HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 12 JULI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 101 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Soal Jembatan Lombok-Sumbawa
Konsultan Asal Korea akan Paparkan Hasil Pre-FS ke Gubernur Konsultan asal Korsel tersebut nantinya akan memaparkan hasil pre-FS yang telah dilakukan akhir 2018 lalu ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. ‘’Saya sudah bersurat ke DOHWA Engineering, perusahaan asal Korea. Kita minta dia mempresentasikan di depan gubernur.
Hasil pre-FS yang sudah dilakukan,’’ kata Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM dikonfirmasi di Mataram, Rabu (10/ 7) malam. Ia mengatakan, pre-FS sudah dilakukan. Hasil preFS, pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa layak secara teknis. Namun untuk ka-
jian yang lebih mendalam, perlu dilakukan FS oleh Pemprov NTB. Musyafirin mengatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pernah mengatakan apabila hasil kajian layak, maka Pemprov siap melakukan FS. Bersambung ke hal 15
’’
Gagasan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu muncul sejak 2016 lalu.
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serius mendorong realisasi pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa. Pemda KSB sudah bersurat ke konsultan asal Korea Selatan (Korsel) yang pernah melakukan pre-feasibility study (pre-FS) rencana pembangunan jembatan sepanjang 16 Km tersebut.
HW. Musyafirin
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 munikasi awal,” kata KoorMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Komisi Pemberantasan dinator Wilayah V KPK RI 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Korupsi (KPK) membuka Dzakiyul Fikri ditemui di 1234567890123456789012345678901212 kemungkinan supervisi ka- Mapolda NTB, Kamis (11/7). 1234567890123456789012345678901212 Dzakiyul Fikri yang kesus lahan Lombok City Cen1234567890123456789012345678901212 ter (LCC) Lombok Barat marin datang bersama tim 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Lobar). Data data dari Ke- Korsup Penindakan KPK, 1234567890123456789012345678901212 jati NTB yang menangani sebelumnya sudah berkoor1234567890123456789012345678901212 kasus ini sedang dipelajari dinasi dengan Kejati NTB 1234567890123456789012345678901212 yang menangani kasus untuk bahan kajian awal. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Baru minta data - data agunan lahan LCC. 1234567890123456789012345678901212 dengan Kejati. Itu baru ko- Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212
TO K O H
KRISIS - Penyaluran air bersih oleh BPBD Kabupaten Bima bagi warga Dusun Ndano Ndere Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Kamis (11/7). Dampak kekeringan mengakibatkan warga di desa ini mengalami krisis air bersih. Berita selengkapmya di halaman 7.
OPD Tak Paham RPJMD
H.Iswandi
(Suara NTB/uki)
KPK Kaji Kemungkinan Supervisi Kasus LCC
Gubernur Minta Perlakukan Investor Hasil Program Unggulan Harus seperti Keluarga Sendiri
PENJABAT Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si mengakui bahwa masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum paham arah pembangunan di RPJMD NTB 20192023. Sehingga sedang digencarkan sosialisasi ke pimpinan OPD, Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dan instansi vertikal yang ada di NTB. ‘’Itu makanya disosialisasikan supaya mereka paham. Sekarang sosialisasi sudah kita mulai gencarkan,’’ Bersambung ke hal 15
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bagi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, seorang pebisnis atau investor yang ingin membuka usaha di NTB adalah bagian dari keluarga besar masyarakat NTB. Dengan menjadi keluarga, semua pi-
hak akan berupaya mencapai kebahagiaan bersama. Pemahaman itu disampaikan gubernur saat mendampingi Rani Suryani, seorang pebisnis dari PT. Indofarm Sukses Makmur, Rabu (10/7). Rani saat itu berkunjung ke
sejumlah tempat di NTB untuk melihat langsung potensi sektor peternakan di daerah ini. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
PPK Harus Tegas PEJABAT Pembuat Komitmen (PPK) proyek Dermaga Waduruka di Langgudu, Kabupaten Bima, diminta lebih tegas menagih denda kepada rekanan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang belum diterima, tidak jadi alasan untuk menunda menagih tanggungjawab PT. AJA senilai Rp286.752.287 Menurut Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas soal kerugian daerah dari denda keterlambatan proyek tersebut. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/humasntb)
(Suara NTB/dok)
DAMPINGI INVESTOR - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah saat mendampingi investor yang berencana menggarap sektor peternakan di Kabupaten Sumbawa.
Terlihat Satu Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah koordinasinya. OPD dikumpulkan untuk mensinergikan program unggulan yang ada. Dengan sinergi program antar OPD diharapkan hasil program unggulan selama satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul-Rohmi) Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 15
Pemda Diminta Tetap Lakukan Perekaman
Pastikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berjalan Maksimal Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemda kabupaten/kota di NTB tetap melayani perekaman E-KTP. Meskipun jumlah blanko E-KTP
saat ini belum mencukupi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB menggelar rapat koordi-
nasi di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Kamis (11/7). Rapat koordinasi ini untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan baik dan maksimal.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Drs. A.S.Tavipiono, MM, MA mengatakan, pihaknya sedang mengupaya-
kan agar blanko E-KTP yang dibutuhkan Pemda dapat terpenuhi. Ia menjelaskan, pemenuhan blanko E-KTP akan dipenuhi secara bertahap, Bersambung ke hal 15
Ibnu Salim
Panca Kusuma
Rapat koordinasi membahas perekaman E-KTP di NTB yang dilaksanakan DPMPD Dukcapil NTB dengan menghadirkan pembicara dari Kemendagri.
A.S.Tavipiono
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
Lebih Sulit Pertahankan Juara KECAMATAN Selaparang dua tahun berturut – turut menjadi juara umum Musabaqah Tilawatil Qu’ran (MTQ) tingkat Kota Mataram. Mempertahankan juara lebih sulit dibandingkan menjadi juara. Perlu kerja keras serta mengatur strategi. Dua kali sebagai juara umum dibenarkan oleh Camat Selaparang, Sudirman dikonfirmasi, Rabu (10/7). Prestasi qari – qariah tidak lepas dari persiapan matang sejak jauh – jauh dari. Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Mataram digelar 18 -23 Juli pekan depan. Kafilah dari masing – masing cabang lomba dikumpulkan untuk membahas strategi mempertahankan gelar juara umum. Pemusatan latihan juga dilakukan sebagai bagian evaluasi kesiapan para kafilah. “Benar sekali. Justru mempertahankan itu yang sangat sulit,” kata Sudirman. Sudirman tidak mengistimewakan satupun cabang yang diperlombakan pada MTQ pekan depan. Semua cabang diandalkan meraih gelar juara. Meskipun, cabang penghafal al – qurán 30 juz selalu menyumbang medali. Disatu sisi, ia melihat lima kecamatan lainnya benar – benar menyiapkan kafilahnya sejak jauh – jauh hari. Rupanya, ada keinginan merebut gelar juara umum dari Kecamatan Selaparang. “Kalau kecamatan lain lari 10 km/jam. Kita larinya 25 km/jam biar tidak dikejar,” ungkapnya. Pada MTQ tahun ini, mantan Lurah Ampenan Selatan ini ingin mengoleksi tiga gelar juara umum sekaligus. Sebanyak 61 kafilah dikirim nantinya diharapkan dapat menyumbang medali. Keyakinan Sudirman tidak lepas dari melihat hasil evaluasi kafilah dari hari – hari menunjukan hasil maksimal. Proses kaderisasi qari – qariah secara berjenjang mulai dari TPQ di lingkungan hingga pondok pesantren. Pengembangan bakat dan minat generasi muda terhadap al qur’an perlu dikembangkan. Dengan harapan menumbuhkembangkan kecintaan terhadap kitab suci al – qur’an. (cem)
Sudirman (Suara NTB/cem)
TPS di Kantor Lurah WAKIL Ketua Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk mengubah pola penanganan sampah. Dari yang awalnya menggunakan TPS di pinggir-pinggir jalan, menjadi TPS tetap yang ditempatkan di masingmasing kantor lurah. ‘’Jadi satu kantor lurah itu dua dump truck. Truk itu tetap stand by di depan kantor lurah. Begitu yang satu penuh, truk yang satu sudah siap, dan langsung difungsikan,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota, Kamis (11/ 7) kemarin. Dengan demikian, akan mengurangi tenaga kerja yang menga(Suara NTB/fit) ngkut sampah di TPS Misban Ratmaji TPS yang ada di pinggir jalan. “Nanti yang naikkan sampah ke atas truk, kan petugas dari lingkungan,” cetusnya. Pemberlakuan TPS tetap di kantor lurah, bukan berarti kendaraan roda tiga yang ada, tidak diperlukan lagi. Justru, lanjut Misban kendaraan roda tiga itu tetap dibutuhkan untuk mengambil sampah dari rumah tangga.”Motor roda tiga itu adalah sarana untuk mengangkat sampah ke kantor lurah. Selama ini kan, kita punya motor roda tiga, tapi buangnya ke mana,” tanyanya. Menurut dia, kalau DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram membangun TPS tidak bergerak di lingkungan masing-masing, akan tetap menjadi masalah. Namun, dengan adanya TPS bergerak di kantor lurah, diyakini akan mengatasi persoalan sampah. ‘’Kalau TPS-nya ada di kantor lurah, masyarakat bisa membuang sampah kapan saja, 24 jam,’’ tegasnya. Untuk melaksanakan usulan ini, setiap kantor lurah harus mempunyai masing-masing dua dump truck. Dengan demikian, Pemkot Mataram membutuhkan 100 dump truck, mengingat jumlah kelurahan di Kota mataram sebanyak 50 kelurahan. ‘’Kan kita tinggal nambah berapa truk saja, dengan jumlah yang ada sekarang,’’ sebutnya. Oleh karena itu, DLH Kota Matram diminta mengevaluasi armada agkutan sampah yang layak jalan. Sehingga diketahui berapa penambahan armada sampah untuk pengadaan bagi 50 kelurahan. Politisi PKPI ini menyadari bahwa tidak semua armada angkutan sampah milik DLH Kota Mataram dalam kategori layak jalan. Menurut dia, harus ada keberanian Pemkot Mataram menganggarkan pengadaan truk sampah sekaligus. ‘’Jadi, kalau truk sampah ini tidak bisa pengadaannya dicicil beli dua, tahun depan lima, masalah sampah ini tidak akan bisa selesai,’’ demikian Misban. (fit)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Penerimaan Siswa Lewat Sistem Zonasi Dinilai Timbulkan Kegaduhan Mataram (Suara NTB) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Kota Mataram, diminta dievaluasi. Sistem ini dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kualitas serta peningkatan sarana – prasarana pendidikan dikhawtirkan tidak merata. Beberapa poin menjadi rekomendasi gabungan komisi pada rapat paripurna penyampaian laporan gabungan Komisi terhadap Raperda dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2018 dan pendapat akhir Walikota. Salah satunya adalah, meminta dilakukan evaluasi terhadap penerimaan peserta didik baru mela-
lui sistem zonasi. Sistem ini disampaikan Sekretaris Gabunga Komisi DPRD Kota Mataram, Baiq Mirdiati menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Selain itu, ada ketimpangan sarana – prasarana serta tak meratanya kualitas pendidikan. Pemkot Mataram disarankan melakukan evaluasi secara menyeluruh serta perbaikan terhadap sistem PPDB
secara berkelanjutan. “Perlu dicarikan akar masalah agar tidak terjadi ketimpangan,” kata Mirdiati, Kamis (11/7). Sejak penerapan sistem zonasi oleh pemerintah nasional beberapa tahun belakangan ini selalu menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dikhawatirkan calon peserta enggan menempuh pendidikan karena tak terakomodir.
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya segera mencari solusi atas rekomendasi dari Dewan terhadap mekanisme penerimaan siswa baru. Dengan sistem zonasi menimbulkan ketimpangan atau tidak meratanya sekolah – sekolah mendapatkan siswa maupun kualitas. Persoalan di lapangan orang tua siswa memaksakan anak mereka untuk masuk ke sekolah favorit. Hal ini justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Hari Selasa itu sampai tengah malam saya evaluasi,” tandasnya. Salah satu sekolah diakui
Walikota, kelebihan murid. Penyebabnya orang tua ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah dipersepsikan favorit. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 membatasi jumlah rombongan belajar (rombel). Maksimal untuk SMP 11 rombel dengan kapasitas 32 siswa. Sekolah dasar maksimal 4 rombel dengan 28 siswa. Jika dipaksakan menampung siswa atau membuka rombel baru akan berdampak terhadap dapodik. Siswa tidak terdata atau dianggap ilegal. “Kalau memang di aturan begitu harus kita laksanakan,” demikian kata dia. (cem)
DPMPTSP Sosialisasikan Kebijakan Layanan Perizinan
(Suara NTB/cem)
BELUM DIGANTI - Beberapa pekerja masuk ke area pembangkit listrik di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kamis (11/7). Lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap seluas sembilan hektar sebelumnya termasuk ruang terbuka hijau. Perusahaan plat merah diduga tak menempati janji untuk menyediakan RTH sesuai perjanjian kerjasama sebelumnya.
Dewan Tagih Lahan Sembilan Hektar Pengganti RTH Mataram (Suara NTB) Gabungan Komisi DPRD Kota Mataram menagih janji atas komitmen Pemkot Mataram dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyediakan lahan sembilan hektar sebagai pengganti ruang terbuka hijau. Awalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di atas lahan sembilan hektar di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela terkendala status lahan digunakan merupakan ruang terbuka hijau. Proyek ini sempat tertunda. Negosiasi dilakukan antara Pemkot Mataram, BUMN serta anggota Dewan. Salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian kerjasama itu adalah menyiapkan lahan pengganti sebagai kompensasi hilangnya RTH. Kenyataannya, perombakan pimpinan di BUMN tersebut justru mengubah kesepakatan sebelumnya. Perusahaan plat merah ini enggan mengganti dengan alasan tidak memiliki dasar hukum atas dasar pertimbangan hukum dari Kejaksaan Tinggi NTB. Ketua DPRD H. Didi Sumardi mengatakan, semestinya perusahaan milik pemerintah tersebut menepati janjinya sesuai komitmen awal yang dituangkan dalam bentuk kerjasama. Persoalan perspektif hukum digunakan justru berbuntut panjang. Permintaan kompensasi lahan dipersepsikan bahwa perusahaan menyediakan lahan sembilan hektar lalu diserahkan ke Pemkot Mataram. Persepsi demikian diluruskan oleh Politisi Par-
tai Golkar bahwa tidak benar. Perusahaan membeli lahan dan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Pengelolaannya pun diserahkan ke perusahaan bukan ke pemerintah. “Tentu jangan salah persepsi. Yang dituntut itu adalah fungsi lahannya,” kata Didi Kamis (11/7). Apalagi lahan digunakan untuk membangun proyek pembangkit listrik adalah lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ini perlu dikoordinasikan kembali oleh eksekutif untuk menagih komitmen perusahaan tersebut. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, berdasarkan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) bahwa ketersediaan RTH di Kota Mataram telah terlampaui sesuai ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kaitannya dengan lahan sembilan hektar ditagih oleh Dewan akan dikaji kembali. Diharapkan, perusahaan menepati komitmen awal mereka sebagai bentuk kompensasi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. H. Amiruddin menambahkan, secara materil Pemkot Mataram tidak mengalami kerugian karena lahan digunakan bukan aset pemerintah. Dari sisi pemanfaatan lahan jelas pemerintah dirugikan karena status lahan sebelumnya LP2B beralih fungsi. Alih fungsi lahan ini menurutnya, perlu diganti oleh perusahaan sebagai kompensasi. Kompensasi itu juga tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani pimpinan perusahaan dimaksud. (cem)
Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram mensosialisasikan kebijakan layanan perizinan ke sejumlah stakeholder. Penyempurnaan pelayanan diharapkan dapat mempercepat serta mempermudah pelayanan perizinan bagi masyarakat. Sosialisasi digelar di salah satu hotel di Jalan Langko dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, Kepala DPMPTSP, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, perwakilan akademisi, LSM serta pengusaha. Dari sosialisasi ini disampaikan Cokorda ditemui, Kamis (11/7) diharapkan ada masukan dari semua unsur. Aspirasi ini akan disampaikan ke pemerintah pusat dalam rangka kerja maupun pertemuan – pertemuan resmi terhadap mekanisme layanan perizinan. “Kita ingin menyerap aspirasi dari semua unsur. Nanti kita bawa atau sampaikan ke pusat,” kata Cokorda. DPMPTSP juga ingin menyempurnakan sistem layanan perizinan. Terutama pengurusan izin melalui online single subsmision (OSS).
Penyempurnaan ini dinilai penting untuk melaksanakan perizinan yang mudah dan cepat. Martawang menambahkan, visi besar Pemkot Mataram adalah memberikan pelayanan perizinan secara lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Dengan kondisi saat ini, sistem yang dibangun harus semakin mudah. Statemen disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa salah satu potensi dari tindak pidana korupsi adalah pelayanan perizinan. Persepsi demikian harus dibuktikan dengan pelayanan perizinan yang baik, standar operasional dan kualitas semakin baik. Ini akan menjadi spirit memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kalau disinyalir oleh KPK salah satu potensi korupsi itu di perizinan. Maka kita jawab dengan langkah nyata di lapangan bahwa itu tidak benar adanya,” tambah Martawang. Penyampaian oleh Ombudsman dan DPMPTSP diharapkan dapat mempermudah pelayanan perizinan dan tidak membebankan pembiayaan yang berlebihan sesuai standar operasional prosedur dibangun masing – masing jenis pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah. (cem)
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim memaparkan materi pada sosialisasikan kebijakan layanan perizinan yang digelar oleh DPMPTSP Kota Mataram, Kamis (11/7).
Jelang Masa Purnabakti
Anggota DPRD Mulai Malas Ngantor Mataram (Suara NTB) Para anggota DPRD Kota Mataram diduga mulai malas – malasan masuk kantor. Dampaknya, rapat paripurna penyampaian laporan gabungan komisi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram tahun 2018 dan pendapat akhir Walikota molor. Rapat paripurna telah dijadwalkan mulai pukul 10.00 Wita, Kamis (11/7). Tak satupun anggota Dewan berada di ruang sidang. Sementara, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah tiba 10 menit sesuai jadwal atau pukul 09.50 Wita. Rapat baru dimulai sekitar pukul 11.00 Wita atau molor satu jam. Kondisi ini tidak terlepas dari banyaknya anggota Dewan yang
bertarung pada pemilu lalu tak terpilih. Sementara mereka tidak lama lagi akan memasuki masa purnabakti sebagai anggota DPRD. Pantauan Suara NTB, meski rapat dimulai molor satu jam tetap saja ada anggota dewan terlambat hadir. Seperti Politisi Partai Golkar Kota Mataram, H. M. Noer Ibrahim dan Politisi PDI Perjuangan I Wayan Wardana. Rapat paripurna tersebut akan membahas hasil pembahasan dewan dari gabungan komisi. Artinya, produk Raperda dirancang tidak terlepas dari sumbangan pemikiran. Apalagi ada tujuh masukan atau rekomendasi diberikan ke eksekutif. Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh menanggapi santai molornya rapat paripurna tersebut.
Ia mengaku, sudah tiba di Kantor DPRD sekitar 09.30 Wita. Dengan harapan paripurna segera dimulai. “Malah saya datang lebih awal,” ucapnya ditemui usai rapat paripurna, Kamis (11/7). Permasalahan para wakil rakyat tersebut mulai malas – malasan menjelang masa purnatugas Agustus mendatang tak ditanggapi oleh Walikota. Menurutnya, itu urusan dari legislatif. “Kalau itu urusan mereka,” timpalnya. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi enggan mengomentari tingkat kedisiplinan anggotanya menjelang masa purnatugas. Ia menyarankan lebih baik berpikir positif dan mendorong agar para wakil rakyat melepas jabatannya dengan pikiran tenang. (cem)
(Suara NTB/cem)
RAPAT PARIPURNA - Ruang rapat paripurna DPRD Kota Mataram sekitar pukul 10.30 Wita masih terlihat kosong. Politisi Partai Golkar H. M. Noer Ibrahim masuk ke ruang rapat paripurna menjelang rapat berakhir (kiri).
Hari Ini
Korban Gempa di Mataram Terima Jadup Mataram (Suara NTB) – Korban gempa di Kota Mataram, Jumat (12/7) hari ini, menerima bantuan stimulan berupa jaminan hidup (jadup) dari pemerintah pusat. Bantuan akan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Asnayati membenarkan bahwa korban gempa pada Juli 2018 lalu, akan menerima bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan masyarakat yang menerima bantuan stimulan sebanyak 7.468 jiwa. Penyerahan hari ini hanya simbolis kepada 250 orang saja. “Penyerahannya di acara jumpa Bang Zul. Kita menunggu jadwal dulu nanti Pak Wali langsung yang menyerahkan,” kata Asnayati dikonfirmasi, Kamis (11/7). Anggaran diterima oleh Pemkot Mataram untuk penyaluran jadup sekitar Rp4,6 miliar. Para korban mendapatkan bantuan Rp300 ribu/orang selama dua bulan. Artinya, satu orang mendapatkan Rp600 ribu. Pencairan bantuan terkesan molor dari rencana sebelumnya. Asna tidak mengetahui pasti penyebabnya. Kemungkinan ada peralihan anggaran yang sebelumnya di Kementerian Sosial ke Ke-
menterian Keuangan. Asisten I Lalu Martawang menambahkan, prinsipnya tidak ada masalah terhadap penyaluran jaminan hidup kepada masyarakat. Pemerintah menempati komitmennya sehingga diharapkan bantuan itu dapat bermanfaat. “Prinsipnya tidak ada masalah dengan Jadup. Besok (hari ini, red) mulai disalurkan,” tandasnya. Dikonfirmasi terpisah Lurah Bertais, Lalu Mukhsan mengatakan, tidak semua warganya yang menjadi korban mendapatkan bantuan di tahap pertama. Dari ribuan yang menjadi korban hanya terdata 171 orang dari enam lingkungan. Dikhawatirkan tak meratanya bantuan itu menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Korban di Lingkungan Butun tak terakomodir. “Kalau memang seperti suratnya tahap pertama. Kita akan jelaskan ke masyarakat,” kata Mukhsan. Meskipun disesali penyaluran Jadup ini terlambat karena kondisi ekonomi masyarakat mulai pulih. Akan tetapi, bantuan diterima Rp300 ribu per orang dirasa bermanfaat. Mukhsan mengimbau masyarakat menggunakan uang dengan bijak. Artinya, memprioritaskan kebutuhan pendidikan dan sehari – hari. (cem)
SUARA NTB
Jumat, 12 Juli 2019
Halaman 3
DPRD Tetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 Mataram (Suara NTB) Setelah melalui pembahasan secara marathon, DPRD Kota Mataram, akhirnya menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Kamis (11/7). Paripurna ini dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama jajaran pimpinan OPD lingkup Pemkot Mataram. Dalam laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Kota Mataram terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018, yang dibacakan oleh Sekretaris gabungan komisi DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, memberikan saran kepada eksekutif. Yakni : 1. Pemerintah Kota Mataram disarankan segera melakukan koordinasi dengan PLN terkait penyelesaian kompensasi terhadap Realisasi Ganti Rugi RTH 9 Ha atas terbangunnya PLTGU Lombok Peaker. 2. Terhadap realisasi Anggaran pada OPD yang belum optimal, disarakan kepada eksekutif agar meningkatkan kinerjanya yang dilakukan secara terkoordinasi oleh TAPD sehingga ada bentuk pendampingan yang
dilakukan secara tersistem. 3. Terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disarankan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan perbaikan ke depannya serta terdapatnya pemetaan masalah dan solusinya sehingga arah penanganannya secara terencana dan berkelanjutan dapat menjawab akar masalahnya secara tepat seperti masih terjadinya ketimpangan kualitas, tingkat sebaran sekolah pada tiap wilayah kecamatan, sarana prasarana, dan aspek lainnya sebagaimana delapan standar pendidikan nasional. 4. Terkait penanganan kesehatan, disarankan kepada Dinas terkait agar kedepan lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan maupun penanganan, sehingga masyarakat benar-benar merasa terlayani dengan baik dan tidak sampai memakan korban jiwa ketika ada wabah yang melanda seperti wabah DBD. 5. Penanganan sampah sampai saat ini masih dirasa belum optimal. Usaha yang dilakukan masih sebatas bagaimana sampah dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan langkahlangkah itupun masih belum terlaksana dengan maksimal. Disarankan perlu di-
lakukan inovasi dan perbaikan sistem penanganan sampah secara menyeluruh sehingga masalah sampah di Kota Mataram dapat tertangani dengan baik termasuk perlunya program berupa pengurangan volume sampah yang terbuang ke TPA. 6. Disarankan kepada Pemerintah Kota Mataram melalui SKPD terkait agar selalu memberikan pendampingan kepada sekolahsekolah dalam pengelolaan dana Bos sehingga dapat terkelola dengan baik. 7. Mengingat masih rendahnya tingkat realisasi pada pajak dan retribusi parkir, disarankan untuk terus melakukan pembenahan sistem pegelolaannya sehingga tingkat realisasinya dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, bahwa penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, telah melalui proses pembahasan yang sungguh-sungguh dengan berbagai tanggapan, usul dan saran yang telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terwujud berkat kerjasama yang baik dan harmonis antara Legislatif dan Eksekutif sehingga raperda tersebut telah dapat
ditetapkan menjadi Perda. Dengan telah diterimanya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, berarti pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2018 telah rampung. ‘’Dengan demikian kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan. Apa yang akan dan harus kita siapkan untuk tahun-tahun mendatang. Sehingga secara bertahap kita akan dapat mempersiapkan dan membenahi berbagai tantangan dan peluang pembangunan di Kota Mataram yang kita sama-sama cintai ini,’’ demikian Walikota. (fit/*)
(Suara NTB/ist)
KETUK PALU - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengetuk palu menandai penetapan perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
(Suara NTB/ist)
LAPORAN GABUNGAN KOMISI - Sekretaris gabungan komisi DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati membacakan laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Kota Mataram terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018
(Suara NTB/ist)
PIDATO - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pidato usai penetapan perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di DPRD Kota Mataram.
