Edisi Selasa 10 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 10 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 227 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Puluhan Pelamar CPNS Formasi Khusus TMS

Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Pemprov NTB melakukan pemeriksaan tingkat kedisabilitasan terhadap 33 pelamar disabilitas yang melamar dalam seleksi CPNS Pemprov NTB 2019. Dari 33 pelamar yang menghadiri pemeriksaan di RSUD NTB, Senin (9/12) pagi, hanya sembilan orang yang benar-benar merupakan penyandang disabilitas. Puluhan pelamar ternyata bukan penyandang disabilitas. Kepala Sub Bidang Formasi dan Seleksi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Rapiin yang ditemui di lokasi mengatakan bahwa memang ada pelamar bukan penyandang disabilitas yang salah mengklik formasi khusus penyandang disabilitas saat mendaftar se-

cara online melalui situs SSCASN beberapa waktu lalu. Kemudian, ada pelamar yang bukan penyandang disabilitas tidak paham soal formasi khusus disabilitas. Sehingga mereka yang normal atau bukan penyandang disabilitas ikut mendaftar di formasi khusus disabilitas. Bersambung ke hal 15

25 Desa Baru Tak Peroleh DD 2020 Mataram (Suara NTB) Sebanyak 25 desa baru terbentuk di dua kabupaten di NTB. Ke-10 desa baru di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan 15 desa baru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Meskipun 25 desa baru sudah ditetapkan dengan Perda. Namun, 25 desa baru tersebut tidak mendapatkan Dana Desa (DD) tahun 2020. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum menetapkan kode desa untuk desa yang baru terbentuk tersebut. Bersambung ke hal 15

Ditentukan Pekan Depan

TO K O H Kokohkuatkan Ke-NTB-an KIRAB lambang daerah atau Pataka NTB merupakan upaya kita untuk mengokoh- kuatkan semangat persatuan dan kesatuan serta kebanggaan dan kebersamaan kita sebagai warga Bumi Gora. Lebih penting lagi adalah kolaborasi semua unsur mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota dan menyentuh seluruh masyarakat didesa dan dusun, untuk bergerak bersama mewujudkan pembangunan menuju NTB Gemilang. Demikian disampaikan, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir.H. Iswandi, M.Si usai menyerahkan pataka lambang NTB ke(Suara NTB/ist) pada pemerintah Kabupaten H. Iswandi Bima pada upacara pelepasan pataka lambang NTB dalam rangka HUT ke 61, di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (9/12). Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Jabatan Banyak Peminat PENDAFTARAN seleksi terbuka dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasuki hari keenam. Jumlah pejabat yang mendaftar sudah mencapai tujuh orang. Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) paling banyak peminat. Hingga Senin (9/12), jumlah pejabat yang mendaftar untuk jabatan ini sebanyak lima orang. Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, baru dua pendaftar. “Sudah tujuh pelamar sampai hari ini (kemarin, red),” sebut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP dikonfirmasi Senin (9/12) siang. Bersambung ke hal 15 Yus Harudian Putra

Nasib Pelamar TMS akibat Salah Surat Lamaran PEMPROV NTB dan Pemda Kabupaten/Kota akan menentukan nasib ribuan pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akibat salah surat lamaran pekan depan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

PEMERIKSAAN - Pemeriksaan pelamar CPNS Pemprov NTB penyandang disabilitas di RSUD NTB, Senin (9/12) pagi.

Kejaksaan Tetapkan Dirut PT.Tripat sebagai Tersangka (Suara NTB/ars)

Kajati NTB Arif bersama jajaran saat menyampaikan perkembangan penanganan kasus korupsi, Senin (9/12), bersamaan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia.

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT. Tripat Lombok Barat, AS sebagai tersangka. Peningkatan status dari saksi itu terkait dengan dugaan korupsi penyertaan modal pada perusahaan daerah tersebut tahun 2012-2013. AS jadi tersangka terkait dengan pembangunan gedung Dinas Pertanian Lobar yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Pembangunan gedung di Kecamatan Labuapi

tersebut senilai Rp 1,7 miliar, namun diduga tidak semua anggaran terpakai. Dari hasil gelar perkara, Kejati NTB kemudian menerbitkan surat perintah peningkatan status kasus menjadi penyidikan nomor 271/ P.2/Fd.1/05/2012. ‘’Secara resmi sudah kita tetapkan AS sebagai tersangka dalam penyertaan modal,’’ kata Kajati NTB, Arif, SH.,MM dalam keterangan persnya, Senin (9/12). Bersambung ke hal 15

Ironi PETI di Lahan Konsesi (1)

Penambang Ilegal dan Penertiban yang Sia-sia Tambang liar atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terlanjur beranak pinak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Lubang- lubang dalam blok PETI bak gula yang dikerubuti semut dari berbagai penjuru. Sebagian besar aktivitas PETI masuk ke wilayah lahan konsesi perusahaan yang sudah mengantongiWilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pemerintah dilema, penambang kucing- kucingan dengan aparat hingga konflik dengan perusahaan.

KAMIS (5/12) lalu, Suara NTB berbincang dengan Abdullah dan sejumlah warga penambang lainnya yang mengklaim sudah 18 tahun menduduki kawasan itu dan melakukan eksploitasi emas dengan cara konvensional. Butuh waktu sekitar dua jam menuju Desa Tatar, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

GELONDONG - Gelondong atau silinder yang berfungsi memisahkan material batu dengan bijih emas di Dusun Lamunga Bawah Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

PETI - Aktivitas PETI di bukit Dusun Lamunga Bawah Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

(Suara NTB/viq)

Berusaha Dirampungkan SEMUA pihak bisa bekerja keras dalam menyelesaikan proyek pembangunan fisik di kelurahan. Pengerjaan fisik melalui dana kelurahan tahun 2019 sampai saat ini pembangunan fisik di kelurahan baru capai 80 persen. Lurah Bintaro, Lalu Issugino mengatakan, untuk pembangunan fisik di kelurahan Bintaro sudah medekati angka 80 persen. Pengerjaan fisik itu dilakukan di lima lingkungan. “Yang sudah 90 persen itu baru di tiga lingkungan. Dua lingkungan di Bintaro sedang dalam pengerjaan, sekitar 30 persen,” katanya Senin (9/12). Untuk di dua lingkungan itu kata Issugiono, pihak kelurahan sedang berupaya menyelesaikan pemasangan Paving block dan penembokan. “Kita akan kebut sampai akhir Desember ini,” katanya. Secara keseluruhan, pengerjaan fisik di kelurahan sudah hampir 90 persen. Untuk pelaporannya kata Issugiono, kelurahan Bintaro masih dalam tahap pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban). “Ini kan sampai dengan tanggal 10 Desember besok untuk pengerjaan fisiknya. Nah, untuk pelaporan SPJ-nya itu tanggal 20 Desember. Tapi bisa saja lebih dari tanggal itu,” katanya. Untuk anggaran sisa kata Issugiono, pihak kelurahan akan alihkan ke dana SILPA. Ada pun untuk anggaran yang akan diSILPA-kan jumlahnya di bawah Rp10 juta. “Jumlahnya sekitar Rp5-6 juta. Ada kendaraan rusak, salah masuk kode rekeningnya, itulah yang akan diSILPA-kan. Kita tidak berani cairkan. Nanti takut jadi temuan,” katanya. Issugiono pun berharap, penganggaran dana kelurahan ini supaya dibantu oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam mempercepat penyelesaian penggunaannya. “Harapan kita untuk prosesnya supaya dibantu BKD agar bisa mempercepat kerja di kelurahan. Kita minta juga semuapihak kelurahan harus bekerja keras,” tutupnya. (viq) L. Issugiono

’’ Penyakit’’ Tahunan KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengingatkan Pemkot Mataram terkait realisasi proyek fisik di Kota Mataram. Mengingat, tahun anggaran 2019 akan segera berakhir dan tentu, ini juga menjadi tanda segera berakhirnya kontrak kerja dengan rekanan yang mengerjakan sejumlah proyek fisik di Kota Mataram. ‘’Seyogiyanya pemerintah lebih awas mengantisipasi hal ini,’’ katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/12) kemarin. Rachman menyebut menumpuknya volume pekerjaan di penghujung tahun, merupakan kebiasaan lama yang terus berulang setiap tahun. Terlebih yang dikerjakan oleh rekanan adalah proyek strategis yang harus mengutamakan kualitas. ‘’Karena ini proyek fisik dan menggunakan uang rakyat, paling tidak pemerintah harus memperhatikan time schedule-nya (waktu pelaksanaan). Jangan sampai, ini menjadi tradisi setiap tahunnya. Begitu triwulan keempat baru dikebut,’’ terangnya. Politisi Gerindra ini menyesalkan kalau hal ini terjadi lagi tahun ini. Karena, jadwal pengerjaan suatu pekerjaan fisik, terbilang cukup panjang. ‘’Dari triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat,’’ bebernya. Paling lambat pada triwulan ketiga, proyek fisik sudah harus berjalan. Dengan demikian, proyek bisa diselesaikan sebelum akhir tahun. Masih adanya rekanan yang mengerjakan proyek fisik di penghujung tahun, Rachman menduga, rekanan baru mulai mengerjakan proyek itu di triwulan keempat. Sehingga terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun. ‘’Ini penyakit tahunan,’’ tegasnya. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang mempertanyakan kualitas proyek tersebut. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mewanti-wanti rekanan yang sedang mengerjakan proyek milik Pemkot Mataram untuk memperhatikan betul kualitas proyek. ‘’Jangan sampai karena menghindari denda, mengejar deadline yang tinggal beberapa minggu lagi, para rekanan mengerjakan proyek itu dengan asal-asalan. Dikerjakan pagi, siang, malam, itu yang kita khawatirkan,’’ ujarnya mengingatkan. Karena kalau pekerjaan dimulai pada triwulan keempat, sulit mendapatkan hasil yang berkualitas. Terlebih saat musim hujan seperti sekarang ini. ‘’Misalnya proyek rabat jalan. Pagi dirabat, sore hujan, belum kering sudah kena hujan. Ini kan yang membuat proyek itu tidak baik dan tidak berkualitas,’’ cetusnya. Oleh karena itu, Rachman menyarankan agar proses administrasi dibuat sesederhana mungkin supaya tidak memakan waktu lama. ‘’Tapi tidak menyalahi aturan,’’ kata mantan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini. Karena proses administrasi, tidak dipunguri, juga memakan waktu yang cukup lama. Terkait hal ini, komisi yang membidangi masalah pembangunan ini berencana akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap proyek Pemkot Mataram. ‘’Supaya kami bisa memberikan evaluasi atau masukkan kepada pemerintah,’’ pungkasnya. (fit)

Abd Rachman

(Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kos-kosan di Mataram Rawan Jadi Tempat Pesta Narkoba Mataram (Suara NTB) Sejumlah kos-kosan di Mataram masih rawan sebagai tempat pesta narkoba. Di salah satu kos-kosan di lingkungan Karang Bagu Mataram baru-baru ini ditemukan 4 pengguna narkoba terjaring operasi pihak BNN. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, persoalan kos-kosan ini, masuk dalam Perda kota Mataram. “Mana yang mendapat izin dan mana yang memang tidak sesuai dengan Perda itu, menentukan apakah itu kena pajak atau tidak,” jelas Martawang, Senin (9/12). Walikota Mataram kata Martawang, sudah mendelegasikan kewenangan kepada camat dan lurah, untuk persoalan koskosan ini. Persoalan kos-kosan ini, camat dan lurah di Mataram harus intens melakukan pemantauan. “Seperti apa yang dilakukan camat Sekarbela ini, ada membuat kartu domisili sementara untuk warga yang ngekos,” kata Martawang. “Konteksnya apa, untuk melakukan pemantauan untuk menciptakan iklim aman dan kondusif. Manakala ter-

jadi hal-hal di luar norma-norma kehidupan kita. Di situ misalnya, jangan sampai koskosan dijadikan bertemunya apa yang tidak kita inginkan (pesta narkoba),” jelasnya. Untuk itu jelas Martawang, dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan ke bawah, lurah, kaling, Satpol PP, Kesbangpol dan lainnya juga diharapkan ikut melakukan antisipasi akan perihal tersebut. “Kita minta untuk dipantau terus, jangan sampai disalahgunakan oleh penghuninya,” katanya. “Karena persoalan narkoba iniseperti fenomena gunung es,” jelas Martawang. Untuk tiga kelurahan yang berada di zona merah rawan peredaran narkoba, Pemkot ingin pihak kelurahan mengatensi dengan serius. “Harus diatensi secara serius, di Karang Taliwang, Abian Tubuh,

dan Dasan Agung,” katanya. Pada RAPBD kota Mataram tahun 2020 mendatang jelas Martawang, Pemkot Mataram akan menganggarkan untuk meningkatkan penanganan terkait bahaya narkoba di lingkungan masyarakat. “Fenomenanya begitu, sebenarnya yang seperti ini umumnya berada di kawasan pariwisata,” katanya. “Jangan sampai, karena kota Mataram dilewati sebagai daerah wisata lalu kemudian dijadikan pasar potensial untuk narkoba. Itu harus sama-sama kita waspadai, jangan sampai tumbuh dan berkembang,” paparnya. Secara administrai kata Martawang, penyebaran narkoba ini juga harus diatensi Pemprov NTB. “Karena bagaimana pun lebih baik mencegah daripada mengobati mereka,” jelas Martawang. (viq)

”

Jangan sampai, karena kota Mataram dilewati sebagai daerah wisata lalu kemudian dijadikan pasar potensial untuk narkoba

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

Lalu Martawang

Petani di Mataram Diberi Pelatihan Pemanfaatan Alat Tanam Padi Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram memberi pelatihan pemanfaatan alat tanam padi atau transplanter kepada kelompok tani. Penggunaan alat pertanian ini menghemat biaya serta meningkatkan produktivitas. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana menjelaskan, pelatihan pemanfaatan alat tanam padi difokuskan pada kelompk tani Bela Tani Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Petani sangat antusias. Alsintan ini mempermudah serta menghemat biaya dan tenaga petani saat masuk musim tanam. Selama ini, petani kesulitan mencari tenaga untuk menanam bibit. “Kalau pakai alat ini lebih cepat dan efisien,” kata Elya dikonfirmasi Rabu (4/12). Petani dilatih menggunakan transplanter oleh pelatih dari brigade alsintan NTB. Alat ini membutuhkan biaya yang besar. Hanya cukup bahan bakar minyak kurang dari 10 liter untuk satu hektar. Selama ini tutur Elya, petani cukup kerepotan mencari tenaga serta memerlukan waktu lama menanam padi. Jika menggunakan alat ini produksi diyakini lebih bagus dibandingkan dengan cara manual.

(Suara NTB/ist)

ALAT TANAM PADI - Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Elya Hadiana memantau proses pelatihan pemanfaatan alat tanam padi di Kelompok Tani Bela Tani Kelurahan Rembiga,Kecamatan Selaparang, Senin (9/12). “Memang kalau di Rembiga petaninya antusias,” ucapnya. Pengadaan alat ini berasal dari bantuan pemerintah pusat. Dinas Pertanian berupaya mencarikan solusi bagi petani jika menemukan kendala di lapan-

gan. Tak dipungkiri, seiring waktu sumber daya manusia semakin sulit dicari. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan alat pertanian untuk mempermudah, mempercepat serta menekan biaya yang dike-

Pekerja Lokal Asal Mataram Kebanyakan sebagai Buruh Mataram (Suara NTB) Jumlah pekerja dari luar kota Mataram yang bekerja di ibukota provinsi NTB ini masih di angka 3 persen. Serapan itu dinilai wajar, karena pekerja dari luar kota Mataram masih pada posisi-posisi strategis seperti teknis dan posisi strategis lainnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi mengatakan, untuk serapan pekerja di kota Mataram, pekerja asal Mataram masih mendominasi. Naasnya, pekerja asal Mataram masih menempati posisi bawahan. “Yang jelas lebih besar tenaga kerja dari Mataram. Dari luar Mataram kan banyak bekerja sebagai teknisi. Untuk tenaga lokal memang masih sebagai buruh,” kata Hariadi kepada Suara NTB, Senin (9/12). Sebagai kota yang sedang mengembangkan sektor jasa, kota Mataram memang memiliki peluang kerja lebih banyak dibandingkan daerah atau kabupaten/kota lainnya di NTB. Untuk itu jelas Hariadi, sebagai barometer NTB, para pencari kerja dipersilakan bisa

(Suara NTB/viq)

Hariadi bekerja di mana saja mereka ingin bekerja. “Tapi catatannya, tingkat keterampilan mereka sejauh mana,” katanya. Disnaker kota Mataram sudah mencatat, jumlah pekerja luar kota Mataram baru sekitar 2-3 persen. “Justru itu, sebagai barometer NTB dan pusat ekonomi, kota Mataram harus membuka peluang selebar-lebarnya bagi tenaga lokal,” katanya. “Yang 3 persen tenaga kerja dari luar kota Mataram ini

memang posisi teknisi. Seperti kontraktor dan yang sejenisnya,” imbuhnya. Saat ini, warga Kota Mataram dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dan keterampilannya. Upaya itu jelas Hariadi, karena persaingan ke depan lebih berat. “Kita memang sudah berupaya meningkatkan keterampilan itu. Karena kan sekarang bersaing bukan hanya dengan warga Mataram saja, tapi juga luar kota Mataram,” tambahnya. Ia menilai sumber daya manusia di Mataram padahal cukup mumpuni. Akan tetapi lanjut Hariadi, yang dilihat perusahaan sekarang ini bukan hanya di SDM, melainkan keahlian dan keterampilan. “Jika mereka tidak ada keterampilan kan itu percuma,” imbuhnya. Untuk itu, dalam proses meningkatkan skill ini, warga lokal diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di kota Mataram. “Ini menjadi target kita. Di samping SDM tinggi, kita juga akan tingkatkan keterampilan. Sehingga bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar kota Mataram,” tutup Hariadi. (viq)

Walikota Tak Ingin Ada Proyek Molor Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menekankan, memasuki akhir tahun anggaran 2019, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi keuangan dan fisik. Dia tidak ingin ada proyek molor seperti tahun – tahun sebelumnya. “Saya sudah evaluasi terutama realisasi anggaran,” kata Walikota. Ditegaskan, pekerjaan fisik maupun pengadaan barang telah selesai dokumennya. Badan Keuangan Daerah diminta segera menyelesaikan pembayaran. Untuk pekerjaan fisik mendekati akhir kontrak pada 16 Desember yakni, pengerjaan Pasar Cakranegara, Pasar ACC, Pasar Mandalika,

rehab gedung kantor Badan Keuangan Daerah, pembangunan kantor Camat Ampenan, Kantor Lurah Sayang – sayang, lanjutan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sementara, proyek Monument Mataram Metro di kawasan Lingkar Selatan dan pekerjaan milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram akan berakhir tanggal 26 Desember mendatang. Potensi pekerjaan dikhawatirkan molor adalah Pasar Cakranegara dengan nilai kontrak Rp1,8 miliar lebih dari pagu Rp 2,3 miliar belum merampungkan bagian atap toko. Ahyar meminta pimpinan OPD secara ketat mengawasi

proyek milik mereka. Rekanan terus ditekan untuk menyelesaikan pekerjaan. Walikota tidak ingin ada keterlambatan atau pekerjaan molor seperti tahun – tahun sebelumnya. “Saya sudah warning semua pimpinan OPD ini,” tegasnya. Di tahun 2020 mendatang, Walikota meminta pengadaan barang dan jasa yang sudah jelas sumber anggarannya dari dana alokasi khusus, agar dilakukan perencanaan sejak awal. Bila perlu di bulan Januari proyek sudah mulai dikerjakan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. “Mana yang sudah jelas anggarannya saya minta dikerjakan saja,” demikian pintanya. (cem)

luarkan oleh petani. Pemanfaatan alsintan sangat diterima oleh masyarakat. Dampaknya telah dirasakan terutama menekan pengeluaran. Dengan alat ini petani tidak kesulitan lagi kare-

na lebih efektif. Dengan bantuan transplanter diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas. “Kita berharap dimanfaatkan sebaik – baiknya,” harapnya. (cem/*)

Paket Wisata Medis Jangan Sampai Kecewakan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Penyusunan paket wisata medis yang sebentar lagi diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB mendapat sambutan positif dari pelaku industri pariwisata, khususnya agen perjalanan sebagai salah satu ujung tombak pelayanan wisatawan dalam penerapan konsep wisata tersebut. Ketua Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan pihaknya sangat terbuka dan mendukung upaya pemerintah dan RSUD NTB untuk menerapkan wisata medis. Terkait pengaturan paket wisata akan sangat tergantung pada kesiapan rumah sakit dalam prosesnya sekaligus pemantapan layanan yang diunggulkan. “Rumah sakit harus punya (layanan) unggulan. Itu yang akan kita angkat,” ujarnya, Senin (9/12). Keunggulan itu meliputi pelayanan dari segi kualitas dan kecepatan yang diberikan. “Kalau bagus (pelayanannya), pasti bisa jadi destinasi (wisata) baru,” sambungnya. Terkait pelayanan, bagi Dewantoro, tidak terbatas dari pelayanan khusus di rumah sakit semata. Namun lebih jauh adalah pelayanan dari agen perjalanan serta peramuwisata sejak wisatawan tiba di bandara ataupun pintu masuk lainnya. “Paling tidak semua itu harus terakomodir untuk dilayani,” ujarnya. Pasalnya, untuk menerapkan wisata medis NTB memiliki banyak saingan. Khususnya penerapan konsep wisata yang sama di Malaysia, Singapura, bahkan India. Walaupun RSUD

NTB menjadi satu-satunya rumah sakit daerah yang masuk dalam katalog Kementerian Kesehatan untuk wisata medis, persaingan tersebut diakui mejadi pekerjaan rumah yang cukup menantang. Dewantoro menerangkan pihaknya telah melakukan beberapa pertemuan terkait pengaturan paket wisata. Mengikuti peluncuran wisata medis yang akan dilakukan pada 14 Desember mendatang, pihaknya disebut akan segera mendetailkan paket wisata tersebut dengan pihak RSUD NTB. “Kita akan atur dengan rumah sakit, sehingga pasien yang datang ke situ benar-benar jangan sampai kecewa,” ujarnya. Terkait pemasaran, Asita NTB akan memanfaatkan jaringan Asita Indonesia hingga ke agen perjalanan wisata di berbagai negara. Melalui mitramitra tersebut, paket wisata medis di NTB akan dipromosikan langsung ke wisatawan. Dikonfirmasi sebelumnya, Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri MM,MARS, menerangkan bahwa layanan radioterapi menjadi layanan unggulan saat ini untuk wisata medis. Selain itu, dukungan Kementerian Kesehatan melalui dana alokasi khusus (DAK) 2020 juga akan dimanfaatkan untuk peningkatan pengadaan gedung dan alatalat kesehatan. Diterangkan Hamzi, pihaknya beberapa hari lalu telah melayangkan data kebutuhan rumah sakit menyambut perkembangan pembangunan di NTB. Salah satunya adalah fasilitas pendukung untuk penerapan wisata medis, termasuk trauma center untuk mengakomodir kebutuhan MotoGP 2021 yang membutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih komprehensif.(bay)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pertamina Jamin Tak Ada SPBU Kosong Saat Nataru (Suara NTB/ist)

SPAM REGIONAL - Samsul Hadi, dan Mr. Stephanus HS menadatangani kerjasama antara GNE dan Mckinley untuk mewujudkan SPAM Regional Lombok.

