HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 11 JANUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 253 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pertamina Gratiskan Pembelian Bahan Bakar Non Subsidi di Lombok Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) memberikan garansi 100 persen kepada pembeli bahan bakar PertaSeries di seluruh SPBU di Lombok, terutama SPBU yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jaminan ini berlaku bagi konsumen yang tidak dilayani dengan baik oleh para petugas pengisian di masing-masing SPBU. Pertamina terus berinovasi guna memastikan optimalnya pelayanan terhadap konsumen di SPBU. Salah satu inovasi tersebut, dengan dilun-
sumen 100% (refund). Apabila konsumen menemukan operator SPBU yang kurang melayani dengan baik dan tidak memberikan struk (nota pembelian) saat pembelian produk BBM Non Subsidi / PertaSeries (Pertamax, Dexlite, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex). Ketentuan ini secara otomatis telah berlaku. Mekanisme program yang ditawarkan sangat sederhana. Konsumen cukup mengikuti ketentuan yang tertera dalam poster di SPBU yaitu dengan mengirimkan video rekaman saat tran-
curkannya Program SUPER (Senyum/Struk Pertamina) untuk pertama kalinya di Indonesia. Program ini di luncurkan Kamis (10/1) kemarin oleh Pertamina NTB, bersama stakehodernya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Telkomsel, Dinas ESDM Provinsi NTB dan Bapenda Provinsi NTB di Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram. Kali ini Pertamina berani memberikan garansi berupa pemberian kembali uang kon-
saksi PertaSeries di SPBU melalui pesan Whatsapp ke contact center yang tertera di setiap poster program SUPER yang terpasang di SPBU. Laporan yang masuk selanjutnya akan diverifikasi kebenarannya. Jika terbukti pelayanan di SPBU tak optimal, nilai pembelian 100 persen diganti. Sales Executive Retail Per-
tamina NTB Sigit Wicaksono menjelaskan, mengawali tahun 2019 ini, Pertamina membuka wajah baru dengan melibatkan secara aktif masyarakat untuk bersama mengawasi pelayanan di SPBU. Harapannya agar keramahan ini benar-benar menjadi ciri khas SPBU Pertamina, Bersambung ke hal 15
Dari kanan, Ketua Hiswana Migas NTB, I Komang Gandhi, Muh. Husni dari Bappenda NTB, Sigit Wicaksono dari Pertamina NTB dan Sandy Adyat dari Telkomsel Branch Office Mataram meluncurkan Program SUPER untuk Lombok (Suara NTB/bul)
BUMN Masih Monopoli Proyek Infrastruktur Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta agar BUMN tidak memonopoli proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di Provinsi NTB. Diharapkan, sebisa mungkin kontraktor lokal dirangkul dan dilibatkan.
(Suara NTB/dok)
Harapan tersebut disampaikan gubernur, menyusul keluhan para kontraktor lokal yang kian terjepit oleh kontraktor BUMN dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Diketahui, beberapa proyek infrastruktur besar yang dilaksanakan di NTB diantaranya, Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar Gili Mas di Lombok Barat dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Demikian juga proyek infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
H. Zulkieflimansyah
Mandalika di Lombok Tengah. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, masalah yang terjadi saat ini, ada pesan dari pusat yang mengamanatkan agar proyek dapat melibatkan BUMN. Sementara yang diketahui perusahaan-perusahaan kontraktor besar umumnya BUMN. ‘’Tapi nanti kita perlu bicarakan dan ada rasionalitasnya. Sekarang bagaimana BUMN bisa merangkul pengusaha lokal kita. Secara lisan sudah kita sampai-
Kalau dirasa perlu, kita buat Pergubnya,
”
kan,’’ kata gubernur kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin. Gubernur juga bersedia, bila diperlukan untuk Pergub agar kontraktor lokal ada ruang untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan infrastruktur di daerah. ‘’Kalau dirasa perlu, kita buat (Pergubnya),” demikian gubernur dalam kunjungannya ke Suara NTB kemarin. Sebelumnya, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, SH mengatakan, tidak adanya pemberdayaan terhadap kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek-proyek besar yang dilaksanakan di NTB. Keterlibatan aktif kontraktor lokal inilah yang sebenarnya san-
Perusahaan daerah ini harusnya diberikan peluang terlibat
gat diinginkan. Boleh saja kontraktor luar masuk di NTB dan melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Tetapi, perusahaan lokal menurutnya harus diakomodir sesuai bidang dan itemitem yang dapat dikerjakannya. Bersambung ke hal 15
H. Salman (Suara NTB/dok)
760 Ribu Hektare Lahan Kritis
TO K O H Tunggu Enam Bulan MUTASI sembilan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, Senin (7/1) lalu menyisakan dua jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lowong. Yakni Kepala Biro Humas dan Protokol serta Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc belum memerintahkan untuk dibentuk Pansel. Namun ia memastikan dua jabatan tersebut akan dipansel. ‘’Kalau ke depan insya Allah itu dipansel eselon II yang kosong. Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Harga Beras Masih Stabil SATGAS Pangan Ditreskrimsus Polda NTB tak bisa bertindak menyikapi keluhan harga beras mahal. Sebab sepanjang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, harga dianggap masih wajar dan stabil. Kasubdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Feri Jaya Satriansyah, SIK menjelaskan, tugas pokok Satgas Pangan adalah menjamin ketersediaan pasokan beras, mengendalikan harga agar tidak liar, hingga awasi jalur pendistribusian beras. Sejauh ini menurutnya tidak ada masalah dalam proses tersebut, sehingga belum ada langkah tindakan. ‘’Kalau harga beras masih dianggap mahal meski di bawah HET, itu persoalannya lain. Bersambung ke hal 15
Harga Beras Pemprov Ancam Keluarkan Mahal di Daerah Masyarakat dari Kawasan Hutan Lumbung Padi Nasional Mataram (Suara NTB) Kalangan wakil rakyat di DPRD NTB menilai aneh mahalnya harga beras di NTB yang notabene lumbung padi nasional. Terlebih, keluhan mengenai mahalnya harga beras yang berada di angka Rp11.000 per Kg untuk beras premium terjadi di luar hari-hari besar keagamaan. ‘’Di satu sisi NTB daerah lumbung padi nasional. Makanya agak aneh (harga beras mahal). Supaya hal itu bisa diambil sikap segera,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna, Kamis (10/1) siang. Pemprov NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Urusan Logistik (Bulog) harus melakukan operasi pasar untuk mengimbangi harga di lapangan. Supaya masyarakat tidak kesulitan. ‘’Dalam hal ini bersama Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan operasi pasar yang lebih massif,’’ sarannya. Pemerintah menetapkan HET beras premium sebe-
sar Rp12.800 per Kg. Jangan sampai, kata Ketua DPW PKS NTB ini, kenaikan harga beras terlalu tinggi meskipun masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi Pemerintah (HET). ‘’Jangan sampai nanti terlalu tinggi. Kalau itu sudah melebihi kebiasaan, memang walaupun dilihat dari sisi HET. Tetapi itu kan mengarah ke sana,’’ katanya. Dewan mendesak Pemprov agar melakukan antisipasi lebih awal. Jangan sampai nanti harga beras yang dikeluhkan mahal oleh masyarakat, kemudian melonjak lagi tak terkendali. ‘’Biasanya kan naik karena hari-hari besar. Ini kan ndak ada hari besar. Makanya lebih dikhawatirkan supaya lebih awal untuk menindaklanjuti dalam bentuk operasi pasar,’’ ujarnya. Harga yang ada di pasaran saat ini, kata Hadi harus ada pengimbangnya. Untuk mengimbangi harga pasar yang dinilai mahal oleh masyarakat, maka perlu dilakukan operasi pasar yang lebih massif lagi. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan luas lahan kritis di NTB semakin bertambah. Semula luas lahan kritis 578.646 hektare, baik di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Sekarang, luas lahan kritis di NTB mencapai 760 ribu hektare lebih. Lahan kritis banyak ditemukan di Pulau Sumbawa. Ribuan hektare lahan hutan ditanami jagung mulai dari daerah Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa hingga Bima dirambah untuk menanam jagung. Bersambung ke hal 15
PEMBALAKAN - Kondisi hutan di Pulau Sumbawa sudah mengkhawatirkan. Tidak saja rusak karena dirambah menjadi areal penanaman jagung. Juga akibat pembalakan liar. Tampat aparat gabungan melakukan penyitaan hasil ilegal logging jenis kayu rimba di Pulau Kaung Kecamatan Buer Sumbawa. (Suara NTB/Kodim 1607/Sumbawa)
Puluhan Ribu Obat Penenang Lolos ke Pasar Gelap NTB (Suara NTB/ars)
Feri Jaya Satriansyah
Mataram (Suara NTB) Puluhan ribu obat penenang jenis trihexyphenidyl diduga lolos ke pasar gelap NTB. Diduga obat untuk penghilang rasa nyeri itu diedarkan untuk disalahgunakan, dengan harga jual lima kali lipat. Korwas PPNS Polda NTB, Kompol. H. Ridwan mengungkapkan, sedikitnya 20.000 butir trihexyphenidyl lolos dan beredar di pasar gelap NTB. Masuknya barang tersebut luput dari pantauan, diduga dikirim dari Jakarta melalui sebuah jasa ekspedisi. ‘’Ini sebenarnya kita kecolongan, karena lebih besar dari ini sudah banyak yang lolos,’’ kata Kompol Ridwan kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin. Sebelum penyitaan 31.400 obat ilegal itu, pihaknya mendapat informasi masuknya jenis barang yang sama dengan modus serupa. Dikirim oleh seseorang dari pabrik ilegal di Jakarta melalui jasa ekspedisi di Mataram se-
banyak 2000 strip. ‘’Jadi sekitar seminggu yang lalu, ada 20.000 butir yang lolos,’’ ungkapnya. Upaya memburu jaringan itu sudah dilakukan. Pelakunya SH dan ABS yang ditangkap Rabu (9/ 1) lalu, karena menyelundupkan 19.000 butir melalui sebuah jasa ekspedisi. ‘’Pelakunya sama, dua orang ini. Tinggal kita kembangkan ke pelaku lainnya,’’ kata Ridwan. Dua tersangka saat ini sudah ditahan di Polda NTB sejak Kamis kemarin. Upaya pengungkapan melalui jaringan yang sudah ditangkap sebelumnya tetap dilakukan. Teridentifikasi inisial WW dan AZ berperan mengatur distribusi dari Jakarta ke Lombok. Bahkan peredaran obat gelap ini diperkirakan sudah lima tahun. ‘’Jadi sebenarnya peredaran obat semacam ini sudah sejak lima tahun yang lalu,’’ ungkapnya. Sebelumnya produk obat ilegal itu disita dari dua TKP berbeda. Kejadian pertama tanggal 31 Desember 2018. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
TERSANGKA - SH (paling kiri), salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan trihexyphenidyl di NTB.
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Menunggak Kelebihan Pembayaran Proyek
SEMBILAN kelurahan di Kota Mataram terutama sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan, rawan tsunami. Untuk mengantisipasi, masyarakat sejak dini diperkenalkan mitigasi bencana. Lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman dikonfirmasi Kamis (10/ 1) menyampaikan, informasi masuk salah satu dari wilayah rawan tsunami membuat masyarakat khawatir. Tetapi pihaknya mengantisipasi dengan cara menenangkan masyarakat. “Saya sampaikan kalau semua dikembalikan ke (Suara NTB/dok) takdir,” kata Taufiq. H. Taufiqurrahman Pekerjaan rumah yang sedang dipikirkan saat ini, bagaimana cara memberikan masyarakat pemahaman terhadap mitigasi bencana. Mitigasi bencana menurut dia, sangat penting. Setidaknya masyarakat memiliki pemahaman saat terjadi bencana. Disampaikan, mitigasi bencana pernah melibatkan masyarakat se - Kecamatan Sekarbela. Tetapi sifatnya parsial dan difokuskan di Tanjung Karang. “Kemarin (beberapa waktu lalu, red) ada di Kantor Walikota itu,” ucapnya. Titik kumpul evakuasi di Karang Pule biasa di pusatkan di lapangan. Gempa bumi bulan Juli 2018 lalu, sebagian masyarakat juga mengungsi di lapangan Sangkareang dan titik lainnya. Taufiq yang bakal pensiun bulan Maret mendatang menambahkan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga diingatkan agar tidak memaksa diri untuk melaut. Sebagian nelayan tambahnya, memahami kondisi cuaca. Sehingga, mereka tetap memilih menangkap ikan. Itupun jaraknya tidak terlalu jauh dari pesisir pantai. “Nelayan juga sudah kita ingatkan,” tandasnya. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk menginformasikan kondisi cuaca. Dia berharap, NTB khususnya Kota Mataram tidak ada lagi bencana. (cem)
Penghargaan dari Masyarakat ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menyambut baik usulan pemerintah menjadikan Pasar Dasan Agung menjadi pasar percontohan ber-SNI. Untuk menjadi pasar SNI, semua persyaratan harus dipenuhi. “Bukan hanya syarat secara tertulis,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Seberat apapun syaratnya, lanjut Misban, harus selalu berorientasi pada pelayanan. “Yang kedua, bagaimana hubungan pasar dengan masyarakat sekitar, ini harus dibina juga,” sarannya. Jangan sampai dengan (Suara NTB/fit) status ini, menjadi disMisban Ratmaji kriminatif terhadap pedagang dan lingkungan sekitar. Apapun kualifikasi pasar, harus tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat agar masyarakat ikut menyukseskan apa yang menjadi program pemerintah. Dikatakan Misban, untuk menjadi pasar SNI, bukan perkara mudah. “Dasan Agung pun saya lihat masih berat,” cetusnya. Misban melihat Pasar Dasan Agung didukung dengan kondisi lingkungan yang cukup baik. Sehingga mungkin itu sebabnya pemerintah menunjuk Pasar Dasan Agung sebagai percontohan SNI,” katanya. Politisi PKPI ini menegaskan, apapun status pasar, hubungan dengan masyarakat harus dijaga. Baik ketertiban maupun kebersihan. Misban berharap, tidak hanya Pasar Dasan Agung, tetapi semua pasar tradisional di Kota Mataram menjadi pasar SNI. ‘’Sebenarnya itu hanya predikat,’’ cetusnya. Penghargaan yang sesungguhnya harus datang dari masyarakat. ‘’Bagaimana pasar itu layak dikunjungi tanpa harus menyandang status ini dan itu,’’ imbuhnya. Status pasar SNI, katanya hanyalah motivasi bagi pemerintah dan masyarakat sekitar agar mau membawa pasar ke arah yang lebih baik. Menurut Misban, kalau pasar sudah bersih dan nyaman untuk dikunjungi, status tidak lagi menjadi penting. Sementara itu, untuk pasar-pasar lainnya selain Pasar Dasan Agung, walaupun tidak dicanangkan menjadi pasar SNI, anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini menyarankan supaya terhadap pasar-pasar itu tetap dilakukan pembenahan. Dia melihat, masalah paling krusial yang dihadapi pasar-pasar di Kota Mataram, adalah masalah kebersihan. Pasar yang masih kumuh dan jorok membuat masyarakat tidak nyaman berbelanja di pasar tradisional. Untuk itu, Misban menyarankan agar Dinas Perdagangan melakukan pendataan pedagang pasar secara lengkap. ‘’Kemudian diberikan pembinaan. Ini harus dimulai dari sekarang, mau pasar itu ber-SNI atau tidak,’’ pungkasnya. (fit)
Pemkot Tagih Rekanan Sampai ke Rumahnya Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Kota Mataram, terus berupaya menagih tunggakan kerugian negara ke rekanan. Tunggakan itu terkait dugaan kelebihan pembayaran bale budaya senilai Rp150 juta. Penagihan dilakukan bahkan hingga ke rumah rekanan. Tunggakan kerugian negara sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB terhadap pengelo-
laan keuangan daerah Kota Mataram tahun 2017 lalu. Sekretaris Dinas Pariwisata Drs. H. Lalu Abdul Hamid menegaskan, pihaknya telah
menagih sisa tunggakan kerugian negara terhadap indikasi kelebihan pembayaran proyek bale budaya tahun 2017 lalu. Secara keseluruhan oleh
auditor negara menemukan kelebihan pembayaran sekitar Rp 150 juta. “Saya langsung ke rumahnya nagih,” kata Hamid. Rekanan demikian kata Hamid, siap mengembalikan sisa kelebihan pembayaran. Hanya saja, ia meminta toleransi agar dibayar dengan cara dicicil. “Dia tetap bayar, tapi dicicil,” ucapnya. Kesanggupan rekanan tersebut tak lantas dipercaya. Dispar
meminta rekanan menandatangani perjanjian pembayaran. Ini sebagai bukti bahwa pihaknya telah berupa melakukan penagihan sisa tunggakan. “Kita suruh tandatangani surat perjanjian bermaterai,” ucapnya. Hamid menegaskan, temuan BPK diharapkan menjadi pembelajaran bagi dirinya agar berhati - hati jika ada pekerjaan fisik ke depannya.(cem)
Siapkan Hutan Kota
Pemkot akan Bebaskan Lahan di Lingkar Selatan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana akan membebaskan lahan di jalan by pass Kelurahan Jempong baru. Pembebasan lahan itu untuk membangun hutan kota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan adanya rencana pembangunan hutan kota tersebut. Dijelaskan, selain melengkapi persyaratan peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Daerah, hutan kota ini, juga mendukung keberadaan monumen dan gerbang di Lingkar Selatan. “Iya, memang ada rencana membangun hutan kota di Lingkar Selatan,” jawabnya Kamis (10/1). Mahmuddin memberikan gambaran bahwa lahan dibutuhkan untuk hutan kota sekitar 3 hektar. Dengan asumsi luas 25 meter dan panjang 800 meter. Dia tidak menyebutkan, total anggaran untuk pembebasan lahan. Nantinya tergantung hasil penilaian tim appraisal. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. Kemal Islam mengatakan hal sama. Pembangunan hutan kota menjadi keinginan Pemkot Mataram dan diminta untuk pembebasan lahannya. Fokusnya saat ini tambahnya, proses pembebasan lahan. Kemal tidak mengetahui berapa luas lahan yang akan dibebaskan. “Yang jelas 35 meter timur ke barat dikalikan 800 meter,” jelasnya. Tak jauh seperti disampaikan Mahmuddin. Pembangunan hutan kota ini juga untuk memenuhi persyaratan keberadaan ruang ruang terbuka hijau. Di samping itu kata Kemal, pemerintah ingin memperindah Kota Mataram. Terkait pedagang kreatif lapangan (PKL) diserahkan ke Sat Pol PP untuk mengatur hal tersebut. (cem)
(Suara NTB/cem)
AKAN DIBEBASKAN – Petani tengah mengerjakan lahan beririgasi teknis di pinggir jalan by pass Kelurahan Jempong. Pemkot berencana membebaskan lahan di jalan Lingkar Selatan ini untuk membangun hutan kota.
Retribusi Parkir Kembali Tak Capai Target Mataram (Suara NTB) Retribusi parkir di Kota Mataram tahun 2018 tak mencapai target. Ini merupakan tahun keempat sejak 1015 lalu target tersebut tidak tercapai. Di tahun 2015 misalnya, ditargetkan Rp 1,5 miliar realisasi dibawah Rp 1 miliar. Tahun 2018 juga terulang. Dinas Perhubungan menargetkan Rp 5,7 milliar, terealisasi 41,28 persen atau Rp2,3 miliar. Kepala UPT Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram, Arifiawan Marjun menjelaskan, realisasi diperoleh tahun ini merupakan porsi 30 persen yang telah diambil juru parkir. Sehingga, target Rp5,7 persen pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir tepi jalan umum pendapatan bersih. “Itu kan udah diambil jukir 70 persen,” ucap Marjun. Menjabat sejak Februari, dia mengaku, aturan pendapatan parkir netto tak berjalan. Marjun tidak paham penyebab jukir enggan menyetor 100 persen ke pemerintah. Ke depan, ini akan disosialisasikan dan diusahakan jadi pilot project. “Kita usahakan tahun ini ada titik jadi pilot project,” tambahnya. Pihaknya akan mencoba berinovasi dan secara bertahap menyampaikan ke jukir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid dikonfirmasi, enggan memberikan tanggapan. Ketua Komisi
(Suara NTB/mhj)
JURU PARKIR - Seorang juru perkir mengatur kendaraan di Jalan Airlangga, Kota Mataram, Kamis (10/1). Retribusi parkir di tahun 2018 hanya 41,28 persen atau Rp2,3 miliar dari target Rp5,7 miliar. III DPRD I Gde Wiska mendorong adanya reformasi di perparkiran. Pertimbanganya karena pencapaian retribusi setiap tahunnya tidak tercapai. Padahal, aspek hukum telah dibuatkan bagaimana penerapan parkir. “Bila perlu ada reformasi,” tegas Wiska. Wacana Pemkot Mataram membuat PD Parkir sebenarnya menjadi solusi, sehingga pertanggungjawabannya jelas. Jukir sekarang ini sekaligus menjadi karyawannya. Namun demikian, proses pembentukan PD parkir tak dieksekusi. Padahal ini penting jika melihat tak tercapainya retribusi. “Wacana PD
parkir sampai sekarang tidak dieksekusi,” sindirnya. Politisi PDI Perjuangan ini melihat potensi pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum sangat besar. Diasumsikan ratusan titik parkir dengan penyetoran minimal Rp10.000 per hari akan memberikan pendapatan besar. Namun demikian, ini dikembalikan lagi ke pemegang kebijakan di Dinas Perhubungan. Selain itu, Wiska juga menyayangkan penggunaan karcis tak berjalan maksimal. Ini perlu disosialisasikan tidak saja di tingkat kelurahan. Dishub perlu melibatkan aparatur pemerintah di bawah. (cem)
Pemkot Mataram Tak Dapat Bantuan Huntap dari Singapura Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman , H. M. Kemal Islam, mengaku Kota Mataram tidak ada menerima bantuan hunian tetap (huntap) dari pengusaha Singapura. Huntap ini diperuntukkan untuk kabupaten/ kota yang terdampak gempa. “Ndak kita terima,” kata Kemal dikonfirmasi pada Kamis (10/1). Secara keseluruhan 300 unit hunian bantuan diberikan oleh pengusaha asal Singapura. Bantuan disalurkan 100 unit ke Kabupaten Lombok Utara dan 50 unit ke masing - masing kabupaten/kota, termasuk Kota Mataram. Kemungkinan kata Kemal, huntap diberikan ke KLU dan Lombok Barat. Kemal sebelumnya menggambarkan, progres pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan dengan bagus. Kata dia, tidak ada persoalan berarti seperti sebelumnya. Kalaupun ada hanya pengangkutan material. “Memang Pemkot Mataram itu berniat membantu masyarakat percepat pembangunan termasuk pengangkutan panelnya,”
ujar Kemal. Permasalahan lain dihadapi seperti keberadaan tukang yang diharapkan aplikator menyediakan tukang secara langsung, tetapi tidak bisa. Hanya beberapa aplikator menyediakan tapi jumlahnya terbatas. Namun demikian, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melatih masyarakat memasang panel Risha. “Kita ada enam kelompok yang bisa pasang panel Risha. Artinya, kita hanya dapat pasang enam rumah per hari,” jelasnya. Secara keseluruhan hampir 300 panel Risha telah masuk ke Pokmas. Dan, ini dalam proses pemasangan. Artinya, pemenuhan panel Risha mencapai 60 persen. Terkait target penggunaan dana rehab harus tuntas sampai akhir Februari mendatang, Kemal meyakini, khusus Risha bisa tuntas. Akan tetapi, Kemal tak berani menjamin terhadap pengerjaan rumah instans konvensional (Riko). Pokmas memiliki hambatan di lapangan. Namun, masyarakat sedang mencairkan anggaran. “Mudah - mudahan bisa selesai,” demikian kata dia. (mhj/cem)
Mutasi Pejabat Pemkot Dijadwalkan Hari Ini Mataram (Suara NTB) Mutasi pejabat di Pemkot Mataram dijadwalkkan Jumat (11/1) hari ini, sekitar pukul 14.00 Wita. Mutasi kali sifatnya pergeseran saja. Pejabat yang bakal digeser tak jauh beda dari informasi sebelumnya yang diterima Suara NTB. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito membenarkan adanya mutasi hari ini. Hanya saja, tidak disebutkan waktunya. “Insya Allah,” jawabnya. Petunjuk mutasi sebelumnya pernah disampaikan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.
Nama - nama pejabat yang bakal digeser tidak bisa diutak - atik lagi. “Kalau itu sudah dikasih tau Pak Wali, tidak bisa diotak atik. Itu yang kita proses,” kata Eko. Beberapa di antara pejabat yang dimutasi, demikian kabar yang beredar, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura digeser ke Asisten II Setda. Posisi ditinggalkan Mahmuddin, digantikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Miftahurrahman. Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. Khalid digeser menjadi staf ahli. Posisi Kadishub dipansel. Informasi lainnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Daerah Ir. H. Amiruddin justru dikabarkan didefinitifkan dari sebagai Inspektur Inspektorat menggantikan Ir. H. Makbul Ma’shun yang pensiun akhir Desember lalu. Kepala Badan Keuangan Drs. H.M. Syakirin Hukmi bertukar posisi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati. “Kemungkinan besok (hari ini) jam 14.00 Wita,” kata sumber. Surat undangan pelantikan biasanya disebar mendekati pelaksanaan mutasi. Ini mengantisipasi munculnya kegaduhan. “Biasanya pagi sebelum pelantikan undangan disebar,” ucapnya.
