HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 11 DESEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 230TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Hasil Seleksi CPNS 2018
Ratusan Pelamar Gugur Jadi PNS Pemprov NTB
Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov NTB telah berakhir Minggu (9/12). Nama-nama pelamar yang sudah dinyatakan lulus menjadi PNS sudah dikantongi Panselnas dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari 823 pelamar yang ikut SKB, mereka akan diumumkan oleh Panselnas dan BKN. Dalam pelaksanaan tes SKB yang dimemperebutkan 358 formasi CPNS Pemlaksanakan 8-9 Desember 2018, sebaprov 2018. Dari 433 formasi yang dipernyak 22 peserta yang tak hadir. Dari oleh Pemprov NTB, sebanyak 75 for823 peserta yang berhak ikut tes masi yang lowong atau tak terisi SKB, sebanyak 801 orang yang hakarena tak ada pelamar yang dir. Dengan melihat hasil tes SKB, mendaftar. Sebagian besar yang ratusan pelamar gugur menjadi tak terisi adalah formasi dokter PNS Pemprov. spesialis dan guru mata pelajaran. Karena formasi yang terisi sebaKepala Badan Kepegawaian nyak 358 formasi. Dari 801 pelamar Daerah (BKD) NTB, Drs. H. yang ikut tes SKB, hanya 358 orang yang Fathurahman, M. Si mensudah pasti akan menjadi PNS jelaskan, dari hasil tes Pemprov. Sementara sisanya SKB sudah diketotomatis gugur. ahui nama-nama ‘’Secara proses tak ada pelamar yang masalah, aman, lancar. Tentuakan menjadi nya kita Pemprov sudah PNS Pemprov. tahu nilainya. Tinggal nanti Namun, namaada integrasi nilai sesuai nama pelamar Permenpan 61/2018. yang lulus menBersambung jadi PNS terseH. Fathurahman ke hal 15 but nantinya
Pemprov NTB Kekurangan 9.000 Pegawai PEMPROV NTB siap melaksanakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun, Pemprov masih menunggu jatah atau kuota formasi yang akan diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan, saat ini Pemprov masih kekurangan 9.000 pegawai termasuk di dalamnya
guru SMA/SMK dan SLB. ‘’Prosesnya sama dengan rekrutmen CPNS, dengan eformasi juga. Kita kirim sesuai kebutuhan untuk P3K itu ke Kemen PANRB,’’ kata Fathurahman dikonfirmasi Senin (10/12). Ia mengatakan, Pemprov akan mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya kepada Kemen PANRB sesuai dengan jumlah kebutuhan. Pemprov akan melihat jabatan-jabatan yang membutuhkan P3K. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
TO K O H Bidik Kasus Kakap HARI Anti Korupsi (HAK) Tanggal 9 Desember menjadi momentum refleksi, termasuk Kejati NTB untuk evaluasi penanganan perkara. Ke depan, Kejaksaan komit mengedepankan kualitas perkara dibanding mengejar kuantitas. Menurut Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH, sebelumnya program Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memberikan target penyelesaian untuk Kejati NTB dan Kejati lainnya tujuh perkara per tahun. Sementara Kejari lima perkara. Namun dari hasil evaluasi dinilai kurang efektif jika mengejar kuantitas. Bersambung Mohamad Dofir ke hal 15 (Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R OPD Genjot Kinerja GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menggelar rapat pimpinan (Rapim) yang tertutup untuk media, Senin (10/12) sore di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur. Rapim tersebut membahas masalah eksekusi program atau kegiatan 2018 yang akan segera berakhir. Selain itu, gubernur juga menekankan percepatan penanganan pascabencana di NTB. Terkait dengan eksekusi proyek atau kegiatan 2018, Dr.Zul meminta seluruh Kepala OPD menggenjot kinerja. ‘’Para Kepala OPD pada akhir tahun ini diminta terus menggenjot kinerja. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
DIKEBUT - Anggota TNI dan warga Lombok Utara memasang panel untuk bangunan hunian tetap (huntap) korban gempa. Hingga saat ini, pembangunan hunian rumah pengganti yang roboh akibat gempa terus dikebut untuk mengejar pembangunan 74.092 unit huntap yang terverifikasi.
Arif, Kajati NTB yang Baru Mataram (Suara NTB) Kabar mutasi bergulir di jajaran Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi NTB termasuk dalam gerbong pergantian. Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir, SH,MH digantikan oleh Arif, SH,MH. Pergantian jabatan itu sesuai SK Kepala Kejaksaan Agung nomor Kep 262/A/JA/12/ 2018 tanggal 7 Desember 2018. Arif diketahui putra kelahiran Kelurahan Sarae, Kota Bima. Sebelumnya Arif pernah menjabat Kajari Bima selama tiga tahun sejak tahun
2007. Riwayat jabatan, Arif pernah menjadi Asisten Intelijen di Kejati Lampung dan jabatan terakhir kini sebagai Wakajati Banda Aceh. Ia dilantik sebagai Wakajati Aceh sejak tanggal 16 Juni 2017, sebelumnya bertugas di Kejaksaan Agung RI sebagai Koordinator di Bidang Tindak Pidana Khusus. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan terbitnya keputusan pergantian jabatan di sejumlah Kejati, termasuk NTB. Bersambung ke hal 15
Pembubaran DMB
Pemegang Saham akan Gelar RUPSLB Ulang
H. Chairul Mahsul
Mataram (Suara NTB) Pemegang saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ulang terkait dengan pembubaran perusahaan daerah tersebut. RUPSLB ulang akan dilakukan setelah adanya persetujuan pembubaran PT. DMB dari DPRD. ‘’Terkait pembubaran PT DMB, gubernur mengikuti prosedur yg ditentukan dalam Perda yaitu meminta persetujuan Dewan sebelum melakukan RUPSLB ulang,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Cahirul Mahsul, SH, MM, Senin (10/12). Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Gaungkan ’’NTB Gemilang’’, Pataka Lambang NTB Mulai Diarak dari Bima Mataram (Suara NTB) Semarak peringatan HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-60 sudah mulai berkumandang di ujung timur NTB, tepatnya di Kabupaten Bima. Hal ini ditandai dengan upacara serah terima bendera pataka oleh Wakil Guber-
nur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd kepada Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer di halaman Kantor Bupati Bima, Senin (10/12) pagi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M. Si menjelaskan, kirab pataka lam-
bang daerah NTB ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan utama dalam puncak peringatan HUT NTB ke-60 pada 17 Desember mendatang. Selain itu, Wagub juga menyerahkan bendera NTB Gemilang untuk diarak bersama pataka lambang NTB.
Lambang - lambang daerah tersebut dikirab atau diarak berkeliling melewati 10 kabupaten/kota secara estafet. Dimulai dari Kabupaten Bima menuju lokasi terakhir nanti di Kota Mataram untuk kemudian diserahkan kembali ke Gubernur NTB. Bersambung ke hal 15
H. Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menyerahkan pataka lambang NTB ke Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer di halaman Kantor Bupati Bima, Senin (10/12) pagi.
(Suara NTB/ist)
Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer dan Kepala Satpol PP NTB, Lalu Dirjaharta foto bersama usai acara penyerahan pataka lambang NTB.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
Rumah Bernyanyi di Mataram akan Ditertibkan ”
Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta Satpol PP menertibkan rumah bernyanyi yang terindikasi menyiapkan wanita penghibur. Termasuk spa diduga tak memiliki izin.
(Suara NTB/cem)
“Ini sepenuhnya ranah dan fungsi Pol PP,” tegas Mohan dikonfirmasi, Senin (10/12). Pol PP diberik a n kewenangan untuk melaku-
kan penertiban sepanjang apa dilakukan oleh pemilik rumah bernyanyi maupun spa bertentangan dengan aturan. Wawali tak ingin aktivitas rumah bernyanyi maupun spa memiliki dampak bagi Pemkot Mataram. “Saya tidak mau ada ekses dari itu. Pol PP harus bekerja menyelesaikan persoalan itu,” tandasnya. Laporan diterima oleh Mohan, bisnis spa yang berizin di Kota Mataram baru
”
H. Mohan Roliskana
beberapa. Selebihnya tak mengantongi izin alias ilegal. Oleh karena itu, tulisan spa di plank tidak boleh dipasang jika tidak memiliki izin. Persyaratan membuka bisnis spa sudah jelas. Di antaranya, memiliki dokter spesialis dan perlengkapan lainnya. “Jangan ada tulisan spa spa gitu. Dan, juga tidak boleh ada praktiknya,” tegasnya. Mohan juga meminta Pol PP menertibkan bisnis spa ilegal. Terkait dengan minim-
Saya tidak mau ada ekses dari itu. Pol PP harus bekerja menyelesaikan persoalan itu
Ada yang bilang kami setengah hati. Saya segera akan turun tertibkan Bayu Pancapati
nya anggaran dan kendaraan operasional dimiliki Pol PP, Mohan meminta aparat penegak Perda ini bersabar. Secara perlahan Pemkot Mataram akan sarana dan prasarananya. Tetapi dari sisi jumlah personel dirasa telah cukup jika dilihat dari luas wilayah. “Kita juga ada rasionalisasi anggaran. Kita minta bersabar dululah,” pintanya. Bayu Pancapati, Kasat Pol PP Kota Mataram menegaskan, siap menertibkan spa
(Suara NTB/dok)
Kebon Roek Semrawut PASAR tradisional Kebon Roek, masih semrawut. Tidak saja keberadaan pedagang. Parkir kendaraan dan transportasi tradisional cidomo di badan jalan menambah kesemrawutan. Lurah Ampenan Utara, Saharuddin mengatakan, pembebasan lahan Kebon Talo oleh Pemerintah Kota Mataram, idealnya sebagai alternatif mengurai kesemrawutan dan kemacetan di pasar Kebon Roek. Pemilik tanah telah menerima ganti rugi dan tinggal dieksekusi oleh Pemda. (Suara NTB/cem) “Kalau pembebasan lahanSaharuddin nya sudah tidak ada masalah. Administrasi sudah selesai dan pemilik lahan sudah terima ganti rugi,” kata Saharuddin konfirmasi, Senin (10/12). Puncak kesemrawutan terjadi sejak gempa bulan Juli lalu dan berlangsung sampai saat ini. Pedagang enggan menempati tempat mereka di lantai II. Mereka memilih berjualan di lahan parkir. Dinas Perdagangan kata Sahar, berencana akan menata dan membuat zonasi tempat pedagang. Misalnya, mengkhususkan lokasi pedagang ikan, sayur, beras dan kebutuhan lain sebagainya. “Kalau sekarang ndak bisa kita pastikan secara kasat mata,” tambahnya. Sebagai pasar yang menjadi kunjungan wisatawan menurut dia, penting menata lokasi pedagang. Wisatawan maupun masyarakat lebih mudah mencari kebutuhan mereka. Selain itu, pedagang tak ada alasan lagi berjualan di bawah ataupun meninggalkan losnya. “Sekarang sudah ndak ada alasan lagi,” ucapnya. Persoalan lain seperti kemacetan secara otomatis akan berkurang dengan penataan pedagang. Sahar mengharapkan, Dinas Perdagangan lebih awal menata Pasar Kebon Roek, sehingga memberi kesan positif bagi wisatawan mancanegara. (cem)
Halaman 2
maupun rumah bernyanyi terindikasi menyiapkan wanita penghibur bahkan menjadi tempat praktik esek - esek. Pol PP tidak mau dikatakan setengah - setengah bekerja. ”Ada yang bilang kami setengah hati. Saya segera akan turun tertibkan,” tegasnya. (cem)
Antisipasi Peredaran Miras WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., meminta jajaran aparat keamanan seperti Satpol PP dan juga pihak Kepolisian supaya lebih dini melakukan langkah antisipasi peredaran miras (minuman keras). Permintaan ini berkaitan dengan semakin dekatnya momentum pergantian tahun, dari 2018 ke 2019. Seperti kebiasaan sebelumnya, pergantian tahun kerap dirayakan dengan pesta miras. Mulai dari miras tradisional hingga miras pabrikan. Parhan tidak menyangkal pada setiap menjelang per(Suara NTB/fit) gantian tahun, peredaran Parhan miras memang terjadi peningkatan. Untuk itu, dia berharap aparat keamanan dapat bertindak tegas guna mengurangi peredaran miras. Satpol PP diingatkan untuk menindaklanjuti hal-hal yang menjadi program kerja mereka untuk mengatasi peredaran miras. Karena, pesta miras pada tahun baru tidak bisa dinafikan. ‘’Karena ini memang terjadi di mana-mana,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (10/12). Bahkan di setiap lingkungan hal itu terjadi. Memberantas peredaran miras ini, lanjut Parhan bukan hanya menjadi tugas Satpol PP tetapi menjadi tugas bersama. Mulai dari tingkat RT, lingkungan, Binmaspol, semuanya harus terlibat dalam menjaga ketertiban kota. Karena bagaimanapun dampak miras ini, dianggap sangat luar biasa. ‘’Karena orang yang menenggak miras bisa melakukan apa saja yang tidak kita inginkan,’’ sesalnya. Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi antarinstansi sangat dibutuhkan. Mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan maupun pihak kepolisian dan Satpol PP harus membuat program kerja khusus kaitannya dengan tahun baru. ‘’Jangan H-1 bahkan pada hari itu kita baru bertindak, ndak bisa. Ini harus jauh-jauh hari,’’ tukasnya. Misalnya seperti saat ini, sudah dilakukan sosialisasi. Misalnya memberikan surat kepada lurah dan kepala lingkungan untuk menjaga lingkungan masing-masing agar peredaran miras ini tidak terjadi. Politisi PKS ini menginginkan agar persoalan miras ini penyelesaiannya sesuai aturan yang berlaku. Dalam antisipasinya, aparat diharapkan tidak hanya fokus pada miras tradisional saja maupun sebaliknya. Karena, miras tradisional maupun miras pabrikan ini memiliki pangsa pasar sendirisendiri. ‘’Sekarang SD, SMP saja sudah berani menenggak miras,’’ sesalnya. Terhadap pasar-pasar modern diharapkan tidak sembarangan memajang miras. Harus diperhatikan siapa yang membeli, tempat penyimpanan dan lain sebagainya. Pasar tradisional diharapkan jangan hanya mengejar keuntungan dengan mengabaikan etika penjualan miras hasil pabrikan ini. (fit)
Alokasi Dana Kelurahan Sedang Dikomunikasikan Mataram (Suara NTB) Sejumlah kelurahan masih dipusingkan dengan dana kelurahan dari pemerintah pusat yang bakal dikelola. Kelurahan sejauh ini, baru menerima pengalihan anggaran dari kecamatan maupun organisasi perangkat daerah. Informasi dihimpun Suara NTB, Senin (10/12), anggaran dikelola oleh kelurahan tahun 2019 terlihat cukup besar. Padahal, Pemkot Mataram hanya mengalihkan honor Linmas yang sebelumnya dikelola oleh Satpol PP. Honor pekasih dikelola oleh Bagian Pemerintahan dan anggaran operasional kelurahan sejumlah Rp50 juta sebelumnya berada di kecamatan. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menegaskan, anggaran diterima oleh pemerintah kelurahan sudah jelas. Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp18 miliar yang akan didistribusikan ke masing - masing kelurahan. Semua lurah demikian kata Putu, telah dipanggil dan diberikan pengarahan. Mereka setidaknya bakal mengelola Rp800 juta hingga Rp1,4 miliar. “Siapa bilang tidak jelas. Anggarannya sudah ada kok,” jawab Putu. Pihaknya intens mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat. Anggaran itu termasuk honor pekasih, dana lingkungan dan Linmas. Pembagian dana kelurahan berdasarkan kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, inovasi dan prestasi kelurahan. Jika dana kelurahan Rp18 miliar dibagi rata dikalkulasikan satu kelurahan memperoleh Rp375 juta. Tetapi pembagiannya proporsional sesuai luas wilayah. Tidak bisa kata Putu, disamakan dengan kelurahan yang memiliki sedikit penduduk. Dan, ini sedang dilakukan kajian oleh Bappeda. Sebenarnya, yang belum jelas dari dana kelurahan itu yakni penggunaannya. Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kelurahan sudah bisa diperuntkukan untuk apa saja selama sesuai ketentuan. “Kita intens komunikasi dengan Kemendagri soal juklak juknisnya,” demikian kata dia. (cem)
(Suara NTB/cem)
DIKEBUT - Rekanan tengah mengebut pengerjaan proyek rehabilitasi medik RSUD Kota Mataram, Senin (10/12). Rehabilitasi medik ini merupakan salah satu proyek di Kota Mataram didorong percepatan penyelesaiannya.
Pemkot Mataram Diminta Tuntaskan Proyek Fisik Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mendorong Pemkot Mataram segera menuntaskan proyek fisik sebelum akhir tahun 2018. Ketua TP4D Kota Mataram, Agus Taufiqqurahman terus memantau penyerapan anggaran terhadap pengerjaan proyek. “Kita tetap mendampingi,” kata Agus dikonfirmasi usai mengikuti rapat di ruang
Kenari, Senin (10/12). Catatan Suara NTB, proyek besar dikerjakan tahun ini antara lain, proyek gedung Kantor BKD dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar lebih. Sesuai jadwal pekerjaan fisik harus tuntas tanggal 30 November hari ini. Rekanan yang tak mampu menyelesaikan tepat waktu dan dikenakan denda. Sementara, pengerjaan proyek gerbang di Lingkar Se-
latan nilai pagunya Rp6 miliar dengan nilai kontrak Rp5,9 miliar lebih. Berikutnya Monumen Mataram Metro telah selesai tepat waktu. Pekerjaan tinggal diserahterimakan dari rekanan ke Pemkot Mataram. Sementara, proyek rehabilitasi medik rumah sakit umum daerah dengan pagu anggaran Rp18 miliar. Pembangunan rehabilitasi medik tambah Agus, tetap berjalan. Bahkan, pekerjaan oleh rekanan melebihi plus
satu. Dan, pekerjaan akan berakhir akhir Desember. “Jadi ndak ada yang diragukan,” jawabnya. Potensi keterlambatan pengerjaan gerbang di Lingkar Selatan, TP4D demikian kata Agus, tidak masuk ranah tersebut. Persoalan demikian jadi kewenangan pemilik proyek dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dia memastikan, SKPD teknis pasti memiliki izin sebelum
pekerjaan dimulai. ”Kalau ndak ada izin pasti diprotes,” jawabnya. Secara progres, TP4D optimis pekerjaan fisik di Pemkot Mataram bisa tuntas tepat waktu. Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L. Herman Mahaputra tidak memberikan kejelasan terkait progres proyek miliknya. “Saya masih sakit. Belum ada repot dari staf,” jawabnya. (cem)
Kawasan Bisnis Cakranegara Terganggu PKL dan Parkir Mataram (Suara NTB) Gagasan menjadikan kawasan bisnis Cakranegara seperti Malioboro, Yogyakarta adalah angan - angan Pemkot Mataram yang agaknya belum terwujud. Konsep itu terganggu oleh maraknya pedagang kreatif lapangan (PKL) dan parkir semrawut. Pemkot Mataram memulai dengan membentuk kelompok kerja (Pokja). Ini diawali dengan rapat persiapan penataan pusat bisnis Cakranegara dengan melibatkan Kejaksaan, Pol PP serta
OPD teknis lainnya. Ketua Tim Pokja yang juga Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Senin (10/12) menjelaskan, Pemkot Mataram secara keseluruhan akan menata kawasan bisnis Cakranegara setelah diintervensi oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kementerian PUPR. Penataan ini melibatkan tim. Di antaranya, Pokja perencanaan, penataan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dan Pokja reka-
(Suara NTB/cem)
BELUM BERES - Kawasan bisnis Cakranegara masih dibayangi oleh pengelolaan parkir yang belum beres. Saat siang hari, sepanjang Jalan Selaparang dan AA. Gde Ngurah macet oleh kendaraan parkir di badan jalan. Termasuk PKL yang berjualan di atas trotoar.
yasa lalin dan penataan perparkiran. “Tim ini akan bekerja secara terpadu melakukan aktivitas terwujudnya kawasan bisnis Cakranegara,” kata Martawang. Tim akan mensterilkan kawasan tersebut agar aman dan nyaman. Sehingga, cagar budaya bisa mencerminkan keramahtamahan. Martawang menjelaskan, masingmasing Pokja membuat program kerja untuk mengintervensi pekerjaan yang kerjakan oleh Satker PBL. Tidak saja dimensi fisik, tetapi sosial dan ekonomi juga akan diperhatikan. “Parkir akan ada rekayasa lalu lintas dan pemasangan rambu - rambu. Pengaturan parkir harus tersedia kantong parkir serta pengelolaan lahan parkir,” jelasnya. Diakui, keberadaan PKL dan parkir semrawut jadi penghambat serta tantangan. Maka diminta Pol PP menertibkan persoalan sosial tersebut. “Pol PP kita minta bergerak menyelesaikan persoalan sosial,” ucapnya. Sesuai rencana awal, Satker PBL menyediakan anggaran Rp 25 miliar untuk penataan kawasan Cakranegara. Tahap awal dianggarkan Rp 5 miliar. Martawang menambahkan, akan ada pertemuan kembali terkait tindaklanjut penataan kawasan Cakrane-
gara. Dengan harapan kata dia, Satker PBL kembali mengalokasikan anggaran. Kasat Pol PP, Bayu Pancapati menambahkan, penertiban PKL sering dilakukan. Permasalahannya pedagang dijanjikan oleh Dinas Perdagangan merelokasi agar tak meluber di jalan. “Sudah sering kita tertibkan,” jawab Bayu. Pol PP tidak bisa begitu saja menertibkan tanpa ada solusi. Pedagang juga mencari nafkah. Dinas Perdagangan diminta memberikan kejelasan lahan untuk merelokasi pedagang. Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menambahkan, ada manuver pembiayaan program oleh pemerintah pusat pascagempa sehingga in-
gin mengalihkan ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, dia mengkhawatirkan pekerjaan ini tertunda sehingga dibentuk Pokja. Pokja bersinergi dan memformulasikan kinerja mereka. Ini jadi dasar untuk mem-back up sisa pekerjaan yang belum selesai. “SK Pokja sudah ditandatangani oleh Pak Wali,” katanya. Mohan tak memungkiri PKL dan parkir jadi pekerjaan rumah harus diselesaikan. Pengelolaan parkir nantinya akan dikoordinasikan dengan pengelola Selaparang Square dan pengurus Pura Meru. Lahan itu akan dikerjasamakan. “Tim akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk 20 los milik kita akan ditata,” demikian kata Mohan. (cem)
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Hj. Selly Pimpin Kafegama NTB
4 Desa dan 1 Kelurahan Langsung Jadi ”Pilot Project” Mataram (Suara NTB) Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si akhirnya terpilih menjadi Ketua Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Gadjah Mada (Kafegama) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama di Mataram, selanjutnya, ia dilantik untuk periode 2018-2021. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB ini dilantik oleh Perwakilan Kafegama Pusat, Marihot H Tambunan. Didampingi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Dr. Eko Suwardi, M.Sc dan Wakil Dekan Amirullah Setya Hardi, Ph.d. Pelantikan dilakukan pada Minggu (9/12) malam di Hotel Lombok Raya Mataram. Dihadiri alumni FEB UGM yang berasal dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Susunan Pengurus Kafegama Cabang NTB terlampir, Ketua Umum: Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, Ketua Harian: Supiandi, SE., M.Ec. Dev, Sekretaris I : Dr. Muhammad Ali, M.Si, Sekretaris II: Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si, M.Si., Bendahara I: Ir. Ary Purwantini, M.Si, Bendahara II: Ary Wahyuni, M.Ec. Sebagai gebrakan program awal, Kafegama NTB menandatangai Memorandum of Understanding (MoU) untuk pembinaan empat desa dan satu kelurahan sebagai pilot project di provinsi ini. “Terima kasih atas kepercayaan, semoga mendapatkan Ridho dari Allah SWT,” ungkapnya. Tugas awal, kata Hj. Selly, bersama pengurus lainnya mendata alumni-alumni Fakultas Ekonomi UGM yang tersebar di NTB yang akan disatukan agar bisa memiliki jejaring yang efektif untuk bekerja/ berkarya secara optimal. Guna membantu
almamater yang selama ini sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, untuk pribadi dan pembangunan daerah tercinta ini. “Sudah memberikan kesempatan untuk menimbailmu.Karenaprinsipnya,janganmengharapkan apa yang diberikan daerah untuk kita. Tetapi apa yang harus kita berikan untuk daerah yang kita cintai ini,” tegasnya. Terhadap desa yang menjadi pilot project, Hj. Selly mengungkapkan, potensi yang dimiliki oleh desa yang dibina akan dikembangkan. Misalnya, di Sukarara yang sudah memiliki ikon perajin tenun saat ini kondisinya sedang mati segan hidup tak mau. Kafegama akan melakukan pendampingan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Seperti, memutus mata rantai perdagangan yang tidak efektif. “Kita memberdayakan Bumdes yang sudah ada. Demikian juga desa dan kelurahan lain dengan potensinya akan kita damping,” kata Hj. Selly. Untuk diketahui, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) telah menghasilkan lebih dari 24.000 orang lebih alumni prodi S1 sampai dengan S3. Dari jumlah tersebut, para alumni yang tersebar merata di 33 provinsi di Indonesia maupun di luar negeri, telah menekuni pekerjaan di berbagai bidang yang sebagian besar berprofesi sebagai birokrat, tenaga pengajar, maupun bidang lainnya. Mengingat jumlah alumni yang besar baik dari kuantitas maupun kualitas, tentu berbagai potensi positif dapat dikembangkan melalui sebuah tali perikatan antar alumni yang kuat. Diantaranya adalah sumbangsih pemikiran untuk kemajuan almamater FEB UGM dalam menyediakan fasilitas pendidikan maupun
peningkatan kualitas ilmu yang diajarkan. Selain sumbangsih kepada almamater, tentunya melalui komunikasi aktif antar alumni akan menciptakan suatu potensi networking yang saling menguntungkan bagi para alumni sendiri. Karena yang terjadi saat ini komunikasi dengan alumni masih satu arah. Sehingga terkesan fakultas menghubungi alumni pada saat membutuhkan saja. Atas dasar hal tersebut, maka Fakultas membutuhkan wadah yang tepat untuk berkomunikasi dengan seluruh alumni agar informasi mengenai fakultas dan alumni bisa terakomodir dengan baik. Untuk itu, dirasa perlu dilaksanakan temu
alumni bias daerah yang berfungsi sebagai tempat bagi para alumni untuk bertukar informasi dan kegiatan serta menjadi jembatan penghubung antara alumni, fakultas maupun mahasiswa. Selanjutnya, alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang berasal dari NTB telah menyambut baik kegiatan tersebut dengan membentuk Kafegama Cabang NTB. Agenda temu kemarin alumni dimulai dengan diskusi dengan topik menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus launching desa binaan di Desa Sukarara, Kecamatan Jong-
gat, Kabupatan Lombok Tengah. Untuk pilot project dipilih lima desa binaan. Diantaranya Desa Sukarara, Desa Lingsar, Desa Bayan, Desa Kembang Kuning dan Kelurahan Banjar. Acara ini dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan FEB UGM serta perwakilan Kafegama Pusat. Diskusi dipimpin oleh Supiandi, SE., M.Ec. Dev selaku ketua harian Kafegama Cabang NTB. Beberapa program yang sudah disusun diantaranya membentuk desa/kelurahan binaan, pendataan alumni, bimbel persiapan masuk UGM, dan mendorong mahasiswa UGM untuk KKN di NTB. (bul/*)
Pelantikan Pengurus Kafegama Cabang NTB periode 2018-2021. Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., terpilih sebagai Ketua Kafegama Cabang NTB. Dalam kesempatan itu, ditandatangani MoU desa dan kelurahan yang menjadi pilot project Kafegama NTB.
