HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 11 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 177 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
40.000 Kunci Diserahkan
Rehab Rekon Pascagempa NTB Diapresiasi Kemenko PMK Mataram (Suara NTB) Proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascagempa di NTB diapresiasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. Sebagaimana progres di Lom-
bok Barat, terdapat 40.000 lebih unit rumah bantuan korban gempa selesai dibangun dan siap ditempati warga. Dalam catatan Tim Pengendali Kegiatan (TPK), progres rehab rekon di Kabupaten Lombok Barat per tanggal 9 Okto-
ber, sudah mencapai 46.644 unit rumah yang fisiknya sudah jadi 100 persen. Prosesi penyerahan kunci secara simbolis dilakukan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK,
Dody Usodo Hargo Suseno Kamis (10/10) di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Menurut Dody, sesuai hasil monitoring dan evaluasi, progres pembangunan RTG di NTB cenderung lebih cepat, terlebih menjelang berakhirn-
ya masa transisi tanggap darurat hingga 31 Desember mendatang. ‘’Kalau melihat persentase bagus. Progresnya lebih cepat. Kita selalu evaluasi ke daerah melalui proses monitoring. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Dody Usodo Hargo Suseno didampingi Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik saat meresmikan penyerahan rumah bantuan (foto kiri). Prosesi serah terima kunci rumah bantuan korban gempa kepada perwakilan Pokmas di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat Kamis (10/10).
Kejagung Awasi Proyek Siapkan 10 Lokasi Tes Perluasan LIA
Formasi CPNS 2019 untuk NTB Segera Keluar
Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung (Kejagung) turun langsung mengawasi jalannya pembangunan perluasan kawasan Lombok International Airport (LIA). Pengawasan itu melekat melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P). tahap awal dengan monitoring dan evaluasi (Monev) Kamis (10/10) kemarin di Bandara. ‘’Pendampingan ini untuk menghindari penyimpangan pada tahap pengadaan pekerjaan perluasan terminal dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Lombok,’’ Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/kota telah menyepakati penetapan 10 lokasi pelaksanaan tes CPNS 2019. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan memberikan kuota formasi CPNS 2019 untuk masing-masing Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota pekan depan. ‘’Untuk kuota CPNS (masing-masing Pemda), akan ada rapat koordinasi nasional di Jakarta, seminggu ke depan. Seminggu ke depan sudah ada kuota masing-masing Pemda,’’ kata
Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (10/10). Informasi mengenai keluarnya kuota CPNS untuk masing-masing Pemda
itu diperoleh dari Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, saat rapat koordinasi BKD NTB dan BKDPSDM Kabupaten/Kota di Mataram, Kamis (10/10) kemarin. Biasanya, masing-masing Pemda akan dipanggil oleh Kemen PANRB. ‘’Kita akan dipanggil masingmasing Pemda berkaitan dengan kuota itu oleh Kemen PANRB,’’ jelasnya. Fathurrahman menyebutkan, usulan formasi CPNS Pemprov NTB 2019 sebanyak 500 formasi. Untuk formasi tenaga guru dan kesehatan diajukan sebanyak 450 formasi. Dan jabatan fung-
sional tertentu sebanyak 50 formasi. Khusus untuk formasi tenaga guru diusulkan sebanyak 225 formasi. Dengan rincian, guru SMA 76 formasi, guru SMK 113 formasi dan guru SLB 36 formasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan juga diusulkan 225 formasi. Dengan rincian, tenaga kesehatan ahli 121 formasi dan tenaga kesehatan terampil 104 formasi. Sementara itu, 50 formasi jabatan fungsional tertentu lainnya diusulkan terdiri dari jabatan fungsional tertentu ahli 35 formasi. Bersambung ke hal 15
Bangun Sirkuit MotoGP
TO K O H
ITDC Gandeng Waskita Karya
Hargai Proses Hukum
Praya (Suara NTB) PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan, proses pembangunan sirkuit MotoGP sudah mulai berjalan. ITDC menggandeng beberapa rekanan, salah satunya PT. Waskita Karya. Kesepakatan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut ditandai dengan penandatanganan Head of Aggrement (HoA), di Jakarta, Selasa (8/10) lalu. Bersambung ke hal 15
SENGKETA tanah yang masih mewarnai pengembangan dan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi atensi dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. Terlebih setelah ada penetapan tersangka yang notabene merupakan masyarakat sekitar kawasan lokasi digelarnya MotoGP pertama di Indonesia tersebut. ‘’Tentu proses hukum kita hargai. Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15 (Suara NTB/dok)
UNTUK mendukung target 4,5 juta kunjungan wisatawan 2020, Pemprov NTB mengembangkan lima Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) di Lombok dan Sumbawa. Yakni KSPN Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya, KSPN Rinjani dan sekitarnya, KSPN Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) dan sekitarnya, KSPN Moyo dan sekitarnya, dan KSPN Tambora dan sekitarnya. Bersambung ke hal 15
Menteri Pariwisata, Arif Yahya (tengah) meninjau proses pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika, Kamis (10/10) kemarin. Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer (kanan) memberikan pemaparan terkait proggres pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika (foto atas). (Suara NTB/her)
Kembangkan Lima KSPN
(ant/Bali Post)
KO M E N TTAA R
Memprihatinkan, Fasilitas Toilet di Kawasan Wisata Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Kondisi fasilitas toilet umum di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat (Lobar) memprihatinkan. Sebagian besar toilet yang tersedia di kawasan wisata potensial itu tak layak. Tidak saja bangunannya rusak, kondisi toilet juga kotor dan bau. Pantauan Suara NTB, mulai dari kawasan wisata pos pantau di depan makam Batulayar. Di gardu pandang yang belum lama diperbaiki lantaran rusak akibat gempa, terdapat toilet yang dibangun di bawah bangunan gardu pandang tersebut. Persis di atas tebing, bangunan toilet lengkap dengan beberapa ruangan tempat salat dalam kondisi sudah mulai rusak. Bersambung ke hal 15 JOROK - Kondisi toilet di kawasan gardu pandang kawasan wisata Senggigi yang berlokasi persis di depan Makam Batulayar sangat buruk dan jorok.
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Indikasi Praktik Premanisme Cegah Pelanggaran Pemilu CAMAT Mataram, Zarkasyi mengimbau semua warganya untuk menaati aturan dalam mensukseskan Pilkada 2020. Nanti, seluruh elemen harus ikut serta dalam menjaga kondusivitas sehingga tercipta Pilkada yang damai. “Untuk ASN, kan memang tidak boleh (berpolitik praktis), kita sudah mengantisipasi itu. Kalau ASN memang kita tidak boleh untuk itu. Kalau tugas kami di masyarakat memastikan proses-proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan lancar,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (8/10) kemarin. Dalam mengontrol itu semua, lanjut Zarkasyi, dengan memaksimalkan peran semua lini dan semua elemen di tengah masyarakat Kecamatan Mataram. Beberapa elemen tersebut, seperti beberapa forum yang ada di masyarakat yang dapat membantu mensukseskan Pilkada ini. “Kita kan mempunyai FKTM (forum komunikasi ta’mir masjid) yang berfungsi memberikan pencerahaan di tengah masyarakat juga. Nanti kan juga ada, kaling, lurah, dan simpul-simpul kegiatan yang lain untuk kita manfaatkan samasama menjaga kondisi (politik) hari ini,” ungkapnya. Pada perhelatan Pilkada nanti, Zarkasyi menilai, terkadang beda pilihan kerap membuat kita menjadi lebih sensitif. Kaitannya dengan pilihan yang berbeda kerap juga menjadikan kita terbelah. “Tapi mudahan tidak ada persoalan. Kita sering sosialisaskian ke semua kelurahan bahkan di setiap kesempatan, kita selalu sampaikan itu,” katanya. Zarkasyi pun menuturkan, pada Pilkada Mataram kali ini, hampir semua kecamatan di Mataram berpeluang terjadi pelanggaran pemilu. Potensi-potensi itu kata Zarkasyi, bagaimana tugas kita dalam menjaganya. “Kalau tidak dijaga, iya terjadi pelanggaran itu,” paparnya. Dia berharap melalui silaturrahim menghindari pelanggaran pemilu. ‘’Kita juga turun ke masyarakat. Kita akan libatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda, untuk memberikan pengertian. Karena kan Pemilu ini proses demokrasi. Berbeda pilihan itu hal yang waZarkasyi jar,” tutupnya. (viq)
Retribusi 19 Pasar Tradisional akan Dinaikkan
Mataram (Suara NTB) Ditengah maraknya dugaan praktik pungli (pungutan liar) terhadap para pedagang di pasar tradisional, Dinas Perdagangan Kota Mataram mengungkapkan rencana bakal menaikkan retribusi pada 19 pasar tradisional milik Pemkot Mataram. Rencana ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Dinas Perdagangan Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Kamis (10/10) kemarin. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Amran M Amin mengungkapkan bahwa tarif retribusi pasar yang tidak bulat jumlahnya cukup menyulitkan para juru pungut untuk menarik retribusi pasar. Meski pada praktiknya para pedagang membayar dengan nominal yang bulat, namun dia menegaskan jumlah yang dibubukan dalam buku kas Dinas Perdagangan tetap sesuai tarif dalam Perda. Amran menyebutkan tarif retribusi pasar di Mataram masing-masing Rp500 untuk pasar tipe C, Rp600 untuk pasar tipe B dan Rp800 untuk
pasar tipe A. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini memandang bahwa Perda Kota Mataram yang mengatur tentang retribusi pasar, perlu ditinjau ulang. Amran tidak menutup mata, bahwa pada praktik penarikan retribusi dari para pedagang, terjadi deviasi sekitar 20 persen. Hal ini, akunya tidak terlepas dari masih terjadinya sistem premanisme di pasar tradisional. ‘’Retribusi harian di kabupaten tetangga seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah minimal Rp1.000 sedangkan kita masih segitu,’’ keluhnya. Kenaikan tarif retribusi
pasar ini nantinya harus dibarengi dengan pemberlakuan pembayaran non tunai dari pedagang kepada pemerintah. Namun demikian, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini masih khawatir dengan rencana Dinas Perdagangan menaikkan tarif retribusi pasar. Karena, kenaikan tarif ini sudah pasti akan berimplikasi pada meningkatnya target retribusi pasar. Sementara, target retribusi pasar ini dengan tarif yang belum dinaikkan, belum juga tercapai. Misban menambahkan, bahwa dalam praktik penari-
KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., akan mencermati hasil rapat komisi yang membidangi masalah keuangan tersebut dengan sejumlah mitra kerja komisi II. ‘’Kita akan pelajari dulu tentang kebutuhan anggaran,’’ cetusnya menjawab Suara NTB usai memimpin rapat kerja Komisi II dengan Dinas Perdaganga, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian serta Dinas Pariwisata Kota Mataram, Kamis (10/10) kemarin. Dia mencontohkan pemotongan anggaran di Dinas Pertanian sekitar Rp1,2 miliar untuk kegiatan Penas kelompok tani dan nelayan Kota Mataram. Dari kegiatan yang dieliminasi ini, lanjut Wiska, akan dikaji sejauh mana urgensi kegiatan tersebut. ‘’Mengingat dalam kegiatan itu ada transaksi menyangkut hasil produk pertanian,’’ terangnya. Hal yang sama juga terjadi di Dinas Pariwisata Kota Mataram. Dari Rp52 miliar yang diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD 2020, yang terealisasi hanya Rp9 miliar lebih. Padahal, Mataram sebagai kota jasa perdagangan yang bertumpu pada sektor pariwisata seharusnya mendukung program pariwisata. Seperti Pantai Ampenan dan Taman Hiburan Loang Baloq. Selama ini, sebagaimana disampaikan Dispar, ada 41 objek wisata yang bisa dikembangkan. ‘’Kita kan belum melihat. Ini saja Loang baloq masih seperti itu. Apalagi mau mengembagkan 41 objek wisata itu,’’ ujarnya. Oleh karena itu, Komisi II sepakat harus ada terobosan dari Dispar. Misalnya melibatkan pihak swasta untuk memberikan inovasi, apa yang bisa dikembangkan di sana. Seperti di Sungai Jangkuk, Dispar bisa meminta pihak swasta untuk melakukan inovasi di sana. Namun, pemangkasan anggaran yang terjadi hampir di seluruh OPD, menjadi catatan Banggar. ‘’Banggar nanti tentu akan menyampaikan ke TAPD,’’ katanya. Setelah rapat komisi-komisi akan dilanjutkan dengan rapat pleno. ‘’Karena banyak anggota komisi yang tidak menjadi anggota Banggar,’’ sebut Wiska. Saat ekspose Walikota terkait tiga proyek di Kota Mataram, masingmasing pembangunan kantor Walikota, pembangunan graha DPRD dan RSUD Kota Mataram, Walikota mengklaim tidak ada pemotongan anggaran di OPD-OPD. Namun, kenyataannya sejumlah OPD justru terdampak pemangkasan anggaran. ‘’Dikurangi porsinya dari tahun 2019. Yang mereka ajukan jauh lebih rendah realisasinya,’’ demikian mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini. (fit) I Gede Wiska (Suara NTB/dok)
kan retribusi pasar, jauh dari tarif resmi yang ditetapkan Pemkot Mataram. ‘’Jadi tidak ada pedagang yang membayar seperti tertera di karcis. Peda-
gang dipungut Rp3.000 bahkan Rp5.000,’’ katanya. Seperti diketahui, target retribusi pasar di Kota Mataram sebesar Rp4 miliar. (fit)
Gaji P3K Diambil Alih Pemerintah Pusat
(Suara NTB/viq)
Cermati Pemangkasan Anggaran
(Suara NTB/fit)
JELASKAN - Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Amran M Amin menjelaskan rencana pihaknya mengusulkan kenaikan tarif retribusi pasar tradisional di Kota Mataram.
(Suara NTB/cem)
AYUNAN - Empat orang anak bermain ayunan di Taman Sangkareang, Kamis (10/10). Pembangunan megaproyek di tahun 2020 mendatang berdampak terhadap pemangkasan anggaran di seluruh OPD Lingkup Pemkot Mataram. Salah satunya adalah pembangunan tempat bermain anak.
Anggaran OPD Dipangkas Mataram (Suara NTB) Kebijakan pengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Pemkot Mataram tahun 2020 pada pembangunan proyek strategis, berdampak. Anggaran masing - masing organisasi perangkat daerah dipangkas. Perjalanan dinas perlu diefisiensikan. Pembahasan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA - PPAS) 2020 bersama tim anggaran pendapatan daerah, Selasa (8/10) disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hariadi bahwa anggaran diterima dipangkas Rp180 juta. Alokasi itu untuk program tenaga kerja mandiri. “Iya, terpaksa tahun depan kita tidak mengadakan sosialisasi atau pelatihan itu. Kita bakal hapus,” kata Hariadi. Tidak disebutkan detail alokasi anggaran diterima di APBD 2020 mendatang. Rancangan Kegunaan Anggaran sedang dibahas lagi. Kemungkinan sambungnya, alokasi dana diterima tidak jauh berbeda dari
diperoleh di tahun 2019. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. Kemal Islam menyebutkan, anggaran yang dimiliki di 2020 dipangkas Rp6 miliar. Anggaran ini termasuk biaya rutin tiap tahunnya seperti penataan taman, pembuatan tempat bermain dan lain sebagainya. “Iya, karena ada pembangunan Kantor Walikota. Kita tunda dulu lah,” ucapnya. Rasionalisasi anggaran praktis mengganggu program. Namun demikian ujar Kemal, harus dimaklumi dengan adanya kebijakan kepala daerah tersebut. Postur APBD 2020 tersedot untuk pembangunan Kantor Walikota Mataram mencapai Rp60 miliar dan Gedung Graha Paripurna Rp20 miliar. Belum lagi, dana hibah yang diberikan ke Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram sekitar Rp33,6 miliar. Anggaran ini diluar pengamanan untuk Kepolisian. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga Sekre-
taris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, tidak ada anggaran OPD yang dipangkas. Pihaknya hanya meminta program di OPD dirasionalisasikan. Artinya, memprioritaskan program yang menjadi tugas dan fungsinya. “Ndak dipangkas. Cuma kita ada efisiensi saja,” dalihnya. Rasionalisasi anggaran nyaris di semua OPD. Eko mengakui, efesiensi anggaran tidak terlepas dari kebijakan strategis kepala daerah untuk membangun kantor walikota dan gedung graha paripurna. Disatu sisi, efisiensi tidak mengganggu program dasar seperti kependudukan, kesehatan serta pelayanan masyarakat lainnya. “Iya, termasuk kebijakan itu,” pungkasnya. Pembahasan anggaran tahun 2020 belum final. Pihaknya masih melakukan pembahasan - pembahasan di tingkat TPAD. Selanjutnya diserahkan ke Dewan untuk dibahas kembali. Sekda menekankan, perjalanan dinas OPD diefisiensikan. (cem)
Pemindahan SD Model akan Disegerakan Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram memindahkan SD Model satu gedung dengan SMPN 14 Mataram akan disegerakan. Karena sampai hari ini, 24 rombongan belajar (rombel) siswa di SMPN 14 Mataram belajar secara lesehan. “Kita sedang bekerja untuk itu. Kita sudah membuat keputusan untuk memberikan bantuan supaya tidak lagi belajar secara lesehan. Itu saja dulu. Pokoknya berapa kelas yang belajar secara lesehan kita akan selesaikan supaya mereka punya meja dan kursi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali kepada Suara NTB, Kamis (10/10) kemarin. Pemkot Mataram sedang menyegerakan bantuan tersebut. Akan tetapi lanjut Fatwir, bantuan untuk siswa SMPN 14 yang belajar di luar kelas tersebut akan dianggarkan di tahun anggaran 2020 mendatang. “Anggarannya ini kan pada tahun 2020 nanti. Jadi kita akan menunggu anggaran itu keluar atau mungkin kita akan menunggu bagaimana menyia-
(Suara NTB/dok)
H. Lalu Fatwir Uzali satinya nanti,” katanya. Fatwir akan memenuhi berapa biaya meja dan kursi untuk belajar siswa tersebut. Selain itu, dia akan memberikan bantuan lainnya kepada 24 rombongan rombel yang masih belajar secara lesehan. “Nanti kita berikan juga bantuan berikutnya, kita kan pakai skala prioritas bagi siswa agar tidak belajar secara lese-
han dulu,” imbuhnya. Selain berusaha membantu dalam pengadaan meja dan kursi untuk 24 rombel tersebut, Disdik Kota Mataram sedang mencoba mencari lokasi pemindahan untuk SD model tersebut. “Karena bentuk SD-nya model, jadi itu juga sedang kita kerjakan. Dan kita akan telaah dulu, kira-kira apa positif dan negatifnya jika dipindah,” katanya. “Istilahnya kebijakan apa jika kita pindahkan SD model itu ke tempat yang lain supaya SMP 14 itu ruangannya cukup. Kita target sampai semester ini, tapi kan dia harus ada kajian, karena itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah tempat kita mau gabungkan itu,” lanjutnya. Ia pun menilai, lamanya proses pemindahan ini dikarenakan SD tersebut berbentuk model. Dengan berstatus SD model lanjut Fatwir, itulah menjadi kendala utama. “Karena ini berbeda dengan SD yang lain. Kita pindahakan ke mana supaya cocok itu yang susah. Karena dia model, kita harus pikirkan juga ini,” tutupnya. (viq)
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyambut baik kebijakan pemerintah pusat mengambil alih penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alokasi anggaran sebelumnya sekitar Rp1,2 miliar jadi sisa lebih penghitungan anggaran. “Kita sih bersyukur kalau memang kebijakannya begitu,” kata Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/10). Anggaran Rp 1,2 miliar sebenarnya dialokasikan bagi 60 P3K yang lulus pada penerimaan awal tahun 2019 lalu. Tahapan selanjutnya belum ada arahan dari pemerintah pusat. Rapat kerja nasional bersama Badan Kepegawaian Negara sambung Evi, sempat dipertanyakan oleh kabupaten/kota lain yang telah melaksanakan rekrutmen. “Teman - teman dari daerah lain saat Rakornas di Yogyakarta juga nanyakan masalah itu.
Jawabannya tunggu nunggu arahan pemerintah pusat,” ucapnya. Sebanyak 60 P3K lulus seleksi tidak ada kebijakan merapel gaji mereka. Pemerintah tidak memiliki dasar untuk membayar. Kecuali, surat keputusan (SK) pengangkatan telah diterima otomatis mereka dibayarkan. Pemkot Mataram nantinya akan mengeluarkan surat pernyataan melaksanakan tugas. “Apa dasarnya membayar,” cetusnya. Dikatakan Evi, 300 formasi yang diusulkan untuk P3K saja belum ada kejelasan. Informasinya pemerintah pusat justru hanya membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Formasi CPNS belum keluar. Dari dasar itu nantinya diumumkan ke masyarakat. Untuk pembiayaan penggajian P3K sampai saat ini belum ada informasi apakah akan masuk ke dana alokasi umum (DAU) atau ada posting anggaran berbeda. (cem)
DPPKB Kaji Banding ke Kampung KB Pacu Solah Mataram (Suara NTB) Eksistensi kampung keluarga berencana (KB) yang didirikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Progresifitasnya perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan kaji banding ke kampung KB lainnya. Kaji banding digelar Kamis (10/10) di Kampung KB Pacu Solah, Dusun Kenyalu, Desa Jangu, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Dari hasil evaluasi BKKBN Perwakilan NTB, kampung KB ini memiliki progres paling bagus diantara kampung lainnya di NTB. Oleh karena itu kata Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji, Kamis (10/10) mengatakan, pelaksanaan program serta manajemen di sana dapat diadopsi untuk meningkatkan progresifitas kampung KB di Kota Mataram. Kampung KB telah dibentuk di masing masing kecamatan. Baru - baru ini kembali dibentuk di dua lokasi yakni Lingkungan Monjok Culik dan Karang Baru. Melihat progresifitasnya ini, penyuluh berinisiatif kaji banding. Diharapkan, ada pengetahuan yang bisa dia-
dopsi untuk dikembangkan di kampung KB di Kota Mataram. “Tujuannya agar ada perbandingan pengembangan kampung KB,” kata Turmuji. Kampung KB merupakan miniatur pembangunan. Fokusnya adalah program kependudukan keluarga dan pembangunan keluarga. Permasalahan yang ditemukan di kampung KB akan disampaikan ke instansi teknis, agar segera diintervensi. Dari kaji banding tersebut, penyuluh diharapkan mengimplementasikan pengetahuan diperoleh ke kampung KB di Mataram. Kampung KB dibentuk menjadi barometer di NTB bahkan nasional. Artinya, konsep yang dikembangkan melahirkan inspirasi bagi daerah lainnya. “Harapan kita kampung KB jadi barometer tidak saja di NTB tapi secara nasional dan tahu oleh orang banyak,” ucapnya. Menurutnya, kampung KB memiliki peran penting. Permasalahan ditemukan di lingkungan bisa dirumuskan menjadi program organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan program pun dapat tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
FOTO BERSAMA - Penyuluh Kampung KB pada DPPKB Kota Mataram berfoto bersama usai kaji banding di Kampung KB Pacu Solah Kecamatan Janapria, Kamis (10/10).
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Tren Investasi Bergeser ke Emas Batangan BUDAYA berinvestasi tidak lagi saklek pada tanah dan rumah (properti). Tren berinvestasi cenderung bergeser ke emas batangan. Lebih stabil, dan minim risiko. Setidaknya, kecenderungan ini juga nampak di Mataram, NTB. Tren investasi emas batangan ini mulai terlihat akhir-akhir ini. Salah satu indikator yang mendorong naiknya tren investasi emas ini lantaran harga emas yang belakangan juga terus menanjak. Khususnya emas batangan cetakan PT. Antam (Suara NTB/bul) (Persero). Mustaen Kecenderungan investasi emas ini diamini salah satu bankir, Mustaen. Direktur Utama BPRS. Dinar Ashri ini adalah salah satu BPRS di NTB yang menyediakan produk tabungan emas. “Setelah kami luncurkan produk tabungan emas pada September 2019 ini, tren peminatnya juga tumbuh bagus. Sementara ini kami lakukan penyesuaian produk ini,” kata Mustaen di ruang kerjanya, Kamis (10/10) kemarin. Mengapa investasi emas? Beberapa pandangan dikemukakannya. Harganya tetap stabil, dan cenderung naik. Nyaris tidak ada kerugian berinvestasi emas. Lebih gampang dijual, juga tak butuh modal dalam jumlah besar untuk investasi tanah. Namun perlu dipahami, emas bukan instrumen untuk mempercepat keuntungan dari aset. Melainkan, instrumen untuk melindungi kekayaan. Ada juga investasi lain, misalnya obligasi. Namun tak sesimpel investasi emas. “Kalau mau untung besar dan cepat, tidak bisa juga. Tapi dengan berinvestasi emas, kekayaan kita terjaga (harga tidak fluktuatif turun naik),” ujarnya. Apalagi saat terjadi resesi. Orang akan memilih investasi yang aman, tidak juga dikenakan pajak-pajak sebesar pajak investasi lainnya. Pajak investasi emas hanya 0,45 persen. Tren investasi emas ini juga berkembang di Amerika. Dolar AS sendiri ramai-ramai dibelanjakan dalam bentuk emas. Melihat peluang itu juga, BPRS Dinar Ashri satu-satunya BPR di NTB yang membuat produk investasi emas (menabung emas). BPRS Dinar Ashri memfasilitasi masyarakat yang ingin menabung emas. Maksudnya, masyarakat difasilitasi menabung emas dengan cara dicicil setiap bulan. Ketentuan emas Antam, minimal 5 gram. Jika harga emas Antam 24 karat saat ini Rp766.000/gram setara dengan Rp3.833.000/5 gram. Menabung dengan tenor 1 tahun, artinya setiap bulan tabungan minimal Rp319 ribuan. Dalam setahun, nasabah sudah memiliki emas batangan 5 gram. Menabung emas di bawah 5 gram, rekomendasinya koin dinar. BPRS Dhinar Ashri juga menyediakan produk ini. “Menabung emas ini sebetulnya disesuaikan dengan kemampuan nasabah,” imbuhnya. Adakan beban lain yang ditanggung nasabah, Mustaen mengatakan tidak sama sekali. Kecuali, biaya ekspedisi emas dari Antam. Biaya materai, dan biaya asuransi pengiriman dari Antam sampai ke Mataram. Masing-masing item biaya yang ditanggung nasabah hanya puluhan ribu. “Kalau sudah jatuh tempo menabung, tapi emasnya belum bersedia diambil? Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari BPRS Dinar Ashri,” terang Mustaen. Keuntungan lain, nasabah penabung emas akan dibantu perencanaan investasi yang lebih baik lagi. Karena itu, selain karena tren, ia merekomendasikan masyarakat berinvestasi emas batangan. Penjualannya lebih cepat, bisa dibayar langsung oleh BPRS Dinar Ashri, dengan ketentuan harga yang berlaku. Atau dijual ke toko-toko emas yang memproduksi perhiasan dan aksesori dari emas. (bul)
Jasa Raharja Bayar Klaim Santunan Lakalantas hingga Rp29,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Angka kecelakaan lalu lintas, khususnya lalu lintas angkutan jalan meningkat dibanding tahun lalu. Bahkan Jasa Raharja membayar klaim pada Januari 2019 hingga September 2019 sebesar Rp29.528.738.540. Terdiri dari Rp19.550.000.000 untuk ahli waris korban lakalantas meninggal dunia. Rp9.276.285.303 untuk luka-luka, Rp174.367.700 untuk korban lakalantas cacat tetap. Rp57.058.500 untuk biaya ambulan. Rp8.000.000 untuk biaya penguburan dan Rp436.027.037 untuk P3K. Dari jumlah klaim san(Suara NTB/bul) tunan yang dibayarkan, terMulyadi besar klaim untuk korban lakalantas berusia 15-19 tahun sebesar Rp4,8 miliar lebih. Usia 20-24 tahun sebesar Rp3,4 miliar lebih dan 26-29 tahun sebesar Rp2,1 miliar lebih. Klaim sebesar Rp29 miliar lebih di tahun 2019 ini, jika ditotal dengan klaim yang dibayar oleh Jasa Raharja Wilayah NTB kepada masyarakat/ahli waris asal NTB yang mengalami kecelakaan di luar NTB, yang berkas pembayaran klaimnya di limpahnya dari daerah tempat terjadinya kecelakaan, menjadi Rp30,78 miliar yang dibayarkan Jasa Raharja Wilayah NTB. “Naik 13 persen dari periode yang sama tahun 2018 lalu,” Kepala Jasa Raharja Wilayah NTB, Mulyadi melalui Kepala Unit Operasional dan Humas, Wahyu Pria Wibowo di ruang kerjanya, Kamis (10/10) kemarin. Besar Santunan Jasa Raharja menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 13 Februari 2017 (KEP.16/ PMK.010/2017), nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah santunan meninggal dunia Rp50 juta, cacat tetap (maksimal) Rp50 juta, perawatan (maksimal)Rp20 juta. Santunan penggantian biaya penguburan jika korban tidak memiliki ahli waris Rp4 juta. Santunan untuk manfaat tambahan (penggantian biaya P3K) Rp1 juta. Dan santunan untuk manfaat tambahan (penggantian biaya ambulance) Rp500 ribu. Jasa Raharja NTB terbaru menyalurkan santunan untuk korban laka lantas yang terjadi Selasa, 8 Oktober 2019 di Batujai Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Kecelakaan antara kendaraan taksi online berpenumpang dengan kendaraan bak terbuka berpenumpang. (bul)
(Suara NTB/bul)
ROTI - Salah satu produsen roti di Getap. Tahun 2020 Pemprov NTB akan melakukan intervensi agar industri inim naik kelas menjadi industri yang menghasilkan produk berdaya saing.
