Edisi Rabu 11 Desember 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

RABU, 11 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 228 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kucurkan DSP Rp5,59 Triliun

BNPB Tagih Laporan Pertanggungjawaban Dana Rehab Rekon Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) rumah terdampak gempa di NTB. BNPB sudah mengucurkan atau mentransfer DSP sebesar Rp5,59 triliun ke tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi 2018 lalu. Kepala Biro Keuangan BNPB, Tavip Joko Prahoro meminta kepada BPBD kabupaten/kota agar kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah selesai membangun rumah tahan gempa (RTG) atau yang sedang berproses pembangunannya agar membuat laporan pertanggungjawaban. ‘’Kepada BPBD, kami mohon untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban. Khusus tahun anggaran 2019, dibuatkan laporan. Karena itulah menjadi dasar kami membuat laporan keuangan BNPB,’’ kata Tavip. Permintaan tersebut disampaikan pada Rakor dan Evaluasi Penanganan Rehab Rekon Rumah Terdampak Gempa Bumi di NTB, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (10/12). Rakor dipimpinan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mewakili Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti

Peringatan Dini Cuaca Buruk CUACA buruk melanda NTB beberapa hari terakhir. Puluhan rumah rusak ringan dan rusak berat akibat angin puting beliung. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk beberapa hari ke depan. Laporan diterima pihak BPBD NTB, rumah rusak akibat cuaca buru di Dompu. Informasi dari BPBD Dompu, rumah rusak di Dusun Bolonduru dan Dusun Tembakolo Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Bersambung ke hal 15

Rohmi Djalilah. Hadir juga Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdampak gempa. Tavip menyebutkan, BNPB telah mentransfer DSP sampai Maret 2019 sebesar Rp5,11 triliun. Kemudian tambahan DSP sesuai permintaan kabupaten/kota, yang ditransfer BNPB pada bulan November-Desember, untuk Lombok Barat Rp24 miliar, Lombok Tengah Rp20 miliar lebih, Lombok Timur Rp296 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp119 miliar lebih dan Sumbawa Rp18 miliar lebih. Sehingga jumlah DSP yang sudah ditransfer sampai saat ini sebesar Rp5,591 triliun. Untuk Kota Mataram, BNPB tidak mentransfer dana tambahan karena memang sesuai data yang ada, dana sebelumnya masih ada. ‘’Sedangkan Lombok Utara belum kami transfer karena masih dilakukan validasi oleh Irtama

RAKOR - Rakor dan Evaluasi Penanganan Rehab Rekon Rumah Terdampak Gempa Bumi di NTB, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (10/12) BNPB,’’ jelasnya. Berdasarkan data yang diterima, progres perbaikan rumah, yang sudah selesai sebanyak 123.750 unit. Kemudian dalam proses pengerjaan sebanyak 63.761 unit. Jumlah total kerusakan rumah 222.530 unit, dengan Rusak Berat (RB) 75.195 unit, Rusak Sedang (RS) 32.829 unit dan Rusak Ringan (RR) 114.506 unit.

Dermaga Padangbai Diperbaiki

Pelayanan di Pelabuhan Lembar Terganggu Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar) terganggu Selasa (10/12) dini hari kemarin. Pemicunya, karena ada perbaikan dermaga di Pelabuhan Padangbai, Bali. Terganggunya pelayanan, mengakibatkan antrean kendaraan mengular hingga hampir satu kilometer ke luar area parkir pelabuhan. Untuk mencegah kemacetan agar tidak semakin parah, aparat kepolisian pun turun mengurai lalu lintas. GM Supervisi ASDP, Adrian Runtukahu mengatakan, penyebab antrean kendaraan tersebut karena masih adanya perbaikan Dermaga I Padangbai, Bali. Untuk saat ini katanya, dermaga ini masih ditutup. Estimasi perbaikan dermaga tersebut selama 3 hari terhitung dari Minggu 8 Desember 2019. ‘’Karena perbaikan tersebut, dermaga yang ada di Bali hanya satu saja yang beroperasi. Ini yang menyebabkan terjadinya antrean dan kapal mengapung menunggu giliran bersandar di dermaga Pelabuhan Padang Bai. Ini berdampak terhadap pelayanan di Pelabuhan Lembar,’’ ujarnya. Dijelaskan, durasi bongkar muat untuk pelabuhan Lembar normalnya 90 menit. Namun dampak perbaikan dermaga ini, durasi bongkar muat pun diatur menjadi 120 menit atau dua jam. Hal ini kata dia, dimaksudkan agar tidak terjadi penumpakan kapal yang mengapung di kawasan Pelabuhan Padangbai. Hanya saja hal ini, berdampak terhadap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar sehingga terjadi antrean kendaraan. Menurutnya, perbaikan sementara di dermaga Pelabuhan Padangbai Bali merupakan upaya ASDP untuk antisipasi arus kendaraan menjelang Natal dan menyambut tahun baru. Bersambung ke hal 15

TO K O H PEMBERDAYAAN perempuan, khususnya untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat diakui menjadi salah satu kunci pembangunan NTB ke depan. Pasalnya, sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi di beberapa daerah dikelola oleh perempuan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) NTB,Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menerangkan bahwa seluruh upaya dari pengusaha perempuan tersebut memerlukan pelatihan dan pendampiHj. Niken Saptarini ngan yang lebih intensif. Widyawati Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

ANTRE - Antrean kendaraan di Pelabuhan Lembar terjadi hingga Selasa (10/12), akibat perbaikan Dermaga I di Pelabuhan Padangbai, Bali.

Mulai Lelang, Konstruksi Proyek Strategis Nasional ’’Bypass’’ LIA-KEK Mataram (Suara NTB) Sebanyak 621 warga pemilih lahan terdampak pembangunan proyek jalan by pass LIA - KEK Mandalika telah menyetujui harga pembebasan lahan. Dari 639 warga pemilik lahan, hanya 18 orang yang masih keberatan. Kepala Bidang Bina Mar-

KO M E N TTAA R Selamatkan Uang Negara Rp74 Miliar

ga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan, hanya sebagian kecil saja masyarakat pemilik lahan yang masih keberatan. Jika dipersentasekan sekitar 2,8 persen yang keberatan dengan harga pembebasan lahan. ‘’Kita ndak bisa memaksa orang menerima. Tapi UU

sudah mengatur, ketika yang setuju harga pembebasan lahan minimal 75 persen, maka dapat dilakukan pembebasan lahan. Tapi, bagi yang tidak setuju, pemerintah menitipkan dananya di pengadilan,’’ kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/12) siang. Sahdan mengaku banyak

warga yang senang dengan harga pembebasan lahan. Sehingga sebagian besar mereka menyetujui harga pembebasan lahan sesuai hasil appraisal tersebut. Disebutkan, harga lahan di setiap lokasi bervariasi. Tetapi ratarata harganya Rp20 juta per are. Ia mengatakan, sudah mulai di-

lakukan pembayaran langsung ke rekening masyarakat. Pembayaran lahan ditagetkan tuntas Desember ini. Bahkan, kata Sahdan, konstruksi pembangunan fisik jalan sepanjang 17 km tersebut sudah mulai proses lelang di Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bersambung ke hal 15

Ironi PETI di Lahan Konsesi (2)

’’Pembunuh’’ Senyap Itu Bernama Merkuri Dalam bisnis dan aktivitas tambang ilegal, merkuri adalah ‘oksigen’ karena menentukan keberlangsungan produksi. Saat yang bersamaan, zat kimia ini ‘bertanggung jawab’ atas kematian dan kerusakan lingkungan dalam sejarah panjang tambang terlarang sejak tahun 1950-an. Diantaranya kasus di Minamata Jepang yang menewaskan 111 jiwa, di Irak 35 orang meninggal 321 cidera, dan Guatemala 20 orang meninggal 45 cidera akibat keracunan merkuri (Palar, 2008 : 104). Bagaimana dampak penggunaan merkuri di Kabupaten Sumbawa Barat? UDAH dua tahun Nazril Ilham Jayadi (4) hanya bisa tergeletak di atas pembaringan. Bobot kepalanya

yang semakin berat dan membesar, membuat Nazril sulit bergerak, apalagi duduk atau berdiri. Hari-hari yang sulit itu masih dirasakan buah

hati pasangan muda Nurul Aini (23) dan Nasumi Jayadi (25). Ukuran kepalanya yang serupa orang dewasa, semakin tidak imbang dengan

tubuh mungilnya. Jika mencermati ciri yang sama, dalam pandangan medis kondisi ini disebut hidrosefalus. Ditandai dengan ukuran

kepala bayi yang membesar secara tidak normal akibat penumpukan cairan di dalam rongga ventrikel otak. Bersambung ke hal 15

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

Perempuan Kunci Pembangunan

SELAMA 2019, sedikitnya Rp74 miliar kerugian negara diselamatkan Kejaksaan Tinggi NTB dan jajaran dari berbagi kasus. Kategori penanganan kasus, mulai dari tingkat penyelidikan sampai penyidikan. Berdasarkan laporan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB, angka utuh kerugian negara itu sebesar Rp 74.416.612.314, diperoleh dari penanganan perkara sejak Januari – Desember 2019. Kerugian negara dan potensi kerugian negara itu diperoleh dari penanganan kasus tingkat penyelidikan dan penyidikan, sebagian penuntutan. Bersambung ke hal 15

Sehingga kebutuhan yang diperlukan sesuai nilai bantuan yang diberikan untuk RB Rp50 juta, RS Rp25 juta dan RR Rp10 juta, totalnya sebesar Rp5,725 triliun. Sementara, kekurangan DSP yang belum ditransfer BNPB jika mengacu jumlah kerusakan rumah sebanyak 222.530 unit, tinggal Rp134 miliar. Bersambung ke hal 15

KELAINAN FISIK - Kondisi Narzil Ilham Jayadi, Resi Indra Yana dan yang mengalami kelainan fisik sejak lahir

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Seleksi CPNS Antisipasi Cuaca Ekstrem PEMERINTAH Kelurahan Mayura mengimbau kepada semua warganya untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca. Pasalnya, pada perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan menyebabkan sejumlah pohon tumbang, banjir, dan sejumlah ikan mati di kolam renang Mayura, Cakranegara. Lurah Mayura, I Made Suartha mengatakan, pada hujan yang mengguyur kota Mataram hari Minggu lalu, menyebabkan sejumlah ikan di kolam renang Mayura mati. “Jadi airnya kurang mengalir, dan itu murni perubahan cuaca yang menyebabkan mati,” katanya, Selasa (10/12). (Suara NTB/viq) Menurut Suartha, peI Made Suartha rubahan cuaca yang sedkit ekstrem ini membuat sejumlah ikan di Kolam Renang Mayura tidak kuat dengan perubahan cuaca tersebut sehingga banyak yang mati. Kata Suartha, ikan-ikan di kolam renang Mayura memang kerap mati tiap tahun jika diguyur hujan. “Memang selalu begitu,” tegasnya. Ikan di kolam renang Mayura yang mati kata Suartha, puluhan kilogram. Menurutnya, pengelola kolam renang Mayura sudah berencana mengajukan permohonan ke Dinas Perikanan Kota Mataram untuk melepas bibit ikan baru. “Kita akan ajukan nanti, cuma belum berkoordinasi dengan Anak Agung sebagai pengelola taman Mayura,” jelasnya. Sampai hari ini ikan mati tersebut sudah menimbulkan bau pada air kolam Mayura. “Sudah menimbulkan bau. Nanti kita imbau untuk dilakukan pembersihan. Saya sudah kasi tahu untuk dibersihkan,” tambahnya. Pihak kelurahan juga sudah mengimbau kepada semua warga untuk selalu mengantisipasi cuaca ekstrem ini. Hiimbauan itu juga ditujukan untuk masyarakan luar kota Mataram yang tinggal di Mayura khususnya. “Agar masyarakat selalu waspada. Untuk kasus ikan mati selama ini tidak terlalu mengganggu wisatawan yang berkunjung ke Taman Mayura,” tutupnya. (viq)

Pemkot akan Luluskan Pelamar TMS

Mataram (Suara NTB) Panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkot Mataram, terus memverifikasi dokumen persyaratan pelamar. Seratus lebih dari 292 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat berpeluang diluluskan. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan, pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) paling banyak kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi, surat

tanda register tidak ada, kesalahan mengunduh ijazah, tidak ada transkrip nilai dan ijazah dan lainnya. Tim verifikasi terus bekerja melakukan validasi terhadap berkas persyaratan pelamar. Jika sebelumnya 292 pelamar dinyatakan TMS, jumlah ini berpeluang berkurang setelah dilakukan

pencocokan terhadap ijazah maupun transkrip nilai. “Pokoknya sekitar seratus lebih kita luluskan,” kata Muja. Seratus lebih pelamar CPNS sebenarnya berkasnya dipending. Tim perlu memastikan kesesuaian dokumen yang dilampirkan. Berbeda halnya dengan kesalahan prinsip yang tidak mungkin akan

diluluskan oleh tim. Pemkot Mataram telah lebih dulu menyelesaikan proses verifikasi. Namun demikian, pengumuman administrasi disesuaikan yang ditetapkan oleh nasional tangga l6 Desember pekan depan. Ditambahkan Muja, pelamar yang merasa tidak puas terhadap pengumuman administrasi, diberikan waktu selama tiga hari untuk memberikan sanggahan. “Kepastian berapa yang tidak lulus nanti akan kita umumkan,” ucapnya.

Dari 275 formasi semua terpenuhi. Hanya saja di beberapa jabatan, banyak lamarannya sedikit. Misalnya, guru kelas ada sekolah formasi dibutuhkan satu dan pelamarnya satu. Dan, ada juga sampai 20 pelamar untuk satu formasi. Seperti diketahui, jumlah pelamar CPNS di Kota Mataram mencapai 4.814. Dari hasil verifikasi sebelumnya 4.522 pelamar memenuhi syarat dan dipastikan akan mengikuti seleksi kompetensi dasar. (cem)

Relokasi PKL Malomba Belum Maksimal ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, SSi., angkat bicara terkait kebijakan Dinas Perkim Kota Mataram yang melarang PKL berjualan di Taman malomba, Ampenan. ‘’Melarang orang berjualan tidak bisa kita lakukan. PKL akan menuju sumber keramaian. Karena ibarat dua mata uang, keberadaan PKL juga punya sisi positif, dapat mengurangi prngangguran di Taman Malomba,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (10/12) kemarin. Seperti diketahui, Dinas Perkim melarang semua PKL berjualan di Taman Malomba. Mereka direlokasi ke halaman Lapangan Malomba. Namun anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini menilai, relokasi itu belum maksimal. Karena, saat musim hujan, area tersebut justru banjir, sehingga pedagang banyak komplain. Hal ini, lanjut Gufron, berdampak terhadap pendapatan para PKL. Dia menyebut pendapatan para PKL rata-rata berkurang 50 persen. ‘’Pemerintah seharusnya menjadikan penanganan PKL prioritas utama yang dikerjakan,’’ katanya. Dia mengingatkan, kalau memang Dinas Perkim mau berlaku tegas. Penertiban juga harus dilakukan di semua taman yang ada di Kota Mataram. Seperti Taman Udayana, Taman Selagalas, Taman Pelembak dan lain-lain. Di semua taman di Kota Mataram, tidak ada satupun yang nihil PKL. Oleh karena itu, dia meminta semua taman diberlakukan sama. ‘’Jangan hanya yang di Taman Malomba saja yang dilarang,’’ kritiknya. Penataan PKL, terlebih yang berjualan di taman-taman, menjadi PR bagi Dinas Perdagangan. Pemkot Mataram diharapkan menciptakan tempat berusaha yang representatif bagi PKL. Hal ini, lanjut politisi PAN ini, dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Misalnya membuat selter PKL sebagai tempat usaha baru sehingga menjadi daya tarik wisata baru. Gufron berharap ada langkah inovatif dari Pemkot Mataram membuatkan lapak yang seragam bagi para PKL. Tidak hanya di Taman Malomba tapi di semua titik PKL. Ini dimaksudkan agar keberadaan para PKL ini tidak terlihat kumuh dan menjadi lebih nyaman. Dia menyadari bahwa PKL ini merupakan dampak ikutan dari adanya tamantaman kota. PKL yang berjualan di tamantaman, melayani para pengunjung yang dating ke sana. Oleh sebab itu, G u f r o n menyerukan penataan PKL. (fit)

(Suara NTB/viq)

TIDAK LAYAK HUNI - Deretan rumah warga tidak layak huni di daerah bantaran sungai di kelurahan Gomong, Selasa (10/12). Penghuni rumah tampak memastikan air sungai tidak meluap saat hujan turun Selasa sore kemarin.

Pemkot akan Rehab 910 RTLH Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram sedang mendata secara elektronik jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Mataram. Pada tahun 2020 mendatang, Pemkot Mataram memperoleh dana untuk rehabilitasi untuk 910 RTLH. Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, sampai saat ini,

melalui ERTLH Disperkim Kota Mataram terus berupaya memperbaharui data RTLH di Mataram. Masyarakat akan diberikan bantuan pembangunan jika rumahnya tidak memenuhi syarat. “Berapa data yang masuk itu yang akan diberikan nanti setelah diverifikasi. Ini juga tergantung kecepatan kita dalam melakukan pendataan di lapangan,” katanya kepada Suara NTB,

Selasa (10/12). Bukan hanya itu, Disperkim Kota Mataram juga mengajak semua lurah untuk membantu Disperkim mendata mana rumah masyakaat yang rusak. “Kita kan keterbatasan tenaga. Untuk itu perlu ada dukungan lurah, pak kaling, dan camat,” jelas Kemal. Untuk pendataan kata Kemal, Disperkim Kota Mataram sudah berjalan. Disperkim Kota

Mataram juga mengajak, semua kader di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendata. “Kita kerjasama dengan kader KB. Banyak juga rumah kader KB yang rusak, itu juga harus diperhatikan,” jelasnya. “Kita tidak boleh ego sektoral di sini. Kita juga berupaya perhatikan rumah kader KB agar bisa perbaiki,” jelas Kemal. Kemal pun berharap, jum-

lah bantuan untuk RTLH tahun 2020 bisa capai angka 910 rumah. “Mudah-mudahan saja, kalau bisa lebih. Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk RTLH ini. Untuk satu rumah kan mendapat Rp17,5 juta,” paparnya. Nanti, dana Rp17,5 juta itu akan diproyeksikan Rp15 juta biaya material dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang. (viq)

Seleksi JPTP Pemkot DP3A Salurkan Bantuan ke Ibu dan Anak Korban Gempa Pejabat Lobar Ambil Formulir Pendaftaran

Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Senin (9/12) menyalurkan 100 paket bantuan ke ibu dan anak korban terdampak gempa 2018 lalu. Bantuan ini diharapkan memberi semangat bagi para korban bencana untuk menjalankan aktivitasnya. Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menegaskan, meskipun gempa telah terjadi setahun yang lalu, tetapi ekonomi masyarakat belum tentu kembali pulih. Masyarakat terutama ibu dan anak yang terdampak gempa perlu diberikan motivasi untuk bangkit. Pihaknya memberikan dukungan dengan memberikan bantuan 100 paket ke para korban gempa di lingkungan Tegal dan Jangkok. “Kita bagi caranya 25 paket ke Jangkok dan 75 paket ke lingkungan Tegal,” kata Dewi ditemui, Selasa (10/12). Korban terdampak gempa sangat senang.

Sebab, Pemkot Mataram tetap memberikan perhatian tidak saja dari bantuan kebutuhan pokok maupun materi. Juga, dukungan moril. Dewi menambahkan, tujuan memberikan bantuan agar ketahanan keluarga dan ekonomi terjaga. Walaupun bantuannya sedikit tetapi berdampak bagi perempuan dan anak. Dijelaskan, perempuan miliki peran dalam ketahanan ekonomi keluarga. Sebagai pendidik pertama dan utama, perempuan harus tetap eksis. Peran mengasuh anak menjadi tanggungjawab laki – laki dan perempuan. “Kita harapkan ibu – ibu harus tetap eksis untuk ketahanan ekonomi,” ucapnya. Dari bantuan paket diharapkan dapat dikelola untuk membuka usaha, sehingga ada pendapatan diterima setiap harinya. Tetapi paling penting adalah para perempuan dan anak yang terdampak gempa tetap tegar menghadapi ujian hidup. Apalagi saat ini memasuki musim hujan diharapkan bantuan bisa bermanfaat. (cem/*)

Ahmad Azhari Gufron (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Kepala DP3A Kota Mataram,Hj. Dewi Mardiana Ariany menyerahkan bantuan paket ke korban terdampak gempa di lingkungan Jangkok, Kelurahan Selagalas, Senin (9/12).

Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam pejabat telah mengambil formulir pendaftaran seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup Pemkot Mataram. Satu di antaranya adalah pejabat dari Pemkab Lombok Barat (Lobar). Pendaftaran kali ini diperketat. Pelamar yang tak melampirkan satu persyaratan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Pejabat Pemkab Lobar tersebut yakni Suryakin yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yang bersangkutan kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono ditemui, Selasa (10/ 12) mengambil formulir melamar sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara, di internal pejabat Pemkot Mataram yang telah mengambil formulir adalah Kepala Bidang Logistik pada BPBD melamar sebagai Kepala BPBD, Mahfuddin Nur, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, H. Turmuji melamar sebagai Kepala DPPKB, Camat Selaparang Sudirman, Camat Mataram Zarkasyi dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengambil formulir, tetapi belum menentukan posisi yang dilamar. “Ada juga

yang nanya via telepon seperti Kabag Pemerintahan dan Kabag Balap, “ jelasnya. Lima jabatan dilelang adalah Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Yoyok menambahkan, pihaknya akan membuka pendaftaran hingga tanggal 20 Desember. Jika sampai batas waktu pelamar masih kurang pendaftaran akan diperpanjang selama lima hari. “Kalau lengkap dilanjutkan ke tahap berikutnya dan langsung technical meeting,” tambahnya. Dia menekankan, pelamar harus melengkapi berkas administrasi. Di antaranya, surat keterangan sehat, kualifikasi pendidikan, surat bebas narkoba dan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit, tidak pernah dan atau menjalini hukuman disiplin dan lainnya. Pelamar yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Kesepakatan kita kalau ada dokumen yang diserahkan tidak lengkap, kita nyatakan tidak memenuhi syarat,” tegasnya. Jumlah pendaftar dipastikan akan meningkat menjelang penutupan pendaftaran. Dia kembali mengingatkan pejabat hendak melamar menyiapkan makalah sesuai dengan jabatan yang dilamar. (cem)

SUARA NTB

Rabu, 11 Desember 2019

Halaman 3

Buka Masa Sidang II, DPRD Kota Mataram Bentuk 4 Pansus Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Selasa (10/12) siang kemarin resmi menutup masa sidang I tahun sidang 2019 – 2020 dengan capaian produk DPRD berupa Perda satu buah, Keputusan DPRD empat buah dan Keputusan Pimpinan DPRD satu buah. Selanjutnya dalam masa sidang II yang resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua I Wayan Sugiartha, dalam rangkaian rapat paripurna, kemarin mengumumkan pembentukan 4 pansus (panitian khusus). Pembentukan 4 pansus ini menyusul penyampaian 4 paket raperda yang diajukan Walikota

Mataram. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender merupakan Tindak Lanjut dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Raperda ini merupakan upaya untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan.

Terhadap raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel (e-Government) sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. e-Government merupakan implementasi pembangunan Kota Mataram sebagai Smart city yang memiliki 6 dimensi yaitu, smart economy, smart people, smart environment, smart mobility, dan smart Government. Untuk mewujudkan hal tersebjut, maka perlu didukung dengan pengaturan

(Suara NTB/fit)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I Wayan Sugiartha. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Juara Lomba Dewi Nusantara

Kembang Kuning Dapat Kucuran Dana Ratusan Juta Selong (Suara NTB) Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan dana Rp400 juta untuk peningkatan sarana dan prasarana wisata. Buah dari predikat desa wisata (Dewi) berkembang terbaik dalam ajang Lomba Dewi Nusantara ini juga mendapatkan uang tunai Rp20 juta. Demikian disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim Iswan Rakhmadi yang turut mendampingi Bupati H.M Sukiman Azmy dan Kepala Desa Kembang Kuning H. Lalu Sujian yang mendapatkan penghargaan langsung pada Selasa (10/12) di Tebing Breksi Desa Sambirejo Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Iswan Rakhmadi mengatakan pemberian piala dan piagam penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kembang Kuning juga berkesempatan berpromosi selama satu tahun. Desa Kembang Kuning berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Wisata kategori berkembang dengan menyisihkan Peserta Desa lainnya dari sekitar 158 peserta dari seluruh Indonesia. Desa Kembang Kuning meraih nilai 1.125 mengalahkan Desa Tebara dari NTT dan Desa Jatimulyo Kulonprogo DIY serta desa lain. Iswan Rakhmadi mengatakan, Bupati Lotim H M. Sukiman Azmy menyampaikan apresiasi dan Penghargaan kelada Desa Kembang Kuning. Harapan Bupati, Kembang Kuning bisa menginspirasi desa lain untuk lebih maju. Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Majid menyampaikan Lomba Desa Wisata Nusantara 2019 merupakan upaya bersama dalam mengembangkan desa sebagai destinasi wisata. Pengembangan Dewi ini dianggap tinggi peranannya dalam menyerap lapangan kerja di seluruh pelosok Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rus)

(Suara NTB/ist)

TERIMA PENGHARGAAN - Bupati HM Sukiman Azmy bersama Kades Kembang Kuning H. Lalu Sujian menerima penghargaan dari Kemendes PDTT Selasa kemarin.

jawab Sosial Perusahaan. TSP ini selain merupakan wujud penerapan Good Corporate Governance, juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millenium developments Goals (MDG’s), salah satu diantaranya pengurangan angka kemiskinan. Bagi Masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen Bersama dan

sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tanggungjawab social Perusahaan dengan dukungan Pemerintah daerah dan memberi kesempatan perusahaan berperan serta seluas-luasnya dalam pemberdayaan social ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2014. (fit/*)

1. Panitia Khusus Pembahasan Revisi Peraturan DPRD Kota Mataram tentang Tata Tertib, dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Drs. H. Muhamad Zaini Wakil Ketua : Abdul Rachman, SH. Anggota-anggota : 1. Ali Aswandi 2. Hj. Finalia, SH. M. Kn 3. Baiq Ika Febriyanti, SH. MH 4. Drs. H. M. Husni Thamrin, M. Pd 5. I Nyoman Yogantara 6. Ismul Hidayat 7. Mita Dian Listiawati 8. Misban Ratmaji SE

3. Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Rino Rinaldi, SH. Wakil Ketua : I Gede Wiska, S. Pt Anggota-anggota : 1. H. Saipul Wardi, SP 2. Herman, A. Md 3. Irawan Aprianto 4. Drs. Salim Bamasaq 5. Shinta Primasari, ST 6. Muhammad Luhur Pribadi, SH. 7. Ir. I Nengah Sugiartha

2. Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Raperda tentang Pengarustamaan Gender, dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Hj. Baiq Mirdiati Wakil Ketua : I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST Anggota-Anggota : 1. Abdul Malik, S. Sos 2. Zaitun, SH. 3. Diella Angela Dwi Handayani, SH 4. Nyayu Ernawati, S. Sos 5. Hj. Istiningsih, S. Ag 6. Hj. Dian Rachmawati, S. Sos 7. Ahmad Azhari Gufron, S. Si

4. Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : H. Muhtar, SH. Wakil Ketua : I Wayan Wardana, SH. Anggota-anggota : 1. TGH. Mujiburrahman 2. Indra Sutiadi 3. H. Ibrahim Azhar MZ 4. H. Syamsul Bahri 5. I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE 6. Muhibit Tobirin, SP 7. Sang Ketut Deresta, SH.