Hasil pergeseran jabatan baru akan diketahui posisi mana saja yang lowong. Jabatan lowong baru diisi melalui pansel. Pansel jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), tambah Ketua Badan Pertimbangan dan Jabatan ini, dilaksanakan selama sebulan. Baperjakat terlebih dahulu meminta izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Kalau rekomendasi keluar baru pansel bekerja,” demikian Eko Saswito. (cem/mhj)
H. Effendi Eko Saswito
(Suara NTB/mhj)
Perkenalkan Mitigasi Bencana
Jumat, 11 Januari 2019 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bakal merekrut 50 orang relawan demokrasi untuk mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Relawan tersebut juga ditujukan untuk mendongkrak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 capaian target partisipasi pemilih di Kota Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sudah ditetapkan 75 persen di Pemilu 2019. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Perekrutan relawan demokrasi dilakukan bulan ini. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kami sudah menerima petunjuk teknis dari KPU RI,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kata Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 KPU Kota Mataram, Eka Sugih, kepada wartawan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kamis (10/1). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Ia mengaku, dalam pelaksanaan Pemilu 2019 tantan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gan sosialisasi dan pendidikan pemilih lebih berat dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kompleks dihadapi. Pasalnya, pemilih akan berhadapan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pembe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 rian suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan ang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ka suara tidak sah atau invalid vote dalam pemilu. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Harus ada upaya ekstra untuk menekan kemungki1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 nan suara tidak sah,” terangnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Menurutnya, program relawan demokrasi adalah ger1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 akan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 parisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 hak pilih. Program ini melibatkan peran serta yang se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 luas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pelopor demokrasi bagi komunitasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Relawan demokrasi ini akan menjadi mitra KPU 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tumbuhnya kesadaran ingin serta tanggung jawab 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pemilu secara opimal. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Dikatakan, program relawan demokrasi yang di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berasal dari 11 basis pemilih strategis yaitu basis ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 luarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 basis perempuan, basis penyandang disabilitas, basis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 basis komunitas, basis keagamaan, basis warga inter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 net dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 an menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Masa kerja dari relawan demokrasi ini selama tiga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bulan ke depan” ucapnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Diharapkan, program relawan demokrasi tersebut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mampu menumbuhkan kembali kesadaran posiif ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 hadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sa dan bernegara. Dan akhirnya relawan demokrasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bijaksana serta penuh tanggung jawab. Sehingga pari1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sipasi pemilih dan kualitas Penyelenggara Pemilu. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Kita rekrut, tinggal mereka nantinya akan sosialisasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 di segmentasi mereka,” pungkasnya. (ndi) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
KPU Mataram Masifkan Sosialisasi Tekan Suara Tidak Sah
SUARA NTB
Halaman 3
Lelang Jalur Rintisan Laut Lombok - Sumbawa Dipercepat Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Provinsi NTB mempercepat pengajuan lelang paket program rintisan jalur laut yang menghubungkan beberapa titik dari Lombok dan Sumbawa dengan menggunakan kapal cepat. Pada Februari 2019, jalur rintisan ini diharapkan telah mulai dilayani. Dinas Perhubungan akan membuka jalur rintisan dari Labuan Lombok menuju Badas, lalu ke Goa, Pulau Moyo, dan ke Pulau Medang. Pemerintah daerah akan menyediakan subsidi membuka rute laut ini. Tujuannya untuk memeratakan sebaran barang dan orang ke semua titik di wilayah NTB. “Lelang paket ini dipercepat. Pengusaha pelayaran atau penyeberangan dari mana saja boleh ikut,” kata Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dishub NTB Muhammad Syakarudin. Pemerintah daerah telah menyiapkan dana subsidi untuk program konektivitas antar titik di dua pulau di NTB
ini sebesar Rp800 juta selama satu tahun. Dana tersebut untuk membiayai bahan bakar kapal cepat milik pengusaha dengan kapasitas 100 penumpang. Rute bolak-balik yang akan dilayari adalah dari Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, menuju Labuhan Badas, Goa, Pulau Moyo, hingga Pulau Medang, Kabupaten Sumbawa. Selain membawa penumpang, kapal cepat dimaksud nantinya akan melayani pengangkutan barang dan komoditas yang dibutuhkan masyarakat di daerah-daerah terluar yang disinggahi. “Selain untuk tujuan pergerakan wisata, program
konektivitas antarwilayah tertinggal dan terluar tersebut juga dalam rangka pemerataan ekonomi,” jelas Syakarudin. Ia mengatakan proses pelelangan dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah NTB. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan proses tender. “Kami sudah berkoordinasi dengan Biro AP untuk segera dilelang, mudahan Februari 2019 sudah bisa terealisasi,” harapnya. Dengan adanya program
konektivitas dari Pulau Lombok ke beberapa daerah terluar di Pulau Sumbawa bisa menggairahkan dunia pariwisata di wilayah timur NTB. Apalagi salah satu rute konektivitas adalah Pulau Moyo yang dikenal keindahannya hingga ke mancanegara. Bahkan, mendiang Puteri Diana dari Inggris pernah menikmati keindahan alam dan air terjun di kawasan tersebut. Pulau Moyo diketahui menawarkan destinasi wisata lengkap mulai dari hutan tropis, lautan yang indah, dan air terjun Mata Jitu yang elok. Dengan akan dibukanya jalur laut rintisan ini, Dishub Provinsi NTB mengharapkan para pel-
aku pariwisata mengelola/ menjual paket-paket pariwisata ke rute-rute dimaksud agar ia tetap hidup. Selanjutnya, pemerintah daerah juga akan melihat efektivitas jalur rintisan laut ini. (bul)
Muh. Syakaruddin (Suara NTB/bul)
Jelang Penyesuaian Tarif
PDAM Praya Fokus Pemulihan Layanan Praya (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya berencana akan melakukan penyesuaian tarif layanan air bersih pada awal tahun ini. Namun sebelumnya, PDAM Praya tengah fokus melakukan pemulihan layanan. Pascamusibah gempa yang menyebabkan kerusakan jaringan di beberapa wilayah. Yang menyebabkan layanan air bersih kepada para pelanggan menjadi terganggu. “Target kita, bulan ini proses normalisasi jaringan air bersih selesai dilakukan. Sehingga layanan air bersih kepada pelanggan bisa kembali normal,” (Suara NTB/dok) L. Kitab aku Direktur Utama (Dirut) PDAM Praya, L. Kitab, kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin. Diakuinya, jaringan pipa di sejumlah wilayah khususnya wilayah yang paling parah terkena dampak gempa saat ini belum sepenuhnya pulih. Hal itu menyebabkan layanan air bersih ke pelanggan masih belum normal. Dimana beberapa daerah layanan air bersih masih terganggu. Terutama untuk wilayah-wilayah yang lokasinya cukup jauh. Layanan air bersihnya masih tersendat-sendat. Karena kondisi jaringan pipa yang masih belum pulih. “Tapi kita tetap berupaya melakukan perbaikan jaringan pipa yang rusak tersebut. Harapannya proses perbaikanya bisa tuntas bulan ini juga,” tegas Kitab. Kalau untuk debit air baku, diakuinya sudah berangsur normal. Tapi hal itu tidak akan ada artinya, kalau jaringan pipa milik PDAM Praya masih banyak yang rusak. Tetap saja layanan air bersih bakal terganggu. Jika tidak didukung kondisi jaringan pipa yang prima. Lebih lanjut, Kitab menambahkan, perbaikan jaringan pipa tersebut penting untuk mendukung upaya peningkatan kualitas layanan air bersih kepada pelanggan PDAM Praya. Terlebih tahun ini PDAM Praya akan mulai memberlakukan tarif dasar air yang baru. Setelah lebih dari satu tahun ditunda. “Awalnya tahun lalu tarif baru akan diberlakukan. Tapi kita tunda untuk sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelanggan PDAM Praya. Walaupun penyesuaian tarif tersebut sudah disetujui oleh jajaran Komisaris,” tambah Direktur Umum (Dirum) PDAM Praya, H. Nursahim. (kir)
(Suara NTB/bul)
PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN - Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sofian Hadi (kanan) bersama Kepala Bidang Pengawasan Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Syarif Lutfim saat membahas persoalan perlindungan ketenagakerjaan di NTB kemarin.
BPJS Ketenagakerjaan NTB Perbanyak Agen ”Perisai” Mataram (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membuka peluang bagi publik. Badan penjamin sosial pelat merah ini menawarkan kemitraan dengan program perpanjangan tangannya melalui agen untuk melayani masyarakat mendapatkan hak perlindungan sosialnya. Selama memenuhi ketentuan menjadi agen yang disebutnya sebagai agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). “BPJS Ketenagakerjaan akan memperbanyak agen Perisai sebagai mitra kita menjangkau masyarakat, memberikan informasi tentang pentingnya perlindungan sosial. Serta melayani masyarakat yang ingin mendapatkan perlindunagn sosial,” kata Sofian Hadi, Kepala Bidang Pemasaran BPJS
Ketenagakerjaan Cabang NTB. Para agen ini bekerja dengan membentuk kantor pelayanan sendiri. Satu kantor minimal diisi tiga orang agen. Pendirian kantor, dapat menggunakan badan hukum CV, PT, Yayasan, Koperasi, atau UD. Selanjutnya, kata Sofian, agen Perisai ini memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Sasarannya, jemput bola para pekerja informal. Misalnya, nelayan, petani, pelakupelaku usaha kecil, pedagang pasar, pedagang kios, pekebun, peternak, perajin, bahkan kepada pelaku industri rumahan. Minimal dalam sebulan, satu agen Perisai dapat menarik pendaftaran 50 pekerja informal. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan
Diduga Korupsi Kredit, Debitur di Bima Diajukan ke Persidangan Mataram (Suara NTB) Penyidikan tiga tersangka kasus kredit fiktif pada Bank NTB Cabang Bima tahun 2011. Tersangka kini ditahan jaksa penuntut umum. Berkasnya kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. Kasi Pidsus Kejari Bima, I Wayan Suryawan mengatakan, jaksa penuntut umum dan penyidik Polres Bima Kota sudah menyelesaikan tahapan pelimpahan tahap dua. “Berkasnya kita ajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Sudah tahap dua, tinggal berkasnya kita limpahkan ke pengadilan,” ujarnya di Mataram, kemarin. Terpisah, Kasatreskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza menyebutkan, tiga berkas sudah dilimpahkan ke jaksa. Dari total tiga berkas tersangka. Tiga berkas tersangka itu dengan inisial RE, ER, dan HS. Mereka diduga mengajukan kredit dengan tidak memenuhi persyaratan. Mereka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberan-
tasan tindak pidana korupsi. “Untuk tiga tersangka sudah pelimpahan tahap dua ke jaksa. Masih ada sisa satu berkas lagi,” kata dia melalui pesan instan. Meski syarat tidak sesuai, para debitur ini tetap mendapat kucuran kredit. Sebab, ada indikasi permainan ‘orang dalam.’ Belakangan, dua pegawai Bank NTB Cabang Bima berinisial AF dan GL menyusul ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi, tersangka AF meninggal dunia saat kasus masih di tahap penyidikan. Peran para pegawai ini, sambung dia, yakni diduga memalsukan identitas calon debitur kredit. Dalam laporan analis kredit dinyatakan calon debitur memenuhi syarat mendapat kredit. Sementara proses verifikasi faktual tidak dilalui. “Salah satu nasabah kreditnya bendahara Dinas Peternakan,” kata Akmal tanpa merinci lebih jauh. Dia menerangkan, penyidikan kasus itu masih menyisakan satu berkas perkara GL yang dikembalikan lagi oleh jaksa. “Nanti berkasnya segera kita lengkapi,” pungkasnya. (why)
hak seluruh pekerja di Indonesia. Bagi pekerja formal, perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya menjadi anggota kepesertaan. Sayangnya, tak banyak pekerja (formal maupun informal) yang mengenal BPJS Ketenagakerjaan ini. Melihat potensinya, khusus jumlah pekerja informal di NTB mencapai jutaan orang. Kata Sofian, baru 20 ribuan yang telah diproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan empat model perlindungan sosial. Diantaranya, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK). Dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan keselamatan kerja, jadi karyawan akan mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi jika mengalami kecelakaan kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang mengalami kecelakaan biasanya akan mendapatkan pengobatan, perawatan, santunan selama tidak bekerja, santunan kematian, santunan cacat, dan juga biaya rehabilitasi. Perusahaan harusnya mendaftarkan seluruh pekerjanya tanpa terkecuali pada program ini. Lalu ada Jaminan Kematian (JK) yang juga merupakan hak dari para karyawan yang harus dijamin oleh perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kematian ini diberikan kepada ahli waris bila karyawan meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Hari Tua (JHT) tujuannya untuk mengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat dan hari tua. Lalu ada Jaminan Pensiun untuk mempertahankan der-
ajat kehidupan yang layak bagi peserta, yaitu karyawan dan/ atau ahli warisnya saat karyawan memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Mereka mendapatkan sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan. Karyawan yang memperoleh jaminan pensiun ini merupakan mereka yang bekerja di sektor swasta atau perorangan. Melihat fenomena ini di NTB, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Agus Patria melalui Kepala Bidang Pengawasan, Syarif Lutfim mengatakan, prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung program dari BPJS Ketenakerjaan untuk lebih massif menjangkau masyarakat, pekerja formal dan informal dengan perpajangan tangan layanan melalui agen Perisai. (bul)
Koramil Monta Hijaukan Hutan Gundul dengan Bibit Kemiri Bima (Suara NTB) Koramil 1608-07/Monta melaksanakan penghijauan dengan menanam bibit Kemiri, Kamis (10/1). Anggota TNI bersama masyarakat, menanam di sela-disela tanaman pertanian di So’o Himbi Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Penanaman 350 bibit Kemiri bersama puluhan warga Desa Kuta Kecamatan Para-
do ini berdasarkan kesepakatan warga setempat dan para petani selaku pemilik lahan. Danramil 1608-07/Monta Mayor Inf Syaharudin menyampaikan, kegiatan itu merupakan tanggung jawab bersama khususnya warga setempat untuk menghijaukan kembali hutan yang sudah gundul. “Dua bulan ke depan kita bersama-sama akan melihat
kembali apa yang kita tanam hari ini,” kata Syaharudin. Ditambahkannya, apabila ada bibit tanaman yang tidak berkembang dengan baik atau mati, maka segera diganti. “Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, bermanfaat bagi diri kita, keluarga maupun masyarakat Desa Kuta khususnya,” pungkasnya. (ars/*)
(Suara NTB/ist_penrem)
TANAM BIBIT KEMIRI - Anggota Koramil Monta bersama petani setempat saat menanam bibit Kemiri.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
Halaman 4
Harus Lebih Baik BUPATI Lombok Timur (Lotim), H., M. Sukiman Azmy menaruh harapan besar pelaksanaan pembangunan di era kepemimpinannya mulai tahun 2019 ini bisa lebih baik capaiannya dibandingkan tahun-tahun seelumnya. Hal ini disampaikan bupati saat memimpin rapat koordinasi (rakor) di kantor Camat Sikur, Kamis (10/1). Rakor digelar secara bergantian di seluruh kecamatan di Lotim. “Rakor ini, sebagai bentuk transparansi, keterbukaan, bahwa inilah yang pemerintah daerah lakukan,” tegasnya. Bupati juga berpesan (Suara NTB/dok) dalam merencanakan pemH. M. Sukiman Azmy bangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Semua usulan masyarakat akan ditampung. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan sekarang, maka bisa ditunda di tahun berikutnya. “Mari kita laksanakan forum diskusi ini dengan baik, sesuai Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Lombok Timur di tahun 2019, seperti 3 sasaran yang harus diselesaikan yaitu Jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang tahun dan Listrik menyala sepanjang hari,” demikian paparnya. Sebelumnya, Kepala Bappeda Lotim, Achmad Dewanto Hadi menyampaikan, bahwa Alokasi infrastruktur tahun 2019-2021 yaitu APBD Non DAK sebesar Rp300 miliar dengan pokir sebesar Rp 66 miliar- sementara DAK Fisik 2019 sebesar Rp 294 miliar lebih. Bidang kegiatan fisik ditahun 2019, akan dilaksanakan di 5 Kecamatan yaitu, Kecamatan Sikur sebesar Rp 16,3 miliar, Kecamatan Montong Gading Rp 42,9 miliar, Kecamatan Masbagik Rp 23,3 miliar.Kecamatan Aikmel sebesar Rp 32,95 miliar, dan Kecamatan Lenek Rp 17,4 miliar. (rus)
RESMIKAN - Wabup Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin meresmikan Puskesmas Suralaga, Kamis (10/1). Puskesmas ini merupakan puskesmas yang ke 32 di Lotim. Idealnya Lotim memiliki 40 puskesmas.
Survei Kemenkes 2018
Layani Kesehatan Masyarakat
42,20 Persen Balita Ditemukan Stunting Selong (Suara NTB)Berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan di 10 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditemukan fakta sebanyak 42,20 persen bayi di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting. Desa tersebut adalah Bagik Payung Timur dan Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga. Batu Nampar dan Batu Nampar Selatan, Pandanwangi Kecamatan Jerowaru. Belanting dan Dadap Kecamatan Sambelia. Lenek Duren, Leneng Kali Bambang Kecamatan Lenek dan Desa Kembang Kerang Daye Kecamatan Aikmel. Survei dilakukan dengan cara mengukur semua balita. Dari 10 desa itu diukur balita sebanayak 2.832. Dari jumlah itu ditemukan 1.192 balita yang pendek dan sangat pendek atau disebut stunting, karena gagal tumbuh dengan baik dibanding usianya. Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani yang dikonfirmasi mengaku baru survei yang dilakukan oleh Kemenkes dan baru memulai penanganan. Dibutuhkan sinkronisasi program untuk mempercepat penanganan. Jika disebut 10 desa ini mewakili Lotim, maka Lotim bisa tembus 42 persen kasus stuntingnya. “Kalau 10 desa menggambarkan Lotim kan bisa 42 persen,” akuinya. Kondisi riilnya, katanya, sedang dilakukan kroscek lebih dalam. Koreksi mulai usia 0 sampai dengan 2 tahun dan 2 sampai 5 tahun. Stunting diakui merupakan masalah kompleks dan tidak bisa ditangani oleh orang-orang kesehatan saja. Mengenai hasil survei, saat ditemukan pendek pada usia 02 tahun seiring perjalanan waktu bisa cepat berubah pada usia 2-5 tahun seiring perjalanan waktu. Untuk itu, diperlukan asupan gizi yang cukup, kemudian lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang harus membaik. Ditambahkan, melihat kompleksitas masalah stunting diperlukan juga gerakan bersama dari seluruh pihak terkait. Selain dari aspek kesehatan, ada faktor gizi. Gizi tidak lepas dari persoalan makanan. Penanangan stunting pun tidak bisa hanya dengan menyentuh yang sudah terdata. Jika mengukur keberhasilan pencegahan secara komulatif memang bisa dengan melihat data dan perbandingannya setelah dilakukan intervensi program penanganan. Namun hal lain yang harus dipikirkan, faktor dari penyebab munculnya stunting. Untuk penanganan cepat ini diperlukan data riil by name by address. Dari Dikes sendiri sambungnya yang bisa dilakukan adalah memulai saat usia kehamilan. Mulai 1000 hari pertama kehidupan, yakni 9 bulan 10 hari bayi dalam kandungan. Berikutnya berlanjut penanganan pada saat usia 2 tahun setelah lahir. Ibu hamil harus menjaga kesehatan dan asupan gizi. Gizi yang masuk harus cukup, yakni mulai dengan minum tablet tambah darah. Ibu hamil yang kurang energi kronis juga sedang didata dengan baik agar lebih mudah dilakukan intervensi. Terhadap ibu hamil ini harus diberikan makanan tambahan dan terpantau terus perkembangannya. (rus)
Syarat Pemberkasan CPNS
Permintaan Pembuatan SKCK Membeludak Selong (Suara NTB) Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapolres Lombok Timur (Lotim) saat ini membeludak. Kondisi itu disebabkan surat yang membuktikan seseorang terbebas dari unsur kriminalitas itu menjadi salah satu syarat utama dalam pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kasat Intelkam Polres Lotim, Iptu. Wahyu Rahmat,mengungkapkan, membeludaknya pelayanan pembuatan SKCK terjadi dari hari Senin lalu. Di mana SKCK ini merupakah salah satu syarat utama dalam rekrutmen CPNS hingga tahap pemberkasan pengusulan NIP. Selain berfungsi untuk rekomendasi ke luar negeri dan lainnya. “Memang saat ini permintaa untuk pembuatan SKCK sedang membeludak. Sehari itu kita layanan sampai 500 orang,” jelasnya. Jumlah tersebut meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan pada hari-hari normal sekitar 50-100 permintaan per hari. Maka dari itu, penerimaan berkas pendaftaran dibatasi yang mendaftar hari besok hari. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Wahyu Rahmat, mengungkapkan mengaku sudah menerapkan SKCK online, namun sampai saat ini belum dapat digunakan, karena lama terhubung dengan internet. “Kita tambah operator, peralatan, dan perlengkapan. Ini upaya kita untuk meningkatkan pelayanan. Pembuatan SKCK banyak keperluan untuk mendaftar CPNS, TNI/Polri dan lainnya,” pungkasnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
ANTRE - Sejumlah masyarakat saat mengantre pembuatan SKCK di Lotim.
(Suara NTB/rus)
Puskesmas di Lotim Belum Cukup Selong (Suara NTB) Kamis (10/1) kemarin, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi Sjamsuddin meresmikan puskesmas ke 32 di Lotim. Puskesmas ke 32 ini berada di Suralaga Kecamatan Suralaga. Wabup dalam pandangannya menyebut, jumlah puskesmas yang ada di Lotim ini masih belum cukup untuk melayani seluruh warga Lotim. Idealnya Lotim memiliki 40 puskesmas. Dikatakan H. Rumaksi SJ, SH pemerintah daerah Kabupaten Lotim akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tempat layanan kesehatan. Tahun 2019 ini, pemerintah daerah sudah menganggarkan Rp 10 miliar uuntuk Puskesmas Keruak dan Rp 5 miliar untuk Puskesmas Aikmel. “Anggaran itu, guna penambahan sarana dan prasa-
rana, sebagai persiapan peningkatan menjadi Rumah Sakit Tipe C,” ungkap Rumaksi. Fokus perhatian Pemerintah Lotim, katanya adalah penguatan bidang kesehatan. Hal ini dengan dialokasikanya anggaran kesehatan sebesar Rp 183,4 miliar tahun 2019 ini atau 10,11 persen dari total belanja daerah di luar gaji pegawai. Belanja tidak langsung
(BTL) pada Dinas Kesehatan dan OPD Rp16.742.994.160. Belanja itu, berupa hibah untuk kesehatan. Sementara Belanja langsung (BL) pada Dinas Kesehatan dan OPD terkait dengan kesehatan Rp166.746.259.340. Melihat jumlah tersebut, Lotim sudah memenuhi alokasi anggaran 10 persen lebih dari total belanja daerah di luar gaji. Hal
itu, sesuai pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir 7.4 pada lampiran perundangan RI 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2019. Belanja langsung ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, guna pemenuhan standar minimal kebutuhan dasar warganegara. Tidak hanya stunting, Penurunan frekuensi kekurangan berat badan (under weight) pada anak balita, dan menurunnya frekuensi wasting (kurus) anak balita, juga menjadi target kerja pemerintah. Disebutkan Rumaksi, persoalan kesehatan
tidak saja menyangkut status gizi dan fasilitas kesehatan. Tapi juga persoalan seperti pembiayaan. Mendukung program universal health coverage (jaminan kesehatan cakupan semesta), Pemkab Lotim juga berupaya meningkatan jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI), melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemkab mengalokasikan Rp 16 miliar lebih, melalui komponen bansos fungsi kesehatan, bagi masyarakat yang tidak diakomodir melalui APBN. (rus)
Bawaslu Terapkan Pengawasan PUPR Sarankan Khusus Caleg Petahana Percepat Realisasi Huntap Tanjung (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerapkan kebijakan khusus untuk mengawasi caleg dari kalangan Dewan. Bawaslu dalam hal ini, memasang satu orang petugas Bawaslu untuk mengawasi setiap caleg incumbent atau petahana tersebut. “Kami di Bawaslu mempunyai kebijakan, satu orang caleg incumbent diawasi oleh satu orang pengawas untuk mengontrol. Ini sudah saya sampaikan ke Panwas desa dan kecamatan, tetapi jangan sampai anggota Panwas diteriaki maling, dirampok, apalagi digebuki masyarakat. Namanya tugas, harus dilaksanakan,” ujar Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE, Kamis (10/1). Ia menyatakan, pengawasan ekstra ketat kepada masingmasing anggota dewan dilakukan pada momen eksekusi program, baik reses maupun penyaluran program aspirasi. Sejatinya, Adi Purmanto berharap, reses anggota DPRD ataupun penyaluran program aspirasi tidak dilakukan pada saat kritis menjelang pemilu.