Latih Polisi-Jaksa-Hakim di NTB
KPK Ajari Cara Bongkar Kasus Pencucian Uang Mataram (Suara NTB) Penindakan korupsi tidak akan maksimal apabila kerugian negara tidak dipulihkan. Jalan yang ditempuh yakni menghukum koruptor sekaligus memiskinkannya.Caranyadenganmengungkap aliran dana diduga hasil korupsi dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu terungkap dalam penguatan aparat penegak hukum di wilayah NTB tentang tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset, Kamis (11/ 7) kemarin di Markas Polda NTB, Mataram. KPK memberi pelatihan kepada polisi, jaksa,
dan hakim dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang. Perwakilan Koordinator Wilayah KPK RI Brigjen Setyo Budiyanto menekankan bahwa penanganan korupsi tidak lagi berkutat pada siapa saja aktoraktornya. Melainkan juga penelusuran aliran dana yang diduga hasil korupsi. “Framenya itu tidak pada follow the suspect, hanya pada tersangka. tetapi dengan follow the money, ikuti uangnya. Itulah nanti bisa ketahuan ada aset dari hasil kejahatan apakah disembunyikan, disamarkan, atau digunakan untuk kegiatan yang seolah le-
gal,” paparnya. Dia menjelaskan TPPU adalah upaya pelaku mengintegrasikan dana yang didapat dari hasil kejahatan dengan dana yang resmi. Diantaranya, membuat usaha baru, uang kegiatan, jual beli aset, dan pembelian barang-barang. “Contohnya uang dari hasil korupsi pengadaan barang dan jasa kemudian uang itu digunakan untuk pembelian barang, dititipkan ke pihak keluarga, atau istri muda, pembiayaan, sekuritas,” sebut Setyo. Perwira tinggi bintan satu ini menambahkan, cara menelusur-
inya dengan penelusuran aset melalui rekam jejak rekening, serta dokumen-dokumen pembelian. Dengan kewenangannya, aparat penegak hukum melakukan penggeledahan. Aparat penegak hukum seperti penyidik penting memahami pola-pola tersebut sebab TPPU bisa terjadi dimana saja dan pelakunya bisa siapa saja. Setiap pelaku memiliki peluang untuk berusaha menyamarkan hasil kejahatannya. Mantan Kepala Pusat Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menambahkan, TPPU merupakan keharusan
dalam mengubah orientasi penegakan hukum. “Bukan hanya untuk penghukuman tetapi juga perampasan aset negara agar bisa dimanfaatkan lagi,” terang Irjen pada Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI ini. TPPU, kata Yusuf, bisa dikenali dengan melacak profil pelaku. Misalnya, perihal kepemilikan uang tunai dengan mata uang asing. Tak seperti lazimnya warga negara Indonesia yang memakai rupiah. “Indonesia kan gaji pakai rupiah, jual beli pakai rupiah. Kalau ada hasil dollar atau euro, kan tidak lazim. Ini menyimpang,” sebutnya.
Kemudian, bagi pegawai yang menerima transfer gaji satu bulan satu kali. Sementara ada dana masuk di luar kewajaran dan tanpa bisa dijelaskan. Maka itu termasuk transaksi tidak wajar. “Ada kekayaan melimpah tidak sesuai penghasilan maka itu menjadi pintu masuk. Nanti penegak hukum datang ke PPATK, dianalisis,” ujarnya. Modus menyamarkan uang hasil kejahatan juga bermacammacam. Bisa dengan dipakai membeli rumah dengan sertifikat atas nama orang lain, begitu juga dengan pembelian kendaraan. “Ada juga Setor ke
bank pakai rekening orang lain yang disuruh dia. Kemudian uang ditaruh di brankas bukan di rekening supaya tidak terlacak. Kemudian dia dititip ke pengusaha,” jelas Yusuf. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menegaskan bahwa pelatihan tersebut untuk menambah kompetensi penyidik dalam menangani kasus dugaan korupsi. “Setelah ada pemahaman TPPU, nanti kita akan coba kejar kasus itu. Selama ini yang dari kasus perbankan. Kita coba (TPPU) yang dari hasil korupsi,” terangnya. (why)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
Halaman 4
Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Gempa Tingkat Kepatuhan Masih Rendah TINGKAT kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan selaku Penyelenggara Negara (LHKPN) dinilai masih rendah. Pasalnya, kepatuhan menyampaikan LHKPN yang menjadi kewajiban bagi para ASN di Lotim masih pada angka 80 persen. Demikian disampaikan, Kasatgas Korsupgah Korwil V KPK RI, Kunto Ariawan, dikonfirmasi di sela-sela menggelar Rakor dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di jajaran Pemkab Lotim, Kamis (11/7). Disebutkannya, tercatat sekitar 100 orang yang belum menyampaikan LHKPN. Maka dari itu, ia mengimbau untuk melaporkan LHKPN lebih cepat lagi, karena itu berkaitkan dengan penghasilannya selaku penyelenggara negara. Apabila belum melaporkan LHKPN, tunjangan penghasilan yang diterima hingga para ASN melaporkan LHKPNnya. Termasuk akan diberikannya sanksi administratif, pemberian denda hingga penurunan jabatan. “Sampai saat ini sekitar baru 200 ASN Lotim yang sudah menyampaikan LHKPNnya ke KPK,” terangnya. Sementara dari supervisi yang dilakukan ke beberapa daerah lainnya di NTB, seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, disebutkan bahwa rata-rata di daerah penyampaian LHKPN sudah di atas angka 90 persen. Sementara posisi Lotim masih 80 persen. Sehingga ia juga berharap kepada Inspektorat Lotim intens melakukan audit terhadap kepatuhan para ASN. “Jika dibandingkan dengan daerah lain. Kepatuhan ASN Lotim menyampaikan LHKPN masih kurang, baru 80 persen. Sementara beberapa daerah lain di NTB sudah di atas 90 persen,”sebutnya. Kendati demikian, dari KPK juga memaklumi kekurangan personel dan ketersediaan anggaran Inspektorat untuk melakukan audit dan pengawasan. “Iya memang Inspektorat sering terkendala personel dan anggaran,” Kunto Ariawan pungkasnya. (yon)
Bupati Serahkan Sepenuhnya ke APH Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM, menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan adanya penyimpangan dana bantuan gempa. Apabila menyangkut persoalan hukum, bupati mengaku sudah semestinya diusut tuntas oleh APH selaku pihak yang berwenang. Sementara pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi. “Jika ada penyimpangan dana bantuan bantuan gempa apabila menyangkut persoalan hukum. Maka kita serahkan persoalan itu ke APH selaku pihak yang berwenang dalam menanganinya. Pemerintah daerah tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah itu,” terang bupati ditemui di Selong, Kamis (11/7). Dalam pencairan dana bantuan gempa ini, bupati menegaskan pemerintah sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan penanganan dampak gempa untuk bagaimana dapat berjalan lancar, aman dan jujur. Untuk itu, sudah semestinya diberikan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan permainan dan penyimpangan terhadap bantuan gempa ini. Sementara, untuk sisa anggaran Rp300 miliar tidak akan bisa dicairkan oleh pemerintah pusat apabiH. M. Sukiman Azmy
la data yang anomali belum diserahkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, menyebutkan fakta di lapangan sampai saat ini tidak ada terjadi penyimpangan. Temuan-temuan itu masih bersifat persepsi dan indikasi dari beberapa elemen masyarakat, akan tetapi faktanya belum ditemukan adanya penyimpangan. Purnama Hadi tidak menampik adanya data baik yang dipegang oleh Kodim 1615/Lotim dan Polres Lotim terkait dugaan penyimpangan itu. Namun dari BPBD sudah melakukan pencegahan “Memang ada informasinya. Namun kita dari BPBD sudah turun ke lokasi di Sembelia. Namun kita sudah melakukan pencegahan dan penanganan,” terangnya.
(Suara NTB/ari)
Purnama Hadi
Pilkada 2020
Najmul Belum Tentukan Sikap
HUT Ke-11, Momentum Bangkit Pascagempa 2018
JUMPA PERS - Suasana jumpa pers menyambut HUT KLU ke 11 di Kantor Bupati KLU, Kamis (11/7).
AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, mengakui jika tim dari Satreskrim Polres Lotim tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan bantuan gempa. Pihaknya berkoordinasi denganKodim 1615 Lotim dan BPBD untuk mendapatkan data pasti jumlah rumah warga yang rusak dan mendapat bantuan pembangunan RTG. (yon)
(Suara NTB/yon)
(Suara NTB/yon)
Tanjung (Suara NTB) Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2019, 21 Juli mendatang bermakna besar bagi masyarakat KLU. HUT kali ini, adalah momentum di mana masyarakat memperingati lahirnya KLU pertama kali setelah kejadian gempa, 8 Agustus 2018 lalu. Dalam jumpa pers persiapan HUT KLU, Kamis (11/7), Panitia Penyelenggara HUT memaparkan sejumlah kegiatan serangkaian HUT. Penyelenggaraan HUT tahun ini bertema, Menuju Lombok Utara Unggul, dengan sub tema Bangkit Bangun Kembali dan Lombok Utara Membangun. Ketua Panitia HUT KLU, melalui Plh. Kepala Dinas Pariwisata KLU, Baiq Prita Setiati, mengungkapkan sejumlah agenda HUT mencoba mengakomodir program yang menghibur masyarakat. Kepanitiaan HUT yang tersebar di beberapa OPD, mendukung acara dilakukan secara paralel oleh dinas-dinas. Di antara beberapa acara yang diusung antara lain, pemilihan Putri Cilinaya 2019, Lomba Qasidah (Lasqi), Lomba Gendang Beleq. Ketiganya berada di Dispar. Selanjutnya, lomba bidang olahraga, meliputi lomba basket, lomba voli, lomba sepak bola mini, lomba tenis meja, lomba badminton yang ditangani oleh KONI, Bagian Pembangunan dan Kesra. Sementara, senam Indah dan Makan Buah Segar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapula acara gerak jalan dengan kategori, SD/MI (Putra/Putri), SMP/MTs (Putra/Putri), SMA/SMK/MA (Putra/Putri), SKPD (Putra/Putri), dan Umum (Putra/Putri). Sementara, Kepala Bagian Humas Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas, MA., mengungkapkan HUT KLU kali diharapkan meningkatkan motivasi masyarakat bangkit kembali dari musibah bencana gempa bumi. Lombok Utara berikhtiar membangun berbagai sendi kehidupan secara bertahap. “Kita optimis, dengan spirit kebangkitan untuk membangun dengan menata kembali segenap aspek pembangunan daerah. Kita memiliki sumber daya yang cukup menormalisasi keadaan seperti sedia kala,” ujarnya. Untuk menggapai Lombok Utara Unggul sesuai tema, setidaknya ada empat poin penting yang harus diusung. Antara lain, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi penangan infrastruktur daerah pascagempa, memastikan layanan sosial publik berjalan prima, meningkatkan daya saing daerah dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Adapun progres pembangunan infrastruktur tahan gempa perlu didukung dengan menjadikan Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah yang nyaman untuk berinvestasi. Pemerintah daerah menjamin para investor nyaman berinvestasi dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara,” jelasnya. Sementara dalam upaya peningkatan kualitas SDM di KLU, di antara upaya yang harus dilakukan adalah dengan menyediakan kompetensi SDM yang memadai sebagai salah satu prasyarat utama mewujudkan percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah. Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencetak SDM yang profesional di bidangnya, sehingga mampu memberi kontribusi positif pada peningkatan produktivitas kinerja untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Di samping itu, SDM yang profesional di bidangnya. Mampu meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesempatan berkarya dengan distribusi SDM secara proprorsional pada berbagai bidang pembangunan. (ari)
Dijelaskan bahwa kasus itu berupa dugaan kontrak kerja yang dilakukan oleh aplikator abal-abal dengan membuat SPK non permanen. Artinya, tidak dicantumkan di dalam SPK itu mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak baik pokmas maupun aplikator berupa batas waktu penyelesaian pembanguan Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak dijelaskan. Kedua, mengenai jumlah real cost untuk satu pokmas yang ditandatangani tanpa diketahui oleh ketua pokmas. Sementara dalam SPK itu harus jelas kontrak kerja antara pokmas dan aplikator, karena ratarata untuk pembangunan RTG yaitu 45 hari kerja dengan maksimal 60 hari kerja. Inilah harus ditegaskan dengan tertuang dalam SPK. “Yang melakukan penandatanganan antara anggota pokmas dan aplikator.Secarahukumitu tidak sah,” tegas Purnama Hadi. Sebelumnya, Kapolres Lombok Timur (Lotim),
(Suara NTB/ist)
PELANTIKAN - Pelantikan pejabat lingkup Dinas Dukcapil Lotim, Kamis (11/7).
Bupati Lotim Kembali Lantik Pejabat Selong (Suara NTB)Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy kembali melantik para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim, Kamis (11/7). Pelantikan kali ini mengangkat 15 pejabat setingkat Jabatan Pengawas, atau jabatan struktural eselon IV yang ditempatkan di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Proses pelantikan digelar di ruang pelayanan Dinas Dukcapil Lotim yang dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan undangan lainnya. Bupati Sukiman dalam kesempatan tersebut menguraikan adanya kekhususan yang dimiliki Dinas Dukcapil. Dari pelantikan ini, terdapat 10 jabatan kepala Unit PelayananTeknis
(UPT) Dukcapil yang dibentuk mewakili 21 kecamatan di Lotim. Di mana telah terbagi dalam wilayah-wilayah. Orang nomor satu di Lotim ini memaparkan, ada banyak masalah yang dihadapi di Lotim dan belum semua dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa pelayanan masyarakat yang butuh pelayanan optimal di antaranya rumah sakit, puskesmas dan sekolah. Bupati menegaskan, pelayanan spesifik yang dibutuhkan masyarakat adalah identitas kependudukan. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP tidak akan bisa dibuat tanpa ada Kartu Keluarga (KK), karena di dalam kartu keluarga inilah semuanya ada, baik yang berusia lanjut, sedang dan sejak lahir.
Identitas kependudukan adalah persyaratan yang mutlak. Dipesankan, seluruh pejabat di lingkup Dukcapil ini hendaknya dalam melakukan pelayanan harus ikhlas. “Harus ada keikhlasan hati, karena dalam keikhlasan hati ada marwah dan pengabdian,” pesannya. Menurutnya, jika pengabdian itu dilaksanakan dengan baik maka akan ada karunia dari Allah SWT. Setelah UPT beroperasi di 10 wilayah tersebut, para pejabat tersebut diingatkan agar memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan. Bupati berjanji siap akan memberikan penghargaan kepada UPT yang terbaik. “Ke depan akan ada pemberian reward kepada tiga UPT terbaik dari sepuluh UPT,” demikian janjinya. (rus)
TAPD Belum Pastikan Bantuan Keuangan Bawaslu Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum memastikan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KLU pada APBD-P 2019. Alasannya, di samping porsi APBDP mengalami defisit, TAPD juga melihat tupoksi pengawasan yang dilakukan Bawaslu tahun 2019 ini belum efektif pada proses penyelenggaraan pilkada 2020. Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP., Kamis (11/7) mengungkapkan kebijakan anggaran pada APBD-P untuk dua lembaga penyelenggaran Pemilu (KPU KLU dan Bawaslu) belum final. TAPD sejatinya akan memasukkan KUA PPAS RAPBD-P 2019 pada Jumat (hari ini, red) dengan formulasi anggaran yang jauh dari proporsional untuk seluruh OPD. Terhadap proposal anggaran dari KPU KLU dan Bawaslu, Bappeda mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas program dan proporsi kebutuhan anggaran sesuai tahapan pilkada. “KPU mengusulkan Rp 460 juta, tetapi tentu tidak
bisa kita penuhi semua. Bawaslu juga sudah mengajukan. Kita pertimbangkan sesuai tahapan,” katanya. Heryanto menjelaskan, untuk memenuhi anggaran di dua penyelenggara Pemilu di KLU, pihaknya masih harus menunggu regulasi yang menjadi dasar hukum penganggaran. Mengingat KPU RI belum mengeluarkan PKPU. Lagi pula, kata dia, rancangan APBD Perubahan baru akan dibahas pekan depan. Sebagai perbandingan, Bappeda pun melakukan komunikasi dengan TAPD Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada di NTB. Di 6 daerah itu, belum satupun TAPD yang mengalokasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu. “Yang perlu dipikirkan, di 2019 ini sudah mulai sosialisasi oleh KPU. Kalau kita tidak bantu, dia pakai anggaran apa, ‘kan kasihan tapi kalau Bawaslu masak sih sosialisasi diawasi? kan belum ada calon,” ujarnya. Terpisah, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., mengaku sudah bertemu dengan Bappeda KLU menyikapi dukungan anggaran untuk Bawaslu. Pengajuan anggaran ke Pemda KLU berkenaan
dengan tahapan Pilkada di Bawaslu. Di mana, pada November mendatang kemungkinan dilakukan rekrutmen Panwascam. “Tidak sampai miliaran, karena kalau mengacu dari apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020. Kemungkinan November kami rekrutmen Panwascam,” kata Adi. Selain proses internal Bawaslu, pihaknya juga perlu mengawasi proses yang dilakukan KPU Lombok Utara. Salah satunya, rekrutmen PPK dan PPS yang diperkirakan dimulai pada Desember 2019. “Itu yang kami awas. Sekarang kami diminta untuk merincikan tahun anggaran 2019 berapa, tahun anggaran 2020 berapa,” lanjutnya. Adi Purmanto berharap, semua pihak yang berwenang terkait penetapan APBD-P, dapat memahami tahapan proses yang berlangsung di kedua lembaga penyelenggara Pemilu. “Kita tidak perlu debat panjang lebar, tinggal baca UU 10 tahun 2016 sebagai acuan penganggaran, terus ada Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, ‘kan jelas itu,” tandasnya. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Menyambut Pilkada 2020 mendatang, belum satupun bakal calon yang secara terbuka mengungkap langkah politiknya. Tak terkecuali petahana, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Bahkan setengah berseloroh, Najmul malah menyebut kadernya, Bagiarti, SH. Kepada wartawan, Rabu (10/7) lalu, Najmul mengaku belum menentukan sikap politik pada Pilkada 2020 mendatang. Demokrat secara kepartaian, hanya sebatas melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan sejumlah partai. “ Di internal Demokrat sendiri masih belum, rapat juga belum. Siapapun kader Demokrat bisa berpeluang, bisa saja Bagiarti yang dicalonkan, nanti kita lihat saja,” seloroh Najmul. Baginya, semua orang bisa berkompetisi dalam Pilkada mendatang. Namun substansi dari penyelenggaraan itu, semua proses nantinya berjalan normal. Persoalan siapa yang dipilih masyarakat, maka sosok tersebut adalah figur terbaik dan mendapat amanah untuk membangun Lombok Utara. “Kompetisi nanti di tahun 2020 ini saya harap jangan dijadikan seperti pertandingan segala-galanya. Melainkan kompetisi pilkada nanti kita niatkan untuk yang terbaik bagi Lombok
Utara,” tuturnya. Menurut Najmul, semua proses kaitannya dengan pesta demokrasi ini masih berjalan normal. Kalau pun ada yang sedang melakukan pendekatan hingga dialog, Najmul menilai itu hal yang wajar. Semua partai pun dinilai pasti melakukan hal serupa. “Jika ada kawan-kawan yang sedang melakukan pendekatan atau dialog-dialog saya pikir semua melakukan itu,” lanjutnya. Dirinya mempersilakan siapa pun yang ingin maju pada pilbup mendatang. Negara memberikan hak yang sama pada semua pihak untuk mencalonkan diri. Begitu juga dengan partai lain yang ingin berkoalisi dengan Demokrat KLU. “Siapapun yang ingin mencalonkan diri silakan, karena wilayah takdir kita hanya milik Allah tetapi kalau kita tidak jemput ya mana kita tahu, “ tegasnya. Dalam pilkada nanti siapapun memiliki peluang. Tidak hanya dari Partai Demokrat melainkan yang lainnya juga. Yang terpenting adalah proses di pilkada nantinya berjalan dengan normal aman dan nyaman. “Yang jelas kita di Demokrat belum menentukan siapa nama kader yang akan di usung. (Terkait calon), belum kita rapatkan soal itu,” tandasnya. (ari)
H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)
10 Desa di Lotim Masih Rawan Pangan Selong (Suara NTB) Sebanyak 10 desa di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikategorikan masih rawan pangan. Desa tersebut adalah, Desa Rarang Kecamatan Terara, Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga, Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru, Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela, Desa Embung Kandong Kecamatan Terara, Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel, Desa Sekaroh, Kwang Rundun dan Pandanwangi Kecamatan Jerowaru. ‘’10 desa ini menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Lotim melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP),’’ ujar Kepala DKP Lotim. H. Masyhur, Rabu (10/7) lalu. Desa-desa tersebut, ujarnya, sudah diidentifikasi dan diintervensi penanganannya. Di mana, dari hasil identifikasi, satu desa masuk prioritas pertama dan sembilan desa masuk
prioritas kedua. Terkait kondisi ini, tambahnya, pihaknya dalam waktu dekat ini akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rawan Pangan. Satgas ini akan memantau tingkat perkembangan dan penanganan kerawanan pangan di tingkat desa. Dijelaskannya, rawan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Sementara penduduk rawan pangan adalah mereka yang tingkat konsumsi energinya rata-rata 71-89 persen dari kecukupan energi normal. Sementara penduduk dikatakan sangat rawan pangan jika hanya mengkonsumsi energi kurang dari 70 persen dari kecukupan energi normal. (rus)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
Halaman 5
KPK Sorot Ketidakpatuhan Administrasi Sejumlah OPD di Lotim Selong (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Lombok Timur (Lotim) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) korupsi di jajaran Pemda Lotim. Kedatangan tim dari KPK ini diterima langsung Bupati Lotim, H. M Sukiman Azmy yang menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Lotim. Pada kesempatan itu, tim dari KPK menyorot terkait belum dilaporkannya secara administrasi pelaksanaan program dan pencairan anggaran pada sejumlah OPD. Kasatgas Korsupgah Korwil V KPK RI, Kunto Ariawan, menjelaskan korsupgah merupakan
salah satu dari tugas pokok KPK, namun yang selama ini paling banyak terekspose hanya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, padahal tugas pencegahan ini tidak kalah pentingnya. Untuk itulah sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan monitoring dan evauasi terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di masingmasing daerah. Dari hasil evaluasi tahun 2019 ini, Kabupaten Lotim menempati urutan ke 9 dari 10
kabupaten/kota di provinsi dalam progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi di Kabupaten Lotim, yakni sekitar 18%. Indikator penilaian tersebut dilihat dari 8 area yang paling berpotensi terjadinya praktik KKN, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola dana desa. Kendati demikian tim KPK
masih memberi ruang kepada OPD terkait untuk melakukan konfirmasi jika ada tindak lanjut rencana aksi yang sudah dilakukan, namun belum dilaporkan secara online kepada KPK. “Kita minta supaya dokumen administrasi disampaikan juga. Dari dokumen itu nantinya dilakukan evaluasi ulang lagi,”ujarnya. Sementara, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, memberikan apresiasi terhadap kedatangan tim KPK agar penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta mendukung sepenuhnya tim KPK RI untuk melakukan evaluasi sejauh mana program rencana aksi KPK telah dilaksanakan.
Diharapkan Kepala OPD terkait benar-benar menaruh perhatian terhadap hasil penyampaian tim KPK agar posisi Lotim dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih baik, serta menjadi acuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di jajaran Pemda Lotim Rapat koordinasi yang digelar di Rupatama 1 kantor bupati, juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara tim KPK dan kepala OPD. Salah satunya Kepala Bappeda Lotim, Dewanto Hadi menjelaskan masih ada tindak lanjut rencana aksi yang dilakukan OPD tapi belum dilaporkan kepada KPK, sehingga data progres pencapaian Kabupaten Lotim bisa lebih baik. (yon)
(Suara NTB/yon)
RAPAT - Rapat koordinasi dan supervisi pencegahan oleh KPK di jajaran Pemda Lotim, Kamis (11/7).