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) bagian selatan diketahui sangat kaya dengan objek wisata yang indah-indah. Panorama pantai yang eksotik yang tersebar di wilayah Jerowaru ini disebut sebagai penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah (Loteng). Hanya saja sejauh ini anggaran penataan destinasi wisata di Lotim selatan ini masih minim. Hal ini diakui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Lotim, Samsul Hakim menjawab Suara NTB kemarin. Dia menjelaskan, usulan anggaran penataan destinasi tahun 2020 ini mengalami penurunan drastis

dibandingkan tahun 2019. “Anggaran penataan destinasi turun 50 persen,” ungkapnya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Lotim ini tidak bisa maksimal untuk melakukan penataan. Harapannya ada sumber anggaran pusat dan anggaran pe-

merintah provinsi melakukan intervensi penataan destinasi. Disampaikan, pada 2020 sesungguhnya sudah banyak diusulkan untuk pembangunan sejumlah sarana untuk menata objek-objek wisata di wilayah Lotim selatan. Akan tetapi ala-

san anggaran yang terbatas tidak bisa berbuat banyak. Dituturkan pada tahun 2019 Lotim sudah berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana di Pantai Pink. Lotim juga terbatas kewenangannya untuk melakukan penataan. Dimana kawasan Pantai Pink dan sekitarnya ini merupakan kewenangan kementerian kehutanan. “Karena terbentur lahan sehingga sehingga tidak bisa maksimal juga,” imbuhnya. Terakhir soal lahan ini, khususnya di Pantai Pink ada gugatan yang me-

menangkan pribadi. Aturan tidak membenarkan membangun fasilitas sarana prasana umum di lahan milik pribadi. Penataan kawasan wisata selatan ini juga memerlukan investasi. Hanya saja Investor-investor yang masuk masih sekadar peninjauan lokasi. Belum ada investor yang pasti. “Kita tidak mau investor akan,” ungkapnya menambahkan. Saat ini, selatan ini menunggu intervensi yang benar-benar serius. Pasalnya, anggaran yang dimiliki Lotim masih sangat terbatas. (rus)

Dua Terduga Jambret Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Dua terduga jambret, Pian (27) asal Desa Senang Kecamatan Pringgabaya dan Rian (20) warga Sambelia harus berhadapan dengan hukum. Keduanya ditangkap aparat Polres Lotim, dibantu Polsek Suela dan Sambelia usai melakukan curat dengan modus penjambretan. Bahkan, korban terakhir seorang anggotaTNI, Kosmas Emanuel Sera (29) alamat Kompi Senapan C, Yonit Mekanis 741 GN Desa Pendem, Kecamatan Jembrana. Kejadiannya di Jalan Raya Desa Anjani, Kecamatan Suralaga. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang melakukan aksinya pada malam hari dengan cara mengincar korbannya yang sedang melintas di jalan raya, saat korban melintas menggunakan sepeda motor dengan membawa barang-arang berharga yang disimpan di dalam tas. Para pelaku kemudian membuntuti korban dari belakang,

Kodim 1608/Bima Gelar Pasar Murah Dandim, sebagai wujud kepedulian pihaknya bersama instansi terkait untuk meringankan beban masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan Sembako. “Alhamdulillah hari ini, kami gelar pasar murah untuk masyarakat, semoga bermanfaat dan bisa membantu meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan Sembako,” ungkap Dandim.

aya mewujudakan kualitas kehidupan sesuai dengan cita-cita bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Mataram telah menunjukan kecenderungan terus meningkat dan berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien. Selanjutnya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggung-

Minim, Anggaran Penataan Destinasi Wisata Penyangga KEK

Hari Juang TNI AD

Bima (Suara NTB) Menyambut Hari Juang TNI AD tanggal 15 Desember mendatang, berbagai kegiatan dilakukan di seluruh satuan jajaran TNI AD, tidak terkecuali di Kodim 1608/Bima. Pada Selasa (10/12), Kodim Bima bekerjasama dengan Sub Divre Bulog Cabang Bima dan Dinas Koperindag Kota Bima menggelar pasar murah di halaman Kantor Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota. Antusias masyarakat menyambut pasar murah terlihat dari kerumunan warga di lapangan, karena harga sembilan bahan pokok dan kebutuhan lainnya dijual jauh dari harga normal. Komandan Kodim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra pada pembukaan pasar murah, memberikan apresiasi kepada Sub Divre Bulog dan Dinas Koperindag yang telah ikut berpartisipasi menyambut Hari Juang TNI AD ke 74 tahun 2019 dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Hal itu dilakukan, sambung

penyelenggaraan komunikasi dan informasi. Terhadap raperda tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika dan Prekursor Narkotika dalam up-

Usai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah di lapangan yang dihadiri Kepala Sub Divre Bulog Cabang Bima Sawaludin Susanto, Kadis Koperindag Kota Bima diwakili A. Rifaid H. Ibrahim, Pasiter Kodim, Muspika Asakota, Lurah Jatibaru Ketua Persit KCK Cabang Bima dan pengurus serta masyarakat setempat dan sekitarnya. (ars/*)

(Penrem)

Pasar murah yang digelar Kodim Bima, Bulog dan Diskoperindag.

sesampainya di tempat sepi, pelaku menarik tas korban dari samping hingga terputus. Bahkan beberapa korbannya terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Aksi serupa terus menerus dilakukan oleh pelaku dengan modus yang sama. Akan tetapi, dalam aksinya yang dilakukan, Selasa (10/12) dini hari salah satu korbannya merupakan anggota TNI aktif yang baru selesai melaksanakan cuti. Korban berangkat dari rumahnya di Sumbawa menggunakan baju dinas bersama istrinya menuju Pelabuhan Lembar. Setibanya di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, korban dipepet oleh dua orang menggunakan sepeda motor dari arah belakang dan menarik tas istri korban yang berisi barang-barang berharga, kemudian korban berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa barang berharga milik korban berupa 1 buah cincin emas, 1 buah gelang emas, 1 buah kalung emas, 1 buah HP Oppo A37 F dan uang tunai senilai Rp2.500.000. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp30.000.000 dan melaporkannya di Polres Lotim. “Selain anggota TNI itu. Ada tiga korban lainnya yang melaporkan kasus yang sama ke Polres Lotim,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, Selasa (10/12). Selain menangkap dua pelaku, terdapat dua orang penadah juga turut kita amankan, masingmasing Jalaluludin (42) asal Sengalang-Alang Desa Jeringo Kecamatan Suela dan Marsu’ud (37) asal Dusun Rembiga Desa Jeringo Kecamatan Suela. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku memberontak dan melawan petugas. Pelaku bahkan dibantu keluarganya untuk menghalangi proses penangkapan sekaligus berusaha membebaskan pelaku yang sudah diamankan sebelumnya. Melihat kondisi ini petugas melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan pelaku menggunakan tembakan lurus yang menembus betis pelaku. Dari tangan pelaku, berhasil diamankan barang bukti HP berbagai jenis, dua unit sepeda motor, dua ekor kambing dan sejumlah senjata tajam. (yon)

(Suara NTB/her)

DIDUGA DISEWAKAN - Lahan eks Pasar Tanak Beak Kecamatan Narmada yang diduga disewakan oknum secara diam-diam

Aset Pemkab Lobar di Narmada Diduga Disewakan Oknum Giri Menang (Suara NTB) Persoalan aset di Lombok Barat seolah tak ada habisnya. Selain masalah aset di beberapa daerah yang mencuat, kini satu lagi masalah aset di wilayah Narmada. Aset yang berlokasi di eks Pasar Tanak Beak diduga disewakan diamdiam oleh oknum pribadi. Hal ini pun menuai sorotan masyarakat setempat. Saat ini Lahan tersebut digunakan untuk usaha material. Wartawan yang meninjau lokasi lahan eks pasar mendapati sejumlah bahan material ditumpuk di lokasi tersebut. Jamaah, salah seorang pekerja di sana mengaku lahan ini memang digunakan untuk menyimpan kerikil, batu, tanah dan material lain. “Biasa orang beli pakai truk ke sini. Saya sih cuma pekerja, kalau untuk urusan sewa menyewa lahan saya tidak tahu,” aku dia kemarin. Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Desa Tanak Beak Budiman, Selasa (10/12) kemarin mengatakan lahan seluas 7

are tersebut sempat dipertanyakan karena tiba-tiba dijadikan tempat olahan batu kerikil dan material. “Sekarang lahan (aset) ini jadi tempat olahan batu krikil dan material. Padahal, lahan tersebut sebelumnya dijadikan pusat olahraga bersama antara warga Desa Tanak Beak dengan warga Desa Batu Kuta. Mengingat lahan tersebut berada di perbatasan dua desa,” terang dia. Lahan ini masuk ke wilayah Desa Batu Kuta. Karena setelah ada perluasan, eks Pasar Tanak Beak masuk ke desa setempat. Lahan seluas sekitar tujuh are tersebut belum diketahui pasti siapa yang menyewakannya. Pihaknya sudah menanyakan persoalan aset ini ke BPKAD Lobar. Namun, pihak BPKAD juga mengaku belum mengetahui pasti aset tersebut. Sehingga mereka harus mengecek dokumennya. Pemerintah Desa Batu Kuta melalui Sekretaris Desa Abdul Muis mengaku pihaknya juga tidak tahu menahu persoalan aset tersebut. Kare-

na sampai saat ini belum ada pemberitahuan sama sekali kepada pemerintah desa terkait pihak yang menyewa maupun yang menyewakan. Kades Batu Kuta dikatakan Abdul Muis juga sempat menelusuri siapa yang menyewakan aset lahan tersebut. Namun hasilnya juga belum diketahui secara pasti. “Kasi Trantib dan pihak kecamatan juga sempat turun ke sini. Cuma memang belum diketahui siapa yang menyewakannya,” bebernya. Lahan eks pasar ini rencananya oleh pemerintah Desa Batu Kuta rencananya akan dijadikan Bale Serba Guna. Bahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan ditata menjadi pasar. Namun entah bagaimana prosesnya, lahan ini justru disewakan oknum yang belum diketahui jelas. Camat Narmada Baiq Yeni S Ekawati yang dikonfirmasi juga mengaku belum bisa memastikam siapa pihak yang menyewakan lahan tersebut. “Nanti staf saya suruh turun tanyakan,” cetusnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dinilai Salahi Aturan

Terjunkan Personel Gabungan MENJELANG peringatan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 pergerakan masyarakat diyakini akan meningkat. Pasalnya, momentum Nataru merupakan waktu berkumpul dan liburan bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Menyikapi hal ini, Polres Lombok Timur (Lotim) akan menerjunkan ratusan personel dengan di-back up Brimob dan Kodim 1615 Lotim. Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, mengungkapkan, pergantian tahun baru maupun hari raya natal merupakan suatu agenda tahunan yang cukup besar. Untuk itu, pengamanan dan kesiapsiagaan pihak ke(Suara NTB/yon) polisian selaku pelayanan, Ida Bagus Winarta pelindung dan pengayom masyarakat harus ditingkatkan, sehingga masyarakat yang menikmati momentum Hari Natal dan tahun baru aman dan nyaman. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polres Lotim seperti tahun-tahun sebelumnya akan membuat strategi. Salah satunya berupa pendirian posko pengamanan dan posko pelayanan. Di mana biasanya empat posko itu di Kecamatan Terara, Masbagik, Selong dan di Pelabuhan Kayangan. “Posko pengamanan dan pelayanan tetap akan kita dirikan. Tapi untuk nanti kita akan lihat apakah ada penambahan berdasarkan hasil kajian bersama tim,”ujarnya. Termasuk salah satu yang terpenting berupa pengamanan di sejumlah objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Lotim. Di mana objek wisata merupakan menjadi titik kumpul masyarakat dalam menikmati momentum pergantian tahun. Bahkan tak sedikit masyarakat harus bermalam di pinggir-pinggir pantai. Maka dari itu, nantinya personel yang diterjunkan secara rutin melakukan patroli ke objek-objek wisata. Kapolres berharap, dalam momentum Nataru ini, antara masyarakat, kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Lotim dan memperingati momentum pergantian tahun secara baik dan Islami. Misalnya masyarakat bersama kepala desa dan kepala dusun melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid atau musala dengan mengajak para pemuda. Dengan begitu akan meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang dari pemuda dalam menyambut pergantian tahun. (yon)

Desa Tolak TNI sebagai Pelaksana Perbaikan RTLH Selong (Suara NTB) Tahun 2020 sebanyak 4 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) akan diperbaiki di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ribuan unit RTLH tersebut didanai dari berbagai sumber dana. Salah satunya melalui Dana Desa (DD). Rencana melibatkan TNI AD sebagai pelaksana perbaikan RTLH sebagai permintaan Bupati H. M. Sukiman Azmy ditolak para kepala desa. Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy pada acara apel Babinsa dan Koramil Senin lalu meminta TNI sebagai pelaksana langsung. Penunjukan TNI AD ini, karena dinilai telah berhasil melakukan perbaikan 100 unit RTLH pada program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Keruak. Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Heri Fathullah saat dikonfirmasi Selasa (10/12), meminta klarifikasi dari pemerintah daerah terkait rencana bupati tersebut. Menurutnya, penyerahan tugas pelaksanaan perbaikan RTLH kepada aparat TNI AD dengan anggaran desa ini dianggap sudah menyalahi aturan. “Kita di desa sudah ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengendalikan kegiatan,” ungkap Heri Fathullah yang

juga Kepala Desa Lenek Lauq Kecamatan Lenek ini. Berbeda halnya, katanya kalau bupati menyandingkan pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH di tingkat desa ini antara aparat desa dengan TNI AD dan Polri. TNI AD dan Polri sebutnya bisa sebagai pengawas kegiatan. Heri menganggap, dihadirkannya TNI AD dalam pelaksanaan perbaikan RTLH ini tidak jauh beda dengan rekanan. “Jangan sampai pakai dana desa menggunakan rekanan,” imbuhnya. Bagi desa, sambung Heri tidaklah mempersoalkan dan tidak keberatan jika ada pengawasan dari TNI dan Polri. Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol Inf. Agus Prihanto Donny saat dikonfirmasi menjelaskan tidak semua RTLH yang diserahkan pelaksanaanya ke TNI.

Tiga TKI Asal Lotim Dikabarkan Meninggal di Malaysia Selong (Suara NTB) Tiga TKI asal Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikabarkan meninggal di Malaysia. Ketiganya adalah Hari Sucipto (19), Pani Gunawan (20) dan Sahrul Ramdani (20). Ketiganya diduga meninggal, karena kasus kriminalitas. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Supardi, saat ini ketiga jenazah korban masih diotopsi di salah satu rumah sakit di negeri Malaysia. Ketiga korban TKI yang meninggal ini berangkat bersama melalui PT Sukses Mandiri Utama. Meski demikian, diakuinya, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi tindak lanjut. Pihaknya masih dalam proses konfirmasi dan memantau kasus meninggalnya TKI tersebut. Adapun kronologis kejadian sambungnya karena antara korban dengan para pelaku ini terlibat kasus perkelahian. Tiga orang menjadi korban. Mengenai pelaku sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri oleh polisi Malaysia. Akibat kejadian ini, ujarnya, sudah dikonfirmasikan ke pihak keluarga Apitaik untuk selanjutnya apakah dipulangkan atau dimakamkan di Malaysia. “Sekarang ini harus berproses dulu di Malaysia bagaimana administrasinya, setelah itu baru bisa kita putuskan apakah kita akan pulangkan atau tidak,” ungkapnya. Sampai saat ini Disnakertrans Lotim terus berupaya untuk mengkonfirmasi pihak Kementerian Luar Negeri. Harapannya ada informasi lebih lanjut mengenai kabar kepulangannya. (rus)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Agus Prihanto Donny

Sahri

dalam pelaksanaan percepatan perbaikan RTLH ini sudah sangat tepat. Alokasi dana RTLH sebagian besar diperuntukkan pengadaan bahan. Di mana, nanti ongkos tukang dikerjasamakan dengan TNI. TNI dinilai serba bisa dalam kegiatan pembangunan. Dianggap kurang tepat juga kalau disebut sekadar tukang. TNI juga bisa sebagai penggerak dan pelaksana sejumlah kegiatan. “Di

TNI ini akan bidang pembangunan ada, tempur ada dan segala macam,” ungkapnya. Penggunaan dana desa, sambungnya tidak serta merta langsung diambil alih pelaksanaannya oleh TNI. Pengadaan bahan-bahan dipersilakan desa bersama warga penerima bantuan. Pada tahap pelaksanaan pembangunannya baru kemudian dikerjasamakan dengan aparat TNI. (rus)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selong (Suara NTB) Sementara itu RSUD Labu1234567890123456789012345678901212 Bupati Lombok Timur han Haji diproyeksikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menjadi Rumah Sakit Tipe 1234567890123456789012345678901212 meminta Babinsa turut men- C, dan RSUD Selong naik 1234567890123456789012345678901212 gawasi pelaksanaan peng- menjadi Tipe B. 1234567890123456789012345678901212 gunaan dana desa (DD). DiBidang ekonomi, pemk1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ingatkan bupati, pengawasan ab menargetkan minimal 1234567890123456789012345678901212 penggunaan DD merupakan akan melakukan rehab 1234567890123456789012345678901212 salah satu kewajiban dari 4.000 unit Rumah Tidak 1234567890123456789012345678901212 Babinsa dan Polmas sesuai Layak Huni (RTLH) dengan 1234567890123456789012345678901212 dengan Nota Kesepahaman pendanaan dari berbagai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (MoU) antara TNI dengan sumber. Perbaikan RTLH 1234567890123456789012345678901212 Kementerian Desa PDT dan tersebut turut akan dikerja1234567890123456789012345678901212 Transmigrasi. kan bersama TNI. Peliba1234567890123456789012345678901212 Hal ini ini disampaikan tan TNI ini menyusul suk1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bupati pada Upacara Pem- sesnya pelaksanaan perbai1234567890123456789012345678901212 bukaan Apel Danramil dan kan RTLH melalui Program 1234567890123456789012345678901212 Babinsa Tersebar Kodim TNI Manunggal Masuk 1234567890123456789012345678901212 1615/ Lotim, Senin, (9/12). Desa (TMMD)beberapa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bupati menekankan waktu lalu. 1234567890123456789012345678901212 pentingnya kerjasama dan Dalam bidang pendidi1234567890123456789012345678901212 sinergi seluruh elemen. Tan- kan, Lotim harus memper1234567890123456789012345678901212 pa kerjasama ini Bupati baiki angka Drop Out, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menyebut akan muncul per- tingkatkan usia sekolah, 1234567890123456789012345678901212 masalahan di kemudian dan bebaskan warga dari 1234567890123456789012345678901212 hari. Pada kesempatan buta aksara. Bupati Suki1234567890123456789012345678901212 tersebut bupati menyam- man meminta seluruh ele1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paikan terima kasih atas men dapat mempercepat 1234567890123456789012345678901212 hubungan baik dan kerjas- upaya. Hal ini mengingat 1234567890123456789012345678901212 ama yang telah terjalin pada bulan Mei 2020 men1234567890123456789012345678901212 antar semua institusi dan datang BPS akan melaku1234567890123456789012345678901212 lembaga yang ada, sehing- kan sensus penduduk. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ga Lotim bisa semakin baik. Pada tahun 2019, diurai1234567890123456789012345678901212 Kerjasama multipihak kan bupati sejumlah presta1234567890123456789012345678901212 ini kata bupati juga penting si sudah diraih Lotim. Di 1234567890123456789012345678901212 dalam upaya mengangkat antaranya, Desa Kembang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dan memperbaiki Indeks Kuning Kecamatan Sikur 1234567890123456789012345678901212 Pembangunan Manusia meraih predikat Desa Wisa1234567890123456789012345678901212 (IPM) Lotim. Orang nomor ta terbaik tingkat nasional 1234567890123456789012345678901212 satu di Lotim ini meminta dalam katagori desa wisa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kerja keras seluruh pihak ta berkembang, penghar1234567890123456789012345678901212 dalam peningkatan IPM. gaan sebagai daerah dengan 1234567890123456789012345678901212 Diperlukan upaya keras pelayanan publik terbaik 1234567890123456789012345678901212 dalam peningkatan tiga dari Ombudsman, dan daer1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bidang, seperti kesehatan, ah pelaksana terbaik Kred1234567890123456789012345678901212 pendidikan, dan perekono- it Usaha Rakyat (KUR) dari 1234567890123456789012345678901212 mian. Pada bidang keseha- Kementerian Koordinator 1234567890123456789012345678901212 tan, tahun 2020 mendatang Bidang Perekonomian. “Ber1234567890123456789012345678901212 Pemerintah Lotim akan bagai prestasi ini tidak lep1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 meresmikan dua unit as dari kerjasama dan sin1234567890123456789012345678901212 RSUD tipe D yaitu RSUD ergi seluruh pihak terkait,” 1234567890123456789012345678901212 di Keruak dan di Aikmel. demikian. (rus) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Babinsa dan Polmas Diminta Turut Awasi Pelaksanaan DD

Anggaran Desa Baru Dialokasikan di Induk Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 10 desa persiapan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah ditetapkan sebagai desa definitif oleh DPRD KLU beberapa waktu lalu. Hanya saja, desadesa itu tentu belum bisa diharapkan maksimal memberi pelayanan dikarenakan belum mendapat jatah anggaran spesifik baik dari DD dan ADD. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD, Atmaja Gumbara, SP., Selasa (10/12) membenarkan, 10 desa persiapan masih akan dibiayai dari DD dan ADD yang diterima oleh desa induk. Desa-desa tersebut masih dalam proses evaluasi oleh provinsi dan pusat. “Anggaran desa baru di 2020 memang belum ada, masih menggantung di induk. Nanti desa induk akan membiayai desa baru sebesar 30 persen dari APBDesnya,” ujar Atmaja. Menurut dia, alokasi 30 persen anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung operasional desa baru. Dengan keterbatasan anggaran itu, dapat dimaklumi jika desa baru tidak akan maksimal melayani sebagaimana desa induk. Namun demikian, pelayanan yang bersifat prinsip dapat terus dilakukan oleh aparatur desa baru. Dinas P2KBPMD terus memantau progres desa baru sembari memberikan pendampingan dalam aspek pelayanan kepada masyarakat. “Misalnya karena ada hal prinsip meraka masih butuh anggaran, maka ada ruang perubahan di APBDes. Kita bisa arahkan desa induk untuk menambah,” jelasnya. Terhadap anggaran desa tahun 2020 mendatang, Atmaja menyebut alokasi pada APBD 2020 sudah diputuskan. Di mana besaran DD untuk KLU sejumlah Rp 71,44 miliar lebih, meningkat sekitar Rp 6 miliar dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada porsi ADD dari berbagai komponen dana bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, teralokasi sekitar Rp 45 miliar. Anggaran tersebut selanjutnya dibagi kepada 33 desa petunjuk dan perhitungan yang sudah ada. (ari)

Disebut, TNI hanya ditugaskan mengerjakan sekitar 2.500 unit yang nantinya dalam mekanismenya memang ada yang masuk melalui dana desa. Selain dana desa, ada juga aspirasi dari dewan sejumlah 500 unit. Prinsip pelaksanaan kata Dandim, Kodim 1615 Lotim hanya bersifat mengawasi kegiatan perbaikan RTLH. Diperlukan sosialisasi lagi kepada pemerintah desa dan para aparatur desa. “Insya Allah ke depan kita kumpul lagi bersama desa untuk lebih memperjelas biar tidak salah persepsi,” terang Dandim. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Sahri yang dikonfirmasi terpisah mengatakan alokasi dana untuk perbaikan RTLH ini rata-rata Rp 15 juta per unit. Menurut Sahri, kebijakan bupati melibatkan TNI AD

(Suara NTB/ari)

DATANGI - Warga korban gempa mendatangi BPBD KLU untuk menanyakan kepastian pembangunan rumahnya yang rusak akibat gempa, Selasa (10/12).

