reklame mencapai Rp 1,6 miliar. Sebagai sanksi, izin pengusaha reklame tidak akan diperpanjang. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Senin (11/12) mengatakan, tunggakan pajak telah dilakukan perhitungan dan penetapan oleh stafnya. Antara pengusaha dan pemerintah sudah membangun komunikasi terkait mekanisme penyelesaian. Diakui, sebagian pengusaha meminta data dan mencocokkan tagihan dengan jumlah pajak yang telah dibayar. “Alhamdulillah, sebagian sudah ada yang membayar,” akunya. Syakirin menyebutkan, tunggakan
pengusaha advertising ini bervariasi. Antara Rp 50 juta – Rp 200 juta. Sedangkan, dari target Rp 4 miliar realisasi pajak reklame tertagih sekitar 56 - 60 persen. Pihaknya memberikan batas waktu pembayaran tunggakan sampai 22 Desember. Kedepan, jika sudah diberlakukan Perda baru, Pemkot tidak lagi melakukan penagihan melainkan memberikan sanksi sosial. “Mulai tahun depan kita sudah tutup. Dan, ditulis papan reklame ini belum bayar pajak,” imbuhnya. Menanggapi tindakan tegas pemerintah, Ketua Asosiasi Service Advertising Kota Mataram, Firadz mengatakan, pada intinya antara pengusaha dengan pemerintah harus menempatkan posisi masing - masing. Pengusaha berkewajiban membayar pajaknya, sedangkan pemerintah berhak tidak memberikan perpanjangan ter-
hadap izin reklame. Tetapi, ia tidak mengetahui sudut pandang apa dikatakan pemerintah jika tidak memperpanjang izin pengusaha. Apakah murni karena tunggakan tersebut ataukah alasan lain. “Kalaupun tidak bisa diperpanjang dengan alasan apakah faktor pajak atau tidak. Kalau memang itu, kita yang lalai dan kita tidak bisa berbuat apa - apa,” kata Firadz. Berbeda halnya, bilamana pembayaran reklame tepat waktu. Tidak adil rasanya lanjut Firadz, jika izin tidak diperpanjang. Kalaupun pemerintah memiliki alasan ada pembangunan infrastruktur dengan kepentingan lebih besar, perlu ada jaminan bagi pengusaha. Dia mengimbau anggotanya untuk menyelesaikan kewajiban mereka ke pemerintah. (cem)
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid sepakat target retribusi parkir tepi jalan umum dilakukan perhitungan dengan melibatkan tim independen. Selama ini, penentuan target hanya berdasarkan asumsi atau prediksi saja. “Saya malah setuju itu. Kita libatkan lembaga independen,” ujarnya ditemui, Senin (11/12). Lembaga ditunjuk bisa tim appraisal atau akademisi. Tim ini akan menghitung potensi dengan melihat titik rill parkir termasuk mobilisasi kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir. Perhitungan target parkir selama ini ditelaah oleh stafnya. Hasil telaahan ini berdasarkan data serta perhitungan. Perhitungan itu kemungkinan tidak sesuai, sehingga diasumsikan atau prediksi target parkir Rp 5 miliar di tahun 2017. “Kita tetap mendata tapi kan butuh kajian rill,” kata dia. Berbeda halnya bila hasil kajian tersebut dilakukan oleh akademisi atau tim appraisal. Artinya, pertanggungjawaban jelas kepada publik. Selain mengkaji titik parkir serta target, Khalid juga meminta agar lembaga independen mengkaji sistem penarikan parkir. Selama ini, sistem penarikan retribusi parkir masih lemah. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 diatur penarikan bruto. Idealnya, jukir menyetorkan secara utuh penghasilannya setiap hari. Kemudian, Pemda menyerahkan 70 persen ke jukir. Regulasi ini justru belum berjalan maksimal. “Yang belum diatasi sistem yang lemah,” tuturnya. Dia menyebutkan, target parkir di 2017 Rp 5 miliar. Sementara, realisasi dihitung secara netto sekitar Rp 1,8 miliar. Di 2018 lanjutnya, ada kenaikan Rp 150 juta. Sehingga, target naik menjadi Rp 5.150.000.000. (cem)
SUARA NTB
Selasa, 12 Desember 2017
Halaman 3
Maksimalkan Pendapatan Daerah
Tim Terpadu Satpol PP NTB Tertibkan Cukai Tembakau Ilegal Mataram (Suara NTB) – Tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP NTB, Bappeda, Bea Cukai Mataram dan Polda NTB melakukan operasi gabungan penertiban cukai tembakau ilegal pada sejumlah pasar tradisional di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kegiatan ini bertujuan selain memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat/pedagang juga memaksimalkan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di sektor cukai tembakau. Hal tersebut dikatakan Kepala Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si didampingi Kepala Bidang Penegakan Perda, Arifin, SH, MH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (12/12). Dirjaharta menyatakan selain cukai rokok ilegal, banyak juga ditemukan cukai tembakau ilegal di NTB. Bahkan, pihaknya menemukan banyak tembakau yang dikemas dalam ukuran tertentu kemudian dijual kepada masyarakat yang tidak memiliki pita cukai. “Satpol PP bersama tim terpadu yaitu Bea Cukai Mataram, kepolisian melakukan sosialisasi dulu ke pasar-pasar, kepada pedagang bahwa siapa yang men-
jual tembakau dalam bentuk kemasan boleh tapi harus punya pita cukai,” katanya. Bagaimana prosesnya untuk mendapatkan pita cukai dijelaskan oleh Bea Cukai Mataram. Setelah melakukan sosialisasi, tim kemudian melakukan pengawasan pada beberapa pasar tradisional di Lombok dan Sumbawa. Dari pengawasan yang dilakukan, kata Dirjaharta, banyak tembakau yang dikemas namun tidak menggunakan pita cukai. “Kita menyisir pasar tradisional di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ini cukup marak di NTB. Ada yang tahu, mereka ngurus. Tapi kebanyakan mereka, kayak jual makanan biasa. Ketika dia menjual tembakau rajangan itu dikemas tapi tidak menggunakan pita cukai,” terangnya. Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini menjelaskan pihaknya menyasar pasar-pasar yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Yakni para pedagang yang menjual tembakau kemasan tanpa cukai. Ia menegaskan, Satpol PP akan terus menertib tembakau kemasan tanpa cukai ini termasuk yang menggunakan pita cukai ilegal. Pada tahun 2018 mendatang, Satpol PP akan mengintensifkan sosialisasi kepada pengusaha atau home industry
Tim terpadu foto bersama sebelum melakukan operasi gabungan penertiban cukai tembakau ilegal
yang mengolah tembakau rajangan ini. Supaya pelaku industri rumahan ini mengurus cukai sebelum menjualnya ke pasaran. Penertiban cukai tembakau ilegal ini dilakukan supaya masyarakat sadar bahwa pajak merupakan kewajiban untuk membiayai pembangunan. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH menjelaskan sebelum kegiatan operasi gabungan dilaksanakan, diawali dengan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan monev oleh Tim Satpol PP NTB, Bea Cukai Mataram maupun Bea Cukai Sumbawa, Polda NTB dan Bappeda NTB. Dengan sasaran yaitu psar-pasar tradisional di Pulau lombok dan Sumbawa. Ia menyebutkan kabupaten yang telah dilakukan pembinaan, sosialisasi dan monev yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Dompu. Kegiatannya memberikan insormasi atau pemahaman terhadap para pedagang, pembeli/calon pembeli dan petugas pasar oleh bea cukai yang memiliki kewenangan terkait aturan cukai tembakau. Mengenai larangan menjual tembakau iris kemasan tanpa disertai label pita cukai. Termasuk rokok linting buatan lokal.
Disamping itu juga petugas membagikan dan memasang stiker, poster dan spanduk di pasar yang berisi larangan memperdagangkan tembakau iris kemasan tanpa cukai (ilegal). “Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah provinsi NTB melalui DBHCHT di sektor cukai tembakau,” ujarnya. Pada 30 November 2017, tim terpadu melakukan opersi gabungan di wilayah Lombok Timur. Di Pasar rarang Lombok Timur, tim opersai gabungan atau PPNS Bea Cukai mataram mengamankan sebanyak 189 bungkus tembakau iris kemasan tanpa cukai. Kemudian di Pasar Paok Motong, petugas mengamankan 132 bungkus tembakau iris tanpa cukai. Seluruh barang bukti yang diamankan petugas dibawa ke Kantor Bea Cukai mataram untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan cukai rokok/tembakau ilegal tersebut mengacu pada UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2017 tentang cukai. Kemudian UU No. 23 Tahun 2017 tentang pemerintah daerah, PP No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi
Tim terpadu saat melakukan operasi gabungan di salah satu pasar
Tim terpadu dipimpin Kepala Satpol PP NTB, L. Dirjaharta turun ke salah satu pedagang tembakau rajangan pamong Praja, Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Ham dan Permenkeu No. 28/
Tim terpadu Satpol PP NTB memasang stiker berisi larangan memperdagangkan tembakau iris kemasan tanpa cukai (ilegal).
PMK.07/2016 tentang Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. (nas)
Kepala Satpol PP NTB, L. Dirjaharta dan Kabid Penegakan Perda, Arifin foto bersama dengan tim saat melakukan penertiban cukai tembakau ilegal
120 Peserta Ikuti ’’Rinjani Golf Tournament 2017’’ Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 120 orang peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri mengikut Rinjani Golf Tournament. Bertermpat di Lapangan Golf Golong Narmada Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu (9/12). Kegiatan
ini merupakan yang ketiga kali diselenggarakan di NTB. “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Harapan kami, ke depan turnamen ini bisa semakin besar dan semakin banyak golfer dari luar daerah yang ikut,” kata Wakil Ketua Komisi
V DPRD Provinsi NTB Kasdiono, di Narmada, Sabtu (9/12). Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk semakin meningkatkan minat masyarakat baik di dalam maupun luar daerah NTB untuk bermain golf.
Sebab olahraga yang satu ini merupakan olahraga yang baik untuk kesehatan. Sehingga ia berharap kedepannya semakin banyak golfer yang turut serta dalam turnamen serupa. “Melalui turnamen ini diharapkan kita bisa melihat po-
tensi-potensi yang dimiliki oleh golfer kita. Saat ini juga banyak yang ikut, ternyata kita punya banyak potensi yang bisa terus dikembangkan,” ujarnya. Kegiatan itu juga diikuti oleh tiga orang peserta dari Negara Malaysia. Salah satu diantaranya merupakan mantan walikota yang pernah menjabat di Malaysia belum lama ini. Semua peserta terlihat menikmati permainannya. Apalagi lapangan golf Narmana Golong merupakan salah satu lapangan berstandar yang dapat digunakan oleh pegolf internasional. Salah satu peserta yang turut mendukung kegiatan ini
adalah General Manager Angkasa Pura I Gusti Ngurah Ardita. Ia mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang bagus untuk setiap peserta bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pegolf. Ia berharap kegiatan ini semakin banyak diminati di masa mendatang. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk promosi terhadap sport tourism yang dimiliki NTB. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan, Rinjani Golf Tournament 2017 merupakan salah satu ajang wisata olahraga (sport tourism)
yang sedang digencarkan NTB. Faozal menambahkan, Rinjani Golf Tournament 2017 menjadi pelengkap atraksi wisata olahraga NTB. Setelah sebelumnya menggelar ajang wisata olahraga di bidang sepeda, hingga lari. Pengembangan wisata olahraga menjadi hal yang perlu digencarkan secara berkelanjutan. Sebelumnya, panitia menargetkan peserta sebanyak 100 orang, ternyata jumlah peminatnya melebihi dari yang ditargetkan. Ini merupakan pertanda baik, dimana wisata olahraga di NTB semakin banyak diminati. (lin/*)
(Suara NTB/ist)
Foto bersama peserta Rinjani Golf Tournament 2017
(Suara NTB/ist)
Penyerahan hadiah kepada pemenang oleh GM Angkasa Pura I Gusti Ngurah Ardita
(Suara NTB/ist)
Kepala Dispora NTB saat melakukan pemukulan bola asap di Lapangan Golf Golong Narmada
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
Terkendala Data Pusat DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) optimis perekaman E-KTP hingga akhir 2017 capai target. Hal itu seiring dengan digencarkannya proses perekaman dengan terjun langsung ke lapangan. Hanya saja, dalam pencetakan E-KTP, Dukcapil masih terbentur transfer data dari pemerintah pusat. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, S.Pd, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (11/12) kemarin. (Suara NTB/dok) Menurutnya, hingga per Azis bulan November 2017, proses perekaman terhadap masyarakat wajib KTP mencapai 85,85 persen atau sudah mencapai perekaman hingga cetak yakni 792.22 ribu. Untuk itu, hingga akhir 2017 akan dicapai pencetakan E-KTP sebanyak 5000. Namun saat ini masih menunggu datanya dari pemerintah pusat untuk dilakukan pencetakan KTP asli. Dalam mencapai target perekaman, Azis mengungkapkan tindakan yang dilakukan Dinas Dukcapil yakni dengan melakukan perekaman dan langsung dilakukan pencetakan surat keterangan pengganti KTP sementara (Suket). Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan menyodorkan suket tersebut. “Target 100 persen perekaman masyarakat terus kita gencarkan. Hanya saja saat perekaman, masyarakat kerap separuh yang datang,” ujarnya. Dengan terpenuhinya target perekaman E-KTP sebanyak 5000 orang, nantinya jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman tersisa sekitar 150 ribu orang, sehingga dalam menggunakan hak pilihnya, kemungkinan akan dibuatkan surat domisili. “Perekaman terus kita lakukan, namun kendala yakni keterlambatan dari pemerintah pusat dalam mengirimkan data. Sementara untuk ketersediaan blanko sudah cukup dan saat ini sudah normal,”pungkasnya. (yon)
BKPRD PT.BAL Berproses
Izin Disesuaikan, Pengambilan Air Langsung dari Laut Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara akhirnya mengundang PT. Berkat Air Laut (BAL) dalam rangka pemberian rekomendasi oleh Badan Koordinasi Penyesuaian Ruang Daerah (BKPRD). Senin (11/12), PT. BAL dihadirkan langsung di hadapan hampir seluruh instansi teknis terkait investasi dan pemanfaatan ruang, termasuk perwakilan Pemprov NTB dan BKKN Kupang Wilayah Gili Matra. Rapat teknis BKPRD berlangsung di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Utara dipimpin Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto – mewakili Sekda. Pertemuan itu sampai pada kesimpulan, jika PT. BAL akan memperoleh rekomendasi BKPRD perihal investasinya, dengan didahului sejumlah saran. Misalnya, PT. BAL menyertakan deskripsi teknis pengambilan air laut dalam proses desalinasinya. Kedua, PT. BAL diminta mengajukan surat permohonan pemanfaatan ruang laut, ruang darat dalam rangka penyesuaian. Paling pentingadalah PT. BAL akan menutup sumur bor yang saat ini dipakainya dan akan memasang instalasi perpipaan ke perairan laut Gili Trawangan. “Kita tidak bisa pastikan kapan rekomendasi BKPRD akan dikeluarkan, karena prosesnya masih panjang,” ungkap Hermanto, usai memimpin rapat. Pejabat Perwakilan BKKN Kupang, Boby, menekankan perlunya dibangun komunikasi lebih intensif terkait investasi PT. BAL dengan instansi terkait dan instansi vertikal. Diawali dengan adanya permohonan oleh PT. BAL, tinaklanjutnya akan dilakukan penyesuaian kawasan BKKN tetapi juga pengolahan di darat. Maka perlu satu koordinasi dan sinkronisasi lebih banyak,” ujarnya. Dijelaskannya, BKKN bisa saja menerbitkan rekomendasi pemanfaatan air laut yang berada di zona inti, dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi masyarakat di Gili Trawangan. Sebelum itu, tentunya harus melalui fase penyesuaian tata ruang pada berbagai instansi teknis. Sementara, perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, mempertegas batas kewenangan antara Pemprov dan Pemkab di wilayah 3 pulau. Sebagaimana UU No 23 tahun 2014, pasal 27 bahwa beberapa kewenangan kelautan diserahkan ke provinsi, termasuk jarak 0 – 12 mil laut yang diukur dari pasang tertinggi. Artinya, sambung dia, bahwa wilayah daratan merupakan kewenangan Pemkab. Selain itu, Perpres 51 tahun 2016 yang berkenaan dengan batas sempadan pantai sedianya menjadi pertimbangan Pemkab. Tentunya penyesuaian ini sangat bergantung dari apakah Pemkab Lombok Utara sudah mengubah Perda tata ruang atau tidak. Sebab di luar wilayah sempadan pantai itulah, nantinya akan menjadi kewenangan Pemkab. “Bagaimana dengan pulau? Itu kewenangan Kabupaten. Kenapa PT. Bal perlu rekomendasi dari KLU, karena status PT. BAL adalah PMA sehingga izinnya harus dari pusat, bukan gubernur. Maka salah satu syarat ke pusat adalah rekomendasi dari kita,” papar Muslim. Kaitannya dengan itu, Muslim menganjurkan agar BAL secara jelas mengungkap berapa volume air laut yang akan diambil, luasan pemanfaatan areal untuk pemasang pipa. “Ini yang penting, PT. BAL harus clear pemanfaatan pulau kecil yang mana, bukan lagi masalah IPPT, UPL/UKL dan IMB,” tandasnya. Mendengar penjelasan perwakilan dinas dan arahannya, juru bicara PT. BAL, Arli Wihodo, mengungkapkan dalam permohonan rekomendasi sebelumnya, pihaknya sudah menyertakan titik koordinat pengambilan air ke pemerintah sebagaimana sistem pengolahan air laut, akan menerapkan open water intake. “Langkah PT. BAL selanjutnya adalah melengkapi syarat-syarat dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh dinas-dinas agar investasi ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut penjelasan beberapa pejabat, salah satunya kita harus memperbaiki surat permohonan rekomendasi ruang darat,” ujar Arli usai rapat. PT. BAL kata dia, telah sampai pada kesimpulan untuk mengubah pola proses desalinasi dari air sumur ke pengambilan air langsung dari laut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan survei menentukan cekungan terdalam dengan tujuan pada saat air surut, BAL masih bisa berproduksi. (ari)
(Suara NTB/ari)
RAPAT - Rapat tim BKPRD membahas rencana pemberian rekomendasi untuk PT. BAL mengolah air minum bagi warga Gili Trawangan di Kantor Dinas PUPR Lombok Utara, Senin (11/12).