Tangani Krisis Air Bersih
Lotim Anggarkan Rp2,5 Miliar Setiap Tahun Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan anggaran yang cukup fantastis dalam menangani krisis air bersih yang dialami oleh sebagian masyarakat di wilayah selatan. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp2,5 miliar digelontorkan setiap tahun untuk pemenuhan air kebutuhan masyarakat. “Secara rutin setiap tahun melalui APBD II, untuk mengantisipasi kekeringan melalui dana tidak terduga sebesar Rp2,5 miliar per tahun,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, Kamis (11/7). Penanganan yang dilakukan berupa suplai air bersih menggunakan mobil tangki sepanjang permintaan yang dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya sampai saat ini sudah terdapat empat kecamatan yang menyerahkan nama-nama lokasi yang terdampak kekeringan dan meminta pendistribusian air bersih, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur dan Sambelia bagian utara. Di samping itu, Purnama Hadi menyebut jika pemerintah terus berupaya mencarikan solusi permanen dalam menangani krisis air bersih ini. Sejauh ini yang dilakukan berupa memperbanyak pembangunan sumur bor untuk mengatasi kekeringan ini selain memaksimalkan keberadaan sumber-sumber mata air. Diakuinya jika BPBD Lotim sudah mengajukan anggaran khusus untuk perawatan sumur bor, namun ini ke depan lebih intens lagi dibicarakan dengan TAPD, mengingat sekitar 40 persen sumur bor yang sudah terbangun di Lotim tidak dapat berfungsi disebabkan oleh berbagai faktor. “40 persen sumur bor yang belum berfungsi dimungkinkan disebabkan karena debit air yang kedalamannya kurang. Bisa jadi saat dilakukan survei geolistrik kedalaman air cukup baik, sementara kondisi sekarang cuaca tidak menentu, sehingga harus dilakukan pendalaman terhadap sumur bor itu,” terang Purnama Hadi. Sebelumnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menyebutkan sumur bor yang sudah terbangun saat ini tersebar di 15 titik, di antaranya 2 unit di Pandanwangi, 3 unit di Ekas Buana, 2 unit di Kwang Rundung, 2 unit di Menceh, dan 2 unit di Sambelia. Selanjutnya 1 unit di Obel-Obel, 1 unit di Belanting, 1 unit di Batu Nampar Selatan dan 1 unit di Batu Nampar. Sejumlah sumur bor itu berasal dari BPBD provinsi, dan BPBD Lotim dan pihak swasta. (yon)
Anggota DPRD Loteng Baru Dilantik 12 Agustus Praya (Suara NTB) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk keperluan pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru periode 2019-2024. Rencananya pelantikan akan digelar pada Senin (12/8) mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi pada wartawan, Kamis (11/7). Rencana pelantikan tanggal 12 Agustus, tambahnya, sesuai dengan masa bakti anggota DPRD Loteng lama yang secara administrasi akan berakhir masa bakti pada tanggal 11 Agustus tahun 2019 ini. Namun demikian, kata mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini, rencana pelantikan bisa berubah dari rencana awal. Pasalnya, pihaknya juga harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang masuk dari Loteng, karena MK baru akan memutuskan hasil PHPU pada tanggal 6-9 Agustus mendatang. Diakuinya, jika melihat mekanisme proses pelantikan anggota DPRD itu cukup panjang. Setelah ada penetapan anggota DPRD terpilih oleh KPU setempat, baru kemudian diusulkan ke Gubernur NTB untuk dibuatkan SK pelantikan. Setelah itu, baru kemudian pelantikan bisa digelar. “Yang penting kita sudah persiapkan semua kebutuhan untuk pelantikan dan rencana hari pelantikan. Soal kapan pasti pelantikannnya, nanti kita lihat kondisi yang ada,” ujarnya. Sebelumnya, Komisioner KPU Loteng, L. Darmawan, mengatakan penetapan anggota DPRD Loteng terpilih belum bisa dilakukan, karena ada dua sengketa PHPU yang masuk dari Loteng di MK, masing-masing di daerah pemilihan (dapil) VI (Batukliang-Batukliang Utara) dari Partai Gerindra. Kemudian dapil VIII NTB dari Partai Demokrat ditambah gugatan dari calon anggota DPD RI. Itu artinya, penetapan anggota DPRD Loteng terpilih harus menunggu putusan sengketa di MK. Penetapan dilakukan maksimal tiga hari setelah putusan MK keluar. “Jadi kita tunggu saja putusan MK. Karena memang itu mekanismenya,” tegas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)
(Suara NTB/kir)
KETERANGAN - Sekretaris DPRD Loteng, R.Mulyatno Junaidi, didampingi Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng, Suhadi Kana, memberikan keterangan kepada wartawan, terkait rencana pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru periode 2019-2024, Kamis (11/7).
(Suara NTB/kir)
MENGERING - Kawasan Bendungan Batujai kini mulai mengering akibat musim kemarau. Untuk mengantisipasi dampak kekeriangan, Pemkab Loteng bakal membentuk posko terpadu penanganan dampak kekeringan.
Tangani Dampak Kekeringan
Loteng Bentuk Posko Terpadu Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal membentuk pos komando (posko) terpadu guna menangani dampak kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Loteng tahun ini. Dengan begitu diharapkan, penanganan dampak kekeringan bisa lebih maksimal lagi. Hal itu diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Kamis (11/7). Kepada wartawan, Herdan
mengaku kalau penanganan dampak kekeringan tahun ini bakal melibatkan banyak instansi, baik itu instansi pemerintah, swasta maupun BUMN yang ada di daerah ini. Agar penanganan bisa maksimal, tambahnya, perlu ada posko terpadu sebagai pusat koordinasi. “Penanganan dampak kekeringan tidak akan bisa maksimal kalau hanya mengandalkan pemerintah daerah saja. Butuh peran serta semua elemen. Supaya penanganan
dampak kekeringan bisa optimal,” tandasnya. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, mengatakan daerah yang bakal terkena dampak kekeringan tahun ini cukup banyak. Di mana dari hasil pendataan tahun sebelumnya, total ada 83 desa yang tersebar di 9 kecamatan yang terdampak kekeringan. Sembilan kecamatan ini adalah Kecamatan Pujut,
Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur serta Kecamatan Janapria. Ditambah Kecamatan Praya Tengah, Praya, Kecamatan Kopang serta Jonggat. ‘’Hanya ada tiga kecamatan yang tidak terdampak kekeringan. Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara dan Kecamatan Pringgarata,’’ terangnya. Untuk tahap awal, BPBD Loteng telah menyiapkan sekitar 200 tangki air bersih. 200 tangki ini akan disalurkan ke daerah-daerah yang terke-
na dampak kekeringan. Selain itu, ada juga dukungan dari PDAM Praya serta dari Dinas Sosial dan instansi lainnya di daerah ini. Meski wilayahnya termasuk wilayah yang tidak terkena dampak kekeringan, Camat Batukliang, H.M. Suhartono, menegaskan pihaknya tetap waspada. Upaya-upaya antisipasi juga tetap dilakukan pihaknya. Jangan sampai dampak kekeringan menyulitkan masyarakat di wilayahnya. (kir)
Komisioner KPU Infrastruktur Dasar Banyak Belum Terbangun di Lenek Loteng Dilaporkan ke DKPP Praya (Suara NTB) Kisruh yang sempat terjadi pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten pada gelaran Pemilu legislatif yang baru lalu di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih berbuntut panjang. M. Samsul Qomar, salah seorang calon anggota DPRD provinsi asal Partai Demokrat resmi melaporkan komisioner KPU Loteng ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (10/7). Laporan dilayangkan menyusul banyaknya dugaan kecurangan dan kejahatan pemilu yang diduga dilakukan oleh KPU Loteng serta PPK Pujut dan, dilakukan pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat kabupaten beberapa waktu lalu. “Jadi yang kita laporkan itu, KPU Loteng serta PPK Pujut,” sebut M. Samsul Qomar, Kamis (11/7). Adapun dugaan kecurangan yang dilakukan di antaranya, KPU Loteng tidak mengindahkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng untuk menghentikan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Pujut. Sehingga pada rapat pleno tersebut hanya dihadiri PPK saja, tanpa ada saksi serta Panwascam setempat. Selain itu, adanya juga dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS, termasuk di Kecamatan Pujut. Form DAA1 yang berisikan rekapitulasi perolehan suara oleh PPK tidak diberikan kepada saksi parpol tanpa den-
gan alasan yang mengada ada. “Kasus lainya, soal penemuan form C1 plano dan C1 berhologram yang tercecer di sekitar kantor Camat Pujut,” sebut Ketua Komisi II DPRD Loteng ini. Di mana dalam hal ini ada indikasi kelalaian yang dilakukan oleh KPU dan PPK Pujut, sehingga mengakibatkan hilangnya dokumen negara. Padahal semua logistik pemilu harus dilaporkan kondisinya. Termasuk soal logistik yang masih tersisa. “Terakhir KPU Loteng tanpa perintah hakim Mahkamah Agung (MA) dengan alasan pembuktian PHPU telah membuka kotak suara beberapa desa dan sampai saat ini belum mengembalikan dokumen yang diambil untuk digandakan tersebut serta tidak memiliki berita acara,” papar Qomar seraya menambahkan pada laporan tersebut pihaknya sudah menyerahkan beberapa alat bukti pendukung. Terpisah, Komisioner KPU Loteng, Alimudin yang dikonfirmasi wartawan, belum bersedia memberikan komentar terkait laporan M. Samsul Qomar tersebut. “Silakan langsung ke Ketua (KPU Loteng). Karena dia yang mengetahui secara teknis,” jawabnya singkat. Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin yang dicoba dikonfirmasi di kantornya tengah tidak berada di tempat. Begitu pula saat dikonfirmasi via telepon masih belum memberikan jawaban. (kir)
Selong (Suara NTB) Sebagai wilayah kecamatan baru di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kecamatan Lenek masih banyak perlu pembenahan. Masih banyak infrastruktur dasar yang belum terbangun. Kehadiran ProgramPengembanganInfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) diharap mampu mempercepat pemerataan pembangunan. Menurut Camat Lenek H. M. Supriyadi didampingi Kepala Seksi Pemerintahan Desa (PMD Ismail Marzuki pada Suara NTB, Kamis (11/7), PISEW sebagai kegiatan pembangunan infrastruktur sejauh ini dinilai cukup mampu mendorong semangat masyarakat untuk membangun. Diakuinya, Lenek tahun 2019 ini mendapatkan PISEW. Ada dana sebesar Rp 600 juta yang
digunakan untuk membuka jalan. Namun, tingginya tingkat swadaya masyarakat membuat progres pembangunan jalan di wilayah Desa Sukarema Kecamatan Lenek ini berjalan cukup cepat. “Kita disebut paling tinggi progresnya,” klaimnya. Sebagai wilayah kecamatan baru, Camat Lenek ini mengaku sangat berbangga dengan peran serta aktif masyarakat. Ruas jalan sepanjang 425 meter yang dibangun sebelumnya dalam kondisi yang sangat parah. Hanya berupa jalan setapak kecil. Medan jalannya pun tidak semulus setelah jadi. Masyarakat wilayah Kecamatan Lenek ini sebutnya mampu membuka akses jalan tanpa dibayar pembebasan lahannya. “Semua masyarakat berswadaya, seperti pohon-pohon kelapa yang
ada di sepanjang jalan ini tidak ada satupun yang dibayar,” ucapnya. Bagi masyarakat Desa Sukarema, akses jalan ini sangat dibutuhkan, karena akses jalan ini bisa menuju Puskesmas Kalijaga dan jalur anak-anak sekolah sebelumnya cukup jauh. Terbangunnya jalan tersebut makin memudahkan warga untuk mengakses puskesmas lebih dekat. “Kalau sebelumnya muter-muter warga,” tuturnya. Infrastruktur serupa ini perlu juga dibangun di beberapa tempat di Lenek. Akses jalan lintas desa yang sejauh ini masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti contoh Lenek Duren yang masih banyak dusun yang jauh dari kantor desa. “Akses yang memberikan kemudahan kepada masyarakat ini masih cukup sulit,” akunya. (rus)
(Suara NTB/rus)
JALAN - Jalan di wilayah Lenek yang dibangun dari program PISEW.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
(Suara NTB/ils)
Masyarakat Tolak Alih Fungsi Dermaga Labuhan Lalar Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Desa Kertasari menolak rencana pemerintah memindahkan lokasi bongkar batu bara dari dermaga Labuhan Lalar ke dermaga milik PT Bumi Pasir Mandiri (BPM) di wilayah setempat. Warga menolak lantaran dikhawatirkan akan mengganggu kualitas dan kuantitas rumput laut yang merupakan mata pencaharian utama mereka. Untuk itu mereka berharap dermaga yang saat ini rusak segera diperbaiki demi keberlangsungan bahan bakar PLTU Kertasari. “Memang banyak masyarakat yang menolak untuk kita alihkan lokasi bongkar batu bara ke dermaga BPM karena akan sangat berdampak pada produksi rumput laut warga. Maka dari itu kita upayakan supaya dermaga Labuhan Lalar bisa segera diperbaiki agar ketersediaan batu bara untuk PLTU bisa terjamin. Kami juga tetap berupaya membangun koordinasi dengan pihak lainnya agar alih fungsi penggunaan dermaga BPM untuk sementara waktu bisa dilakukan,” ungkap Kepala UPTD Kepelabuhanan dermaga Labuhan Lalar, M. Amin saat ditemui Suara NTB, Kamis (11/7). Dikatakannya, kerusakan tiang penyangga dermaga Labuhan Lalar akibat terhantam kapal tongkang saat pembongkaran batu bara sangat disayangkan. Karena pada prinsipnya dermaga ini bukan untuk sandarnya kapal tongkang. Melainkan, untuk kapal penumpang. Namun, karena ada kesan dipaksakan akhirnya rusak begitu saja. Dermaga ini didesain hanya untuk menyandarkan kapal dengan berat sekitar 50 ton saja, tapi kapal tongkang dengan berat 4000 ton dipaksa berlabuh di dermaga. Akibatnya, tiang penyanggah di depan dermaga patah. Beberapa sarana lainnya juga ikut rusak. Tidak hanya berat kapal yang dipermasalahkan. Panjang dermaga juga dianggap tidak sesuai dengan kapal yang sandar. Parahnya lagi, hingga saat ini anggaran untuk perbaikan dermaga ini belum tersedia dan waktu pengerjaannya juga belum bisa dipastikan. Kendati demikian, pihaknya sangat berharap agar anggaran tersebut bisa dipersiapkan sehingga penangannya bisa semakin dipercepat. “Kita masih belum mengetahui secara pasti kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga ini, karena saat ini tim kami masih menghitungnya untuk kemudian kita usulkan ke TAPD. Kami juga berharap supaya anggaran yang akan kita usulkan nanti bisa disetujui supaya penanganan dermaga ini bisa dipercepat,” tandasnya. M. Amin (ils)
Halaman 6
Harga Cabai Tembus Rp71 Ribu Per Kilogram Taliwang (Suara NTB) Sepekan terakhir, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami kenaikan hingga mencapai Rp71 ribu per kilogram. Normalnya, harga cabai hanya Rp33-Rp39 ribu per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini terjadi karena minimnya pasokan dan juga bencana kekeringan di beberapa wilayah di NTB. Kondisi ini diperparah dengan belum siapnya Pemkab mencari jalan keluar lain supaya kebutuhan tanaman Hortikultura tidak lagi bergantung dari daerah luar. “Memang untuk harga cabe rawit merah sudah mulai merangkak naik di sejumlah pasar di KSB. Meningkatnya harga cabai ini terjadi karena pasokannya yang terbatas baik dari Pulau Lombok maupun daerah lainnya. Bayangkan saja untuk harga normal cabai rawit merah dihargai sekitar Rp39 ribu per kilogramnya. Tetapi karena paso-
kannya terbatas maka harganya melambung ke angka Rp71 ribu per kilogramnya. Kenaikan harga juga kita prediksi akan terus terjadi hingga beberapa minggu kedepan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau),” ungkap Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM (Diskoperindag) kepada Suara NTB, Ir. Amin Sudiono MM, Kamis (11/7). Dikatakannya, ada beberapa faktor penyebab melonjaknya harga cabai di KSB. Salah satunya, terbatasnya pasokan dari Lombok ke KSB. Hingga saat ini, KSB juga belum memiliki sentra perkebunan khususnya cabai rawit merah sehingga sa-
ngat bergantung ke daerah lain. Berdasarkan laporan, produksi cabai dalam daerah hanya sekitar 30 persen dari kebutuhan masyarakat. Sisanya, 70 persen berasal dari luar. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura masih sangat banyak. Tetapi belum mampu dimaksimalkan. Belum lagi adanya kesan dari para petani bahwa menanam tanaman hortikultura tidak menguntungkan, sehingga kebanyakan petani lebih memilih menanam padi dibandingkan tanaman yang lain. Pihaknya juga belum bisa mengintervensi harga di pasar saat ini karena hampir semua
lokasi juga mengalami hal yang sama. Jika harga sudah normal di Pulau Lombok baru bisa dilakukan pengamanan harga di KSB dengan melakukan operasi pasar. “Sebenarnya kenaikan harga cabai rawit merah ini sudah terjadi sejak minggu lalu karena pasokannya terbatas ke KSB dan masalah itu juga terjadi di daerah lainnya. Apalagi kita masih sangat bergantung dari daerah lain, sehingga lonjakannya juga masih akan terus terjadi,” ungkapnya. Disinggung mengenai komoditas yang lain diyakini masih belum terjadi kenaikan, bahkan khusus untuk telor belum ada kenaikan. Hal ini terjadi karena tingkat konsumsi telur belum bisa dominan seperti daerah-daerah industri lainnya. Selain itu, ada juga telur yang diproduksi oleh warga lokal, sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan. Kalaupun ada gejolak harga
untuk telur, biasanya akan terjadi pada bulan-bulan tertentu di hari besar keagamaan dan nasional. Sementara untuk hari-hari biasa tidak akan terjadi kenaikan harga di pasar. Meskipun demikian, pihak terkait tetap akan mekakukan pantauan harga secara intensif di sejumlah pasar. Sehingga halhal yang tidak diinginkan semakin ditekan baik itu penimbunan maupun harga yang ditingkatkan secara sepihak. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya satgas pangan bisa membantu untuk memantau harga yang ada di pasar. “Kalau untuk telur, di KSB harganya masih terpantau aman dan stabil tidak terjadi gejolak. Kendati demikian kita juga tetap akan cek harga di sejumlah pasar yang kita miliki untuk bisa mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (ils)
Lima Pejabat Lulus Administrasi Seleksi Sekda Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Lima pejabat eselon II, dinyatakan lulus administrasi dalam seleksi untuk jabatan Sekda Sumbawa. Mereka nantinya akan mengikuti berbagai tahapan tes yang disiapkan tim Pansel. Sebagaimana disebutkan, Ketua Tim Pansel, Dr. Iwan Jazadi, Kamis (11/7), di kantor BKPP Sumbawa. Kelima pejabat tersebut yakni, Drs. H. Hasan Basri, MM, Ir. Junaidi, M.Si, Dr. H. M. Ikhsan Safitri, M.Si, H. Sahril, S.Pd dan Tarunawan S.Sos, SP. Untuk jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dinyatakan lulus administrasi yaitu, Drh. Edi Putra Darma, Mustari Dahlan, SH., Rosmin Junaidi, S.Pt, M.Si, H.Sahabuddin, S.Sos, M.Si. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan yakni, Ir.Irin Wahyu Indriani, M.Lutfi Makki, S.Pd., Rahmad Udayana, SH, M.Si, Ir. M.Subhan, dan M. Sofyan Yahya Putra, S.Pt, M.Ec, Dev. Menurut Dr. Iwan, mereka dinyatakan lulus administrasi setelah dilakukan pemeriksaan berkas para pendaftar. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus tersebut dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Yakni tes kompetensi dan prestasi makalah. Serta tes wawancara terkait visi, misi, program dan strategi dalam mengemban jabatan yang dilamar. Dalam hal ini, Pansel akan berusaha memberikan pelayanan selama proses seleksi dengan seadil-adilnya. Untuk mendapatkan calon-calon pemimpin terbaik yang namnya nanti akan disodorkan ke Bupati Sumbawa nantinya. (arn)
PID Diharapkan Picu Inovasi di Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) tahap I tahun 2019, Kamis (11/7). Untuk efektivitas pelaksanaan PID yang diharapkan dapat memicu munculkan inovasi di desa. Seperti harapan Bupati Sumbawa melalui Penjabat Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, PID mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif. Dalam hal ini peran para pemangku program sangat diperlukan untuk merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan dana desa secara tepat, transparan dan seefektif mungkin. “Saya berharap peran Pendamping Desa dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) untuk membantu memfasilitasi program inovasi desa dapat menjawab kebutuhan desa terhadap layanan teknis yang berkualitas,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si menyampaikan, Rakor ini untuk meningkatkan pemahaman tentang program inovasi desa. Sehingga semua pemangku program dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain untuk mengevaluasi pelaksanaan PID tahun 2018. Serta menyelaraskan dan memantapkan pelaksanaan PID tahun 2019. Rakor diikuti 14 orang anggota Tim Inovasi Kabupaten (TIK), 6 orang tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, 23 Camat Se, Kabupaten Sumbawa, dan 23 orang Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID). (arn)
(Suara NTB/ist)
RAKOR - Penjabat Sekda Sumbawa, H. Muhammad Ikhsan dan Kepala Dinas PMD, Varian Bintoro, saat Rakor PID, Kamis (11/7).
(Suara NTB/bug)
DIHADANG - Puluhan warga desa Tambak Sari saat dihadang masuk ke kantor DPRD KSB, Kamis (11/7).
Hendak Mengadu, Warga Dilarang Masuk Kantor Dewan Taliwang (Suara NTB) Puluhan warga desa Tambak Sari, kecamatan Poto Tano menunjukkan kekesalannya terhadap cara penerimaan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kekesalan warga ini dipicu adanya larangan memasuki areal kantor DPRD saat hendak mengadukan persoalan yang mereka hadapi. Kekesalan warga desa Tambak Sari itu berawal saat mereka mendatangi kantor DPRD, Kamis (11/7). Saat tiba di depan gerbang kantor DPRD, seorang staf sekretariat menghalangi mereka masuk dengan menutup pintu gerbang. Alasannya, kehadiran warga dikhawatirkan mengganggu agenda sidang paripurna di dalam gedung. Tak terima dengan perlakuan tersebut, sontak warga berteriak. Mereka menyatakan perlakuan tersebut keter-
laluan karena sebagai lembaga rakyat seharusnya kantor DPRD terbuka bagi siapa saja masyarakat yang akan datang. “Ini apa-apaan pakai acara melarang kami. Kami ini datang baik-baik mau mengadukan nasib kami kepada wakil kami di dalam,” cetus warga. Meski mendengar alasan warga itu, staf sekretariat DPRD yang mengaku bertanggungjawab dengan kemanan lingkungan DPRD bergeming. Bahkan ketika perwakilan warga mencoba bernegosiasi, staf bersangkutan tetap kukuh. Akibatnya warga yang tak sabar terus berteriak dari luar untuk dibukankan pintu dan tak sedikit juga yang menggoyangkan gerbang kantor DPRD KSB. Aksi saling sahut antara warga dengan staf sekretariat DPRD itu sempat berjalan beberapa saat. Sehingga membuat riuh suasan depan gerbang
Kompak Persiapkan Pemanfaatan Adminduk di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Kompak Nasional di kabupaten Sumbawa telah menyelenggarakan FGD Kajian costing dan Pemanfaatan Dana Pelayanan Adminduk (administrasi kependudukan). Untuk memproleh gambaran efektivitas belanja bidang administrasi kependudukan. Serta bagaimana estimasi biaya setiap layanan. Oleh karena itu Kabupaten Sumbawa dipilih sebagai salah satu lokasi kegiatan serta dari hasil kegiatan ini akan dijadikan sebagai masukan bagi RPJM Nasional pada 2020. Manager Kompak, Devi Suryani, menyampaikan kegiatan ini merupakan atas permintaan Kementerian Keuangan, terkait dengan distribusi fiskal DAK non fisik berupa Adminduk, PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Jampersal, membentuk formula dana desa pelaksanaan dimulai maret 2019. Untuk pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok terarah kegiatan DAK Non fisik sebenarnya Kompak telah melaksanakan pada tujuh provinsi dampingan kompak. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui berapa unit biaya per layanan.