Namun pihaknya tidak bisa melarang, karena eksekusi program tersebut diatur dan dijadwalkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia memaklumi kegiatan reses dan penyaluran dana aspirasi merupakan salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah kepada anggota dewan untuk menyerap aspirasi warga. Maka pada ranah itu, ia berharap DPRD tidak menyelipkan misi-misi kampanye. “Reses itu sampaikanlah ke KPU dan Bawaslu, ya kami hanya datang mengawasi saja. Pada tahun kontestasi, jangan reses itu dijadikan sarana kampanye,” tegasnya. Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi Merah Putih, Artadi, S.Sos., mengaku risih dengan pola pengawasan ekstra ketat yang dilakukan Bawaslu. Sebagai DPRD, ia merasa setiap langkah dibuntuti oleh Bawaslu. “Sampai di rumah pun saya diawasi. Kalau saya teriaki maling, mungkin salah lagi. Di jalan, di rumah, diintip. Menurut saya kurang pas. Seolah-olah rumah saya itu, kayak rumah teroris,” cetusnya. Ia tidak menampik, kedia-
mannya hampir setiap malam diramaikan oleh warga yang datang ingin menemui dan bersilaturahmi dengan wakil rakyatnya. Ia khawatir, dibuntuti setiap saat oleh Bawaslu memberi kesan di mana ia dianggap melanggar aturan. “Kesannya saya ini melanggar, karakter saya seolah-olah dibunuh. Begitu aparat datang, Panwas (Bawaslu) datang, masyarakat yang tidak paham mengira kita ada permasalahan,” sambungnya. Terkait pula dengan aspirasi beras yang banyak diperbincangkan publik saat ini, Artadi mengakui anggaran beras itu merupakan usulannya yang lahir dari aspirasi warga. Kepada pemerintah, ia menyertakan nama dan alamat penerima. “Begitu datang beras, karena Dinas Sosial tidak ada tempat menyimpan, maka disimpanlah di gudang di sana (gudang pribadi, red). Dan itu sudah di-PHO oleh dinas, tinggal direalisasikan. Kami minta dinas realisasikan, kami tetap telepon. Kami hanya mengawasi. Tetapi luar biasa, Bawaslu tetap mengawasi,” tandasnya. (ari)
OPD Lotim Harus Perbarui Informasi Selong (Suara NTB)Setelah dihadirkannya Lombok Timur (Lotim) Mobile, Pemkab Lotim dituntut terus memperbaharui informasinya. Pasalnya, informasi harus tetap hangat dan terbaru. Karenanya sangat diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim bersifat sigap terhadap informasi. “Dinas-dinas ini harus aktif untuk memperbaharui data dan informasi yang diberikan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa pada Suara NTB, Kamis (10/1). Diakuinya, sudah pasti ada penilaian masyarakat terhadap seluruh kinerja aparatur pemerintah. Melalui penyampaian informasi ini, katanya, akan bisa langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat mulai dari capaian kinerja dan programprogram strategis pemerintah. Informasi dan data ini harus tetap dibuka kepada masyarakat. Menurutnya, harus ada pemacu kinerja dari masing-masing OPD, sehingga bisa mengembangkan pel-
(Suara NTB/rus)
H. Ridatul Yasa ayanan kepada publik. Mengenai perangkat, katanya, tidaklah masalah secara prinsip. Apa yang sudah ada tinggal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat di era kemajuan teknologi berharap besar bisa lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Diketahui sudah ada juga aplikasi online, seperti Buat Administrasi Kependudukan Sistem Online (BAKSO) yang mulai diterapkan di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Apa yang sudah dibuat dalam sistem informasi Lotim Moblie ini, katanya, sudah bisa tersambung dengan seluruh jaringan dan aplikasi yang dibuat masing-masing OPD. Tidak saja dengan Dukcapil. Termasuk juga dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong. Sehingga nantinya sajian informasi yang terus diperbaharui akan bisa memudahkan warga yang ingin mendapatkan layanan poli di rumah sakit tidak perlu antre panjang, karena bisa mengetahui dengan mudah waktu praktik dan kehadiran dokternya. Termasuk pula di bidang hukum. Dimana hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah ini bisa tersosialisasi dengan baik. Lotim sebelumnya sudah memiliki website resmi pemerintah daerah. Ada kolom khusus tentang hukum. Hanya saja kolom ini tidak pernah diperbaharui. Salah satu masalahnya karena keterbatasan tenaga yang digunakan di semua OPD untuk memperbaharui data-data yang banyak diminta oleh masyarakat. (rus)
Tanjung (Suara NTB) BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyebut jumlah dana rekonstruksi bangunan rusak akibat gempa sebesar Rp 1,077 triliun. Namun dari angka itu, yang masuk ke rekening warga sebanyak Rp 450,750 miliar. Realisasi dalam bentuk hunian tetap (huntap) hingga kini belum diketahui. Namun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU menilai banyak hal yang menjadi kendala. Kepada Suara NTB, Kamis (10/1), Kadis PUPR, H. M. Zaldy Rahadian, ST. MT., menganggap masalah percepatan rekonstruksi pada aspek administrasi di tingkat pokmas adalah bagian kecil. Persoalan besarnya lebih spesifik pada tidak sinkronnya penyediaan bahan kayu di lapangan dengan acuan text book oleh pendamping Rekompak. Kendala terbesar menurut Zaldy, Rekompak bersikukuh pada juklak BNPB dan aturan PUPR perihal kualitas kayu yang digunakan masyarakat. Bahwa kata dia, mengacu pada Permen PU tahun 2002, kayu yang digunakan harus memiliki beragam komposisi, mulai dari kadar air, jenis kayu kelas 2, dan sebagainya. Faktanya di lapangan, tidak mudah bagi warga mendapatkan kayu sesuai spek tersebut di UD-UD penyedia kayu lokal. “Saya banyak diskusi dengan teman-teman di PU. Ini kan, Rekompak text book di lapangan, lalu darimana dapat kayu seperti aturan itu. Kalau kita mau fair, ya tidak bisa (cepat),” ujarnya. Di level Pemda KLU sendiri, PUPR sampai saat ini belum melihat ada pembagian tugas yang jelas, siapa berbuat apa. Fungsi koordinasi yang dilakukan BPBD relatif lemah dalam menjalankan juklak BNPB. Seharusnya, kata Zaldy, BPBD selaku OPD leading sektor berperan aktif mengajak OPD lain duduk bersama. Sebab tidak hanya penyediaan kayu dalam jumlah cukup, tetapi membahas bagaimana administrasi yang benar. “Contoh, kayu yang bisa digunakan oleh aplikator Rika. Selama ini, ada bias informasi, sehingga kebingungan pengguna. PU kalau memang bisa tandatangani sampel yang diajukan penyedia, saya tanda tangan.” “Kemarin sempat muncul ada tim ahli (Kabupaten) berkompeten yang akan di SK-kan. Salah satunya Pak Sony (Kabid LH), sampai saat ini pun tidak ada SK. Sehing-
ga kasihan ini proses ini, tidak ada yang pasti,” lanjutnya. Ia mendorong, Tim Ahli Kayu Kabupaten segera di SKkan. Sebagai Al, Dinas PU juga bisa ditunjuk apabila memang diserahi tanggung jawab. “Di situ Pak Soni yang menilai kayu. Cuma persoalannya sekarang, kalau kita ingin mengacu ke Permen PU tahun 2002, dengan komposisi kayu, dengan kadar air dan lain-lain, dari mana dapat kayu sesuai aturan itu,” sebutnya. Selama ini sambung dia, yang banyak didengungkan adalah legalitas kayu yang ada di UD-UD lokal. Namun, ketika legalitas sudah terpenuhi, warga kemudian dihadapkan pada hal teknis yang susah untuk dilaksanakan. Menurut dia, proses percepatan rekonstruksi harus dibahas bersama. Setidaknya, pola penyediaan kayu agar terpenuhi sesuai ketentuan dapat dikawal oleh pemerintah. “Jangankan kayu, panelpanel Risha itu saja siapa yang tanggungjawab bisa menjamin panel yang dibuat itu sesuai aturan. Saya tanya Rekompak, bapak bisa menjamin panelpanel yang sekarang dibuat? Dia diam tidak bisa jawab,” Sebelumnya, Kepala BPBD KLU, Iwan Maret Asmara, S.Sos., kepada wartawan mengakui proses percepatan rekonstruksi terus dilakukan. Dari dana Rp 1,077 triliun tersebut, Rp 500 miliar lebih akan ditransfer ke rekening Pokmas. Ia mengakui, dana yang masuk ke masyarakat cukup besar. Tetapi rekonstruksi berbanding terbalik dengan jumlah rumah yang selesai dibangun. “Pokmas yang sudah di SK-kan Bupati baru sekitar 600 pokmas dengan jumlah penerima rekening untuk 23 ribu rumah. Pokmas ini akan kita dorong untuk melakukan percepatan, karena huntap belum banyak terbangun, sedangkan dana sudah masuk ke rekening,” paparnya. Iwan menyebut, percepatan di tahun 2019 ini akan dimaksimalkan. Ia berharap pula, Kadin dan asosiasi pengusaha di bawahnya dapat berpartisipasi menyediakan material yang dibutuhkan warga. Pasalnya, para pengusaha yang awalnya menyodorkan diri membangun huntap, pelan-pelan mundur teratur. “Mereka (pengusaha) datang menawarkan diri, setelah itu hilang. Begitu seterusnya. Padahal kita sudah siapkan lokasinya (pokmas sasaran),” tandas Iwan. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
Rampungkan Temuan Ombudsman DINAS Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) menargetkan segera merampungkan hasil penilaian Ombudsman dan arahan Korsupgah KPK. Paling lambat awal tahun ini, temuan Ombudsman dan arahan lembaga antirasuah bisa dirampungkan. Pihak DPMPTSP telah menindaklanjuti sebagian besar temuan ini, sehingga dinas terkait optimis bisa meraih penilaian hijau ke depan. ‘’Selain itu, hal ini didukung dengan segera dibangunnya gedung baru kantor dinas terkait. APBD murni tahun ini anggaran sudah dialokasikan mencapai Rp7 miliar lebih untuk pembangunan gedung tersebut,’’ ujar Kepala DPMPTSP Lobar H. Dulahir, Kamis (10/3). Pihaknya sudah menindaklanjuti hasil penilaian Ombudsman yang memberikan nilai merah dalam hal pelayanan. Pihaknya menargetkan bisa memenuhi nilai hijau pada semua item penilaian paling lambat bulan Maret. Pihaknya akan menyediakan sarana prasarana yang diminta untuk dipenuhi oleh Ombudsman. “Sarana prasarana berupa gedung segera terpenuhi, tahun ini kita disiapkan anggaran Rp7,4 miliar oleh pak bupati. Insya Allah awal tahun ini pelelangan,” jelas Dulahir. Terkait desain bangunan gedung kantor sudah dikonsultasikan ke Dinas PU. Pihaknya menyesuaikan bangunan gedung untuk memudahkan pelayanan publik, seperti menyediakan tempat pelayanan khusus difabel, ruangan dan fasilitas bagi mayarakat. Termasuk akan disempurnakan front office dengan menyiapkan petugas dilengkapi atribut yang menyenangkan bagi masyarakat. Pihaknya juga menyiapkan informasi memudahkan masyarakat dengan memperkaya informasi. Akses informasi pelayanan publik juga disiapkan dalam bentuk brosur dan buku berisi syarat perizinan, prosedur, SOP serta semua lengkap. “Tahun ini juga ditambah perangkat komputer, server dan jaringan. Termasuk SDM sudah kita latih lagi untuk menerapkan aplikasi OSS,”imbuhnya. Untuk tindaklanjut arahan korsupgah sudah sebagian besar ditindaklanjuti. Pihaknya mengirim aparatur untuk berlatih aplikasi Si Cantik seperti arahan KPK. Dalam aplikasi ini seluruh pelayanan perizinan terintegrasi. Pihaknya juga berupaya lebih mempercepat pelayanan publik, tidak hanya menggunakan barcode, akan tetapi ditambah dengan menerapkan tanda tangan elektronik. Pihaknya sudah membuat Perbup terkait pelayanan ini. Dengan adanya tanda tangan elektronik ini nanti, pihaknya tidak mesti tanda tangan perizinan di kantor, namun bisa saat rapat di luar kantor. “Ini terobosan yang kita kembangkan,” imbuhnya. Ia menambahkan, dari 10 kriteria arahan Korsupgah KPK pihaknya sudah bisa merampungkan 5 hijau, 4 kuning dan 1 merah. Dengan ditandatanganinya perbup tentang tanda tangan elektronik, maka semua kriteria merah akan habis. Artinya, 5 kriteria penilaian hijau dan 5 kuning. Ia menargetkan, pertengahan tahun ini semua kriteria bisa hijau 100 persen. Sebab untuk pengadaan CCTV sudah terpasang bulan depan. (her)
H. Dulahir (Suara NTB/her)
Bupati Sesalkan Korban Jiwa Meninggal akibat Malaria Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku prihatin dengan kasus meninggalnya korban gempa akibat terjangkit malaria. Terhitung ada dua orang korban gempa yang meninggal akibat malaria di Kecamatan Gunungsari. Kondisi ini pun telah disikapi oleh Pemda dengan menetapkan status KLB sejak beberapa bulan lalu, orang nomor satu di Lobar itu menginstruksikan agar OPD lebih intensif dalam melakukan penanganan korban gempa di lapangan. “Kita menyesalkan itu (korban gempa meninggal akbat malaria), kita prihatin, tapi kita tidak bisa menghindar. Mau bagaimana musibah, tapi tetap kita berusaha,” ungkapnya, Kamis (10/1). Menurut Fauzan, jika membandingkan kasus malaria yang sudah ditetapkan KLB antara Lobar dengan daerah lain tidak banyak korban yang menunggal di Lobar. Di mana jumlah penderita terjangkit hampir 500 orang. Bukan berarti, kata dia, pemda membiarkan kasus ini. Sebab Pemda tetap berusaha melakukan penanganan sejak awal sampai saat ini agar kasus malaria bisa nol. Sebelumnya, Kepala Desa Mekar Sari Nasrudin mengatakan korban gempa yang terjangkit malaria di wilayahnya semakin bertambah. Penambahan jumlah penderita malaria ini dipicu hujan yang melanda akhir tahun lalu sampai sekarang. Bahkan akibat penyakit ini dua korban gempa di Desa setempat meninggal. Dua korban ini berasal dari Dusun Apit Aik. Atas kondisi ini, pihak desa setempat mendesak pemerintah lebih intensifkan penanganan di lapangan. (her)
Wabup Kecewa Insentif Marbot Diduga Digelapkan Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku kecewa terkait kasus dugaan penggelapan insentif marbot se-Kecamatan Praya Barat Daya oleh oknum kecamatan setempat. Wabup berjanji akan menindak tegas oknum kecamatan bersangkutan jika terbukti bersalah. “Terus terang saya kecewa berat atas peristiwa ini. Terlepas dari apapun alasanya. KareH. L. Pathul Bahri na itu menyangkut hak orang banyak, para marbot masjid,” ujar Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, Kamis (10/1). Meski demikian, wabup mengaku belum mendapat laporan yang jelas terkait kasus ini. Justru dirinya tahu dari informasi wartawan, soal posisi kasusnya. Untuk itu, ia berjanji akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Disinggung sanksi yang bakal diberikan terhadap oknum kecamatan, jika terbukti bersalah. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban oknum kecamatan bersangkutan. “Sanksinya apa ,nanti kita lihat aturannya seperti apa,” tegasnya. Dikatakannya, selama ini perhatian yang diberikan kepada para marbot masjid di daerah ini sangat minim. Namun ketika ada perhatian yang diberikan, justru disalahgunakan oleh oknum pegawai pemerintah itu sendiri. Jadi wajar jika kemudian oknum yang melakukan penggelapan dana marbot masjid disanksi tegas. Diberitakan sebelumnya, dana insentif bagi puluhan marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya diduga digelapkan oknum kecamatan setempat. Nilainya pun tidak main-main mencapai Rp100 juta lebih. Informasinya total ada 86 marbot masjid di Kecamatan Praya Barat yang tersebar di 11 desa. Dari jumlah ini, baru marbot masjid Desa Pandan Indah sebanyak 9 orang yang sudah menerima. Selebihnya belum sampai sekarang. Jumlah insentif yang diterima marbot masjid sebesar Rp600 ribu diterima setiap tiga bulan sekali, sehingga total yang diterima setahun sebesar Rp2,4 juta per orang. (kir)
Halaman 5
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
Masa Sidang Pertama 2019 DPRD Loteng Dimulai Praya (Suara NTB) Masa persidangan pertama tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dimulai. Hal ini ditandai dengan rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama DPRD Loteng tahun 2019 di Ruang Rapat Utama DPRD Loteng, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT, Kamis (10/1). Hadir pada kesempatan ini Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Sekda Loteng H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., dan para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Agenda rapat paripurna sendiri diawali dengan penyampaian hasil evaluasi Gubernur NTB terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2019, oleh Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi. Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE., ber-
(Suara NTB/ist)
RAPAT PARIPURNA - Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, (kedua kiri) memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama DPRD Loteng tahun 2019, Kamis (10/1). harap kinerja DPRD Loteng bisa lebih maksimal lagi tahun ini. Karena diakuinya, kinerja DPRD Loteng pada tahun 2018 lalu masih jauh dari yang diharapkan. Itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya, soal jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang bisa di-
tuntaskan pembahasannya. Pada tahun lalu, DPRD Loteng menargetkan penyelesaian sebanyak 18 (perda), baik itu raperda usulan DPRD Loteng maupun usulan Pemkab Loteng. Tetapi yang bisa diselesaikan hanya sekitar 4 raperda saja dan capaian itu jelas di
bawah yang diharapkan, sehingga tahun ini kinerja DPRD Loteng harus meningkat. “Tahun ini kinerja DPRD Loteng harus lebih baik lagi dari tahuntahun sebelumnya,” tegasnya. Kemudian selama tahun 2018, DPRD Loteng telah menerima sebanyak 25 kegiatan
hearing masyarakat ditambah kegiatan rapat kerja dengan OPD lingkup Pemkab Loteng. “Untuk raperda yang tidak bisa dituntaskan tahun lalu, akan diupayakan supaya bisa tuntas tahun 2019 ini,” imbuh Puaddi. Ia mengatakan, pada masa sidang pertama tahun ini, DPRD Loteng menargetkan satu pembahasan raperda, yakni Raperda Pengelolaan Sumber Mata Air ditambah beberapa kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Loteng serta kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2019. Diakuinya, tahun ini merupakan tahun terakhir anggota DPRD Loteng masa bakti 2014-2019. Di mana anggota DPRD Loteng yang sekarang ini bakal selesai pada bulan Agustus mendatang. Namun hal itu bukan jadi halangan yang bisa mengganggu kinerja DPRD Loteng. Justru di tahun terakhir masa pengabdian, kinerja harus lebih baik. (kir/*)
Berkedok Keperluan Administrasi
Korban Gempa Diduga Dipungut Biaya Giri Menang (Suara NTB) – Pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa di Lombok Barat (Lobar) masih dinilai lambat. Lambannya pengerjaan huntap ini diakibatkan faktor limitnya panel dan bahan berupa mur serta baut untuk pemasangan bahan bangunan rumah. Kondisi ini dikeluhkan oleh korban gempa. Tak hanya itu, korban gempa juga mengeluh, karena dipungut biaya. Pungli diduga dilakukan oknum berkedok untuk keperluan administrasi di lapangan. Hal ini menjadi temuan mahasiswa di lapangan yang disampaikan oleh Ketua Front Mahasiswa Lobar, Muksin, Kamis (10/1). Diakuinya, dirinya bersama rekan-rekannya telah turun ke sejumlah lokasi bencana di Lobar, sehingga merasakan betul keluh kesah masyarakat baik menyangkut persyaratan yang sulit dipenuhi korban gempa. “Warga juga berkeluh kesah soal oknum yang bermain melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat, itu yang kami temukan,” tegasnya. Pihaknya meenmukan adanya dugaan pungutan di daerah Batulayar dan Selat Narmada. Nominal pungutan yang dipungut ke korban gempa bervariasi antara Rp 20 ribu hingga Rp200 ribu oleh oknum dengan dalih biaya adimistrasi surat menyurat untuk keperluan pencairan bantuan. Oknum memungut korban gempa per KK dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Namun praktik ini cepat dicegat oleh oknum aparatur dusun, sehingga tak sampai menimpa banyak korban. “Ini permainan oknum,” tegasnya. Muksin juga menemukan adanya korban gempa yang didiskriminasi, sebab korban gempa yang seharusnya layak mendapatkan bantuan justru tidak terdata. Sebaliknya warga yang tak layak memperoleh bantuan justru masuk data. Termasuk ada korban gempa yang salah kamar, artinya korban
BANGUN HUNTAP - Proses pengerjaan huntap korban gempa jenis Riko di Gunungsari. Masih banyak warga yang tinggal di pengungsian dan huntara.
(Suara NTB/Disperkim Lobar)
gempa yang rusak ringan justru mendapatkan bantuan rusak berat. Temuan ini jelas dia ditemukan di beberapa daerah, seperti di Selat, Dusun Tato Batulayar dan Gunungsari. Menjawab hal ini Bupati H Fauzan Khalid meminta agar oknum yang diduga melakukan pungutan ditunjuk saja siapa orang yang dimaksud. Menurutnya kemungkinan bukan fasilitator, namun oknum yang menjual nama fasilitator. “Siapa itu yang pungut, tunjuk hidung siapa yang melakukan itu,’’ tegasnya. Diakui, sejauh ini untuk penanganan korban gempa masih terkendala fasilitator yang masih kurang. Ia menyarankan para mahasiswa ikut rekrutmen. “Kita masih sangat kekurangan,” akunya. Selain itu, ujarnya, pembangunan huntap korban gempa memang masih tekendala panel dan baut. Sebab ketika uang sudah ada, pokmas sudah
dibentuk, namun yang harus dibangun adalah rumah anti gempa dengan jenis bermacam. Itupun harus tersertifikasi Litbang Kementerian PU. “Masalahnya terkadang, orang pilih Risha tapi panelnya belum ada, baut juga belum ada, ini kan pemda tidak bisa apa-apa,” jelasnya. Sementara itu, Plt Camat Narmada Rusditah membenarkan adanya pungutan tersebut. Namun ia menegaskan, hal itu tidak dilakukan perangkat desa, namun oknum. “Yang melakukan pungutan adalah oknum, dan sudah dikembalikan, Tidak ada kaitan dengan perangkat desa,” imbuhnya. Plt. Camat Batulayar Mahyudin mengatakan belum tahu soal oknum pungutan yang dimaksud. Pihaknya akan turun melacak informasi tersebut. “Saya akan turun segera, karena saya belum dapat info soal itu,” ujarnya.