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Pemkab Lotim Klaim Jumlah Warga Miskin Terus Menurun Selong (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim terus menurun. Posisi terakhir dicatat angka kemiskinan tersisa 16,48 persen. Sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 20132018, Pemkab Lotim menargetkan sisa kemiskinan 15,09 persen. Demikian dijelaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi akhir pekan kemarin. Menjawab Suara NTB, Dedi (panggilan akrabnya, mengatakan, target RPJMD di era kepemimpinan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Wari-
sin ini bisa diwujudkan. Pada awal pemerintahan Bupati Ali Dachlan, angka kemiskinan Lotim sempat tembus angka 23,56 persen. Secara perlahan namun pasti, kemiskinan ini terus ditekan dan bisa berkurang setiap tahunnya. Diakuinya, angka kemiskinan sempat mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen yakni dari
19,00 persen menjadi 19,14 persen berapa tahun lalu. Namun kini terus bisa ditekan dan jumlah warga miskin diklaim makin berkurang. Intervensi program pengentasan kemiskinan dari turunan program pemerintah daerah tidak memiliki nomenklatur khusus. Namun semua program yang dimunculkan semata ber-
tujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Di antara program strategis yang dilakukan pemerintah daerah ada program perlindungan sosial. Selain itu, menyalurkan bantuan sandang pangan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting untuk menekan angka kemiskinan. Sektor pertanian sebagai sektor dominan warga Lotim menjadi atensi. Sumbangan sektor primer pada pertumbuhan ekonomi 26 persen. Tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lotim 2016 lalu. Sumbangan sektor primer terus
menurun dikarenakan adanya peningkatan di sektor lain. Utamanya pada sektor jasa. Para petani semakin bisa mengembangkan bisnisnya dan berujung peningkatan kesejahteraan. Pada sektor pertanian, pemerintah daerah terus berusaha untuk memberikan bantuan pengembangan usaha. Sektor jasa agro industri diharap bisa berkembang baik dan petani bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan menjual produksinya saja. Bantuan yang diberikan bisa memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha sektor pertanian. (rus)
Jelang Tahun Baru
Pengunjung Tiga Gili ”Di-sweeping” Tanjung (Suara NTB) Menjelang pergantian tahun, Pemdes dan masyarakat Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, mulai giat memeriksa kartu identitas milik pengunjung. Mereka tidak menginginkan, kehadiran pengunjung tanpa identitas akan membahayakan keamanan dan kenyamanan wisata di Gili sebagai destinasi wisata internasional. Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, Senin (11/12) mengungkapkan, mulai kemarin pihaknya telah melakukan pemeriksaan ketat kepada setiap pengunjung. Para pengunjung baik wisatawan maupun pekerja yang tidak membawa kartu identitas (KTP) tak diizinkan masuk di 3 Gili. “Kita sudah menggelar pemeriksaan mulai kemarin. Hari ini kami sedang periksa. Kemarin (Minggu lalu, red) ini, kami pulangkan 8 orang karena tidak dapat menunjukkan KTP,” ungkapnya. Diakuinya pola pemeriksaan pengunjung sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang
(Suara NTB/ist)
MENGAWASI - Kades Gili Indah Taufik (kiri) ikut turun mengawasi kedatangan pengunjung ke tiga gili. Setiap pengunjung yang masuk ke tiga Gili harus menunjukkan identitasnya. membedakan, pemeriksaan kali ini lebih ketat dengan diaiapkannya sejumlah pos pengamanan. Keberadaan Lang-Lang Gili yang dibentuk beberapa
waktu lalu juga dilibatkan untuk menambah pengamanan. Setidaknya, ada dua titik yang menjadi fokus pemeriksaan di Gili Trawangan yaitu
Banyak Proyek Molor
Terbakar di Utara Trawangan
Koordinasi Lintas Sektoral Dinilai Masih Lemah Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyoroti molornya sejumlah proyek yang dikerjakan sejumlah instansi. Molornya sejumlah proyek ini disebabkan koordinasi lintas sektoral yang masih lemah. Kepada Suara NTB, Sabtu (9/ 12), Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, mengaku sangat menyayangkan banyak proyek pembangun fisik di Lotim yangpembangunannyamolorhingga akhir tahun 2017 ini. Tidak hanya pembangunan puskesmas, tetapi juga terkait masalah irigasi, revitalisasi Taman Rinjani Selong dan lainnya. “Banyak yang molor dikarenakan koordinasi lintas sektoral yang masih lemah,” kritiknya. Terkait dengan itupun, politisi Partai Golkar ini meminta kepada pihak terkait untuk menguatkan koordinasi dengan leading sector, yakni Sekda
(Suara NTB/yon)
H. Lalu Hasan Rahman Lotim terutama yang kaitannya masalah anggaran. Menurutnya, banyak pemborong yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan, karena terbentur masalah modal atau anggaran, sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan termin yang tidak
sesuai. Misalnya dikeluarkan termin pertama dan kedua, tapi hingga akhir pekerjaan termin itu tidak dikeluarkan juga. Terkait dengan hal itupun, lanjut Hasan Rahman, yang perlu dilakukan adalah bagaimana penguatan koordinasi antara ULP dengan pihak-pihak terkait lainnya tanpa menyalahkan pihak manapun serta saling lempar tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengimbau supaya ULP turun lapangan dan mengecek dari rekanan yang mengajukan proses tender sebelum dimenangkan. ULP tidak hanya menerima administrasi dari masing-masing OPD tanpa harus melakukan survei dan cek lapangan dari rekanan yang akan dimenangkan. Misalnya untuk pengadaan kambing, ULP harus mengecek rekanan itu apakah memiliki kambing atau tidak. “Tidak hanya mengacu pada administrasi yang disodorkan oleh OPD,” kritiknya. (yon)
Masih Belum Jelas, Arah Dukungan Partai Gerindra Selong (Suara NTB)Arah dukungan Partai Gerindra pada Pilkada Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum jelas. Belum ada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait siapa pasangan calon yang akan diusung pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2018 mendatang. Hal ini diakui Ketua DPC Gerindra Lotim, Syawaludin. Pada media di Selong, Senin (11/12), Syawaludin mengaku sudah mengusulkan ke DPP nama pasangan Sukma. Akan tetapi tidak ditampik ada pasangan Harum yang kabarnya juga turut menjadi salah satu pasangan calon yang berpeluang mendapat
dermaga jetty dan pintu masuk pelabuhan Trawangan. Di mana dua titik ini merupakan pintu masuk utama para wisatawan baik yang meng-
gunakan boat publik, fast boat maupun Kapal Cepat Bali (transit Teluk Nara). Pengamanan yang dilakukannya, jelas Taufik merupakan kesepakatan antara masyarakat, Pemdes Gili, Pemda KLU dan unsur Kepolisian dan TNI. Adanya dukungan dari TNI dan Kepolisian disambut antusias oleh warga, sehingga ikut mendorong mereka untuk bersama-sama menjaga kawasan dari pengunjung yang tidak berkepentingan. “Kita sampai sweeping, di mana beberapa orang kita amankan lantaran terbukti membawa narkoba dan mengedarkan mushroom. Mereka kita serahkan langsung ke Polres,” kata Taufik. Pemdes Gili tambahnya, pengamanan yang dilakukan ini akan berdampak terhadap keamanan, kenyamanan serta mampu meminimalisir masuknya narkoba. Tak terkecuali, mereka yang membawa tenda (back packer) turut diawasi agar keberadaannya tidak membuat Gili Trawangan semakin terdesak dan kumuh. (ari)
kursi dukungan Gerindra. Pada prinsipnya, kata Syawaludin, seperti arahan DPP, kemanapun kebijakannya para pengurus di tingkat kabupaten siap melaksanakan komando. Lambatnya Gerindra dalam menentukan pilihan ini dibantahnya. Dijelaskan, Gerindra memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan pasangan calon mmana yang akan diperjuangkan menjadi kepala daerah Lotim lima tahun ke depan. “Bukan paling lelet, tapi kami ada mekanisme sendiri dalam menentukan siapa pasangan calon yang akan ditetapkan. Segala sesuatu ditetapkan dalam pertarungan politik pilkada di tingkat
kabupaten tentunya melalui usulan DPC,’’ ujarnya. Diakuinya, antara pasangan H. Sukiman Azmy dengan H. Rumaksi dan H. Haerul Warisin dengan H. Machsun, belum diketahui mana yang akan diusung. Berangkat dari prinsip yang dipegang partai, kepada pasangan mana saja yang ditetapkan DPP, pihaknya siap akan diperjuangkan kemenangannya. Semua orang boleh mengklaim gunakan Gerinda. Punya gerindra dan punya kuasa. Tapi secara de fakto dan de jure kemana arah dukungan masih belum jelas. “Lagi, prinsipnya kami siap amankan perintah DPP. Apapun keputusan itu,” ujarnya. (rus)
ABK dari Indramayu Diselamatkan Kapal Kargo dari Brazil Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 16 Anak Buah Kapal (ABK) kapal nelayan yang terbakar di perairan utara Gili Trawangan, berhasil diselamatkan oleh Tim SAR gabungan. Kapal yang diketahui bersama KM Putra Bahari Pratama 212 itu, diketahui terbakar Minggu (10/12) sekitar pukul 16.15 Wita pada posisi koordinat 080 06’ 00’’E-1160 02’ 104’’S. Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, kapal jenis ikan dengan 15 orang ABK itu dinakhodai oleh Sartiman. KM itu berasal dari Pelabuhan Indramayu dan diduga akan menangkap ikan di Lombok Utara. Adapun kronologi kejadian, pada Minggu pukul 16.15 wita, api tiba-tiba keluar dari cerobong kapal kemudian membakar atap kapal yang terbuat dari kayu yang di lapis fiber. Selanjutnya ABK melakukan pemadaman, namun api tetap membesar dan tidak bisa diatasi. Sekitar pukul 18.00 Wita, seluruh ABK memutuskan terjun ke laut meninggalkan kapal lantaran kapal tidak bisa diselamatkan lagi. Setengah jam berikutnya, para ABK ditolong oleh Kapal Kargo MV. Leto dari Brasil yang sedang melintas di jalur ALKI dengan tujuan Cina. Kapal
kargo itu selanjutnya memberikan informasi kepada Basarnas selanjutnya Kapal Basarnas dari NTB membantu evakuasi. Proses evakuasi dari kapal cargo berhasil dilakukan dengan lancar, sehingga pada Senin (11/12) sekitar pukul 03.00 Wita, Kapal SAR tiba dengan membawa 16 orang ABK yang diselamatkan. Untuk diketahui, para awak ABK KM Bahari Pratama 212 terdiri dari, Sartiman (kapten), Eka Wijaya, M. Riski, Rasidi, Warsono, Juwendi, Dawanto Erman, Mudrika, Tamji, Rahmat, Giman, Muhidin, Tarodi, Cipto Negoro, Hasanudin, dan Franciskus. Kecuali Fransiskus yang berasal dari Glores NTT, 15 awak kapal lain seluruhnya berasal dari Indramayu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I Nyoman Sidakarya, S.H dalam rilis yang diterima koran ini mengaku, sesaat setelah menerima informasi langsung memerintahkan tim rescue dan ABK Rescue Boat 220 Mataram bergerak dari pelabuhan Lembar menuju lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan. Sementara, kapal jenis kargo dengan nama MV Leto berbendera Brazil yang bertolak dari Australia menuju Cina, telah lebih dulu mengevakuasi ABK kapal nelayan tersebut. (ari)
(Suara NTB/ist)
EVAKUASI - Proses evakuasi ABK kapal nelayan asal Indramayu setelah kapalnya terbakar di tengah laut.
Lotim Perlu Tambahan Dapil Selong (Suara NTB)Kabupaten Lombok Timur dirasa perlu menambah daerah pemilihan (dapil) pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Jumlah dapil di Lotim saat ini baru lima. Jumlah ini bagi sejumlah partai politik (parpol) dianggap masih butuh penambahan. Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh di sela acara rapat koordinasi penataan Dapil di Selong, Senin (11/12) mengatakan, seluruh pimpinan parpol sengaja dikumpul-
kan untuk menyerap aspirasinya terkait dapil tersebut. Hal ini dipandang penting sebagai dasar pertimbangan untuk menyempurnakan Peraturan KPU untuk pelaksanaan pemilihan para wakil rakyat. Dari hasil pertemuan Senin, sejumlah pimpinan parpol berbeda pendapat terkait jumlah dapil. Penentuan jumlah dapil nantinya dikatakan akan menjadi kewenangan KPU sebagai penyelenggara independen. “Semua masukkan akan kami sampaikan ke semua partai,” ucapnya.
Saat ini Lotim masih dengan lima dapil. Jumlah ini kata Saleh sebenarnya masih sangat layak. Pasalnya, tidak ada dapil melebihi 12 kursi. Sesuai ketentuan yang berlaku, kalau jumlah lebih harus dikurangi. Penentuan dapil ini memang cukup berpengaruh bagi para petarung politik. Ada dinamika terjadi. Terlebih disebut sekitar 18-19 partai dengan yang akan beradu di lima dapil di 20 kecamatan se Kabupaten Lotim yang akan berebut 50 kursi. Kesulitan yang dialami para pejuang politik ini, ujarnya, semata kare-
na soal geografis. Terlalu besar dapil jelas akan berdampak pada sosialisasi dan kampanye semakin jauh. Ketua Gerindra Lotim, Syawaluddin menginginkan terjadi penambahan dapil. Dari lima dapil menjadi enam atau tujuh dapil. Apalagi selama ini, jumlah dapil yang kecil menyulitkan para pejuang politik dalam mencari pendukung. Permohonan tambahan dapil juga disampaikan oleh Ketua DPD PKS Lotim, Murnan. Dikatakan Murnan, jumlah dapil saat ini masih terlalu kecil. Diperlu-
kan tambahan. Setidaknya bisa menjadi enam dapil agar bisa lebih memudahkan. Hal berbeda disampaikan Sekretaris DPC PDIP, Sapruddin. Dikatakan, jumlah dapil lima di 20 kecamatan ini sudah cukup bagus. Sudah ideal dan tidak perlu ada penambahan lagi. Pasalnya, syarat pemecahan dapil itu karena pertimbangan jumlah penduduk dan jumlah kursi. Selama ini jumlah lima dapil tidak ada satupun dengan jumlah pembagian kursi lebih dari 12 dari hasil pembagian seluruh jumlah penduduk. (rus)
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
Kaji Penyesuaian Tarif KETUA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, mengaku kalau pihaknya belum begitu setuju dengan rencana penyesuaian tarif dasar air oleh PDAM Praya. Pihaknya masih akan melakukan pengkajian lebih mendalam terlebih dahulu terhadap rencana tersebut. “Kita belum mendapat rincian secara jelas soal rencana penyesuaian tarif air tersebut dari PDAM. Jadi kalau bicara setuju, kita belum menyatakan sikap,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (11/12). (Suara NTB/dok) M. Samsul Qomar Ia menjelaskan, pihaknya masih perlu mengkaji terlebih dahulu rencana ini berdasarkan skema penyesuaian yang diusulkan oleh PDAM Praya. Karena pihakmya tidak mau penyesuaian tarif justru akan memberatkan masyarakat kecil nantinya. Memang, pihaknya melihat ada beberapa skema tarif yang sekarang ini tidak sesuai. Dalam arti, belum menggambarkan keadilan. Misalnya, tarif air untuk rumah tangga sama dengan tarif air untuk hotel melati harusnya dibedakan, karena peruntukannya juga beda. “Kalau rumah tangga orientasi peruntukannya airnya jelas untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara kalau perhotelan, ada unsur bisnisnya. Sehingga harus ada penyesuaian dalam hal ini,” ujarnya. Begitu juga untuk kelas rumah tangga juga harus dibedakan, karena sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat. Mana yang masuk rumah tangga ekonomi lemah, harusnya dapat perlakuan beda supaya tidak terlalu memberatkan rumah tangga tersebut. “Prinsipnya kita dorong penyesuaian tarif air oleh PDAM. Asalkan tidak sampai memberatkan rumah tangga ekonomi lemah. Dan, skemanya tarifnya juga harus jelas untuk masing-masing kelompok pelanggan,” tandasnya. (kir)
Tak Bayar Hari Ini
Pengelola Hotel Penunggak Pajak Langsung Dipidanakan Giri Menang (Suara NTB) Selasa (12/12) merupakan batas terakhir pembayaran piutang pajak hotel di Senggigi. Pihak Bapenda Lombok Barat (Lobar) mengingatkan agar pengelola hotel memenuhi kesepakatan membayar piutang pajak sesuai isi perjanjian dengan pemda dan kejaksaan. Sebab jika tidak diselesaikan pengelola hotel harus siap menerima konsekuensi berurusan dengan hukum. “Kita tetap kejar dia (penunggak pajak), masalah ini sudah kami serahkan ke kejaksaan. Kalau ndak dibayar, maka tentu dipidanakan sesuai ketentuan,” tegas Kepala Bapenda Lobar, Hj. Lale Prayatni, Senin (11/12). Dijelaskan, persoalan piutang pajak ini telah diserahkan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid ke kejaksaan. Pihak pemda dan kejaksaan bersama pengelola hotel sudah membuat perjanjian, dalam perjanjian itu jika pengelola hotel tidak membayar sesuai batas waktu tersebut, maka akan diproses hukum atau dipidanakan sesuai ketentuan. Apakah pengelola hotel akan menepati janjinya membayar piutang pajak tersebut, pihaknya bisa memastikan sebab ia belum tahu, lantaran belum menanyakan lagi ke pengelola hotel. “Besok (hari ini, red) kita lihat, kalau dia bayar besok tentu kita tunggu saja,” tegas Lale. (her)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Ratusan Miliar Dana Transfer Pusat di Lobar Belum Dieksekusi Giri Menang (Suara NTB) Total dana transfer pusat untuk Pemkab Lombok Barat (Lobar) mencapai Rp 1,35 triliun lebih. Dari jumlah dana ini baru tereksekusi di atas 80 persen. Sedangkan sisanya mencapai ratusan miliar belum dieksekusi. Sejauh ini Pemkab Lobar sudah merealisasikan tiga termin dana transfer tersebut, namun belum menyerahkan laporan untuk termin terakhir untuk pencairan dana transfer Rp 106,8 miliar lebih yang masih ditahan pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar melalui Kabid Keuangan, Adnan menyatakan dana perimbangan yang diperoleh mencapai Rp 1,35 triliun dari jumlah dana ini sudah ditransfer pusat mencapai 92 persen. Sedangkan sisanya belum termasuk Rp 106,8 miliar lebih belum ditransfer, karena menunggu laporan termin. “Realisasi total (keseluruhan) dana pusat ini mencapai 82 persen lah, yang belum dieksekusi termasuk Rp 106 miliar itu karena ini baru ditransfer kalau pemda sudah menyerahkan laporan realisasi termin tri-
wulan III,” jelas Adnan, akhir pekan kemarin. Dijelaskan, dana transfer Rp 106 miliar lebih belum masuk, karena Pemda belum menyerahkan laporan realisasi triwulan III batas akhirnya tanggal 15 Desember. Beberapa dana yang belum dieksekusi, jelasnya, dana sertifikasi guru triwulan IV belum dibayarkan padahal sudah masuk dananya. Pihaknya masih menghitung dana dengan kebutuhan, sebab pihaknya membayar sertifikasi guru per bulan mencapai Rp 25-27 miliar, sedangkan yang ditransfer Rp 12 miliar. Itu artinya, pihaknya per-
lu menghitung berapa sisa dana transfer bulan sebelumnya. Menurut pusat, bahwa dana sisa yang masih ada di daerah cukup untuk membiayai sertifikasi triwulan IV. Kemungkinan pihaknya mengeluarkan dana ini Senin kemarin jika sudah cocok angkanya. Transfer dana pusat yang termin ke empat masih menunggu laporan triwula IV jika tidak ada laporan itu, maka pusat tak akan mau mentransfer dana tersebut. Laporan dana transfer ini sendiri per triwulan, awalnya (triwulan I) diberikan 30 persen setelah realisasi keuangan 75 persen baru pemda bisa meminta lagi untuk transfer 25 per-
sen dari pagu. Setelah ditransfer 55 persen, pemda harus menggunakan 75 persen dari pagu dana tersebut, barulah pusat mentransfer lagi sebesar 25 persen. Sedangkan untuk termin terakhir ini, harus tercapai 90 persen dari total pagu dana yang masuk. Laporan inilah jelasnya yang belum diselesaikan oleh SKPD, pihaknya masih menunggu laporan dari masingmasing SKPD. “Memang banyak belum dieksekusi dana ini,” jelasnya. Terkait langkah BPKAD, pihaknya jemput bola ke SKPD sebab laporan ke Kemenkeu kalau tak tercapai maka dana tidak akan ditransfer. Bahkan ia sering rapat untuk mengejar target. Bahkan koordinasi melalui grup WA terus dilakukan. Terkait eksekusi dana transfer Termin terkhir, menurutnya dipakai untuk pembayaran fisik. Pihaknya menargetkan batas akhir untuk pengajuan pem-
(Suara NTB/her)
Adnan bayaran tanggal 27 Desember. Setelah tanggal 27 Desember, pihaknya tidak menerima. Pasalnya pusat tidak mau tahu, jika pemda tak mampu merealisasikan keuangan dan output fisiknya. (her)
Tertibkan Lokasi Reklamasi, Pemda Harus Cabut SPPT Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Labuan Tereng Humaidi Husain mengaku mendukung langkah pemda untuk mengusut persoalan reklamasi ilegal di pesisir pantai Lembar. Bahkan ia mendukung jika langkah pembongkaran talud reklamasi dilakukan pemda. Namun sebelum itu dilakukan, ia meminta agar pemda mencabut SPPT yang telah diterbitkan. Di samping itu, telah diterbitkan sertifikat di sebagian lahan reklamasi tersebut. “Silakan saja kalau pemda mau bongkar, namun batalkan dulu SPPT yang dimiliki warga di sana. Cabut dulu SPPT orang, sebab SPPT itu secara materil hak milik karena mereka bayar pajak juga,” katanya, Senin (11/12). Pihaknya menyambut baik kebijakan Pemda untuk membongkar talud di lokasi reklamasi. Namun jika SPPT tidak dicabut, maka khawatir digugat ke PTUN. Selain itu, tentu akan terjadi keributan jika dilakukan pembongkaran tanpa ada dilakukan pembatalan SPPT. Sebab SPPT ini juga telah terbit sejak lama. Menurutnya terbitnya SPPT ini diakibatkan lemahnya kontrol pemda di bawah. “Saya
ndak mau disalahkan sendiri, ndak direkomendasikan maka ribut di bawah,”ujarnya. Pihaknya sendiri sudah mengumpulkan segenap masyarakat untuk memberitahukan bahwa rekomendasi bukan izin, namun syarat untuk mengurus ke tahap selanjutnya.Menyoal adanya sertifikat di lokasi reklamasi, diakuinya memang sebagian ada. Sebagian berupa SPPT dan peta blok. ‘’Ini yang harus dicabut dulu, “ujarnya. Kepala Bapenda Lobar, Hj. Lale Prayatni menyatakan terkait SPPT di lokasi reklamasi telah terbit sejak PBB dikelola pusat sebagai pajak pusat dan pihaknya hanya melanjutkan, Apakah bisa dicabut, pihaknya nanti akan melihat. Apalagi SPPT tahun 2018 belum dicetak, sehingga nanti dipertimbangkan apakah diterbitkan atau tidak khusus lahan setempat jika memang tidak dibolehkan. Diakui Lale, SPPT yang ada di lokasi tersebut karena ada obyek tanah. Namun kesalahan oknum warga di sana, justru menambah lahan hingga ke pinggir laut dengan cara reklamasi. Sehingga lahan pun bertambah, otomatis SPPT pun termasuk meluas ke lahan di pinggir laut tersebut. GM Pelindo Lembar Baharudin mengaku menyayangkan reklamasi ilegal yang terjadi di kawasan Teluk Waru, Desa L a b u a n Tereng, Lembar Sebab, ribuan pohon mangrove yang sudah ditanam dua tahun silam, dan tumbuh setinggi satu meter harus tertimbun akibat reklamasi ilegal yang dilakukan oknum warga. “Ribuan pohon mangrove, dalam rangka Pelindo peduli menanam, sekitar 70 persen tertimbun,” kata General Manager (GM) Pelindo III Baharuddin. Ia menjelaskan, atas aksi reklamasi ilegal yang dilakukan warga, pihaknya sudah bersurat hingga dua kali kepada Syahbandar. Termasuk kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Polda NTB. “Kesimpulan tim, ya harus diproses (reklamasi ilegal),” imbuhnya. (her)
(Suara NTB/her)
SEMERAWUT - Pemasangan reklame di bundaran Giri Menang Square ini makin marak, sehingga tampak semerawut. Selasa ini, Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar akan melakukan penertiban baliho yang dipasang sembarangan.