“Mungkin ada keluhan mengapa kecil bujetnya atau mengapa kurang. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya panduan setiap unit cost, di Kabupaten Sumbawa apakah dana DAK Non Fisik yang sudah dialokasikan, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu melalui kegiatan FGD agar memberikan masukkan. Sehingga nantinya ada gambaran bagaimana yang seharusnya DAK Non Fisik dialokasikan,” terangnya. Sementara itu Sekretaris Bappeda, Kabupaten Sumbawa, E.S Adi Nusantara S.Sos, M.T, menyatakan kegiatan ini sebagai salah satu bagian untuk mengetahui apakah sudah siap untuk dana DAK non fisik. Sebab diketahui, ke depan Kabupaten Sumbawa akan mengelolah DAK Non fisik, Pariwisata, UMKM dan sampah. Apalagi jumlah dana DAK Non fisik lebih besar daripada fisik. “Oleh karena itu ke depan kita harus perbaiki serta dapat terpenuhi dengan sebaikbaiknya dana-dana DAK Non fisik. Sehingga harapan kami FGD ini dapat membawa manfaat bagi pengelolaan DAK Non fisik pada tahun 2020,” pungkasnya. (arn)
masuk kantor DPRD. Warga menanyakan kapasitas staf dimaksud menghalangi mereka, sementara sang staf bergeming karena merasa bertanggungjawab penuh atas keamanan lingkungan DPRD. Melihat tak punya ruang bernegosiasi, salah seorang warga akhirnya berinisiatif langsung masuk ke gedung sekretariat. Ia pun meminta pejabat sekretariat berwenang untuk memberikan ruang warga agar bisa masuk. Setelah melakukan komunikasi, warga akhirnya dibukakan pintu. Mereka pun masuk ke halaman kantor DPRD tetapi dengan memendam kekesalan. Mereka menganggap tidak sepantasnya diperlakukan demikian. Sebab, kantor DPRD pada hakikatnya adalah gedung rakyat. “Jujur kami kesal sekali dengan or-
ang tadi (staf DPRD) apa haknya melarang kami masuk ke sini. Kami tidak demo apalagi mau merusak,” gerutu sejumlah warga. Kepala Desa Tambak Sari, Suhardi menjelaskan, perihal kedatangan warganya untuk mengadukan adanya sejumlah oknum yang ingin menyerobot lahan garapan warga di desanya. “Tujuan kami ingin melaporkan ada oknum yang mengaku sebagai pemilik kemudian ingin menguasai lahan warga kami,” ungkapnya. Menurut dia, lahan yang dimiliki warganya saat ini merupakan hak milik penuh. Meski sebelumnya didapatkan melalui pembagian pemerintah melalui program transmigrasi. “Warga kami terancam. Karena mereka yang datang mau menyerobot lahan mengancam warga,” sesalnya. (bug)
Imigrasi Tolak Puluhan Pemohon Paspor Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan pemohon paspor ditolak Kantor Imigrasi TPI Kelas II Sumbawa. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan ke depannya. Mengingat kepengurusan paspor tersebut diduga disalahgunakan untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan data, dari Januari hingga Juni 2019, ada 35 pemohon paspor ditolak. Rinciannya di bulan Januari 2, Februari 2, Maret 3, April 5, Mei 4, dan Juni 19. Kepala Kantor Imigrasi TPI Kelas II Sumbawa, Andy Cahyono Bayuadi membenarkan adanya puluhan pemohon paspor yang ditolak. Hal ini sebagai bentuk perlidungan kepada masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri. Karena dikhawatirkan bekerja tanpa prosedur yang benar. Hal ini dapat berujung pada terjadinya permasalahan. “Kita tolak karena diduga akan menjadi TKI non procedural. Kita selektif, dan ada proses wawancara untuk mengantisipasi terjadi permasalahan nantinya. Karena kita pu-
(Suara NTB/ind)
Andy Cahyono Bayuadi nya beban untuk membantu, menjaga dan melindungi masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri,” ujarnya. Dijelaskannya, setiap warga negara berhak mendapatkan paspor dan bekerja ke luar negeri. Namun pihaknya akan menolak pemohon jika diduga paspor akan disalahgunakan. Karena pihaknya tidak menginginkan adanya permasalahan di kemudian hari. “Kami juga khawatir mendapat komplain dari pemohon. Kare-
na hak asasi juga. Tetapi kalau disalahgunakan kita tolak. Kita tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Tetapi mencegah menjadi korban,” tukasnya. Pihaknya mengimbau masyarakat Sumbawa dan KSB yang berniat bekerja di luar negeri agar melalui perusahaan resmi secara prosedural. Apalagi sekarang sudah terbentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), yang akan memfasilitasi dan memberikan pelayanan mudah dan cepat. Jangan sampai terbuai dengan janji oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi diberangkatkan secara non prosedural. “Jangan mudah terbuai oknum yang belum tentu kebenarannya untuk bekerja di luar negeri. Harus dicek kebenarannya, jangan sampai bekerja tanpa prosedur yang jelas. Jika mau bekerja ke luar negeri gunakanlah perusahaan yang resmi. Kemudian harus dibekali dengan wawasan dan keterampilan supaya bisa mendapatkan hasil,” pungkasnya. (ind)
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
Kekeringan Belum Pengaruhi Produksi Padi di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Kota Bima mengklaim kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah setempat beberapa bulan terakhir, dipastikan tidak memengaruhi produksi pertanian. “Hingga saat ini area pertanian di Kota Bima tidak ada yang terdampak kekeringan,” kata Kepala Distan Kota Bima, Ir. H. Darwis Yusuf, kepada Suara NTB, Kamis (11/7). Lebih lanjut dikatakan Darwis, pihaknya sudah melakukan pemetaan (mapping). Tetapi tidak ada lah(Suara NTB/Uki) an pertanian yang puso atau Darwis Yusuf yang terancam gagal panen. Lagipula tanaman padi saat ini rata-rata berusia di atas satu bulan. “Kemarin ada sempat sempat terserang penyakit. Namun hal tersebut sudah tertangani dengan baik,” katanya. Dengan demikian, area pertanian di Kota Bima dipastikan terpantau aman dari dampak kekeringan. Sembari menambahkan lahan sawah produktif di Kota Bima seluas 2.239 hektar. “Sementara lahan kering dan tegalan mencapai 7.000 hektar. Semuanya terpantau aman,” katanya. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, ada sekitar 7.006 Kepala Keluarga (KK) atau 20.838 jiwa di Kota Bima yang terdampak kekeringan tahun 2019. “Wilayah yang terdampak ini tersebar di 11 Kelurahan di Lima Kecamatan,” kata Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin MM belum lama ini. Dalam menanggulangi menanggulangi dampak kekeringan tersebut, pihak BPBD setempat mendistribusikan air bersih sebanyak 5.000 liter perhari. Namun jumlah itu bisa lebih, tergantung kondisi di lapangan dan permintaan. “Dropping air bersih di Kota bima juga ada pihak lain yang membantu. Salah satunya pihak kepolisian,” katanya. Untuk penanggulangan atau solusi jangka panjang, lanjutnya, saat ini tengah dilakukan pembahasan dan pengkajian. Salahsatunya pengkajian rencana pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Bima. “OPD lain juga sedang mencari sumber mata air dan kebutuhan pembangunan PDAM,” ujar Syarafuddin. (uki)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Anggaran Distribusi Air Bersih Hanya Rp30 Juta Dompu (Suara NTB) – Kekeringan di Dompu, mulai berdampak di sejumlah daerah. Debit mata air terus menyusut. BPBD mulai mendistribusikan air untuk warga korban kekeringan. Namun, kuantitas air bersih yang didistribusikan tak sepadan dengan kebutuhan warga. Celakanya, anggaran distribusi air bersih ini hanya mencapai Rp30 juta. Kepala Pelaksan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan menyampaikan, inisiatif menyalurkan air bersih ke tiga desa di dua kecamatan itu merupakan tindak lanjut atas pantauan langsung tim di lapangan. Yang mana ratusan warga di Desa Jambu, Lune dan Huu sudah cukup kesulitan memperoleh air di awal musim kemarau tahun ini. “Keterbatasan air sudah mulai terasa di wilayah itu,
makanya kita berinisiatif mendistribusikan air bersih dua hari terakhir,” kata dia menjawab Suara NTB di kantornya, Kamis (11/7). Volume air yang didistribusikan memang belum seberapa. Masing-masing desa hanya mendapatkan dua tangki. Meski demikian, setidaknya pasokan awal tersebut bisa sedikit meringankan beban mereka untuk sementara waktu. Sambil menunggu kejelasan bantuan anggaran dari pe-
merintah daerah dan provinsi. Saat ini, ungkap Imran, BPBD hanya memiliki anggaran Rp30 juta untuk pendistribusian air bersih ke puluhan desa/kelurahan terdampak kekeringan. “Anggaran Rp30 juta itu seberapa sih, untuk bensin, air belum lagi operasional pegawai. Masih sangat minim jika dilihat dari sebaran wilayah kita yang terdampak kekeringan,” tegasnya. Keterbatasan anggaran yang dihadapi itu rencananya
akan diangkat dalam pembahasan pada rapat koordinasi waktu dekat ini di provinsi. Berikut beberapa kebutuhan pendukung seperti tandon, sumur bor serta perlengkapan lain untuk mengentaskan bencana laten ini di Dompu. Selain tiga Desa di Kecamatan Pajo dan Huu, beberapa surat permohonan pendistribusian air dari wilayah lain sudah lumayan. Diantaranya Kelurahan Kandai I, Desa Serakapi, Desa Sorisakolo, Desa Nowa dan Lingkungan Ginte Kelurahan kandai II. “Cuma sekarang ini kita utamakan Desa Serakapi dulu baru kemudian wilayah lain biar teratur sesuai jadwal,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Imran M. Hasan
LPMP NTB Beri Catatan bagi Pemda Dompu (Suara NTB) – Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S. Pd, M. Si menyampaikan, mutu pendidikan di Dompu memang belum mencapai standar ideal. Namun, berdasarkan hasil pendampingan selama tiga tahun terakhir ini, capaian delapan indikator pendidikan cenderung meningkat. Salah satunya ditandai dengan terus menurunnya angka buta aksara. Meski demikian, LPMP NTB rupanya memiliki (Suara NTB/jun) catatan penting yang harus Minhajul Ngabidin segera dibenahi pemerintah daerah demi perbaikan mutu pendidikan. Antara lain meningkatkan kompetensi guru, pengelolaan manejerial sekolah serta partisipasi masyarakat. “Indikator peningkatan itu salah satunya yakni menurunnya angka buta aksara. Kemudian hasil sensus untuk delapan indikator pendidikan itu trennya mengalami peningkatan,” ungkap dia kepada wartawan usai mengisi agenda diseminasi pemetaan mutu pendidikan di ruang rapat Bupati, Kamis (11/7). Disamping menggejot pencapaian delapan indikator pendidikan. Poin penting sebagai bahan evaluasi para pihak ialah tidak menjadikan proses pendidikan sebagai rutinitas membagi ilmu semata. Melainkan dijadikan sebuah kegiatan yang dapat merangsang daya pikir dan kreatifitas anak. Tetapi tentunya hal tersebut baru bisa tercapai ketika didukung sumber daya pendidik yang berkompeten. Terlebih dukungan sarana prasarana yang memadai. Sebagai salah satu indikator sarana prasana pendidikan di wilayah ini memang menunjukan perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi di beberapa sekolah masih perlu setuhan perbaikan atau penambahan fasilitas. Sementara disinggung kompetensi guru di Dompu, Mihajul Ngabidin menyebutkan, dari standar rata-rata nasional 54 persen baru tercapai 46 persen. Karenanya perlu terus dilakukan upaya pendapingan serta pembinaan demi pencapai delapan standar pendidikan diwilayah ini. “Untuk peningkatan kreativitas anak ya tentu lewat guru. Makanya guru-guru ini terus kita berikan pendampingan,” jelasnya. Diseminasi ini, lanjut dia, selain untuk menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi sekolah, juga bertujuan menerima masukan dari masing-masing daerah. Terkait upaya yang mesti dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan diwilayahnya. (jun)
Kasus Gaji ASN, Terpidana Tak Pengaruhi Penyidikan PAUD Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima memastikan kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN terpidana Sita Erny yang diproses Mapolres Bima Kota, tidak akan memengaruhi penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat peraga PAUD Kota Bima yang ditangani saat ini. “Tidak ada pengaruhnya sama sekali, meski dalam Dinas,” katanya Kasi Pidsus Kejari Bima, I Wayan Suryawan SH, kepada Suara NTB, Kamis (11/7). Seperti diketahui, pengadaan alat peraga PAUD merupakan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Begitupun dengan kasus pembayaran tunjangan gaji terpidana. Dua item itu, Dikbud dijabat oleh AY, yang saat ini telah ditetapkan tersangka dalam kasus pembayaran tunjangan. “Subyek (orangnya) sama, bukan obyeknya (kasus). Andaikan obyeknya sama pasti kita akan mundur. Tapi kalau subyek tidak ada pengaruh,” kata Wayan. Menurutnya, kasus dengan subyek yang sama, tapi obyek berbeda pernah ditangani sebelumnya. Bahkan subyek tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan divonis dalam kasus (obyek) yang berbeda. “Ada sebuah nama sudah ditetapkan tersangka dan divonis empat tahun penjara. Tapi ada kasus lain juga divonis empat tahun penjara. Sehingga dia dipenjara selama delapan tahun,” katanya. Sementara terkait persoalan PAUD, hingga saat ini pihaknya terus melakukan penyidikan. Bahkan sampai saat ini tercatat 30 orang yang telah dimintai keterangan. Termasuk pejabat Dikbud, DPKAD, Tim Pelaksana dan Kepala PAUD. “Terakhir yang kita mintai keterangan kemarin adalah pejabat teras Dikbud,” katanya. Pejabat teras yang diperiksa tersebut lanjutnya sudah dua kali memenuhi panggilan pemeriksaan. Selain memintai keterangan dari sejumlah pihak, kasus itu ada juga dokumen yang harus didalami. Ia menanmbahkan dalam penyidikan kasus tahun 2018 itu, masih banyak lagi yang akan dimintai keterangan. Terutama Kepala PAUD swasta dan negeri di Kota Bima yang jumlahnya mencapai 130. “Jumlahnya PAUD swasta 90 sementara negeri 40. Baru sebagian kita mintai keterangan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
PACUAN KUDA - Para joki cilik sedang beraksi dalam pembukaan pacuan kuda, di arena pacuan kuda tradisional Desa Panda, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Sabtu (6/7) lalu.
Penunggak Diberi Kesempatan Atasi Kekeringan, Polres Bima Salurkan Kembalikan Dana PHDG Taliwang (Suara NTB) Para penunggak dana Pengaman Harga Dasar Gabah (PHDG) tahun 2013 masih diberi waktu untuk melakukan pengembalian. Meski barang jaminan mereka sudah berada di tangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL). “Benar. Mereka masih diberi jeda waktu mengembalikan sisa dana HDG yang selama ini belum diselesaikan,” ungkap kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperidag) KSB melalui Kabid Koperasi, Firmansyah kepada wartawan, Kamis (11/7). Ia menjelaskan, sebenarnya ranah penyelesaian tunggakan dana PHDG 2013 tersebut sudah berada di tangan KPKNL. Setelah Pemda KSB menyerahkan seluruh barang jaminan para penunggak untuk dilelang guna menutupi sisa dana yang
belum dikembalikan ke daerah. “Tapi tampaknya KPKNL masih memberikan ruang ke mereka. Akhirnya mereka buat kesepakatan mengupayakan pengembalian sebelum barang jaminannya dilelang,” papar Firman. Dari kesepakatan dengan KPKNL itu, Firman mengaku, ada kemajuan dalam pengembalian dari pihak penunggak. Dari 10 pihak sementara ini ada satu pihak yang sudah menyetor dana melalui rekening penampungnya. “Yang lain katanya menyusul. Mereka juga sudah lapor ke kami kalau memang diberi kesempatan mengembalikan lagi (oleh KPKNL),” ujarnya. Firman berharap, untuk kali ini para pihak benar-benar menepati janjinya dengan mengembalikan selenuhnya dana PHDG jika tidak ingin
kehilangan barang jaminan miliknya. “Karena sudah di tangan KPKNL kami tentu sudah lepas tangan. Dan pastinya kalau lewat dari kesepakatan yang mereka bangun dengan KPKNL pasti barang jaminannya akan dilelang,” tandasnya. Untuk diketahui, kasus macetnya pengembalian dana PHDG tahun 2013 itu sempat berlarut-larut. Para pihak pengelola sebelumnya terus mengulur waktu dengan meminta keringanan kepada Pemda KSB untuk diberi waktu. Sayangnya beberapa kali diberi tambahan waktu tak satu pun yang melunasinya. Bahkan ketika kasusnya telah sampai ke tangan Tim Majelis Pertimbangan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Tak satu pun mengindahkan ancaman akan kehilangan barang jaminannnya. (bug)
RPH Balibunga Belum Kantongi Izin Lingkungan Dompu (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, mengakui operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Balibunga belum mengantongi izin lingkungan. Keterbatasan anggaran untuk mengajukan pengurusan dokumen UKL-UPL dianggap pemicu utama. Sementara dari segi teknis diklaim tidak lagi ditemukan persoalan. Demikian dikatakan Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Disnakeswan Dompu, Drh. Mujtahidin ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/7). “Kita memang belum mengajukan izin, jangankan RPH di sana, perkantoran dan sebagainya juga harus ada izin lingkungannya.” Pembuatan izin yang diawali pengurusan dokumen upaya pengelolaan dan peman-
tauan lingkungan hidup atau biasa disebut UKL-UPL itu, menurut dia, memerlukan biaya yang cukup besar karena harus menunjuk konsultan untuk melakukan penyusunan. Tapi mengingat hal tersebut sudah menjadi keharusan yang diatur undang-undang, pihaknya akan segera mengupayakan pengurusannya. RPH Balibunga, jelas Mujtahidin, terpaksa dioperasionalkan tanpa izin lingkungan karena memang keberadaan RPH lama di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai tidak lagi represntatif lantaran sudah dihapit pemukiman warga. sehingga mau tidak mau harus segara dipindah ketimbang muncul pemasalahan yang lebih besar. “RPH Balibunga sudah kita operasikan karena memang se-
belumnya didesak oleh warga di RPH lama,” ujarnya. Disadari, dampak lingkungan atas pengelolaan RPH Balibunga yang belum mengantongi izin lingkungan tersebut memang dirasakan warga sekitar. Misalnya, bau menyengat dari limbah kotoran, darah dan tulang belulang yang dihasilkan. Namun demikian, kondisi ini dianggap tak separah RPH Larema. Karena selain cairan yang terbuang langsung ke Sungai Baka setelah proses penyaringan, limbahnya diangkut untuk dibuang ke TPA dalam jangka waktu tertentu. “Saat ini masih kita bisa antisipasi ketimbang di lahan yang lama (RPH Larema). Kotoran-kotoran itukan sekarang kita kumpulkan dulu untuk kemudian diangkut dan buang ke TPA,” pungkasnya. (jun)
Air Bersih
Bima (Suara NTB) – Aparat gabungan Dalmas dan Anggota Subsektor Palibelo menyalurkan air bersih bagi masyarakat Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo, salahsatu Desa di Kabupaten Bima yang terdampak kekeringan, Rabu (10/7) sore. Kasubag Humas Polres Bima, Iptu Hanafi, mengatakan, selain menyambut hari ke-73 Bhayangkara, penyaluran air bersih tersebut untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan air bersih akibat dampak kekeringan. “Penyaluran air bersih ini diharapkan bisa meningkatkan citra aparat Kepolisian di tengahtengah masyarakat sehingga meningkatkan sinergitas Polri dengan masyarakat,” katanya. Menurutnya penyaluran air bersih dengan menggunakan mobil tangki milik Mapolres setempat. Setelah mobil tiba di Desa setempat, warga yang membutuhkan air bersih langsung mengantre. “Warga cukup antusias menyambut kedatangan mobil yang membawa air bersih,” katanya. Bahkan, Kapolres Bima telah memerintahkan Bhabinkamtibmas agar menerima keluhan masyarakat di desa binaannya.
Terutama desa yang sedang mengalami kekurangan air bersih agar segera dilaporkan. “Apabila ada desa binaan mengalami kekurangan air bersih. Kapolres meminta Bhabinkamtibmas untuk melapor agar dapat di-backup dengan segera,” katanya Selain aparat kepolisian, penyaluran air bersih juga oleh dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, di Dusun Ndano Ndere Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Kamis (11/7). Kasubid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Sos, mengaku, di Dusun Ndano Ndere Desa Bajo, pihaknya mendropping sebanyak 15.000 liter air bersih dengan menggunakan tiga unit mobil tangki. “Mudah-mudahan air yang disalurkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari,” katanya. Bambang menambahkan, Ndano ndere merupakan salahsatu wilayah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau setiap tahun. Untuk mendapatkan air bersih, warga setempat memasok air bersih dari dusun atau desa tetangga. (uki)
(Suara NTB/Ist)
AIR BERSIH - Penyaluran air bersih yang dilakukan Polres Bima, di Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo, Rabu (10/8).
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
Halaman 8
Pilkada Mataram
Baiq Eva, Alternatif Mohan Imbangi Selly di Pemilih Perempuan Mataram (Suara NTB) Figur perempuan yang ikut meramaikan bursa pencalonan di Pilkada Kota Mataram semakin ramai. Sejumlah tokoh perempuan satu persatu mulai bermunculan digadang-gadang bakal ikut turun bertarung. Salah satunya yang belakangan ini muncul ke permukaan yakni Asisten I, Setda Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih. Kehadiran Baiq Eva di bursa kandidat bakal calon Walikota/Wakil Walikota dinilai bisa menjadi figur alternatif yang bakal mampu mempengaruhi perubahan peta politik jelang Pilkada Kota Mataram. Karena dukungan pemilih perempuan tidak hanya akan dikapitaliaasi oleh satu orang kandidat balon perempuan yang sudah lebih dulu digaungkan akan maju bertarung, seperti Kepala Dinas Perdagangan, Hj. Putu Selly Andayani. Baik Eva yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/7) kemarin mengaku terkejut dengan namanya yang muncul sebagai kandidat balon di Pilwakot Mataram. Pasalnya secara pribadi dirinya merasa tidak pernah berniat ikut mencalonkan diri. “Saya ndak pernah berwacana bakal maju di Pilkada Kota Mataram,” katanya. Nama Baiq Eva pertama kali dihembuskan dari kalangan elit politisi partai. Eva dibidik lantaran ia dianggap memiliki potensi dan peluang maju bertarung sebagai orang nomor dua alias calon wakil. Terkait hal itu, Eva enggan
menanggapinya. Ketika ditanya lebih jauh, jika dorongan dirinya untuk maju terus menguat, baik dukungan yang berasal dari aspirasi masyarakat maupun elit politik yang akan melamarnya. Eva mengaku untuk saat ini, belum memikirkan hal tersebut. Karena saat ini ia masih fokus menjalankan tugasnya sebagai ASN. “Saat ini saya masih ASN aktif, jadi saya masih mau fokus membantu Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur,” ujar Eva yang saat ini diberikan tugas sebagai Asisten I Pemprov NTB bidang Pemerintahan itu. Eva kabarnya bakal dipaketkan dengan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai pasangan Balon Walikota/Wakil Walikota Mataram di Pilwakot Mataram. Hal ini merupakan bagian salah satu alternatif skenario politik kubu Mohan jika jadi berhadapan dengan Selly. Dengan menggandeng Eva, diharapkan bisa memecah dukungankelompok pemilih perempuan yang diprediksi mayoritas bakal ke Selly. (ndi)
Pilkada Loteng
Aksar Dekati Fathul, Jajaki Peluang Berpasangan Mataram (Suara NTB) Konstalasi politik menuju Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah terus bergerak dinamis. Sejumlah figur yang digadang-gadang bakal maju menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, terus saling menjajaki dan makin intensif membangun komunikasi politik untuk membuka peluang menjadi pasangan calon. Bari-baru ini, wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon Bupati mengadakan pertemuan degan mantan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, yang juga kabarnya cukup kencang bakal ikut tampil di Pilkada Loteng. Meskipun dalam pertemuan kedua figur tersebut tidak dipastikan membicarakan soal persiapan menghadapi Pikada. Namun di tengah suhu politik jelang Pilkada Loteng yang makin menghangat, sulit dibantah jika pertemuan tersebut bukan sebagai sebagai bagian dari manuver politik kedua tokoh tersebut. Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi Suara NTB, tidak menampik bahwa komunikasi yang dibangun dengan Fathul tersebut merupakan bagian dari ikhtiar politik menuju Pilkada Loteng. Ia mengaku, tidak hanya dengan Fathul ia juga membangun komunikasi politik dengan figur lain. "Kita aktif juga komunikasi dengan beberapa tokoh. Diskusi kami mengalir lepas, rileks, menyenangkan dan riang gembira. Saya tidak ingin ambisi, tapi selalu semangat dan optimis bahwa hasil sesuai dengan amal dan
perbuatan," ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (11/7). Keseriusan Aksar untuk ikut tampil di Pilkada Loteng juga terlihat dari keaktifannya membangun komunikasi politik dengan parpol. Meskipun ia tidak menyebutkan partai mana saja yang sudah ia dekati. Sekretaris Pengurs Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB itu mengaku telah bertemu dan berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan parpol. "Komunikasi juga kita jalin dengan banyak pihak, terutama pimpinan parpol. Saya menyadari bahwa menjadi calon tidaklah sederhana. Karena butuh energi, kesiapan mental dan fisik dan yang utama adalah dukungan parpol dan finansial," katanya. Dijelaskan Aksar, saat ini dirinya baru sebatas membangun komunikasi politik di tataran elit yakni tokoh-tokoh dan
pimpinan partai untuk menjajaki peluang. Namun untuk langkah yang lebih jauh, seperti membentuk tim pemenangan masih belum dilakukannya. "Saya sendiri belum punya tim dan relawan yang terorganisasi. Khusus untuk ancang-ancang pencalonan," akunya. Nama Aksar masuk dalam bursa kandidat bakal calon di PKB. Ia merupakan salah satu figur yang sudah masuk radar PKB untuk dicalonkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani. Aksar dianggap sebagai salah satu tokoh yang mewakili NU. "Insya Allah di Loteng kita akan usung kader PKB atau NU, ada Ketua DPC (Lalu Pelita Putra) kemudian Lalu Aksar Ansori, dan Prof. Masnun. Saya kira mereka tidak kita ragukan kualitasnya untuk memimpin Loteng ke depan," ujarnya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
MENJAJAKI - Wakil Bupati Loteng, L. Fathul Bahri bersama Lalu Aksar Ansori dalam satu kesempatan. Keduanya dikabarkan tengah saling menjajaki peluang berpasangan di Pilkada Loteng 2020 mendatang.
