HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
RABU, 10 JANUARI 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 250 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kasus Perusda Loteng
Bidik Dugaan Pencucian Uang, Jaksa Panggil PPATK
Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) berkembang. Selain dugaan tindak pidana korupsi, penyidikan berkembang pada dugaan pencucian uang (money laundring) oleh tiga tersangka sebelumnya. Jaksa pun memanggil saksi ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dimintai keterangannya. “Kita sudah koordinasi dan melayangkan panggilan ke PPATK. Minggu depan ini mereka akan hadir memberi keterangan sebagai ahli,” kata Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH.,MH, Selasa (9/1) di Mataram. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ditemukan dalam perjalanan penyidikan kasus itu. Ada beberapa transaksi yang dicurigai dilakukan oleh tersangka. Sehingga untuk melacak rekening yang dipakai, perlu meli-
batkan PPATK yang akan membantu mencari bahan pendukung penyidikan. Selain untuk membuka penyidikan baru, keterangan ahli dari PPATK dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi PT. LTB. Ketiga tersangka masing-masing L. Ma, Direktur Utama (Dirut) PT. LTB. Kemudian ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB. Untuk kasus tindak pidana korupsi, tersangka dijerat pasal berlapis, sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
1 ke 1 KUHP primer dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan dugaan tindak pidana pencucian uang, tersangka dijerat dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Sehingga penting kita memperoleh keterangan saksi ahli dari PPATK. Karena merekalah yang paham soal dugaan tindak pidana pencucian uang,” ujarnya. Hasan mengatakan, saksi ahli dari PPATK tersebut merupakan saksi baru. Di mana dalam proses penyidikan sebelumnya, belum ada satupun saksi dari PPATK yang dimintai keterangan. Bersambung ke hal 15
TO K O H Turunkan Suku Bunga KPR
TGH.M.Zainul Majdi
GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, meminta langsung kepada Direktur Utama Bank BTN, Maryono untuk menurunkan suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penurunan suku bunga ini dengan harapan, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan rumah layak huni. ‘’Ya turunkanlah. Pak Maryono, suku bunga (KPR),’’ ujar gubernur usai meresmikan Kantor Cabang Bank BTN Syariah Mataram, Selasa (9/1) kemarin. Seperti diketahui, besarnya suku bunga perumahan yang diberlakukan oleh Bank BTN sebesar 13 persen untuk perumahan komersil, cukup membebani konsumen. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/bul)
KO M E N TTAA R
Bentuk Desk Pilkada PEMPROV NTB membentuk Desk Pilkada untuk menjaga dan memantau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi masyarakat yang melihat ASN terlibat dalam politik praktis maka dapat langsung melaporkannya melalui Desk Pilkada dan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. ‘’Pemprov akan membentuk Desk Pilkada. Sekda sebagai Ketuanya, kemudian ada dari Bakesbangpoldagri, Biro Pemerintahan dan lainnya yang tugasnya termasuk akan membuka pengaduan dari masyarakat,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (9/1) siang. Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 15 (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ars)
MASIH WACANA - Perpanjangan runway Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima diwacanakan lagi. Saat ini panjang landasan pacu hanya 1.660 meter. Direncanakan diperpanjang menjadi 2.100 meter, agar pesawat jenis Boeing bisa mendarat. Namun masih mengganjal soal pembebasan lahan, dengan nilai tawaran warga Rp 20 juta per are. Sementara kemampuan pihak bandara Rp 10 juta per are.