Baliho Ilegal Bakal Calon Rugikan Daerah Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman bakal mencabut paksa poster dan baliho yang terpasang secara ilegal di sepanjang jalur di Lobar. Baliho-baliho yang dipasang tanpa izin, sehingga merugikan daerah. Khusus bagi poster-poster yang ‘nebeng’ di pohon, jika melihat aturan dalam Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ‘’Artinya, pemasangan poster pada pohon dengan cara memaku sangat dilarang keras, karena sama saja dengan melakukan perusakan lingkungan,’’ tegas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H.L. Winengan, Senin (11/12). Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang memasang poster atau alat peraga kampanye di pohon. Sebagai langkah awal, pihaknya akan mulai bergerak mencabut poster yang dipaku di pohon Selasa (12/ 12). “Kita cabut dan turunkan paksa baliho dan reklame terpasang illegal tanpa izin. Termasuk Yang nempel di pohon akan dicabut, siapa
pun itu. Mungkin akan dimulai besok pagi, seluruh banner yang terpasang pohon dengan cara dipaku akan dibersihkan,” tegasnya. Dijelaskan Winengan, dari pantauan jajarannya hampir di sepanjang jalur utama di wilayah Lobar terpasang poster beberapa bakal calon kepala daerah. Mulai dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, maupun bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar. “Siapapun itu, calon gubernur maupun calon bupati. Termasuk petahana kalau ada,” imbuhnya. Dikonfirmasi mengenai belum waktunya kampanye, Winengan menjawab bahwa pemasangan poster dengan cara di paku tidak melihat kampanye atau tidak. Bahkan hal itu kata dia tidak memerlukan sosialisasi, karena para bakal calon kepala daerah harus paham tentang aturan. Jika nantinya, pasca pembersihan poster tersebut dari pohon dan ternyata ada yang memasang lagi, pihaknya akan kembali membersihkannya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika ada bakal calon yang membandel, pihaknya akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. (her)
Peduli HAM, Lobar Diganjar Penghargaan Nasional Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) diganjar penghargaan nasional sebagai daerah peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan ini diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly saat peringatan hari HAM Sedunia, di Solo, Minggu (10/12). Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam, Senin (11/12) menjelas-
kan, pemberian penghargaan ini diterima Pemkab Lobar diwakili Kabag Hukum Setda Lobar, H. Bagus Dwipayana, SH, MH. Menurutnya, ada dua kategori penghargaan ini, yakni daerah peduli tertinggi dan cukup peduli. NTB, lanjutnya, ada kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan kategori peduli, cukup peduli dan ada satu daerah tidak dapat sama
(Suara NTB/ist)
TERIMA - Kabag Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana mewakili Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menerima penghargaan dari Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly sebagai daerah Peduli HAM di Solo Jawa Tengah, Minggu (10/12).
sekali. Lobar termasuk peduli HAM bersama Kota Mataram, Dompu, Sumbawa, Loteng dan Lotim. Ke depan jelas Ahkam untuk mempertahankan ini harus tercermin juga dalam bentuk peraturan daerah dan lain-lain terkait kepedulian HAM. Termasuk tidak melakukan diskriminasi dalam konteks kebijakan, tidak menghitungkan dan melihat ras, agama, dan golongan dan pilihan politik. Menurutnya, Lobar sudah pernah 3 kali mendapatkan penghargaan serupa, sehingga kali ini pun mampu dipertahankan. Meski demikian, masih ada PR yakni persoalan Pemalikan. Namun, jelasnya, khusus untuk soal Pemalikan perlu dibedakan antara hak konstitusi masyarakat berupa perlakuan sebagai warga Lobar dengan kepemilikan dan penguasaan lahan. Yang jelas, terkait persoalan ini pemda sudah mendapatkan surat permohonan dari BKSDA yang meminta agar pemda tidak menerbitkan legaliitas formal kependudukan di lahan itu. “Harus cari jalan tengah, yakni warga kembali dulu ke asal daerahnya lalu buat surat pindah baru bisa diakui. Kalau diakui maka pemda melanggar surat dari BKSDA,” jelasnya. (her)
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB
Konstruksi Fasilitas Air Baku Bintang Bano Mulai Dibangun 2018 Satu lagi lobi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang berhasil untuk melengkapi fasilitas penunjang bendungan Bintang Bano.Tahun 2018 mendatang, kegiatan konstruksi fasilitas air baku bendungan yang terletak di kecamatan Brang Rea tersebut akan dimulai pengerjaannya. KEPASTIAN akan dimulainya pembangunan fasilitas air baku bendungan Bintang Bano itu diperoleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB melalui Bidang Cipta Karya selaku bagian yang mengurusi program tersebut. “Sudah dipastikan tahun depan. Kementerian PUPR juga telah menyiapkan anggarannya,” terang Kasi Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah Bidang Cipta Karya, Abdul Azis, Eng kepada wartawan, Senin (11/12). Untuk membangun fasilitas air baku tersebut Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) menyiapkan anggaran sekitar Rp 192 mil-
iar. Di mana pelaksanaan programnya di lapangan dikelola langsung oleh Badan Wilayah Sungai Nusa Tenggara (BWS NT) 1. “Untuk persyaratan lainnya yang menjadi kewenangan kita sudah kita tempuh selama ini. Makanya kemudian programnya bisa turun tahun depan,” papar Azis. Ia menjelaskan, pada pembangunan tahap awal ini akan ada 3 kegiatan pengerjaan. Yakni pembangunan intake dan jaringan transmisi untuk dua zona pelayanan di antaranya jaringan untuk kota Taliwang dan kecamatan Seteluk - Poto Tano. “Jadi ada tiga kegiatannya yang akan dilaksanakan tahun depan dan itu akan diselesaikan dalam 1 tahun anggaran,” urainya.
Sesuai rancangan pemanfaatan air baku bendungan Bintang Bano, Pemda KSB telah merencakanan ke seluruh zona pelayanan yang terdiri dari 3 wilayah. Azis menyebutkan, untuk 1 zona lainnya Pemda KSB melalui Dinas PUPRPP akan menyiapkan usulannya pada tahun 2019 mendatang yakni zona Maluk - Jereweh dan Sekongkang. “Kami sudah siapkan usulannya dan memang butuh anggaran besar makanya mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan sistem multi years (tahun jamak) kalau memang tidak bisa tuntas dalam setahun,” timpalnya. Azis mengaku, selain fasilitasnya pihaknya juga mendorong agar pemerintah pusat dapat menyediakan unit produksi dan distribusinya. Untuk itu di tahun 2019 juga, pihaknya telah menyiapkan usulan pengelolaan unit produksi dan distribusinya melalui Dirjen Cipta Karya. “Di bagian ini kita butuh fasilitas berupa Water Treatment Plant (WTP) di ke-
tiga zona,” urainya. Potensi pemanfaatan air baku bendungan Bintang Bano untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat disampaikan Azis sangat besar. Dari sisi produksinya, debit air yang bisa disalurkan mencapai 550 liter/ detik. Di mana untuk per liternya mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sebanyak 80 kepala keluarga (KK). “Di KSB ini hanya ada sekitar 35.000 KK. Artinya kalau sumber air baku bendungan mulai dimanfaatkan maka produksi air bersih kita surplus,” sebutnya. “Posisi kita sekarang untuk tuntas penyediaan air bersih di posisi 95 persen. Ini juga akan selesai dengan kehadiran pemanfaatan air baku Bintang Bano nantinya,” sambung Azis. Jaringan transmisi air baku bendungan Bintang Bano yang dibangun menggunakan anggaran pusat itu nantinya akan disambungkan dengan jaringan yang telah dibangun oleh daerah dan selama ini dikelola Perusahaan Daerah
Air Minum Daerah (PDAM). Dijelaskan Azis, kapasitas jaringan PDAM saat ini memiliki kemampuan daya salur sebanyak 2x50 liter per detik atau 100 liter per detik. Tetapi selama ini kapasitas itu belum optimal karena aliran air yang disalurkan baru sekitar 75 liter per detik. “Nah kalau sumber air baku Bintang Bano mulai dimanfaatkan, maka jaringan yang sudah ada bisa optimal karena kekurangannya bisa diambil dari sana. Dan tentu juga kita butuh jaringan baru supaya yang 550 liter dari Bintang Bano bisa tersalurkan semuanya,” ujarnya. Ditanya soal sistem pengaliran yang akan digunakan untuk pengelolaan sumber air baku Bintang Bano. Azis mengatakan, akan ada dua teknik yang dimanfaatkan pertama gravitasi memanfaatkan sudut elevasi tertentu dan kedua menggunakan sistem pompa. “Yang jelas semua rencana untuk pemanfaatan air
(Suara NTB/ist)
BINTANG BANO - Pengerjaan badan bendungan Bintang Bano. Selain untuk kebutuhan irigasi pertanian, bendungan ini juga disiapkan untuk memproduksi air baku dan sumber energi listrik ke depannya. baku bendungan sudah disiapkan, jadi kalau selesai program tahun 2018 masyarakat bisa mulai memanfaatkannya,” klaimnya. Terakhir ia menyampaikan, potensi air baku yang dimiliki KSB sangat besar dengan kehadiran bendungan Bintang Bano. Karenanya tidak menutup kemungkinan di kemudian
hari potensi air bersih itu tidak saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat KSB tetapi juga daerah lainnya. “Kalau sumber air PDAM sekarang ditambang sumber air Bintang Bano kita surplus air bersih. Jadi kelebihan itu bisa kita jual misalnya ke kabupaten Sumbawa sehingga menghasilkan PAD,” imbuhnya. (bug/*)
Kasus Meningkat, KSB Belum Mampu Jadi Kota Layak Anak (Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beberapa waktu lalu.
Sumbawa Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Ke-4 Kali Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc bersama beberapa Kepala Daerah lainnya di Indonesia menghadiri Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2017 yang dilaksanakan di Kota Solo Jawa Tengah, Minggu lalu. Peringatan Hari HAM yang ke69 ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Kominfotik, Rachman Ansori M.SE, Senin (11/ 12) kemarin, Kabupaten Sumbawa termasuk 232 daerah Peduli HAM diantara 515 Kabupaten/ Kota yang berpartisipasi menyampaikan data capaian terkait pemenuhan HAM di daerahnya. Bupati Sumbawa yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Ketut Sumadiartha, SH menyatakan bahwa penerimaan penghargaan bagi Kabupaten Sumbawa yang ke-4 kalinya ini adalah buah komitment bersama dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia
di Kabupaten Sumbawa. “Capaian ini diperoleh dengan upaya nyata dan proses yang berkesinambungan, yang didukung oleh seluruh masyarakat Sumbawa” terang Bupati, seperti ditirukan Sekdis Kominfotik. Pemkab Sumbawa terus memantapkan komitmen untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Sumbawa secara bertahap dan berkelanjutan guna terwujudnya Masyarakat Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat. Bupati Husni Djibril menyampaikan ungkapan terima kasih kepada OPD terkait, dan khususnya masyarakat Sumbawa selalu bersama mendukung pemenuhan HAM di Kabupaten Sumbawa. “Tentu capaian ini akan menjadi barometer bagi jajaran Pemkab Sumbawa untuk terus meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang, sehingga pemenuhan HAM di Kabupaten Sumbawa dapat tercapai seperti yang ditegaskan oleh Presiden maupun Menteri Hukum dan
HAM” tegas Bupati. Pemenuhan HAM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Parameter penilaian meliputi antara lain hak atas Kesehatan, Pendidikan, Perempuan dan Anak, Perumahan, Kependudukan, Lingkungan yang berkelanjutan dan Pekerjaan. Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan instrument HAM internasional. Komitmen pemerintah lainnya adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 yang sudah memasuki generasi ke4. RANHAM 2015-2019 adalah panduan nasional dalam upaya pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia. Untuk Tahun 2017 ini, Aksi HAM di daerah hingga saat ini telah mencapai 52,26%. Pemerintah Daerah dapat mempercepat pelaksanaan Aksi HAM daerah hingga 100%. (arn/*)
Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini masih dipusingkan dengan masih maraknya kasus yang melibatkan anak-anak, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Tak pelak kondisi ini menjadikan “Bumi Pariri Lema Bariri” dianggap sebagai kabupaten tak layak anak. Padahal, kabupaten yang baru menginjak usia 14 tahun ini, akan mencanangkan diri sebagai kabupaten layak anak pada tahun 2017 ini. Data yang diperoleh Suara NTB di Polres setempat menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 26 kasus anak yang sudah ditangani. Dari jumlah tersebut, masih didominasi oleh kasus dugaan kekerasan seksual. Yakni persetubuhan terhadap anak sekitar 17 kasus, pencabulan sebanyak lima kasus, sodomi sebanyak dua kasus, satu kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dan satu kasu pencurian biasa dengan melibatkan delapan orang anak. Jumlah angka kasus tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang terjadi di tahun 2016 lalu pihaknya mencatat hanya ada sekitar 16 kasus yang sudah ditangani. Menyikapi masalah ini, Plt kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Suharno S. Sos kepada Suara NTB, Senin (11/ 12) tidak menampik masih maraknya kasus ini terjadi di KSB. Bahkan pihaknya mencatat hingga saat ini sudah ada sekitar 29 kasus anak dan perempuan yang sudah ditanga-
ni pihaknya. 25 kasus diantaranya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan empat kasus lainnya merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara untuk lokasilokasi penyumbang terbanyak kasus ini terjadi di kecamatan Taliwang, Poto Tano, BrangRea dan beberapa lokasi lainnya. Sedangkan untuk trend kasus yang terjadi, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan, sehingga belum bisa dikalkulasikan apakah terjadi peningkatan atau penurunan. “Kita masih melakukan pendataan dan penghitungan terhadap kasus yang sudah menjadi PR Ini, tetapi yang jelas semua kasus yang masuk pasti akan kita tangani,” ungkapnya. Dikatannya, penyumbang terbanyak kasus ini terjadi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis sehingga anakanak ini cenderung tidak diperhatikan. Selain itu, kasus ini juga terjadi karena adanya pernikahan dini. Terhadap masalah ini, pihaknya saat ini akan semakin menggencarkan sosialisasi pendewasaan perkawinan dengan harapan supaya keluarga bisa harmonis dan menekan kasus ini terja-
Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Dengar Pendapat di Komisi III
Warga Tuntut Perbaikan Jalan Olat Rawa-Tanjung Bele
(Suara NTB/arn)
DENGAR PENDAPAT - Pimpinan Komisi III dan Perwakilan Pemkab Sumbawa saat dengar pendapat dengan warga yang menuntut perbaikan jalan Olat Rawa Tanjung Bele. Sumbawa juga agar semua jalan mantap 100 persen di Sumbawa. Termasuk nantinya ruas Olat RawaTanjung Bele sepanjang 15,45 kilometer juga akan diperhatikan. Namun untuk tahun depan, belum bisa dilakukan, karena dari Rp 200 Miliar DAK infrastruktur jalan yang diusulkan Pemkab Sumbawa, hanya sekitar Rp 49 Miliar yang diturunkan pusat. Nilai itupun relatif besar bila dibandingkan jatah Kabupaten/ Kota lainnya di NTB. “Jadi kita hanya dapat seperempatnya dari usulan kita ke pusat,” terangnya. Kalau menggunakan DAK, maka pengerjaanya baik itu pengerasan maupun hotmix harus tuntas. Dengan estimasi anggaran Rp 1 Miliar perkilometer untuk hotmix, maka setidaknya ruas jalan Olatrawa Tanjung Bele membutuhkan anggaran sekitar Rp 15 Miliar. Sekarang tinggal pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi yang
masuk dalam ruas jalan tersebut. “Jalan ini memang perlu kita prioritaskan. Sebab masuk wilayah strategis dengan potensi besar seperti budidaya rumput laut. Sekarang tinggal izin pinjam pakai lahan yang masuk kawasan hutan produksinya,”sebut Priadi. Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Rosihan S.T, menyebutkan, ruas jalan Olat Rawa Tanjung Bele masuk dalam ruas nomor 214. Memang dari hasil survei tahun 2015, kondisi jalan dari KM 10,2 hingga KM 15,45 dari Olatrawa kondisinya rusak. Lalau apakah harus dihotmix atau tidak, tentu nanti tergantung hasil survei. Kalau memungkinkan tentu bisa dihotmix. Yang jelas, pihaknya akan berusaha untuk memasukkan anggaran DED dulu pada APBD Perubahan 2018. Mengingat pembahasan APBD murni sudah ditetapkan. Terkait ruas jalan yang masuk