(Suara NTB/bul)
TUKIK - pelepasan tukik oleh jajaran perwakilan PLN UIP Nusra dan stakeholders di Pantai Mapak, sebagai bentuk aksi mendukung kelestarian lingkungan.
PLN UIP Nusra Alokasikan CSR untuk Konservasi Penyu di Pantai Mapak Mataram (Suara NTB) Pantai Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dikenal sejak lama sebagai tempat mendarat dan berkembangbiaknya berbagai jenis penyu. PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara ikut ambil bagian, mendukungnya sebagai kawasan konservasi di ibukota provinsi ini dengan mengalokasikan kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR)-nya. PLN UIP Nusra mengintervensi dengan mendukung kegiatan penangkaran yang di-
lakukan swadaya oleh H. Mahendra Irawan sejak 12 tahun terakhir ini. Dukungan dalam bentuk sokongan moril, maupun materil. Harapannya, kegiatan penangkaran dan konservasi akan terus berkelanjutan bagi hewan ampibi itu di Pantai Mapak. Senin (10/12) kemarin, tim PLN UIP Nusra, bersama sejumlah pihak dari Kecamatan Sekarbela, Kelurahan, BPSPL Denpasar, Dinas Kelautan Kota Mataram, dan LHK, bersama-sama melepas tukik sebagai simbol mendukung konservasi penyu. Juga dilibatkan
siwa siswi SMP Negeri 17 Mataram sebagai pembelajaran untuk menjaga dan mencintai lingkungan sejak dini. Kepedulian PLN UIP Nusra ini disambut sangat positif oleh Pemkot Mataram. Camat Sekarbela, Cahya Samudra. Konservasi penyu di Kota Mataram menurutnya menjadi hal menarik di tengah pesatnya pembangunan kota. “Kita memang harus bergandengan tangan untuk sama-sama mendukung konservasi di kawasan ini. Bahkan ke depan rencananya kita bersama lingkungan akan membuatkan awik-awik agar penyu-penyu di sini terlindungi,” demikian Cahya Samudra. Pihak kecamatan, juga akan senantiasa menyambut keinginan PLN UIP Nusra untuk melakukan kerjasama konservasi secara berkesinambungan ke depan. H. Mahendra Irawan turut menyampaikan apresiasi. Setelah lebih dari satu dekade upayanya melakukan konservasi dan penangkaran tukik untuk melestarikan penyu-penyu yang mendarat di Pantai Mapak, mendapat gayung bersambut dari PLN UIP Nusra. Beberapa jenis penyu kerap kali naik di Pantai Mapak untuk bertelur dan berkembang biak. Oleh sebagian besar masyarakat di sana mengang-
gapnya sebagai hal biasa. Bahkan kerap kali dijadikan hewan mainan. Padahal, kebedaraan penyu-penyu ini menjadi penanda kayanya keindahan pantai di Kota Mataram. Ia berkeinginan akan terus menjaga lestarinya penyu di Pantai Mapak, agar menjadi kawasan pesisir spesial di Kota Mataram. Plt. Pejabat Pengendali K3, Keamanan dan Lingkungan PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bobby Robson Sitorus, menyampaikan keinginan PLN untuk mendukung konservasi dan menjaga kelestarian di sepanjang bentangan pesisir pantai yang ada di Kota Mataram. Selain mendukung konservasi penyu, Bobby mengatakan PLN juga siap mengalokasikan program CSRnya untuk menghijaukan pesisir pantai Kota Mataram. Mengingat, sepanjang 9,8 bentangan pantainya sangat representatif dijadikan tujuan wisata. Sebelum pelepasan tukik, PLN UIP Nusra juga melakukan pelatihan recycle sampah kertas bersama warga sekitar pesisir di sana. “PLN akan siap berkontribusi aktif dalam kegiatan lingkungan. Harapan kami, kita terus bersama – sama berkontribusi dalam menghadapi isu pelestarian lingkungan hidup,” demikian Bobby. (bul)
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Banyak Putus Kontrak JELANG akhir tahun anggaran 2018, serapan belanja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Lombok Utara (KLU) baru menyentuh angka 52,39 Persen. Realisasi berdasarkan rekaman pencairan di kas daerah per tanggal 5 Desember lalu. Kepala Bagian Pembangunan Setda KLU, Lalu Majemuk, usai rapat evaluasi bersama seluruh OPD, Senin (10/12) menyebutkan, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya serapan. Di beberapa dinas terjadi pemutusan kontrak terhadap proyek (Suara NTB/ari) fisik yang dikelolakan secara Lalu Majemuk Penunjukan Langsung (PL). Perubahan desain gambar proyek sebagai upaya antisipasi dampak gempa pascarekonstruksi turut mempengaruhi tidak tereksekusinya proyek fisik. “Ada beberapa OPD yang angka realisasinya cukup besar, seperti Disnaker sebesar 76 persen lebih, Pol PP 80 persen, Kecamatan Pemenang 84 persen lebih,” kata Majemuk. Kendati demikian, cukup banyak OPD yang nilai realisasinya di bawah 60 persen. Termasuk Setda Lombok Utara baru membelanjakan 56,84 persen anggaran karena adanya pembatasan kunjungan luar daerah kecuali kepentingan kebencanaan pascagempa. Dalam rapat evaluasi yang dipimpin Asisten II, sambung Majemuk, semua OPD yang menyisakan anggaran cukup besar di penghujung tahun ditanya satu per satu kendalanya. OPD juga dirangking berdasarkan serapan anggaran. Pada rapat itu juga langsung disikapi perihal solusi yang diambil langkah. Dari pertemuan itu mengemuka, bahwa berdasarkan perankingan hanya 21 dari 33 OPD yang mencapai realisasi 60 persen atau lebih. Sedangkan 12 OPD lainnya di bawah 60 persen. “Ada beberapa dinas yang sedikit serapan anggarannya, seperti Dikpora dan RSUD. Dikarenakan Dikpora ada 13 paket putus kontrak, itu semua PL, dan dibayarkan berdasarkan progres lapangan menurut penilaian Tim Asesmen.” Di Dikpora, terdapat pula Dana BOS yang belum bisa direalisasikan. Majemuk menyebut dana BOS tersebut kemungkinan besar tidak masuk di APBD. “Kalau di rumah sakit, itu 2 paket fisik yang dihentikan seperti landscape dengan nilai lebih dari Rp 2 miliar dan pembangunan Unit Transfusi Darah senilai lebih dari Rp 1 miliar,” paparnya. Majemuk mengklaim, realisasi pembayaran seluruh belanja OPD sampai akhir tahun diprediksi akan mencapai serapan sebesar 80 persen. Sisa 20 persennya, menjadi Silpa, karena putus kontrak dan penghematan. “Termasuk Puskesmas Kayangan, pembangunannya tidak direalisasikan karena Dikes masih konsultasi dengan pusat,” imbuhnya. (ari)
Tangani Korban Gempa, Pemda Sigi Studi Banding ke KLU Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan studi ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) Senin (10/12). Mereka menyerap informasi, dokumen maupun pengalaman para pejabat KLU dalam rangka penanganan warga pascagempa. Para pejabat Sigi yang turun ke KLU antara lain, Sekda Kabupaten Sigi, Moh. Basir, SE., MP. Ia didampingi Asisten 3, Andi Aco, Inspektur, Endro Setiawan, SE., Kepala Bappeda, Sutopo Tjondro, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Hajar Modjo, MM., dan Kepala Dinas Sosial, Hj. Sitti Ulfah. Mereka diterima oleh Staf Ahli, Sinar Sugiyarno, SH., Kadis Sosial PPPA, Hadari, SP., Sekban BPBD KLU, Evi Winarni, berikut 2 kepala bidang, dan Irban Inspektorat KLU. Usai konsultasi, Sekda Sigi, Moh. Basir, kepada wartawan mengatakan pihaknya turun ke KLU atas instruksi Bupati Sigi. Tujuannya dalam rangka menimbang ilmu penanganan korban gempa, karena KLU lebih dulu mendapat petunjuk dari pusat. Sebaliknya di Kabupaten Sigi sendiri, penanganan korban gempa masih pada status transisi darurat pascatanggap darurat selama 1 bulan. Menurut Basir, menjadi fokus pembelajaran adalah bagaimana cara mengelola keuangan, terutama pada dana-dana yang yang bersumber dari donasi (dana siap pakai), maupun dari BNPB. “Karena dana ini sangat berisiko, jangan sampai kita yang terseret. Belum lagi masalah penanganan gempa,” ujarnya. Pengalaman Pemda KLU, menurut dia, cukup berarti. Contoh pelaporan pertanggungjawaban dana dan cara-cara penanganan warga, bisa digunakan di Sigi. Antara KLU dan Sigi, relatif identik. Jumlah penduduk Sigi sekitar 240 ribu jiwa sedikit lebih banyak dari KLU dengan kisaran 235 ribu jiwa. Sedangkan pada pagu APBD, KLU dan Sigi identik di angka Rp 1 triliun lebih sedikit (KLU Rp 1,127 triliun). Bedanya, luas wilayah Sigi dengan 15 kecamatan dan KLU 3 kecamatan. KLU dengan 33 desa dan Sigi dengan 147 desa. “Kalau dari penjelasan masalah rumah rusak dan jumlah pengungsi, di sini (KLU) jumlahnya agak lebih banyak dibandingkan kami. Tetapi daerah kami itu sangat luas, dan beberapa tempat yang terdampak bencana itu di beberapa tempatnya tidak bisa dijangkau oleh mobil, tetapi pakai motor,” papar Basir. Di samping itu, Pemda Sigi juga cukup kesulitan menangani dampak gempa akibat terjadinya likuifaksi. Spot-spot likuifaksi muncul di sepanjang yang dilewati saluran air atau irigasi. “Jadi pertama yang kita ambil (pelajaran) adalah bagaimana penanganannya, kedua pengelolaan keuangannya. Ketiga bagaimana proses penganggaran kebencanaan melalui APBD,” tandasnya. Kadis Sosial Kabupaten Sigi, Hj. Sitti Ulfah, mengatakan dampak kerusakan gempa di Sigi cukup parah. Dari fisik perumahan sekitar 28 ribu rumah terdampak, dengan perkiraan sampai saat ini masih ada puluhan ribu warga mengungsi. Disos yang bertanggung jawab mengelola cadangan beras kepada warga sudah menyalurkan, masing-masing 100 ton dari Pemda Sigi dan Pemprov Sulteng 150 ton. “Kita hitung di awal sekitar 105 ribu pengungsi di 154 titik, cadangan beras pemerintah tidak mencukupi. Tapi alhamdulillah banyak NGO dan kabupaten/kota yang membantu,” sebutnya. Pihaknya di Disos, akan mempelajari rencana aksi penanganan korban gempa yang mencakup balita, anak, perempuan, lansiandan penyandang disabilitas. Saat ini, masyarakat Sigi membutuhkan hunian sementara selama berada di pengungsian. “Huntara itu yang kami butuhkan sekitar 8.800 unit, yang disiapkan PUPR itu rencananya 5.000 unit. Jadi kita (Pemda) mengadakan huntara sekitar 3.000an,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
KUNJUNGI - Sekda Sigi Provinsi Sulawesi Tengah tukar cinderamata dengan Staf Ahli Setda KLU Sinar Sugiyarno saat berkunjung ke Kantor Bupati KLU, Senin (10/12).
(Suara NTB/rus)
KUKUHKAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy mengukuhkan pengurus APBL Kabupaten Lotim, Senin (10/12).
Kukuhkan APBL Lotim
Bupati: Yang Besar Jangan Menindas yang Kecil
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengukuhkan Asosiasi Peternak Broiler Lombok (APBL) Kabupaten Lotim. APBL diketuai H. L. Satriadi. Menurut bupati, asosiasi ini akan menjadi embrio yang akan bisa menjadi besar ke depan. Tidak saja di tingkat kabupaten, namun juga ada di tingkat provinsi. Bupati berpesan, agar APBL ini bisa terus berkiprah di Lombok Timur. Asosiasi ini akan koordinasi di bawah kendali Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra. Apalagi dalam pelaksanaannya, diperlukan keterpaduan di masa yang akan datang. Untuk itu, asosiasi harus
bisa terus tumbuh dan besar. Dalam dunia perdagangan, ujarnya, aktivitas pengurusan dengan membuat asosiasi sudah mulai banyak bermunculan di mana-mana. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pada anggota. Cara-cara yang selama ini kurang tepat,
yakni yang besar mengalahkan yang kecil dan yangkuat menindas yang lemah harus dihilangkan. Jangan lagi terjadi yang kecil dimakan yang besar, yang lemah dikuasai oleh yang kuat. Tindakan persaingan yang tidak sehat dengan hanya yang kuat sajayang menang itu tidak
boleh didiamkan terus menerus. Pasalnya, jika masih terjadi maka akan mematikan usahausaha kecil masyarakat. Kehadiran asosiasi, dinilai sangat penting sebagai tempat berhimpun. Selain itu sebagai tempat bermusyawarah dan sebagai tempat mengkoordinasikan kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang selama ini tidak terbayangkan dalam kehidupan usaha. “Mari kita besarkan rasa persatuan dan kesatuan, ada rasa nasib dan sepenanggungan inilah yang kita besarkan, mari
kita hadapi dengan rasa kebersamaan,” ungkap Sukiman. Melalui asosiasi ini, bupati mengajak semua peternak yang ada di Lotim melakukan inventarisasi masalah di dunia peternakan ini. Termasuk melakukan rembuk bersama bagaimana cara menghadapi semua masalah. Melalui koordinasi dengan pihak terkait, maka akan semakin mudah menyelesaikan masalahnya. Apa yang menjadi masalah di lapangan bisa diatasi dalam waktu yang singkat. (rus)
Pascagempa, Warga Sambelia Kembali Datangi DPRD 1.160 Pengusaha Minta Bebas Pajak
Klaim Hak Atas Lahan HTI Selong (Suara NTB) Ratusan warga Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang mengklaim hak atas lahan di lahan yang kini menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT Sadhana Arif Nusa kembali mendatangi DPRD Lotim. Kepada para wakil rakyat Lotim ini, warga menaruh harapan besar dapat diperjuangkan nasibnya. Amaq Lin warga Sambelia yang turut tampil sebagai orator meminta wakil rakyat peduli terhadap nasib rakyat. Sudah lama sekali katanya masalah lahan di Lendang Tengak dan Deduman menangis dan meneriakkan hak mereka. Koordinator Umum (Kordum) aksi, M.Zikrullah menegaskan, jika warga hanya menuntut lahan seluas 1.800 hektare yang dikuasai PT. Sadhana Arif Nusa dikembalikan pada mereka. Menurutnya, warga miskin yang ada di dalam kawasan hutan itu telah dipangkas hak asasinya. Pelanggaran hak asasi manusia ini katanya harus prioritas penyelesaiannya demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Warga aksi inipun meminta izin HTI PT Sadhana ini dicabut. Diakui izin PT Sadhana ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2011. Namun katanya dalam izin menteri tersebut ada klausul yang menerangakan apabila ada perka-
(Suara NTB/rus)
DATANGI - Warga Sambelia mendatangi DPRD Lotim, Senin (10/12). Mereka mengharapkan pemerintah mencari solusi atas permasalahan HTI yang dikuasai warga di Sambelia. mpungan, tegalan dan persawahan atau telah diduduki serta digarap secara sah, maka areal tersebut harusnya dilepaskan. Klaim warga terjadi perampasan atas tanah warga. Hal inilah yang dinilai menjadi pemicu munculnya konflik agraria. Padahal, warga di areal HTI sudah lama dikuasai warga, khususnya masyarakat Lendang Tengak yang disebut menguasai lahan secara sah jauh sebelum kehadiran PT Sadhana. Di gedung Dewan, perwakilan massa aksi diterima Sekretaris DPRD (Sekwan) Lalu Fathurrahman. Penjelasan Kepala Bagian Humas dan Hukum Sekretariat Dewan H. Ahyan, tidak diterima parawakilrakyat,karenatidakada surat sebelumnya yang masuk ke DPRD, sehingga wakil rakyat ini
tidak bisa dijadwalkan langsung menerima kunjungan massa aksi. Station Manajer PT Sadhana Arif Nusa, Kuswanto Setiabudi yang dikonfirmasi mengaruh harapan besar agar masalah tersebut segera diselesaikan. Pemerintah dalam hal ini diminta bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Pihak-pihak berwenang harapnya bisa memberikan solusi terbaik terhadap masalah tersebut, sehingga tidak berlarut-larut. Diketahui, Sadhana sudah menanami lahan seluas 1.800 ha tersebut menjadi HTI sesuai surat izin yang dikantongi Sadhana dari pemerintah pusat sejak tahun 2011 lalu. Tidak ditampik, klaim warga ini beberapa kali berbuntut aksi protes ke pemerintah. Hingga saat ini belum ada solusinya. (rus)
Zohri dan Sudirman Turun, PASI KLU Target Borong Medali Tanjung (Suara NTB) Cabor PASI Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan memborong medali emas pada Porprov Desember ini. Target itu tidak lepas dari keterlibatan atlet pelatnas asal Lombok Utara, masing-masing L. Muhammad Zohri dan Sudirman Hadi, yang mewakili daerah. Ketua PASI KLU, Sudirsah Sujanto, kepada wartawan usai bertemu atlet L. M. Zohri, Senin (10/12), mengungkapkan PASI KLU menurunkan 15 atlet pada Cabang Atletik Porprov. Atlet andalan Indonesia, L. Muhammad Zohri dan Sudirman, akan turun pada ajang tersebut. Zohri ditargetkan turun pada nomor 200 meter, sedangkan Sudirman Hadi diturunkan pada nomor lari 100 meter. Keduanya juga akan bahu membahu untuk merebut nomor estafet 400 meter, di mana Zohri dan Sudirman ditandemkan dengan 2 pelari andalan KLU lainnya. “Di nomor 100, 200 dan 400 meter, kita targetkan emas,” kata Sudirsah. Pengalaman Zohri dan Sudirman di kancah internasional dianggap menjadi pembeda dalam perebutan medali emas. Keduanya telah membela erah putih di ajang internasional. Zohri berhasil menggondol emas
(Suara NTB/ist)
KUNJUNGI - Atlet PASI andalan KLU L. Muhammad Zohri saat mengunjungi Kantor DPRD KLU, Senin (10/12). pada kejuaraan di Finlandia dan mendorong pagu anggaran untuk terlibat di ASEAN Games, sedan- mendukung partisipasi atlet di gkan Sudirman Hadi, pernah Porprov. Dana yang disiapkan pada APBD perubahan 2018 setampil di Olimpiade Brazil. Sudir menyebutkan, Zohri banyak Rp 500 juta. Anggaran turut dipasang untuk merebut tersebut dialokasikan untuk opmedali lain, seperti lempar lem- erasional atlet selama Porprov bing, lompat jauh dan tolak pe- dan bonus atlet peraih medali. luru. Sementara pada cabang “Dana tersebut termasuk untuk atletik, PASI KLU tercatat uang saku, makan, penginapan, menurunkan atlet di 15 cabor. bonus atlet dan pelatih nantinTotal atlet KLU yang diangkut ya,” imbuhnya. Walaupun KLU masih mengikuti porprov sebanyak 103 orang ditambah 23 official. dalam masa transisi pascagem“Seluruh atlet kita akan turun pa, ia mendorong agar para atdi 13 cabor dari 26 cabor yang let meraih prestasi maksimal. diperlombakan. Jadi kita ikuti Medali yang disumbangkan akan menjadi kebanggaan setengahnya saja,” sebutnya. Selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus kado masyarakat KLU, Sudirsah, mengaku ikut yang terdampak gempa. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Situasi usaha pariwisata dan ekonomi pada umumnya yang belum normal pascagempa, membuat para pengusaha beramai-ramai mengajukan pembebasan pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat, sebanyak 1.160 pengusaha (wajib pajak) mengajukan pembebasan (keringanan) pajak kepada pemda kabupaten. Kepala Bapenda KLU, H. Zulfadli, SE., Kepada wartawan Senin (12/10) mengakui, keringanan pajak dimohonkan kepada Pemda KLU pascagempa. Hanya saja, Enda tidak bisa begitu saja menghapus beban pajak para wajib pajak, karena kewajiban menyetor pajak sudah ada dalam aturan. “Yang kita tarik ini kan uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada pemerintah, bukan murni uang perusahaan,” katanya. Idealnya, kata Zulfadli, dana pajak konsumen yang dititip melalui hotel dibayarkan langsung dan tidak ditunda. Oleh sebab itu pula, kesulitan pengusaha disukai dengan kebijakan yang meringankan. Misalnya, pada periode Juli-Desember 2018 Pemda tidak mengenakan denda keterlambatan penyetoran pajak. Artinya pajak konsumen tetap diserahkan ke Pemda. “Mulai awal tahun 2019 kita menghi-
tung besaran pajak yang harus dibayar karena BPK mulai memeriksa sekitar bulan Maret 2019,” katanya. Zulfadli menargetkan, hingga akhir tahun pihaknya optimis bisa merealisasikan sampai 90 persen dari beban PAD sebesar Rp 175 miliar. Saat ini, capaian serapan pajak sudah mencapai 80 persen lebih. Sementara, Kabid Pendapatan, Bapenda KLU, Arifin, mengklaim pula hampir seluruh pengusaha hotel di KLU meminta keringanan pajak. Mereka menyampaikan permohonan secara berwajib melalui asosiasi perhotelan. “Menanggapi itu kita juga sudah bersurat ke pusat, diskusi dengan BPKP dan Ini. Disimpulkan kita tidak bisa menghapus pajak sesuai permintaan para pengusaha ini,” ujarnya. Penghapusan pajak sambung Arifin tidak bisa dilakukan, karena aturan yang diberlakukan pusat tidak bisa dilanggar oleh daerah. Penghapusan hanya akan ditolerir apabila pengusaha atau perusahaan wajib pajak pailit atau bahkan bangkrut. “Kalau pembebasan pajak tetap tidak bisa, tapi Kita berikan penundaan pembayaran dan pembayaran secara cicil, selain itu kita di pemda juga sudah membebaskan denda untuk para pengusaha ini,” tandasnya. (ari)
Cabor Taekwondo Sumbangkan Perak Pertama Lotim Selong (Suara NTB) Cabang olahraga (Cabor) Taekwondo menyumbangkan medali perak pertama untuk kontingen Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Medali diraih Olivia Rahman, Petarung Poomsae Individual Putri Under 53. Menurut Ofisial Taekwondo Kontingen Porprov Lotim, Arif Aditya Pratama saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/11), pada hari pertama, atlet Taekwondo selain menyumbang perak, meraih medali perunggu di Poomsae Individual Putra atas nama Hasrul Azmu dan Under Putri atas nama Zulfa Febrianti Samsi. Dari 41 target emas yang diincar Lotim, ujarnya, dari cabor Taekwondo ditarget menyumbang dua medali emas. Harapannya, dua petarung yang akan berlaga Selasa hari ini dan Rabu besok bisa mendulang prestasi yang membanggakan buat Lotim. Disebutkan Arif, Taekwondo menerjunkan 7 atletnya. Yakni atlet Under 54 putra, Under 58, dan Under 63. Sedangkan yang putri, Under 49 dan 53. Untuk
putri, nomor Under 46 kosong tidak ada yang mengisi. Dijelaskan Arif, poomsae putra pada laga perdana Porprov X 2018 ini mampu mendulang sejarah baru. Di mana pada laga-laga sebelumnya seperti Porprov 2014 belum pernah ada atlet di kelas Poomsae yang mampu bersaing. Berangkat dari evaluasi itu, sudah coba dilakukan pembenahan dan alhasil. Sejarah baru ditorehkan para atlet Lotim. “Kita tumben ini bisa masuk juara 3 dan meraih perunggu di Poomsae Putra,” ucapnya. Meski hanya perunggu, namun para petarung dari Gumi Selaparang ini dinilai sudah cukup baik. Sementara itu, untuk Poomsae Putri memang menjadi salah satu petarung yang digadang bisa meraih emas pada Porprov kali ini. Hanya saja karena lawannya cukup tangguh, yakni juara satu pada tingkat nasional beberapa waktu lalu, sehingga Lotim hanya bisa bertahan di juara II dengan medali perak. (rus)
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Dugaan Korupsi Bantuan Benih Kedelai
Kejari Loteng Sebut Ada Indikasi Korupsi Berjemaah
Praya (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai tahun 2017, saat ini masih terus didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Pihak Kejari Loteng pun mensinyalir ada indikasi korupsi berjemaah dalam kasus tersebut. Karena tidaknya hanya melibatkan satu pihak saja, tapi beberapa pihak. Salah satu indikasinya, bisa dilihat dari potensi kerugian negara dalam kasus ini yang dinilai cukup masif. “Soal besaran kerugian negaranya saat ini masih dihitung oleh BPK RI. Tapi kita melihat indikasi kerugian negaranya begitu masif (besar,red),” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lo-
teng, Ely Rahmawati, S.H., M.H., kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (10/12). Ia menjelaskan, ada dua jenis kegiatan dalam program ini yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, yakni dalam hal penyaluran bantuan obat-obatan serta penyaluran benih kedelainya dengan
pagu anggaran program yang begitu besar mencapai Rp 12,6 miliar lebih. Menurutnya, kecil kemungkinan kalau hanya melibatkan satu pihak saja. “Kalau melihat hasil penyidikan sejauh ini, tersangkanya besar kemungkinan lebih dari satu orang,” tegasnya. Meski demikian, Ely mengaku be-
lum bisa mengungkapkan siapa saja yang terlibat dan bakal jadi tersangka, karena kasusnya masih terus didalami. Soal besaran kerugian negaranya pun masih dihitung oleh BPK RI, karena itu menggunakan anggaran pemerintah pusat. “Kalau kerugian negaranya sudah jelas. Baru bisa kita petakan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut yang bisa dijadikan tersangka,” imbuhnya. Karena di hasil audit BPK RI itulah nantinya akan ter-
gambar jelas, di mana letak terjadi kerugian negara, sehingga pihak yang bertanggung jawab dalam hal itulah yang harus bertanggung jawab. “Soal gambaran tersangkanya sudah ada. Tapikan itu butuh pembuktian terlebih dahulu. Dari hasil audit kerugian negara oleh BPK RI nantinya,” tambahnya. Koordinasi dengan pihak BPK RI dalam hal ini juga masih terus dilakukan. Sebelumnya, BPK RI sudah meminta beberapa dokumen tambahan sebagai dasar bagi pi-
hak BPK RI untuk melakukan audit kerugian negara. Dan, masih ada beberapa dokumen lagi yang mesti dilengkapi. Sebelumnya kemudian BPK RI melakukan perhitungan kerugian negara. Disinggung target waktu penuntasan kasus benih kedelai tersebut, Ely mengaku belum bisa memastikan, karena sangat tergantung cepatnya tidaknya penyelesaian audit kerugian negara oleh BPK RI. Tapi yang jelas, BPK RI sudah berkomitmen untuk menuntaskan proses audit secepatnya.