Event ’’Bau Nyale’’ Ditetapkan 24-25 Februari Praya (Suara NTB) Pelaksanaan event Bau Nyale tahun ini direncanakan bakal digelar pada tanggal 2425 Februari mendatang. Keputusan ini diambil dalam Sangkep Warige (rapat adat) yang diikuti perwakilan pemuka dan tokoh adat masyarakat Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan yang berlangsung di Desa Adat Ende Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kamis (10/1). Rapat adat ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria. Proses penetapan waktu pelaksanaan event yang kini masuk sepuluh besar kalender event nasional sempat berjalan alot. Pada awal pembahasan muncul dua opsi pelaksanaan Bau Nyale, yakni tanggal 23-24 Februari dan tanggal 25-26 Februari. Para tokoh dan pemuka adat sempat bersikeras dengan pendapat masing-masing. Sebagai jalan tengah, akhirnya diambil waktu yang mengakomodir kedua opsi tanggal 24-25 Februari. “Jadi setelah melalui proses pembahasan yang cukup alat, event Bau Nyale ditetapkan pada hari Minggu dan Senin, tanggal 2425 Februari mendatang,” tegas Camat Pujut, L. Sungkul. Ia menjelaskan, dalam penetapan waktu pelaksanaan Bau Nyale tidak sembarangan, tapi harus melalui pertemuan adat. Selain itu, dengan memperhatikan pergerakan bintang rowot yang menjadi dasar penanggalan
(Suara NTB/kir)
RAPAT ADAT - Acara rapat adat yang digelar tokoh masyarakat dan adat Loteng bagian selatan untuk menetapkan pelaksanaan Bau Nyale bulan Februari mendatang. suku Sasak di Loteng. Di mana jika merujuk penanggalan Sasak, Bau Nyale dilaksanakan pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak. Di tempat yang sama, Kepala Disparbud Loteng, H. L. Putria, keputusan ini akan segera dilaporkan ke Bupati dan Wabup Loteng dan dipastikan tidak akan ada dualisme waktu pelaksanaan Bau Nyale seperti tahun sebelumnya, karena untuk penetapan tanggal pelaksanaan Bau Nyale kali ini, semua perwakilan elemen masyarakat Loteng bagian selatan diundang lengkap. “Ini keputusan bersama semua secara adat. Tidak boleh ada yang menggelar Bau Nyale selain tanggal yang ditetapkan. Kalau ada, mereka akan diberikan sanksi adat,” tegasnya. Pihaknya pun berharap pelaksaan Bau Nyale tahun ini bisa berjalan lebik baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, persiapan akan segera dilaku-
kan supaya pada pelaksanaannya benar-benar maksimal seperti yang diharapkan. Terlebih kelas event Bau Nyale tahun ini sudah masuk kalender event utama nasional. Karena sudah masuk event nasional, maka penanggung jawab pelaksanaannya nanti ada di tangan pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dalam hal ini hanya sebagai pendukung pelaksanaannya saja. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L.M.Faozal, S.Sos.M.Si., menjelaskan total ada sekitar tujuh kegiatan yang akan digelar untuk mendukung gelaran event Bau Nyale. Itu belum termasuk kegiatan pendukung yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten. “Untuk kegiatan utamanya ada tujuh event yang dilaksanakan. Ditambah kegiatan pendukung yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten,” tandasnya. (kir)
Diakui sejauh ini pembangunan Huntap korban gempa menjadi keluhan warga. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab hal ini tergantung dari SK tentang namanama penerima yang keluar dari pemda. Sejauh ini pihaknya memfasilitasi pembentukan pokmas, selebihnya setelah itu ditangani pendamping. Diakui realisasi pengerjaan huntap belum ada terbangun satupun, padahal total pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 135. Namun yang baru keluar rekening hanya 512 KK. Kendala yang dihadapi aku dia, panel Risha dan baut. Contoh kasus di Desa Bengkaung, ada warga membangun Risha. Bahan panel Risha sudah tersedia, namun kendala baut tidak ada. Sementara untuk bahan baut harus didatangkan dari Surabaya, sehingga sulit melihat pembangunan cepat dilakukan. “Kalau kita mau beli di tempat lain tidak bisa, karena harus tersertifikasi,” akunya. (her)
Proyek Jembatan Pelangan Molor
Kontraktor Dijatuhkan Sanksi Denda
Giri Menang (Suara NTB) – Pengerjaan proyek jembatan di Dusun Gunung Embit Desa Pelangan Kecamatan Sekotong molor dari kontrak. Proyek senilai Rp 3,6 miliar ini terpaksa diperpanjang masa pengerjaannya hingga 50 hari ke depan dengan konsekuensi kontraktor dijatuhkan sanksi denda per mil per hari. Jika pihak rekanan tidak bisa juga menyelesaikan proyek ini, maka pemda bisa menjatuhkan sanksi berat hingga memblack list kontraktor. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Lobar, Made Artadana, mengaku, pengerjaan proyek tahun 2018 menyisakan satu paket proyek yang molor yakni jembatan Gunung Embit Desa Pelangan. “Satu paket proyek untuk proyek jembatan Gunung Embit Pelangan molor dan diperpanjang waktu pengerjaannya sampai 2019 kurang lebih 50 hari ke depan,”kata Made. Dijelaskan, progres pengerjaan proyek ini per 30 Desember 2018 mencapai 91 persen, sehingga sisa pekerjaan yang belum diselesaikan mencapai 9 persen. Sesuai ketentuan kontraktor diberikan waktu sampai 50 hari ke depan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ini. Ditargetkan per tanggal 15 Januari 2019 pekerjaan proyek ini rampung. Pembayaran proyek ini sendiri dilaksanakan akhir
Made Artadana tahun lalu, setelah itu sisa pekerjaan dilanjutkan tahun ini. Rekanan pun jelas dia disanksi denda selama mengerjakan sisa proyek tersebut. Apakah rekanan akan diblacklist? Made menegaskan hal itu dilakukan jika setelah 50 hari kerja kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Menurutnya, alasan pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan pengerjaan proyek tepat waktu, karena banjir yang menghanyutkan material jembatan, sehingga pekerjaan pun sempat terganggu. November tahun lalu proyek pembangunan jembatan penghubung daerah terisolir di Dusun Gunung Embit Desa Pelangan senilai Rp3,6 miliar terganggu akibat rangka jembatan yang akan memasuki tahap pengecoran itu hanyut akibat derasnya arus sungai, Jumat, 9 November 2018. (her)
(Suara NTB/her)
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
Disnakertrans Sumbawa Siapkan Tenaga Profesional Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa terus berupaya menyikapi persoalan ketenagakerjaan. Salah satunya dengan menyiapkan tenaga kerja profesional. Baik untuk kebutuhan bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin menyampaikan, kedepannya (Suara NTB/ind) pihaknya akan berupaya meSyafruddin Nur nyiapkan tenaga kerja professional guna menyikapi ada persoalan ketenagakerjaan. Tentunya fungsi Loka Latihan Kerja (LLK) kedepan disiapkan untuk melakukan uji kompetensi. Sehingga para pekerja yang berangkat ke luar negeri sudah siap dengan kompetensi dan skill. Karena yang diharapkan sekarang ini adalah yang memiliki skill, sesuai amanat undang-undang Nomor 18 tahun 2017. “Jadi kita ingin fokus sekarang ini bagaimana tenaga kerja dari Sumbawa ini, baik untuk kebutuhan lokal domestik, dalam negeri maupun luar negeri kita siapkan betul. Jadi LLK sebagai lembaga yang resmi, yang formal kita siapkan. LTSP juga kita siapkan. Tinggal medical check up dan Insya Allah sudah bisa. Kita tunggu selesai di RSUD tinggal sedikit saja. Sehingga dari seluruh fungsi, 8 fungsi itu bisa dilaksanakan,” ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya juga melakukan upaya lain terkait ketenagakerjaan ini, yakni membenahi informasi. Kedepannya pihaknya berupaya melakukan inovasi, supaya masyarakat atau para pencari kerja lebih muda mengakses informasi ketenagakerjaan. “Harapan kita supaya masyarakat dan para pencari kerja akan lebih muda mengakses informasi,” terangnya. Selain di bidang ketenagakerjaan, pihaknya juga memprioritaskan terhadap penyelesaian persoalan di bidang transmigrasi. Pihaknya ingin menyelesaikan persoalan di wilayah transmigrasi bersama masyarakat. Sehingga tidak ada lagi riak-riak yang terjadi. Termasuk juga diharapkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Labangka bisa berfungsi seperti yang dihajatkan. Sehingga perekonomian yang ada bisa bergerak. “Mudah-mudahan tenaga dan kelembagaan di sana (KPB Labangka) bisa berfungsi,” pungkasnya. (ind)
Halaman 6
Tersangka Bertambah
Giliran Kontraktor Pelaksana Kasus Patedong Ditahan
Sumbawa Besar (Suara NTB ) Jumlah tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo bertambah. Setelah empat orang tersangka sebelumnya, kini giliran satu tersangka baru ditahan jaksa, Kamis (10/1). Tersangka dimaksud yakni M. Nasir selaku kontraktor pelaksana lapangan yang meminjam bendera perusahaan dari tersangka sebelumnya. Yang bersangkutan mendatangi Kejari Sumbawa sekitar pukul 09.00 Wita kemudian diperiksa. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 11.30 Wita. Setelah itu, tersangka yang menggunakan rompi orange menuju mobil dinas kejaksaan untuk dibawa dan dititipkan di Lapas Kelas II Sumbawa. Kasi Pidsus baru Kejari Sumbawa, Ginanjar Damar Pamenang, SH., MH dalam jumpa persnya mengatakan, penahanan terhadap tersangka karena beberapa alasan. Pertama karena yang bersangkutan disangkakan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun. Kemudian penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, mengulangi per-
buatan dan menghilangkan barang bukti. Tersangka akan ditahan di Lapas Sumbawa untuk 20 hari kedepan. Selanjutnya, pihaknya berencana melakukan pemanggilan saksi-saksi, sesuai dengan standar operasional (SOP) dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saksi harus dipanggil dengan menyertakan identitas tersangka. “Untuk pemanggilan saksi akan kita rencanakan mulai minggu depan,” ujarnya. Dijelaskannya, tersangka ini selaku kontraktor pelaksana lapangan yang meminjam bendera dari tersangka lainnya yang sudah ditahan sebelumnya. Namun berdasarkan hasil audit bersama tim teknis dan auditor BPKP, ternyata hasil pekerjaan yang dilakukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak. Sehingga berpotensi menimbul-
kan kerugian negara. “Dia meminjam bendera dari tersangka sebelumnya. Faktanya di lapangan, ternyata pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak. Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” jelasnya. Dengan ditahannya yang bersangkutan, jumlah tersangka yang sudah ditetapkan menjadi lima orang. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tersangka lainnya tergantung dari hasil penyidikan nantinya. “Selama proses penyidikan umum, kita baru menemukan dua alat bukti yang mengarah kepada para tersangka yang sudah dilakukan penahanan. Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka lain kalau memang dalam penyidikan, penyidik mendapati dua alat bukti lain,” pungkasnya. Seperti diketahui, sebelum-
(Suara NTB/ind)
KE LAPAS - Tersangka kasus proyek talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo usai diperiksa dan hendak dibawa ke Lapas Kelas II Sumbawa, , Kamis (10/1). nya Kejari Sumbawa menahan empat tersangka dalam kasus dugaan Tipikor proyek talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Selasa (8/1) lalu. Para tersangka dimaksud yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iwan Kurniawan, pemilik perusahaan pemenang tender proyek, Faruk, pemilik perusahaan konsultan pengawas, Kurniawan, dan peminjam
bendera perusahaan konsultan pengawas, Isnaini. Proyek pembangunan talud pengaman pantai setempat diduga terjadi penyimpangan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp186 juta tersebut dianggarkan melalui APBD tahun 2017. Pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi, karena batu yang digunakan diduga tidak menggunakan batu kali tetapi batu karang. (ind)
Sikapi APK dan BK, Bawaslu Sumbawa Mulai Tegas Sumbawa Besar (Suara NTB) Hampir setiap harinya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Pol PP menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang terpasang di tempat terlarang. Oknum Caleg masih saja membandel, mesti Bawaslu telah berulangkali melakukan sosialisasi dan menyurati Parpol masing masing. Sebagaimana disampaikan Korbid Pegawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbawa, Hamdan S.Sos I, Kamis (10/1) kemarin. “Setiap hari, kami menertibkan APK dan BK ini. Oknum Caleg tetap saja membandel. Silahkan saja, masyarakat menilai apakah layak oknum Caleg yang tidak taat azas ini dipilih atau tidak,” cetusnya. Semua cara sudah dilakukan Bawaslu untuk mengingatkan Parpol soal aturan pemasangan APK dan BK ini. Sosialisasi sudah seringlai dilakukan. Bahkan Bawaslu langsung mengunjungi setiap kantor Parpol yang ada di Sumbawa, dialog dan bertatap muka menyampaikan tentang lokasi terlarang pemasangan APK ini. Seperti di pohon, jalan protokol, fasilitas publik milik pemerintah dan lainnya. Namun tetap saja ada oknum dari Caleg yang membandel. “Saya kira hanya jamur yang tumbuh di musim hujan. Ternyata APK dan BK Caleg pun tumbuh di pohon pohon sekarang ini,” ketus Hamdan. Untuk itu, Bawaslu Sumbawa akan mengambil tindakan tegas. Ketika aturan tetap saja dilanggar, maka hukum akan ditegakkan. Bahkan sesuai UU Pemilu No 7 tahun 2017, bisa saja sanksinya berupa pemotongan masa kampanye. “Bisa saja memberikan sanksi tidak mengikutsertakan oknum peserta Pemilu dalam tahapan kampanye selanjutnya. Artinya, ada pemotongan masa kampanye,” jelasnya. Secara tegas, setiap pelanggaran pemasangan APK dan BK ini akan dicatat. Kemudian diproses dengan memanggil parpol yang Calegnya melanggar ke Bawaslu. Sebab mereka tidak lagi tat prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU 33 tahun 2018 perubahan kedua PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu. (arn)
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Resmi Berganti Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumbawa resmi berganti. Pejabat sebelumnya Anak Agung Raka PD, S.H menduduki jabatan baru sebagai Kasi Ekonomi dan Moneter di Kejati NTB, diganti oleh Ginanjar Damar Pamenang, S.H., M.H yang sebelumnya sebagai jaksa fungsional di Kejari Klaten. Pergantian tersebut ditandai dengan kegiatan pisah sambut di kantor kejaksaan setempat, Kamis (10/1). Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH., M.Hum mengakui selama ini sudah merasakan pengalaman dengan pejabat lama dalam memimpin Seksi Pidsus. Diujung masa tugasnya juga telah ada prestasi yang sudah didapatkan. Selanjutnya, pejabat baru yang akan mengambil alih pelaksanaan tugas. Kepada pejabat lama ia menyampaikan terima kasih karena sudah melaksanakan dengan baik. “Terima kasih kepada pak Raka sudah melaksanakan tugas dengan baik. Semoga di tempat yang baru bisa mengemban amanah dengan baik,” ujarnya. Kajari mengucapkan selamat datang Kepada Ginanjar sebagai pejabat baru Kasi Pidsus di Kejari Sumbawa. Adanya kekurangan personel, diharapkan pejabat baru bisa segera beradaptasi. Karena pejabat yang baru ini memimpin seksi yang menjadi ujung tombak di institusi kejaksaan. Di ujung tugas pejabat lama, sudah ada menunggu tugas bagi pejabat yang baru. Kepada tim penyidikan, diminta untuk seoptimal dan semaksimal mungkin dalam melaksanakan pekerjaan. Anak Agung Raka PD menyampaikan, selama dua tahun sepuluh bulan bertugas di Sumbawa dirinya merasa nyaman. Karena suasana di Sumbawa sangat penuh kekeluargaan. “Secara pribadi saya tidak siap pindah. Karena suasana kekeluargaan sangat terasa di sini,” ujarnya. Ia menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak apabila selama bertugas pernah melakukan kesalahan. Mungkin apa yang dilakukan selama ini belum maksimal. Namun, dengan keterbatasan yang ada, dia terus berupaya untuk bertugas. Kasi Pidsus baru, Ginanjar Damar Pamenang mengatakan, jabatan ini adalah amanah yang harus diemban dengan penuh dedikasi. Dia berharap bisa diterima menjadi keluarga besar Kejari Sumbawa. Kemudian mengharapkan bimbingan dari Kajari untuk tugas kedepan. Serta mengharapkan dukungan dari jaksa dan staf yang ada di Kejari Sumbawa. Sehingga bisa melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan. Kepada pejabat lama dia mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. (ind)
(Suara NTB/ind)
PISAH SAMBUT - Kasi Pidsus lama, Anak Agung Raka PD dan Kasi Pidsus yang baru, Ginanjar Damar Pamenang usai kegiatan pisah sambut.
H. Syahri (Suara NTB/arn)
PETIK KOPI - Petani tengah memetik kopi asli Arabika di Tepal, Batulante, Kabupaten Sumbawa.
Sumbawa Usulkan Ratusan Hektar Kawasan Kopi ke Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian Sumbawa, telah mengusulkan ratusan hektar untuk pembangunan klaster kopi arabika ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Selain itu, juga lokasi mete dan kapas.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Perkebunan Distan Sumbawa, H. Syahri kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin. Sekitar 200 hektar yang diusulkan sebagai klaster kawasan kopi arabika di wlayah desa Tepal kecamatan Batulante. “Kopi arabika
ini yang kita kembangkan saat ini. Karena potensinya yang menjanjikan. Selain itu, harganya lebih mahal ketimbang robusta,” terangnya. Selain kopi, untuk 2019 ini pihaknya juga mengembangkan tanaman mete. Dengan mengusulkan ke pusat untuk
bantuan bibit dan sarana pendukung lainnya, pada lahan seluas 200 hektar. Rencananya menyebar di sejumlah kecamatan. Seperti di kecamatan Rhee dan Labuan Badas. Kemudian bibit kapas dan sarana pendukung lainnya pada lahan seluas 100 hek-
tar. Perioritas kapas ini di di desa Pelat Unter Iwes. Serta peremajaan kepala dalam pada lahan luas 300 hektar menyebar di sejumlah lokasi. “Program ini sudah kita usulkan. Kita optimis teranggarkan dalam APBN 2019,” tukasnya. (arn/*)
Dua Kapal Bantuan KKP Tidak Harga Masih Normal, Satgas Pangan Diminta Tetap Siaga Kunjung Digunakan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat setidaknya ada sekitar dua kapal hasil bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sejak tahun 2005 yang tidak kunjung digunakan di Sumbawa Barat. Bantuan kapal yang berkapasitas diatas 33 GT tersebut, tersebar di dua lokasi yakni satu unit di Poto Tano dan di desa Labuhan Lalar. Pantauan Suara NTB menggambarkan, kondisi kapal tersebut sudah semakin parah dan tidak terawat. Bahkan alat untuk tangkapan ikan juga sudah tidak terlihat lagi. Meskipun demikian, hasil pengakuan nelayan di Labuhan Lalar, kapal ini sempat digunakan hanya dua kali. Setelah itu, tidak lagi digunakan sampai dengan saat ini. Persoalannya, kapal ini tidak bisa beroperasi karena tidak mengantongi izin pelayaran dari pihak yang berwenang (KKP). Akibat kondisi tersebut, kapal bantuan yang diperuntukan untuk koperasi yang ada di desa labuan lalar tidak kunjung bisa digunakan hingga saat ini. Padahal jika melihat kondisi laut yang ada, kapal ini diharapkan mampu mendongkrak hasil tangkapan ikan para nelayan. Kepala Dislutkan KSB, Ir. H. Mansyur Sofyan, MM, kepada Suara NTB, Kamis (10/ 1) tidak menampik kondisi dua unit kapal bantuan KKP yang tidak kunjung bisa digunakan tersebut. Itu terjadi karena izin pengoperasian yang tidak kunjung dilengkapi. Kendati demikian, pihaknya berencana untuk kembali melakukan pengecekan lapangan terlebih
(Suara NTB/ils)
TIDAK DIGUNAKAN - Kapal Inka Mina bantuan dari KKP yang tidak kunjung digunakan di Desa Labuhan Lalar. dahulu untuk guna memastikan kondisi kapal-kapal itu baik di Poto Tano maupun di labuhan lalar. Jika ada yang rusak atau hilang, kapal akan langsung diinventalisir untuk penanganan lanjutan. Termasuk mengecek surat izin pelayaran, apakah sudah diusulkan ke KKP atau belum. Pada prinsipnya, kapal tersebut merupakan bantuan untuk koperasi di dua wilayah itu, sehingga Pemerintah harus melihat dulu dokumen-dokumen saat dilakukan penyerahan aset dari KKP kepada kelompok. “Memang dua kapal ini sudah lama tidak beroperasi dan dibiarkan tidak terawat. Makanya kami dalam waktu dekat akan kembali melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan kondisi kapal-kapal tersebut,” ungkapnya. Menurutnya, bantuan kapal yang tidak kunjung beroperasi tersebut, belum masuk dalam kategori aset mangkrak karena memang izinnya belum dimiliki. Sehingga para nelayan enggan untuk menggunakan kapal tersebut, karena takut
ditangkap oleh petugas yang ada di Pos Lanal Benete. Selain masalah izin, penoperasian kapal ini juga butuh biaya yang sangat tinggi. Bayangkan saja untuk satu kali trip membutuhkan bahan bakar minimal satu drum solar. Biaya yang dikeluarkan tersebut tentu tidak sebanding dengan hasil yang ada dilapangan bahkan kurang. Tapi karena bantuan ini diserahkan ke KSB, suka tidak suka harus dioperasikan supaya tidak terkesan mangkrak. Sementara untuk koperasi yang menaungi kapal bantuan tersebut, pihaknya belum bisa memastikan apakah koperasi itu masih beroperasi atau tidak. Untuk itu upaya pengecekan secara langsung segera dilakukan supaya masalah ini tidak lagi berlarut. “Kapal ini belum masuk aset yang mangkrak hanya tidak digunakan sementara waktu karena izinnya belum lengkap. Tetapi kita juga harus pastikan kondisi semestinya di lapangan untuk bisa mengambil langkah selanjutnya,” tandasnya. (ils)
Taliwang (Suara NTB) Kepala UPTD Pasar Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Ali S.Ap, mengakui saat ini harga bahan pokok (Bapok) di KSB masih normal. Namun, ia meminta Satgas Pangan intens mengawasi harga Bahan Pokok (Bapok) di sejumlah pasar. Hal ini karena selalu ada indikasi pengusaha menimbun stok Bapok sembari menunggu harga naik. Setelah harga naik, barulah stok dilepas ke pasar. Masalah ini banyak ditemukan di pasar khusus untuk komoditas bawang dan ayam potong. “Memang indikasi penyetokan Bapok sudah kita ketahui sejak lama khusus untuk komoditas bawang merah dan ayam. Bahkan waktu pengirimannya juga kita ketahui untuk distok terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar. Di pasar juga tidak semuanya dikeluarkan melainkan menunggu waktu harganya mahal. Makanya kita minta ke Satgas pangan untuk bisa mengawasi hal ini,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (10/1). Dia mengatakan, pembentukan satgas pangan harus bisa bekerja maksimal untuk menekan terjadinya penyetokan Bapok ini. Tapi prakteknya hingga saat ini masih nihil. Hanya Polisi saja yang intens meminta harga terkini di pasar. Sementara instansi lain, baik itu Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) dan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM (Diskoperindag) harus juga intens turun lapangan. Bahkan bila
perlu melakukan Sidak di sejumlah pasar, sehingga halhal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. Saat ini, harga untuk dua komoditas tersebut masih normal. Namun, tidak ada salahnya untuk bisa diintervensi lebih awal. Karena bukan saat ini masalahnya melainkan beberapa hari kedapan atau jelang hari-hari besar sehingga masyarakatlah yang dirugikan. “Butuh kerja bersama untuk menekan terjadinya kenaikan harga di sejumlah pasar. Apalagi saat ini sudah ada indikasi penyetokan bahan pokok sehingga harus ada upaya khusus,” sebutnya. Ia menambahkan, Bapok lainnya yang diindikasi ada permainan yakni ketersediaan telor di pasar. Karena para pedagang melakukan penyetokan di tempatnya masing-masing tidak langsung masuk pe pasar tanah mirah. Hal ini terindikasi terjadi pasalnya telor ini setiap hari datang ke pasar, tetapi fakta di lapangan telur ini justru langka di masyarakat. Upaya penimbunan ini terjadi untuk menunggu harga telur ini tinggi, karena telor pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Kendati demikian, pihaknya juga tetap intens, melakukan pemantauan harga untuk melakukan antisipasi, sekilagus melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait dan satgas pangan untuk disikapi secara serius. “ Kita akui permainan harga masih terjadi pasar, tapi hal itu tidak bisa kita halangi karena itu mekanisme pasar. Tapi yang kita minta agar satgas pangan bisa lebih berperan, jangan sampai masyarakat kesulitan karena stok terbatas,” tandasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
Halaman 7
Bupati-Wabup dan Sekda ke NTT, Gaji ASN Pemkab Bima Molor Bima (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Bima mengkritisi kinerja keuangan eksekutif yang dari tahun ke tahun dinilai tidak memperlihatkan peningkatan. Kinerja Pemkab Bima dinilai tidak terencana. Hal ini terlihat dari keterlambatan realisasi gaji DPRD dan ASN lingkup Pemkab Bima. Demikian sorotan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT. Duta Gerindra ini mengaku semestinya awal tahun 2019 ini ada kejutan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima. “Mestinya tahun 2019 awal yang baik, harus ada warna baru. Penuh keindahan sesuai dengan visi misi Bima RAMAH (Religius, Aman, Makmur dan Handal),”
yang baik,” katanya. Salahsatu bukti lanjutnya, sampai dengan saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan DPRD belum menerima gaji. Menurut Sulaiman hal itu membuktikan sebagai langkah mundur. “Jangankan melahirkan kebijakan yang spektakuler. Persoalan gaji saja masih belum jelas,” katanya. Sulaiman mengatakan,
kata Sulaiman kepada Suara NTB, Kamis (10/1). Sulaiman mengaku sangat pesimistis dengan kinerja eksekutif dari tahun ke tahun. Karena menurutnya belum terlihat ada terobosan dan kebijakan selama tiga tahun kepemimpinan Dinda-Dahlan. “Kami melihat semua pekerjaan terkesan ‘tiba saat tiba akal’ tanpa ada perencanaan
pencairan gaji ASN dan DPRD bisa dilakukan pada awal bulan. Tapi faktanya belum sama sekali. Bahkan akibat keterlambatan tersebut banyak kegiatan OPD dan Sekretariat yang terhambat. “Ini adalah langkah mundur eksekutif,” katanya. Sulaiman mengaku sangat kecewa dengan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima terutama dalam sisi kebijakan dan pelayanan publik. Dalam berbagai kesempatan keduanya sering bersama dan keluar daerah bersama. “Seperti saat ini, Bupati bersama Wakil Bupati berkunjung
ke NTT dan ada Sekda juga yang ikut. Apa pentingnya semua Pejabat ke NTT ? Lantas siapa yang mengurus rumah tangga daerah ini,” ujarnya. Sementara, Kasubag Humas Pemberitaan dan Informasi Setda Kabupaten Bima, Zainuddin S.S, mengakui Bupati bersama rombongan Pemerintah Kabupaten Bima ke NTT dalam rangka melakukan studi banding ke Kabupaten Sumba Barat. “Agenda studi banding tentang pengelolaan pariwisata. Sorotan anggota DPRD ini akan disampaikan kepada Bupati,” katanya singkat. (uki)
(Suara NTB/uki)
Zainuddin
(Suara NTB/uki)
Sulaiman
Disperindag Dompu Tak Persoalkan Kenaikan Harga Bapok Dompu (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu tidak mempersoalkan naiknya harga kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di wilayah ini. Mereka justru bersyukur karena pendapatan petani dan pedagang akan mengalami peningkatan, sepanjang persoalan tersebut tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag setempat, H. Iskandar menegaskan, ketika harga bapok khususnya beras dijual diatas harga acuan pemerintah itu berarti keuntungan buat masyarakat bertambah, terutama bagi mereka yang mengelola dan menjual hasil komoditi tersebut baik dalam bentuk gabah atau beras. Namun jika sebaliknya besar kemungkinan akan menimbulkan gejolak serius di lapangan. “Kalau harganya di atas acuan enak kita berarti untung masyarakat yang menanam dan menjual beras, kalau di bawah itu baru kita ribut, acuan tinggi kok dibeli rendah ya kita sikat,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (10/1). Berdasarkan Peraturan Menteri perdagangan Nomor/57DAG/PER/8/2017 tentang harga eceran tertinggi beras untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat disebutkan, untuk kualitas medium sebesar Rp9.450/Kg, sedangkan beras premium Rp12.800/Kg. Dari acuan tersebut diakui memang terjadi kenaikan harga di tingkat pengecer saat ini, yakni Rp12 ribu/Kg. Sementara untuk beras premium tak ada masalah karena memang nihil pedagang yang menjual beras dengan kualitas tersebut. “Di sini tidak ada beras super, rata medium dia, walaupun melampui Het tidak ada masalah kalau sebaliknya baru masalah tapi jarang terjadi karena ini kebutuhan utama,” jelasnya. Jika dikatakan kenaikan harga beras tersebut memberatkan konsumen, H. Iskandar membatahnya dengan alasan daya beli masyarakat sejauh ini masih cukup tinggi, sehingga dirasa tidak perlu dilakukan intervensi sebab kegiatan itu hanya bisa dilakukan saat daya beli masyarakat menurun signifikan, itupun penurunannya dalam jumlah yang besar. “Kalau sekarang kan masih aman, ndak ada orang ngeluh tidak mampu beli beras sampai kemudian makan sagu. Apalagi daya beli kita ini juga tinggi di NTB,” tandasnya. Sementara salah seorang konsumen, Juwairiah yang dimintai tanggapannya terkait kenaikan harga bahan pokok ini mengaku keberatan. Namun, karena harga yang dipatok pedagang masih berada pada kisaran Rp10-Rp12 ribu/Kg membuatnya tak begitu mempersoalkan, sebab masalah ini sudah biasa terjadi tiap tahunnya. “Mungkin kalau harganya sampai Rp14ribu/Kg atau Rp18 ribu ya sudah pasti berat buat kita selaku konsumen,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/ind)
DEMO - Warga Kecamatan Orong Telu saat menggelar aksi demo di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/1). Mereka menuntut percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan menuju kecamatan mereka.