kawasan hutan diterangkan Kasi Perencanaan dan Pemanfatan Hutan Balai KPH Puncak Ngengas Batulante, Habibi, masuk dalam hutan produksi Gili Ngara. Untuk pengurusan izin pinjam pakai, kalau dibawah lima hektar, maka cukup sampai Gubernur NTB. Sementara kalau lebih dari lima hektar, maka pengurusan izin harus sampai Kementerian LHK. “Kami akan bantu rekomendasikan pengurusan izin pnjam pakai. Silahkan nantinya dari pihak desa dan Pemkab berkoordinasi dengan kami,” jelasnya. Pimpinan Komisi III DPRD Sumbawa, Agus Salim, meminta Bappeda dan Dinas PU untuk mengunci anggaran perbaikan jalan dimaksud pada APBD tahun berikutnya. Sebab potensi di Tanjung Bele dan Nanga Lidam sungguh luar biasa, termasuk rumput lautnya yang terkenal kuaitasnya. “Tolong langsung dikunci. Jalan ini mesti diprioritaskan. Anggaran untuk DED bisa masuk nanti pada APBD Perubahan 2018. Sebab untuk anggaran murni sudah dtetapkan. Kalau bisa nanti dianggarkan pada APBD berikutnya dengan anggaran Rp 15 miliar untuk hotmix,” tukasnya. Wakil Ketua Komisi IV, Kaheruddin yang juga berasal dari Dapil V, mengapresiasi upaya Bappeda dan Dinas PUPR untuk memperjuangkan perbaikan jalan ini. Sebab sudah semestinya pula, warga Olatrawa termasuk yang ada di dusun Tanjung Bele dan Nanga Lidam mendapatkan keadilan terutama kaitannya dengan infrastruktur jalan yang memadai. “Belasan tahun mereka tidak menikmati jalan yang layak. Makanya harus segera diprioritaskan untuk menjawab keresahan warga Tanjung Bele,”pungkasnya. (arn/*)
(Suara NTB/ils)
Muhammad Suharno
di. Selain itu, pihaknya juga akan semakin menggencarkan peran dari LPA, P2TP2A, dan Peksos untuk terus menyuarakan masalah ini kepada masyarakat sehingga kasuskasus ini bisa semakin ditekan. “Kita tidak akan tinggal melihat kasus ini terjadi, tetapi karena belum adanya kesadaran bagi masyarakat untuk menanggulangi masalah ini sehingga kasus-kasus ini bisa semakin ditekan,” ujarnya. Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H. Syaifuddin mengatakan, terkait masalah ini pihaknya hanya melakukan pendampingan dan rehabilitasi terhadap para korban dan pelaku kasus ini. Bahkan hingga bulan November di tahun 2017 hingga bulan isudah ada 53 kasus anak yang sudah dilakukan pendampingan. Bahkan dari jumlah kasus yang ditan-
gani selama tahun 2017 didominasi oleh anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 29 anak dan anakanak berhadapan dengan hukum sekitar 22 kasus. Dalam menyikapi masalah ini, sebenarnya pihak terkait tidak tinggal diam melainkan tetap mengupayakan supaya kasus ini bisa diturunkan. Baik itu dengan turun ke sekolah-sekolah serta penyuluhan kepada masyarakat secara umum. “Kita tetap berupaya maksimal serta mendorong dinas-dinas terkait untuk bisa menjalankan tupoksinya dengan baik sehingga kasus ini bisa diturunkan,” ungkapnya. Seraya menambahkan, pihaknya juga tetap meminta kepada orang tua untuk bisa melakukan pengawasan kepada anak-anaknya sehingga kasus-kasus seperti ini bisa semakin ditekan. (ils)
Usulan Kebutuhan Pupuk Sumbawa 2018 Sekitar 57 Ribu Ton Urea Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian Sumbawa mengajukan usulan kebutuhan pupuk tahun 2018 kepada Pemerintah sesuai Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 56 Ribu hingga 57 ribu ton. Kebutuhan tersebut diharapkan dapat diakomodir pada tahun depan. Menurut Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Tarunawan S.Sos, S.P, usulan 2018 naik bila dibandingkan pada 2017. Menggingat adanya perluasan areal jagung di Sumbawa. Diketahui, pada 2017 usulan kebutuhannya khusus untuk pupuk Urea bersubsidi sebesar 44 ribu ton. Meski yang terealisasi hanya 28 ribu ton. “Pada tahun 2018, kita ada penambahan perluasan areal jagung dari pusat seluas 125 hektar, sehingga kebutuhan kita pun bertambah menjadi 56 ribu ton. Harapan kita kebutuhan itu nantinya dapat dipenuhi yang diatur dalam SK Gubernur,” jelasnya. Sementara terkait, bibit jagung bantuan pemerintah yang banyak disorot karena kualitasnya yang rendah, menurut Tarunawan, pengadaan bibit jagung melalui Satker Dinas Pertanian Provinsi. Sehingga mengenai pengadaannya kewenangannya langsung pihak provinsi. Pihaknya hanya menerima dan menyalurkan kepada petani. “Pengadaannya lewat satker Dinas Pertanian Provinsi. Jadi sepenuhnya kewenangan pengadaan di sana. Kami hanya menerima saja dan mengantar kepada kelompok tani,” ujarnya. Mengenai bibit dari pemerintah seperti merk Bima, Nakula Sadewa dan lainnya yang sudah dibagikan saat ini masih dalam proses ditebar. Terkait adanya keluhan mengenai rendahnya kualitas hasil produksi, justru menurutnya dari hasil kajian lembaga penelitian paling sedikit hasilnya mencapai 8 sampai 9 ton perhektar. Tarunawan Hanya saja, karena ke-
biasaan petani menanam bibit seperti BISI, Pioneer dan lainnya sehingga merasa nyaman dengan varietas tersebut. “Itu karena petani belum kenal dan biasa menanam bibit itu. Padahal potensi hasilnya sama saja,” terang Tarunawan. Memang diakuinya jika dikeluhkan terkait mutu bibit, ada yang tidak tumbuh bisa saja ada. Dimana ada yang bubuk dan rusak. Dalam hal ini, sebagian besar benih Bima sudah dikembalikan ke pihak provinsi. “Kalau dari sisi fisik kurang baik, ada yang bubuk dan rusak itu memang iya. Karena sebagian besar dari produk Bima yang disalurkan sudah dikembalikan ke provinsi. Kedepannya, pihaknya berharap ada penangkaran bibit jagung hibrida lokal. Mengingat BPTP NTB pun sudah siap dari sisi teknologi, untuk mengembangan sendiri bibit jagung. Tinggal sekarang transfer teknologi ke petani. Sekaligus menantang para kelompok tani di Sumbawa yang ingin berwirausaha diidang penangkaran bibit hibrida lokal untuk berani membuat usaha penangkaran hibrida lokal. (arn/ ind/*) (Suara NTB/ind)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bersama Kepala Desa dan BPD, warga mendatangi Komisi III DPRD Sumbawa menuntut perbaikan ruas jalan Olat Rawa – Tanjung Bele hingga ke Nanga Lidam yang kini rusak berat. Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa yang dihadirkan dalam dengar pendapat, berjanji akan memprioritaskan penanganan jalan dimaksud pada tahun tahun mendatang. Kepala Desa Olat Rawa, Suprianto Mrd, menyebutkan, perbaikan jalan ini sudah seringkali disuarakan. Namun belum ada realisasinya sampai saat ini. Kondisinya kini makin rusak, hingga menggambat akses ke wilayah Tanjung Bele dan Nanga Lidam. Dua dusun di Olat Rawa sebagai kawasan startegis yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang luar biasa. Seperti peternakan pertanian hingga perikanan. Dengan kommoditas unggulan budidaya rumput laut yang terkenal kualitasnya. Namun, jalan yang rusak menghambat mobilisasi warga. Terutama dalam membawa hasil bumi dan alat alat pertanian. Katakanlah, mengangkut hasil jagung petani agak kesulitan dengan kondisi jalan berlumpur saat ini. “Dua dusun ini penududknya tidak sedikit. Bicara ekonomi juga sangat potensial di wilayah ini. Makanya kami berharap, perbaikan jalan Olat Rawa Tanjung Bele ini dapat menjadi prioritas. Sesuai hajat pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat,” pinta Suprianto. Menanggapi hal ini, Kabid Sarana Bappeda Sumbawa, Priyadi Prima S.T, menjelaskan, hajat Bupati
(Suara NTB/ils)
H. Syaifuddin
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Seleksi GTT Dibuka RAPBD Dompu 2018 untuk Umum Dompu (Suara NTB) – Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan diumumkan 13 Desember 2017 mendatang tidak hanya diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengajar di SMA/SMK dan SLB. Tetapi juga dibuka untuk umum, dalam artian alumni perguruan tinggi pendidikan yang belum sama sekali mengajar bisa mengikuti seleksi terbuka ini. Termasuk guru honorer yang sudah mengajar di sekolah dasar (SMP). “Itu berlaku untuk umum, jadi bukan hanya yang sudah masuk datanya bisa juga yang luar, walaupun dia tidak mengajar di sekolah termasuk mereka yang mengajar di SMP,” kata Kepala UPT Dikmen Dikbud PK-PLK Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Si., di ruang kerjanya, Senin (11/12). Kendati demikian, prioritasnya ialah mereka yang sudah mengajar di SMA/SMK dan SLB, mengingat ada bobot nilai pengabdian yang juga jadi pertimbangan. Namun, bukan berarti peserta umum dianaktirikan atau tidak memiliki peluang. Yang jelas semua pihak yang memenuhi standar kualifikasi GTT memiliki kesempatan yang sama mengajar dengan SK gubernur di tingkatSMA/SMK dan SLB negeri. “Termasuk guru-guru swasta juga bisa, tapi penempatannya itu tetap di sekolah SMA/SMK Negeri, jadi bukan di SMP dan sekolah swasta,” jelasnya. Dalam seleksi GTT tahun ini pihaknya membutuhkan sekitar 3200 orang. Sementara jumlah guru honorer tingkat SMA sederajat yang sudah mengajar dan terdata pihaknya sekitar 720 orang. Dengan begitu ada peluang besar bagi mereka yang sama sekali belum mengabdi di lembaga pendidikan. Terhadap mereka yang sudah terdata tersebut didorong pihaknya untuk melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas penerimaan GTT. “Termasuk juga nanti PTT, sudah ada sinyal dari provinsi bahwa paling tidak di seluruh sekolah ini akan dikasi minimal dua PTT, tapi yang diprioritaskan untuk operator data dan operator keuangan dan barang,” jelasnya. Muhtadi Hairi menambahakn, pengumuman seleksi akan dimulai 13 Desember, kemudian pendaftaran Tanggal 2024 Desember, penyerahan berkas mulai tanggal 21-31 Desember dan verifikasi tangal 21 Desember sampai Tanggal 12 Januari.Sedangkan pengumuman administrasinya akan disampaikan Tanggal 15 Januari dan tesnya akan berlangsung 22 Januari. “Kita nanti akan lihat berapa nanti yang lulus administrasi baru bisa kita tentukan tempatnya, pendaftaranya secara online. Tes dua tahap yakni tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” pungkasnya. (jun)
Hari Ini, Dewan dan TAPD Diundang Pemprov
Dompu (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu hari ini diundang Pemprov NTB untuk membahas Rancangan APBD 2018. Pembahasan RAPBD ini akan cepat rampung bila TAPD proaktif. Sebagai rancangan APBD, ruang perubahan masih bisa terjadi karena harus dibahas bersama Dewan. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (11/12) kemarin mengaku, penyelesaian atas perbedaan pandangan dalam pembahasan KUA/ PPAS RAPBD tahun 2018 masih menunggu surat pemberitahuan dari Pemprov NTB. Karena Banggar Dewan telah menyampaikan hal itu ke Pemprov untuk memfasilitasi. “Kayaknya hari ini surat dari provinsi sudah ada. Mungkin bisa dikonfirmasi Sekwan. Kita diundang untuk pertemuan lebih lanjut. Undangannya (Selasa 12/12) besok dengan TAPD,” kata Yuliadin. Yuliadin mengatakan,
pembahasan RAPBD tahun 2018 ini akan cepat rampung sangat ditentukan oleh pro aktifnya TAPD. Bila tidak aktif, maka pengesahan RAPBD bisa molor. “Kalau TAPD pro aktif, bisa selesai cepat. Kalau ndak aktif, belum tahu perkembangan,” akunya. Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Chaerunnasa yang dihubungi terpisah, mengaku, belum menerima surat undangan dari pemprov untuk anggota Banggar. Tetapi pihak BPKAD Dompu sudah menghubungi jajarannya soal undangan Pemprov NTB. “Tadi dari BPKAD sudah menghubungi, katanya ada undangan dari Provinsi
untuk pembahasan APBD di Provinsi besok. Makanya hari ini akan berangkat,” kata H. Chaerunnasa. Sekretaris TAPD Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si secara terpisah sebelumnya mengaku, pihaknya siap hadir bila diundang Pemprov untuk memfasilitasi proses pembahasan RAPBD tahun 2018. “Kita pada dasarnya menunggu saja. Kalau diundang, kita siap hadiri,” katanya. Namun ia mengaku, berdasarkan RKA yang disusun masing – masing SKPD dan telah dibahas bersama serta diperiksa oleh Inspektorat
langsung dimasukan ke dalam aplikasi. Sehingga untuk rancangan RKA sudah siap dan tinggal menunggu pembahasan bersama Dewan. “Kalau rancangan RKA dari kita sudah siap. Karena begitu dimasukan dalam aplikasi, RKA-nya sudah siap,” terangnya. Bila RAPBD Dompu tahun 2018 molor disahkan, belanja rutin pemerintah akan tetap bisa digunakan. Diantaranya belanja rutin berupa gaji ASN, operasional kantor dan lainnya. DAK juga bisa langsung dieksekusi, karena sifatnya dicantumkan di APBD d a n tidak terpen-
garuh mekanisme APBD. “Begitu 1 Januari, gaji langsung dibayar kecuali gaji untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan (menunggu pengesahan APBD),” terangnya. (ula)
Yuliadin
Penerima PKH Bertambah Dompu (Suara NTB) – Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dompu terus bertambah. Tahun ini tercatat 8076 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan berkembang atau bertambah menjadi 11.000 KPM dari target awal 13.000 KPM untuk tahap pertama Tahun 2018. Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Drs. Abdul Haris mengatakan, penambahan ini tidak berkaitan dengan jumlah penduduk yang miskin, tetapi semata-mata untuk memenuhi target Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan mengalokasikan bantuan untuk 10 juta KPM. “Ini hanya untuk memenuhi target. KPM inikan rencana target secara nasional kan 10 juta. Jadi hanya untuk pemenuhan target saja,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (11/12). Abdul Haris membantah anggapan soal penambahan PKH tersebut wujud dari bertambahnya jumlah penduduk miskin di Dompu. Karena seperti yang diketahui bahwa wilayah ini termasuk urutan pertama terendah kemiskinannya dibanding kabupaten lainya di NTB. Meski begitu, diakui pihaknya terdapat banyak persoalan dalam pemberian bantuan tersebut. Salah satunya banyak orang mampu yang terdata dan banyak orang yang tidak mampu justru tidak terdata dan tidak menerima bantuan. “Persoalannya juga orang tidak mampu ini tidak bisa serta merta oleh petugas Dinas Sosial untuk memasukan langsung di situ (daftar penerima, red) jadi ada prosedurnya dulu,” ujarnya. Validasi data sendiri lanjut Abdul Haris, dilakukan hanya untuk mengecek kepastian data yang sudah dikirim oleh pusat, apakah orang ini sudah meninggal atau menerima bantuan ganda. dan di tahun 2017 ini ada penambahan komponen penerima PKH, yakni PKH untuk lansia dan penyandang disabilitas. “Untuk disabilitas jatahnya hanya 20 orang, kalau untuk lansia 237 orang. Tahun sebelumnya tidak ada karena tidak masuk komponen itu,” pungkasnya. (jun)
Realisasi PBB Nihil, Pemda akan Pangkas ADD
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H. Muhibuddin, M.Si mengakui akan menyesuaikan dana transfer untuk alokasi dana Desa (ADD) di beberapa Desa berdasarkan realisasi pajak bumi bangunan (PBB). Kendati realisasi PBB sudah mencapai 70 persen, namun ada Desa yang realisasinya hanya Rp 3 juta dari Rp 37 juta ditargetkan. Hal itu disampaikan H. Muhibuddin kepada Suara NTB saat dikonfirmasi di Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Senin (11/12) kemarin. “Ndak sampai 50 persen kita minta, karena uang itu akan kembali lagi ke mereka. Apa yang saya bagi kalau tidak ada yang terkumpul. Ada yang targetnya Rp 37 juta, tapi realisasinya hanya Rp 3 juta,” kata Muhibuddin. Diakui Muhibuddin, secara keseluruhan realisasi PBB tahun 2017 telah mencapai 70 persen. Terhadap Desa yang realisasi PBB-nya jauh di bawah target akan dipangkas dan disesuaikan. Ruang ini dimungkinkan, karena ADD sumbernya dari 10 persen dana transfer ke daerah dan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk PAD sendiri terdiri dari pajak dan retribusi daerah. “Minimal kita cairkan senilai 10 persen (PAD) itu,” ungkapnya. Muhibuddin juga menegaskan, pihaknya tidak menahan pencairan dana Desa (DD). Dana ini dicairkan berdasarkan pertanggungjawaban penggunaan sesuai peruntukannya. Bila sudah dipertanggungjawabkan, bisa langsung dicairkan. “Yang kita tahan itu ADD. Kalau DD silahkan saja sepanjang sudah memenuhi pertanggungjawaban tahap satunya,” tegasnya. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMPD Kabupaten Dompu, M. Ali, SH yang dihubungi terpisah, mengaku, hingga saat ini tinggal 3 Desa yang belum direkomendasikan untuk pencairan Dana Desa (DD) maupun ADD tahap akhir. Yaitu Desa Pekat, Desa Manggeasi, dan Desa Adu. Desa Pekat belum diberikan rekomendasi oleh Camatnya karena belum membayar pajak dan Desa Manggeasi karena belum selesai administrasi pertanggungjawabannya. “Kalau Desa Adu sudah dapat rekomendasi dari Camatnya tadi. Besok (Selasa hari ini), mereka akan ke kantor,” katanya. Terkait ketentuan realisasi PBB sebagai salah satu syarat pencairan ADD, diakui M. Ali, tidak diketahui pihaknya. Karena hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi soal itu. “Bagi kami, kalau sudah ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebelumnya dan ada rekomendasi Camat, kita langsung sampaikan ke BPKAD. Kalau soal realisasi PBB itu, kita ndak tahu,” jelasnya. (ula) H. Muhibuddin
(Suara NTB/uki)
MOGOK - Angkot jalur Soekarno-Hatta, memilih untuk mogok dan parkir di Lapangan Serasuba Kota Bima sebagai bentuk penolakan penerapan satu jalur (oneway), Senin (11/12).