“Kenapa penyelesaian kasus ini menjadi agak lama, karena memang proses audit kerugian negaranya butuh waktu lalu,” ujarnya. Belum lagi, pihak-pihaknya harus dimintai keterangan cukup banyak. Bayangkan, program tersebut dilaksanakan di lima kecamatan di Loteng dengan jumlah kelompok tani penerima program mencapai ratusan kelompok tani. Dan, itu harus dimintai keterangannya. Belum lagi pejabat instansi terkait, penyedia benih dan pihak terkait lain. (kir)
Mutasi Berdasarkan Keahlian SEJUMLAH pejabat eselon II yang tak sesuai penempatan baik dari sisi keahlian dan latar belakang pendidikan bakal diroling. Sebagai dasar merotasi para pejabat eselon II ini, pihak Pemkab Lobar pun telah melakukan job fit terhadap semua pejabat eselon II. Hasil job fit telah diputuskan Senin (10/12) kemarin. Hasil job fit ini pun bakal dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai dasar untuk melakukan (Suara NTB/dok) mutasi eselon II. ‘’Kemungkinan H. Moh. Taufiq mutasi bakal digelar akhir Desember atau paling lambat awal tahun depan,’’ ujar Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, kemarin. Dijelaskan, job fit yang sudah digelar bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD sekaligus mengevaluasi penempatan para kepala OPD mana yang paling tepat supaya didapatkan the man on the right place. Setelah hasil job fit ditetapkan, ujarnya, pihaknya melapor ke Komisi ASN untuk meminta izin mutasi, karena yang dimutasi adalah eselon II. Setelah rekomendasi dari komisi ASN keluar, barulah ke Kemendagri dan pemerintah provinsi. Proses usulan ini sendiri ditargetkan selesai dalam waktu dua pekan, sehingga jika berjalan lancar mutasi bisa digelar akhir bulan Desember. Apakah akan terjadi pergeseran pejabat eselon II besar-besaran, sekda menegaskan, semuanya tergantung hasil job fit. Job fit digelar pemda sejak Senin lalu, para pejabat diberikan tugas membuat makalah oleh tim penilai. Para kepala OPD juga diinterview terkait berbagai tugas dan fungsi di OPD yang dipimpin. (her)
Lobar Antisipasi Pembangunan Perumahan di Lahan Produktif Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menggelar ekspose draf final Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Adanya RP3KP ini untuk mengantisipasi adanya pembangunan yang jor-joran di lahan produktif. Selain itu, menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan, mengatakan, dalam dokumen RP3KP ini akan menjawab beberapa hal terkait backlog atau angka kebutuhan rumah di Lobar. Penanganan rumah tak layak huni, penanganan permukiman kumuh, pengembangan kawasan permukiman, kasiba, libisa serta pengembangan PSU (pengembangan sarana umum) pendukung perumahan di kawasan permukiman. Disebutkan jumlah RTLH berdasarkan validasi data BDT tahun 2017 sebanyak 9.398 unit dan di tahun 2018. Sementara yang tertangani sebanyak 1.021 unit, sehingga tersisa 8.368 unit. Sedangkan angka backlog rumah di Lobar mencapai 21.820 unit atau 17,2 persen dari jumlah tangga yang memiliki rumah hak milik. Untuk sebaran kondisi hunian lingkungan permukiman kumuh di Lobar dan penanganan mengacu SK bupati tahun 2014 menetapkan luas kawasan kumuh mencapai 230.6 hektare. Dalam kurun waktu hingga tahun 2017 terakumulasi kawasan yang telah ditangani mencapai 102.45 hektare atau sekitar 44 persen lebih. Sedangkan sisa kawasan yang belum ditangani seluas 55,6 persen. “Permasalahan kumuh diharuskan tuntas tahun 2019-2020,” jelasnya. Sementara untuk pengembangan kawasan perumahan diarahkan di kawasan-kawasan yang secara tata ruang termasuk dalam kawasan aman pengembangan dan di luar kawasan negatif list. Pengembangan kawasan ini mengakomodir kebutuhan hunian sesuai dengan angka backlog rumah tangga dan hasil proyeksi KK di Lobar dan angka backlog di Mataram yang diasumsikan menempati perumahan yang ada di Lobar. (her)
(Suara NTB/her)
EKSPOSE - Kegiatan ekspose draf final RP3KP yang digelar Dinas Perkim Lobar, Senin (10/12).
(Suara NTB/kir)
RUMAH DARURAT - Korban gempa berdiri di depan rumah darurat yang dibangun seadanya untuk menggantikan tenda-tenda darurat. Pada musim hujan ini, mereka mengharapkan rumah permanen bantuan pemerintah segera dibangun.
Korban Gempa di Loteng Mulai Putus Asa Praya (Suara NTB) Warga korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai putus ada, menyusul tak kunjung turunnya bantuan rehab rumah yang dijanjikan pemerintah pusat. Warga pun kini banyak yang memilih membangun sendiri rumah darurat dengan menggunakan material lokal yang ada untuk menggantikan tenda-tenda darurat yang sudah lebih dari dua bulan ditempati. Mulai turunnya hujan menjadi pertimbangan para korban gempa untuk membangun rumah darurat, meski jauh dari kondisi layak dan nyaman. “Kalau dikatakannya nyaman, jelas sangat jauh dari kata nya-
man. Tapi lebih baik kalau tinggal di tenda,” aku Mamiq Yan, warga Desa Mantang, kepada Suara NTB, Sabtu (8/12). Ia pun mengaku membangun rumah darurat dengan modal sendiri. Mengingat, sampai saat ini bantuan rehab rumah yang dijanjikan oleh pemerintah pusat belum ada kejelasan. Terlebih lagi bagi warga korban gempa yang rumahnya masuk kategori rusak sedang dan ringan. Karena yang rusak berat saja, masih banyak yang belum menerima dana bantuan yang dijanjikan tersebut. Untuk itu, dirinya lebih memilih membangun rumah darurat dengan modal seadanya, asalkan bisa segera pin-
dah dari tenda-tenda darurat. “Beberapa material yang sebelumnya digunakan untuk membangun tenda darurat masih digunakan, terutama terpal, masih kita gunakan. Baik itu untuk atap maupun dinding rumah,” ujarnya. Disinggung sampai kapan akan tinggal di rumah darurat, Mamiq Yan mengaku belum bisa memastikan. Karena untuk membangun rumah yang standar jelas butuh dana yang tidak sedikit. Sementara warga para korban gempa sudah tidak punya apa-apa untuk membangun rumah. Harapanya satu-satunya dari dana bantuan pemerintah, sehingga pihaknya berharap
bantuan yang dijanjikan pemerintah bagi para korban gempa bisa segera turun. “Kalau bantuan sudah ada, paling tidak beban para korban gempa bisa lebih ringan,” ujarnya. Terpisah Kepala pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, mengaku bantuan dana rehab rumah bagi korban gempa sampai sejauh ini belum turun seluruhnya, terutama untuk korban gempa yang rumahnya rusak sedang maupun ringan, belum ada dana yang turun. Pasalnya, fokus pemerintah untuk tahap awal rekontruksi ini ialah menuntaskan pembangunan rumah bagi korban gem-
pa yang rumahnya roboh atau rusak parah. Dana itupun belum seluruhnya turun. Di mana dari 2.884 rumah yang masuk kategori rusak parah baru sebanyak 2.406 rumah yang sudah turun anggarannya. “Sisanya sekitar 400 rumah masih menunggu pencairan,” akunya. Meski demikian, pihaknya tetap akan berupaya mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat supaya dana bantuan bagi korban gempa yang rumahnya rusak sedang atau ringan bisa segera turun. “Kita hanya bisa mengkomunikasikan saja. Soal keputusannnya apakah dana bisa segera turun atau tidak, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tandasnya. (kir)
Pemkab Ingatkan Penambang Tuntaskan Kasus Korupsi Kejari Loteng Dapat Gunung Prabu Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai kehabisan kesabaran dan sudah memberikan warning bagi warga penambang emas ilegal Gunung Prabu Desa Prabu untuk segera menghentikan aktivitas penambangan dan menutup area tambang ilegal tersebut. Jika tidak, pemerintah daerah bersama aparat berwajib bakal mengambil tindakan tegas. Karena tidak ada satupun alasan, untuk membenarkan aktivitas tambang emas diwilayah tersebut. “Jadi sikap pemerintah kabupaten sudah jelas, tambang emas Prabu harus dihentikan dan ditutup. Karena itu menyalahi aturan,” tegas Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L.Herdan, M.Si., Senin (10/12). Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda, pemerintah kecamatan dan tiga desa lingkar tambang, pada hari Minggu (9/12) yang dipimpin langsung Bupati Loteng, disepakati satu sikap, jika tambang emas Gunung Prabu harus ditutup sesegera mungkin. Namun sebelumnya, pemerintah kecamatan dan desa dinstruksi-
kan untuk memberikan sosialisasi soal rencana tersebut. Kalau warga tidak mau menuntup sendiri tambang tersebut, maka pemerintah daerah yang akan bertindak tegas. Pasalnya, aktivitas tambang emas ilegal tersebut sudah sangat meresahkan. Belum lagi dampak buruk bagi lingkungan yang bisa ditimbulkan akibat aktivitas tambang tersebut, sehingga tidak ada celah untuk tidak segera menutup aktivitas tambang tersebut. “Kalau lingkungan rusak, maka itu bisa berdampak kemana-mana. Dan, yang paling besar merasakan dampaknya ialah sektor pariwisata,” ujarnya. Disinggung sampai kapan batas waktu yang diberikan kepada warga untuk menutup tambang tersebut, Herdan mengaku tidak dijelaskan. Tapi yang pasti sesegera mungkin. Karena setelah ini Pemkab Loteng akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan pihak kepolisian dan TNI, untuk menyikapi aktivitas tambang tersebut. Selain itu, pemerintah desa diminta untuk melakukan pen-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Untuk penanganan perkaran- ra korupsi, bukan hanya soal but dari bendahara desa sebesar Praya (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ya sendiri lanjut, Agung, saat ini memberikan efek jera semata. Rp 186 juta. Sedangkan tersang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Jaksa penyidik Kejaksaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Negeri (Kejari) Lombok Ten- ka sendiri baru mengembalikan sudah masuk tahap pemberkasan Tetapi juga bagaimana bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 gah (Loteng) sejauh ini baru sekitar Rp 30 juta,” ungkap Kepa- dan berkasnya bisa dilanjutkan ke menyelamatkankerugiannega1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 menerima sekitar Rp210 juta, la Seksi Pidana Khusus (Pidsus) tahap satu, yakni penelitian ber- ra, sehingga fokus jaksa bukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 pengembalian kerugian nega- Kejari Loteng, Agung Kunto kas oleh jaksa peneliti. Setelah hanya menuntaskan berkas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dinyatakan lengkap, perkaranya perkara tapi juga mengoptimalra dalam penanganan kasus Wicakso, S.H., Senin (10/12). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Tersangka diharuskan me- bisa dilanjutkan ke tahap dua. kan upaya pengembalian keru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dugaan korupsi Alokasi Dana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Mengingat besarnya nilai keru- gian negara. ”Selama tersangDesa (ADD) Desa Pengembur ngembalikan sekitar Rp 638 juta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Pujut. Sementara total keru- lebih. Itu sesuai hasil audit Ins- gian negara yang harus dikembali- ka punya niat baik untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 gian negara yang harus pektorat Loteng yang menjadi kan, sampai saat ini tersangka mengembalikankerugiannega1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dikembalikan oleh tersangka, tanggung jawab tersangka yang masih diberikan waktu untuk ra, kita berikan. Sembari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 SY., selaku mantan Kepala pada tahun 2017 masih menja- mengembalikan kerugian negara menungguprosespemberkasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Desa (Kades) Pengembur sebe- di sebagai Kades Pengembur dan yang ada sembari proses pem- selesai dilakukan. Setelah itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 sampai saat ini masih dalam berkasan berkas perkara berjalan. tentu akan ada tindakan lainsar Rp 825 juta. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Karena dalam penanganan perka- nya,” tegasnya. (kir) “Total pengembalian terse- proses penanggihan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Kasus ADD Desa Pengembur
Baru Rp200 Juta yang Dikembalikan
dataan dan inventarisasi jumlah penambang yang ada. Untuk nantinya akan diberikan program pemberadayaan dari pemerintah. Apakah itu berupa pelatihan keterampilan, maupun berupa program langsung seperti bantuan sosial ataupun bantuan dalam bentuk lainya. Setelah tambang ditutup, pemerintah bersama Polri dan TNI akan membangun tiga pos pengamanan dan pengawasan. Pos pengawasan ini untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi masuknya warga untuk kembali menambang. “Kawasan Desa Prabu dan sekitarnya itu sudah jelas peruntukkannya, kawasan pengembangan pariwisata. Bukan untuk tambang,” tegas mantan Camat Praya Barat ini. Tolak Sikap Pemda Sementara itu, perwakilan warga daerah tambang, Bustomi Taefuri, kepada wartawan secara terpisah dengan tegas menolak sikap pemerintah daerah tersebut. Pihaknya justru mendorong pemerintah daerah, agar bagaimana supaya aktivitas penambangan tersebut dilegalkan, sehingga ke depan bisa lebih mudah diawasi dan dikontrol kalau sudah ada izinya. Pasalnya, bagi warga Desa Prabu khususnya menambang sekarang ini sudah menjadi pekerjaan utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. “Justru dengan adanya tambang emas ini, masyarakat sekarang sudah jauh lebih sejahtera jika dibandingkan dengan sebelum ada tambang. Jadi sebaiknya, kawasan tambang ini diberikan izin kemudian ditata. Saya itu solusi yang jauh lebih baik. dari pada kemudian ditutup paksa,” ujarnya. Karena kalau sampai ditutup paksa, eksesnya sangat luas. Selain bisa menghilangkan satu-satunya mata pencarian warga. Juga akan berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di desa setempat. (kir)
Dukungan Penuh
Praya (Suara NTB) Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) dalam menuntaskan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi mendapat dukungan penuh masyarakat di daerah ini. Kejari Loteng pun diharapkan bisa membayar kepercayaan masyarakat tersebut dengan kinerja terbaik. Jangan sampai kepercayaan masyarakat disia-siakan. Saat ini banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh Kejari Loteng. Dan, itu harus tuntas. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pihak Kejari Loteng atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. “Jangan sampai trust (kepercayaan) masyarakat hilang, akibat kinerja yang tidak maksimal,” ujar Saidin, perwakilan Pekembar NTB, saat menggelar aksi damai di kantor Kejari Loteng, Senin (10/12). Dalam aksi yang diikuti pula masa dari BST (Bajang Saling Tolong), Koalisi Perempuan NTB, dan KPPL, Saidin menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan memantau kinerja Kejari Loteng. Khususnya dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di daerah ini, supaya kasus-kasus tersebut bisa segera tuntas.
Kejari Loteng dalam hal ini tidak boleh ragu dalam menutaskan kasus-kasus dugaan korupsi dan tidak gentar dengan berbagai tekanan dari pihak luar. Di tempat yang sama, saat menemui massa, Kepala Kejaksaan Negeri Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H., menegaskan komitmen pihaknya untuk memberantas korupsi di daerah ini. Pihaknya juga tidak akan setengah-setengah menuntaskan kasus dugaan korupsi yang ditangani. Semua harus tuntas. Untuk itu, pihaknya juga berharap dukungan penuh dari masyarakat dalam memberantas kasus korupsi didaerah ini. Karena bagaimanapun juga, upaya pihaknya tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dari masyarakat. “Kami tidak alergi dikritik. Itu justru membuat kami semakin kuat dan bersemangat menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah ini,” imbuh Ely. Ia menjelaskan, saat ini total ada lima kasus dugaan korupsi yang tengan ditangani Kejari Loteng. Dua kasus sudah masuk tahap penyidikan, masing-masing kasus korupsi bantuan kedelai dan ADD Desa Pengembur. Sedangkan tiga kasus lainnya masih tahap penyelidikan. (kir)
(Suara NTB/kir)
BERSAMA - Kepala Kejaksaan Negeri Loteng, Ely Rahmawati, menegaskan komitmennya menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah ini bersama para peserta aksi damai di depan kantor Kejari Loteng, Senin (10/12).
Empang Masih Didata
(Suara NTB/arn)
Kerugian Banjir Tarano Capai Rp470 Juta Lebih Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir yang melanda dua kecamatan, Empang dan Tarano menimbulkna kerugian material yang tak sedikit. Untuk sementara ini, data kerugian khususnya di kecamatan Tarano diperkirakan sebesar Rp479.375.000. Sedangkan di Empang masih dalam pendataan. Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, Senin (10/12). Khusus di kecamatan Tarano, taksiran kerugian paling banyak dari kerusakan tambah garam dan tambak udang yang sebelumnya terendam. Ditambah satu unit rumah yang hanyut milik Andi, di dusun Malalo dan 20 sak pupuk Urea yang rusak di dusun Tiu Sangat. Sementara di Empang, pihaknya belum menerima laporan kerugian secara pasti. Namun yang pasti, pihaknya masih terus mendistribusikan kebutuhan korban banjir. Terutama air bersih yang sampai saat ini masih terus didrop satu tanki perhari dari Sumbawa. Koordinasi dengan PDAM, kekurangan air bersih juga bisa diambil dari PDAM Pelampang sebagai lokasi terdekat. “Iar berish yang tetap kami drop. Mengingat informasinya sampai sekarang jaringan PDAM di Empang masih terputus,”terang Zainal Abidin. Selain itu, sebagian sumur sumur warga juga sudah kembali berfungsi normal. Setelah dilakukan penyedotan lumpur sisa banjir. Kemudian gotong royong membersihkan sampah bekas banjir. Terkait bencana yang terjadi, Zainal menghimbau warga agar tetap waspada. Apalagi ini baru awal musim hujan. Jadi, bencana seperti banjir, tanah longsor dan ainnya mesti diwaspdai. (arn) Zainal Abidin
SUARA PULAU SUMBAWA
Kerawanan Jalan Lingkar Selatan Perlu Jadi Perhatian Taliwang (Suara NTB) Pemprov NTB diminta segera mencari solusi untuk mengatasi kerawanan bencana alam pada akses jalan lingkar selatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sebagaimana diketahui, akses jalan di kecamatan Sekongkang dan Maluk ini dalam sebulan terakhir kerap mengalami longsor di beberapa titik. Akibatnya, warga yang bermukim di wilayah selatan KSB sempat terisolir. “Karena jalan itu jalan provinsi. Makanya harapan kami, kami tujukan ke provinsi,” kata toko masyarakat Maluk-Sekong-
kang, Abidin Nasar, SP kepada Suara NTB, Senin (10/12). Ia mengakui, sejak terjadinya longsor pertama pada bulan November lalu Pemrpov NTB bersama PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) bergerak cepat melakukan penanganan. Bahkan longsor terbaru di wilayah Tatar kecamatan Sekongkang dua hari lalu saat ini telah pula dalam proses
penanganan. Namun hal tersebut masih sifatnya sementara. Padahal sebagai akses jalan utama di bagian selatan Sumbawa, jalan provinsi tersebut hanya jadi satu-satunya akses warga menuju wilayah ibukota Taliwang. ”Makanya menurut kami setelah penanganan sementara ini ada solusi permanen untuk jangka panjangnya,” pinta Abidin yang
Dompu (Suara NTB) – Menjelang akhir tahun 2018 ini tercatat 10 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dompu dipulangkan. Satu di antaranya pulang dengan kondisi tak bernyawa. Mereka rata-rata tenaga kerja yang berangkat non prosedural atau ilegal. Hal itu disebutkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dompu, H. Moh Syaiful HMS kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (10/12). Ia menjelaskan, 10 orang TKI tersebut terpaksa dipulangkan ke daerah asalnya lantaran dilaporkan selama bertahun-tahun bekerja tidak pernah mendapat gaji dari majikan, dan satu di antaranya kembali dengan kondisi mengenaskan karena diduga telah menjadi korban tindak pidana di negara rantauan. “Sampai saat ini sudah 10 orang TKI kita yang dipulangkan karena bermasalah, terutama masalah tidak pernah memperoleh gaji selama bertahuntahun,” ungkapnya. Kendati TKI dengan negara tujuan utama Malaysia tersebut diketahui berangkat secara ilegal setelah dilakukan identifikasi, namun pihaknya tetap memfasilitasi kepulangan mereka serta mengupayakan hak-haknya selama bekerja. Hanya saja, lanjut Moh Syaiful HMS, kare-
Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meminta supaya desa bisa mempercepat proses penyerapan anggaran dana desa tahap tiga. Pasalnya waktu efektif pelaksaan program hanya beberapa pekan. Jika dana ini lambat terserap, dikhawatirkan pelaksanaan program juga akan terganggu dan akan berdampak pada penyelesaian laporan SPJ di akhir tahun. “Dana Desa (DD) untuk tahap ketiga sudah ditransfer sekitar Rp 21,5 miliar dan harus segera diambil. Tetapi masih ada desa yang belum mencairkan dana tersebut, padahal waktu pelaksanaan kegiatan sudah semakin mepet. Untuk itu, kita minta agar desa bisa segera mencairkan dananya demi percepatan pembangunan yang ada di desa,” ujar kepala Dinas PMD kepada Suara NTB, melalui Kabid Pemerintahan Desa, Syaifullah S.Stp, Senin (10/12). Menurutnya,permasalahan yang timbul jika dana ini tidak segera diserap yakni laporan SPJ terganggu apalagi kondisi saat ini sudah berada di akhir tahun anggaran. Selain itu, pelaksanaan program di desa juga berpotensi terjadi penyimpangan karena pengerjaannya dikebut. Untuk itu, pihaknya meminta agar masing-masing desa bisa segera mencairkan dananya jangan menunggu hingga akhir tahun. Karena jika pola itu diterapkan dikhawatirkan akan menjadi masalah dalam pengelolaan anggaran itu nantinya. Jika hal tersebut terjadi, maka desa juga yang akan dirugikan. Karena selain berhadapan dengan hukum desa juga akan diberikan sanksi berupa pemangkasan anggaran tahun berikutnya. “Kita meminta agar desa bisa mempercepat proses penyerapan anggarannya. Bahkan dalam minggu ini sudah harus terserap semua tanpa kecuali,” tandasnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Lantung kini menjelma menjadi destinasi wisata baru yang cukup diperhitungkan di Sumbawa. Apalagi dengan terlaksananya festival agrowisata Kampung Pelangi Kecamatan Lantung. Dalam mengemas potensi sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakatnya. Camat Lantung, Drs. Iwan Sofyan, menyatakan, pelaksanaan festival agrowisata kampung pelangi kecamatan Lantung rampai dipenuhi pengunjung. Bahkan, pengunjung melebihi target yang diharapkan. Antusiasme masyarakat begitu tinggi terhadap desa Lantung. Hal ini juga berkaitan dengan dukungan semua pihak para Kepala Desa dan jajaran serta seluruh komponen masyarakat Lantung. Ssebelumnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat pembukaan festival juga mengatakan pemerintah dan masyarakat kecamatan Lantung benar-benar mengenal serta memahami potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang dimiliki. Sehingga mampu menjadikan Lantung sebagai destinasi wisata baru yang cukup diperhitungkan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Penyelenggaraan Festival Agrowisata Kampung Pelangi, merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dan masyarakat setempat untuk terus menggairahkan sektor pariwisata. Menggeliatkan perekonomian masyarakat. Tidak kalah pentingnya memotivasi para generasi muda untuk terus berkesenian dan berbudaya. Serta menggali ide-ide kreatif dalam memajukan sektor pariwisata sekaligus mengembangkan kesenian dan budaya daerah. Lebih jauh Bupati menyampaikan, penyelenggaraan event tersebut, harus benar-benar menjadi milik masyarakat. Sehingga timbul kecintaan terhadap seni dan budaya Samawa, terhadap nilai-nilai kearifan lokal Tau Samawa. Dan juga terhadap produk-produk ekonomi kreatif tau Samawa. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berjanji akan segera menyelesaikan infrastruktur jalan dan permasalahan lain seperti kekurangan air bersih yang dikeluhkan oleh masyarakat kecamatan Lantung. Bupati juga berharap, agar masyarakat mempertahankan budaya dan tradisi asli desa Lantung. Baik itu model rumah dan keramahan masyarakat yang tentunya membawa nilai tambah bagi wisatawan yang datang. Selepas acara pembukaan Festival, Jumat lalu tersebut, Bupati dan Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, ibu Hj. Amien Rahmani Husni Djibril juga menyempatkan diri berkeliling menikmati keindahan desa dan mencoba permainan tradisional Lantung. (arn)
(Suara NTB/Ist)
KUNJUNGI LANTUNG - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi Camat Lantung, Iwan Sofyan saat mengunjungi Kampung Pelangi Lantung.