Masa Kampanye Pilkada 2020 Lebih Singkat Mataram (Suara NTB) Masa kampanye Pilkada serentak 2020 bakal berlangsung lebih singkat dibanding dengan masa kampanye pada Pilkada serentak 2018 lalu. Kegiatan kampanye Pilkada 2020 diusulkan akan berlangsung selama 81 hari atau sekitar dua bulan setengah lebih. Rentang waktu ini pendek dibadingkan masa kampanye Pilkada serentak 2018 yang berlangsung selama hari 93 hari atau tiga bulan lebih. Diketahui dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU), kegiatan kampanye Pilkada serentak dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 19 September. Sedangkan pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020. PKPU Pilkada serentak 2020 tersebut telah dikonsultasikan oleh KPU ke Komisi II DPR RI dan Pemerintah dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP). Komisi II DPR juga telah menyepakati bahwa tanggal pemungutan suara. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, menyampaikan bahwa PKPU Pilkada serentak 2020 telah dikonsultasikan KPU ke Komisi II DPR dan juga pemerintah. Hasilnya tidak jauh berubah. "Draf PKPU Pilkada seren-
tak 2020 sudah dikonsultasikan ke komisi II dan tidak banyak berubah. Pilkada akan digelar tanggal 23 September 2020. Dengan kepastian jadwal Pilkada itu, maka bagi yang berniat maju sebagai kandidat sudah bisa mulai bersiap menyiapkan diri, dengan melihat tahapannya," katanya. Pilkada serentak tahun 2020 tersebut diketahui akan diikuti oleh 270 daerah se-Indonesia yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupeten dan 37 kota. Sementara di NTB sendiri, Pilkada serentak 2020 akan diikuti oleh tujuh daerah yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima dan Dompu. Adapun tahapan yang sudah disusun dalam draf rencangan PKPU Pilkada serentak 2020 itu bahwa penyerahan syarat dukungan (KTP) bagi pasangan calon yang maju lewat jalur independen dimulai pada Bulan Maret. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 28-30 April dan ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 13 Juni. Lanjut disampaikan Suhardi, bahwa secara umum tidak ada perubahan teknis dari Pilkada serentak 2018 dengan tahapan Pilkada serentak 2020. KPU hanya menyesuaikan
(Suara NTB/why)
DITANGKAP - Terpidana pemalsuan bilyet giro Rp400 juta, Nanang Fauzi (depan kanan) mendapat pengawalan jaksa Kejati NTB, Kamis (11/7) usai ditangkap. Nanang menjadi buronan sejak tahun 2017.
Kejati NTB Eksekusi Paksa Buronan Terpidana Pemalsu Bilyet Giro Mataram (Suara NTB) Terpidana pemalsu surat bilyet giro, Nanang Fauzi akhirnya mulai merasakan sel Lapas Mataram. Pemilik apotek ini kabur sejak awal 2017 lalu. Sampai tingkat kasasi, Nanang tetap dihukum bersalah dan divonis satu tahun penjara. Nanang sedang mengawasi tukang di rumahnya yang sekomplek dengan salah satu apotek di Jalan Catur Warga, Mataram, Kamis (11/7) pagi. Sekitar pukul 09.00 Wita, dia sudah berada di Kantor Kejati NTB. Rupanya, tiga orang yang memboyongnya pagi itu
adalah Tim Tabur Kejati NTB. Nanang sudah masuk radar sejak tiga hari belakangan ini. "Nanang ini adalah terpidana yang putusan pidana perkaranya sudah inkrah," ungkap Kepala Kejati NTB Arif dikonfirmasi usai penangkapan. Dia menjelaskan bahwa Nanang merupakan buronan yang kabur ketika hendak dieksekusi penahanannya. "Sebelumnya di tahanan kota. Sudah tiga kali dipanggil tidak pernah hadir," terang Arif. Terpidana Nanang selanjutnya digelandang ke Lapas Mataram. Dia bakal menjalani masa pidana penjara selama satu tahun. Sesuai putusan
kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 147K/PID/2017. Putusan itu menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi NTB Nomor 95/PID/ 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/PID.B/2016/ PN.Mtr, yang isinya menghukum Nanang dengan pidana penjara selama satu tahun. Nanang merupakan terpidana kasus pemalsuan bilyet giro BNI Syariah senilai Rp400 juta pada tahun 2012. Bilyet giro yang masing-masing senilai Rp200 juta diajukan dalam perkara perdata wanprestasi. "Bilyet itu diajukan untuk bukti persidangan. Bilyet itu dibuat sendiri. Nilainya Rp400
juta. Padahal di rekeningnya hanya ada uang Rp816,83 juta," papar Arif. Nanang bersengketa dengan Hugeng Angkosodjojo. Hugeng menggugat wanprestasi Nanang karena gagal bayar jual beli delapan bidang tanah di Seteluk, Batulayar, Lombok Barat. Dalam perjanjiannya pada tahun 2011, mereka sepakat di depan notaris dengan jual beli senilai Rp7,07 miliar yang dicicil 17 kali. Namun sampai September 2014 sesuai waktu jatuh tempo, Nanang belum juga melunasinya. Hugeng pun merugi Rp3,8 miliar dari sisa utang yang belum dibayar Nanang. (why)
Pilkada Bima
Koalisi PAN dan Nasdem Berpeluang Usung Calon Sendiri Bima (Suara NTB) Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Mbojo Bima, Dr. Syarif Ahmad M.Si mengatakan koalisi PAN dan Nasdem berpeluang mengusung calon sendiri dalam pentas Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang. Doktor alumni UI ini, menilai Pilkada tahun 2014 lalu, kedua partai ini (PAN dan Nasdem) masing-masing mengusung Cabup dan Cawabup berbeda dan Pilkada tahun 2020 mendatang keduanya berpeluang berkoalisi. “Saya pikir hanya Nasdem dan PAN yang berpeluang mengusung cabup dan cawabup sendiri dalam Pilkada 2020 mendatang. Berkoalisi justru malah ba-
gus lagi,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (11/7). Syarif menyarankan kedua parpol tersebut berani mengambil sikap. Keluar dari kebimbangan atau keragu-raguan yang dialami oleh sejumlah parpol dalam menentukan langkah dan sikap menjelang Pilkada 2020 mendatang. “Harus berani ambil sikap. Memperkuat komunikasi d a n konsolidasi,”
katanya. Diakuinya, tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima masih jauh. Sehingga kedua partai tersebut, masih punya banyak peluang untuk mempromosikan atau mensosialisasikan figur atau calon yang akan diusung. “Harus mulai jalan dari sekarang. Mulai turun di tengah-tengah masyarakat agar diket a h u i (popule r ) , ” katan y a . Syarif m e nyeSyarif Ahmad but-
kan, figur di internal Partai Nasdem banyak. Diantaranya Raihan Anwar yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024. “Sementara di internal PAN ada, M. Aminurlah dan Ady Mahyudi. Belum lagi Ali Achamat. Saya kira namanama ini kansnya cukup besar,” katanya. Kendati demikian dari dua Parpol tersebut, baru PAN yang berani mengambil sikap terbuka. Bahkan informasinya, jajaran pengurus PAN tingkat Provinsi memberikan sinyal M. Aminurlah sebagai figur yang akan menghadapi petahana. “Saya pikir baru dari Aminurlah yang sudah siap. Karena ada sinyal dari partai. Nah sekarang kita lihat bagaimana sikap Nasdem. Hanya soal keberanian sikap saja,” katanya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Danrem 162/WB Ajak Tangkal Terorisme dari Desa/Kelurahan
(Suara NTB/dok)
Suhardi Soud PKPU soal pencalonan saja. Sementara bagi KPU sebagai penyelenggara, telah menginstruksikan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada untuk mulai menyusun kebutuhan anggarannya dan mengajukan kepemerintah daerah. "KPU pusat sudah mendorong agar KPU kabupaten/kota menyiapkan anggarannya untuk diusulkan ke pemda masing-masing. Dengan digelarnya Pilkada pada Bulan September maka secara penganggaran bisa lebih mudah dan bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., mengajak menangkal terorisme dari bawah. Mulai dari tingkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak pertahanan bangsa dari gerakan radikalisme. Hal itu disampaikan Danrem saat memberikan materi tentang Pertahanan Negara dan tugas pokok TNI, di Hotel Golden Palace Mataram, Kamis (11/7) diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hadir Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah dan Kades. Danrem memberi pemaparan tentang penanggulangan terorisme di wilayah NTB. Kegiatan hari kedua itu, Danrem memaparkan tugas pokok TNI, khususnya terkait dengan pembinaan teritorial di desa berdasarkan Undang-Undang No-
mor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dijelaskannya, trisula desa atau tiga pilar desa yakni Babinsa, Babinkamtibmas dan lurah atau Kades. Perangkat di tingkat bawah itu harus peka, peduli dan tanggap dalam mengindentifikasi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Caranya, dengan melakukan pembinaan sesuai dengan tugas pokok masing masing. “Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU TNI, TNI memiliki tugas operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Khusus untuk OMSP, TNI memiliki 14 macam tugas perbantuan diantaranya membantu pemberdayan wilayah pertahanan, membantu Pemda, membantu Polri dan membantu penanganan terorisme,” terang Danrem. Adapun fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, lanjut-
nya, yakni sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selain itu, Danrem juga menyampaikan dalam melakukan pendekatan dan pembi-
naan kepada masyarakat agar melakukan komunikasi, interaksi dengan baik. Seperti murah senyum, tegur sapa, rasa hormat, kenali adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, tingkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perubahan situasi kondisi di lingkungan. (ars/*)
(Suara NTB/ist_penrem)
WASPADA RADIKALISME - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan paparan tentang waspada radikalisme Kamis kemarin.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
Halaman 9 (Suara NTB/dok)
PUPUK - Bongkar pupuk di Pelabuhan Lembar.
Alokasikan 40 Titik Demplot
NTB Belum Kebagian Pupuk Subsidi Tambahan Tahun 2019 ini, Provinsi NTB mendapatkan jatah pupuk Urea subsidi 161.290 ton. Dari jatah ini, realisasinya baru 97.864 ton. Atau setara dengan 60 %. “NTB sementara ini belum dapat tambahan dari realokasi tiga minggu yang lalu,” kata Slamet. Untuk itu, Pupuk Kaltim juga menggenjot konsumsi pupuk. Harapannya, pada Agustus ini capaiannya telah 80 persen agar tambahan dari Kementerian Pertanian diberi-
kan. Pupuk Kaltim telah melakukan pertemuan dengan seluruh distributor di bawahnya terkait serapan pupuk ini. Apakah karena pengaruh kekeringan? Slamet mengatakan, sejauh ini belum ada pengaruh signifikan terhadap serapan pupuk. Terbukti, dari alokasi 7.659 ton di Bulan Juli ini. serapannya telah tersalur 6.976 ton atau 91%. “Serapannya cukup tinggi untuk Juli ini. Belum pertengahan bulan
sudah mau habis,” ujarnya. Permintaan tinggi terutama dari Pulau Sumbawa. umumnya dari petani-petani jagung, komoditas pertanian hortikultura yang paling banyak membutuhkan asupan pupuk. Disatu sisi, tingginya permintaan ini dipandang bagus. Alasannya, agar serapan pupuk untuk wilayah NTB terdongkrak. Pupuk Kaltim mengantisipasi saat permintaan pupuk sangat tinggi pada Bulan Oktober mendatang. Saat memasuki musim hujan dan
Pemkab Loteng Lepas Serapan Anggaran KSB Pengelolaan Hotel Tastura Masih Rendah
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah melepaskan pengelolaan aset daerah berupa hotel Tastura Kuta kepada pihak ketiga. Dengan pola Hak Bangun Guna Serah kepada PT. Sinar Tiga Pilar. Kesepakatan kerjasama tersebut telah disepakati kedua belah pihak beberapa waktu yang lalu. Sekda Loteng, H.M. Nursiah,S.Sos., M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (11/7) kemarin, mengatakan, kesepakatan kontrak kerjasama tersebut akan berlaku selama 25 tahun. Dan, bisa diperpanjang satu kali selama 25 tahun. Dengan ketentuan, setelah masa kerjasama pertama selesai maka seluruh aset yang ada menjadi aset Pemkab Loteng sepenuhnya. Selain itu, Pemkab Loteng akan mendapat dividen atau kontribusi dari laba bersih perusahaan bersangkutan selama mengelola aset tersebut. “Besaran kontribusi ke Pemkab sudah diatur sesuai regulasi yang ada. Dan, itu wajib dibayar setiap tahun,” terangnya. Hanya saja untuk tahun pertama dan kedua masa kerjasama pengelolaan aset tersebut, Pemkab Loteng tidak akan menerima dividen atau kontribusi dari PT. Sinar Tiga Pilar. Karena selama dua tahun awal, PT.
Sinar Tiga Pilar akan fokus untuk berinvestasi, membangun ulang hotel Tastura Kuta. “Bangunan hotel yang ada sekarang itu akan dirobohkan. Untuk dibangun ulang oleh pengelola. Sehingga untuk tahun pertama dan kedua masa kerjasama, pemerintah daerah tidak akan memperoleh kontribusi,” jelasnya. Baru setelah memasuki tahun ketiga sampai seterusnya, Pemkab bakal menerima kontribusi dari laba bersih hasil pengelolaan aset tersebut. Sebelumnya, Hotel Tastura dikelola oleh PT. Aerotel, anak perusahaan Garuda Indonesia. PT. Aerotel sendiri mendapatkan hak pengelolaan aset Pemkab Loteng tersebut setelah memperoleh hak pengelolaan Wisma Mandalika. Namun kerjasama pengelolaan aset tersebut berakhir setelah pihak PT. Aerotel menyatakan mengundurkan diri. “Saat dikelola oleh perusahaan sebelumnya, tidak ada pembenahan signifikan. Tapi kalau yang sekarang, seluruh bangunan hotel akan diratakan untuk dibangun ulang,” timpalnya. Nanti setelah 25 tahun, seluruh bangunan hotel tersebut otomatis menjadi aset daerah. Perusahaan bersangkutan bisa mengajukan hak untuk mengelola kembali aset tersebut, setelah ada pembaharuan kontrak. (kir)
Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman, SE, menyebutkan serapan anggaran semester pertama tahun 2019 masih berada di angka 32,24 persen atau sekitar Rp400 miliar dari total APBD yang mencapai angka Rp1 triliun lebih. Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Karena akan berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah anggaran terserap ini pun didominasi pelaksanaan program non fisik (belanja barang dan jasa sedangkan untuk fisik (belanja modal) dengan anggaran yang mencapai angka Rp240 miliar baru bisa terserap sekitar 15 persen. “Memang serapan anggaran kita masih sangat kecil yakni 32,24 persen di semester pertama. Jumlah inipun hanya sebatas uang bayar gaji dan tunjungan lainnya, sementara untuk pelaksanaan program fisik yang berada di masing-masing SKPD masih belum bisa terlihat. Kami tidak mengetahui secara pasti apa kendala di SKPD sehingga masih enggan menggunakan anggaran yang ada di KSB. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2018 angka serapan anggaran saat ini jauh lebih baik
tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 27,50 persen,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (11/7). Dikatakannya, molornya serapan anggaran ini bisa jadi karena SKPD yang lamban dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi per terminnya tinggal dilaksanakan saja. Tetapi faktanya masih belum maksimal juga sampai dengan saat ini. Masalah ini selalu terulang setiap tahun anggaran. Sementara itu, untuk belanja barang dan jasa di tahun 2019 ditaksir mencapai angka Rp267,5 miliar dan baru terealisasi sekitar 27 persen. Untuk belanja modal sekitar Rp240,5 miliar yang didominasi dana DAK sekitar Rp143,5 miliar belum ada realisasinya. Pihaknya berencana melakukan evaluasi menyeluruh ke masing-masing SKPD untuk segera mempercepat serapan anggarannya. Jika tidak segera disikapi dikhawatirkan akan terus berlarut dan dampak bagi perekonomian masyarakat semakin lesu. Sehingga di akhir bulan Juli ditargetkan bisa berada di angka 50 persen dengan harapan di akhir tahun anggaran tidak ada program yang tidak bisa tuntas pengerjaannya. (ils)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Proyek-proyek tersebut diharapkan Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dapat juga dinikmati oleh konsultan Masyarakat jasa konstruksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lokal sebagai tuan rumah. Caranya mengharapkan Peraturan Guber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan meningkatkan kapasitas bagi nur (Pergub) tentang perlindungan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 konsultan lokal berkembang. Melaterhadap para konsultan lokal seg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lui kerjasama yang diatur dalam Perera terbit. Agar, SDM lokal tak han1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gub. “Jangan sampai kita kehilangan ya menjadi penonton pembangunan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 momentum. Semoga saja pekan ini di daerahnya sendiri. Dua ketua or1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pergubnya bisa ke luar,” harapannya. ganisasi mewakili harapan ini. Dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Ikatan Nasional Konsultan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ketua Perkindo NTB, Haryo B WicakIndonesia (Inkindo), Ir. H. Hasmu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sono, Pergub dimaksud mengatur perdin dan Ketua Persatuan Konsul1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lindungan terhadap konsultan metan Indonesia (Perkindo) Provinsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nengah. Sementara anggota PerkinNTB, Haryo B Wicaksono. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 do sendiri 90 persen adalah konsulUU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan kecil yang hanya menangani Konstruksi memberikan kewenangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 proyek dengan nilai maksimal Rp1 kepada daerah untuk mengatur pel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 miliar. Meski demikian, dengan keaksanaan dan lelang proyek dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pala daerah menerbitkan Pergub, rangka pemberdayaan pengusaha 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 konsultan – konsultan kecil ini juga lokal. Masyarakat jasa konstruksi te1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 akan mendapat pengalaman melalui lah mengusulkan agar dipercepat ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kerjasama dengan konsultan luar. bit Pergub. “Sebab tender-tender 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 H. Hasmudin Haryo B Wicaksono 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Proyek dengan nilai Rp1 miliar, sudah mulai dilakukan. Kalau ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 perusahaan luar memang tidak ada modal bagi konsultan untuk naik kelas. Pergub inilah yang diharapkan akan lambat Pergubnya, percuma. Otoma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kewajiban bekerjasama dengan kon“Dengan pengalaman-pengalaman melindungi konsultan-konsultan tis perusahaan konsultan luar yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sultan lokal kecil. Bisa saja mereka ini diterbitkan sertifikat tenaga ahli. lokal tergilas konsultan luar. mengisi peluang ini,” kata H. Hasmu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nyelonong masuk,” ujarnya. Kendati Itulah yang sangat kita harapkan Dengan kerjasama konsultan luar din di di DPP Inkindo di Mataram. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 demikian, tetap ada harapan konsulagar konsultan lokal ini memiliki dengan konsultan dalam daerah, Pergub dimaksud mengatur, un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan kecil akan kecipratan pengalaman. modal untuk berkompetisi dalam permenurut H. Hasmudin, beberapa mantuk proyek daerah yang nilainya Rp1 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Karena itu, Perkindo juga mengharapsaingan yang lebih luas,” ujarnya. faat yang didapatkan. Konsultan lokal miliar sampai Rp2,5 miliar, konsul1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan kepada daerah agar menyuarakan NTB, kata H. Hasmudin, adalah akan mendapat transfer pengetahuan tan luar daerah diharuskan beker1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ke pemerintah pusat untuk dibuatkan provinsi yang terus berkembang. dari konsultan luar. Selain sertifikasi jasama dengan konsultan lokal. Di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 payung hukum perlindungan kepada Sejumlah proyek strategis sedang tenaga ahli. Dengan bekerjasama dan mana, 98 persen konsultan dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 konsultan kecil. (bul) dan akan dilaksanakan di daerah ini. berbagi pengalaman, cukup menjadi daerah tergolong kecil. Karena itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Pergub Perlindungan Konsultan Lokal Diharapkan Segera Terbit
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
musim tanam padi yang puncaknya diperkirakan November. Jika tak secepatnya diserap, Slamet khawatir jatah untuk penambahan pupuk melalui realokasi nasional agar NTB juga mendapatkannya. Sehingga kebutuhan pupuk subsidi petani saat permintaan tinggi dapat terjawab. Bagaimana dengan stok? Slamet menegaskan, Pupuk Kaltim memberikan jaminan. Stok pupuk yang terse-
dia saat ini cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Posisi 11 Juli 2019, total stok sebanyak 24.833 ton. Selain itu, sedang bongkar di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat 7.000 ton. Lalu Pelabuhan Badas Sumbawa 4.000 ton dan 2.000 ton. Pengapalan pupuk terus dilakukan. Selama setahun bisa mencapai 10 kali pengapalan. Dengan kapal kapasitas hingga 7.000 ton. (bul)
ArofahMina Fasilitasi Umrah Hanya dengan Rp20 Ribu Mataram (Suara NTB) – Siapa yang tidak ingin mendapatkan panggilan ibadah ke Baitullah, Mekkah. Bagi umat muslim, beribadah ke tanah suci adalah adalah kebutuhan. Hanya saja, faktor mampu dan tidak mampu secara finansial yang membatasinya. ArofahMina, sebagai salah satu dari tiga terbaik perusahaan penyelenggara haji dan umrah di Indonesia telah membuka kantor cabang yang ke 87 di Lombok. Perusahaan travel haji dan umrah ini menawarkan solusi yang meringankan bagi masyarakat yang ingin beribadah di tanah suci. Bagi yang belum siap dengan harga tunai paket haji dan umrah. Hanya dengan Rp20 ribu ArofahMina dapat memberangkatkan jemaahnya. Bagaimana bisa? ArofahMina tidak saja hadir menjawab kebutuhan rohani umat muslim khususnya di NTB. Lebih dari itu, ArofahMina ingin menularkan manajemen pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan Rp20 ribu tabungan sehari, dalam tiga tahun, jemaah dipastikan dapat berangkat umrah. ArofahMina memfasilitasi celengan bagi masyarakat, seluruh lapisan. Celengan yang dapat dibuka tutup. Celengan ini diberikan secara gratis untuk rutinitas menabung setiap hari. Dengan rutin menabung Rp20 ribu sehari, dalam sebulan akan terkumpul Rp600.000 atau Rp7.200.000 setahun. Jika dikalikan tiga tahun, maka akan terkumpul Rp21.600.000. Sehingga berhak mendapatkan satu kursi jemaah umrah. “Dengan cara ini, sudah banyak objek, pedagang-pedagang kecil yang berangkat umrah. Jangan menunggu memiliki biaya besar,” kata Nanang Supriadi, Owner ArofahMina di Mataram. ArofahMina bekerjasama dengan sejumlah perbankan. Tabungan tak mesti diantar langsung ke banknya. Ada petugas khusus yang akan menjemput tabungan untuk disetorkan ke bank. Bisa sekali dua minggu atau bisa juga dijemput tabungannya sebulan sekali. Atau tabungan dapat disetor langsung ke bank. Tabungan akan masuk ke rekening pribadi penabung, bukan ke rekening perusahaan. Sehingga dipastikan sangat aman. Hanya saja, kata Nanang, tabungan dikunci. Tak bisa diambil sesukanya oleh penabung. Lalu tentang ArofahMina, perusahaan penyelenggara haji dan umrah ini telah memiliki 80 lebih cabang di Indonesia.
Kelebihannya, memberikan kepastian pemberangkatan. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Tiga tahun ke depan, kami sudah boking tiket pesawat dan sudah kerjasama dengan hotel. Sehingga jadwal keberangkatan sudah pasti,” kata Nanang. Jika biasanya jemaah umrah akan diberangkatkan tidak langsung ke Madinah. Harus transit bahkan ke Malaysia, Jeddah, lalu ke Madinah dengan menggunakan angkutan darat. Tidak bagi ArofahMina. Pemberangkatan dari Surabaya, langsung ke Madinah. Sehari setelah pemberangkatan, dipastikan jemaah dapat melakukan ibadah di tanah suci. “Biasanya dengan transit bisa berhari-hari termasuk menggunakan angkutan darat ke Madinah. Itu yang membuat jemaah capek lebih awal,” terangnya. Lalu pulang dan pergi jemaah dijemput dan diantar langsung di kediamannya. Tanpa menjinjing barang. Di bandara, jemaah tidak mengantre tiket seperti penumpang pesawat pada umumnya. Petugas ArofahMina yang memfasilitasinya. Didampingi pembimbing terpilih dari tanah air. Bahkan sebagian besar berasal dari Lombok. Lokasi hotel yang sangat dekat. Kemudian menu yang disediakan menggunakan menu nusantara. Juru masaknya di tanah suci dipastikan orang-orang lokal Indonesia. “Yang dari Lombok bahkan bisa request pelecing. Tidak usah khawatirlah soal menu. Tidak menggunakan menu Timur Tengah,” jelas Nanang. Kelengkapan ibadah umrah ditanggung penuh. ArofahMina memberikan fasilitas penuh dan pendampingan layaknya hotel bintang lima. Sampai saat ini, ArofahMina telah mendapatkan sejumlah penghargaan sebagai perusahaan penyelenggara haji dan umrah terbaik. (bul)
Nanang Supriadi
(Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI baru-baru ini melakukan realokasi pupuk kepada daerah-daerah yang serapan pupuknya sudah mencapai 80 persen. NTB belum kebagian pupuk subsidi tambahan ini. Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Perwakilan Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono di kantornya, Kamis (11/7) kemarin.