Sopir Angkot Tolak Jalan Satu Arah di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Sopir Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bima menolak penerapan satu jalur (oneway) yang mulai diujicoba pada 9 Desember kemarin. Mereka mendesak Pemerintah Kota untuk mempertimbangkannya dengan baik. Hal itu disampaikan Adin, perwakilan sopir angkot jalur Soekarno-Hatta, salahsatu jalur yang diterapkan oneway, usai mogok dalam melakukan rapat koordinasi dengan seluruh sopir, di lapangan Serasuba, Kota Bima, Senin (11/12). Mewakili sopir angkot A tersebut, Adin mengaku, banyak pertimbangan yang menjadi alasan pihaknya untuk menolak jalur tersebut. Salah-
satunya akan mengurangi pendapatan mereka. “Satu jalur yang dilalui ini membuat sepi penumpang. Karena hanya melintas satu arah. Sementara jalur lainnya banyak angkot lain,” katanya. Menurutnya, pada saat dua jalur saja, penumpang yang dimuat juga sepi, hanya pada waktu atau jam-jam tertentu. Misalnya pada jam aktivitas pergi dan pulang kantoran dan sekolahan. “Lagipula penumpang yang banyak diangkut adalah siswa atau pelajar. Sementara penumpang umum sangat minim,” tutur Adin. Sebagai bentuk penolakan, pihaknya akan melakukan aksi dalam waktu dekat ini mende-
sak agar jalur ini diterapkan. Saat ini katanya tengah melakukan konsolidasi dengan para sopir angkot se Kota Bima. “Kami berharap pemerintah melakukan pengkajian dampak dari penerapan jalur ini dengan melihat persoalan-persoalan di lapangan sebelum jalur ditetapkan secara resmi,” katanya. Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, Drs. Zulkifl mengatakan, penolakan sopir angkot tersebut merupakan aspirasi yang akan ditampung oleh pihaknya sebelum ditetapkan dengan resmi. “Satu jalur ini baru diujicoba, rencananya satu Bulan. Selama seulan ini kita menyerap semua aspirasi, mengum-
DPMPD Imbau Tak Perlu Ada Demonstrasi Dompu (Suara NTB) – Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, M. Ali mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi terkait persoalan Pilkades serentak 23 November lalu. Terutama warga empat desa yang sudah melayangkan surat gugatan atas indikasi penyimpangan dalam Pilkades. Baiknya, kelompok pendukung menunggu hasil keputusan tim sengketa pilkades yang tengah melakukan pembahasan.” Tunggulah hasil kerja tim dulu,” katanya kepada wartawan di kantornya, Senin (11/12). Atas dugaan penyimpangan soal pemilih ganda dan pemalsuan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) itu mestinya tidak disikapi dengan aksi demo, apalagi melakukan aksi anarkis yang justru berimbas pada konflik kelompok. Warga pendukung cukup diwakili beberapa orang saja untuk terus berkoordinasi sejauh mana upaya penyelesaian itu ditempuh tim sengketa. Dengan begitu kondisi kamtibmas wilayah ini akan tetap terjaga dan rapat penyelesaiannya pun tidak akan terhambat. “Itu saja harapan kami supaya suasana kabupaten ini tetap kondusif,” ujarnya. Sejauh ini sudah ada empat desa yang melayangkan gugatan, diantaranya desa Keramat Kecamat Kilo, Desa Lanci Jaya dan Tanju Kecamatan Menggelewa serta Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu. Dari empat desa tersebut kata M. Ali, sebagian besar persoalan yang digugat yakni seputaran daftar pemilih.
Hal inilah yang tengah diklarifikasi pihaknya pada panitia pemilihan tingkat desa. “Bagaimana sebenarnya penetapan DPT, Apakah diundang semua calon kaitan DPS ke DPT ini. Atau diberikan daftar kopiannya supaya kita tahu.Panitia harus bekerjsama dengan para calon ini supaya tidak ada saling gugat menggugat,” ungkapnya. Disinggung hasil pembahasan tim sengketa terhadap persoalan itu, M Ali mengatakan, sejauh ini belum ada hasil keputusan. Sebab masih ada beberapa desa yang belum melengkapi berkas laporannya. “Kami masih menunggu kelengkapan berkas seperti DPT, masih ada beberapa desa yang belum membawa sesuai hasil kesepakatan,” Pungkasnya. (jun)
pulkan pandangan semua pihak, tak terkecuali sopir angkot sehingga tidak ada lagi pro dan kontra,” ujarnya. Ia menjelaskan, pemberlakuan jalan satu arah tersebut untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi selama ini. Serta ada beberapa titik jalan yang mengalami penumpukan kendaraan. Selain itu, penerapan jalur
satu arah tersebut meminimalisir terjadinya tindak krimimal di jalan. Seperti pencurian sepda motor (Curanmor) dan jambret yang meresahkan warga Kota setempat. “Kalau satu arah pelaku tindak kriminal memungkinkan agar bisa belok lagi. Kita berharap penerapan jalan ini bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (uki)
Perbup Belum Ada, Dewan Belum Nikmati Pendapatan Sesuai PP 18 Dompu (Suara NTB) Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD yang sudah diperdakan Agustus 2017 lalu belum dinikmati Dewan. Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pelaksana Perda belum ditetapkan karena harus dikaji dan dirincikan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI kepada Suara NTB, Senin (11/12) kemarin mengakui, penyesuaian pendapatan anggota Dewan sesuai PP 18 tahun 2017 belum dibayarkan karena masih menunggu Perbup. Sebelum diterbitkan, Perbupnya diawali dengan pembentukan tim yang menghitung nilai kewajaran dan kondisi ril di lapangan serta perbandingan dengan daerah sekitar. “Perbup itu berdasarkan satuan analisis berdasarkan survei kepastian,” katanya. Kendati Perda penyesuaian pendapatan pimpinan dan anggota Dewan sesuai PP 18 telah disahkan menjadi Perda sejak Agustus 2017 lalu, dikatakan
Muhibuddin, alokasi anggaran untuk penyesuaian pendapatan ini dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017. “APBD perubahan baru disahkan dan diatur secara global. Misalnya, tunjangan transportasi Rp 10 juta per bulan. Kita harus tahu nilai rilnya. Berapa sebenarnya dan ditetapkan dengan Perbup satuannya berapa,” jelasnya. Namun, Muhibuddin mengaku, penyesuaian pendapatan pimpinan dan anggota Dewan ini akan dibayarkan sebelum 15 Desember ini. Pendapatan ini akan dirapel selama 4 bulan, mulai September hingga Desember 2017. “Bisa (dibayarkan sebelum 15 Desember 2017). Nanti dirapel September, Oktober, November, Desember (2017),” katanya. Berdasarkan standar pendapatan pimpinan dan anggota Dewan sesuai PP 18 tahun 2017, pimpinan dan anggota Dewan akan memiliki penghasilan perbulan hingga Rp 30 juta. Pendapatan ini sudah termasuk tunjangan transportasi yang direncanakan Rp 10 juta perbulan. (ula)
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Waspadai Meningkatnya Pencurian Jelang Tahun Baru Demokrat dan PKB Resmi Berkoalisi Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat dan PKB resmi mengumumkan diri berkoalisi. Pengumuman yang berlangsung di Mataram, Senin (12/ 12) kemarin dihadiri langsung oleh petinggi kedua partai. Dari Partai Demokrat, hadir langsung Ketua DPD, TGH. Mahalli Fikri, didampingi Sekretaris, Zainul Aidi, Bendahara, TGH. Nasihudin dan Ketua Bappilu, M. Nashib Ikroman, serta jajaran pengurus lainnya. Sedangkan dari PKB, hadir Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadiran Irfani, Sekretaris, Ahmad Akhdiyansyah dan Wakil Ketua Fraksi PKB, Lalu Pelita Putra. “Kehadiran kami di sini, bisa diartikan, Insya Allah PKB dan Demokrat akan berkoalisi untuk mengusung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018,” ujar Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, Senin (12/12) kemarin. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri juga menegaskan, bahwa koalisi dua partai ini sudah memenuhi syarat minimal jumlah kursi untuk mengusung satu pasangan bakal calon. “Teman koalisi kita ini bukan saja cukup (kursi), tapi juga sudah melebihi dari syarat,” kata Mahali. Sementara terkait pasangan bakal calon yang akan diusung, koalisi ini, menyebut nama pasangan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah. Hanya saja untuk resminya masih menunggu keputusan DPP masing-masing. “Paket yang akan diusung, Insya Allah paling lambat tiga hari ke depan, akan kami umumkan resmi. Kenapa demikian, karena besok calonnya akan ke DPP dulu untuk fit and propertest. Beliau adalah Dr. Zul dan Ibu Rohmi,” jelas Hadrian. Setelah mengantongi SK DPP yang direncanakan akan ke luar dalam tiga hari ke depan. Maka paket Dr. Zul-Rohmi tidak akan menunggu lama untuk langsung dideklarasikan. “Kita akan umumkan finalisasi DPP secara bersamasama dengan partai koalisi, dalam sebuah acara yang gegap gempita (deklarasi). Tempatnya nanti bukan di Mataram. Kita akan cari tempat yang bersejarah, tempat yang luar biasa,” jelas Mahali. Koalisi kedua partai ini, tidak saja hanya di tingkat provinsi, tetapi juga akan linear sampai tiga Kabupaten/Kota yang juga akan melaksanakan pilkada serentak 2018, yakni Kota Bima, Lombok Timur dan Lombok Barat. “Kami sudah sepaham juga di Lotim (Syamsul LutfhiTGH. Najamudin Mustafa) dan Lobar (TGH. Hasanain Juaini-Sulhan Muhclis). Sehingga kami akan membangun koalisi linear,” ungkap Mahali. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
KOALISI - Partai Demokrat dan PKB resmi mengumumkan untuk berkoalisi linear di Pilkada serentak NTB 2018. Ketua Demokrat, TGH. Mahali Fikri dan Ketua DPW PKB, Lalu Hadrian Irfani, melakukan salam komando sebagai simbol kedua partai sepakat membangun koalisi.
(Suara NTB/humas kejati)
KAMPANYE - Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap saat bagi bagi stiker antikorupsi Sabtu lalu di Jalan Langko Mataram.
Hari Antikorupsi Sedunia
Aparat Jangan Gampang SP3 Kasus
Mataram (Sura NTB) Kinerja penegak hukum disorot pada momen peringatan Hari Antikorupsi sedunia 9 Desember 2017. Proses penanganan kasus masih diwarnai penghentian penyidikan. Agar tidak ada kecurigaan publik, aparat diminta tak serampangan terbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Ini menjadi salah satu rekomendasi Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (Somasi NTB) kepada aparat penegak hukum. “Jangan dengan mudah menghentikan kasus-kasus korupsi. Harus mengedepankan koordinasi dan supervisi (korsup) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika kasus-kasus tersebut tidak menemukan titik terang pidananya,” harap peneliti pada Somasi NTB Johan Rahmatullah, SH., MH, menyebut dua dari empat poin dalam rekomendasinya. Dua hal lainnya, aparat penegak Kejaksaan maupun kepolisian, diminta harus lebih serius dalam menangani kasus korupsi. Terakhir, penegak hukum harus mengedepankan keterbukaan dalam setiap proses perkembangannya melalui pengelolaan informasi yang tersedia. TrenkasuskorupsidilevelProvinsiNTBsertakabupaten kota dilihatnya tidak surut. Tidak saja di level birokrasi, juga sampai pemerintah desa. Kenyataan ini menurut Johan, seolah menegaskan bahwa korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. “Kekuasaan memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi,” tandasnya. Dalam catatan pihaknya, kasus korupsi terpantau sebanyak 136 kasus. Dari jumlah itu, 31 kasus merupakan laporan dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan ada kesadaran masyarakat melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi. Catatan Juni sampai November tahun 2017, jumlahnya tidak jauh menurun meskipun ada beberapa kasus yang merupakan perkembangan dari kasus-kasus dugaan korupsi tahun 2016. Terpantau kasus dugaan korupsi sebanyak 120 kasus. Dimana 37 kasus dalam tahap penyelidikan, penyidikan 32 kasus, putusan 20 kasus, belum ditangani 14 kasus. Sedangkan kasus yang masih penyelidikan, audit kerugian negara, dihentikan dan tidak jelas juntrungnya 2 kasus, persidangan 7 kasus dan pemer-
iksaan khusus 1 kasus. Jenis kasusnya pun beragam, mulai dari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, suap, proyek fiktif, perjalanan dinas fiktif. Dia membeberkan, dari jumlah kasus yang di atas yang perlu menjadi perhatian dan harus mendapatkan kejelasan mengenai kasus-kasus besar yang belum mendapatkan perhatian aparat penegak hukum. Diantaranya dugaan kasus korupsi dana siluman APBD Provinsi NTB, Labuhan Haji Lombok Timur, Bansos Pemprov NTB, ruas jalan di Lombok Tengah, Pembangunan Kantor Bupati Bima, pengadaan bibit bawang kabupaten Sumbawa, Suap masuk Polri, gedung Asrama Haji, Honorer K2 Dompu. Jaksa Tetap Serius Terkait komitmen penegakan hukum itu, Kejati NTB mengklaim tidak akan kendor. Semua kasus ditangani sesuai prosedur. “Kita tetap prosedur, kalau ada laporan masuk kita proses. Tiap ada perkembangannya kita sampaikan kepada pelapor. Kalau dihentikan, juga disampaikan berikut pertimbangannya,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan SH., MH. Soal kinerja yang masih ada keluhan atau dinilai lamban menangani kasus, Dedi meluruskan. Bahwa kasus korupsi tergolong kejahatan luar bisaa yang penanganannya tidak cukup dengan tindakan biasa seperti pencegahan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pihaknya sangat hati hati. Selain itu, baginya kasus tindak lamban, tapi butuh proses karena harus melibatkan auditor dan ahli fisik. (ars)
Mataram (Suara NTB) – Memasuki akhir tahun 2017, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dengan aparat keamanan. Hal itu sebagai bentuk mawas diri terhadap potensi aksi pencurian. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad Senin (11/12) menerangkan, momen perayaan tahun baru membutuhkan pengamanan ekstra. “Kepada masyarakat kita harapkan lebih berhati-hati. Tentunya dari pihak kepolisian meningkatkan patroli. Nanti dalam operasi lilin personel yang kita libatkan akan lebih banyak,” jelasnya. Sepekan terakhir, kepolisian sudah menggelar operasi cipta kondisi dengan menyasar preman yang meresahkan
masyarakat, khususnya di tempat keramaian seperti terminal, pasar, dan pertokoan. Tercatat yang sudah diamankan dan didata Polres Mataram antara lain 17 preman Terminal Mandalika. Di lokasi yang sama Polda NTB menciduk kawanan preman lainnya. Dia menjelaskan, sinergi masyarakat dengan kepolisian yakni dengan peningkatan kewaspadaan. Bentuknya bagi pemilik tempat usaha atau kawasan perumahan agar dilengkapi dengan kamera pengintai CCTV. “Saya imbau masyarakat untuk tetap waspada. Bagi yang liburan atau ke luar daerah yang rumahnya kosong minimal agar memberitahukan tetangga atau bisa memasang CCTV,” pesan Muhammad. (why)
Gugat Bupati ke PTUN
Kades Sokong Terpilih Minta PSU Dibatalkan Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram akan menyidangkan gugatan calon kepala Desa Sokong terpilih, Marianto terhadap Bupati Lombok Utara, Rabu (13/12). Penggugat meminta majelis hakim untuk membatalkan surat bupati mengenai pemilihan suara ulang (PSU) Pilkades Desa Sokong. “Agendanya pemeriksaan persiapan,” ungkap tim penasehat hukum Marianto, Adliam Curcil dan Usep Syarif Hidayat ditemui Senin (11/12). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 177/G/2017/PTUN.MTR. Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Lombok Utara Nomor 141/253/ KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU), Desa Sokong, Kecamatan Tanjung. Dia juga meminta agar majelis mewajibkan Bupati Lombok Utara menunda pelaksanaan PSU tersebut dan mencabut surat dimaksud. “Lalu mewajibkan tergugat untuk melanjutkan proses tahapan penetapan dan pelantikan penggugat sebagai kepala desa
Sokong terpilih,” imbuh Usep. Disebutkan, surat Bupati Lombok Utara tentang PSU Pilkades Sokong betentangan dengan peraturan perundangan. “Surat tergugat tentang obyjek sengketa mengandung cacat yuridis yang berakibat objek sengketa tidak sah,” sebutnya. Usep menambahkan, Marianto diklaim telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pencalonan Kades Sokong. Marianto yang memenangi Pilkades Sokong dengan perolehan 2.000 suara terhalang dengan pencabutan surat pengganti ijazah MTS Sunan Kalijaga yang dimilikinya oleh Kemenang Lombok Utara. Pencabutan surat pengganti ijazah yang menjadi salah satu landasan Surat Bupati Lombok Utara tentang PSU itu, kata Usep tidak berdasar. “Bahwa penggugat dinyatakan lulus sebagai calon kades dengan melampirkan ijazah dasar sampai ijazah terakhir yaitu sarjana hukum,” jelas Usep. Atas gugatan di PTUN itu, dia meminta agar PSU Pillkades Sokong pada akhir Januari 2018 tidak dilangsungkan sampai ada putusan hukum PTUN yang tetap. (why)
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
YPK Tindaklanjuti Pengaduan Terhadap BPR Prima Nadi dan ACC Finance Mataram (Suara NTB) – Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB akan menindaklanjuti laporan yang masuk terhadap dua lembaga pembiayaan, PT. BPR. Prima Nadi dan ACC Finance, atas dugaan merugikan nasabah/konsumen. YPK Provinsi NTB telah menerima laporan dari dua pengadu. Satu pengaduan datang dari Marhaban, pensiunan TNI AD, perihal penjualan sepihak empat unit kendaraan truk miliknya, lantaran tak bisa memenuhi pembayaran kredit. Laporan ini telah disampaikan kepada OJK Provinsi NTB. Dalam hal ini, otoritas tak memiliki kewengan lebih jauh untuk menanganinya, mengingat persoalan ini telah dilaporkan kepada aparat. Nasabah juga telah melaporkan kerugian ini kepada Polda NTB, lantaran penjualan kendaraan tidak dilakukan atas kesepakatan bersama. YPK Provinsi NTB juga mendapatkan laporan pengaduan dari nasabah bersangkutan. Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh, SH, MH mengatakan, masih menunggu penanganan dari aparat. Ia berencana akan menindaklanjtui pengaduan yang masuk, dengan melayangkan surat kepada pemilik PT. BPR Prima Nadi.