PT. GNE Sepakat Kerjasama Kelola SPAM Regional Lombok dengan Investor Asing Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) telah mendapat mitra kerjasama untuk pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dengan investor asing. Kerjasama ini telah ditandatangani oleh masing-masing pihak. Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi didampingi Direktur Keuangan PT. GNE, Rahmansyah menandatangani kerjasama ini di Thailand dengan Presiden Direktur Mckinley Investment, Mr. Stephanus HS didampingi Presiden CEO Mckinley, Mr. Helen Bach baru-baru ini. Mckinley adalah investor gabungan dari tiga negara, Amerika Serikat, Korea dan Jepang. Pemodal gabungan ini telah berinvestasi di sejumlah negara di dunia. Investasinya di berbagai sektor. Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi mengatakan, pendandatangan kerjasama telah disepakati, Mckinley menyetujui investasi awal senilai Rp600 miliar. “Kebutuhan investasi SPAM regional untuk Pulau Lombok mencapai Rp1 triliun lebih. Investasinya dilakukan bertahap. Tinggal memenuhi beberapa syarat teknis, kerjasama ini langsung dimulai. 90 hari setelah semua syarat-syarat lengkap,” kata Samsul Hadi kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/12) kemarin. PT. GNE telah ditunjuk oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai penanggung jawab SPAM Regional untuk Pulau Lombok. Tahun 2020 rencananya tahapannya dimulai. SPAM Regional dibangun atas kerjasama lintas kabupaten/kota dan merupakan program penyediaan air minum/bersih bagi masyarakat yang ada di wilayah SPAM secara merata. Pengelolaannya biasanya dilakukan terpusat, oleh pemerintah daerah dalam hal ini PT. GNE. SPAM Regional ini akan lebih memudahkan provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku. PT. GNE nantinya akan menyediakan air baku dari sumbernya lalu mendistribusikannya ke optik perpipaan milik PDAM di masing-masing kabupaten/kota di Pulau Lombok. PT. GNE juga nantinya akan memperkuat jaringan distribusi air. Menjangkau seluruh wilayah di Pulau Lombok. PT. GNE saat ini tengah mengebut seluruh persyaratan teknis kerjasama dengan Mckinley. Kata Samsul Hadi, PT. GNE ditenggat hingga 13 Desember ini. Kerjasama dengan Mckinley membutuhkan lobi yang tidak mudah. Menurutnya, ada beberapa perusahaan BUMN juga mengajukan kerjasama investasi dengan Mckinley. Termasuk untuk investasi SPAM Regional Bali yang nilainya mencapai Rp5 triliunan. “Tapi PT. GNE yang paling cepat disetujui. Karena setiap dokumen yang dia minta, kita langsung penuhi. Mungkin keseriusan itu juga yang dilihat. Perusahaan gabungan ini ingin masuk ke Indonesia, dan GNE jadi pilot project,” ujarnya. Selanjutnya, setelah dimulainya penandatanganan kontrak kerjasama awal. Tentu dengan kesepakatan secara bisnis. Samsul Hadi mengatakan seluruh tahapan investasi akan dimulai. Sistem sarana dan prasarana pendukung SPAM Regional Lombok ini dilakukan bertahap hingga 2024. Pada 2025 sudah dipastikan akan benar-benar berjalan. (bul)

Generasi Milenial Didorong Lebih Dekat dengan Non Tunai Mataram (Suara NTB) Sejak diluncurkannya QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi pembayaran berbasis QR Code oleh masyarakat, khususnya transaksi retail. Dengan teknologi QRIS, 1 (satu) QR Code dapat dipindai oleh berbagai layanan pembayaran. Achris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB mengatakan, ke depan merchant hanya cukup menyediakan 1 (satu) QR Code berstandar QRIS, namun QR Code tersebut dapat dipindai oleh berbagai layanan pembayaran yang dimiliki masyarakat, misalkan QR tersebut dapat dipindai oleh OVO, Gopay, Dana, LinkAja, Sakuku (BCA), UnikQu (BNI), dan lain sebagainya. Pada Kamis (07/12) di Majapahit Food Center, Kota Mataram, Bank Indonesia Provinsi NTB selenggarakan kegiatan Cashless Weekend. Menghadirkan perbankan dan perusahaan financial technology (fintech) penyedia alat pembayaran berbasis QRIS, Quick Respond Indonesian Standard (QRIS) untuk memberikan pengalaman transaksi non tunai kepada masyarakat di NTB, khususnya generasi muda Kota Mataram. Kegiatan Cashless Weekend diselenggarakan selama dua hari, dari tanggal 6-7 Desember 2019. Diikuti oleh lebih dari 500 peserta, dengan mayoritas peserta rata-rata generasi milenial NTB. Selama kegiatan cashless weekend berlangsung, para peserta dan pengunjung melakukan pembayaran makanan dan minuman di Majapahit Food Center secara non tunai, dengan menggunakan alat pembayaran berbasis QR Code, baik itu OVO, Gopay, LinkAja, Dana, maupun aplikasi dompet elektronik lainnya. Para pengunjung juga merasakan begitu praktisnya melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Code, lebih cepat dan mudah. Merchant pun merasa praktis, cukup dengan satu QR Code sudah dapat menerima berbagai layanan pembayaran sehingga tidak perlu menyediakan berbagai QR Code dari berbagai penyedia layanan pembayaran sebagaimana diterapkan sebelumnya. Achris Sarwani menambahkan, untuk mendorong perilaku masyarakat terus menggunakan transaksi pembayaran non tunai khususnya berbasis QR Code, Bank Indonesia juga meluncurkan program GENTA NTB, atau Generasi Non Tunai NTB. Diharapkan dapat memberikan semangat kepada masyarakat, khususnya generasi milenial muda NTB untuk selalu bertransaksi secara non tunai. “Apalagi infrastruktur khususnya di Kota Mataram telah sangat mendukung kegiatan transaksi non tunai,” ujarnya. Merchant-merchant atau toko di Kota Mataram telah banyak menyediakan berbagai alternatif transaksi pembayaran berbasis non tunai, baik berbasis kartu seperti kartu debit, kartu kredit, sampai dengan teknologi QR Code, sehingga masyarakat seharusnya dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, generasi milenial yang sudah terbiasa menggunakan teknologi mobile (HP) berbasis aplikasi. (bul)

(Suara NTB/bul)

GENTA NTB - Achris Sarwani (kiri) dan Pemimpin BNI Mataram, Muh. Musyafak saat peluncuran Genta NTB

Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan dan distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak) saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) tercukupi. Pertamina telah membentuk dan memfungsikan Satuan Tugas (Satgas) yang memantau 24 jam distribusi ketersediaan stok BBM di setiap SPBU, khususnya di Lombok. “Satgas ini sudah dua minggu bekerja,” kata Operation Head (OH) Pertamina Depot Ampenan, Ngurah Yamatika. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/12) kemarin, Ngurah meyakini Lombok sangat kondusif saat Nataru. Pertamina juga telah mempersiapan diri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tercukupi. Kebutuhan BBM di Pulau Lombok saat Nataru berbeda keadaannya dengan hari besar keagamaan, hari raya Idul Fitri. Meski begitu, Pertamina sejauh ini tidak menemukan kendala dalam hal penyaluran. Ngurah mengatakan, untuk kebutuhan Nataru 2019 ini,

Pertamina mempersiapkan kebutuhan BBM masyarakat. Berapapun yang diminta. Termasuk Premium dan Bio Solar. Meskipun, dua jenis BBM subsidi ini telah over kuota. “Premium dan Bio Solar walaupun sudah over kuota, tetap didistribusikan ke SPBU. Over kuota lantas dihentikan pendistribusiannya, masyarakat bisa rebut,” jelas Ngurah. Sementara ini, Pertamina belum melihat adanya kenaikan permintaan. Melihat historisnya, tahun lalu Pertami-

na juga menyiapkan cadangan stok hingga 5 persen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Nataru. Tahun inipun, pemerintah tetap siap untuk memenuhi seluruh jenis kebutuhan BBM. Premium, Bio Solar, Pertalite, dan Pertamax. Dilihat dari distribusi hariannya. Dalam keadaan normal, rata-rata dari Depot Ampenan terdistribusi Premium sebanyak 850 Kiloliter (Kl), Bio Solar 350 Kl, Pertalite 350 Kl, dan Pertamax antara 130 Kl-

150 Kl. Permintaan ini belum mengalami kenaikan permintaan yang mencolok. “Mungkin nanti pas Natal dan Tahun Baru. Tapi kita sudah siap. Yang ada kemungkinan kurang stok di SPBU kalau tidak lancar distribusi dari Depot SPBU, misalnya karena nyongkolan,” demikian Ngurah memperjelasnya. Satgas yang talah bekerja dibentuk dari internal Pertamina. Mereka bekerja memantau mata rantai pendistribusian dari Depot ke SPBU. Satgas ini juga yang memantau laporan kebutuhan dari masing-masing SPBU untuk ditangani secepatnya. Sejauh ini pengapalan dari Depo Manggis Bali dan Surabaya cukup lancar. Cadangan stok BBM untuk Premium bertahan 9 hari, Bi

(Suara NTB/bul)

Ngurah Yamatika Solar 5 hari, Pertamax 10 hari. “Kapal pengangkut juga tetap masuk. Setiap tiga hari kapal datang. Amanlah,” demikian Ngurah meyakinkan. (bul) (Suara NTB/bul)

AYAM - Kadisnakeswan NTB meninjau penjualan daging ayam di pasar tradisional di Mataram belum lama ini.

Gubernur akan Sidak Harga dan Stok Bapok Jelang Nataru Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dijadwalkan akan melakukan pemantauan harga dan ketahanan stok bahan pokok (Bapok), jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Rencananya hari ini (kemarin, red). Karena kesibukan Pak Gubernur, ditunda,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN), Darmilaswati. Gubernur rencananya akan turun lengkap bersama Satgas Pangan, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sidak kepada distributor-distributor kebutuhan pokok dan pasar-pasar tradisional. Sidak untuk memas-

tikan fakta lapangan terkait harga dan ketersediaan stok. “Kalau dilihat dari datanya, sementara ini masih aman. Jelang Natal dan Tahun Baru, harus dicek lagi, apakah benar aman di lapangan,” jelas Darmilaswati kepada Suara NTB, Senin (9/12). Beberapa kebutuhan saat ini dipastikan sangat aman. Misalnya stok beras yang dipegang langsung oleh Perum Bulog. Dari hasil koordinasi Pemprov NTB dengan BUMN pangan ini, cadangan stok pangan tersedia hingga setahun ke depan. Sementara untuk telur, Darmi menyebut, dari koordinasi dengan salah satu perusahaan skala nasional yang bergerak di hulu hilir unggas, sementara ini pasokan telur dipenuhi dari Bali. Setiap dua

kali sehari, setidaknya satu truk pengangkut telur dilaporkan masuk Lombok. Dilihat dari perkembangan harga rata-rata di pasar-pasar percontohan di Kota Mataram, Pasar Kebon Roek, Ampenan. Pasar Pagesangan, Mataram dan Pasar Mandalika, Mataram. Berdasarkan data yang dihimpun tim PPDN Dinas Perdagangan Provinsi NTB dari tiga pasar tersebut, harga beras ratarata Rp9.500/Kg dan Rp10.667/ Kg. Gula pasir Rp12.500/Kg. Minyak goreng Rp14.333/Kg untuk kemasan dan minyak goreng curah Rp9.900/Kg. Sementara daging sapi

Pacu Ketersediaan Akomodasi di Desa Wisata Praya (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus memacu ketersediaan akomodasi untuk menghadapi melonjaknya angka kunjungan wisatawan ke Loteng, terutama pada saat terselenggaranya event MotoGP tahun 2021 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pemerintah desa melalui BUMDes membangun desa wisata. Di dalam desa wisata itu terdapat homestay yang langsung dikelola oleh masyarakat. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Loteng Murdi, M.Si saat menerima kunjungan Bupati Magelang di Pemda Loteng, Senin (09/12) mengatakan, saat ini di Loteng baru tersedia sebanyak 1.447 kamar di hotel, baik hotel non bintang maupun hotel berbintang. Jumlah itu jauh dari yang dibutuhkan pada saat event MotoGP berlangsung. “Pada saat event MotoGP, diperkirakan 200 ribu orang akan menonton secara langsung. Artinya kita membutuhkan sekitar 100 ribu kamar hotel. Loteng sendiri tentu tidak bisa, sehingga mereka nanti akan menginap di hotel di wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram,” katanya. Karena itulah di tahun 2020 nanti, dibutuhkan kolaborasi yang semakin bagus dengan pemerintah desa melalui pengembangan desa

wisata sesuai dengan potensi masing-masing desa. Masyarakat bisa membangun homestay yang memiliki standar tertentu. ”Untuk jangka pendeknya itu untuk memenuhi kebutuhan kamar, nanti 2021 di Bulan September. Setelah itu dipakai apa homestay-nya? Dipakai menjadi desa wisata, karena sampai hari ini sudah ada sekitar 23 desa wisata,” terangnya. Murdi mengatakan, pengembangan wisata di Lombok Tengah sudah semakin bagus. Hal itu didukung oleh masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya dunia pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari segi keamanan wilayah kata Murdi, kondusivitas di Loteng semakin baik. “Kalau 10 atau 15 tahun yang lalu, ke luar jam 8 malam mikir-mikir dulu. Sekarang 24 jam tidak ada masalah. Dulu karena kemiskinan yang tinggi, lapangan pekerjaan yang terbatas, namun sekarang banyak potensi lapangan kerja yang bisa diambil melalui wisata ini,” tambahnya. Adapun potensi wisata yang dimiliki Loteng memang sangat beragam. Tak melulu soal wisata bahari yang menjadi andalan selama ini, namun bentang alam, budaya, tradisi, kuliner dan lain sebagainya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara. (ris)

kualitas paling bagus Rp128.333/Kg, daging ayam Rp33,333/Kg. ayam broiler Rp23.467/trai dan telur ayam kampung Rp45.500/trai. Cabai rawit Rp30.667/Kg, bawang merah Rp28.000/Kg, bawang putih Rp27.667/Kg. Dibidang lain, Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ir. Haryono juga menyebut telah merencanakan untuk turun melakukan pengawasan, bersama stakeholders lainnya. Fokus

pengawasan adalah makanan minuman kemasan jelang Nataru. Fokus yang akan diawasi adalah supermarket, toko-toko, termasuk pasar rakyat. Haryono menyebut pengawasan dimaksudkan untuk memastikan seluruh kebutuhan pangan masyarakat dikonsumsi dalam kondisi layak. “Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi pangan dan minuman yang kedaluarsa. Itu yang akan kita pastikan,” demikian Haryono. (bul)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Waspada Tingkat Tinggi

Masih Jalan, Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar

KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) disebut sebagai wilayah yang bebas terancam dari sebaran virus rabies. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Sumbawa yang sudah disebut endemis rabies, Lotim perlu wsapada tingkat tinggi terhadap pengiriman Hewan Pembawa Rabies (HPR). Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim, drh. Hultatang. Menjawab Suara NTB, Senin (9/12), Hultatang menjelaskan tidak saja dari Sumbawa, yang dikhawatirkan juga mobilitas HPR dari Pulau Bali. Soal vaksinasi HPR di Lotim sulit untuk dilakukan. HPR utamanya anjing di Lotim ini hidup liar. Dalam melakukan vaksinasi petugas akan mengalami kewalahan. Ada beberapa teknis vaksinasi yang bisa dilakukan, antara lain dinamakan tulup atau bisa dengan cara menembak. Hanya saja tidak bisa juga sembarangan, dibutuhkan orang yang ahli dalam menembak maupun menulup vaksin agar bisa benar-benar mengenai sasaran. Menurutnya, vaksinasi memang menjadi salah satu prihal yang sangat penting dilakukan agar bisa terhindar dari ancaman sebaran virus rabies. Vaksinasi ini dilakukan antara lain untuk anjing-anjing atau HPR lainnya. Tujuannya agar anjing ini tidak mudah terkontaminasi virus dan menjadi pembawa virus. Vaksin itu, sambungnya hewan akan memiliki antibodi terhadap spesifik rabies. Begitu anjing digigit anjing lainnya yang sudah terkena rabies, anjing yang tergigit memiliki kekebalan tersendiri. Vaksin ini dinilai menjadi cara yang cukup efektif untuk meminimalisir sebaran virus rabies. “Vaksinasi ini sebenarnya menjadi pilihan utama,” ungkapnya. Hanya saja, vaksinasi tidak bisa dilakukan dengan mudah di Lotim. Vaksinasi merupakan pekerjaan berat dan membutuhkan rangkaian yang panjang. Apalagi menangkap jelas sangat sulit. Beda dengan desa-desa di kepulauan Sumbawa yang banyak anjing peliharaan. Tindakan yang dilakukan petugas dari Disnakeswan Lotim ini sejauh ini hanya dengan eliminasi selektif anjing yang terduga rabies sesuai permintaan masyarakat. Anjing yang terpapar rabies ini meskipun tidak divaksin sebenarnya juga akan mati sendiri. Pada wilayah yang endemis rabies, perlu juga pemberian vaksin kepada manusia, yakni vaksin anti rabies. Ditambahkan, khusus Lotim yang bisa dilakukan selain vaksinasi adalah dengan memperketat masuknya hewan. Pihaknya akan melakukan sosialisasi ke pesisir pantai dengan memasang banner berisi antisipasi di pesisirpesisir pantai agar mewaspadai masuknya hewan masuk dari Pulau Sumbawa. (rus) Hultatang (Suara NTB/rus)

Babinsa dan Polmas Diminta Turut Awasi Pelaksanaan DD Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy meminta Babinsa turut mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa (DD). Pengawasan penggunaan DD merupakan salah satu kewajiban dari Babinsa dan Polmas sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Hal ini ini disampaikan Bupati pada Upacara Pembukaan Apel Danramil dan Babinsa Tersebar Kodim 1615/ Lotim, Senin, (9/12). Tidak saja Babinsa, Polmas pun diminta turut aktif. Pada kegiatan yang berlangsung di Ballroom kantor Bupati Lotim tersebut bupati menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi seluruh elemen. Tanpa kerjasama ini bupati menyebut akan muncul permasalahan di kemudian hari. Pada kesempatan ini, bupati menyampaikan terima kasih atas hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin antar semua institusi dan lembaga yang ada. Harapannya ke depan Lotim bisa semakin baik. Kerjasama multipihak ini, kata bupati juga penting dalam upaya mengangkat dan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim. Orang nomor satu di Lotim ini meminta kerja keras seluruh pihak dalam peningkatan IPM. Diperlukan upaya keras dalam peningkatan tiga bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Pada bidang kesehatan, tahun 2020 mendatang Pemerintah Lotim akan meresmikan dua unit RSUD tipe D yaitu RSUD di Keruak dan di Aikmel. Sementara itu RSUD Labuhan Haji diproyeksikan menjadi Rumah Sakit Tipe C, dan RSUD Selong naik menjadi Tipe B. Bidang ekonomi, pemkab menargetkan minimal akan melakukan rehab 4.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan pendanaan dari berbagai sumber. Perbaikan RTLH tersebut turut akan dikerjakan bersama TNI. Pelibatan TNI ini menyusul suksesnya pelaksanaan perbaikan RTLH melalui Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)beberapa waktu lalu. Dalam bidang pendidikan, Lotim harus memperbaiki angka drop out, tingkatkan usia sekolah, dan bebaskan warga dari buta aksara. Bupati Sukiman meminta seluruh elemen dapat mempercepat upaya. Hal ini mengingat pada bulan Mei 2020 mendatang BPS akan melakukan sensus penduduk. Pada tahun 2019, diuraikan Bupati sejumlah prestasi sudah diraih Lotim. Di antaranya, Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur meraih predikat desa wisata terbaik tingkat nasional dalam katagori desa wisata berkembang, penghargaan sebagai daerah dengan pelayanan publik terbaik dari Ombudsman, dan daerah pelaksana terbaik Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (rus)

(Suara NTB/ist)

APEL - Apel Danramil dan Babinsa Tersebar se Kabupaten Lotim, Senin (9/12).

Selong (Suara NTB) Setelah ditetapkannya dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Pihak dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim terus melakukan pemeriksaan lanjutan. Akan tetapi, belum diketahui apakah pemeriksaan tersebut untuk menambah tersangka baru atau alat bukti hingga dilakukan penahanan. Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/12), Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengakui jika pemerik-

Wasita Triantara

saan dalam kasus pembangunan Pasar Tradisional Sambelia masih berjalan. Akan tetapi, kata dia, itu bersifat rahasia untuk kepentingan penyidikan. Termasuk

Halaman 4

pemeriksaan dua tersangka, inisial LM selaku PPK dan A selaku pihak rekanan belum dijadwalkan pemeriksaannya sebagai tersangka. “Tersangka memang dua orang. Tapi pemeriksaannya sebagai tersangka belum. Bahkan belum kita jadwalkan,” katanya. Disinggung terkait kemungkinan adanya tersangka baru, Wasita mengungkapkan jika dirinya belum dapat berpendapat akan hal itu. Yang jelas, kata dia, Kejari Lotim

terus bekerja dalam kasus pembangunan Pasar Tradisional Sambelia maupun dalam kasus-kasus yang lainnya. Diketahui bahwa dalam dugaan korupsi pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kejari Lotim menetapkan dua tersangka, yakni inisial LM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim dan A selaku kontraktor pasar yang dibangun tahun 2015 lalu. (yon)

(Suara NTB/yon)

Ruas Jalan Selelos Terancam Amblas Tanjung (Suara NTB) Jalan Selelos Desa Bentek Kecamatan Gangga terancam amblas. Pemerintah diminta melakukan upaya tanggap untuk mengindari terjadi kerusakan lebih parah pada musim penghujan saat ini. Salah seorang warga setempat, Wijaya kepada wartawan, Senin (9/12) menuturkan, ruas jalan kabupaten yang menghubungkan jalan lingkar Desa Bentek dan Desa Genggelang itu mengalami abrasi di bibir jalan. Hal itu disebabkan struktur tanah labil akibat hujan. “Amblas Sabtu kemarin setelah diguyur hujan lebat,” ujarnya. Warga setempat meminta agar ruas jalan tersebut segera ditangani. Mengingat di titik yang sudah abrasi tidak ada penyangga sebagai penahan material. Musim hujan yang baru mulai di wilayah KLU, dikhawatirkan akan memperburuk kondisi jalan tersebut. Sementara, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Lombok Utara, Kahar Rizal, ST., yang dikonfirmasi mengakui kondisi tersebut. Pihaknya bahkan sudah turun dan mengukur ruas jalan yang dikhawatirkan akan amblas. Kahar Rizal menyebut, ruas jalan yang amblas panjangnya 10 meter, lebar 2 meter dan kedalaman 5

meter. Menurut dia, melihat dari kondisi di lapangan maka ruas jalan tersebut harus mendapat perbaikan, karena dikhawatirkan abrasi tanah akan meluas. “Memang harus segera ditangani, apalagi sekarang sudah masuk musim hujan,” imbuhnya. Kendati demikian, penanganan jalan tidak menggunakan dana yang ada di PU, karena mekanisme APBD tidak memungkinkan untuk itu. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) atau dana cadangan yang ada di kas daerah. Pemda setidaknya masih menyimpan dana sekitar Rp 1,25 miliar untuk korban bencana yang pemanfaatannya ditetapkan melalui Status Darurat. Dalam hal ini, Dinas PU masih harus melakukan komunikasi antar instansi terkait serta mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Lombok Utara melalui mekanisme yang diatur. Pihaknya optimis, pemangku kebijakan akan menyetujui, mengingat sebab kerusakan jalan lantaran faktor alam. “Perbaikan jalan tidak bisa dilakukan hanya pada titik yang rusak. Harus ada fasilitas pelengkap yakni saluran air agar kerusakan jalan tidak terulang kembali,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

AMBLAS - Kondisi jalan Selelos di Desa Bentek yang amblas setelah diguyur hujan. Pemerintah diminta segera bergerak menyikapi ini.

Bupati Kunjungi Korban Kebakaran Tanjung (Suara NTB) Naas dialami Amaq Aim (89). Jompo asal Dusun Batu Keruq, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan itu, tertimpa musibah kebakaran. Kediamannya rata dengan tanah setelah api melahap rumah miliknya pada Minggu (8/12) lalu. Peristiwa yang menimpa Amaq Aim itu, langsung diatensi Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, Senin (9/ 12). Menyaksikan kondisi rumah tinggal puing, Najmul lantas menjamin jika Amaq Aim

akan memperoleh penanganan melalui instansi terkait. “Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa orang tua kita. Beliau seorang mualaf, hidup dengan keterbatasan lalu ada musibah seperti ini,” ujar Najmul. Ia pun menginstruksikan jajarannya di Dinas Sosial untuk menanggulangi kebutuhan logistik. Sementara Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman KLU juga diarahkan untuk membangun kembali rumah Amaq Aim

(Suara NTB/Humas dan Protokol KLU)

KUNJUNGI - Bupati KLU H. Najmul Akhyar mengunjungi warga yang jadi korban kebakaran, Senin (9/12).

tersebut. Di rumah yang sudah tak berbekas itu, ia tinggal bersama istri, anak dan 4 orang cucu. Sehari-harinya, Amaq Aim menggantungkan ekonomi keluarga dengan membuat atap daun kelapa. Kepala Dusun Batu Keruk, Hermadi, yang hadir menerima bupati menuturkan kebakaran yang menimpa warganya terjadi sangat cepat. Kebakaran terjadi sekitar ukul 12.30 WITA di tengah cuaca terik. Api diduga berasal dari tungku dapur yang menyala. Usai menyalakan tungku, istri Amaq Aim meninggalkan dapur karena dipanggil oleh tetangga. Api kemudian melahap bangunan dengan cepat karena material kering dan di sekitarnya banyak daun kelapa kering. “Sehari-harinya, Amaq Aim memang membuat atap daun kelapa. Istrinya mencari daun kelapa, Amaq Aim yang membuat atapnya di rumah,” ucap Hermadi. Kadus Batu Keruk mengamini bahwa akibat peristiwa itu, Amaq Aim tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Kebakaran tidak hanya melalap rumah, tetapi juga seluruh perabot serta pakaian dan perlengkapan sekolah cucucucunya. (ari)

Dua Formasi CPNS Dokter Spesialis Masih Kosong Tanjung (Suara NTB) Sepinya peminat formasi CPNS dokter spesialis tidak hanya terjadi di daerah lain di NTB. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), 2 dari 5 formasi dokter spesialis masih lowong sampai ditutupnya pendaftaran. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, H. M. Najib, S.Pd. M.Pd., kepada wartawan Senin (9/12) mengungkapkan, jumlah pelamar sampai batas waktu penutupan sebanyak 6.110 orang. Berkas para pelamar masih diverifikasi sampai Desember ini. “CPNS masih verifikasi, dan kita masih menunggu kapan diizinkan mengumumkan. Pusat baru memberikan agenda per bulan, kalau tanggal pas (pengumuman lulus administrasi) memang belum,” ujarnya. Dikatakan Najib, dari 6.110 pelamar diketahui 50 persen lebih merupakan pelamar formasi guru. Kurang dari setengahnya melamar untuk formasi tenaga kesehatan dan teknisi. Adapun formasi CPNS KLU tahun 2019 sebanyak 237 meliputi, 156 kursi untuk guru, 60 kursi untuk tenaga kesehatan dan 21 kursi untuk tenaga teknisi. Pada teknisi khusus kesehatan, Pemda Lombok Utara akhirnya diberikan jatah 5 kursi untuk tenaga dokter spesialis. Antara lain, spesialis peny-

akit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan dan spesialis anestesi. “Untuk tenaga dokter spesialis yang daftar baru 3 orang untuk bedah, kandungan dan penyakit dalam. Sedangkan spesialis anak dan anestesi belum, masih kosong sampai ditutup,” paparnya. BKD berharap kelima posisi dokter spesialis dilamar seluruhnya. Pasalnya, pemerintah pusat memberi kuota setelah memperoleh penjelasan BKD akan kebutuhan RSUD KLU. MenPAN pada awalnya tidak memberikan jatah karena dari pengalaman sebelumnya, formasi CPNS untuk dokter spesialis tidak diminati. Untuk diketahui, Pemda Lombok Utara membuka formasi khusus (disabilitas) dan formasi umum. Pada formasi khusus disabilitas, meliputi Guru Agama Islam, Guru Kelas, Guru Seni Budaya dan Guru Bahasa Indonesia. Para pelamar hingga saat ini masih menunggu pengumuman lulus administrasi pada bulan Januari mendatang. Sedangkan pelaksanaan tes SKD dilakukan pada Februari dan Tes SKB pada bulan April. “Para pelamar juga ada perjanjian kerja yang diatur MenPAN, yaitu mengabdi di daerah tempat diterima selama 10 tahun. Kalau PNS pindah kabupaten, maka itu dianggap mundur. Dan pelamar rata-rata sudah tahu aturan itu,” tandas Najib. (ari)

Harga Tomat Sering Anjlok

Disperindag Tawarkan Industrialisasi Selong (Suara NTB) Para petani tomat khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih kesulitan menemukan harga yang bersahabat. Lebih sering harga tomat anjlok dan membuat para petani merugi di pasaran. Mengatasi hal tersebut, para petani diajak untuk melakukan industrialisasi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindag Lotim, Hj. Masnan, Senin (9/12). Dikatakannya, industrialisasi yang dimaksudkan disini bahwa para petani harus bisa membuat sendiri saos tomat ataupun manisan tomat dan sejenisnya. Sehingga hasil pertaniannya bisa diolah sendiri oleh masyarakat. Inilah yang masih terus berjalan dilakukan berupa pem-

binaan-pembinaan oleh-oleh pemerintah kepada para petani tomat di daerah ini. “Industrialisasi ini memang sangat penting. Sehingga pelatihan terus kita lakukan terutama terhadap petani tomat yang kerap merugi,” ujarnya. Disebutkannya, di Kabupaten Lotim terdapat beberapa wilayah yang memproduksi tomat, seperti Kecamatan Suralaga, Suela, Aikmel, Masbagik dan Sambelia. Di sejumlah wilayah tersebut kualitas dari tomat para petani cukup baik dan diyakini mampu bersaing. Hanya saja ketika harga anjlok, tomat petani dibeli seharga Rp5.000 hingga Rp20.000 ribu satu keranjang. Tentu itu sangat miris sehingga dibutuhkan in-

dustrialisasi. Di samping itu, untuk harga kebutuhan pokok menjelang hari Natal dan tahun baru (Nataru) 2019. Disperindag Lotim sudah berkoordinasi dengan provinsi untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pihaknya siap melakukan operasi pasar (OP) terhadap segala kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di pasaran. Adapun kebutuhan pokok yang harganya kerap melonjak seperti cabai, sehingga Disperindag Lotim berkomitmen untuk memberantas mafia cabai. “Memang harga cabai kerap naikdan sementara tomat anjlok. Sehingga kita berikan pelatihan, untuk membuat saos dan manisan tomat itu,”pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/yon

DITELANTARKAN - Salah satu lahan tomat yang ditelantarkan oleh pemiliknya di wilayah Kecamatan Sambelia. Hal ini dikarenakan harga tomat yang anjlok.