(Suara NTB/bul)
TAHUN 2019 ini, PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) mengkhususkan demplot sebanyak 40 titik di NTB. Dari total 130 titik demplot untuk seluruh wilayah Indonesia. Kuota demplot 40 titik ini, oleh BUMN ini sebagai langkah untuk mendukung Provinsi NTB sebagai lumbung pangan nasional. Demplot diketahui suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan/membuktikan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani (pertanian dalam konteks luas). “Pupuk, pendampingan, ditanggung. Petani gratis. Hanya siapkan lahan dan pengolahan tanah saja,” kata Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono. Syaratnya, petani hanya menyiapkan lahan yang akan dijadikan demplot. Diharapkan lahan demplot ada di pinggir jalan besar. sehingga lebih banyak masyarakat yang teredukasi. “Sayang kalau demplot ini tidak ada yang ambil. Hasilnya juga tidak diambil oleh perusahaan. Petani pemilik lahan sendiri yang mengambilnya,” imbuh Slamet. Oleh Litbang Pupuk Kaltim, beberapa demplot telah dilakukan di NTB. Diantaranya demplot padi di Kota Mataram, Narmada Lombok Barat, lalu demplot bawang putih di Sembalun Lombok Timur dan demplot bawang merah di Kabupaten Bima. Demplot juga mengedukasi petani menggunakan pola pemupukan berimbang. Karakter petani, kecenderungan menggunakan pupuk dalam jumlah banyak. Padahal cara itu tidak ideal. Bukannya menghasilkan produksi sesuai yang diharapkan. Dampaknya bahkan dapat merusak tanah. Demplot Pupuk Kaltim yang berhasil dilakukan misalnya, demplot padi di Sayang-Sayang, Kota Mataram. Baru-baru ini dipanen. Padi yang dihasilkan dari demplot ini mencapai 7,5 ton perhektar. Dari yang biasanya petani dapatkan hanya 4,5 ton sampai 5 ton perhektar. Demikian juga demplot bawang merah di Kabupaten Bima. Hasilnya mencapai 22 ton/hektar. Dari yang biasanya didapatkan petani hanya 12 ton sampai 14 ton perhektar. Hasil 22 ton inipun, kata Slamet dipanen lebih awal. Hanya 50 hari dari masa ideal panen 70 hari, akibat intensitas hujan. “Khawatir bawangnya akan membusuk karena hujan. Dipanen lebih awal, di usia 50 hari. Itupun, produksinya di atas 20 ton,” jelas Slamet. Demplot ini menurutnya sangat penting untuk mengedukasi masyarakat petani agar mendapatkan hasil produksi yang optimal. Karena itu, kesempatan ini harapannya dapat dimanfaatkan oleh petani yang memiliki lahan. Satu titik demplot, minimal 0,5 hektar atau dapat lebih, asalkan hamparannya luas. Kedepan ia juga tertarik mengusulkan demplot untuk tembakau virginia Lombok dan tembakau rajangan. Mestinya jika musim tanam baru mulai, demplot tembakau ini tertarik dilakukan tahun ini. (bul) Slamet Mariyono
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Kuota Belum Terpenuhi
SMP di Pinggiran Minta Masyarakat Tidak Paksa Pindah Pendaftaran Mataram (Suara NTB) – Kuota siswa baru di sejumlah SMP negeri di pinggiran Kota Mataram belum terpenuhi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun pelajaran 2019/ 2020. Pengelola SMP itu mengharapkan agar masyarakat tidak mencabut pendaftaran, dan malah mendaftar ke SMP negeri lain yang kuotanya sudah terpenuhi. Diharapkan agar semua pihak bisa mematuhi Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB. Salah satu SMP negeri yang kuotanya belum terpenuhi adalah SMPN 18 Mataram. Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno, pada Kamis (11/7) mengatakan masih ada masyarakat yang memaksakan untuk mencabut berkas pendaftaran dan akan mendaftar ke sekolah lain. Ia meminta kepada masyarakat atau calon peserta didik bersekolah di sekolah yang diatur sesuai ketentuan juknis. “Dari tadi orang mau cabut
berkas saja ini yang kita layani, padahal sudah pasti diterima sesuai zonasi di sini. Makanya saya mau tukar loket pendaftaran jadi loket pencabutan data,” ujar Suwarno. Kuota siswa baru di SMPN 18 Mataram sebanyak 168 orang, dari pengumuman jalur zonasi lalu hanya sebanyak 27 orang yang dinyatakan diterima. Dari jumlah yang diterima itu beberapa orang yang ingin mencabut berkas dan
mendaftar ke sekolah lain, atau beralasan akan bersekolah di pondok pesantren. Bagi yang ingin pindah ke pondok pesantren, Suwarno meminta bukti diterimanya calon siswa di Pondok Pesantren untuk memastikan kebenarannya. Suwarno menegaskan, zonasi dalam PPDB SMP sudah ditetapkan, seharusnya siswa tidak boleh pindah lagi. Ia menyesalkan siswa yang sudah diterima melalui
sistem zonasi online malah ingin pindah ke sekolah lain. Mantan Kepala SMPN 2 Mataram ini mengharapkan calon siswa bersekolah sesuai ketentuan juknis. Sekolah lain yang kuotanya sudah terpenuhi juga diharapkan mengarahkan calon siswa untuk kembali ke sekolah sesuai zonasi. “Harapan saya juga sekolah yang diminati oeh masyarakat untuk tidak lagi menambah kelas (di luar kuota) atau membagi siswanya (yang melebih kuota) ke sekolah-sekolah pinggiran sesuai zonasi,” harap Suwarno. Pada bagian lain, pihaknya bingung, dari enam rombongan belajar (rombel) yang disediakan, baru satu rombel
yang terpenuhi. Dirinya tidak mengerti sekolah yang dipimpinnya tidak mendapatkan siswa tahun ini. Bila dibanding sekolah lain, sekolah ini katanya sama saja dari aspek kualitas. “Kita baru terpenuhi satu rombel, “ terangnya. Dengan hanya terpenuhi satu rombel, masih menyisakan tanya terkait sisa rombel yang dimiliki sekolah. Ditanya sebab masyarakat enggan memasukkan anak mereka, Suwarno tak mampu menjawab mengingat dia baru beberapa bulan saja menjadi kepala sekolah di tempat ini. Sementara itu di Kelurahan Ampenan yang merupakan zonasi sekolah ini, terdapat juga sekolah lainnya, seperti
Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengakui ada beberapa orang tua calon siswa yang memaksa anaknya bersekolah di sekolah tertentu. Pihaknya berupaya mencegah siswa tersebut untuk pindah. “Hanya beberapa orang tua memaksa anaknya (diterima di sekolah tertentu) karena alasan jarak dari rumah lebih dekat dan alasan sekolah turun temurun dari kakaknya atau neneknya dan dari keluarganya,” kata Fatwir. Fatwir menyampaikan kepada sekolah agar tidak memberikan kesempatan untuk pindah kepada calon siswa tersebut. Cara ini dilakukan agar sekolah lain jangan kosong atau berkurang siswanya. (ron/dys)
Siswa Diingatkan Lengkapi Syarat Daftar Ulang
Kembangkan ”Teaching Factory” SMKN 3 Mataram akan mengembangkan pembelajaran berbasis teaching factory. Hal itu sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berupa industrialisasi. Nantinya SMKN 3 Mataram akan membuat mesin pencetak batako. Dalam pekan ini diupayakan langkah permulaan. Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., mengatakan pihaknya mengembangkan model pembelajaran teaching (Suara NTB/dok) factory. Dengan begitu para Moh. Tauhid siswa bisa memiliki lebih banyak keterampilan, sekaligus mewujudkan keinginan Pemprov NTB agar tidak membeli mesin dari luar. Pihaknya untuk sementara diminta membuat mesin pencetak atau mesin press batako. “Keunggulan kami di kompetensi keahlian mesin dan las. Ke depan, semoga bisa jalan, kalau keinginan pemerintah menyerahkan ke kami anak-anak akan masuk ke sana, kemampuan anak-anak akan lebih banyak, diharapkan hasil dari produk sekolah bisa dijual,” ujar Tauhid. Dalam pekan ini sedang diupayakan pembuatannya nantinya akan mengarah pada industrialisasi. Nantinya proses belajar mengajar dilaksanakan di pagi hari. Pada siang hari pembelajaran ditambah untuk mengerjakan keterampilan yang mengarah kepada menghasilkan produk. “Kita diminta buat satu untuk coba dulu, alhamdulillah sepekan ini akan rampung, itu yang akan kita sampaikan ke anakanak dulu, itu yang menjadi praktiknya. Ada dua diminta, mesin press batako dan press plastik untuk bahan daur ulang,” katanya. Dengan begitu keinginan pemerintah untuk membuat mesin dari NTB bisa terealisasi. Ia juga mengharapkan ada dukungan dari pemerintah. “Kalau kita bekerja sama dengan semua sekolah dalam satu bulan bisa menghasilkan banyak mesin,” ujar Tauhid optimis. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman dalam kesempatan terpisah juga mengatakan akan mengembangkan industri di SMK. Salah satunya dengan pembuatan mesin yang akan dilaksanakan bersama dengan beberapa sekolah. (ron)
SMPN 3 Ampenan dan SMPN 10 Mataram. Sekolah-sekolah ini berada di Ampenan. Beberapa tahun sebelumnya, siswa yang harusnya masuk sekolah ini diserobot sekolah lain yang jaraknya sangat jauh. Pihak sekolah waktu itu sangat menyayangkan hal demikian. Ke depan kata Suwarno, dia harus berpikir ulang strategi yang akan digunakan dalam menjaring peserta didik, mulai dari mengaktifkan kembali ekskul siswa yang dapat menarik perhatian masyarakat. “Kita aktif ekskul, kegiatan musollanya biar aktif lagi, “ ujarnya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu
(Suara NTB/ist)
JABAT TANGAN - Sekjen PB PGRI masa bakti XXII tahun 2019-2024, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., (paling depan, kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Kawal Pembangunan SDM Guru
Mataram (Suara NTB) Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) masa bakti XXII tahun 2019-2024 pada Kongres PGRI, 7 Juli 2019 lalu. H. Ali H. Arahim akan terus mengawal pembangunan sumber daya manusia (SDM) guru. Ali Arahim mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada pemerintah melalui Komisi X DPR RI agar dalam APBN menempatkan pendidikan menjadi indikator pembangunan yang utama. Pemerintah juga diharapkan dapat memenuhi salah satu dari delapan standar nasional pendidikan yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. “Sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo, pada periode keduanya akan lebih memperhatikan SDM. Saya sangat berbangga dengan keputusan itu. Kita nanti akan memberikan pengawalan dalam setiap kebijakan pemerintah, baik itu menyangkut undang-undang, menyangkut peraturan pemerintah
dan lainnya,” katanya. Ia juga mengatakan PGRI akan bersinergi dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengembangan SDM guru. “Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan kita akan berikan masukan kepada pemerintah, yang nantinya PGRI bersinergi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden,” jelas Ali yang sebelumnya merupakan Ketua PGRI NTB masa bakti 2013-2018. PGRI juga mengharapkan pemerintah bisa meningkatkan jumlah guru. Di Indonesia masih kekurangan guru, dalam waktu tiga tahun ke depan ia mengharapkan ada peningkatan guru. Terlebih lagi dalam beberapa tahun ke depan ada guru yang akan pensiun. “Kami berupaya agar betulbetul pengelolaan pendidikan semakin bagus, karena salah satu standar nasional pendidikan bisa terpenuhi, sehingga bisa terlayani dengan baik proses belajar mengajar, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan pendidikan menengah,” harap Ali. Ali Arahim akan mendampingi Ketua Umum PB PGRI terpilih Prof. Dr. Unifah
Rosyidi, M.Pd. Selain itu ia juga terpilih bersama Ketua PB PGRI lainnya. Sebanyak seribu suara untuk memilih pengurus PB PGRI. “Atas kepercayaan ini yang membuat saya terpilih sebagai Sekjen PB PGRI secara nasional. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman telah memilih dan memberikan dukungan kepada pengurus PB PGRI periode lima tahun ke depan,” kata Ali Arahim. (ron)
Mataram (Suara NTB) Siswa siswi yang dinyatakan lulus pada semua jalur pendaftaran diingatkan melakukan daftar ulang. Tak hanya itu, kelengkapan berkas persyaratan daftar ulang juga harus dilengkapi agar tak jadi masalah di kemudian hari. Demikian disampaikan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 2 Mataram, Suratman, Kamis (11/7). Menurutnya, daftar ulang merupakan proses akhir proses pendaftaran siswa baru. Setelah mereka dinyatakan lulus, tahap selanjutnya adalah melakukan pendaftaran ulang. “Terus tentu mereka harus daftar ulang sesuai dengan syarat yang telah kami tentukan dan sudah terintegrasi dengan data pokok siswa,” ujarnya. Siswa yang tidak mendaftar ulang dinyatakan mengundurkan diri. Sedangkan siswa yang kelengkapan berkas daftar ulangnya diingatkan untuk melengkapi semua berkas agar tidak jadi masalah ke depan. “Kita anjurkan untuk melengkapi, karena kalau sudah lulus terus kekurangan data anak anak kita anjurkan. Saya kira tidak sampai didiskualifika-
si. Kecuali kalau mereka tidak mendaftar ulang,” tegasnya. Saat ini, kata Suratman, jumlah siswa yang diterima di SMKN 2 Mataram sebanyak 360 siswa atau terdiri dari 10 rombongan belajar. Mereka terjaring dari jalur prestasi 56 siswa, jalur prasejahtera 90, jalur umum 198 siswa. “Kuota 360 atau sepuluh kelas atau sepuluh jurusan. Karena masing masing jurusan satu kelas,” ingatnya. Sementara itu, dengan telah terpenuhinya kuota sekolah dia berharap agar masyarakat memahami kondisi tersebut. Karena pada dasarnya kuota telah ditentukan dinas sesuai dengan kemampuan sekolah. Oleh sebab itu, dia berharap tidak ada lagi siswa yang memaksa masuk ke sekolah yang telah terpenuhi kuotanya. Dia pun menyarankan agar masyarakat mendaftarkan anak anak mereka ke sekolah-sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. “Ada beberapa sekolah yang masih tersedia kuotanya seperti SMK 1, SMK 5, SMK 7, SMKPP. Maka kami sarankan untuk mendaftar ke sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya,” jelasnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
DAFTAR ULANG - Suasana daftar ulang di SMKN 2 Mataram. Calon siswa yang sudah mendaftar disarankan segera daftar ulang.
SUARA NTB
Jumat, 12 Juli 2019
Halaman 11
APBDP Dompu
Belanja Berkurang, Investasi ke PDAM Ditiadakan Dompu (Suara NTB) Pendapatan Pemkab Dompu mengalami penurunan hingga Rp38,711 M dalam Rancangan APBD Perubahan yang diajukan ke DPRD Dompu. Penurunan dipicu adanya penyesuaian pendapatan daerah dari DAK hingga Rp36,733 M dari rencana sebesar Rp278,828 M. Akibatnya, defisit anggaran membengkak hingga Rp45,785 M dari proyeksi sebesar Rp40,154 M. (Suara NTB/ula)
Pemda Dompu Kembali Dikalahkan di PK Tanah TPA Bara Dompu (Suara NTB) Peninjauan Kembali (PK) perkara gugatan perdata atas kepemilikan lahan di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Bara yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu ditolak hakim PK. Kendati PK-nya ditolak, eksekusi atas putusan hukum kepemilikan lahan diklaim tidak bisa dilakukan karena ndak jelas obyeknya. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH kepada Suara NTB, Rabu (10/7/2019) kemarin mengakui PK yang diajukan pihaknya atas kepemilikan lahan TPA Bara ditolak majelis hakim PK. Sehingga Pemda sudah tidak bisa melakukan upaya hukum atas perkara kepemilikan lahan tersebut. “Mereka (penggugat) sudah ajukan (permohonan) eksekusi pada saat itu. Pihak pengadilan minta kita untuk melakukan lobi – lobi dulu supaya nanti penyelesaian (lewat musyawarah),” katanya. Pemda lanjut H. Agus Bukhari, ingin membebaskan lahan TPA Bara yang sudah dimenangkan warga setelah menempuh jalur hukum hingga Kasasi dan PK di MA. Namun lahan yang dimenangkan warga ini tidak jelas koordinatnya. “Yang digugat itu 1 ha. Tanah (TPA Bara) itu luasnya 5 ha. Sementara obyek yang menjadi gugatan mereka ini tidak jelas ordinatnya,” ungkap H. Agus Bukhari. Kondisi ini membuat kasus sengketa lahan TPA Bara akan sulit dieksekusi dan diselesaikan. Terlebih Pemda Dompu sudah membangun fasilitas untuk pengolahan sampah di area seluas 5 ha yang bersumber dari APBN sebelum diperkarakan di pengadilan. Karena kasusnya sudah inkrah hingga PK, pemda pun menyerahkan ke pengadilan untuk melerainya. “Pihak pengadilan yang bisa melerai putusan yang sudah inkrah ini,” harap H. Agus Bukhari. Kasus lahan TPA Bara yang terjadi sejak beberapa tahun silam ini membuat Pemda Dompu memutuskan untuk mengalihkan lokasi TPA dari Desa Bara Kecamatan Woja ke Desa Lune Kecamatan Pajo. Selain harus membebaskan lahan warga untuk lokasi TPA baru, jarak TPA baru juga cukup jauh dari kota. Sementara pemerintah enggan membebaskan lahan TPA Bara yang diklaim ahli waris Ompu Kula ini karena lahan tersebut sudah lama dikuasai pemerintah untuk pembuangan sampah, tapi bukti kepemilikan lahan tidak ada. (ula)
NTB Tuan Rumah Pra-PON Catur Mataram (Suara NTB) Impian NTB menjadi tuan rumah Pra-PON catur sudah terpenuhi. Pengurus Besar (PB) Percasi telah menetapkan NTB sebagai penyelenggaraan ajang kualifikasi memperebutkan tiket Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Ketua Percasi NTB, Abdullah Djais kepada Suara NTB, belum lama ini mengatakan Pra-PON Catur Zona Indonesia Timur akan di gelar di Mataram, 25-30 Oktober 2019. Namun demikian Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga menawarkan tempat untuk pelaksanaan Pra-PON catur. “Pra-PON Catur rencana akan kita gelar di Mataram. Namun ada tawaran dari pengurus catur KLU agar Pra-PON di Gelar di salah satu hotel di KLU,” ucapnya. Menurut Abdullah, soal tempat penyelenggaraan PraPON bisa di gelar di Mataram atau pun di KLU, namun demikian pihak Percasi NTB tentu akan memilih tempat yang layak untuk event itu. “Soal tempat tidak ada masalah. Bisa di KLU ataupun di Mataram. Kami mencari pilihan terbaik saja”ucapnya. Selanjutnya penyelenggaran Pra-PON catur nantinya akan melibatkan sebanyak lima provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), NTB, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Dari empat provinsi itu akan dipilih atlet peringkat satu, dua dan tiga untuk maju ke PON 2020. Percasi NTB sebagai tuan rumah mengaku siapa meloloskan atletnya di event tersebut. Salah satu bukti kesiapan tuan rumah yakni dengan mempersiapkan atlet dengan baik. Diakuinya pihak Percasi NTB sudah melaksanakan seleksi untuk tim Pra-PON NTB dan terpilih sedikitnya 10 atlet. Sebanyak sepuluh atlet tersebut saat ini masih mengikuti latihan desentralisasi di masing-masing kabupaten/kota di NTB.(fan)
Hal ini berdasarkan data KUA/PPAS APBD perubahan tahun 2019 yang disampaikan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH pada rapat paripurna Dewan, Selasa (11/7/2019) malam. Dokumen yang langsung diserahkan dan diterima wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd itu memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pada pendapatan daerah, terjadi penyesuaian yang meliputi pendapatan dari dana perimbangan mengalami penurunan cukup tinggi. Dari sebesar Rp903,968 M turun menjadi Rp869,221 M. Ini disebabkan oleh penurunan pada dana
transfer DAK dari Rp278,828 M menjadi Rp242,095 M. Namun dana bagi hasil pajak dan bukan pajak mengalami peningkatan dari Rp35,307 M menjadi Rp37,294 M. Penurunan pendapatan daerah juga terjadi pada lain – lain pendapatan yang sah dari sebesar Rp189,938 M menjadi Rp184,871 M. Penurunan ini terjadi pada pendapatan hibah, serta dana bagi hasil pajak dari Provinsi. Begitu juga PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari sebesar Rp10,504 M menjadi Rp7,616 M. Tapi secara keseluruhan,
PAD mengalami peningkatan dari Rp101,033 M menjadi Rp102,133 M. “Tingginya penyesuaian pendapatan ini disebabkan oleh alokasi DAK kesehatan yang mengalami penyesuaian akibat kebijakan kementrian,” kata Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH. Penyesuaian pendapatan daerah dari Rp1,194 triliun menjadi Rp1,156 triliun ini juga berimplikasi pada belanja daerah. Belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp1,235 triliun pada APBD tahun 2019 menjadi Rp1,202 triliun pada APBD perubahan. Yaitu belanja tidak langsung dari Rp623,141 M
(Suara NTB/ula)
RAPAT PARIPURNA - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, saat rapat paripurna Dewan pengesahan Perda pertanggungjawaban APBD 2018 dan penyerahan KUA/ PPAS APBD perubahan 2019, Selasa (9/7) malam. menjadi Rp605,307 M, dan belanja langsung dari Rp611,952 M menjadi Rp605,307 M. Belanja daerah yang tidak sebanding dengan pendapatan daerah ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar devisit yaitu Rp45,785 M. Pembiayaan netto ini dari penerimaan yang sebelumnya diproyeksi sebesar
Rp42,704 M juga mengalami peningkatan menjadi Rp45,785 M setelah dilakukan audit BPK atas belanja daerah tahun 2018. Pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan untuk peyertaan modal pada PDAM Dompu sebesar Rp2,550 M, pada rancangan APBD perubahan ini ditiadakan. (ula) (Suara NTB/fan)
HAPKIDO - Meski baru bergabung dengan KONI pada April 2019, cabang olahraga Hapkido makin diminati di NTB. Tampak atlet Hapkido NTB memeragakan teknik bela diri asal Korea itu di Mataram belum lama ini.
Sepak Bola Siapkan 24 Pemain Hadapi Popnas Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga sepak bola sudah melaksanakan Seleksi atlet pelajar persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua bulan Oktober 2019. Mereka telah menjaring sebanyak 24 atlet untuk menjalani latihan persiapan mengikuti multi event nasional tingkat pelajar itu. Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, Sarfan Ahmad yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (11/7) kemarin mengatakan sebanyak 24 nama atlet yang berhasil dijaring dalam seleksi pemain sepak bola pelajar yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama
ini merupakan atlet pelajar. Mereka merupakan atlet binaan sekolah sepak bola (SSB) yang tersebar di NTB. Dari sedikitnya 50 atlet yang ikut, terdapat sebanyak 24 yang memenuhi kriteria. “Seleksi atlet sepak bola pelajar sudah dilakukan. Kita sudah memilih 24 atlet untuk persiapan mengikuti Popnas 2019,” ucapnya. Sarfan mengatakan sebanyak 24 atlet yang terjaring dalam seleksi di Mataram itu akan dikerucutkan hingga menjadi 18 atlet. Pasalnya kuata yang disiapkan Dispora NTB untuk atlet sepak bola maksimal 18 atlet. Sementara Panitia Seleksi tim Popnas NTB dari Dispora NTB, H. Hamzan Wadi mem-
benarkan bila cabor sepak bola sudah menyerahkan 24 nama atlet yang diseleksi tahap awal. Menurutnya 24 atlet itu akan dilatih secara desentralisasi oleh pengurus Asprov PSSI NTB dalam rangka persiapan Popnas 2019. Namun demikian Hamzan mengatakan 24 yang terjaring hasil seleksi Asprov PSSI NTB tidak mesti diberangkatkan semuanya di Poonas. Pasalnya pihak Dispora NTB menjatuhkan maksimal 18 atlet untuk tim sepak bola. “Intinya jumlah atlet sepak bola yang ikut Popnas 2019 akan disesuaikan dengan dana yang ada. Bisa aja dari 18 atlet tidak di kirim semua di Popnas. Mungkin bisa 12 atlet tergantung anggaran,” jelasnya. (fan)
Johandi, Harapan Terakhir ISSI NTB Mataram (Suara NTB) Meski atlet NTB, Ivan Ardianto gagal di Pra-PON balapan sepeda BMX di Jakarta belum lama ini, namun cabang olahraga balap sepeda masih punya kesempatan mengirim atlet di Pra-PON balap sepeda. Kabarnya ISSI NTB akan mengirim satu atlet di PraPON yang akan turun di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan (Sumsel), 13-15 Juli 2019. Adalah Johandi yang akan mewakili NTB di babak kualifikasinya PON itu. Sekretaris Pengprov ISSI NTB, Ilyas SP yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (11/7) kemarin mengatakan, cabang olahraga hanya mengirim satu atlet di Pra-PON balap sepeda di Sumsel, 13-15 Juli 2019. Hal itu dikarenakan hanya ada satu atlet yang berpotensi lolos PON. “Kita mengirim satu atlet di nomor balap sepeda jalan raya. Soalnya hanya Johandi yang bisa diharapkan meraih
tiket PON,” ucapnya. Atlet balap sepeda NTB, Johandi akan berangkat ke Sumsel, Jumat (12/7) hari ini. Keikutsertaan atlet asal Kota Mataram di babak kualifikasi PON itu akan didampingi oleh Ilyas, SP yang juga pelatih balap sepada NTB. Di balapan jalan raya yang melibatkan puluhan atlet dari 34 provinsi di Indonesia itu, Johandi akan turun di tiga kelas yakni Road race, Kriterium dan ITT. Tampil di tiga nomor pertandingan Ilyas yakin atletnya Johandi dapat meraih tiket mengikuti PON 2019. “Kita yakin Johandi bisa meraih tiket PON, karena Johandi merupakan pembalap peringkat tiga nasional di level continental,” terangnya. Lanjutnya, selain merupakan atlet peringkat tiga Nasional, Johandi juga pernah menjuarai event nasional, Thambora Challenge di NTB 2019. Dan untuk lolos PON, Johandi minimal harus bisa meraih peringkat 10 besar nasional. (fan)
Lanjutan SIKM
Sumbawa Dapat Anggaran dari Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) di Sumbawa terus berlanjut. Setelah dibangunnya gedung pengelola dan produksi di tahap pertama, tahun ini Sumbawa mendapatkan alokasi anggaran belasan miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan tahap kedua. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Arif, M.Si menyampaikan, SIKM rencananya dibangun selama tiga tahun. Tahun pertama sudah diselesaikan infrastruktur gedung pengelola pengendali dan gedung produksi. Pembangunan SIKM ini untuk dua segmen yakni pengolahan rumput laut dan daging. Kemudian tahun ini, ada enam item yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 17 miliar lebih. Anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian. “Sekarang tahun kedua dilanjut pembangunannya. Ada enam item yakni pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, draenase, instalasi air bersih, gudang bahan baku, pagar keliling, serta pengadaan peralatan dan mesin refined keragenan segmen rumput laut. Dari keenam item ini total anggarannya lebih kurang Rp17 miliar. Semuanya dari DAK Kementerian Perindustrian,” ujarnya, Kamis (11/7).