Gedor Kantor Bupati, Warga Orong Telu Tuntut Perbaikan Jembatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan warga asal Kecamatan Orong Telu melakukan aksi demo, pada Kamis (10/1). Mereka menuntut Bupati Sumbawa melakukan percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan menuju kecamatan setempat. Terutama, perbaikan dua jembatan yakni Brang Punik dan Tempoak Renok yang kini kondisinya rusak berat. Para massa aksi ini memulai aksinya dari Jam Gadang menuju Kantor Bupati Sumbawa. Setibanya di Kantor Bupati, massa sempat bersitegang dengan anggota Satpol PP, lantaran tidak segera diizinkan bertemu dengan Bupati. Massa kemudian diterima Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi mewakili Bupati yang sedang berada di Jakarta. Koordinator Aksi, Rick, di hada-
pan Sekda menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya meminta Pemda segera melakukan perbaikan terhadap jembatan Brang Punik dan Tempoak Renok. Serta satu titik tanjakan menuju Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, yakni Tanjakan Sangerepek. Kemudian melanjutkan hotmix di Kecamatan Orong Telu sesuai janji kampanye Husni-Mo. Termasuk merubah rute jalan menuju Kecamatan Batu Lanteh. Dari rute Pelita-Batu Rotok, menjadi Pelita-Mungkin-Batu Rotok. Sehingga Desa Mungkin yang merupakan bagian dari Kecamatan Orong Telu terdampak perbaikan jalan lingkar selatan. Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi yang menanggapi hal tersebut menyampaikan, untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik di wilayah setempat,
Jatah Tak Berkurang, Mitan Masih Pilihan Utama Dompu (Suara NTB) Jatah subsidi Minyak Tanah (Mitan) di Dompu mestinya sudah harus dikurangi, sejalan dengan direalisasikan konversi Mitan ke Elpiji 3 Kg untuk tahap pertama barubaru ini. Namun, faktanya volume Mitan yang dipasok justru masih sama seperti biasa. Bahkan, barang subsidi tersebut masih menjadi pilihan utama untuk keperluan rumah tangga karena belum dibentuknya pangkalan Elpiji. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar kepada Suara NTB mengakui adanya gejolak ditingkat keluarga penerima manfaat subsidi Elpiji 3 Kg saat ini, karena di tengah terbatasnya pemakaian gas dalam tabung tersebut mereka juga belum bisa melakukan pengisian ulang lantaran belum ada pangkalan. Kalaupun ada harganya cukup tinggi, yakni Rp50 ribu/tabung. “Jatah Mitan kita memang masih normal, Elpiji baru dibagi ini orang sudah ribut karena yang 3 Kg kemarin rata-rata satu minggu orang pakai, habis tidak ada penggantinya,” ungkap dia, Kamis (10/1). Belum adanya pangkalan Elpiji ini memaksa warga kembali mengandalkan Mitan untuk keperluan rumah tangganya, meski diketahui harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harapan
(Suara NTB/ist)
SIDANG - Sidang kasus Tipilu yang menjerat oknum Caleg PPP Dapil 1 inisial R, di PN Bima, Kamis (10/1).
Oknum Caleg yang Libatkan ASN Terancam Penjara
setempat. ”Saya sudah minta Dinas PU untuk memperhatikan ini. Rupanya mereka sudah menyikapi dengan turun mengecek kondisi lapangan. Minimal penanganan sementara, walaupun belum tuntas,” tukas Sekda. Sedangkan terkait perubahan rute jalan, diakui Sekda, perlu dilakukan survey terlebih dahulu. Mengingat jika masuk dalam kawasan hutan lindung, perlu dipetakan kendala serta kemudahannya. Mendengarkan penjelasan Sekda, massa aksi kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Di kantor setempat, massa diterima Ketua Komisi I, Syamsul Fikri yang didampingi anggota Komisi IV H. Zulkarnaen. Mengingat anggota dan ketua Komisi teknis tidak berada di tempat. Dalam kesempatan tersebut
juga hadir Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Iksan Imanuddin. Kepada massa aksi, Iksan mengakui pihaknya sudah mengecek kondisi di lapangan, dan hitungan teknisnya sudah disiapkan. Jika kedua jembatan tersebut ditingkatkan menjadi konvensional, maka anggaran yang dibutuhkan, masing-masing untuk jembatan Brang punik membutuhkan anggaran Rp2,62 miliar. Sedangkan untuk jembatan Tempoak Renok membutuhkan anggaran Rp4,1 miliar. Sedangkan anggaran untuk penanganan sementara, yakni dengan membuat beronjong, anggaran untuk Jembatan Brang Punik Rp44.216.000, Tempoak Renok Rp93.180.000. ”Kami pastikan, minggu depan kedua jembatan tersebut sudah dikerjakan,” pungkasnya. (ind)
DLH KSB Usul Perawatan Armada Sampah Dikelola Sendiri Taliwang (Suara NTB) Tidak saja soal kekurangan armada pengangkut menjadi alasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama ini kesulitan menangani persoalan sampah di daerah. Kegiatan perawatan armada pengangkut yang selama ini masih berada di Bidang Aset di Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) setempat turut menyumbang faktor kecaran pelayanannya di bidang persampahan. “Jadi kondisinya bukan saja kurang armada. Tapi karena perawatan armada itu tidak berada di kami, itu juga yang membuat kami kewalahan menangani kegiatan pengangkutan sampah secara cepat,” cetus Kepala DLH KSB, Feriyal. Ia menjelaskan, untuk kegiatan pengangkutan sampah di seluruh kecamatan, pihaknya hanya memiliki kekuatan 30 unit armada. Terdiri dari 3 truk dan 27 armada Tossa (motor roda tiga). Yang sayangnya pada armada roda tiga itu hanya 7 unit yang mampu beroperasi, sementara 20 unit mengalami kerusakan dan butuh segera perawatan.“Dari27unitTossahanya 7 yang bisa operasi. Dan kita tidak bisa cepat melakukan perbaikan yang rusak karena urusannya di aset,” urainya. Untuk meretas hambatan itu, Feriyal menyatakan, pihaknya telah mengusulkan agar kegiatan perawatan armada sepenuhnya
dikelola DLH. Dengan begitu setiap kerusakan yang dialami armada pengangkut bisa segera tertangani. “Bukan kami tidak percaya (bagian) aset. Tapi kalau di sana perawatannya, kerusakan armada kami tidak bisa segera tertangani dengan cepat sesuai kebutuhan kami di lapangan,” timpal satu-satunya Kadis perempuan di KSB ini. Prosedur perawatan kendaraan yang diterapkan di Bidang Aset selama ini memang harus diakui terlalu panjang dan penuh administrasi. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melakukan perawatan kendaraan diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Baru setelah itu kendaraan diproses secara administrasi sebelum kemudian dibawa ke bengkel rekanan yang telah ditunjuk Pemda KSB. Di bengkel sendiri, kendaraan dinas yang akan mendapat perawatan tidak bisa langsung ditangani. Menurut Feriyal, setiap kendaraan harus menunggu antrean karena bengkel banyak menangani perbaikan kendaraan yang sudah lebih dulu didaftarakan. “Armada kami bisa kapan saja ada trouble (kerusakan). Nah kalau harus antre lagi di bengkel kapan selesainya, padahal kan sampah tiap hari harus diangkut,” katanya. Ia mengakui, kegiatan pengangkutan sampah di seluruh wilayah kecamatan saat ini ham-
pir tiap hari dilakukan. Karena selain armada yang kurang juga jumlah volume sampah yang terus meningkat setiap harinya. “Mudah-mudahan bisa disetujui usulan kami ini oleh pak bupati dan sekalian kami mohon juga ditambah jumlah armada sampah kami,” harapnya. Selanjutnya, ia memaparkan, pihaknya melakukan manajemen ketat untuk mengatasi kekurangan armadan pengangkut sampah itu selama ini. Di mana 3 unit truk yang dimilikinya dikhusukan untuk melayani 7 kecamatan, sedangkan kendaraan roda 3 dioperasikan melayani wilayah kota Taliwang. “Jadi di dalam kota ini tidak ada operasional truk, kami andalkan Tossa. Pertimbangan kami karena daerah jangkauannya juga dekat. Tapi itu tadi jumlahnya masih sangat minim,” tukasnya. Mendengar keluhan DLH itu Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM langsung menyikapinya. Bupati meminta agar permohonan dinas yang mengurusi kebersihan lingkungan itu dikaji dan dicarikan solusinya yang paling efektif. Termasuk kemungkinan menambah jumlah armada angkut yang sejauh ini turut diakuinya memang masih sangat minim. “Kalau memang bisa dijalankan sendiri (pemeliharaannya) ya dibuat aturannya. Dan kita akan upayakan juga menambah armadanya,” demikian bupati. (bug)
Masih Ada Masalah, DPMD Tetap Lantik 53 Kades Terpilih
(Suara NTB/dok)
Bima (Suara NTB) Kasus Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) yang menjerat oknum calon anggota DPRD Kabupaten Bima dari PPP Daerah Pemilihan (Dapil) Bima I mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bima. Oknum Caleg berinisial R tersebut diproses hukum lantaran melanggar ketentuan pasal 493 jo 280 ayat (2) dan pasal 521 jo 280 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangg Pemilu. Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima, Taufiqurahman, S.Pd, menjelaskan oknum Caleg tersebut diproses hukum karena mengikutsertakan ASN dalam aktivitas kampanye. Selain itu, lanjutnya oknum tersebut juga disangkakan telah menggunakan fasilitas pendidikan untuk melaksanakan hajatan kampanye yang dilakukannya pada tanggal 24 Nopember 2018 lalu. “Jadi ada dua pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan,” katanya, Kamis (10/1). Dikatakannya, dalam sidang perdana yang berlangsung pada Selasa (8/1) kemarin, yanh dipimpin ketua Majelis Hakim, Frans Cornelis SH dengan agenda mendengarkan sejumlah keterangan para saksi. “Saksi yang dihadirkan sidang perdaya yakni, anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurahman SH, Ketua Panwaslu Kecamatan Woha, Rusli, S.Pd dan Serta 4 orang saksi yang berstatus ASN,” katanya. Sedangkan pada hari Rabu (9/1) kemarin, lanjutnya, digelar sidang kedua dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima, Robby Wijaya, SH. “Oknum Caleg ini dituntut 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan dan denda Rp5 juta subsider 2 bulan kurungan. Dan Kamis (10/1) ini sidang akan kembali digelar dengan agenda pembacaan putusan,” ujarnya. Seperti diketahui dugaan kasus melibatkan ASN dalam kampanye ditangani Bawaslu Kabupaten Bima mulai tanggal 27 November 2018 dan langsung ditindaklanjuti pembahasannya oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Bima. (uki)
dibentuknya pangkalan Elpiji, lanjut H. Iskandar, sudah diusulkan pihaknya jauh-jauh hari ke Pertamina selaku penyalur, namun tanpa alasan yang jelas bantuan tersebut justru tetap disalurkan sebelum adanya pangkalan. Keributan di tingkat penerima bantuan saat ini memang belum meluas karena masih ada Mitan yang bisa diharapkan, sambil menunggu tabung yang kini banyak menganggur disediakan penggantinya oleh agen atau pangkalan. “Kenapa tidak sampai meluas keributannya karena masih ada minyak tanah, sehingga terlihat amanaman saja. Padahal seharunya jatah Mitan kita ini sudah harus dikurangi,” tegasnya. Tak ingin membiarkan persoalan ini berlarut-larut ditengah masyarakat, ia berharap instansi terkait segera melakukan evaluasi terlebih selektif ketika ingin membentuk pangkalan. Dan ditegaskan pangkalan Mitan diwilayah ini tidak bisa serta merta langsung diangkat menjadi pengelola pangkalan Elpiji, sebab banyak dari mereka yang ditemukan menyalahgunakan izin atau menjual subsidi Mitan di atas HET. “Kalau mau pangkalan Mitan jadi pangkalan Elpiji harus dievaluasi dulu, karena menurut saya pangkalan Mitan banyak yang sudah melakukan pelanggaran,” pungkasnya. (jun)
tentunya dilakukan secara bertahap. Dimana tidak lagi membangun jembatan limpas tetapi jembatan konvensional. Hanya saja hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan proses. “Jangan lagi kita bangun Jembatan Limpas, harus jembatan konvensional. Karena pasti akan rusak diterjang banjir. Memang ini tidak mudah, tapi wajib hukumnya untuk kita niatkan,” terangnya. Dijelaskannya, saat ini APBD sudah diketok, sehingga ada peluang di APBD Perubahan untuk merencanakannya satu persatu. Yang paling penting saat ini, bagaimana supaya jembatan tersebut dapat dilalui oleh masyarakat. Pihaknya pun sudah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar memperhatikan kondisi jembatan di wilayah
Sirajuddin
Kota Bima (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima bersikeras menjadwalkan pelantikan 53 Kepala Desa yang terpilih dalam waktu dekat. Meskipun hingga saat ini ada beberapa desa yang bermasalah. Pemilihan Kades serentak serentak 53 Desa di Kabupaten Bima digelar pada 20 Desember 2018. Namun ada sejumlah desa yang bermasalah, seperti Desa Bugis Kecamatan Sape, Desa Ren-
da Kecamatan Belo dan Desa Monta Kecamatan Monta. Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin, MM mengatakan pelantikan 53 Kepala Desa terpilih akan tetap dilaksanakan akhir Januari ini. Menurutnya, berdasarkan tahapan, pelantikan akan dilaksanakan setelah 45 hari sejak hari Pilkades. “Itu artinya jadwalnya Bulan Februari. Tapi kita akan mempercepat pada Januari ini,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (10/1). Diakui Sirajuddin pihaknya mempercepat jadwal pelantikan tersebut karena tidak ada persoalan. DPMD setempat hanya menunggu keputusan dari Bupati
Bima apakah jadwal pelantikan Bulan Januari tersebut disetujui atau tidak. “Makanya saat ini masih kita komunikasikan dengan Bupati,” katanya. Ia mengakui memang ada beberapa Desa yang bermasalah, seperti Desa Monta dan Renda. Menurutnya, dua Desa tersebut tidak menerima hasil Pilkades karena dinilai ada indikasi kecurangan. “Tapi jika ada indikasi kecurangan silahkan tempuh jalur hukum agar bisa dibuktikan tidak dengan demo, karena dengan demo tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya. Selain itu, juga ada di Desa Bugis. Proses pelaksanan Pilkades di Desa setempat menurut Sirajud-
din hanya dihentikan sementara karena saat pencoblosan memasuki malam dan baru ada sebagian kecil warga yang memberikan hak pilihnya. Dari sekitar 5 ribu pemilih di Desa setempat baru sebanyak 1.800 yang memberikan hak suara. Sehingga disepakati untuk ditunda. Namun kalau tidak dilanjutkan desa Bugis akan melaksanakan Pilkades tahap II yang dijadwalkan bulan Oktober 2019 mendatang. “Pihak Panitia, BPD dan 4 Calon Kepala Desa menyepakati penundaan selama 1 Bulan untuk membahas ini. Tapi berdasarkan koordinasi rencananya akan dilanjutkan dalam minggu ini,” katanya. (uki)
Jumat, 11 Januari 2019
SUARA NTB
Halaman 8
Buron Dugaan Korupsi DD/ADD
Kades Sukamulia Ditangkap di Sulawesi Tengah Mataram (Suara NTB) – Kades Sukamulia, Kecamatan Labangka, Sumbawa, berinisial AZ akhirnya dapat ditangkap sejak buron hampir dua bulan lamanya. Tersangka dugaan korupsi DD/ADD Desa Sukamulia ini ditangkap di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. “Sudah ketemu kemarin (Rabu, 9/ 1). Sekarang (kemarin) sedang dibawa kemari,” ujar Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin Kamis (10/1). Selanjutnya, tersangka AZ akan ditahan di Ruang Tahanan Polda NTB. Tersangka AZ kabur saat hendak dilimpahkan dari penyidik Subdit III Tipikor ke jaksa penuntut umum. Penyidik melakukan penahanan dengan alasan subjektif agar tersangka tidak kabur lagi. Penyidik menilai tersangka
AZ mengambil aksi kabur yang akibatnya menghambat proses penyidikan. Penyidik memanggil tersangka AZ untuk keperluan pelimpahan tahap dua kasus DD/ADD Sukamulia. Yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ke jaksa penuntut umum Kejati NTB. Jaksa peneliti Kejati NTB sudah menyatakan lengkap berkas tersangka AZ atau berkas P-21. Kini posisi kasus pada agenda pelimpahan ta-
hap dua yang selanjutnya pengajuan berkas ke persidangan. Kades Sukamulia, Kecamatan Labangka, Sumbawa berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan ADD/DD Sukamulia tahun 2016 sebesar Rp600 juta. Kerugian negara tersebut sesuai hasil perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar. Tersangka dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)
Nuril Mohon Bebas dari Vonis Bersalah Hakim Kasasi Mataram (Suara NTB) Pengadilan Negeri Mataram memeriksa berkas peninjauan kembali (PK) terpidana kasus ITE, Baiq Nuril Maknun. Nuril yang dihukum bersalah majelis kasasi Mahkamah Agung RI memohon dibebaskan dari vonis itu. Hakim kasasi dinilai melakukan kekhilafan. Sidang pada Kamis (10/1) dipimpin majelis hakim Sugeng Djauhari, Hiras Sitanggang, dan Rosana Irawati. Pihak termohon, jaksa penuntut umum diwakili Agung Rizal. Anggota tim Penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar membacakan permohonan PK, yang isinya memohon MA untuk mengabulkan PK, memohon pembatalan putusan kasasi MA. “Memohon hakim PK mengadili kembali dengan permohonan putusan menyatakan Nuril tidak terbukti bersalah, membebaskan Nuril dari dakwaan, serta memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,” tegas Yan. Permohonan PK itu menanggapi putusan kasasi MA RI yang menghukum Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Majelis kasasi membatalkan putusan bebas PN Mataram, dan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Nuril dengan penjara selama 6 bulan. Serta denda Rp500 juta subsidair tiga bulan. Putusan kasasi MA, kata Yan, memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti diterangkan
dalam pasal 263 ayat 3 KUHAP. “Hakim MA keliru dengan tidak menguraikan alternatif unsur perbuatan mana yang dianggap terbukti, sehingga Nuril dipersalahkan,” bebernya. Anggota tim penasihat hukum Nuril lainnya, Made Santiadnyana menilai putusan kasasi MA tidak memperhatikan nilai pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mencegah agar orang tidak melakukan perbuatan asusila. Dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram terungkap fakta bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah saksi H Muslim terhadap bawahannya, Nuril. Kala itu, H. Muslim menjabat Kepala SMAN 7 Mataram sementara Nuril sebagai honorer pada Bagian Tata Usaha. “Yang mana saksi H Muslim menceritakan perbuatan asusila tentang hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Landriati di Hotel Puri Sharon Senggigi,yangdirekamNuril,”terangnya. Sementara Nuril menyimpan rekaman itu hampir satu tahun lamanya. Sampai ketika saksi Muhajidin mendatangi Nuril untuk meminta rekaman itu dengan alasan sebagai dasar melapor ke DPRD Kota Mataram. Hakim kasasi mempertimbangkan putusan dengan bukti rekaman dan transkrip yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU RI No 11/2008 tentang ITE. Barang bukti rekaman tersebut diperolehsecaratidaksah,yakniNurilmerekam tidakatasperintahaparatpenegakhukum.
Melainkaninisiatifsendiriuntukmempertahankan harkat dan martabatnya. “Keterangan saksi Muhajidin dan Indah Deporwati yang saling berkesuaian menerangkan bahwa isi rekaman telah berubah isinya, yang mana percakapan yang menyebut nama Nadriati telah hilang,” ucapnya. Menurut Santi, alasan memberatkan yangdipakaihakimjugakeliru.Yaknimengenai keluarga besar H Muslim menjadi malu dan karir sebagai sekolah terhenti. “Hakim kasasi khilaf karena pada faktanya justru Nuril yang diberhentikan oleh H Muslim dari pekerjaan sebagai honorer. Sementara H Muslim sendiri malah promosi,” tegasnya. Usai berhenti dari menjadi Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim promosi sebagai pengawas, tahun 2016 promosi lagi menjadi Kasi PAUD pada Disdikpora Kota Mataram, dan tahun 2017 promosi lagi menjadi Kabid Kepemudaan pada Dispora Kota Mataram. Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan kembali pada Rabu (16/1) mendatang. Agendanya tanggapan dari pihak termohon. Usai persidangan Agung mengaku baru menerima salinan berkas permohonan PK Nuril tiga hari sebelum sidang digelar. “Kami butuh waktu untuk menyusun tanggapan agar nanti bisa maksimal,” ucapnya. Sementara Nuril meski cemas namun tampak sumringah. Selama dua tahun belakangan kasus yang menimpanya ini menyandera hidupnya. “Saya yakin, saya selalu yakin kalau saya ini tidak bersalah,” tegas Nuril. (why)
SUARA NTB
Jumat, 11 Januari 2019
Halaman 9
Bupati Dompu dan BWS Gelar Peledakan Perdana Terowongan 2 Rababaka Kompleks Dompu (Suara NTB) Terowongan 2 sepanjang 1.750 meter dari Mila ke Bendungan Tanju mulai dilakukan peledakan untuk pengerjaan terowongan. Peledakan perdana terowongan dimulai dari Mila Kecamatan Woja, Kamis (10/1) kemarin dipimpin Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin bersama Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir. H. Asdin Julaidy, MM, MT., dan jajaran. Terowongan saluran interbasin yang akan menghantarkan air dari daerah aliran sungai (DAS) Baka 1,9 meter kubik (m3) per detik ini akan menjadi terowongan interbasin terpanjang di Indonesia. Pekerjaan terowongan dan saluran interbasin yang dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp372 miliar ini ditargetkan rampung tahun 2020. Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin sebelum peledakan perdana bom dalam pidatonya menyampaikan apa yang dilakukan selama ini untuk mewujudkan mimpi masyarakat Dompu. Karena Presiden Joko Widodo saat peresmian Bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa bahwa kesejahteraan masyarakat NTB khususnya Dompu akan bisa tercapai bila ada air. “Pekerjaan kita saat ini adalah menyediakan air untuk irigasi pertanian, menyediakan air untuk keperluan rumah tangga,” katanya. Ia pun mengungkapkan, keberadaan Bendungan Tanju dan Mila yang menjadi bagian dari Sistem Irigasi Rababaka Kompleks (SIRK) akan menaikan permukaan air dan membantu kebutuhan air irigasi bagi tanaman pertanian serta holtikultura dan lainnya. Karenanya, kebutuhan masyarakat terhadap lahan dengan memasuki kawasan hutan harus menjadi tanggungjawab bersama untuk mengendalikannya, sehingga saluran irigasi dan bendungan tidak cepat
dangkal oleh sedimentasi tanah. “Yang benar – benar mengganggu pikiran saya, bagaimana di sisi kiri (saluran interbasin) ini kita akan larang untuk digunduli seperti sekarang. Itu menjadi tanggungjawab kita semua untuk bicara dengan warga lain supaya kita intensifikasi saja di bawah (di luar kawasan hutan),” katanya. H Bambang pun berharap, SIRK dengan 2 bendungan besar yaitu Tanju dan Mila ini benar – benar rampung tahun 2020. Sehingga fungsi irigasinya bisa maksimal difungsikan untuk mengairi sawah irigasi baru di Manggelewa seluas 2.250 ha dan meningkatkan produktivitas pertanian. Terlebih pertanian masih menjadi sektor yang paling mendominasi pergerakan ekonomi di Dompu. Begitu juga dengan rencana peningkatan bendungan Katua Kompleks, masyarakat akan mudah diyakinkan dengan hasil kerja. Bendungan Tanju dan Mila tidak hanya berfungsi untuk mengairi sawah irigasi, tapi juga untuk kebutuhan air bersih. Tahun 2019 ini, Pemda Dompu akan memulai pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) di bukit sekitar markas Brimob Dompu. WTP ini akan mencakupi kebutuhan air bersih warga di Kecamatan Dompu dan Woja. “BWS sudah beri jaminan, kita boleh membangun WTP itu, kemudian BWS juga akan memulai pembangunan pipa dari bendungan Mila sampai ke WTP kita di belakang markas Brimob,” ungkapnya. Karenanya, H Bambang berharap doa semua pihak agar pekerjaan pembuatan terowongan II untuk saluran interbasin sepanjang 1.750 meter dapat diselesaikan tanpa ada gangguan dan hambatan. Terlebih ada banyak pekerjaan lain menunggu. “Kita harus percaya, kehidupan kita ada yang terwujud dan ada yang gaib, yang tidak nampak. Kita doakan semuanya, para pekerja, alat – alat kerja akan beroperasi dengan baik. Waktu – waktu yang direncanakan akan termanfaat dengan efektif, kita dijauhkan dari segala
(Suara NTB/ula)
Hasil peledakan perdana di Mila
musibah dan bencana,” harapnya. Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir. H. Asdin Julaidy, MM, MT pada kesempatan yang sama menyampaikan rasa terimasihnya kepada Bupati Dompu dan jajarannya yang sejak awal pembangunan Rababaka komplek cukup konsen dikawal. Begitu juga dengan jajaran keamanan dari TNI dan Polri serta berbagai elemen lainnya. Karenanya, ia berharap agar bisa tetap dikawal hingga menyelesaikan tahapan pekerjaan interbasin. “Bapak (Bupati) tidak bosan – bosannya melihat – memantau kegiatan kami di sini, sehingga masalah sosial lainnya bisa segera teratasi, sehingga lancar pelaksanaan kami untuk menyelesaikan kegiatan interbasin ini,” katanya. Ia pun mengungkapkan, Bendungan Tanju dan Mila sudah tergenang airnya dan keduanya bisa dimanfaatkan tahun 2019 ini walau masih menggunakan air hujan. “Tapi untuk mila, Insya Allah saya akan memaksakan PPK –nya untuk bisa segera melaksanakan pengecoran (lantai terowongan 1), sehingga di musim kering nanti, Bendungan Mila bisa terisi dari interbasin,” katanya. Untuk terowongan II sepanjang 1.750 meter yang sedang dimulai pekerjaannya merupakan terowongan terpanjang untuk daerah irigasi yang ada di Indonesia. SIRK merupakan sistem sumber daya air yang paling lengkap. Sehingga ke depan akan dijadikan daerah penelitian dan percontohan. Karena banguan interkoneksi antara irigasi yang satu dengan irigasi lain. “Rababaka ini adalah yang pertama untuk Pulau Sumbawa yang terkoneksi dan mudah – mudahan tahun ini juga akan bisa terkoneksi dengan irigasi Katua kompleks,” harapnya. Bendungan Rabababaka kompleks ini juga merupakan bendungan pertama di NTB yang dikoneksikan dengan pariwisata, lengkap dengan tamannya. NTB merupakan provinsi terbanyak bendungannya. Sebanyak 75 bendungan dari 320 bendungan di
(Suara NTB/ula)
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin didampingi Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. H. Asdin Julaidy, MM, MT dan jajarannya menekan tombol tanda dimulainya peledakan dari Mila ke Tanju Indonesia. Kedua di Solok sebanyak 35 bendungan. “Di Jakarta selalu kami disindir. Kalau bendunganya di NTB itu jebol, NTB bisa tenggelam oleh air saking banyaknya,” katanya. Pemerintah pusat lanjut Asdin, tidak bosan membantu NTB untuk membangun bendungan. Akhir tahun 2018 lalu, BWS NTB menandatangani mengontrak 2 bendungan baru. Bendungan Beringin Sila di Sumbawa dan Bendungan Meninting di Lombok. “Insya Allah untuk peningkatan rababaka komplek harus dibangun bendungan lagi yaitu Mangge Nae dan Insya Allah tahun 2019 ini akan memulai pekerjaan studinya. Mengecek posisi dan letak bendungannya dimana? Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pembangunannya dengan desain dan lainnya,” harapnya. (ula/*)
(Suara NTB/ula)
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. H. Asdin Julaidy, MM, MT dan jajarannya berpose di depan terowongan hasil ledakan perdana di Mila
(Suara NTB/ula)
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin berpose dengan latar belakang Bendungan Mila
(Suara NTB/ula)
Doa bersama di depan terowongan oleh tokoh agama, H Nazamuddin didampingi Bupati Dompu dan kepala BWS serta jajarannya saat tiba di lokasi sebelum peledakan
(Suara NTB/ula)
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menyampaikan sambutan pada acara peledakan perdana terowongan Rababaka
(Suara NTB/ula)
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dan Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. H. Asdin Julaidy, MM, MT berpose di depan terowongan hasil ledakan perdana di Mila
(Suara NTB/ula)
Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. H. Asdin Julaidy, MM, MT., saat memberikan sambutan
(Suara NTB/ula)
Hasil peledakan perdana di Mila
(Suara NTB/ula)
H. Nazamuddin memimpin doa sebelum peledakan terowongan
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/ula)
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin didampingi Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. H. Asdin Julaidy, MM, MT dan jajarannya.