Penyaluran KUR Dominan Tersedot di Sektor Perdagangan Besar Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah ini pada 2017 lalu sebesar Rp 1,448 triliun. Sebagian besar KUR tersebut tersedot di sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp 820,8 miliar dengan jum-
lah debitur 33.969 orang. Kemudian sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp 422,8 miliar dengan jumlah 23.415 debitur. Penyaluran KUR untuk industri pengolahan sebesar Rp 75 miliar dengan jumlah 3.105 debitur. Selain dua sektor tersebut, KUR juga tersalurkan di sektor perikanan, penyediaan akomodasi dan makanan, transportasi, pergudangan dan komunikasi. Selain itu real estate, usaha persewaan dan jasa, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya dan hiburan, jasa perorangan melayani rumah tangga dan penerimaan kredit bukan lapangan usaha. Bersambung ke hal 15 H. Saswadi
(Suara NTB/dok)
Mantan Kadisbun Bima Segera Diadili Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Perkebunan Bima, Heru Priyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengembangan kebun kopi Tambora, Kabupaten Bima. Selasa (9/1) kemarin, tersangka beralih status menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Mataram. “Berkas Heru sudah masuk ke Pengadilan Tipikor Mataram, kami sedang menunggu jadwal sidangnya,” kata Kasi Pidsus Kejari Bima, Yoga
Sukmana, SH kepada Suara NTB, Selasa (9/1). Heru dijerat dengan Pasal 2 pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penetapan tersangka Heru karena sebelumnya diduga menilep dana pengembangan kebun kopi Tambora sekitar tahun 2009 lalu. Bersambung ke hal 15
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 “Sekarang kita seMataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 dang puldata. Tapi beKejaksaan Negeri (Ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 jari) Bima Januari tahun lum bisa saya sebut123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 ini, membuka lembaran kan kasus itu,” kata 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 penanganan kasus baru. Kajari Bima, Widag123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Satu kasus dugaan kourp- do Mulyono Petrus, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 si masuk dalam bidikan SH, M.Hum, di te123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 dan sedang tahap pengum- mui di Mataram, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 pulan data dan pengump- Selasa (9/1). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 ulan bahan keterangan Bersambung 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 ke hal 15 (puldata pulbaket). Widagdo Mulyono Petrus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
Kejari Bima Bidik Kasus Korupsi Baru
(Suara NTB/dok)
Ditransfer Mulai Januari
DD Rp 983 Miliar di NTB Gunakan Mekanisme Padat Karya Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mentransfer dana desa (DD) mulai Januari ini. Seluruh desa yang ada di NTB akan menggunakan DD dengan mekanisme padat karya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. DD yang diperoleh NTB tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 lalu. Tahun 2018, DD yang diberikan kepada 995 desa pada delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 983,1 miliar lebih. Terjadi kenaikan sebesar Rp 118,1 miliar lebih dari tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih. ‘’Kita menyambut baik jika pencairannya Januari ini. Kita harapkan desa segera mengeksekusi, tapi lihat juknisnya dulu. Kalau sudah ada, silakan action,’’ kata Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (9/1) siang. Ia mengatakan, semua desa akan menggunakan DD dengan mekanisme padat karya. Artinya, semua kegiatan atau proyek yang dilaksanakan pemerintah desa, semaksimal mungkin melibatkan warga desa itu sendiri. ‘’Jangan sampai pelaksa(Suara NTB/dok)
naan kegiatan atau proyek di desa menggunakan pihak ketiga atau kontraktor.’’ ‘’Semua masyarakat dioptimalkan sehingga terjadi perputaran uang di desa itu. Batasannya, kalau keahliannya diperlukan bisa dari luar desa. Tetapi ini difokuskan pemberdayaan kepada desa itu sendiri, padat karya ini untuk memberd a y a k a n masyarakat
‘’
H. Ashari
yang ada di desa itu,’’ terangnya. Terkait dengan pelaporan DD tahun 2017, Ashari mengatakan sudah hampir 100 persen. Karena ada dua desa di salah satu kabupaten yang belum tuntas melaporkan penggunaan DD tahun 2017. Rincian DD yang diterima delapan kabupaten di NTB, hanya Kabupaten Sumbawa yang turun. Dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018. Sementara itu, untuk tujuh kabupaten lainnya mengalami peningkatan. Bersambung ke hal 15