H. Arif
Diakuinya, keenam item paket ini sudah ada pemenangnya dan sedang menuju persiapan SPK. Rencananya pada tanggal 18 Juli mendatang, akan dilakukan PCM (Pre Construction Meeting). Sehingga ditargetkan semuanya sudah berkontrak sebelum tanggal 21 Juli. “Kami sudah rapat tim. Kami menyepakati tanggal 18 PCM. Target sudah berkontrak sebelum tanggal 21 Juli,” terangnya. Pihaknya mengupayakan supaya pengerjaan keenam item tersebut harus terselesaikan sebelum penutupan tahun anggaran 2019. Pihaknya menekankan kepada pelaksana agar serius melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ada. Karena pihaknya tidak menginginkan adanya perpanjangan waktu. “Pokoknya sebelum penutupan tahun anggaran 2019 harus sudah selesai semua. Dan saya memberikan peringatan keras, jangan harap adanya per panjangan waktu. Saya minta serius para pelaksana sesuai jadwal. Terkecuali faktor bencana alam,” pungkasnya. (ind)
(Suara NTB/ind)
H. Agus Bukhari
SUARA NTB
Jumat, 12 Juli 2019
Halaman 12
Ketua DPRD NTB Minta Eksekusi Baiq Nuril Ditangguhkan Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda ikut memberikan permohonan penangguhan terhadap upaya eksekusi Baiq Nuril yang terjerat kasus pelanggaran UU ITE. Permohonan penangguhan eksekusi tersebut disampaikan melalui surat resmi Ketua DPRD NTB. “Kami selaku Ketua DPRD NTB mohon agar upaya eksekusi ditunda sampai menunggu upaya hukum yang dilakukan,” ujar Isvie yang ditemui di DPRD NTB, Kamis (11/7). Permohonan penangguhan Ketua DPRD NTB tersebut dengan pertimbangan rasa kemanusiaan. ”Kami dengan pertimbangan kemanusiaan, sosial, dan politik, di mana putusan tersebut jadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya di NTB. Kami mohon agar upaya eksekusi ditunda,” tegasnya. Lebih lanjut disampaikan politisi partai Golkar itu, saat ini diketahui Baiq Nuril sedang mengajukan amnesti kepada Presiden RI, Joko Widodo. Karena putusan tersebut dinilai
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 tidak adil, sebab dalam kasus tersebut Nuril juga menjadi korban pelecehan seksual. “Permohonan eksekusi kita minta ditangguhkan sampai menunggu amnesti dari Presiden. Dan dengan kondisi yang bersangkutan yang tidak memungkinkan untuk ditahan, karena sangat kasihan,” ujar Isvie. (ndi)
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
Hj. Baiq Isvie Rupaeda
DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 12 Juli 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 MENERTIBKAN tambang ilegal mau tidak mau harus dilakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pemprov NTB. Apalagi masalah tambang ilegal ini mendapat soro12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tan media internasional. Tentunya hal ini tidak bisa diabaikan oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pemerintah daerah yang memiliki kewenangan melakukan penert12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 iban. Sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan penundaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 penertiban harus dikaji lagi, apakah pertimbangan yang diberikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 selama ini masih relevan atau tidak. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kita sadari beberapa lokasi di NTB menjadi lokasi tambang ile12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gal. Misalnya, Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu Lombok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tambang-tambang ilegal ini sudah lama dikelola masyarakat dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 belum ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah. Selama ini, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aktivitas pertambangan yang dilakukan masih “permisif”, sehingga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 masyarakat yang menggeluti aktivitas tambang ilegal terus melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan aktivitasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tidak hanya itu, tindakan penanganan yang dilakukan pemerin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tah cenderung bertindak ketika disorot oleh media. Termasuk saat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aktivitas tambang ilegal menimbulkan korban, barulah pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 berusaha tegas untuk mengatasi masalah tambang ilegal. Na12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mun, setelah beberapa lama, upaya untuk menertibkan seolah “hi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lang”, karena tidak ketatnya pengawalan dan belum adanya solusi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 yang jelas bagi pelaku tambang ilegal. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Inilah yang menjadi tugas berat pemerintah daerah dalam men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ertibkan aktivitas tambang ilegal. Sejak akhir tahun 2018 lalu, Pem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 prov NTB akan melakukan penertiban di awal atau pertengahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tahun 2019. Namun, hingga minggu kedua bulan Juli 2019 belum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ada solusi yang jelas untuk menangani masalah tambang ilegal, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 khususnya di Gunung Prabu Lombok Tengah. Sampai akhirnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., dalam acara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 yang digelar sebuah perusahaan tambang di Mataram, Rabu (10/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 7) malam meminta agar aktivitas tambang ilegal diberantas. Apala12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gi masalah tambang ilegal disorot kalangan internasional, khusus12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nya media yang berbasis di Amerika Serikat. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Di sinilah diperlukan keseriusan aparatur atau Organisasi Per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 angkat Daerah (OPD) yang menangani masalah pertambangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 melaksanakan apa yang diharapkan gubernur. Jangan sampai, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gubernur sudah memiliki banyak program perencanaan yang mesti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dilaksanakan, tapi OPD yang menjadi pelaksana justru tidak tahu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 apa yang akan dikerjakan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (ESDM) yang memiliki kewenangan menangani masalah pertam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bangan mesti bergerak cepat untuk membuat perencanaan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 betul-betul matang dalam melakukan penertiban tambang ilegal, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 khususnya di Gunung Prabu. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Memang, kalau melihat kondisi sekarang ini, percepatan pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ertiban aktivitas tambang ilegal di Gunung Prabu cukup mendesak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dilakukan. Apalagi tahun 2021 mendatang, Kawasan Ekonomi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Khusus Mandalika yang lokasinya tidak jauh dari Gunung Prabu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menjadi lokasi penyelenggaraan event olahraga kelas dunia, yakni 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 MotoGP. Tentunya, agar para pembalap dunia dan wisatawan do12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mestik dan mancanegara yang datang ke lokasi ini merasa nya12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 man, semua aktivitas tambang ilegal harus dihentikan. Terlebih, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 antara pertambangan dan pariwisata tidak bisa menyatu. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Untuk itu, kita berharap Dinas ESDM NTB, seperti disampaikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kepala Dinas ESDM Ir. Muhammad Husni, MSi., segera mereal12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 isasikan pembentukan gugus tugas pemberantasan PETI dan log12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 am berat terlarang. Adanya gugus tugas yang dari unsur, seperti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pemprov NTB, Pemda kabupaten, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NTB, Danrem 162/Wira Bhakti. Jangan sampai, rencana mereal12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 isasikan pembentukan gugus tugas ini hanya sebatas wacana, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sementara pimpinan daerah sudah meminta dengan cepat agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 masalah tambang ilegal bisa dituntaskan, sehingga tidak jadi per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 solan lagi di masa mendatang. Apalagi, masalah tambang ilegal di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NTB sudah menjadi sorotan dunia. Kita tidak mau hanya kurang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 seriusnya daerah menangani tambang ilegal menjadi image bu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ruk NTB di mata nasional dan internasional. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
Tuntaskan Tambang Ilegal
OPINI
Halaman 14
Benang Kusut Investasi : Apa Langkah Selanjutnya? NTB usulkan cabut izin investasi senilai Rp. 2,479 triliun lebih, demikian judul halaman pertama kolom Ekonomi dan Bisnis Suara NTB (10/7/2019). Di kolom yang sama, ruang Pojok Bisnis memuat judul “Tantangan Investasi Semakin Kompleks”. Dua judul di atas menunjukan masalah ini patut menjadi perhatian. Pemerintah diharap lebih selektif dalam gelaran karpet merah investor. ENURUT Kepala DPM-PTSP, Lalu Gita Aryadi dari target investasi yang sebesar Rp. 16 triliun lebih baru Rp. 1,2 triliun yang terealisasi. Sementara itu, kita tahu NTB sedang giat-giatnya mendorong industrialisasi dan salah satu bahan bakar industrialisasi adalah investasi. Pertanyaannya, kenapa kemelut investasi terjadi dan apa yang harus dilakukan ke depan? Roh dan Tujuan Investasi Keuntungan merupakan roh sekaligus tujuan investasi. Perpaduan antara kepemilikan modal, sumber daya (pengalaman), regulasi dan objek bisnis mendorong pengusaha menanamkan modal untuk pembangunan dan pengembangan bisnis. Peluang atau opportunity dari profit bisnis seringkali terikat momentum. Momentum hilang, investasi lenyap, dalam kondisi ini sulit bagi investor untuk tetap komit merealisasikan investasinya. Namun demikian, wait and see yang cukup lama bagi investor memberi tanda tanya. Apa sebenarnya yang terjadi, benarkah peluang keuntungan itu jauh panggang dari api atau memang sedari awal tidak ada kesungguhan merealisasikan investasi. Pengajuan ijin 139 perusahaan rentang tahun 2017-2018 (selama 2 tahun), melahirkan pertanyaan. Kenapa begitu lama menghilang. Sehingga wajar dan memang seharusnya pemerintah daerah mempertanyakan komitmen perusahaan-perusahaan tersebut. Momentum yang hilang sebagian dapat diakibatkan karena gem-
Oleh: Dr. M Firmansyah (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan Ketua Komisi Ekonomi DRD NTB) pa hebat yang melanda Pulau Lombok beberapa waktu lalu. Dunia pariwisata benar-benar terpuruk karenannya. Saat ini-pun gempa wilayah selatan masih menghantui, konon menurut ahli ada potensi besar di sana. Kondisi ekonomi global juga dapat perperan menentukan keputusan investasi, khususnya FDI (Foreign Direct Investment). Perang dagang AS-China ikut memperuncing carut marut ekonomi global, sehingga investor tetap wait and see. Namun demikian, ada juga investasi yang sedari awal dipertanyakan keseriusannya bahkan ada yang abal-abal. Modus pencari rente mengatasnamakan investasi cukup banyak. Investor abal-abal siap mengisi ruang kosong yang digelar pemerintah. Karena semangat menggaet investasi untuk pembangunan daerah terkadang pemerintah kecolongan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil pelajaran untuk lebih detail menelusuri rekam jejak setiap investor. Tanpa harus mengabaikan kualitas pelayanan. Proses Percepat Perijinan Sebagai bentuk pelayanan prima daerah, Saya setuju perlu ada upaya mempercepat proses ijin investasi. Perijinan yang lama dan berbelit-belit memang salah satu penghambat daya saing ekonomi nasional dan daerah. Sehingga, mempercepat ijin investasi merupakan program pemerintah dari pusat sampai daerah dan menjadi keniscayaan era industri 4.0 saat ini. Namun demikian, jalan mempercepat ijin bukan dengan memangkas prosedur penilaian calon investor namun dengan menambah tenaga (petugas) yang bekerja di bidang perijinan itu. Daerah perlu sedikit lebih detail untuk menilai, siapa investor, apakah cacat hukum atau tidak, bagaimana rekam jejak perusahaanya apakah perusahaan itu benar-benar ada (bukan shadow), kapan didirikan dan apakah perusahaan itu berpengalaman di bidang yang diinvestasikan, bila memungkinkan perlu juga ditelusuri
RADIO
bagaimana status keuangan dari perusahaan itu, apakah hutang piutang dengan Bank dalam posisi wajar dan beberapa informasi penting lain. Saya kira, perlu ada upaya pemerintah untuk mendapatkan pengetahuan ini sebelum gelaran karpet merah. Prinsipnya lebih baik memiliki target investasi yang tidak begitu besar namun dalam perjalanan semua terealisasikan. Dari pada potensi besar namun realisasi jauh dari target. Investasi yang terisi oleh investor tidak jelas, atau tidak ada kesungguhan membangun menutup peluang bagi investor lain yang memang serius untuk itu. Di situ letak masalahnya. Peran Investor Lokal Dalam beberapa kesempatan Saya selalu menyuarakan untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi investor (pengusaha) lokal untuk sebagian mendapat tempat dalam gelaran karpet merah investasi. Dampaknya sangat besar bagi ekonomi daerah, antara lain muara modal akan tetap berada di daerah. Saya tidak tahu apakah ada instrument untuk mempermudah investasi lokal, bila belum ada perlu dipikirkan jalan untuk itu. Pentingnya investasi asing (FDI) sebenarnya lebih kepada transfer of knowledge dan pengalaman bisnis, di samping modal. Bila pengusaha lokal cukup cakap untuk membangun investasi di daerah secara mandiri cukup alasan untuk memberi ruang yang besar bagi pengusaha lokal berkiprah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu sering-sering duduk satu meja dengan pengusaha lokal, terutama pengusaha berskala menengah dan atas. Pemerintah memaparkan pintu-pintu untuk dimasuki pengusaha lokal, pengusaha lokal memaparkan pengalaman dan rencana kerja untuk membangun investasi daerah. Ketika nilai investasi-nya cukup besar, pengusaha lokal dapat membentuk konsersium sehingga cukup modal untuk itu. Atau dengan pola lain misalnya perusa-
haan daerah menggandeng perusahaan luar daerah untuk bekerja sama dengan pola Business to Business (B to B) di antara mereka. Akhirnya, kompleksitas masalah investasi perlu disikapi dengan lebih detail memahami investor dan peta jalan investasi. Tentu kita berharap beberapa waktu ke depan ada itikat baik investor untuk merealisasikan investasinya. Bila toh momentum untuk meraih untung itu telah hilang, bagi pemerintah daerah perlu menciptakan peta jalan lain untuk segera mengisi kembali kekosongan itu. Kita dukung usulan pemerintah NTB cabut izin investasi investor yang masih saja wait and see atau yang tidak ada kejelasan. (*)
POJOK Hasil program unggulan harus terlihat satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi Waktunya tinggal dua bulan lagi
*** Hari ini, korban gempa di Mataram terima Jadup
Pastikan tepat sasaran
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2019
OPD Tak Paham RPJMD Dari Hal. 1 kata Iswandi dikonfirmasi usai sosialisasi RPJMD NTB 20192023 kepada instansi vertikal di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (11/7). Dikatakan, belum lama ini sudah dilakukan sosialisasi RPJMD kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB. Kemudian, pada Kamis (11/7) dilakukan sosialisasi ke instansi vertikal atau perwakilan kementerian/lembaga yang ada di NTB. Selain itu, sosialisasi RPJMD juga menyasar PPID seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. ‘’Jadi, dengan disosialisasikan begini. Maka tumbuh semangat yang sama untuk mencapainya,’’ katanya. Dari sosialisasi yang dilakukan kepada instansi vertikal lingkup Pemprov NTB, Iswandi mengatakan, mereka menunjukkan semangat untuk bersinergi. Karena perwakilan kementerian/lembaga yang ada, banyak memiliki program yang bersinggungan dan targetnya sama dengan RPJMD NTB. Iswandi menambahkan, dalam mewujudkan targettarget yang ada di dalam RPJMD 2019-2023, bukan hanya tanggung jawab provinsi. Tetapi juga tanggung jawab perwakilan kementerian/lembaga yang ada di NTB. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini menyebutkan, dana yang dikelola perwakilan kementerian/lembaga di NTB mencapai Rp12 triliun atau dua kali lipat dari total APBD NTB yang hana Rp5,2 triliun. Dengan dana yang begitu besar untuk instansi vertikal di NTB harus dioptimalkan untuk berkontribusi dalam mencapai target-target yang ada di dalam RPJMD. ‘’Mereka punya program. Tinggal arahnya disatukan. Seperti meningkatkan literasi, tinggal sasarannya. Kemudian ada BKKBN, sasarannya ditunjuk Posyandu yang lebih dekat. Tinggal memperhatikan supaya betul-betul tepat sasaran, program-program mereka sama iramanya,’’ harapnya. Terkait dengan belum sinerginya program antara OPD, Iswandi mengatakan sudah ada instrumen yang akan digunakan megukur kinerja masing-masing OPD dalam pencapaian target-target RPJMD. Pemprov sedang mengembangkan Balanced Score Card (BSC). ‘’Jadi, ini sedang kita kerja keras di tengah-tengah mengoptimalkan keterbatasan fiskal yang kita miliki. Membangun sinergitas dalam upaya mencapai indikator kinerja utama visi misi NTB lima tahun ke depan,’’ terangnya. Visi dan misi Pemprov dalam lima tahun ke depan adalah mewujudkan NTB Gemilang. NTB Gemilang merupakan visi pembangunan sekaligus komitmen dan ikhtiar untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Visi NTB Gemilang dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan dan 52 program unggulan daerah, yang telah dituangkan kedalam dokumen perencanaan RPJMD NTB 2019-2023. Pertama, mewujudkan NTB tangguh dan mantap. Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Ada delapan program unggulan untuk NTB Gemilang Infrastruktur dan Tangguh Bencana. Yakni, Percepatan Jalan Mantap, SPAM Regional, penerapan sistem informasi siaga bencana atau SI-AGA, Irigasi Cukup, Desa Tangguh Bencana, Nusa Terang Benderang, NTB Terkoneksi dan Sekolah Siaga Bencana. Kedua, mewujudkan NTB Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, diwujudkan melalui program keterbukaan informasi publik dan tersedianya ruang atau akses bagi seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berkreasi membangun NTB. Bahkan Pemprov NTB juga menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluh kesah dan berinteraksi secara langsung maupun secara digital dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wagub, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah bersama jajarannya. Dengan demikian, diharapkan birokrasi benar- benar hadir di tengah mayarakat guna memberi solusi dan melayani. Komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani tersebut, diimplementasikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
melalui penerapan konsep pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) sebagai wahana untuk memperlancar pelayanan dan mempermudah berbagai aktvitas/interaksi sosial. Program unggulan Gemilang Birokrasi ini meliputi sembilan program/kegiatan yang berbasis digital. Yaitu eNTeBe Plan, SAKIP LEVEL A, E-Samsat, NTB Care, Research Based Policy, Samsat Delivery, NTB SDGs Centre, NTB Satu Data, NTB Satu Peta dan NTB WTP Ke tiga, mewujudkan NTB sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Telah ditetapkan sepuluh program unggulan Gemilang Pendidikan dan Kesehatan. Salah satu diantaranya adalah 1.000 cendekia, di mana putra-putri NTB setiap tahun dikirim keluar negeri untuk menimba ilmu dan memperkaya mindset, sehingga kelak setelah kembali ke tanah air, siap menjadi pemimpinpemimpin bangsa dan bahkan pemimpin dunia. Selain 1.000 cendekia juga terdapat sembilan program strategis lainnya, yakni Literasi Digital, Rumah Bahasa, Revitalisasi Posyandu, NTB Juara, Air Bersih untuk Semua, Jamban Keluarga, Re-engineering SMK, Generasi Emas NTB dan Rumah Layak Huni. Ke empat, mewujudkan NTB asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Terdapat enam program unggulan Gemilang Lingkungan yang menjadi fokus penanganan secara kolaboratif, baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun stakeholder lainnya. Mulai dari gerakan sadar lingkungan hingga program aksi pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya sampah plastik dan limbah industri melalui gerakan zero waste. Program-program tersebut meliputi Pembangunan Tata Ruang secara Berkelanjutan, NTB Hijau, NTB Zero Waste, Geopark Dunia, Bank Sampah dan Taman Asri. Ke lima, mewujudkan NTB sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industri. Industrialiasasi merupakan kunci mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri. Indikatornya adalah pertumbuhan industri, dan sasarannya adalah mengembangkan industri olahan dan permesinan. Serta meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, diikuti kemudahan perizinan dan bermuara pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Industri yang dikembangkan, fokus pada industri olahan dan permesinan yang mendukung nilai tambah terhadap berbagai produk dari sektor Pertanian, pariwisata dan lapangan usaha industri lainnya. Misalnya mesin-mesin untuk sarana produksi pertanian, seperti traktor, alat angkut, mesin perontok, pengering, pabrik penggilingan dan industri pengolahan lainnya, harus diproduksi atau di assamble oleh putra-putri NTB di daerah sendiri. Dan sedapat mungkin dikurangi import dari luar. Ada 18 prrogram unggulan Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri. Terdiri dari Melawan kemiskinan dari desa, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggul, ECommerce, BUMDes Maju, Science Technology Industrial Park (STIP) Inovatif, Koperasi Aktif, Keluarga Sasambo Gemilang, NTB ramah investasi, UMKM Bersaing, 99 Desa Wisata, Perda Produk Lokal, Rumah Kemasan, Pertanian Lestari, Kampung Unggas, Revitalisasi BLK, Apartemen Ikan, KRPL dan Industrialisasi Produk Pertanian Keenam, mewujudkan NTB aman dan berkah melalui pengembangan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Terdapat 9 program unggulan Gemilang Pembangunan Sosial Budaya. Yaitu Islamic Centre Pusat Peradaban, Kampung Madani, Desa Bersinar, Kampung Media, Bale Mediasi, Kota Layak Anak, Sekolah Perjumpaan, Ramah Difabel dan PAUD Holistik Integratif. (nas)
Halaman 15
NTB Jamin Kemudahan Izin investasi Hingga Fasilitas Pasar Ekspor Mataram (Suara NTB) NTB kini membuka ruang investasi dan kemudahan kepada para investor yang berkomitmen mengembangkan bisnis di NTB. Di dalam RPJMD-NTB tahun 2019-2023, salah satu program unggulan dalam pembangunan bidang ekonomi yang diusung pasangan Gubernur, Dr.H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah adalah NTB Ramah Investasi. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai kemudahan dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Dimulai dari kebijakan penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan, kemudahan persyaratan, waktu dan biaya izin. Hingga penyediaan fasilitas Outward Investment bagi para investor termasuk pengusaha lokal dan perajin UMKM untuk permodalan dan perluasan jaringan pemasaran memasuki pangsa pasar ekspor. Kepala Dinas DPMPTS NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, di Mataram Rabu (10/7) pada Forum Fasilitasi Minat Outward Investment bagi Perusahaan Nasional di NTB mengungkapkan, kini pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB menyediakan fasilitas green field investment, merger, akuisisi dan/atau perluasan fasilitas asing yang sudah ada. Sehingga memudahkan para investor dan perusahaan lokal untuk memperluas jaringan usahanya hingga ke luar negeri. Gita menjelaskan bahwa penguasaha lokal dan UMKM di NTB, selama ini sudah seringkali menerima pesanan hasil produk usahanya dari luar daerah NTB. Bahkan dari luar negeripun seringkali meminta produk usaha UMKM dari NTB. ‘’Namun karena kendala permodalan dan masih lemahnya pengetahuan mekanisme atau dokumen cara pengiriman produk keluar negeri, sehingga pengusaha lokal belum begitu banyak dapat memanfaatkan pasar ekspor tersebut,’’ ungkapnya. Karenanya, kehadiran Forum Fasilitasi