H. Moh. Saleh (Suara NTB/bul)
“Diduga yang melakukan perbuatan adalah direktur yang ada di BPR Prima Nadi. Karena itu kita akan bersurat langsung kepada ownernya, agar dilakukan mediasi antara direktur dengan nasabah,” demikian dosen Fakultas Hukum Unram ini di Mataram, Senin (11/12) kemarin. Pengaduan lain yang diterima YPK Provinsi NTB dari nasabah ACC Finance, atas nama Batasari. Nasabah telah melayangkan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dilakukan media antara kedua belah pihak, namun mediasi tak menemukan titik temu. Nasabah kemudian melayangkan laporan kepada YPK Provinsi NTB. Sama seperti kasus yang pertama,
dalam hal ini, rencananya YPK Provinsi NTB yang akan ikut melaporkan pengaduan ini ke Polda NTB. “Persoalannya karena nasabah ini dirampas kendaraan miliknya oleh petugas yang mengaku dari ACC Finance,” jelasnya. Perampasan kendaraan tidak diperbolehkan dilakukan di tengah jalan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/ PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing tidak dapat mengambil kendaraan nasabah secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan nasabah. Dengan demikian, kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing, sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. “Yang berhak mencabut adalah keputusan pengadilan. Karena itu, persoalan ini juga akan kita laporkan ke Polda NTB,” demikian H. Saleh. (bul)
Pengepul Migor Limbah Diminta Tuntaskan Perizinan Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, bersama tim telah melacak aktivitas mengepul minyak goreng limbah/bekas yang dilakukan oleh CV. Lumintu Energi Persada. Perusahaan inipun diminta secepatnya mengantongi izin-izin operasional. CV. Lumintu EP diketahui adalah perusahaan luar daerah yang melakukan kegiatan mengepul minyak goreng limbah dari hotel dan restoran yang ada di provinsi ini. Belum lama ini, tim dikoordinatori Dinas Perdagangan Provinsi NTB cq, Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) telah turun langsung memantau aktivitas perusahaan yang berbasis di Seganteng, Mataram belum lama ini. Tim menindaklanjutinya dan meminta agar perusahaan memiliki izin operasional di NTB. “Maksud kita, kalau sudah ada izinnya lebih mudah diawasi. Sebab yang kita khawatirkan, ada minyak goreng limbah yang kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang usaha kecil,” demikian Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Selly Andayani melalui Kepala Bidang SPK, Ir. Haryono di ruang kerjanya, Senin (11/12) kemarin. Pada 17 November lalu, tim juga sudah menggelar rapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin-
tu (DPM-PTSP) Provinsi NTB. Dihadiri tim lengkap dari DPM-PTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Pol PP NTB, Dinas ESDM NTB, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan NTB, BPOM Mataram, Polda NTB, Bea Cukai Mataram, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rapat tersebut membahas permohonan/perizinan pengelolaan minyak goreng limbah. Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan CV. Lumintu mendapat dukungan. Perusahaan diminta menugaskan petugas khusus dan bertanda khusus, menyiapkan sarana dan prasana pengangkutan yang lebih memadai. Mulai dari sumber minyak sampai ke tempat pengolahan. CV. Lumintu tidak diperkenankan melakukan aktivitas penampungan minyak goreng limbah di kawasan padat penduduk dan diminta membuat kantor cabang resmi di NTB, menyertakan surat keterangan dari Kabupaten Sidoarjo terkait pengolahan limbah minyak goreng oleh perusahaan ini. “Dan izin-izinnya paling lambat sudah selesai pada bulan ini. Kalau ndak yang tidak bisa beraktifitas,” demikian Haryono. Pengawasan intens dilakukan, Haryono mengatakan perusahaan ini adalah satu-satunya yang menjadi pengepul
(Suara NTB/dok)
PENGAWASAN BARANG - Haryono (kanan) bersama Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Muhamad dan tim, saat melakukan pengawasan barang beredar baru-baru ini.
Produk Luar Marak
Pelaku Usaha dan Konsumen Dituntut Cerdas
Mataram (Suara NTB) Masyarakat sebagai konsumen, masih perlu mendapatkan edukasi secara massif. Baik edukasi secara mandiri, maupun edukasi oleh pemerintah daerah. Demikian juga kepada para pelaku usaha.
Haryono (Suara NTB/dok)
minyak goreng limbah hotel dan restoran, dan memiliki jaringan perusahaan mitra yang menjadi pemasok. Belakangan, pemerintah daerah mendapatkan laporan adanya peredaran minyak goreng bekas hotel dan restoran yang dijual kepada pedagang-pedagang kecil. Kekhawatiran pemerintah, jika makanan yang dikonsumsi dari proses penggorengan dari minyak goreng bekas, maka akan memicu kerawanan terhadap kesehatan masy-arakat. “Dampak luasnya, kalau masyarakat miskin yang sakit, bisa semakin memicu kemiskinan kalau tidak memiliki biaya yang cukup untuk berobat. Ini yang kita khawatirkan. Makanya sangat ketat dilakukan pengawasan,” demikian Haryono. (bul)
Menjadi konsumen cerdas dan menjadi pengusaha cerdas, adalah keharusan, di tengah maraknya produk-produk luar menyerbu pasar domestik. Hal ini menjadi penekanan, lantaran masih ditemukannya penjualan produk tak layak jual di supermarket dan retail modern. “Apalagi cukup banyak produk luar negeri yang masuk. Harus teliti,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si melalui Bidang Standarisasi dan Pengawasan Konsumen (SPK), Ir. Haryono. Dinas Perdagangan, bersama stakeholders telah beberapa kali melakukan pengawasan
langsung barang beredar di Pulau Lombok. Bersama tim gabungan, termasuk di dalamnya, Polda NTB, Pol PP Provinsi NTB, MUI NTB, BPOM Mataram, Bea Cukai dan yang terkait. Sasaran pengawasan adalah ritel dan supermarket. Belum lama ini pengawasan juga dilakukan di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Tim menjumpai adanya makanan kedaluwarsa yang dijajakan, kemasan produk yang rusak, kaleng yang penyok, ataupun produk-produk elektronik yang tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Produk makanan, minuman, pakaian dan elektronik
yang tidak jelas legalitasnya. Nampaknya ini barang tembakan,” kata Haryono. Beberapa alasan yang mengemuka, pegawai yang ditugaskan kurang teliti. Seharusnya, setiap hari pemeriksaan dilakukan terhadap produk-produk yang dijual. Dari temuan tersebut, tim memberikan peringatan, dan meminta kesepakatan tertulis yang ditandatangani pengusahanya, agar bersedia melakukan penarikan/retur produk-produk yang tidak layak jual dimaksud. Pemerintah terus melakukan pembinaan, dalam rangka meningkatan kesadaran para pengusahanya agar me-
ngutamakan perlindungan konsumen. Pengawasan akan dilakukan berulang-ulang, bila peringatan telah beberapa kali ditegaskan, lantas diabaikan, Haryono mengatakan, sanksinya jelas sudah diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Kepada dinas terkait yang ada di kabupaten/ kota, sekaligus diingatkan agar tetap melakukan pendampingan dan pembinaan. Untuk menjadi konsumen cerdas harus diberikan pemahaman tanpa henti kepada masyarakat. Teliti sebelum membeli, label, masa berlaku, izin-izin edar barang, dan komposisi produk. Dan memastikan produk yang dibeli telah berstandar nasional. “Jangan hanya mengejar harga murahnya. Teliti dan perhatikan agar tak menerima dampaknya,” demikian Haryono. (bul)
Uber Kantongi Izin Beroperasi Mataram (Suara NTB) Uber menjadi satu-satunya layanan transportasi umum berbasis daring/online yang telah mengantongi seluruh izin-izin operasional yang disyaratkan oleh pemerintah daerah. Dibawah badan hukum koperasi, Uber kini lebih leluasa. Hal ini ditegaskan Koordinator Uber untuk Wilayah NTB, Iwan P. Balukea kepada
Suara NTB di Mataram, Senin (12/11) kemarin. “Kami sudah ready melayani permintaan, menyambut konsumen menyambut dan merayakan tahun baru tahun 2018,” ujarnya. Izin-izin yang telah diterima lengkap itu dari Dinas Perhubungan perihal izin sewa khusus kendaraan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Koperasi. Izin yang diterima atas nama Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama. Koperasi ini termasuk yang pertama di NTB yang melaksanakan usaha jasa transportasi. Lalu seperti apa kesiapan armadanya? Iwan menyebut, ada 60 unit yang sangat siap melayani pesanan. Dari sekitar hampir 100 anggota. 60 armada ini sudah 50 persen diantaranya termasuk armada baru. Sisanya adalah kendaraan-kendaraan dengan usia relatif cukup baru, kelua-
(Suara NTB/dok)
ran tahun 2011 ke atas. “Uji KIR otomatis sudah pasti, karena kendaraannya rata-rata baru. Kita ikuti acuan dari pemerintah, sesuai PM 108 tahun 2017,” imbuhnya. Iwan P Balukea kembali menegaskan komitmennya, bahwa Uberlah di NTB yang paling taat terhadap aturan
pemerintah. Bahkan, sebelum Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan tentang taksi online, ketentuan-ketentuan tersebut menurutnya sudah dilaksanakan. Demikian juga soal pengajuan kuota armada yang boleh dioperasikan. Dinas Perhubungan Provinsi NTB diharapkan menetapkan jatah masing-masing pengusaha taksi, baik yang konvensional maupun online. Saat ini ada 200 armada roda empat berbagi jenis dan tipe yang telah didaftarkan untuk uji KIR. 200 unit ini adalah yang telah diseleksi kelaikan armadanya. Dari ratusan peminat yang ingin bergabung dengan uber. “Kami mengusulkan izin untuk operasional ratusan armada. Tetapi perkiraan kami pemerintah daerah akan memberikan izin untuk seratusan armada. Tergantung pemerintah saja,” demikian Iwan. (bul)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
Halaman 10
Hindari Sembarang Masuk Didominasi Guru Honorer PARA tenaga pendidik di lingkup pendidikan menengah setingkat SMA sederajat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) didominasi para tenaga honor. Guru-guru honorer ini jumlahnya 863 orang, sedangkan guru negeri hanya 773 orang. Hal ini disampaikan Kepala Unit Dikmen Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Saeful Islam. Ditemui di (Suara NTB/rus) kantornya, Senin (11/12) kemarSaeful Islam in, Saeful menuturkan, Dikbud Provinsi NTB sudah menyiapkan rekrutmen kembali tenaga honorer. Berdasarkan hasil rapat Sabtu lalu, sudah disepakati rencana perekrutran tenaga honorer daerah yang insentifnya nantinya dibayar dari APBD Provinsi NTB. Diketahui sebelumnya, honorer dari para guru di Lotim ada yang dibayar dari APBD Kabupaten. Diketahui se NTB dari keseluruhan jumlah guru honorer mencapai 7 ribu lebih. Ribuan guru honorer tampak akan terpental. Berapa jumlahnya di Kabupaten Lotim belum diketahui Kabid Dikmen PK-PLK. Menurutnya, pendaftaran guru honorer mulai pada tanggal 20 Desember sampai dengan 24 Desember mendatang. Penyerahan berkas mulai tanggal 20 sampai dengan 30 Desember. Verifikasi data 21 Desember sampai dengan tanggal 12 Januari. Tanggal 15 Januari berikutnya pengumuman administrasi kelulusan. Rekrutmen tenaga guru ini digelar juga tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari. Perekrutan kembali para guru honorer yang nantinya gaji bulanannya dibayar Provinsi NTB ini tidak menggunakan sistem jatah tiap kabupaten. Semua diberikan kesempatan untuk melamar. “Tidak pakai jatah, semua dari kalangan umum juga dipersilakan melamar,” ucapnya. Saat ini, lanjutnya pihak Dikmen PK PLK, unit Dikbud yang berkantor di Lotim ini sedang mendata detail tingkat kebutuhan. Berapa kebuutuhan Lotim masih dilakukan pendataan. Semua guru honorer yang ada saat ini dberikan kesempatan. Ada pembobotan nilai dilihat dari lama masa kerja di tingkat satuan pendidikan tempatnya mengajar. Semakin lama semakin besar nilainya dan berpeluang besar untuk lulus sebagai honorer daerah. Adapun syarat menjadi calon guru ini katanya harus punya sertifikat pendidik. Guru S1 yang sudah punya akta IV juga masih diperbolehkan melamar. Selain guru, Dikbud juga membuka honorer bagi tenaga Tata Usaha. Tenaga TU ini akan ditempatkan di masing-masing satuan pendidikan yang membutuhkan. Jumlahnya belum dipastikan dan sesuai kebutuhan sekolah. Adapun syarat untuk diterima sebagai tenaga kependidikan ini setidaknya sudah lulus SMA sederajat. Tenaga kependidikan yang direkrut untuk mengurus barang dan keuangan. (rus)
Sekolah Perketat Aturan Penjemputan Siswa Mataram (Suara NTB) SDN 7 Mataram membuat aturan khusus terhadap tata cara penjemputan anak di sekolah. Langkah yang dilakukan tersebut tidak lain bertujuan untuk membuat siswa, orangtua, dan sekolah merasa lebih aman dan nyaman setiap kali siswa pulang sekolah. Kepala SDN 7 Mataram, Hj. Baiq Zohri Uyuni mengatakan, latar belakang dibuatnya aturan tersebut, karena belakangan terakhir ini banyak para orang tua dan keluarga datang menjemput menggunakan pakaian yang kurang sopan. Tidak sedikit dari mereka memakai celana pendek, terutama para ibu-ibu. Hal tersebut memberi kesan tidak sopan. Padahal mereka berada di lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan pihak sekolah bertujuan untuk melahirkan kondisi tertib, aman dan nyaman di sekolah. Bagi pihak sekolah, cara yang dilakukan tersebut merupakan langkah yang dinilainya paling tepat menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan bersama. Misalnya, seperti terjadinya penculikan anak dan sejenisnya. Dengan dasar ini juga pihaknya membuat aturan yang cukup ketat
Gali Potensi Anak Lewat Ekskul Mataram (Suara NTB) SMPN 20 Mataram menyempurnakan ekstrakurikuler (ekskul) yang ada di sekolah. Cara ini dilakukan, karena tidak semua siswa memiliki kelebihan pada segi akademis. “Ekskul itu awal dari pengembangan diri anak itu , menggali potensi anak-anak, sebab tidak semua anak dari segi akademis saja mereka bisa,” ujar Kepala SMPN 20 Mataram, Dra.
Bertambah, SMP Sederajat di Mataram Daftar UNBK Mataram (Suara NTB) – Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 jenjang SMP sederajat di Kota Mataram dipastikan bertambah. Saat ini sudah ada 22 SMP sederajat, baik negeri dan swasta yang mendaftar untuk mengikuti UNBK. Pada UNBK 2017 hanya 13 sekolah yang melaksanakan UNBK. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Senin (11/12). Ia merincikan, 22 SMP sederajat itu terdiri dari delapan SMP negeri dan enam SMP swasta. Selain itu, ada tiga MTs Negeri dan lima MTs swasta akan mengikuti UNBK pada 2018. “Nanti sekolahsekolah itu akan kita usulkan ke provinsi sebagai penyelenggara UNBK,” ujar Sidik. Diakuinya pada UNBK tahun mendatang terjadi peningkatan jumlah peserta. Beberapa sekolah yang pertama kali mengikuti UNBK nanti antara lain SMPN 13 Mataram, SMP Tunas Daud, dan beberapa sekolah lainnya.
Draf Perekrutan Guru Honorer Dirapikan Mataram (Suara NTB) Rencana perekrutan guru honorer direncanakan dilaksanakan pada minggu ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang menyempurnakan draf aturan dari perekrutan guru honorer itu. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi Senin (11/12). Ia mengatakan dalam minggu ini akan dimulai proses perekrutan guru honorer. “Sedang kami sempurnakan drafnya. minggu ini, sedang saya rapikan dahulu,” ujar Aidy menjawab Suara NTB. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji memastikan tetap melaksanakan seleksi dalam proses perekrutan guru honorer. Namun tetap memberikan bobot penilaian berbeda bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi. Pihaknya sudah mulai membahas teknis perekrutan, berkaitan dengan persyaratan, pengumuman, dan teknis mengumumkan. “Supaya betul-betul ada keterbukaan, termasuk syarat apa yang mesti dipenuhi,” katanya. Suruji menegaskan, perekrutan guru honorer ini menggunakan proses seleksi, agar hasil yang diperoleh nanti bisa adil. Sementara bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi akan diberikan tambahan bobot penilaian. Dicontohkannya, bagi yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun mendapat bobot 10, atau bagi yang mengabdi lebih dari 10 tahun mendapat bobot 20. (ron)
pada kelangsungan proses penjemputan siswa. Jika tidak ketat, tentu banyak orang yang sembarangan masuk ke dalam lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, berdasarkan pengalaman ada orang tua atau bahkan pihak luar keluar masuk dengan sembarangan. Hal ini juga salah satu faktor yang membuat pihaknya risih. “Ini yang melatari terkait batasanbatasan memasuki lingkungan sekolah. Dalam hal ini, pihaknya hanya memberikan para orang tua menunggu di depan gerbang sekolah,” ujarnya. Begitupun dengan, batasan cara menggunakan pakaian oleh para orangtua atau yang menjemput siswa juga memiliki aturan. Di antaranya dalam hal ini, pihaknya mengingatkan kepada para orang tua atau orang yang menjemput siswa tetap menggunakan pakaian layak. Aturanaturan tersebut dibuat demi kebaikan siswa dan warga sekolah. (dys)
(Suara NTB/dok)
H. Lalu Mohammad Sidik Sebagai upaya mendukung pelaksanaan UNBK itu, ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke beberapa sekolah. Sidik mengatakan, paket berupa 20 unit bantuan komputer dari satu server diberikan kepada SMPN 19 Mataram, SMPN 12 Mataram dan SMPN 7 Mataram. “Memang kemarin ada bantuan dari pusat, untuk beberapa sekolah yang melaksanakan UNBK, tapi masih terbatas pada beberapa sekolah saja,” katanya. Terkait dengan persiapan simulasi UNBK, Sidik menerangkan
sekolah biasanya akan melaksanakannya secara mandiri melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan akan tetap memantau. Mantan Kepala SMPN 15 Mataram ini berharap pelaksanaan UNBK nanti bisa berjalan lancar, apalagi ada beberapa sekolah yang pertama kali melaksanakan UNBK. Nantiya pihaknya akan memanggil sekolah untuk diberikan penguatan terkait UNBK. Sebelumnya, pihaknya tidak bisa memaksakan semua sekolah bisa melaksanakan UNBK, karena sangat bergantung dari kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing sekolah. Ia mengakui, sekolah memang sangat kesulitan dalam menyiapkan sarana dan prasarana UNBK. Jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurutnya tidak bisa dilakukan. Jika mekanisme meminjam laptop milik siswa atau guru, hal itu bisa dilakukan. Namun perangkat yang cukup mahal yang disiapkan yaitu server. Belum lagi sejumlah sekolah masih kekurangan ruangan untuk laboratorium komputer. (ron)
Ida Ayu Putu Armyani belum lama ini.. Diakuinya, belakangan ini ekskul sangat digiatkan sekolah. Pihaknya melihat potensi yang dimiliki siswa, kemudian dicarikan guru atau pelatih dari luar sekolah yang bisa membimbing siswa. “Kami lihat anak berpotensi bagus di tari, kami cari guru tari, kami lihat perkembangan anak-anak, sehingga anak-anak bisa menyalurkan bakatnya di sekolah,” kata Ida Ayu. Pihaknya melatih anak-anak dengan pelatih ekskul yang tepat. Dengan berbagai ekskul itu, menurutnya akan membentuk karakter kepribadian anak-anak. Hobi mereka akan tersalurkan. Potensi itulah yang dilihat olehnya, sehingga ekskul ini akan digiatkan lagi. Apalagi lahan yang ada di sekolah cukup luas, dan bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan berbagai kegiatan ekskul. “Lahan di sekolah cukup luas yang bisa dimanfaatkan para siswa. Ekskul itu bisa membentuk karaker kepribadian anak-anak, tersalurkan semua hobi anak-anak, saya lihat di sini ada potensi untuk itu,” katanya. Selain ekskul, kedisiplinan dan ketertiban diperkuat pihaknya. Ayu mencontohkan, ketika pagi hari pihaknya menyambut siswa di depan gerbang sekolah. Tindakan seperti itu menurutnya sudah membuat para siswa tersenyum, dan memberikan kesan bahwa mereka memiliki harapan. Orang tua yang mengantar juga merasa lebih percaya terhadap sekolah. Kebersihan sekolah juga menjadi perhatian pihaknya juga, setiap hari Sabtu bersama dengan pegawai tata usaha membersihkan lingkungan sekolah. “Supaya lebih bersih, tertib, anak-anak bisa lebih kerasan. Kita membuat kondisi sekolah seperti taman, supaya jangan anak-anak itu takut, supaya anak-anak senang di sekolah, ketika senang, kita sungguhsungguh melaksanakan semua tugas dengan baik,” ujarnya. (ron)
(Suara NTB/ham)
RAKIT - Memperkenalkan anak pada teknologi perlu terus dilakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Termasuk, anak diberikan kesempatan merakit atau memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti yang dilakukan salah satu murid SD di Praya Tengah Lombok Tengah ini sedang merakit mobil Tamiya sesuai dengan model atau kecepatan yang diinginkan.