Bank NTB Syariah Siapkan Produk Pengganti KUR
Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah membuat terobosan di tengah kendala belum adanya lampu hijau dari Kementerian Keuangan untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi NTB ini menyiapkan alternatif lain produk serupa. Berdasarkan SIKP Kementeruan Keuangan, Bank NTB Syariah menempati posisi ke 13 bank penyalur KUR. Untuk tahun 2019, sampai Bulan September, penyaluran KUR BRI mencapai Rp1,49 trilin. Mandiri Rp368,9 miliar, BNI Rp365,7 miliar, BRI Syariah Rp69,6 miliar, BPD Bali Rp31,7 miliar, Bank Sinarmas Rp11,1 miliar. Internusa Tribuana Citra
ultifinance Rp10,1 miliar. BTN Rp3,5 miliar, CTBC Bank Rp1,3 miliar, SIKP Umi Rp648,3 juta, BCA Rp125 juta, Bank Artha Graha International Rp46,7 juta dan Bank NTB Syariah Rp20 juta. Total keseluruhan KUR tersalurkan tahun 2019 ini sebanyak Rp2,336 triliun lebih. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo tak menampikkannya.
Salah satu penghambat bank tak mendapat restu pemerintah pusat menyalurkan KUR ini, lantaran besarnya klaim kredit yang belum dibayarkan oleh dua perusahaan penjaminan milik pemerintah, Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah. Akibatnya, kredit macet Bank NTB Syariah berada di batas minimum. H. Kukuh mengatakan, pi-
haknya tak putus semangat. Bank NTB Syariah telah menyiapkan skema pembiayaan layaknya KUR. Dengan kredit Rp25 juta, tanpa jaminan. Kredit dimaksud akan diluncurkan Oktober ini. Namanya Tunas Sejahtera. Sasaran kredit adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kredit ini murni kredit komersial yang diprogramnya. Jika KUR memberikan pembayaran keuntungan sebesar 7 persen. Tunas Sejahtera ini keuntungannya lebih tinggi, dua digit. (bul)
H. Kukuh Raharjo (Suara NTB/bul)
Sambut Hari Listrik Nasional, Pelaku Wisata Dukung PLN UIW NTB Gelar Donor Darah Rencana Pengembangan Wisata Medis
Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menggelar aksi kemanusiaan donor darah, Kamis (10/ 10) di Kantor PLN UIW NTB. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Listrik Nasional ke-74 yang akan jatuh pada tanggal 27 Oktober. Kegiatan donor darah ini merupakan wujud dan sumbangsih nyata PLN untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Pulau Lombok. Pada kegiatan ini PLN UIW NTB bekerjasama dengan PMI Lombok Barat. “Kita tahu bahwa darah ini merupakan bagian penting kehidupan. Kebutuhan darah untuk saudara kita yang membutuhkan harus terpenuhi. Oleh karena itu, menyambut Hari Listrik ini, kami ingin kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, salah satunya donor darah,” kata Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram, Dony Noor Gustiarsyah. Penanggung Jawab Laboratorium Unit Donor Darah PMI Lombok Barat, Dewi memberikan apresiasi kepada PLN karena telah bekerja sama dengan PMI Lombok Barat dan menginisiasi pelaksan-
(Suara NTB/bul)
DONOR DARAH - Kegiatan donor darah yang digelar PLN UIW NTB bekerjasama dengan PMI Lombok Barat di Mataram aan kegiatan donor darah ini. “PMI Lombok Barat melayani semua rumah sakit yang ada di Lombok Barat dan Mataram, serta beberapa juga di KLU. Kita ucapkan terimakasih kepada PLN yang sudah mengadakan ini sangat membantu sekali untuk ketersediaan darah di PMI Lombok Barat,” ujar Dewi. Kegiatan donor darah ini diikuti oleh pegawai PLN yang ada di Pulau Lombok, tenaga alih daya, hingga masyarakat umum. Animo dari peserta
cukup tinggi, dibuktikan dengan terkumpulnya 145 kantong darah dalam kegiatan donor darah ini. “Antusiasme para pendonor cukup besar, target kami sebenarnya hanya 100, tapi ini bisa melebihi. Cukup lumayan untuk menambah stok darah,” kata Dewi. Dewi berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin oleh PLN agar stok ketersediaan darah di PMI Lombok barat dapat tercukupi. (bul)
30 Persen Pemilik Kendaraan Belum Bayar SWDKLLJ Mataram (Suara NTB) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB mencatat pada Januari - September 2019, 30 persen kendaraan bermotor di wilayah kerjanya belum membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) oleh para pemiliknya. “Dari total 908.873 unit kendaraan bermotor yang terdata di NTB, 30 persen belum melakukan daftar ulang sekaligus membayar SWDKLLJ oleh pemiliknya,” kata Kepala Jasa Raharja Cabang NTB Mulyadi, di Mataram, Kamis (10/10). Ia mengatakan seluruh kendaraan yang belum mendaftar ulang tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Selain itu, di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Pihaknya hanya bisa
mengimbau para pemilik kendaraan untuk membayar SWDKLLJ kendaraan bermotornya sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/ PMK.010/2008. Jasa Raharja tetap berkoordinasi dengan kepolisian dan Badan Pendapatan Daerah NTB untuk mengupayakan semua kendaraan bermotor yang terdaftar untuk membayar kewajibannya. Melalui Kepala Unit Operasional Jasa Raharja Cabang NTB, Wahyu Pria Wibowo, terdapat kendaraan yang belum didaftar ulang selama tiga tahun, dua tahun dan satu tahun. Belum terhitung dengan kendaraan bermotor yang belum didaftar ulang hingga lima tahun. Jumlah kendaraan bermotor yang terdata di Jasa Raharja NTB hingga September 2019 sebanyak 1,5 juta unit. Meskipun belum didaftar ulang, kata Wahyu, Jasa Raharja tetap memberikan santunan kepada
pengguna kendaraan bermotor tersebut jika terjadi kecelakaan di jalan raya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 Jo PP Nomor 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jasa Raharja, kata dia, terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk membayar SWDKLLJ sesuai Peraturan M e n t e r i Keuangan RI Nomor 16/ PMK.010/ 2017, yakni s e b e s a r Rp3.000 per tahun untuk sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran. (bul)
Mataram (Suara NTB) Rencana penerapan konsep wisata medis yang akan dikembangkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB mendapat sambutan hangat dari para pelaku parwisata. Pasalnya, konsep yang secara umum masih jarang digarap di Indonesia itu disebut memiliki potensi pasar yang cukup besar. Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa pengembangan wisata medis di NTB akan menambah jumlah produk pariwisata yang bisa ditawarkan oleh pihaknya. “Ini kalau kita benar-benar kemas dengan baik layak dijual. Karena belum ada di Indonesia,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/10) di Mataram. DiterangkanDewantoroselama ini ada banyak masyarakat Indonesia yang pergi berobat ataupun melakukan cek kesehatan berkala ke luar negeri seperti Eropa ataupun negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang lebih dulu menerapkan wisata medis. Dalam satu tahun, menurut dewantoro, ada ratusan triliun yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia saja untuk melakuakan wisata medis ke luar negeri. “Sebenarnya di sana itu kan dokternya itu sama (dari segi kualitas). Cuma mungkin pelayanan dan kebersihannya,” ujar Dewantoro. Pemerintah dan stakeholder terkait diharapkan untuk serius menggarap potensi yang ditawarkan konsep wisata medis tersebut. “Kita butuh benar-benar serius. Paling tidak se-Indonesia kita bisa jual dulu, sehingga nanti negaranegara tetangga bisa tertarik,” sambungnya. Ditekankan Dewantoro yang dibutuhkan pelaku wisata seperti ASITA adalah keseriusan pemerintah, atau dalam hal ini pihak rumah sakit untuk memfasilitasi alat-alat kesehatan yang dapat
bersaing secara kualitas sekaligus pelayanan yang terstandar seperti yang dibutuhkan pelaku wisata selama ini. Jika hal tersebut dapat dipenuhi, pihaknya menegaskan akan siap membantu pemasaran selama satu tahun penuh untuk memaksimalkan pasar lokal. “Satu tahun ini kita bisa dorong pemasarankeseluruhIndonesia.Tapi pelayan di rumah sakit di NTB harus dibikin supaya calon pasien merasa nyaman,” ujarnya. Dicontohkan Dewantoro seperti fasilitas Radioterapi yang dimiliki RSUD NTB yang saat ini merupakan salah satu unggulan dibandingkan daerah lain di Indonesia. “Rumusnya itu diberikan harga (biaya pengobatan atau cek kesehatan, Red) murah, pelayanan bagus, dan dia bisa wisata. Itu rumusnya,” ujarnya. Senada dengan itu Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan bahwa rencana penerapan wisata medis di NTB memang merupakan hal yang menarik. “Karena paling tidak akan menambah produk pariwisata kita. Seperti di Singapur dan Malaysia ini memang punya prospek dan peluang yang bagus sekali,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (9/10) di Mataram. Dicontohkan Lanang seperti pengalaman pribadinya yang melakukan cek kesehatan berkala ke Malaysia beberapa waktu lalu. Menurutnya di negara tetangga tersebut pengemasan sektor kesehatan dan pariwisata dapat berjalan dengan baik. “Mereka sangat piawai sekali mengemas itu,” ujarnya. Walaupun begitu, Lanang menekankan bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut dibutuhkan pengkajian lebih lanjut. Terutama terkait kualitas alat dan pelayanan yang ada di rumah sakit-rumah sakit di NTB. “Paling tidak kita punya angan-angan menuju ke sana,” pungkasnya. (bay)
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Bupati Tegaskan Birokrat Harus Berikan Pelayanan Terbaik Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menegaskan agar aparatur pemerintah ini bisa memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Menjadi kewajiban birokrat untuk memberikan pelayanan tebaik. Penegasan ini disampaikan bupati dalam rapat bersama dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim di ruang rapat utama kantor Bupati Lotim, Kamis (10/10).
Bupati menyebut sejumlah masalah yang masih belum terselesaikan di Kabupaten Lotim. Di antaranya, masalah garam rakyat yang membutuhkan sentuhan. Dalam beberapa waktu ini produksi garam
rakyat yang melimpah, namun tidak ada yang membeli. Bahkan, jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT. Agro Selaparang diminta dapat menampung produksi tersebut untuk didis-
tribusikan kepada masyarakat dan dipersilakan untuk melakukan pengemasan yang baik. Orang nomor satu di Lotim ini mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lotim ini mengonsumsi garam yang diproduksi petani garam Lotim. Selain juga mendorong masyarakat umum membeli garam produk petambak garam Lotim yang ada di
wilayah Jerowaru dan Keruak. “Utamanya ASN agar mengkonsumsi garam tersebut melalui regulasi tertentu diharapkan garam petani dapat tersalurkan,” pinta Sukiman. Hingga saat ini, ujarnya, pasar garam masih didominasi garam dari luar Lotim. Hal ini semestinya bisa diminimalisir, karena potensi produksi garam di Lotim sangat besar. Bupati menekankan pent-
ingnya langkah nyata dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat termasuk para petambak garam. Untuk itu, pemerintah harus berupaya agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Dalam pertemuan dengan para pembantunya menyukseskan visi dan misinya sebagai kepala daerah, bupati mengin-
gatkan pula agenda besar menyambut hari besar Islam, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW dalam waktu dekat. Ada rencana juga akan digelar kegiatan pemecahan rekor paramotor yang akan melibatkan 51 paramotor yang akan mengudara dari Labuhan Haji ke Sembalun. “Langkah ini dimaksudkan sebagai bagian dari promosi wisata Lombok Timur,” demikian Sukiman. (rus)
Kejari Lotim Musnahkan BB Usung Pemimpin yang Adil KETUA DPC Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Datu Rahdin Jayawangsa, SH., membantah adanya isu yang mengaitkan Nasdem pada salah satu bakal calon bupati pada Pilkada KLU tahun 2020 mendatang. Nasdem sampai saat ini belum menentukan sikap. “Bahwa banyak isu beredar seolah-olah Nasdem sudah mengarah kepada satu figur, itu sangat tidak benar, Nasdem KLU belum (Suara NTB/dok) Datu Rahdin Jayawangsa menentukan sikap,” tegas Datu Rahdin. Diding - sapaan akrab Datu Rahdin, menyatakan Nasdem KLU masih sangat terbuka untuk semua figur terbaik KLU. Peluang figur bakal calon bupati dan wakil bupati untuk menggunakan 2 kursi Nasdem di DPRD KLU, tidak berbeda, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Sebagai salah satu parpol yang dikenal tanpa mahar, sudah barang tentu Nasdem diidamkan oleh bakal calon. Namun demikian, keputusan Nasdem dalam mengusung paket calon haruslah memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai garis komando partai. “Kami justru baru membuka pendaftaran untuk figur-figur terbaik KLU yang siap berlaga di Pilkada,” imbuhnya. Adapun figur yang akan diusung oleh Nasdem, sebut Diding, harus bisa bekerja sama dengan Nasdem. Terutama setelah memenangkan pilkada, maka bupati terpilih tidak lantas meninggalkan janji poltiiknya kepada rakyat. Figur juga harus benar-benar tulus membangun daerah, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, menjamin rasa keadilan dalam membangun masyarakat Lombok Utara. “Kami mencari seorang figur pemimpin yang tidak hanya semata-mata mementingkan kelompok, golongan ataupun pribadinya tapi yang benar-benar berpikir untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat di saat yang bersangkutan terpilih kelak sebagai bupati,” cetusnya. Untuk diketahui, Nasdem Lombok Utara pada Pilkada 2015 lalu mengusung paket Djohan Sjamsu - Mariadi. Paket tersebut kalah suara dari paket Bupati - Wakil Bupati, Najmul Akhyar - Sarifudin, yang saat ini memimpin Lombok Utara. “Secepatnya kita akan buka pendaftaran. Kita lagi siapkan segala sesuatunya dulu di Sekretariat,” tandasnya. (ari)
APH Diminta Tindak Tegas Oknum Pemain Penyalur BPNT Selong (Suara NTB) Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disorot. Pasalnya, penyaluran bantuan sosial yang dihajatkan bagi masyarakat miskin ini dinilai terjadinya permainan yang dilakukan oleh para oknum. Untuk itu, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk menelusuri dan melakukan tindakan tegas karena telah menfaatkan kesempatan dalam kegiatan BPNT tersebut. Persoalan ini menjadi sorotan mahasiswa di Lotim yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Perwakilan massa, Muhammad Ali, menegaskan jika penyaluran BPNT yang tidak mengacu pada aturan perundangundangan yang berlaku sangat merugikan masyarakat. Program BPNT diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan yang selama ini melalui program raskin agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Diharapkan melalui program ini dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli. Di samping itu, tujuan program BPNT juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong prilaku produktif. Dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang BPNT, Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran BPNT dan pedoman umum pelaksanaan BPNT yang dikeluarkan oleh Kementerian PMK RI dan Juklak-Juknis penyaluran BPNT. Massa aksi juga meminta kepada himbara untuk memperjelas status pihak-pihak tertentu yang menjadi penyalur BPNT tanpa ada tendensi atau tekanan pihak atau pejabat tertentu. Unsur pemerintah yakni Dinas Sosial juga diminta untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan penyaluran BPNT yang tidak sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Kasi Intel Kejari Lotim, Irawan Soehendra menyampaikan jika apa yang menjadi tuntutan massa aksi sudah diterimanya. Berkas tersebut nantinya akan dipelajari karena menjadi kewajiban APH untuk menerima setiap dokumen pengaduan dan dokumen terkait temuan di lapangan. “Nanti akan kita lihat pengkajian yang dilakukan oleh tim terhadap pengaduan ini. Apabila dari hasil kajian, ada kemungkinan maka akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap pihak terkait,” ujarnya. Disebutkannya, terdapat beberapa laporan yang masuk sampai saat ini masih tahap puldata dan pulbaket. Salah satunya di tingkat pemerintah desa, akan tetapi untuk desa diserahkan ke APIP untuk dilakukan pemeriksaan. “Sampai saat ini sekitar 2 kasus masih puldata-pulbaket baik itu desa maupun di dinas,” ujarnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
AKSI – Aksi massa PMII Lotim terkait penyaluran BPNT di depan Kantor Kejari Lotim, Kamis (10/10).
Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) memusnahkan sejumlah barang bukti (BB) di halaman kantor Kejari Lotim, Kamis (10/10). Barang bukti yang yang dimusnahkan ini merupakan sitaan dan sudah vonis di Pengadilan Negeri (PN) Selong. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Lotim Aries Fajar Julianto, mengatakan, pemusnahan BB tersebut dari sekitar 16 kasus yang sudah vonis dan berkekuatan hukum tetap dari PN Selong. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan berupa narkoba jenis sabu dengan berat total 99 gram, minuman keras (miras) tradisional sebanyak 258 botol. Di samping itu terdapat kosmetik ilegal tanpa izin dari BPOM maupun Kementerian Kesehatan dimusnahkan sekitar 5 item obat tradisional serta 95 item kosmetik tanpa izin edar. “Barang
MUSNAHKAN - Pemusnahan barang bukti berupa narkoba, kosmetik, miras dan barang bukti lainnya yang sudah vonis di Pengadilan, Kamis (10/10). bukti yang kita musnahkan ini sudah vonis di PN Selong. Barang bukti ini merupakan hasil pelimpahan dari kepolisian maupun temuan
(Suara NTB/yon)
dari Kejaksaan dari awal tahun 2019,” terangnya. Dalam pemusnahan dengan cara dibakar ini, dihadiri langsung oleh Kasat Narkoba
dan Kasat Reskrim Polres Lotim, Kasat Pol PP serta jajaran dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Khusus untuk kosmetik merupakan pe-
mimpahan dari Polda NTB, karena lokus kejadiannya di Kabupaten Lotim. “Kita musnahkan dengan cara dibakar,” ujarnya. (yon)
Wakili NTB di MTQ Tingkat Nasional Masyarakat Pringgasela Kontingen KLU Dijanjikan Umrah Tolak Relokasi Puskesmas Selong (Suara NTB) Masyarakat dan pemuda Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menolak rencana dilakukan relokasi Puskesmas Pringgasela ke Desa Pengadangan oleh pemerintah daerah. Penolakan dilakukan lantaran akses pelayanan kesehatan dinilai akan semakin jauh, sehingga sangat merugikan masyarakat. Sementara keberadaan Puskesmas Pringgasela saat ini dinilai cukup baik dalam menangani enam desa, di antaranya Kecamatan Pringgasela, Pringgasela Selatan, Aikdewa, Jurit, Pringgasela Timur, dan Desa Rempung dengan jumlah penduduk sebanyak 36.324 jiwa. Sementara untuk di Desa Pengadangan, Pengadangan Barat, Timbenuh dan Jurit baru terdapat penduduk sebanyak 24 ribu. Kepala Desa Pringgasela, Mul’an ditemui Suara NTB, Kamis (10/10), menjelaskan, jika puskesmas direlokasi, maka untuk masyarakat yang sakit, terutama saat meminta rujukan akan menyulitkan masyarakat. Masyarakat Pringgasela mempersila-
kan apabila pemerintah membangun puskemas yang baru, asalkan puskesmas yang ada saat ini tidak direlokasi dan statusnya diubah. Menanggapil hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Puskemas Pringgasela, Algazali Hasan menegaskan jika pemindahan Puskesmas Pringgaslea ke Pengadangan, karena anggaran sudah di atas lahan seluas 30 are. Sementara dalam kesepakatan awal, untuk puskesmas menyiapkan lahan 20 are. Sementara dari Dikes menginformasikan dilaksanakan pemindahan atau relokasi baru ke Desa Pengadangan. Terpisah, Camat Pringgasela, Urip Sopian, mengaku sudah menampung apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat Pringgasela yang menginginkan supaya Puskesmas Pringgasela tidak dilakukan relokasi. Masyarakat mempersilakan supaya pemerintah membangun puskesmas baru di Desa Pengadangan tanpa harus mengotak-atik puskesmas lama, mengingat letak dari puskesmas yang sekarang dekat dari pemukiman masyarakat. (yon)
(Suara NTB/yon)
TOLAK RELOKASI - Masyarakat dan pemuda Pringgasela memasang spanduk di gerbang masuk Puskesmas Pringgasela sebagai bentuk penolakan relokasi.
Tanjung (Suara NTB) Kontingen Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang berlaga di MTQ ke-XXVIII tingkat Provinsi NTB meraih sejumlah prestasi. Berkat keberhasilan itu, Pemda KLU menjanjikan hadiah kepada peserta yang menjadi juara dan akan mewakili NTB di MTQ tingkat nasional dengan umrah gratis. Hal itu dikatakan Ketua Kontingen MTQ, Kawit Sasmita, SH., Kamis (10/ 10). Pada pelaksanaan MTQ ke XXVIII tingkat provinsi, kontingen KLU yang diberangkatkan sebanyak 79 orang. Terdiri dari 52 orang peserta lomba dan 27 orang pelatih 27. Mereka diikutkan pada 8 cabang lomba, terdiri dari tilawah dengan peserta 10 orang, qiro’ah 8 orang, Tahfiz Qur’an 9 orang, tafsir 3 orang, Fahmil Qur’an 6 orang, Syarhil Qur’an 6 orang, Khattil Qur’an 8 orang, serta cabang makalah Karya Tulis Qur’an 2 orang. Dari jumlah tersebut, 9 orang di antaranya berhasil mengharumkan nama Lombok Utara. Bahkan 2 dari 9 orang, diproyeksikan akan mewakili NTB di ajang MTQ tingkat nasional. Adapun ke-9 orang yang berprestasi antara lain, Hasan Gifari (Juara 1 lomba MTQ golongan putra), Ahlul Hijar (Juara 1 golongan Tilawah Murottal Dewasa Putra). Selanjutnya, Toni Adrian (juara 2 Golongan Tilawah Morottal Remaja Putra), Ahmad Naufal A (Juara 2 Cabang Hifzul Qur’an 20 juz putra), Hj. Sarinah (juara 2. Tafsir Qur’an Bahasa Arab), Anasiana Pertiwi (juara 3 MTQ Putri), Warosatul Aulia (juara 3 lomba Khot kontemporer putri), Andini Habibaturrahmi (juara 3 lomba Khot Mushaf Putri), dan Edi Pranata (juara 3 Mujawwad Remaja Putra). “Sebagaimana janji Pak Bupati yang disampaikan pada saat pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten di Tanjung, bahwa kepada para juara yang akan dikirim di MTQ tingkat nasional mewakili NTB akan diberikan bonus berupa umrah,” kata Kawit.
Kawit yang juga Asisten I Setda KLU ini menambahkan, dari rincian prestasi tersebut maka Hasan Giglfari dan Ahlul Hijar, akan diberikan bonus umrah. Perihal keberangkatan umrah ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesra. Sebelumnya, pada pelepasan rombongan peserta Lomba MTQ beberapa waktu lalu, Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., berpesan kepaada seluruh kontingen KLU agar mempunyai mental juara selama mengikuti lomba. Mental menurut dia sangat menentukan. Tidak memiliki mental, maka sama saja dengan lemah sebelum berjuang, atau mati sebelum berperang. “Mental juara itu dapat terlihat manakala para kafilah tetap berlatih dengan giat, tidak merasa cepat puas dan senantiasa mengikuti apa yang disampaikan guru (pelatih),” sebutnya. (ari)
(Suara NTB/ist)
TERIMA - Salah satu kafilah MTQ asal KLU menerima piala dari panitia pada malam penutupan MTQ tingkat Provinsi di Lombok Barat, Rabu (9/10) malam.
Masyarakat Tirtanadi Nyatakan Perang pada Stunting Pemerintah Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji mengajak ibu-ibu hamil, ibu menyusui, para kaderkader posyandu, remaja putri dan tokoh-tokoh masyarakat untuk perang terhadap stunting. Perang terhadap stunting ini didasari data Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, jika di Desa Tirtanadi terdapat 64 kasus stunting dan 84 kasus gizi kurang. PERNYATAAN perang terhadap stunting ini ditandai dengan bubuhan tanda tangan ibuibu hamil dan menyusui dalam kegiatan Gerakan Tirtanadi Tekan Stunting, di halaman Kantor Desa Tirtanadi, Kamis (10/ 10). Tanda tangan komitmen ini diawali Kepala Dinas Kesehatan Lotim dr. H. Hasbi Santosa yang mewakili Bupati H. M. Sukiman Azmy dalam acara tersebut. Kepala Desa Tirtanadi, Ruspan mengutarakan, jumlah penduduk Tirtanadi 7.434 jiwa atau 2.106 Kepala Keluarga (KK). Terdapat 947 KK atau hampir 50 persen masuk kategori miskin. Tingginya angka kemiskinan inilah yang dirasa menjadi pemicu banyaknya persoalan di Tirtanadi, termasuk kasus stunting. Menurut Ruspan, stunting memang tidak bisa dicegah semudah membalikkan telapak tangan. Anak-anak yang sudah mengalami stunting diperlukan upaya nyata dari semua pihak. Termasuk dari keluarga. Sebagai pemerintahan di tingkat bawah, pihak desa mengajak se-
luruh elemen masyarakat untuk membantu penekanan stunting. “Kita coba memulai dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat secara bersamasama untuk menekan stunting ini,” ujarnya. Masyarakat setidaknya mengetahui apa itu stunting dan mengetahui cara penekanannya. Selain mengatensi anak-anak yang sudah terpapar stunting, gerakan perangi stunting ini juga coba dimulai dengan memperhatikan asupan gizi calon anak pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dalam mengatasi masalah stunting, pihak desa memberikan paket bantuan gizi kepada ibuibu hamil dan ibu menyusui. Tidak saja itu, ada juga pemberina tablet vitamin kepada para remaja putri calon ibu. “Inilah upaya nyata sederhana yang coba kami lakukan, harapan kami nantinya yang masih hamil saat ini kelak melahirkan anak-anak yang sehat dan tidak masuk kategori stunting,” ungkapnya. Tirtanadi terus berupaya melakukan revitalisasi posyandu
dengan mengaktifkan para kader. Sebanyak 50 kader selalu sedia di 10 unit posyandu se Tirtanadi. Disebut, sudah ada Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2019 yang dibuat bersama BPD Tirtanadi. Termasuk dalam Perdes tersebut upaya Penekanan Stunting dengan tetap menjaga kearifan lokal. “Dengan Perdes ini ke depan, kami akan berupaya lebih maksimal lagi untuk menekan kasus stunting,” ungkap Ruspan. Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. H. Hasbi Santosa mengapresiasi apa yang dilakukan Desa Tirtanadi. Disebut Desa Tirtanadi kali pertama melakukan launching sebuah gerakan. Gerakan warga Tirtanadi ini akan mampu mencegah kemunculan stunting. “Kegiatan di Tirtanadi ini sangat besar artinya bagi Pemda menekan dan mencegah stunting,” ucapnya. Disebut, saat ini secara nasional angka stunting 28,5 persen. Angka di Kabupaten Lotim 43,52 persen. Persentase data yang cukup besar ini coba ditelisik lebih dalam oleh Dikes Lotim. Saat ini sedang dilakukan pendataan ulang angka stunting. “Saat ini, kita sedang melakukan pendataan ulang,setelah data jelas baru kemudian bisa diketahui dan tetapkan target penurunannya dan ini langkah kebijakan strategis awal kita,” papar dr. Hasbi. Selain itu, tambahnya, proses validasi data yang sedang dilaku-
kan saat ini baru mencapai 50 ribu jiwa dari 112 ribu target sasaran stunting. Dari data tersebut, ditemukan baru 26-28 persen yang terpapar stunting. Desa-desa yang berhasil dan memiliki komitmen besar tehadap upaya penekanan stunting ini dijanjkan berangkat ibadah ke tanah Suci. “Kita akan berikan ke 15 kades hadiah umrah tahun 2019 ini,” ungkapnya. Tidak saja kepala desa, termasuk 10 Camat dan 10 Kepala Puskesmas juga turut akan diberikan penghargaan atas prestasinya menekan stunting. Seluruh desa dengan anggaran desanya yang besar saat ini diharapkan terus berusaha untuk menekan stunting. Dikes sendiri sudah persiapkan beberapa program penanga-
nan stunting. Stunting merupakan program prioritas nasional (PPN). Dikes Lotim dalam upaya penekanan stunting tidak saja menyentuh yang mengalami stunting, akan tetapi coba atasi dulu bagian hulunya. “Stunting ini adalah output,” nilai dr Hasbi. Penanganan di hulu dimaksudkan adalah memperhatikan kesehatan reproduksi dari remaja putricalonibu-ibuyangnantinyaakan melahirkan anak-anak penerus. Anak-anak calon ibu yakni yang usianya di anak kelas 2 dan 3 SMP dan termasuk anak-anak SMA sederajat akan diberikan tambahan zat besi. “Tahun depan sesuai visi misi pemda, tahun kerja kedua peningkatan SDM, aspek SDM kinilah yang akan coba digarap,” paparnya. (rus)
(Suara NTB/rus)
PAKET - Kepala Dinas Kesehatan Lotim, H. Hasbi Santosa memberikan paket bantuan berupa susu dan makanan bergizi lainnya kepada anak-anak terpapar stunting, ibu-ibu hamil di Desa Tirtanadi saat Launching Gerakan Tekan Stunting Kamis (10/10).