Mint Outward Investment yang menghadirkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank lembaga pembiyaaan ekspor Indonesia, para pengusaha dan pelaku UMKM menemukan titik terang. Direktur kerjasama penanaman Modal Luar Negeri BKPM RI Ir. Wisnu Wijaya Sudibyo, MM meyakinkan para pengusaha nasional dan pengusaha lokal maupun UMKM, agar tidak cemas. Sebab pemerintah melalui BKPM RI terus memperhatikan kemudahan pelaku usaha yang ingin mengekspor produk usahanya ke luar negeri. Berbagai informasi yang diperlukan mengenai negara-negara yang menjadi tujuan expor, akan difasilitasinya. ‘’Kami juga telah menggandeng LPI dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau Eximbank, untuk bekerja sama dalam penyediaan pembiayaan ekspor maupun juga pembiayaan investasi,’’ terangnya. Bahkan untuk menujang kebijakan ekspor tersebut, kata Wisnu, pemerintah dapat mengeluarkan program National Interest Account (NIA). Sehingga memihak pada pengusaha lokal maupun nasional. ‘’Bila ada pelaku usaha di NTB yang sudah mampu memenuhi standar untuk expor atau ada permintaan pasaran luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Thailand atau Korea akan kami fasilitasi dengan mengusulkan produk usahanya ,’’ tambah Nanda Asyrian, Manajer Departemen Devisi Penugasan Khusus dan Pengembangan Bisnis LPEI. Diakuinya, pengusaha nasional dan lokal hingga saat ini memang belum banyak mengetahui peluang-peluang, kebijakan dan insentif investasi di negara tujuan outward investment. Penyebabnya, kata Nanda karena keterbatasan akses informasi dan jejaring kerja. Juga kurangnya kesiapan (readiness) perusahaan nasional untuk memasuki pasar global (pengetahuan tentang ekspor impor hingga kendala kepabeanan yang sering dihadapi). ‘’Karenanya, pelaku usaha harus membangun jejaring dan terus belajar, Pemerintah akan akan terus menfasiltasi,’’ tegasnya. (r)
Konsultan Asal Korea akan Paparkan Hasil Pre-FS ke Gubernur Dari Hal. 1 ‘’Gagasan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu muncul sejak 2016 lalu,’’ ujar Musyafirin. Bahkan katanya, Pemda KSB sudah mengusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi pada 2016. Sampai akhirnya, Pemda KSB menggandeng perusahaan asal Korsel untuk melakukan pre-FS. Bupati KSB menjelaskan, jembatan Lombok-Sumbawa tersebut rencananya dari Pelabuhan Kayangan - Kertasari KSB. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan perusahaan asal Korsel tersebut, sebagian besar kedalaman laut antara 18-20 meter. Namun di sekitar Selat Alas, pada jarak 400-600 meter, kedalaman lautnya di atas 300 meter. Sesuai hasil pre-FS, ada beberapa opsi yang dibuat. Salah satunya pada area dengan jarak 400-600 meter tersebut dibuat terowongan. Menurutnya, pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa ini cukup visibel dari sisi investasi. Tetapi perlu diper-
dalam lagi dalam FS. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mendorong rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok – Sumbawa dapat terealisasi. Menurutnya, jembatan Lombok-Sumbawa memiliki prospek yang lebih tinggi dibandingkan jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) di Jawa Timur. Pasalnya, keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa berada di jalur logistik nasional Aceh – Nusa Tenggara Timur (NTT). ‘’Intinya, kalau itu bisa terealisasi maka bagus. Bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Dan pastinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,’’ kata Ardhi. Sesuai hasil pre-FS, rencana pembangunan jembatan penghubung sepanjang 16 Km tersebut layak secara teknis. Ia berharap, rencana pembangunan jembatan tersebut juga layak secara ekonomi. Realisasi pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa akan ditentukan oleh benefit cost ratio. Yakni perhitungan biaya yang dikeluarkan inves-
tor untuk membangun dengan manfaat yang akan diperoleh. Menurutnya, tidak masalah jika nanti jembatan Lombok-Sumbawa berbayar seperti melewati jalan tol. Karena Lombok-Sumbawa merupakan jalur logistik nasional, maka prospeknya lebih tinggi dibandingkan Jembatan Suramadu. ‘’Ini agak beda dengan Jembatan Suramadu. Kalau ini kan jalur nasional. Sehingga prospeknya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan Suramadu,’’ kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini. Cuma sekarang, kata Ardhi, kapan jembatan Lombok-Sumbawa dibangun dengan melihat aspek ekonominya. Menurutnya, harus dilihat juga lalu lintas harian rata-rata (LHR) dari Lombok ke Sumbawa. Selama ini, arus ke luar masuk barang di Penyeberangan Kayangan-Poto Tano butuh waktu lama karena tak seimbangnya dermaga penyeberangan. Seharusnya di Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano, jumlah dermaganya sama yakni tiga. Dua dermaga operasional dan satu sebagai cadangan ketika penyeberangan membeludak. (nas)
Hasil Program Unggulan Harus Terlihat Satu Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi Dari Hal. 1 dapat dilihat masyarakat. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lewat program unggulan zero waste. Kemudian Dinas Pariwisata lewat program unggulan desa wisata dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Gili Trawangan. Persoalan sampah di destinasi wisata unggulan NTB tersebut hingga saat ini masih belum mampu diselesaikan. ‘’Mungkin Dinas LHK dan Dinas Pariwisata, bisa nggak setahun ini menyelesaikan sampah di Gili Trawangan. Jadi hasilnya langsung kelihatan. Kita bicara zero waste, masyarakat langsung lihat, apa hasilnya,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (11/7) siang. Selain melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai program NTB Zero Waste kepada masarakat. Dinas LHK perlu mewujudkan salah satu hasil program unggulan untuk mewujudkan NTB asri dan lestari, misalnya persoalan sampah di Gili Trawangan sudah mampu diselesaikan tahun ini. Dengan adanya hasil yang
dilihat, maka masyarakat akan percaya bahwa Pemda bekerja. Contoh lainnya, upaya mewujudkan jalan sepanjang by pass Lombok International Airport (LIA) bersih dari sampah. ‘’Jika masalah sampah di Gili Trawangan selesai. Ini bisa menjadi motivasi. Ternyata kalau kita serius sampah di Gili Trawangan bisa diselesaikan,” ujarnya. Menurut mantan Kepala Bappeda NTB ini, sampahsampah yang menggunung di jalan protokol perlu juga menjadi perhatian. Ia mengatakan perlu dibicarakan dengan Pemda kabupaten/kota. “Supaya masyarakat percaya dengan program zero waste, bahwa pemerintah lagi bekerja,” ucapnya. Ridwan mengatakan sekarang OPD tak bisa hanya bekerja apa adanya atau seperti biasanya (business as usual). Tetapi harus ada terobosan dan langkah-langkah mempercepat terwujudnya target-target program unggulan ang ada di dalam RPJMD. Jangan sampai OPD terlena dan bekerja asyik sendirisendiri. Program unggulan di masing-masing OPD harus disinergikan dengan program
unggulan OPD lainnya. Ridwan mengatakan dalam RPJMD 2019-2023 sudah ada target-target yang ditetapkan. Pertama, harus dipastikan program-program unggulan tersebut dianggarkan dalam APBD. Kedua, perlu sinergi program antar OPD. “Karena tidak mungkin satu program itu hanya bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Misalnya, Dinas Pariwisata memaparkan program desa wisata. Ternyata desa wisata butuh jalan, listrikn air, internet, jamban,” ungkapnya. Berbicara masalah industrialisasi, maka harus dipastikan komoditas apa saja yang akan dipilih sebagai komoditas unggulan. Berikutnya, berbicara juga mengenai dukungan infrastruktur. Menurutnya, harus ada keterpaduan antara pembangunan infrastruktur dengan program-program unggulan yang lainnya. “Contohnya, desa wisata banyak sekali. Tapi belum ada pengelolaan sampahnya. Sehingga program zero waste harus masuk di situ. Karena uang kita terbatas, harus ada sinergi. Program zero waste harus mendukung desa wisata,” tandasnya. (nas)
KPK Kaji Kemungkinan Supervisi Kasus LCC Dari Hal. 1 Ia belum mempelajari lebih jauh kemungkinan kasus ini dapat dilakukan supervisi, sebab perlu kajian lebih jauh letak kesulitan penanganan oleh Kejaksaan. Karena kasus ini dinilai ada irisannya dengan keperdataan. “Kalau sudah menyangkut aset, apalagi ada perjanjian dengan pihak ketiga di dalamnya, itu nanti keperdataan larinya,” kata Fikri. Tapi akan jadi masalah pidana ketika Pemda atau negara dirugikan. Itu pun harus dika-
ji lebih teliti soal letak unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). “Kalau diagunkan, status sebelumnya dia sewa, kemudian masuk ke kas negara, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, agunannya masuk ke kantong,” kata Fikri. Pengalamannya mengkaji soal kasus berkaitan dengan aset, apapun yang dikelola oleh perusahaan daerah melibatkan pihak ketiga, hasilnya harus masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi konteksnya akan berbeda jika aset itu kemudian diagunkan dengan perjanjian.
“Nah ini soal lain, makanya kita lihat datanya dulu. Apa ada sifatnya serah terima?. Kalau diagunkan, bisa nggak diagunkan? Terus, kemana uang agunannya itu? Ini dilihat dulu,” papar Jaksa aktif ini. Kemudian, dasar pengelolaan ke pihak ketiga dan keuntungan didapat oleh Pemda. Jika tidak ada keuntungan, atau bahkan Pemda merugi, tidak cukup sampai di sana untuk menilai kerugian negara. Perlu ditelisik, adakah pihak - pihak tertentu yang diuntungkan dari kasus aset tersebut sementara daerah dirugikan. (ars)
Gubernur Minta Perlakukan Investor seperti Keluarga Sendiri Dari Hal. 1 Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT HMT) Serading, Kabupaten Sumbawa dan Science and Techno Park (STP) Sumbawa. Di STP, gubernur dan Rani juga menyimak presentasi Dr. Arief Budi Witarto, Direktur STP Sumbawa. Selain Rani, hadir pula Lam Man Yin, CEO LSO Indonesia yang bergerak di bidang tambak udang. Kesediaan gubernur untuk mendampingi kunjungan dua pelaku usaha ini berbuah manis. Rani langsung mengutarakan ketertarikan dan rencananya untuk berbisnis di NTB. Salah satunya adalah penggemukan sapi-sapi Australia di NTB. Sebagai uji coba, rencananya 1000 sapi akan diimpor dari Australia dan digemukkan di NTB. BPT HMT Serading dan STIP Banyumulek dinilai akan cocok untuk menjadi tempat mengemukkan sapi-sapi ini. ‘’Kita lihat dulu ujicoba yang 1000 ekor itu,’’ ujar Rani. Selain itu, Rani juga mengutarakan rencana mendirikan pabrik pakan ternak, khususnya ternak unggas (ayam). ‘’NTB memang luar biasa. Saya berpikir, kayaknya peternakan ayam itu yang paling cocok. Karena bahan utamanya jagung tersedia di sini,’’ ujar Rani. Selain pakan unggas, Rani juga tak menampik kemungkinan akan berbisnis pakan sapi di NTB. ‘’Cuma saya harus mempelajari dulu lebih detail. Pakan sapi, pernah saya uji, sepertinya kalau kita mixed (mencampur) sendiri lebih murah. Ini harus ramuan kita sendiri,’’ ujar Rani. Soal kapan rencana ini akan direalisasikan, Rani bahkan mengakui ada kemungkinan tahun ini rencana ini bisa dieksekusi.’’”Kalau memang sudah fixed, why not? Pabrik pakan, khususnya ayam. Sesegera mungkin. Mudah-mudahan (tahun ini),’’ ujarnya. Terkait rencana bisnis ini, gubernur menerangkan bahwa yang ia lakukan saat ini adalah memberikan keyakinan kepada para pelaku usaha bahwa NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi. NTB, adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup
bersama komunitas bisnis. ‘’Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,’’ ujarnya. Dengan pola pikir yang demikian, pemerintah daerah, gubernur, camat, bupati, kepala dinas dan lain-lain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka. ‘’Bahwa kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak, kemudian melayani dan lain sebagainya,’’ ujarnya. Prinsip tersebut bukan hanya diwujudkan lewat pernyataan. Gubernur NTB telah membuktikan sendiri. Ia pun tak sungkan menjadi semacam pemandu kunjungan bagi para investor yang datang ke NTB. Upaya ini dilakukannya bukan semata formalitas. Melainkan, agar para pelaku usaha merasa diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar NTB. “Kami ke sini itu bukan berarti beliau harus investasi di sini. Kita tunjukkan apa yang kita punya, kita sediakan karpet merah buat siapa saja,’’ ujarnya. Dengan memberikan kemudahan berinvestasi, para pelaku usaha akan cepat meraih keuntungan. Saat usaha mereka berkembang, ekspansi akan terjadi dan bagi warga NTB, ini akan mendatangkan banyak hal baik. Salah satunya, kesempatan kerja lebih banyak. ‘’Jadi kita perlakukan para pelaku usaha ini sebagai warga kita yang baru. Keluarga kita yang baru, untuk kemudian sama-sama menikmati hidup bersama. Jadi nggak harus kehadiran beliau investasi diindikasikan oleh aktivitas bisnis saja. Kalau beliau nyaman, bukan hanya pakan ternak bukan hanya penggemukan, tapi juga yang lain-lain,’’ tegasnya. Menurut gubernur, tugas semua pihak adalah membuat para pelaku usaha merasakan kenyamanan di NTB. ‘’Dan kita bantu untuk betul-betul dengan sepenuh hati tanpa pamrih apaapa. Apalagi mau menyusahkan. Kalau ada yang kurangkurang kita yang tambahin. Ada infrastruktur yang kurang, kita yang bikin. Pemda itu begitu ke depan. Bukan duduk di kantor,’’ pungkasnya. (r)
Pastikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berjalan Maksimal Dari Hal. 1 karena semua daerah di Indonesia juga diberikan. ‘’Kita bagi-bagi. Prinsipnya semua akan kita penuhi. Cuma masalahnya hari ini atau besok akan diberikan,’’ kata Tavipiono dikonfirmasi Suara NTB usai rapat koordinasi , kemarin. Meskipun blanko E-KTP belum mencukupi, Kemendagri meminta Pemda kabupaten/kota tetap melakukan perekaman. Setiap orang yang datang melakukan perekaman harus tetap dilayani. Apabila blanko tersedia, maka sesuai perintah Mendagri, maka harus langsung dicetak. ‘’Perintah Pak Menteri begitu,’’ ucapnya. Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma mengatakan, rapat koordinasi tersebut membahas mengenai perekaman EKTP di NTB. Dari rapat koordinasi tersebut diperoleh kurangnya blanko E-KTP di kabupaten/kota. Sesuai UU, kata Panca pengadaan blanko E-KTP berada di pusat. Sehingga, Pemda masih menunggu kekurangan blanko E-KTP dari pusat. Untuk saat ini, sebut Panca, setiap Pemda kabupaten/kota mendapatkan 500 blanko E-KTP. Ditanya jumlah kekurangan blanko E-KTP se-NTB, Panca
mengatakan tidak bisa memprediksi. Pasalnya, banyak terjadi pemekaran desa menyebabkan terjadinya perubahan data domisili. Sehingga dibutuhkan blanko untuk mencetak E-KTP yang baru. ‘’Setiap kita mengajukan ke pusat pasti dapatnya 500 blanko untuk satu kabupaten/kota. Yang pentingnya kita kuatnya ke pusat mengambil. Sementara kemampuan APBD kabupaten/kota untuk pembiayaan ke Jakarta terbatas,’’ katanya. Panca mengharapkan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan baik dan maksimal meskipun terjadi kekurangan blanko E-KTP. Meskipun blanko E-KTP kurang, namun dapat diganti dengan surat keterangan (Suket) yang memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan E-KTP. ‘’Kalau perekaman jalan terus. Cuma cetaknya saja menunggu blanko. Namun KTP bisa diganti Suket untuk sementara bagi yang sudah melakukan perekaman,’’ jelasnya. Ia menyebutkan, setiap hari masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP di NTB mencapai 5.000 orang. Sementara itu, masyarakat NTB yang sudah melakukan perekaman E-KTP sudah mencapai 97,2 persen. Artinya, capaian perekaman EKTP di NTB sudah hampir 100 persen. (nas/*)
PPK Harus Tegas Dari Hal. 1 Surat teguran atau tagihan dari Pemprov NTB melalui Inspektorat memang belum turun karena masih dalam proses. Tapi itu bukan alasan. ‘’LHP BPK sudah jelas, segera PPK tagih temuan kerugian negara. Meskipun teguran belum turun, langsung tagih,’’ tegas Ibnu Salim, Kamis (11/ 7) kemarin. Jika belum turun surat dari Wakil Gubernur (Wagub), Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, juga menurutnya bukan alasan. Sebab surat itu sifatnya administratif, hanya memberitahukan hasil temuan dan salinann LHP BPK. Sejak diterima oleh Wagub itu, artinya batas waktu pengembalian sudah terhitung 60 hari. Saran Ibnu Salim, tidak harus menunggu Salinan LHP diterima, tapi batas waktu sudah berjalan. ‘’Jika dia (PPK) merespons lebih cepat, lebih bagus dong. Sebab kalau LHP sudah tu-
run, sudah pasti tidak akan berubah (angka denda kerugian),’’ tegasnya. Soal jumlah denda sebenarnya sudah diinformasikan, khususnya kepada PPK. Sehingga PPK diminta terus membangun koordinasi dengan pihak ketiga agar menyelesaikan kewajiban denda. Sejak saat ini, disarankan mengkomunikasikan jaminan dari rekanan akan membayar. ‘’Sehingga begitu teguran tindak lanjut Inspektorat turun, temuan sudah ada konkretnya,’’ tegas Ibnu. Dihubungi kembali Kamis kemarin, PPK Proyek Waduruka Mustakim, ST.MT mengaku sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Hanya saja, LHP baru dinaikkan ke meja Wagub untuk diterbitkan teguran kepada rekanan. Jika dari Wagub sudah selesai, baru kemudian ditindaklanjutinya. ‘’Setelah itu (surat dari Wagub) baru saya surati secara resmi rekanannya untuk membayar denda,’’ ujarnya singkat. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 12 Juli 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Kuota Kelas Khusus Olahraga SMPN 7 Mataram Terpenuhi Mataram (Suara NTB) SMP Negeri 7 Mataram adalah satu-satunya sekolah yang membuka kelas khusus olahraga. Kelas yang dibuka tersebut untuk membina pelajar setempat yang memiliki minat dan bakat bidang olahraga secara intensif guna meningkatkan prestasi. Setiap tahun peminat siswa pada kelas khusus olahraga selalu membeludak. Mereka tertarik masuk kelas khusus olahraga, karena selama ini banyak siswa lulusan kelas khusus ini menjadi (Suara NTB/dys) juara di berbagai ajang lomSaehu ba dan kejuaraan olahraga. Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih melalui Wakasek Ahmad Saehu, menjelaskan setiap tahun kuota kelas khusus olahraga selalu terpenuhi. Kelas khusus ini dianggap menarik oleh masyarakat. Bibit-bibit andal penyumbang juara pada beragam kejuaraan olahraga lahir dari kelas ini. Pada penerimaan PPDB tahun 2019 ini, kelas khusus ini juga sudah terisi melalui jalur penerimaan prestasi. Banyak siswa yang mendaftar melampirkan piagam dan sertifikat penghargaan pada bidang olahraga. “Kelas olahraga telah kita jaring lewat jalur prestasi. Sekolah sudah agak tenang karena terpenuhi,” ungkapnya. Meski siswa yang terjaring pada jalur prestasi tidak semuanya berprestasi di bidang olahraga, namun kekurangannya hanya sedikit. Kekurangan tersebut sudah terpenuhi melalui jalur lainnya. “Kita nyari perombok di jalur yang lain,” jelasnya. Lebih jauh dikatakan, kelas khusus olahraga hanya diberikan sebanyak satu kelas atau 32 siswa. Lebih dari itu tidak diterima. Namun jika dinas membuka kran penambahan kuota kelas khusus olahraga, tentunya akan sangat menggembirakan guna menampung sebanyak mungkin siswa untuk dilakukan pembinaan. Selama dibuka kelas olahraga, menurutnya, banyak prestasi yang telah diraih pelajar sekolah tersebut. Di antaranya juara LPI tingkat Kota Mataram. Termasuk juga juara pada kejuaraan atletik. Apa yang telah diraih siswa siswi kelas khusus olahraga tersebut tentu bagian dari keberhasilan pembinaan olahraga yang dilakukan selama ini dan berharap bisa terus memberikan sumbangan prestasi bagi daerah di tingkat yang lebih tinggi. (dys)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Data GTT-PTT Masih Amburadul Selong (Suara NTB) Data Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dinilai masih amburadul dan tumpang tindih. Banyak GTT maupun PTT yang namanya ganda bahkan yang sudah meninggal namun masih terdaftar. Inilah salah satu persoalan yang masih dihadapi oleh dunia pendidikan di Lombok Timur (Lotim). Untuk itu, pembenahan data GTT-PTT akan dituntaskan dalam waktu dekat. Termasuk melakukan pemerataan sarana prasarana pada satuan pendidikan. Kepada Suara NTB, Kamis (11/7), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, H. M. Zainudin, S.Ag., menjelaskan terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Di antaranya standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa temuan berupa banyaknya guru yang dijadikan sebagai operator, sebaliknya operator dijadikan guru. Termasuk adanya guru
PNS dijadikan jadi GTT, sehingga ia meminta kepada verifikator untuk melakukan revisi secara lebih teliti dan detail. “Memang persoalan di dunia pendidikan begitu kompleks. Inilah yang kita benahi satu per satu secara perlahan. Kita awali dengan pembenahan GTT dan PPT,” jelasnya. Selain itu, pembenahan sarana prasarana juga akan men-
(Suara NTB/ars)
DUKUNGAN - Rieke Diah Pitaloka saat datang ke Mataram beberapa waktu lalu memberi dukungan kepada Baiq Nuril.
Rieke Diah Pitaloka Ajukan Penangguhan Eksekusi Nuril Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka turun tangan memberikan dukungan untuk Baiq Nuril (40). Ia bahkan menjadi penjamin untuk penangguhan eksekusi ibu tiga anak itu, sembari terus memproses amnesti yang diajukan kepada Presiden RI Joko Widodo. Penangguhan eksekusi diajukan Politisi PDI Perjuangan ini melalui surat nomor 005/RDPA-160/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, dilayangkan kepada Kejaksaan Agung RI. “Dengan ini mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Baiq Nuril Maknun, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dengan ditolaknya permohonan PK berdasarkan putusan MA,” kata Rieke dalam suratnya yang ditunjukkan koordinator kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi, SH.,MH, Kamis (11/7). Adapun pertimbangan diaju-
kan permohonan penundaan eksekusi, Rieke menjamin Nuril tidak akan melarikan diri. Selain itu, posisi Nuril sebagai tulang punggung perekonomian keluarganya, mempunyai tanggungan anak. Nuril juga akan kooperatif dan siap mematuhi segala aturan yang berlaku. “Bahwa sebagai anggota DPR RI 2014 – 2019 menjamin terpidana akan patuh mengikuti proses hukum yang berlaku,” kata Rieke. Atas pertimbangan itu, demi alasan kemanusiaan, ia meminta kepada Jaksa Agung RI agar menangguhkan eksekusi Nuril sesuai putusan pengadilan hukuman enam bulan penjara denda Rp500 juta subsider tiga bulan penjara. Sejak Nuril dibelit kasus UU ITE, Rieke memang konsen dan menunjukkan kepeduliannya. Dukungan penuh bahkan ketika mantan honorer SMA 7 Mataram ini disidang di Pengadilan Negeri Mataram, sampai tingkat banding, Rieke menyempatkan datang ke Mataram. Permohonan PK Baiq Nuril Maknun dikeluarkan berdasarkan putusan MA Nomor 83 PK/ Pid.Sus/2019. Penolakan ini menguatkan putusan MA Nomor 574/Pid.Sus/2018 di tingkat kasasi, yang menjatuhkan pidana kepada Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp500 juta. Selain Rieke, tim kuasa hukum Nuril juga sudah bergerak melayangkan permintaan sama. M. Riadhussyah, SH., MH mewakili tim kuasa hukum lainnya mengirim surat ke Kejaksaan Agung Kamis (11/7). Melalui lembaga Taman Metajuridika Fakultas Hukum Universitas Mataram, juga meminta Kejaksaan Agung menyampaikan kepada jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Mataram, agar Nuril ditanggu-
hkan proses eksekusinya. “Adapun dasar pertimbangan permohonan ini, karena Baiq Nuril Maknun merupakan tulang punggung perekonomian keluarga, mempunyai tanggungan anak, akan bertindak kooperatif dan siap mematuhi segala prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tulis Riadhussyah dalam suratnya. (ars)
jadi perhatian serius ke depan. Banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki gedung serta ketersediaan guru pada satuan pendidikan tersebut. Selaku koordinator pengawas tingkat Kabupaten Lotim, menjadi modal yang cukup besar bagi Zainudin untuk membenahi dunia pendidikah di Lotim saat ini. Pasalnya tercatat sekitar 608.000 ASN di Kabupaten Lotim berada di bawah naungan Dinas Dikbud Lotim. “Pembenahan sarana prasarana pada satuan pendidikan juga menjadi atensi ke
depan untuk dibenahi dengan memperhatikan 8 SNP yang menjadi patokan dalam kemajuan pendidikan,” ungkapnya. Misalnya dari 8 standar pendidikan itu, seperti standar isi kurikulum yang harus dilakukan pemerataan dalam pelaksanaannya. Di mana saat ini masih ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013. Sementara pelaksanaan kurikulum 2013 sudah wajib bagi sekolah. “Delapan standar itu akan bisa tercapai apabila guru dan sarana prasarana memadai,” ungkapnya. (yon)