juga tercatat sebagai anggota DPRD KSB ini. Sebagai Anggota DPRD KSB, Abidin mengatakan pihaknya telah berkordinasi dengan gubernur dan menyampaikan aspirasi masyarakat wilayah Sekongkang khususnya. Dan ia pun berharap kepada Pemda KSB turut menindaklanjuti harapan itu sehingga sehingga semakin kuat didengar oleh Pemprov NTB. “Kami sebagai masyarakat dan lewat jalur politik sudah berupaya. Mudahmudahan Pemda KSB menguatkannya. Karena walau
bukan kewenangan kabupaten tapi jalan itu ada di KSB,” urai Abidin. Selanjutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah selatan, agar tetap berhati-hati dengan kondisi jalan provinsi itu. Terlebih saat ini intensitas hujan terus meningkat sebagai pemicu terjadinya longsor selama kini. “Warga kami minta agar berhati-hati saat melintasi jalur selatan. Kita tidak ingin akhirnya ada korban karena kondisi jalan itu,” imbuhnya. (bug)
TKI Ilegal Asal Dompu Dipulangkan
Desa Diminta Percepat Penyerapan DD Tahap Tiga
Lantung, Destinasi Wisata Baru di Sumbawa
Halaman 6
(Suara NTB/ist)
BEKAS BANJIR - Pembersihan bekas banjir di Kecamatan Empang. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan.
Percepat Proses Pembersihan Pasca Banjir
Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir yang terjadi di Kecamatan Empang dan Tarano belum lama ini menyisakan sampah, terutama batang dan ranting pohon yang menumpuk. Terutama di saluran-saluran dan pinggir sungai setempat. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya yang ditemui di ruangannya, Senin (10/ 12) kemarin mengakui, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dari awal untuk penanganan bencana banjir di Kecamatan Empang dan Tarano. Yakni membantu pembersihan lokasi dengan
menurunkan alat berat berupa Backhoe Loader roda karet, Dump Truck dan lain sebagainya. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Camat dan Kades. “Jadi program prioritas pembersihan lokasi dulu dengan masyarakat dan berbagai pihak,” ujarnya. Selain pembersihan di lokasi, pihaknya juga melakukan pembersihan batang pohon, puntung bambu, maupun sampah yang menyumbat di jembatan, gorong-gorong dan saluran. Upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan akibat banjir. Rencananya akan diturunkan exapator untuk normalisasi sungai setempat. Pihaknya juga berencana membangun pengaman tebing, dan kemungkinan akan ada
pengalihan arus sungai dan lainnya. Hanya saja dalam penanganan bencana ini ada tahapannya. Pertama ada tanggap darurat, kemudian masa transisi dan nantinya baru tahapan rehab rekon. “Jadi ada tahapannya. Ini masih tanggap darurat. Harapan kita kepada masyarakat untuk tetap sabar. Pemerintah pasti akan melakukan rekonstruksi maupun rehabilitasi,” tandasnya. Diakui Suharmaji, tidak ada fasilitas umum ataupun infrastruktur yang rusak akibat banjir lalu. Hanya saja pihaknya perlu melakukan pembersihan terhadap tumpukan sampah dan batang pohon. “Fasilitas umum saya rasa tidak ada yang rusak. Hanya tersumbat karena batang pohon, segera harus kita bersihkan,” pungkasnya.(ind)
KSB Tanggap Bencana Selama Tiga Bulan Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tanggap bencana tanah longsor, angin puting beliung dan banjir selama tiga bulan (November-Januari). SK ini dikeluarkan, sebagai salah satu langkah antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Kepala pelaksana BPBD kepada Suara NTB, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlogs) Hendra Adiwinata S. Pd, Senin (10/12) mengatakan, hingga saat ini sudah ada beberapa bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di wilayah setempat. Terutama di wilayah selatan yang hingga saat ini kondisinya sangat parah akibat bencana tanah longsor yang terjadi beberapa minggu lalu.
Bahkan hingga saat ini beberapa desa di Sekongkang belum bisa dilalui oleh kendaraan. Hal tersebut terjadi karena kondisi jalannya sudah semakin kritis dan amblas akibat hujan yang terus terjadi di wilayah tersebut. Masa tanggap bencana yang telah ditetapkan hingga bulan Januari itu, karena puncak musim penghujan ini diprediksi masih akan terus terjadi. “SK tanggap ini kita keluarkan sebagai salah satu langkah antisipasi hal tidak diinginkan nantinya. Karena musim penghujan masih terus terjadi terutama di wilayah selatan KSB,” ungkapnya. Disebutkannya, beberapa lokasi yang dianggap rawan terjadi bencana baik itu banjir tanah longsor maupun angin puting beliung mulai dipetakan. Khusus
kecamatan Brang Ene, Brang Rea, Taliwang, dan Jereweh pihaknya tengah mengatensi terjadinya bencana banjir. Sementara untuk wilayah selatan yakni Kecamatan Maluk dan Sekongkang bencana yang terjadi yakni tanah longsor. Bahkan saat ini sudah ada beberapa kejadian tanah longsor yang terjadi. Sedangkan untuk bencana angin puting beliung, akan terjadi di kecamatan Seteluk. Dengan adanya pemetaan lokasi rawan bencana ini sebagai upaya menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika bencana. “Kita sudah petakan lokasi rawan terjadinya bencana. Selain itu, kita juga sudah bentuk tim patroli untuk memantau lokasilokasi rawan ini sebagai upaya pencegahan,” tukasnya. (ils)
na tidak adanya pernjanjian kerja sebelumnya terpaksa gaji mereka dibayar di bawah standar negara. Untuk TKI legal sediri selama tahun 2018 ini sudah diberangkatkan sebanyak 800 orang lebih, kebanyakan memilih negara tujuan Malaysia dan Hongkong. Dari jumlah itu belum ada satupun yang ditemukan bermasalah selama berada di negara rantauan. “Rata-rata yang bermasalah itu mereka yang berangkat ilegal,” ujarnya. Mantan Inspektur Inspektorat ini mengakui, TKI asal Dompu yang berangkat secara ilegal masih cukup banyak dan sangat sulit dideteksi. Tetapi melalui sosialisasi, penekanan PJTKI agar tidak mempengaruhi CTKI untuk berangkat non prosedural serta pembinaan diharap akan adanya pengurangan TKI ilegal yang signifikan. Karena dengan jalan tersebut resiko yang mengancam para pekerja cukuplah besar, seperti halnya insiden mengenasakan yang dialami TKI asal Mumbu, Rasanggaro, Huu beberapa tahun terakhir. “Baik PJTKI dan masyarakat keduanya kita ingatkan, saya juga sudah membuat pakta integritas dengan PJTKI yang isinya apabila terjadi hal-hal di luar aturan merupakan tanggung jawab PJTKI, jadi sudah ada hitam di atas putihnya,” pungkas dia. (jun)
89.442 Pemilih Masuk DPTHP Tahap II di KSB Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pemutakhiran (DPTHP) Tahap 2. Pada pemutahiran tahap dua ini, jumlah pemilih di KSB untuk Pemilu 2019 mendatang sebanyak 89.442 orang. Berdasarkan berita acara penetapan yang disahkan oleh KPU KSB, Minggu (9/12), 89.442 DPTHP Tahap 2 itu terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 43.707 orang dan pemilih perempuan berjumlah 45.735 orang. Adapun jumlah pemilih baru yang terjaring dalam rekapitulasi DPTHP tahap 2 ini sebanyak 165 pemilih, rinciannya pemilih laki-laki berjumlah 71 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 94 pemilih. Untuk pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 156 pemilih. Adapun rinciannya sebanyak 64 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan sebanyak 92 pemilih. Untuk pemilih perbaikan sendiri KPU KSB mencatat sebanyak 97 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 50 pemilih dan perempuan sebanyak 47 pemilih. “Jumlah pemilih ini baik baru, perbaikan maupun tidak memenuhi syarat ini tersebar di seluruh kecamatan,” terang komisioner KPU KSB, Supriadi, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (10/12). Supriadi menjelaskan, dalam penetapan DPTHP Tahap 2 ini pihaknya juga mengakomodir data pemilih penyadang disabilitas. Adapun jumlah pemilih penyandang cacat ini ditetapkan sebanyak 294 pemilih. Terdiri dari pemilih penyadang tuna daksa (gangguan gerak) sebanyak 95 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 45 pemilih dan perempuan sebanyak 50 pemilih. Pemilih tuna netra (buta) sebanyak 67 pemilih, terdi-
ri dari pemilih laki-laki 29 pemilih dan perempuan berjumlah 38 pemilih. Berikutnya, pemilih penyandang tuna rungu/wicara (tuli/ bisu) sebanyak 52 pemilih. Rinciannya, 25 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan sebanyak 27 pemilih. Dan terakhir pemilih tuna grahita (lemah pikiran/terbelakang mental) sebanyak 39 pemilih terdiri dari 21 pemilih lakiu-laki dan 18 pemilih perempuan. “Sisanya 41 orang pemilih disabilitas lainnya sebanyak 41 orang. Laki-laki 20 orang dan 21 pemilih perempuan,” papar Supriadi. Penambahan jumlah pemilih berdasarkan hasil penetapan DPTHP Tahap 2 ini tidak terjadi perubahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Supriadi menjelaskan, pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 mendatang pihaknya telah menetapkan jumlah TPS sebanyak 387 TPS. TPS itu tersebar di 64 desa/kelurahan di 8 kecamatan. “Kalau TPS tidak ada yang berubah. Kami pun sementara ini masih menunggu instruksi lanjutan dari KPU pusat terkait kebijakan lainnya mengenai pelaksanaan Pemilu nanti,” imbuhnya. (bug)
Supriadi
(Suara NTB/bug)
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
HBY Serukan Persiapan untuk Program Beasiswa Luar Negeri (Suara NTB/jun)
BENTROK - Tampak massa gabungan HMI dan FKMM terlibat insiden bentrok dengan beberapa staf anggota DPRD, Senin (10/12).
Tutut Perda CSR, Demo HMI dan FKMM Ricuh Dompu (Suara NTB) – Aksi demonstrasi menuntut penerbitan Perda CSR di halaman Kantor DPRD Dompu, Senin (10/12) kemarin berakhir ricuh. Puluhan peserta aksi gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim (FKMM) Cabang Dompu terlibat baku pukul dengan beberapa staf anggota dewan karena kecewa tak kunjung ditemui. Salah seorang orator aksi, Herdiawan dalam penyampaian aspirasinya menyayangkan sikap 30 anggota DPRD yang tidak kunjung menindak lanjuti tuntutannya terkait penerbitan Perda CSR ini, padahal dalam beberapa aksi sebelumnya dewan sudah berjanji dan merecanakan segera terbentuknya peraturan tersebut. “Tapi apa alasan sampai hari ini Perda CSR tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh DPRD, ini yang memaksa kami harus turun,” ungkapnya. Dengan tidak ditindaklanjutinya Perda CSR ini, menurut dia, jelas mengindikasikan bahwa perwakilannya di DPRD tidak serius dalam bekerja, melainkan sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Untuk itu, sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah massa aksi menuntut perda tersebut segera diterbitkan, pun jika ditemukan kendala mestinya dipecahkan secara besama dengan instansi terkait, bukan malah berdiam diri tanpa ada kejelasan. “Segera temui massa aksi dan terbitkan Perda CSR sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah,” tegasnya. Pantauan Suara NTB di lapangan, kericuhan mulai terjadi ketika massa gabungan HMI dan FKMM berupaya menerobos masuk ke Kantor DPRD karena tidak percaya perwakilannya tak berada di tempat. Upaya mereka memicu aksi saling dorong hingga kedua pihak terlibat baku pukul. Beruntung aksi yang minim pengawalan aparat tersebut tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan korban. Tak berselang lama pasca ketegangan tersebut, atas instruksi korlap, massa gabungan lantas bubar dan berencana menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. (jun)
(Suara NTB/uki)
Evaluasi Pelayanan, 21 Pusksemas di Bima Dinilai Tim Akreditasi Bima (Suara NTB) – Tim Komisi Akreditasi Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pusat ( FKTP) melakukan penilaian terhadap 21 Puskesmas di Kabupaten Bima. Bahkan tersebut dilakukan sejak awal tahun 2018. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima dr. Ganis Kristanto. Kata dia, penilaian tersebut mengevalusi pelayanan kesehatan serta mendapatkan akreditasi terutama di tingkat Puskesmas. “PeGanis Kristanto nilaian sudah hampir semua Puskemas, yang terakhir di dinilai Puskemas Ngali Kecamatan Belo,” katanya. Mengapa Puskemas perlu dinilai untuk mendapat akreditasi ? Menurutnya hal itu searah dengan pembangunan Indonesia. Salah satunya tentang program Indonesia sehat yang tertera dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Sasaran akreditasi ini adalah pengakuan. Juga dapat menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas,” katanya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan juga sangat penting ditingkatkan. “Kepercayaan publik itu sangat penting. Karena masalah kesehatan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap sikap pemerintah sebagai pelayan publik,” katanya. Ganis menjelaskan Puskesmas sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga wajib terakreditasi. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 46 tahun 2015. “Akreditasi itu sangat penting. Karena ini syarat kredisial fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Apalagi sekarang Puskemas harus bekerjasama dengan BPJS,” ujarnya. Ia berharap, dengan penilaian oleh tim akreditasi, seluruh Puskemas yang ada dapat memperhatikan pelayanan kesehatan, sehingga hasil akreditasi yang didapatkan benar-benar faktual. “Kita berharap semangat akreditasi ini benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan pelayanan. Kita targetkan semua Puskemas bisa terakreditasi tahun ini,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin meminta sekolah – sekolah di Dompu untuk mulai mempersiapkan anak didiknya menyambut program beasiswa kuliah ke luar negeri. Program unggulan Gubernur NTB untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat NTB ini sudah mulai diluncurkan kegiatan dukungannya. “Pemerintah daerah Provinsi sudah me-launching kegiatan yang menjadi dukungan bagi cita – cita rencana itu. Sekolah kita minta menyiapkan anak – anak untuk kemampuan bahasa Inggris dan karakter yang baik,” kata H.
Bambang M. Yasin kepada wartawan usai menjadi pembina upacara bendera di SMAN 1 Dompu, Senin (10/12). Karakter ini, lanjut H. Bambang, terkait wawasan kebangsaan untuk bisa bergaul secara nasional dan dunia internasion-
al. “Supaya kalau mereka pergi, tidak masalah di sini, tidak masalah dimanapun dia berada,” kata H. Bambang M. Yasin. H. Bambang juga mengaku, kehadiran dirinya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di SMAN
1 Dompu dalam rangka pembinaan. Karena ada beberapa kasus, anak sekolah menyerang siswa lain dan dikhawatirkan akan berkembang menjadi perkelahian antar pelajar, serta kasus dugaan penyalahgunaan obat – obatan maupun narkoba. “Kita berharap semua sekolah dapat kita kunjungi untuk pembinaan ini,” ungkapnya. Terkait banyaknya kasus pencabulan yang melibatkan anak – anak di Dompu, H. Bambang mengungkapkan,
itu akibat aktif dan responsifnya Dinas P3A Dompu dalam melakukan pendampingan yang membuat anak serta keluarganya berani melapor untuk didampingi dengan harapan ada solusi. “Saya yakin di tempat lain hal yang sama juga terjadi. Cuman saja kita di Dompu, DP3A nya cukup aktif, cukup responsif terhadap kasus – kasus itu kemudian itu semakin terekord di kepolisian, atau bahkan menjadi berita,” katanya. (ula)
Kejaksaan Fokus Pencegahan dan Penindakan bagi Koruptor Dompu (Suara NTB) Kejaksaan negeri (Kejari) Dompu menegaskan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diawali dari hal kecil. Kendati kasus yang ditangani didominasi kasus dugaan penyelewengan APBDes, namun upaya pencegahan tetap difokuskan. Selama 2018, sebanyak 28 kegiatan dengan anggaran Rp243,793 M didampingi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Edhi Nursapto, SH dalam keterangan pers memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di kantornya, Senin (10/12) kemarin. “Ada tiga target pencegahan melalui TP4D. Agar proyek kegiatan tersebut tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ungkap Edhi Nursapto. Upaya pencegahan, kata Edhi, bukan berarti tidak mau menindak setiap tindak pidana korupsi. Setiap laporan yang diterima, dilakukan telaah atas data dan informasi awalnya. Ketika memenuhi unsur, dilanjutkan ke Inspektorat untuk dihitung kerugian negara atau upaya pengumpulan bahan data dan keterangan (Pulbaket). Sebanyak 12 laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diterima selama 2018 dan hanya 9 laporan dilanjutkan ke Inspektorat untuk menghitung kerugian negara. Bila ditemukan kerugian negara menjadi pintu masuk untuk penyelidikan. Bila kerugian negara kecil, akan diprioritaskan pada pengembalian kerugian negara. Selain untuk menyelamatkan keuangan negara, juga untuk mencegah kerugian negara oleh tingginya biaya operasional penanganan perkara. Kasus APBDes Soriutu tahun 2017 diduga merugikan
(Suara NTB/ula)
BAGI BROSUR - Kajari Dompu, Edhi Nursapto, membagikan brosur, stiker dan minuman kepada massa aksi dari HMI dan FKMM yang melakukan aksi unjuk rasa di perempatan Koramil Dompu, Senin (10/12). keuangan negara sekitar Rp.50 juta. Kejaksaan mendorong dilakukan pengembalian kerugian negara. Bila diproses terus, biaya persidangan akan jauh lebih besar dari kerugian negaranya. “Kita beri kesempatan mengembalikan kerugian negaranya. Kalau tidak mau juga, terpaksa kita menempuh upaya hukum lebih tegas,” ungkap Edhi Nursapto. Kasus APBDes Soriutu menjadi salah satu kasus dari 2 kasus dugaan korupsi dalam tahap penyelidikan di Kejari Dompu tahun 2018. Kasus lain terkait APBDes Bakajaya tahun 2016 dan saat ini masih
menunggu LHP Inspektorat. Ia pun mengakui, kasus dugaan korupsi APBDes masih mendominasi laporan masyarakat di Kejari Dompu. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, dugaan penyelewengan APBDes memiliki modus serupa yaitu perencanaan dan pengelolaan APBDes yang tidak transparan memicu munculnya kegiatan fiktif dan anggaran digelembungkan. “Setiap kita turun ke Desa, selalu kita ingatkan apabila terkait kegiatan fisik untuk menyurati (konsultasi) Dinas PU. Kalau soal administrasi,
kita minta meraka surati Inspektorat,” tambah Ahmad Sulhan, SH Kasi Intel Kejari Dompu yang mendampingi Kajari Dompu bersama Kasi Datun, Zulkarnaen, SH. Terkait kasus APBDes Doropeti yang sudah naik ke persidangan, Kajari menyebut, kasusnya kini naik ke tahap kasasi. Kasasi diajukan terdakwa Amirullah. Sidang kasasi ini juga berbarengan dengan sidang peninjauan kembali (PK) oleh terpidana Roswati yang terlibat korupsi pada Pegadaian Dompu. “Kita sudah eksekusi. Kerugian negaranya Rp.175 juta. Tapi kemar-
in melalui pengacaranya, dia mengajukan PK,” terangnya. Pada peringatan HAKI tahun 2018 kemarin, Kajari bersama jajaran juga melakukan aksi simpatik dengan membagikan brosur, stiker dan minuman kepada pengendara bermotor di depan kantor Kejari Dompu hingga perempatan traffic light Koramil Dompu. Aksi pembagian brosur, stiker dan minuman ini juga dilakukan kepada pejabat Dinas Dikpora Dompu. Aksi pembagian brosur dan stiker anti korupsi ini pun dilakukan kepada massa aksi dari HMI Dompu di simpang koramil Dompu. (ula)
Sambut HUT NTB Ke- 60, Wabup Bima Terima Pataka dari Wagub
(Suara NTB/Uki)
KAMPANYE - Kejari bersama masyarakat dan penggiat anti korupsi di Bima menggelar kampanye anti korupsi di depan kantor Kejari Bima, Senin (10/12).
Kampanye Anti Korupsi, Kejari Bima Gandeng Elemen Masyarakat Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima melakukan kampanye anti korupsi. Pada momen memperingati hari anti korupsi itu, Kejari setempat melibatkan masyarakat, LSM, Ormas atau para penggiat anti korupsi.