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
Buka Peluang Usung Kader Luar PARTAI Golkar sampai saat ini belum juga menentukan siapa figur calon kepala daerah yang bakal diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. Sejumlah kader partai pun disebut-sebut bakal didorong maju. Namun kabarnya, Partai Golkar juga tidak menutup kemungkinan untuk mengusung kader luar partai. “Partai Golkar masih sangat terbuka dengan semua kemungkinan yang ada. Termasuk peluang untuk mengusung kad(Suara NTB/dok) er luar di Pilkada Loteng mendaH.L. Ahmad Rumiawan tang,” sebut Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Loteng, H.L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., kepada wartawan, Kamis (10/10). Hanya saja untuk saat ini, prioritas Partai Golkar tetap pada kader sendiri, karena dari sisi kader, Partai Golkar tidak kekurangan. Banyak kader-kader partai beringin yang mumpuni untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang. Tapi jika memang pada akhirnya Partai Golkar harus mengusung kader luar, itu bukan masalah. Saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari pengurus pusat, terkait mekanisme penentuan calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada nanti. Apakah itu lewat mekanisme seleksi terbuka ataukah seleksi tertutup yang hanya diperuntukan bagi kader partai saja. “Teknis penentuan calon kepala daerah masih kita tunggu. Baru kemudian kita bisa mulai melakukan persiapan-persiapan. Karena petunjuk pusat itulah yang menentukan bagaimana kita bertindak di bawah,” imbuh Rumiawan. Wakil Ketua DPRD Loteng ini mengatakan, dari kader partai ada beberapa nama yang muncul, mulai dari Ketua DPD I Partai Golkar Loteng, H. Humaidi, anggota DPRD NTB, H. Achmad Puaddi FT., sampai Ketua Bappilu Partai Golkar Loteng, H. Azis S. Idrus. Soal rencana koalisi, Partai Golkar sudah membuka komunikasi dengan hampir semua partai politik pemilik kursi di DPRD Loteng. Tidak ketinggalan juga Partai Gerindra. Meski baik Partai Gerindra maupun Partai Golkar sama-sama menginginkan posisi calon nomor satu, sehingga diprediksi sulit untuk berkoalisi. “Dengan Partai Gerindra kita juga buka komunikasi. Walau kita sama-sama menginginkan posisi calon nomor satu. Tapi pada akhirnya, proses dan komunikasi politik yang akan menentukan,” ujar Rumiawan. (kir)
BPJS Bayar Tunggakan di RSUD Tripat hingga Bulan Juni Giri Menang (Suara NTB) Pihak BPJS meluruskan pernyataan Direktur RSUD Tripat Lombok Barat (Lobar) terkait tunggakan klaim sebesar Rp10 miliar yang belum dibayar selama empat bulan (bulan Mei - Agustus). Pihak BPJS malah mengklaim berdasarkan data, pembayaran sudah dilakukan hingga bulan Juni. Sedangkan untuk bulan Juli dan Agustus masih dalam proses. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Cabang Mataram dr. Putu Gede Wawan Swandaya mengungkapkan, jika pernyataan pihak RSUD Tripat terkait klaim pembayaran BPJS dari Mei hingga Agustus, tidak benar adanya. Sementara posisi pembayaran klaim sampai dengan bulan September, karena dari bagian keuangan di BPJS sudah teregister dari bulan pelayanan April 2019. Dalam hal ini, ujarnya, klaim RSUD Tripat pada bulan pelayanan April sebesar Rp3,9 miliar telah dibayarkan tanggal 19 September. “Kemudian klaim bulan Mei dan Juni itu sudah dilakukan pembayaran oleh bank,” ungkapnya, Kamis (10/10). Meski diakui BPJS dalam kondisi defisit, ujarnya, BPJS bisa memberikan solusi khususnya pihak rumah sakit dengan solusi keuangan. Tujuannya, supaya pihak rumah sakit tidak terlalu lama menunggu proses pencairannya. “Salah satu solusi dengan menjamin pencairan melalui SCF atau dana talangan dari bank,” jelasnya. Kerjasama dengan pihak bank adalah sebuah solusi yang ditawarkan ke semua rumah sakit. Dan rumah sakit yang kerjasama dengan bank. Nantinya, pihak bank yang mendatangi rumah sakit, jika sudah ada MoU barulah nanti pihak bank melakukan konfirmasi ke pihak BPJS. “Seperti itu proses kerjasama kita dengan bank untuk menjamin solusi pembayaran klaim tadi,” terangnya. Proses pembayaran dari bank ini cepat dan tidak perlu menunggu waktu. Nantinya, setelah ada dana di BPJS barulah dibayarkan ke bank. Namun pihak BPJS membuat denda ke rumah sakit sebesar 1 persen, karena keterlambatan membayar klaim. Pihak rumah sakit juga mendapatkan bunga bank di bawah, sehingga rumah sakit tidak mungkin merugi. Terkait dengan perbedaan data yang disampaikan antara pihak RSUD Patut Patuh Patju sama pihak BPJS kata Putu Gede, rumah sakit sudah dapat uang pencairan dari bank sesuai dengan isi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS), sSehingga untuk klaim bulan Mei dan Juni sudah diambil SCF di Bank BRI sesuai klaim pengajuan pihak rumah sakit. “Kalau klaim di bulan Mei sekitarnya Rp3,6 miliar. Sedangkan di bulan Juni klaimnya sekitar Rp3 miliar lebih. Dan klaim di bulan Juli itu baru masuk di aplikasi BPJS tanggal 8 Oktober 2019,” tegasnya. Untuk pengajuan klaim yang masuk ke BPJS, pihak BPJS butuh waktu selama 15 hari kalender untuk diversifikasi sampai dibayarkan. Untuk klaim yang Agustus, pihaknya masih berproses dan sudah masuk di aplikasi. Namun pihaknya belum melakukan verifikasi. Jika data pengajuan lengkap barulah diterbitkan berita acaranya dan dibayarkan “Proses klaim itu, saat sudah terbentuk klaim akan dicek dulu, karena kita yang membayar untuk memastikan layak dan tidak layaknya untuk dibayarkan. Makanya ada waktu 15 hari itu untuk diverifikasi sampai dengan pembayarannya,” ujarnya. (her)
SUARA PULAU LOMBOK
Delapan Kecamatan di Lobar Dilanda Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) kian meluas. Bahkan sampai saat ini ada delapan kecamatan yang terkena kekeringan. Sebelumnya, tercatat hanya enam kecamatan yang dilanda kekeringan, namun bertambah dua lagi kecamatan di antaranya Lingsar dan Narmada. Dua kecamatan ini sebelumnya tak pernah mengalami kekeringan. Jumlah dia yang terkena pun bertambah menjadi 28 desa dengan tambahan Desa Batu kuta Kecamatan Narmada. Kondisi ini diperparah akibat sumur bor yang tak bisa difungsikan alias mangkrak. Jumlahnya mencapai 30 unit yang tersebar hampir di seluruh wilayah Lobar. “Kekeringan makin meluas, tambahannya Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada yang dilanda kekeringan,” aku Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib, Kamis (10/10). Menurut dia, meluasnya dampak kekeringan dipicu musim kemarau yang begitu panjang. Sampai saat saat ini belum terjadi hujan. Langkah penanganan masih dengan cara suplai air. Setahun ini pihaknya berkoordinasi dengan OPD lain dan pihak terkait lainnya terus melakukan droping air. Menyoal kondisi armada ken-
daraan tangki yang tidak ada, diakuinya hal ini juga menjadi kendala. Untungnya ada OPD lain seperti Damkar, Dinas Sosial dan PMI serta PDAM yang memiliki kendaraan tangki yang bisa dipakai. Terkait kendaraan tangki ini, pihaknya akan mendapatkan sumbangan dari perbankan. Terkait penanganan kekeringan jangka panjang pihaknya tahun ini membangun tiga unit sumur bor. Salah satunya di wilayah Senggigi. Yang menjadi perhatiannya, saat ini banyak sumur bor mangkrak yang juga menjadi penyebab kurang maksimalnya penanganan kekeringan. “Ada 30 titik sumur bor tak bisa difungsikan alias mangkrak, ke depan kami akan fokus untuk perbaikan dan pemeliharaan sumur bor yang tidak berfungsi ini,” jelas dia. Selain itu ke depan pihaknya mengusulkan agar ada tambahan dana. Ia mengusulkan tambah sebesar Rp1 mil-
iar, sehingga totalnya mencapai Rp3 miliar. Sementara itu Kepala Seksi Kedaruratan Tohri menambahkan, bencana kekeringan yang melanda wilayah Lobar tahun ini kian parah, pasalnya berdasarkan data BPBD daerah yang terkena kekeringan bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai saat ini, terdata 28 desa di delapan kecamatan terkena dampak kekeringan dengan jumlah titik 7980 dusun. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu mencapai 24 desa, enam kecamatan dan titik 71 dusun. “Lebih parah kali ini, karena daerah yang ndak pernah minta distribusi air malah minta sekarang ini. ada 78-79 dusun, 28 desa dan delapan kecamatan yang terkena, lebih banyak dibandingkan tahun lalu,” akunya. Sementara itu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Fauzan Husniadi menga-
Ramli Ahmad M.Ap., mengumumkan, Kota Bima sebagai juara umum dengan nilai 67. Disusul dengan juara kedua Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 64 dan juara ketiga tuan rumah Lombok Barat dengan nilai 63. Lombok Barat yang menjadi juara umum pada MTQ ke 27 dua tahun lalu di Kabupaten Bima tergeser oleh oleh Kota Bima dan Lombok Timur. Sementara juara ke empat diraih Kota Mataram dan Kabupaten Bima. Juara kelima diraih Kabupaten Lombok Tengah, Juara ke enam diraih oleh Sumbawa, Juara ketujuh Kabupaten Dompu, Juara ke delapan Lombok Utara dan juara ke sembilan Kabupaten Sumbawa Barat. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya berterima kasih dan penghargaan kepada Pemprov NTB yang telah menetapkan Lobar sebagai lokasi MTQ ke 28. Kemudian kepada seluruh panitia penyelenggara dan semua pihak
(Suara NTB/ist)
DROPING - Tim Damkar Lobar saat turun mendroping air ke wilayah Batu Kuta Kecamatan Narmada belum lama ini. takan ada tambahan satu ke- gatakan pihak Polres ikut camatan yang mengalami kek- membantu pemda menangani eringan, yakni Narmada. “Pak dampak kekeringan. Sejak awal Kades Batu Kuta Kecamatan terjadi kekeringan, pihak PolNarmada kemarin bersurat ke res sudah menyasar hampir sekami. Langsung Rabu kami mua wilayah Lobar yang mausk wilkum Polres Lobar. “Semua droping air ke sana,” aku dia. Sejauh ini rata-rata dalam daerah sudah kami sasar. Tersepekan pihaknya melakukan masuk kami juga melakukan droping air empat kali. Semen- sosialisasi kepada masyarakat tara itu KBO Satuan Bimmas soal karhutla, dan kamtibmas,” Polres Lobar, Ipda Ahmad men- jelas Ipda Ahmad. (her)
Hari Ini, Rakernas MUI Dibuka Praya (Suara NTB) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipusatkan di Masjid Nurul Bilad KEK Mandalika, Jumat (11/10) bakal dibuka langsung Wakil Presiden terpilih, KH. Ma’ruf Amin. Seluruh persiapan pelaksanaan rakernas sudah dinyatakan siap. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (10/10). Ia menjelaskan, para peserta rakernas dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan, termasuk Wapres terpilih, juga sudah mendarat di Lombok International Airport (LIA) Kamis siang. “Total akan ada sekitar 300 peserta rakernas yang bakalan hadir yang merupakan utusan dari pengurus MUI dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan, rata-rata sudah tiba di Lombok,” terangnya. Selaku tuan rumah, Pemkab Loteng terus melakukan berbagai persiapan, baik itu persiapan lokasi rakernas,
(Suara NTB/kir)
TIBA - Wapres Terpilih KH. Ma’ruf Amin, tiba di LIA, Kamis (10/10). Rencananya, KH. Ma’ruf Amin akan membuka kegiatan Rakernas MUI di kawasan The Mandalika, Jumat ini. penyambutan sampai dengan penyiapan lokasi penginapan bagi seluruh peserta rakernas. “Yang jelas sebagai tuan rumah, kita upayakan berikan pelayanan yang terbaik bagi
peserta Rakernas MUI tahun ini,” tandasnya. Herdan menjelaskan, ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan pada rakernas tahun ini. Selain evaluasi pro-
Anggaran Bawaslu Loteng Masih Tarik Ulur Praya (Suara NTB) Besaran alokasi anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk pengawas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang, hingga kini belum juga disepakati. Masih adanya tarik ulur soal besaran alokasi anggaran antara pemerintah daerah dengan Bawaslu Loteng jadi penyebabnya. Ketua Bawaslu Loteng Abdul Hanan, S.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (10/10), membenarkan kalau anggaran pengawasan untuk Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang belum disetujui oleh kedua belah pihak. Dikatakan, masih ada selisih angka sekitar Rp 3 miliar antara anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Loteng dengan yang disiapkan oleh Pemkab Loteng. Selisih ini menurut Bawaslu Loteng terlalu jauh, sehingga pihaknya sudah mengajukan rasionalisasi kembali terhadap anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Loteng. “Kita mengajukan sekitar Rp 10,3 miliar untuk anggaran pengawasan Pilkada Lo-
teng. Tapi sampai saat ini Pemkab Loteng baru menyanggupi sekitar Rp 7,4 miliar,” terangnya. Anggaran tersebut untuk membiayai seluruh program dan kegiatan selama tahapan persiapan, pelaksanaannya hingga usai Pilkada Loteng. Pihaknya mengajukan anggaran sudah sesuai dengan standar atau pedoman yang ada. “Kita mengajukan anggaran tidak asal usul. Ada acuan yang jadi pedomannya,” tegas Hanan. Meski demikian, ujarnya, tidak semua mata anggaran bermasalah. Ada beberapa item di antaranya yang oleh Bawaslu Loteng dinilai terlalu rendah dan tidak sesuai dengan standar acuan yang ada. Misalnya, terkait besaran honorarium jajaran Bawaslu, mulai dari kabupaten, camat hingga desa, yang disetujui oleh Pemkab Loteng masih jauh di bawah standar yang ada. Untuk itu, pihaknya sudah meminta dilakukan rasionalisasi kembali anggaran yang ada, karena daerah yang lain sudah hampir semua selesai dan, ratarata sesuai aturan yang ada. Hanya Loteng saja yang masih
di bawah acuan yang sudah ditetapkan. “Kalau kemudian acuan ini tidak dilaksanakan, khawatirnya bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik. Daerah lain sesuai pedoman, kenapa kemudian Loteng tidak sesuai pedoman, ini yang persoalannya nanti,” imbuhnya. Hanan mencontohkan, untuk Kota Mataram anggaran pengawasannya sebesar Rp 8 miliar. Padahal jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk serta pemilihnya, jauh di bawah Loteng. Hanya sekitar seperempatnya saja dari Loteng. Itu artinya, beban tugas Bawaslu Loteng dan jajarannya jelas lebih berat, sehingga angka Rp 10 miliar sebenarnya termasuk kecil jika dibandingkan dengan daerah lainnya. “Kita masih ada waktu untuk menyelesaikan persoalan ini dan diharapkan bisa segera tuntas,” harapnya. Karena pembahasan alokasi anggaran tersebut sudah harus tuntas per tanggal 14 Oktober besok ditandai dengan penandatanganan Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD), jika lewat, pemerintah daerah bisa kena sanksi. (kir)
Lobar Gagal Pertahankan Gelar Juara Umum Giri Menang (Suara NTB) -. Gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 28 Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah berakhir dan ditutup resmi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., didampingi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Wabup Lobar Hj. Sumiatun serta para kepala daerah lainnya. Dalam perhelatan dua tahunan ini, Lombok Barat sebagai tuan rumah kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVIII tingkat Provinsi gagal mempertahankan juara umum yang diraih pada ajang MTQ tingkat provinsi dua tahun lalu. Kegagalan itu menyusul hasil kurang memuaskan diperoleh kafilah Lobar, sehingga posisi daerah bermotto Patut Patuh Patju ini melorot ke ke dua peringkat ke posisi tiga. Kota Bima berhasil menjadi juara umum disusul Lombok Timur di posisi kedua. Dewan Juri yang diketuai H.
Halaman 5
(Suara NTB/her)
SERAHKAN - Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyerahkan piala juara umum kepada kafilah Kota Bima pada penutupan MTQTingkat Provinsi NTB di Kantor Bupati Lobar, Rabu (9/10) malam. yang telah berpartisipasi dengan tulus ikhlas langsung dan tidak langsung memberi dukungan sehingga MTQ sukses. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pihak Dewan Hakam yang tidak kenal lelah telah dengan objektif memberikan penilaian kepada peserta MTQ. Dikatakan, Lombok Bar-
at berharap dapat kembali menjadi juara umum. “Namun bila nanti setelah diumumkan Lombok Barat tidak menjadi juara umum, maka siap merebut kembali juara umum pada MTQ dua tahun mendatang,” kata dia. Kepedulian Bupati Lombok Barat terhadap peserta yang telah berjuang mengharumkan
nama daerah melaui MTQ mengusulkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menandatangani petisi kepada pemerintah pusat. Isi petisi yang diusulkan adalah kalau atlet juara nasional dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka diusulkan pemenang Juara Nasional MTQ dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemenang Juara di Tingkat Daerah dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).”menandatangani petisi untuk kita usulkan kepada pemerintah pusat. Sementera Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta pemenang yang nanti akan mewakili NTB di tingkat nasional mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sitti Rohmi juga mengharapkan selain menghasilkan juara-juara yang terpenting adalah bagaimana membumikan Alquran di bumi NTB. “Semoga Alquran semakin membumi di Nusa Tenggara Barat,” harapnya. (her)
gram tahun-tahun sebelumnya, MUI juga akan membahas rencana program kedepan. Sekaligus jika memang dibutuhkan, akan membuat rekomendasirekomendasi bagi pemerintah.
Dimana nantinya akan ada enam komisi yang akan menggelar rapat dengan materi pembahasan yang berbeda-beda pula. “Untuk agenda kegiatan kita serahkan ke panitia pusat. Kita selaku tuan rumah hanya menyiapkan lokasi,” ujarnya. Selain kegiatan rapat-rapat, Pemkab Loteng juga sudah menyiapkan beberapa agenda pendukung, seperti bazar dan pasar murah di arena Bazar Mandalika yang lokasinya berdekatan dengan lokasi rakernas. Termasuk juga ada hiburan-hiburan Islam. Dengan begitu, kegiatan rakernas tahun ini bisa lebih semarak. Masyarakat bisa ikut terhibur dengan adanya event tersebut. “Peserta rakernas bisa tetap fokus pada kegiatan rapat. Masyarakat yang lain bisa turut menikmati kegiatan pendukung yang sudah disiapkan,” tegasnya seraya menambahkan, Rakernas MUI sendiri bakal berlangsung sampai tanggal 13 Oktober mendatang. (kir)
35 Hektar lebih Hutan dan Lahan di Lobar Terbakar Giri Menang (Suara NTB) Kasus kebakaran di Lombok Barat (Lobar) meningkat tajam tahun ini. Jumlahnya mencapai 40-45 kasus. Selain kebakaran bangunan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga tinggi. Sampai dengan bulan Oktober saja, tercatat 28 kasus dengan luas lahan yang terbakar mencapai 35 hektar lebih. ‘’Bahkan, Rabu (9/10) saja tercatat terjadi empat kasus kebakaran. Tiga kasus di antaranya kebakaran lahan dan hutan,’’ ungkap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar Fauzan Husniadi di ruang kerjanya, Kamis (10/10). Untuk menekan kasus kebakaran yang didominasi oleh kelalaian warga ini, ujarnya, pihaknya meningkatkan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi mitigasi bencana dengan menyasar sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Fauzan menyebut, kasus kebakaran yang terjadi Rabu lalu. Seperti kejadian kebakaran hutan dan lahan di Jembatan Gantung, Jagaraga dan Aik Ampat ditambah satu kebakaran di SMPN 4 Gerung. Untuk penanganan kebakaran ini cukup merepotkan sebab terjadi hampir bersamaan. Pihaknya pun bergerak cepat dengan membagi tim. Dibantu oleh aparat Polri dan warga, pihaknya berhasil menangani kebakaran tersebut. Menurutnya, penyebab kebakaran ini hampir semua kela-
laian warga yang membakar sampah. Seperti yang terjadi di beberapa tempat Rabu lalu, kebakaran dipicu warga yang membakar sampah di sekitar lokasi. “99 persen kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan kelalaian,” jelas dia. Untuk penanganan kebakaran pihaknya mengedepankan aspek pencegahan dengan melainkan sosialisasi mitigasi bencana kepada anak-anak usia dini di sekolah. Pihaknya masuk dalam Ketua Tim Satgas Pencegahan Karhutla, sehingga lebih serius lagi melakukan penanganan. Pihaknya pun mengangkat persoalan ini sebagai bahan Diklatpim. Sebab menurut dia dalam pencegahan ini paling bagus dan efektif melalui sekolah-sekolah. Ia berharap materi diklatnya ini bisa menjadi role model nasional. Langkah pencegahan ini penting, mengingat kondisi sarana prasarana kendaraan pemadam yang dimiliki sangat terbatas. Sebab bicara SPM mengacu Permendagri terbaru Nomor 114 tahun 2018, jumlah armada yang dimiliki sangat jauh kurang. Mengacu permendagri itu setiap kecamatan harus memiliki armada. Minimal, satu unit. Saat ini pihaknya baru memiliki 3 unit sehingga masih kurang 8 unit. Karena itulah, pihaknya meningkatkan sosialisasi. Di samping pihaknya memperbanyak relawan di dusun dan desa. Pihaknya juga mengintensifkan koordinasi dengan Babinsa serta Bhabinkamtibmaspol. (her)
(Suara NTB/ist)
KEBAKARAN - Kebakaran lahan di Aik Ampat Gerung yang disebabkan kelalaian manusia, Rabu (9/10).
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Penagihan Gawai Mantan Anggota DPRD Diserahkan ke Inspektorat Taliwang (Suara NTB) Proses penagihan puluhan unit fasilitas gawai (gadget) para anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya dilimpahkan ke Inspektorat. Pasalnya sampai dengan tiga kali surat teguran yang dilayangkan untuk segera melakukan pengembalian tidak kunjung direspon dengan baik dan terkesan menyepelekan hal tersebut. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD KSB, Agus Hadnan S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (10/ 10) tidak menampik minimnya anggota yang mengembalikan fasilitas negara tersebut. Pihaknya juga sudah bersurat tiga kali supaya mereka bisa mengembalikan aset yang dimaksud, tetapi faktanya masih nihil. Bahkan para anggota tersebut beralibi bahwa aset tersebut sudah rusak dan ada juga yang hilang. Meski mereka berasalan demikian, pihaknya tidak bisa percaya begitu saja. Melainkan, harus bisa dibuktikan dengan surat keterangan baik itu yang hilang maupun rusak. Hanya saja untuk yang sudah rusak, pihaknya berharap agar
bisa ditunjukan sebagai bukti. Jika tidak, maka ada upaya untuk penagihan tersebut akan diserahkan ke Inspektorat dan itu sudah dilakukan dengan harapan dalam waktu dekat ini sudah ada pengembalian. Upaya tegas ini sengaja dilakukan karena di setiap LHP selalu saja muncul aset para anggota DPRD ini. Kalaupun ada anggota yang sudah lebih dulu meninggal dunia dan asetnya belum dikembalikan, maka itu akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Pihaknya secara tegas mengatakan bahwa aset tersebut tidak akan dihapus jika bukti fisiknya tidak terlihat dan yang hilang tanpa ada laporan dari aparat penegak hukum.
“Masih minim anggota yang menyerahkan gawai tersebut ke daerah setelah jabatannya berakhir. Kita juga tetap akan menagih anggota yang lain agar bisa segera melakukan pengembalian terhadap aset negara itu salah satunya dengan melibatkan tim dari Inspektorat,” sebutnya. Dikatakannya, pada saat penyerahan gawai kepada para anggota periode 20092014, sudah ada pernyataan untuk dikembalikan jika masa tugas berakhir. Tetapi faktanya, hingga saat ini tidak juga dikembalikan, terutama mantan anggota ini yang paling sulit untuk ditagih. Meskipun mereka beralibi bahwa ratarata gawai tersebut sudah hi-
(Suara NTB/ist)
DI SWEDIA - Kasi Infrastruktur Teknologi Informatika Diskominfotik Sumbawa, H. Dony Triwardana bersama tim dari Indonesia di Swedia.