Jangan Jangan sampai pelaksanaan kegiatan atau proyek di desa menggunakan pihak ketiga atau kontraktor
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Tertibkan Pedagang Miras ADANYA pedagang minuman keras (miras) yang berjualan di kelurahan Cakranegara Timur membuat pihak kelurahan tidak tinggal diam. Seperti yang dikatakan Lurah Cakranegara Timur, I Made Agus Dwipayana, Selasa (9/1), bahwa setelah mendapatkan info dari media, pihaknya langsung mendatangi pedagang yang bersangkutan. “Kita berikan peringatan sekalian mengingatkan untuk tidak berjualan kembali,” terangnya. Camat menjelaskan, pedagang miras tersebut merupakan pedagang baru (Suara NTB/uul) dan mengaku baru kali ini I Made Agus Dwipayana berjualan miras. “Memang tempatnya berjualan itu sudah cukup sering pedagang miras menggelar lapaknya di sana,” jelasnya. Ada 11 pedagang yang menjadi perhatian di wilayahnya karena menjual barang yang termasuk kategori miras. “Padahal pedagang itu tahu bahwa berjualan miras itu dilarang, tetapi selama ada permintaan otomatis stok barang akan tetap ada,” katanya. Miras yang dijual pedagang kebanyakan diambil di wilayah Lingsar yang kemudian dibawa ke Mataram. Ia menceritakan pedagang itu sebenarnya tahu resiko jika berjualan miras karena rekannya yang dulu sampai ditangkap saat berjualan. Pemberantasan pedagang miras ini sulit, kata Camat, karena sifatnya musiman. “Tidak tiap hari mereka berjualan, jadinya harus sering diingatkan agar tidak mengulangi kejadian serupa,” sebutnya. Sehingga pihaknya tidak henti-hentinya mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak lagi berjualan miras. “Makanya saya peringati dia agar tidak mengulangi lagi karena sebelumnya sudah ada yang sampai masuk penjara,” tukasnya. Camat berharap tidak ada lagi ke depannya penjual miras di wilayahnya. (uul)
Aktifkan Patroli WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengaku prihatin dengan kembali maraknya gepeng dan anjal di sejumlah perempatan di Kota Mataram. Apalagi, mereka yang menjadi gepeng maupun anjal, banyak merupakan anakanak usia sekolah. Namun demikian, dia yakin, gepeng dan anjal itu bukan warga Mataram. ‘’Itu warga dari luar,’’ cetusnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (9/1). Muhtar mengaku sering menanyakan langsung kepada gepeng dan anjal mengenai asal mereka. Dan, lanjut dia, rata-rata menjawab berasal dari (Suara NTB/dok) kabupaten Lombok Barat. H. Muhtar Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkot Mataram mengaktifkan kembali patroli oleh Satpol PP Kota Mataram. ‘’Inilah yang perlu disisir supaya tidak mengganggu jalan,’’ imbuhnya. Politisi Gerindra ini melihat, pengguna kendaraan dilematis terkait keberadaan gepeng dan anjal. ‘’Masak anak-anak seusia itu sudah berjualan di tengah rintik hujan. Rasa prihatin yang ada kalau melihat mereka,’’ demikian Muhtar. Fenomena inilah yang menjadi tugas Satpol PP. Paling tidak mereka harus didata dan dipastikan tidak lagi berada di jalan. Karena bagaimanapun, jalanan bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Jika dilihat sekilas, orangorang tentu akan beranggapan mereka warga Mataram, karena tempatnya di Mataram. Apalagi sebelumnya Pemkot Mataram sudah membentuk Satgas untuk mengatasi gepeng dan anjal. Satgas inilah, katanya, yang harus dimanfaatkan lebih maksimal. Muhtar melihat hampir di semua perempatan yang ada di Mataram, tidak luput dari kehadiran gepeng dan anjal. Dia melihat munculnya kembali gepeng dan anjal di Mataram karena aparat kurang sigap. Harusnya, sambung Muhtar, aparat tidak membiarkan gepeng dan anjal terus bertambah jumlahnya. ‘’Kalau dibiarkan, nanti seminggu dua minggu lagi, mereka akan mengajak temannya yang lain,’’ ungkap Muhtar. Ia khawatir keberadaan gepeng dan anjal terorganisir. Kalau terorganisir, aparat diminta melacak siapa oknum yang menggerakkan mereka menjadi gepeng dan anjal. Ia berharap, satpol PP maupun satgas tidak sebatas melakukan pendataan, tapi juga pembinaan. ‘’Kalau memang sulit dibina, ya mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya,’’ pungkas Muhtar. (fit)
(Suara NTB/cem)
DIKRITIK PEDAGANG - Lapak di eks Pelabuhan Ampenan yang dibangun Pemprov NTB bekerjasama dengan Pemkot Mataram, dikritik karena dinilai seperti pasar sapi. Saat musim hujan, areal sekitar lapak tergenang air. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bersama Kadis PUPR, H. Mahmuddin Tura meninjau kesiapan lapak segera dimanfaatkan pedagang, Selasa (9/1).