Kampanye tersebut berlangsung di depan kantor Kejari setempat, Senin (10/12). Selain itu, kampanye juga menempelkan stiker kepada pengendara yang melintas, di jalan Sokerno Hatta Kota Bima. “Kampanye ini untuk memberikan edukasi kepada
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kekurangan lima orang. Rumah Sakit Sanglah Bali dan RSUD Dompu (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Sampai sekarang pun masih kita Bima. “Kalau dokter spesialis ini tidak Tenaga medis khususnya dokter 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 buka lowongan, persyaratannya stanjadi masalah dalam hal pelayanan, yang umum di RSUD Dompu masih sangat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dar seperti kelengkapan administrasi jadi kendala kita sendiri di rumah sakit terbatas. Akibatnya, pelayanan kese12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dan STR-nya. Kebutuhannya kita seini dokter umumnya masih kekurangan,” hatan terhadap pasien belum bisa ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kitar 4-5 orang lagi,” jelasnya. kata dia di ruang kerjanya. jalan optimal, ditambah beberapa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ditengah kekurangan dokter umum Pengaruh yang signifikan atas orang dokter umum yang dimiliki saat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang dialami saat ini pihaknya tetap kekurangan tenaga medis itu memang ini tengah melanjutkan pendidikan di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menghimbau tenaga medis yang ada agar belum begitu dirasakan, dalam artian luar daerah. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 senantiasa memberi pelayanan yang pasien-pasien yang masuk masih bisa Kabid Pengembangan RSUD Dom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 maksimal, sesuai dengan visi dan misi mendapat penanganan. Cuma memang pu, Nurwahidah, AMK., kepada war12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang diemban RSUD Dompu. Pun tertenaga mendis sering kewalahan karetawan mengungkapkan, lima orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 hadap lulusan dokter umum dari perguna tidak ada tenaga penggantinya. dokter umum yang tersisa saat ini me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ruan tinggi manapun diharap bisa meAtas persoalan itu, lanjut Nurwamang belum memadai jika dilihat dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ngajukan lamaran dengan tidak mengeshidah, RSUD Dompu tetap berkoorditingkat kebutuhan yang ada, karena12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ampingkan STR dari intansi terkait. nasi dengan BKD setempat bahkan nya tak heran dalam hal pelayanan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Sejauh ini dengan kekurangan tensering membuka lowongan kerja untuk kesehatan pihaknya acap kali lamban. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 aga medis itu alhamdulillah tidak ada dokter umum lulusan perguruan tingSementara untuk dokter saraf mau12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 hal-hal yang sampai merugikan pasien, gi. Namun demikian, meski baru-baru pun mata sudah sedikit tercukupi dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 jadi kita bisa mengatasi kendala itu ini ada penambahan tiga orang tenaga dibangunnya kerjasama bersama beber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 semua,” pungkasnya. (jun) medis yang melamar pihaknya masih apa rumah sakit di luar daerah, seperti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
RSUD Dompu Kekurangan Dokter Umum
masyarakat mengenai bahaya laten korupsi,” kata Kasi Intel Kejari Bima, M. Ihkwanul Fiaturahman SH kepada Suara NTB, Senin (10/12). Dikatakannya, kampanye dengan mengangkat tema Melangkah Pasti, Cegah dan Berantas Korupsi tersebut sebagai bentuk kegiatan moral dalam mengajak masyarakat untuk memerangi tindakan korupsi. “Ain korupsi pede ma luu bui (jangan korupsi nanti bisa masuk penjara),” katanya. Ihkwanul Fiaturahman mengatakan dalam mencegah kerugian keuangan Negara dan memberantas tindakan korupsi, pihaknya akan mengutamakan penindakan atau penegakan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Juga tetap melakukan tindakan penyuluhan dampak dari kejahatan korupsi,” katanya. Pada memontum hari anti korupsi tahun 2018 ini, Ia mengajak seluruh masyarakat dan komponen penggiat korupsi untuk bersama-sama pihaknya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. “Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Perlu keterlibatan semua pihak untuk memberantasnya,” pungkasnya. (uki*)
Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd menerima Pataka, lambang NTB dari Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Proses serah terima tersebut berlangsung di Kantor Bupati Bima, Senin (10/12). Selain serah terima Pataka antara Wabup dan Wagub. Pada momen itu pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) NTB juga menyerahkan bendera merah putih, bendera NTB bersaing dan bendera bendera lambang 10 Kabupaten/ Kota di NTB kepada pasukan Sat Pol PP Kabupaten Bima. Usai menerima Pataka, Wabup mengatakan kirab bendera pataka tersebut merupakan bagian rangkaian peringatan hari jadi Provinsi NTB tahun 2018 yang ke 60 dan jatuh tanggal 17 Desember 2018 mendatang. Dikatakannya lambang pataka nantinya akan diarak keliling oleh pasukan Sat Pol PP pada setiap Kabupaten dan Kota di NTB hingga diserahkan kembali kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,
SE, M.Sc pada puncak peringatan HUT NTB di Mataram. “Sebelumnya Pataka ini akan diarak keliling ke Kabupaten Bima serta daerah lainnya yang berada di NTB menyambut Hari jadi NTB yang ke 60,” katanya. Adanya kirab lambang pataka Provinsi NTB tersebut, Dahlan berharap bisa diketahui dan menyadarkan masyarakat untuk ikut membangun daerah dengan kebersamaan dan silaturahmi. Hal yang sama juga disampaikan, Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. menurutnya, penyerahan Pataka NTB ke Pemerintah Kabupaten Bima merupakan salahsatu prosesi dalam menyambut HUT NTB ke 60. “Proses ini hampir tiap tahun dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Lambang Bendera Pataka ini merupakan salah satu Lambang yang sangat dibanggakan oleh masyarakat NTB,” katanya. Acara serah terima ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan antaran Wabup dan Wagub dan Pasukan Sat Pol PP Kabupaten Bima selanjutnya akan mengarak bendera menuju Kota Bima. (uki/*)
(Suara NTB/uki)
SERAH TERIMA - Penandatanganan berita acara penyerahan Pataka NTB, antara Wabup Bima, Dahlan M. Noer dan Wagub NTB. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Kantor Bupati Bima, Senin (10/12).
Kasus Buku Kemenag NTB
Penyidik Klarifikasi Maraton Kepala Madrasah Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melanjutkan penyelidikan kasus buku madrasah tahun 2018. Dalam beberapa pekan belakangan ini, kepala madrasah menjalani klarifikasi secara maraton. Penyidik mendalami proses pembelikan buku madrasah yang anggarannya bersumber dari Dana BOS. Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, menerangkan, kepala madrasah yang diklarifikasi untuk tahap awal ini adalah dari madrasah yang berada di Lombok Tengah dan Lombok Timur. “Bagaimana setelah uang itu masuk ke madrasah, lalu beli buku. Bukunya ini kan pesan dari Jakarta, bagaimana pendistribusiannya. Kita cari apakah ada indikasi perbuatan melawan hukumnya,” ujarnya ditemui Senin kemarin. Dia menerangkan, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mendalami penggunaan dana BOS masingmasing madrasah. Sejak perencanaan sampai penggunaan yang diduga melalui satu perusahaan yang telah ditunjuk. “Satu-satu dulu, yang di Lombok Tengah, sama yang di Lombok Timur. Perusahaan yang dijadikan pendistribusi buku PT X itu berdomisili di situ,” ucap Syamsudin. Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB membongkar dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan totalnya senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah. Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu. Sejauh ini, penyidik Subdit III sudah mengklarifikasi 28 orang saksi. Antara lain, pejabat Kanwil Kemenag NTB, pejabat Kemenag masing-masing di 10 kab/kota, serta sebagian kepala madrasah. (why)
POLHUKAM
Halaman 8
Pemilih Capres/Cawapres Tidak Otomatis Memilih Parpol Pengusung Mataram (Suara NTB) Pemilih Capres/Cawapres tidak otomatis akan menjadi pemilih partai politik pengusungnya. Karena karekteristik pemilih dalam menentukan pilihannya bukan pada partai, tapi melainkan figur calon anggota legislatif (caleg) yang diturunkan bertarung. Karena itu, partai politik pengusung salah satu pasangan Capres/Cawapres agar tidak terlalu berharap untuk memperoleh efek ekor jas dari pasangan Capres/Cawapres yang mereka usung. Partai politik jika ingin meraup suara yang banyak tetap harus bekerja keras. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Ayatullah Hadi kepada Suara NTB, Senin (10/12) kemarin. “Ada pengaruh efek ekor jas terhadap elektabilitas partai, tapi tidak akan berdampak signifikan terhadap kenai-
kan elektabilitas partai ketika parpol tidak menghadirkan calon terbaiknya,” ujarnya. Efek ekor jas akan besar berpengaruh bila pengusung pasangan Capres/Cawapres itu kecil. Namun dengan sistem di Indonesia yang multi partai, sangat sulit untuk membagi efek ekor jas dalam meningkatkan elektabilitas partai. Karena itu, Ayatullah Hadi menganggap wajar, jika partai menjadikan pileg sebagai konsentrasi nomor satu untuk dikampanyekan ketimbang kampanye Pilpres. “Karena pelaksnaan pemi-
lu secara bersamaan, maka konsentrasi pemenangan pasti akan terbelah. Kecil kmungkinan Parpol akan berkampanye hanya untuk calon presiden semata, karena kursi di DPR itu tak kalah pentingnya untuk dimenangkan,” katanya. Karena itu jika ingin partai politik meraup suara yang signifikan, tidak harus mengandalkan pasangan Capres/ Cawapres yang mereka usung. Sebab, pemilih pasangan Capres belum tentu akan memilih partai tersebut. “Maka dengan demikian, parpol jangan terjebak dengan
(Suara NTB/dok)
Suhardi Soud
Ayatullah Hadi
KPU Gandeng Tokoh Agama Sosialisasikan Anti Politik Uang
Potensi Suara Tidak Sah Tinggi, KPU Sosialisasi Lebih Masif Mataram (Suara NTB) Untuk pertama kalinya pada Pemilu 2019, pemilihan calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden dan wakil presiden digelar serentak. Sehingga pada pemilu 2019, masyarakat akan mencoblos lima jenis kertas surat suara sekaligus. Kelima jenis kertas surat suara tersebut yakni, kertas surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara untuk pemilihan anggota DPD. Selanjutnya surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dengan banyaknya jenis kertas surat suara yang akan dicoblos di Pemilu 2019 mendatang, diprediksikan, banyak surat suara yang akan batal. Anggota KPU Provinsi NTB, divisi teknis, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, pihaknya akan berupaya meminimalisir surat suara batal. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan memasifkan sosial pendidikan pemilih. “Tentu kita akan lebih masif melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang akan kita lakukan juga akan berubah, dengan lebih banyak menampilkan kategori surat suara sah dan tidak sah nantinya,” katanya. Dikatakan Suhardi, pada pemilu 2019, sistem pemungutan suara akan dilakukan dengan mencoblos surat suara, tidak lagi menggunakan sistem contreng seperti pemilu sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat sudah cukup akrab dengan sistem tersebut sehingga dapat meminimalisir surat suara tidak sah. “Kalau soal penggunan hak pilih, kita mencoblos dengan manual. Beda kita dengan menandai. Dengan kita berpemilu dengan sistem terbuka ini sudah sering dilakukan, yakni coblos partai, nama calon atau juga nomor urut. Nah sekarang juga begitu,” jelasnya. Ia pun menjelaskan, bahwa ketentuan sah dan tidak sahnya hasil pencoblosan kertas surat suara sah tersebut, yakni jika yang dicoblos adalah hanya gambar partai saja, maka suara tersebut sah dihitung menjadi milik partai. Kemudian jika dicoblos gambar partai dan calon, maka suara tersebut akan dihitung menjadi suara calon. “Kalau yang dicoblos nomor urut dan calon, maka itu sah untuk calon. Kemudian seandainya ada yang mencoblos surat suara kosong, artinya misal karena calonnya sudah meninggal dunia itu sah untuk partai,” jelasnya. Dalam rangka penyelamatan suara masyarakat tersebut, KPU juga akan melakukan sosialisasi lewat media massa yang akan dilakukan menjelang hari H pemungutan suara. Ditempat terpisah, sejumlah caleg mengaku masih kebingungan dengan model surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019. Hal itu penting diketahuinya sebagai bahan dalam membuat bahan kampanye yang berisi posisi namanya dalam daftar kertas surat suara yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. (ndi)
efek ekor jas. Sebaiknya efek ekor jas juga harus diimbangi dengan mengahadirkan caleg terbaiknya. Sehingga pemilu disi oleh para caleg yang terbaik parpol dalam mengisi lembaga parlemen ke d e p a n , ” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
TEMBAK - Buron perampokan juragan jagung Sekaroh, Lombok Timur, Cak Agus usai mendapat perawatan medis akibat luka tembak karena melawan saat ditangkap Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Senin (10/12).
Pemodal Perampokan Sekaroh Ditembak Mataram (Suara NTB) – Satu per-satu anggota komplotan perampok yang menewaskan Lalu Hurialdi alias Amaq Jon ditangkap. Kali ini, pemodal perampokan, Cak Agus alias Agus (45) bertemu dengan proyektil peluru. Dia yang juga inisiator kejahatan itu ditangkap setelah buron hampir 1,5 tahun lamanya. Unit Resmob Jatanras Polda NTB melacak keberadaan Cak Agus di rumah istri kedua di Sereneng, Mertak, Pujut, Lombok Tengah. Cak Agus yang mencoba kabur Senin (10/12) siang pukul 14.00 Wita tak berhasil lolos. Lima peluru bersarang di kaki kirinya, lengkap dengan empat peluru lainnya di kaki kanan. Cak Agus tak berdaya saat dirawat di RS Bhayangkara Mataram setelahnya. Dia dibawa menggunakan Avanza Hitam DK 731 JE, yang awalnya hendak dipakai kabur. “Dia yang mendanai, yang punya kapal. Pengakuannya, korban punya utang. Pelaku Cak Agus ini kenal dengan korban,” kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB,
AKBP Haryo Tejo Wicaksono. Tersangka Agus pada 30 Mei 2017 menyiapkan kapal. Kemudian memanggil 12 kawan lainnya untuk berkumpul. Mereka lantas dibawa ke Pantai Dundun Telone, Sekaroh, Lombok Timur. Agus mengajak komplotannya mendobrak rumah korban Lalu Hulriadi. Dini hari mereka merampok. Kawannya menyatroni rumah dan menggondol brankas, uang tunai, dan emas senilai hampir Rp300 juta. Disah alias Amaq Ndistin –tewas ditembak saat penangkapan di Suela, Lombok Timur November 2017- membacok korban Amaq Jon sampai meninggal dunia. Selain itu, Disah juga menghantam istri Amaq Jon, Wati tepat di kepala dengan tabung elpiji 3 kg hingga pingsan. Kala itu, Cak Agus juga yang memimpin komplotan kembali ke Pantai Dundun. Mereka kembali ke Lombok Tengah. Kapal yang mereka pakai lalu dibakar untuk menghilangkan jejak. “Selama ini Cak Agus ber-
pindah-pindah. Dalam pelariannya dia sempat menikah lagi. Kita tangkap dia juga di rumah istri mudanya,” beber Haryo. Penangkapan Cak Agus melengkapi terungkapnya sembilan dari total 13 pelaku. Dua diantaranya tewas saat ditangkap. “Sisanya masih ada lima lagi. Mudahan segera ditangkap. Masyarakat yang mempunyai informasi bisa memberi tahu kepolisian terdekat,” tegas Haryo. Lima orang yang masih buron itu antara lain, Tacok, Amaq Dusi, Amaq Tono, Glidik, dan Amaq Er. Pelaku lainnya, Amaq Sidi dan Amaq Sukri kini sudah mendekam di penjara menjalani masa pidananya. Pengadilan Negeri Selong menghukum Sidi dengan penjara 12 tahun dan Sukri 15 tahun pada November 2017 lalu. Kemudian Amaq Mia alias Gaibasman dan Jusman alias Kejus masing-masing dihukum 12 tahun penjara. Amaq Itim sedang menanti hukuman. Jaksa menuntut Itim dengan hukuman 12 tahun penjara. (why)
Mataram (Suara NTB) Politik uang masih menjadi ancaman serius dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Pasalnya, masyarakat sudah cukup akrab dengan praktik politik uang yang sudah dipraktikkan dari pemilupemilu sebelumnya. Karena itu, dalam menekan praktik politik uang di Pemilu 2019 mendatang, KPU terus melakukan sosialisasi gerakan penyadaran kepada masyarakat, agar menjauhi praktik kotor tersebut. Sebab, praktik korupsi yang tengah marak menyeret pejabat politik saat ini, tidak bisa dilepaskan dari banjirnya penggunaan politik uang pada saat pemilu. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori. Menurutnya, masyarakat belum memahami secara utuh dampak dari politik uang dilakukan pada saat kontestasi pemilu. Banyaknya pejabat yang korup, dilahirkan dari praktik politik uang yang dilakukan pada saat pemilu untuk bisa terpilih menjadi pejabat publik. “Kenapa ada banyak kepala daerah, anggota dewan yang tersandung korupsi, karena dia menggunakan segala cara termasuk politik uang untuk memenangkan pemilihan,” katanya. “Dan dalam setiap kali kontestasi politik, sesungguhnya masyarakat juga sudah akrab dengan money politics, baik berupa barang maupun uang. Nilai yang diterima masyarakat itu memang kecil, tetapi kalau diakumulasikan maka biaya yang dikeluarkan oleh calon itu akan sangat besar,” sambungnya. Dengan besarnya biaya
Lalu Aksar Ansori
politik yang dikeluarkan oleh seorang calon, maka pada saat menjabat, hal utama yang dilakukan adalah untuk mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan. “Dengan gajinya cukup tidak untuk mengembalikan uang yang dia keluarkan. Maka caranya mereka merampok uang negara untuk kembalikan uangnya, dan juga untuk menyiapkan pemilihan berikutnya. Karena itulah, KPU merumuskan berbagai strategi meminimalisir praktik politik uang. Salah satu dengan menyasar tokoh agama sebagai ujung tombak memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menolak politik uang. “Kita harapkan lewat para tokoh agama agar mengangkat tema atau topik anti politik uang dalam setiap ceramah pengajiannya. Karena dialah yang didengar oleh masyarakat. Harapan kita agar politik uang ini (diharamkan) seperti larangan yang lain, tidak boleh berzina dan riba,” katanya. Selain itu, upaya KPU dalam meminimalisir politik uang tersebut, dengan cara mengurangi biaya politik yang dikeluarkan calon dengan membiayai pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK). Kemudian juga lewat tranparansi dana kampanye. “Peserta Pemilu diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanye dan rekening khusus, dan ada auditnya juga. Nah itu cara kita membuat agar dana kampanye peserta pemilu akuntabel,” paparnya. Dalam membasmi praktik politik uang tersebut, juga perlu ketegasan penegakan hokum. Dalam hal ini dilakukan oleh Bawaslu. Dengan penegakan hukum, diharapkan ada efek jera kepada para peserta pemilu, agar menjauhi praktik kotor tersebut dalam merebut kemenangan. “Pencegahan juga harus lebih optimal. Sehingga pengawasan harus lebih ketat,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/dok)
Kades Pringgabaya Utara Terdakwa Pungli Prona Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) – Kepala Desa Pringgabaya Utara, Zulkarnaen menjalani sidang perdana kasus korupsi pungli pengurusan sertifikat Prona tahun 2016. Terdakwa Zulkarnaen didakwa memungut uang dari 150 pengurus sertifikat. Total pungutan mencapai Rp66,5 juta. Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum, Wasita Triantara di hadapan majelis hakim yang dipimpin Rosana Irawati dan hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi, Senin (10/12) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menyebut, terdakwa Zulkarnaen tanpa dasar hukum mematok pemohon sertifikat Prona untuk menyetor
masing-masing Rp500 ribu. Alasannya untuk dipakai biaya patok, pengukuran, verifikasi, bagian BPD, bagian Kadus, biaya administrasi, dan bagian tim desa. “Sekretaris desa, saksi Takrifudin mengatakan program Prona adalah gratis. Namun tidak didengarkan terdakwa dan tetap menentukan pemohon dikenai biaya Rp500 ribu,” sebut Wasita. Zulkarnaen lantas menggelar rapat dan menyampaikan nilai pungutan dimaksud. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, yang Rp300 ribu. Panitia desa menyatakan tidak sanggup. Namun terdakwa tetap jalan terus. “Jika tidak dilakukan pemungutan darimana lagi kita
mencari uang untuk membayar kadus, BPD, dan pengukuran,” kata Wasita menirukan ucapan Zulkarnaen dalam rapat 2 September 2015. Untuk melancarkan niatnya, terdakwa menggandeng kepala dusun dengan imingiming imbalan upah dari pungutan prona dimaksud. Terdakwa meminta kepala dusun untuk membuat daftar pemohon Prona yang bersedia membayar saja. Minus yang enggan. Terdakwa mengatur honor untuk dirinya sendiri perbidang tanah sebesar Rp100 ribu. Dikalikan 150 sertifikat sehingga menjadi 15 juta. Kemudian terdakwa mengatur pembelian patok yang masing-masing dihargai Rp50 ribu
untuk 150 sertifikat. Terdakwa memotong yang terkumpul dari pemohon untuk disetorkan kepada BPD sebesar Rp7,5 juta. Wasita mengatakan, uang yang dipungut melalui Kadus Cemparanan, Usman sebesar Rp31 juta. Uang yang disetor untuk kebutuhan Prona sebesar Rp26 juta. Sisanya Rp5 juta untuk jatah Kades. “Akan tetapi terdakwa belum berani menggunakan uang karena Kejari Lotim sudah melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut,” papar Wasita. Dari Kadus Tinggir, Muludin, uang yang dikumpulkan sebesar Rp16,5 juta. Dari Kadus Segara, Jumasih terkumpul Rp7 juta dan dari Kaur
Pembangunan, Sulman terkumpul 12 juta. Uang hasil pungutan Prona kemudian dipakai untuk membeli patok, meterai, biaya pengukuran tim BPN, kebutuhan konsumsi, serta transportasi panitia dan tim. Total yang dibelanjakan Rp38,6 juta. Dalam item kebutuhan itu sudah terdapat item yang sudah dibiayai negara. “Pungutan tidak pernah disosialisasikan dan tidak dimuat dalam peraturan desa,” kata jaksa. Terdakwa lantas didakwa dengan pasal 12 huruf e dan atau subsidair pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)
(Suara NTB/why)
DAKWAAN - Kades Pringgabaya Utara, Zulkarnaen berjalan meninggalkan ruang persidangan usai menjalani sidang perdana kasus pungli Prona di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (10/12).
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
SUARA NTB
Selasa, 11 Desember 2018
Halaman 9
Ritel Modern Jadi Tantangan Besar Ekonomi Desa Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono mengemukakan, salah satu tantangan yang harus disikapi di desa adalah menjamurnya ritel modern. Keberadaannya dikhawatirkan makin mematikan pasar lokal. Hal ini ia kemukakan dalam ekspose hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 di kantornya, Senin (10/12) kemarin. Suntono mengulas hasil Podes menunjukkan, desa dengan keberadaan minimarket pada keadaan tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan sebesar 49 persen. Atau dari sebanyak 197 desa, menjadi 293 desa yang menjadi jaringan pasar minimarket.