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Mantan Dirut PT Tripat Ditetapkan Tersangka Penataan Terganjal Lahan

(Suara NTB/her)

Made Arthadana

PEMDA Lombok Barat (Lobar) mulai menata kawasan wisata Senggigi tahun 2020 dengan menganggarkan dana puluhan miliar. Namun penataan kawasan ini terganjal kepemilikan lahan, khususnya di Kerandangan Desa Senggigi yang dianggarkan mencapai Rp 6 miliar. Pasalnya lahan yang akan ditata berada di kawasan pantai itu tercatat sebagai milik pribadi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, OPD harus segera menyelesaikan agar tidak mengham-

bat program penataan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Arthadana ditemui akhir pekan kemarin mengatakan terkait penataan kawasan Senggigi meliputi dua kategori, pertama penataan koridor utama. Yang dimaksud koridor utama, jelas dia, jalan dengan kelengkapannya sepanjang 13 kilometer mulai dari Meninting sampai dengan perbatasan KLU. Di sepanjang jalan 13 kilometer itu, ujarnya, ada delapan titik objek wisata eksisting dan objek wisata yang potensi untuk dibangun atau dimenangkan. Objek wisata tersebut seperti muara Meninting, Tanjung Bias, makam Batulayar, kawasan Hotel Alberto, Pura Batu Bolong, Senggigi inti, kawasan Hotel Pasific, kawasan Hotel Sheraton dan Kerandangan. Terkait fungsi tugas, lanjut dia, khusus objek wisata ini bagian dari Dinas Pariwisata. Sedangkan untuk koridor utama penataan jalan itu dikerjakan oleh Dinas PU. Untuk penataan ini dialokasikan Rp 22,6 miliar lebih, terdiri dari Rp 20 miliar dialokasikan untuk di Dinas Pariwisata termasuk penataan kawasan Kerandangan Rp 6 miliar. Sesuai dengan Dipa di Dinas Pariwisata yang dialokasikan untuk penataan kawasan Makam Batulayar, Pura Batu Bolong, kawasan Hotel Alberto, kawasan Hotel Sheraton dan Pasifik dan Kerandangan. “Yang direspons oleh dewan adalah penataan kawasan Pantai Kerandangan, kalau kita lihat di sana ada dua desain. Yakni desain inti memang dominan menggunakan sempadan sungai dan pantai. Tapi ada pemikiran Kadis Pariwisata saat itu itu dikembangkan, sehingga sebagian masuk lahan milik orang, memang sempadan sungai sampai pinggir itu hak milik itu,” jelas dia. Dijelaskan sempadan sungai sampai ke pinggir sungai yang mau ditata masuk hak milik. Namun, ada ketentuan sempadan sungai kecil 5-10 meter itu bisa kelola oleh pemilik, tapi kalau dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa jadi bagian tanah negara. Hal inilah, ujarnya, sedang dalam proses komunikasi lebih lanjut. Ia menegaskan persoalan ini harus segera dituntaskan oleh OPD terkait sebab jangan sampai pemda membangun atau menata kawasan yang tidak jelas legalitasnya. “Jangan sampai membangun di lahan yang belum jelas legalitasnya,” kata Made.(her)

Punya Kawasan Super Prioritas

Bupati Magelang Tinjau KEK Mandalika Praya (Suara NTB) – Sama-sama memiliki wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan super prioritas oleh pemerintah pusat, Bupati Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Zaenal Arifin meninjau secara langsung progres pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). Zaenal Arifin yang memimpin langsung para pejabat dan camat Kabupaten Magelang melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Loteng sebelum meninjau Mandalika pada Senin (9/12). Rombongan Bupati Magelang ditemui oleh Sekda Loteng H.M Nursiah dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Loteng. Dalam pemaparannya Zaenal Arifin mengatakan, kawasan super prioritas yang dimiliki Magelang adalah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)Borobudur. KEK Mandalika bersama dengan Borobudur sedang terbangun sejumlah infrastruktur untuk menghadapi arus wisatawan yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang. “Karena itu kami datang ke sini untuk berbagi pengalaman dalam membangun kawasan super prioritas,” katanya. Ia mengakui, meskipun sama-sama berstatus super prioritas, namun KEK Mandalika lebih mendapat penekanan dari pemerintah pusat. “ Pak Presiden kemarin mengatakan, Mandalika itu super premium. Artinya perhatian pemerintah pusat tertuju ke Mandalika,” tambahnya. Terlebih dengan akan digelarnya event MotoGP tahun 2021 di Mandalika semakin menambah perhatian pemerintah untuk membangun kawasan ini. Menurut Bupati Magelang, membangun wisata di KSPN Borobudur, ada regulasi yang harus dipenuhi bersama. Borobudur harus mematuhi Kepres 58 tentang tata ruang, sehingga pembangunan di sana tidak bisa dilakukan dengan cepat meskipun dana pembangunan tersedia. Sementara itu Sekda Loteng H.M Nursiah mengatakan, terdapat tiga zona percepatan pembangunan di daerah ini yang meliputi zona utara dengan potensi pertanian, kehutanan dan perkebunan. Selanjutnya zona tengah yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis, juga pusat IKM tenun, gerabah dan agro. “Di wilayah selatan ada zona perikanan dan wisata bahari tempat KEK Mandalika berada,” katanya. Dukungan pemerintah pusat terhadap KEK Mandalika menurutnya sudah bagus. Di mana hampir semua kementerian memiliki program untuk berkontribusi di Mandalika. Yang menjadi pemicu investasi di sana yaitu event MotoGP bulan September 2021. Saat ini progress pembangunannya terus memiliki kemajuan, misalnya kliring tahahnya sudah mencapai 98 persen. “ Saat ini, kami sebagai ketua satgas pendampingannya, Alhamdulillah dalam proses pembebasan tanah sekitar 4,8 ha dalam proses. Artinya kepastian MotoGP di Loteng ini sudah tidak diragukan lagi. Jika ini terlaksana tahun 2021, maka ini akan menjadi pemicu tumbuh kembangnya investasi baik dalam membangun hotel dan restoran serta fasilitas lainnya,” terangnya.(ris)

(Suara NTB/ris)

PERTEMUAN - Pertemuan Pemda Loteng dengan Bupati Kabupaten Magelang Zaenal Arifin terkait kawasan super sprioritas.

Pemda Lobar Ikuti Proses Hukum

Giri Menang (Suara NTB) Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus LCC Narmada. Penetapan tersangka ini pun direspons Pemda Lombok Barat (Lobar). Pihak pemda akan tetap mengikuti proses hukum dalam kasus LCC tersebut. Selain mengikuti proses hukum, Pemda juga mempersiapkan sejumlah langkah. Dirut PT. Tripat H. Poniman yang dikonfirmasi wartawan mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka mantan Dirut PT Tripat. “Saya belum tahu penetapan tersangka mantan Dirut PT Tripat,” aku Poniman dikonfirmasi via ponselnya, Senin (9/12). Menyoal langkah PT Tripat yang dorong oleh Pemda untuk melakukan upaya hukum gugatan perdata terhadap KSO PT Bliss sejauh ini belum dilakukan. Saran dari Pemda, pihaknya bersama Pemda mengkaji dulu langkah-langkah tersebut dengan tim kajian investasi daerah. Rencananya dalam

waktu dekat ini, pihaknya akan diundang oleh tim ini untuk membahas bersama. Hasil dari kajian bersama tim ini barulah diputuskan langkah gugatan tersebut. “Tapi langkah-langkah persiapan sudah dilakukan. Termasuk itu nanti tim apa pendapatnya baru disampaikan ke pemilik atau ke pak bupati. Kalau ok (lanjut gugat). Kalau kami siap laksanakan,” tegas dia. Nantinya tim ini mengkaji dokumen KSO tersebut. Terkait informasi bahwa sertifikat lahan seluas 8.4 hektar sudah dikembalikan pihak perusahaan, ia mengaku belum tahu pasti. Sementara itu Asisten II

Setda Lobar Hj. Lale Prayatni mengatakan pihaknya belum mendapat pemberitahuan resmi terkait penetapan tersangka mantan Dirut PT Tripat. “Kami belum mendapatkan informasi resmi terkait itu (penetapan tersangka mantan Dirut PT Tripat),” akunya. Yang jelas, ujarnya, langkah Pemda tentu tetap mengikuti proses hukum. Sebab masalah LCC ini sudah diketahui publik bagaimana proses penyertaan modal pemda ke Tripat. Bahkan dalam proses penanganan kasus ini, sejumlah pejabat Pemda termasuk dirinya dipanggil oleh kejaksaan sebagai saksi. Namun dirinya leb-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Poniman ih banyak ditanya soal KSO.”Tentunya pihak dari APH mungkin dengan segala pertimbangan saksi-saksi ditetapkan tersangka,”jelas dia. Terkait langkah pemda terkait penye-

Hj. Lale Prayatni lamatan aset tersebut, pihaknya mendapat informasi kalau sertifikat tanah sudah diserahkan ke Pemda dalam hal ini sekda. Namun dirinya belum melihat fisiknya. (her)

Puaddi Lamar Golkar dan PPP

(Suara NTB/ist)

PATROLI - Personel Polsek Sekotong sedang melakukan patroli di Pulau Sepatang atau Sophialousia.

Polres Lobar Siapkan Posko Pemantauan di Pulau Sepatang Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polsek Sekotong secara rutin melakukan patroli untuk memantau kondisi di pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Australia, yakni Pulau Sepatang atau Sophialousia yang terletak di Dusun Panggang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Patroli dilakukan tiga kali sepekan untuk mencegah adanya aktivitas warga yang bisa membahayakan keselamatan dan mengantisipasi negara lain mengakui pulau tersebut. Pulau terluar ini sangat potensial dijadikan lokasi wisata. Kapolsek Sekotong Iptu I Made Susila Artana mengatakan, kegiatan patroli untuk memantau Pulau Sophialousia ini rutin dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, sedangkan memantau langsung ke Pulau Sophialousia juga rutin dilak-

sanakan sebulan sekali. “Saat ini, Polres Lobar sedang menyiapkan Posko Pemantauan di pantai terdekat dengan Pulau Shopialousia, yang nantinya akan ditempati oleh personel Polsek Sekotong setiap harinya,” jelasnya, Senin (9/12). Pembangunan posko pemantauan ini disebabkan akses menuju pantai terdekat dengan Pulau Sophialousia masih sangat sulit. Medan yang licin di musim penghujan dan sangat berdebu di saat musim kemarau, sehingga waktu tempuh yang dilalui paling cepat 1 jam, itupun bila cuaca bersahabat. Dijelaskan, posko ini berjarak sekitar satu kilometer dari pemukiman terdekat penduduk terdekat, sehingga dengan keberadaan posko ini, diharapkan personel dapat memantau Pulau Sophialousia setiap harinya. Sedangkan

dari pantai terdekat menuju Pulau terluar Sophialousia waktu tempuh yang dilalui paling cepat 25 menit bila cuaca bersahabat. Pulau Sophialousia hanya terlihat pada saat air surut, dan apabila cuaca memungkinkan, personel Polsek Sekotong mengecek langsung ke pulau ini. Pulau ini terletak sekitar satu jam perjalanan laut dari Teluk Sepi, Kecamatan Sekotong dengan luas sekitar 300 meter persegi. Merujuk pada namanya, pulau ini konon ditemukan pertama kali oleh pasangan wisatawan Australia bernama Sophia dan Louisa. Pada 2007, Pemerintah Lombok Barat mengubah nama pulau itu menjadi Pulau Sepatang melalui SK Bupati Nomor 186/31/Pem/ 2007. Pulau Sophialouisa dikenal karena potensi bawah laut yang besar. (her)

Praya (Suara NTB) Mantan Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng) H. Ahmad Puaddi FT., S.E., menegaskan niatnya untuk maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang dengan mendaftar dalam seleksi calon kepala daerah di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin (9/12). Sebelumnya, anggota DPRD NTB ini juga sudah mendaftar di PDI Perjuangan. “Sudah tiga partai tempat kita mendaftar,” tegas Puaddi, kepada wartawan usai menyerahkan berkas pendaftaran di kantor DPC PPP Loteng. Ia pun mengaku tidak takut bersaing dengan kandidat lainnya. Termasuk beberapa kader Partai Golkar yang juga samasama punya niat maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Puaddi juga menegaskan kesiapannya untuk melepas status sebagai anggota DPRD NTB, jika lolos sebagai calon kepala daerah nantinya. “Kalau memang aturanya mengatur demikian, kenapa harus takut. Jika memang partai dan masyarakat mengharapkan kita untuk ikut bertarung di Pilkada Loteng mendatang,”

ujarnya dengan nada optimis. Sementara itu, Ketua Tim Desk Pilkada Loteng Partai Golkar, H.L. Kelan S.Pd. mengatakan, saat ini total ada 12 kandidat yang sudah mendaftar di Partai Golkar. Itu menandakan kalau Partai Golkar cukup diminati. Namun dari 12 pendaftar, baru 8 orang yang sudah menyerahkan berkas persyaratan. “Termasuk H. Ahmad Puaddi, adalah pendaftar ke 8 yang sudah menyerahkan berkas ke panitia seleksi,” terangnya. Sebelumnya ada H.L. Putria, Ir. H. Dwi Sugianto, Ahmad Ziadi, H. Bangun, H.L. Pathul Bahri, S.IP., serta Ferdian Elmiansyah dan H. Masrun. Khusus Ferdian Elmiansyah, mendaftar sebagai calon wakil bupati. Sedangkan yang lainnya mendaftar sebagai calon bupati. Soal peluang, Wakil Ketua Tim Desk Pilkada Loteng Partai Golkar, H. Ahmad Rumiawan, menegaskan semua sama dan tidak ada pengistimewaan. Apakah itu kader partai ataupun luar kader. Semua diperlakukan sama. “Toh, yang akan menentukan DPP. Kita hanya menerima pendaftaran saja,” pungkas anggota DPRD Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - H. Ahmad Puaddi serahkan berkas persyaratan sebagai calon kepala daerah ke Ketua Tim Desk Pilkada Loteng Partai Golkar, H.L. Kelan.

Pemda Lobar Perintahkan Pengosongan Aset Jagaraga

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengeluarkan surat pengosongan lahan aset di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan. Surat pengosongan bernomor 593/422.A/BPKAD/2019 yang dikirim ke warga sekitar beberapa hari lalu tersebut menyebabkan warga resah, lantaran warga baru tahu jikalau lahan itu harus dikosongkan. Langkah Pemda inipun mendapatkan reaksi dari warga. Mereka mendatangi kantor Pemda dan DPRD untuk mempertanyakan dasar surat pengosongan tersebut, Senin (9/12). Kedatangan warga ke kantor Pemda Lobar dijaga oleh aparat. Mereka menuju ruangan sekda dan bupati, namun keduanya tidak ada di kantornya. Mereka pun menunggu di lobi. Akhirnya mereka ditemui oleh Kepala BPKAD Fauzan Husniadi bersama jajaran OPD terkait. Dalam keterangannya kepada wartawan, Halifah salah seorang perwakilan warga yang juga ketua forum warga Dusun Tegal mengatakan kedatangannya ke kantor Pemda untuk bertemu pimpinan daerah dan sekda. “Kami datang menyerahkan surat ke pak Bupati agar lahan itu dilepas ke warga dengan dasar kami melampirkan bukti kuitansi pembayaran tanah oleh warga, SK bupati pelepasan (Zaini Arony) dan persetujuan DPRD untuk pelepasan tanah itu,” tegas Halifah. Dijelaskan, proses jual beli tanah itu melalui mekanisme yang sah. Di mana saat itu sudah ada SK pelepasan yang

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Warga Jagaraga menyerahkan surat kepada Kepala BPKAD Fauzan Husniadi terkait perintah pengosongan rumah di lahan yang sudah ‘’dibeli’’ dari pemerintah. dikeluarkan oleh Bupati saat dijabat H Zaini Arony dengan nomor 537.A/07/KAD/2012 tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda dengan cara penjualan atau ganti rugi. Dalam SK tertanggal 25 April 2012 ini, termasuk aset di Jagaraga seluas 5.085 Meter persegi yang dijual. Selain SK itu sebagai dasar warga membeli tanah itu juga adanya SK bupati nomor 499/03/KAD/ 2012 tentang pembentukan panitia pemindahtanganan barang milik daerah. SK ini ditandatangani tertanggal 10 April 2012, sebelum dikeluarkan SK pelepasan aset tersebut. Setelah dikeluarkan SK

ini jelas dia bergulirlah proses jual beli. Warga pun berani membeli tanah itu karena adanya dasar tersebut. Harga tanah yang dijual ke wargapun diatas harga appraisal, sebab tanah dijual Rp 15-20 juta per are, sedang-kan appraisal sendiri Rp12 juta. Selang tiga bulan proses ini dilakukan transaksi pembayaran. Sesuai dengan pembayaran yang dilakukan warga, ada bukti dalam bentuk kuitansi Rp 669.500.000 yang ditandatangani tertanggal 24 Juli 2012. Ada juga, uang pembayaran dititip melalui sopir sekitar Rp 300 juta. Sehingga total pembayaran yang diser-

ahkan warga Rp 900 juta lebih. Sebagai bukti pembayaran tanah itu, warga pun diberikan kuitansi oleh pihak BPKAD yang saat itu dijabat HB. Belakangan, kata dia, keluar lah surat dari sekda untuk mengosongkan lahan itu. “Apa dasar pengosongan itu, pembatalan atau penundaan penjualan (pelepasan) mana. Mana buktinya, tdak ada sampai saat ini?, tanyanya. Awalnya Bupati saat itu menyatakan SK ini palsu sehingga warga pun menelusuri kebenaran informasi tersebut. Warga pun menghadap sekda yang saat itu dijabat H. M. Uzair. Pihak Pemda dalam hal ini sekda pun mengakui kalau SK ini asli. Namun menurut sekda saat itu, bahwa penjualan aset ditunda dengan alasan untuk meredam masyarakat yang bergejolak. “Saat itu kami menuntut mana SK penundaan itu, yang sampai saat ini belum ada. Hal ini sinkron dengan penjelasan DPRD kala itu, bahwa tidak ada pembatalan penjualan aset. Sebab kalau penjualan itu dibatalkan, tentu ada paripurna dewan untuk membatalkan persetujuan penjualan sebelumnya.”Jadi untuk pembatalannya pun harus melalui paripurna, di sini letak kejanggalan,”tegas dia. Menanggapi hal ini, Kepada BPKAD Fauzan Husniadi mengatakan terkait masalah aset Jagaraga ini berlangsung 2012 lalu dim ana ada proses atau tahapan yang tidak dilalui, karena setelah proses pelepasan seharusnya melalui proses penghapusan. “Sampai

saat ini aset ini belum dihapus di neraca. Tapi kita tidak udah bahas yang lalu. Kami memberikan surat pengosongan lahan ke warga itu karena memang secara prosedural. Dan kami harus lakukan itu, kalau kami tidak itu maka kami akan jadi atensi dari teman-teman APH,” tegas dia. Secara jual beli, katanya, tidak ada pembayaran lahan itu ke pemda. Dari Rp900 juta lebih pembayaran lahan itu tidak ada sepeser pun masuk ke Pemda Lobar. Meski ada kuitansi yang dipegang oleh warga. Lantas apa langkah Pemda? Pihaknya akan meminta legal opinion dan mendiskusikan dengan DPRD untuk mencari solusi terbaik. Ada beberapa opsi yang kemungkinan bisa ditempuh Pemda, termasuk menghibahkan lahan itu. Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah mengatakan, pihaknya mendukung legal opinion, seperti disampaikan eksekutif untuk mencari jalan keluar terbaik. “Bisa jadi Kalau itu (hibah) satu-satunya jalan biar masalah ini bisa selesai maka bisa saja kami menyetujui itu,” tegas dia. Sebab warga Sendiri tidak tahu proses ada yang keliru dalam penjualan lahan ini. Pihak akan mempelajari masalah ini dengan memanggil pihak terkait seperti BPKAD dan pejabat sebelumnya. Terkait pengosongan lahan, pihaknya berharap selama proses tujuh hari ada solusi. “Agar jangan sampai di sini kita kejam terhadap masyarakat kita sendiri,” tegas dia. (her)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama DPRD Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

DPRD KSB Gelar Uji Publik dan Sosialisasi Tujuh Raperda Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menggelar uji publik dan sosialisasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan ditetapkan akhir tahun ini. Untuk kelancaran uji publik tersebut, sebelumnya DPRD KSB membentuk Panitia Khusus (Pansus). Masingmasing Pansus diberi tugas mengawal tiap Raperda menyosialisasikannya ke publik dengan menggelar pertemuan di seluruh kecamatan. Ketua Pansus III, Amiruddin, SE mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi ini pihaknya kebagian dua Raperda. Diantaranya Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. “Ada tujuh Pansus yang dibentuk dan kami dapat dua penugasan,” terangnya kepada war-

tawan, Senin (9/12). Sebelum menggelar sosialisasi, dijelaskan Amiruddin, pihaknya telah melakukan konsultasi ke Dinas Sosial (Disos) Provinsi NTB terkait Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas, sementara Rapeda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pansus III bertandang ke DPRD Provinsi NTB. “Perda ini kita sinkronkan dengan aturan lebih tinggi, kan normanya harus seperti itu. Aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas,” cetusnya. Selama kegiatan uji publik dan sosialisasi, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini sangat mengapresiasi masyarakat yang hadir. Menurut Amiruddin, masyarakat sangat kritis terhadap berbagai pasal yang dituangkan pemerintah dan DPRD dalam Raperda. “Contoh saja Rapeda Penyelenggaraan Bantuan Hukum,

Pencairan Tahap Ketiga Proyek IPAL Segera Diproses

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa segera memproses pencairan tahap ketiga proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun untuk mencairkan anggaran sebesar 30 persen tersebut, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diminta melengkapi persyaratan pencairan. Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya mengakui Surya Darmasya pencairan tahap ketiga proyek IPAL sebesar 30 persen akan diupayakan sebelum tanggal 15 Desember mendatang. Persyaratannya, KSM harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan tahap kedua sebesar 45 persen serta progres fisik kegiatan. “Sebelum tanggal 15 Desember sudah cair semua untuk tahap ketiga. Persyaratannya laporan pertanggung jawaban keuangan untuk yang tahap kedua 45 persen dan laporan progres fisik,” ujarnya saat ditemui Suara NTB, Senin (9/12). Pencairan tahap ketiga, kata Darmasya, progres fisiknya lebih dari 70 persen. Karena dana yang sudah dicairkan sudah mencapai 70 persen. Saat ini pihaknya mendorong KSM untuk mempercepat pemasangan pipa sebelum dilakukan pencairan. “Makanya saya targetkan pemasangan pipanya harus cepat. Sebelum pencairan yang tahap ketiga, pipa harus sudah terpasang untuk mengejar progres kurang lebih 80 persen. Karea pencairan sudah 70 persen,” terangnya. Sementara ini, belum ada KSM yang diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap ketiga. Rekomendasi ini dikeluarkan setelah persyaratan pencairan dilengkapi. Di mana pencairan ini harus dikejar sebelum tanggal 15 Desember mendatang. “Belum ada yang dikeluarkan rekom pencairan tahap ketiga. Saya menunggu laporan dalam satu dua hari ini. Makanya tadi saya panggil semua baik KSM maupun fasilitator yang mendampingi, agar segera menyelesaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan fisiknya,” jelas Darmasya. Dari pernyataan KSM, lanjutnya, mereka berkomitmen menyelesaikan proyek IPAL ini. Meskipun anggaran tahap ketiga belum dicairkan, pihaknya sudah menekankan agar KSM mempercepat proses pengerjaan. “Mereka (KSM) komit menyelesaikan. Dengan arahan yang saya berikan tadi, kita minta silahkan saja dikejar pengerjaan. Untuk mengejar tahapan ketiga pencairan uang,” pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

UJI PUBLIK - Pansus III Penyusunan tujuh Raperda DPRD KSB saat menggelar uji publik dan sosialisasi, Senin (9/12). masyarakat banyak mempertanyakan soal jenis kasus hukum apa saja yang dapat pendampingan pemerintah. Ini saya kira bagus karena membangun kritis masyarakat,” papar Embeng, sapaan akrab Amiruddin. Sesuai jadwal yang telah disusun DPRD KSB, agenda uji

publik dan sosialisasi ini akan digelar hingga Selasa, 10 Desember. Embeng mengatakan, agenda terakhir pihaknya menggelar uji publik dan sosialisasi akan dilaksanakan di kecamatan Jereweh dan Taliwang. “Hari ini (kemarin) kami sudah sosialisasi di Poto Tano dan kecamatan Seteluk,” urainya.

Pasca uji publik dan sosialisasi, DPRD KSB selanjutnya akan memulai proses penyusunan Raperda dengan mengakomodir serapan konsultasi dan hasil aspirasi masyarakat. “Insyaallah target kita penetapan ketujuh Raperda ini tanggal 13 Desember bisa kita kejar,” pungkasnya. Untuk diketahui ketujuh

Raperda yang dibahas DPRD bersama pemerimtah saat ini terdiri dari enam Raperda inisiatif DPRD diantaranya, Raperda Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Rapeda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas.