Lapak di Eks Pelabuhan Ampenan Dinilai Mirip Pasar Sapi Mataram (Suara NTB) Sebagian besar pedagang di eks Pelabuhan Ampenan, mengeluh dengan konsep penataan lapak pedagang kaki lima. Konsep yang dirancang dinilai mirip pasar sapi. Pedagang di eks Pelabuhan Ampenan, Suhaeni menuturkan, tidak mengerti dengan konsep penataan oleh pemerintah. Lapak ini justru banyak dicemooh oleh pengunjung. Selain ketidakjelasan keteraturan lokasi pedagang, juga dinilai mirip pasar sapi. “Orang - orang dagang kemari bilang kok mirip pasar sapi,” ke-
luhnya, Selasa (9/1). Lapak bakal menampung 40 lebih pedagang belum diserahterimakan. Selain dari segi konsep, juga dikritik perencanaannya. Ketika hujan, areal lapak digenangani air dan pedagang tidak bisa berjualan. Suhaeni menegaskan, pemerintah semestinya berlaku adil dengan tidak membiarkan pedagang lainnya berjualan di depan. Selain mengganggu, juga berdampak terhadap pedagang di belakangnya. “Coba lihat di depan itu masih ada dibiarkan di sana. Kita di belakang gak dapat apa - apa,”
12.850 Penerima PKH Divalidasi Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Kota Mataram akan memvalidasi 12.850 penerima program keluarga harapan (PKH). Validasi ini dilakukan dua tahap. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Lalu Martawang, Selasa (9/1) mengungkapkan, sejak 2012 - 2017 penerima program keluarga harapan 10.230 kepala keluarga. Artinya, terhadap bantuan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan beras sejahtera atau bantuan pangan non tunai berhak didapatkan. Skenario penyaluran BPNT ini bisa mengambil beras, telur, minyak dan gula. “Kalau seandainya sudah memiliki beras bisa dikombinasikan. Konteksnya ini meningkatkan kesejahtraan dan membangun tradisi menggunakan transaksi non tunai,” terang Martawang. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial memberikan tambahan Rp 12. 850 penerima. Jumlah ini selanjutnya divalidasi bertahap. Tahap pertama sebanyak 2.318 KK. Dan, tahap kedua 10.577 KK. Secara total penerima PKH di Mataram mencapai 23. 125 KK. “Ini sebagai upaya Pemerintah Pusat mencapai 10 juta penerima PKH seluruh Indonesia,” ujarnya. Martawang menjelaskan, total penerima PKH ini tergantung dari hasil validasi. Tapi, ia berharap hasil validasi oleh kader PKH di lapangan difokuskan warga sangat miskin. Dijelaskan, program digelontorkan Pemerintah Pusat ke
sekitar 463 orang. Jumlah ini yang bakal menerima bantuan program konversi tersebut. Diakui Emir, total nelayan di Ampenan 1.446 orang. Yang memiliki kartu nelayan sebanyak 1.330 orang. “Sebenarnya nelayan kita banyak. Yang hanya pakai mesin ketinting itu kurang dari 500 nelayan,” bebernya. Keuntungan nelayan menggunakan bahan bakar gas dari sisi operasional lebih efisien 60 persen dibandingkan menggunakan BBM. Dua tabung gas bisa digunakan selama dua hari. Itupun bila pemakaian rutin. Terkait distribusi elpiji bagi nelayan, Emir menambahkan, Kementerian Perikanan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM menyiapkan pendistribusian khusus bagi nelayan. Nelayan akan membeli gas harus menunjukkan kartu nelayan dan mengisi buku kontrol. Ini mengantisipasi penyalahgunaan subsidi oleh masyarakat.
(Suara NTB/cem)
Lalu Martawang seluruh kabupaten/kota di Indonesia klasternya bagi masyarakat kriteria miskin. Artinya, masyarakat berada di bawah penanggulangan kemiskinan harus menerima semua program yang berdimensi penanggulangan kemiskinan lainnya. “Mataram jadi pilot projet merealisasikan BPNT walaupun kita kemarin ketar - ketir mengejar yang ditargetkan Pemerintah Pusat,” ujarnya. Terhadap efektivitas PKH dalam penanggulangan kemiksinan, secara nasional hasil rilis dari Kementerian Sosial, kata mantan Kepala Bappeda Kota Mataram ini, bahwa daya ungkit PKH berhasil mengurangi kemiskinan. Termasuk di Kota Mataram karena PKH program berhasil secara universal. (cem)
(Suara NTB/cem)
TABUNG ELPIJI - Nelayan di Ampenan mulai Oktober mendatang penggunaan bahan bakar akan beralih dari BBM ke elpiji. Tumpukan tabung elpiji 3 kg menumpuk di salah satu SPBE di Dasan Cermen beberapa waktu lalu. Seorang nelayan di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro, Rahmat mengaku sejak lama mendengar informasi konversi tersebut. Tapi hingga sekarang belum terealisasi. Rahmat setuju dengan program pemerintah itu. Mengenai seperti apa efisiensi serta pola peng-
kan tidak mau belanja ke belakang. Jadi di depan situ saja yang laku,” protesnya. Dia mengkritik konsep penataan lapak. Tidak adanya sekat antara pedagang satu dengan lainnya dikhawatirkan memicu saling klaim lahan. Aton mencibir soal tata letak lapak disamakan seperti pasar sapi. “Sebenarnya kita ndak setuju lapak ini. Kayak pasar sapi saja,” celetohnya. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menanggapi santai kritikan pedagang. Sebab, pedagang tidak mengetahui konsep sebenarnya pembangunan
lapak direncanakan oleh pemerintah. “Namanya juga pedagang. Wajar kalau bilang seperti itu (pasar sapi,red),” ujarnya. Kedatangannya meninjau lapak di eks Pelabuhan Ampenan mengecek kepastian pengerjaan proyek tersebut. Informasinya pedagang mengeluhkan genangan air masuk ke areal lapak, sehingga dianggap mengganggu. Mohan menambahkan, proyek belum diserahterimakan dari rekanan ke pemerintah. Di samping itu, ada masa pemeliharaan sehingga jadi peluang untuk diperbaiki sejumlah kekurangannya. (cem)
Investasi Rp 1,6 Triliun di Loang Baloq Terancam Batal Mataram (Suara NTB) Rencana investasi di Taman Wisata Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, terancam batal. Investasi senilai Rp 1,6 triliun itu terbentur aturan.