Suntono
“Saya sudah sampaikan juga ke Bu Wagub, karena minimarket ini sudah ada. Tinggal, bagaimana caranya agar minimarket ini bisa menjual produk-produk lokal,” ujarnya. BPS telah menyelenggarakan. Hasilnya, dipotret sejumlah pertumbuhan pembangunan di desa, berikut tantangannya. Podes dilaksanakan tiga kali dalam 10 tahun. Tahun 2018 ini, Podes dilaksanakan
pada Mei secara sensus melibatkan kepala desa, lurah atau setingkat di bawahnya. Suntono, menggambarkan secara umum, berdasarkan hasil Podes 2018di Provinsi NTB tercatat 1.143 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 995 desa, 145 kelurahan dan 3 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 117 kecamatan dan 10 kabupaten/kota. Keputusan Presiden Nomor 6
Tahun 2017 mencantumkan sebanyak 111 pulau kecil terluar. Salah satu pulau kecil terluar tersebut terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nama Pulau Sophia Louisa. Tepatnya berada di wilayah Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dari penghitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD), ditunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori tertinggal, berkembang, dan mandiri. Jumlah desa tertinggal 9 (0,90 persen), desa berkembang 899 (90,35 persen), dan desa mandiri 87 (8,74persen). Semakin tinggi
IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Suntono menjabarkan, ratarata IPD untuk Dimensi Transportasi 84,89, Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan 78,63, Dimensi Pelayanan Dasar 67,10, Dimensi Pelayanan Umum 55,02, dan Dimensi Kondisi infrastruktur 51,11. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan IPD 2014, desa tertinggal menurun 2,72 persen, desa berkembang menurun 1,81 persen dan desa mandiri meningkat 4,52 persen. Dibagian lain, dari sisi potensi desa tahun 2018, dari perspektif potensi ekonomi diketahui
desa dengan keberadaan Industri Kecil dan Mikro mengalami peningkatan dari tahun 2014. Industri kayu sebanyak 818 desa atau 15 persen, industri gerabah /keramik/batu sebanyak 556 desa atau 4 persen. industri dari kain tenun sebanyak 408 desa atau 53 persen. Desa dengan keberadaan KUD menurun 8 persen dibanding tahun 2014 (110 desa). Desa dengan keberadaan warung/toko kelontong meningkat 3 persen dibanding tahun 2014 (sebanyak 1.126 desa) dan desa dengan pasar bangunan meningkat 10 persen dibanding tahun 2014 (266 desa). (bul)
Kejari Bima Tuntaskan Empat Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) – Kejari Bima menyidangkan tujuh kasus korupsi sepanjang tahun 2018 ini, setidaknya sampai pertengahan Desember ini. Kejari Bima menyisakan dua kasus di tahap penyidikan. Serta satu kasus di tingkat penyelidikan. “Tahun ini targetnya tiga kasus, melebihi target untuk tahun ini,” klaim Kasi Pidsus Kejari Bima, Wayan Suryawan di Mataram pekan lalu. Dia menyebutkan, empat kasus dituntaskan berdasarkan penyidikan Seksi Pidsus. Dua kasus yang sedang masa persidangan yakni dugaan korupsi anggaran Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014. Dalam kasus itu, tiga terdakwa masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, diantaranya mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Iskandar, mantan
Bendahara Satpol PP Kabupaten Bima, Samsul Bahri, dan mantan Kabag TU Satpol PP Kabupaten Bima, Kadrin. Mereka didakwa secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014 sebesar Rp2,2 miliar sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp431 juta. Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Edy Darmawan dalam kasus yang sama namun berkas terpisah sudah dihukum penjara selama tiga tahun. Kasus lainnya yakni dugaan korupsi dana rehabilitasi ruang kelas rusak dan meubelair empat SD di Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima tahun 2012. Terakhir, terdakwa guru honorer Herman Miskan dituntut agar dipenjara selama satu tahun dan enam bulan
serta denda Rp50 juta. Herman disebut menerima upah dari empat kepala sekolah atas jasa pembuatan proposal penerima alokasi anggaran Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud RI tahun 2012. Pada kasus yang sama di berkas berbeda, mantan Kepala SDN Laju, Abubakar Arsyad, mantan Kepala SDN Inpres Laju, Murtalib, mantan Kepala SDN UPT Laju, Jamaluddin, serta mantan Kepala SDN Inpres Pasir Putih Laju, Muhammad M Saleh sudah dihukum. Juga rekanan atas nama Rusdy. Suryawan menyebutkan, dua kasus yang masih di tahap penyidikan akan dituntaskan pada tahun 2019 mendatang. “Itu ada SMAN 5 Kota Bima kasus BOS, SMAN 1 Bolo kasus dana lab,” pungkasnya. (why)
Golkar Ingatkan Calegnya Tak Langgar Aturan Kampanye Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD I Partai Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengimbau caleg Golkar di semua tingkatan untuk melaksanakan kegiatan kampanye dengan memperhatikan aturan main Pemilu. Sehingga tidak berurusan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Semua caleg Golkar kita minta harus memperhatikan aturan kampanye, jangan sampai menabrak aturan. Karena Bawaslu sekarang ini sangat sungguh galak,” katanya. Salah satu yang paling rentan saat ini menjadi celah Bawaslu untuk mempersoalkan caleg yakni pemasangan baliho, stiker dan alat peraga kampanye lainnya. Dikatakan Isvie, untuk alat peraga kampanye, selain yang difasilitasi KPU, DPP Golkar juga memberikan sumbangan kepada daerah-daerah. Ditegaskan Isvie, caleg Golkar harus sportif dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Dimana selain untuk meraih dukungan, ajang kampanye juga harus menjadi medium edukasi
politik bagi masyarakat. Dan hal itu harus dilakukan oleh Partai Golkar, jika ingin menang. Sportivitas tidak hanya dalam kegiatan kampanye, tetapi juga ditekankan agar semua caleg Golkar tidak saling “berkelahi” berebut suara sesama caleg separtai Didapil yang sama. Tetapi harus berjuang bersama-sama untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. “Kita tidak ingin mendengar ada caleg Golkar yang saling rebutan suara di dapil yang sama. Harus bisa saling membagi wilayah untuk dikepung sehingga dapat suara sebanyak-banyaknya,” tegas Isvie. Sekretaris DPD I Golkar NTB dan juga Ketua DPRD NTB ini mengatakan, Golkar memiliki target untuk kembali menjadi pemenang pemilu. Di DPRD NTB, Golkar menaikkan target perolehan kursi dari 11 menjadi 13 kursi. Untuk mencapai itu, hal yang paling penting dilakukan oleh partai, selain turun berkampanye, juga harus mengawal perolehan suara. Sehingga menyiapkan saksi akan menjadi salah satu agenda partai yang sangat penting, katanya. (ndi)
Caleg Petahana Mulai Kampanye Januari Mataram (Suara NTB) Meski masa kampanye telah berlangsung tiga bulan lebih, namun para calon anggota legislatif (caleg) petahana masih belum bergerak sama sekali. Mereka rata-rata akan mulai melakukan kampanye Januari tahun 2019 mendatang. Berbeda dengan caleg -caleg penantang, sudah melakukan aksi kampanye dan sosialisasi dari jauh-jauh hari, lewat berbagai kanal. Seperti pertemuan-pertemuan silaturahmi dan juga lewat penyebaran sepanduk, baliho dan stiker. Caleg Partai Golkar yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD NTB, H. Umar Said salah satu yang sama sekali Sabtu, 08 Desember 2018
belum bergerak. Bahkan ia mengaku satupun belum ada APK atau bahan kampanye yang dia cetak sebagai alat sosialisasinya. “Belum sama sekali saya, besok kita mulai. Ini baru mulai persiapan cetak stiker, baliho,” kata Umar Said saat di ruang kerjanya di DPRD NTB, Senin (10/12) kemarin. Demikian juga dengan rekannya dari PKB, Lalu Pelita Putra. Dia juga belum berkampanye. Bahkan kegiatan-kegiatan silaturahmi dengan konstituennya belum ia gelar. “Saya juga belum sama sekali. Besok tiga bulan jelang hari H pemilihan baru kita mulai bergerak. Biarkan leb-
ih dulu caleg-caleg baru ini. Kita kan ndak perlu memperkenalkan diri, sudah ditahu masyarakat, tinggal meyakinkan untuk memilih kita kembali,” katanya. Adapun alasan ia belum bergerak, selain karena untuk menghemat biaya politik yang besar. Juga karena statusnya sebagai caleg petahana, masih disibukkan dengan tugas-tugas kedewanan. Ditempat terpisah, caleg petahana dari PAN dan PDIP, yakni Hadi Solthon dan Made Slamet, menyebutkan bahwa masa kampanye saat ini dinilainya terlalu panjang. Karena itu, ia memilih bergerak pada awal tahun 2019. (ndi)
(Suara NTB/bul)
SUNGAI - Rencana DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) NTB memberlakukan OTT sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Buruknya kualitas air sungai di daerah ini, salah satunya ditengarai karena masyarakat masih membuang sampah di sungai. Salah satu sungai yang melintasi Kekalik Kota Mataram, airnya nampak coklat. Padahal sungai ini masih dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan terkait pembuatan tahu tempe.
LPJK NTB dan UGM Bersinergi Percepat ”Recovery” Lombok Mataram (Suara NTB) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB membangun kerjasama dengan tim ahli konstruksi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Guna mempercepat penyediaan tempat tinggal di masa recovery pascagempa. Tim ahli konstruksi dari UGM-pun bersedia terlibat. Bahkan menawarkan dua pilihan Rumah Tahan Gempa (RTG) dengan baja dan baja ringan. Disebutnya Rumah Instan Baja Ringan (Risbari) dan Rumah Instan Baja (Risba). Sementara LPJK Provinsi NTB, terus mengebut sertifikasi bagi tenaga ahli dan terampil. Volunter pembelajar rekonstruksi pembangunan RTG Lombok Ir. Ali Awaluddin, ST, M. Eng, Ph.D di temui di Fakultas Teknik Unram dari UGM, bersama timnya di Unram pekan kemarin menjelaskan, saat ini berkembang sejumlah alternatif tempat tinggal bagi korban gempa. Risha, Rika, dan Riko konvesnional. Lalu akan muncul Risba (Rumah Instan Baja). Tidak apa-apa menurutnya, masyarakat memang harus diberikan banyak pilihan. Yang terpenting, tak keluar dari standar yang ada. Asalkan, mereka yang menempatinya juga merasa nyaman. Kehadirannya di Lombok pada awalnya, ia ingin belajar tentang proses rekonstruksi
Nurul Hijjah pembangunan RTG bagi masyarakat terdampak gempa Lombok. Informasi yang di dapat dari LPJK Provinsi NTB, bahwa proses pembangunan RTG berjalan sangat lambat. “Ternyata memang betul progress sangat lambat, ya mungkin baru sekitar 2% yang sudah dikerjakan dari jumlah rencana 78.000 RTG yang harus dibangun sampai dengan Maret 2019,” ujarnya. Saat menghadiri acara rapat koordinasi Ditjen Cipta Karya di Mataram, mengemuka proses keterlambatan tidak disertai dengan analisis penyebab dan bagaimana upaya perbaikan serta monitoring progres dilakukan. Saat ini masyarakat Lombok
Ali Awaludin korban gempa ada yang tidak memilki rumah dihadapkan pada risiko besar tinggal di tenda-tenda di tengah mulainya musim hujan. Risha, rumah instan sehat tahan gempa yang dijadikan andalan banyak mengalami hambatan dalam pengerjaannya. “Apakah selama ini pembuatan rumah Risha sudah pernah dibuatkan secara massif dan dipetakan secara baik rantai pasoknya? Ini sepertinya luput dari analisis. Sehingga jadi seperti kondisi ini,” ujarnya. Untuk penyediaan jumlah rumah sebanyak 78.000 dalam waktu singkat, kata Ali Awaludin, tentu sangat membutuhkan bahan konstruksi yang terjamin kesediaannya, kualitas dikontrol, dan tentu-
nya dibarengi dengan strategi manajerial yang teruji. Mulai dari SDM, material, mesin, anggaran dan manajemen. “Perlu ada skenario yang mengawal dari mulai aspek produksi komponen RTG, installing, dan quality control,” sarannya. UGM mengusulkan model Risba, rumah instan baja dan Risbari, rumah instan baja ringan, untuk mempercepat pembangunan RTG di Lombok. Harapannya, dua model usulan tersebut bisa dijadikan opsi alternatif yang dari sisi pelaksanaan akan lebih cepat daripada Risha. Tim inipun siap bergabung melakukan pendampingan dengan stakeholders di daerah. Dilain pihak, LPJK Provinsi NTB mengebut sertifikasi tenaga-tenaga terampil yang akan membantu menyiapkan rumah-rumah instan bagi korban gempa. Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah mengatakan, setidaknya 720 orang tenaga terampil ini telah disertifikasi. “Kita sertifikasi sebanyak-banyaknya. Targetnya sebanyak 1.500 orang,” katanya kepada Suara NTB. Katanya, kebutuhan pembangunan rumah untuk korban gempa ini secepat mungkin harus dipenuhi. Sementara, tenaga pendamping dan tenaga fasilitatornya masih sangat kekurangan. (bul)
Kasrem 162/WB Tutup Latihan Uji Siap Tempur Tingkat Kompi Yonif 742/SWY Giri Menang (Suara NTB) Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori menutup latihan uji siap tempur tingkat Kompi satuan Yonif 742/SWY di Lapangan Bola Dusun Gerepek Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombk Barat, Senin (10/12). Kasrem 162/WB menyampaikan, tujuan kegiatan untuk mengukur keterampilan dan kemampuan taktik serta teknik bertempur dalam suatu operasi oleh satuan setingkat Kompi. Selain itu mengukur sejauh mana efektifitas pembinaan latihan satuan yang sudah dilaksanakan untuk menghasilkan kesiapan operasional dalam menghadapi tugas operasi. “Batalyon Infanteri 742/SWY merupakan satuan tempur di bawah Korem 162/ WB yang senantiasa dituntut untuk selalu siap digerakkan dalam rangka kontijensi yang terjadi di wilayah NTB maupun di seluruh wilayah NKRI,” ujarnya. Gunamendukung keberhasilantugaspokok tersebut, maka diperlukan kemampuan yang andal, baik perorangan maupun satuan melalui latihan secara terprogram dan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Dilanjutkannya, dengan selesainya kegiatan UST Kompi, diharapkan seluruh prajurit Yonif 742/SWY. Juga dapat mengetahui dan mengukur kemampuannya dalam teknik maupun taktik bertempur dan mengerti segala kekurangannya masingmasing, baik secara individu maupun dalam hubungan satuan setingkat kompi sehingga setiap prajurit Yonif 742/SWY nantinya memiliki tingkat profesionalisme dan motivasi juang yang tinggi serta mampu me-
(Suara NTB/ist_Penrem)
Penutupan latihan uji siap tempur tingkat Kompi satuanYonif 742/SWY di Lapangan Bola Dusun Gerepek Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. ngoptimalkan teknik dan taktik bertempur menggunakan persenjataan yang dimiliki. Mengakhiri sambutannya, Danrem meminta agar tetap semangat dan kebanggaan atas kualifikasi sebagai prajurit Yonif 742/SWY yang dimiliki, jangan sampai berakhir seiring dengan berakhirnya UST Kompi ini. “Teruslah berlatih, jangan pernah berhenti karena kesejahteraan yang paling hakiki bagi Prajurit adalah latihan dan jadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga,” tutupnya.
Sementara Danyonif 742/SWY Letkol Inf Agus Doni menyampaikan, sebelum penutupan, seluruh peserta latihan menggelar karya bhakti dan penyerahan bantuan berupa sajadah kepada masjid masing-masing daerah latihan. “Alhamdulillah latihan uji siap tempur tingkat Kompi berjalan dengan aman dan lancar dan sebelum penutupan tadi, seluruh anggota melaksanakan karya bhakti pembersihan dan penyerahan bantuan sajadah di tiga masjid,” kata Akmil lulusan 2001 tersebut. (ars/*)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
Halaman 10
PPDB Tidak Tegas
(Suara NTB/ron)
TANDATANGANI - Ketua Umum ILUNI FTUI, Cindar Hari Prabowo menandatangani prasasti peresmian Sekolah Indonesia Cepat Tanggap, bersama Dekan Fakultas Teknik UI, Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng., dan Wakil Ketua PIKK PT PLN Persero, Noeraini Sarwono.
Diresmikan, Sekolah Indonesia Cepat Tanggap di Yayasan Riyadlul Wardiyah Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Indonesia Cepat Tanggap yang merupakan inisiatif bersama dari Fakultas Teknik Univesitas Indonesia (UI), ILUNI FTUI, ILUNI Arsitektur FTUI, dan FUSI Foundation diresmikan Senin (10/12). Sekolah ini diperuntukkan bagi Yayasan Riyadhul Wardiyah, Dusun Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat. Sekolah ini terdiri dari satu sekolah TK/RA dan satu sekolah SD/MI. Pembangunan Sekolah Indonesia Cepat Tanggap merupakan sebuah inisiatif untuk membangun kembali sekolah bagi anak-anak yang terkena dampak bencana. Acara peresmian sekolah dihadiri Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., Dekan Fakultas Teknik UI, Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng., Wakil Ketua PIKK PT PLN Persero, Noeraini Sarwono yang mewakili Ketua PIKK PT PLN Persero, Vera Sofyan Basir, Regional Manager BFI Finance Wilayah Jawa Timur 2, Bali dan Nusa Tenggara I Kadek Tirtayasa, Ketua Umum ILUNI FTUI, Cindar Hari Prabowo, Pembina FUSI Foundation dan owner Swarga Resort, Ghofar Rozaq Nazila, dan perwakilan donator lainnya. Hadir pula ketua yayasan dan kepala sekolah, guru dan murid. Kepala RA Riyadhul Wardiyah, Suhaili, S.Pd., dalam sambutannya mengatakan, ia termasuk baru menjabat kepala RA, saat serah terima jabatan bangunan sekolah sudah runtuh dan rata dengan tanah. Setelah itu para peserta didik terpaksa belajar di tenda. Dengan adanya Sekolah Indonesia Cepat Tanggap ini sangat membantu pihaknya. “Rasa terima kasih yang sedalam dalamnya,” katanya. Sekolah RA merupakan donasi dari Persatuan Istri Karyawan Karyawati (PIKK) PT PLN Persero seluruh Indonesia. TK/RA yang dibangun terdiri dari dua unit ruang kelas yang dilengkapi dengan furnitur, satu unit toilet dengan dua kubikel dan fasilitas cuci tangan, tribun dan selasar, untuk mewadahi sekitar 40 orang. Sementara bangunan MI merupakan donasi dari BFI Finance sebagai donatur utama. Bangunan MI untuk menampung sekitar 100 orang. Rancangan Sekolah Indonesia dikerjakan oleh Kelompok Keilmuan Perancangan dari Departemen Aristektur FTUI yang dipimpin oleh Prof. Yandi Andri Yatmo, PhD., dan Prof. Paramita Atmodiwirjos, PhD. Sekolah Indonesia dirancang dengan berbasis modular dan komponen yang didapat dikonstruksi secara mudah dan cepat. Terdiri dari unit-unit yang dapat disusun secara “Plug and play” dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks di setiap lokasi. Sehingga rancangan Sekolah Indonesia diharapkan dapat bersifat secara cepat tanggap terhadap berbagai kondisi yang membutuhkan di mana pun di seluruh Indonesia. Ketua Umum ILUNI FTUI, Cindar Hari Prabowo, mengatakan dengan semangat untuk membantu itu ia bersama rekan-rekan membangun sekolah. “Sekolah ini harapan dan impian kita. Insya allah ke depan kita punya empat sekolah,” katanya. (ron/*)
(Suara NTB/ist)
KUNJUNGI - Dekan Fakultas Kedokteran Unram Hamsu Kadriyan (kanan) tukar cinderamata dengan Dekan Fakultas Kedokteran Chungnam National University HwaJung Kim saat berkunjung beberapa waktu lalu.
FK Unram Jalin Kerjasama dengan Chungnam National University Korsel Mataram (Suara NTB) Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram dr. Hamsu Kadriyan, SpTHT-KL(K), M.Kes melakukan kunjungan ke Chungnam National University (CNU) dan Chungnam National University Hospital (CNUH) Korea Selatan, akhir November kemarin. Hamsu Kadriyan menjelaskan, dalam lawatannya ke Korea Selatan tersebut, pihaknya beserta Dekan Fakultas Kedokteran Chungnam National University, Prof. Hwa-Jung Kim, MD, PhD., menandatangani kerjasama terkait pengiriman dosen FK Unram untuk mengikuti kursus singkat (fellowship) di CNU dan CNUH. Selain itu, FK Unram danChungnam National University (CNU) akan menggelar seminar internasional bersama di Lombok pada Juli 2019 nanti. Dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Senin (10/12) dr. Hamsu berharap dengan adanya kerjasama tersebut, kesempatan dosen FK Unram untuk melanjutkan studi S-3 di CNU menjadi lebih mudah. Selain itu, dr. Hamsu beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Dosen di Bagian Pediatri FK Unram/RSUD Provinsi NTB dan dua perawat dari RSUD NTB yang turut serta dalam kunjungan tersebut, juga mengunjungi beberapa lokasi lain seperti Institute of International Exchange and Education, Chodang University, danChonnam Hospital untuk menjajaki peluang kerja sama dalam bidang pendidikan, riset, pengembangan pariwisata dan peluang investasi. (dys)
Minim Siswa, SMA Saraswati Tidak Ikut UN Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) SMA Saraswasti Mataram tidak mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2019, karena tidak adanya siswa kelas XII di tahun ajaran 2018/2019 ini. Kondisi itu terjadi karena minimnya siswa yang mendaftar di SMA Saraswasti, sehingga siswa yang seharusnya duduk di kelas XII tahun ini dipindahkan ke SMK Saraswati sejak mereka duduk di kelas X. Kepala SMA Saraswati Mataram, Dra. Ni Komang Sukertiasih, M.MPd., kepada Suara NTB, Senin (10/12) mengatakan, SMA Saraswati tidak mengikuti UN pada tahun 2019. Dikarenakan tidak ada siswa kelas XII. “Karena siswa sedikit, digabung ke SMK. Dari kelas X sudah dikosongkan, tahun depan (2020) baru ikut UN lagi. Hanya tahun ini (2019) saja yang tidak ikut UN,” katanya. Ia menjelaskan, minimnya siswa di SMA Saraswati dimulai ketika proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem Bina Lingkungan (BL). Di beberapa
tahun sebelumnya siswa SMA Saraswati cukup banyak mencapai 10 kelas, bahkan bisa sampai double shift atau masuk pagi dan siang. Namun beberapa tahun belakangan mengalami penurunan dengan adanya sistem BL. Tidak hanya itu, ketika pengelolaan pindah ke Pemerintah Provinsi NTB, tren jumlah siswa di SMA Saraswati tidak kunjung meningkat. Menurut Ni Komang, PPDB SMA Negeri yang menggunakan zonasi tidak dilaksanakan dengan tegas. Masih ada celah bagi siswa untuk diterima di SMA Negeri saat akhir PPDB.
Seperti pada PPDB tahun ajaran 2018/2019 ini, sudah ada sekitar 10 orang siswa baru yang mendaftar. Namun ketika pengumuman PPDB SMA Negeri sudah dilaksanakan, ternyata muncul pengumuman lagi mengenai bisa diterimanya siswa di SMA Negeri tertentu. Hal itu mengakibatkan sejumlah siswa yang sudah diterima di SMA Saraswati menarik diri dan memilih SMA Negeri. “Sering diubah aturan PPDB makanya swasta sangat sedikit siswa. Harapan ketika pindah (pengelolaan) ke Pemerintah Provinsi ada perubahan, ternyata lebih parah lagi. Kita kayak mati
BERSAMA - Mahasiswi STIKES Mataram peraih Olimpiade Kebidanan dan Farmasi yang digelar Ummat bersama dosen pembimbing.
(Suara NTB/ron)
Ni Komang Sukertiasih agar bisa bersaing dan menarik minat masyarakat. “Tingkatkan mutu dan nilai tambah (added value) agar menjadi pilihan masyarakat,” katanya dihubungi melalui pesan instan. (ron)
Bahas Kemajuan Pendidikan
NC Kembali Gelar Diskusi Publik
(Suara NTB/ist)
STUDI BANDING - Suasana kunjungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa yang difasilitasi oleh Tim INOVASI Sumbawa saat melakukan kunjungan dalam agenda studi banding di Jawa Timur tanggal 27 dan 28 November lalu.