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
Atlet Taekwondo NTB yang Berprestasi di PON Cabang olahraga taekwondo sejauh ini memang belum banyak memberikan kontribusi medali untuk NTB di ajang multi event nasional. Namun, lewat Irwan Wahyudi Saputra, cabor taekwondo ternyata mampu mencatatkan sejarah baru di level nasional. Itu terjadi setelah Irwan sukses mempersembahkan medali perunggu untuk NTB di PON 2016. DENGAN prestasi tersebut, atlet kelahiran Sumbawa, 14 Oktober 1991 ini menjadi atlet taekwondo NTB pertama yang sukses berprestasi di PON. Meskipun, kala itu ia hanya menyumbang medali perunggu. Lantas, bagaimanakah kisah perjalanan Irwan dalam meraih prestasi di multi event nasional ini? Irwan mengisahkan, perjalanan karirnya sebagai atlet taekwondo tergolong unik. Dia mengawali karirnya sebagai atlet taekwondo bukan melalui pelatih taekwondo NTB. Justru dia mengenal olahraga tersebut sejak menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Swasta di Malang, Jawa Timur (Jatim) tujuh tahun yang lalu. Ia mulai belajar taekwondo tepatnya saat menginjak semester dua. Kala itu, Irwan resmi bergabung dengan atlet taekwondo yang dibina lewat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Kampusnya di Malang. Dari situlah, Irwan mendalami olahraga asal Korea itu. Keinginan Irwan menjadi atlet taekwondo waktu itu diakui cukup nekad. Pasalnya, ayahnya, H. Safrudin S.Pd dan Ibunya, Hj. Hayati tidak mendukung keinginannya untuk menjadi atlet taekwondo. “Orang tua saya melarang saya jadi atlet beladiri, karena takut saya ikut tawuran,” ucapnya sembari mengenang nasehat orang tuanya. Namun karena berada jauh dari orang tua. Irwan pun memilih untuk mencoba ikut latihan taekwondo di kampusnya. Selain hobi dengan olahraga tersebut, Irwan belajar beladiri taekwondo karena termotivasi dengan penghargaan yang disediakan pihak kampusnya. Maklum, kampus tempat kuliahnya selalu memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga. Demi mengejar penghargaan tersebut, Irwan pun sangat serius mengikuti pelatihan taekwondo di UKM kampusnya. Meskipun saat itu dia juga memiliki kemampuan dalam hal dance hip-hop, namun dia memilih fokus latihan taekwondo. “Saya dulu sudah sering tampil dance hiphop di Kampus, namun karena tidak ada reward dari kampus, saya memilih fokus jadi atlet. Soalnya kalau juara dapat penghargaan berupa beasiswa. Lumayan bisa untuk nambah bayar kuliah,” ujarnya. Kemudian, dua bulan berlatih taekwondo di UKM, Irwan sudah mulai ikut kejuaraan taekwondo antar ranting. Di kejuaraan pertamanya Irwan langsung meraih medali emas di kelas tarung. Dari prestasi tersebut, Irwan dipercaya memiliki kampusnya mengikuti Kejurnas antarmahasiswa di tahun 2011. Hasilnya Irwan berhasil medali perunggu. “Saya dikalahkan atlet Pelatnas di semifinal,” kenangnya. Bagi Irwan, kekalahannya dari atlet Pelatnas
diibaratkan sebuah pukulan yang memalukan. Untuk itu, Irwan kembali berlatih lebih keras lagi guna mengikuti kejuaraan selanjutnya. Setahun berlatih di UKM-nya Irwan ditarik oleh Pengcab TI Malang untuk menjalani pemusatan latihan persiapan Porprov Jatim tahun 2013. Dan ia sukses meraih medali emas. Sukses di Porprov Jatim, Irwan ditarik oleh Pencab TI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memperkuat KSB di Porprov NTB 2014. Hasilnya, Irwan berhasil mendulang medali emas. Di Porprov NTB, Irwan sempat dikatakan atlet bayaran karena memang dia tidak latihan di NTB Prestasi di Porprov NTB tahun 2014 itulah yang akhirnya membuat Irwan ditarik oleh TI NTB untuk mewakili NTB di Pra-PON 2015. Hasilnya, Irwan berhasil meraih tiket PON dengan meraih medali perak. Namun demikian, di PON 2016, Irwan hanya mampu meraih medali perunggu setelah dikalahkan atlet tuan rumah Jabar di babak semifinal. Meski gagal di PON, Irwan juga berhasil meraih medali emas Kejuaraan Taekwondo Tingkat Asia di Bandung tahun 2017. Anak kedua dari tiga bersaudara ini masih akan tetap dipercaya mewakili NTB di PON 2020. Sehingga saat ini, dia masuk dalam Pelatda Mayung KONI NTB persiapan mengikuti PON 2020. Irwan bertekad untuk mempersembahkan medali emas bagi NTB di ajang multi event tingkat nasional itu. (fan/*)
Mataram (Suara NTB) Pengurus KONI NTB menggelar rapat internal di Sekretariat KONI NTB, Senin (11/12) kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi SH itu membahas terkait juklak- juknis Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Pada rapat itu, peserta rapat menginginkan Porprov NTB sebagai ajang seleksi atlet yang dipersiapkan membela NTB di event nasional hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Untuk itu mereka menolak atlet luar NTB ambil bagian di event itu. “Kita (KONI NTB-red) tidak akan menerima atlet luar NTB bertanding di Porprov,” ucap Suhaimi. Selain menolak atlet luar NTB bertanding di multi event regional NTB itu. Para peserta rapat juga mengerucutkan terkait aturan mutasi atlet. Menurut Suhaimi, mutasi atlet bisa dilakukan empat tahun sebelum Porprov NTB. Selain itu harus melalui verifikasi tim keabsahan. Pernyataan Suhaimi tersebut mendapat reaksi dari peserta lainnya, seperti Anggota Binpres KONI NTB, Hari Gunawan mengusulkan mutasi atlet diperlonggar lagi. “Sebaiknya aturan mutasi atlet dapat dilakukan
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443
V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
HILANG BPKB R4 DR928AB WILLY UNIVERSAL JEEP NOKA/ NOSIN:KDIP-87FO13527/ J000-13527 AN.MASTAR HILANG DISEKITAR SELAGALAS KOTA MATARAM HILANG STNK R2 SUZUKI DR2069CK NOKA/NOSIN:MH8B641CA9J-313336/G420ID-374098 AN. UMAR DHANI,SH HILANG DSKTR JL.LANGKO MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR3998BN NOKA/MOSIN: MH1JB911X9K824013/ JB91E-1821214 SN. SRI SUSANTY HILANG DSKTR PERJALANAN DARI SUMBAWA KE KOTA BIMA
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
cabang di kabupaten/kota di NTB. “Cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB harus memiliki minimal lima Pengcab di kabupaten/kota,” tegas Suhaimi. (fan)
HILANG
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
RUPA - RUPA
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
enam bulan sebelum pelaksanaan Porprov NTB. Alasannya karena juklak- juknis Porprov NTB 2018 masih digodog pihak KONI NTB, sementara Porprov NTB akan di gelar kurang dari setahun,” jelasnya. Soal mutasi atlet tampaknya belum ada keputusan final, akibatnya peserta rapat masih melakukan klinis lagi. Dalam hal ini aturan mutasi atlet masih akan dikoordinasikan pihak KONI NTB dengan pengurus cabor. Selanjutnya, rapat tersebut juga membahas persyaratan cabor yang dipertandingan di Porprov NTB. Para peserta rapat menyepakati bahwa cabor-cabor yang dapat dipertandingkan di Porprov NTB minimal harus memiliki sedikitnya lima pengurus
SALON
(Suara NTB/ist)
SALON
KONI Tolak Atlet Luar Ikut Porprov NTB
RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
HILANG STNK R2 DR2468DJ NOKA/NOSIM: MH35TP0065K646671/STP-863025 AN. SAMSUK HADI HLG DSKTR KOTA MATARAM
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Selasa, 12 Desember 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 12 Desember 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
Selasa, 12 Desember 2017
SUARA NTB
Halaman 14
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 12 Desember 2017
Halaman 15
Difteri, Momentum ”Back to Nature” Oleh : dr. Hj Fathul Djannah, Sp.PA (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram) BANYAK cerita yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Aku tertegun sejenak membaca sebuah cerita dari seorang ibu, berasal dari Depok yang ditulis tanggal 8 Desember 2017. Bernama Danistya Lusi, dengan pengalaman pribadi serta adiknya yang terkena difteri pada saat usia 5 dan 3 tahun. Masih terbayang kejadian ketika ibunda kami memaksa kami untuk makan, sebelum nasi disuapkan kami sudah menangis, ketika buliran nasi menyentuh kerongkongan terasa sangat sakit. Kami tidak dirawat di rumah sakit karena tidak punya uang. Kami hanya minum obat yang diberikan waktu itu tahun 1971, mungkin belum ada vaksinasi difteri seperti saat ini. Sekarang “kejadian luar biasa” sedang ber-
langsung. Apakah sebabnya? Bukannya vaksinasi DPT difasilitasi negara, mudah dan gratis. Kenapa harus ada penolakan. Kata Ibu Danitya dengan penuh tanya. Difteri merupakan penyakit menular akibat kuman Corynebacterium Diptheriae kembali mewabah. Kementerian Kesehatan sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena penyakit mematikan yang ini telah memakan puluhan korban jiwa setidaknya di 20 provinsi. Kondisi ini mengkhawatirkan karena ditengarai penyebabnya adalah keengganan orangtua memberikan imunisasi pada anaknya. Sebenarnya difteri merupakan penyakit lama. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sejak tahun 1990-an, kasus difteri di Indonesia ini sudah hampir tidak ada dan baru muncul lagi pada tahun 2009.
Difteri adalah infeksi menular. Penyebaran bakteri ini dapat terjadi dengan mudah, terutama bagi orang yang tidak mendapatkan vaksin difteri. Ada sejumlah cara penularan yang perlu diwaspadai, seperti terhirup percikan ludah penderita di udara saat penderita bersin atau batuk. Ini merupakan cara penularan difteri yang paling umum, Selain itu adalah barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, contohnya mainan atau handuk dan dapat juga karena sentuhan langsung pada luka borok (ulkus) akibat difteri di kulit penderita. Gejala yang muncul bila kita terkena difteri adalah batuk, demam dan menggigil yang tidak begitu tinggi 38ºC, sakit waktu menelan, perasaan tidak nyaman, suara menjadi serak, hidung berlendir. Selanjutnya dapat memberikan gejala sep-
erti munculnya pseudomembran atau selaput yang berwarna putih keabu-abuan yang mudah berdarah jika dilepaskan pada amandel dan tenggorokan. Hali ini disebabkan karena bakteri difteri akan menghasilkan racun yang akan membunuh sel-sel sehat dalam tenggorokan, sehingga akhirnya menjadi sel mati. Sel-sel yang mati inilah yang akan membentuk membran (lapisan tipis) abu-abu pada tenggorokan. Gejala yang lain adalah masalah pernapasan dan kesulitan menelan, pembengkakan pada kelenjar getah bening leher dan jaringan lunak leher yang disebut “bullneck”, gangguan penglihatan, bicara yang melantur, kulit pucat, berkeringat dan jantung berdebar. Dalam kasus yang sudah lanjut, infeksi dapat menyebar ke organ tubuh lain seperti jantung dan sistem saraf. Infeksi ku-
Rampok Motor di Mataram Ditembak Mataram (Suara NTB) Polda NTB menembak perampok sepeda motor berinisial ST (21), Senin (11/12) petang sekitar pukul 18.30 Wita. ST diduga merampas motor korbannya dengan ancaman memukul korban. Pelaku ST ditangkap saat sedang mabuk-mabukan di Karang Medain, Mataram Barat, Kota Mataram. ‘’Dia saat penangkapan diduga sedang nyabu. Dia melawan sehingga ditembak untuk melumpuhkan,” ungkap Kanit Resmob Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Iptu Akmal Novian Reza ditemui di RS Bhayangkara Mataram. Dia menambahkan, tim di lapangan sudah menembakkan tiga peluru peringatan. Tetapi pelaku tetap melawan dan
hendak melarikan diri lalu mendapat hadiah timah panas di betis kanannya. Pelaku ST diduga merampas sepeda motor DR 6627 CP milik korban Ahmad, Kamis (7/12) lalu di Jalan Caturwarga, Mataram Barat, Selaparang, Mataram sekitar pukul 09.00 Wita. Modusnya, kata Akmal, pelaku meminta korban untuk mengantarkannya ke sebuah warung. Mereka bertemu di sebuah warnet di dekat RS Islam Mataram sebab samasama sedang main internet. Korban pun memenuhi permintaan pelaku tanpa menaruh curiga. Tetapi sesampainya di Jalan Arif Rahman Hakim Karang Bedil, Mataram Timur, Mataram pelaku melancarkan aksinya. ‘’Dia mengancam memukul kor-
Pemprov Tak Ingin Pembangunan Mandalika Amburadul Seperti Senggigi Dari Hal. 1 Tentu tidak,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si ketika dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (12/12) siang. Untuk mengendalikan pembangunan supaya tidak serampangan di kawasan Mandalika, kata Gita, maka dilakukan pengaturan lewat perizinan. Seperti arahan Presiden Jokowi saat meresmikan beroperasinya KEK Mandalika pada Oktober lalu, kata Gita, Pemda dan ITDC diminta menghijaukan kawasan tersebut. Artinya, kata Komisaris PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan tersebut, daerah pendukung atau penyangga KEK Mandalika tidak boleh lagi ada aktivitas pembangunan di sana. Menurutnya,
hal itu sudah diatur dalam regulasi. ‘’Maknanya pengaturan ini supaya terjadi harmoni pemanfaatan ruang di dalam kawasan dan luar kawasan. Kita ingin berusaha ini sustainable,’’ jelasnya. Gita menyatakan, pengusaha atau investor di luar kawasan memang banyak yang mengajukan izin mendirikan bangunan. Bahkan, banyak juga yang tidak mengantongi izin tetapi sudah melakukan pembangunan. Menurutnya, hal ini perlu ditertibkan oleh Pemda Loteng. ‘’Sekarang kita ingin punya kawasan unggulan apa ndak. Kan kita ingin (punya kawasan unggulan). Nah, kalau kita ingin maka diatur,” tandas mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini. (nas)
Siapkan Karpet Merah Dari Hal. 1 Itulah yang menjadi daya tarik, menambah minat investor untuk datang,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (12/12) siang. Gita menjelaskan, kunjungan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ke Qatar menemui Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani di Istana Amir di Doha, tujuannya untuk menawarkan investasi di KEK Mandalika. Hal ini untuk menindaklanjuti pembicaraan antara Presiden Jokowi dengan Emir Qatar saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu yang tertarik berinvestasi di KEK Mandalika. ‘’Emir Qatar dengan Pak Presiden kan sudah bertemu. Kemudian Presiden menyampaikan pada tanggal 20 Oktober lalu. Itulah yang dikejar oleh Pak Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman) yang ditugaskan oleh Pak Jokowi bersama ITDC dan Gubernur NTB mengejar itu,’’ jelas Gita. Komisaris PT. ITDC ini mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 200 hektare di KEK Mandalika untuk investor dari Qatar. Setelah pertemuan antara Emir Qatar dengan gubernur, lanjut Gita, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan tim investasi dari Qatar. Sejauh ini pihaknya belum
mengetahui rencana investasi dari investor Qatar tersebut. Setelah Tim Investasi dari Qatar datang ke Mandalika barulah akan diketahui apa rencana investasi mereka, konsep pembangunan dan lainnya. Gita menambahkan, pascadiresmikan beroperasinya KEK Mandalika oleh Presiden Jokowi beberapa bulan lalu, kawasan tersebut sudah bisa dijual kepada investor yang tertarik membangun fasilitas pariwisata. Bahkan, KEK Mandalika sudah memiliki pengelola, fasilitas dasar dan fasilitas perizinan sudah tersedia. ‘’KEK itu diresmikan karena infrastrukturnya dari kawasan sampai bandara sudah ada. Kemudian dalam kawasan sendiri infrastruktur dasar sudah ada, ada pengelola, ada fasilitas perizinan,’’ ujarnya. Dengan modal awal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 250 miliar, kata Gita, pembangunan infrastruktur dasar terus dilakukan di dalam kawasan bersama mitra yang lain. Mengenai total investasi dari investor Qatar, Gita mengaku belum mengetahuinya. “Qatar berapa total investasinya belum tahu kita. Apapun namanya kita sudah siapkan lahannya di bagian timur Mandalika,” tandasnya. (nas)
Dari Hal. 1 “Insya Allah tuntas, kita optimis. Sekarang tinggal 300 ribu lebih. Insya Allah dalam dua minggu ini akan terkejar,” kata Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (12/12) siang. Meski tak memegang datanya secara rinci, namun Ashari mengatakan Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobar) merupakan dua kabupaten yang paling banyak warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. Penyebabnya, kata mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini lebih kepada persoalan demografi kedua wilayah tersebut. Ia mengatakan Lotim dan Lobar merupakan dua kabupaten yang paling luas wilayahnya. Meski demikian, Ashari menyatakan perekaman E-KTP pada dua kabupaten tersebut dan kabupaten/kota lainnya di NTB akan segera tuntas sebelum batas waktu yang ada.