Berikutnya, Raperda Penyelenggaraan Telekomunikasi, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda Desa Budaya dan Desa Wisata dan terakhir Rapeda Kesejahteraan Nelayan. Sementara satu Rapeda usulan pemerintah yakni Rapesa Pembentukan Desa Lamunga. (bug/*)

Meresahkan, Hutan Hulu Empang Terancam Rusak Sumbawa Besar (Suara NTB) Ancaman kerusakan hutan dan perambahan di wilayah Hulu sungai Empang kecamatan Empang Sumbawa membuat resah Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (APML) Empang. Mereka mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan program Perhutanan Sosial di di kawasan hutan dimaksud. Sebagaimana disampaikan Juru Bicara AMPL, Syafruddin Baco, setelah dilakukan pertemuan belum lama ini, dengan Balai KPH Ampang Pelampang, dan perwakilan dosen IISBUD atas nama Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang difasilitasi Camat Empang di kantor Camat Setempat. Membahas desakan pihak yang mengatasnamakan DKN untuk meminta lokasi hutan lindung di Desa Ongko agar diterapkan Perhutanan Sosial. Lokasi yang diusulkan merupakan hutan lindung dan hulu dari sungai utama di Kecamatan Empang dan Tarano serta sumber air dari berbagai embung dan PDAM. Menurut Syafrudin, jika lokasi yang dirambah di Hutan Lindung tersebut tidak lagi dikelola selama 2 tahun maka lokasi tersebut kembali menjadi hutan. Akan tetapi jika lokasi tersebut diberikan pengelolaannya, maka Syaf mengatakan agar Gubernur dan Bupati Sumbawa segera menentukan titik evakuasi masyarakat Empang yang berada di hulu DAS ini dengan secepatnya. Sebab masyarakat Empang sangat trauma dengan kejadian banjir besar

yang melnada Empang 6 Desember 2018 lalu. “Lokasi rehabilitasi di Ongko tersebut ketika penanamannya sempat melibatkan Bupati Sumbawa, Gubernur dan unsur Muspika Empang Tarano ternyata hasilnya belum optimal,” ujar Syaf. Kepala Balai KPH, Ampang pelampang, Dedy Purwanto, yang dikonfirmasi, Senin (9/ 12), menceritakan proses awal digelarnya pertemuan dimaksud. Ketika DKN mengutarakan keinginan mereka melakukan penanaman di wilayah hutan Semanggi Desa Ongko. Sebagai lokasi yang sudah terambah oleh masyarakat. Dengan kisaran luas lahan yang terambah sekitar 300 hektar. Sebenarnya, lanjut Dedy, pasca banjir akhir 2018 lalu, hasil pertemuan di Kantor Camat dengan Muspika dan stakeholders terkait, sepakat wilayah hutan Semanggi dan Sampar Dangar dikosongka dari masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak menggubris kesepakatan tersebut. Sehingga dilakukanlah pertemuan tanggal 5 Desember lalu yang meminta KPH memberikan program perhutanan sosial di wilayah dimaksud. Namun, menurut Dedy, saat ini pihaknya belum bisa merkomendasikan program perhutanan sosial (pola kemitraan). Sebelum hutan yang terambah itu dihijaukan kembali. Mengingat wilayah tersebut adalah kawasan hutan lindung yang hanya bisa

untuk jasa lingkungan (ekowisata) dan penanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Seperti tanaman kemiri, mente, durian dan tanaman HHBK lainnya. “KPH Ampang Pelampang tidak boleh ditanami palawija (termasuk jagung). Hanya boleh ditanami tanaman HHBK. Karena sekarang kenyataannya hutan lindung itu gundul, maka harus dihijaukan dulu untuk mngembalikan fungsi hutannya. Kalau tidak ada bibit HHBK, bisa diambil di Persemaian permanen di Manggalewa yang dikelola Bappedas,” terang Dedy. Setelah beberapa tahun hutan dihijaukan, lanjut Dedy, baru kemudian bicara soal program perhutanan sosial. Artinya, tidak ada penanaman palawija untuk Semanggi dan Sampar Dangar. Dan KPH Ampang Pelampang belum akan merekomendasikan perhutanan sosial (kemitraan) sebelum fungsi hutan dikembalikan. Camat Empang, Surianto, mendesak KPH Ampang Pelampang untuk membentuk tim pengawasan atau pengendalian hutan. Yang melibatkan semua stakholder dari unsur Muspika (Polsek dan Koramil), Kepala Desa, perwakilan masyarakat dan lainnya. Dalam mengendalikan kerusakan hutan sekalligus melakukan upaya pelestarian kembali hutan lindung. Serta bersama sama memberikan sosialsiasi penyadaran kepada masyarakat. (arn)

(Suara NTB/ist)

GUNDUL - Salah satu titik di kawasan hutan lindung Semanggi yang terlihat gundul.

Kemendikbud Buka Prosesi ”Basanyata” Restorasi Istana Sultan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM) Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Fitra Ardha Sambas M.Hum, membuka Prosesi Basanyata (pemasangan kuda-kuda) Restorasi Istana Sultan Sumbawa, Senin (9/12) Istana Bala Putih. Restorasi tidak hanya secara fisik bangunan, tetapi juga nilai nilai yang perlu dilestarikan. “Pemugaran cagar budaya tidak hanya fisik cagar budayanya untuk kembali kebentuk aslinya. Tetapi juga juga nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Harapannya nanti itu bisa menjadi ruang publik untuk pemajuan kebudayaan. Banyak hal yang bisa kita angkat dari situ. Kalau dia tidak dimanfaatkan, dia akan menjadi barang mati tanpa nyawa. Harapannya kalau itu menjadi ruang publik, beragam komunitas bisa bergerak di situ. Entah teater, seni, atau lainnya,”sebut Fitra. Dikatakan, prosesi ini merupakan bagian dari pada pelestarian kebudayaan. Hal ini penting Sebagai bagian dari nilai apa yang terkandung. Sehingga dapat mengambil filosofinya. Pemugaran merupakan bagian dari kemajuan kebudayaan

(Suara NTB/ist)

BASANYATA - Direktur PCBM Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Fitra Ardha bersama Asisten Administasi Umum Setda Kab. Sumbawa, H. Iskandar, Direktur JKPI dan sejumlah pimpinan OPD foto bersama saat proses Basanyata Istana Sultan Sumbawa. yang pada akhirnya juga untuk kesejahteraan masyrakat. “Jadi menurut saya ini menjadi sangat penting, sehingga diharapkan penyelesaiannya sampai akhir dan dijadikan sebagai destinasti yang betulbetul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Prosesi Basanyata ini menjadi bagian terpenting bahwa memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa suatu saat nanti Istana ini akan memiliki nyawa dan menjadin kebanggaan bersama,”ulasnya. Semetara itu, Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten

Administasi Umum Setda Kab. Sumbawa, Ir. H. Iskandar D. M.Ec.Dev, menyampaikan, Istana Sultan Sumbawa ini merupakan istana terakhir yang dibangun pada masa kesultanan Sumbawa dan peletakan batu pertamanya berlangsung pada tahun 1932 yang menjadi kembaran dari Istana di Kesultanan Bima. Istana ini memiliki banyak peran selama Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa. “Sempat menjadi pusat pemerintahan di Kab. Sumbawa, bahkan ketika gedung kantor Bupati Sumbawa terbakar sekitar

tahun 2004 dan selama tiga tahun proses pembangunan kantor Bupati itu menggunakan Istana Bala Putih sebagai pusat Pemkab Sumbawa. Kemudian setelah itu digunakan sebagai Wisma Praja, untuk menjamu tamu-tamu pemerintah, jadi cukup banyak perannya bagi pemerintahan,” sebutnya. Terkait dengan prosesi Basanyata, Bupati menyampaikan di dalam adat Sumbawa, upacara Basanyata ini masuk kedalam tatanan upacara tahap menengah menjelang tahap akhir di dalam penuntasan sebuah bangunan di Sumbawa. Upacara Basanyata ini sebagai tahapan pertengahan menjelang masuk tahap penuntasan penangan pembangunan bangunan rumah di Sumbawa yang sudah mulai menggarap bangunan atas atau atap. “Jadi Basanyata itu hanya berlaku pada saat kita menggarap bagian atas dari rumah. Jadi kalau mulai pondasi itu belum bernama Basanyata, setelah menggarap bagian atas dan meletakkan kuda-kuda kemudian sampai kepada pemasangan sirap genteng atau penutup atap itu tetap dalam rangkaian Basanyata,” ulasnya. Kegiatan prosesi tersebut, juga dihadiri Pimpinan OPD, Direktur Eksekutif JKPI dan Tim Restorasi Istana Sultan Sumbawa. (arn)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

Tahun Ini, Rp3,750 Miliar Diselamatkan dari Korupsi Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima mengklaim telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp3,750 miliar dari penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sepanjang tahun 2019. “Ada Rp3,750 miliar uang negara yang diselamatkan selama 2019 ini,” kata Kasi Intelijen Kejari Bima, M. Ikhwanul Fiaturrahman SH, kepada Suara NTB, Senin (9/12). (Suara NTB/Uki) Menurutnya miliaran uang Ikhwanul Fiaturrahman negara yang kembalikan tersebut dari sejumlah kasus Tipikor yang ditangani. Seperti kasus pegadaian Godo, Rp750 juta, SMA 5 Kota Bima, Rp300, Bank BPR Rp1,4 miliar, Kopi Tambora Rp40 juta, Kemenag Rp600 juta dan SMAN 1 Monta Rp330. “Jadi total secara keseluruhan ada sembilan kasus Tipikor yang diusut sepanjang 2019,” katanya. Diakuinya sembilan penanganan perkara tersebut terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan. Kata dia, penanganannya juga termasuk kasus baru dan sisa penanganan perkara tahun sebelumnya. “Dari sembilan perkara ini ada belasan yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya. Bahkan lanjutnya, sejumlah tersangka yang diantaranya juga termasuk hasil pengembangan kasus tersebut, telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. “Ada 11 yang divonis dan dijebloskan ke penjara. Sementara empat orang lagi masih tahap sidik dan tuntutan,” katanya. Ikhwanul Fiaturrahman menambahkan apabila tersangka dan terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian negara, pihaknya akan tetap melacak. Yakni dengan menulusuri aset bergerak (kendaraan) dan tidak bergerak (tanah). “Kita pastikan kerugian negara bisa dikembalikan. Karena ada kemungkinan bisa dimanfaatkan membeli tanah maupun kendaraan mewah,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Masih Ada Pemilik Anjing Enggan Vaksin Rabies di Dompu Dompu (Suara NTB) Status kejadian luar biasa (KLB) rabies di Dompu sejak akhir 2018 lalu tidak sepenuhnya disadari warga. Masih ada sebagian pemilik anjing yang enggan memvaksin anjingnya karena khawatir anjingnya tidak garang lagi setelah divaksin. Kondisi ini tidak membuat jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu berhenti, terlebih menjelang musim tanam pertanian. Kepala Dinas Peteranakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zainal Arifin, MSI kepada Suara NTB, Senin (9/12) mengungkapkan, saat ini para petani ladang sedang mempersiapkan ladangnya menjelang masa tanam. Bersamaan itu, para petani juga menyiapkan anjingnya untuk menjaga ladangnya dari hama. Para petani tersebut masih ada yang enggan memvaksin anjingnya karena merasa tidak garang lagi setelah divaksin.

“Kadang mereka tidak mau bawa anjingnya. Karena alasan mereka, kadang - kadang dengan divaksin, ndak garang anjingnya (tidak galak). Itu juga jadi masalah. Garangnya itu yang mereka butuh, karena anjingnya dimanfaatkan untuk menjaga ladang,” kata Zainal. Namun warga yang beranggapan seperti itu tidak banyak dan petugas tidak pasrah dengan pengakuan warga. Pemberian pemahaman dan pendekatan secara intens ter-

us dilakukan. Karena kondisi anjing lemas dan tidak garang tersebut, hanya terjadi beberapa saat sebagai reaksi dari vaksin anti rabies yang disuntikkan. “Sama seperti vaksi manusia. (efeknya) Lemas, tapi tidak lama,” katanya. Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, kata Zainal Arifin, terus melakukan vaksin untuk mencegah rabies pada anjing. Sebanyak 3 ribu vaksin sudah diberikan kepada anjing dan

stok vaksin sudah habis. “Makanya sekarang kita minta lagi ke Provinsi dan pusat, sama – sama 2.500 vaksin. Tiga ribu (vaksin) bantuan dari Provinsi (sebelumnya) sudah habis,” jelas Zainal. Sementara berdasarkan populasi anjing pada Desember 2019 hasil pendataan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu sebanyak 27.727 ekor. Wilayah Woja dan Dompu paling banyak, masing – masing 6.552 ekor di Woja dan 6325 ekor di Dompu. Di Kilo sebagai daerah sentra jagung justru hanya 1.521 ekor dan Pajo sebanyak 1.593 ekor. Kecamatan lain masing – masing 2.315 ekor (Kempo), 2.025 ekor (Huu), Manggelewa (3.507), dan Pekat sebanyak 3.889 ekor. (ula)

(Suara NTB/ula)

Zainal Arifin

Penangkapan Ikan dengan Obat Kimia dan Waring Masih Ditemukan Dompu (Suara NTB) Nelayan di Dompu diduga masih menggunakan obat kimia dan waring untuk menangkap ikan. Selain dilarang dan diatur dalam undang-undang perikanan, sistem penangkapan ini mengancam biota laut lain dan ikan lebih cepat busuknya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahiddin, M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Senin (9/12) mengakui penggunaan obat kimia dan waring masih dilakukan ne(Suara NTB/ula) layan dalam menangkap Wahiddin ikan. Padahal upaya sosialisasi dan edukasi pada nelayan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan perangkat yang dimiliki, bahkan melibatkan instansi terkait lain termasuk aparat Kepolisian. “Kita hanya bisa melakukan pembinaan dan sosialisasi saja. Sejauh ini sudah dilakukan, tapi masih saja dilakukan warga,” katanya. Wahiddin mengaku, nelayan rupanya sudah paham bahwa kewenangan mengawasi tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten, tapi menjadi kewenangan Provinsi. Pihaknya tidak berhenti karena kewenangan, karena dalam waktu dekat telah berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian sambil menunggu pengawasan dari Provinsi untuk menindak nelayan menggunakan waring. “Kita rencananya langsung menangkap nelayannya. Kita bawa ke Polsek, suruh buat pernyataan dan alat tangkapnya kita sita,” terangnya. Penggunaan waring, kata Wahiddin, dapat merusak biota laut lainnya. karena lubangnya sangat kecil, sehingga dapat menangkap anak kecil dan biota laut lainnya. begitu juga dengan penggunaan obat kimia yang dapat membunuh hingga anak ikan. “Kalau pake Akodan itu, efeknya sampai 4 jam. Ikannya cepat busuk dan tidak segar,” katanya. Namun Wahiddin mengatakan, kondisi udang yang terlihat putih dan merah padahal baru ditangkap tidak semata karena ditangkap dengan obat kimia. Tapi bisa juga karena kekurangan es batu usai ditangkap. “Udang yang habis ditangkap kalau kurang es batunya, dia cepat berwarna merah. Itu bukan karena kena penggunaan obat kimia,” jelasnya. (ula)

Ratusan KPM PKH Mengundurkan Diri Bima (Suara NTB) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Bima tidak hanya puluhan orang yang mengundurkan diri karena mampu. Namun jumlahnya mencapai ratusan orang sepanjang 2019 ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin M.AP kepada Suara NTB, Senin (9/12). Kata dia, ratusan KPM PKH yang mengundurkan diri karena mampu tersebut tersebar di berbagai Desa. (Suara NTB/Uki) “Karena mampu, sudah Sirajuddin banyak KPM PKH yang mengundurkan diri 2019. Jumlahnya lebih dari ratusan orang dan menyebar berbagai Desa di Kabupaten Bima,” katanya. Sebelum puluhan KPM PKH Desa Sangiang Kecamatan Wera yang memilih mengundurkan karena merasa sudah mampu. Ada juga puluhan KPM di Desa Kalampa dan Rabakodo Kecamatan Woha yang melakukan hal serupa. “Alasan KPM mengundurkan diri karena sudah sejahtera dan mampu. Bahkan ada yang sudah menyetor naik haji juga,” katanya. Sirajuddin berpendapat, banyaknya KPM PKH yang mengundurkan diri tersebut tidak terlepas dari peran pendamping PKH dan Dinsos setempat yang seringkali mengingatkan agar mundur apabila telah mampu dan sejahtera. “Jadi kami terus mengingatkan dan mendorong KPM agar bisa jujur. Disini juga kami bisa mengevaluasi dampak dari bantuan PKH ini,” katanya. Ia mengaku tidak semua orang terdaftar dalam KPM PKH. Namun secara umum yang terdaftar untuk mendapatkan bantuan PKH ini, yakni ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin. Punya anak balita dan sekolah. “Termasuk juga yang jompo serta penyandang distablitas,” katanya. Menurutnya hingga kini jumlah KPM PKH di Kabupaten Bima kurang lebih sebanyak 35.000 orang. Namun banyak yang berkurang, seiring banyak yang memilih mengundurkan diri karena merasa telah mampu. Sirajaddin menambahkan, pada tahun 2019 ini, Dinsos setempat mengusulkan penambahan sebanyak 22.000 orang yang terdaftar dalam KPM PKH. Namun yang disetujui hanya 12.500 orang. “Dan setelah diverifikasi dan divalidasi yang memenuhi persyaratan hanya 9.800 orang. Jumlah KPM PKH baru ini akan menerima bantuan 2020 mendatang,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

DIKEBUT – Proyek renovasi gedung layanan perpusatakaan di Dompu dikebut kontraktor, Senin (9/12).

Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Dikebut Dompu (Suara NTB) Renovasi gedung layanan perpustakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Dompu, terpaksa dikebut. Pasalnya, di sisa waktu enam hari lagi batas kontrak berakhir, pengerjaan proyek senilai Rp1,9 miliar itu baru mencapai 85 persen. Molornya tender serta terbatasnya tenaga kerja dan bahan bangunan dianggap pemicu utama. Kepala DPKD Dompu, Rohy-

ani, SH, selaku Pengguna Anggaran (PA) saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/10) menjelaskan, lambannya pengerjaan proyek gedung perpustakaan oleh CV. Dainto Consultan itu disebabkan beberapa persoalan. Seperti misalnya komponen bangunan harus dipesan dari luar daerah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendatangkannya. Kemudian tenaga kerja yang didatangkan terbatas serta

Polisi Dalami Keterangan Saksi Korban Pencabulan Guru PNS Dompu (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dompu, belum menetapkan status tersangka terhadap MY (45). Atas kasus dugaan pencabulan salah seorang siswinya di sebuah sekolah di Kandai II. Penyidik masih terkendala keterangan saksi yang berubah-ubah. Sementara untuk hasil visum terbukti adanya luka baru yang diduga akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP. Reza Fahmi, SH,. SIK., MH dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan kesingkronan data keterangan antara saksi-saksi yang telah dihadirkan. Bahkan, korban sendiripun berubah-ubah pengakuannya. Sehingga menyulitkan upaya penyidik dalam meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan atau penetapan tersangka. “Kalau hasil visum menunjukan ada tanda-tanda kekerasan baru,” ungkapnya. Kendati dipastikan adanya luka baru pada kemaluan korban akibat pencabulan itu, penyidik tidak bisa serta merta langsung menetapkan status tersangka. Butuh pendalaman informasi lagi untuk membuktikan bahwa guru PNS Mata Pelajaran Penjaskes itu sebagai pelaku. Sementara saksi-saksi yang dihadirkan baru dari korban dan beberapa orang teman sekolahnya. Dikatakan, belum adanya keselarasan data keterangan antara saksi itu, lanjut dia, seperti misalnya korban mengaku yang melihat kejadian tersebut yakni salah seorang temannya dari kelas lain. Setelah dikonfirmasi pada yang bersangkutan memang diakui, namun masih kebingungan saat dit-

(Suara NTB/jun)

Reza Fahmi anya dasarnya berada di tempat kejadian tersebut. “Anak-anak ini kan rawan diarahkan, makanya pendalaman ke arah situ yang masih kita butuhkan sekarang,” jelasnya. Selain korban dan saksi kejadian, dalam proses penyelidikan kasus ini penyidik juga menghadirkan psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Dompu. Hanya saja, sejauhmana hasilnya belum berani dibeberkan karena masih akan ada pemeriksaan lanjutan. Untuk terduga pelaku sendiri, tegas Reza Fahmi, meski sudah berada di Mapolres tetapi bukan dalam statusnya sebagai tahanan. Ia datang mengamankan diri lantaran khawatir menjadi bulan-bulanan warga atas aksi bejat yang diduga dilakukannya terhadap korban sejak Kelas 1 SD tersebut. “Intinya masih memerlukan pendalaman sehingga pelaku belum bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Dia sekarang bukan di tahanan tapi datang mengamankan diri saja,” pungkasnya. (jun)

tidak menetap pada satu pekerjaan itu. “Proses tendernya waktu itu juga sedikit molor, saya ndak tahu kenapa bisa begitu di ULP,” ungkapnya. Jika melihat batas kontraknya yang berakhir 15 Desember mendatang, ia pesimis pengerjaan proyek tersebut bisa rampung tepat waktu. Pun hal itu disadari kontraktor pelaksana sendiri ketika ditemui langsung di lapangan. Karenanya, kemarin mereka

telah mengajukan permohonan addendum atau perpajangan kontrak selama 20 hari untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan. “Sudah ada ini adendumnya, cuma kita mau rapatkan lagi sama orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan proyek ini,” jelasnya. Sembari menunggu keputusan akhir para pihak atas permohonan kontraktor itu, tegas Rohyani, proses akhir proyek pendampingan TP4D ini mes-

ti digenjot terlebih dahulu. Apakah dengan menambah tenaga kerja atau memenuhi beberapa bahan bangunan yang dibutuhkan. Sehingga tidak sampai berakhir pada pemutusan kontrak. “Untuk progres karena waktu pertengahan November sudah MC 04 kemajuan pekerjaan 75 persen. Dia informasikan lagi kemarin mau MC 05 dengan kemajuan pekerjaan 85 persen,” pungkasnya. (jun)

Nelayan Huu Dapat Bantuan Kapal Dompu (Suara NTB) Nelayan di Kecamatan Huu mendapat bantuan kapal tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Bantuan yang diserahkan Bupati Dompu ini diharapkan semakin menyejahterakan nelayan dengan hasil langkapan yang lebih banyak dengan harga yang stabil. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir Wahiddin, MSI kepada Suara NTB di Dompu, Senin (9/12) mengungkapkan ada lima unit kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk nelayan Dompu tahun 2019 ini. Bantuan ini diberikan kepada koperasi, dengan harapan koperasi ini akan langsung membeli ikan hasil tangkapannya dengan harga yang menguntungkan bagi nelayan. Lima unit kapal ini diberikan kepada Koperasi Ikhtiar Baru Dusun Rasabou Desa Jala Kecamatan Huu.

“Bantuannya langsung turun ke koperasi, tidak diberikan kepada perorangan. Koperasilah yang bertugas menghimpun nelayan sebagai anggotanya dan mengelola kapal – kapal itu,” katanya. Lima unit kapal ini bertonase 10 GT 1 unit, 5 GT 1 unit, dan sisanya kapal di bawah 3 GT. Bantuan kapal ini senilai Rp3 M lebih, karena kapal bertonase 10 GT ini harganya mencapai Rp1,2 M. Kapal dengan kapasitas di atas 5 GT akan menangkap ikan jauh di tengah laut. Operator kapal ini biasanya membawa serta persiapan makanan dan es batu untuk membuat ikan hasil tangkapannya semakin segar. “Kalau di bawah 3 GT itu, area tangkapnya di perairan dangkal sesuai kapasitas kapalnya,” ungkap. Dengan besarnya tonase muatan kapal, kata Wahiddin, diharapkan semakin besar juga ikan yang ditangkap

dengan harga yang lebih stabil. Sehingga nelayan yang menjadi anggota koperasi bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sejahtera. Untuk mendukung pasokan es batu bagi nelayan yang menangkap ikan, Wahiddin juga mengungkapkan, sudah menandatangani dokumen penyerahan pengelolaan pabrik es Jala kepada UD KKP (Kegiatan Kelautan dna Perikanan) Lombok. UD ini akan memulai mengoperasikan pabrik es mulai Januari 2020. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 10 ton es balok setiap kali produksi dalam waktu 8 jam. Dengan demikian, kebutuhan nelayan akan es balok di sekitar teluk Cempi kecamatan Huu dan Pajo akan semakin dipenuhi. Selama ini, pasokan es batu ini selalu terbatas dan sulit dipenuhi warga untuk permintaan kapal bertonase besar. (ula)

(Suara NTB/DKP Dompu)

BANTUAN KAPAL - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menyerahkan secara simbolis kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dompu pada Koperasi Ikhtiar Baru Desa Jala Huu Dompu, Sabtu (7/12).