Studi Banding
Dikbud Sumbawa Komitmen Tingkatkan Kerjasama untuk Majukan Pendidikan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa yang difasilitasi oleh Tim INOVASI Sumbawa melakukan kunjungan dalam agenda Studi Banding ke Provinsi Jawa Timur tepatnya di dua kota di Jawa Timur, yakni Surabaya dan Kota Malang pada 27 dan 28 November. Dalam agenda kali ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Dikbud mengunjungi Dinas Pendidikan Kota Malang, UIN Sunan Ampel, Universitas Negeri Malang, SDN 6 Sawojajar Malang, Universitas Negeri Surabaya, Graha Al-Barqy Surabaya, Yayasan MI Amanah Malang, dan Klub Literasi Anak di Surabaya. Studi banding ini berfokus pada metode pengembangan pendidikan serta melakukan studi tentang berbagai bentuk program yang sudah diimplementasikan di dua kota tersebut. Agenda studi selama dua hari ini ditujukan untuk membawa dampak pada perubahan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Sumbawa. Dari kunjungan yang dilakukan, didapati program dan kegiatan yang menarik diterapkan dalam rangka meningkatkan percepatan kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Sumbawa. Khususnya bagaimana guru dapat mengevaluasi peserta didik dalam hal kemampuan literasi dan numerasi. “Dari hasil studi ini ada beberapa bentuk program yang cukup bagus dan menarik un-
tuk kita bisa lakukan kerjasama melalui MoU dengan lembaga-lembaga yang kita temui. Hal ini penting kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut kerjasamanya,” ungkap Irin Wahyu Indarni, Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa. Irin menambahkan, ke depan kerja sama ini sangat diharapkan. Tentunya dengan melihat kecukupan anggaran di Dikbud Kabupaten Sumbawa. Kerjasama seperti ini membutuhkan pembiayaan yang cukup. “Paling tidak kita berusaha meminta kepada Pemda dianggarkan kurang lebih 20 persen anggaran di luar gaji untuk dana pendidikan agar kita bisa melakukan percepatan-percepatan di bidang literasi dan numerasi,” lanjut Irin. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten mitra INOVASI, sejak tahun 2016 dengan bermitra bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya berupaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di Sumbawa melalui program rintisan Guru BAIK (Belajar-Aspiratif-Inklusif-Kontekstual) dan program rintisan PERMATA (Peningkatan Kualitas Pembelajaran Numerasi Dasar di Kelas Awal) di wilayah Kecamatan Lopok dan Alas. Berbicara masalah kependidikan di Kabupaten Sumbawa, Dikbud telah banyak melakukan pendekatan dan menekankan terutama kepada para pendidik untuk selalu
berinovasi dalam hal metodemetode pembelajaran agar dapat mengubah pola pikir guru dari pola konvensional kepada pola yang terbaru. Perlunya perubahan dalam dunia pendidikan dari setiap segi standar nasional pendidikan penting ditopang dengan sistem penganggaran yang memadai. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Dikbud Kabupaten Sumbawa, Ali HK. Dia menegaskan perlunya sumber anggaran dalam menopang program pendidikan, karena anggaran menjadi penentu dalam menyukseskan sebuah program. “Kita sangat perlu melakukan kemitraan dengan daerah lain. Kunjungan yang sudah kita lakukan selama dua hari ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui perbandingan dari apa yang menjadi kekurangan kita selama ini di daerah. Terbukti jika dibanding dengan dua daerah ini (Surabaya dan Malang) dalam hal programprogram inovatif pendidikan, mereka memiliki daya dukung yang cukup terutama dari segi penganggaran, sumber daya, dan daya dukung dari Pemerintahnya,” ujar Ali. Hasil studi banding yang telah dilakukan yaitu dalam bentuk rencana program dalam hal inovasi, literasi dan numerasi akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapat perhatian yang lebih serius dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Sumbawa. (ron)
STIKES Mataram Berjaya di Olimpiade Kebidanan dan Farmasi
(Suara NTB/ist)
rasa, promosi sudah, tahu-tahunya begini, kayak sia-sia,” katanya. Ni Komang berharap adanya ketegasan Pemprov NTB terkait aturan PPDB. Dikhawatirkan jika terus seperti ini siswa tidak memiliki jiwa kompetisi. “Yang tidak belajar saja bisa milih sekolah, mereka akan sulit bersaing di luar NTB,” ujarnya. Dengan minimnya siswa di sekolah swasta juga dikhawatirkan akan mempengaruhi upaya sekolah swasta mengembangkan diri. “Karena jumlah siswa terus merosot, pembiayaan juga terus merosot,” kata Ni Komang. Terkait hal ini, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Abdurrosyidin R., dihubungi Senin (10/ 12) sore meminta sekolah swasta untuk meningkatkan mutu
Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram meraih berbagai prestasi bergengsi dalam ajang Olimpiade Kebidanan dan Farmasi se Pulau Lombok yang digelar Universitas Muhammadiyah Mataram. Prestasi kali ini diraih mahasiswi program studi D 4 Kebidanan STIKES Mataram. Di antara prestasi STIKES Mataram ialah meraih juara satu pada kategori Lomba Orasi Ilmiah Berbahasa Inggris,yang diraih Siti Fatimatuzzahrah. Siti saat ini duduk di semester tiga. Selain itu, Tim STIKES Mataram juga berhasil menjadi juara satu pada Lomba Senam Hamil. Adapun Lomba Poster Kebidanan hanya mampu meraih
juara tiga, yang dipersembahkan oleh Ni Nyoman Tri Ayu, mahasiswi STIKES Mataram semester lima. Sedang untuk Lomba Duta Bidan sebagai runner up diraih Sofiana Zamroni, mahasiswi semester lima. Kepada Suara NTB, Endy Bebasari, S.KM., M.Kes., Dosen Pendamping STIKES Mataram, menjelaskan bahwa raihan prestasi para mahasiswanya itu tak lepas dari kerja keras semua pihak. Tak terkecuali pihak kampus yang telah memberi support dalam ajang ini. Dikatakan Endy, bahwa hasil yang diraih merupakan buah atas semua persiapan matang sebelum bertanding. Dijelaskan pelatihan bagi para peserta dilakukan 10 hari sebelum bertanding. “Dari pihal kampus cukup ken-
cang dilatih kurang lebih 10 hari secara intensif kita latih dari kampus,” ungkapnya, Senin (10/12). Endy mengaku, sebelumnya masing-masing peserta lomba diberi pelatihan oleh masingmasing pelatih atau mentor peserta. Mereka terdiri dari para dosen STIKES Mataram. “Ini rata rata semester tiga dan lima. Pernah ngirim ke lomba lomba lain di tingkat NTB,” sambungnya. Pihaknya berharap agar ke depannya akan ada lomba-lomba yang digelar secara berkelanjutan. Termasuk cakupan lombanya dapat diperluas lagi. “Jadi intinya output mahasiswanya pada saat mencari pekerjaan dapat mudah, karena yang dilihat tidak saja prestasi akademik tapi juga prestasi non akademik,” tutupnya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Suatu kemajuan tidak akan dapat diraih tanpa pengetahuan. Maka, inovasi, kreativitas, dan penanaman nilai haruslah melalui pendidikan, baik formal maupun informal. Hal ini disampaikan Dewan Pendiri Nusatenggara Centre (NC) Dr. Kadri saat membuka acara Diskusi Publik terkait pendidikan, Minggu (9/12). Acara diskusi yang diselenggarakan oleh NC bekerjasama dengan DPRD Kota Mataram mengambil tema “Mewujudkan Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya melalui Pendekatan Pendidikan”. Tujuannya untuk lebih memahami konteks budaya melalui pendidikan. Menurutnya, manusia akan selalu berupaya untuk menemukan berbagai cara untuk bertahan (survive) baik bagi dirinya maupun keturunan atau generasinya, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupannya baik fisik maupun non fisik yang berlangsung secara alami. Hal tersebut merupakan hakikat pendidikan secara umum. Sementara Dr. Sutarto, M.Pd., yang menjadi narasumber memiliki pandangan dan strategi dalam mendorong Kota Mataram di bidang pendidikan. Dia mengatakan, Mataram jika ingin menjadi kota pendidikan, maka aspek yang dapat mengangkat marwah pendidikan di tingkat berjenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, dan PT(perguruan tinggi) harus dibenahi. Pendidikan seharusnya dapat berperan menaikkan taraf hidup manusia. Dengan budaya pendidikan yang tinggi, maka kiranya dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat. ‘’Namun, hal ini belum menjadi budaya kita,’’ ujarnya. Sutarto mengaku, NTB termasuk 11 provinsi terendah Angka Buta Akasa (ABA). Sementara Kota Mataram memiliki ABA 6%. Hal ini tertuang dalam data BPS Kota Mataram pada tahun 2017. Kondisi ini cukup tinggi bagi sebuah kota yang memiliki banyak lembaga pendidikan. Pada kesempatan lain, salah satu narasumber yang konsen di bidang Pendidikan Karakter, Dr. Asari menjelaskan melalui pendidikanlah manusia dapat berkontribusi menyejahterakan hidupnya. “Kota Mataram dalam konsep maju, religius, dan berbudaya tak akan dapat diraih jika dunia pendidikan lemah,” ungkap Asari. Maka, konsep membangun manusia yang maju, religius, dan berbudaya harus masuk melalui dunia pendidikan. Ketua DPRD kota Mataram, H. Didi Sumardi men-
gatakan komitmennya untuk lebih memperhatikan dunia pendidikan masyarakat Kota Mataram. “Strateginya adalah melalui pendidikan akan dapat terangkat budaya, nilai, dan kemajuan,” kata Didi menjelaskan. “Kami di DPRD paling keras dalam mengintervensi dunia pendidikan ke arah lebih maju,” tambahnya. Dia mengatakan, spirit pihaknya dalam pemerintahan harus diteruskan oleh keinginan masyarakat untuk menjadikan Kota Mataram kota pendidikan tentunya. Perihal tersebut, dalam rekomendasi pendidikan untuk lebih berkomitmen, sehingga menjadi kolektivitas manusia dalam menjemput kemajuan. Sebab, tanpa pendidikan yang maju, secara otomatis masyarakat akan mudah tergerus, lemah, dan tertinggal. Problem di bidang pendidikan adalah lemahnya korelasi antara pemerintah dan masyarakat untuk berbenah. “Sehingga, tantangan ke depan adalah melalui sinergitas bersama untuk membangun bersama,” ungkap Didi menambahkan. Koordinator Acara Suprawan menjelaskan, dengan diskusi ini diharapkan mampu memberikan perspektif peserta diskusi untuk lebih peka dengan dunia pendidikan. Sebab, para narasumber yang konsen di bidang pendidikan telah memaparkan beberapa data terkait kondisi dunia pendidikan. “ Saya berharap nantinya, diskusi-diskusi seperti ini terus dilakukan demi menambah wawasan kita, sehingga dapat lebih memahami kondisi pendidikan kita,” tegas Suprawan. Pada sesi akhir tanya jawab, ada beberapa hal yang menajdi rumusan, sehingga harapannya, apa yang menjadi permasalahan kita saat ini nantinya dapat dirumuskan dan dipaparkan untuk dikaji bersama di pemerintah. Sejumlah catatan akhir diskusi di antaranya ialah agar program pengentasan ABA, baik secara formal maupun informal terus dilakukan, terutama untuk jangka panjang. Selanjutnya, kesiapan dan kebijakan perpaduan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga tidak ada ketimpangan antara harapan, keinginan, dan pencapaian, dan semua PT harus dibenahi (mahasiswa, dosen, dan sarana prasarana). Selain itu bekerjasama dengan kementerian terkait, sehingga dapat terakreditasi baik, sehingga masyarakat di luar kota Mataram penuh gairah menuntut ilmu di PT yang ada kota Mataram, serta. (dys)
(Suara NTB/ist)
DISKUSI - Pembicara pada diskusi yang digelar NC, Minggu (9/12). Dari kiri, Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, Dr. Muhammad As’ary (akademisi UIN Mataram), Dr. Sutarti (akademisi IKIP Mataram), Awaludin (moderator).
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
Cabor Futsal, Mataram Lewati Hadangan Kabupaten Bima Mataram (Suara NTB) Tim futsal Kota Mataram tampil memuaskan di hari pertama pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (10/12). Di hadapan ribuan pendukungnya, mereka membungkam Kabupaten Bima dengan skor kemenangan 8-2. Panitia Pertandingan (Panpel) Futsal, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi pertandingan mengatakan, hasil kemenangan 8-2 membuat tim Kota Mataram tampil sebagai juara di klasemen Grup C setelah mengantongi poin tiga. Sementara Kabupaten Bima yang kalah di pertandingan hari itu harus turun ke posisi paling bawah karena kalah. Di pertandingan selanjutnya, Selasa (11/12) hari ini tim Kota Mataram akan menghadapi Lotim. Bila bisa mengalahkan Lotim, maka Kota Mataram akan keluar sebagai juara umum grup C. Sementara itu, di pertandingan lain tim Loteng yang berada di Grup C berhasil mengalahkan Kota Bima serta Kabupaten Sumbawa berhasil mengalahkan Dompu. Untuk diketahui, pertandingan futsal melibatkan 9 kabupaten/kota di NTB. Kecuali Lombok Utara tidak ikut karena tidak menurunkan tim. Sembilan kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat, Lotim, Loteng, Lobar dan Kota Mataram. Sembilan tim itu dibagi tiga grup yakni Grup A melibatkan Loteng, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Selanjutnya Grup C diikuti Sumbawa, Lobar, Dompu. Sedangkan di Grup C diikuti Kota Mataram, Lotim dan Kabupaten Bima. Masing-masing tim akan mencari poin penuh untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. (fan)
(Suara NTB/bug)
ANAK PANAH - Bupati KSB, H.W. Musyafirin bertindak sebagai Ketua Perpani NTB melepaskan anak panah sebagai tanda dimulainya pertandingan Cabor Panahan di Porprov NTB X.
Cabor Panahan Bisa Jadi Kebanggaan NTB
Mataram (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. H. W. Musyafirin, MM didaulat membuka pertandingan cabang olahraga (Cabor) panahan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X dalam kapasitasnya sebagai ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) NTB, Senin (10/12), di Arena Panahan Islamic Center NTB. Dalam sambutannya, orang nomor satu di KSB ini menyampaikan pesan khusus bagi para atlet yang bertanding. Di mana ia mengajak agar melalui event olahraga ini dapat menumbuhkan semangat ber-NTB dihati para atlet dan seluruh pihak yang terlibat. “Ini ajang di mana kita semua dari daerah bisa bertemu. Dan harapan saya kita jadikan ini untuk menumbuhkan semangat ber-NTB,” katanya. Meski dalam pertandingan panahan ini akan timbul aroma persaingan karena harus menunjukkan sebagai diri atau kontingen terbaik. Bupati berharap agar tetap mengedepankan semangat kebersamaan sebagai tunas-tunas muda olahraga NTB. “Kita perlu berbangga ber-KSB atau ber-Lombok Timur dan lainnya. Tapi jangan lupa tujuan kita di sini untuk bisa memupuk kebagaaan kita ber-nTB juga,” timpalnya. Di kancah olahraga nasional bahkan internasional, bupati menyebutkan, kepercayaan diri sebagai orang NTB sudah mulai muncul ke permukaan melalui beberapa Cabor. Salah satunya dan saat ini masih hangat, yakni lahirnya Lalu Zohri di Cabor Atletik. “Ke depan, dari Cabor lainnya termasuk panahan ini kita ingin ada atlet kebanggan NTB,” cetusnya. Sanjutnya ia sedikit mengkiritik terkait pelaksanaan Porprov NTB X, di mana adanya beberapa Cabor yang tidak dipertandingkan karena minimnya jumlah atlet peserta. Padahal katanya, untuk mengembangkan prestasi olahraga daerah di kancah nasional perlu dilakukan pembinaan Cabor secara menyeluruh. “Ini ada Cabor yang hanya dua atletnya kemudian tidak dilombakan. Harusnya tetap saja dipertandingkan sebagai bentuk pembinaan karena kita tidak pernah tahu lewat olahraga apa atlet kita bisa berprestasi,” tandasnya seraya menambahkan, sebagai Ketua Perpani dirinya siap mendukung para atlet panahan NTB berprestasi ke kancah lebih tinggi. (bug)
Zohri akan Berlaga di Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri, dipastikan akan tampil di pertandingan atletik, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Juara dunia lari 100 meter Usia 20 tahun 2018 itu akan mewakili Kabupaten Lombok Utara. Keikutsertaan Lalu Zohri di Porprov NTB 2018 sudah bisa dipastikan. Pasalnya Zohri sudah lolos verifikasi data dan lolos mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X/2018. Selain itu, Zohri juga ikut ambil bagian dalam prosesi penyalaan api obor Porprov dalam pembukaan Porprov NTB, belum lama ini. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, juga mengatakan Porprov NTB akan melibatkan atlet-atlet nasional dan juara dunia. Salah satunya Lalu Muhammad Zohri juga akan ambil bagian di multi event regional NTB. Tampilnya Zohri diharapkan bisa mengobati hati masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok Utara yang baru saja terkena musibah gempa bumi. Informasi dari Sekretaris KONI Lombok Utara, Rubain yang diterima Suara NTB di Mataram, Senin (10/12) kemarin membenarkan bila Lalu Muhammad Zohri akan ambil bagian di Porprov NTB. Zohri yang belum lama ini sukses mempersembahkan medali perak untuk Indonesia di Asian Games 2018 akan tampil di kelas 100 meter, 200 meter putra. KONI Lombok Utara optimis Zohri bisa mempersembahkan dua medali emas di dua nomor jarak pendek. Pasalnya dua nomor tersebut merupakan nomor spesialis atlet binanaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. “Kami menargetkan dua medali emas dari Zohri,” ucapnya. Sayangnya, keikutsertaan Zohri di Porprov NTB/ 2018 belum dipastikan sendiri oleh yang bersangkutan. Namun demikian, media KONI NTB telah merilis bahwa Zohri akan tampil di Porprov NTB 2018. Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana Cabor Atletik Porprov NTB, Achmad Quroni yang dimintai tanggapannya tidak tau. Namun demikian dia menjelaskan bahwa cabang olahraga atletik akan mulai dipertandingkan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (13/12) esok. Informasinya cabang olahraga atletik akan mempertandingkan kurang lebih 18 nomor. (fan)
Dompu Pimpin Perolehan Medali Sementara Mataram (Suara NTB) Kabupaten Dompu untuk sementara mengoleksi medali emas terbanyak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X, di Mataram, Senin (10/12). Hingga pukul 20.30 WITA tadi malam, Dompu berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi tiga medali emas, disusul Kota Bima di peringkat kedua dengan koleksi satu perak dan tiga perunggu. Kemudian, posisi ketiga diraih oleh Lombok Tengah dengan dua perak. Informasi dari Koordinator Media Center, M. Nur Haedin yang diterima Suara NTB, Senin (10/12) kemarin, hingga pukul 20.30 WITA, baru hasil pertandingan panjat tebing yang sudah diterima pihaknya. Sisanya seperti catur dan cabor lainnya belum masuk. “Ini hasil perolehan medali emas sementara. Dompu menempati urutan pertama dengan meraih tiga medali emas. Kemudian Kota Bima dan Lo-
teng,” jelasnya. Lanjutnya, selain penjat tebing, hari itu juga telah berlangsung pertandingan, biliar, kempo, catur, menembak, muay thai, sepak bola, futsal dan lainnya. Sementara itu, Panpel Cabor Panjat Tebing, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi terpisah Suara NTB mengatakan, tiga medali emas Kabupaten Dompu di tiga nomor, yakni nomor speed klasik per-
(Suara NTB)
BERLAGA - Dua atlet kempo sedang berlaga di Porprov X di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Senin (10/12). Cabor kempo melibatkan 103 atlet dari 8 kabupaten/kota di NTB dan mempertandingkan 20 nomor pertandingan. orangan putra, speed klasik campuran dan speed klasik
putri. Selanjutnya Kota Bima dan Loteng juga meraih med-
ali di pertandingan cabor yang sama. (fan)
SUARA NTB
Selasa, 11 Desember 2018
Pilkades Serentak di Lobar
Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Barat (Lobar) sedikit diwarnai keributan. Keributan terjadi di desa Langko kecamatan Lingsar, dipicu adanya persoalan dugaan pelanggaran di beberapa TPS yang memicu para pendukung calon melakukan aksi protes hasil pemungutan suara. Pihak panitia kecamatan dan desa pun melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi sementara di 77 desa yang melaksanakan pilkades serentak sebagian besar calon petahana tumbang.
Halaman 12
Banyak Calon Petahana Tumbang
Informasi yang diperoleh Suara NTB, Senin (10/12), para pendukung calon mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran di beberapa lokasi TPS. Pelaksana Tugas Camat Lingsar, Hamka mengakui keributan pilkades di desa Langko. Penyebab keributan karena calon yang tak terima kekalahan perolehan suara. Salah seorang calon mempersoalkan, salah satunya pemilih menggunakan hak pilih menggunakan KTP. “Kami tengah diskusikan untuk mencari jalan keluar,”kata Hamka. Berdasarkan informasi dari Kadus setempat bahwa, calon yang
tak terima hasil pemilihan mempersoalkan pemilih menggunakan KTP. Padahal kata dia sudah ada kesepakatan antara kelima calon terkait hal ini. Selisih suara sementara ini puluhan, antara calon dengan suara terbanyak dengan calon lain,”jelas Kadus tersebut. Sementara berdasarkan data rekapitulasi perolehan suara pilkades serentak, banyak di antara calon petahana tumbang. Di kecamatan Gunungsari, sejumlah calon im-
bang yang kalah rekapitulasi suara sementara antara lain desa Sesela, petahana Asmuni dikalahkan oleh H. Abu Bakar, desa Ranjok calon petahana juga tumbang. Di desa Gunungsari, calon petahana kalah dengan calon lain. Sedangkan di kecamatan Lingsar, data sementara calon kades petahana yang kalah antara lain Batu Kumbung, Lingsar dan Bug-bug. Di kecamatan Sekotong, dari dua desa yang melaksanan
Pilkades, satu petahana kalah yakni di desa Pelangan. Di kecamatan Kuripan dari dua desa yang melaksanakan pilkades, calon petahana tumbang di desa Kuripan Induk dan Kuripan Timur calon petahana juga kalah dengan selisih 1 suara. “Pelaksanaan aman terkendali, ini berkat hasil membangun koordinasi dengan semua yang baik,” kata camat Kuripan, Lalu Hakam. Sedangkan di kecamatan Gerung, dari tujuh desa calon petahana yang tumbang di desa Mesanggok, Taman ayu,
Dasan tapen. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama jajaran OPD meninjau beberapa desa yang melaksanakan Pilkades. Sebelum melakukan pemantauan, Bupati bersama istri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Dusun Sandik, Desa Sandik Kecamatan Gunungsari. Bupati didampingi Kapolres Lobar, Asisten III, Kesbangpol, Perhubungan mengunjungi beberapa TPS di antaranya TPS 1 Dusun Lilin Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung yang diikuti 4 calon kepala Desa dengan DPT sekitar 2.500 yang terbagi menjadi 7 TPS, selanjutnya menuju TPS 6, Dusun karang Makam. Desa kuripan yang diikuti 3 calon dengan jumlah DPT 5979 yang terbagi 15 TPS. “Tadi kita keliling, dan alhamdulillah secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman
dan lancar. Terimakasih juga untuk seluruh panitia, unsur TNI, pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya,” ujarnya. Fauzan berpesan kepada para kades terpilihi agar nantinya dapat melaksanakan amanah jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak sombong. Menurutnya, Pilkades ini bukan tujuan akhir tapi ini adalah proses demokrasi. “Pilkades serentak 2018 ini sudah kita siapkan Tim sengketa Pilkades yang terdiri dari semua jajaran mulai dari pihak Pemda, kepolisan, kejaksaan, akademisi dan pihak praktisi,” ungkapnya.(her)
HILANG HLG STNK 2 HONDA DR.2712 CV NOKA/NOSIN : MHIJM3112HK252313/ JM31E-1253771 AN.JERO PURI ASTUTI HLG. D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA VIXION DR.2622 BW NOKA/ NOSIN : MH3C1005BK743301/3CI744376 AN. LALU WAHYU SAPUTRA HLG D’SKTR JL.LINTAS BIMA SAPE HLG STNK R2 HONDA DR.5879 BM NOKA/NOSIN : MHIJF21169K236850/ JF21E-1238665 AN.SANG MADE UTARA JAYA HLG D’SKTR JL.SRIWIJAYA KOTA MATARAM
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 11 Desember 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Selasa, 11 Desember 2018
Halaman 14
Hari Anti Korupsi Sedunia
Kejati NTB Melangkah Pasti Cegah dan Berantas Korupsi Mataram (Suara NTB) Rangkaian Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember 2018, diperingati Kejaksaan Tinggi (Kejati NTB). Sejumlah langkah penindakan dan pencegahan dilakukan setahun terakhir,
mewujudkan tema “Melangkah Pasti, Cegah dan Berantas Korupsi”. Puncaknya, Senin (10/12) dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional dengan Tema “Melangkah Pasti, Cegah, dan Berantas
Kajati NTB Mohamad Dofir membagikan stikter anti korupsi kepada pengendara.
Korupsi”. ‘’Upacara yang seharusnya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Desember, namun bertepatan dengan libur. Sehingga instruksi Jampidsus, dilaksanakan pada hari ini yang diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri Kota Mataram bertempat di halaman depan Kantor Kejaksaan Tingi NTB,’’ kata Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir, SH,MH. Dijelaskan, rangkaian kegiatan dalam rangka HAKI, diawali Sosialisasi Penguatan Jaringan masyarakat Anti KKN yang telah dilaksanakan Rabu (5/12), dilanjutkan Kamis (6/12) pemasangan spanduk anti korupsi di depan Kantor Kejati NTB dan dipinggir jalan umum . Sementara upacara HAKI pada Senin kemarin dilanjutkan launching mobil penyuluhan Hukum Kejati NTB, se-
lanjutnya pembagiàn stiker dan brosur bertemakan anti korupsi dipimpin Kajati NTB dan para Asisten, Kabag TU, para koordinator dan jaksa senior lainnya. Sasarannya masyaràkat di jalan umum di depan Kantor Kejati NTB, diikuti di tiga titik di Kota Mataram, seperti di SPBU, traffic light dan Kantor PDAM. Selanjutnya kegiatan terakhir press release dengan wartawan, baik cetak maupun elektronik di aula teleconference Kejati NTB. Jumpa pers tentang penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejati NTB dan Kejari se NTB tahun 2018. Sejumlah wartawan hadir, I News TV, TVRI NTB, Indosiar, Lombok TV, RRI Mataram, Harian Suara NTB, suarantb.com, Lombok Post, Radar Lombok, Radar Mandalika, Kantor Berita Antara, Garda Asakota, Kicknews.today. (ars/*)
Kajati NTB Mohamad Dofir membacakan amanat Kepala Kejaksaan Agung HM Prasetyo dalam upacara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
Wakajati NTB R. Febrytrianto membagikan stiker anti korupsi kepada pengendara.
Asintel Kejati NTB Sucipto membagikan stiker anti korupsi kepada pengendara.
Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan membagikan stiker di SPBU Mataram.
Sejumlah jaksa membagikan stiker kepada warga yang antre di Kantor PDAM.
Jumpa pers kinerja Kejati NTB serangkaian peringatan Hari Anti Korupsi.