Berguru ke Swedia
Pejabat Diskominfotik Rancang Inovasi Manajemen Sampah di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa, H. Dony Triwardana baru saja pulang “berguru”mengikuti program ”Capacity Building: Inclusive, Sustainable, and Climate - Resilient Cities” Lund Swedia. Hasilnya, kini tengah dirancang program manajemen sampah di Sumbawa. Kepada Suara NTB, Kamis (10/10), Doni yang didampingi Kepala Diskominfotik Sumbawa, Rachman Ansori, menjelaskan manfaat kegiatan yang dijalaninya di Swedia tersebut. Menurut Dony, di Swedia, ia bersama para peserta dari Indonesia mengikuti program Capacity Building dari 2-13 September 2019. Selain itu, Peserta Indonesia juga mempresentasikan Change project sebagai tindak lanjut dari study online yang telah dilakukan sejak bulan Mei-Juli 2019. Selain itu, ada pula kegiatan pembelajaran dan field work. Lalu, para peserta juga diajak melihat pengelolaan limbah rumah tangga di Swedia. Peran serta masyarakat sangat terasa di proses pemisahan sampah di sini. Masyarakat sadar kalau sampah yang mereka buang harus disortir untuk menjaga lingkungan. Program daur ulang sangat menguntungkan. Dimana kalau botol plastik/kaleng didaur ulang, maka mereka mendapatkan 1-2 kronor/botol. (1 kronor = kira-kira 1500 rupiah). Proses pengolahan sampah ini dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga insentif daur ulang sudah masuk ke dalam anggaran pemerintah Swedia. Peserta juga melihat dan mengunjungi Borgarparken, ruang terbuka yang hijau cukup luas. Juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan outdoor, taman hujan di Gastgivaregatan serta kolam untuk menampung air hujan
untuk mengurangi banjir. Terdapat juga ruang taman bermain untuk anak-anak. “Dan masih banyak kuliah dan lokasi lainnya yang kita kunjungi,” terang birokrat muda Sumbawa ini. Tim Indonesia dengan proyek perubahannya “PARADISE”Waste Management yang mengambil lokasi di kota Sumbawa, papar Doni, membenahi proyek tersebut dengan menggunakan “Business Model Canvas”. Sesi terakhir di Swedia, dengan merampungkan proyek perubahan masing-masing tim tiap Negara. Termasuk Indonesia akan menyampaikan baik secara visualisasi maupun penyusunan draf proposal estimasi anggaran agar proyek ini dapat terealisasi sampai dengan batas waktu pada 20 Desember 2019 mendatang. Lalu seperti apa gambaran proyek perubahan ini di Sumbawa? Doni menyebutkan tim dari Indonesia, akan mengerjakan proyek manajemen sampah. Dengan menjadikan Sumbawa sebagai daerah lokasi projek. Untuk sementara, daerah yang akan djadikan pilot adalah desa Nijang kecamatan Unter Iwes. Agenda awal yang akan digelar, mengadakan workshop dan seminar di bulan November. Mentor dari Swedia akan langsung berkunjung ke Sumbawa sebagai narasumber. Setelah itu, melanjutkan draf proyek atau draf proposal yang dideadline hingga 20 Desember 2019. Draf proposal tujuannya adalah mengestimasi semua biaya yang mungkin keluar untuk menyelesaikan proyek perubahan tersebut. Sehingga diharapkan proyek dapat dijalankan dalam waktu singkat ini bisa terealisasi dengan baik. “Kenapa memilih Nijang ? karena proyek perubahan ini kan waktunya singkat. Hanya sampai April 2020. Dalam
waktu singkat tidak mungkin kita bekerja dari nol. Sehingga pemilihan Nijang karena sudah ada bank sampah yang sudah berjalan. Namun manajemen yang kita laksanakan itu bukan hanya berkutat pada bank sampah. Tetapi bagaimana mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual. Apa yang akan dikerjakan itu nanti akan disampaikan pada saat seminar dan workshop. Jadi yang jelas nanti bukan botol dihias-hias, tetapi bagaimana limbah-limbah ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga masyarakat itu senang mengumpulkan sampah. Karena nilai tambah secara ekonomi ada,”urainya lebih jauh. Salah satu yang diusulkannya, alat larva lalat yang akan mengubah sampah menjadi kompos dalam waktu cepat. Satu gram larva dihargai Rp10 ribu dan bisa dijual. Dalam prakteknya nanti akan terlihat jelas saat turun ke Nijang. Ada pula usulan menjadikan paving block dari sampah. “Memungkinkan atau tidak nanti setelah kami turun ke Nijang langsung. Kemarin kami sudah bertemu sama Camat, turun ke Desa langsung, tetapi kita belum putuskan seberapa besar proyek yang akan kita langsungkan di sana,” tukasnya. Kadis Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, mendukung penuh inovasi baru program manajemen sampah ini di Sumbawa. Sebab pemerintah berkepentingan menjadikan Sumbawa bebas sampah. Artinya dengan sistem manajemen bukan sekedar membuat bank sampah, tetapi kemudian mengolah sampah menjadi barang lebih bernilai. “Pemkab tentunya akan mendukung program inovatif ini. Dinas terkat juga akan mendukung proyek perubahan ini,” pungkasnya. (arn/*)
lang, tapi tidak ada lagi alasan melainkan tetap dilakukan pengembalian. Kalaupun ada yang melaporkan hilang, maka harus tetap diganti baik itu dengan barang yang baru maupun dengan sejumlah uang sesuai dengan harga barang dimaksud. Untuk itu, pihaknya
sangat berharap supaya aset tersebut bisa dikembalikan meskipun tidak lagi berbentuk. Jika tidak maka akan ada sanksi yang diberikan baik itu penggantian maupun metode lainnya. Tentu jika sudah ada sangkut pautnya dengan sanksi, maka pihaknya sudah tidak
memiliki kewenangan lagi melakukan penagihan dan itu ranahnya sudah beda. Jika di Inspektorat mereka tidak juga melakukan pengembalian, maka kasusnya pasti akan berlanjut ke tahap berikutnya sesuai dengan kewenangan. “Kami tetap berupaya melaku-
kan penagihan meskipun saat ini ranahnya sudah berada di Inspektorat dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD). Makanya kita minta agar masalah ini bisa diselesaikan jangan dibiarkan begitu saja karena pasti akan terus kita tagih,” tandasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
Jatah Mitan KSB Mulai Dikurangi Taliwang (Suara NTB)Jatah Minyak Tanah (Mitan) sebanyak 220 kiloliter per tahun di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dikurangi oleh Pertamina. Bahkan di salah satu pangkalan Mintan pengurangannya ditaksir mencapai 65 kiloliter selama tiga bulan terakhir. Pengurangan ini sengaja dilakukan seiring dengan maksimalnya tahapan distribusi gas elpiji tiga kilogram bersubsidi bagi masyarakat. Selain hal itu, rampungnya proses pembangunan SPBE untuk Pulau Sumbawa juga menjadi faktor yang lain, sehingga Mintan mulai dikurangi di pasaran. “Memang sudah ada pengurangan sejak beberapa bulan terakhir untik alokasi minyak tanah di KSB. Bahkan untuk pengurangan per bulannya ditaksir mencapai 10 kiloliter dan ditarget rampung di akhir tahun 2020 mendatang. Upaya untuk tidak langsung melakukan pengurangan meskipun untuk gas elpiji sudah mulai diterima masyarakat kita lakukan supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan di masyatakat,” ujar Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) KSB melalui Kabid Perdagangan, Rahadian S.Pd, M.Si, Kamis (10/10). Dikatakannya, meski saat ini gas elpiji sudah mulai diterima oleh masyarakat, tapi pihaknya tetap berharap supaya Pertamina bisa memberikan jaminan bahwa gas elpiji ini selalu ada. Hal ini tentu sangat beralasan, karena kondisi saat ini khusus untuk gas elpiji subsidi dengan harga Rp16-19 ribu per tabung sulit ditemukan di pasaran. Hal tersebut terjadi lantaran pasokan gas ke KSB tidak maksimal dan jumlahnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pihak terkait sangat berharap supaya Pertamina bisa memperhatikan masalah tersebut sehingga kecenderungan munculnya aksi yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Kalaupun masih ada Mitan beredar di Masyarakat di tahun 2020 setelah SPBE beroperasi secara maksimal maka minyak tersebut diyakini tidak lagi minyak subsidi melainkan minyak khusus untuk diperjualbelikan secara bebas. Tentu harganya juga akan melonjak dari harga yang ada saat ini mulai dari Rp15-20 per botolnya. Pihaknya juga akan terus memantau kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga pada saat gas elpiji mengalami kelangkaan bisa diminimalisir. “Kami tetap akan melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan untuk memastikan ketersediaan gas elpiji aman ketika minyak tanah ini ditarik subsidinya oleh Pemerintah. Kami juga akan berupaya maksimal mendorong supaya SPBE bisa beroperasi maksimal, sehingga stok gas elpiji tidak lagi terganggu,” ungkapnya kepada Suara NTB. Disebutkannya, proses pengurangan jatah Mitan ini tentu tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah daerah, melainkan hal itu kebijakan dari pusat. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan intervensi apapun atas upaya pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke gas. Kalaupun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya kelangkaan Mitan, maka hal itu tidak lagi menjadi kewenangan daerah melainkan pusat. (ils)
Pengunjung Pasar Amahami Soroti MCK yang Kotor Kota Bima (Suara NTB) Pengunjung pasar Amahami menyoroti kondisi Mandi Cuci Kakus (MCK) di pasar setempat yang sangat kotor dan tidak terawat. Padahal penggunaannya tetap ditarik biaya retribusi. “MCK di pasar amahami sudah seharusnya dibersihkan. Kondisinya kotor, seperti tidak terawat,” kata pengunjung, Elyas, Kamis (10/10). Ia menilai kondisi MCK di pasar setempat tidak terawat, lantainya sudah hitam dengan tanah yang melekat sampai pada dinding tembok serta sudah dipenuhi sarang laba-laba. Ironinya, kondisi MCK yang kotor tersebut tetap ditarik retribusinya. Para pengunjung harus membayar sebesar Rp2000 sekali masuk. Elyas pun mempertanyakan hasil dari retribu-
si tersebut di tengah kondisi MCK yang kotor. “Digunakan untuk apa? kalau kondisi MCK yang kotor begini,” katanya. Untuk itu, Elyas berharap kepada Pemerintah Kota Bima agar bisa melindungi hak-hak warganya, karena kebersihan MCK di tempat umum, seperti pasar akan mempengaruhi jumlah kunjungan. Selain itu Ia juga tidak mempermasalahkan adanya penarikan retribusi saat pengunjung pasar menggunakan MCK. Hanya saja kondisinya harus tetap bersih. Tidak ko-
(Suara NTB/ist)
LEGAL - Jumpa pers yang digelar di di Rumah Makan Goa, Kamis (10/10). Dalam kesempatan ini, Pemkab Sumbawa memastikan keberadaan PT. Karya Tani Semesta (PT. KTS) di Kabupaten Sumbawa bersifat legal.
tor dan terawat. “Kalau MCKnya bersih, berapapun nominalnya pasti akan diberikan. Tapi kalau kotor begini, pasti banyak yang protes. Dan saya yakni tidak ada yang betah,” katanya. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) Kota Bima, Haris SH mengaku kaget dengan kondisi MCK di pasar Amahami yang kotor. Akan tetapi informasi tersebut akan segera ditindaklanjuti, dengan menyam-
(Suara NTB/Uki)
TAK TERAWAT - Kondisi MCK di pasar Amahami yang kotor, dengan dinding dan lantai telah berlumut karena tak terawat, Kamis (10/10). paikan langsung kepada pihak pengelola pasar. Sembari menegaskan MCK di pasar Amahami ada petugas kebersihan
yang ditempatkan. “Keluhankeluhan dari masyarakat ini akan segera kami tindaklanjuti secepatnya,” ujarnya. (uki)
Digagas, Koalisi Besar Jelang Pilkada Sumbawa
Pemkab Sumbawa Pastikan PT. KTS Legal Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemda memastikan keberadaan PT. Karya Tani Semesta (PT. KTS) legal di Kabupaten Sumbawa. Keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ini, sebelumnya sempat dipertanyakan kejelasannya. Dimana beberapa waktu lalu sejumlah massa dari LP-KPK NTB dan Front Masyarakat Usar melakukan aksi di gedung DPRD dan Pemda Sumbawa, menuntut kejelasan keberadaan perusahaan yang beroperasi di sekitar Kecamatan Plampang ini. Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf, menyampaikan, Pemda telah melakukan klarifikasi terhadap pihak perusahaan atas keberadaannya di Kabupaten Sumbawa. Dimana pertemuan saat itu dilakukan di ruang Sekda Sumbawa. Hasilnya diketahui perusahaan ini memiliki izin yang lengkap. Artinya keberadaannya legal di Kabupaten Sumbawa. ‘’Perusahaan sudah melakukan klarifikasi ke Pemda di ruang Pak Sekda, atas kewajiban dalam melaksanakan kegiatan di Sumbawa. Secara prinsip, perizinan tidak ada masalah. Pemda saat itu meminta kehadiran perusahaan ini bisa menghasilkan PAD bagi daerah. Harapan kedepan perusahaan bisa bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Agar implikasinya bisa lebih besar,’’ terangnya dalam jumpa pers bersama pihak perusahaan dan pihak terkait yang digelar di Rumah Makan Goa, Kamis (10/10). Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Sumbawa, Rahma, S.P mengatakan, pihaknya mengetahui pasti keberadaan PT.KTS tersebut. Bahkan pihaknya turut hadir saat peresmiannya di Sumbawa. Begitu pula perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbawa, Iswahyudi juga menjelaskan, PT.KTS sudah memiliki izin yang lengkap sejak tahun 2017. Dimana saat itu sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kemudian pada tahun 2018 juga telah mengurus izin gangguan (HO). Bahkan legalitas SIUP, dan lainnya pun dimiliki oleh perusahaan tersebut. ‘’Artinya perusahan ini sudah legal. Bahkan saya juga sempat melakukan monitoring lapangan ke perusahaan,’’ terangnya. Sementara HRD Manager Pusat PT. Karya Tani Semesta, Ferry Septiabudi mengungkapkan, PT. KTS bergerak dalam hal pembelian hasil panen bawang kepada masyarakat. Sejauh ini telah memiliki akta pendirian sejak tahun 2017. Artinya PT. KTS sudah berdiri sekitar dua tahun. Selain itu, ada juga diterbitkan akta pimpinan cabang pada tahun yang sama. Perusahaan telah memiliki NPWP, SIUP, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang berlaku hingga 2023 mendatang. ‘’Itu beberapa legalitas yang sudah dipenuhi oleh perusahaan,’’ jelasnya. Menurutnya, sejauh ini perusahaan telah memberikan CSR kepada masyarakat sekitar Kecamatan Plampang. Seperti pembagian tas sekolah bagi siswa yang layak, dan itu dilakukan setiap tahun. Bahkan dalam tahun ini, sebanyak 6 sekolah juga mendapatkan bantuan alat tulis, seperti di SDN Usar, SDN 4 Plampang, SDN Pamunga, serta lainnya. Kegiatan sosial lain yang dilakukan yakni berqurban bagi masyarakat sekitar pergudangan di Desa Usar, termasuk memberi bantuan bencana alam. Sementara Pimpinan Cabang Sumbawa PT Karya Tani Semesta, Juni Syahruddin menerangkan, PT. KTS sejauh ini telah mempekerjakan masyarakat lokal, yang jumlahnya bisa mencapai sekitar 150 hingga 200 orang perhari. Upah yang diberikan sifatnya harian, dan besarannya bisa mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu perharinya. ‘’Kita tidak mengikat hubungan dengan mereka, kita tidak mengatur mereka datang jam berapa, jadi yang diberikan upah itu tergantung kerja mereka. Untuk jaminan sosial tidak diberikan, karena setiap hari ibu-ibu itu datang bergantian, ada yang hari ini datang, besok nda. Kalo ada kecelakaan kerja perusahaan bertanggungjawab mengantar sampai memberikan biaya pengobatan. Untuk safety kita berikan sarung tangan, masker, dan antar jemput,’’ tukasnya. Dalam kesempatan itu, hadir pula Direktur Marketing Pusat PT. Karya Tani Semesta, Rossaria, dan Kuasa Direktur sekaligus Kepala Penanaman PT Karya Tani Semesta, Anes Savira. (ind/arn/*)
Halaman 7
(Suara NTB/ist)
PENCEGAHAN – Suasana Rakor pencegahan korupsi 2019 yang menghadirkan unsur KPK di kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/10).
KPK Monev Program Pencegahan Korupsi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc membuka Rapat Koordinasi Terkait Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Tahun 2019, Kamis (10/10). Rapat dihadiri Kasatgas Pencegahan Korwil V KPK RI, Kunto Ariawan selaku narasumber, dan peserta berasal dari unsur pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Bupati berharap, para peserta mendapatkan suntikan wawasan dan spirit baru, dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di unit kerja masing-masing. Sehingga bisa mengikuti jejak daerah lain yang telah mendapat progres tinggi. “Hal ini penting saya kemukakan, sebab program-program pengawasan untuk pence-
gahan korupsi harus lebih dikedepankan daripada penindakan,” papar H. Husni. Dikatakan, ada tiga fokus strategi nasional pencegahan korupsi. Yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. “Ketiga fokus ini, dijabarkan melalui aksi pencegahan korupsi di tingkat nasional dan daerah,” tegasnya. Sesuai aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCK) KPK, jelas Bupati, terdapat 8 sektor yang menjadi area intervensi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Sektor-sektor tersebut, mencakup, perencanaan dan penganggaran apbd, pengadaan barang dan jasa, pelayanan ter-
padu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen asset. Bupati meminta kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti, apa yang menjadi target capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada delapan sektor/ area intevensi tersebut. Bupati percaya, melalui rakor dengan tim dari KPK RI, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemkab Sumbawa dalam memberantas korupsi. “Rakor yang kita laksanakan ini, semakin memperjelas langkah-langkah pemerintah Kabupaten Sumbawa, terhadap komitmen pemberantasan korupsi” tutupnya. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pimpinan sejumlah Parpol di Sumbawa kini tengah menggagas sebuah koalisi besar untuk memunculkan satu paket pasangan. Yang nantinya akan bertarung di Pilkada Sumbawa. Dalam pertemuan pimpinan enam parpol, PPP, Hanura, Gerindra, Golkar, PAN dan Nasdem, Rabu (9/10) malam. Politisi PPP, Nurdin Ranggabarani SH, MH, menjelaskan fenomena saat ini yang ditandai munculnya sejumlah bakal calon independen tanpa Parpol. Harusnya, setiap kandidat yang ingin bertarung memiliki kendaraan politik. Untuk itulah, sebagai “pemilik kendaraan”, para pimpinan parpol perlunya menggagas wacana melahirkan sebuah koalisi besar yang disebutnya sebagai poros perubahan. “Ruang parpol seakan ditinggalkan dan dianggap tidak menarik bagi para kandidat karena solah olah parpol ini mahal. Padahal kita ingin berbuat untuk perubahan daerah ini ke arah yang lebih maju. Kita akan mendorong siapa saja yang penting punya komitmen untuk Sumbawa lebih baik,” terangnya. Menurut Nurdin, keenam Parpol ini memiliki 22 kursi di DPRD. Belum lagi kalau ada tambahan dari PKS, PKB, PKPI dan Partai Berkarya, maka semuanya ada sekitar 30 kursi DPRD yang tersedia. Kalau semuanya bersatu, memunculkan hanya satu pasangan calon, maka sangat mungkin bisa memenangkan pertarungan di Pilkada 2020 ini.
“Kalau bersepakat, dengan seluruh kadernya, Parpo koalisi bergerak di masing Dapil, maka koalisi inilah yang akan memenangkan Pilkada. Kita menghindari ego parpol masing masing. Kita dukung siapa saja, asal hajatnya untuk Sumbawa lebih baik. Bersepakat membangun koalisi membuat komitmen dan kriteria. Kita berharap lima tahun ke depan, Sumbawa akan jauh lebih baik,” tukasnya. Ketua DPC Hanura Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, menyatakan, pertemuan ini penting untuk melahirkan komitmen bersama. Mengingat kondisi Sumbawa saat ini menurutnya butuh perubahan dan masih bisa berlari lebih cepat. Sambil mengkritik sejumah kebijakan pemerintah daerah saat ini. Seperti soal pembangunan sejumlah infrastruktur dan lainnya. Sehingga penting wacana koalisi ini digagas dan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya. “Siapa yang daftar (sebagai calon) nanti kita seleksi dan lihat bersama. Sehingga nanti mau dari partai atau luar partai, akan muncul pasangan calon yang bisa menjadi Bupati sekaligus pemimpin,” cetus mantan Bupati Sumbawa ini. Ketua DPC Nasdem Sumbawa, H. Asaat Abdullah, Ketua DPC Gerindra, H. Irwan Rahadi, Ketua DPC PAN Sumbawa, Burhanuddin J. Salam, Sekjen DPD Golkar Sumbawa, Berlian Rayes juga memiliki pandangan serupa dan pentingnya berkomitmen dalam satu kaolisi besar di Pilkada Sumbawa. (arn)
Sumbawa Terus Benahi Destinasi Wisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki banyak destinasi wisata yang menjadi daya tarik. Destinasi yang tersebar di berbagai tempat ini, tidak hanya dikelola oleh Pemda, tetapi juga swasta, desa maupun kelompok sadar wisata (pokdarwis). Keberadaan destinasi ini memang mulai menggeliat, namun belumlah tergarap maksimal. Meskipun demikian, ke depannya, Pemkab Sumbawa terus berbenah melakukan pengelolaan dan penataan. Sehingga berdampak terhadap tingkat kunjungan yang kian meningkat. Salah satu destinasi wisata yang dikelola Pemda setempat yakni Pantai Saliper Ate. Pantai ini terletak di Kecamatan Labuhan Badas, dan lokasinya tidak jauh dari Kota Sumbawa Besar. Beberapa fasilitas pendukung telah dibangun sebagai tempat rekreasi sekaligus tempat tongkrongan bagi masyarakat di hari libur. Seperti Adanya baruga, wahana kolam permandian serta lapak-lapak pedagang. Termasuk keberadaan beberapa toilet serta tempat pembuangan sampah. Namun kedepannya penataan serta pengembangan perlu ditingkatkan. Tak terkecuali terhadap kebersihan di lokasi pantai. Begitupula di destinasi lainnya masalah kebersihan juga menjadi perhatian dari Pemda setempat. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Destinasi, Muhammad Irfan mengakui terdapat dua destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda yakni Pantai Saliper Ate dan Samongkat. Khusus Saliper Ate keberadaan toilet dirasa sudah cukup untuk melayani pen-
gunjung yakni sebanyak tiga unit. Fasilitas pendukung untuk menangkut sampah juga tersedia. Selain container dari Dinas LH juga pihaknya mempunyai kendaraan roda tiga. Di masingmasing lapak yang berjumlah sekitar 15 lapak, juga menyediakan tempat sampah. Pihaknya juga terus menggalakkan pembersihan sampah di destinasi setempat. Selain Dinas Parwisata, penjaga di Pantai Saliper juga setia saat membersihkan sampah. Begitupula komunitaskomunitas juga sering melakukan gotong royong pembersihan sampah di Pantai Saliper. “Memang untuk urusan sampah ini menjadi perhatian kita semua. Terutama sampah plastik, karena itu sulit terurai kalau sudah masuk ke dalam tanah. Untuk itu kami juga menghimbau kepada pengunjung di Pantai Saliper untuk bisa membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Sudah ada containernya di sana,” imbuhnya. Sedangkan di Samongkat, diakuinya kondisi toilet masih menjadi perhatian. Karena di sana kekurangan air bersih. Pihaknya pun terus berupaya membenahinya. Paling tidak mendapatkan sumber air bersih untuk bisa mensuport keberadaan toilet. ”Di Samongkat memang kondisi toilet. Karena di sana kekurangan air bersih. Kita berupaya untuk membenahi itu semua,” terangnya. Terhadap Pantai Saliper dan Samongkat, kata Irfan, pihaknya mengakui penataan belum begitu maksimal. Namun jika dibandingkan dari sebelumnya, khusus Saliper, sudah banyak diselenggarakan event-event oleh komunitas yang ada. Tahun
2019 ini, di Saliper kembali dibangun enam unit lapak kuliner. Kedepannya terhadap kekurangan yang ada, penataan akan terus diupayakan. Seperti penambahan gazebo serta menyediakan tenda supaya pengunjung juga dapat menikmati suasana di pinggir pantai. Selain itu juga perlu diusahakan wahana laut seperti Banana Boat dan lainnya. Sehingga nantinya pengunjung tidak hanya menikmati suasana pantai, tetapi juga bisa menikmati wahana laut. Begitupula destinasi wisata Samongkat juga kedepannya juga diupayakan penataan. “Masih banyak kekurangan. Tentu kita sambil berbenah. Membenahi apa saja yang sangat dibutuhkan untuk melayani pengunjung itu, terutama fasilitas dasarnya,” paparnya. Selain aset yang dikelola Pemda, lanjutnya, pihaknya juga tetap memantau destinasi yang dikelola oleh masing-masing desa maupun pokdarwis. Diantaranya Teba Murin di Lenangguar, destinasi wisata Desa Pernek, destinasi wisata Desa Batu Dulang, wisata mangrove di Teluk Santong, wisata Hiu Paus di Labuhan Jambu serta banyak destinasi lainnya. Dimana pihaknya terus mendorong para pengelola untuk memperhatikan kebersihan di destinasinya. Termasuk menyediakan toilet atau minimal ruang ganti bagi pengunjung serta tempat untuk beribadah. Hal ini juga mulai direspon baik oleh pengelola pokdarwis. “Memang itu yang masih menjadi persoalan kita, semua tentang kebersihan. Entah itu kebersihan di fasilitas dasarnya itu, seperti toilet. Kemudian masalah sampah ini menjadi perhatian kita semua,” tandasnya. (ind)
(Suara NTB/ist)
PIMPINAN PARPOL - Suasana pertemuan pimpinan Parpol di Kebun Ketua DPC Hanura Sumbawa, Rabu (9/10) malam.