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

Kasus RTG Sigerongan

Tersangka Bisa Bertambah Mataram (Suara NTB) – Penyidik melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi penyaluran dana rehabilitasi gempa di Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. Gelar perkara itu untuk menjabarkan konstruksi hukum kasus dengan kerugian negara Rp410 juta tersebut. Tersangka dapat bertambah menjadi lebih dari satu orang. Kapolresta Mataram AKBP Guntur Herditrianto enggan membeberkan mengenai tambahan tersangka tersebut. “Yang jelas sudah gelar perkara,” ungkapnya dikonfirmasi kemarin, Senin (9/ 12) kemarin saat ditanya mengenai tambahan tersangka. Kasus dugaan korupsi Pokmas Repok Jati Kuning itu sudah menjerat Indrianto, bendahara Pokmas yang diduga menggunakan dana RTG untuk keperluan pribadinya. Dana itu seharusnya disetorkan kepada warga yang berhak mendapatkan untuk memperbaiki rumah yang terdampak gempa Lombok Agustus 2018 lalu. Setelah melalui serangkaian penyidikan, penyidik Unit Tipikor menemukan indikasi ada orang lain yang diduga bekerjasama dengan Indrianto. Penyidik mengantongi nama dua calon tersangka lainnya. “Belum bisa saya sebut,” kata Guntur. Sementara, tersangka Indrianto diduga memakai dana bantuan RTG sebesar Rp410 juta untuk keperluan sendiri. Dana itu merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah untuk 70 KK. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima. Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Sementara di dalam rekening Pokmas masih tersisa sebesar Rp500 juta. (why)

Baehaqi Dorong Anak Muda Terlibat Rancang Pembangunan di Mataram Mataram (Suara NTB) – Keberadaan anak-anak muda atau generasi milenial pada era ini tidak boleh diabaikan. Mereka memiliki potensi besar untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan. Hal itu sudah mulai ditunjukkan oleh Presiden, Joko Widodo, yang mengangkat staf khusus mayoritas dari kalangan milenial. Hal itulah yang mendorong Calon Wakil Wali Kota Mataram, H. Baehaqi agar kedepannya di Kota Mataram juga memiliki barisan milenial dalam jajaran pemerintahan. Tugas mereka kemudian menginventarisir kebutuhan anakanak muda Kota Mataram. “Kita yang usianya sudah di atas 35 tahun jarang memahami apa kebutuhan mereka. Karena itu perlu melibatkan kolompok milenial dalam setiap pengambilan kebijakan,” katanya, Senin (9/12). Pria ramah ini mencontohkan, kreativitas milenial yang sedang diminati seperti membangun bisnis start up, membuat creativepreneur, atau mengkreasi mural (lukisan dinding) menjadi pojok seni di perkotaan. “Untuk ide-ide seperti ini, bagi generasi tua menganggap aneh. Tapi, untuk anak muda ini menarik,” bebernya. Untuk itu, sambungnya, menjadi penting baginya untuk aktif berkomunikasi dengan kalangan milenial. Berdiskusi dan bertukar ide. Menyerap hal-hal baru yang tengah diminati anak muda di Kota Mataram. “Supaya pemetaannya jelas. Menyiapkan yang dibutuhkan, tidak hanya sekadar ada,” urai politisi partai Golkar ini. Baehaqi menyebut, secara keseluruhan Indonesia mengalami bonus demografi. Dimana usia muda dan produktif lebih banyak dari usia non produktif. Jika hal itu tidak disambut secara optimal dikhawatirkan generasi muda mengalami stagnasi pemikiran. Mereka terjebak dalam rutinitas yang sama dengan generasi tua. Sedangkan di luar Kota Mataram anak mudanya telah melaju mengikuti perkembangan zaman. “Prinsipnya jangan meremehkan talenta muda. Karena bila diberi kepercayaan mereka akan mengeluarkan sesuatu yang luar biasa,” imbuhnya. Baehaqi menyebut sudut-sudut mural di Jakarta ataupun Bandung banyak dikerjakan oleh anak muda. Tembok kosong di sudut kota menjadi cantik, bahkan menjadi salah satu sudut foto. Begitu pula dengan kelompok anak muda di Yogyakarta maupun Solo yang menghadirkan event-event kreatif, sanggup memadukan antara tradisional dan modern. Semua itu lahir karena kepercayaan dari pemerintah daerah. “Belum lagi event-event start up yang sering digelar di Jakarta atau Surabaya, itu inisiatornya juga anak muda. Karena itu saya harus banyak berdiskusi dengan para milenial untuk memberikan terobosan di Kota Mataram,” pungkasH. Baehaqi nya. (ndi/*) (Suara NTB/ist)

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Loteng

Di Golkar, Puaddi Bersaing dengan Keponakan dan Ipar Mataram (Suara NTB) – Konstelasi politik dengan semakin dekatnya kontestasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah makin menghangat dan dinamis, seiring munculnya sejumlah figur yang akan ikut maju bertarung. Dengan mendaftarnya H. Puaddi, SE., yang tak lain merupakan saudara kandung dari Bupati Loteng, H. Suhaili FT, di Partai Golkar dan PPP, Senin (9/12) kemarin dinilai akan merubah peta konstestasi politik di daerah tersebut. Pasalnya dengan kepastian Puaddi ikut maju, diprediksi terjadi persaingan sengit dalam perebutan dukungan Golkar oleh tiga orang yang berasal dari satu keluarga besar yakni antara Puaddi dengan keponakannya yakni anak dari

Suhaili, Ferdian dan saudara iparnya, H. Humaidi yang juga Ketua DPD II Golkar Loteng. Puaddi yang dikonfirmasi, membenarkan dirinya telah mendaftar di dua parpol tersebut sebagai bentuk keseriusan untuk maju bertarung. Dirinya juga akan mendaftar di sejumlah parpol lainnya untuk menambah kekuatan kendaraan politiknya. Disinggung terkait persaingan antara dirinya dengan Ferdian dan Humaidi dalam merebut dukungan Golkar. Puaddi menjawab dirin-

ya siap bersaing. Karena prinsipnya di Golkar semua kader punya peluang yang sama untuk maju dan didukung. “Untuk sekarang ini semua kader Golkar punya peluang yang sama, saya dan dengan yang lain. Dan apa artinya membuka pendaftaran kalau sudah ada yang ditentukan untuk dicalonkan. Karena itu kalau dalam hal penentuan arah dukungan di partai, ya itu harus berkompetisi,” ujar mantan Ketua DPRD Loteng itu. Namun terkait dengan siapa

yang nantinya diputuskan untuk didukung oleh Golkar, ia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan partai, tentu dengan segala pertimbangan dan kalkulasi partai. “Golkar punya mekanisme dalam mencalonkan, salah satunya adalah proses survei. Masalah nanti siapa yang paling disukai dan diterima masyarakat, itu kembali kepada hasil survei. Kalau Ferdian misalnya yang lebih diterima masyarakat maka saya akan legowo,” kata anggota DPRD Provinsi NTB itu. Ditegaskan, dirinya sebagai seorang politikus, tentu akan bersikap realistis. Jika dirinya memang memiliki peluang kecil, maka ia tidak akan memasakan diri untuk maju. “Disini kita harus sportif, tidak bisa

kita paksakan kehendak, tidak ansih hanya pada nafsu dan keinginan, tapi kita harus realistis dan berhitung,” katanya. Namun demikian dalam konteks hubungan kekelargaan, Fuaadi menegaskan bahwa mustahil diantara dirinya dengan Ferdian dan Humaidi akan maju bersamaan. Ia memastikan bahwa pasti yang akan maju adalah salah satu diantaranya ketiganya. “Tapi dalam kalangan keluarga, kita sebut saja Yatofa, di kami itu tidak mungkin akan maju dua orang. Pasti satu orang yang akan direkomendasikan, karena bagaimana rupanya kita akan bertempur dengan masih satu keluarga. Tapi ini belum ada musyawarah keluarga,” katanya. (ndi)

Material Risha Dicuri untuk Mabuk-mabukan Mataram (Suara NTB) – Empat kawanan pelajar diduga mencuri material Rumah Tahan Gempa (RTG) jenis Risha di Desa Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat. Mereka disangka mengambil mur, baut, dan plat besi panel Risha dari gudangnya. Material itu lalu ditimbang dan dijual kiloan. Hasilnya dipakai buat mabuk-mabukan. “Mereka mencari uang untuk tambahan minum minuman keras,” ungkap Kanit Pidum Satreskrim Polresta Mataram, Iptu Putu Bujangga, Senin, (9/12) kemarin. Sejumlah pelaku yang diduga mencuri di gudang PT Jaya Beton Indah itu diantaranya RF (17), AH (18), AZ (19), dan BR (17). Mereka diduga bergerombol membobol gudang secara bergantian. Perannya dibagi menjadi yang merusak kunci, membawa barang, dan yang mengawasi sekitar. “Para pelaku diduga mengambil aksesoris rumah Risha sebanyak 53 unit. Masing-masing unit itu harganya Rp2,39 juta. Barang itu seharusnya dipakai untuk membangun rumah tahan gempa,” sebutnya. Total nilai barang yang dicuri mencapai Rp126,8 juta. Para pelaku itu sudah punya kenalan. Yakni orang yang menerima penjualan barang kiloan. Mereka antara lain, Judi (28), Upar (33), dan Enal (34). Secara berjenjang mereka membeli aksesoris Risha curian tersebut. “Tersangka Judi membelinya dengan harga Rp1 juta. Mur, baut, dan plat itu dibelinya kiloan. Itu sekitar 370 Kg yang mereka beli dari

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Kanit Pidum Satreskrim Polresta Mataram Iptu Putu Bujangga (kedua kiri) menunjukkan tersangka kasus pencurian material Risha, Senin (9/12) kemarin. empat orang ini,” terangnya. Uang itu kemudian dipakai empat sekawan pelajar itu untuk membeli minuman keras. Kemudian, Judi mencari untung dengan menjual kembali kepa-

da Upar. Upar membelinya dengan harga Rp3.400 per kilogramnya. Judi mendapat keuntungan Rp259 ribu. Enal juga mau mengambil laba. Dia lalu menjualnya lagi ke tersangka Enal.

“Enal menjual kembali barang-barang tersebut ke Surabaya dengan harga Rp4.500 per kilonya. Enal mendapat keuntungan Rp407 ribu,” pungkasnya. Tersangka pencurian ter-

ancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun dari sangkaan pasal 363 KUHP. Sementara para penadah yang disangkakan pasal 480 KUHP terancam penjara paling lama

Kasus Kredit Serbaguna

Terdakwa Mulai Turun saat Kredit Mulai Macet Mataram (Suara NTB) – Mantan penyelia kredit Bank NTB Cabang Bima I Gede Laken menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, Senin (9/12). Laken diperiksa dalam perkara kredit serbaguna tahun 2011 yang merugikan negara Rp165,6

juta. Dia mengaku tak pernah turut campur dalam proses pengajuan kredit dengan berkas yang dimanipulasi tersebut. Terdakwa memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra. Laken menjelaskan dirinya baru tahu ada kasus itu setelah muncul kredit macet pada tahun 2014. “Saya yang bagian penyelamatan kredit. Jadi pas ada kredit macet baru saya turun tangan. Dari pengajuan saya tahunya berkasnya sudah diajukan dan disetujui pimpinan pada waktu itu,” terangnya. Dia mengaku pada waktu itu hanya pernah bertemu dengan debitur Rita Elmiati –kini sudah menjadi terpidana. Dia pun mengamini sering berhubungan dengan Hasnah –juga terpidana dalam berkas terpisah. Laken mengatakan kredit serbaguna itu diajukan sebagai kredit konsumtif. Bersama Hasnah, dia bertemu dalam rangka pembukaan rekening. Sebab untuk kredit harus ada rekening tersendiri. “Dia (Hasnah) kan bendahara. Jadi seringlah bertemu. Itu waktu mengurus pencairan kredit,” ujar Laken. Begitu juga dengan berkas pengajuannya. Dia mengaku

hanya menerima dari Hasnah. “Itu semua dari bendahara. Saya tidak sampai mengecek karena itu kan urusannya bendahara,” jelasnya. Untuk verifikasi berkas, di bawahnya masih ada analis kredit. Kala itu kredit yang diajukan dua orang, Evi Rahmawati dan Rita Elmiati dianalisa oleh Ali Jabar. Ali Jabar meninggal dunia saat kasus masih dalam tahap penyidikan. Dalam kasus itu, Gede Laken didakwa turut serta kredit terpidana Evi Rahmawati, Hasnah, dan Rita Elmiati pada tahun 2011 lalu. Evi dihukum penjara satu tahun dua bulan. Sementara Rita dan Hasnah divonis penjara satu tahun. Terdakwa Evi Rahmawati, Rita Elmiati, dan Hasnah terbukti korupsi yang merugikan BUMD Bank NTB Cabang Bima sebesar Rp165,6 juta. Evi dan Rita menggunakan SK CPNS untuk mengajukan Kredit Serba Guna (KSG) ke Bank NTB cabang Bima. Mereka mengajukan kredit sebagai PNS Dinas Peternakan Kabupaten Bima padahal mereka berdinas di Dinas Kesehatan. Terdakwa Hasnah adalah mantan bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima, sementara Evi dan Rita, keduanya pada tahun 2011 lalu berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. (why)

(Suara NTB/why)

PERIKSA BUKTI - Jaksa penuntut umum Kejari Bima, terdakwa I Gede Laken didampingi penasihat hukumya di hadapan majelis hakim memeriksa bukti perkara korupsi kredit serbaguna, Senin (9/12).

(Suara NTB/why)

PENGEDAR SABU - Suasana penggerebekan rumah pengedar sabu di Dasan Agung, Selaparang, Mataram, Senin (9/12) kemarin.

Sabu Stok Tahun Baru Batal Beredar Mataram (Suara NTB) – Pengedar sabu di kawasan Dasan Agung, Selaparang, Mataram tak berkutik saat digerebek, Senin (9/12) siang kemarin. Sebanyak 33 poket sabu siap edar disita. Polresta Mataram mengembangkan pemilik sabu tersebut. Penggerebekan sekitar pukul 15.00 Wita itu mengagetkan seisi rumah. Pria yang berada di rumah tersebut sedang asyik menata uang yang diduga hasil transaksi narkoba. Dia ditemukan di dalam kamar sedang menunggu pembeli. Tapi tak disangka yang datang malah polisi. Di kamar itu, ditemukan tiga bilah parang. Uang tunai Rp150 ribu juga masih berserakan. Di balik topi-topi yang digantung di dinding nihil barang bukti. Poketan sabu baru ditemukan saat tim membongkar lemarai pakaian. Sabu diselipkan di antara baju-baju. Di dalam dompet warna cokelat. “Setelah dihitung barang buktinya 33 poket sabu. Beratnya

masih kita timbang dulu,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa di sela penggerebekan. Dia menambahkan rumah tersebut digerebek karena pihaknya menerima informasi. Bahwa rumah itu sering dipakai untuk pesta sabu. “Dari pemeriksaan sementara, dia ini baru mulai ikut bisnis ini dua minggu belakangan ini. Untuk identitas pelakunya nanti kita jelasnya setelah penyidikan,” terangnya. Asal barang haram itu masih diselidiki. Termasuk hubungannya dengan sepupu pelaku yang diduga sebagai target peredaran narkoba. Pelaku yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Belum ada penetapan tersangka. Adi mengungkapkan, sabu tersebut diduga akan diedarkan untuk memenuhi permintaan perayaan malam pergantian tahun. “Dijualnya Rp100 ribu. sabu ini stok untuk tahun baru,” bebernya. (why)

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Selasa, 10 Desember 2019

Halaman 9

Lamban Putuskan Calon Wakil

Andalkan Pusat

Transmigran Asal Mohan Bantah Ada Tekanan dari Partai Lotim Minim

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN KELILING - Anggota DPRD Kota Mataram, I Nengah Sugiartha bersama Kaling Karang Monjok dan sejumlah warga setempat yang mendapatkan pelayanan keliling Pembuatan Dokumen Kependudukan dari Dukcapil.

Nengah Sugiartha Dorong Dukcapil Masifkan Pelayanan Keliling Pembuatan Dokumen Kependudukan Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Nasdem, I Nengah Sugiartha terus bergerak sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk menjawab berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Mataram. Salah satu yang menjadi perhatian besarnya yakni mendorong mendekatkan pelayanan dasar dari pemerintah ke masyarakat. Salah satu pelayanan dasar yang ingin dituntaskan oleh politisi Ichal itu adalah pelayanan pembuatan dokumen kependudukan masyarakat. Hal itu dilakukannya karena dari hasil pemantauannya bahwa ternyata masih banyak masyarakat Mataram yang belum lengkap memiliki dokumen kependudukan. “Banyak masyarakat kita yang masih kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen resmi kependudukannya, seperti KTP, KK, Akte kelahiran, akte perkawinan dan yang lainnya. Karena mungkin masyarakat agak susah untuk mengurusnya, bisa karena persoalan biaya untuk bolak balik mengurus itu. Oleh karena itu kita dorong Dukcapil untuk jemput Bola memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Karena dorongan dari Ichal itu, pelayanan pembuatan dokumen langsung di lokasi oleh Dukcapil langsung dilakukan. Senin (9/12) Dukcapil memberikan pelayanan di Karang Monjok. Ditempat tersebut puluhan masyarakat langsung membuka berbagai jenis dokumen kependudukan yang belum lengkap. “Kenapa ini menjadi perhatian kita, karena dokumen kependudukan sangat penting bagi masyarakat. Terutama untuk bisa mengakses berbagai pelayanan lainnya. Misalnya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, mereka harus melapirkan syarat KTP dan KK. Nah kalau itu belum punya, kan tidak bisa,” jelasnya. Dorongan agar Dukcapil jemput bola memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terus didorong oleh Ichal, tidak hanya di satu tempat, namun di sejumlah titik yang akan rutin dilakukan. Sampai dipastikan bahwa semua warga Mataram lengkap memiliki dokumen kependudukan. Sementara itu, I Made Wira Sunu, salah satu warga Karang Monjok yang mendapatkan pelayanan dari Dukcapil tersebut mengaku sangat terbantu dengan pelayanan langsung di tempat yang dilakukan oleh Dukcapil. Menurutnya pelayanan langsung tersebut tidak memberatkan masyarakat. “Sangat terbantu pak, karena tidak ribet mengurus, langsung dilayani datang di kampung kita, dan bisa jadi hari ini langsung, ada yang KK baru dan akte kelahiran. Tinggal siapkan berkas, tidak perlu bolak balik dan berbiaya, karena msyarakat selama ini mau ke sana kemari mengurus tidak ada fasilitas,” ujarnya. Ditempat yang sama, L. Ilham Hidayat, dari Dukcapil Kota Mataram menjelaskan bahwa pihaknya akan terus turun jemput bola untuk memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat. “Tanggapan masyarakat terkait pelayanan langsung ditempat, sangat terbantu sekali, dan kami akan rutin melakukannya, karana sekarang kami sudah didukung oleh armada mobil keliling,” katanya. (ndi)

Mohan yang dikonfirmasi, Suara NTB, Minggu (8/12) lalu mengakui jika dirinya sampai saat ini belum menemukan figur wakil yang tepat untuk menjadi pendampingnya. Dikatakan pencarian sosok figur calon wakilnya masih berposes. “Ya, H. Mohan Roliskana

masih berposes, masih belum menemukan pasangan, kita masih coba mencari figur yang terbaik, Insya Allah yang akan mendampingi saya adalah orang yang tepat,” katanya. Dari informasi yang diserap Suara NTB, mengapa Mo-

han lamban memutuskan siapa yang akan jadi pendampingnya lantaran ada tekanan dari partainya agar memilih figur wakil yang berasal dari kader Golkar sendiri. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Mohan memastikan tidak ada tekanan dari partai, meskipun ia tidak menampik bahwa dalam penentuan wakil juga melalui proses di partai. “Tidak ada tekanan seperti itu dari partai, cuma ada mekanismenya, karena kita tidak bisa subjektif juga me-

nentukan wakil itu, semua ada mekanisme dan prosesnya. Misalnya melalui survei untuk mengukur elektabilitas, karana bagaimanapun juga calon wakil ini kita harapkan bisa membantu mendongkrak suara kita,” tegasnya. Mohan menyadari lawan yang dihadapinya cukup tangguh. Sehingga ia tidak mau salah ambil wakil. “Dinamikanya masih berproses, ya kita harapkan jangan sampai salah pilihlah. Dan kalau kita terpilih, kita bisa nyaman berkerja,” pungkasnya. (ndi)

1.677 Pelamar Masuk Tahap Pleno, Satu Dinyatakan TMS Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah selesai melakukan verifikasi dan supervisi terhadap berkas pelamar. Dari 12.771 pelamar, sebanyak 1.677 pelamar akan dirapatkan ke tahap pleno panitia dan 1 pelamar sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/12), Kepala BKPSDM Lotim, H. Moh. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, menegaskan jika posisi saat ini masih menunggu di rapat plenokan oleh panitia terkait hasil verifikasi dan supervisi. Dimana dari 12.771 pelamar, yang clear sebanyak 11.093 pelamar dan sisanya sebanyak 1.677 pelamar akan dirapatkan ke tahap pleno panitia. Sementara 1 pelamar sudah dinyatakan TMS dari SSCN dikarenakan NIKnya dimungkinkan menggunakan NIK orang lain. Dari informasi sementara, kata Ugi, rencana untuk dilakukan pleno diagendakan pada Rabu besok. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan administrasi menunggu hasil rapat di provinsi. Namun dari surat edaran dari pemerintah provinsi, pengumuman hasil seleksi administrasi diimbau pada tanggal 21 Desember 2019. Sehingga masa sanggah atas pengumuman tersebut diberikan sela-

CEK BERKAS - Tim verifikasi dan supervisi tengah mengecek kelengkapan berkas administrasi pelamar CPNS Lotim, beberapa waktu lalu. ma tiga hari terhitung mulai tanggal 22 sampai 24 Desember 2018. Sedangkan untuk jawaban masa sanggah selama tujuh hari kalender dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2019. Disamping itu, untuk mengurangi risiko tingkat kesalahan atau kekeliruan se-

belum ditetapkannya namanama pelamar CPNS yang MS administrasi dan TMS administrasi. BKN Regional X Denpasar akan memberikan pengarahan dan pencerahan kepada para pansel CPNS tahun anggaran 2019 pada Kamis 19 Desember bertempat di Ruang Rapat Ke-

BPOM Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Mataram (Suara NTB) Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar lokakarya terkait intervensi pangan dan jajanan anak sekolah (PJAS). Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjamin, mengevaluasi dan mengidentifikasi kesehatan pangan dan jajanan, khususnya di seluruh tingkatan pendidikan di NTB. Kepala BBPOM di Mataram Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., M.H, menerangkan program serupa telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan menjadi laporan rutin tiga bulanan yang diserahkan kepada Kantor Staf Kepresidenan. “Tahun ini NTB mendapatkan intervensi sekolah cukup banyak. Yaitu 839 sekolah dari tingkat SD, SMP, SLTA sederajat,” ujarnya ketika membuka kegiatan tersebut akhir pekan kemarin. Pemilihan sekolah kata Suarningsih merupakan keputusan bersama antara stakeholder terkait dan berbagai lembaga. Selain itu, pemilihan sekolah juga didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB tahun 2018 tentang intervensi stunting dan desa miskin. Karena itu, program dari BPOM tersebut merupakan sinkronisasi dengan program Pemprov NTB saat ini. Diterangkan Suarningsih, 839 sekolah yang dipilih sekaligus merupakan percontohan bagi program serupa yang disusun BPOM pusat. Seluruh sekolah tersebut diberikan pelatihan khusus terkait keamanan berbasis pemberdayaan komunitas di sekolah, yang di dalamnya melibatkan unsur kepala sekolah, pengelola kantin, guru, serta orangtua siswa. “Kita sudah lakukan sampling dan pengujian laboratorium. Sekolah yang mampu memberikan keamanan pangan dengan baik kita berikan piagam bintang keamanan pangan,” ujar Suarningsih. Piagam itu sendiri merupakan penghargaan atas dedikasi sekolah dalam memenuhi pangan dan jajanan sehat bagi siswa. “Dari 839 sekolah yang juga sudah kami berikan kit edukasi, ada 70 sekolah yang kami undang (dalam kegiatan lokakarya-red),”sambungnya.

(Suara NTB/bay)

SAMBUTAN - Sambutan Kepala BBPOM di Mataram,Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt.,M.H dalam kegiatan lokakarya intervensi PJAS, Jumat (6/12) Senada dengan itu Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pelaku Usaha BPOM RI, Dyah Sulistyorini, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menerangkan keamanan pangan dan jajanan anak sekolah sebelum dikonsumsi merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat saat ini. Hal tersebut merupakan masalah serius, mengingat beberapa kasus kesehatan yang terjadi bersumber dari makanan. Diterangkan Dyah, berdasarkan data sampling tahun 2018 saja, BPOM RI menemukan beberapa PJAS tidak memenuhi syarat karena ada cemaran kimia, yaitu penambahan pemanis siklamat yang berlebihan hingga 56,49 persen. Selain itu ada juga cemaran mikrobiologi seperti E.coli hingga 38,9 persen. “PJAS itu berdampak pada kesehatan. Masalah ini senantiasa berulang dari tahun ke tahun, sehingga perlu ada program intervensi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait,” ujarnya dikonfirmasi di sela-sela kegiatan. Untuk NTB sendiri, diterangkan masih berada dalam tingkat kesehatan pangan yang relatif baik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) NTB, Hj. Niken Saptarini Widya-

wati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang menekankan pengawasan terhadap PJAS merupakan tanggungjawab bersama. “Kita semua perlu memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan yang baik,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Diterangkan Niken, secara ideal kesehatan pangan anak harus dijamin sejak lingkup keluarga. Walaupun begitu, saat anak akan membeli makanan di luar rumah, maka harus ada jaminan terkait keamanan, mutu dan gizi. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM dengan melatih sekolah-sekolah yang merupakan lingkungan kedua anak adalah salah satu langkah strategis. “Kegiatan ini menjadi sangat penting. Bahwa intervensi dilakukan di sekolah-sekolah yang menjadi tempat anak-anak kita menghabiskan waktu produktifnya di pagi hari,” ujarnya. Diterangkan Niken dengan jumlah 839 sekolah yang diberi pelatihan dan 70 sekolah yang berhasil diintervensi, maka pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan masih banyak. Pasalnya, NTB saat ini memiliki lebih dari 7.000 sekolah yang tersebar di 10 kabupaten/kota. “Perlu upaya merangkul berbagai pihak. Masih banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan bersama,”pungkasnya. (bay)

pala BKD Provinsi NTB. Rapat ini akan diikuti oleh Kepala BKPSDM se-NTB, admin SSCASN, dengan membawa data pelamar yang TMS dalam bentuk softcopy. Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 for-

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Tahun 2019, hanya tiga Kepala Keluarga (KK) dengan 12 anggota keluarga warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang dikutkan dalam program Transmigrasi ke Kabupaten Muna Sulawesi. Jumlah ini diakui masih sangat terbatas. Belum ada kegiatan pengiriman warga ke lokasi transmigrasi secara massal. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Supardi. Menjawab Suara NTB, dia menjelaskan selama ini pengiriman warga Lotim menjadi warga transmigran ini tidak pernah banyak. Maksimal hanya 5 KK. Pekerjaan warga transmigran ini masih fokus pada pengembangan lahan pertanian. Fokus mengolah lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Tahun 2020 sangat diharapkan terjadi penambahan jumlah KK yang bisa dikirim ke lokasi transmigrasi. Diakui dalam menjalankan program transmigrasi ini Lotim masih mengandalkan dana pusat dan provinsi. Sejauh ini pun belum ada kabupaten lain yang ditunjuk sebagai lokasi baru tujuan transmigrasi. Dituturkan, terakhir Lotim pernah mengirim 15 KK yang ditempatkan di tiga kabupaten yang berbeda. Setelah itu tidak pernah ada lagi. “Waktu itu sekitar tahun 2016 terakhir,” ucapnya. Jumlahnya sangat kecil-kecil dikarenakan pula di tingkat lokal belum bisa dilakukan. Diketahui Lotim sendiri memiliki UPT Jeringo sebagai salah satu kawasan tujuan transmigran. Disebut ada 200 KK warga Lotim yang berasal dari beberapa desa di tempatkan di Jeringo. Disampaikan beberapa waktu lalu, sudah pemerintah pusat sudah menetapkan kawasan pada November lalu ditetapkan Surat Keputusan (SK) dari pusat. Ke depan ada rencana perluasan kawasan. Jika sebelumnya 200 KK harapannya ke depan ada lokasi perluasan sehingga bisa ditempatkan lagi kawasan baru. Lahan selama ini memang menjadi kendala terbesar. Disebut, banyak warga Lotim yang mendambakan bisa diikutkan dalam program transmigrasi. (rus)