Spanduk kampanye Hari Anti Korupsi Kejati NTB
RADIO
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 11 Desember 2018
Bagus Ingin Ada Regenerasi Atlet Mataram (Suatu NTB) Atlet balap sepeda BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra mengatakan, sarana olahraga balap sepeda BMX mulai menunjang pembinaan atlet balap sepeda BMX di NTB. Dengan adanya sarana olahraga balap sepeda yang memenuhi standar nasional, dia berharap ke depan akan melahirkan regenerasi atlet berprestasi internasional di balap sepeda BMX. Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (10/12) kemarin, I Gusti Bagus Saputra mengatakan sarana olahraga balap sepeda BMX sudah di bangun di GOR 17 Desember Turide Mataram, belum lama ini. Sarana olahraga tersebut diakui Bagus sudah memenuhi standar nasional bahkan internasional. Dengan dibangunnya sarana olahraga yang menelan anggaran ratusan juta itu, Bagus berharap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh atlet muda cabor balap sepeda BMX. Sehingga ke depannya akan muncul regenerasi atlet yang berprestasi nasional, dan kalau bisa lahir atlet berprestasi dunia seperti dirinya. ‘’Sarana olahraga balap sepeda BMX NTB sudah memenuhi standar nasional. Saya berharap kedepan akan ada regenerasi atlet yang akan meneruskan prestaai atlet senior,’’ ucapnya. Diakuinya, di PON 2016 di Jabar tahun 2016 dia menjadi satu-satunya atlet yang sukses mendulang medali perak di cabor BMX. Sayangnya di Porprov NTB 2020 Bagus bakal absen di multi event nasional itu. Pasalnya, usianya tak memenuhi syarat ikut PON. Usia maksimal atlet balap sepeda BMX yang dapat tampil di PON adalah berusia 21 tahun. Sementara itu usia Bagus saat ini sudah melewati 21 tahun, yakni 23 tahun. Itu artinya Bagus tak diperbolehkan tampil di PON 2020. Terkait dengan kondisi tersebut, Bagus menginginkan cabor dapat mempersiapkan atlet pendatang baru sebagai penerus prestasinya di PON. (fan)
Ratusan Pelamar Gugur Jadi PNS Pemprov NTB Dari Hal. 1 Integrasi nilai SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB,’’ kata Fathurahman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (10/12). Dalam tes SKB, sebut Fathurahman nilai tertinggi yang diperoleh peserta sebesar 395. Dalam tes SKB tak menggunakan passing grade, tetapi skor untuk masing-masing tes SKB. ‘’Dalam SKB itu tediri dari beberapa komponen bidang. Yang sudah dikompilasi. Sehingga menjadikan skornya sekian,’’ jelasnya. Meskipun 358 formasi sudah dipastikan terisi, namun formasi yang lowong seperti guru mata pelajaran berpotensi akan terisi. Fathurahman menjelaskan berdasarkan Permenpan 61/2018, un-
tuk formasi yang bersesuaian yang tak terisi, dapat diisi oleh peserta ranking kedua. ‘’Ketika ada satu formasi lulus dua orang, sementara satu formasi di lokasi berbeda tak ada memenuhi syarat. Ranking dua di formasi pertama dialokasikan ke lokasi yang berbeda tapi formasi yang bersesuaian,’’ katanya. Khusus untuk formasi dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang lowong sebanyak 45 formasi kemungkinan sudah tak bisa terisi. Karena formasi-formasi tersebut tak ada pelamar yang mendaftar. ‘’Kalau formasi guru masih ada peluangnya untuk diisi,’’ pungkasnya. (nas)
OPD Genjot Kinerja Dari Hal. 1 Supaya apa yang menjadi target bisa tercapai,’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME menyampaikan kesimpulan hasil Rapim ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/12) sore. Irnadi mengatakan, gubernur meminta Kepala OPD agar segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjan yang tertunda. Percepatan yang dilakukan agar tetap pada koridor. ‘’Percepatan penyelesaian pekerjaan harus tetap memperhatikan aspek hukum. Sehingga apa yang dilaksanakan OPD terjamin tak bermasalah dari sisi hukum,’’ katanya. Diketahui, sampai awal Desember ratusan proyek penunjukan langsung (PL) pada sejumlah OPD belum dieksekusi. Namun OPD mengklaim proyek yang belum eksekusi tersebut bukan
pekerjaan konstruksi melainkan pengadaan barang saja. Sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk eksekusinya. Selain masalah eksekusi proyek di akhir tahun anggaran, gubernur kata Irnadi, juga menekankan masalah penanganann pascabencana. OPD terkait diminta menyampaikan laporan progres capaian penanganan di lapangan. ‘’Progres yang tercapai di lapangan dilaporkan dengan data yang akurat. Supaya nampak progres yang dilakukan. Jangan sampai nanti terkesan jalan di tempat,’’ katanya. Mengenai penanganan pascabencana ini, gubernur secara khusus meminta kepada Kepala BPBD. Bagaimana progres penanganan bencana di lapangan. Agar dilaporkan data-data sesuai progres di lapangan. (nas)
Bidik Kasus Kakap Dari Hal. 1 ‘’Tapi untuk ke depan, kita akan kejar kualitasnya. Jadi yang akan kita tangani adalah kasus kasus big fish (istilah untuk kasus kakap),’’ kata Dofir. Dua ukuran menentukan kasus kakap, yakni pihak yang terlibat dan kerugian negara yang timbul. Diilustrasikan Kajati, ketika pelakunya pejabat penting maka nilai kerugian negara tidak dipertimbangkan. Seperti misalnya, yang terlibat kepala daerah, jika kerugian negara relatif kecil, tetap dianggap kasus kakap. Kedua, jika yang terlibat kalangan swasta atau pejabat eselon rendah, maka akan dilihat nilai kerugian negara. ‘’Jika kerugian negara besar, maka akan ditangani. Ini termasuk kasus kakap menurut penilaian kami,’’ tandasnya. Bagaimana dengan kasus relatif kecil? Tidak berarti ditangani. Prosesnya bisa dilakukan bertahap dengan melibatkan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP). Koordinasi dilakukan dalam pen-
anganan laporan masyarakat terkait penggunaan anggaran dan proyek pemerintah, diawali dengan kajian APIP untuk memastikan ada niat jahat dalam memproses pengaduan. ‘’Ini kan sesuai dengan MoU yang kita tanda tangani dengan Inspektorat. Sehingga tidak semua kasus ditangani langsung, tapi melalui kajian Inspektorat. Jika memang ada unsur pidananya, baru kita tangani,’’ jelasnya. Komitmen membidik kasus kakap ini diyakininya akan konsisten dijalankan, karena sudah merupakan arahan Jampidsus melalui Surat Edaran (SE). Sehingga mulai tahun 2018 dan seterusnya, tidak lagi bicara target kuantitas kasus. Kalau pun kuantitas, katanya, berkaitan dengan penganggaran. ‘’Misal, anggaran penanganan untuk tujuh kasus. Tapi ini tidak bicara target, hanya berkaitan dengan anggaran,’’ tandasnya. (ars)
Arif, Kajati NTB yang Baru Dari Hal. 1 ‘’SK pergantian masuk hari ini. Pak Dofir mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika pada Jampidum Kejaksaan Agung,’’ kata Dedi Irawan. Sementara Arif, diakuinya bukan orang baru di NTB. ‘’Beliau kelahiran Bima,’’ ujar Dedi Irawan yang sebelumnya men-
jadi Kasi Intel saat Arif menjabat Kajari Bima. Mohamad Dofir diketahui belum genap setahun menjadi Kajati NTB. Pernah menjabat Wakajati pada era Kajati dijabat Tedjolekmono, SH.,MH. Ia dilantik tanggal 3 Maret 2017 dan serahterima jabatan tanggal 12 Maret tahun sama. (ars)
Halaman 15
Kasus Dugaan Kredit Fiktif Bank NTB Tetapkan Dua Tersangka Mataram (Suara NTB) Tersangka kasus dugaan kredit fiktif PT. Bank NTB akhirnya diumumkan, setelah beberapa bulan naik penyidikan. Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan Kepala Cabang Bank NTB Dompu, SR dan Direktur PT. Pesona Dompu Mandiri (PDM), Sur sebagai tersangka. Proses penetapan tersangka diumumkan resmi Kajati NTB, Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH, Senin (10/12), sekaligus menyambut hari antikorupsi sedunia 9 Desember 2018. Dalam rangkaian penyidikan, dari dua tersangka itu ditemukan bukti paling bertanggung jawab atas dugaan kredit fiktif senilai Rp6,3 miliar. Penjelasan Kajati, modus kasus ini para tersangka terlibat dalam pengemplangan dana bank dengan nilai pengajuan awal Rp10 miliar namun dicairkan bertahap. Direktur PT. PDM diduga mengajukan agunan fiktif untuk pencairan ke Pimpinan Cabang Bank NTB Dompu. Perbuatan pidana terjadi, lanjutnya, karena Pimpinan Cabang menyetujui pencairan, padahal agunan dan dokumen PDM tidak lengkap. ‘’Agunannya fiktif. Kalau pun ada, hanya ada dua sertifikat. Jadi ketika nantinya kredit macet, tidak ada yang bisa disita dari PT. PDM,’’ papar Kajati didampingi Wakajati, Raden Febrytrianto, SH.,MH, Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH. Dengan pengajuan pencairan anggaran itu, PT PDM membangun perumahan untuk program Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Namun dari total anggaran Rp6,3 miliar, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk membangun rumah. “Kalaupun uangnya dipakai, kurang dari Rp1 miliar. Yang jadi hanya
(Suara NTB/ars)
KETERANGAN PERS - Kajati NTB Mohamad Dofir didampingi Wakajati Raden Febryryanto dan Aspidsus Ery Ariansyah Harahap saat keterangan pers penetapan tersangka kasus Bank NTB. sekitar 20 rumah,” papar Kajati. Bagaimana peran Bank NTB pusat, karena kewenangan pencairan di atas Rp1 miliar ada di pusat? Penjelasan tambahan disampaikan Ery Ariansyah, bahwa pemeriksaan sudah dilakukan menyeluruh. Tidak saja jajaran Bank NTB Dompu. Direktur Utama Bank NTB, analis kredit dan direktur lainnya sudah diperiksa. Namun bukti pidana baru sebatas pada dua tersangka tersebut. ‘’Tapi nanti akan berkembang ketika memang ada fakta baru dalam peroses penyelidikan.
Sekarang kami fokus pada dua tersangka ini dulu,’’ kata Ery Ariansyah. Kasus ini bergulir saat Bank NTB Cabang Dompu mengucurkan kredit modal kerja kepada PT PD senilai Rp10 miliar. Kredit itu digunakan perusahaan untuk membangun perumahan bersubsidi. Penyelidikan dimulai sekitar Juli 2018 lalu. Temuan dalam penyelidikan, dugaan pemberian kredit dengan modus pelanggaran SOP yang telah ditetapkan Bank NTB pusat. Seperti, studi kelayakan. Bank NTB Cabang Dompu
diduga tidak mempertimbangkan kredibilitas perusahaan penerima kredit. Selain itu, permohonan kredit tidak menyertakan bouwheer tentang penunjukan pelaksanaan pekerjaan rumah bersubsidi. Dugaan pelanggaran lainnya, debitur tidak menyertakan agunan dalam pencairan modal kerja. Padahal, sesuai aturan Bank NTB, agunan harus dalam penguasaan dalam kreditur. Dalam mengajukan kredit perusahaan juga tidak menyertakan laporan keuangan berdasarkan audit akuntan publik. (ars)
Perbaikan Jalan dan Jembatan NTB Bangun Sirkuit Putus Tunggu Dana Pusat Balap Sepeda Standar Mataram (Suara NTB) Sejumlah ruas jalan dan jembatan rusak akibat gempa, banjir dan tanah longsor di NTB pada 2018 ini. Sementara anggaran perbaikan infrastruktur dasar untuk mempermudah akses ekonomi masyarakat tersebut dibutuhkan sekitar Rp120 miliar. Anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana, tak dialokasikan dalam APBD 2019. Pemprov NTB menaruh harapan besar agar dapat ditangani lewat dana siap pakai (DSP) BNPB. “Mungkin BPBD sudah mengusulkan. Kalau bencana alam koordinatornya BPBD,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, MTP dikonfirmasi kemarin di Mataram. Ia mengatakan sejumlah jembatan yang putus di Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah dilakukan penanganan darurat. Dengan membangun jembatan darurat untuk memperlancar akses ekonomi warga. Namun ada beberapa ruas jalan yang longsor seperti di Batudulang dan Telonang penanganannya cukup berat. Karena dekat jurang yang cukup dalam, sehingga perlu biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya kembali.
“Itu yang berat sekali. Kalau jembatan putus sudah dibuatkan darurat,” jelasnya. Ardi mengatakan beberapa ruas jalan di Sumbawa bagian timur, Dompu dan Bima sangat mengkhawatirkan akan tergerus banjir dan longsor. Sementara untuk Pulau Lombok yang dikhawatirkan ruas jalan jalur Pusuk dan Senggigi. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan anggaran untuk perbaikan permanen infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana tidak ada yang dialokasikan dalam APBD 2019. Saat ini, penanganan yang dilakukan adalah darurat, dengan membuat jembatan darurat di daerah-daerah yang diterjang banjir dan longsor di Pulau Sumbawa. Dalam APBD 2019, sebut Sahdan, anggaran untuk bina marga hanya Rp14,5 miliar. Sedangkan lewat APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp56 miliar. Sehingga kurang lebih anggaran untuk penanganan jalan Rp68 miliar. Anggaran untuk penanganan jalan tersebut sudah ada peruntukannya. Sementara untuk penanganan jalan dan jembatan yang rusak dan putus akibat bencana belum di-
alokasikan. Selain minimnya alokasi anggaran untuk perbaikan jalan, biaya untuk pemeliharaan juga tidak ada. Untuk satu kilometer jalan, kata Sahdan membutuhkan biaya minimal Rp90 juta untuk mempertahankan tingkat kemantapannya. Sahdan mengatakan untuk jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Lombok akibat gempa beberapa waktu lalu membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Banyak jembatan yang rusak di wilayah Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur, seperti Beburung I dan II, jembatan Kulur dan Kedaton. Sedangkan jalan dan jembatan yang putus akibat banjir dan longsor belum lama ini di Pulau Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan, sebut Sahdan sekitar Rp120 miliar. Akibat belum dianggarkan pada APBD 2019, Sahdan mengatakan masyarakat harus menunggu dalam waktu yang agak lama untuk dibuatkan jembatan permanen. Jembatan yang rusak juga dikhawatirkan akan semakin parah kondisinya. Karena musim hujan baru mulai, belum pada memasuki puncaknya. (nas)
Internasional
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membangun sirkuit balap sepeda (bike park) berstandar internasional di Meninting Lombok Barat (Lobar). Pembangunan bike park ini akan dialokasikan bertahap, namun Pemprov melalui Dinas PUPR berencana menuntaskannya selama satu tahun. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, MTP mengatakan pada 2018 ini Pemprov berhasil mendapatkan penghargaan terbaik pertama tingkat nasional dalam bidang inovasi penerapan teknologi bidang infrastruktur. Karena keberhasilan itu, Kementerian PUPR memberikan hadiah sebesar Rp20 miliar berupa program kepada Pemprov NTB. “Kita dapat hadiah 2019 itu, dikasi pogram Rp20 miliar. Daerah dipersilakan mengusulkan program, diajukan proposal. Diharapkan satu, dua minggu ini diajukan ke Sekjen Kementerian PUPR, 2019 akan dieksekusi,” kata Ardi dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (9/12). Menurutnya, hadiah program ini harus bisa dilihat manfaatnya secara utuh. Sehingga, program yang akan diajukan kemungkinan untuk
(Suara NTB/dok)
Wedha Magma Ardi mempercepat pembangunan bike park di Meninting. Tahun 2019, Kementerian PUPR sudah mengalokasikan Rp10 miliar. Pembangunan bike park ini rencananya bertahap. Tetapi dengan adanya hadiah berupa program sebesar Rp20 miliar, diharapkan mempercepat pembangunan bike park tersebut. “Ini sirkuit balap sepeda di alam. Penggemar BMX bisa di situ juga. Lokasinya di lahan Pemprov yang ada di Meninting. Ini bisa jadi obyek wisata yang lain. Kalau bike park semua orang bisa memanfaatkan,” tandasnya. (nas)
Pemprov NTB Kekurangan 9.000 Pegawai Dari Hal. 1 ‘’Sudah ada data base kita dapat. Kisarannya hampir 9.000-an termasuk
guru honorer. Tapi kita menunggu jatah dari pusat. Menunggu kuota P3K dari pusat,’’ ujarnya. Rekrutmen P3K, jelas
Fathurahman ditentukan oleh pemerintah pusat. Termasuk mengenai jumlah formasi yang akan dibuka. Nantinya Pemprov akan
mengajukan formasi-formasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, Kemen PANRB yang memutuskan jumlah formasi yang diberi-
kan untuk Pemprov dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya. ‘’Karena gajinya itu akan dibiayai oleh negara,’’ tandasnya. (nas)
Pemegang Saham akan Gelar RUPSLB Ulang Dari Hal. 1 Berdasarkan Perda, kata Chairul, RUPSLB ulang akan dilakukan setelah pembubaran PT. DMB mendapatkan persetujuan DPRD. Sebelumnyan kalangan DPRD NTB mengatakan tidak mau terburu-buru memberikan keputusan atas usulan Gubernur NTB terkait persetujuan pembubaran PT. DMB. DPRD akan melakukan kajian terlebih dahulu sebagai dasar untuk memberikan persetujuannya. Menanggapi hal ini, Chairul mengatakan kehati-hatian tersebut menjadi hal yang semestinya dipertim-
bangkan dan dilakukan oleh Dewan bersama para pemegang saham PT DMB yakni Pemprov, Pemkab Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan, Dewan dipersilakan melakukan klarifikasi kepada pihakpihak yang dianggap perlu. ‘’Pemprov dan para pemegang saham lainnya menghormati proses-proses yang sedang berlangsung di Dewan,’’ katanya. Diberitakan Suara NTB sebelumnya, DPRD NTB tidak mau terburu-buru memberikan keputusan atas usulan Gubernur NTB terkait per-
setujuan pembubaran PT DMB. DPRD akan melakukan kajian terlebih dahulu sebagai dasar untuk memberikan persetujuannya. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat unsur Pimpinan DPRD NTB, bersama Pimpinan Fraksi dan dari pihak eksekutif, terkait pembahasan persetujuan pembubaran PT DMB, Senin (3/12) lalu di ruang Rapat kerja DPRD NTB. Rapat tersebut juga mengahdirkan ahli hukum dari Universitas Mataram, dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengata-
kan sikap kehati-hatian dari DPRD NTB tersebut untuk mengindari munculnya persolan hukum di kemudian hari. Menyadari bahwa PT. DMB dalam pengawasan KPK, maka DPRD NTB tidak mau menambahkan daftar masalah baru, apalagi yang bisa berpotensi menyeret-nyeret nama DPRD. Sehingga DPRD lebih memilih hati-hati dalam memberikan persetujuannya. Karena itulah, DPRD NTB kemudian meminta pendapat hukum dari ahli hukum secara tertulis. Kemudian juga pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi NTB untuk mem-
berikan pandangan hukum secara tertulis juga kepada DPRD. Untuk kemudian menjadi dasar bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak. Persetujuan dari DPRD tersebut merupakan ketentuan dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang PT DMB. Sehingga pihak notaris sekalipun yang telah ditunjuk oleh eksekutif menjadi kuasa untuk mengusulkan pembubaran PT DMB ke Menteri Hukum dan HAM, tidak berani tanpa ada persetujuan dari DPRD. (nas)
Gaungkan ’’NTB Gemilang’’, Pataka Lambang NTB Mulai Diarak dari Bima Dari Hal. 1 Dirjaharta yang juga bertindak selaku Ketua Panitia Kegiatan Kirab Pataka NTB 2018 menyebut, kegiatan ini memiliki pesan simbolik. Sebagai upaya untuk terus mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan NTB.
‘’Dengan memberikan konstruksi sesuai peran dan porsi masing-masing diharapkan bermuara bagi terwujudnya NTB Gemilang,’’ kata mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini. Dikatakan ada yang berbeda dalam kirab pataka NTB tahun ini. Dimana, Pemprov dalam hal ini Wakil Gubernur
menyerahkan pataka lambang NTB ke Kabupaten Bima. Tahun sebelumnya, penyerahan pataka lambang NTB dilakukan di Kantor Gubernur. ‘’Pemprov yang turun menyerahkan ke kabupaten. Supaya masyarakat lebih tahu bahwa ini HUT NTB,’’ ujarnya. Kirab pataka lambang
NTB ini, lanjut Dirjaharta merupakan sesuatu yang melambangkan awal NTB Bangkit Menuju NTB Gemilang. Kegiatan kirab pataka ini sekaligus mensosialisasikan NTB Gemilang. ‘’Mari, ini HUT bersama, NTB yang kita cintai. Samasama mari bangkit menuju NTB Gemilang. Kita harap-
kan kebersamaan Pemda kabupaten/kota untuk lebih menyemarakkan kirab pataka NTB,’’ ajaknya. Acara serah terima pataka ini turut dihadiri oleh para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Bima, tokoh masyarakat, TNI dan Polri serta para pelajar. (nas/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 11 Desember 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
UU Pekerja Migran Kompatibel dengan Kebutuhan Naker Jepang Jakarta (Suara NTB) Delegasi Tim Pengawasan Pekerja Migran Indonesia DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja pengawasannya ke Jepang, 5 hingga 8 November 2018. Sejak Undang-Undang No 18/ 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) disahkan, Tim Pengawasan PMI DPR RI aktif mendatangi berbagai negara yang menjadi tujuan utama pekerja Indonesia, termasuk negeri Sakura, Jepang kali ini. Selain Fahri Hamzah selaku Ketua Timwas PMI DPR, turut mendampinginya antara lain Abidin Fikri (F-PDIP), Ketut Sustiawan (F-PDIP), Dave Fikarno (F-PG), Andi Fauziah (F-PG), Elnino M. Husein (F-Gerindra), Anton Sukartono (F-PD), Saleh Daulay (F-PAN), Ahmad Zainuddin (F-PKS), Ermalena (FPPP) dan Irma Suryani (F-Nasdem). Selama kerja pengawasan, Timwas melakukan pertemuan dengan lembaga pemberi pelatihan bagi pekerja Indonesia di Jepang, rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang, dan pemberi kerja PMI di beberapa sektor. Di Jepang, Timwas PMI DPR mengumpulkan fakta lapangan dengan pihak kedutaan, pemberi dan penyalur pekerja, Timwas PMI juga menggunakan kesempatan untuk berdialog dengan pekerja Indonesia, seperti bertemu langsung dengan peserta magang di sebuah pabrik logam bernama Hanyu di Seitama dan beberapa pekerja perawat yang saat ini sedang sangat dibutuhkan di Jepang. Adapun kesempatan bertemu pemerintah dan parlemen negara yang dikunjungi dimanfaatkan untuk menyampaikan amanat UU PMI dan melakukan diplomasi bagi kepentingan Indonesia. Selaku Ketua Timwas PMI DPR, Fahri Hamzah mencatat UU No 18/ 2017 tentang PPMI dapat menjawab kebutuhan berbagai negara tujuan penempatan PMI khususnya Jepang. “Jepang masuk fase ‘aging population’ sehingga angkatan kerja menurun sementara ada kebutuhan besar untuk persiapan Olimpiade 2020. Indonesia harus manfaatkan ini dan UU PPMI menjalankan fungsi perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia,” kata Fahri Hamzah. Apalagi, sebut Fahri Hamzah, beberapa hari berselang, Perdana Menteri
Shinzo Abe telah menyetujui RUU yang lebih memudahkan pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Setelah RUU ini disahkan, diperkirakan akan ada tambahan 500.000 pekerja asing profesional yang bisa bekerja di negeri Sakura. “Jepang bisa menjadi model yang ideal (dalam perlakuan pekerja asing),” kata Fahri Hamzah menambahkan, karena mereka punya sistem seleksi yang ketat dan berjenjang, upah yang sangat baik dan disediakannya program magang. Menanggapi penjelasan Direktur Bina Pemagangan Kemenaker, Asep Gunawan, saat mendampingi Timwas PMI DPR RI ke training center IM Japan, Kasukabe, Jepang (6/11), bahwa Pemerintah RI melalui Kemenaker telah menjalin kerjasama di bidang pemagangan di Jepang dengan International Manpower Development Organization (IM) Japan. Bahkan, kerjasama pemagangan antara IM dengan Kemenaker telah berlangsung sejak 1993. Hingga september 2018, peserta pemagangan yang telah ditempatkan IM Japan di perusahaan Jepang sebanyak 41.438 orang. Fahri Hamzah menjelaskan sistem pemagangan seperti ini hanya ada di Jepang. Oleh karenanya ini merupakan peluang yang sangat bagus dan harus dimanfaatkan, mengingat UU PPMI mampu menjawab semua kebutuhan ketenagakerjaan di luar negeri. DPR RI siap mendukung kerja sama (pemagangan) untuk pemenuhan pasar yang ada agar dapat berjalan dengan baik. “Kami sepakat bahwa Jepang adalah negara terbaik dalam pemenuhan hak-hak pekerja,” katanya. Peserta magang dapat menimba pengetahuan serta kompetensi mereka di 75 bidang kejuruan. Beberapa kejuruan yang menjadi favorit adalah manufaktur, konstruksi, perkapalan, pertanian, perikanan, perawatan mobil dan asisten perawat lansia. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Buruh Migrah Indonesia, hak buruh migran itu ada 13 item yaitu, mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penem-
patan, dan kondisi kerja di luar negeri; Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja selama bekerja, dan setelah bekerja; menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja; memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diIndonesia dan di negara tujuan penempatan; Memperoleh penjelasan mengenai hak & kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; Memperoleh akses berkomunikasi; Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; Memperoleh dokumen & Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia. “Ini yang saya bayangkan, bisa membuat Indonesia itu berada sebagai prioritas di negara Jepang ini, mengingat proses penyiapannya di Indonesia sudah dilakukan secara baik. Sayangnya, pemerintah agak lamban dan tidak ada menteri yang mengkoordinir tentang menuntaskan regulasi ini, sehingga harus makan waktu. Bahkan beberapa waktu lalu, kami memanggil pemerintah dan instansi terkait guna membahas soal regulasi, tetapi dari pihak pemerintah mintanya sampai akhir tahun,” ujar Fahri Hamzah. Karena itu, Timwas PMI DPR RI meminta kepada Pemerintah agar mempercepat, regulasi berdasarkan undangundang baru. Karena undang-undangnya sudah ada, nanti muncul PP, muncul Permen, BNP juga bikin aturan, BPJS juga. “Ini semua harus ditutup, karena akan dilihat oleh negara lain. Manakala kita sudah sempurna regulasinya, mereka berani. Tapi kalau tidak, malah akan menandatangkan keraguan,” ucap Fahri Hamzah. (038/*)
RAPAT TIMWAS - Timwas pekerja migran Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan lembaga pemberi pelatihan bagi pekerja Indonesia di Jepang.
MAGANG – Seleksi calon naker magang asal NTB ke Jepang, November 2018 lalu, dihadiri dan dibuka Wakil Ketua DPRRI Fahri Hamzah didampingi Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah
KEDUTAAN - Tim Pengawasan Pekerja Migran Indonesia DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, saat berkunjung ke kantor kedutaan besar RI di Tokyo