Pimpinan Daerah akan ke Korsel dan Jepang di Tengah Defisit Anggaran Bima (Suara NTB) Walikota, H. Muhammad Lutfi SE, Ketua DPRD, Alfian Indrawirawan S.Adm, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji, ME dan satu pendamping dikabarkan akan berkunjung ke luar negeri waktu dekat ini. Berdasarkan jadwal kunjungan, Walikota bersama rombongan akan ke Korea Selatan pada Bulan akhir Oktober. Kemudian berlanjut ke Jepang, November mendatang. Kasubag Humas Setda Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Dian Fitriah mengakuinya. Kata dia, Walikota bersama Ketua DPRD dan Kepala Bappeda berkunjung ke Korea Selatan dalam agenda pembahasan smart city (Kota Pintar) dan sister city (kota kembar). “Sementara ke Jepang dalam agenda inovasi penataan kota setelah terdampak banjir bandang. Dua agenda ini menghadiri undangan dari World Bank,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (10/10). Sementara, terkait agenda teknis termasuk anggaran pembiayaan kunjungan tersebut, Dian menyarankan untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Sektertaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muktar Landa MH. “Untuk soal
teknisnya lebih lanjut konfirmasi ke pak Sekda saja,” katanya. Akademisi Muda Bima, Aidin M.Si menilai agenda kunjungan Walikota bersama Ketua DPRD dan Kepala Bappeda hanya menghabiskan anggaran yang saat ini mengalami defisit, hingga menyebabkan sejumlah program di beberapa OPD dipangkas. “Saya kira perlu pertimbangan matang, mengingat Kota Bima alami defisit anggaran hingga menyebabkan program banyak yang dipangkas,” katanya. Ia mengaku sebaiknya anggaran biaya perjalanan keluar negeri tersebut digunakan untuk keperluan warga Kota Bima yang paling mendasar. Seperti untuk menanggulangi kekeringan dan krisis air bersih. “Kota Bima saat ini terdampak kekeringan, warga krisis air bersih. Anggarannya dialihkan saja untuk penanggulangan masalah ini,” katanya. Aidin menambahkan, mengaku kalau hanya Walikota Bima sendiri yang berangkat tidak masalah, namun ini jumlahnya banyak. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa mencapai belasan orang. “Biaya keluar negeri untuk satu orang tidak sedikit. Banyak yang pergi semakin banyak juga anggarannya,” pungkasnya. (uki)
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Monopoli Kursi AKD Bisa Picu Kegaduhan di Udayana Mataram (Suara NTB) Koalisi enam fraksi di DPRD Provinsi NTB yang bakal memborong habis kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), memantik reaksi tiga fraksi yang tak ikut dilibatkan dalam pembagian pengisian kursi pimpinan AKD tersebut. Tiga fraksi mengingat, jika mereka benar tidak ikut dihitung, maka hal itu bisa memicu kegaduhan politik yang berkepanjangan di Udayana. Anggota Fraksi PAN, Najamuddin Mustafa menyampaikan jika koalisi enam fraksi tersebut benar-benar sampai tega hati memborong sendiri kursi pimpinan AKD tersebut, tanpa membaginya ke tiga fraksi lainnya, maka pihaknya tidak akan tinggal diam. “Harapan saya kita jangan sampai saling meninggalkanlah. Tapi kalau kita betul ditinggalkan, ya ini politik, dipolitik itu kadang-kadang gajah bisa dikalahkan oleh semut. Jangan pandang karena kita kecil, tapi harus dilihat ada kual-
itas tidak di situ,” katanya. “Saya inginkan supaya semua kepentingan kita secara politik terakomodir. Kita sama-sama bicara, jangan kita egois. Tapi kalau tiga fraksi ini ditinggalkan, nanti kita lihat. Tiga fraksi ini ada orang 19 anggota, kalau ini semua berisik, kan sudah tidak nyaman semuanya,” sambungnya. Diketahui pada periode-periode sebelumnya, PAN dengan lima kursi selalu menjadi langganan Ketua Komisi I. Namun pada periode ini, dengan kekuatan yang lebih besar, setelah
bergabungnya partai berkarya dengan dua kursi ke dalam fraksi PAN, namun justru tidak mendapatkan salah satu pimpinan AKD. Hal itu tentu sangat mengecewakan bagi PAN. “Disini kita terapkan azas proporsional, kalaupun PAN ndak dapat Ketua Komisi, minimal wakil ketua atau sekretaris komisi lah, jangan terlalu jauh sampai tidak ada sama sekali itu. Karena itu harapan saya kita semua di DPRD ini punya norma dan etika politik,” ujarnya. Sementara itu, Raihan Anwar
dari Fraksi Nasdem, mengaku pasrah terhadap pembagian pengisian kursi pimpinan AKD tersebut. Partainya tidak terlalu ngotot untuk diberikan jabatan AKD jika memang tidak diberikan. Sikap tersebut menurut Raihan sejalan dengan kebijakan DPP untuk tidak gontok-gontokan hanya gara-gara jabatan. “Kalau kita terserah, mau dikasi mau tidak, ndak jadi masalah. Kita tidak meminta-minta jabatan, buat apa,” tegasnya. Namun demikian, untuk sikap resmi fraksi, ia menyerahkanya kepada Ketua Fraksi Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Gabungan (PDI-P, PBB, dan Hanura), Lalu Budi Suryata juga mengingatkan fraksi lainnya untuk berhati-hati dalam proses pembagian AKD. Pasalnya
jika sampai tidak memperhatikan fraksi lainnya, maka hal itu bisa menimbulkan goncangan politik yang tidak bisa dipandang remeh. Pasalnya bisa mempengaruhi kinerja DPRD NTB sendiri. “Kalau benar ada kesepakatan seperti itu, mereka terkesan gegabah dan mengabaikan kebersamaan itu. Itu sangat menciderai suasana kebersamaan, kalau mau dibagi habis sama mereka itu kekeliruan besar, karena bukan hanya sekarang kebersamaan itu, tapi lima tahun. Karena itu saya sangat menyayangkan statemen yang bisa memecah belah itu dimunculkan. Kami sih santai-santai saja, kalau diakomodir Alhamdulillah tidak pun ndak apa-apa. Kalau ditinggalkan itulah resiko politik, kita juga tidak ngotot-
(Suara NTB/dok)
Nasdem akan Usung Balon yang Mendaftar
Raihan Anwar
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Sebagian pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB terken12345678901234567890123456789012 dala aplikator nakal. Dugaan penyimpangan dana pem12345678901234567890123456789012 bangunan RTG sudah diselidiki. Ada empat aplikator dan 12345678901234567890123456789012 satu kelompok masyarakat (Pokmas) RTG jadi buruan. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syam12345678901234567890123456789012 suddin Baharudin menjelaskan bahwa lima kasus dug12345678901234567890123456789012 aan penyimpangan dana RTG itu masih dalam tahap 12345678901234567890123456789012 penyelidikan. “Empat aplikator dan satu pokmas masih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diselidiki. Mereka itu kerja pakai surat perjanjian ker12345678901234567890123456789012 ja, SPK,” bebernya ditemui di Mako Brimob Polda NTB 12345678901234567890123456789012 Kamis (10/10) kemarin. 12345678901234567890123456789012 Meski sudah masuk tahap penyelidikan, kata dia, tetapi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 cara persuasif tetap dikedepankan. Misalnya dengan me12345678901234567890123456789012 minta pengembalian uang yang sudah diambil aplikator. 12345678901234567890123456789012 “Itu kan ada perjanjian, nanti kita panggil. Apakah dia 12345678901234567890123456789012 mau kembalikan atau tidak. Ini masih dikerjakan (penye12345678901234567890123456789012 lidikannya) di Pak Syarif (Subdit III Tipikor),” terangnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Meskipun dana RTG itu bersumber dari APBN, dia 12345678901234567890123456789012 mengatakan indikasinya pada pidana penggelapan. 12345678901234567890123456789012 Sebab pihak aplikator dan pokmas terikat perjanjian 12345678901234567890123456789012 dengan penerima bantuan. “Kalau pelakunya penye12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lenggara negara atau PNS mungkin bisa kita pakai12345678901234567890123456789012 kan Undang-undang Tipikor. Nanti kita lihat lah hasil 12345678901234567890123456789012 penyelidikannya bagaimana. Ini kan proyek masih ber12345678901234567890123456789012 jalan sampai Desember,” terangnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Di tempat yang sama, Kabid Hukum Polda NTB 12345678901234567890123456789012 Kombes Pol Abdul Azas Siagian menjelaskan bahwa 12345678901234567890123456789012 penyelidikan itu dimulai atas dugaan penipuan dan 12345678901234567890123456789012 penggelapan. “Itu kan ada SPK. Untuk uangnya itu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ranah perdata. Kalau memang dia mau kembalikan 12345678901234567890123456789012 itu bagus. Kalau tidak mau kita proses dia pakai pi12345678901234567890123456789012 dana penggelapan,” terangnya. 12345678901234567890123456789012 Dugaan penyimpangan dana bantuan pemban12345678901234567890123456789012 gunan RTG itu di Lombok Utara, Lombok Barat dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Lombok Timur. Aplikator RTG tersebut diduga 12345678901234567890123456789012 kabur setelah menerima pembayaran pembangunan 12345678901234567890123456789012 rumah rusak berat Rp50 juta. (why) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012
Polisi Buru Aplikator dan Pokmas Nakal
(Suara NTB/dok)
Najamuddin Mustafa tik di Udayana. “Saya belum tahu itu, tapi insya Allah ndak sampai begitu, semua kita akan bicarakan dengan baik, kita ingin kompak di DPRD ini,” cetusnya. (ndi)
Polda NTB Musnahkan Bahan Peledak Sisa Perang
Pilkada Bima
Mataram (Suara NTB) Sejak membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dari tanggal 23 September lalu secara serentak. Sampai saat ini, baru ada tiga orang kandidat yang sudah mendaftarkan diri di DPC Partai Nasdem Kabupaten Bima. Pendaftar diperkirakan masih akan bertambah sampai masa pendaftaran ditutup tanggal 23 Oktober mendatang. Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Bima, Raihan Anwar saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerja Fraksi Nasdem DPRD NTB, Kamis (10/10) kemarin. “Ya baru tiga orang yang sudah daftar, mudahan ada yang muncul lagi sampai pendaftaran kita tutup tanggal 23 nanti,” katanya. Disampaikan Raihan, pihaknya hanya akan memproses kandidat yang mendaftar saja dalam proses pencalonan. Sementara figur-figur kandidat bakal calon lainnya yang tidak melewati mekanisme pendaftaran, maka otomatis tidak akan masuk dalam kandidat yang akan diusung dan didukung pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Lantas bagaimana dengan kandidat petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) jika pada akhirnya tidak ikut mendaftar di Nasdem ? Raihan menegaskan bahwa partainya hanya akan memproses figur yang mendaftar. Jika IDP tidak mendaftar, maka Nasdem otomatis tidak akan mendapatkan dukungan. “Hanya yang daftar saja yang kita proses, sehingga jika Dinda kalau mau didukung Nasdem, maka harus ikut daftar juga. Meskipun kewenangan akhir soal dukungan itu ada ditangan DPP,” jelasnya. Dalam proses pendaftaran tersebut, Raihan menyampaikan bahwa partainya tidak menggunakan mahar politik. Karena itu ia berkeyakinan bahwa Nasdem bakal ramai diminati oleh pendaftar. Sembari jalannya proses pendaftaran, pihaknya juga aktif untuk membangun komunikasi politik dengan Parpol lainnya untuk menjajaki peluang koalisi. “DPC maksimal mengusulkan tiga orang ke DPW, dan DPW juga diberikan kewenangan DPW untuk menambahkan usulan calon dua orang, sebagai bentuk representasi. Itulah nantinya yang diajukan ke DPP untuk diproses lebih lanjut sampai keputusan siapa yang akan diusung,” pungkasnya. (ndi)
ngotot amat. Tapi kita lihat saja dulu,” kata Budi. Dari 19 total kursi pimpinan AKD di Udayana yang diperebutkan, kabarnya telah dibagi habis oleh koalisi enam fraksi yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Demokrat dan PKB. Sementara itu tiga fraksi lainnya yang diluar koalisi enam fraksi tersebut, yakni fraksi Nasdem, PAN dan fraksi Gabungan harus gigit jari, tidak kebagian kursi pimpinan AKD. Menanggapi manuver yang dibangun oleh tiga fraksi tersebut, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalan yang terbaik. Sehingga dinamika pembagian kursi AKD tersebut tidak menimbulkan goncangan poli-
(Suara NTB/ist)
SEGEL - Tim penyidik PPNS Gakkum Dinas LHK Provinsi NTB menyegel lokasi perambahan hutan Tahura Nuraksa, di Desa Pakuan, Narmada, Lombok Barat
Pembukaan Lahan Ilegal Tahura Nuraksa Rugikan Negara Rp45 Miliar Mataram (Suara NTB) Kawan Hutan Rinjani RTK.01 Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa, Narmada, Lombok Barat berkurang tutupan hutannya. Salah satu sebabnya pembukaan lahan secara ilegal. Diduga, gabungan kelompok tani (Gapoktan) pelakunya. Akibatnya, negara ditaksir merugi sampai Rp45,07 miliar. Hal itu diungkapkan Kabid Perlindungan Hutan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Mursal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10) kemarin. “Kerugian itu akibat kerusakan kebakaran hutan dan nilai yang dibutuhkan untuk mengembalikan ekosistem dan rehabilitasi,” terangnya. Dia menambahkan luasan lahan yang dibuka secara ilegal mencapai 12 hektare. La-
han itu masuk dalam blok pengelolaan Tahuran Nuraksa. Pembakar lahan berinisial KD alias Amaq IK sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Dia ketua Gapoktan Lembah Rinjani diduga sebagai eksekutor yang membuka dan membakar kawasan hutan. Luasan areal rambahan dan terbakar 12 hektare,” jelasnya. Pembukaan lahan itu, sambung Mursal, diduga untuk keperluan penanaman tanaman produksi. Penyidik Gakkum LHK Provinsi telah mengantongi bukti untuk menjerat tersangka, antara lain alat pembakar, peta overlay kerusakan hutan, dokumen Gapoktan, dan dokumentasi. “Tim penyidik sedang mengembangkan penyidikan untuk mencari pelaku intelektual sebagai cukong yang berada di balik aktivitas pembu-
kaan lahan tersebut,” ujarnya. Tersangka KD dikenai pasal 92 ayat 1 huruf a juncto pasal 17 ayat 2 huruf b UU RI No 18/ 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Sangkaan tambahan pada pasal 78 ayat 3 juncto pasal 50 ayat 3 huruf d UU RI No41/1999 tentang Kehutanan. Kemudian, pasal 40 ayat 2 juncto pasal 33 ayat 3 UU RI No 5/1999 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ancaman pidananya, penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. “Penanganan kasus ini dalam rangka menjaga eksistensi, kelestarian hutan, dan menjadikan proses penegakan hukum diharapkan memberi efek jera dan dapat menekan terjadinya degradasi dan deforestasi hutan,” pungkas Mursal. (why)
Mataram (Suara NTB) – Ledakan gudang bahan peledak di Mako Brimob Srondol Jawa Tengah 14 September lalu jadi pelajaran bagi Polda NTB. Bahan peledak yang disimpan punya sensitivitas tinggi. Sebanyak 64 jenis bahan peledak temuan untuk menghindari potensi ledakan. Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana memimpin langsung pemusnahan tersebut di Mako Brimob Polda NTB di Ampenan, Mataram, Kamis (10/10) pagi kemarin. sejumlah bahan peledak itu diletakkan di dalam bunker. Kemudian dimusnahkan dengan cara diledakkan. “Standar operasional prosedur penyimpanan benda yang mudah meledak sangatlah penting dan harus benar-benar mendapat perhatian. Terlebih lagi Polda NTB belum mempunyai gudang khusus untuk menyimpan bahan peledak,” terangnya. Pemusanahan atau disposal bahan peledak itu, sambung Nana, untuk mengurangi resiko ledakan. Barang bukti bahan peledak itu sudah kasusnya sudah memiliki kekuatan hu-
kum tetap. Temuan bahan peledak lainnya nantinya juga akan disiapkan tempat khusus. “Saya perintahkan untuk dibuatkan bunker khusus sehingga penyimpanan tidak dilaksanakan dengan alat khusus lain di gudang,” tegas Kapolda. Rincian barang bukti bahan peledak yang dimusnahkan antara lain, tiga buah mortir yang ditemukan Polres Sumbawa. Satu mortir lainnya ditemukan Polres Dompu beserta dua granat frag. Sementara Polres Bima menemukan 21 buah granat ofensif dan satu bom ikan. Kemudian 2.000 detonator dan tiga bom ikan ditemukan Ditpolair Polda NTB. Yang disita Polda NTB dan Polres Mataram diantaranya enam buah granat frag, satu granat rifel, 20 buan granat ofensif, dan empat mortir. “Beberapa diantaranya ini ada yang sisa perang dunia. Sebagian besar ini masih aktif. Langkah pemusnahan ini sebagai antisipasi terhadap bahan peledak sisa peninggalan perang yang sangat berbahaya,” tandas Nana. (why)
(Suara NTB/why)
PEMUSNAHAN - Kapolda NTB Nana Sudjana (kiri) didampingi Kasatbrimob Polda NTB Taufiq Hidayat menunjukkan barang bukti bahan peledak jenis mortir dalam rangka pemusnahan di Mako Brimob Polda NTB, Kamis (10/10).
Pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi NTB
Isvie Rupaeda Janjikan Kinerja Lebih Baik Mataram (Suara NTB) Pimpinan DPRD Provinsi NTB definitif periode 20192024 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam sidang Paripurna istimewa, Kamis (10/10). Pengambilan sumpah jabatan pelantikan empat pimpinan DPRD tersebut dipandu langsung oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, Miniardi, SH, MH. Keempat pimpinan DPRD Provinsi NTB yang dilantik tersebut adalah, tersebut adalah, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dari Partai Golkar yang menjabat sebagai Ketua DPRD, kemudian Mori Hanafi, M.Comm, dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua, selanjutnya dari PPP, Drs. H. Muzihir sebagai Wakil Ketua, dan Abdul Hadi, MM, dari PKS juga sebagai Wakil Ketua. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD NTB tersebut dihadiri oleh Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, beserta sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB. Selain itu, perwakilan dari Forum Komunikasi Pimp-
inan Daerah (FKPD) juga turut hadir, dua anggota DPR RI, yakni Johan Rosihan serta Hj. Wartiah ikut menghadiri proses pelantikan. Selain itu, pelantikan juga dihadiri oleh mantan Gubernur NTB, H. L. Serinata, serta mantan pimpinan DPRD sebelumnya. Isvie Rupaeda dalam pidato pelantikan menjadi Ketua DPRD NTB, menyampaikan rasa haru dan bangganya yang kembali diberikan kepercayaan oleh partainya untuk mengemban amanah sebagai Ketua DPRD NTB periode 2019-2024. Pasalnya, posisi untuk memimpin sebuah lembaga politik tersebut tidaklah mudah, lebih-lebih dirinya menjadi sutu-satunya perempuan yang berhasil terpilih sebagai wakil rakyat di Udayana. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar yang telah kembali mempercayakan saya untuk memimpin DPRD NTB lima tahun ke depan,” kata Isvie. Disampaikan Isvie, posisi pimpinan DPRD memiliki peran yang sangat strategis, karena akan mempengaruhi gerak kinerja dari tubuh lembaga poli-
(Suara NTB/Humas)
PELANTIKAN - Empat Pimpinan DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024, tengah diambil sumpahnya oleh hakim pengadilan tinggi Mataram, dalam rapat Paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD, Kamis (10/10). tik di NTB tersebut. Maju mundur kinerja DPRD, juga tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh pimpinan. Karena itu, dalam kepemimpinan sebagai Ketua DPRD untuk kedua kalinya ini, ia berjanji akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa DPRD NTB jauh lebih baik ke depannya dalam mengemban amanat untuk memperjuang-
kan aspirasi rakyat. “Ini merupakan amanat mulia yang harus kami jaga, posisi strategis dalam melaksanakan peran dan fungsi DPRD lima tahun ke depan. Kami akan jadikan DPRD ini sebagai lembaga yang mengemban amanah rakyat. Terutama dalam pelaksanaan fungsi aspirasi, fungsi angga-
ran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan,” katanya. Lebih jauh disampaikan Isvie, tantangan DPRD NTB ke depan jauh lebih berat. Menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang telah menanti untuk diselesaikan. Karena itu ia berjanji akan segera tancap gas dalam bekerja untuk mengawal proses pembangunan di NTB, agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Pelaksanaan tugas ke depan tidak ringan, kita harus gerak cepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Karena itu kita harus mulai dari internal dengan mengembangkan iklim kerja yang kondusif dan produktifitas,” tegasnya. Isvie mengakui pihaknya telah menyiapkan berbagai rencana terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga DPRD lima tahun ke depan, terutama dalam pelaksanaan tiga fungsi. Yang tidak kalah penting menurutnya adalah, menciptakan hubungan yang harmonis dengan eksekutif untuk menghasilkan kinerja yang jauh lebih produktif. (ndi/*)
SUARA NTB
Jumat, 11 Oktober 2019
Halaman 9
Target OPD Rendah BPKP Ingatkan Risiko Penyimpangan Mataram (Suara NTB) Tiga bulan jelang berakhirnya masa transisi penanganan dampak gempa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan agar meminimalisir risiko penyimpangan. Khususnya, berkaitan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang sedang berlangsung. Risiko dan peluang penyimpangan itu bisa muncul dari proses validasi data anomali korban gempa yang tidak tidak akurat. Sebab akan berpengaruh pada jumlah bantuan yang tidak tepat sasaran. Penggunaan anggaran untuk kepentingan di luar pembangunan rumah korban gempa juga diingatkan auditor. Risiko masalah lainnya, ketika berkaitan dengan menyiasati dana jutaan, bahkan miliaran rupiah dibawa kabur Aplikator nakal. Unsur unsur fraud seperti harga barang yang kemahalan berpeluang memicu risiko masalah anggaran lainnya. Sejumlah potensi penyimpangan anggaran itu disampaikan Koordinator Pengawas Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP NTB, Bagus Putu Santika ditemui usai menghadiri penyerahan kunci bantuan rumah gempa, Kamis (10/10) di Batulayar Lombok Barat. “Karena ini akan berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan uang negara,” sarannya. Bagus mendorong agar validasi data anomali disegerakan untuk Pemda yang belum menuntaskan. Pada saat bersamaan, proses validasi harus dilakukan dengan cermat, khususnya untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang yang lebih berpeluang terjadi salah sasaran. “Terutama nanti pada saat penggunaan anggaran. Dana yang sudah ada (hasil validasi) bisa dipakai dulu sesuai SK terbaru, sambil menunggu tambahan dari BNPB. Tapi prinsip akuntabilitas harus dikedepankan,” jelasnya. Pembangunan yang tidak bisa terkejar sampai Desember 2019 menurutnya memicu riisko, karena berkaitan juga dengan anggaran yang tidak terpakai habis. Peluang risikonya adalah sisanya ditarik pemerintah pusat. hal ini bisa diminimalisir dengan memaksimalkan percepatan pembangunan rumah korban gempa. “Unsur farud bisa muncul dari barang lebih mahal. Ada juga aplikator nakal, itu jadi masalah. Kemudian, penerima manfaat apakah sesuai dengan kriteria atau belum, ini harus benar benar dicermati,” tandasnya. Menurut Bagus, sesuai kewenangan BPKP, saat ini pihaknya sedang melakukan monitoring penggunaan DSP, sembari terus berkoordinasi dengan Inspektorat dan Irtama BNPB. Sementara aturan penyelesaian laporan pertanggungjawaban (Lpj) harus tiga bulan setelah masa transisi berakhir. Artinya, laporan dari Pokmas dan fasilitator, LPJ harus selesai 31 Maret 2020. “Itu yang sedang kami dorong. Karena setelah itu akan ada audit. Jadi titik titik rawan fisik yang belum selesai, terkait data anomali, harus dibereskan sebelum penyampaian LPJ,” pungkasnya. Merespon masukan BPKP itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik memastikan saran tersebut sedang diproses diikuti dengan penyusunan LPJ. Dalam catatannya, sudah 5.000 lebih Pokmas menuntaskan LPJ dan saat ini sedang proses verifikasi di sekretariat BNPB Jalan Catur Warga Mataram. “Sedang diverifikasi kekurangannya, sehingga ketika BPK dan BPKP masuk, Irtama BNPB masuk, LPJ sudah bagus,” jawabnya. Diharapkan, pemeriksa sudah cukup mendapat gambaran yang jelas dari LPJ tanpa harus cek fisik di lapangan. Peluang terjadinya risiko penyimpangan anggaran sudah berulang ulang disampaikannya ke tingkat pelaksanaan, melalui fasilitator dan Pokmas. Penentuan Aplikator yang bonatif juga akan jadi faktor penentu pelaksanaan pembangunan rumah bantuan sesuai aturan. (ars) Bagus Putu Santika (Suara NTB/ars)
Lomba Fotografi
Siswa SMKN 2 Mataram Raih Juara Harapan II Mataram (Suara NTB) Nabil Afkar, salah satu siswa SMKN 2 Mataram hanya mampu meraih juara harapan II pada Lomba Fotografi Museum Photophone tingkat SMA/SMK/MA dengan tema Pelestarian Warisan Budaya yang digelar Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB). Lomba fotografi ini digelar sejak 25 September sampai 5 Oktober 2019. Adapun kriteria penilaian meliputi kesesuaian tema, daya tarik, keunikan, harmonisasi, serta jumlah followers. Adapun poto yang dikirimkan peserta lomba sebanyak 39 lembar. Dari 39 lembar itu, dihasilkan enam pemenang setelah melalui proses penjurian. Waka Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris menuturkan pada pengumuman yang digelar Selasa lalu, Nabil hanya bisa meraih juara harapan II. Nabil kalah unggul dibanding siswa-siswi lainnya. Sejumlah pemenang dalam lomba itu, yakni, Juara I diraih Zaman Darmawan siswa SMKN 1 Selong, Lombok Timur dengan tema Peninggalan Budaya yang Ditenggelamkan. Sedangkan untuk juara II diraih Rumansyah Abdul Salam siswa SMAN 7 Mataram dengan tema Jenis-jenis Topeng, dan Juara III Muhammad Nune Huria Sakti tema Pedang dengan Bilah Berukiran Tulisan Berbahasa Arab. Adapun untuk juara Harapan I Baiq Qonita Firjatullah SMAN 3 Mataram tema Pelestarian Warisan Budaya di Museum, Juara Harapan II Nabil Afkar SMKN 2 Mataram tema Aksara yang Berharga Namun Pudar, dan Juara Harapan III Lalu Muhammad Khidir MAN 2 Mataram tema Napak Tilas Sejarah Melalui Naskah Kuno. Sulman berharap dengan diselenggarakannya event tersebut, paling tidak mampu menumbuhkan kecintaan terhadap museum dari generasi muda di NTB di masa mendatang. (dys)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Siswa SMKN 2 Mataram berpose bersama dengan guru usai menerima hadiah saat mengikuti Lomba Fotogrofi Museum belum lama ini.
Penyebab Penyerapan Anggaran Menumpuk Akhir Tahun
Mataram (Suara NTB) Serapan fisik dan keuangan APBD NTB sampai 30 September 2019 jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membuat target penyerapan anggaran hingga akhir triwulan III 2019 masih sangat rendah. Sehingga penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT di Mataram, Kamis (10/ 10) kemarin. Menurutnya, dari pagu APBD Perubahan 2019 sebesar Rp5,499 triliun, berdasarkan data emonev Pemprov NTB sampai dengan 30 September 2019, realisasi keuangan baru mencapai Rp3,167 triliun atau 57,60 persen dari target 62,50 persen. Sedangkan realisasi fisik sebesar 62,39 persen dari target 70,50 persen. Penyerapan anggaran ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Sadimin menyebutkan,
realisasi keuangan sampai 30 September 2018 sebesar Rp3,421 triliun atau 59,20 persen dari target 73,95 persen. Sedangkan realisasi fisik juga lebih tinggi tahun 2018 yakni mencapai 72,55 persen dari target 78,86 persen. Sadimin menjelaskan, ada sejumlah permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa tahun ini. Pertama, perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa dari Perpres No. 54 Tahun 2010 menjadi Perpres No. 16 Tahun 2018, dengan mengikuti pengembangan aplikasi SPSE versi 3.6 menjadi versi 4.3. Dimana PPK dituntut untuk mampu mengoperasikan aplikasi SPSE versi 4.3 tersebut.
Kedua, Permen PU terkait standar dokumen pemilihan untuk konstruksi dan segmentasi/klasifikasi penyedia jasa konstruksi baru disahkan akhir Maret. ‘’Ke tiga, banyaknya OPD yang membuat target penyerapan anggaran hingga akhir triwulan III 2019 masih sangat rendah. Sehingga penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun,’’ katanya. Ke empat, kata Sadimin, kurangnya SDM yang bersertifikat pengadaan barang/jasa. Bahkan beberapa OPD tidak mempunyai SDM bersertifikat pengadaan barang/jasa. Sehingga berpengaruh terhadap perencanaan pengadaan menjadi kurang tepat dan memperlambat proses pengadaan.
Selain itu, penjadwalan pengadaan pada paket non tender atau pengadaan langsung tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan diproses tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya, memanfaatkan fitur e-pengadaan langsung pada aplikasi SPSE. Sehingga prosesnya dapat dimonitor dan penyedianya terverifikasi pada aplikasi eSIKAP. Terakhir, kata Sadimin, PPK belum maksimal dalam dalam menggunakan aplikasi pasca tender pada aplikasi SPSE khususnya e-kontrak. Untuk itu, kata dalam percepatan pengadaan, OPD agar segera melakukan input Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD sesuai amanat pasal 22 ayat 2 Perpres No. 16 Tahun 2018. Kemudian mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan OPD melaksan-
(Suara NTB/nas)
Sadimin akan konsolidasi pengadaan untuk pengadaan yang sejenis. ‘’Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pengadaan barang/jasa. Jika memungkinkan sertifikasi pengadaan barang/jasa dijadikan persyaratan promosi jabatan,’’ ujarnya. (nas)
(Suara NTB/ist)
TES UJI KOMPETENSI - Lima calon Sekda NTB saat mengikuti tes uji kompetensi manajerial/psikologi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, Kamis (10/10).
Seleksi Sekda NTB
Gubernur: Beri Kesempatan Pansel Bekerja
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc belum mau berkomentar banyak soal lima calon Sekda yang saat ini menjalani serangkaian tes dilakukan Pansel JPT Madya Pemprov NTB. Orang nomor satu di NTB ini menyatakan, saat ini memberikan kesempatan kepada Pansel untuk bekerja menjaring tiga calon Sekda terbaik yang akan diusulkan nanti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Semuanya (lima calon Sekda) senior-senior. Kita berikan kesempatan kepada Pansel untuk bekerja. Nanti
setelah terpilih tiga (besar), baru kita komentari,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna pelantikan Pimpinan DPRD NTB, Kamis (10/10) siang. Ditanya soal kriteria Sekda yang diinginkan, gubernur mengatakan semua sudah mengetahui. Sebelumnya, gubernur mengatakan Sekda yang diinginkan adalah orang yang bisa mengerti cara berpikir Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena tantangan NTB ke depan cukup berat. Seperti anggaran yang terbatas dan lainnya. Terpisah, Kepala BKD
NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan pada Kamis (10/10), sejak pagi sampai malam, ke lima calon Sekda NTB mengikuti tes uji kompetensi manajerial/psikologi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB. Selanjutnya, sesuai jadwal yang telah disusun, ke lima calon Sekda akan menyusun makalah pada 15 Oktober. Kemudian presentasi dan wawancara pada 16-17 Oktober. Dalam tahap ini, masingmasing calon Sekda akan menyampaikan ide dan gagasannya sebagai calon Sekda NTB.