Nasib Belum Jelas

Warga Korban Gempa Datangi BPBD Tanjung (Suara NTB) Sekitar 30-an massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara dan Kasta Kabupaten Lombok Utara (KLU), menggeruduk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial KLU, Selasa (10/12). Massa mempertanyakan kejelasan korban gempa SK 22-27 dan bansos jaminan hidup (jadup) yang belum jelas hingga saat ini. Dalam aksi yang dikawal aparat keamanan itu, Ketua Ampelu, Tarpiin, mempertanyakan penyebab tidak dicairkannya dana siap pakai (DSP) untuk warga korban gempa. Mereka yang masuk dalam SK 2227, masih terkatung-katung dan tingga di hunian sementara tanpa progres rekonstruksi. Selain persoalan itu, pihaknya juga meminta agar BPBD bersikap tegas menyikapi adanya oknum aplikator yang membangun rumah warga korban gempa tanpa kejelasan anggaran. Warga yang sebatas terdata dalam SK lebih dulu dibangunkan, padahal rekening warga belum terisi dana DSP. “Kami tidak ingin ulah oknum aplikator ini menjadi

masalah hukum baru bagi masyarakat. Uang tidak ada tapi rumah sudah dibangunkan,” cetusnya seraya meminta BPDB membuat Surat Edaran larangan konstruksi tanpa kepastian anggaran. Menanggapi itu, Kepala pelaksana BPBD Lombok Utara, H. Muhadi, SH., mengamini warga SK 22-27 belum bisa diproses. Pasalnya, penerima DSP dari SK 1-21 terdapat anomali. BNPB menganggap review penerima pada SK 1-21 harus dilakukan sampai selesai. “Data sudah kita kirimkan dan hari ini (kemarin) jam 4, data sudah masuk ke Direktorat Jenderal BNPB untuk diverifikasi,” ujarnya. Menurut dia, kepastian pencairan dana bagi warga penerima SK 22-27 masih akan menunggu instruksi BNPB. Pihaknya tidak bisa menjanjikan kepada warga mengingat kewenangannya ada di pusat. Sementara, permintaan massa aksi untuk membatasi ruang gerak aplikator agar tidak membangun tanpa kepastian anggaran diamini oleh Muhadi. Ia meminta kepala bidangnya untuk mengonsep surat edaran sebagai acuan

kepala dusun dan kepala desa. “Saya juga tidak ingin ada masalah hukum, nanti aplikator membangun, ternyata warga setelah diverifikasi tidak masuk sebagai penerima, siapa yang bayar,” cetusnya. Kesempatan yang sama, Kepala Dinsos PPPA KLU, Drs. H. Faisol, menyatakan menurut tupoksi tugas dan wewenangnya dalam persoalan jadup sudah selesai. Kabupaten dalam hal ini, hanya diminta oleh pusat untuk mengajukan data warga dan membuat rekening atas nama warga. “Dana jadup se NTB Rp 423 miliar, dan dari dana itu jatah KLU Rp 145 miliar lebih. Yang cair di Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram itu baru Rp 11,4 miliar, belum seberapa,” ujarnya. Namun demikian, sambung dia, pencairan jadup masih harus menunggu kepastian Dinsos dan Kementerian Keuangan. Pemda Lombok Utara sendiri, bukan tanpa upaya. Di mana Bupati KLU sebelumnya telah melakukan audiensi dan bertemu langsung dengan Menteri Keuangan untuk melobi pencairan jadup lebih cepat. (ari)

Bank Mantap Beri Pelatihan Wira Usaha Budidaya Hidroponik pada Calon Pensiunan Tanjung (Suara NTB) Bank Mandiri Taspen (Mantap) kembali memberikan pelatihan kepada calon pensiunan ASN lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pelatihan kedua, Selasa (10/12) menitikberatkan pada satu keahlian, yakni budidaya hidroponik. Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Mataram, I Gusti Agung Bagus Robi Putrawan, usai pelatihan mengungkapkan pelatihan kedua ini lebih bersifat teknis dengan menyasar praktikum budidaya hidroponik. Oleh karena itu, Bank Mantap juga membawa media tanam sederhana terbuat dari pipa yang bisa diaplikasikan oleh calon pensiunan. “Sebelumnya hanya teori, sekarang kita lengkapi dengan praktik, khususnya terkait budidaya hidroponik,” kata Robi. Bank Mantap memilih 2 jenis wira usaha pendampingan kepada calon pensiunan, yakni ternak bebek dan hidroponik. Pertimbangan kedua komoditas ini tidak lepas

dari fenomena ketersediaan lahan yang makin menyempit. Khusus bagi calon pensiunan di perkotaan, budidaya hidroponik dapat dilakukan di lahan sempit. Berbeda dengan di pedesaan, di mana ternak bebek paling memungkinkan untuk dikembangkan. Muara dari pelatihan ini, menurut Robi, adalah mendorong semangat dan motivasi karya dari ASN jelang pensiun. Pengabdian di instansi pemerintah dibatasi oleh usia, namun untuk berkarya tidak ada istilah pensiun. “Harapan kami dengan pelatihan ini bisa tumbuh wirausaha baru,” cetusnya. Dalam pendampingan ini, Bank Mantap tidak hanya berorientasi produksi, tetapi juga mendampingi sampai ke pemasaran. Pengusaha pensiunan juga dihubungkan ke relasi Bank Mantap yang bergerak di bisnis agraria. Dengan cara ini, para pensiunan tidak akan kebingungan dengan serapan pasar. “Pasarnya sudah jelas. Mitra Bank Mantap seperti swa-

layan dan hotel-hotel akan menjadi pasar bagi para pensiunan,” jelasnya. Dalam jangka panjang, usaha-usaha yang sudah berkembang akan didukung oleh Bank Mantap. Para Wira usaha diberikan kemudahan untuk mengakses modal usaha dengan skema kredit produktif berbunga rendah. Menyikapi tawaran Bank Mandiri Taspen itu, Asisten III Bidang SDM, Setda KLU, Ir. H. Melta, menyambut baik. Sebagai alumni pertanian, usaha hidroponik menurut dia sangat cocok untuk dikembangkan oleh para pensiunan. Selain lahan yang dibutuhkan tidak luas, komoditas hidroponik juga tidak kekurangan pasar. “Hidroponik juga tidak membutuhkan modal yang banyak dan lahan yang luas. Ini bisa dilakukan di halaman rumah sendiri,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM)

(Suara NTB/ari)

PELATIHAN - Perwakilan Bank Mantap dan Pemda KLU memberikan pelatihan pada calon pensiunan untuk budidaya hidroponik. KLU, H. M. Najib, M.Pd., menguatkan pelatihan kepada calon pensiunan sudah diinisiasi sebelumnya, tetapi terhenti tahun 2018 karena gempa bumi. Adanya upaya pendampingan dari lembaga BUMN ini disambut baik, karena searah dengan tujuan pemda di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Biasanya ASN bingung akan melakukan apa setelah pensiun. Kita harapkan pelatihan ini tidak sekadar memberi ilmu tetapi membantu pasar, karena biasanya ASN malu mau memasarkan produknya. Jadi kalau bisa harus jelas juga untuk pasar mereka,” harap Najib. (ari)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Buang Sampah Sembarangan di Lobar Masih Ditanggung Pemda

(Suara NTB/kir)

Jalaludin

PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) telah mengesahkan pembentukan 15 desa definitif yang baru hasil pemekaran desa, dengan disahkannya Peraturan Daerah (perda) tentang pembentukan desa baru hasil pemekaran oleh DPRD setempat, akhir bulan November. ‘’Kendati sudah menjadi desa definitif, untuk sementara anggaran desa definitif tersebut masih akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten serta desa induk sampai keluarnya kode registrasi desa dari pemerintah pusat,’’ ujar Kepala Dinas Pemberadayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, saat ditemui Suara NTB,

Selasa (10/12). Dikatakannya, untuk saat ini desa defitif baru tersebut belum memiliki anggaran sendiri. Sumber anggaran masih ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan desa induk. Di mana pemerintah kabupaten menanggung anggaran untuk penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa definitif yang baru tersebut. Sementara anggaran pembangunan dan pemberdayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) desa induknya. “Kalau kode registrasi desa baru tersebut belum keluar dari pemerintah pusat, maka jatah Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat ataupun ADD dari pemerintah daerah belum ada,”terangnya Sehingga sumber anggarannya sementara masih seperti saat masih jadi desa persiapan. Penghasilan tetap aparatur desa ditanggung pemerintah kabupaten. Sementara anggaran pembangunan dan pemberdayaan diambilkan dari ADD desa induknya. Sesuai ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah sebelumnya. Itu artinya, meski sudah menjadi desa definitif, belum sepenuhnya lepas dari desa induknya, khususnya soal penganggaran. “Kalau soal program kerja sudah secara mandiri. Hanya anggaran saja yang belum bisa mandiri. Masih harus bergantung ke pemerintah daerah dan desa induk,” klaimnya. Terkait pemohonan penerbitan kode registrasi desa definitif yang baru tersebut, pihaknya sudah menyerahkan seluruh berkas administrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi melanjutkan ke pemerintah pusat. Setelah itu tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat soal kode registrasi desa baru tersebut. “Kalau kode registrasi desa sudah keluar, maka otomatis desa baru tersebut sudah berhak memperoleh alokasi DD serta ADD,” tambahnya. (kir)

Ancaman Penjara Tiga Bulan Menanti Giri Menang (Suara NTB) Warga yang membuang sampah sembarangan di Lombok Barat (Lobar) harus berhati-hati. Lantaran mulai tahun depan, warga yang membuang sampah sembarangan bakal dikenakan sanksi berupa kurungan selama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Hal ini diatur dalam Perda Lobar Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mulai tahun depan akan diberlakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar. Kepala DLH Lobar, Budi Darmajaya mengatakan tahun 2020 mendatang pihaknya akan menerapkan perda ini. Hingga saat ini, ujarnya, perda ini belum diterapkan secara tegas, sebab sejak tahun 2017 pihaknya melakukan edukasi masyarakat terkait sampah. Edukasi masyarakat ini diakui tidak mudah dan instan, sebab kesadaran masyarakat sangat sulit. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, seperti halnya di BTN Pemda, warga membuang sampah tidak pada tempatnya. “Tahun depan sudah

kita terapkan perda ini. Sanksinya berupa denda Rp 50 juta atau kurungan tiga bulan,” tegasnya, Selasa (10/12). Untuk mempersiapkan pemberlakuan perda ini, tahun depan pihaknya membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) di 10 kecamatan. Dua di antaranya bantuan pusat, yakni di Gerung dan Batulayar, Delapan unit TPS dipilih lokasi di kecamatan yang volume sampahnya banyak. Ke depan secara bertahap TPST ini akan

dibangun menjadi TPS3R. Dengan adanya sarana prasarana ini kata dia lebih memudahkannya melakukan edukasi. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Disperindag terkait penggunaan kresek plastik di semua toko swalayan, ritel modern. Pihaknya meminta agar semua toko swalayan dan ritel modern dilarang menggunakan kresesk plastik. Seperti yang diterapkan di Bali sudah tidak menggunakan kresek, namun menggunakan tas. Selain menerapkan perda ini, pihaknya juga melaksanakan program ke sekolahsekolah. Pihaknya menyisir

sekolah-sekolah untuk diberikan tong sampah 3R, kemudian internal OPD di pemda diberikan juga tong sampah 3R. Pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi gerakan zero waste dan memasang plangplang larangan membuang sampah. “Tahun depan kita akan pasang spanduk-spanduk, baliho untuk mengedukasi masyarakat,” tegas dia. Sekarang ini, lanjut dia, terdapat 139 titik sampah di wilayah Lobar yang rutin diangkut oleh DLH. Titik sampah ini tersebar di semua kecamatan, termasuk di kawasan Senggigi, Batulayar. Ratusan titik sampah ini di luar TPS ilegal yang jumlahnya cukup banyak di Lobar. Untuk mengangkut sampah di ratusan titik ini, pihaknya mendapatkan tambahan enam unit armada tahun ini. Armada pengangkut sampah ini berasal dari Kementerian Peker-

(Suara NTB/her)

Budi Darmajaya jaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dua unit dan empat dari APBD sehingga totalnya enam unit armada. Tambahan armada ini akan ditempatkan di Kediri, Narmada, Batulayar dan Gerung yang memiliki volume sampahnya besar. (her)

Hari Ini, Event Wisata Perang Topat Digelar Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) tetap akan menyelenggarakan prosesi Pujawali Pura Lingsar dan Perang Topat Tahun 2019, Rabu (11/12) ini. Sebelumnya, berbagai kegiatan dihelat oleh Dinas Pariwisata untuk meramaikan prosesi yang disebutnya sebagai prosesi religi dan budaya. Setelah kegiatan peresean dilangsungkan sejak tanggal 5-9 Desember 2019, maka hari ini berbagai kegiatan digelar sebagai rangkaian puncak prosesi Perang Topat 2019. Di temui di ruang kerjanya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Hj. Lale Prayatni menerangkan berbagai kegiatan untuk meramaikan Pujawali dan Perang Topat tersebut. Sejak Selasa pagi ujarnya, pihaknya menggelar lomba melukis, kemudian pementasan cilokak. Sementara siangnya digelar haul KH. Abdul Malik atau Raden Mas Kerta Jagad yang diyakini masyarakat Lingsar sebagai penyebar Islam pertama di Lingsar dan dirangkaikan dengan begawe gubuk (Roah Kampung, red) untuk kalangan Umat Islam. ‘’Secara paralel roah itu kita teruskan dengan upacara Mendak Tirta bagi Umat Hindu di sekitar Pura Lingsar. Puncaknya untuk hari ini adalah nanti malam, yaitu pagelaran Wayang Kulit dengan dalang Lalu Nasib dan kesenian gandrung. Yang paling fenomenal adalah sore hari nanti, yaitu ritual Kelilingan Kaok (mengarak kerbau, red) yang menjadi simbol kebersamaan dan persatuan antara umat Hindu dan Umat Islam,” terangnya, Selasa (10/12). Kelilingan Kaok, imbuh Lale, adalah simbol kebersamaan antarumat dalam kehidupan sehari-hari. Seekor kerbau gemuk disiapkan oleh panitia untuk dikelilingkan ke area Pura Lingsar. Kerbau tersebut diikat oleh dua tali di mana setiap tali dipegang dan dikendalikan oleh setiap orang dari masing-masing umat. “Kerbau bukan saja simbol pertanian, tapi juga yang mempersatukan umat berbeda agama dan suku. Bukan sapi atau babi, tapi kerbau. Kalau sapi, nanti Umat Hindu kurang menerima, karena dianggap suci. Begitu juga bukan babi yang bagi umat Islam adalah haram. Maka kerbau yang dipilih,” terang Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian di Sekretariat Daerah ini. Prosesi puncaknya berlangsung Rabu ini bertepatan dengan “rarak kembang waru” (bergugurannya kembang waru, red) pada “Sasih ke Pituk” (bulan ke tujuh, red) pada kalender Suku Sasak. Perang Topat rencananya akan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat beserta seluruh tamu kehormatan lainnya. (her)

15 Ribu Pelamar CPNS Lolos Administrasi Praya (Suara NTB) Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan tahapan verifikasi berkas lamaran yang masuk. Dari total 17.433 pelamar, sekitar 15 ribu pelamar di antaranya dinyatakan memenuhi syarat alias lolos seleksi administrasi. ‘’Sisanya sekitar 2 ribu pelamar dinyatakan gugur alias Tidak Memenuhi Syarat (TMS),’’ ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., saat dikonfirmasi (Suara NTB/kir) M. Nazili Suara NTB, Selasa (10/12). Meski demikian, ujarnya, detail berapa pelamar yang Memenuhi Syarat (MS) dan berapa yang TMS akan diumumkan tanggal 20 Desember mendatang. Diakuinya, rencana pengumuman hasil seleksi administrasi sedianya akan dilakukan pada tanggal 16 Desember, namun karena ada beberapa daerah yang proses pendaftarannya mundur, sehingga diputuskan pengumuman hasil seleksi administrasi juga mundur. Tapi masih pada rentan waktu yang sudah direncanakan. Nazili menjelaskan, terkait pelamar yang dinyatakan MS, masih ada kemungkinan untuk bertambah. Pasalnya, Pemkab Loteng tengah mempertimbangkan kebijakan khusus bagi sejumlah pelamar yang dinyatakan TMS. Dengan kata lain, masih ada kemungkinan pelamar yang dinyatakan TMS saat ini bisa MS dan tidak seluruhnya. Di mana pelamar yang memang tidak memenuhi persyaratan yang prinsip, tetap tidak akan diloloskan. Tetapi untuk pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tapi tidak begitu prinsip masih berpeluang lolos. “Pelamar yang dinyatakan TMS sudah kita klasifikasikan ke beberapa kelompok. Mana yang akan diberikan kebijaksanaan untuk lolos, kita serahkan ke pimpinan,” terangnya, seraya menambahkan, kebijakan ini juga dilakukan di beberapa daerah di NTB. Soal persiapan yang lain, Nazili mengatakan juga terus dilakukan. Terutama soal lokasi seleksi akademisnya, sudah ditetapkan di SMK Negeri 1 Praya Tengah. Tim dari pusat juga sudah turun untuk mengecek lokasi tersebut dan dinyatakan layak oleh tim pusat. (kir)

(Suara NTB/ris)

ROBOH - Kepala SDN Burhana Lalu Sotong Suardi menunjukkan ruangan kelas yang roboh.

Bangunan SDN Burhana Roboh Praya (Suara NTB) Gedung SDN Burhana Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tiba-tiba roboh, Senin (09/12) lalu sekitar pukul 14.00 Wita. Untungnya tidak ada korban jiwa atau korban luka-luka pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Saat ini, pihak sekolah mengharapkan agar gedung sekolah yang roboh tersebut segera diperbaiki. Kepala SDN Burhana Lalu Sotong Suardi, S.Pd kepada Suara NTB Selasa ( 10/ 12) menuturkan, bangunan SDN yang roboh hanya satu ruang kelas, namun dua ruang kelas lainnya yang merupakan

satu kesatuan bangunan dalam kondisi rusak parah. Terlihat dinding bangunan di tiga ruang kelas rudah miring. Begitu juga tiang-tiang bangunan lainnya sudah sangat tidak layak pakai, karena struktur bangunannya yang rapuh. Ia mengatakan, selama beberapa bulan terakhir memang tiga unit ruang kelas yang ada di SDN tersebut sudah dikosongkan, karena sangat berisiko. Proses belajar mengajar dialihkan ke ruang kelas yang lain, sehingga pihak sekolah terpaksa harus membagi jam masuk sekolah. Ada siswa yang masuk pagi serta ada yang masuk siang. “ Yang masuk siang itu siswa

kelas III serta kelas V, sementara yang masuk pagi itu siswa kelas I, II, IV serta kelas VI” kata Lalu Sotong. Ia mengatakan, gedung SDN Burhana mulai berisiko akan roboh sejak gempa Lombok tahun 2018 lalu. “Memang sebelum parah, kita masih tempati. Kita sudah lapor ke dinas, takut kondisinya semakin parah, foto-fotonya sudah kita kirimkan. Disarankan tidak usah pakai gedung ini,” tambahnya lagi. Ia berharap agar tiga ruang kelas yang dalam kondisi rusak parah ini direhab secara total agar semua siswa dapat belajar dengan nyaman. Terlebih

saat ini banyak gedung yang baru dibangun memiliki struktur tahan gempa, sehingga diharapkan struktur bangunan SDN di sana memiliki struktur tahan gempa. Total jumlah siswa di SDN Burhana sebanyak 108 siswa. Saat ini seluruh siswa menggunakan empat ruangan yang terdiri dari tiga ruang kelas serta satu bangunan rumah dinas di lingkungan SD tersebut yang digunakan sebagai tempat belajar. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng H. Sumum, M.Pd mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan laporan terkait dengan robohnya SDN

Burhana ini ke Kementerian Pendidikan. Sebelum robohnya bangunan sekolah ini, pihaknya juga sudah mengusulkan agar ini mendapat penanganan segera. Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Loteng H.Lalu Muliawan mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan kepada pihak sekolah sejak awal untuk mengosongkan ruang kelas yang roboh itu karena kondisinya sangat berisiko untuk ditempati. Namun di tahun ini belum ada anggaran untuk merehab gedung sekolah tersebut. Baru nanti di tahun 2020 akan direhab sesuai dengan tingkat kerusakannya. (ris)

105 Ribu Lebih Penduduk di Lobar Hidup Miskin Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat (Lobar), kemiskinan di Lobar menurun hanya 0,03 persen dari tahun 2018 15,2 sebesar menjadi 15,17 persen tahun 2019. Meski menurun, jumlah penduduk yang hidup miskin di Lobar masih banyak. Jika diangkakan mencapai 105 ribu lebih. ‘’Tiga kecamatan penyumbang tertinggi angka kemiskinan ini di antaranya Gerung sebagai Ibukota Kabupaten, Narmada dan Sekotong,’’ ujar Kepala BPS Lobar Anas dalam rapat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lobar di Hotel Jayakarta, Selasa (10/12). Diakuinya, meski data penurunan kemiskinan di Lobar kecil sebesar 0.03 persen, pihaknya mengapresiasi capaian ini, karena kemiskinan mampu diturunkan di tengah kondisi gempa yang lumayan parah melanda daerah Lobar. “Jadi ini luar biasa, mampu menurunkan kemiskinan di tengah kondisi bencana,” ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi pemda dalam menurunkan kemiskinan. Salah satunya, OPD harus meningkatkan dan memperkuat sinergisitas. Semua OPD harus bersatu padu dalam mengentaskan kemiskinan. Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan penanganan kemiskinan di Lobar masih dipengaruhi gempa. Namun kemiskinan mampu diturunkan menjadi 0,03 persen, dari 15,2 persen menjadi 15,17 persen. “Kita akan terus pelajari, dan elaborasi datanya, sehingga program-program yang pas sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk APBD-P dan 2021 bisa mengakselerasi penurunan kemiskinan,” jelas dia. Menurut dia,bagaimana strategi penanganan kemiskinan inilah yang dibahas dalam rakor melibatkan semua unsur tersebut. Rakor yang dibuka Wakil Bupati yang juga ketua tim tim koordinasi percepatan penurunan kemiskinan daerah (TKPKD) Hj. Sumiatun ini dihadiri Ket-

ua DPRD Lobar, Asisten III, Kepala OPD, para Camat, BPS, tokoh masyarakat dan agama serta LSM. Lebih jauh dijelaskan, Rakor ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas OPD dan program supaya semua OPD teknis terkait bisa bersinergi dan berkompelementaritas (saling mengisi), sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan di Lobar. Persoalan kemiskinan di Lobar lanjut dia disebabkan indikator non makanan. Karena itu sesuai dengan arahan wabup dan data-data yang dielaborasi terkait persoalan kemiskinan maka program yang mengarah pada tahun 2021 atau APBD-P setidaknya hasil dari rakor ini bisa diterapkan. Untuk penanganan kemiskinan ke depan, mengacu pada SPKD (strategi pengentasan kemiskinan daerah) yang tertuang dalam perbup harus dipedomani oleh semua OPD. Sebagai dasar dan rujukan dalam menyusun program pada RPJMD 20192024. (her)

(Suara NTB/her)

RAKOR - Rakor penanggulangan kemiskinan yang digelar Pemkab Lobar di salah satu hotel berbintang di Senggigi, Selasa (10/12).

(Suara NTB/her)

DIBERSIHKAN - Sampah yang menumpuk di gorong-gorong di jalur bandara II sebagai pemicu banjir dibersihkan.

Tumpukan Sampah di Gorong-gorong Jalur Bandara Dibersihkan Giri Menang (Suara NTB) Tumpukan sampah yang menyumbat saluran jalur Lombok International Lombok (LIA) II yang terletak di perbatasan Lombok Barat (Lobar) dengan Mataram dibersihkan, Selasa (10/12). Tumpukan sampah ini menjadi salah satu menyebabkan air meluap ke jalur bandara II, sehingga mengganggu arus transportasi di jalan strategis tersebut. Jangka panjang saluran di lokasi ini akan ditangani permanen agar genangan tidak lagi terjadi di jalur tersebut. Pantauan koran ini, alat berat masih diparkir di lokasi pinggir jalan dekat under pass LIA II. Baru saja dilakukan pembersihan tumpukan sampah yang memenuhi saluran di sekitar lokasi itu. Kondisi saluran itupun sekarang sudah bersih, sehingga air mengalir lancar. Menurut Camat Labuapi L. Hakam, penanganan titik saluran di jalur bandara yang kerap banjir dilakukan bertahap. Dalam jangka pendek dilakukan pembersihan sampah di gorong-gorong. Sedangkan jangka panjangnya akan dibangun semacam beronjong. “Jadi penanganan jangka pendek dan jangka panjang, itu kesimpulan rapat di Dinas PU provinsi waktu itu,” jelas Hakam.

Diakui salah satu penyebab melubernya air ke jalan raya akibat gorong-gorong yang tersumbat sampah, sehingga dilakukan langkah pembersihan sampah. Jalur ini strategis harus bebas dari genangan banjir, hal ini menjadi harapan bersama. Sementara itu, Kades Bajur Ahmad Husni mengatakan saluran gorong-gorong di jalur bandara sudah dibersihkan Selasa pagi oleh pihak provinsi dan balai jalan. “Dibersihkan menggunakan alat berat dan sudah dibuatkan main hall juga,” jelas dia. Saluran ini dibuatkan main hall untuk memudahkan pembersihan saluran ini. Ke depan, dalam jangka panjang dari Balai Jalan akan membangun beronjong. Terkait sampah yang menyumbat akibat kurangnya kesadaran masyarakat, Ahmad Husni tak menampik. Sampah ini merupakan kiriman dari salah satu desa di Lobar, sehingga pihaknya berkoordinasi dengan kades setempat. pihaknya mengimbau agar masyarakat dilarang membuang sampah dengan mengumumkan melalui pengeras suara di masjid atau musala. “Jadi nanti diumumkan melalui pengeras suara di masjid kepada masyarakat agar jangan membuang sampah ke sungai atau saluran,” jelas dia. (her)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa KSB dengan Harian Suara NTB

Wabup Apresiasi Kontribusi Agen di Setiap Sukses Pemda KSB Gelar rangkaian peningkatan kapasitas agen peliuk (blok) Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), Selasa (10/12), berakhir. Pada agenda terakhir untuk wilayah kecamatan Taliwang dan Brang Ene itu, Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST memberi motivasi kepada ratusan agen PDPGR yang selama ini telah mengawal sejumlah program pemberdayaan pemerintah di tingkat masyarakat. WABUP KSB dalam sambutannya menyatakan, dalam empat tahun terakhir kepemimpinannya bersama Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin, MM berbagai penghargaan atas keberhasilan sejumlah program pemerintah telah diterima. Dan pencapaian tersebut sangat mustahil jika tidak ada kerja bersama semua pihak dan khususnya para agen PDPGR. “Bapak ibu (agen PDPGR) selama ini jadi bagian perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah. Jadi apa yang kita capai hari ini, bukan kare-

na sekedar saya dan pak bupati yang jago. Atau aparaturnya yang hebat, tapi karena ada bapak ibu yang luar biasa selama ini membantu pemerintah,” cetusnya. Bagi Wabup, para agen PDPGR memiliki keunikan. Sebagai masyarakat yang harusnya mendapatkan pelayanan pemerintah, justru sebaliknya mengambil peran membantu pemerintah. “Ujian bagi para agen ini berat. Saya banyak dengar kalau bapak ibu sering dihujat. Tapi tetap kerja dan alhamdulillah menghasilkan,” urainya.

Wabup menyatakan, ke depan akan banyak agenda pemerintah yang akan melibatkan para agen PDPGR di dalamnya. Karena itu kepada para agen diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya. Menguasai aturan-aturan dan tata kerja program serta membangun etos kerja yang baik. Selain itu kerjasama dengan berbagai pihak juga ditekankan oleh Wabup. Menurutnya, kerja-kerja para agen PDGR selain mengawal program pemerintah juga diarahkan menumbuhkan semangat sosial di seluruh

tingkatan masyarakat. Karena itu bersinergi dengan seluruh stakeholder di tiap tingkatan wajib dilakukan oleh agen PDPGR. “Agen Peliuk selalu koordinasi dengan perangkat di desa, mulai itu RT, RW, kepala dusun hingga kepala desa,” tegas Wabup. Terakhir Wabup berpesan, slogan agenda PDPR yakni ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh (IJS) harus terpatri dalam diri setiap agen. Kata-kata itu jangan saja dijadikan jargon tapi harus pula terimplementasi dalam kerjakerja keagenan di tingkat lapangan. “Ingat kita harus terus memperbaiki diri karena di luar sana banyak pihak yang memantau dan menunggu kita berbuat salah,” ungkap Wabup. Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat DPMD

KSB, Slamet Riadi, S.Pi menjelaskan, kegiatan peningkatan kapasitas agen PDGR ini telah digelar pihaknya secara marathon sejak pekan lalu. Kegiatan digilir per kecamatan di mulai dari kecamatan Poto Tano dan terakhir kecamatan Taliwang digabung kecamatan Brang Ene. “Ini hari terakhir sekalian ditutup oleh pak wabup. Sebelumnya pembukaan oleh pak bupati,” terangnya kepada Suara NTB. Agenda kegiatan ini sendiri sekaligus dirangkaikan dengan evaluasi agen. Menurut Slamet, evaluasi agen ini untuk mendata kembali keberadaan para agen. “Biasa ada yang berhalangan atau tidak lagi memenuhi syarat jadi kita evaluasi untuk digantikan. Jadi ini aktivitas biasa saja,” sebutnya. Terakhir, ia menyampaikan, jelang akhir tahun ini kegiatan

(ist/Dok Humpro KSB)

FOTO BERSAMA - Wabup KSB, Fud Syaifudin foto bersama ratusan agen PDGR Kecamatan Taliwang dan Brang Ene, usai acara peningkatan kapasitas, Selasa (10/12). para agen PDGR sangat padat. “Agen ini kan juga Pokmas reSalah satu agenda kerja yang hab rekon. Jadi mereka sedang harus diselesaikan agen yakni sibuk-sibuknya karena kegiapenuntasan program rehabilita- tan rehab rekon ditenggat selesi dan rekonstruksi rumah sai 25 Desember ini,” imbuhmasyarakat korban gempa. nya. (bug/*)

KSB Kesulitan Kejar Angka Tanam Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Sumbawa Barat, mengaku sangat kesulitan untuk mengejar target tanam yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar 13.608 hektar untuk musim tanam Oktober-Maret.

(Suara NTB/ist)

PINGSAN - Seorang pelajar tampak pingsan saat diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Selasa (10/12).