Kasus K2 Dompu, Banding BKN Denpasar Ditolak Sumiadin, S.Kom., Kurniawati Rahman, S.Pd., Yuyun Armi Susanti, S.Pd., Nurfinah, S.Pd., dan Hayatun Toibah. Putusan dijatuhkan tanggal 20 November lalu dengan nomor perkara banding 167/B/2017 dan dikeluarkan tanggal 20 November. Anggota tim kuasa hukum 8 CPNS K2 Dompu itu, Yan Mangandar, SH membenarkan telah menerima putusan PTTUN Surabaya. Menurutnya, putusan tersebut menguatkan putusan yang dikeluarkan PTUN Mataram. “Penggugat Abubakar dkk. begitu sangat senang mendapatkan kepastian putusan perkara di tingkat banding. Karena dari kemarin kami hanya mendapatkan informasi dari internet melalui situs SIPP PT.TUN Surabaya bahwa putusan banding memenangkan kami,” kata Yan Mangandar. Harapannya dengan keluarnya putusan itu, Bupati Dompu, BKN Pusat dan BKN Regional Denpasar selaku pihak tergugat, tidak melakukan upaya hukum berupa kasasi. Sebab menurut dia, pertimbangan hukum PTUN Mataram dan PTTUN Surabaya sangat sesuai fakta dan bukti yang ada. Selain itu, dianggap
memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya diharapkan juga, pihak tergugat membatalkan atau mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pembatalan SK CPNS dan NIP terhadap para penggugat, termasuk yang 134 orang. Jika BKN dalam perkara ini tetap ngotot melakukan upaya hukum kasasi, maka kesimpulan dia, ada ego di instansi tersebut. Sebab perkara tersebut akan terus berlarut-larut karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini akan berdampak pada nasib 134 CPNS khususnya dan kondisivitas Kabupten Dompu umumnya. Sebab Bupati Dompu akan tersandera dengan status tersangka. Terlebih sampai sejauh ini penanganan kasus itu belum ditemukan mensrea atau unsur perbuatan melawan hukum. Terkatung katungnya permasalahan CPNS K2 dampak buruk juga dirasakan 256 dari total 390 honorer yang sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS. Sementara pernyataan kasasi diketahui batasnya 14 hari dihitung sejak para pihak menerima pemberitahuan. “Memori kasasi 14 hari sejak pernyataan dan waktu sampai keluarnya putusan kasasi sangat lama, bisa sampai satu tahun lebih,” pungkasnya. (ars)
“Saya optimis bisa mencapai 100 persen (perekaman) Desember ini. Sekarang sampai malam dilakukan perekaman di semua kabupaten termasuk Lombok Timur kemarin,” ujarnya. Jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 3.805.902 orang. Sebelumnya, berdasarkan data DPMPD Dukcapil NTB sampai dengan Agustus lalu, jumlah warga yang melakukan perekaman sebanyak 3.232.864 orang atau 84,94 persen. Artinya, masih ada 573.038 orang warga NTB yang wajib KTP belum melakukan perekaman. Dengan rincian, Kota Mataram 12.171 orang, Lombok Barat 95.596 orang, Lombok Utara 11.464 orang, Lombok Tengah 124.629 orang dan Lombok Timur 161.177 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 4.110 orang, Sumbawa 90.222 orang, Dompu 3.924 orang, Kabupaten Bima 57.510 orang dan Kota Bima 12.235 orang. Dari data wajib KTP sampai
Selanjutnya menteri mengeluarkan Permensos baru ditetapkan rumah tangga miskin dalam BDT. Dengan adanya validasi data ini maka kemungkinan akan menurun angka kemiskinan di NTB, 2018 nanti kita lihat,” katanya. Ketika ditanya berapa persen penurunan angka kemiskinan di NTB pada 2018 mendatang sesuai hasil verifikasi dan validasi data? Subhan mengatakan, hasil pastinya akan terlibat tahun depan. Namun, melalui program yang dilakukan tahun ini, ia yakin akan terjadi penurunan yang signifikan. “Insya Allah dengan berbagai macam program tepat sasaran, pendataan yang valid, insya Allah angka kemiskinan di NTB akan turun secara signifikan,’ ucapnya. Sebelumnya, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah tersebut. Dari 63.217 jiwa masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015, sekarang tersisa
dapat dilakukan sendiri seperti membiasakan mencuci tangan agar segala penyakit dapat dicegah dari benda-benda terpapar yang kita sentuh, konsumsi nutrisi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Orang bijak berkata, selalu ada hikmah dibalik sebuah peristiwa atau musibah. Difteri telah menjadi berita yang menakutkan dan ada di sekitar kita. Momentum KLB ini adalah “peluang” disatu sisi bagi siapapun yang mampu mengedukasi dan menawarkan semua hal yang terkait anti tesis dari gaya hidup serba instans. Artinya siapapun, apapun yang menawarkan life style atau gaya hidup yang sehat akan menjadi trend yang akan menjadi berkah bagi orang orang yang cerdas dan berpikir. Back To Nature. (*)
sebanyak 4.483 jiwa atau 1.586 KK atau 3,32 persen. Hasil verifikasi dan validasi data ini sudah diserahkan ke Kemensos. Verifikasi dan validasi data dilakukan sesuai dengan 14 indikator kemiskinan. Bahkan, Pemda KSB menggunakan 16 indikator kemiskinan. Wakil Bupati KSB, Fus Syaifuddin, ST belum lama ini memaparkan bahwa delapan kecamatan yang ada rata-rata terjadi penurunan angka kemiskinan. Misalnya, Kecamatan Taliwang, dalam BDT angka kemiskinan sebesar 21.956 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, angka kemiskinan di Kecamatan Taliwang tersisa tinggal 1.525 jiwa/ 546 KK atau 2,93 persen. Kemudian Kecamatan Brang Ene, dalam BDT angka kemiskinan sebesar 3.562 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, angka kemiskinan tersisa 566 jiwa / 188 KK atau 9,06 persen. Kecamatan Brang Rea, dalam BDT angka kemiskinan sebesar 9.126 jiwa. Setelah verifikasi dan validasi data, angka kemiskinan tersi-
Agustus 2017 sebanyak 3.805.902 jiwa, baru 2.991.692 jiwa atau 78,61 persen yang sudah cetak E-KTP. Sementara sisanya sebanyak 814.210 jiwa atau 21,39 persen belum dilakukan pencetakan E-KTP. Dengan rincian, Kota Mataram 17.999 jiwa, Lombok Barat 90.482 jiwa, Lombok Utara 11.546 jiwa, Lombok Tengah 197.031 jiwa, Lombok Timur 262.198 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 7.588 jiwa, Sumbawa 117.921 jiwa, Dompu 33.546 jiwa, Bima 61.165 jiwa dan Kota Bima 14.734 jiwa. Mengenai keluhan warga yang sudah melakukan perekaman namun tak kunjung menerima E-KTP, Ashari mengatakan hal itu bersifat kasuistis. Kemungkinan masyarakat yang belum menerima E-KTP hingga satu tahun sejak melkaukan perekaman tidak aktif mengurusnya. “Mungkin dia tak pernah ngurus. Kalau direkam langsung ke pusat untuk penerbitan NIK. Kemudian dicetak di sini,” terangnya. (nas)
Proyek Dermaga Apung Kuta Diduga Bermasalah Dari Hal. 1 dikerjakan PT. Cipta Cahaya Aqillah, Pengawas CV. Bina Inti Rancang. Kontrak pekerjaan sesuai nomor 174/027/hub/2017, dimulai tanggal 14 Agustus 2017. Jangka waktu pekerjaan 105 hari. Dengan demikian, proyek harus tuntas akhir November 2017 sesuai kontrak. Tertera di ujung bawah papan nama tertulis, “Proyek Ini Dalam pengawasan TP4D Kejaksaan Negeri Praya”. Ketua TP4D Kejari Praya, Feby Rudy Purnomo, SH menjelaskan, pihaknya melakukan pendampingan proyek tersebut. Dihitungnya dari waktu pelaksanaan, kontrak proyek dipastikan sudah habis. ‘’Kontraknya sudah habis dan saya lihat belum jadi,’’ ujarnya. Tanda-tanda proyek itu akan bermasalah sudah dicermatinya. Bahkan pihaknya sempat merekomendasikan rekanan pelaksana, kontraknya diputus. Indikasi akan bermasalah itu pun kini terbukti, karena proyek masih berupa tiang pancang.
Selanjutnya, selaku pendamping kegiatan, Feby yang juga Kasi Intel Kejari Lombok Tengah akan menunggu itikad baik dari rekanan untuk menuntaskan pekerjaannya. Kalau pun dilanjutkan, menurut Feby, rekanan harus didenda, ditaksir Rp 4 juta per hari sampai proyek tuntas. Membahas ini, sebenarnya ada upaya pihaknya menghubungi PPK dari Dinas Perhubungan Lombok Tengah, namun dia mengaku kesulitan menghubungi. ‘’Orangnya sulit sekali dihubungi. Makanya, kita nanti akan kaji seperti apa langkah berikutnya dengan kondisi proyek yang belum jadi ini,’’ tandasnya. Apakah ada rencana dialihkan kebijakan pendampingan menjadi penindakan? Dijawabnya, untuk proyek ini belum mengarah ke penindakan karena dianggap belum tuntas dikerjakan. Apalagi belum dilakukan serah terima antara rekanan dengan pihak Dinas Perhubungan. Lagi pula menurutnya, lang-
kah penindakan belum bisa dilakukan sebelum ada rekomendasi dari Inspektorat. Jika memang Inspektorat turun, kemudian menemukan ada indikasi masalah, bisa saja ditindaklanjutinya ke penegakan hukum.’’Tapi kami tidak ingin ada tumpang tindih kewenangan. Kami tunggu Inspektorat dulu yang cek,’’ tandasnya. Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah, Lalu Badaruddin mengaku tidak tahu persis bagaimana kelanjutan proyek itu. Dia hanya memastikan, proyek itu belum tuntas dan masih ada kelanjutannya. ‘’Sosialisasi ke masyarakat kan Agustus mulai dikerjakan. Sekarang kemungkinan masih dikerjakan, masih lanjut,’’ kata Lalu Badaruddin. Terlepas dari potensi proyek itu akan bermasalah, dia berharap segera diselesaikan. Karena dermaga apung yang dihajatkan untuk tempat sandar perahu nelayan dan wisatawan itu, sangat bermanfaat bagi warga. (ars)
Kejari Loteng akan Terbitkan DPO Dari Hal. 1 Namun yang bersangkutan belum juga datang memenuhi panggilan. Dalam beberapa kali kontak via telepon seluler yang dilakukan jaksa, tersangka mengaku akan segera memenuhi
Tahun 2018, Angka Kemiskinan di NTB Diyakini Turun Signifikan Dari Hal. 1
isolasi di rumah sakit. Lalu langkah pengobatan akan dilakukan dengan 2 jenis obat, yaitu antibiotik dan antitoksin. Cara terbaik mencegah difteri adalah dengan vaksin. Di Indonesia, vaksin difteri biasanya diberikan lewat imunisasi DPT (Difteri, Tetanus, Pertusis), sebanyak lima kali semenjak bayi berusia 2 bulan. Anak harus mendapat vaksinasi DTP lima kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, dan usia 4-6 tahun. Untuk anak usia di atas 7 tahun diberikan vaksinasi Td atau Tdap, Imunitas terhadap difteri berkurang seiring waktu, dan suntikan booster lebih lanjut mungkin diperlukan. Walaupun dapat ditangani oleh dokter dan tenaga medis, namun akan jauh lebih baik bila kita berperilaku sehat dan mencegah datangnya difteri. Tidak sulit, beberapa langkah
Penyebabnya Soal Demografi
ban kalau tidak menyerahkan motornya. Korban yang takut lalu mengikuti apa yang diminta pelaku,’’ jelas mantan Kapolsek Kuta ini. Usai kejadian korban tidak langsung melapor polisi karena hendak mencari sendiri. Tetapi karena buntu korban baru melapor Senin (11/12) pagi. Tak sampai 12 jam, pelaku yang berasal dari Tinggar, Ampenan Utara, Ampenan pun dapat tertangkap. Pelaku setelah mendapat perawatan di RS Bhayangkara Mataram kemudian dibawa ke Mapolda NTB untuk disidik lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama sembilan tahun. (why)
Dari Hal. 1
lit juga ditemukan pada beberapa pasien. Komplikasi yang dapat terjadi adalah kerusakan pada otot jantung (miokarditis), kerusakan pada saraf (polineuropati), kelumpuhan, infeksi paru, obstruksi pernapasan (gagal napas) bahkan lebih lanjut, difteri dapat merenggut nyawan walaupun telah mendapatkan pengobatan. Untuk menegakkan diagnosis difteri, awalnya dokter akan menanyakan beberapa hal seputar gejala yang dialami pasien. Dokter juga dapat mengambil sampel dari lendir di tenggorokan, hidung, atau ulkus di kulit untuk diperiksa di laboratorium. Apabila seseorang diduga kuat tertular difteri, dokter akan segera memulai pengobatan, bahkan sebelum ada hasil laboratorium. Dokter akan menganjurkannya untuk menjalani perawatan dalam ruang
sa sebanyak 652 jiwa/265 KK atau 4,20 persen. Kecamatan Jereweh, dalam BDT angka kemiskinannya sebesar 4.422 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data tersisa sebanyak 277 jiwa/100 KK atau 2,81 persen. Selanjutnya, Kecamatan Maluk, dalam BDT angka kemiskinan sebesar 3.415 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data tersisa 488 jiwa/153 KK atau 3,66 persen. Kecamatan Pototano, dalam BDT angka kemiskinan sebesar 7.843 jiwa. Setelah verifikasi dan validasi data yang dilakukan pemda setempat, angka kemiskinan tersisa 254 jiwa/95 KK atau 2,22 persen. Kecamatan Sekongkang dalam BDT angka kemiskinan sebesar 4.499 jiwa. Setelah verifikasi dan validasi data angkanya tersisa sebesar 394 jiwa/ 120 KK atau 4,40 persen. Terakhir, Kecamatan Seteluk, dalam BDT angka kemiskinan sebesar 8.395 jiwa. Setelah verifikasi dan validasi data, angka kemiskinan tersisa sebesar 347 jiwa/119 KK atau 1,85 persen. (nas)
panggilan dalam beberapa hari ke depan. Karena mengaku masih berada di luar daerah. Namun terakhir tersangka mulai sulit dihubungi. Bahkan jaksa pun kini loss contact (hilang kontak) dengan tersangka. Sehingga keberadaan pasti tersangka saat ini belum diketahui. ‘’Terakhir kita kontak dengan tersangka, ia mengaku masih ada wilayah Jawa Barat. Tapi kemarin, saat kita hubungi lagi HP-nya sudah tidak bisa dihubungi lagi,’’ ujar Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH.MH., kepada Suara NTB, Senin (11/12) kemarin. Soal rencana pemanggilan ke dua, Hasan mengaku sampai saat ini surat panggilan yang kedua belum dilayangkan. Lantaran alamat tetap tersangka juga tidak jelas. Mau dilayangkan ke alamat rumah orang tuanya juga sama saja. Belum tentu tersangka pulang ke sana. ‘’Mau kita layangkan ke alamat terakhir tersangka yang di Mataram juga belum tentu suratnya sampai,” imbuhnya. Karena alamat terakhir yang digunakan adalah alamat istri tersangka. Sementara tersangka dengan istrinya sekarang sudah pisah rumah. Pun demikian, pihaknya tetap berharap tersangka bisa bersikap kooperatif. Dengan segera memenuhi panggila jaksa secara baik-baik. Itu demi mendukung percepatan penyidikan kasus dugaan korupsi di PT. LTB tersebut. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan tidak juga mau kooperastif, maka jalan terakhir yang akan
dilakukan dengan menerbitkan DPO atas nama tersangka. ‘’Kita masih menunggu sikap baik dari Dirut PT. LTB, jika tidak kita terbitkan DPO,’’ ujarnya. Dengan begitu, pencarian terhadap yang bersangkutan bisa lebih mudah. Karena dengan adanya surat keterangan DPO tersebut, banyak instansi yang bisa dimintai bantuan untuk melakukan pencarian. Disinggung rencana pelimpahan berkas terhadap dua tersangka masing-masing ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB yang sudah ditahan, Hasan mengaku masih dilengkapi. Pihaknya masih punya waktu cukup untuk menuntaskan berkas kedua tersangka. Untuk selanjutnya bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram, guna proses persidangan. ‘’Kan masih ada waktu sekitar 20 hari untuk bisa menyelesaikan berkas tersangka yang sudah ditahan. Dan, kita targetkan awal Bulan Januari mendatang berkas bersama tersangka sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan,’’ tandasnya. Sebelumnya, ke tiga Direkrsi PT. LTB tersebut ditetapkan sebagai tersagka dalam kasus dugaan korupsi penggunana dana investasi pemerintah daerah pada PT. LTB. Dengan nilai kerugian negara sesuai hasil perhitungan BPK RI sebesar Rp 700 juta. Dari Total Rp. 1 miliar dana penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah tersebut. (kir)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 12 Desember 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Perkecil Jumlah Petani Tembakau Swadaya Mataram (Suara NTB) -
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB akan melakukan intensifikasi tembakau Virginia (ITV) sebagai langkah agar petani tembakau sepenuhnya menjadi petani mitra di tahun 2019 nanti. “Jadi ini tingkat pembina, sedangkan dari tingkat pokja sampai ke bawah sudah dilakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahan intensifikasi tembakau Virginia,” terang Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir.Husnul Fauzi saat ditemui seusai rapat di Kantor Gubernur, Senin (11/12). Ada dua rumusan yang ingin dicapai dengan program ini yaitu petani binaan mitra tidak ada yang kualifikasi
swadaya. “Untuk memperkecil jumlah mereka dengan modal sendiri, sehingga nantinya difasilitasi oleh perusahaan mitra,” terang Husnul. Jika di tahun 2019 belum semua petani bisa menjadi petani mitra, paling tidak jumlah petani swadaya bisa diperkecil. Di dalam perjalanannya, juga beberapa petani mitra yang tidak konsisten dengan kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan mitra.
“Itu yang kita tangani agar konsistensi ini bisa dijaga oleh kedua belah pihak,” kata Husnul. Ke depannya, konsistensi kemitraan antara petani dan perusahaan lebih kuat lagi, bahkan kalau bisa kuotanya ditambah. “Sehingga bisa mengurangi petani swadaya dan akhirnya petani terfasilitasi,” jelasnya. Di NTB, jumlah petani mitra mencapai 90 ribu petani di mana jumlah petani mitra lebih banyak dibandingkan petani swadaya. “Pak Sekda menginginkan
petani swadaya ini berkurang dengan dijembatani menjadi petani mitra oleh perusahaan,” kata Husnul. Apalagi dengan menjadi petani mitra, petani tidak perlu mengeluarkan modal dan dibina dari SOP sampai panennya. Kalau ada petani mitra yang keluar dari kemitraan, mereka menganggap bahwa dia bisa menjual lebih tinggi daripada perusahaan mitra atau dia khawatir tidak menggunakan SOP yang ditetapkan. “Sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan,
karena jika over produksi, kita juga yang membeli,” jelasnya. Saat ditanyakan tentang pembatasan penanaman tembakau, Husnul mengatakan bahwa bukan pembatasan tetapi penggunaan dana bagi hasil cukai. “Nantinya 100% dananya digunakan untuk fasilitas fisik, kalau dulu 50:50 untuk fasilitas lain oleh pemerintah daerah tetapi kita belum bisa ready begitu saja,” jelasnya. Pihaknya masih menunggu kapan realisasi dan aturan itu akan diterapkan. (uul)
Lobar Berhasil Tekan Kasus Pernikahan Dini Giri Menang (Suara NTB)Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengakui berdasarkan data statistik angka pernikahan dini di Lobar berhasil ditekan dari sebelumnya 35-40 persen menjadi 30 persen lebih. Meskipun berhasil ditekan, penikahan dini ini terbilang masih tinggi. Karena itu butuh upaya dan peranan semua pihak untuk menekannya. Lebih lanjut kata bupati, Kabupaten Lobar sudah mengkampanyekan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) melalui program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq). Pemkab Lobar dinilai sukses mengkampanyekan dan berkomitmen terhadap pencegahan perkawinan anak di tahun 2016. Hal itu terbukti dengan dianugerahkannya Pemkab Lobar sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 pertengahan tahun ini.
“Melalui Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAQ), Pemkab Lobar mampu menekan angka pernikahan dini. Dari data Badan Pusat Statistik, perkawinan dini di Lobar masih berkisar 30% tahun ini. Tapi itu menurun dari trend tahun 2015 lalu yang 40% dan tahun 2016 ini yang mencapai 35%”jelas Bupati saat Pentaloka Lini Lapangan bagi kader KB yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) di bencingah Kantor bupati. “Keberhasilan itu bukan untuk kepala dinas maupun bupati tetapi untuk para kader,” tegas bupati. Dalam kegiatan ini sebanyak 450 orang yang terdiri dari para penyuluh Keluarga Berencana (KB), kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan kader Sub PPKBD se-Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memadati bencingah. Kegiatan tersebut merupakan langkah pe-
merintah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang ada di Lombok Barat. Bupati pun berpesan ke para kader KB sebagai lini terdepan diharapkan lebih memahami tugas dan fungsi sebagai kader sehingga mampu menyukseskan program KB. “Kader KB bukan sekadar penyuluh KB saja, tetapi juga sebagai penyuluh program yang berkaitan dengan KB. Salah satunya program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang bukan saja merupakan program tetapi juga adalah program masif dari Pemprov NTB,” jelas Bupati. Bupati juga menegaskan, dalam suksesnya suatu program tergantung pada keteladanan dan persatuan para kader di masyarakat. (her)