Selain itu, penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 17 Oktober. Dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober. Terakhir, Pansel akan menyampaikan laporan hasil seleksi tiga besar calon Sekda NTB kepada Gubernur pada 19 Oktober 2019. Sebelumnya, ke lima calon Sekda NTB telah mengikuti tes kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba di RSUD NTB, Rabu (9/10) lalu. Pansel JPT Madya Pemprov NTB melibatkan delapan orang dokter untuk melakukan tes kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba kepada lima calon Sekda
NTB. Terdiri dari dokter umum, spesialis jantung, penyakit dalam, mata, THT, jiwa, penunjang laboratorium dan radiologi. Tim dokter dipimpin Direktur RSUD NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS. Lima pejabat Pemprov yang sedang ikut seleksi calon Sekda NTB adalah Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. (nas)
Danrem 162/WB Dampingi Deputi 1 Sembilan Fraksi Berebut Kemenko PMK Serahkan Kunci RTG Enam Kursi Pimpinan AKD Giri Menang (Suara NTB) Deputi 1 Kemenko PMK RI Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Mayjen TNI (purn) Dody Usodo Hargo didampingi Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han meresmikan dan menyerahkan 40.000 kunci rumah tahan gempa (RTG). Hadir juga Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik. Penyerahan bantuan pemerintah secara simbolis kepada perwakilan warga terdampak gempa di lapangan Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Lombok Barat, Kamis (10/10). 40.000 unit RTG tersebut terdiri dari rumah rusak ringan, rumah rusak sedang dan rumah rusak berat yang ada di Kabupaten/Kota se NTB yang sudah jadi dalam kondisi 100 persen dan siap untuk ditempati pemiliknya. Sedangkan Danrem 162/ WB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat yang sukses dan cepat dalam proses rehab rekon selama 6 bulan yang lalu. “Ini berkat kerjasama semua pihak yang saling bahu membahu dalam proses re-
(Suara NTB/ars)
RTG - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat mendampingi Mayjen TNI (purn) Dody Usodo Hargo menyerahkan simbolis 40.000 RTG. konstruksi pembangunan RTG baik TNI Polri maupun Pemerintah Daerah,” ujarnya. Dalam kesempatan yang baik tersebut, Deputi 1 Kemenko PMK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Korem dan jajaran dan para fasilitator yang telah berjuang dalam percepatan rehab rekon RTG. Dijelaskan Dody, kehadirannya di NTB dalam rangka memantau dan memastikan progress pembangunan RTG untuk para korban gempa. “Bagi rumahnya yang belum
jadi 100 persen agar bersabar dan khusus untuk rumah yang rusak berat agar segera dipercepat sehingga warga yang tidak memiliki rumah bisa langsung menempatinya,” harap Purnawirawan TNI AD tersebut. Adapun hasil progress rehab rekons ini akan dijadikan bahan rapat ditingkat pusat,” paparnya. Mengakhiri sambutannya, Deputi 1 Kemenko PMK berharap agar seluruh masyarakat NTB bangkit dari keterpurukan pasca gempa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. (ars/*)
Praya (Suara NTB) Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah berlangsung. Persaingan diiinternal DPRD Loteng kini diyakini sudah mulai memanas untuk memperebutkan posisi pimpinan AKD. Dimana hanya ada enam kursi pimpinan AKD yang tersedia. Diperebutkan oleh sembilan fraksi yang ada di DPRD Loteng. Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., yang dikonfirmasi wartawan, dikantor Bupati Loteng, Kamis (10/ 10) kemarin, mengaku kalau saat ini proses penyusunan AKD sedang berlangsung. Sekaligus nantinya langsung ditentukan pimpinan di masing-masing AKD. Kecuali Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Musyawarah (Banmus), pimpinan langsung dari pimpinan DPRD Loteng. “Total ada 8 AKD yang ada. Tapi hanya 6 kursi pimpinan AKD yang tersedia. Karena untuk pimpinan di dua AKD lainnya, langsung dipimpin pimpinan DPRD Loteng,” terangnya. Masing-masing Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daer-
ah (Bapperda) serta empat komisi. Yakni Komisi I, II,III dan IV. Dimana nantinya, pimpinan AKD akan dipilih oleh anggota AKD bersangkutan. Menurutnya, posisi pimpinan AKD tentunya menjadi target semua fraksi yang ada di DPRD Loteng. Tapi karena jumlah fraksi di DPRD Loteng lebih banyak dari jumlah pimpinan AKD tentu tidak semuanya bisa kebagian posisi pimpinan AKD. “Kita dari Fraksi Golkar juga menargetkan paling tidak bisa menduduki satu kursi pimpinan AKD,” timpal Rumiawan. Untuk pembentukan AKD sendiri, ditargetkan pekan sudah selesai. Namun sebelumnya, DPRD Loteng akan menuntaskan penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRD Loteng yang baru. Karena Jumat besok (hari ini,red) rekomendasi dari Gubernur soal rancangan tatib DPRD Loteng yang baru sudah diterima. “Rekomendasi dari Gubernur NTB soal rancangan tatib DPRD Loteng yang baru, sudah ada. Tinggal dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pembentukan AKD. Sehingga kita targetkan, Senin besok kita sudah bisa tetapkan AKD yang baru pada rapat paripurna DPRD Loteng,” pungkasnya. (kir)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
Komunikasi Terputus KONFLIK di Tanah Papua membuat 20 mahasiswa penerima beasiswa afirmasi asal Papua di Universitas Mataram memilih pulang kampung. Namun dari jumlah tersebut, satu mahasiswa sudah kembali ke Lombok melanjutkan studi. Sisanya 19 orang belum diketahui nasibnya, karena terputusnya komunikasi di Tanah Papua hingga kini. Demikan disampaikan Wakil Rektor III Unram Prof. H. Moh Natsir, SH., M. Hum., Kamis (10/10). Dikatakan Natsir bahwa jumlah mahasiswa Papua di Unram sebanyak 102 orang. Jumlah tersebut jika ditotalkan sejak tahun 2012. “Itu sejak 2012 sampai 2019. Kemudian yang diwisuda kemarin 2 orang, sehingga sisanya hanya 100 mahasiswa,” katanya. Sementara itu sejak konflik melanda Papua beberapa waktu lalu, dari 100 orang mahasiswa Papua, sebanyak 20 orang di antaranya pulang ke Papua dengan berbagai alasan. “Sebanyak 3 mahasiswa merupakan mahasiswa baru angkatan 2019 yang harusnya aktif belajar semua. Sekarang ini sudah ada kembali 1 orang, saya kroscek kapan dia balik ke Mataram,” sambung Natsir. Ditanya alasan mereka pulang ke Papua, Natsir menyebut karena diminta oleh keluarga mereka. Termasuk adanya hasutan oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengancam jika mereka tidak pulang. “Mereka pulang berdasarkan pengakuan karena diminta oleh keluarga mereka. Ada juga ancaman dari kelompok separatis Papua yang menghasut mereka. Sedangkan yang lain tidak mau pulang,” jelasnya. Adapun mereka yang pulang berasal dari berbagai daerah seperti Wamena, Manokwari, dan Papua Barat. “Hari ini saya kontak belum diangkat, karena gangguan internet. Karena Kementerian minta data berapa yang tidak balik,” ungkapnya. Ke depan kata Natsir, pihaknya sudah berkomunikasi dengan mereka. Mahasiswa asal Papua ingin membuat organisasi khusus bagi mahasiswa afirmasi Papua sebagai tempat berhimpun. Kampus pun siap mengakomodir keinginan para mahasiswa. Termasuk keinginan mereka yang ingin tinggal di asrama mahasiswa. “Sebagai wadah tempat mereka diskusi dan sebagai tempat mengontrol mereka dan kita tempatkan dosen pembina. Dan berdasarkan dialog dengan mereka siap tinggal di asrama. Saya sudah minta wakil rektor II menyisihkan beberapa blok untuk afirmasi bergabung dengan mahasiswa lain,” imbuhnya. (dys)
H. Mohammad Natsir
Kerja Sama dengan DUDI Diharapkan Bisa Serap Lulusan SMK Mataram (Suara NTB) – Kerja sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) semakin digencarkan oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Kerja sama itu tidak sebatas sebagai tempat Praktik Kerja Industri (Prakerin) tapi juga untuk menyempurnakan kurikulum SMK, termasuk agar lulusan SMK bisa terserap di DUDI. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah DUDI beberapa waktu belakangan ini. Di Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi
Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia, SMK diwajibkan menggandeng DUDI. “Wajib hukumnya sekolah menggandeng DUDI, baik dalam hal penyelasaran kurikulum, pemagangan siswanya, dan pemagangan guru-gurunya,”
katanya, Kamis (10/10). Umar menjelaskan, kerja sama dengan DUDI dalam rangka untuk menyiapkan tenaga kerja yang ada di SMK untuk diserap di DUDI. Kerja sama itu bukan hanya dalam rangka prakerin atau magang guru dan siswa, lebih penting lagi untuk menyerap lulusan SMK.
“Jadi tidak bermakna kalau kita melaksanakan sendiri kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa digandeng dengan DUDI, dan itu adalah fundamental atau mendasar yang dipakai untuk membuat kerja sama adalah Inpres nomor 9 tahun 2016,” kata Umar. Kerja sama dengan DUDI penting juga dalam proses magang siswa, juga nantinya untuk magang guru sehingga siswa menjadi siap berkerja. Kurikulum juga disempurnakan dengan menyesuaikan dengan yang digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri. Semua
itu dalam rangka menyiapkan tenaga kerja ke depannya. “Kita selaraskan komponen mana yang harus kita penuhi, itu yang kita samakan persepsi, dan memasukkan program baik itu pengetahuan, keterampilan, membuat suasana di industri sama dengan suasana di sekolah. Penting memasukkan suasana industri ke sekolah, begitu lulus sudah terbiasa dengan pola yang digunakan di industri, sehingga tidak perlu lagi merekrut tenaga dari luar, sehingga sudah siap bekerja,” ujar umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram. (ron)
SMAN 1 Mataram Latih Kepemimpinan Siswa Lewat Kegiatan Olahraga
(Suara NTB/ron)
BERSAMA - Siswi SMPN 16 Mataram peraih juara I FLS2N tahun 2019, Carrisa Cahyarini (kedua dari kanan) berfoto bersama dengan Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji (paling kiri), pelatih, Muhammad Idrus, dan Waka Kesiswaan SMPN 16 Mataram, Ira Sulhiyati.
Siswi SMPN 16 Mataram Raih Juara I FLS2N Mataram (Suara NTB) – Siswi SMPN 16 Mataram, Carrisa Cahyarini meraih juara 1 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2019 pada lomba Desain Poster yang diselenggarakan di Tangerang Banten, tanggal 15 sampai dengan 21 September lalu. Keberhasilan meraih juara di tingkat nasional atas kerja sama tim dan pihak sekolah SMPN 16 Mataram. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., bersyukur atas keberhasilan Carrisa meraih juara satu di tingkat nasional. Ia mengapresiasi pelatih dan tim kesiswaan yang bekerja penuh dalam rangka menyukseskan Carrisa menjadi juara nasional. “Saya salut, kita bekerja dalam satu tim solid, anaknya tekun, guru telaten, dan dukungan dari sekolah. Jadi anak ini diajarin pelatih dari belum
(Suara NTB/ist)
RAIH - Atlet Lobar yang berhasil meraih medali perunggu pada ajang O2SN tingkat nasional.
Atlet Lobar Raih Dua Medali Perunggu pada O2SN Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berhasil meraih predikat Juara dalam cabang olahraga renang dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat nasional yang diadakan di Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Atlet Lombok Barat memperoleh medali perunggu untuk cabang olahraga renang. Talenta dan skill Tristina Chintia Dewi Sumarno pantas diacungi jempol. Siswi SMPN 2 Labuapi ini sukses meraih medali perunggu. Chintia meraih perunggu untuk 100 Meter Gaya Dada Putri dan 50 Meter Gaya Bebas. O2SN tahun ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi tumbuhnya bakat, minat, dan prestasi siswa di bidang olahraga sekaligus merupakan ajang pembinaan peserta didik agar memiliki mental dan budi pekerti yang tangguh, sportif, bersahabat dan cinta tanah air. Dalam ajang O2SN ini, tahapan yang diikuti Chintia meliputi seleksi sekolah dan daerah. Dimulai pada 25-31 Maret 2019 seleksi O2SN Tingkat Sekolah, kemudian 21-28 April 2019 Seleksi O2SN tingkat Kabupaten /Kota, dan pada 17-23 Juli 2019 Seleksi O2SN
Halaman 10
(Suara NTB/ist)
LEPAS - Siswa-siswi yang ikut O2SN dilepas oleh Sekda Lobar H. Moch. Taufiq didampingi Kepala Dinas Dikbud M. Hendrayadi. Tingkat Provinsi, Chintia selanjutnya mengikuti seleksi nasional pada 25-31 Agustus 2019. “Selamat untuk chintia semoga dapat terus mengasah dan meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. M. Hendrayadi belum lama ini. Sebelum berangkat mengikuti ajang O2SN tingkat nasional, Cinthya Dewi S bersama Baiq
Azyuma Bilbina Harfi Siswi SDN 2 Gerung Utara dan Rahmat Ramadhan siswa SDN 3 Batu Kumbung mewakili yang Lombok Barat dan NTB berlaga dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP/MTs dan SD/MI dilepas oleh Sekda dan Kadis Dikbud. Kadis dikbud pun berkomitmen berusaha memberikan yang terbaik untuk Lombok Barat dan NTB di tingkat Nasional. (her/*)
bisa memegang mouse, Alhamdulillah Carrisa bisa menghasilkan karya yang melebihi karya dari teman seusianya,” ujarnya, Kamis (10/10). Suraji mengatakan, keberhasilan siswi SMPN 16 Mataram ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya dilihat dari prestasi akademis saja. Seperti di SMPN 16 Mataram yang juga bisa menghasilkan prestasi di bidang non akademis. “Kami juga bisa menujukkan prestasi di luar akademis. Insya Allah anak-anak di SMPN 16 Mataram mendapatkan penyaluran yang tepat dan positif sesuai dengan bakat yang dimiliki,” katanya. Sementara itu, Carrisa yang mewakili Provinsi NTB di FLS2N merasa bahagia meraih juara satu di tingkat nasional. Awalnya ia tidak menyangka bisa meraih juara satu. Siswi kelas IX ini sudah dua kali berhasil lolos ke FLS2N, pada tahun lalu ia tidak berhasil masuk nominasi, di tahun ini ia berhasil meraih juara satu. Carrisa mengatakan ia berlatih hampir setiap hari menjelang perlombaan dengan mempelajari teknik baru. Kebetulan di nasional menggunakan aplikasi Photoshop, sementara saat berlomba di daerah menggunakan corel draw. “Awal tahun 2018 mulai menekuni desain grafis. Sebelum lomba saya belajar teknis terus, hampir setiap hari. Harapannya semoga bisa lebih baik lagi dan adik-adik di SMPN 16 ada yang meneruskan,” ujar gadis berusia 15 tahun yang memiliki hobi pada desain ini. Saat berlomba, panitia mendatangkan para pengrajin bambu. Peserta diminta memfoto para pengrajin itu, sebanyak 10 foto. Nantinya foto itu diserahkan ke panitia, panitia yang memasukkan ke laptop sesui nomor urut peserta. Peserta diminta untuk mendesain poster dengan memilih foto yang tersebut. “Peserta diminta desain sendiri. Makanya kreativitasnya teruji betul,” ujar Suraji. Guru SMPN 16 Mataram, yang menjadi pelatih Carrisa, Muhammad Idrus, S.Pd., menyampaikan bahwa Carrisa merupakan anak yang tekun, bahkan ketika hari libur dia masuk sekolah untuk latihan. Latihan Carrisa sudah disiapkan sejak kelas VII. “Menjelang lomba penekanan latihan yaitu pada komposisi, prinsip desain, pewarnaan, kalimatnya simple, dan jelas, karena poster itu harus bisa dibaca antara gambar dan tulisan nyambung,” katanya. Idrus mengatakan, Carrisa berlatih satu kali dalam seminggu, ketika akan berlomba di tingkat nasional, latihannya diperbanyak. Carrisa juga menguasai dua aplikasi desain, dan ia berlatih di sekolah tanpa mengikuti kursus. “Banyak sekolah heran, kalau memang kita berusaha kenapa tidak, kalau giat belajar dan berlatih insya Allah berprestasi,” ujarnya Sementara itu Wakil K e p a l a bidang Kesiswaan SMPN 16 Mataram, Ira Sulhiyati mengatakan, C a r r i s a mengikuti perlombaan FLS2N di jenjang Kota Mataram lebih dulu, kemudian berlomba lagi di t i n g k a t provinsi dan meraih juara satu, Carrisa mewakili NTB berlomba di FLS2N di tingkat nasional. (ron)
Mataram (Suara NTB) – SMAN 1 Mataram (Smansa) menyelenggarakan Smansa Cup 2019 di Lapangan Atletik, Mataram. Final turnamen sepakbola tersebut dilaksanakan Rabu (9/10) lalu. Meski tidak juara, pihak SMAN 1 Mataram bangga pada siswa yang menjadi panitia kegiatan tersebut. kegiatan Smansa Cup itu sendiri menjadi wadah bagi siswa untuk belajar berorganisasi. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengaku dirinya sangat bangga dengan perhelatan event olahraga tahunan kali ini, karena dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa kendala berarti. Kegiatan itu membuat siswa bisa belajar berorganisasi, belajar memanajemen kegiatan, dan untuk belajar kepemimpinan. “Saya sangat bangga, karena Smansa berhasil menyelenggarakan event tingkat Provinsi, tanpa masalah. Terima kasih kepada panitia, yang berkerja keras sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Meskipun masih anak-anak, mereka dapat menyelenggarakan event dengan lancar,” ujarnya, Kamis (10/10). Sementara itu, R.M. Haryo Abdul Aziz selaku ketua panitia mengatakan bahwa ia sangat puas dan bangga terkait hasil gelaran Smansa Cup tahun ini. Hal itu tidak terlepas dari kegiatan yang berlangsung dengan aman. “Perasaan saya gembira. Khususnya kepada teman-teman panitia yang sudah berjuang dan menyiapkan event dari awal sampai akhir. Saya sangat berterima kasih, karena berhasil membuat acara ini sukses.
Mudah-mudahan tahun depan dapat ditingkatkan lagi. Sampai jumpa di Smansa Cup selanjutnya,” ujar Haryo. Di samping itu, pertandingan seru tersaji dalam laga Final Smansa Cup 2019 di Lapangan Atletik Lawata Kota Mataram, Rabu (9/10). Final kali ini mempertemukan SMAN 5 Mataram dan SMAN 4 Praya. SMAN 5 Mataram maju ke babak final setelah dalam laga semifinal pada Senin (7/10) mengalahkan tuan rumah yakni SMAN 1 Mataram dengan skor 3-0. Sedangkan SMAN 4 Praya harus berjuang sampai babak adu pinalti mengalahkan SMAN 2 Selong di hari yang sama dengan skor 4-3. Babak pertama berjalan dengan sengit dan tensi tinggi. Hal ini dibuktikan dengan wasit yang memimpin pertandingan harus mengeluarkan tiga kartu kuning. Setelah 35 menit laga berjalan, skor kacamata 00 mengakhiri jalannya babak pertama. Pada babak kedua, kedua tim masih memainkan tempo tinggi. Jual beli serangan bergantian mewarnai pertandingan. Namun pada akhirnya SMAN 4 Praya harus mengakui keunggulan SMAN 5 Mataram setelah kalah dengan skor 0-2. Tahun ini Smansa Cup diikuti oleh tim sepakbola yang berasal dari seluruh SMA/SMK se Provinsi NTB. Kompetisi ini menggunakan sistem grup di mana 12 tim yang ikut kompetisi terbagi ke dalam 4 grup. Setiap grup akan meloloskan 2 tim terbaik untuk selanjutnya maju ke babak 8 besar. Event tahunan ini dilaksanakan pada tanggal 29 September – 9 Oktober 2019. (ron)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Panitia dari siswa SMAN 1 Mataram berfoto bersama dengan sebagian pemain tim sepakbola SMAN 1 Mataram.
SUARA NTB
Jumat, 11 Oktober 2019
Halaman 11
KONI NTB Kurangi Target Medali Emas di Atletik Mataram (Suara NTB) Pengurus Komite Olahraga Nasional (KONI) NTB tak yakin dengan kemampuan tim atletik NTB saat ini. Oleh karena itu KONI NTB mengurangi jumlah target medali emas dari cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020.
(Suara NTB/fan)
HADAPI PRA-PON - Nasruddin menjalani latihan teknik di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (10/10). Latihan itu dalam rangka menghadapi PraPON di Bogor bulan Desember 2019.