Diduga Pesta Miras, Sejumlah Pelajar Diamankan Pol PP Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah pelajar di Kabupaten Sumbawa diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Selasa (10/12). Para pelajar tersebut diduga melakukan pesta minuman keras (miras) di sebuah kamar kos wilayah Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa. Selain pelajar laki-laki, juga ikut diamankan pelajar perempuan yang kebetulan saat itu berada di lokasi. Berikut dua botol miras jenis arak juga diamankan. Satu botol diantaranya sudah habis diminum. Setelah diamankan ke Kantor Pol PP, mereka kemudian diinterogasi. Saat interogasi, salah seorang perempuan tiba-tiba pingsan. Diduga yang bersangkutan terkejut, karena aroma mulutnya juga tercium bau miras. Kasat Pol PP Kabupaten

Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos, M.Si membenarkan hal tersebut. Mereka diamankan menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Di mana dari 15 orang yang diamankan, sembilan diantaranya pelajar wanita, empat pelajar laki-laki dan dua orang pemuda pengangguran. “Ya mereka diduga pesta miras. Karena di lokasi juga diamankan dua botol miras, satu botol sudah habis (diminum). Di kantor, aroma yang keluar dari mulut beberapa pelajar ini bau minuman,” ujarnya kepada wartawan. Diungkapkannya, dari belasan orang tersebut terdapat beberapa pelajar yang diketahui menenggak miras. Namun pelajar yang lainnya ikut diamankan karena mereka berada di lokasi yang sama. Sehingga harus dimintai keteran-

gan. “Mereka bersamaan di lokasi,” terangnya. Menurut H. Sahabuddin, selain belasan pelajar tersebut, sebelumnya juga diamankan empat pelajar lainnya. Dua orang diantaranya siswa, dan dua lainnya siswi. Mereka diamankan di sebuah kamar kos wilayah Dusun Genang Genis, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes. Mereka diamankan karena berdasarkan informasi masyarakat kerap membuat keributan. “Kami juga mengamankan empat pelajar lain. Karena informasi masyarakat, mereka sering kumpul-kumpul dalam satu kamar kos dan membuat keributan. Sehingga hal itu meresahkan warga setempat,” pungkasnya. (ind)

Bahkan realisasi tanam sampai dengan saat ini baru mencapai angka 478 hektar untuk padi dan 995 Hektar untuk jagung. Lambatnya realisasi tanam ini terjadi, lantaran musim hujan yang mundur bahkan di bulan Desember ini saja baru tiga kali hujan turun di wilayah setempat. “Memang untuk realisasi tanam sampai dengan saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 lalu. Molornya musim penghujan menjadi faktor utama sehingga angka tanam kita sangat kecil. Jika mengacu ke jadw-

al tanam, maka seharusnya bulan November sudah ada penanaman, tetapi karena musim hujan mundur makanya waktu tanam juga ikut mundur. Bahkan sumber air untuk mengejar target tanam juga masih belum tersedia,” ungkap Kepala Dinas Tanbunnak kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, Selasa (10/12). Dikatakannya, untuk musim tanam perdana bulan OktoberMaret, KSB diberikan jatah sebesar 13.608 hektar tetapi hingga saat ini belum ada penanaman khusus untuk padi. Hal

itu terjadi lantaran musim hujan yang telat, bahkan prediksi dari BMKG hujan akan turun secara normal di pertengahan bulan November, tetapi fakta di lapangan justru sampai dengan bulan Desember masih belum ada hujan. Sementara untuk jagung dianggap sudah sedikit menggemberikan karena sudah mencapai angka 995 hektar dari target 2.460 hektar. Apalagi tanaman jagung tidak membutuhkan banyak air untuk tumbuh, biasanya satu atau dua kali turun hujan sudah bisa dilakukan penanaman jagung. Khusus

untuk jagung, pihaknya masih optimis target tanam yang sudah ditetapkan tercapai dengan baik tetapi untuk Padi pihaknya belum bisa memastikan karena sangat bergantung pada hujan. “Memang untuk tahun ini kita sudah diberikan target sebesar 13.608 di bulan Oktober-Maret (Okmar) khusus padi dan kami pesimis akan tercapai. Sementara untuk jagung sudah cukup menggembirakan karena sudah banyak tanam khusus di Kecamatan Poto Tano,” tukasnya. Ia menambahkan, pihaknya juga tidak bisa memberikan intervensi khusus dengan memberikan mesin pompa air ke petani karena tidak ada sungai yang memiliki air untuk bisa digunakan oleh petani. (ils)

Sumbawa Tawarkan Investasi ke BIMP EAGA Business Council Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui Asisten Perekonomian dan pembangungan, L. Suharmaji Kertawijaya, ST, MT, didampingi Kadis PM-PTSP dan Kadis Pertanian, menawarkan sejumlah peluang investasi saat menerima kunjungan Chairman BIMP EAGA Business Council (Brunei Indonesia Malaysia Philippine East Asia Growth Area Business Council), Datuk Roselan Johar Bin Johar Muhammad. BIMP EAGA Business Council adalah sebuah lembaga kerjasama sub regional antara negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia Dan Filipina sebagai negara anggota ASEAN. Kehadiran Datuk Roselan dalam rang-

ka melakukan penjajakan terhadap beberapa peluang bisnis terkait dengan potensi hasil pertanian, peternakan, perikanan/kemaritiman dan sektor pariwisata di kabupaten sumbawa. Bupati Sumbawa menyambut baik kunjungan Datuk Roselan Johar Bin Johar Muhammad di Kabupaten Sumbawa. Disampaikan, Kabupaten Sumbawa yang merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi NTB ini sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Adapun peluang investasi yang ditawarkan untuk bidang pertanian tanaman pangan antara lain pembenihan padi dan jagung, kemitraan budidaya

padi dan jagung, perdagangan antar pulau, pengolahan tepung beras dan jagung, dan pembangunan rice milling unit. Kemudian untuk sektor peternakan meliputi kemitraan pemeliharaan ternak lar dan kandang kolektif, pembibitan sapi dan penggemukan sapi, pabrik pembuatan pakan ruminansia dan unggas, industri daging sapi / sumbawa beef, dan pengolahan bahan asal ternak. Selanjutnya untuk sektor perikanan dan kemaritiman, antara lain hatchery udang, kerapu dan bandeng, pembuatan dan perdagangan saprodi perikanan, budidaya tambak, keramba jaring apung, budidaya mutiara, kemitraan budidaya rumput laut, pengolahan rumput laut, penangkapan dan pen-

golahan ikan, penangkapan dan pengolahan ubur-ubur, pabrik es dan coolstorage, dan tambak garam dan iodisasi garam. Adapun untuk sektor kepariwisataan meliputi pengembangan destinasi wisata, kemitraan desa wisata, akomodasi kepariwisataan (hotel, villa, resort, dll), wisata bahari, biro wisata dan traveling, dan tempat hiburan dan rekreasi. Datuk Roselan Johar Bin Johar Muhammad pada kesempatan itu menyatakan tertarik pada beberapa peluang investasi terutama di bidang pertanian dan peternakan. Namun Ia mengatakan akan mempelajari lebih jauh peluang investasi tersebut melalui data-data yang diberikan Pemkab Sumbawa. (arn)

KPH Ampang Pelampang Tak Rekomendasikan Perhutanan Sosial di Hulu Empang Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Balai KPH Ampang Pelampang, Dedy Purwanto, menegaskan, untuk saat ini, KPH tidak merekomendasikan lokasi hutan lindung Sampar Dangar dan Semanggi di wilayah hulu sungai Empang sebagai Perhutanan Sosial. Seperti keinginan Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Se-

belum fungsi hutan dikembalikan terlebih dahulu dengan tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). “Intinya yang mendesak KPH untuk lokasi itu di Perhutanan Sosial adalah DKN. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) kecamatan Empang, juga tidak setuju kalau daerah hulu diberikan

akses atau dikelola,” tegas Dedy Selasa (10/12). Pernyataan ini disampaikan untuk menegaskan kembali klarifikasinya atas hasil pertemuan dengan AMPL dan DKN bersama KPH yang difasilitasi Camat Empang, 5 Desember 2019 lalu, seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya. Menurut Dedy, fungsi hutan

di kawasan hutan lindung dimaksud, harus dikembalikan terlebih dahulu. Dengan tanaman HHBK, seperti kemiri, mente, nangka. Serta tidak merekomendasikan dengan tanaman kayu kayu lainnya. Sebab kalau nanti besar, akan ditebang juga dan tidak diizinkan untuk menanam palawija (jagung). (arn)

Tuntaskan IPAL

Dinas PRKP Tekankan KSM Manfaatkan Waktu Tersisa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Kabupaten Sumbawa terus dipercepat. Proyek ini diharapkan tuntas tepat waktu, supaya segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima manfaat. Sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa mendorong Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat memaksimalkan pekerjaan di waktu yang tersisa. “Saya kira dengan progres yang ada sekarang, rata-rata KSM itu sudah mencapai 70 persen. Harapan kita di tenggat waktu yang singkat ini, bisa selesai tepat waktu. Sehingga segera dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat,” kata Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya kepada Suara NTB, Selasa (10/12).

(Suara NTB/ist)

Surya Darmasya Untuk melakukan percepatan, kata Dar, pihaknya mendorong KSM yang masih menunggu droping pipa dari suplayer dapat menyiapkan diri. Dengan menggali jaringan sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Sehingga setelah pipa datang, bisa langsung di-

pasang dan cepat diselesaikan. “Walaupun ada perpanjangan waktu, tetapi kita jangan lalai dengan waktu. Kita harapkan KSM bisa memanfaatkan waktu yang tersisa,” harapnya. Khusus KSM wilayah Barat, diakuinya saat ini sedang menggali jaringan untuk pemasangan pipa. Diharapkan pemasangan dapat segera diselesaikan. Bila perlu untuk mempercepat penyelesaian, KSM melibatkan penerima manfaat. Dengan catatan memberikan memberikan arahan terkait teknis pemasangan. “Saya targetkan khusus penanganan pipa lima hari sudah tuntas. Agar mereka bisa serahkan ke penerima manfaat. Untuk percepatan, pemasangan juga bisa diserahkan ke penerima manfaat supaya ada percepatan. Dengan catatan beri mereka ketegasan teknisnya seperti apa,” sarannya. Sedangkan khusus wilayah Timur dan Kecamatan Lan-

tung, diakuinya progresnya juga hampir sama. Setelah adanya distribusi pipa, pengerjaan dapat diselesaikan dengan waktu yang tersisa. “Dan saya kira tinggal finishing kecil dan ini akan bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kita semua,” ungkapnya. Sementara, untuk pemasangan pipa, pihaknya menekankan agar KSM bisa memperhatikan dan memastikan pipa tertanam di dalam tanah. Karena jika pipa tidak tertutup, dikhawatirkan terjadi kerusakan. “Ini penegasan yang perlu kami sampaikan. Karena namanya pipa limbah walaupun sudah standar, tetapi kita kawatir ada orang iseng yang lubangi dan lain sebagainya. Untuk itu agar pipa ini betul-betul diperhatikan, supaya tertanam di dalam tanah. Karena sudah ada batas galiannya. Harus sekian senti agar semuanya ini bisa tertutup,” tegasnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

Audit Khusus Kasus Desa Rababaka Segera Tuntas Dompu (Suara NTB) Kasus pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rababaka tahun 2018 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu hingga saat ini belum juga naik ke tahap penuntutan. Belum adanya hasil audit khusus Inspektorat untuk mengetahui kerugian negari menjadi salah satu penyebabnya. Namun banyaknya item yang dinilai menjadi salah satu faktor molornya proses audit, tapi dijanjikan sebelum akhir 2019 ha(Suara NTB/ula) sil akan dikeluarkan. H. Muhibuddin Kejari Dompu, Edi Nursapto, SH, MH kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi untuk menguatkan dugaan tindak pidana dengan tersangka oknum kepala Desa Rababaka. Bahkan oknum kepala Desa baru memenuhi panggilan pada panggilan ketiga. “Kadesnya baru hadir kemarin setelah dikeluarkan panggilan ketiga,” katanya. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu hasil audit khusus Inspektorat terhadap APBDes Rababaka tahun 2018 untuk menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Bila perhitungan tidak juga dikeluarkan Inspektorat, Kejaksaan bisa saja akan menggunakan perhitungan sendiri dalam menentukan kerugian negara. “Kita juga masih nunggu perhitungan kerugian negara dari Inspektorat. Sampai saat ini belum keluar,” kata Edi. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si yang berhasil dihubungi, Selasa (10/12) mengaku, banyaknya item yang dilaporkan dalam kasus dugaan korupsi APBDes Rababaka membuat pihaknya membutuhkan waktu yang cukup untuk memeriksanya. Tidak hanya program pembangunan yang dilaporkan atas dugaan korupsi, tapi juga terkait perekrutan aparatur Desa juga menjadi bagian yang dilaporkan. “Penerimaan aparatur Desa juga dilaporkan, sehingga kami harus memeriksa sampai keaslian ijazah aparatur dan proses perekrutan,” ungkapnya. Beberapa program yang melibatkan masyarakat juga diperiksa secara marator, seperti 40 orang warga penerima bantuan sapi juga diperiksa. “Kita juga sudah periksa 40 orang warga yang menerima bantuan sapi. Kemarin baru selesai,” katanya. Kendati demikian, Muhibuddin menjanjikan akan merampungkan segera hasil pemeriksaan dan diserahkan ke Kejaksaan sebelum akhir 2019. “Insyaallah akhir 2019 ini kita serahkan hasil auditnya ke Kejaksaan,” janjinya. (ula)

Kekeruhan Air PDAM Cukup Mengkhawatirkan Dompu (Suara NTB) Memasuki musim hujan tahun 2019-2020, DPAM Kabupaten Dompu mulai khawatir dengan ketersediaan air bersihnya. PDAM harus menyiapkan bahan kaporit/tawas untuk menjernihkan air lebih banyak tahun 2019 bila dibandingkan tahun-tahun sebelum. Ini disebabkan oleh tingkat kekeruhan air PDAM Dompu yang cukup tinggi, bahkan di IPA Rora harus membersihkan filter hingga tiga kali sehari. Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE kepada Suara NTB di Dompu, Selasa (10/12) men(Suara NTB/ula) gaku tingkat kekeruhan air saat Agus Supandi musim hujan tahun 2019 ini cukup parah bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, pihaknya harus menyiapkan hingga 700 kg tawas/kaporit untuk menjernihkan air di IPA Rora dan IPA Selaparang. “Untuk Rora sekitar 400an kg, di (IPA) Selaparang sekitar 300an kg tawas yang kita siapkan,” kata Agus. Air yang yang masuk di IPA, kata Agus, kebanyakan membawa lumpur dan hampir tidak bisa ditangani. Tapi kondisi yang paling parah terjadi di IPA Rora. Akibat lumpur yang banyak, pihaknya harus membersihkan filter hingga tiga kali dalam sehari. “Kita tetap bisa jernihkan, tapi filternya yang jadi sasaran. Airnya mampet ditutup lumpur. Makanya kita harus bersihkan filter tiga kali sehari di Rora. Kalau filter dibersihkan, berarti ada penghentian pendistribusian air,” terangnya. Agus mengaku, tidak bisa banyak berbuat dengan kondisi ini. Pihaknya hanya bisa membersihkan lumpur, walaupun harus menyiapkan anggaran lebih banyak dari proses penjernihan air dan upaya pembersihan lumpur di filter pembersih. Terhadap sumber air baku untuk IPA Selaparang, Agus mengaku, saat ini pihaknya cukup terbantukan dengan keberadaan sumur galeri yang dibangun BWS beberapa waktu lalu. Sehingga saat ini pihaknya tidak dipusingkan dengan jebolnya bendungan akibat dibawa arus banjir. “Sekarang tinggal kita bersihkan sumur galerinya saja dari lumpur. Tapi untuk sementara ini, sumur galerinya masih normal menyalurkan air ke IPA,” terangnya. (ula)

Tak Cuma Infrastruktur, Dana Desa Juga untuk Inovasi Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Tajuddin, SH meminta Pemerintah desa (Pemdes) tidak hanya fokus mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur. “Penganggaran Dana Desa juga harus menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat,” katanya, Selasa (10/12). Menurutnya, Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat terus meningkat. Bahkan pada tahun 2020 mendatang ada kenaikan (Suara NTB/Uki) yang signifikan. Anggaran itu Tajuddin bisa untuk program peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan. “Kita ingin kemajuan ekonomi masyarakat dapat dicapai secara maksimal di tingkat desa,” katanya. Salah satu yang diarahkan yakni alokasi dana desa untuk program inovasi. Tajudin yang juga Koordinator Tim Inovasi Kabupaten Bima ini mengaku inovasi harus lebih ditingkatkan lagi. Selain itu lanjutnya, ada upaya antara Tim Inovasi Kabupaten dengan tim inovasi Desa dan Kecamatan untuk menyamakan persepsi terkait strategi dalam pengelolaan anggaran dana desa. “Bisa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” katanya. Tajuddin juga meminta tim Inovasi serta para pendamping agar berperan aktif dalam mengawal dana desa, untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam mengelola dana desa. Tim Inovasi Kecamatan dan Desa juga diminta untuk melakukan evaluasi seberapa jauh menu-menu inovasi yang telah dihasilkan di tingkat Kecamatan dan Desa yang dapat dimasukkan sebagai program dalam APBDes 2019. “Tim Inovasi dan pendamping desa bisa berperan penting melakukan pengawasan sejauh mana anggaran dari pusat,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/Uki)

AMBIL AIR - Warga mengambil air di selokan depan Kompleks Perumahan Sarata Kelurahan Paruga Kota Bima, Selasa (10/12).

Kekeringan, Warga Kota Bima Ambil Air dari Selokan Kota Bima (Suara NTB) – Kekeringan yang melanda Kota Bima menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Demi mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan mereka terpaksa mengambilnya dari bocoran pipa selokan. Hal itu terlihat di sekitar Kompleks Perumahan Sarata Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Selasa (10/12). Warga mengambil air dari pipa selokan karena tidak sanggup membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Terpaksa mengambil air disini (selokan) karena tidak sanggup membeli yang dijual dengan mobil pick up,” kata salah seorang warga, Farli. Menurutnya, hal tersebut tidak setiap hari dilakukan karena terkadang juga akan membeli dan mengisi ulang. Air yang diambil dari bocoran

pipa tersebut hanya digunakan untuk keperluan Mandi Cuci dan Kakus (MCK). “Untuk mandi, dan cuci saja. Kalau untuk minum kita isi ulang air galon,” katanya. Hal yang sama disampaikan wargal lain, Erman. Ia bersama dengan warga di komplek perumahan hanya mengandalkan pipa bocor di selokan untuk kebutuhan air bersih. “Hampir semua warga disini mengambil air di selokan ini,” katanya. Dia menyesalkan sikap Pemerintah yang tidak merespon warga yang kesulitan air bersih. Padahal sebelumnya dijan-

jikan air PDAM akan segera mengalir, namun hingga kini belum terlihat. “Selalu dijanjikan akan dialiri air PDAM. Tapi sampai sekarang pipanya belum dipasang,” katanya. Ia mengaku, warga setempat sudah sering mengadukan pipa yang rusak hingga menyebabkan krisis air bersih itu kepada Lurah hingga Camat. Namu tidak direspon dengan baik. Hanya menyampaikan akan segera turun bersama Pemerintah Daerah. “Sudah sering kami lapor, tapi tidak ada respon. Pipa yang dipasang juga belum dimanfaatkan,” katanya.

HBY Ingatkan Peran Istri di Balik Sukses Suami dan Anak Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan bahwa kesuksesan suami dan anak akan sangat ditentukan oleh peran istri. Saat ini pemerintah, selain tetap fokus pada pembangunan infrastruktur juga akan memfokuskan pada pembangunan SDM dan itu akan sangat ditentukan oleh ibu-ibu. Hal itu disampaikan Drs H. Bambang M. Yasin pada acara HUT Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Dompu ke 20 di gedung Paruga Samakai Dompu, Selasa (10/12). “Fokus pemerintah sekarang, selain melanjutkan pembangunan infrastruktur, juga akan fokus membangun SDM. Membangun SDM sangat ditentukan oleh ibu-ibu,” kata H. Bambang. Berdasarkan penelitian, perempuan memiliki kelebihan otak kiri dan kanan bisa berfungsi maksimal secara bersamaan. Sehingga tidak heran, ketika satu kesempatan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Berbeda dengan laki-laki yang hanya bisa fokus pada satu pekerjaan pada satu kesempatan. Karenanya, kesuksesan suami akan sangat ditentukan oleh istri. “Saya berharap dapat memberi yang terbaik untuk Dharma Wanita Persatuan, untuk (kemajuan) Dompu, dan untuk Indonesia,” harapnya.

(Suara NTB/ula)

HUT DWP - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin didampingi perwakilan Muspida dan para istri pejabat melakukan pemotongan tumpeng pada acara HUT DWP Kabupaten Dompu, Selasa (10/12). H. Bambang pun menyampaikan di depan ibu-ibu istri ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu ini tidak akan memberikan ijin menikah lagi bagi ASN di Dompu. Kebijakan itu diharapkan bisa didukung dengan memberikan perhatian kepada suami dan keluarga. Karena sering kali, percekcokan di rumah tangga berawal dari adanya pihak ketiga (perselingkuhan). Agar tetap harmonis, jaga sikap dan penampilan. Jangan berpenampilan yang menawan ketika keluar rumah dan pesta, tapi saat di rumah depan suami penampilannya kurang enak dipandang. Peringatan HUT DWP Kabupaten Dompu ke 20 Selasa (10/12) kemarin cukup haru. Ketua DWP Kabupaten Dompu, Yeti Resmiati yang juga is-

tri Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI yang baru meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sehingga panitiapun menyiapkan beberapa foto kebersamaanya dalam program video dan diputar secara khusus saat acara berlangsung. Namun H. Bambang menyampaikan, H Agus Bukhari membutuhkan sosok pengganti ibu Yeti yang baru. Sehingga bisa menampinginya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena tanpa seorang istri, ndak mungkin seorang pejabat bisa sukses. DWP merupakan organisasi wanita untuk para istri ASN. Selain DWP kabupaten, juga terdapat DWP untuk Dinas/Instansi. Sehingga keberadaannya sangat menentukan kesuksesan para suami dalam tugas sebagai ASN. (ula)

Terpisah, Kasi Pengairan Bidang Cipta Karya, Dinas PU PR Kota Bima, Kamaruddin mengaku, persoalan di perumahan Sarata itu bukan krisis air bersih. Namun persoalan pipa yang rusak. “Pipanya memang rusak bukan karena krisis air bersih,” katanya Ia mengaku, pihaknya telah memasang pipa untuk mengaliri air dari PDAM ke pemukiman warga. Kini tinggal menghubungkan (koneksi) dengan pipa lama, yang terpasang

tahun lalu. “Pipa yang dipasang ini tinggal disambung saja ke rumah warga masingmasing,” katanya. Meski begitu, Kamaruddin belum bisa memastikan, kapan sambungan pipa dan air bersih ke rumah warga tersebut dilakukan. Namun kemungkinan akan dilakukan dan diselesaikan pada akhir tahun ini. “Sesuai dengan rencana, kemungkinan akhir Desember ini akan selesai semuanya,” pungkasnya. (uki)

Penertiban PKL di Trotoar Tunggu Arahan Bupati Dompu (Suara NTB) – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan di Dompu, sudah kerap kali dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bukannya berkurang, jumlah mereka justru bertambah. Seperti misalnya di depan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitar halaman Kantor Bupati Dompu. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Dompu, Arifuddin, S. Sos., dikonfirmasi Suara NTB terkait persoalan ini, Selasa (10/12) menegaskan, ratusan PKL yang kembali beroperasi di trotoar jalan setelah sebelumnya ditertibkan secara bertahap itu, sebagian besar diantara mereka sudah terdata dan mendapat surat teguran. Tetapi untuk penertiban lanjutan pihaknya saat ini masih menunggu arahan pemerintah daerah. “Sekarang kita tinggal menunggu saja arahan dari Bupati untuk penertiban,” ungkapnya. Sebetulnya dari instansi gabungan seperti Dinas PU, Satuan Pol PP, Disperindag dan Dishub telah disepakati untuk mempercepat proses penertiban. Namun, oleh Bupati saat itu disarankan menyediakan tempat relokasi khusus terlebih dahulu baru bersikap. Karena menjamurnya PKL dianggap menunjukan pertumbuhan ekonomi wilayah ini yang membaik. Atas harapan itu, terang Arifuddin, pihaknya sudah mengusulkan pembebasan lahan di Kelurahan Bali I sebagai pusat kuliner malam. Kendati sudah disetujui Bupati, namun tak diketahui pasti alasan belum ditindaklanjutinya oleh Bagian

Tatapem Setda Dompu. “Kita sampai sekarang belum tahu apakah sudah disediakan anggaran untuk relokasi itu. Makanya belum berani juga dilakukan penertiban,” jelasnya. PKL baik depan masjid raya maupun sekitar halaman Kantor Bupati, ditegaskannya tidak memiliki izin pemenfaatan trotoar tersebut. Karena memang itu sudah dihajatkan bagi para pejalan kaki. Tetapi karena lambannya upaya penertiban tim gabungan sehingga wajar jumlah mereka kini terus bertambah tiap bulannya. Untuk itu, harapan besarnya diawal 2020 nanti mesti ada langkah tegas yang harus diambil pemangku kebijakan. Sehingga persoalan tata ruang yang kumuh akibat PKL ini bisa segera diatasi. “Kalau dari kita secara aturan sudah kita jalankan semua, cuma menunggu bagaimana sikap pimpinan sekarang. Pasti akan ada pertimbangan dari Bupati, apalagi ini menyangkut ekonomi masyarakatnya. Kalau dari kita mau secepatnya,” pungkas dia. (jun)

Handaryadi, ST., MBA dikonfirmasi Suara NTB mengungkapkan, penghargaan yang diberikan pada Bupati serta beberapa instansi vertikal terkait itu buah keberhasilan mereka dalam mengelola dana DAK fisik. Karena dengan jumlah bidang yang jauh lebih banyak daripada Kabupaten/Kota Bima, Dompu lebih cepat dalam melakukan penyerapan anggaran dengan memenuhi beberapa persayaratan berbasis laporan kinerja. Sementara untuk capaian kinerja pelaksanaan belanja atas alokasi APBN tahun 2019 dalam laporan resminya disampaikan, melalui belanja kementerian atau lembaga yang ada di Dompu sampai dengan November 2019 mencapai Rp182,2 miliar atau 89,71 persen dari pagu total sebesar Rp203,1 miliar. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp106,1 miliar, belanja barang Rp71,1 miliar, belanja modal Rp4,9 miliar. Sedangkan alokasi dana transfer ke daerah khususnya DAK fisik Kabupaten Dompu yang disalurkan melalui KPPN Bima, sampai dengan saat ini terealisasi sebesar Rp160,2 miliar atau 82,25

persen dari alokasi pagu. “Dari 20 bidang alokasi DAK fisik Dompu itu hanya tersisa tiga bidang yang belum tersalurkan dana tahap ketiganya. Karena masih dalam proses verifikasi. Dijadwalkan akan disalurkan ke rekening kas umum daerah pada tanggal 12 Desember ini,” jelasnya. Adapun realisasi penyaluran Dana Desa telah 100 persen disalurkan pihaknya sampai dengan tahap ketiga. Tepatnya pada18 September 2019 dengan nilai total Rp70,79 miliar. Untuk tahun 2020, lanjut Doddy Handaryadi, Dompu mendapat alokasi anggaran belanja negara sebesar Rp1,1 triliun dengan Rp208,2 miliar melalui belanja instansi vertikal kementerian atau lembaga. Dan sebesar Rp910,8 miliar dialokasikan melalui belanja transfer daerah dan dana desa. Dari sekian instansi vertikal yang ada, tambah dia, hanya tiga satuan yang menerima alokasi dana paling besar. Yakni Polres Dompu dengan besaran Rp56,1 miliar, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Rp41,4 miliar dan Balai Taman Nasional Tambora dengan nilai Rp26,7 miliar. (jun/*)