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin bersama H Nazamuddin di Bendungan Mila
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
PPDB SMA/SMK
LLDIKTI Minta Asesor Tak Pelit Beri Nilai Akreditasi Mataram (Suara NTB) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII menyebut sebagain besar nilai akreditasi untuk kampus-kampus swasta yang mempunyai program studi kesehatan ialah C. Kondisi itu tentu saja memprihatinkan karena secara tidak langsung juga menunjukkan tingkat kualitas kampus bersangkutan. Hanya saja di sisi lain situasi itu perlu dimaklumi khususnya bagi kampus-kampus yang berada di tempattempat pelosok, seperti kampus-kampus yang terdapat di pulau Sumbawa. Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI Wilayah VIII) Ir. Anak Agung Nguraih Rai Indra Wardana, menjelaskan atas kondisi itu banyak segi yang harus dibenahi oleh pengelola perguruan tinggi. Namun demikian, kebijakan yang berpihak pada kampus swasta juga harus ditunjukkan pemerintah. Pihaknya pun meminta agar tim assessor pada Lembaga Akreditasi Mandiri tidak pelit dalam memberikan nilai akreditasi. “Agar tidak pelit ngasih nilai agar bisa dapat akreditasi,” ungkapnya di Mataram, Rabu (9/1). Akibat nilai akreditasi kampus masih C, berujung pada tidak bolehnya kampus itu membuka pendidikan profesi, sehingga mereka terpaksa harus mengikuti pendidikan profesi ke tempat lain. “Kasihan kan pak kalau dari ujung Sumbawa harus ikut pendidikan profesi ke Mataram. Kasihan juga kalau mereka harus sekolah Sabtu Minggu ke Mataram,” ungkapnya. Sebagai solusi lainnya, LLDIKTI meminta agar salah satu kampus di Pulau Lombok dan khususnya Pulau Sumbawa diberi nilai akreditasi b dengan tujuan dapat membuka program profesi, sehingga tidak harus ke Mataram. “Minimal setiap pulau harus punya nilai akreditasi B lah agar mereka bisa buka program profesi,” jelasnya. Selain itu, kepada kampus negeri, LLDIKTI meminta agar mereka dapat melakukan sinergi baik berupa bimbingan pada kampus swasta. Sehingga perguruan tinggi di bawah LLDIKTI Wilayah VIII bisa mengejar ketertinggalan kampus-kampus negeri. Sehingga demikian, nantinya akan ada banyak pilihan bagi putra putri NTB untuk memilih tempat kuliah. “Saya mohon bantuan pak rektor kalau ada kampus kami minta bantuan agar mereka bisa dibantu. Mohonlah kami dibimbing mengingat kemampuan dari STIKES-STIKES yang ada jauh berbeda dari kampus di Jawa yang yayasannya memang sudah mapan dan kuat,” tutupnya. (dys)
Persaingan Kampus Ketat
Butuh Inovasi Tarik Calon Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Persaingan dunia perguruan tinggi semakin ketat. Terlebih banyak kampus baru menjamur menawarkan pilihan pada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan inovasi untuk menarik minat mahasiswa. Humas IKIP Mataram, Ismail Marzuki, menyebutkan persaingan kampus sangat ketat. Sejumlah tempat yang dulu jadi lumbung IKIP Mataram hilang, karena kian menjamurnya kampus di Mataram. Meski di awal sempat kehilangan basis mahasiswa, pihaknya tak kehilangan akal. Menurut Ismail, daya inovasi dalam menawarkan kampus ke tengah masyarakat jadi kuncinya. Salah satu inovasi yang dilakukan IKIP ialah dengan mengambil peran di tengah masyarakat, sehingga masyarakat secara tak sadar menjadikan IKIP sebagai pilihan. Seperti dengan memberikan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi para guru sekolah. Tak hanya memberikan pelatihan, IKIP juga membantu para guru dalam mempublikasikan tulisannya ke dalam jurnal. Apalagi saat ini IKIP mempunyai belasan jurnal yang dapat dimanfaatkan para guru, sehingga merasa terbantu dan secara tidak langsung juga IKIP melakukan sosialisasi. Terbukti dua tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa dari yang sebelumnya mengalami penurunan. Kini, menyambut penerimaan mahasiswa baru, IKIP Mataram sudah menyediakan brosur yang akan disebar ke masyarakat. IKIP membuka Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB), untuk jenjang Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Pada jenjang S1 terdapat 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), yang terdiri dari 4 Program Studi yaitu, Bimbingan dan Konseling (BK), Teknologi Pendidikan (TP), Administrasi Pendidikan (AP), Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), yang terdiri dari 4 Program Studi yaitu, Biologi, Matematika, Kimia, Fisika. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), yang terdiri dari 2 Program Studi yaitu Pendidikan Bahasa Inggris (S1) dan Pendidikan Bahasa Inggris (S2). (dys)
Mataram (Suara NTB) – Di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 tidak boleh menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Aturan itu sudah ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Di Provinsi NTB sendiri, sudah sejak awal tidak menggunakan aturan penggunaan SKTM. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, pada Kamis (10/1) mengatakan, pihaknya tidak menggunakan syarat SKTM sejak PPDB zonasi diterapkan di NTB. “Kami tidak mengenal SKTM sejak awal,” katanya. Sebelumnya, di sejumlah daerah lain menggunakan SKTM, dan hasilnya cukup banyak masalah yang ditimbulkan. Terutama penggunaan SKTM bagi masyarakat yang sebenarnya mampu secara ekonomi, atau
SKTM digunakan untuk praktik jual beli kursi. Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya.
Di tahun 2018 lalu, kuota jalur umum mengalami peningkatan menjadi 65 persen dari sebelumnya hanya 50 persen. Sementara jalur prasejahtera menjadi 25 persen dari sebelumnya 30 persen. Jalur prasejahtera dan jalur umum menggunakan pendekatan zonasi. Di NTB, jalur prasejahtera mensyaratkan pendaftar tercatat ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedangkan SKTM tidak berlaku di PPDB SMA Negeri di NTB.
Suruji juga menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi sekolah manapun untuk menerima siswa lebih dari ketentuan. Jika ada yang melanggar akan menerima sanksi berupa tidak diakui oleh kementerian. Disinggung dengan adanya aturan penambahan penerimaan siswa di SMA negeri saat PPDB di luar ketentuan awal, menurut Suruji hal itu tidak melanggar kuota penerimaan siswa di satu sekolah. “Sekarang sekolah tidak bisa lagi menerima siswa lebih dari ketentuan 36 orang per kelas. Jika lebih, tidak diakui oleh kementerian,” katanya. (ron) H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok) (Suara NTB/ron)
SDN 19 Mataram melatih kedisiplinan dan keberanian murid melalui ekstrakurikuler (ekskul) yang dikembangkan sekolah. Ekskul yang dikembangkan pihak sekolah antara lain drum band dan Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB). Kepala SDN 19 Mataram, H. Muhammadun B, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/1) menjelaskan, ekskul yang dikembangkan yaitu drum band dan LKBB. Untuk ekskul drum band dilaksanakan setiap hari Sabtu, dengan diikuti oleh murid kelas III sampai dengan kelas V. Murid kelas VI tidak mengikuti ekskul di semester ini karena harus menyiapkan diri menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). “Latihan drum band setiap hari Sabtu, dengan mendatangkan pelatih dari luar,” katanya. Selain itu, SDN 19 Mataram juga memiliki ekskul LKBB. Setiap hari Senin ekskul itu dilaksanakan. Melalui ekskul LKBB, kata Muhammadun, mereka terbiasa dilatih kedisiplinan, karena sudah sedini mungkin para murid dilatih baris-berbaris. Muhammadun menjelaskan, melalui ekskul drum band, akan menumbuhkan kedisiplinan siswa serta menumbuhkan rasa keberanian. “Dan yang terpenting anak itu termotivasi untuk mengembangkan diri,” ujarnya. Seperti beberapa waktu lalu, SDN 19 Mataram mengikuti lomba drum band yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram. Muhammadun mengakui sekolah yang dipimpinnya tidak meraih juara, karena kalah bersaing dengan SMP. Namun demikian, para murid berani tampil dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. “Jadi dia harus bisa, walau tidak dapat juara, menumbuhkan rasa percaya diri mereka” kata Muhammadun. Begitu pula bagi murid yang mengikuti LKBB. Menurut Muhammadun, mereka akan terbiasa untuk disiplin dalam kesehariannya. Juga menumbuhkan motivasi untuk keberanian tampil, terutama mampu bersosialisasi dengan banyak orang. “Melatih kedisiplinan, menumbuhkan motivasi keberanian mereka,” ujar Muhammadun. (ron) H. Muhamadun B
Penggunaan SKTM Tidak Berlaku
PRAKTIK - Sejumlah siswa SMKN 6 Mataram saat mengikuti pelatihan pengecatan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, bertempat di halaman SMKN 6 Mataram, Kamis (10/1).
SMKN 6 Mataram Terus Tingkatkan Mutu Mataram (Suara NTB) – SMKN 6 Mataram berupaya terus menigkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) terus dilakukan. Di awal tahun ajaran 2018/2019, SMKN 6 Mataram juga membuka tiga kompetensi keahlian baru yang diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala SMKN 6 Mataram, Ridha Rosalina, SE., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/ 1) mengatakan, pihaknya berupaya untuk lebih meningkatkan mutu sekolah. “Kami harap bisa pelan-pelan meningkatkan diri, dimulai
dengan menata semua, sekarang ini sekolah menata lingkungan dulu, diimbangi dengan mulai meningkatkan mutu dan meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujarnya. Ridha mengakui ia baru satu tahun bertugas di SMKN 6 Mataram. Program pertama yang dilakukannya yaitu menata lingkungan sekolah. Penataan lingkungan sekolah, menurutnya penting karena itu salah satu cara agar masyarakat mau melirik sekolah. Namun tetap diimbangi dengan peningkatan mutu dengan lebih mendisiplinkan siswa. Termasuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Ia juga bersyukur mendapatkan banyak bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Selain itu, mulai bulan Januari ini, SMKN 6 Mataram mulai menggunakan face print atau absensi wajah untuk absensi. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kedisipilinan guru dan karyawan, sesuai dengan kebijakan Dinas Dikbud NTB yang meminta sekolah tidak lagi menggunakan absensi manual karena memiliki banyak kekurangan. “Saya rasa itu bagus (penggunaan face print) ada pengaruhya terhadap kesadaran guru dan karyawan, dan itu berpengaruh terhadap tunjangan
mereka,” kata Ridha. Mulai tahun ajaran 2018/ 2019, SMKN 6 Mataram membuka tiga kompetensi keahlian baru, menambah empat kompetensi keahlian yang sudah ada sebelumnya. Tiga kompetensi keahlian itu yaitu teknik pendingin dan tata udara, desain grafika, dan bisnis konstruksi dan bangunan. Sementara empa kompetensi keahlian sebelumnya yaitu teknik pengelasan, teknik perbaikan bodi otomotif, teknik kendaraan ringan, dan teknik komputer jaringan. “Teknik pendingin, prospek ke depan masih bagus, sangat potensial hampir di semua
rumah ada AC, mobil, belum lagi pedagang. Tenaga yang dibutuhkan masih sangat banyak,” kata Ridha. Langkah awal yang dilakukan pihaknya saat membuka kompetensi keahlian baru yaitu mengetahui struktur kurikulumnya dahulu. Kemudian mencari guru produktif untuk mengajar. SMKN 6 Mataram juga bekerjasama dengan DUDI dalam pengembangan pembelajaran. Seperti Kamis kemarin, salah satu DUDI melaksanakan pelatihan pengecatan kepada siswa SMKN 6 Mataram. “Kami juga kerja sama dengan DUDI,” pungkasnya. (ron)
Siswa SMAN 1 Labuapi Jadikan Hobi untuk Menghasilkan Uang Bagi sebagian orang, hobi bisa dijadikan untuk berusaha atau menghasilkan uang. Apalagi kalau hobi ini ditekuni dengan serius menjadi sumber penghasilannya di masa depan. Namun, banyak juga yang menghamburkan uang untuk melaksanakan hobinya. UNTUK itu, sejumlah siswa berprestasi SMAN 1 Labuapi Lombok Barat berusaha memanfaatkan hobi yang dimiliki untuk bisa menghasilkan uang. Seperti yang dilakukan Muhammad Idwal Alfian (18) kelas 11 IPA 3 dan Gusti Ayu Diah Ari (16) yang kini duduk di kelas 10 IPA 1. Muhammad Idwal Alfian atau yang akrab disapa Alfin ini sejak kecil sudah mencintai musik. Berasal dari keluarga yang juga menyukai musik, awalnya Alfin tidak mendapat dukungan dari orang tuanya untuk menekuni musik. Namun dengan tekad yang dimiliki, Alfin mendapat restu dari orang tuanya. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Alfin berhasil meraih juara 2 dalam ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FSL2N) tingkat kabupaten pada bidang musik khususnya solo gitar. Pemuda asal Lombok Tengah ini membawakan lagu-lagu tradisional yang diaransemen ulang sendiri. Tidak hanya bermain gitar, Alfin juga gemar bernyanyi. Sejak SMP, ia bahkan sering tampil menyanyi di kafe-kafe dan mendapatkan bayaran dari penampilannya tersebut. Penyuka
lagu Bidadari Tak Bersayap ini dibayar lima ratus hingga enam ratus ribu pada setiap penampilannya. “Dari pada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik menggunakan waktu untuk berkarya,” pesannya. Tak jauh berbeda dengan Alfin, Gusti Ayu Diah Ari atau yang akrab disapa Ayu juga mendapatkan manfaat dari hobi positifnya. Kalau Alfin menyanyi, dara kelahiran tahun 2003 ini gemar menari. Menari sejak kelas 4 SD, Ayu kini sering diundang menari pada hajatan-hajatan keagamaan umat Hindu. “Karena saya khusus menari tarian tradisional Bali seperti Tari Pendet, Sekar Jagat, Legong Satie, dan tarian tradisional Bali lainnya. Ndak pernah nari yang modern atau kontemporer,” tuturnya. Ayu berpesan kepada teman-teman sebayanya, untuk terus menekuni hobi positif yang disukainya. Karena dengan menekuni hal yang disuka akan sangat bermanfaat untuk membangun masa depan. “Hobi yang positif kalau dikembangin akan sangat bermanfaat,” ujarnya. (ham)
Muhammad Idwal Alfin
Gusti Ayu Diah Ari
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ron)
Latih Kedisiplinan dan Keberanian
(Suara NTB/dys)
PELATIHAN - Mahasiswa PBA FTK UIN Mataram mengikuti pelatihan penulisan blog dan website sebagai upaya mengembangkan literasi kampus.
Mahasiswa PBA Kembangkan Literasi Kampus Mataram (Suara NTB) Perkembangan teknologi digital kini tidak bisa dipisahkan dengan setiap manusia. Perkembangan itu sangat positif dan membantu mereka dalam mengembangkan daya potensi. Hal inilah yang mendorong mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang tergabung dalam Pena Kecil Mahasiswa PBA menyalurkan segala bentuk ide dan karya mereka melalui pemanfaatan media share informasi seperti blog dan website. Acara singkat ini hanya dihadiri oleh 20-25 mahasiswa. Belum lama ini Pena Kecil menggelar pelatihan dalam rangka mengembangkan literasi. Menghadirkan seorang blogger muda sekaligus entrepreneur di bidang IT, Irvan Maulana Mumtaz. Irvan dalam materinya mengupas banyak hal cara membuat bahkan pemanfaatan blog dan website untuk Pena Kecil PBA. Selain itu, Irvan juga menyatakan betapa pentingnya pemanfaatan blog bagi penulis dan umumnya bagi mahasiswa. Narasumber menganjurkan agar mahasiswa lebih aktif dan agresif mengenal dunia digital dengan untuk me-
mudahkan mahasiswa mengakses informasi terutama informasi di luar kampus, wawasan global dan hal-hal positif lainnya. Hal ini, karena keilmuan terus mengalami perkembangan yang pesat, dan tidak cukup jika diakses hanya melalui ketersediaan buku di perpustakaan. Itupun, jika semua mahasiswa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk selalu mengunjungi perpustakaan. Sebab itulah, pemanfaatan blog dan website sangatlah bermanfaat dan dapat menunjang segala kebutuhan mahasiswa untuk memperkaya wawasan, bahkan relasi. Wawasan dan relasi merupakan kebutuhan primer dalam menjalankan kehidupan sebagai makhuk sosial dan makhluk berakal. Kegiatan Pena Kecil ini mendapat dukungan kuat dari Ketua Jurusan PBA FTK UIN Mataram, Dr. H. Fathul Maujud, M.A., karena dinilai untuk meningkatkan kompetensi wawasan mahasiswa di bidang literasi. Kgiatan-Kegiatan semacam ini katanya, memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk Sumber daya yang berkompeten. Oleh karenanya kegiatan semacam ini harus didukung. (dys)
SUARA NTB
Jumat, 11 Januari 2019
Halaman 11
Pra-SEA Games
Andik Direkrut sebagai Panitia Seleknas Menembak
Andik Budi Hariono
Andik Budi Hariono yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Kamis (10/1) kemarin mengatakan keikutsertaan dirinya dalam tim Seleknas atlet menembak-
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Perbakin nomor : 002/SKEP/KU/PB/I/ 2019 tanggal 6 Januari 2019. Pria kelahiran 23 Maret 19
73 itu memegang peran penting dalam panitia Seleknas atlet menembak Indonesia itu, yakni menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana, sementara Ketua Pelaksana Seleknas-
dijabat oleh Sarozawato Zai. “Saya dipanggil masuk tim Seleknas Pra-SEA Games atlet menembak. Surat pemanggilan sudah saya terima,” jelasnya. Dikatakan Andik, panggilan dirinya sebagai tim Seleknas itu tidak mudah. Pasalnya, sebelum terbit SK pemanggilan, dia telah melalui proses seleksi yang cukup ketat di internal kepengurusan PB Per-
bakin. Andik yang menjabat sebagai anggota Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PB Perbakin melakukan presentasi program pelatihannya. “Sebelum dipanggil masuk panitia Seleknas saya diminta mempresentasikan program latihan dulu. Dan Alhamdulillah tanggapan pak Ketua PB Perbakin sangat baik melihat isi proposal saya,” tuturnya.
Lanjutnya, terkait pemanggilan masuk panitia Seleknas, Andik akan berangkat ke Jakarta dalam Minggu ini. Maklum Seleknas atlet Pra-SEA Games akan di gelar di Lapangan Tembak Senayan Jakarta, 1825 Januari. Selain itu atlet NTB juga akan ambil bagian di Seleknas tersebut, rencananya Perbakin NTB akan mengirim Bagus Sholeh Arystiawan dan Citra Putri Budi Andini. (fan)
DKP KSB Siapkan Program Mina Padi di Dua Kecamatan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2019 ini akan membuat program memadukan kegiatan perikanan dan pertanian yang biasa disebut kegiatan Mina Padi. Sekretaris DKP KSB, Zainal Arifin, SP mengatakan, teknik memadukan kegiatan perikanan dengan pertanian ini bukan hal baru dalam teknologi intensifikasi pemanfaatan lahan. Hanya saja di KSB kegiatan ini baru akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. “Jadi ini cara lama ya. Cuma kita baru akan memulai tahun ini,” katanya kepada wartawan, Kamis (9/1). Di tahap awal, kegiatan yang akan dimulai tahun 2019 ini masih dalam agenda ujicoba. Rencananya DKP KSB akan melaksanakan kegiatan Mina Padi ini di dua kecamatan, yakni di kecamatan Brang Rea dan Brang Ene. Dipilihanya kedua wilayah tersebut bukan tanpa alasan. DKP menilai areal perawahan masyarakat di wilayah tersebut sangat dekat dengan sumber pengairan dan selama ini menjadi lumbung pertanian KSB. “Penempatan program ini nanti di sawah yang masuk dalam jaringan teknis irigasi, karena untuk antisipasi ketercukupan air untuk ikan yang akan ditempatkan di lepas di sawah nanti,” papar Arifin. Ia menjelaskan, akan ada 4 kelompok tani di dua kecamatan yang akan diajak menjadi mitra pengembangan program Mina Padi ini. Nantinya para petani di tiap kelompok akan diberikan bantuan benih ikan berikut pakan pendamping selama budidaya. “Ini sebagai percontohan. Kalau sukses tahun depan di tiap musim tanam akan kita terus tambah jumlah petani yang akan dilibatkan,” cetusnya. Arifin mengaku, dengan pola pelaksanaan yang tepat, petani tidak perlu khawatir terjadi kerusakan pada tanaman padinya akibat ditempatkannya ikan budidaya di lahan tanamnya. Justru sebaliknya, pola Mina Padi ini akan menguntungkan petani karena petani akan memperoleh pendapatan tambahan setiap akhir musim panen dari budidaya ikan di lahannya. “Di daerahdaerah yang petaninya berpengalaman menerapkan Mina Padi ini keuntungannya malah bisa dua kali lipat. Selain dari padi hasil tanaman mereka ada juga panenan ikannya,” klaimnya. Jenis bibit ikan yang akan dibudidayakan pada kegiatan Mina Padi ini, disebutkan Arifin yakni jenis Nila dan Karper. Jenis ikan ini menurutnya dalam berbagai percobaan sudah terbukti kuat beradaptasi dengan pola intensifikasi lahan pertanian dengan pola Mina Padi. “Ikan air tawar sangat cocok ya. Jadi ia tahan dengan proses pemberian pupuk pada tanaman sehingga petani saya jamin tidak akan rugi,” ujarnya. Sejauh ini program Mina Padi yang akan dilaksanakan oleh DKP itu dalam tahap persiapan. Arifin mengaku, rencananya pada musim tanam kedua kelompok tani yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan itu sudah dapat memulainya. “Kami berharap kegiatan ini sukses dengan begitu pendapatan petani kita akan bertambah dan juga ketersediaan sumber produksi ikan kita juga meningkat,” imbuhnya. (bug)
(Suara NTB/ist)
CATUR - Suasana pertandingan catur di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Mataram, 9-17 Desember 2018.