Nasruddin Optimis Bawa Pulang Tiket PON Mataram (Suara NTB) Petinju andalan NTB, Nasruddin dipastikan ambil bagian di Pra-PON Tinju ke-2 yang akan berlangsung di Bogor, Desember 2019. Tampil dibabak prakualifikasi PON itu, peraih medali emas PON/ 2016 ini optimis akan membawa pulang tiket PON XX Papua 2020. Ditemui Suara NTB di Padepokan Silat Mataram, Kamis (10/10), Nasruddin tengah menjalani latihan. Sore itu, ia berlatih sendiri tanpa didampingi pelatih. Dia berlatih untuk meningkatkan teknik bertinju dalam rangka persiapan Pra-PON di Bogor bulan Desember. “Saya akan mengikuti PraPON tinju di Bogor bulan Desember. Persiapan saat ini
memantapkan pukulan saja,” ucapnya. Nasruddin yang menggunakan baju warna merah terus memukul samsak dengan kekuatan penuh. Dia terlihat berkeringat, setelah berkali-kali mendaratkan pukulan dengan teknik jab, straight, hook dan lain sebagainya ke samsak sasaran yang digantung di tiang. Rencananya atlet asal Kabupaten Sumbawa ini akan turun di kelas 91 Kg ke atas di Pra-PON nanti. Kelas tersebut merupakan kelas yang pernah diikuti oleh Nasruddin ketika meriah medali emas di PON di Jabar/2016. Tampil di kelas tersebut Nasrudin masih percaya diri, dia pun optimis bisa meraih tiket PON di Pra-PON 2019. “Target saya
meraih tiket PON, dan saya sangat optimis bisa meraih tiket PON,” ucapnya seraya menambahkan bahwa untuk meraih tiket PON dia harus mampu meraih pering dua besar nasional. Di tempat terpisah, Sekretaris Umum (Sekum) Pertina NTB, H. Haryoto AZ mengatakan pihak Pertina NTB akan menurunkan empat petinju di Pra-PON di Bogor 2019. Mereka terdiri dari dua petinju putra dan dua petinju putri. “Kita akan kirim Nasruddin untuk tampil di PraPON. Kalau cukup anggaran, kemungkinan ada empat petinju akan kami kirim di Pra-PON, yakni dua putra dan dua putri,” ucapnya. (fan)
“Bila sebelumnya atletik ditargetkan sepuluh medali emas. Kita berharap atletik bisa meraih enam medali emas di PON di Papua 2020,” ucap Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika dihubungi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (10/10). Pengurangan target medali tersebut disampaikan oleh pimpinan KONI NTB setelah melihat pencapain prestasi atlet atletik di beberapa event nasional. Mantan Direktur Umum PT. Daerah Maju Ber-
Mataram (Suara NTB) Impian atlet muay thai NTB, Ardiansyah mewakili Indonesia di SEA Games 2019 kandas di tengah jalan. Atlet yang sempat berlatih di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) muay thai selama setahun penuh itu telah dicoret dari Pelatnas muay thai karena mangkir dari Pelatnas selama dua bulan. Pengurus Besar (PB) Muay Thai Indonesia (MI) pun terpaksa mencoret nama Ardiansyah dari kontingen SEA Games 2019 lantaran atlet asal Dompu itu masih mengalami cidera dan tak dapat melanjutkan
Ifan Bustanuddin Yakin Dompu Bisa Lebih Maju dan Sejahtera
(Suara NTB/ula)
Ifan Bustanuddin Dompu (Suara NTB) Ifan Bustanuddin, SE, MM, putra M. Thahir Umar dan Hj. Halimah Dompu yang lama berkarir sebagai birokrasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah bakal menjadi salah satu calon Bupati Dompu pada Pilkada 2020 mendatang. Sejumlah wilayah dan tokoh masyarakat di Dompu sudah dikunjungi untuk bersilaturahmi terkait rencana pencalonannya. Ia pun optimis, Kabupaten Dompu bisa lebih maju dan sejahtera masyarakatnya bila dikelola dengan baik. “Daerah kita sudah luar bi-
dan mulai menjabat eselon IIb sebagai kepala BKD tahun 2006, Ifan tetap memantau perkembangan Dompu. Daerah ini juga memiliki potensi alam yang luar biasa dan didukung anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) yang memadai. Kabupaten Pati yang memiliki penduduk sekitar 1,4 juta hanya memiliki APBD sekitar Rp2,8 triliun. Sementara Kabupaten Dompu dengan penduduk sekitar 260 ribu, tapi memili APBD sekitar Rp1,2 triliun. “Ini sangat luar biasa. tinggal dimaksimalkan untuk mempercepat pembangunan,” katanya. Ia pun mengaku sudah siap meninggalkan jabatannya sebagai Asisten 3 Setda dan Plt Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati untuk maju di Pilkada Dompu. Walupun ia masih beberapa tahun untuk masuki usia pensiun dari ASN. Tetapi komitmennya membangun Dompu jauh lebih besar. “Saya sudah siap lahir dan bathin,” katanya. Terkait kendaraan politik, Ifan mengaku, sudah membangun komunikasi dengan beberapa partai politik. Diantaranya PPP, PKS, Partai Nasdem dan beberapa partai politik. Untuk pasangan, sedang dikomunikasikan seiring dengan membangun komunikasi den-
dipegang oleh atlet luar NTB. Menurut Andy olahraga atletik adalah olahraga terukilur. Itu artinya bila dilihat di atas kertas maka cabang olahraga atletik dipastikan hanya mampu menyumbangkan maksimal enam medali emas. Enam medali emas itu ditarget lewat Lalu Muhammad Zohri nomor 100 meter dan 200 meter putra, Safwaturahman di nomor lompat jauh dan lompat tinggi putra, estafet 4x100 meter dan di nomor 1.500 meter yang akan diperkuat Ridwan. “Kita targetkan cabang olahraga atletik hanya mampu menyumbang enam medali emas di PON/2020. Kalau lebih dari itu sulit, karena memang olahraga atletik terukir,” jelasnya. (fan)
Ardiansyah Batal Tampil di SEA Games
Masuk Bursa Pilkada
asa, tinggal ditingkatkan. Pengalaman saya di Jawa (sebagai pejabat) yang cocok di daerah ini, akan diaplikasikan,” ungkap Ifan Bustanuddin, SE, MM, yang masih menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pati Jawa Tengah ini. Kabupaten Dompu memiliki kemiripan dengan Kabupaten Pati tempatnya mengabdi saat ini, yaitu sama sama memiliki daerah pertanian. Namun daerah tersebut jauh lebih maju karena adanya kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam setiap pembangunan. “Membangun itu harus libatkan masyarakat. Sekecil apapun anggarannya, kalau ada keterlibatan masyarakat akan tercapai juga pembangunannya,” ungkap Ifan yang lahir pada 13 Desember 1964 ini. Peranan birokrasi juga harus dimaksimalkan. Penggunaan aplikasi dalam pelayanan dan pengawasan, menjadi bentuk pengoptimalan kinerja birokrasi. Ketika birokrasi bisa bekerja efektif, maka pembangunan juga akan lebih cepat terasa manfaatnya. Karena anggarannya maksimal dikelola bagi pembangunan. Kendati menjadi PNS di luar daerah sejak 1 Maret 1992
saing (DMB) itu meyakini cabang olahraga atletik hanya mampu menyumbang maksimal enam medali emas di PON/2020. Pernyataan pimpinan KONI NTB tersebut sangat realistis, sebab beberapa nomor andalan atletik NTB yang ditargetkan medali emas sudah tak lagi produktif untuk mempersembahkan medali emas di multi event olahraga nasional. Dimisalkann nomor estafet 4x400 meter yang sebelumnya menyumbang medali emas di
PON/2016 tak lagi bisa diharapakan medali emas. Hal itu kata Andy dapat dilihat dari catatan waktu yang telah dicatat oleh beberapa atlet yang perkuat tim estafet 4x400 meter NTB di Pra-PON atletik belum lama ini. Seperti Arif Rahman yang merupakan pelari senior NTB gagal meraih limit PON/2020. Atlet asal Kota Bima itu menempati peringkat tujuh besar dibabak final Pra-PON Atletik 2019. Selain di nomor estafet, di nomor andalan NTB lainnya seperti atlet asal Kabupaten Bima, Andrian peraih medali emas nomor 400 meter gawang putra di PON/2016 sulit mempertahankan medali emas. Pasalnya juara nasional di nomor 400 meter gawang putra
gan partai politik. Ifan Bustanuddin yang menikah dengan Like Hermawati, SE, MM ini memiliki 2 orang putri. Ifan memiliki riwayat pendidikan SDN 1 Dompu tahun 1977, SMPN 1 Dompu tahun 1981, SMA di Irmas Ujung Pandang (Makassar) tahun 1984, S1 di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang tahun 1990, dan S2 di STIE Stikubank Semarang tahun 2005. Di Kabupaten Pati, Ifan sempat menduduki beberapa jabatan eselon IIb, diantaranya sebagai kepala BKD tahun 2006, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010, Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM tahun 2013, Sekwan tahun 2017, Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pati tahun 2017 hingga saat ini. Di Dompu, Ifan memiliki hubungan iparan dengan mantan Bupati Dompu, Drs H Hidayat Ali, Dra Hj Samsidar (pensiunan asisten 1 Setda Dompu), Drs Rizman MT mantan Kabag Persidangan Setwan DPRD Dompu. Ifan juga masih paman dari Muhammad Subhan, Ketua DPC PPP Dompu dan Nasrun Hanif, SE, MM kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu. (ula/*)
program latihan di Pelatnas. Dan pihak PB MI telah memilih atlet Jateng, Irfan untuk menggantikan posisi Ardiansyah yang akan diturunkan di kelas 63 Kilogram putra. Pelatih Muay Thai NTB, Indra Gunawan yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Kamis (10/10) kemarin membenarkan bila Ardiansyah telah dua Minggu ini dicoret dari Pelatnas. Alasan pencoretan atlet Muay thai NTB dari Pelatnas karena Ardiansyah mangkir dari Pelatnas selama dua bulan. “Awalnya Ardiansyah diisterahatkan oleh PB MI dari Pelatnas, karena Ardiansyah
dua bulan yang lalu sakit tipes. Namun belum sebulan pulang berobat di NTB justru Ardiansyah terkena musibah. Kakinya tertusuk paku saat di Dompu, sehingga kakinya mengalami luka bengkak,” ucapnya. Akibat kakinya terluka, sakit Ardiansyah makin bertambah. Beberapa kali pihak PB MI memanggil Ardiansyah masuk Pelatnas, namun Ardiansyah tak bisa menyanggupi permintaan PB MI karena Ardiansyah merasa belum sehat. Dua bulan mangkir dari latihan, pihak PB MI pun mengeluarkan keputusan mencoret Ardiansyah dari tim SEA
Games. Kabarnya Ardiansyah tidak bisa kembali mengikuti Pelatnas lantaran PB MI sudah mencarikan atlet pengganti Ardiansyah yang dipersiapkan di kelas 63 Kg putra. Terkait dengan dicoretnya Ardiansyah dari tim Pelatnas SEA Games Indonesia, pihak atlet dan pelatih pun pasrah. Dalam hal ini Ardiansyah harus absen di SEA Games 2019 dan akan fokus mengikuti Pra-PON muay thai yang akan di helat awal bulan Desember 2019. “Ardiansyah kita fokuskan persiapan mengikuti Pra-PON bulan Desember,” jelasnya. (fan)
Pemkot Berencana Pasang Jalur Sepeda di Udayana Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan membuat jalur sepeda atau road bike di Jalan Udayana Mataram, akhir tahun 2019 ini. Pembuatan jalur sepeda tersebut untuk melindungi pesepeda yang melintas di Jalan Udayana Mataram. Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, salah satu program Dishub Kota Mataram tahun 2019 ini ialah pemasangan perlintasan untuk jalur sepeda. Kata Saleh, pembuatan jalur sepeda ini akan diikuti dengan pemasangan ramburambu jalan di Jalan Udayana Mataram. “Nanti itu akan kita ikuti dengan pengaturan juga di sana. Kita lihat, apakah ada pemasangan larangan parkir di sana atau tidak,” jelasnya. Saat ini, tepian Jalan Udayana memang kerap dijadikan tempat parkir kendaraan. Baik roda dua maupun roda empat. Sehingga, warga yang menggunakan sepeda kerap terhalang melintas dan terpaksa melintas hingga bagian tengah jalan. Juga, lanjut Saleh, kondisi tersebut kerap membuat pemandangan tidak indah. “Karena sebentar akan ada jalur sepeda, kemungkinan kita larang parkir juga di samping jalan (Udayana) itu,” tambahnya. Akan tetapi, lanjut Saleh, rencana pemasan-
gan road bike ini akan dikaji terlebih dahulu dan disesuaikan kondisi di lapangan. “Pertanyaannya, mampu tidak Pemkot dengan segala keterbatasan armadanya kita ini untuk mengawasi jalur itu,” tambahnya. Saleh pun menjelaskan, juga keterbatasan SDM yang dimiliki Pemkot sangat menentukan realisasi road bike ini. “Kalau kita lihat keinginan masyarakat kan, selalu meli-
hat gebrakan kita, karena mereka selalu, ini harus begitu, ini harus begini,” katanya. Ia pun berharap, keterbatasan SDM ini tidak menghalangi pembuatan road bike tersebut. Nanti lanjut Saleh, pengawasan jalur akan disesuaikan sesuai dengankemampuan Dishub Kota Mataram.”Iya semampu kita saja. Jalur sepeda ini sedang dalam proses juga,” demikian Saleh. (viq)
SUARA NTB
Jumat, 11 Oktober 2019
Halaman 12
Polda NTB Ringkus Terduga Kurir Narkoba di Lotim Selong (Suara NTB) Petugas dari Polda NTB melakukan tangkap tangan terhadapkurirnarkoba,Yam(57),yang tengah beraksi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Terduga pelaku ditangkap di Kampung Bangkok Dusun Danger Selatan Desa Danger Kecamatan Masbagik sekitar pukul 13:00 wita. Penangkapan Yam menggegerkan warga yang saat itu berada di tempat kejadian perkara (TKP). Dari pantauan Suara NTB, tampak beberapa petugas menangkap basah pelaku saat hendak mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Keca-
HILANG HLG STNK R2 NOPOL DR.5165 LR HONDA NOKA :MH1JFH110EK048662/ NOSIN : JFH1E-1048820 AN.SITI RAUDAH HLG DSKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.6695 LE NOKA : MHIJF7116BK083566/NOSIN : JF71E1082936 AN.HASAN BADRI HLG D’SKTR AMPENAN HLG BPKB R2 HONDA DR.6440 BO NOKA : MHIJB8119AK505717/NOSIN : JB81E-1501220 AN.MARIADI MARDIAN HLG D’SKTR JL.GAJAH MADA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA NOPOL DR.5951 CN NOKA : MH3SE8810FJ399164/NOSIN : E3R2E-0427210 AN.SITI HALIMATUS SYA’DIYAH HLG D’SKTR MATARAM KOTA MATARAM
matan Masbagik. Dalam menjalankan aksinya, Yam yang mengaku bekerja sebagai tukang ojek saat itu menggunakan baju coklat lengan panjang dan jeans warna biru mengemas narkoba dengan cara disembunyikan dalam sandal kayu sebanyak dua pasang. Di mana pada masing-masing bagian belakang sandal barang haram itu disembunyikan kemudian dijahit sedemikian rupa dan dikemas menggunakan kardus. Saat dilakukan penangkapan, Yam yang saat itu beraksi sendirian sempat melarikan diri. Aksi kejar-kejaran bersama petugas tak bisa terhindarkan hingga akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan ketika pelaku dalam pelariannya menabrak pagar tembok rumah warga hingga mengalami kerusakan. Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bukti yang disaksikan lang-
sung oleh masyarakat. Petugas kemudian membawa Yam ke Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polda NTB. Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, saat dikonfirmasi via ponselnya tidak mengetahui persis adanya tim dari Polda NTB yang turun ke Lotim untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu kurir narkoba yang tengah beraksi. Akan tetapi, kata dia, dari koordinasi yang dilakukan bahwa memang benar ada penangkapan yang dilakukan oleh Polda. “Gak ada koordinasi sama Polres. Kalau Polda atau BNN bisa tanpa koordinasi dengan Polres untuk dilakukan penangkapan terhadap target,” terangnya. Kades Danger, Kaspul Hadi, menegaskan jika pengedar narko-
ba yang ditangkap oleh pihak Polda bukan masyarakat Desa Danger. Melainkan dari informasi yang diterimanya merupakan warga Desa Sepolong Kecamatan Pringgasela. Ia mengimbau supaya
masyarakat tetap waspada terutama kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus dengan mengkonsumsi barang haram tersebut. (yon)
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR.2736 CO NOKA /NOSIN : MHIJFP117FK939026/ JFP1E-1933140 AN.SAMSUL HADI HLG DSKTR BERTAIS KT MATARAM
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HILANG STNK R2 YAMAHA DR.5637 CE NOKA/NOSIN : MH31KP003DK532331/IKP – 532300 AN.MUHAMMAD JAMIL HLG DSKTR BERTAIS KT MATARAM
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
HILANG STNK R2 YAMAHA DR.5896 HE NOKA/NOSIN : MH331B002AJ538208/ 3 1 B - 5 3 8 2 4 2 AN.SIBAWAE,ST HLG DSKTR JL.RAYA GUNUNGSARI
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 11 Oktober 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
Selektif Kirim Tenaga Kerja ke Arab Saudi PEMERINTAH pusat kembali membuka pengiriman pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi setelah beberapa tahun ini dimoratorium. Kebijakan pemerintah pusat yang membuka kembali pengiriman pekerja migran ini tentu sudah melalui pertimbangan matang, sehingga pemerintah pusat kembali mengizinkan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mengirimkan tenaga kerja ke negara kaya minyak ini. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi menyisakan banyak masalah. Bahkan, saat moratorium dilakukan pun, banyak pekerja migran di Indonesia, termasuk asal NTB yang bermasalah. Kondisi ini tentu merupakan satu gambaran, betapa pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi harus betul-betul ketat. Kita tentu masih ingat, bagaimana pekerja-pekerja migran asal Indonesia, termasuk asal NTB yang banyak mengalami tindakan tidak manusiawi dari majikan atau perusahaan di Arab Saudi. Banyak di antara mereka yang tidak digaji, kemudian disiksa majikan, pelecehan seksual hingga banyak yang pulang dalam peti jenazah. Bahkan, banyak di antara mereka yang juga mengalami cacat seumur hidup. Kebijakan pemerintah pusat yang membuka kran kembali pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi bagi sebagian orang merupakan sebuah kabar yang bagus. Apalagi pembukaan peluang kerja di Arab Saudi ini merupakan kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di mana, pekerja migran ke Arab Saudi ini dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal. Pembukaan kran pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi ini disambut positif Ketua Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB H. Muhammadun. Bahkan, dirinya siap memfasilitasi pengiriman ribuan calon pekerja migran ke Arab Saudi, setelah setelah terbitnya Keputusan Menteri Ketanagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal. Namun, pengiriman calon tenaga kerja ini, tentu tidak bisa sembarangan. Artinya, ketika ada peluang pengiriman, caloncalon tenaga kerja harus dipersiapkan dengan matang sesuai kompetensi atau skill yang dibutuhkan. Jangan sampai, ketika ada peluang seperti ini, justru daerah asal-asalan mempersiapkan calon tenaga kerja, sehingga kasus sama seperti yang dialami pekerja asal NTB sebelumnya terulang kembali. Selain itu, posisi atau lowongan yang harus diisi oleh tenaga kerja asal NTB tidak boleh asal pilih. Pemerintah daerah bersama perusahaan yang diberikan kewenangan melakukan perekrutan mengirim tenaga kerja yang membutuhkan keahlian tinggi, misalnya, bekerja sebagai sopir, perawat, bekerja di perusahaan minyak dan tenaga ahli lainnya. Jangan sampai, pemerintah daerah mengirim tenaga kerja yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang berpotensi besar mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, peluang pembukaan pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi ini harus dimanfaatkan dengan baik dan pemerintah selektif mengirim tenaga kerja yang sudah dibekali dengan keahlian di bidangnya. (*)
OPINI
Halaman 14
Menanam Benih Literasi Lewat Dongeng Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy I era macam ini, anakanak umumnya dibiasakan memainkan gadget semenjak kecil. Lalu menggunakan media sosial sebagai saluran informasi yang kadang bersumber dari antah berantah. Dalam usia demikian, nalar anak belum berkembang, kemampuan memilah informasi belum matang. Parahnya lagi persoalan yang sama tak hanya dihadapi anakanak. Ternyata orang dewasa sekali pun kian mudah menelan berita bohong. Turut menyebarkannya pula. Lantas apa yang mesti dilakukan untuk menangkis semburan berita bohong itu? Kearifan macam apa yang dibutuhkan agar hoaks tak ditelan mentah-mentah? Mengandalkan kecerdasan saja tak cukup. Dibutuhkan tingkat literasi yang memungkinkan setiap orang berpikir dan bertanya secara kritis. Dan itu semua harus dimulai dari rumah. Kata orang, keluarga adalah sekolah pertama. Bagaimana tidak, rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga menyimpan banyak hal. Kenakalan waktu kecil, kemarahan orang tua, dan dogeng yang mengiang dalam ingatan. Kebiasaan yang terakhir menjadi semacam tradisi domestik yang lazimnya dibacakan dan dituturkan ibu kepada anak menjelang tidur. Kita tahu, tak sedikit fungsi dongeng dalam keluarga, misalnya sebagai sarana pendagogis orang tua kepada anak serta sebagai salah satu jembatan komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua. Berkat dongeng pula anak-anak merasa terhibur. Imajinasi anak makin tajam bahkan amanat atau pesan di dalamnya dapat dijadikan sebagai semacam acuan dan basis atas tindakan anak dalam lingkungan sosial. Itu artinya dalam dogeng adalah semacam laku literatif yang kerap diabaikan. Anak-anak yang dibiasakan mendengar dongeng dari tuturan ibunya akan tahu, bagaiamana cerita bekerja dalam pikirannya. Di sana lah titik awal anak mencari dari mana cerita-cerita yang dibenamkan ibu dalam ingatannya bersumber. Kalau anak sudah akrab dengan dongeng, orang tua tinggal menye-
Kelompok Studi Sosial dan Kebudayaan (KlaSiKa) diakan akses terhadap sumber bacaan. Tanpa merasa terpaksa, seorang anak akan menikamti bahan bacaan sebagaimana ia menikmati dongeng yang dituturkan ibunya. Dengan jalan itu, dongeng dapat dijadikan sebagai strategi mendekatkan anak dengan dunia literasi. Kini tak sedikit cerita-certita menarik dalam buku-buku sastra anak yang dapat dijadikan bahan mendongeng. Semakin variatif bahan bacaan yang dihadirkan orang tua, besar kemungkinan anak semakin terdorong untuk membacanya. Dari Dongeng ke Buku Sayangnya tradisi mendongeng belakangan terpinggirkan oleh sinetron dan game dalam gadget. Itu sebabnya, banyak di antaranya mengkhawatirkan eksistensi dongeng bakal punah, betulkah demikian dinamis sebuah zaman hingga perubahan setiap saat menyambar seperti kilat. Kadang perubahan betul-betul membikin kita melongo-longo bahkan kerap panic menghadapinya. Kehadiran dongeng di depan anak-anak pada dasarnya memang sudah ada sejak manusia mengenal bahasa. Metode penyampaian dongeng pun mulai bergeser. Dari secara lisan yang kemudian disalip oleh tulisan, kata Ed Yong, seorang penulis di The Atlantic. Transformasi dongeng yang awalnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut kini menjamur di buku dan dunia digital. Transformasi demikian memang sudah lama. Buktinya dongeng masa lampau sudah mulai ditemui di batu, papyrus, daun, dan kertas. Begitu halnya saat ini, dongeng tak melulu hadir lewat lisan tapi juga mesti lewat tulisan. Buku dongeng bertumpuk-tumpuk bisa ditemui di toko buku. Juga dalam arsip digital, ragam dongeng tiap saat bertambah. Tinggal klik kata kunci, segera tampil deretan dongeng mulai dari satu daerah ke daerah lain. Kalau pada usia anak—yang belum mampu baca-tulis, boleh lah orang tua membacakan dongeng se-
RADIO
belum tidur. Tapi setelah anak bisa baca-tulis, orang tua mesti menyediakan akses terhadap buku dongeng atau karya sastra dan bahan bacaan lainnya. Taruh lah misalnya sejak mulai masuk sekolah dasar. Atau jauh lebih awal dari itu. Kemudian orang tua tinggal meenggeser cara pengemasannya, dari lisan ke tulisan. Sebab setelah anak tumbuh dewasa, lazimnya ibu akan berhenti mendongengkan. Tapi ingatan terhadap dongeng tak luntur begitu saja. Kebahagiaan saat didongengkan terus mengiang dalam ingatan. Kebiasaan mendengar dongeng itu mendorong intensitas hingga akhirnya menjadi semacam kultur. Kultur itu dapat dimulai ketika ada momentum. Salah satu momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan anak kepada buku adalah peerayaan ulang tahun. Saat ulang tahun, orang tua dapat mulai memberikan buku sebagai hadiah pertama kepada anaknya. Kalau setiap ulang tahun anak disodorkan buku, bayangkan ketika menginjak kelas satu sekolah dasar, seorang anak setidaknya sudah memiliki enam buku. Lewat itu juga, kebahagiaan anak saat mendengar dongeng dipertemukan dengan medianya. Kalau sudah demikian tinggal menunggu usia anak beranjak tiap tahun, jumlah koleksi buku pun sudah pasti meningkat. Ada bawah sadar yang bekerja dan mendorong si anak mengakrabi bahkan mencintai buku. Kalau sudah mencintai buku, pada tingkat yang lain, anak dapat menjadikannya sebagai basis atas tindakannya. Tindakan yang berpijak pada ide akan melahirkan argumen, melandasi setiap tingkah polah anak. Argumen tersebut menjadi semacam modal ketika berhadapan dengan lingkungan di luar. Membikin anak jadi berkarakter dan punya kepekaan sosial. Lewat dongeng, beberapa data ‘suram’ tingkat literasi kita dari The World’s Most Literate Nations
(2016) misalnya yang menyebut Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara serta data UNESCO (2011) yang menyebut tingkat membaca kita hanya 0,001, dengan mudah dapat terpatahkan. Berkat dongeng dan buku pula, imajinasi dan daya nalar bakal berkembang. Kemampuan menganalisis semakin tajam, kelincahan berpikir tambah terasah, sehingga apa yang kita hadapi saat ini berupa tsunami hoaks dapat dipotong habis. Tentu saja dengan catatan, orang tua sadar bahwa menanamkan benih literasi pada anak berdampak besar terhadap masa depan generasinya. Bila kegemaran membaca anak mulai tumbuh, tinggal menjaga intensitas sehingga menjadikan buku tak terpisah dari hidupnya.