(Suara NTB/jun)

Arifuddin

HBY Raih Penghargaan dari KPPN Bima

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mendapat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima. Raihan itu diperoleh berkat keberhasilannya menjadikan wilayah ini sebagai kabupaten dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terbaik di lingkup KPPN Bima tahun 2019. Meliputi Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Dalam arahan usai menerima penghargaan pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 untuk satuan kerja vertikal kementerian dan lembaga di Aula Pendopo Bupati, Senin (9/12) malam. Orang nomor satu di Dompu itu mengapresiasi adanya prosesi penyerahan DIPA semacam ini. Sebagai agenda perdana menurutnya ini bagian dari upaya KPPN menyemangati instansi terkait untuk mempercepat pekerjaan. “Jadi tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan sesegera mungkin. Karena uangnya sudah di tangan,” ungkapnya. Sebagaimana arahan pemerintah pusat dalam rapat koordinasi forum pimpinan daerah se Indonesia beberapa

(Suara NTB/jun)

PENGHARGAAN – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menerima plakat penghargaan dari Kepala KPPN Bima, Doddy Handaryadi, ST., MBA di Aula Pendopo, Senin (9/12). waktu lalu. Presiden menekankan agar setiap program yang dikerjakan dengan dana DAK tidak saja mengutamakan kualitas, tetapi juga percepatan pembangunannya. Untuk itu, mulai tahun 2020 nanti semua proyek fisik ditargetkannya harus selesai pelelangan pada Bulan Maret. Akan jauh lebih baik jika mampu diselesaikan Januari

atau Februari mendatang. “Sehingga kualitas pekerjaan fisik dapat kita kejar. Karena dikerjakan tidak dalam kondisi terburu-buru. Apalagi sekarang ada regulasi baru, Bulan Maret harus sudah ada laporan penyerapan dana DAK fisik, kalau tidak ada dana DAK-nya akan langsung di pinalti,” jelasnya. Kepala KPPN Bima, Doddy

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Kota Mataram

Partisipasi Pemilih Diharapkan 80 Persen Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram memberikan KPU target tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 80 persen lebih pada Pilkada Kota Mataram. Karena itu KPU diminta untuk bekerja lebih serius dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam memberikan hak pilih mereka. Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kepada Suara NTB baru-baru ini. Menurut Mohan tingkat partisipasi masyarakat memberikan hak pilihnya sangat penting, karena itu menjadi salah satu ukuran dari sebuah pembangunan kesadaran demokrasi masyarakat. “Paling tidak bisa mencapai 80 persen lah. Karena itu saya pikir KPU perlu kerja lebih keras supaya jangan sampai tingkat partisipasi

publik rendah dalam Pilkada ini. Tapi mudah-muahan dengan masifnya sosialisasi bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” katanya. Dikatakan Mohan, tingkat partisipasi publik tersebut juga menjadi ukuran dari sebuah kepemimpinan yang kuat, karena mendapatkan legitimasi yang besar dari masyarakat. Dengan legitimasi yang kuat, bisa melahirkan kepemimpinan dan pemerin-

tahan yang kuat juga. “Kenapa kita berharap partisipasi publik tinggi, karena itu juga menyangkut legitimasi calon kepalanya daerah yang terpilih. Sehingga produk yang dilahirkan oleh Pilkada itu adalah pemimpin yang dapat legitimasi kuat dari masyarakat, maka pemimpin juga menjadi kuat,” jelasnya. Selain itu, tidak kalah penting juga adalah penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Hal

itu bisa tercipta jika KPU sebagai penyelenggara dapat memastikan proses pelaksanaan tahapan Pilkada berjalan dengan adil dan demokratis. Ditempat terpisah, KPU Kota Mataram menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada Mataram berkisar 75 persen. Meski, tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 lalu di Mataram mencapai 77 persen. Namun pelaksanaan Pilkada 2020 dinilai berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Karena itu KPU tak mau muluk-muluk dalam menetapkan target partisipasi. “Kita juga mengacu dengan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kota Mataram 2015 lalu, hanya berkisar 55 persen, sehingga kita sekarang tar-

getkan 75 persen,” kata ketua KPU kota Mataram, Husni Abidin. Namun demikian KPU tetap akan bekerja maksimal mendorong partisipasi pemilih di Pilkada kota Mataram. Berbagai upaya dan strategi dilakukan KPU untuk mendorong partisipasi pemilih di Pilkada. Diantaranya, dengan melakukan sosialisasi dengan menyasar pemilih baru di sekolah– sekolah menengah atas. Karena diperkirakan jumlah pemilih kategori milenial termasuk di dalamnya usia 17 tahun yakni pemilih baru relatif cukup besar. “Target kita memang banyak menyasar pemilih baru,” terangnya. Menurutnya, partisipasi

pemilih tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Namun berbagai stakeholder lain, seperti pasangan calon (paslon), partai politik, Pemerintah daerah, LSM, Kampus dan lainnya juga memiliki peran dan kontribusi dalam mendorong tingkat partisipasi pemilih di Pilkada. Namun tidak kalah penting menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada itu sangat ditentukan juga siapa figur paslon yang bertarung di Pilkada. Jika ekspektasi publik relatif tinggi terhadap figur paslon di Pilkada, Maka dipastikan memiliki kontribusi signifikan bagi partisipasi pemilih di Pilkada. Baginya, Paslon bertarung di Pilkada tentu memiliki

(Suara NTB/dok)

Husni Abidin magnet tersendiri untuk mendorong partisipasi pemilih di Pilkada. (ndi)

Kejati NTB Gamang Lanjutkan Kasus Kredit Modal Kerja Dompu Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik Kejati NTB belum menentukan sikap terhadap penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit modal kerja pembangunan perumahan subsidi dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri (PDM). Kredit tersebut sudah dibayar lunas. Kerugian negara dianggap sudah terpulihkan. “Perlu diketahui, untuk menangani perkara ini harus menghabiskan seratus jutaan, sedangkan kerugian negara sudah terpenuhi, jadi itu semua masih kita pertimbangkan,” jelas Kepala Kejati NTB Arif dikonfirmasi Selasa (10/12) kemarin. Arif menerangkan, jaksa penyidik juga mempertimbangkan penerapan pasal 4 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada intinya, menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus kesalahan perbuatan korupsi. Namun, jaksa punya opsi untuk tidak melanjutkan penanganan kasus alias menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana, namun ini masih kita kaji, apakah nanti harus tetap memilih untuk dilimpahkan atau tidak kita masih menunggu petunjuk pimpinan (Jaksa Agung),” kata paparnya. Kredit dengan rekening PT Pesona Dompu Mandiri pada KCPS Bank NTB Dompu telah dilunasi pada Rabu (6/11) lalu. Besaran nilai pelunasan yang Rp6,85 miliar terhitung bunga dan denda. Dalam kasus itu, dua tersangka yakni mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompu, Syarifudin Ramdan, dan Direktur PT PDM Surahman dijerat dengan dua pasal, yakni pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Para tersangka diduga bersama-sama korupsi dalam proses pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar. (why)

Aksar Masuk Radar Nasdem sebagai Figur Potensial untuk Diusung Mataram (Suara NTB) – Nama mantan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori sudah lama terjaring dalam radar Partai Nasdem sebagai salah satu figur yang dinilai punya potensi besar untuk dicalonkan pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah. Kefiguran Aksar dinilai Nasdem sangat komplit untuk menjadi calon kepala daerah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Partai Nasdem Provinsi NTB, Ardani Zulfikar, usai menerima Aksar mendaftar sebagai bakal calon Bupati Lombok Tengah, Selasa (10/12) di Kantor Nasdem. “Hari ini kami terima pendaftaran dari bakal calon Bupati Loteng, Lalu Aksar Ansori. Kami tentu sangat menyambut baik, karena sebenarnya beliau ini tanpa disadari oleh beliau sendiri, sudah masuk radar partai,” katanya Ardani. Karena sudah masuk dalam radar politik Nasdem sebagai salah satu figur yang menarik partai untuk diusung. Aksar sudah ditunggu-tunggu akan mendaftar. Namun dari pantauan Nasdem, sampai penutupan pendaftaran di DPD, Aksar tak kunjung mendaftar, hingga akhirnya ia mendaftar lewat DPW. Namun demikian ditegaskan Ardani, bahwa walaupun Aksar masuk sebagai salah satu kandidat yang diunggulkan Nasdem di Pilkada Lombok Tengah. Akan tetapi untuk keputusan akhir arah dukungan Nasdem menjadi ranah DPP. DPW hanya akan memplenokan nama-nama kandidat untuk dikirim ke DPP. “Karena itu justru rugi kalau kandidat tidak daftar lewat Partai Nasdem. Karena kami tidak ada mahar, namun yang terpenting komitmen pada rakyat dan partai. Hal tersebut bisa dilihat dari visi misi, strategi dan wawancaranya nanti,” katanya. Sementara itu, Aksar yang dikonfirmasi usai menyerahkan berkas pendaftaranya ke Nasdem sebagai bakal calon Bupati Lombok Tengah 2020 mengatakan bahwa dirinya resmi meminang Nasdem. “Saya sudah siap dan serius untuk maju, maka pada hari ini datang untuk mengembalikan formulir pendaftaran,” katanya. Menurutnya bahwa sebelum mendatar di DPW Partai Nasdem NTB, ia terlebih dahulu sudah komunikasi dengan DPC Loteng dan DPP partai Nasdem. “Saya juga sudah membaca Peraturan Organisasi Partai Nasdem terkait penjaringan bakal calon bahwa bakal calon boleh daftar dimana saja. Karena itu saya pilih yang terdekat tempat mendaftar,” terangnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

BERKAS PENDAFTARAN - Balon Bupati Loteng, Lalu Aksar Ansori menyerahkan berkas pendaftarannya kepada Ketua Bappilu Partai Nasdem NTB, Ardani Zulfiqar yang didampingi oleh Wakil Ketua OKK HM. Faesal dan bendahara Hj. Baiq Mu’aini serta Wakil Sekretaris, Arif Rahman, Selasa (10/12).

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kasatresnarkoba Polresta Mataram Kadek Adi Budi Astawa (tengah) Selasa (10/12) menunjukkan barang bukti poket sabu yang disita dari sekeluarga pengedar.

Diduga Bisnis Sabu, Satu Keluarga Diamankan Polisi Mataram (Suara NTB) – Empat orang diamankan dari sebuah rumah di Dasan Agung, Selaparang, Kota Mataram. Para pelaku yang merupakan adik kakak dan saudara sepupu itu diduga menjalankan bisnis haram jual beli sabu. Mereka baru mendapat kiriman stok barang yang akan diedarkan

untuk persediaan perayaan tahun baru nanti. Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa menjelaskan, empat tersangka itu memiliki hubungan keluarga. Mereka baru memulai bisnis sabu dua minggu belakangan. “Mereka masih satu keluarga. Mereka bekerjasama. Masing-masing ada

perannya,” terangnya Selasa (10/12) kemarin. Empat orang itu identitasnya antara lain, RY (21), WA (19), MA (20), dan RA (58). Mereka selama ini menjalankan bisnisnya dengan rapi. Setelah mendapat suplai dari bandar, sabu lalu dipecah dengan ukuran eceran. Saat digerebek, mereka tertangkap

basah sedang mengemas sabu tersebut. “Kita masih fokus pada WA dan RY. Setelah mendapat barang dari sumber, WA kemudian yang bagian menumbuk untuk dipecah-pecah. RY memasukkan sabu ke dalam poketpoket kecil,” terangnya. Barang bukti yang disita sebanyak 33 poket dengan be-

rat 12,54 gram. Sabu dalam ukuran poket kecil itu sudah siap diedarkan. Dari satu kali kulakan, mereka mendapatkan keuntungan Rp2 juta. “Satu kali ambil mereka cepat dapat kembali keuntungannya. Rencananya akan dipasarkan di wilayah Mataram untuk persiapan nanti kegiatan tahun baru,” beber Adi. (why)

Fitra NTB Dukung Usulan KPK Kasus ABBM Poltekkes Mataram Audit Itjen Tentukan Hapus Honor Perjalanan Dinas Kelanjutan Penanganan

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB memberikan dukungan penuh atas usulan KPK untuk menghapus honor perjalanan dinas bagi ASN. Karena pemberian honor perjalanan dinas tersebut dinilai memboroskan keuangan negara. “Saya pikir wacana agar honor perjalanan dinas bagi ASN dan pejabat publik itu harus didukung,” ujar peneliti Fitra NTB, Jumi Jumaidi yang dikonfirmasi Selasa (10/ 12) kemarin di kantornya. Lebih lanjut disampaikan Jumaidi, honor perjalanan dinas tersebut tidak saja hanya pemborosan, akan tetapi juga sering kali menjadi lahan bancakan anggaran oleh oknum pejabat. Tidak sedikit pejabat yang sudah tersandung kasus perjalanan dinas fiktif. “Terlebih selama ini perjalanan dinas ini selalau menjadi bancakan oknum pejabat tertentu. Mereka melaporkan perjalanan dilaksanakan, tapi nyatanya tidak. Dan ini juga diperkuat dengan temuan BPK,” katanya. “Kalau kami lihat hasil LHP BPK, banyak juga perjalanan dinas yang tidak ada bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Karena ada banyak pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan,” sambungnya. Dikatakannya, ASN sudah diberikan gaji dan

tunjangan untuk melaksana tugasnya. Menurut Jumaidi, kegiatan perjalanan dinas tersebut bagian dari tugas aparatur yang sudah melekat. Sehingga tidak perlu lagi dihitung sebagai tugas di luar tupoksinya yang perlu untuk diberikan honor. “Logikanya, mau tinggal di kantornya atau keluar kan sama saja menjalankan tugas. Lantas apa bedanya kerja dalam kantor sama yang melakukan perjalanan dinas. Karena motivasi untuk mengejar honor itulah yang mendorong banyak dibuat kegiatan perjalanan dinas,” terangnya. “Kami

pikir usulan ketua KPK ini sangat masuk akal, perjalanan dinas ini kan sudah menjadi pekerjaan dan tugas ASN atau pejabat. Maka gak perlu lagi ada honor perjalanan dinas,” sambungnya. Untuk itu Fitra NTB mendorong agar menteri keuangan melakukan evaluasi terhadap honor perjalanan dinas bagi ASN tersebut. Lebih-lebih jika merujuk pada instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa jika hanya sekedar untuk studi banding, cukup hanya diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi tanpa perlu melakukan perjalanan dinas. (ndi)

Jumaidi

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat bantu belajar mengajar Poltekkes Mataram tahun 2017. Penyidik tinggal menemukan alat bukti kerugian negara pada proyek senilai Rp19 miliar tersebut. Selanjutnya, kasus cukup syarat naik ke tahap penyidikan. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengatakan, syarat peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, sesuai dengan yang diatur KUHAP yakni minimal dua alat bukti. “Bisa saja. Kalau sudah ada dua unsur itu bisa kita naikkan ke penyidikan,” ujarnya ditemui Selasa (10/12) kemarin. Tahapan penanganan kasus masih penyelidikan. Hasil audit temuan kerugian negara sedang dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Yang mana dokumen tersebut diserahkan ke KPK. Penyidik sudah mengklarifikasi saksi dalam kasus yang mulai ditangani tahun 2018 lalu itu. “Tujuh penyedia dan 11 distributor sudah kita klarifikasi di tahap penyelidikan,” urai Syarif. Saksi lain diantaranya, pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan penyedia barang. termasuk juga penyidik turun ke lapangan

mengecek item pengadaan. Syarif mengungkapkan Direktur Poltekkes Mataram Awan Dramawan juga sudah dimintai keterangan. Awan diklarifikasi dalam kapasitasnya sebagai KPA. “Untuk saksi sudah clear,” bebernya. Penyidik, imbuh dia, tinggal melengkapi alat bukti kerugian negara. Seperti dalam temuan Itjen Kemenkes RI. “Masih perlu diperkuat lagi temuan itu ke lapangan. Auditnya baru selesai setidaknya nanti Februari 2020,” sebutnya. KPK pun membidik kasus tersebut berdasarkan laporan di Poltekkes di Nanggroe Aceh Darussalam dan Tasikmalaya Jawa Barat. Polda NTB tetap akan melanjutkan kasus tersebut. “Kita yang duluan terbitkan Sprinlid (Surat perintah penyelidikan) maka kita yang tangani,” jelas Syarif. Proyek ABBM itu diantaranya berupa pengadaan manekin menggunakan sistem tender langsung dari Poltekkes Mataram. Sementara item lain menggunakan katalog elektronik. Pengadaan ABBM itu untuk jurusan keperawatan Mataram, keperawatan Bima, kebidanan, gizi, dan analis kesehatan. Pengadaan ABBM Poltekkes Mataram dibiayai dari APBN melalui Kemenkes RI tahun 2016. Awalnya dianggarkan sebesar Rp27 miliar. Anggaran itu menyusut menjadi Rp16 mliar karena ada rasionalisasi anggaran. (why)

EKONOMI LIPUTAN DAN KHUSUS BISNIS

Rabu, 11 Desember 2019

Halaman 9

Industri Hotel Siapkan Strategi Gaet Wisatawan MotoGP Mataram (Suara NTB) – Gelaran MotoGP 2021 di NTB menjadi momen yang ditunggu-tunggu industri pariwisata, termasuk perhotelan. Dengan potensi kunjungan mencapai 200.000 orang per hari, kesempatan tersebut membuat pelaku usaha berlomba-lomba menyiapkan sekaligus meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada. Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung Dewantoro, menerangkan dalam menyambut MotoGP 2021 hotel-hotel di NTB pasti akan melakukan pembenahan baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia (SDM) maupun layanan. “Bagi hotel

tentu itu bukan suatu masalah (untuk melakukan peningkatan) karena sudah menjadi rutinitas melayani tamu nusantara dan asing,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (10/12) di Mataram. Diterangkan Ernanda, hal paling mudah yang dapat dilakukan oleh industri hotel

adalah mengemas pelayanan hotel sesuai dengan tema MotoGP. Hal tersebut akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing hotel, mengingat insting bisnis yang dimiliki masing-masing pengelola dipastikan tidak akan melewatkan kesempatan emas tersebut.

“Mereka (hotel-hotel, red) pasti akan menyesuaikan, secara otomatis pasti merespon setiap prospek bisnis yang ada seperti halnya MotoGP,” ujar General Manager Golden Palace Hotel tersebut. Setiap hotel disebut akan menyiapkan strategi berbeda-beda tergantung manajemen untuk menyiapkan kebutuhan tamu-tamu MotoGP. Terkait strategi itu, dicontohkan Ernanda seperti pembuatan menu makanan khusus untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan dari berbagai belahan dunia yang mungkin

hadir. Selain itu, dekorasi hotel sesuai acara dan tema MotoGP juga menjadi salah satu yang bisa dilakukan. Dikonfirmasi terpisah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan bahwa setiap hotel pasti akan meningkatkan pelayanan menyambut gelaran MotoGP. Baik dari segi memperbanyak kamar, penyediaan promo dan lain-lain. “Memperbaiki pelayanan hotel dan promo (akan) menjadi daya tarik tersendiri bagi tamu hotel. Apalagi fasili-

tas hotel (dibuat) semakin lengkap,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (10/12). Dengan meningkatkan pelayanan tersebut, maka secara tidak langsung akan meningkatkan okupansi secara cepat. Diterangkan Wolini penambahan kamar menjadi salah satu pilihan yang sangat mungkin dilakukan. Terlebih untuk meningkatkan kapasitas jumlah tamu yang menginap. Selain itu jumlah hotel di NTB secara umum juga disebut terus bertambah. Berdasarkan catatan PHRI

NTB dalam satu tahun terakhir setidaknya ada lebih dari lima hotel yang dibangun. Baik hotel bintang, non bintang, villa, maupun resort. Hal tersebut mengikuti minat investor untuk membangun hotel di NTB semakin meningkat, mengikuti perkembangan yang terjadi di NTB. Investasi itu sendiri disebut Wolini tidak hanya terbatas di daerah perkotaan, namun juga persaingan investasi terjadi hingga kawasan-kawasan yang memang menjadi daerah wisata sendiri. (bay)

Pengurusan Lamban PENGURUSAN badan hukum untuk koperasi dinilai sangat lamban. Setelah kewenangan dari Kementerian Koperasi beralih ke Kemenkumham. Keluhan ini disampaikan Sekretaris Ikatan Pejabat Akta Tanah (IPAT) Provinsi NTB, Muhammad Ali, SH, MK.n. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Mataram ini menyampaikan para notaris mengalami kesulitan untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi. “Ke mana kami bertanya. Segala sesuatu yang (Suara NTB/bul) diurus terkait dengan kopMuhammad Ali erasi agak lamban setelah ditangani Kemenkumham,” katanya di ruang kerjanya, Selasa (10/12) kemarin. Salah satu contoh, pengajuan permohonan pembentukan badan hukum satu koperasi yang ditanganinya sudah lebih dari satu bulan. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari Kemenkumham. Di satu sisi, lanjut Ali, warga yang mengajukan permohonan badan hukum koperasi melalui notaris bertanya-tanya tentang kapan keluar badan hukum yang mereka ajukan melalui notaris. “Lamban sekali. Permohonan badan hukum koperasi ini paling lamban, berbeda dengan permohonan badan hukum PT, CV atau yayasan, bisa satu hari selesai,” terangnya. Meskipun lamban, Ali mengaku tetap berprasangka baik terhadap jajaran Kemenkumham. Sebab, peralihan kewenangan menerbitkan badan hukum koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ke Kemenkumham baru berjalan pada 2019 dan masih tergolong uji coba. INI juga belum menyampaikan keluhan secara resmi. Namun jajaran Kemenkumham kemungkinan sudah mengetahui permasalahan tersebut dan masih melakukan upaya pembenahan kualitas pelayanan. “Mungkin dugaan saya, pegawai yang ahli tentang koperasi di Kemenkumham belum banyak dan sistemnya juga masih baru,” ujarnya. Ia juga berharap Kemenkumham melakukan sosialiasi tentang kendala proses penerbitan badan hukum koperasi, sehingga masyarakat yang mengajukan permohonan bisa memakluminya. Harapannya, setelah kewenangan diambil alih Kemenkumham, proses penerbitan badan hukum koperasi bisa lebih cepat dibandingkan ketika dipegang Kemenkop UKM. “Tapi gak tahu apa kendalanya dan belum ada sosialisasi,” demikian Ali. (bul)

OJK Bertekad Perluas Akses Keuangan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah bertekad untuk terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat dengan meningkatkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM). “Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat memberikan sambutan pada Rakornas TPAKD dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) BWM 2019 di Jakarta, Selasa (10/12) kemarin. Keterangan resminya disampaikan Humas OJK NTB. Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan itu memberikan apresiasi terhadap OJK yang telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diharapkan bisa memberikan hasil konkret dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. “TPAKD ini kalau dikelola dengan manajemen yang baik akan bisa mendorong literasi dan inklusi keuangan meloncat naik,” katanya. Presiden mengharapkan berbagai pihak mendukung tugastugas TPAKD termasuk kepala daerah dan kepala dinas di daerah untuk membangun kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat yang kemudian dicarikan akses pembiayaannya ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya. Wimboh menambahkan bahwa meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi yang kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian. Terlebih lagi bagi Indonesia yang tingkat inklusi keuangannya tergolong masih rendah dibandingkan negara tetangga. Hingga November 2019 telah terbentuk 164 TPAKD dengan rincian 32 ditingkat provinsi dan 132 di tingkat kabupaten/kota yang telah menjalankan berbagai program kerja seperti perluasan akses keuangan melalui business matching kepada berbagai produk keuangan seperti pembiayaan BWM, serta menyelaraskan dengan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Bantuan Sosial Non Tunai dan lainnya. Sementara Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan juga menegaskan, di NTB, peningkatan akses keuangan juga terus dilakukan. Baik dengan sosialisasi tabungan, tabungan emas, investasi maupun memfasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan kepada masyarakat, baik melalui BU, BPR, PNM termasuk asuransinya. (bul)

(Suara NTB/ist)’

RAKORNAS - Presiden Joko Widodo bersama Wimboh Santoso pada Rakornas TPAKD dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) BWM 2019 di Jakarta, Selasa (10/12) kemarin

(Suara NTB/kir)

PEMBANGUNAN HOTEL - Bangunan hotel milik Poltekpar Lombok saat ini tengah dikebut pembangunannya, guna menyambut event balap MotoGP.