Mataram (Suara NTB) – Kandidat calon petahana Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dinilai lamban memutuskan siapa sosok figur yang akan menjadi calon wakilnya pada Pilkada serentak Kota Mataram 2020. Padahal idealnya sebagai calon Petahana, ia harus lebih dulu dari penantangnya untuk menentukan pasangan.

masi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Dimana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Warga Ajukan Keberatan

Pembebasan Lahan Jalur LIA-KEK Mandalika Tetap Berlanjut Praya (Suara NTB) Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalur by pass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika, dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Kendati muncul keberataan dari puluhan warga pemilik lahan, terkait harga pembebasan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Senin (9/12) kemarin. Ia menjelaskan, total ada 18 pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan yang mengajukan keberatan. Dari jumlah tersebut enam orang pemilik lahan sudah mengajukan keberadan ke Pengadilan Negeri (PN) Praya. Sementara 12 orang diantaranya saat ini tengah dalam proses mediasi. Namun keberatan tersebut, tegas Firman tidak akan mengganggu proses pembebasan lahan. “Tidak masalah pemilik lahan mengajukan keberatan. Itu hak warga. Tetapi proses pembebasan lahan tetap berjalan. Tidak terganggu dengan adanya keberatan tersebut,” terangnya. Firman mengatakan, proses pembebasan lahan jalur by pass LIA-KEK Mandalika tersebut saat ini sudah masuk tahap pembayaran. Dimana untuk pembayaran tahap pertama direncanakan pada tengah pekan ini sekitar 200 bidang tanah. Terus dilanjutkan sampai akhir Desember mendatang. “Total ada 600an bidang tanah yang harus dibayar. Dengan pemilik sekitar 400 orang,” tambahnya. Sisanya ada yang sedang proses penyelesaian akhir. Termasuk ada beberapa bidang tanah yang masih bersengketa hak waris. “Khusus lahan yang masih bersengketa hak waris, sementara tidak akan dibayar. Sampai proses sengketanya selesai,” ujar Firman. Prinsipnya, proses pembebasan lahan harus tuntas. Karena memang lokasi dan desain badan jalan sudah selesai. Tidak mungkin lagi dirubah untuk mensiasati lahan-lahan yang masih bersoal tersebut. Karena memang rata-rata semua letaknya strategis untuk badan jalan utama jalur by pass LIA-KEK Mandalika tersebut. “Jalan keluar terakhir dari proses pembayaran lahan kalau jalur hokum tidak menyelesaikan persoalan, pembayaran akan dilakukan melalui pengadilan. Dan, itu diatur oleh undang-undang. Karena pembangunan jalur by pass tersebut berkaitan dengan kepentingan umum,” sebutnya. Tapi untuk saat ini proses hokum masih berjalan. Untuk kontruksi jalannya sendiri direncanakan mulai awal tahun 2020 mendatang. Dimana saat ini proses persiapan pembangunan jalur by pass tersebut sudah masuk tahap akhir. “Untuk tahap kontruksi itu ada tingkat pusat. Kita hanya mengawal sampai pembebasan lahan. Jadi kapan pembangunan kontruksi dimulai pemerintah pusat yang tahu. Tapi dari jadwal yang ada, kontruksi dimulai awal tahun depan,” timpalnya. Panjang jalur by pass LIA-KEK Mandalika mencapai 17,5 km. Dengan total lahan yang akan dibebaskan hampir mencapai 100 hektar. Dimana seluruh anggaran mulai dari pembebasan lahan sampai dengan pembangunan fisik jalur by pass ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 1,4 triliun lebih. (kir)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sekolah Digital Segera Rampungkan Tiga SLB DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membangun tiga Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di sejumlah tempat pada tahun 2019 ini. Namun pembangunan SLB itu sulit selesai pada tahun ini, ditargetkan SLB baru akan rampung sebelum tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., pada akhir pekan kemarin mengatakan, pembangunan tiga SLB itu masih dalam proses, dan paling lambat akan selesai pada tahun pelajaran baru nanti. Meski demikian ia menampik adanya keterlambatan selesainya pembangunan SLB baru. “Paling lambat tahun pelajaran baru ini,” katanya. Saiful mengaku pihaknya membangun tiga unit SLB baru di Sakra, Kabupaten Lombok Timur; di Selebung Mantang, Kabupaten Lombok Tengah; dan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, pembangunan SLB itu sudah bisa memenuhi kekurangan SLB. Namun belum sepenuhnya terpenuhi. “Bisa memenuhi kekurangan cuma masih kita butuh sekolah baru,” katanya. Jumlah SLB di NTB masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan SLB. Hanya ada 44 SLB negeri dan swasta di NTB, sementara wilayah NTB cukup luas. Di sejumlah wilayah masih belum ada SLB. Oleh karena itu, Dinas Dikbud NTB membangun tiga unit SLB baru di NTB. Saiful menekankan, dengan adanya tiga SLB baru nanti, NTB masih tetap kekurangan SLB. Ia menyebutkan di daerah Pringgabaya sampai dengan Sembalun, Lombok Timur masih belum ada SLB. Di Sekotong juga belum ada SLB, termasuk di Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Di NTB sendiri jumlah SLB negeri dan swasta sebanyak 44 SLB. Dengan rincian 28 SLB swasta dan 16 SLB negeri. “Kita butuh tambahan SLB lagi, mudahan tahun depan ada lagi anggaran untuk pembangunan SLB baru,” harap Saiful. (ron) H. Saiful Islam (Suara NTB/dok)

FEBI Terus Perkuat Jejaring Internasional Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menggelar kegiatan 1st International Conference on Finance, Business, and Banking (ICFBB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram belum lama ini kembali merajut jejaring luar negeri dengan Universiti Teknology Mara, Melaka, Malaysia. Kali ini, lewat penyelenggaraan Simposium Antarbangsa dengan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Malaysia. ‘’Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua dari rangkaian kerja sama dengan UiTM. Kegiatan pertamanya adalah memberikan bantuan kepada korban gempa di Lombok Utara. Salah satu sasarannya adalah mahasiswa FEBI UIN Mataram yang pernah berkunjung ke UiTM,’’ terang Dekan FEBI UIN Mataram, Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag., akhir pekan kemarin. Menurutnya, kerja sama FEBI dengan UiTM merupakan kerja sama paling produktif ditandai dengan telah terlaksananya beberapa kegiatan misalnya konferensi internasional, dan termasuk kegiatan simposium yang digelar. Kedua belah pihak berharap bahwa kerja sama harus terus berlanjut. “Semoga kerja sama ini tidak terhenti sampai di sini, kami dari UiTM menunggu kedatangan delegasi FEBI UIN Mataram, “ katanya. Wakil Rektor II UIN Mataram, Dr. Faizah, M.A., menyampaikan UiTM dan UIN Mataram sebetulnya telah memiliki MoU berupa pertukaran mahasiswa yaitu ada mahasiswa UIN yang kuliah di UiTM dan ada mahasiswa UiTM yang kuliah di UIN, namun hal ini belum terlaksana karena persoalan administrasi yang agak ribet, sehingga belum bisa terlaksana dan simposium ini menjadi alternatif. “Kerja sama dalam bentuk lain tentu sangat diharapkan misalkan pada aspek penelitian/joint research sehingga bermanfaat bagi kedua lembaga terutama untuk mendukung proses akreditasi,” ungkapnya. Pada simposium ini diisi dalam bentuk presentasi paper dari kedua pihak. Presenter dalam simposium ini berjumlah 14 orang, 10 orang dari UiTM dan 4 orang dari FEBI UIN Mataram. Beberapa tema paper menarik dan terkait dengan tema simposium ini adalah Changes in Skills: The Requirements for New Tourism Trend, Information Technology & Tourism: A Review of Selected Applications, Exploring Attributes of Smart Tourism Destination, dan lain-lain. Target akhir pelaksanaan simposium ini adalah penerbitan buku hasil kolaborasi para penulis paper baik dari UiTM maupun dari UIN Mataram. (dys)

Guru Harus Melek Teknologi

Mataram (Suara NTB) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB Dr. Mohammad Mustari mendorong guru untuk menguasai teknologi informasi. Pasalnya pemerintah sudah mulai menerapkan sekolah digital untuk semua jenjang pendidikan dengan memanfaatkan media pembelajaran, seperti Rumah Belajar. “Kita minta guru mempersiapkan diri supaya bisa memanfaatkan teknologi informasi,” kata Mohammad Mustari, akhir pekan kemarin. Mustari menjelaskan dunia pendidikan dalam penyampaian informasi dengan menggunakan IT sangat penting dalam proses pembelajaran. Misalnya menggunakan komputer, laptop dan HP dalam

proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan penilaian menjadi lebih efisien. Semua sekolah, baik yang berada di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) harus bisa memanfaatkan media belajar teknologi informasi, contohnya di Rumah Belajar. Dalam Rumah Belajar ini sudah disiapkan fiturfitur yang memudahkan guru,

ada kelas maya, petualangan dan lain sebaginya dan bisa diakses oleh guru dan siswa. Rumah Belajar ini salah satu media pembelajaran untuk mempermudah guru menjelaskan tentang pelajaranpelajaran dan siswa juga supaya cepat memahami tentang pelajaran tersebut. “Jadi teknologi ini bukan menggantikan fungsi guru menjadi

pendidik, melainkan mempermudah guru dalam proses belajar mengajar,” ucapnya. Selain itu, pembelajaran dan penilaian atau evaluasi dalam proses pembelajaran guru bisa menggunakan kelas maya, dengan menggunakan aplikasi HP android. Oleh sebab itu, di era milenial ini guru harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan. “Sudah seharusnya guru dan siswa di era digital ini untuk melek teknologi dalam mengembangkan diri,” katanya. ( dys) Mohammad Mustari (Suara NTB/dok)

Mahasiswa Sosiologi Antusias Ikuti Kajian Metode Penelitian Kuantitatif Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Sosiologi memiliki antusisme yang cukup tinggi dalam mengikuti kajian metode penelitian. Sekitar 120 mahasiswa ikut sebagai peserta Workshop Metode Penelitian Kuantitatif yang diadakan Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Mataram (Unram) pada Sabtu (7/12) lalu. Workshop itu digelar di Ruang 2.4 Fisipol, ratusan mahasiswa dan belasan dosen sosiologi serius mengikuti acara hingga selesai. Kegiatan workshop tersebut diawali dengan opening speech atau sambutan Ketua Prodi Sosiologi Unram, Ir. Syarifuddin, M.Si. Dalam sambutannya, Syarifuddin memaparkan bahwa minat mahasiswa Sosiologi dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif sangatlah kurang pada saat penyusunan skripsi. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena berkembangnya mitos metode kuantitatif yang rumit dalam analisis dan pengerjaannya. Oleh karena itu, workshop ini diadakan untuk memberikan pemahaman secara mendalam untuk menghilangkan mitos terkait metode kuantitatif. “Diharapkan juga dengan adanya Workshop ini dapat membuka cakrawala berpikir mahasiswa untuk menggunakan metode

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama pembicara, dosen, dan mahasiswa yang mengikuti Workshop Metode Penelitian Kuantitatif yang diadakan Prodi Sosiologi Universitas Mataram pada Sabtu (7/12) lalu. kuantitatif dalam penyusunan tugas akhir skripsi dan di ruang lainnya sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa,’’ ungkap Syarifuddin. Selain itu, Arwan Rosyadi, S.sos, M.A., sebagai Ketua Panitia turut menyampaikan tujuan lain dari workshop ini

Dikritisi, Kunjungan Sejumlah Kepala SMA/SMK ke China Mataram (Suara NTB) Sebanyak 24 Kepala SMA/ SMK negeri Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram melakukan kunjungan ke Republik Rakyat China, sejak Senin (9/ 12) sampai dengan Jumat (13/12) nanti. Namun demikian, waktu pelaksanaan kunjungan itu dirasa kurang tepat, karena tidak mengambil hari libur sekolah. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah dihubungi Senin (9/12) mengatakan, sebaiknya kunjungan itu dilakukan saat libur sekolah, sehingga tidak merugikan para pihak lainnya. Menurutnya, kunjungan itu tidak bermasalah sepanjang dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk studi. “Kalau saya lebih tepat (kunjungan) itu pada saat libur sehingga tidak merugikan para pihak

(yang membutuhkan kepala sekolah). Sepanjang dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk studi sih bagus, tetapi kalau mengedepankan berwisata ya, dapatnya bersenang sendiri,” ujar Rumindah. Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram yang juga Kepala SMAN 2 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., dihubungi terpisah mengatakan sebanyak 24 kepala SMA/SMK negeri Lobar dan Mataram mengunjungi China. Menurutnya, Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud NTB Lobar-Mataram sebagai ketua rombongan. Sahnan mengatakan, kegiatan ke China itu bertujuan agar kepala-kepala sekolah mengetahui perguruan tinggi yang menjadi penempatan siswa yang akan berkuliah ke perguruan tinggi di China. Selain itu, juga untuk mengunjungi sekolahsekolah vokasi di China. “Kan lebih bagus kalau kepala sekolahnya tahu dulu , bagaimana kondisinya, bagaimana kelebihannya baru kita akan teruskan ke siswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke luar negeri,” jelas Sahnan. Sahnan menegaskan kunjungan ke China itu menggunakan anggaran pribadi dan mereka hanya dua hari di China. “Jadi bukan dana pemerintah, kami urunan, karena dari negara belum dianggarkan. Kami hanya dua hari di China, berangkat hari ini (kemarin, red), insya Allah Kamis (12/12) sudah balik,” tegasnya. Terkait hal itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, mengatakan kunjungan kepala SMA/SMK itu sangat tepat. Ia juga mengatakan sudah ada koordinasi dengan Dinas Dikbud NTB. “Semua proses sudah dilalui, mulai dari izin kadis, rekomendasi pak gubernur ke Kemendagri, dan Kemendagri sudah mengeluarkan rekomendasinya,” katanya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman yang dihubungi melalui pesan instan memastikan sudah ada koordinasi kunjungan kepala SMA/SMK ke China dengan pihaknya. Namun ketika diminta pendapat lebih lanjut, Rusman belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. (ron)

dihajatkan untuk peningkatan kapasitas keilmuan mahasiswa untuk mempersiapkan kompetensi sebagai peneliti sosial. Hal itu direalisasikan dalam serangkaian kurikulum dan kegiatan pendukung pembelajaran berupa workshop kualitatif yang sudah lebih dulu dilaksanakan.Kemudian

dilanjutkan workshop metode penelitian kuantitatif. Workshop itu dimoderatori oleh Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos., M.Sosio. Bertindak sebagai pemateri pertama, Dr. Moh. Taqiuddin, S.Pt., M.Si., yang menyampaikan materi memahami (kembali) Metode Penelitian Kuantitatif dalam

Sosiologi. Moh. Taqiudin adalah tenaga pengajar di Prodi Sosiologi Unram dan saat ini menjabat sebagai Ketua LSM Konsepsi yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Taqiuddin menguraikan tentang urgensi dan ragam paradigma dalam penelitian Sosiologi. lalu untuk memilih apakah akan menggunakan metode penelitian kuantitatif maka harus tepat menentukan kesesuaian dengan masalah penelitian, paradigma, strategi, metode, pengalaman pribadi, kemampuan, serta semua hal tersebut turut mempengaruhi dalam memilih metode tersebut. Sedangkan Pemateri Kedua, Ir. Muktasam, M.Agr.Sc., Ph.D., menegaskan terkait tren aplikasi penelitian kuantitatif dalam sosiologi terhadap Pembangunan Desa dan Masyarakat, Road map dalam penelitian kuantitatif, aplikasi penelitian kuantitatif yang dapat dikaji untuk mengetahui dampak sosial terkait pembangunan saat ini. Muktasam yang juga berperan sebagai praktisi dan peneliti sosial menjelaskan bahwa gagalnya pembangunan disebabkan karena terabaikannya variabel sosiologis. Oleh karena itu, peran peneliti sosial sangatlah dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan khususnya SDGS.(ron)

Hari Ini, Batas Pendataan Peserta UN SMP Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram melakukan pendataan peserta ujian nasional (UN) dengan mengedarkan surat agar sekolah mendaftarkan siswanya di situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Batas pendataan ditargetkan pada Selasa (10/12). “Kami sudah bikin surat edaran, batas pendataan 10 Desember. Sebelum tanggal 10 sudah ada datanya mana sekolah yang melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), kami kirimkan ke panitia pusat,” ujar Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., mengatakan, untuk mempersiapkan UNBK, pihaknya dari Di-

nas Pendidikan khususnya di Bidang Dikdas yang menangani masalah sarana dan prasaran sekolah sudah mengupayakan pengadaan lab komputer. Di tahun 2019 ini, pihaknya sedang memasang lab komputer yang dilengkapi server di tujuh sekolah jenjang SMP negeri. Pada UNBK tahun 2019 lalu, dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang melaksanakan UNBK. Sedangkan 15 SMP negeri di Kota Mataram melaksanakan UNKP. Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, mengatakan, SMPN 5 Mataram hampir pasti menyelenggarakan UNBK. Nantinya pihaknya berkolaborasi dengan guru dan orang tua siswa. Beberapa waktu lalu sudah dilakukan simulasi UNBK, Ali menyampaikan pihaknya menunggu gla-

di bersih dan mengikuti UNBK. “Insya Allah kami pakai komputer juga, karena tahun kemarin (UNBK 2019, red) juga melaksanakan UNBK. Kami sudah kumpulkan orang tua siswa sebelum simulasi yang lalu, kami (menyepakati) kolaborasi untuk laksanakan UNBK di sekolah. Ada orang tua siswa yang menyanggupi dan yang belum mampu, tidak kita paksakan,” jelas Ali. Sebanyak 284 siswa kelas IX di SMPN 5 Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2020. Dibutuhkan setidaknya 100 komputer untuk melengkapi kebutuhan sarana UNBK di SMPN 5 Mataram. Ali menyebutkan, pengayaan atau tambahan pelajaran khusus mata pelajaran yang akan diujikan di UNBK mulai dilaksanakan pada semester berikutnya. “Pengayaan mulai setelah libur semester, setelah Desember,” katanya. (ron)

Pangkalan SWBB BPPAUD dan Dikmas Banggakan NTB Mataram (Suara NTB) Meski belum lama terbentuk, Pangkalan Saka Widya Budaya Bakti (SWBB) di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPPAUD dan Dikmas) NTB berprestasi di bidang kepramukaan. Mereka berhasil membanggakan NTB saat mengikuti ajang bergengsi Lomba Pangkalan Saka Berprestasi (Pasasi) Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional Tahun 2019 di Yogyakarta pada tanggal 2-4 Desember 2019 bersama instruktur saka H. M. Irfan, S.Pd, MM dan Ketua Dewan Saka M. Erwin. Pamong Saka puteri Tri Sari Wijayanti, S.Pd, M.Pd., mengaku, keberhasilan Saka Widya Budaya Bakti (SWBB) pangkalan BPPAUD dan Dikmas NTB tak luput berkat dukungan dan bantuan Kepala BPPAUD dan Dikmas Kwartir Daerah NTB, Kwartir Cabang Kota Mataram. ‘’Atas dukungan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan lomba pangkalan sampai akhirnya mewakili Nusa Tenggara Barat di perhelatan nasional,’’ terangnya dalam siaran pers yang diteri-

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Perwakilan pangkalan SWBB BPPAUD dan Dikmas NTB menerima penghargaan di Lomba Pasasi Widya Budaya Bhakti tingkat nasional. ma Suara NTB, Senin (9/12). Begitu juga saat mengikuti lomba, tambahnya, setelah melalui proses seleksi, akhirnya mampu berprestasi sebagai juara harapan 3 dari perwakilan ke 33 provinsi di Indonesia. ‘’Hasil ini sungguh menggembirakan karena baru pertama kali NTB mengikuti perlombaan dan mampu mengalahkan beberapa provinsi besar yang tentunya sudah berpengalaman. Hasil ini sekaligus memberikan motivasi ke depannya untuk

meraih prestasi yang lebih maksimal,’’ ujarnya. Di sisi lain, ujarnya, sebagai pangkalan yang belum lama terbentuk, pangkalan Saka Widya Budaya Bakti BPPAUD dan Dikmas NTB sudah mampu mengembangkan 5 krida dan mengajak 5 kwartir cabang di kabupaten dan kota di NTB serta 8 gugus depan di 8 sekolah SMA dan SMK di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat untuk bergabung di (SWBB) secara offline maupun online. (ham)

Selasa, 10 Desember 2019

Jatah Dikurangi, Mitan Mulai Ditarik Permanen Januari 2020 Taliwang (Suara NTB)Jatah Minyak Tanah (Mitan) bersubsidi di Sumbawa Barat, terus dikurangi oleh Pertamina dan akan mulai ditarik secara permanen di akhir tahun 2019. Bahkan di salah satu pangkalan Mitan (UD Ghazi) saat ini tersisa tinggal 50 persen saja dari jatah sebesar 60 kiloliter yang diberikan pertahunnya. Pengurangan ini sengaja dilakukan seiring maksimalnya tahapan distribusi gas elpiji tiga kilogram, hanya saja yang menjadi masalah yakni harga Mitannya melonjak. “Memang untuk kuota Mitan bersubsidi akan ditarik peredarannya secara permanen di pasaran per tanggal 31 Desember dan saat ini pengurangannya sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu. Bahkan untuk pengurangan per bulannya ditaksir mencapai 10-15 kiloliter dan ditargetkan rampung akhir di tahun 2019. Sementara untuk Mintan non subsidi akan masuk ke pasaran tanggal 10 Januari mendatang dengan harga standar sekitar Rp11.000 per liternya,” terang Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) kepada Suara NTB melalui Kabid Perdagangan Rahadian S.Pd., M.Si, Senin (9/12). Dikatakannya, meski gas elpiji sudah diterima masyarakat, tetapi pihaknya berharap supaya Pertamina bisa memberikan jaminan ketersediaan gas elpiji di pangkalan. Hal ini tentunya beralasan, karena kondisi saat ini khusus untuk gas elpiji subsidi dengan harga Rp16-19 ribu per tabung masih sulit ditemukan di pasaran. Hal tersebut terjadi lantaran pasokan gas ke KSB belum maksimal dan jumlahnya sangat terbatas. Selain persoalan dimaksud, saat ini masyarakat juga mengeluhkan harga Mitan yang melonjak dari normal serta mulai langka di pasaran. Sementara untuk Mitan yang beredar di Masyarakat di tahun 2020 maka minyak tersebut diyakini tidak lagi minyak subsidi melainkan minyak khusus untuk diperjualbelikan secara bebas. “Jujur saja ketersediaan gas elpiji masih belum maksimal di sejumlah pangkalan karena pasokan yang terbatas. Makanya kami minta Pertamina bisa memberikan jaminan tersedianya gas elpiji supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” sebutnya. Disebutkannya, proses pengurangan jatah Mitan ini tentu tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah daerah, melainkan hal itu kebijakan dari pusat. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan intervensi apapun atas upaya pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke gas. Kalaupun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya kelangkaan Mitan, maka hal itu tidak lagi menjadi kewenangan daerah melainkan pusat. Meski demikian, pihaknya sangat berhatap supaya Pemerintah juga bisa memberikan waktu kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam menggunakan gas elpiji. Sehingga di akhir tahun 2019 mendatang sudah tidak ada lagi minyak tanah yang bersubsidi beredar di masyarakat dan tidak ada keluhan dalam penggunaan gas elpiji tersebut. Bahkan apa saja yang masih menjadi kendala selama ini yaitu pasokan gas isi ulangnya yang terlambat datang, bahkan dalam seminggu saja gas elpiji sudah langsung habis diburu oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. “Memang saat ini sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya kelangkaan Mitan, tetapi kami tidak bisa berbuat banyak karena itu konsekuensi ketika gas elpiji masuk ke daerah,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB

Halaman 11

Bink Motor dan 5TM ke Final Futsal Gubernur Cup 2019 Mataram (Suara NTB) Bink Motor dan 5TM akan bertempur di laga puncak Turnamen Futsal Gubernur NTB Cup 2019, di Sport Hall GOR 17 Desember Turida Mataram, Selasa (10/12). Kedua tim sukses menaklukkan seteru mereka di laga semifinal, Senin (9/12). Laga semifinal Turnamen Futsal Gubernur Cup NTB 2019 antara tim Bink Motor dengan Alcatraz di Sport Hall GOR 17 Desember Turida Mataram, Senin (9/12) dimenangkan Bink Motor dengan skor 5-4. Kemenangan Bink Motor dalam laga itu cukup dramatis. Bink Motor sempat tertinggal 0-2 berkat dua gol yang diciptakan Rommi Humandri. Meski tertinggal dua gol, Bink Motor berhasil mengejar ketertinggalan dan unggul dengan skor 5-4 lewat adu penalti. Pertandingan kedua tim ini berakhir dengan adu penalti. Pasalnya, laga kedua tim ini berakhir imbang 2-2 di waktu normal. Pantauan Suara NTB di lokasi, pada pertandingan babak pertama berlangsung kedua tim menunjukan permainan yang sama-sama ketat. Namun dari beberapa peluang, tim Alcatraz yang diasuh Sherwin Ary Busman unggul 1-0 lewat Rommi. Skor 1-0 untuk Alcatraz tidak berubah hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tim Bink Motor terus menyerang. Sayangnya, beberapa peluang gagal dicetak oleh anak-anak Bink Motor. Justru Alcatraz yang sempat tertekan melancarkan serangan balik. Hasilnya, Alcatraz kembali menambah gol ke-2 lewat Rommi dan skor 2-0 untuk Alcatraz. Merasa tertinggal dua gol, anak-anak Bink Motor tak mudah menyerah. Mereka terus berupaya meningkatkan serangan dan beberapa menit kemudian Bink Motor berhasil memperkecil kekalahan le-

(Suara NTB/ist)