POJOK Memprihatinkan, fasilitas toilet di kawasan wisata Senggigi Mengancam sektor pariwisata
*** Bank NTB Syariah siapkan produk pengganti KUR Inovasi tiada henti
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2019
Rehab Rekon Pascagempa NTB Diapresiasi Kemenko PMK Dari Hal. 1 Kalau ada keterlambatan, biasanya kita undang ke Jakarta bersama Kementerian/ Lembaga untuk evaluasi percepatan,’’katanya. Selama ini rehab rekon di NTB menjadi atensi khusus pemerintah pusat melalui BNPB. Setiap rapat evaluasi di Jakarta, termasuk ketika turun monitoring ke daerah, selalu ada progres percepatan. Dalam situasi serba darurat dan terbatas pascagempa Juli Agustus 2018 lalu, Pemerintah Daerah di NTB menurutnya punya respons cepat. ‘’Saya apresiasi kepada BPBD Provinsi dan BPBD kabupaten/kota se NTB, termasuk Danrem. Ini tidak mudah. Pembangunan dalam situasi tidak normal,’’ pujinya. Apalagi tekanan kepada Pemda sebagai pelaksana datang dari atas dan khususnya dari kalangan masyarakat penerima bantuan. Kecenderungan masyarakat ingin rumahnya segera jadi dan ditempati. Namun menurutnya, harus dipahami bahwa dana Rp5,1 triliun yang digelontorkan ke NTB adalah anggaran negara dengan mekanisme penggunaan harus sesuai aturan. ‘’Sebab jangan sampai jadi masalah. Padahal kita murni kerja untuk kemanusiaan,’’ ujarnya mengingatkan masyarakat. Soal ada sisi keterlambatan, persoalan dilihatnya pada data anomali yang terus bermunculan ketika dilakukan validasi ulang. Namun itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Perkim di daerah dan diminta segera diselesaikan. Baginya, hanya Pemda di NTB yang bisa menentukan percepatan penyelesaian data anomali, sedangkan pihaknya di pusat tinggal memproses dana transfer. Pada intinya, ia mengapresiasi kerja penanganan pascagempa di NTB, bahkan lebih cepat dari daerah lain yang sedang fase rehab rekon setelah dilanda bencana. Ia juga optimis, proses pembangunan seluruh rumah korban gempa akan selesai sebelum 31 Desember 2019. ‘’Sampai 31 Desember mudah-mudahan selesai. Jangan memikirkan (kemungkinan) jeleknya dulu. Intinya kita optimis lah,’’ tandasnya. Hadir dalam acara penyerahan itu Danrem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, Tim Pengendali Kegiatan (TPK), pejabat BRI, puluhan fasilitator perwakilan per kecamatan dan perwakilan Aplikator. Acara dikemas cukup meriah dengan nuansa adat. Pada kesempatan sama, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik menjelaskan, penyerahan 40.000 kunci RTG itu menjadi motivasi ke-
pada masyarakat korban gempa untuk pulih dari rasa trauma. Warga dipersilakan menempati tempat baru dengan tenang sembari berharap tidak ada musibah lagi. ‘’Mereka yang sudah menerima kunci, agar memiliki semangat baru untuk menatap masa depan lebih baik,’’ ajaknya. Jika ada hal-hal yang kurang dalam proses pembangunan itu, cukup dianggap sebagai sisi lemah sebagai manusia biasa, karena dilakukan tanpa sengaja. Ke depan, ajak dia, agar masyarkat bersama pemerintah membangundaerahdanmoveondari dampak bencana. Setelah penyerahan 40.000 kunci itu, akan dilanjutkan dengan penyerahan sama di Kecamatan Malaka, Lombok Utara. Menyinggung taksiran pencapaian progres Desember 2019, Ahsanul Khalik bersama jajarannya akan berusaha bekerja keras mengejar target percepatan. Tantangannya, dana tambahan setelah dilakukan review belum turun dari pemerintah pusat. ‘’Bagaimana caranya walaupun dananya belum turun? Saya sudah bersurat resmi. Jadi, data-data yang sudah di-review BNPB, agar fasilitator langsung membentuk Pokmas. Gunakan aplikator yang kredibel, yang punya modal. Nanti mereka bangun duluan, kita bayar setelah 100 persen,’’ tandasnya. Dana tambahan yang diperkirakan Rp1 triliun lebih itu dipastikan akan cair, karena sedang dalam proses pengajuan ke Kementerian Keuangan. Ditambahkan Asbah, M.Hum selaku Penanggung Jawab TPK Lombok Barat, data per tanggal 9 Oktober, rumah yang sudah selesai dibangun mencapai 46.644 unit. “Artinya sudah siap ditempati warga,” sebutnya. Rinciannya, terdiri dari rusak berat 4.263 unit, rusak sedang 7.954 unit dan rusak ringan 34,427 atau total 56 persen. Sedangkan rehab rekon yang on progress menurutnya sudah mencapai 23,929 unit, terdiri dari 9,152 unit rusak berat, 4.714 unit rusak sedang dan 10,063 unit rusak ringan atau 42 persen. “Dan yang dilakukan penyerahan kunci pada hari ini sebanyak 40.000 unit, terdiri dari tiga kategori tersebut. Sebelumnya telah dilakukan penyerahan kunci juga di wilayah Narmada,’’ katanya. Pencapaian itu menurutnya tidak lepas dari kerjasama semua unsur dalam peningkatan percepatan. (ars/*)
Kembangkan Lima KSPN Dari Hal. 1 Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT menyebutkan, total panjang jalan menuju lima KSPN yang dikembangkan tersebut mencapai 900 Km. Untuk tiga KSPN yang berada di Pulau Lombok, kondisi jalannya sudah mulus. Namun, dua KSPN yang berada di Pulau Sumbawa, yakni KSPN Moyo dan KSPN Tambora, masih ada 35 Km jalan masih berupa jalan tanah alias belum diaspal. ‘’Hampir semua KSPN sudah terkonektivitas. Kecuali sekarang KSPN Moyo dan KSPN Tambora yang masih blank beberapa kilometer saja. Terutama jalur yang pertama kita buka dari Sumbawa Besar ke Samota. Tapi akan tuntas semuanya, namun bertahap,’’ kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (10/10) kemarin. Ia menyebutkan, jalan tanah yang berada di KSPN Tambora sekitar 23 Km. Sedangkan di KSPN Moyo dan sekitarnya sekitar 12 Km yang masih berupa jalan tanah. Untuk menangani infrastruktur jalan di dua KSPN ini, kata Sahdan sedang diperjuangkan lewat Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Kementerian PUPR. ‘’Itu sedang kita perjuangkan untuk KSPN Tambora dan KSPN Moyo. Kalau yang Pulau Lombok sudah ditangani lewat program ITDP (Indonesia Tourism Development Project) Bank Dunia,’’ terangnya. Sahdan mengatakan, PHJD akan mulai dilaksanakan 2020 - 2022. Rencananya, Pemprov akan mendapatkan sekitar Rp100 miliar setahun. Kemudian Kabupaten Sumbawa dan Dompu akan mendapatkan sebesar Rp50 miliar setahun. ‘’Ini sedang kita berjuang sekarang, nanti penetapannya bulan November,’’ katanya. Sahdan menambahkan, PHJD akan diprioritaskan di
Pulau Sumbawa untuk penanganan jalan di dua KSPN tersebut. Diharapkan pada 2022, akses jalan di KSPN Moyo dan KSPN Tambora sudah mulus semuanya. Rencananya, jalan yang akan dibangun lebarnya 4,5 meter, dengan lebar badan jalan kiri dan kanan masing-masing satu meter. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Drs. H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menambahkan, KSPN Pantai Selatan Pulau Lombok dan sekitarnya meliputi tiga kabupaten. Yakni Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Berupa pengembangan destinasi wisata di kawasan tersebut termasuk pulau-pulau kecil atau gili. Kemudian KSPN Rinjani dan sekitarnya, ada 12 destinasi wisata yang dikembangkan. Antara lain Gunung Rinjani, air terjun Aik Berik/Benang Stokel, Sembalun, Air terjuan Joben/Otak Kokok, Taman Narmada, Suranadi, Senaru, Kebun Raya Lemor. Tahura Nuraksa Sesaot, Air terjun Semporonan Timbanuh, Pura Lingsar. Desa Tradisional Segenter, Desa Tradisional Karang Bayan, Masjid Lokaq Sesait, Masjid Kuno Gumantar, Masjid Kotaraja, Air Terjun Gangga, Air Terjun Kayangan. Kemudian KSPN Tramena dan sekitarnya, meliputi pengembangan 9 destinasi wisata. Yakni, tiga gili di Lombok Utara, Pantai Sire, Pantai Malimbu, Pantai Nipah, Pantai Mangsit, TWA Kerandangan, Pantai Senggigi dan sekitarnya, Pura Batu Bolong dan Makam Batulayar. KSPN Moyo dan sekitarnya meliputi pengembangan enam kawasan destinasi wisata dan KSPN Tambora dan sekitarnya meliputi pengembangan 28 destinasi wisata. (nas)
Halaman 15
Digitalisasi Sekolah Memerlukan Regulasi Tepat Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayana (Kemendikbud) meluncurkan program digitalisasi sekolah. Sudah banyak sekolah di daerah yang mencoba menerapkan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Namun dibutuhkan regulasi yang tepat dan tertulis agar penerapannya bisa lebih maksimal. Selain itu keterbatasan sarana dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., mengatakan pihaknya suda menginisiasi program digitalisasi sekolah, antara lain melaksanakan UNBK sejak tiga tahun lalu. Pihaknya juga mencoba memotivasi siswa mengerjakan ane-
ka penilaian berbasis android, meski diakuinya belum maksimal. “Ada beberapa orang guru yang telah mencoba kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan android,” katanya. Hanya saja untuk penilaian berbasis android sifatnya masih sporadis dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan android dihentikan karena belum ada payung hukum yang membolehkan membawa handphone (HP) android ke sekolah. “Mungkin ini regulasi yang harus diperbaharui dulu dan didokumenkan secara resmi dalam Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati (Perwal/Perbup) sehingga sekolah merasa terayomi memberikan izin siswa
membawa HP untuk pembelajaran, dan karenanya rekomendasi Mendikbud dapat berjalan dengan lancar,” katanya. Mendikbud, Muhadjir Effendy dalam keterangannya di situs Kemendikbud menyampaikan bahwa Digitalisasi Sekolah merupakan terobosan baru di dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengajaran. Digitalisasi Sekolah merupakan implementasi dari new learning, yang disiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Karakteristik new learning tersebut adalah student centered, multimedia, collaborative work, information exchange, dan critical thinking and informed decision making.(ron)
DPRD KSB Mulai Evaluasi Program 2019 Taliwang (Suara NTB) Selama sepekan terakhir, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) lewat komisi-komisinya telah menggelar sejumlah agenda kegiatan untuk mengevaluasi program pemerintah tahun 2019. Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP, MP menyatakan, minggu kedua bulan Oktober ini bisa dikatakan tonggak awal lembaga memulai tugas-tugasnya. Di mana seluruh komisi sesuai bidang kerjanya telah menggelar berbagai kegiatan evaluasi program pemerintah mitra kerja masing-masing komisi. “Teman-teman komisi ini sudah jalan sejak hari Senin,” sebutnya kepada Suara NTB, Kamis (10/10). Abidin menjelaskan, metode evaluasi masing-masing komisi digelar beragam. Ia mencontohkan, Komisi I menggelar rapat kerja dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitranya. Sementara Komisi I dan II melakukan beberapa kunjungan untuk meli-
hat realisasi program pemerintah langsung di lapangan. “Komisi II sudah turun ke Poto Tano. Di sana teman-teman tinjau pabrik pupuk, pasar Poto Tano dan semua fasilitas yang sudah di bangun pemerintah selama ini. Nah kalau Komisi III, mereka turunnya ke Brang Rea. Mereka tinjau pengerjaan jembatan Sapugara Bree yang sempat terkatung-katung,” urai Abidin. Kegiatan evaluasi masingmasing Komisi itu masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Abidin, secara kelembagaan DPRD saat ini ingin setiap hasil rekomendasi atas setiap evaluasi terhadap program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar dijalankan ke depannya. “Kami minta ke teman-teman di komisi gali sebanyak-banyaknya data lapangabln. Kemudian kita komparasi dengan ketetangan OPD. Kalau nanti ada yang tidak sesuai, kita rekomendasikan agar dilaksanakan. Dan itu kita harus pegang data kuat supaya OPD tidak bisa
mengelak dari kelalaian mereka,” tegasnya. Sementara itu Ketua Komisi I DPRD KSB, Amiruddin, SE mengakui, jika pihaknya dalam sepekan terakhir telah memanggil seluruh OPD mitra kerjanya. Pihaknya kata dia meminta penjelasan tiap OPD terkait program baik yang sudah maupun sedang berjalan saat ini. “Kami modelnya kumpul data mereka (OPD) dulu. Setelah itu kami akan turun lapangan mencocokan keterangan OPD dengan riilnya di lapangan. Benar apa tidak klaim mereka,” katanya. Politisi Partai Persatuan Pembagunan (PPP) ini mengatakan, selama ini program-program pemerintah sudah sangat baik. Kegagalan atau tidak tercapainya tujuan program justru diakibatkan kealpaan OPD yang tidak mampu mengoptimalkan kinerjanya di tingkat lapangan. “Dari evaluasi ini, nanti kami akan buat rekomendasi setegas dan sejelas mungkin agar pemerintah benar-benar menjalankannya,” imbuhnya.(bug)
ITDC Gandeng Waskita Karya Dari Hal. 1 Corporate Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti, kepada Suara NTB, Kamis (10/ 10) kemarin, mengatakan, penandatangan kesepakatan dilakukan langsung oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer dan Direktur Utama Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra, di Kantor Pusat Waskita Karya. ‘’Sudah ada kesepakatan antara ITDC dengan Waskita Karya terkait pembangunan sirkuit MotoGP,’’ katanya. Ia menjelaskan, Waskita Karya nantinya akan terlibat dalam sejumlah pengerjaan di sirkuit MotoGP tersebut. Diantaranya, pengerjaan badan jalan untuk sirkuit, pembangunan paddock untuk pembalap, tunnel serta saluran drainase. Dengan target penyelesaian sebelum tahun 2021 mendatang. Menurutnya, keterlibatan Waskita Karya dalam pembangunan sirkuit MotoGP
tersebut merupakan wujud semangat sinergi antar-BUMN, untuk menuntaskan dan menyelesaikan pembangunan sirkuit MotoGP tersebut. Dengan harapan, melalui sinergi tersebut pembangunan sirkuit bisa tuntas tepat waktu. Selain itu, keterlibatan BUMN tersebut juga semakin memantapkan langkah ITDC untuk mewujudkan mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah gelaran MotoGP pada 2021. Untuk itu, dukungan dari semua elemen masyarakat juga sangat diharapkan. Agar pembangunan Mandalika Street Circuit bisa terus berjalan dengan lancar. ‘’Ini mimpi besar kita bersama, bagaimana bisa mewujudkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP. Jadi dukungan dari semua pihaknya sangat kita harapkan,’’ tegasnya. Ditinjau Menteri Pariwisata Terpisah, Direktur Kontruksi dan Operasi ITDC,
Ngurah Wirawan, mengatakan proses pembangunan sirkuit MotoGP sudah berjalan. Saat ini prosesnya sudah pada pematangan lahan. Dan, Kamis pagi kemarin, Menteri Pariwisata Arif Yahya, menyempatkan diri meninjau langsung pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. ‘’Tadi (kemarin) Pak Menteri Pariwisata meninjau langsung proses pembangunan sirkuit MotoGP,’’ ungkap Ngurah Wirawan. Saat ini proses pembangunan sirkuit MotoGP secara total baru sekitar 10 persen. Tapi untuk pekerjaan yang saat ini berupa ground would sudah mencapai 30 persen. Nantinya untuk proses pengaspalan akan dimulai pada bulan Desember. Dan, diharapkan pengerjaan sirkuit tuntas akhir tahun 2020 mendatang. Karena untuk uji coba, dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 mendatang. (kir)
Kejagung Awasi Proyek Perluasan LIA Dari Hal. 1 kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH terkait monev tersebut. Disebutkan Dedi Irawan, dalam monev tersebut TP4P dari Kejaksaan Agung dipimpin Joko Purwanto, SH.,MH. Mantan Kajari Bima ini menjabat sebagai Kasubdit Pengamanan Bidang Infrastruktur dan Telekomunikasi pada Direktur Pengamanan Proyek Strategis Nasional di Kejaksaan Agung RI. Dalam arahan tersebut hadir juga Leonardo EE Simanjuntak, SH.,MH selaku Koordinator Bidang Pengamanan Proyek Strategis Nasional, Nuhroho Jati, General Manager PT. Angkasa Pura I. Dijelaskan juga, pihak P4P akan mengawal proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan fasilitas tambahan bandara tersebut. Atas dasar itu, TP4P bersama rekanan pelaksana dan PT AP melakukan penjelasan peker-
jaan (Anwijzing dan site Anwijzing) tentang pekerjaan perluasan terminal dan fasilitas penunjang bandara. Apresiasi disampaikan tim TP4P karena pihak AP I menjadi satu satunya BUMN yang melibatkan pendampingan sejak awal. Karena tradisi sebelumnya, banyak perusahaan daerah atau pun perusahaan negara serta instansi pemerintah, meminta pendampingan setelah pelaksanaan. “Dengan pendampingan sejak perencanaan, kita menutup celah terjadinya peluang penyimpangan,” tandasnya. Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I, Wendo Asrul Rose sebelumnya mengatakan, semua fasilitas penunjang tambahan di LIA sudah siap di Januari tahun 2021 mendatang sebelum event MotoGP digelar. Mulai dari perluasan terminal hingga perpanjangan run way (landasan pacu) LIA. Saat ini pihaknya memang tengah mengupayakan penataan dan pengembangan fasil-
itas penunjang tambahan di LIA , seperti terminal diperluas di bagian sisi barat dan timur. Begitu pula untuk run way, diperpanjang 550 meter. Termasuk pararel taxi way juga dibangun untuk menunjang mobilisasi pesawat di run way. Khusus untuk perpanjangan run way, nantinya LIA bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis apapun. Walaupun dengan panjang run way 2.700 yang dimiliki sekarang ini, LIA sebenarnya sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. “Kita ingin LIA benar-benar siap menyambut event MotoGP. Jadi semua fasilitas penunjang harus benar-benar memadai,” katanya. Disinggung soal kondisi penumpang, Wendo mengaku memang ada penurunan dari sisi penumpang pada semester pertama tahun ini. Jika dibandingkan dengan penumpang pada semester pertama tahun sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tetap optimis perkembangan penumpang perlahan akan membaik. (ars)
Formasi CPNS 2019 untuk NTB Segera Keluar Dari Hal. 1 Dan jabatan fungsional tertentu terampil 15 formasi. ‘’Tetap mengacu 500 formasi yang kita usulkan. Kita sudah menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,’’ terangnya. Disebutkan, 10 lokasi tes CPNS tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Utara (KLU), pelaksanaan tes akan dilakukan di BKD NTB. Sedangkan Pemda kabupaten/kota berada di wilayah masing-masing. Sesuai hasil Rakor yang dilakukan, BKN hanya akan menyiapkan personel dan server. Sedangkan sarana dan prasarana seperti komputer,
gedung dan genset disiapkan oleh masing-masing Pemda. ‘’Kita menyepakati titik lokasi rekrutmen. Kita mengusulkan 10 titik lokasi tes CPNS 2019. Provinsi dan KLU satu lokasi, kabupaten/kota di lokasi masing-masing. Dengan mencari lokasi yang representatif di SMK masing-masing di kabupaten/kota. Dengan standar paling tidak 110 unit komputer per lokasi,’’ terangnya. Kemen PANRB telah menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS formasi Tahun 2019. Hal tersebut sesuai surat Kemen PANRB tersebut dengan nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019. Secara rinci dijelaskan, un-
tuk pengumuman rekrutmen CPNS akan dilakukan Oktober sampai awal November. Kemudian jadwal pendaftaran, pada November. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan Desember 2019. Selanjutnya pada Januari 2020, diberikan waktu untuk masa sanggah dan pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pelaksanaan tes SKD dijadwalkan pada Februari 2020. Pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadwalkan pada Maret. Terakhir, integrasi nilai SKD dan SKD serta penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS dijadwalkan pada bulan April. (nas)
Pemekaran Kecamatan Gili Matra
Gili Trawangan Jadi Ibu Kota, Tiap Gili Jadi Desa Tanjung (Suara NTB) Rencana pemekaran Kecamatan Pemenang dengan menjadikan Desa Gili Indah sebagai kecamatan tersendiri, terus berproses. Dari perencanaan yang dilakukan, Pemkab Lombok Utara menetapkan Gili Trawangan sebagai Ibu Kota Kecamatan. Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Setda KLU, Kawit Sasmita, kepada wartawan Kamis (10/10) mengungkapkan, rencana pemekaran kecamatan dengan menjadikan Tiga Gili (Air, Meno dan Trawangan) sebagai kecamatan khusus terus diupayakan. Sebelum itu, sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan, dan langkah berikutnya, mengarah pada pemekaran Desa Gili Indah menjadi 3 desa. “Langkah awal kita adalah memekarkan Desa Gili Indah menjadi tiga desa. Masing-masing Pulau menjadi Desa tersendiri,” ungkap Kawit. Ia melanjutkan, dengan mekarnya Desa Gili Indah menjadi Desa Gili Air, Desa Gili Meno dan Desa Gili Trawangan, maka secara otomatis administrasi pemerintahan di tingkat dusun juga akan dimekarkan. Dusun Gili Air akan dimekarkan menjadi 3 dusun, Gili Meno menjadi 2 dusun dan Gili Trawangan menjadi 2 dusun. Dikatakan Kawit, secara syarat administratif Kecamatan Tiga Gili belum memungkinkan untuk dimekarkan, karena hanya terdiri dari 1 desa dan 3 dusun. Begitu pula dengan 3 desa dan 7 dusun, masih jauh dari syarat ideal. Namun demikian, keberadaan tiga Gili sebagai destinasi wisata internasional menjadi pertimbangan tersendiri pemerintah daerah untuk mewujudkan Kecamatan Gili Matra. Menurut Kawit, Tiga Pulau tersebut merupakan kawasan strategis Provinsi, sehingga peluang untuk dimekarkan sangat terbuka. “Kawasan Gili Indah sudah berstatus kawasan strategis maka satu syarat untuk memekarkan Kecamatan sudah ada. Pemda melihat peluang itu untuk melakukan langkah percepatan,” jelasnya. Adapun tujuan pemekaran kecamatan Gili Matra dari satu Desa Gili Indah tidak lepas dari jangkauan pelayanan yang berlaku selama ini. Berada di tengah laut, pelayanan masyarakat Gili tidak secepat yang diperoleh masyarakat KLU di wilayah darat. Rencana pemekaran Gili Indah sendiri merujuk pada aturan perundang - undangan, salah satunya PP 17 tahun 2017 tentang pemekaran Kecamatan serta syarat dasarnya. “Untuk ibu kota kecamatan, rencananya nanti ada di Trawangan,” imbuhnya. (ari)
Hargai Proses Hukum Dari Hal. 1 Tapi mungkin, kalau bisa tidak (perlu) ada kegaduhan,” ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut ketika ditemui, Kamis (10/10) sesuai Rapat Paripurna pengambilan sumpah pimpinan DPRD NTB periode 2019-2024. Menurutnya status tersangka yang disematkan kepada penduduk sekitar kawasan perlu ditinjau ulang. ‘’Saya siap jadi jaminannya,’’ sambungnya. Walaupun begitu, Dr. Zul juga menekankan bahwa masyarakat sekitar kawasan juga harus turut mendukung apa yang dilakukan pemerintah dengan menghargai usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan daerah. Salah satunya dengan tidak memasang harga yang terlalu mahal untuk lahan yang masih dalam proses penyelesaian. ‘’Mudah-mudahan, (ini) ada tinggal 2,5 hektare saja. Kita minta tolong kepada masyarakat juga (supaya mendukung). Sebenarnya usaha keras dari ITDC itu sudah banyak sekali,’’ ujar Dr. Zul. Gubernur berharap, seluruh masalah yang timbul dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan kerja sama. ‘’Saya termasuk yang sangat optimis ini (semua) akan
selesai,’’ tegasnya. Sebelumnya, puluhan warga Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah (Loteng) sempat melakukan pemagaran lahan yang disebut sebagai bekas jalan desa yang berada di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, Minggu (29/9). Pemagaran itu disebut warga sebagai bentuk kekecewaan atas sikap ITDC selaku pengelola kawasan yang tidak kunjung menyelesaikan persoalan lahan. Kendati pemagaran yang dilakukan warga telah dihentikan dan dibongkar, Jumat (4/ 10), dua orang warga sempat ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Kepala Dusun Ujung Lauk dan seorang warga yang menyatakan diri sebagai pemilik lahan yang dipagari. ITDC sampai saat ini masih melakukan pembersihan lahan yang perogresnya telah mencapai 70,51% atau lebih dari 300.000 m². Sejalan dengan itu, pengerjaan galian tanah badan jalan sirkuit mencapai 21,20% atau sepanjang lebih dari 450 meter dan pembangunan pagar beton mencapai 52,96% yaitu lebih dari 3.300 meter dimana tikungan pertama untuk Mandalika International Street Circuit sudah mulai terlihat. (bay)
Memprihatinkan, Fasilitas Toilet di Kawasan Wisata Senggigi Dari Hal. 1 Bau pesing menyengat mulai tercium beberapa meter dari toilet yang pintunya terbuka. Toilet yang berada sebelah tangga sangat kotor. Jamban dipenuhi sampah bercampur dengan kotoran. Begitu juga di bak penampungan air, penuh kotoran. Toilet di Pantai Duduk, masih bisa digunakan pengunjung walaupun kondisinya darurat. Sebenarnya kondisinya tak layak. Pasalnya, toilet dibangun dari susunan batu bata, berdinding terpal dan sisa-sisa karung. Toilet dibangun tanpa atap. Di tempat lainnya, masih di kawasan wisata Senggigi. Ada juga toilet yang dibangun pemerintah, namun tak berfungsi karena minim perawatan dan tidak disiapkan sarana pendukung seperti air. Kondisi ini pun menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata itu. Sebenarnya, sejak lama masalah toilet ini telah menjadi momok di kawasan wisata tersebut. Abdul Halik, pengunjung dari Lombok Tengah yang sering ke kawasan Senggigi mengaku kondisi fasilitas umum memang sejak lama dikeluhkan wisatawan. Lantaran kondisinya yang buruk. Pria yang pernah bekerja sebagai guide di kawasan wisata Senggigi ini mengaku prihatin atas kondisi ini. ’’Kondisi saat ini kan belum pulih dari bencana gempa, masih kurang baguslah. Tapi kondisi WC (toilet) yang salah satu dikeluhkan wisatawan belum juga diperhatikan oleh pemerintah,’’ keluhnya. Menurutnya, buruknya kondisi toilet ini disebabkan tidak adanya perawatan dan pemeliharaan. Fasilitas ini kata dia, hanya dibangun saja namun tidak dipelihara. Di sini juga kata dia, menyangkut kesadaran masyarakat dan
pengunjung yang kurang. Camat Batulayar, Saharudin yang dikonfirmasi mengakui kondisi toilet di kawasan wisata Senggigi kondisinya buruk. Salah satu toilet yang tak berfungsi di gardu pandang di depan Makam Batulayar, akibat musim kemarau sehingga tidak ada air. ‘’ Itu karena tidak ada air, karena musim kemarau,’’ jelasnya. Sementara, Kepala Dinas Parwisata Lobar, Ispan Junaidi dalam sebuah kesempatan mengatakan dalam pengembangan pariwisata ke depan ada tiga aspek yang harus diperhatikan yakni 3A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi). Aksesibilitas menjadi aspek utama yang harus disiapkan. Akses (jalan) ini katanya, harus terbangun mulus dan mantap menuju kawasan destinasi. Jangan coba - coba kata dia, desa membuka kawasan wisata tanpa menyiapkan dulu aksesnya. Sebab wisatawan yang datang ke sana harus menikmati objek wisata dengan akses jalan yang bagus. Untuk membangun akses ini kata dia, ini menjadi tugas Pemda baik oleh Dinas PU dan Dispar. Kondisi jalan sejauh ini sudah mulus, hanya saja jalan menuju desa yang perlu diperbaiki. ‘’Jalan yang dibangun oleh Dispar beda dengan Dinas PU. Kalau kami bangun jalan paving blok, kalau Dinas PU bangun jalan hotmix,’’ katanya. Kemudian Amenitas kata dia, berkaitan dengan fasilitas pendukung. Seperti tempat parkir, toilet (WC), kuliner dan lain-lain. Terkait WC kata dia, di Lobar masih gagal mengelola toilet. Menurut dia, sederhana menilai destinasi, cukup melihat kondisi toilet. ‘’Kalau kondisi toilet nya tidak bersih, maka destinasinya pasti jorok,’’ujarnya, seraya menambahkan bahwa ke depan, persoalan toilet menjadi atensinya untuk pembenahan. (her)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 11 Oktober 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur dengan Harian Suara NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
Lotim Raih Peringkat Ke-2 MTQ XXVIII Tingkat Provinsi NTB Selong (Suara NTB) MTQ XXVIII tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, MPd., Rabu (9/10) malam. Wakil Gubernur dalam kesempatan tersebut berharap selain menghasilkan juara, MTQ ini diharapkan pula semakin membumikan Alquran di NTB. Melihat antusiasme masyarakat mengikuti dan menyaksikan kegiatan ini Sitti Rohmi menaruh harapan besar kegiatan ini membuahkan hal-hal positif ke depan, agar jiwa Qurani tumbuh semakin subur di masyarakat NTB. Di samping itu juga akan
berdampak pada peningkatan persatuan dan kesatuan, toleransi, kasih sayang, etos kerja, serta utamanya meningkatkan kecintaan terhadap kebersihan. “Semakin meningkatkan persatuan, kasih sayang, toleransi, etos kerja keras, dan semakin cinta kebersihan, sebab seperti kita ketahui kebersihan sebagian dari iman,” ungkapnya. Wagub juga mengingatkan para juara ini akan mewakili Provinsi NTB pada ajang yang sama di tingkat nasional. Pada MTQ kali ini Lombok Timur berhasil memperbaiki peringkat yang dalam beberapa tahun terakhir belum mampu masuk tiga besar. Setelah pada penyelenggaraan MTQ XXVII tahun 2017 lalu, Lombok Timur hanya berhasil menduduki posisi ke-enam, maka pada MTQ XXVIII ini Lombok Timur sukses menempati posisi ke dua dengan poin 64. Kafilah Lombok Timur meraih juara pertama pada delapan golongan, juara dua pada enam golongan, dan enam golongan meraih juara enam. Lombok Timur meraih juara
MTQ - Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim H. Rohman Farly saat penutupan MTQ tingkat Kabupaten Lotim di Selong.
Bupati, berkat pelatihan dan pembinaan yang intensif. Meningkatkan prestasi yang telah diraih tersebut intensitas pelatihan dan pembinaan akan semakin ditambah ke depan. Untuk sampai pada prestasi ini Lombok Timur telah menyelenggarakan Training Centre yang berlangsung dari tanggal 13-30 September 2019 dan melibatkan pula pelatih dan pendamping dari Provinsi NTB yaitu, Ustaz H.M.Zaini
HADIR - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat menghadiri acara penutupan MTQ tingkat provinsi di Gerung Lombok Barat. pertama pada cabang tilawah go- dan cabang khat golongan deko- Kepada yang meraih juara longan dewasa putri, Cabang rasi putri, serta cabang fahmil pertama akan diberangkatkan untuk umrah. Sementara Qiraatusab‘ah golongan Mujaw- Quran Golongan Putri beregu. Bupati Lombok Timur H. juara lainnya tetap akan wad Dewasa putra, cabang tahfiz golongan 5 juz tilawah putra, ca- M. Sukiman Azmy yang hadir mendapat penghargaan. Bubang tahfiz golongan 10 juz tila- pada upacara penutupan pati menyambut baik adanya wah putri, cabang tahfiz golongan memberikan apresiasi tinggi wacana untuk mengakomodir 20 juz tilawah putra, cabang taf- kepada kafilah Lombok para juara ini sebagai ASN. Keberhasilan ini, diakui sir golongan bahasa Indonesia, Timur atas hasil tersebut.
PENUTUPAN - Suasana penutupan MTQ tingkat Kabupaten Lotim di Selong beberapa waktu lalu.
Rektor UIN Mataram Masuk Nominasi Santri Berprestasi Mataram (Suara NTB) Untuk tahun ke-4, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2019, Islam Nusantara Center (INC) menyelenggarakan ajang “Santri of The Year 2019” yang acara puncaknya akan digelar pada Kamis, 21 November 2019. Santri of The Year 2019 ini dimaksudkan untuk menemukan dan menampilkan tokoh/figur pria dan wanita yang telah memberikan sumbangsih prestasi mereka dalam bentuk gagasan inovatif dan sekaligus kerja dan karya juga prestasi bagi pembangunan bangsa dan negara tercinta ini. Mereka dinilai mampu membangkitkan motivasi dan dapat memberikan suri tauladan bagi generasi muda serta masyarakat umum un-
(Suara NTB/ist)
H. Mutawali tuk lebih giat membangun bangsa dan negara. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. H. Mutawali, masuk sebagai
salah satu nominasi. Mutawali masuk dalam nominasi santri berprestasi di bidang pendidikan. Nama-nama nominator diperoleh dari penelusuran tim panitia berdasarkan survei internal dan masukan dari masyarakat. “Klik dan vote,” ajak Mutawali, Rabu (9/10). Ajang ini dimaksudkan untuk memperkenalkan ke masyarakat, bahwa dunia pesantren memiliki banyak keunggulan dan kekhasan yang dapat menjadi motivasi para santri lainnya. Ajang ini dalam rangka turut serta dalam menyiarkan hari santri tahun 2019 dan menyambut suka cita ditetapkannya UU Pesantren. “Ajak teman teman, sahabat dan lainnya berpartisipasi,” pinta Mutawali. (dys)
HADIAH - Wakil Gubernur NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah memberikan hadiah kepada kafilah Lotim.
dan Ahmad Fanani bahkan dari Pusat, seperti Prof. Dr. Mukhasin Salim. MTQ XXVIII tingkat Provinsi NTB dipusatkan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diikuti 280 orang peserta putra dan 280 orang peserta putri, didampingi 310 Oficial. Kabupaten Lombok Timur mengirimkan 52 orang untuk berlomba di 8 cabang dan 25 golongan. (r/*)
BERBINCANG - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy berbincang dengan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada acara penutupan MTQ tingkat provinsi di Gerung Lombok Barat, Rabu malam lalu.
KAFILAH - Para kafilah Lotim yang mengikuti MTQ tingkat provinsi dan meraih peringkat ke 2 Provinsi NTB.
Datangkan Pakar Pendidikan
FKIP Bahas Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri Mataram (Suara NTB) Industri 4.0 merupakan istilah perkembangan industri yang kini tengah ramai dibicarakan. Sektor pendidikan menjadi sektor yang terdampak. Bagaimana tidak, sektor pendidikan mendapatkan tantangan luar biasa semenjak perkembangan dunia digital. Untuk itu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) akan menggelar Seminar Nasional bertajuk Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0 pada 11-12 Oktober 2019 ini. FKIP akan mendatangkan sejumlah pakar pendidikan. Mulai dari guru besar Universitas Negeri Semarang, Guru Besar Universitas Sriwijaya Palembang, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya. “Dihadiri 5 pembicara,
empat dari luar Unram dan satu dari Unram, “ ujar Ketua Panitia Drs. Aris Doyan PhD., Kamis (10/10). Mereka punya keahlian beragam. Mulai dari ahli di bidang pendidikan anak usia dini, bidang pendidikan IPS, bidang pendidikan sains IPA, bidang pendidikan Bahasa
Inggris, dan Bidang Bahasa Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini akan mengangkat isu pendidikan karakter kaitannya dengan revolusi industri. Sebanyak 350 peserta sudah terdaftar menghadiri kegiatan. Mereka terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pakar pen-
didikan serta masyarakat umum. Adapun makalah yang masuk saat ini berjumlah 115 makalah yang akan dipresentasikan. Mereka mengirim secara online. Selanjutnya makalah tersebut akan dibagi berdasarkan bidang keilmuan masing masing. (dys)