Sambut MotoGP

Pembangunan Hotel Poltekpar Lombok Dikebut Praya (Suara NTB) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok saat ini tengah membangun fasilitas hotel berbintang di area kampus di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng). Pembangunan fasilitas tersebut pun kini tengah dikebut. Guna mendukung gelaran MotoGP dikawasan The Mandalika tahun 2021 mendatang. “Tahun depan ada 12 kamar yang ditargetkan rampung dikerjakan dari target kamar sekitar 62 kamar. Sisanya akan diupayakan sele-

sai tahun berikutnya,” ungkap Direktur Poltekpar Lombok, Dr. Hamsu Hanafi, MM., Senin (9/12) kemarin. Berbicara pada kegiatan Forum Kehumasan bertempat di Rektorat Poltekpar Lombok, Hamsu mengatakan, hotel yang dibangun tersebut memang siapkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Sebagai tempat praktik untuk beberapa program studi bagi mahasiswa Poltekpar Lombok. Tapi tidak menuntup kemungkinan akan dikomersil-

kan bagi wisatawan. Berkerjasama dengan biro perjalanan wisatawan maupun travel yang ada di daerah ini. Mengingat, saat ini jumlah kamar hotel di Lombok pada khususnya masih sangat terbatas. Jika melihat potensi wisatawan yang bakal datang pada gelaran MotoGP mendatang. “Kalau dibandingkan dengan jumlah kamar hotel dengan potensi wisatawan yang diperkirakan datang untuk menonton MotoGP, masih timpang. Nah, dengan adan-

ya fasilitas hotel yang kita punya sedikit tidak bisa mengurangi kekurangan kamar hotel tersebut,” ujarnya. Jadi selain untuk tempat praktik, sekaligus dikomersilkan. Sehingga mahasiswa juga bisa praktik langsung layaknya dihotel pada umumnya. Harapanya, pemahaman para mahasiswa bisa benar-benar optimal. Untuk kelas hotel yang dibangun tersebut setara hotel bintang tiga. Dibangun secara bertahap, direncanakan selama dua tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan

ditingkatkan ke depanya. Baik itu dari sisi kelas hotel maupun daya tampungnya. Pembangunan hotel itu sendiri direncanakan rampung akhir tahun 2020 mendatang. Dimana tahun ini kontruksi bangunan sudah selesai seluruhnya. Sehingga tahun depan bisa masuk ke penyelesaian kamar hotelnya ditambah pembangunan kolam renangnya. “Tahun ini kontruksi bangunan ditargetkan tuntas. Tahun depan bisa fokus penyelesaian kamar hotelnya,” sebut Hamsu. (kir)

Pemprov Didesak Tertibkan Taksi ”Online” Ilegal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus didesak untuk secepatnya mengambil langkah strategis, menertibkan para pengemudi taksi daring (online) yang belum mengantongi izin. Desakan ini menyusul masih terjadinya praktik kanibalisme antar penyedia jasa taksi online di lapangan. Terutama di wilayah-wilayah yang dianggap khusus. Ketua DPD Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi NTB, Iwan P Balukea melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB bersama Sekjen DPD ADO Provinsi NTB, L. Emir Kanone. Pemprov NTB diharapkan melaksanakan amanat Permenhub 118 tahun 2018 yang mengatur taksi online. “Permenhub 118 tahun 2018 ini bikin sakit. Karena tidak dilaksanakan di daerah, Permenhub ini ompong,” kata Iwan usai melakukan pertemuan di Mataram, Selasa (10/12) kemarin. Penerapan terhadap kewajiban setiap pengemudi taksi online mengurus izin menjadi kewenangan masing-masing daerah. Tapi sejauh ini Pemerintah Provinsi NTB belum tegas menerapkan kewenangannya. Ia menyebutkan ada tiga jenis izin yang berkaitan den-

(Suara NTB/bul)

Dari kiri ke kanan, Wahyudi Wirakarsa, Iwan P Balukea dan L. Emir Kanone gan taksi online, yakni izin angkutan sewa khusus (ASK) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Izin tersebut hanya berlaku selama lima tahun dan bisa diperpanjang oleh perusahaan aplikasi taksi online. Izin kartu elektronik pengawasan dengan masa berlaku hanya satu tahun. Izin tersebut harus dimiliki oleh pengemudi taksi online dengan hanya membayar sebesar Rp115 ribu ke Dinas Perhubungan Provinsi agar memperoleh stiker yang menandakan angku-

tan umum jenis taksi online. Izin tersebut juga berlaku bagi taksi konvensional. Pengemudi taksi online juga harus mengurus pengujian kendaraan bermotor (KIR) di Dinas Perhubungan Kabupaten/ kota setiap enam bulan sekali dengan biaya Rp60 ribu atau sebesar Rp120 ribu per tahun. Potensi pendapatan ini menguap begitu saja karena banyaknya pengemudi yang tidak tertib sebagai penyedia jasa taksi online yang resmi. Menurut Iwan, biaya pengurusan tiga jenis perizinan tersebut merupakan potensi bagi pendapatan bagi daerah

dan negara. Sebab, jumlah unit kendaraan taksi online yang beroperasi di NTB diperkirakan mencapai 1400an unit. “Ini (Permenhub) belum sakti. Kalau memang tidak bisa, gak usah sama sekali urus izin,” ucapnya pula. Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) NTB, Wahyudi Wirakarsa, menyebutkan dari sekitar 1.400-an unit taksi online yang beroperasi di NTB, hanya 96 yang sudah berizin hingga saat ini. Meskipun banyak yang belum berizin, tidak ada sanksi dari perusahaan aplikasi taksi online. Seharusnya sanksi diberlakukan karena berkaitan dengan keselamatan berkendara di jalan raya. Dinas Perhubungan NTB dan Dinas Komunikasi dan Informatika NTB berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi taksi online terkait dengan upaya penertiban pengemudi yang belum mengurus izin. Sebab menurutnya cukup gampang bagi pemerintah daerah mendeteksi mana taksi online yang beroperasi. Dinas Kominfo memiliki perangkat pendeteksinya secara mudah. Tinggal ditertibkan oleh Dinas Perhubungan. Karena itu, tuntutan asosiasi taksi online jelas. Pemprov mendesak penyedia aplikasi mendesak para mitran-

ya (pengemudi) untuk mengurus izin-izinnya ke pemerintah daerah. Sebab menjadi kecemburuan sosial bagi taksi online yang telah berizin. Rutin menunaikan kewajiban yang diamanatkan undangundang. Sebaliknya, yang ilegal leluasa tanpa membayar kewajiban apapun. Disatu sisi, mereka yang resmi ini dilarang beroperasi di tempattempat tertentu. Karena itu, Pemprov NTB diminta tegas dan adil. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya mengaku kesulitan menertibkan pengemudi taksi online. Ia hanya sebatas mengimbau kepada pengemudi taksi onlie yang belum berizin untuk mengurus izin-izinnya. (bul)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Persiapan Kian Mepet Sekolah Rusak Diperbaiki 2020 PULUHAN bangunan sekolah SD di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) baik yang memiliki kAtegori rusak berat dan rusak sedang akan ditangani tahun 2020. Sebanyak sembilan bangunan SD berada dalam kategori rusak berat dan 40 bangunan masuk dalam kategori rusak sedang. Puluhan sekolah ini akan diintervensi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Loteng H. Sumum, M.Pd kepada Suara NTB, Selasa (10/12) mengatakan, jumlah DAK untuk SD baik untuk (Suara NTB/ris) fisik maupun non fisik untuk H. Sumum Loteng tahun 2020 sebanyak Rp 7 miliar. Adapun sekokah yang mengalami rusak ringan dianggarkan melalui BOS yang ada di masing-masing sekolah. “Selain SDN Burhana yang roboh itu, ada juga SD Sapit, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, SDN Sambak Dui, Pujut dan lain-lain, itu masuk dalam kategori kerusakan berat. Itu semua sudah kami sampaikan ke PUPR,” katanya. Ia mengatakan, bangunan sekolah yang rusak tersebut tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun diarahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Akan tetapi semua usulan yang masuk ke Kementerian PUPR tersebut, tidak bisa ditangani semua karena sasarannya dikurangi. “Sekarang kita coba berusaha lewat DAK, sehingga tetap tahun 2020 dikerjakan. Sekarang data kami sedang dipadukan dengan PUPR, dengan BPKAD juga agar satu data,” katanya. Kepala dinas menekankan bagaimanapun kondisi bangunan yang ada sekolah saat ini, proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Proses belajar tentunya tidak menggunakan ruang kelas yang berisiko roboh tersebut, namun dengan menggunakan ruang kelas yang dalam kondisi bagus.(ris)

Sekolah Diminta Tingkatkan Nilai UNBK Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta kepada sekolah untuk meningkatkan nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dibandingkan UNBK sebelumnya. Terlebih lagi waktu pelaksanaan UNBK yang kian dekat. Dikbud memberikan bantuan sarana dan melakukan pemantauan kegiatan belajar mengajar untuk mendukung tercapainya target itu. Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui pada pekan lalu mengatakan, pihaknya meminta kepada semua sekolah untuk mempersiapkan pelaksanaan UNBK. “Supaya ada peningkatan nilai ujian nasional dibandingkan pelaksanaan sebelumnya,” katanya. Menurutnya, selain mengarahkan, pihaknya juga melakukan pemantauan kegiatan belajar mengajar. Ban-

tuan juga berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah diserahkan kepada 83 sekolah. Bantuan itu beragam tidak hanya berupa bantuan komputer, tapi ada juga bantuan ruang kelas, dan lainnya. Menurutnya bantuan itu tersebar ke seluruh daerah di NTB. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman mengatakan, nilai UNBK NTB termasuk relatif rendah. UNBK memang bukan lagi

(Suara NTB/ron)

PEMAPARAN - Ketua BAN S/M Provinsi NTB, H. Suyanto, menyampaikan pemaparan mengenai hasil penilaian akreditasi pada Rakorda II, Selasa (10/12).

(Kemendikbud) sudah memberikan bantuan ke sekolah, tapi diakui Rusman, masih belum bisa masif. Sementara bantuan dari Dinas Dikbud NTB juga masih diupayakan. “Kami ikhtiarkan ada peluang di tahun 2020,” ujarnya. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/ 2020 bahwa UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020. Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

Bangun Tradisi Akademik

Pascasarjana UIN Mataram Rutin Bedah Buku

BAN S/M Akreditasi 1818 Sekolah/Madrasah di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (S/ M) melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II di Kota Mataram, pada Selasa (10/12) dan Rabu (11/12). Rapat itu mengusung tema meningkatkan kredibilitas akreditasi menuju kualitasi pendidikan yang lebih baik. Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., mengatakan pada tahun 2019, BAN S/M telah melaksanakan akreditasi sebanyak 1818 sekolah/madrasah. Akreditasi dilaksanakan dengan menggunakan perangkat akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi satuan pendidian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, MAK, dan SLB. “Rakorda II dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh BAN S/M Provinsi dengan ketentuan, prinsip, norma, dan prosedur yang berlaku,” katanya. Suyanto menjelaskan, rakorda bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan program BAN S/M Provinsi NTB tahun 2019, menganalisis hasil akreditasi sekolah/madrasah tahun 2019, dan mendiskusikan topik-topik strategis untuk rencana program kerja BAN S/M tahun 2020. Ia juga menyampaikan adanya peningkatan sekolah/madrasah yang diakreditasi. Pada tahun 2019 ini, sekolah yang perlu diakreditasi sebanyak 2.984 sekolah, sementara kuota yang diberikan sebanyak 1650, dan BAN S/M Provinsi NTB berhasil mencapai 1.818 sekolah yang dilakukan penilaian akreditasi. Hasil penilaian akreditasi tahun 2019 yaitu 334 sekolah/ madrasah meraih akreditasi A, 1.071 sekolah/madrasah meraih akreditasi B, 396 sekolah/madrasah meraih akreditasi C, dan tidak terakreditasi sebanyak 17 sekolah. Materi pada Rakorda II BAN S/M Provinsi NTB meliputi capaian program sekolah/madrasah tahun 2019, pemanfaatan hasil akreditasi sekolah, pemanfaatan hasil akreditasi madrasah, isu-isu strategis terkait dengan akreditasi sekolah/madrasah, dan penjaminan mutu pendidikan. peserta terdiri dari unsur BAN S/M, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala Kemenag kabupaten/kota, Bidang SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB, Bidang Penam Kanwil Kemenag Provinsi NTB, dan KPA S/M kabupaten/kota. (ron)

syarat utama kelulusan, tapi pihaknya sudah menyampaikan kepada guru dan kepala sekolah untuk menaikkan nilai UNBK, karena nilai UNBK juga sebagai indikator keberhasilan sekolah. “Kami sudah sampaikan ke guru dan kepala sekolah, bagaimana menguji hasilnya guru dan kepala sekolah baik kalau tidak nilai UNBK yang baik. Maka saya minta guru tetap bersemangat, dan anak

diberikan semangat belajar, bila perlu ketemu wali muridnya,” ujarnya. Dari data yang diperoleh di Panitia UN Provinsi NTB, bahwa untuk nilai rata-rata UN SMA tahun 2019 di Provinsi NTB sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Sementara untuk ratarata UNBK SMK tahun 2019 sebesar 40,38. Rusman menekankan, pihaknya akan membuat semacam kontrak kerja kepada sekolah untuk meningkatkan nilai UNBK. Selain itu, konsolidasi di internal Dinas Dikbud NTB dan eksternal ke sekolah juga sudah dilakukan pihaknya. Termasuk persiapan komputer dan sarana penunjangnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Wakil Ketua Bidang Akademik, STP Mataram, I Putu Gede memberikan sambutan pada kegiatan guest lecture di Aula STP Mataram, Selasa (10/12).

STP Mataram Datangkan Dosen Tamu dari Universiti Utara Malaysia Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram mendatangkan dosen tamu atau guest lecture dari Universiti Utara Malaysia, yaitu Associate Professor, Dr. Basri Rashid untuk menyampaikan kuliah umum. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula STP Mataram, Selasa (10/12). Tema yang diusung yaitu Customer Experience Management in Hospitality and Tourism Industry atau Manajemen Pengalaman Pelanggan dalam Industri Perhotelan dan Pariwisata. Wakil Ketua Bidang Akademik, STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., menjelaskan, kuliah dosen tamu atau guest lecture sudah sering dilakukan pihaknya. Menurutnya kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru kepada civitas akademika. Terkait mengundang dosen dari Universiti Utara Malaysia, hal itu dilakukan karena adanya kerja sama berupa MoU. “Kedua kenapa datangkan dari Malaysia? sebagai balasan kemarin kita juga kirimkan dosen memberikan kuliah umum ke Malaysia,” katanya. Putu Gede menjelaskan, Prof. Rashid dalam kesempatan tersebut berbicara tentang customer atua pelanggan, terutama berkaitan dengan pelayanan. “Pengalaman pelanggan, terutama dari sisi hospitality, karena hotel atau industri pariwisata

sangat dekat dengan hospitality, sehingga mahasiswa nanti memiliki pengalaman untuk itu, bagaimana mengelola customer,” jelas Putu Gede. Ia berharap akan mendapatkan pengalaman yang banyak, tidak hanya mendapatkan informasi terkait mengelola pelanggan yang ada di dalam negeri saja, tapi juga pelanggan atau customer dari luar negeri. “Karena Malaysia menjadi daerah tujuan wisata, yang jumlahnya tidak kalah dengan Indonesia,” katanya. Selain itu, nantinya mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman, karena melalui kerja sama STP Mataram dengan Universiti Utara Malaysia akan ada kerja sama lainnya. Diawali dengan kedatangan sebagai dosen tamu ke kampus masing-masing, nantinya akan mengarah ke penelitian berupa penelitian bersama atau joint research. Juga akan ada Kuliah Kerja

Nyata (KKN) internasional. “Mahasiswa STP bisa KKN di Malaysia. Banyak bentuk yang bisa dilakukan. Di samping itu untuk membuka peluang untuk job training, terutama membangun kerja sama industri pariwisata di Malaysia,” ujarnya. Associate Professor Dr. Basri Rashid merupakan dosen senior di The School of Tourism, Hospitality and Event Management, Universiti Utara Malaysia. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan pengalaman dari pelanggan adalah hal yang sangat susah ditakar, karena setiap orang memiliki perasaan yang berbeda satu sama lainnya. “Dalam manajemen pariwisata itu ada istilah pengalaman, bisnis yang memberikan pengalaman. Selain evaluasi pengalaman, berkaitan juga dengan nilai atau value. Nilai ada yang dihargai dengan uang, ada yang tidak, seperti senyum tidak dihargai dengan uang,” ujarnya. (ron)

Persiapan UNBK

SMPN 20 Mataram Biasakan Siswa Kerjakan Soal Lewat Komputer Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah mulai mematangkan persiapan menjelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020. Salah satunya SMPN 20 Mataram yang lebih sering memberikan latihanlatihan soal kepada siswa kelas IX di ruang media. Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, pada Selasa (10/12) mengatakan, pihaknya juga akan memberikan lebih sering latihan-latihan soal di ruang media untuk membiasakan siswa mengerjakan soal UNBK. “Tentunya kami juga kami akan memberikan lebih sering latihan-latihan soal di ruang media untuk membiasakan mereka mengerjakan soal-soal lewat komputer. Yang tentunya lebih penting kami akan memberikan pencerahan agar anak-anak kami memiliki integritas yang tinggi,” katanya. Ida Ayu mengatakan, sebanyak 69 orang siswa kelas IX akan mengikuti UNBK tahun 2020. Diakuinya jumlah itu kurang dari tahun lalu. Namun, pada tahun ini pihaknya bersyukur tidak lagi meminjam sarana UNBK pada siswa, karena tahun ini SMPN 20 Mataram mendapat bantuan peralatan lengkap untuk satu ruangan UNBK. Selain itu, persiapan lain-

nya pihaknya akan melaksanakan pengayaan pada bulan Januari tahun 2020. Meski demikian, guru sudah menyelipkan materi-materi UNBK dalam pembelajaran di kelas IX. “Tentunya mulai Januari 2020 ini saat memasuki semester genap kami sudah menjadwalkan kegiatan resmi untuk pengayaan terjadwal. Karena selama ini bapak dan ibu guru kami sudah mulai menyelipkan materi-materi UN dalam pembelajaran di kelas IX,” katanya. Selain itu, Ida Ayu juga menyampaikan akan lebih banyak memberikan bimbingan karir untuk siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMA. Bimbingan itu diberikan kepada guru BK dan guruguru mata pelajaran. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada pekan kemarin, mengatakan, fasilitas UNBK di SMP sudah coba dipenuhi, dan sudah ada bantuan ke sekolah. Namun bantuan itu tidak bisa 100 persen memenuhi kebutuhan sekolah. Oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala SMP di Mataram, jika memungkinkan pihaknya akan meminjam ke sekolah di bawah Pemerintah Provinsi NTB yaitu SMA dan SMK. (ron)

Mataram (Suara NTB) Membangun tradisi akademik di tengah kampus, sejak beberapa pekan ini program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram rutin menggelar bedah buku. Buku yang dibedah judulnya bervariasi. Semuanya merupakan karya ilmiah dosen kampus setempat dan dosen ternama di luar kampus. Sebagaimana pula beberapa hari lalu Pascasarjana UIN Mataram melaksanakan bedah buku beberapa tokohtokoh penulis nasional yakni, karya Dr. H. Shofiullah Muzammil, M.Ag., yang merupakan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku dengan judul Etika dan Moralitas Ekonomi Syariah karya Dr. H. Shofiullah Muzammil, M.Ag. dibedah bersama beberapa pakar kajian Islam sekaligus dosen Pascasarjana UIN Mataram Dr.

H. Zaidi Abdad, M.Ag., dengan puluhan mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram lainnya. Shofiullah Muzammil, menjelaskan kajiannya pada buku ini adalah sebagai sumbangan dalam praktik menjalankan ekonomi syariah serta untuk kajian-kajian. Dengan itu ia berharap bukunya dapat diberikan masukan dan saran untuk proses kajian berikutnya. Kajian bedah buku ini memberikan beberapa titik terang dalam perkembangan kajian ekonomi syariah dan praktiknya pada bank di seluruh Indonesia. Sementara Dr. H. Zaidi Abdad, juga memaparkan sebagai kritik dan sarannya dalam buku yang ditulis oleh dosen UIN Sunan Kalijaga tersebut adalah terkait pada perspektif khusus dan dalil yang logis tentang ekonomi syariah, khususnya tentang bunga bank dengan riba. (dys)

(Suara NTB/dys)

DISKUSI - Suasana diskusi yang digelar Pascasarjana UIN Mataram. Diskusi ini untuk membangun tradisi akademik di kalangan mahasiswa.

Tingkatkan Pemahaman Mahasiswa Baru Lewat Mentoring Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram) mengadakan kelas Mentoring sejak bulan Mei hingga Akhir November yang lalu. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa baru Akuntansi dari jurusan IPA yang merasa kesulitan untuk menyesuaikan dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang telah mengetahui dasar-dasar akuntansi. Kegiatan tersebut ditujukan/ditargetkan kepada mahasiswa baru akuntansi semester 1. Ketua Penyelenggara Kelas Mentoring, Hamzani mengatakan para peserta pada kegiatan mentong ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama diadakan pada semester genap dari bulan Mei hingga bulan Juli 2019 yang diikuti oleh 72 mahasiswa akuntansi semester 2 dan 4. Kemudian pada Tahap ke-2 pada semester ganjil dari bulan September hingga November 2019 diikuti oleh 120 Mahasiswa Akuntansi semester 1.

“Yang menjadi tutor atau mentor pada kegiatan ini adalah para mahasiswa yang memilki kompetensi dalam bidang Akuntansi berjumlah 33 orang dari semester 3 hingga semester 7,” katanya. Pada ujung kegiatan mentoring ini, Departemen Keilmuan dan Penalaran HMJ Akuntansi mengadakan Accounting Competition sebagai rangkaian Penutupan Kelas Mentoring yang diadakan pada hari Sabtu (7/12) di Gedung B lantai 2 ruang 2 (B II/2) FEB Unram. Kepala Departemen Keilmuan dan Penalaran Lalu Ardiansyah mengatakan dengan adanya Kelas Mentoring yang diakhiri dengan Accounting Competition itu diharapkan para peserta yang mengikuti kegiatan dapat termotivasi untuk fokus terhadap jurusan yang sedang digeluti. “Juga tumbuh jiwa kompetitif dalam diri masing-masing peserta yang dapat dibuktikan dengan prestasi-prestasi, baik di tingkat kampus dan juga nasional khususnya di bidang Akuntansi,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Peserta dan panitia Accounting Competition yang diadakan HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram berfoto bersama, setelah kegiatan Sabtu (7/12).

Rabu, 11 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 11

2020, Dompu Prioritaskan Penanganan Stunting Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin memastikan, persoalan stunting di wilayah ini akan jadi prioritas penanganannya di 2020 mendatang. Untuk itu, semua elemen diharap bisa terlibat aktif dalam mengentaskan masalah krusial tersebut. Minimal dengan capaian penurunan 1 persen per tahunnya. “Jadi urusan stunting bukan cuma urusan Dinas Kesehatan. Urusan stunting ini adalah urusan kita semua,” tegasnya saat menghadiri acara penyerahan DIPA tahun 2020 untuk instansi vertikal di Aula Pendopo Bupati, Senin (9/12). Dikatakan, Dompu ter(Suara NTB/jun) masuk daerah yang jauh lebH. Bambang M. Yasin ih maju secara penanganan karena telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang percepatan penanganan stunting. Di 2019 ini saja, sudah pada posisi 27 persen dari kondisi dua tahun sebelumnya 38 persen. Disamping intervensi dengan pemenuhan gizi anak, upaya lain yang mesti dilakukan yakni menekan angka pernikahan dini. Karena ternyata 40 persen penyumbang stunting datang dari keluarga miskin yang melakukan hubungan seksual lebih awal dari usia nikah yang diatur undang-undang. Sementara 60 persen sisanya dipicu banyak hal, antara lain faktor genetik, sanitasi lingkungan yang buruk, tidak terpenuhi asupan gizi keluarga dan lain sebagainya. “Sanitasi lingkungan tempat di mana seorang ibu hamil tinggal juga dapat memberi pengaruh terhadap kondisi bayi yang akan dilahir. Alhamdulillah, kita di Dompu masalah sanitasi ini kita sudah di 87 persen,” jelasnya. Masalah stunting masuk skala prioritas untuk ditangani 2020 mendatang, menurutnya, tidak lain karena mereka yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi tersebut akan kehilangan potensi maksimalnya 74 persen. Sehingga berpeluang menimbulkan kerugian dari potensi pendapatan yang ada. Untuk itu, lanjut Bupati, dengan berbagai program yang sudah digalakkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan beberapa tahun terakhir, diharapkan para pihak untuk turut serta membantu intervensinya di lapangan. Supaya target penurunan minimal 1 per tahun dapat tercapai. “Masalah-masalah yang lain akan kita pacu juga. Target kita untuk stunting ini minimal penurunannya 1 persen pertahun,” pungkasnya. (jun)

Hujan, Zohri Batal Latihan Mataram (Suara NTB) Hujan yang mengguyur Wilayah Kota Mataram, Selasa (10/12) mengakibatkan Lalu Muhammad Zohri batal latihan. Juara dunia lari 100 meter junior di Finlandia tahun 2018 terpaksa meninggalkan lapangan karena hujan tak kunjung berhenti. Pantauan Suara NTB di lokasi, Zohri datang ke GOR 17 Desember Turide Mataram pukul 16.00 Wita bersama asisten Pelatih Pelatnas Atletik, Fadlin dan Sudirman Hadi. Saat itu dia hendak berlatih dengan tim estafet atletik NTB yang dipersiapkan ambil bagian dalam Kejurnas Atletik Khusus Estafet di Jakarta, 14-17 Desember 2019. Namun sebelum mencoba arena justru hujan datang yang mengakibatkan Zohri dan rekan setim harus membatalkan agenda latihannya. “Hujannya lebat sekali, tidak mungkin kita latihan hari ini karena lintasan basah,” ucapnya. Setelah hujan reda pukul 17.30 Wita, Zohri, Sudirman Hadi dan Fadlin pun bergegas pulang. Zohri dan Sudirman Hadi katanya, kembali ke rumahnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU), sementara Fadlin yang berdomisilii di Kota Mataram kembali ke rumahnya. Dijelaskan Fadlin, Zohri sudah tiga hari berada di NTB. Zohri bersama Sudirman datang ke NTB untuk memantapkan latihan bersama atlet NTB yang tergabung dalam tim estafet 4x100 meter. Selain Zohri dan Sudirman juga terdapat Iswandi dan Safwaturahman yang akan perkuat tim estafet 4x100 meter putra. Kabarnya, Zohri bersama atlet NTB lainnya akan bertandang ke Jakarta, 12 Desember 2019 untuk membela tim estafet 4x100 meter NTB di Kejurnas Atletik di Jakarta, 14-17 Desember 2019. (fan)

(Suara NTB/fan)

TROFI JUARA - Manajer tim futsal 5TM, Sutama (tengah) bersama para pemainnya berpose bersama dengan menunjukan trofi sebagai juara Turnamen Futsal Gubernur Cup NTB yang berakhir di spot hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (10/12).

5TM Kampiun Futsal Gubernur Cup

Mataram (Suara NTB) Tim futsal 5TM (Tenaga Muda) berhasil tampil sebagai kampiun alias juara Turnamen Futsal Gubernur Cup NTB 2019. Mereka menjuarai event tahunan Asosiasi Futsal Daerah (AFD) NTB setelah menaklukan tim Bink Motor FC 2-1 yang dihelat di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (10/12). Kemenangan dua gol tim 5TM dalam laga itu berkat sumbangsih dari Satria dan Oggy, sementara satu-satunya gol tim Bink Motor dicetak oleh Sahrul. Selain menjuarai event itu, dua pemain 5TM juga berhasil meraih trofi individu. Pemain terbaik diraih oleh Oggy. Sementara Satria merupakan pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut. Juara tiga diraih Kobota usai mengalahkan tim Alcatraz 4-2 dalam final perebutan juara tiga dalam liga tersebut. Manajer Tim Futsal 5TM, Sutama yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan mengaku cukup puas dengan hasil itu.

Pasalnya, impian mereka untuk menjuarai event itu bisa diwujudkan. Apalagi event Gubernur Cup NTB merupakan event tertinggi di level regional NTB. Maklum event itu mempertemukan tim-tim terbaik dari sejumlah klub yang tersebar di kabupaten/kota di NTB. “Saya sangat bangga dan puas sekali tim kami bisa menjuarai Gubernur Cup NTB, karena event ini merupakan liga futsal tertinggi di NTB. Dan ini mimpi kami semua, target kami menang dan juara meskipun menang tipis, yang penting menang,” ucapnya dengan penuh rasa bangga. Bagi tim 5TM asal Praya,

Lombok Tengah (Loteng) ini, tampil di Gubernur Cup NTB baru pertama kali. Namun pertemuan mereka dengan Bink Motor merupakan yang ke-9 selama tampil di kompetisi futsal regional NTB. Dari sembilan pertemuan mereka sudah lima kali menang dan di Gubernur Cup tahun ini merupakan kemenangan yang kelima tim 5TM atas Bink Motor. Sementara itu jalannya pertandingan final antara 5TM dengan Bink Motor cukup ketat. Selama babak pertama pertandingan berlangsung, masing-masing tim hanya dapat memasukan satu gol. Pantauan Suara NTB di lapangan

gol pertama dicetak lebih awal oleh pemain Bink Motor. Tepatnya 10 menit babak pertama berlangsung, pemain Bink Motor, Sahrul yang berada depan gawang 5TM langsung melesatkan tendangan keras usai menerima umpan pojok keras dari rekannya Lingga yang melesatkan bola dari pojok kiri gawang 5TM. Operan silang yang begitu cepat itu disambar langsung oleh kaki kanan Sahrul dan bola masuk menggetarkan gawang 5TM dan skor 1-0 untuk Bink Motor. Sayangnya, meski sudah unggul lebih awal namun Bink Motor tidak bisa mempertahankan kemenangannya. Pelanggaran yang dibuat oleh pemain belakang Bink Motor membuka peluang anak-anak 5TM memasukan bola. Terbukti lewat hadiah tendangan bebas dimanfaatkan dengan baik oleh pemain 5TM, Satria.