REAKSI PELATIH – Laga semifinal Turnamen Futsal Gubernur Cup NTB 2019 antara Bink Motor dengan Alcatraz di Sport Hall GOR 17 Desember Turida Mataram, Senin (9/12) berakhir dengan kemenangan adu penalti bagi Bink Motor. Tampak ekspresi pelatih Alcatraz, Sherwin Ary Busman (kiri) di saat laga semifinal tersebut. wat gol yang diciptakan oleh Fahr, hingga skor berubah 1-2. Permainan kedua tim semakin ketat usai anak-anak Bink Motor mencetak satu gol. Di tengah ketatnya perlawan dari Bink Motor, justru pemain belakang Alcatraz membuat kesalahan karena dengan sengaja menahan bola dengan tangan di kotak penalti. Wasit yang melihat pelanggaran itu langsung memberikan hadiah penalti untuk Bink Motor. Peluang penalti itu dieksekusi dengan baik oleh pemain Bink Motor Alvian. Tendangan Alvian masuk menggetarkan jala gawang Alcatraz dan skor imbang 2-2. Skor imbang 2-2 pun menutup pertandingan kedua tim. Karena skor imbang pertand-

ingan pun dilanjutkan dengan adu penalti. Dalam adu penalti itu tim Bink Motor berhasil memasukan tiga gol lewat Agil, Fahri dan Jabrik, sementara Alcatraz hanya mampu menambah dua gol lewat Wawan dan Ilham. Sementara itu pemain Alcatraz, Mukti yang mengambil kesempatan akhir dalam adu penalti gagal memasukan bola. Bola tendangannya mengenai mistar gawang hingga bola memantul ke luar. Hasil penalti 32 itu pun dimenangkan oleh Bink Motor dengan skor 5-4. Pentingnya Regenerasi Kepada Suara NTB usai laga, Sherwin menilai bahwa hasil akhir di laga tersebut kurang berpihak kepada anak-anak asu-

hnya meski mereka telah tampil sesuai strategi yang dikembangkan. Secara khusus, Sherwin juga mengapresiasi performa Rommi yang menurutnya tampil baik dengan mengemas dua gol. “Anak dari desa Selagik, tapi jago banget,” ujar Sherwin. Ia menegaskan, usai kompetisi ini pihaknya akan kembali meneruskan pembangunan skuad Alcatraz lewat talenta-talenta muda yang mereka miliki saat ini. “Ke depannya harus melahirkan bakat selanjutnya. Tadi Alhamdulillah secara usia, anak-anak Alcatraz di antara kontestan lain, rata-rata umurnya masih kecil,” ujarnya optimis. Sherwin menegaskan, saat ini pihaknya tentu saja tetap

membutuhkan pemain senior sebagai penyeimbang kematangan skuad mereka. “Untuk transisi, regenerasi, ngasih pengalaman sama menularkan mental juara supaya bisa terbiasa menghadapi tekanan seperti tadi,” ujarnya. Sementara itu, di laga semifinal lainnya, 5TM sukses menaklukkan Kubota dengan skor 4-1. Baik 5TM maupun Bink Motor akan bertempur di laga final, di lokasi yang sama, Senin (10/12). Untuk diketahui, Turnamen-turnamen Futsal Gubernur Cup NTB tahun 2019 melibatkan 64 tim. Event ini telah digulir sejak tanggal 1 Desember 2019. Pertandingan dibagi dua kategori, yakni umum dan pelajar. (fan)

Diklaim Tercukupi, Polisi Ungkap Kasus 750 Dosis VAR untuk Tangani Curanak di Utan Rabies di Bima

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian ternak (curanak) di wilayah Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Sabtu (7/12) lalu. Dalam pengungkapan, diamankan seorang terduga berinisial DA (36) warga Desa Dete Kecamatan Lape, beserta barang bukti ternak sapi yang diangkut menggunakan mobil pick up. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Faisal Afrihadi, S.H membenarkan adanya pengungkapan tersebut. Awalnya pemilik sapi I Nengah Karyasa (45) mendapatkan informasi dari rekannya bahwa empat ekor sapi miliknya telah hilang. Untuk memastikan hal tersebut, korban mendatangi lahan kosong tempat sapinya diikat. Ternyata, sapi miliknya sudah tidak ada. Salah seorang rekan korban langsung menghubungi anggota Polsek Rhee. Namun karena nomornya tidak aktif, langsung menghubungi keluarganya yang berada di Kecamatan Labuhan Badas. Karena diketahui sapi tersebut dibawa ke arah Sumbawa, keluarganya langsung berkoordinasi dengan Polsubsektor yang kebetulan tengah patroli. Berselang tiga puluh menit, didapatkan informasi bahwa terduga sudah tertangkap. Selain itu empat ekor ternak dan satu unit mobil pick up juga sudah diamankan. Sementara ini, pihaknya tengah melakukan pengembangan terhadap kasus ini. “Terduga satu orang. Dia tahu bahwa sapi itu hasil curian. Kita masih melakukan pengembangan,” pungkasnya. (ind)

Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes) telah menerima sebanyak 750 dosis Vaksin Anti Rabies (VAR) dari World Health Organization (WHO), salah satu badan PBB yang menangani Kesehatan. “Kami sudah terima 750 dosis VAR dari WHO,” kata Kabid Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dikes Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.AP kepada Suara NTB, Senin (9/12). Rifai mengaku jumlah tersebut dianggap sudah cukup, karena pihaknya hanya menangani dampak gigitan anjing terhadap manusia. Sementara untuk menangani anjing wewenang

Disnak dan Keswan “Relatif cukup, karena kami hanya tangani korbannya (manusia). Dan untuk pencegahan gigitan terhadap manusia dilakukan Disnak dan Keswan,” ujarnya. Ia mengaku sebanyak 750 dosis VAR yang diterima tersebut akan dibagi empat. Pasalnya satu orang yang digigit anjing akan membutuhkan empat dosis VAR. Sementara korban yang digigit anjing yang akan ditangani saat ini ada 187 orang. “Selain bantuan WHO ini, untuk dosis VAR ada dari sumber dana lain, seperti DAK. Ada juga bantuan Pemda dan Propinsi NTB. Masih relatif cukup,” ujarnya. Berdasarkan data Bidang P2PL Dikes Kabupaten Bima

jumlah warga di daerah setempat yang digigit anjing sepanjang tahun 2019, tterhitung dari Bulan Januari hingga 30 Oktober ada sebanyak 480 orang dan 20 sampel dinyatakan positif rabies. Meski tidak ada korban jiwa, namun dari 18 kecamatan semua ada kasus gigitan anjing suspect rabies. Yang paling banyak di wilayah Kecamatan Sanggar sebanyak 108 orang. sementara yang paling sedikit ada di Kecamatan Belo. Bidang P2PL menghimbau apabila ada warga yang digigit anjing, agar mencuci luka gigitannya dengan air mengalir dan sabun. Kemudian membawa ke Puskesmas atau tempat medis terdekat untuk ditangani lebih lanjut. (uki)

Dermaga Medang Berpotensi Tidak Tuntas Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB)Proyek Pembangunan Dermaga Bugis Medang, Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas, berpotensi tidak tuntas di tahun 2019 ini. Pasalnya hingga awal Desember ini progresnya masih berada di kisaran 57 persen. Apalagi pengerjaan juga masih terkendala, karena kapal tongkang pembawa material belum bisa mendekat ke pinggir pantai. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si menyebutkan, dari evaluasi yang dilakukan progres pembangunan Dermaga Medang sekarang ini masih 57 persen. Saat ini sudah dilakukan perpanjangan kontrak dengan pemberian denda. Karena kontraknya sudah berakhir pada 6 Desember lalu. Dalam masa perpanjangan ini, pihaknya belum bisa memastikan apakah pekerjaan bisa diselesaikan dalam tahun ini. “Kalau masalah selesai pekerjaan (tahun ini red), saya belum bisa menjawab. Karena kontraknya sudah tanggal 6 selesai. Sekarang sudah dalam proses perpanjangan kontrak. Kalau di aturan bisa sampai 50 hari. Tetapi tidak tahu bagaimana estimasi PPK-nya. Karena saya belum

(Suara NTB/ist)

KE DERMAGA - Material di atas Kapal Tongkang yang belum bisa mendekat ke dermaga. ketemu dengan PPK,” ujarnya. Diungkapkannya, saat ini masih tersisa pekerjaan sekitar 43 persen. Jika dilihat dari progres tersebut, dikhawatirkan pekerjaan tidak bisa dituntaskan dalam tahun ini. Karena pihaknya masih terkendala dengan material. “Dari

progres, masih tersisa sekitar 43 persen. Dikhawatirkan tidak bisa tuntas tahun ini, karena ada kendala material,” terangnya. Sementara ini, pekerjaan masih terkendala, karena material belum bisa diangkut ke lokasi. Meskipun kapal tong-

kang pengangkut material sudah tiba di Medang, namun belum bisa mendekat ke dermaga. Kapal tongkang tersebut terlalu besar dan tidak memungkinkan menuju pinggir pantai dengan kondisi air laut yang surut. “Balok precast, material untuk causeway

seperti batu, pasir dan semen masih berada di atas tongkang. Tongkangnya sudah ada di Bugis Medang, jaraknya masih 100 meter dari dermaga. Tapi material belum bisa diangkut ke lokasi. Tongkang tidak bisa mendekat karena air sedang surut,” jelasnya. Solusinya, kata Aziz, sekarang sudah dikirim satu kapal tongkang kecil untuk mengangkut material. Kapal tongkang tersebut sedang dalam perjalanan dan diharapan secepatnya tiba. “Sekarang sudah dikirim satu tongkang kecil untuk mengangkut material. Sedang dalam perjalanan sekarang, kita berdoa cepat nyampai ke lokasi,” tukasnya. Adapun dalam masa perpanjangan ini, lanjutnya, pelaksana dan pengawas akan mengejar pekerjaan utama dermaga dapat tuntas. Sehingga kalaupun tidak bisa tuntas 100 persen hingga akhir tahun, yang tersisa hanya pekerjaan minor untuk diselesaikan tahun depan. “Sampai akhir tahun, kalau misalnya sesuai dengan schedule, dia mau bekerja siang malam, menambah tenaga kerja, bisa 90 persen. Artinya tinggal yang minor-minor saja tahun berikutnya. Tapi pekerjaan utamanya diusahakan selesai sampai akhir Desember,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/fan)

BERSAMA PETINJU - Pelatih tinju NTB, Indah Dugi Cahyono (dua dari kiri) berpose bersama tiga petinju putri NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (9/12).

Ikut Pra-PON, Atlet Tinju NTB Pamitan ke KONI Mataram (Suara NTB) Setelah sukses meloloskan empat atlet di Pra-PON pertama di NTT belum lama ini, Pengprov Pertina NTB kembali menurunkan enam atlet di Pra-PON Tinju Wilayah Tengah dan Timur kedua yang akan berlangsung di GOR Pakansari Bogor, Jawa Barat, 1220 Desember 2019. Namun, sebelum bertandang ke Pra-PON tinju ke-II, sebanyak enam petinju NTB didampingi Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono dan Idris Abas berpamitan kepada Ketua KONI NTB, Senin (9/ 12). “Kita kesini menghadap pak Ketua KONI NTB untuk memberitahukan bahwa Pertina NTB akan mengirim enam atlet di Pra-PON tinju ke dua di Bogor,” ucap Indah Dugi Cahyono kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (9/12). Dikatakan Dugi, Pra-PON Tinju Wilayah Tengah dan Timur di Bogor nanti akan mnejadi Pra-PON terakhir bagi petinju NTB. Oleh karena itu NTB pun memanfaatkan Pra-PON tersebut tersebut untuk mengirim atlet.

Sesuai entry by name yang sudah terdata dalam panitia Pra-PON, pihak Pertina NTB mengirim enam petinju, di antaranya Karmila, Nasrudin, Yuda Wiranto, Furkan, Shinta Agustin dan Riza Pastika. Indah Dugi Cahyono yang biasa disapa Dugi mengatakan pihaknya memasang target meloloskan sebanyak mungkin atlet di Pra-PON hal itu dilakukan agar peluang NTB meraih medali di PON semakin besar. “Saya berharap enam petinju ini bisa meraih tiket PON,” harapnya. Untuk diketahui sebelumnya Pertina NTB telah meloloskan empat atlet di PON 2020, mereka adalah Saputra Samada, Huswatun, Ainun Azizah dan Endang. Di Pra-PON kali ini diharapkan Pertina NTB dapat meloloskan minimal empat atlet, pasalnya dari enam atlet yang dikirim terdapat empat atlet yang punya pengalaman juara nasional. Diantaranya Nasrudin juara PON /2016 dan Karmila medali emas kejurnas 2017 dan dua atlet lagi Shinta dan Riza pernah meraih medali di kejurnas junior. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 10 Desember 2019

Halaman 12

HILANG

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.2097 YO NOKA/NOSIN : MHIJFX112JK419202/JFX1E1414997 AN.LALU WIREYADI HLG D’SKTR JL.RAYA GUNUNG SARI MENUJU RUMAH PELAPOR

HLG STNK R2 HONDA DR.3466 BT AT NOKA /NOSIN : MHIHB61107K229357/ HB61E – 1235431 AN.TASNI HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.3205 CA NOKA/NOSIN : MHIJB9120CK971280/ JB91E-2961350 AN.RENY SEPTYA ANDRIYANI HLG D’SKTR UNRAM KOTA MATARAM

HLG STNK R2 DR.3620 HI N O K A / N O S I N :MH328D40DBJ457939/ 28D3457910 AN.NURUL INAYAHHLGD’SKTRBABAKAN

HLG STNK R4 HONDA HRV DR. 405 TI NOKA/NOSIN : MHRRU1830FJ401984/ L 1 5 Z 6 1 0 1 7 4 0 5 AN.ANDRIANTO HLG DSKTR TERMINAL BUS SENEN JAKARTA PUSAT

HLG BPKB R2 HONDA DR.5627 MJ NOKA/NOSIN : MHIJM3118JK695913/ JM31E-1693378 AN. NI MADE DWI LARASANTI HLG D’SKTR JALAN BRAWIJAYA HLG BPKB R2 HONDA DR.6983 CN NOKA/NOSIN : MHIJFR117FK197173/ JFR1E-1194888 AN.SUFIYAH HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR JL.PARIWISATA 28 A KEL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 10 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

Narkoba Musuh Bersama PENGUNGKAPAN narkoba ibarat gunung es. Terlebih NTB sebagai salah satu destinasi wisata. Tingginya mobilitas orang masuk ke NTB tentu menjadi kerawanan tersendiri dalam hal peredaran narkoba. Di Kota Mataram misalnya, sejumlah kos-kosan dinilai masih rawan sebagai tempat pesta narkoba. Di salah satu kos-kosan di lingkungan Karang Bagu Mataram baru-baru ini ditemukan empat pengguna narkoba terjaring operasi pihak BNN. Karena Walikota Mataram sudah mendelegasikan kewenangan kepada camat dan lurah, maka seharusnya mereka intens melakukan pemantauan. Camat dan lurah dituntut kreatif. Misalnya membuat kartu domisili sementara untuk warga yang indekos. Kartu domisili sementara ini bertujuan untuk melakukan pemantauan agar tercipta iklim aman dan kondusif. Manakala terjadi hal-hal di luar norma-norma kehidupan, misalnya pesta narkoba, bisa segera ditindak. Dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan ke bawah, lurah, kaling, Satpol PP, Kesbangpol dan lainnya juga diharapkan ikut melakukan antisipasi akan perihal tersebut. Jangan sampai disalahgunakan oleh penghuninya. Karena persoalan narkoba seperti fenomena gunung es. Untuk tiga kelurahan yang berada di zona merah rawan peredaran narkoba, pihak kelurahan harus memberikan atensi serius. Pada RAPBD kota Mataram tahun 2020, Pemkot Mataram telah menganggarkan untuk meningkatkan penanganan terkait bahaya narkoba di masyarakat. Fenomena narkoba ini umumnya identik dengan kawasan pariwisata. Oleh karena itu, jangan sampai, karena Mataram dilewati sebagai daerah wisata lalu dijadikan pasar potensial untuk narkoba. Narkoba harus menjadi musuh bersama. Jangan sampai tumbuh dan berkembang. Secara administrasi, penyebaran narkoba ini juga harus diatensi Pemprov NTB. Karena sejatinya, penanganan narkoba tidak hanya berhenti di pemberantasan. Diperlukan pola komprehensif pencegahan dan penindakan. Mulai dari memutus rantai permintaan sampai ke memadamkan sumber daya para pelakunya. Seperti diakui Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, bahwa jaringan pelaku narkoba memiliki modus yang selalu berkembang. Bandarnya selalu mendapat keuntungan ekonomi paling besar. Sehingga muncul gagasan untuk memiskinkan Bandar dengan cara menjerat mereka dengan sangkaan pencucian uang. Meski demikian, BNNP NTB belum pernah menerapkan hal itu seiring belum tertangkapnya bandar kelas kakap di NTB. Sementara untuk para penyalahguna narkoba, BNNP NTB menggunakan pendekatan lunak yakni membuka layanan lapor rehabilitasi. Penyalahguna yang melapor sendiri tidak dikenai pidana. Selain itu, sosialisasi bahaya narkoba harus terus digencarkan. Karena bagi pecandu narkoba tidak akan bisa sembuh melainkan hanya pulih. Oleh karena itu jangan mencoba narkoba karena pemulihannya pun membutuhkan waktu seumur hidup, tidak hanya satu tahun dua tahun. Untuk itu, upaya penindakan merupakan salah satu cara menekan suplai barang haram narkoba kepada penyalahguna. Upaya menekan permintaan dengan mencegah bertambahnya penyalahguna baru narkoba. BNNP NTB pun menggalakkan kegiatan pencegahan. Sebab, berdasarkan hasil analisa, narkoba sudah mulai merambah ke pelajar sampai pejabat pemerintahan. Dalam perkembangannya, modus operandi para pelaku makin canggih dan sulit dideteksi. Ditambah lagi NTB yang sudah dijadikan sasaran tempat peredaran sindikat nasional dan internasional. (*)

OPINI

Halaman 14

Rekonstruksi Pondasi Demokrasi NTB Oleh : Ribut Lupiyanto OKO Widodo (Jokowi) dan Makruf Amien sudah sekitar sebulan menjabat Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2014. Perbaikan pembangunan dan ketegasan kepemimpinan diharapkan lebih baik mengingat sudah hilangnya beban politik di periode terakhirnya. Salah satunya tercermin dalam aspek implementasi demokrasi yang sehat dan produktif. Demokrasi Indonesia berdasarkan standar internasional tahun ini dianggap menurun. Salah satunya dilihat dari aspek supremasi hukum. Kondisi menunjukkan minimnya penerimaan aspirasi publik dalam perumusan peraturan serta militer yang mulai merasuk ke ranah sipil. Pondasi kuat sebenarnya sudah dimiliki bangsa ini, yaitu berlakunya Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mampu menjadi jalan damai bagi kehidupan berbangsa yang ber-bhinneka. Minimnya peran oposisi ke depan diharapkan tetap menyehatkan demokrasi. Kepemimpinan Jokowi dan Kepala Daerah di NTB akan diuji dalam internalisasi dan aktualisasi demokrasi Pancasila pada pemerintahannya. Falsafah Pancasila Finalnya Pancasila sebagai dasar negara tidak ada yang menyangkal. Filosofi dan aktualisasi Pancasila mesti terus dipupuk dan dibuktikan dalam kehidupan bernegara. Jaminan regenerasi juga mesti diperhatikan melalui transformasi dan internalisasi nilai. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia (jo Ketetapan MPR No.V/ MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelas-

(Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

Pancasila adalah kita. Slogan ini tidak diakhiri tanda titik. Namun masih menjadi awalan yang membutuhkan pembuktian. Banyak sektor kehidupan yang menunggu pembuktian dari setiap komponen bangsa. Keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan tentu menjadi cita-cita dan bukan ilusi semata. kan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/ 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangundangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi ke-

langgengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan Perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan Perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori (Boa, 2018). Jalan Rekonstruksi Banyak sekali forum telah digelar guna membahas Pancasila. Salah satunya rutin dilaksanakan Kongres Pancasila oleh UGM. Tahun ini masuk pada penyelenggaraan kesebelas yang digelar pada 15-16 Agustus 2019 silam. Hal yang menarik adalah ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)

membuka Kongres Pancasila XI di UGM tersebut. JK menyebut Pancasila harus dimaknai dengan sederhana agar mudah dipahami dan langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila diminta tidak dipersulit, tidak hanya menjadi tema seminar, dan jangan hanya jadi bahan indoktrinasi. Menurut JK Pancasila bukan sekadar slogan atau filsafat, tetapi merupakan pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pondasi tidak perlu kelihatan, tetapi pondasi tersebutlah yang menjadikan negara. Penghayatan Pancasila dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang lebih penting dibandingkan penguraian Pancasila secara ilmiah yang justru menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Pancasila sebenarnya sangat sederhana dan tegas, tetapi diakui penafsiran dan pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Forum-forum yang membahas Pancasila diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang sederhana, mudah dihayati dan mudah diukur. Apa yang disampaikan JK di atas tentunya adalah otokritik bagi kita semua. Mendiskusikan Pancasila dibutuhkan dalam rangka doktrinasi, transformasi dan penyamaan persepsi nilai. Namun hal yang utama adalah konsekuensi atau tindak lanjutnya berupa aktualisasi dan implementasi di semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironi masih banyak terjadi di negeri ini. Korupsi masih merajalela, kesenjangan dan kemiskinan masih lebar, kriminalitas terus terjadi, dan banyak hal lagi. Padahal semua telah diwadahi oleh nilai dalam sila-sila Pancasila. Semua kita yang meresapi dan mengamalkannya hampir pasti akan terbebas dari segala ironi tersebut. Pancasila adalah kita. Slogan ini tidak diakhiri tanda titik. Namun masih menjadi awalan yang membutuhkan pembuktian. Banyak sektor kehidupan yang menunggu pembuktian dari setiap komponen bangsa. Keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan tentu menjadi cita-cita dan bukan ilusi semata. Kuncinya adalah membuktikan dalam amal nyata. Semoga pemerintahan Jokowi-Makruf mampu merealisasikan Demokrasi Pancasila yang berkedamaian dan menyejahterakan.

POJOK Pekerja lokal asal Mataram kebanyakan sebagai buruh

Meningkatkan kualifikasi naker lokal jadi PR

*** Kejaksaan tetapkan Dirut PT.Tripat sebagai tersangka Usut hingga tuntas

***

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2019

Jabatan Banyak Peminat Dari Hal. 1 Sebelumnya, ada enam pejabat yang sudah mendaftar untuk dua jabatan Kepala OPD tersebut. Untuk jabatan Kepala Diskominfotik sebanyak dua orang. Yakni Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE, ME dan Kepala Bidang Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan Disperin NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Pd. Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) pada pekan kemarin sebanyak empat pendaftar. Kepala Bagian Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom. Kemudian Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si. Selanjutnya, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si. Pada Senin (9/12), kata Yus, satu lagi pejabat Pemprov yang mendaftar untuk jabatan

Kepala Diskominfotik NTB. Dia adalah Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH. Pendaftaran secara online akan dibuka sampai 18 Desember mendatang. Selanjutnya penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 5 - 19 Desember. Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 20 Desember. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan 21 Desember 2019. Untuk jadwal tes kompetensi manajerial/ psikologi dilakukan 22 Desember, penulisan makalah 23 Desember dan presentasi dan wawancara pada 26-27 Desember 2019. Selain itu, Pansel akan melakukan penelusuran rekam jejak mulai 21 - 27 Desember. Dan penetapan hasil seleksi pada 30 Desember. Penyampaian laporan Pansel kepada gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 31 Desember. Untuk pelantikan dua pejabat yang mengisi pimpinan OPD tersebut direncanakan 6 Januari 2020. (nas)

Halaman 15

Kampanye Hari Antikorupsi

Kokohkuatkan Ke-NTB-an

Jaksa Sasar Milenial Mataram (Suara NTB) Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi (HAK) se dunia. Kejati NTB memanfaatkan momentum itu dengan memberikan edukasi kepada milenial, memahami dan menjauhi perilaku korupsi. Tema peringatan tahun ini, “Generasi Milenial, Generasi Anti Korupsi”. Salah satu bentuk edukasi itu dengan bagi bagi stiker dan bunga kepada pengguna jalan, khususnya untuk pengendara usia muda. Kajati NTB Arif, SH.,MM turun langsung bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dhar-

makarini (IAD) Sri Wahyuningsih. Bersama para pejabat Asisten, kepala seksi dan jaksa fungsional, Kajati membagi bagikan bunga ke pengguna jalan di simpang empat pemisah Kantor Gubernur dengan Kantor Walikota Mataram. Kepada pengendara, Kajati membagi berbagai jenis stiker dengan tema “lawan korupsi” dan berbagai tema lainnya. Selain bunga dan stiker, dibagikan juga kaos bertuliskan “bersama melawan korupsi mewujudkan Indonesia maju”. Setelah bagi bagi stiker, dilanjutkan dengan turnamen

Dari Hal. 1

bulu tangkis. Turnamen ini diikuti utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Kejati NTB. Pertandingan itu diutamakan sportivitas dan menjunjung tinggi aturan main dalam pertandingan. Peserta yang umumnya dari kalangan generasi muda diharapkan agar pesan anti korupsi bisa sampai dan diaktualisasikan. “Semoga dengan rangkaian kegiatan ini, kita bisa wujudkan cita cita bangsa, yaitu menjadikan generasi milenial yang sehat, bugar, sportif dan jujur,” tandas Kajati. (ars)

25 Desa Baru Tak Peroleh DD 2020 Dari Hal. 1 ‘’Kode register desa acuannya Kementerian Desa untuk menghitung alokasi dana desa. Mudah-mudahan tahun 2021, desa yang baru dapat alokasi dana desa dari pusat. Tapi tergantung kebijakan pemerintah nanti,’’ kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD dan Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S. STP dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/ 12) siang. Hendra menjelaskan, dari 25 desa baru yang telah ditetapkan KLU dan Loteng. Baru 10 desa baru di KLU yang sudah dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri telah memanggil Pemda KLU untuk membahas pembentukan 10 desa baru tersebut untuk mendapatkan kode desa sekitar dua pekan lalu. Tetapi, Hendra mengaku belum mengetahui update soal pembahasan usulan kode desa untuk 10 desan di KLU tersebut. ‘’Baru KLU yang dibahas di kementerian. Dana desa akan diperoleh apabila sudah ada kode register desa,’’ terangnya. Ia menyebutkan alokasi DD untuk delapan kabupaten di NTB sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,23 triliun pada 2020. DD yang diperoleh NTB meningkat sebesar Rp52 miliar dibandingkan 2019. Karena belum mendapatkan dana desa untuk 2020, maka puluhan desa baru yang terbentuk di NTB masih menjadi tanggungan desa induk. DD yang diperoleh desa induk akan dibagi secara proporsional kepada desa pemekaran. Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME mengatakan, pihaknya masih menunggu Pemkab Loteng untuk pengusulan kode desa ke Kemendagri. Ia menjelaskan, kode desa untuk desa pemekaran yang di KLU sudah diusulkan ke Kemendagri. ‘’Kalau sudah diberikan kode desa oleh Kemendagri, baru mereka diberikan DD. Selama mereka masih menja-

di desa persiapan, masih dinaungi pembiayaannya oleh desa induk,’’ katanya. Irnadi menjelaskan, desa persiapan diberikan waktu maksimal 3 tahun untuk dapat ditetapkan menjadi desa definitif. Selama menjadi desa persiapan, mereka akan dilihat kemandiriannya. Apabila mereka cepat mandiri, maka akan segera ditetapkan menjadi desa definitif. Namun, apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak bisa mandiri. Maka desa persiapan atau desa hasil pemekaran akan kembali ke desa induknya. Kemampuan desa persiapan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan akan menjadi tolak ukur. ‘’Kemampuan mereka menyiapkan sarana prasarana sendiri, misal kantor desa, lapangan desa,’’ katanya. Diketahui, jumlah DD untuk NTB tahun 2020 mendatang naik menjadi Rp1,23 triliun. Tahun 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun. Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah yang mendapatkan DD paling besar. Masingmasing memperoleh DD sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar. Selanjutnya, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar. Pada 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)