NTB Calon Tuan Rumah Pra-PON Catur Mataram (Suara NTB) Pengprov Percasi NTB mengatakan akan mencalonkan diri menjadi tuan rumah Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung bulan Oktober 2019. Terkait dengan rencana jadi tuan rumah Prakualifikasi PON, para atlet dimintamempersiapkan diri dengan baik menghadapi event itu. Demikian dikatakan Ketua Umum Percasi NTB, Abdullah Aziz kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (8/1). “Kita sudah menyampaikan secara lisan kepada pengurus besar (PB) Percasi bahwa NTB mencalonkan diri jadi tuan rumah
Pra-PON Catur,” ucapnya. Dikatakan Abdullah,keinginan Percasi NTB menjadi tuan rumah Pra-PON catur bakal terealisasi. Pasalnya, hal ini mendapat tanggapan positif dari Pengurus Besar PB Percasi. Selain itu, baru Provinsi NTB yang mengajukan diri jadi tuan rumah Pra-PON, sehingga peluang NTB jadi tuan rumah cukup terbuka. “Hingga tahun ini baru NTB yang mengusulkan diri jadi tuan rumah Pra-PON. Provinsi lainnya belum ada,” terangnya. Terkait rencana NTB menjadi tuan rumah Pra-PON catur, pihak Percasi NTB sudah
memetakan sejumlah nama atlet berprestasi. Sedikitnya terdapat lima atlet yang siap membawa nama harum NTB di ajang kualifikasi PON. Kelima atlet itu merupakan atlet yang sudah mengantongi gelar master pecatur nasional. Selain itu para atlet itu merupakan juara Porprov NTB 2018. Ditanya terkait nama lima atlet tersebut, Abdullah masih merahasiakan nama lima atlet tersebut. Pasalnya untuk memastikan lima atlet bakal membela NTB di PraPON, pihaknya masih akan melakukan seleksi daerah (Selekda) untuk atlet Pra-
(Suara NTB/fan)
RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto (kiri) memimpin rapat KONI NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (10/1).
Pelatda Mayung NTB akan Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) Setelah melalui proses pertimbangan yang cukup matang, pihak KONI NTB akhirnya kembali merencanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung NTB 2019. Penetapan pelaksanaan Pelatda Mayung 2019 akan diputuskan lewat rapat anggota KONI yang digelar di Mataram dalam Minggu ini. Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam rapat pengurus KONI NTB yang digelar di Sekretariat KONI NTB, Kamis (10/1). Rapat tersebut sebagai wadah pemaparan bahan rapat anggota KONI NTB oleh masing-masing Wakil Ketua Umum KONI NTB. Andy yang memimpin rapat tersebut menjelaskan bahwa dukungan anggaran olahraga dari Pemprov NTB tahun 2019 sebesar Rp5 Miliar. Nominal anggaran tersebut kata mantan Direktur PT. DMB itu sangat
kecil untuk bisa melaksanakan semua program KONI di tahun 2019. Untuk itu pihaknya akan mengambil langkah strategis untuk menetapkan program KONI NTB di tahun ini. Khusunya program Pelatda Mayung NTB 2019 harus diambil langkah prioritas untuk dapat meraih target 17 medali emas. “Kita akan melanjutkan program Pelatda Mayung. Tapi anggaran Rp5 miliar sangat terbatas. Rapat ini sebagai bahan rapat anggota. Ada Sea Games di Manila, Pra-PON 2019 dan PON 2020. Dari hitungan kasar uang Rp5 Miliar sangat terbatas.. Terkait minimnya anggaran, pihak KONI NTB akan diambil langkah strategis. Dalam hal ini ada skala prioritas untuk mencapai tujuan utama 17 emas. Yang utama bagaimana mengangkat harkat martabat bangsa di Olimpiade atau event internasional lainnya. Terkait hal itu, pria berkaca-
mata itu menginginkan Pelatda Mayung NTB harus berlanjut meskipun ada beberapa pihak menginginkan Pelatda dilakukan oleh masing-masing cabor. Pertimbangan KONI melaksnakan Pelatda Mayung adalah meningkatkan prestasi di event anaional hingga internasional. Sebagaimana prestasi atlet NTB di SEA Games 2018, diklaim banyak atlet Pelatda Mayung yang berprestasi di level internasional. Terkait akan dilanjutkan Pelatda Mayung 2019, sejumlah Bidang pun diminta menyampaikan tugas dan strategis. “Tahun 2018 visi KONI NTB mengarah di Asian Games 2018, sekarang visi kita mengarah ke SEA Games di Manila, target 17 emas di PON 2020 dan Pra-PON 2019,” jelasnya. Menurut Andy, dalam mendukung atlet yang bertanding di SEA Games 2018, KONI NTB harus mulai dengan Pelatda Mayung dan Pelatda Harapan. (fan)
PON 2019. Namun dia memastikan bahwa atlet yang akan mengikuti Selekda tim Pra-PON akan diambil dari para atlet yang meraih medali di Porprov NTB yang telah berakhir di Mataram, 17
Desember 2018. “Yang pasti ada lima atlet NTB yang akan kita siapkan di Pra-PON. Mereka adalah atlet peraih medali emas Porprov NTB 2018 dan master catur nasional,” jelasnya. (fan)
Pemerintah Perlu Regulasi Dana Wajib BUMDes Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong pemerintah setempat agar membuat regulasi khusus yang mengatur tentang besaran dana wajib yang harus dialokasikan desa bagi pengembangan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MPM mengatakan, sudah saatnya Pemda melakukan intervensi dalam bentuk regulasi kepada desa agar mengalokasikan miminal 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPBDes) setiap tahunnya untuk pengembangan BUMDes mereka. “Kan Perda BUMDes-nya kita yang inisiasi. Jadi soal alokasi dananya bisa dipush oleh pemerintah mungkin lewat Perbup (peraturan bupati),” katanya kepada Suara NTB, Kamis (9/1). Selama ini kata dia, kelembagaan BUMDes masih dianggap sebelah mata oleh banyak desa di KSB. Karenanya alokasi anggaran yang disedikan teramat kecil bahkan di beberapa desa, hanya disiapkan anggaran tidak sampai dari 5 persen total APBDes yang dikelola setiap tahunnya. Padahal kelembagaan penggerak ekonomi masyarakat itu sangat penting bagi kemandiriian desa. Hal ini sesuai dengan
(Suara NTB/bug)
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Pelatih cabang olahraga menembak NTB, Andik Budi Hariono mendapat kesempatan untuk menjadi Panitia Seleksi Nasional (Seleknas) atlet SEA Games cabor menembak. Pelatih asal Kota Mataram itu dipanggil untuk menyeleksi tim menembak Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2019.
Abidin Nasar
amanat Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di mana BUMDes menjadi salah satu kelembagaan yang wajib dibentuk dan dimiliki desa untuk dikelola sepenuhnya bagi kesejateraan masyarakatnya. “Ini sudah 4 tahun berlalu sejak diundangkan dan 3 tahun Dana Desa (DD) bergulir. Tapi jumlah desa yang kelihatan serius dengan BUMDe-nya masih hitungan jari,” sesal Abidin. Kembali ia menjelaskan, soal alokasi wajib 10 persen yang harus disiapkan oleh desa untuk kelembagaan BUMDes itu adalah besaran minimal dari total APBDes. Karena seharusnya setiap waktunya desa bisa terus meningkatkan nilai anggarannya sampai BUMDes mereka benarbenar mandiri. “Kalau permodalannya sudah mandiri kan tidak perlu lagi diapkan, kecuali mau pengembangan usaha. Desa bisa menanam modal tambahan lagi,” sebut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Selain kewajiban pendanaan, hal lain yang perlu diperhantikan desa dalam menjalankan BUMDes-nya yakni terkait potensi usahanya. Desa diharapkan mampu menginventarisir potensi yang dimiliki desanya secara cermat yang kemudian dijadikan kegiatan usaha BUMDes. “Saya kira tidak apa-apa tetap ada unit simpan pinjamnya dan pastikan penyalurannya tepat sasaran. Tapi yang lebih penting juga harus ada unit usaha produktif mengandalkan potensi yang dimiliki desa,” cetusnya seraya menambahkan dirinya yakin tiap desa di KSB memiliki potensi masing-masing yang mampu dikembangkan. “Banyak kok. Tinggal kemudian kecermatan desa melihat peluang pengembangannya sehingga yang punya peluang besar itu yang diprioritaskan menjadi unit usaha BUMDes terlebih dahulu. Prioritas dari sisi manfaat kepada masyarakatnya dan tentunya juga secara provit bagi BUMDes sebagai lembaga usaha desa,” pungkas Abidin. (bug)
SUARA NTB
Jumat, 11 Januari 2019
Halaman 12
Penanganan Korban Gempa di Lobar Dinilai Lamban Giri Menang (suara NTB) Puluhan mahasiswa yang tegabung dalam front mahasiswa (FM) Lombok Barat (Lobar) menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Lobar, Kamis (10/1). Mereka menilai pemkab lamban merealisasikan berbagai bantuan kepada korban gempa. Massa aksi yang dikomandoi Ketua Umum FM Lobar, Muksin berkumpul di bundaran Giri Menang lalu melakukan long march ke kantor Bu-
pati Lobar. Sambil membawa spanduk bertuliskan protes ke Pemda, mereka berorasi sepanjang jalan dengan dikawal ketat oleh aparat kepolisian yang sudah siaga di lokasi aksi. Di lobi kantor bupati, massa aksi ini berorasi dan meminta ditemui oleh Bupati untuk meminta penjelasan secara langsung terkait penanganan korban gempa yang dinilai belum jelas nasibnya. “Kami berharap pak Bupati menemui kami.
Kalau tidak, maka haram bagi kami untuk mundur (bubar),” tegas Muksin sambil menginstruksikan massa tetap bertahan di lokasi aksi. Hampir satu jam berorasi di depan lobi, belum ada tanda massa akan ditemui oleh Bupati. Karena pada saat bersamaan Bupati pergi ke Senggigi menghadiri acara penerimaan bantuan bagi korban gempa. Sehingga Bupati pun diwakili Asisten III dan Kadis PU PR untuk menemui massa. Namun para mahasiswa menolak karena mereka ngotot tetap ingin
bertemu Bupati. Akibat terlalu lama menunggu tanpa kejelasan, puluhan mahasiswa pun sempat memaksa menerobos masuk lobi kantor Bupati. Suasana sempat ricuh, menyusul massa saling dorong dengan Satpol PP yang berjaga-jaga di depan lobi melarang mahasiswa masuk. Suasana kembali bisa dikendalikan, mahasiswa diajak negosiasi oleh pihak pemda, akan tetapi tak ada titik temu. Bupati yang kemudian tiba dari Senggigi bersedia menemui massa. Bupati bersedia menemui perwakilan maha-
siswa di pendopo, namun massa menolak kerena mereka ingin agar diterima semua tanpa kecuali. Akan tetapi hal ini tak disanggupi pihak pemda, sehingga pertemuan pun batal terlaksana. Mahasiswa yang kecewa pun meninggalkan pendopo dan bubar. “Kami akan membawa massa dari masyarakat untuk datang lagi,”ancam mahasiswa. Sementara itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengakui memang banyak korban gempa belum menerima bantuan dana, namun pekan lalu sudah masuk dana ke rekening korban gempa sebanyak Rp800 miliar, sehingga total dana yang sudah masuk 80 persen lebih. Saat ini kata dia masih dalam proses pembentukan pokmas, setelah dana masuk ke rekening perorangan maka rekening pindah lagi ke rekening pokmas lalu baru bisa dicairkan. “Dana total yang sudah masuk Rp1,1 triliun lebih, itu sedang dalam proses pembentukan pokmas baru dicairkan,” jelas Bupati. Ia membantah pemda memperlamban proses pencairan, sebab dari persyaratan sendiri hanya SK yang diterbitkan Bupati. (her)
(Suara NTB/her)
AKSI MAHASISWA - Front Mahasiswa Lobar menggelar aksi demo di Kantor Bupati mendesak pemerintah mempercepat bantuan bagi korban gempa, Kamis (10/1).
HILANG HLG STNK R2 HONDA NOKA/NOSIN : MHIJM1115JK82781/ J M 1 1 E - 1 5 6 3 4 9 1 AN.SYAEFUL ASRI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
LOWONGAN
q
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910
SALON
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR.2245CE NOKA/NOSIN : MHIJFE116DK1122583/ J F E 1 E 1 1 2 3 2 3 0 AN.RAKHMAD RAMADHAN HLG D’SKTR KR.PULE AMPENAN
DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 11 Januari 2019
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
OPINI
Halaman 14
Tantangan dan Peluang Implementasi ”Sustainable Development” di NTB Huntap Harus Segera Dituntaskan MESKI masih belum sesuai ekspektasi masyarakat, khususnya korban gempa di NTB, pembangunan hunian tetap (huntap) masih terus dilakukan. Tidak hanya itu, pembangunan huntap masih dihadapkan dengan ketersediaan panel-panel untuk berbagai jenis rumah tahan gempa yang disetujui pemerintah pusat. Sejumlah tipe atau model rumah dibangun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat. Namun, karena banyaknya rumah yang harus dibangun dan prosedur yang dilalui cukup ribet, pembangunan huntap masih belum juga tuntas. Lebih dari separuh korban gempa masih belum didirikan rumahnya, karena harus melalui mekanisme yang berlaku. Di mana, proses pembangunan rumah tahan gempa harus masuk dalam salah satu kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk. Setelah itu, melengkapi persyaratan dan mengajukan pembangunan huntap pada pihak yang telah ditunjuk. Belum lagi seperti kejadian di sejumlah desa di Lombok Barat (Lobar), banyak oknum yang memanfaatkan permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Masyarakat diduga diminta uang oleh oknum-oknum petugas pemerintah di paling bawah sebagai keperluan uang administrasi. Kalau ini betul-betul terjadi, makin membuat kondisi masyarakat yang tertimpa musibah semakin sengsara. Untuk itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama jajarannya harus turun mengecek langsung di lapangan terkait kondisi yang sebenarnya. Dalam arti, ketika ada kejadian seperti ini, bupati tidak boleh berdiam diri dan harus bergerak cepat menyikapi persoalan di masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sudah menderita rumahnya hancur dan anggota keluarganya meninggal akibat gempa, semakin menderita karena dipungut biaya lagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, hal yang paling penting dari semua ini adalah pemerintah pusat dan daerah secepatnya merealisasikan pembangunan huntap bagi masyarakat yang jadi korban gempa. Prosedur yang sebelumnya ribet dan menjadi penghambat pembangunan huntap harus segera dituntaskan. Rapat Terbatas (Ratas) penanganan pascabencana di NTB, Sulawesi Tengah hingga Selat Sunda yang dipimpin Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla dan dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., di Kantor Wakil Presiden bukan hanya sebatas pusat menerima laporan semata. Yang paling penting dari ratas ini adalah bagaimana pemerintah pusat mengimplementasikan apa yang menjadi janjinya. Jika sebelumnya, pemerintah pusat berjanji segera membangun huntap dan mencairkan dana bantuan secepatnya. Namun, setelah melalui proses yang panjang dan beberapa kali harus dirapatkan, baru keluar penyederhanaan birokrasi pencairan dana bantuan gempa. Setidaknya apa yang menjadi penyumbat atau hambatan percepatan pembangunan huntap bisa dicarikan solusinya. Jangan sampai hambatan-hambatan yang ada justru membuat warga semakin menderita, karena pembangunan huntap tidak kunjung jadi. Sementara di satu sisi, kondisi sekarang sudah masuk musim hujan, sehingga kebutuhan huntap cepat selesai tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kita juga berharap arahan presiden dan wakil presiden dalam ratas terkait bencana ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga di pusat yang diberikan kewenangan. Jangan sampai ratas yang digelar hanya sekadar seremoni tanpa hasil yang jelas. (*)
Tentunya sebuah kabar yang menggembirakan, tanggal 21 November 2018 lalu, komitmen Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) di NTB resmi diluncurkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 2019-2023, SDGs Center NTB, dan Konsorsium Riset SDGs. Hal tersebut sekaligus bentuk pelaksanaan amanat PP No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan PencapaianTujuan Pembangunan Berkelanjutan. ustainable Development Goals (SDGs) merupakan landasan pembangunan global tahun 2015-2030. Secara historis, konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi pada Deklarasi Milenium PBB tahun 2000 yang memutuskan untuk mengadopsi semua tindakan lingkungan sebagai etika baru, yang kemudian direalisasikan dengan “Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration”, sehingga diputuskan landasan pembangunan global tahun 2000-2015 adalah Millennium Development Goals (MDGs). Indonesia telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam hukum dan dasar kebijakan nasional, diantaranya terlihat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 20152019. SDGs direspon dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai negara berkembang, implementasi “pembangunan berkelanjutan” di Indonesia, lebih khusus Provinsi NTB, memang perlu diakui memiliki tantangan yang cukup besar, di satu sisi tuntutan pengentasan kemiskinan, percepa-
Oleh:
Taufan, S.H., M.H
(Ketua Umum Lembaga Pengembangan Wilayah NTB) tan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, di sisi lain pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara lingkungan hidup, ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi empiris menunjukan, pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan, publikasi The Travel and Tourism Competitiveness Indeks 2017 yang dikeluarkan World Economic Forum menyatakan Indonesia memiliki poin rendah dalam pengelolaan keberlanjutan lingkungan. Sustainable Development mengamanatkan pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan generasi mendatang. Dengan pola pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak yang sama terhadap lingkungan hidup. Dengan memperhatikan kebutuhan dua generasi tersebut, dimaksudkan sebagai skema dalam pembangunan memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai bagian pokok dalam integrasi pembangunan berbagai bidang. Konsep pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB merupakan bagian RPJPD 2005-2015 dan 2013-2018, dan arah pembangunan kepariwisataan dalam Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028. Provinsi NTB merupakan provinsi yang meraih penghargaan juara satu Millennium Development Goals (MDGS) Award lima tahun berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2015. Walaupun kesuksesan pencapaian MDGs selama 5 tahun berturut-turut bukan menjadi tolok ukur kesuksesan pencapaian SDGs. Namun, tentunya penghargaan tersebut sebagai modal melaksanakan SDGs ke depan. RAD untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), SDGs Center NTB, dan Konsorsium Riset SDGs, merupakan respon yang sangat baik dari Pemda Prov. NTB dalam melaksanakan komitmen Global dan melanjutkan prestasi MDGs. Selama 5 tahun terakhir, prestasi NTB dibeberapa sektor memang sangat membanggakan, tahun 2017
pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,1 persen, angka yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (5.6 persen), pertumbuhan terutama didukung oleh sektor pertanian, tambang dan pariwisata. Berdasar Data BPS, dari sisi kesejahteraan masyarakat, NTB juga mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan NTB menurun dari 23,08 persen di 2008 menjadi 15,05 persen periode 2017. Tingkat pengangguran juga menurun dari 6,25 persen di tahun 2009 menjadi 3,32 persen di tahun 2017. Di sisin lain, kondisi sumber daya manusia NTB menunjukan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2017 mendapatkan poin 68.58, secara nasional berada di posisi ke-29. Triwulan I Tahun 2018, Provinsi NTB menempati posisi paling rendah se-Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Keadaan kemudian diperparah dengan terjadinya Bencana Gempa di wilayah NTB, yang akan berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, inflasi, dan jumlah pengangguran di NTB. Keadaan demikian perlu direspon secara kolektif oleh semua elemen di NTB, Pemerintah, Nonpemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Dengan diluncurkannya RAD SDGs 2019-2023 yang diakui memuat tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, serta tahapan-tahapan dalam pencapaian SDGs tahun 2017 hingga 2030, merupakan momentum integrasi Pemerintah Daerah, Nonpemerintah, perguruan tinggi dan semua steakholder. Maka dari itu, langkah lebih lanjut terhadap RAD SDGs NTB adalah penguatan hukum RAD SDGs NTB melalui evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, dan sosialisasi RAD SDGs yang dikaitkan pula dengan RPJMN dan RPJMD. Selama ini, sosialisasi hanya memfokuskan pada internal Pemda Prov. NTB melalui dinas-dinas (OPD), memang telah dilibatkan non pemerintah, perguruan tinggi, maupun LSM, namun hal tersebut sangat terbatas. Praktis, masyarakat umum, siswa, dan mahasiswa dan bahkan tenaga pendidik dan pegawai pemerintah, tidak paham
dengan maksud dan tujuan MDGs, begitupun dengan SDGs yang berlaku saat ini. Tidak hanya itu, RPJMN, RPJMD perlu juga disosialisasikan. Sosialisasi diantaranya dapat mengarahkan dosen, mahasiswa untuk menentukan topik penelitiannya dalam kaitannya dengan sustainable development dengan pendekatan RAD SDGs NTB, RPJMN dan RPJMD, sedangkan masyarakat memiliki gambaran pembangunan di NTB, yaitu terkait ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Untuk itu, perlu dibangun model integarasi kolektif dengan optimalisasi sosialisasi dan peningkatan kerjasama yang diperkuat dengan produk hukum. Sosialisasi dan kerjasama, diantaranya pemerintah desa, lembaga pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Fakultas/Program Studi dan lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, “VISI” pembangunan NTB adalah Visi bersama yang dapat dipahami dan dilaksanakan secara kolektif.