Satria berhasil membobol gawang Bink Motor dengan tendangan bebas yang begitu keras hingga skor imbang 1-1. Skor imbang pun berlangsung hingga babak pertama berakhir. Usai turun minum atau memasuki babak kedua, ketua tim bermain cepat. Namun dari beberapa peluang yang ada, tim 5TM berhasil menambah gol kedua lewat Oggy yang memanfaatkan operan pendek dari rekannya. Dan skor 2-1 untuk 5TM. Merasa kebobolan, tim Bink Motor sempat mengubah strategi menyerang dengan power play. Lima pemain mereka diperintahkan menyerang hingga gawang dibiarkan kosong. Namun, sayang strategi tersebut tidak mengubah hasil. Solidnya pertahanan 5TM membuat skor tidak berubah dan kemenangan pun diraih 5TM dengan skor 2-1. (fan)

Jalan Mantap di KSB Capai 64,45 Persen Taliwang (Suara NTB) Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meningkatkan mutu jalannya

perlahan mulai terlihat. Terbukti akhir tahun 2019 ini kondisi jalan mantap di KSB yang menjadi kewenangan kabupaten sudah mencapai 64,45 persen. Sesuai SK Tahun 2015 total panjang jalan kabupaten di KSB sepanjang 336,69 kilometer (km). Dari ketetapan itu, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) setempat, rincian kondisinya berupa 225,97 km hotmix, 71,227 km kerikil, dan 41,457 km jalan tanah. “Sisanya 120,404 km atau 35,55 persen yang belum mantap,” terang Sekretaris Dinas PUPRPP KSB, Novrizal Zain Syah. Sisa jalan yang belum dalam kondisi mantap tersebut secara bertahap akan diperbaiki Pemda KSB melalui Dinas PUPRPP. Menurut Novrizal, dalam 4 tahun terakhir sesuai kebijakan bupati, perhatian terhadap akses jalan dalam rangka mengkoneksikan seluruh wilayah cukup tinggi. Fokus program pembukaan, perbaikan dan peningkatan jalan pun hampir disentuh seluruhnya. Terbukti beberapa wilayah desa yang sebelumnya masuk kategori terisolir di sejumlah kecamatan yang selama ini kondisi jalannya rusak telah diperbaiki hingga di hotmix. Beberapa jalan itu seperti menuju desa Mataiyang kecamatan Brang Ene, jalan menu-

ju desa Rarak kecamatan Brang Rea hingga jalan tembus menghubungkan kecamatan Taliwang dengan Poto Tano di sepanjang pesisir pantai bagian barat. “Yang terisolir atau sulit aksesnya, tapi banyak masyarakatnya di sana semuanya sudah hotmix,” klaim Novrizal. Sementara jalan-jalan yang kondisinya belum mantap, Novrizal menyebutkan, itu termasuk jalan usaha tani. Namun ke depan secara bertahap, Pemda KSB sudah menyiapkan strategi dan program agar seluruh kondiso jalan tersebut nyaman diakses oleh masyarakat. “Pak bupati kan lewat upayanya membenahi 4 jalan, yakni jalan tanah (akses jalan), jalan api (energi), jalan air (air besih) dan jalan udara (akses komunikasi) sudah komit menuntaskannya secepatnya,” sambungnya. Secara total panjang jalan di KSB sepanjang 484,9 km. Selain kewenangan kabupaten sepanjang 338,69 km, ada juga jalan nasional sepanjang 69,82 km dan 76,39 km jalan provinsi. Dikatakan Novrizal, pemda KSB patut bersyukur dengan kondisi jalan keberadaan jalan provinsi dan nasional tersebut. Sebab kondisinya sangat baik sehingga dapat dilalui masyarakat dengan aman dan nyaman. “Perhatian pusat dan provinsi terhadap jalan yang jadi tanggung jawabnya di KSB ini patut kita apresiasi,” tukasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

SWAFOTO - Bupati KSB, H. W. Musyafirin bersama istri berswafoto di jalan menuju Desa Rarak, Kecamatan Brang Rea, KSB yang telah dihotmix.

(Suara NTB/fan)

PEREGANGAN - Para pemain melakukan perenggangan otot usai menjalani seleksi tim Pra-PON di Sport Hall GOR 17 Desember, Mataram, Selasa (10/12).

Puluhan Atlet Jalani Seleksi Pra-PON Futsal Mataram (Suara NTB) Sebanyak 54 atlet menjalani seleksi tim Pra-PON Futsal NTB, di Sport Hall GOR 17 Desember 2019. Para atlet berupaya menunjukan kemampuan teknik bermain futsal dengan baik dalam seleksi itu. Maklum, dari sekian banyak, hanya 14 atlet yang akan diboyong memperkuat tim Futsal NTB di Pra-PON di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), 20-23 Desember 2019. Koordinator tim seleksi, Ahmad Fauzan yang diwawancara Suara NTB usai seleksi atlet mengatakan 54 atlet yang ikut seleksi saat itu adalah pemain-pemain terbaik asal kabupaten/kota di NTB. Puluhan atlet yang ikut seleksi saat itu dijaring oleh tim pemantau bakat Asosiasi Futsal Daerah (AFD) NTB lewat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Dalam seleksi kemarin, para atlet diberikan kesempatan untuk menunjukan kemampuan dalam hal mengolah bola dan skill individu masing-masing. Selain itu seleksi pemain juga dilakukan dalam bentuk permainan. Dalam hal ini tim seleksi membentuk beberapa tim untuk bertanding layaknya kompetisi resmi. “Jumlah atlet yang mengiku-

ti seleksi tim Pra-PON futsal sebanyak 54 atlet. Mereka merupakan atlet asal kabupaten/kota di NTB yang diseleksi oleh tim talent scouting pada Porprov NTB 2018,” ucapnya. Kegiatan seleksi pemain futsal Pra-PON NTB dimulai sejak tanggal 9 Desember lalu, dan seleksi kemarin adalah seleksi akhir untuk menentukan pemain inti Pra-PON. Rencananya pihaknya akan menjaring sebanyak 14 atlet untuk diboyong memperkuat tim futsal NTB di Pra-PON Futsal yang akan berlangsung di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), 20-23 Desember 2019. “Nanti malam kita putuskan 14 pemain yang akan perkuat NTB. Mereka terdiri dari 12 pemain dan dua penjaga gawang,” jelasnya. Lanjutnya, sebelum bertandang di Pra-PON 2019, para atlet akan menjalani pemusatan latihan atlet di Luar NTB. Pihak AFD NTB merencanakan pemusatan latihan pemain futsal NTB akan dihelat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai 12 Desember hingga menjelang pertandingan. “Kalau tidak ada halangan, para pemain akan di TC di Yogyakarta mulai tanggal 12 Desember, tapi kalau ada halangan para main akan TC di GOR saja,” terangnya. (fan)

Rabu, 11 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4873 BO NOKA/ NOSIN : MHIJF13179K150079/JF13E-0148913 AN.BAIQ FATIMAH HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA NOPOL EA 4458 AG NOKA/NOSIN : MH31KP00BDJ406709/ 1KP4D7032 AN.ADDIENUL KHATAMI HLG D’SKTR JL.SALEH SUNGKAR AMPENAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.2972 CH NOKA/NOSIN : MH31KD00CEJ729221/ IKP729244 AN.I GEDE PUTRA YONI HLG D’SKTR JL.SULTAN KAHARUDIN LINGK.KR.PULE KEC.SEKARBELA KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 11 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

Perhatikan Kualitas Proyek DI penghujung tahun 2019, cukup banyak proyek-proyek milik pemerintah yang masih dikerjakan. Melihat tenggat waktu yang semakin mepet, upaya mengebut pengerjaan proyek, menjadi sulit dihindari. Hal ini tujuannya tidak lain supaya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani rekanan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga tidak heran, di penghujung tahun proyek dikerjakan dengan cara lembur. Tidak masalah dikerjakan dengan cara lembur. Tetapi perlu juga diperhatikan aspek kualitasnya. Target pencapaian suatu proyek pembangunan tergantung kontrak yang dibuat rekanan dengan Pemda. Tidak menutup kemungkinan, banyak yang harus sudah selesai pada Desember ini. Kalau tidak selesai sesuai kontrak, tentu rekanan tersebut dianggap tidak mampu dan harus di blacklist (tidak akan mendapatkan proyek pemerintah di tahun berikutnya) Guna mengejar target itulah, rekanan berupaya secepat mungkin menyelesaikan proyek yang dimenangkannya pada tahun anggaran 2019 ini. Padahal seperti diketahui, pada Bulan Desember merupakan musim hujan. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian dan kualitas pengerjaan proyek. Bukan hanya kondisi alam atau cuaca yang mempengaruhi pengerjaan proyek. Aspek utama yang mempengaruhi apakah proyek pembangunan itu bisa terealisasi tepat waktu atau tidak, justru terletak pada perencanaannya. Selain faktor cuaca, kondisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Mataram juga sangat berpengaruh dalam realisasi pembangunan. Persoalan ini perlu dievaluasi. Jangan sampai, APBD yang sudah diketuk palu malah pelaksanaannya terkendala hingga Desember. Ini akan menjadi suatu catatan dalam laporan pertanggungjawab kepala daerah. Terkait persoalan ini, pihak terkait yang bertanggungjawab, harus mengadakan evaluasi berikut mencari solusi bagaimana agar suatu pengerjaan selesai tepat waktu sesuai kontrak dengan kualitas yang diharapkan. Mengenai waktu pelaksanaan itu proyek, tentu tergambar dalam kontrak. Kalau tidak terealisasi, Dewan pasti akan monitoring terhadap progresnya, terutama pembangunan infrastruktur. Ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi supaya proyekproyek pemerintah tidak dilelang pada akhir tahun anggaran. Proses tender berbasis elektronik memang bisa dieksekusi dengan cepat. Namun ada baiknya hal tersebut tidak melulu diulang setiap tahunnya. Sebab,waktunya sudah berada di ujung tahun. Meski sejumlah Pemda mengklaim bahwa capaian proyek fisik sudah mencapai 80 persen lebih, namun sisa pekerjaan jangan dilaksanakan asal-asalan. Pasalnya hal ini biasa dilakukan kontraktor demi mengejar tenggat sebelum akhir tahun. Jika hal ini ini terjadi, bukan hanya uang daerah yang digelontorkan sia-sia, tapi juga masyarakat dirugikan karena fasilitas publik yang dirasakan tak sesuai harapan. Untuk itu Pemda perlu mengingatkan sisa pekerjaan jangan sampai seadanya demi mengejar target. Untuk itu, proyek-proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN perlu pengawasan maksimal. Perlu dilihat juga progress tiap-tiap proyek. Apakah sudah sesuai time schedulenya atau terjadi karena pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Ini yang biasanya tak diketahui masyarakat. (*)

OPINI

Halaman 14

Menguatkan Literasi Melahirkan Kemampuan Abad 21 ERLITERASI bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi literasi diartikan sebagai pengetahuan membaca dan menulis, mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, serta kemampuan menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa. Di lingkungan sekolah, memasifkan literasi dapat mempedomani road map gerakan literasi sekolah (GLS). Dalam lingkup literasi sekolah, upanya membudayakan literasi 15 menit telah lama diupanyakan, hal ini sejalan dengan lahirnya permendiknas nomor 23 tahun 2015.tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang salah satu poinnya mewajibkan para siswa untuk membaca buku selama 10 sampai dengan 15 menit sebelum jam belajar dimulai. Melaksanakan amanat Permendiknas 23 tahun 2015 memerlukan peran dan kesungguhan pihak ditengah lemahnya kebiasaan berliterasi. Sejalan dengan permendikbud tentang literasi lima belas menit sebelum pelajaran dan lahirnya peta jalan gerakan literasi sekolah. Sekolah sejatinya dituntut untuk dapat melakukan dan menerapkannya dilingkungan sekolah. Gerakan ini memerlukan peran guru juga sangat penting dukungan sekolah. Literasi sekolah memerlukan bahan bacaan yang memerlukan perhatian dari sekolah dengan upaya mengadakan bahan bacaan selain mata pelajaran. Buku-buku seperti buku cerita, novel, cerpen dan puisi perlu menjadi perhatian untuk diadakan. Namun demikian, kegiatan berliterasi di sekolah diharapkan akan mampu melahirkan aktifitas berliterasi dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini, banyak hal yang harus diwujudkan sehingga kegiatan literasi tidak kemudian bermakna dan berwujud perpustakaan hanya satu-satunya tempat membaca. Atau, tidak juga dimaknai bahwa literasi itu adalah hanya kegiatan membaca. Akan tetapi ruang kelas pun dapat menjembataninya dengan menyediakan pojok baca dan pohon literasi. Demikian juga dengan kegiatannya dapat dalam beragam variasi seperti membuat puisi, resensi guku, merangkum, menemukan isi baacaan, bercerita, menulis cerpen dan lainnya.. Gerakan berliterasi di sekolah akan dapat dilaksanakan jika dipaha-

Oleh : Naharuddin, S.S (Sekretaris MGMP Sosiologi Kabupaten Lombok Timur) mi hal dan kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini memerlukan semangat guru pembelajar, guru pembelajar yang memerankan peran terkini dalam mengajar dan mendidik. Dalam literasi sekolah, semangat guru dan keseriusan sekolah sangat dibutuhkan. Peran dan kesungguhan kalangan guru sangat diperlukan sebagai garda depan kegiatan literasi sekolah. Kekurangan bahan bacaan berupa buku yang selama ini menjadi kendala hendaknya tidak menghentikan upaya literasi sebelum pembelajaran karena guru dapat saja menyediakannya dengan mengambil bahan bacaan dari teknologi informasi yang sangat dekat dengan lingkungan guru. Salah satunya adalah memanfaatkan perkembangan tekhnologi dan informasi yang semakin luas dengan mencetak beragam informasi didalamnya. Sehingga dengan demikian aktifitas berliterasi di sekolah dapat memanfaatkan multi modal. Mengajak peserta didik berliterasi dalam bentuk membuat haiku dan sonia yang sangat terikat oleh baris dan jumlah suku kata perbaris sangat menantang dan mengasyikkan bagi anak. Penulis mencoba untuk melakukan dalam ruang kelas. Tidak lupa kepada anak diberikan ransangan berupa upaya memasang hasil karya sonia dan haiku juga ransangan dalam bentuk reward. Menyediakan bahan bacaan dalam rangka literasi 10-15 menit sebelum pelajaran sangat penting dalam mensukseskan gerakan literasi, namun aktifitas berliterasi lainnya memerlukan peran aktif banyak pihak, sebab jika berjalan sendiri akan sangat menyulitkan. Kapasitas guru dalam menentukan ragam kegiatan literasi perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, memahami bentuk kegiatan berliterasi menjadi hal yang perlu dalam upaya memasifkan kegiatan literasi sekolah. Karena itu, selain membaca maka menjadi hal yang sangat perlu untuk melakukan upaya membuat puisi, haiku, Sonia, resensi buku, bahkan mengenalkan membuat essay. Mengenalkan membuat essay adalah upaya melahirkan

RADIO

kemampuan 4 C yaitu sikap kritis dalam diri peserta didik. Semangat peserta didik untuk berliterasi perlu terus didorong dengan kemauan guru melakukan literasi baik dalam 10-15 menit awal terintegrasi mapel maupun dalam bentuk di luar kelas. Dengan demikian maka upaya membangun budaya literasi akan tercapai. Jika semua guru mampu melakukannya maka diharapkan peserta didik dan guru akan memiliki kebiasaan literasi yang baik. Keberagaman kegiatan berliterasi diharapkan akan melahirkan peserta didik yang memiliki kemampuan di luar kemampuan akademik. Itu akan tercapai manakala kegiatan literasi dapat dilakukan dalam beragam bentuk seperti membuat puisi,cerpen resensi, dan essay. Dengan demikian maka sekolah akan terisi dengan kegiatan literasi dan hasil literasi peserta didik yang beragam. Kegiatan literasi sekolah diharapkan akan dapat melahirkan sikap kreatif dan kritis pada peserta didik, sikap yang berhubungan dalam upaya membangun kemampuan 4 C. Pembaca yang memahami apa yang dibaca, dapat mengolah dan menganalisis setiap bacaan dengan baik ditengah banjir informasi dan beragam media di zaman modern ini. Gerakan literasi sekolah berkontribusi besar dalam membangun kemampuan 4C kalangan peserta didik. Dengan demikian memasifkan literasi di sekolah semoga dapat melahirkan peserta didik memiliki pengetahuan membaca dan menulis, mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, serta kemampuan menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa. Permasalahan pentingnya adalah upaya menggugah dan menjadikan semua guru terlibat didalamnya dengan dukungan sekolah yang kuat. Membangun kemampuan 4C terutama kemapuan kreatif dan kritis dapat dilakukan melalui gerakan literasi sekolah. Berliterasi dengan mengajarkan dan mengenalkan membuat essay pada peserta didik misalnya merupakan hal penting melahirkan sikap kri-

tis. Sementara itu mengajarkan puisi dalam bentuk sonia dan haiku dapat melahirkan kemampuan kreatif dalam diri peserta didik. Kreatifitas dalam memilih untaian kata yang puitis. Kedepan gerakan literasi sekolah hendaknya akan melahirkan gerakangerakan menulis baik oleh guru dan juga oleh siswa. Gerakan itu dapat saja dengan mengadofsi gerakan literasi sekolah sesuai dengan peta jalan literasi atau menemukan bentuk-bentuk lain. Literasi bukan saja dilingkungan sekolah namun juga dilingkungan keluarga. Enam bidang literasi adalah masalah penting yang memerlukan penerapan bukan hanya dalam lingkup dunia pendidikan namun juga dalam lingkup keluarga. Keluarag masa kini hendaknya mampu melahirkan keluarga-keluarga yang mampu berliterasi dalam enam bidangnya termasuk literasi verbal. Lembaga keluarga kini harus mampu memanfaatkan kedekatan anak dengan dunia digital. Dengan demikian maka upaya melahirkan kemampuan abad 21 dapat terwujud.

POJOK Buang sampah sembarangan di Lobar, ancaman penjara tiga bulan menanti Semoga tidak sekadar wacana

*** Pelayanan di Pelabuhan Lembar terganggu Persoalan klasik yang belum menemukan solusi

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2019

Lima Kader Golkar Berebut Dukungan Partai Praya (Suara NTB) Pendaftaran seleksi calon kepala daerah di Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng), Selasa (10/12) kemarin, resmi ditutup. Dari 11 pendaftar yang memasukkan lamaran hingga Selasa siang, lima di antaranya merupakan kader Partai Golkar sendiri. Dan, siap bersaing ketat memperebutkan dukungan partai untuk bisa diusung di Pilkda Loteng tahun 2020 mendatang. Kelima kader partai beringin tersebut yakni Ketua DPD II Partai Golkar Loteng sendiri, H.Humaidi. Kemudian anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, H. Ahmad Puaddi FT.SE., dan mantan Ketua DPRD Loteng, H.M. Yusuf Saleh. Ditambah “putra mahkota” Ferdian Elmiansyah serta H. Azis S. Idrus. Nama terakhir menjadi kandidat calon kepala daerah dari kader Partai Golkar yang terakhir menyerahkan berkas pendaftaran. “Hari ini (Selasa kemarin,red) batas akhir penerimaan berkas pendaftaran seleksi bakal calon kepala daerah di Partai Golkar Loteng,” tegas Wakil Ketua Tim Desk Pilkada Loteng Partai Golkar, H.L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., kepada wartawan, dikantor DPD II Partai Golkar, Selasa siang. Diakuinya, dari total pelamar yang masuk, beberapa diantaranya merupakan kader Partai Golkar. Meski demikian, semua tetap diperlakukan sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Artinya, baik kader partai ataupun bukan kader, punya peluang yang sama untuk memperoleh dukungan dari Partai Golkar di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Bukan karena kader partai kemudian mendapat keistimewaan, tidak. Semua kandidat calon kepala daerah yang ikut seleksi punya peluang dan potensi yang sama,” tegasnya. Hal senada juga ditegaskan Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi. Layaknya partai politik lainnya Partai Golkar juga punya mekanisme dan aturan dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Dan, kewenangan menentukan kandidat calon kepala daerah sepenuhnya ada ditangan DPP. “Saya pun, kendati sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Loteng tidak menjamin akan diusung oleh Partai Golkar di Pilkada Loteng mendatang. Jadi posisi kita semua sama, sebagai kandidat,” ujarnya. Nantinya ada proses survei yang dilakukan oleh DPP. Untuk melihat tingkat elektabilitas kandidat calon kepala daerah yang melamar di Partai Golkar. Surveinya pun dilakukan secara tertutup lembaga survei resmi yang ditunjuk oleh DPP. Hal itu untuk menjaga kredibilitas hasil survei tersebut. Sehingga tidak terkesan dibuat-buat apalagi dimanipulasi. “Hasil survei elektabilitas calon kepala daerah jadi penentu, diusung atau tidak oleh Partai Golkar,” tandasnya. Mantan anggota DPRD NTB ini pun menegaskan, sesuai dengan komitmen Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pada gelaran Munas Partai Golkar beberapa waktu lalu, bahwa dalam proses seleksi calon kepala daerah untuk pilkada Partai Golkar tanpa mahar. Soal banyaknya kader Partai Golkar yang mendaftar seleksi calon kepala daerah, Humaidi menegaskan itu sah-sah saja. Itu menunjukkan kalau Partai Golkar tidak kehabisan kader yang layak jadi pemimpin. “Justru ini yang diharapkan. Semakin banyak kader partai yang mendaftar, semakin bagus. Siapa yang ditunjuk oleh DPP, itulah yang akan kita dukung,” tandas Humaidi. (kir)

Peringatan Dini Cuaca Buruk Dari Hal. 1 ‘’Rumah yang rusak ringan 17 rumah, rusak berat 5 rumah,’’ sebut Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, Selasa (10/12). Rumah rusak lainnya sesuai laporan yang diterima, juga terjadi di Dusun Raba Tumpu Kabupaten Dompu. Ada 13 rumah rusak ringan, dan 5 rusak berat di sana. Penanganan tanggap darurat akibat bencana angin puting beliung itu sementara ditangani BPBD Dompu. ‘’Kerusakan-kerusakan masih didata Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Dompu,’’ ujarnya. Selain rumah rusak, hujan Selasa sore kemarin disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Laporan sementara yang masuk ke BPBD NTB, kejadian pohon tumbang di wilayah Kota Mataram diantaranya di Jalan Amir Hamzah depan J&T Paket, Jalan Rajawali Cakranegara. ‘’Akibat pohon tumbang di sini, ada laporan dua unit mobil rusak tertimpa,’’ujar Khalik. Kejadian lainnya di Jalan

Nakula Cakranegara, kemudian di Jalan Imam Bonjol depan Universita 45 Mataram. Sementara itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk selama beberapa hari ke depan. Selama dasarian 1 Desember mendatang, hujan potensi terjadi hujan intensitas ringan dan sedang. Curah hujan kategori menengah terjadi di Lombok bagian Barat, bagian Utara dan Sumbawa bagian Barat. Namun secara umum, seluruh wilayah di Pulau Lombok mengalami hujan intensitas sedang. Namun pada Dasarian II Desember, potensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Intensitasnya sekitar 20 mm/ dasarian, sebesar 10 sampai 60 persen hampir di seluruh wilayah NTB. BMKG mengingatkan agar warga tetap waspada potensi cuaca ekstrem. Sebab pada periode musim hujan dengan intensitas tinggi, potensi terjadi cuaca ekstrem seperti angin puting beliung. (ars)

Perempuan Kunci Pembangunan Dari Hal. 1 ‘’Para perempuan pengusaha kita kebanyakan bermodalkan keberanian dengan sedikit pengetahuan bisnis. Karena itu memerlukan pendampingan untuk bisa sama sama melangkah, hingga memiliki kemajuan yang lebih bermakna,’’ ujarnya ketika menghadiri kegiatan Pro-Women yang diinisiasi Yayasan Rumah Energi, Selasa (10/12) di Mataram. Diterangkan Niken, dengan memberikan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) maka diharapkan usaha yang dikelola oleh perempuan NTB dapat mencakup segmen masyarakat yang lebih luas. Ketua Dekranasda NTB tersebut juga menyampaikan bahwa ia merasa optimis melihat persaingan dan perkembangan UKM di NTB, khususnya yang dikelola oleh perempuan. ‘’Saya optimis melihat persaingan dan perkembangan di NTB, dimana kebangkitan perekonomian (pasca gempa, Red) salah satunya dari peran ibu-ibu menjadi pelaku industri yang signifikan,’’ ujarnya. Direktur Eksekutif Rumah Energi, Rebekka S. Angelyn, menerangkan bahwa progra Pro-Women yang diinisiasinya adalah bentuk kolaborasi pemberdayaan perempuan yang hasil dan dampaknya diharapkan bisa terukur. Tujuan dari program ini adalah men-

dukung pengusaha perempuan NTB untuk bisa memperkuat fondasi bisnis, berkolaborasi dan membentuk solidaritas antar sesama pengusaha. Sejak pertama memulai kegiatan tersebut di NTB satu tahun yang lalu, tipikal pengusaha perempuan NTB adalah membentuk usaha untuk membantu meningkatkan ekonomi sesama perempuan di lingkungannya. ‘’Pengusaha perempuan di NTB membuat usaha untuk membantu perempuan lain di sekitar lingkungannya mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi kami ingin meningkatkan kepercayan dan peran perempuan itu dalam pengambilan keputusan di ruang publik untuk kesetaraan pembangunan,” ujarnya. Berdasarkan hasil evaluasi dari Yayasan Rumah Energi sendiri, dari ratusan UKM yang mendapatkan pendampingan 93,6 persendiantaranya berhasil meningkatkan kemampuan wirausaha dari segi perencanaan bisnis dan lain-lain. Sementara itu, 80 persen peserta menunjukkan peningkatan kemampuan memimpin usaha dan 63,8% peserta telah mampu melakukan evaluasi terhadap bisnisnya sendiri. (bay)

Halaman 15

Belasan Proyek Berpotensi Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menyiapkan langkah antisipasi untuk menangani proyek-proyek yang berpotensi molor pengerjaannya sampai akhir tahun alias mangkrak. Langkah antisipasi yang dilakukan Pemda dengan mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk membiayai sisa pekerjaan proyek mangkrak khususnya yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kabag Pembangunan Setda Lobar, Heri Ramadhan mengatakan usulan Ketua DPRD Hj. Nurhidayah agar melakukan garansi perbankan untuk membiayai sisa pekerjaan DAK yang berpotensi molor bisa saja dilakukan oleh rekanan. Hanya saja, hal itu dilakukan oleh rekanan tidak bisa diitervensi pemda. Namun itu, lanjut dia, tetap saja pembiayaan proyek DAK akan ditanggung atau membebani APBD. “Sebab kalau tidak di-

lanjutkan mangkrak, makanya pemda sudah menganggarkan sekitar Rp15 miliar di APBD 2020 untuk menalangi pembayaran sisa pekerjaan yang tidak selesai (mangkrak), sebab sisa pekerjaan ini memang tidak dibayar oleh pusat,” ujarnya, Selasa (10/12). Ia menegaskan, tidak mungkin tidak menganggarkan di APBD, sebab jika tidak maka proyek tersebut akan mangkrak. Hingga saat ini, ujarnya, dari 16 paket proyek DAK yang sebelumnya diidentifikasi kritis terdapat enam paket yang saat ini dalam kondisi kritis, karena deviasi negatif di atas 10 persen, bahkan ada di atas 20 persen. Enam proyek ini di antaranya, Puskesmas Meninting, Puskesmas Eyat Mayang, rumah jabatan tenaga kesehatan Eyat Mayang, pembangunan baru Puskesmas Sigerongan, Puskesmas Narmada dan Puskesmas Gunungsari. Sebab lanjut dia melihat durasi kontrak kerja sejumlah proyek ini ada yang berakhir tanggal 13 – 29 Desember. Jika

dibandingkan dengan progres dan deviasi negarif yang sangat besar, menurut dia sangat sulit bisa dikejar dengan sisa waktu yang ada. Konsekuensinya, pekerjaan ini akan didanai dari DAK sesuai realisasi, sedangkan sisanya pekerjaan akan didanai dari APBD. Pihak pemda pun, kata dia, bisa melakukan upaya putus kontrak hingga blacklist rekanan, sebab dinilai merugikan daerah dan masyarakat Lobar. Di samping itu mencegah terjadi proyek molor seperti tahun ini, pemda dalam hal ini bupati akan membuat semacam surat edaran kepada semua OPD. SE ini untuk mempercepat pembangunan tahun 2020, sebab belajar dari pengalaman tahun ini banyak terjadi keterlambatan proyek. Surat edaran setiap tahun dikeluarkan bupati, hanya saja kali ini lebih tegas di mana disertai dengan konseskuensi dan sanksi bagi OPD yang terlambat proyeknya. (her)

Pelayanan di Pelabuhan Lembar Terganggu Dari Hal. 1 Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Lembar, Nelson Dalo mengatakan, pihakya sudah melakukan langkah-langkah penanganan dengan mengatur jadwal penyeberangan sehingga tidak terjadi penumpukan antrean kapal yang mengapung di Padangbai. Namun tetap berdampak terjadinya antrean kendaraan yang akan menyeberang

darii Pelabuhan Lembar. Sementara itu, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar Iptu I Wayan Sugiana mengatakan, upaya Kepolisian mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrean ini, di backup Polres Lobar melakukan pengaturan lalu lintas dengan memberlakukan buka tutup arus kendaraan. Di samping itu pula, kendaraan yang mengantri diarahkan menuju area parkir Pelindo III untuk meminimalisir

penumpukan kendaraan. ‘’Kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Lembar, kami mengimbau agar tidak membawa banyak barang. Sehingga tidak merepotkan saat menunggu kapal sandar di Pelabuhan Padangbai,’’ imbaunya. Di samping itu pihaknya menyarankan mengatur ulang jadwal keberangkatan sebab diperkirakan kepadatan arus penyeberangan terjadi pada malam hari. (her)

Mulai Lelang, Konstruksi Proyek Strategis Nasional ’’By Pass’’ LIA-KEK Dari Hal. 1 ‘’Sudah mulai berproses lelang konstruksinya. Sudah didaftarkan di Pokja ULP. Insya Allah pertengahan Januari sudah ada pemenang. Ini sudah on schedule,’’ katanya. Pembebasan lahan proyek strategis nasional untuk mendukung MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika tersebut diutamakan lahan milik masyarakat. Karena, ada lahan milik PT. Angkasa Pura LIA dan PT. ITDC yang juga kena proyek tersebut. ‘’Itu terakhir nanti. Diutamakan sekarang lahan masyarakat,’’ jelasnya.