(Suara NTB/ars)

Kajati NTB Arif disampingi Ketua IAD saat membagikan bunga dan stiker pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Kejaksaan Tetapkan Dirut PT.Tripat sebagai Tersangka Dari Hal. 1 Penyampaian perkembangan kasus itu sekaligus sebagai bagian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp700 juta, sesuai dengan hasil hitungan kerugian negara Inspektorat Lombok Barat. Penyertaan modal itu kuat hubungannya dengan pembangunan Dinas Pertanian Lombok Barat. Karena menurut Kajati, dari dana yang diberikan oleh Pemda ke PT. Tripat tersebut, sebagian tidak bisa dipertanggungjawabkan mencapai Rp

700 juta. “Tersangka langsung dilakukan penahanan,” sebutnya. Penyelidikan kasus ini awalnya dari kasus agunan lahan Lombok City Center (LCC) senilai Rp94 miliar. Dari perjanjian PT. Tripat dengan PT. Bliss itu, diberikan kompensasi sebesar Rp2,2 miliar untuk gedung pengganti. Dana itu kemudian dikelola PT. Tripat, termasuk untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian. ‘’Dari hasil penyelidikan, keseluruhan total anggaran tersebut sebagian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita tetapkan kerugian negaranya se-

kitar Rp 700 juta,’’ sebutnya. Dalam kasus ini sebenarnya ada dua masalah timbul. Selain soal pembangunan gedung, juga soal pengadaan generator. Namun untuk generator, masih dalam pengembangan penyelidikan. Sementara tersangka AS siang kemarin langsung dilakukan penahanan, degan pertimbangan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. AS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan sangkaan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (ars)

Nasib Pelamar TMS akibat Salah Surat Lamaran Dari Hal. 1 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan mengundang BKDPSDM Kabupaten/Kota dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/12) sore mengatakan, Rakor terkait hal tersebut akan dilakukan Kamis (19/12), pekan depan. ‘’Termasuk kepastian kelulusan seleksi administrasi,’’ terangnya. Dalam Rakor tersebut, kata Fathurrahman juga akan dibahas seleksi CPNS lainnya. Begitu juga kesiapan titik-titik lokasi untuk pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Berdasarkan hasil verifikasi faktual sementara yang dilakukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Pemprov NTB, jumlah pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi administrasi sebanyak 1.058 orang. Dari 8.541 pelamar, sebanyak 7.448 orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Dari 1.058 pelamar CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan TMS, terbanyak akibat salah tujuan surat lamaran sebanyak

533 orang. Namun, untuk pelamar yang salah tujuan surat lamaran ini berpeluang akan diluluskan. Hal ini akan ditentukan dalam Rakor antara BKD NTB bersama dengan BKDPSDM Kabupaten/Kota dan BKN. Sebanyak 533 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi lantaran salah tujuan surat lamaran kemungkinan dapat diberikan toleransi. Karena hal itu dinilai tidak terlalu substansial. Sebanyak 533 pelamar CPNS Pemprov yang masuk kategori TMS. Karena Panselda mengacu kepada syarat ideal sesuai yang dipersyaratkan dalam seleksi penerimaan CPNS 2019. Tetapi, dalam waktu dekat, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota akan membahas persoalan ini. Karena dinilai tidak terlalu substantif, maka kemungkinan pelamaryangsalahtujuansuratlamarannyaakandiluluskandalamseleksi administrasi. Selain itu, berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang masih umum juga akan dibahas. Misalnya dalam suatu formasi, kualifikasi pendidikan pelamar yang dibutuhkan S1 Ekonomi. Artinya, kualifikasi pendidikan S1 Akuntansi dan S1 Pemasaran juga bisa mendaftar untuk

formasi tersebut. ‘’Tinggal kita rapatkan, satu suara dengan kabupaten/kota. Kita identifikasi dulu persoalan ini. Mana yang dari sisi substansi dan tidak substansi, itu saja,’’ kata Fathurrahman. Sedangkan persyaratan yang dinilai substantif dipastikan tak akan ada toleransi. Misalnya, formasi tenaga kesehatan yang mewajibkan adanya Surat Tanda Registrasi (STR). Namun untuk formasi tenaga kesehatan seperti Kesehatan Masyarakat (Kesmas) tidak perlu memiliki STR. Jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB sebanyak 8.541 orang. Hasil verifikasi faktual sementara 7.448 orang dinyatakan MS dan 1.058 orang dinyatakan TMS. Sementara, pelamar yang belum diverifikasi sebanyak 35 orang. Terdiri dari 33 pelamar penyandang disabilitas dan 2 pelamar kualifikasi pendidikan S1 Kesmas. Dari 1.058 pelamar yang dinyatakan TMS, sebanyak 533 orang akibat salah tujuan surat lamaran. Kemudian 189 orang TMS karena kualifikasi pendidikan, 96 orang TMS lantaran persoalan ijazah/transkrip fotocopy. Selain itu, 30 pelamar TMS karena STR dan lain-lain sebanyak 210 orang. (nas)

Menurut Iswandi, NTB sudah sangat dikenal sebagai sebuah provinsi kepulauan yang multikultur serta kaya akan budaya. Sehingga dengan kirab pataka ini, semua elemen masyarakat dan pemerintah dapat memahami keberagaman budaya yang ada. ‘’Kemudian dapat dioptimalkan demi kemajuan daerah NTB yang sama-sama kita cintai,’’ ujarnya. Sekda NTB mengatakan, penyerahan pataka lambang daerah ini sejatinya merupakan simbol atau tanda untuk mengawali kirab pataka. Setelah pataka lambang NTB mengelilingi seluruh kabupaten/kota di NTB, kemudian akan diserahkan kembali kepada Pemprov NTB. ‘’Kirab pataka merupakan rangkaian HUT NTB yang melambangkan kesatuan kabupaten/kota sebagai bagian dari Provinsi NTB. Diawali dari Kabupaten Bima dan diakhiri penyerahan kepada pemerintah Kota Mataram,’’ katanya. Senada dengan itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima, Drs.H. Arifuddin HMY mengungkapkan, momentum penyerahan bendera lambang NTB ini sebagai upaya membangun NTB ke

depan. Membangun NTB bukan hanya tangung jawab pemerintah. Akan tetapi tanggung jawab seluruh elemen untuk sama-sama membangun NTB. Apalagi diperkuat dengan konsep visi misi NTB Gemilang. Ia mengatakan, untuk mewujudkan visi misi NTB Gemilang, tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja. Tetapi perlu sinergi semua pemerintah kabupaten kota. ‘’Dalam menyambut HUT NTB, kita akan perkuat sinergitas untuk membangun NTB tercinta. Juga sebagai refleksi kita untuk introspeksi diri, kekurangan apa saja dalam membangun daerah selama ini untuk diperbaiki ke depannya,’’ ujarnya. Dengan demikian, katanya, mewujudkan NTB Gemilang akan tercapai jika peran seluruh elemen masyarakat semakin diperkuat. Kirab pataka akan mengelilingi Kabupaten Bima dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima. Dilanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Usai Kirab pataka kemudian dilanjutkan ke kabupaten kota di Pulau Lombok hingga pada tanggal 16 Desember 2019. (r)

Puluhan Pelamar CPNS Formasi Khusus TMS ‘’Kalau pelamar yang salah mengklik itu, berarti Tak Memenuhi Syarat (TMS). Mereka pelamar yang normal, mengklik formasi disabilitas. Tiba-tiba setelah kita panggil (pemeriksaan), (mereka) bukan penyandang disabilitas,’’ katanya. Rapiin menjelaskan, formasi khusus disabilitas hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Apabila ada pelamar yang bukan penyandang disabilitas mendaftar di formasi tersebut maka sesuai ketentuan dinyatakan TMS atau langsung gugur. Dalam seleksi CPNS 2019, Pemerintah Pusat membuat kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas. Selain disiapkan formasi khusus disabilitas, penyandang disabilitas juga dapat mendaftar di formasi umum. ‘’Kalau yang disabilitas, boleh dia melamar di formasi umum juga. Tetapi ini yang pelamar umum yang melamar untuk formasi disabilitas, maka tidak memenuhi syarat,’’ jelasnya. Rapiin menambahkan setelah pemeriksaan tingkat kedisabilitasan di RSUD NTB, pada hari yang sama dilakukan verifikasi berkas pendaftaran di Kantor BKD NTB. Dikonfirmasi Senin (9/12) sore, Rapiin mengatakan hanya ada 12 orang yang datang ke Kantor BKD untuk verifikasi berkas pendaftaran. Ia mengatakan, masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter RSUD NTB. Untuk selanjutnya akan ditetapkan pelamar disabilitas yang memenuhi syarat (MS) dan TMS. Kasi Pelayanan Medis RSUD NTB, dr. Yuti menyebutkan sebanyak 33 pelamar yang hadir dalam pemeriksaan tingkat kedisabilitasan. Alurnya, pelamar melakukan pendaftaran kemudian discreening oleh dokter umum.

Hasil screening dari dokter umum kemudian diberikan ke dokter spesialis rehabilitasi medis. Selanjutnya, pelamar penyandang disabilitas diarahkan ke dokter yang memeriksa. ‘’Kalau memang ada disabilitas yang lain, dikonsultasikan ke dokter spesialisnya,’’ terangnya. Berdasarkan data BKD NTB, jumlah pelamar penyandang disabilitas untuk formasi umum dan formasi khusus dalam seleksi penerimaan CPNS Pemprov NTB tahun 2019 sebanyak 33 orang. Jabatan yang dilamar adalah Guru Agama Islam SLBN 1 Lombok Utara, Guru SLB pada SLBN 1 Lombok Barat, Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan NTB. Kemudian, Guru Teknik Pengelasan SMKN 1 Pringgabaya, Penyuluh Kehutanan Dinas LHK NTB, Guru SLB pada SLBN 1 Sumbawa, Perancang Peraturan PerundangUndangan Biro Hukum, Pranata Hubungan Masyarakat Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Guru Pemasaran SMKN 1 Brang Ene, Perawat RSJ Mutiara Sukma, Perawat RS Mata NTB, Guru Bahasa Inggris SLBN 1 Dompu. Selanjutnya, Teknisi Elektromedis UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Pekerja Sosial Dinas Sosial NTB, Guru Multimedia SMKN 1 Woha, Guru Administrasi Perkantoran SMKN 1 Sambelia, Penyuluh Pertanian UPTD Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan, Guru Biologi SMAN 1 Suela, Guru Multimedia SMKN 2 Tanjung, Perencana Bappeda NTB. Selain itu, Polisi Kehutanan Dinas LHK NTB, Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Guru SLBN 1 Sumbawa, Guru Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Bolo, Guru Fisik SMKPP Bima dan Analis Anggaran BPKAD NTB. (nas)

aranya sedang produktif menghasilkan material yang dipercaya mengandung emas. Selebihnya, penambang akan terus menggali mencari kemungkinan- kemungkinan cadangan emas di titik berbeda di kawasan itu. Lamunga adalah salah satu kawasan yang jadi incaran penambang lokal dan luar daerah, khususnya dari Tasikmalaya. Kandungan emas di perut bukit ini diyakini sama dengan di Sekongkang dan Bakat Monte. Sebagai bos tambang, MS hanya tinggal menunggu hasil dari sekitar 15 warga yang dipekerjakan. Tugas mereka dibagi mulai dari tahap awal penggalian di bukit, kemudian mengangkut menggunakan sepeda motor menuju lokasi penggilingan material. Di camp pengolahan, sudah menunggu sejumlah pekerja lainnya untuk proses lanjutan. Di camp produksi, MS punya 20 unit selinder pengolahan, mereka biasa menyebutnya mata gelondong. Jumlah ini belum termasuk yang rusak dan proses perbaikan, bisa mecapai 50 unit. Sarana dan fasilitas yang dimilikinya cukup lengkap, seperti drill pemecah batu, kendaraan pengangkut, gelondong, hingga alat pemanas untuk proses akhir pemurnian emas yang mereka sebut kompor cor. Hasil emas didapat, maka tinggal menyisihkan upah bagi para pekerja, rata rata sebesar Rp 1 juta. MS terlanjur nyaman den-

gan aktivitas itu meski disadarinya ilegal. Saat bersamaan ia menyadari ada upaya penertiban besar besaran oleh polisi dan Pemda. Ruang negosiasi sedang dibuka. Penambang mencari celah lewat Undang Undang Minerba tahun 2009 yang di dalamnya mengatur tentang pertambangan rakyat. Tapi pemerintah tidak memberikan solusi lain kecuali menutup, persuasif maupun represif. ‘’Kalau tawaran kami ya biarkan kawasan ini kami kelola sebagai tambang rakyat,’’ ujarnya. Secara politik posisi tawar penambang cukup kuat dalam hal operasional. Elektabilitas kepala daerah atau calon kepala daerah akan terpengaruh jika menutup atau membiarkan aktivitas tetap berlanjut. Sebagaimana sejumlah titik di Lamontet, Langsabunga, Jereweh, Lansira dan Seloto. Penambang ingin ada semacam kesepakatan tidak tertulis dengan Pemda. Wujudnya, pembiaran dengan tidak melakukan penutupan paksa. ‘’Kami ingin kawasan Lamunga seperti itu,’’ tegasnya. Kalau pun kemungkinan terburuk penambang angkat bendera putih tanda menyerah, maka pilihannya adalah pemberdayaan. MS dan 15 pekerjanya merasa ada kemunduran jika kembali bertani atau menjadi kuli. Mereka berharap ada solusi berupa pemberdayaan dari pemerintah. (ars)

Dari Hal. 1

Penambang Ilegal dan Penertiban yang Sia-sia Dari Hal. 1 tempat pertemuan Suara NTB dengan warga penambang difasilitasi Pikeng, pemilik lubang galian sekaligus bagian dari penggerak warga agar tetap bertahan menambang di lokasi. Abddullah dan sekitar 250 warga lainnya menduduki blok Tongo Loka. Wilayah ini masuk dalam tiga desa di Kecamatan Sekongkang, seperti Desa Tongo, Desa Tatar dan Desa Ai Kangkung. Masing -masing desa tersebut terdapat kelompok PETI yang dipimpin ketua “geng” mereka. Mereka punya payung organisasi, Solidaritas Tambang Rakyat KSB yang selama ini melakukan advokasi dari tingkat kabupaten sampai dengan provinsi. Bertemu dengan kelompok penambang belakangan bukan perkara gampang, terlebih mereka semakin antipati dengan kehadiran media. Proses negosiasi melibatkan pihak yang dekat dengan penambang akhirnya membuka akses untuk wawancara. Cukup beralasan, mereka masih was- was pascapenertiban Kamis 28 November 2019 lalu yang sempat melumpuhkan aktivitas penggalian. Apalagi pertemuan tanggal 3 Desember difasilitasi Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa, SIK belum membuahkan kesepakatan. Mereka tetap menyandang status ilegal.

Hasbullah mengaku sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang melakukan aktivitas ilegal. Kesadaran mereka didukung bukti bahwa kawasan SP2 Tatar, Teluk Punak itu memang masuk dalam konsesi atau WIUP PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT). ‘’Mau nggak mau. Suka atau tidak suka, ya kami akui, kami ini ilegal. Tapi sekarang bagaimana supaya kami ini jadi legal,’’ tanya Hasbullah dengan nada tinggi. Upaya mendapat pengakuan sebagai penambang, dibahas dalam pertemuan tanggal 3 Desember 2019 lalu. Tapi masing-masing pihak datang dengan keinginan dan kewenangan berbeda. PT. AMNT yang diwakili sejumlah petingginya menegaskan, wilayah SP 2 Tatar adalah konsesi. Jika dibiarkan, maka pemerintah akan menyalahkan perusahaan, karena penggunaan lahan harus sesuai perizinan. Sementara dari pihak pemerintah yang diwakili Camat Sekongkang, Syarifuddin tak bisa memutuskan karena terbentur kewenangan. Isi pertemuan itu disampaikan kepada Bupati KSB Dr. H. W. Musyafirin, MM. Keberadaan PETI di lahan konsesi ini memang jadi ironi berkepanjangan di Sumbawa Barat. Mereka tercium aparat dan Pemda, tapi tak kunjung tuntas meskipun sudah ditert-

ibkan. Sejak 2018, setidaknya sudah enam kali proses penertiban, tapi penambang mengaku harus - kucingan dengan aparat. ‘’Hari ini ditutup, besok kita buka lagi. Karena memang cuma itu sumber penghasilan kita,’’ kata Pikeng. Tuntutan mereka hanya ingin mendapat bagian dari lahan konsesi yang luasnya mencapai sekitar 16.000 hektar. Sementara yang mereka garap secara tradisional sekitar 10 sampai 15 hektar. ‘’Itu cuma secuil dari total lahan konsesi,’’ kata Hasbullah. Solidaritas Tambang Rakyat KSB pernah melayangkan surat ke Gubernur NTB yang intinya meminta agar Peti dilegalkan menjadi tambang rakyat dengan usulan luasan masing masing Sedikitnya ada tujuh blok yang mereka ajukan, diantaranya blok koordinat Lamunga seluas 25 hektare, blok koordinat Sampar Kebo 25 hektar, blok koordinat Sampar Sekunyit seluas 25 hektar. Blok lainnya, Lamuntet seluas 25 hektar, blok Song seluas 25 hektar, Baringin 25 hektar. Terakhir blok koordinat Tongo Loka seluas 25 hektar. Surat dikirim Ketua Solidaritas Tambang Rakyat KSB, Dahlan dan Sekretaris, Zainal Abidin, ditembuskan ke Dinas ESDM Provinsi NTB dan Dinas LHK Provinsi NTB. Sesuai hasil identifikasi, tujuh kawasan itu sebagian masuk dalam WIUP.

Namun surat usulan belum sampai pada pembahasan teknis. Sementara dari tujuh titik ini, Blok Tongo Loka sedang jadi pusat perhatian, karena masuk dalam kawasan konsesi yang awalnya dipegang PT. Newmont Nusa Tenggara. Blok ini adalah lokasi yang tersulit di antara puluhan titik Peti di KSB. Menempuh dua jam perjalanan menuju Desa Tatar melalui jalan darat, setelah sampai di perkampungan, akses masih bisa menggunakan ojek, alat transportasi yang bisa digunakan mengangkut material keluar masuk ke dalam kawasan hutan. Namun sepeda motor tidak sanggup menembus sampai ke titik penggalian. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki melewati perbukitan yang sesekali landai dan curam di dalam hutan tropis. Jika terbiasa, warga yang jalan kaki bisa menempuh waktu dua jam, paling lama empat jam untuk yang amatiran. Sadar di kawasan Konsesi MS, adalah salah seorang bos tambang di Lamunga. Dari aktivitasnya sejak 2010 lalu itu, ia sudah membangun rumah, membeli mobil dan membangun sebuah yayasan. Suara NTB berbincang di rumahnya di Dusun Lamunga Bawah. Menuju rumah MS, hanya 10 menit dari pusat Kota Taliwang, melewati Polsek Taliwang, jalan mulus ketika ma-

suk menuju perkampungan. Tempat ini tidak asing lagi setelah beberapa hari sebelumnya jadi pusat kegiatan Festival Taliwang yang dibuka langsung oleh Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah. Gemuruh suara mesin gelondongan atau alat penghancur material memekakkan telinga. Sepanjang perjalanan selain mendapati kawasan bukit yang ditumbuhi pohon hutan tropis, juga perkebunan jati. Saat melintas, setidaknya dua kali Suara NTB melihat tong raksasa yang digunakan untuk mengolah scrub atau limbah Peti untuk diekstrak emasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini memang merupakan pusat aktivitas Peti yang sudah mengakar. MS dan warga penambang di sana, sadar bahwa aktivitas mereka sebenarnya ilegal. Selain tidak mendapat izin resmi dari pemerintah, mereka juga menggali lubang dan mendapat penghasilan di kawasan konsesi milik PT.AMNT. ‘’Mau bagaimana lagi, kita sudah terlanjur begini. Kalau balik jadi petani kan sulit juga,’’ katanya. Warga di sana hampir 90 persen menggantungkan hidup dari PETI, selebihnya bercocok tanam ketika tiba musim hujan. Saat ini jumlah lubang yang sudah digali di kawasan bukit tersebut mencapai sekitar 1000 titik, 75 sampai 100 titik di ant-

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 10 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua DPR RI Dorong Berantas Korupsi Lewat Upaya Pencegahan dan Penindakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 DALAM rangka Hari Anti Langkah tersebut harus terus mendukung upaya-upaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Korupsi, Ketua DPR RI Puan dilakukan disertai kebijakan pencegahan tindak pidana ko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Maharani menegaskan, ko- memangkas regulasi atau de- rupsi dengan menerapkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 rupsi menghambat pemban- birokrasi untuk meningkat- prinsip DPR terbuka, transpa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 gunan ekonomi yang kan efisiensi pelayanan publik ran dan akuntabel,” tegasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 berkeadilan,menurunkan menjadi sederhana, cepat, dan Prinsip DPR terbuka, katan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mutu fasilitas publik dan lay- transparan, sehingga tidak ada ya, membuat publik bisa men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 anan publik, serta mengha- relevansi untuk menyuap. gakses semua informasi dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 langi upaya membangun InNamun, tambahnya, kebija- proses yang sedang dan sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 donesia Maju yang produktif, kan ini belum sepenuhnya ber- terjadi di DPR ketika sedang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 efisien dan inovatif. hasil mencegah tindak pidana ko- menjalankan fungsi anggaran, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “Karena itu, tindakan korup- rupsi. Karena aksi pencegahan legislasi dan pengawasan. “Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 si dan perilaku koruptif harus ini ada di hilir. Padahal perilaku mua proses itu dilakukan secara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dihilangkan lewat upaya pence- koruptif yang lebih berbahaya ada terang benderang sehingga pub12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 gahan dan penindakan. Namun di hulu berupa korupsi kebija- lik bisa mengawasi. Ini sekali12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 perlu dipahami bahwa keber- kan. Karena itu, terang Puan, gus bagian dari prinsip transpar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 hasilan gerakan antikorupsi DPR telah meminta Peraturan ansi dan akuntabilitas yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tidak diukur dari seberapa ban- Presiden Nomor 54 Tahun 2018 menjadi mekanisme kontrol ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 yak orang yang ditangkap dan tentang Strategi Nasional Pence- hadap DPR dalam menjalankan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dipenjara, tetapi berdasarkan gahan Korupsi diperkuat, di fungsi dan kewenangannya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 nihilnya orang yang menjalan- mana KPK menjadi koordinator Tentu saja ada mekanisme kon12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kan tindak pidana korupsi. dengan sasaran melakukan up- trol internal yang harus lebih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Karena itu, perlu sebuah sistem aya pencegahan di sektor hulu. dikuatkan lagi,” paparnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 yang mampu mencegah upayaDPR, tambahnya, juga Selain itu, Strategi Nasion12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 upaya tindak pidana korupsi,” al Pencegahan Korupsi perlu akan membuat sistem untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 terangnya, Senin (9/12). dikampanyekan secara masif meminimalkan penyalah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Upaya pencegahan, lanjut- agar masyarakat ikut terlibat gunaan mekanisme lobi, ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 nya, bisa dilakukan dengan dalam upaya-upaya pencegah- utama saat menjalankan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 menghilangkan metode “tatap an korupsi. “Menanamkan fungsi legislasi sehingga lobi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 muka” sehingga muncul ke- perilaku dan sikap anti- korup- lobi yang terjadi dalam peny12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bijakan seperti penerapan e-ti- si perlu dilakukan sejak dini usunan Undang-Undang ti12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lang, e-samsat, e-procurement, sehingga perlu ada pelajaran dak berpotensi menimbulkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 e-budgeting dan e-planning. anti-korupsi di sekolah. DPR tindakan korupsi. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Puan Maharani

(Suara NTB/ist)

Konten Iklan Reklame Perlu Diawasi Ketat Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sejak 2014 lalu mencanangkan sebagai kota layak anak (KLA). Secara bertahap indikator mulai dipenuhi. Namun iklan rokok masih jadi tantangan. Pengawasan terhadap konten iklan perlu diperketat. Penghargaan sebagai kota layak tingkat madya. Prestasi ini belum meningkat sejak 2018 lalu. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, KLA sudah dikomitmenkan dan sudah diikhtiarkan oleh Pemkot Mataram. Mewujudkan layak anak harus dari seluruh aspek, tidak saja dilihat dari satu sisi. Pemkot Mataram sejak 2016 lalu telah mengurangi iklan, promosi dan sponsor rokok terutama di titik utama. Sedangkan, titik lainnya menunggu sampai tenggat waktu. “Kita tidak mungkin memutusukan kontrak secara sepihak, karena itu bisa berakibat hukum,” katanya. Upaya lain mengurangi iklan rokok pernah dilaksanakan dengan menganggarkan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Lampu – lampu penerangan jalan umum milik Dinas Perumahaan Rakyat dan Pemukiman yang terpasang iklan rokok dihilangkan. Martawang menegaskan, titik lain yang terlihat masih ada iklan rokok sedang diidentifikasi secara keseluruhan oleh Dinas Perkim. Pada waktunya nanti dievaluasi, sehingga menjadi satu ke-

satuan terpadu dan menyeluruh untuk mendukung penuh penghapusan iklan rokok yang merupakan indikator KLA. “Kita perlahan akan evaluasi,” ujarnya. Kebijakan Pemerintah Kota Solo melarang iklan rokok dengan konsekuensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD). Martawang

menegaskan, konteksnya adalah bukan persoalan kehilangan PAD. Dia ingin melihat sebagai komitmen bersama mewujudkan KLA. Menurutnya, tidak ada kebanggaan naik atau turunya PAD dari sumber itu. Terpenting adalah lebih pada substansi saja. Bagaimana mengatur itu

pada posisi berkesesuaian mewujudkan kota layak anak. Martawang meyakini seiring waktu media promosi masyarakat tidak lagi dengan cara – cara konvensional. Pengusaha akan memilih menggunakan media daring untuk mempromosikan produknya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, iklan, promosi, sponsor rokok perlu dihilangkan. Khususnya juga

memberlakukan kawasan tanpa rokok. Artinya, ruang publik seperti kantor, sekolah, pelayanan kesehatan harus diterapkan KTR. Pemkot Mataram telah memiliki Perda, sehingga perlu dioptimalisasi. Membatasi iklan rokok akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Harus memulai dari sekarang,” demikian kata Dewi. (cem)