POJOK BUMN masih monopoli proyek infrastruktur Butuh regulasi perankan kontraktor lokal
*** Puluhan ribu obat penenang lolos ke pasar gelap NTB Bisa mengancam generasi penerus NTB
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 11 Januari 2019
Kajati Diminta Evaluasi Total Penanganan Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Kajati NTB yang baru, Arif, SH.,MH diminta mengevaluasi total penanganan kasus korupsi, sebab belum sesuai ekspektasi publik. Bahkan dari beberapa penanganan kasus, kecenderungan mengecewakan karena pelaku utama lolos. “Harus ada review total oleh Kajati yang baru terkait penanganan kasus korupsi di daerah ini, karena memang banyak catatan,” kata Direktur Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB, Heru Satriyo kepada Suara NTB, Kamis (10/1). Menurut agenda, Arif akan dilantik di Kejaksaan Agung, Jumat (11/1) hari ini, menggantikan Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH. Arif diketahui putra daerah, asal Kota Bima dan pernah menjabat Kajari Bima tahun 2007 lalu. Sempat menjabat di Jampidsus dan terakhir menjadi Wakajati Aceh, Heru Satryo yakin Arif punya pengalaman panjang dalam penanganan kasus korupsi. Sehingga ketika dihadapkan dengan sengkarut penanganan kasus di NTB, Arif punya cara untuk mengurai sehingga kinerja jajarannya on the track. “Harapan saya, kasus - kasus yang ada dievaluasi dulu, belajar dari pengalaman penanganan kasus sebelumnya. Seperti sebelumnya, kasusnya belum sampai level atas, masih pada orang orang bawah,” sorotnya. Kajati yang baru dilihatnya punya sense untuk menarik simpul penghambat penanganan perkara, kemudian menentukan skala prioritas kualitas perkara dan aktor penting yang terlibat. Harapan berikutnya, ia meminta agar kinerja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dilakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai, katanya, ada kesan kinerja TP4D justru melindungi proyek – proyek bermasalah. Dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat yang terkait objek proyek fisik, jika sudah didampingi TP4D, pengaduan masyarakat itu tidak ditindaklanjuti. “Supaya TP4D lebih profesional dan tidak ada benturan kepentingan,” tegasnya. Harapan selanjutnya, agar merombak jabatan di Pidsus. Sebab bagi dia, perlu jaksa yang punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, tidak tersandera benturan kepentingan. Dampaknya, kasus berhenti pada pelaku tertentu, meloloskan pelaku lain, hingga peluang kasus dihentikan dengan alasan tak pasti. Sebagai pegiat antikorupsi yang juga menjadi pelapor sejumlah kasus, ia meminta Kajati Arif mencermati respon publik pada kinerja jajarannya. Sebab hampir tidak sesuai ekspektasi. “Kalau melihat prosesnya, ya ada. Tapi goalnya yang tidak ada. Contoh saja, kasus BPR, prosesnya ya dua orang diadili. Tapi kan bukan itu goalnya, masih ada aktor lain yang belum diproses,” singgungnya. ”Intinya, kami mewakili masyarakat yang peduli terhadap penanganan tindak pidana korupsi ingin mengingatkan, masyarakat sekarang semakin pintar membaca situasi dan kinerja kejaksaan. Apa pesan yang disampaikan media terkait penanganan kasus, bisa dibaca dan dipahami apa yang terjadi,” pungkasnya. (ars)
Pertamina Gratiskan Pembelian Bahan Bakar Non Subsidi di Lombok Dari Hal. 1 serta dengan mendapatkan struk pembelian konsumen dapat bergabung dalam program promo Berkah Energi Pertamina (BEP) yang tengah berlangsung hingga 31 Juli 2019 mendatang. Konsumen BBM Non Subsidi tidak hanya mendapat layanan yang prima, namun juga berkesempatan mendapatkan undian hadiah menarik. ‘’Lombok, NTB ini sangat terkenal karena keramahannya. Melalui program SUPER ini, kita patenkan kerahaman masyarakat ini ke dalam jaminan pelayanan terbaik di SPBU-SPBU yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Menyusul ke SPBU lainnya secara bertahap,’’ kata Sigit. Ketua DPC Hiswana Migas Provinsi NTB, I Komang Mahendra Gandhi juga turut mendukung program SUPER dari Pertamina. ‘’Sudah waktunya kami membuktikan kepada konsumen setia SPBU Pertamina di Lombok bahwa keramahan petugas SPBU kami bukan sekadar selogan saja. Dan memang konsumen Perta Series harus lebih dispesialkan pelayanannya agar semakin nya-
man,’’ demikian Gandhi. Respons positif juga disampaikan pemerintah daerah. Diwakili Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda Provinsi NTB, Muhammad Husni menyebut, terobosan yang dilakukan oleh Pertamina NTB tidak saja dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Lebih dari itu, pemerintah daerah dan masyarakat di NTB juga akan mendapatkan dampaknya langsung. Dengan membeli produk-produk BBM nonsubsidi, penerimaan daerah melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga dapat terdongkrak. Dari total pengguna kendaraan di NTB, sekitar 35 persen disebut telah menggunakan BBM non subsidi. Tahun ini pemerintah daerah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1,3 triliun. dari PBBKB sekitar Rp246 miliar atau 18 persen. ‘’Dengan mendukung program ini, artinya masyarakat juga mendukung pembangunan di daerah yang dapat kita nikmati bersama,’’demikian Husni. (bul/*)
BUMN Masih Monopoli Proyek Infrastruktur Dari Hal. 1 Ia menyayangkan, tersingkirnya kontraktor lokal tidak saja karena persoalan kalah saing. Perlindungan dari pemerintah daerah kepada kearifan lokal yang dinilai sangat minim. Bahkan dianggap tak ada sama sekali. Sampai saat ini katanya, belum diketahui adanya Pergub, Perbup atau Perwal yang dapat menjadi payung hukum yang berpihak pada kontraktor lokal. ‘’Makanya itulah yang kita inginkan. Dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terbaru, tahun 2017 ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi. Dalam rangka melindungi perusahaan lokal,’’ ujarnya. Pada prinsipnya, tidak ada keberatan bagi kontraktor lokal atas masuknya kontraktor luar daerah. Asalkan, menurutnya terbangun pola kerjasama untuk melibatkan kontraktor lokal sebagai sub kontrak proyek-proyek yang digarap di
NTB. ‘’Perusahaan daerah ini harusnya diberikan peluang terlibat,’’ jelas Ketua Gapensi Lobar yang juga pengacara ini kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin. Minimnya keterlibatan perusahaan lokal menggarap proyek di daerah, tidak bisa juga menurutnya diperjuangkan dengan cara apapun. Selama belum ada regulasi yang dibuat oleh penentu kebijakan di daerah. ‘’Percuma berkoar. Karena tidak ada kewajiban melibatkan perusahaan lokal. Kalau ada Pergub, atau Perbup, itulah yang nantinya bisa menjadi pengayom perusahaan lokal untuk menikmati ‘’kue’’ pembangunan,’’ ujarnya. Karena itu, kepada pemimpin di daerah ini, Gapensi mengharapkan keberpihakannya kepada kontraktor lokal. Selain itu, kepada perusahaan-perusahaan lokal juga diharapkannya agar lebih solid. (bul)
Halaman 15
”Matahari-Matahari” Film Produksi Ke-82 Karya Sutradara Adi Pranajaya Mataram (Suara NTB) Film dokumenter-inspirasi berjudul Matahari-Matahari (durasi 30 menit) produksi AP Film Production bekerja sama dengan Pemprov NTB akan diputar untuk pertama kali di Taman Budaya NTB Kota Mataram pada Sabtu (12/1) pukul 20.00. Film yang baru selesai diproduksi ini hendak berpesan kepada masayarakat khususnya generasi muda bahwa peluang anak-anak muda untuk menjadi pemimpin di negeri ini dalam usia muda selalu terbuka lebar. Tentu semua sangat tergantung pada kemampuan dan potensi diri para anak muda. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya serta doa kedua orang tua juga hal yang disinggung dalam film ini sebagai sesuatu yang amat penting. TGH Zainul Majdi atau biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB), selama memimpin NTB sejak 2008, sebagai manusia biasa, bukanlah sosok pemimpin yang sempurna. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa banyak kesuksesan dan prestasi yang berhasil diraih selama 10 tahun mengabdi. Usianya ketika awal memimpin NTB 36 tahun. Kini Dr. H. Zulkieflimansyah, sahabatnya, sama-sama anak muda, gan-
(Suara NTB/ist)
MATAHARI-MATAHARI - Proses pembuatan Film Dokumentar Matahari-Matahari Karya Sutradara Adi Pranajaya. tian memimpin NTB atas dukungan masyarakat, juga berusia muda. Dan sinergitas tetap terus dan selalu diperlukan untuk sebuah hasil yang baik ke depan. Digarap oleh sutradara nasional asal Sumbawa, Adi Pranajaya. Bagi Adi yang pendidikan S-1nya ditempuh di FKIP Program Studi Bahasa dan Sasatra Indonesia Universitas Mataram sebelum pada 1988 hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di bidang Sinematografi, Matahari-Matahari merupakan produksi film yang ke-82 sejak
1988 bergelut di industri perfilman nasional di Jakarta. Film pertamanya Perang Sapugara dibuat pada awal 1990 yang ide ceritanya berangkat dari novel karya Ratsu terbitan Balai Pustaka Jakarta. Film-film Adi Pranajaya beragam, mulai film cerita untuk bioskop dan televisi, film dokumenter, hingga film iklan termasuk layanan masyarakat. Dalam siaran persnya, Adi Pranajaya yang juga dosen IKJ sejak 1989 dan menulis banyak buku film ini mengatakan, alasan membuat Matahari-Mataha-
ri karena ingin berbicara dari sisi lain tentang TGB yang tidak banyak diketahui orang. “TGB bagi saya adalah sosok inspiratif. Selain memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, juga memiliki karakter yang baik. Dari sisi ini maka penting bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat apasiapa TGB. Soal kekurangan, tak ada manusia yang tak memiliki kekurangan,” kata Adi Pranajaya. Kemudian Adi juga menekankan pentingnya untuk mengetahui apa-siapa Dr. Zulkieflimansyah. “TGB dan Dr. Zul dua anak muda
yang sama-sama hebat. Mereka adalah matahari dan matahari,” tandas Adi yang salah satu filmnya tentang Lombok yakni Pepadu dari Lombok pernah meraih penghargaan sebagai Film Dokumenter Terbaik pada Festival Film Dokumenter Tahun 2011 di Jakarta. Film Matahari-Matahari juga diagendakan akan diputar untuk ditonton bersama para tokoh dan masyarakat NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (26/1) pukul 19.00 WIB, bertempat di Anjungan NTB Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. (r)
Gubernur NTB Diminta Turun ke Mujur Praya (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah diminta turun langsung ke lapangan, supaya bisa memperoleh informasi yang jelas terkait kendala yang dihadapi dalam pembangunan Dam Mujur. Supaya tidak terkesan hanya menyalahkan persoalan sosial di tengah masyarakat saja, sehingga pembangunan Dam Mujur tak kunjung terwujud. “Kalau bisa pak Gubernur turun ke lapangan dan cek persoalan yang sesungguhnya ter-
jadi di tengah masyarakat. Supaya kesannya tidak hanya membesar-besarkan persoalan sosial saja,” pinta perwakilan warga, L. Wink Haris, kepada Suara NTB, Kamis (10/1). Pihaknya berharap, Gubernur NTB tidak hanya mendapat informasi dari bawahannya saja. Tetapi perlu juga untuk turun menemuai warga secara langsung. Supaya tahu apa yang sesungguhnya menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat terkait pembangunan Dam Mujur tersebut.
Karena persoalan yang dihadapi dalam pembangunan Dam Mujur diakuinya tidaklah sederhana. Tidak melulu hanya soal sosial saja. Tetapi masih banyak persoalan lainnya yang mungkin belum diketahui atau disampaikan ke Gubernur NTB. Kawal Anggaran Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya menegaskan kalangan DPRD NTB khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok
Tunggu Enam Bulan Dari Hal. 1 Belum ada perintah (bentuk Pansel). Karena kalau sekarang buat Pansel, kita harus izin dulu dari Mendagri,’’ terang Sekda dikonfirmasi Kamis (10/1) siang. Ia mengatakan, setelah Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) menjabat enam bulan, maka diperbolehkan melakukan mutasi tanpa izin Mendagri. Untuk mengisi kekosongan dua OPD tersebut, sudah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas dan Protokol serta Plt Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB. Sekda memastikan, proses lelang atau tender proyek 2019 tak akan terganggu meskipun belum ada Kepala Biro APP dan LPBJP yang definitif. Karena sudah ditunjuk Plt yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Biro APP dan LPBJP. ‘’Per 19 Maret, setelah itu boleh mutasi tanpa izin Mendagri,’’ terangnya. Diketahui, sembilan pejabat eselon II yang digeser adalah Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menjadi Kepala Disnakertrans NTB, mengganti-
kan Drs. H. Wildan yang sudah memasuki usia pensiun. Jabatan Asisten I selanjutnya dijabat mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si. Jabatan yang ditinggal Eva, sekarang dijabat mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, Ir. Andi Pramaria, M. Si. Jabatan yang ditinggal Andi selanjutnya dijabat mantan Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT. Untuk jabatan Kepala Biro APP dan LPBJP dibiarkan kosong. Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ir. Hj. Budi Septiani dimutasi menjadi Kepala Disnakeswan NTB. Kepala Disnakeswan NTB sebelumnya, drh. Aminurahman dimutasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, pergeseran juga terjadi di Setda NTB. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dimutasi menjadi Kepala Biro Perekonomian. Wirajaya menggantikan posisi M. Nur Aulia yang diipercaya menjadi Kepa-
la Biro Kerjasama Setda NTB. Sedangkan posisi yang ditinggal Wirajaya, sekarang dijabat mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME. Posisi yang ditinggalkan Irnadi dibiarkan kosong. Untuk jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol serta Biro APP dan LPBJP akan dilakukan pembentukan Pansel. Di lingkup Biro Humas dan Protokol dilakukan penyegaran. Kabag Pemberitaan, L. Ismunandar Eka Saputra dimutasi menjadi Kabag Kerjasama Pemerintahan pada Biro Kerjasama. Sedangkan Kabag Pemberitaan sekarang dijabat Najamuddin, S. Sos, MM. Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov NTB ini mengatakan mutasi yang dilakukan tersebut dilakukan secara akuntabel dan transparan. ‘’Kalau ada yang berbeda persepsinya, itu subjektif. Yang jelas Pak Gub sudah menyatakan seperti itu. Kalau saya sebagai Sekda yakin apa yang dilakukan sesuatu yang benar,’’ katanya. (nas)
Harga Beras Mahal di Daerah Lumbung Padi Nasional Dari Hal. 1 Jika ada pedagang beras yang nakal atau sengaja menaikkan harga meskipun masih berada di bawah HET, pemerintah harus tegas. Harga beras di NTB dikeluhkan masyarakat. Harga beras yang mahal, tidak saja dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga pedagang. Di tingkat pengecer, di pasar-pasar tradisional harga beras untuk kualitas premium mencapai Rp11.000Rp12.000 per Kg. Masyarakat sebenarnya ingin membeli beras kualitas medium yang harganya Rp9.000 per Kg. Namun beras kelas ini jarang ada di pasaran. Harga beras yang dirasakan mahal meskipun berada di bawah HET, karena saat ini memasuki musim tanam. Biasanya mekanisme pasar akan berlaku jika jumlah pasokan berkurang. ‘’Sekarang musim tanam. Nanti kalau pas panen raya,
turun dengan sendirinya,” kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dikonfirmasi, Kamis (10/1) siang. Karena sekarang musim tanam, maka tugas Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan melakukan operasi pasar dan memantau harga supaya tak terjadi lonjakan yang tidak normal. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si menjelaskan, pasokan beras di gudang Bulog masih mampu untuk memenuhi kebutuhan 14 bulan ke depan. Ia mengatakan produksi padi di NTB pada 2018 mencapai 2,4 juta ton lebih. Pada tahun ini, produksi padi ditargetkan sebesar 2,6 juta ton. Ia mengatakan pada bulan Januari ini merupakan masa tutup tanam untuk periode Oktober - Maret. Padi yang ditanam pada periode Oktober - Maret akan panen pada bulan Februari. Panen raya akan terjadi pada Maret sampai April.
‘’Yang sekarang perlu kita antisipasi adalah keterlambatan tanam yang menurut kasat mata kita tidak merata hujannya. Tapi tidak dikhawatirkan. Karena semua jaringan irigasi yang ada itu sudah terisi walaupun tak semassif tahun lalu,’’ kata Husnul. Ia menyebutkan, luas areal tanam padi tahun 2018-2019 sebanyak 543 ribu hektare. Untuk musim tanam Oktober - Maret seluas 389 ribu hektare. Sisanya, luas areal tanam padi pada April - September. ‘’Mudah-mudahan 2,6 juta ton kita dapat. Kemarin 2,5 juta ton, tercapai 2,4 juta ton sekian,’’ sebutnya. Meskipun target produksi bertambah, namun Husnul mengatakan tak ada penambahan luas areal tanam padi. Tetapi indeks pertanaman padi bertambah dari 2,2 menjadi 2,4. ‘’Tak ada lonjakan. Yang dikeluhkan masyarakat, ketika yang dia Rp10.000 jarang. Makanya OP kita keluarkan melalui Bulog,’’ tandasnya. (nas)
Puluhan Ribu Obat Penenang Lolos ke Pasar Gelap NTB Dari Hal. 1 Jumlah barang bukti 13.400 tablet dalam dua kemasan. Kemasan strip 3.800 butir dan kemasan dalam botol 96.000 butir. Kejadian kedua tanggal 9 Januari 2019, operasi penangkapan produk yang sama dengan jumlah 19.000 tablet. Total barang bukti yang disita 32.400 trihexyphenidyl disita. Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H menjelaskan, obat ini dibawa dari Jakarta dengan tujuan pasar gelap di Lombok.
Pengungkapan kasus ini berlangsung dua TKP jasa ekspedisi berbeda. Kejadian pertama Tanggal 31 Desember 2018 lalu, dengan jumlah barang bukti 13.400 tablet dalam dua kemasan. Suarningsih menjelaskan, obat ini beredar melalui pasar gelap Lombok dengan harga cukup mahal dibanding harga normal. Per strip dijual hingga Rp 100.000, dengan harga normal di apotek hanya Rp 20.000, itu pun melalui resep dokter. Sementara dari sisi kesehatan, pengaruh penyalah-
gunaan obat ini sama dengan Tramadol. Jika dikonsumsi secara berlebihan, bisa menyebabkan halusinasi berlebihan dan daya rusaknya pada saraf otak. Dengan menyita barang bukti itu, menurut dia, berarti membantu menyelamatkan masyarakat yang jadi sasaran pasar gelap. ‘’Dalam satu strip saja, berarti kita asumsikan selamatkan satu generasi calon pengguna. Karena informasinya, satu strip yang isi 10 butir, itu dikonsumsi satu orang untuk mendapatkan efek yang diinginkan,” paparnya. (ars)
Tengah (Loteng) menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal anggaran pendukung pembangunan Dam Mujur di APBD provinsi. Hal ini sebagai bentuk dukungan kalangan DPRD NTB terhadap rencana pembangunan Dam Mujur. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak mendukung rencana pembangunan Dam Mujur. Mengingat, pentingnya keberadaan Dam Mujur sebagai salah satu solusi dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku bagi sektor pertanian di wilayah Loteng, khususnya di wilayah Loteng bagian selatan. Dengan adanya Dam Mujur, sektor-sektor lainnya juga akan ikut terangkat. Termasuk stabilitas keamanan juga bisa terjaga. Karena kalau masyarakat
sudah sibuk dengan kegiatan bertani, maka tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang lain. “Yang paling penting, dengan adanya Dam Mujur bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat Loteng secara lebih luas,” tegasnya. Pun demikian, untuk bisa mewujudkan Dam Mujur tentu butuh waktu dan proses. Dan, pihaknya mendorong Gubernur untuk segera bersikap. Agar bagaimana supaya proses pembangunan Dam Mujur tersebut bisa lebih cepat. “Kalau soal persoalan sosial itu hal yang biasa dalam setiap pembangunan. Tinggal masalah komunikasi dengan masyarakat saja. Kalau komunikasi sudah bagus, persoalan sosial juga bisa diselesaikan,” timpal politisi Partai Gerindra ini. (kir)
Harga Beras Masih Stabil Dari Hal. 1 Tapi masih kita anggap harganya (beras) wajar,” ujarnya, Kamis (10/1). Dengan harga beras premium mencapai Rp 10.000 sampai Rp 11.000 per Kg menurutnya masih jauh lebih murah dibanding daerah lain, termasuk Kalimantan. Harga tersebut sudah diidentifikasi dan tidak sampai memicu gejolak di masyarakat, sebab tidak melampaui HET. ‘’Kalau ada yang melebihi HET, tunjukkan ke saya. Di mana pasarnya, siapa pedagangnya,’’ tantangnya. Bahkan ia siap turunkan tim gabungan bersama Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Sekali lagi ditegaskannya, salah satu kewenangan Satgas Pangan adalah kontrol kebutuhan pokok, termasuk beras. Dasar hukumnya, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2018 dan Permendag
Nomor 96 tahun 2018. Sejauh ini, pantauan setiap hari di lapangan, tidak ada masalah. Update data lapangan per Kamis (10/1) kemarin, menurut catatannya, harga beras premium Rp 10.000 per Kg, masih sama dengan sehari sebelumnya. Sedangkan harga beras medium Rp 9000 per Kg, tidak ada perubahan dengan hari sebelumnya. Jika ada harapan agar beras diturunkan dari harga pasaran saat ini, maka akan berdampak domino. Harga murah dari distributor, akan berantai ke agen hingga pedagang. ‘’Nah siapa dirugikan dengan harga beras murah? Ya petani,’’ tegasnya. Saat ini cadangan beras di Bulog cukup untuk 14 bulan ke depan. Jika ada opsi untuk mengeluarkan cadangan itu untuk menstabilkan harga mahal versi masyarakat tertentu, maka Bulog tidak punya dasar kuat, kecuali melebihi HET. (ars)
Pemprov Ancam Keluarkan Masyarakat dari Kawasan Hutan Dari Hal. 1 ‘’Semua lahan negara yang ditanami jagung. Ada memang lahan milik yang di bawahnya. Bukit-bukitnya itu ribuan hektare. Mulai dari Plampang sampai ke timur. Kalau dari Plampang ke barat itu agak lumayan, ada tapi sedikit,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (10/1). Ia menyebutkan, semula 578.646 hektare lahan kritis di NTB akibat pembalakan liar dan perambahan hutan. Seluas 141.376 hektare berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 437.270 hektare berada di luar kawasan hutan. Namun, dengan massifnya perladangan liar yang ditanami tanaman semusim seperti jagung dan pisang, luas lahan kritis bertambah menjadi 760 ribu hektare di NTB. ‘’Sebenarnya hampir 760 ribuan hektare, totalnya yang kritis baik di dalam kawasan maupun luar kawasan hutan. Yang dalam kawasan 300 ribuan hektare dalam kawasan, sisanya 400 ribuan hektare di luar kawasan hutan,’’ sebutnya. Madani mengatakan kondisi seperti ini menjadi ancaman terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Karena lahan banyak ditanami jagung, seperti di Pulau Sumbawa. Untuk mengembalikan kondisi lahan di NTB, sekarang sedang digenjot penanaman kembali daerah-daerah kritis.
‘’Dipaksa masyarakat menanam kembali kawasan hutan yang rusak. Kalau ndak mau keluarkan dari kawasan hutan,’’ tegasnya. Madani mengatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah meminta Dinas LHK tegas terhadap pelaku pembalakan liar dan perambah hutan. Di Sumbawa, ada sekitar 500 ribu KK yang berada di dalam kawasan hutan. ‘’Nanti ke Pak Bupati harus serius bersama LHK, bahas intensif bersama aparat. Kita harus tegakkan hukum. Ini sudah tak main-main lagi. Tak ada toleransi bagi yang membuka lahan,’’ katanya. Jika masyarakat yang telah membuka lahan hutan tak melakukan penanaman kembali, maka mereka akan dikeluarkan dari kawasan hutan, meskipun sudah memiliki izin pengelolaan. ‘’Kita akan tegas. Saya akan buat kerjasama, kemitraan. Akan ada hitam di atas putih. Ada hak dan kewajiban,’’ imbuhnya. Madani mengatakan, dari ratusan ribu hektare lahan yang dibuka untuk menanam jagung, baru sekitar 30 ribu KK yang sudah bermitra. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum melakukan pola kemitraan, mereka menanam jagung di lahan negara. ‘’Masih luas lagi, perlu kerja keras. Mulai Plampang sampai Bima marak penanaman jagung. Penanamannya sangat massif,’’ pungkasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 11 Januari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemdes Diminta Buat Perdes Kekerasan terhadap Anak Selong (Suara NTB) Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini cukup memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor media sosial, minuman keras dan lainnya. Untuk menyiasatinya,
pemerintah desa didorong untuk membuat suatu peraturan desa (Perdes). “Semua kecamatan terutama desa harus menindaklanjuti edaran bupati agar semua desa juga membuat program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ini untuk mewujudkan
desa layak anak secara bertahap,” terang Kepala DP3AKB Lotim, H. Suroto, SKM.,MKes., kepada Suara NTB, Kamis (10/1). Dalam surat edaran bupati tersebut, salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di
Kabupaten Lotim, yakni dengan meningkatkan perhatian terhadap program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Bahkan, pemerintah daerah pada tahun 2019 ini akan memberikan penghargaan terhadap desa/kelurahan yang berhasil meniadakan perkawinan usia
Pantai Labuhan Haji Masih Kotor Selong (Suara NTB) Persoalan sampah di pantai Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) masih menjadi momok bagi masyarakat. Pasalnya, pantai yang terletak yang tidak jauh dari kota Selong yang menjadi pusat kota Kabupaten Lotim ini masih dibanjiri sampah yang cukup memprihatinkan. Hampir di sepanjang bibir pantai ini dipenuhi oleh sampah. Pantauan Suara NTB, Kamis (10/1), sampah plastik dan limbah rumah tangga masih kerap mengotori perairan pantai Labuhan Haji. Hal ini tidak hanya menjadi momok bagi masyarakat setempat, melainkan juga bagi pengunjung. Di mana sampah-sampah itu disebabkan lantaran terbawa arus hingga terdampak di bibir pantai Labuhan Haji. Alfian, salah satu pengunjung di pantai Labuhan Haji mengungkapkan, banyaknya sampah yang ber-
serakan di pantai Labuhan Haji, menurutnya tidak perlu saling menyalahkan. Melainkan harus lebih kepada penilaian dan kesadaran diri sendiri baik masyarakat di pesisir pantai Labuhan Haji ataupun masyarakat di perkotaan pada umumnya. Maka dari itu, dibutuhkan pencegahan produksi sampai yang harus dimulai dari rumah tangga hingga lingkungan masyarakat. “Persoalan sampak ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak mesti tanggung jawab pemerintah atau perorangan. Jadi dibutuhkan kepedulian bersama,” ujarnya. Disebutkannya, dampak dari sampah di bibir pantai tidak hanya berdampak pada tingkat kunjungan dari objek wisata itu sendiri. Melainkan pula berpengaruh terhadap pertumbuhan ekosistem laut. Apabila suatu pantai terbebas dari sampah, maka pertumbu-
han ekosistem laut semakin baik. “Sampah ini memang sangat banyak sekali dampak negatifnya. Sekali lagi harus menjadi perhatian serius,” tegasnya lagi. Kadis LHK Lotim, Mulki, SSTP.,MM., mengatakan untuk penanganan sampah di pantai, pemerintah saat ini belum dapat maksimal. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menangani masalah itu secara bertahap dan gotong - royong meskipun pemerintah daerah melakukannya secara manual. “Kita mengimbau kepada pemerintah desa untuk membersihkan sampah-sampah tersebut secara berkesimbangunan. Tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah. Karena sampai di pantai ini memang menjadi momok yang sangat meresahkan,”jelasnya. (yon)
anak. Sementara sejauh ini, baru terdapat satu desa yang melaporkan bebas perkawinan usia anak, yaitu Desa Aikmel Utara. “Kegiatan rutin yang kita lakukan berupa penyuluhan, sosialisasi terus berjalan dengan melibatkan semua mitra seperti LSM, sekolah/ma-
drasah, GOW dan lain sebagainya,” jelasnya. Menurut Suroto, faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap anak dikarenakan faktor kurang kuatnya iman dan taqwa, faktor akses media sosial yang sangat sulit diawasi,
faktor masih adanya meminum-minuman keras oleh sekelompok orang. “Semua itu menjadi tanggung jawab kita bersama, untuk harus tetap saling mengingatkan dan memberikan perhatian yang lebih terhadap anakanak kita,” pungkasnya. (yon)