Anggaran untuk pembebasan lahan by pass LIA-KEK Mandalika membengkak dari anggaran sebelumnya. Semula Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp147 miliar. Namun setelah dilakukan appraisal, anggaran pembebasan lahan yang dibutuhkan sebesar Rp380 miliar. Proyek tersebut akan dibagi menjadi empat paket. Supaya pengerjaannya dapat tuntas Desember 2020. Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 Km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

Selamatkan Uang Negara Rp74 Miliar Dari Hal. 1 Angka diperoleh dari Kejari Mataram, dua kasus penyelidikan, 3 kasus penyidikan dan tujuh jasus dari penyidik Polri. Total kerugian negara yang diselamatkan Rp 9.755.613.432. dari Kejari Lombok Tengah, satu kasus penyelidikan, 3 kasus penyidikan dan 1 kasus dari Polri, dengan kerugian negara yang diselamatkan Rp 42.841.926.742. sedangkan dari Kejari Lombok Timur, dua kasus penyelidikan, 2 kasus penyidikan. Selain itu, dari 1 kasus penuntutan jaksa dan 2 kasus penuntutan yang berasal dari Polri. Kerugian negara yang diselamatkan Rp 2.180.205.655. Sementara Kejari Sumbawa, jumlah penyelidikan dua kasus, penyidikan tiga kasus. Selain itu dari penuntutan jaksa 3 kasus, dari Polri 2 kasus. Total kerugian yang diselamatkan Rp 4.624.756.740. Dari Kejari Dompu, satu kasus yang ditangani naik penyidikan, satu kasus dari penuntutan Polri, total keru-

gian negara Rp 6.894.740.546. Sedangkan dari Kejari Bima, dua kasus penyidikan, dua kasus penyelidikan. Satu kasus penuntutan jaksa dan enam kasus penuntutan Polri, sehingga kerugian negara yang diselamatkan Rp 8.101.369. 195. Terakhir dari Kejari Sumbawa Barat, masih satu kasus, itu pun dari penuntutan berkas yang diserahkan Polri. Kejari paling muda ini masih nihil setoran kerugian negara. Hal sama di Kejati NTB. Meski sudah menangani 4 kasus dan penyidikan 2 kasus, namun masih nihil angka penyelamatan kerugian. Dijelaskan juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 74 miliar. “Ini rekap dari seluruh Kejari, sesuai laporan yang diterima pak Kajati,” jelasnya. Kerugian negara tersebut sudah disetorkan ke kas daerah dalam rangka upaya pemulihan keuangan negara, khususnya daerah. (ars)

BNPB Tagih Laporan Pertanggungjawaban Dana Rehab Rekon Dari Hal. 1 ‘’Meskipun kami sudah mentransfer sekitar Rp5,591 triliun, tetapi sesuai laporan, rumah yang selesai maupun sedang proses pengerjaan. Itu dari selesai pengerjaan 123.750 unit, nilainya baru Rp2,95 triliun. Kemudian yang sedang proses 63.761 unit, nilainya Rp2,088 triliun. Kalau dijumlahkan itu ada Rp5,04 triliun,’’ sebutnya. Sementara, kata Tavip, BNPB sudah mentransfer DSP sebesar Rp5,59 triliun ke NTB. Sedangkan rumah yang sudah selesai pengerjaan dan sedang dalam proses nilainya baru mencapai Rp5,04 triliun. Artinya, masih ada dana yang belum digunakan dan berada di rekening

BPBD dan rekening masyarakat sebesar Rp587 miliar. ‘’Kami menekankan mengenai data penerima bantuan, kepada Pemda karena yang tahu kondisi maka harus tetap aktif membantu masyarakat melalui pendataan yang valid. Kedua, DSP yang sudah ditransfer supaya segera dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ harapnya. Tavip mengungkapkan, dalam permohonan dana bantuan, pihaknya mengaku sering dikritisi oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, dana yang sudah ditransfer masih banyak yang belum digunakan. Sehingga, BNPB meminta agar Pemda memaksimalkan penggunaan anggaran yang

sudah ditransfer sambil memproses usulan dana tambahan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyebutkan sesuai SK verifikasi awal dari Bupati/Walikota terdampak sebanyak 222.530 unit rumah yang rusak. Terdiri dari rusak berat 75.195 unit, rusak sedang 32.829 unit dan rusak ringan 114.506 unit. Setelah divalidasi oleh Irtama BNPB dan BPKP, dari 222.530 unit tersebut menjadi 181.358 unit. Terdiri dari rusak berat 68.521 unit, rusak sedang 24.571 unit dan rusak ringan 88.268 unit. Artinya ada data anomali sebanyak 41.172 unit. Data anomali ini kemudian dilakukan validasi ulang oleh kabupaten/kota terdam-

pak yang ditugaskan kepada tim kabupaten/kota di bawah koordinasi Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Selanjutnya, masuk dalam penetapan berdasarkan SK Bupati/Walikota bersamaan dengan adanya usulan baru, yang semula memang belum masuk dalam pendataan pada pendataan awal sebanyak 64.204 unit. Terdiri dari rusak bidang 19.593 unit, rusak sedang 12.273 unit, dan rusak ringan 31.612 unit. Dari angka sesuai hasil validasi Irtama BNPB dan BPKP sebanyak 181.358 unit ini, kata Khalik sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sebanyak 187.098 unit. Dengan rincian, yang sudah selesai fisik 100 persen sebanyak 122.937 unit. De-

’’Pembunuh’’ Senyap Itu Bernama Merkuri Dari Hal. 1 Lima bulan setelah kelahirannya, awalnya ia adalah bayi yang tumbuh normal. Masuk usia enam bulan, Nazril mulai sakit- sakitan, sesekali mengalami kejang. Perubahan mulai dilihat Nurul Aini setelah kepalanya semakin membesar. Anggota tubuh lain tak berfungsi baik. ‘’Tangan dan kakinya keras. Kadangkadang kelihatan gemetar,’’ tutur Nurul Aini kepada Suara NTB. Sejak itu, kontrol atas kondisi tubuhnya meningkat seiring fisiknya yang tak kunjung membaik. Dari posyandu desa setempat, kemudian ke Puskesmas Maluk, berlanjut ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Barat. “Dokter rumah sakit sarankan kami rujuk ke Mataram. tapi itu sudah, belum ada ada biaya,” tutur Nurul. Pasangan ini hidup sederhana di sebuah gubuk dengan ukuran dua kali empat meter di sebuah petak lahan Dusun Lamunga Bawah, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Rumah mereka berbatasan langsung dengan kaki bukit Lamunga, gugus ketinggian yang saban hari dicacah penambang liar untuk mencari bijih emas. Nasumi menggantungkan penghasilannya dari bukit yang masuk kawasan Kontrak Karya (KK) sebuah perusahaan tambang. Dalam aktivitas tambang liar dan proses produksi, Nasumi masuk dalam tahap gelondong atau proses pemisahan awal material batu kasar menjadi halus. Dalam proses itu, merkuri adalah cairan paling akrab baginya. Harjo (40) juga akrab dengan aktivitas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) dengan bahan kimia seperti merkuri. Tinggal di Dusun Sedong Bewah Desa Klaner, Kecamatan Taliwang. Harjo adalah perantau. Asal silsilah keluarganya dari Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Sebenarnya ia terbiasa bercocok tanam meski kawasan itu tadah hujan. Hasil pertanian padi dan komoditi lain sudah cukup jadi kelangsungan hidup dan biaya sekolah anak anaknya. Tapi sejak 2010, ia tergiur dengan

penghasilan dari aktivitas PETI, meski hanya sebagai kuli angkut dan gelondong. Dalam sepekan, ia bisa menghasilkan Rp 1 juta. Hasil yang mustahil dia dapat dari bertani untuk rentang waktu sama. Saat proses gelondong material, ia mencampurkan merkuri ke dalam tabung silinder. Semudah menuangkan detergen dalam mesin cuci. Setelah empat sampai enam jam material digulung hingga jadi lumpur, proses berbahaya tapi dianggap santai oleh Harjo. Setelah menuangkan lumpur dari silinder ke dalam ember penampung, tangannya dicelupkan ke dalam air untuk meniriskan lumpur dengan merkuri. Setelah proses ini, kuku tangan dan kakinya perlahan lahan rusak, diperkirakan karena terendam dalam lumpur yang mengandung merkuri. ‘’Kalau sudah rusak, biasanya sulit tumbuh kuku saya,’’ akunya. Kuku biasanya akan tumbuh beberapa pekan setelah tidak bersentuhan dengan merkuri. Itu yang dirasakan secara fisik oleh Harjo, namun bukan hal yang dirisaukannya. Pikirannya mulai berubah untuk keluar dari aktivitas PETI setelah melihat fisik anaknya Resi Indra Yana (4). Jari kaki buah hati dengan pasangannya Sopiah (36) tumbuh tidak normal. Kaki kanannya hanya empat biji. Sementara kondisi kaki kiri juga tidak normal lagi. Antara ibu jari dengan jari di sampingnya berdempetean. Begitu juga dengan kelingking, berdempetan dengan jari kaki tengah. Melihat bentuk kaki siswi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, bercabang dua menyerupai ketapel. Saat mengandung, Sopiah mengaku tidak merasakan kelainan apapun. Ia normal menjalani proses kehamilan dengan tetap rutin kontrol di posyandu. Namun setelah persalinan, ia mendapati kaki anaknya tidak normal. Mereka ikhlas menerima kondisi kekurangan fisik pada anaknya tersebut. Tapi kekhawatiran tetap menggelayut dalam benaknya, karena mengkhawatirkan situasi yang terjadi pada anaknya tersebut tidak terlepas dari aktivitasnya saat produksi emas menggunakan

merkuri. ‘’Sudah dua tahun saya ndak gelondong lagi. Agak khawatir sih kalau lihat anak saya begini,’’ ujarnya. Kondisi kelainan dialami Johari Saputra (4), jari tangannya justeru lebih. Ia lahir dengan membawa gumpalan daging mungil di tangan kanannya. Tumbuh di pangkal ibu jari. Lambat laun semakin membesar dan menggelantung. Ujung gumpalan daging itu tumbuh menyerupai kuku. Petugas medis di Puskesmas Maluk ketika itu menawarkan proses operasi untuk amputasi daging asing itu. Tapi pihak keluarga tidak mengizinkan karena daging tersebut dianggap punya mitos. Johari Saputra tinggal bersama ayahnya Zaini Hermanto, satu rumah dengan kakek dan neneknya. Zaini juga seorang pekerja tambang hingga saat ini. Aktivitasnya tetap dilakoni sembari terus mencari sumber penghasilan lain ketika produksi menurun. Sementara istrinya Asiah, mencari nafkah tambahan menjadi TKI di Malaysia sejak 14 bulan lalu. Hasil PETI dan TKI digabungkan menjadi satu untuk membangun rumah baru. Belum ada tanda-tanda rumah akan berdiri utuh. Inilah yang membuat Zaini tetap bertahan di aktivitas tambang liar. Ia bertanggung jawab untuk menuntaskan bangunan rumah dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi sosial di Desa Lamunga dihadapkan pada pilihan PETI sebagai sumber penghasilan. Ada kesan, bahwa tanpa PETI, tidak ada penghasilan layak. Lahan pertanian dianggap tidak menjanjikan, karena hanya bisa menghasilkan sekali dalam setahun. Kelainan fisik pada bayi dan anak anak di Taliwang, Sumbawa Barat memang belum dapat disimpulkan dipicu terpaparnya keluarga mereka akibat merkuri. Sejumlah pihak mulai intens menaruh perhatian pada bayi dan anak-anak di KSB dan berusaha membuat simpul hubungan dengan penggunaan merkuri berlebihan pada tambang rakyat. Dalam dua bulan terakhir, peneliti dari Australia dan Jepang dikabarkan telah turun mengambil sampel pada anak anak.

Di tingkat daerah, penelitian terus diintensifkan, dihubungkan dengan munculnya gangguan kesehatan pada warga. Data Dinas Kesehatan Sumbawa Barat dan RSUD Sumbawa Barat,terdapat kecenderungan peningkatan penyakit dalam kurun waktu 2012-2014 dari ke 10 jenis penyakit. Seperti penyakit ginjal yang pada tahun 2012 hanya di angka 89 kasus, namun memasuki tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 657 kasus dan di 2014 ini akan mengalami peningkatan menjadi 357 kasus dan belum termasuk input data tahun 2019. Begitu pula dengan peningkatan jumlah penderita penyakit kulit yang untuk tahun 2012 dikisaran 323 kasus namun di 2014 melonjak menjadi 917 kasus. Cacat lahir yang terjadi di Sumbawa Barat sejak tahun 2012, hanya terjadi dalam 4 kasus saja. Namun setahun kemudian, melonjak menjadi 49 kasus. Selain bayi yang lahir cacat di Taliwang, kelainan ditemukan di Brang Rea, dimana bayi lahir dengan usus terburai, lahir tanpa batok kepala. Kejadian ini kemudian dijadikan sampel kasus untuk lebih mendeskripsikan dan menarik benang merah dari dampak merkuri di Sumbawa Barat. ‘’Memang dampak dari pencemaran merkuri bukan seperti penyakit yang lainnya karena langsung dirasakan dampaknya, melainkan butuh waktu yang cukup panjang. Tetapi jika paparan merkuri di dalam tubuh sudah semakin banyak, maka kerusakan organ vital yang ada di dalam tubuh sangat dimungkinkan terjadi,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa Barat H. Tuwuh S. Ap belum lama ini. Inilah yang kemudian membuat merkuri disebut sebagai “pembunuh” senyap. Dampaknya tidak dirasakan langsung, tapi perlahan lahan akan memberi pengaruh buruk bagi kesehatan dan kerusakan lingkungan. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya mengungkapkan hasil riset yang mengejutkan.

ngan rincian, rusak berat 35.165 unit, rusak sedang 19.246 unit dan rusak ringan 68.526 unit. Yang sedang dalam proses pembangunan fisik dengan kondisi antara 40 - 95 persen, konstruksi sudah terlaksana sebanyak 64.161 unit. Dengan rincian rusak berat 34.185 unit, rusak sedang 6.709 unit dan rusak ringan 23.267 unit. Yang sedang dalam proses pembangunan fisik ini akan diupayakan untuk selesai 100 persen fisik pada 31 Desember 2019. ‘’Dari target 181.358 unit pada validasi awal ternyata sampai 7 Desember tertangani 187.098 unit. Maka ada kelebihan sebanyak 5.740 unit, artinya data anomali dan usulan tambahan juga saat ini sudah mulai ditangani,’’ tandasnya. (nas) Pencemaran lingkungan di Sumbawa Barat akibat terpapar merkuri sudah berada pada ambang batas sehingga tidak aman bagi kesehatan. Bahkan beberapa sampel seperti daging kuda, pertanian padi dan juga ikan sudah terpapar merkuri. Sampel yang diambil di Kecamatan Brang Rea dan Taliwang tersebut mengindikasikan bahwa KSB sudah masuk ke dalam kategori zona merah merkuri. Berdasarkan hasil uji laboratorium BBTKLPP Surabaya yang sudah diserahkan ke Dikes Sumbawa Barat, tanaman padi ditemukan kadar merkuri sebesar 0,37 miligram atau diatas ambang batas dari batas aman sebesar 0,3 miligram. Selain itu di sampel daging kuda juga ditemukan kadar merkuri di atas 0,3 miligram sesuai dengan standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil sample tanaman padi, ikan, dan daging kuda yang diambil dari Kecamatan Brang Rea dan Taliwang, tingkat paparan merkuri sudah berada di atas ambang batas. Bahkan di beberapa sampel rambut yang diambil juga ditemukan adanya kandungan merkuri. ‘’Melihat fenomena tersebut itu artinya bahwa kondisi pencemaran merkuri di KSB sudah sangat parah dan harus segera disikapi,’’ kata Tuwuh mengutip hasil riset tersebut. Isu tentang kemungkinan timbulnya pencemaran dari aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat menguatkan stigma terhadap masyarakat sebagai pelaku pencemaran melalui aktivitas tambang liar. Uji laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat misalnya, mencatat bahwa air di Danau Lebo’ tercemar mercuri 0,466 mg/l. Hasil Uji Laboratorium Bogor Tahun 2013 tersebut menjadi justifikasi beberapa pihak untuk mendesak agar mencari solusi penanganan aktivitas penambangan emas yang menggunakan mercuri di Sumbawa Barat. Menguatnya isu mercuri ini bahkan menimbulkan beragam cara pandang baru yang disertai ketakutan baru bagi masyarakat Kota Taliwang. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 11 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peringatan HUT Ke-62

Pertamina Bagi-bagi Box Pengawet Ikan ke Nelayan Kampung Bugis

Mataram (Suara NTB)PT. Pertamina (Persero) Integrated Fuel Terminal (IFT) Ampenan membagibagi box pengawet ikan ke kelompok nelayan Kampung Bugis, Ampenan, Mataram. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pertamina ke – 62 tahun 2019. Bantuan ini dihajatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Diserahkan secara simbolis oleh IFT Manajer Ampenan, I Gusti Ngurah Yamatika, Selasa (10/12). Kelompok nelayan di ring I IFT Ampenan tentu meluapkan kegembiraannya, sekaligus secara terbuka menyampaikan terimakasih kepada PT. Pertamina (Persero) yang secara rutin setiap tahun melaksanakan tradisinya menyalurkan bantuan dari alokasi anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Puluhan ibu-ibu istri ne-

layan menghadiri penyerahan bantuan dari PT. Pertamina (Persero) IFT Ampenan kepada para anggota kelompok pemberdayaan wanita nelayan di Kampung Bugis, Ampenan. Ketua kelompoknya, Sukma mengungkapkan rasa syukur masyarakat setempat karena tetap mendapat dukungan moril dan materil dari PT. Pertamina (Persero) IFT Ampenan. “Semoga silaturahim ini tetap terjaga dan berkelanjutan. Selamat HUT Pertamina, semoga terus jaya,” harapnya. Ibu Sukma juga mengajak, masyarakat sekitar untuk bersama-sama ikut menjaga aset vital negara (IFT Ampenan). Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dari sampah, menjaga keamanan dan keselamatan serta menjaga bersama-sama dari berbagai macam gangguan. “Jangan berbuat yang tidak – tidak. Jangan hanya mau nerima bantuannya saja. Mari kita jaga bersama-sama,” ujarnya. Selain bantuan yang diberikan, ia juga menyampaikan agar lingkungan sekitar juga

diberikan bantuan modal, serta lampu penerangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di pesisir, saat terjadi musim ombak pasang. Integrated Terminal Manajer Ampenan, I Gusti Ngurah Yamatika mengatakan akan memprogramkan kebutuhankebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat sekitar yang selama ini turut menjadi bagian dari keamanan dan kenyamanan operasional IFT Ampenan. “Terimakasih, operasi kita selama disini berjalan lancar dan aman berkat dukungan seluruh masyarakat,” ujarnya. PT. Pertamina (Persero) IFT Ampenan berbagi kebahagian dengan memberikan bantuan cool box. Harapannya, hasil tangkapan para nelayan dapat bertahan lama dan tetap terjaga kualitasnya. Persoalan yang dilihat selama ini, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan tak bisa bertahan lama karena tak disimpan di cool box.

Integrated Terminal Manajer Ampenan, I Gusti Ngurah Yamatika (kemeja putih) secara simbolis menyerahkan puluhan box pendingin kepada kelompok nelayan di Kampung Bugis, Ampenan Kota Mataram. Kegiatan ini menjadi rangkaian HUT ke-62 Pertamina dengan penyaluran CSR. “Kita lihat dan kita bantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. Lampu penerang juga secepatnya

kami akan pasangkan,” demikian diungkap I Gusti Ngurah Yamatika. Semantara Kepala Ling-

kungan Kampung Bugis, Suherman Heri menambahkan, cool box menjadi salah satu kebutuhan nelayan. Selama ini, nelayan kerap rugi karena tak memiliki tempat penyimpanan/pendinginan ikan agar hasil tangkapan lebih awet. Tidak jarang menurutnya, hasil tangkapan membusuk, bahkan dikubur sia-sia saat tangkapan melimpah. Persoalannya, ikan hasil tangkapan yang umumnya adalah tongkol, hanya mampu bertahan setengah hari maksimal sejak didaratkan. Dengan masa tahan yang singkat ini, nelayan kerap menjual hasil tangkapannya dengan harga tidak wajar. Lima ekor ikan (sebuntut), bisa dijual sampai harga Rp4.000, tidak sebanding den-

gan biaya dan tenaga yang dikeluarkan nelayan. Jika tak dijual cepat, konsekuensinya hasil tangkapan menjadi busuk. Cool box yang dibantu Pertamina kapasitasnya mampu menampung hingga 500 ekor ikan tongkol. Nelayan akan terbantu menyimpan hasil tangkapannya lebih lama, hingga dua hari. Nelayan juga lebih leluasa menjual hasil tangkapan dengan harga tawar yang lebih baik. “Hasil tangkapan tidak mesti dijual langsung. Bisa dijual sore, atau malam kepada pengepul. Harganya bisa Rp10.000 sebuntut (5 ekor),” demikian Suherman. (bul)

Pencairan Jadup Tahap Dua Tunggu Masa Transisi Selesai Mataram (Suara NTB) Pencairan jaminan hidup (jadup) tahap ke dua bagi masyarakat terdampak gempa di NTB sampai saat ini belum menemukan titik terang. Berdasarkan koordinasi terakhir yang dilakukan Dinas Sosial (Disos) NTB dengan pemerintah pusat, pencairan tersebut diperkirakan akan bisa dilakukan setelah perpanjangan masa transisi penanganan gempa NTB selesai. “Jadup ini masih diurus oleh pusat. Pertama, ada kebijakan daerah untuk memperpanjang masa darurat transisi, itu juga akhirnya menjadi pertimbangan dari kementerian,” ujar Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, Selasa (10/12). Diterangkan pemerintah saat ini lebih fokus dalam penyelesaian pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi masyarakat terdampak. “Jadi (pencairan) jadup mungkin setelah rumahnya jadi,” sambungnya. Masa transisi penanggulangan bencana gempa NTB dijadwalkan berakhir 25 Desember mendatang. Walaupun begitu, diterangkan Wismaningsih, pihaknya belum melakukan koordinasi lebih lanjut terkait kebijakan yang akan diterapkan selepas masa transisi. Selain menunggu berakhirnya masa transisi, pertimbangan lainnya terkait pencairan jadup tahap dua adalah masih adanya alokasi dana yang belum di-

ambil oleh penerima di masingmasing kabupaten/kota. “Ada yang belum mengambil atau belum menerima. Itu uangnya masih di bank, ada yang belum mencairkan. Itu juga ditunggu pusat,” ujar Wismaningsih. Hal tersebut diketahui setelah pemerintah pusat melakukan pengecekan hasil pencairan jadup tahap satu untuk Kota Mataram dan Lombok Barat. Walaupun dana tersebut tidak hangus, Wismaningsih menyayangkan koordinasi di tingkat kabupaten/kota

yang membiarkan ada penumpukan anggaran untuk bantuan pemerintah tersebut hingga belum diambil oleh masyarakat. “Itu menjadi kendala juga. Harusnya masyarakatnya sudah tahu, karena masing-masing daerah juga sudah diminta memberi tahu,” ujar Wismaningsih. Disos NTB. Seluruh persyaratan pengajuan pencairan sendiri telah diserahkan Disos NTB kepada Kementeria Sosial. Proses tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Kemeterian Keuangan

sebagai pengelola anggaran. “Kementerian Keuangan sudah menerima usulan Kementerian Sosial,” ujar Wismaningsih. Salah satu hal yang berusaha dihindari adalah penerimaan bantuan ganda oleh masyarakat terdampak. Berdasarkan data Kemensos RI, tujuh kabupaten/kota yang akan menerima jadup tahap II antara lain Kota Mataram sebanyak 1.249 orang dengan kebutuhan anggaran Rp749 juta lebih, Lombok Tengah sebanyak

149.392 orang dengan kebutuhan anggaran Rp89,6 miliar lebih, Lombok Barat sebanyak 285.508 orangdengankebutuhananggaran Rp171,3 miliar lebih, KSB sebanyak 66.420 orang dengan kebutuhan anggaran Rp39,8 miliar, Sumbawa sebanyak 46.919 orang dengan kebutuhan Rp28,1 miliar, Lombok Utara sebanyak 233.541 orangdengankebutuhananggaran Rp140,1 miliar lebih dan Lombok Timur sebanyak 32.684 orang dengan kebutuhan anggaran Rp19,6 miliar lebih. (bay)