BBM Nelayan akan Dikonversi ke Elpiji Mataram (Suara NTB) Nelayan di Ampenan mulai Oktober mendatang tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin maupun solar untuk melaut. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengkonversi penggunaan BBM menjadi elpiji. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Mataram, Emir A. Rumair, Selasa (9/1) menjelaskan, konversi BBM ke tabung elpiji akan dieksekusi bulan Oktober mendatang. Penggunaan tabung melon ukuran 3 kg tersebut, dikhususkan bagi nelayan menggunakan mesin ketinting di bawah 13 PK. Bahan bakar dari gas ini, nelayan otomatis mengubah mesin mereka dilengkapi dengan konverter. “Perlu disampaikan ke nelayan, bukan diberikan bantuan mesin. Jangan sampai salah tangkap nanti,” ujarnya. Nelayan di Ampenan yang terverifikasi oleh Kementerian
ujarnya. Pedagang lainnya, Aton mengaku, lebih nyaman menempati lapak sebelumnya. Dari segi penghasilan pedagang rata mendapatkan keuntungan besar. Berbeda halnya saat ini, hanya pedagang nekad berjualan di depan saja dapat penghasilan besar. Dia mencontohkan, pada malam pergantian tahun baru. Pedagang berjualan di depan mendapatkan Rp 3 - 4 juta. Sementara, dirinya dan pedagang di belakang hanya memperoleh Rp 500 - 600 ribu. “Pengunjung datang ke sini
gunaannya belum diketahui pasti. “Sudah lama sih. Tapi kan belum ada realisasi,” ucapnya. Sebagai nelayan kecil, per hari kebutuhan BBM digunakan melaut sekitar tiga liter. Dia berharap, penggunaan elpiji ini lebih irit dibandingkan BBM. (cem)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, Selasa (9/1) mengatakan, pihaknya tidak berani menabrak aturan terkait penggunaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang daerah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa lahan milik pemerintah hanya bisa digunakan selama 30 tahun. Sementara, perhitungan tim appraisal ditunjuk oleh investor
tersebut, minimal modal ditanam senilai Rp 1,6 triliun akan kembali kurun waktu 50 - 60 tahun. “Nah, ini yang belum ada titik temunya. Makanya, sampai sekarang saya belum komunikasikan lagi,” kata Amir. Secara perhitungan lahan di Loang Baloq bisa menghasilkan sumber pendapatan berbentuk royalti senilai Rp 40 miliar per tahun. Investor mengembangkan usaha di bidang perhotelan dan convention. Sejauh ini lanjut Amir, investor sudah menanamkan saham mereka di Jawa Barat dan Bali. Ini yang mau dilaku-
kan oleh Pemkot Mataram, tetapi harus diketahui bagaimana bentuk formulasinya. Daripada lahan milik pemerintah terlantar begitu saja. “Daripada terlantar begitu lebih baik dimanfaatkan,” tambahnya. Sejauh ini, Bappeda masih terus mengkomunikasikan sekaligus mencarikan dasar hukum pemanfaatan aset tersebut. Untuk menambah bunyi pasal saja harus berhati - hati. “Kita tambah bunyi mengatakan boleh diperpanjang kontrak saja kita meski hati - hati,” demikian kata Amir. (cem)
Bangunan di Jalan Dakota akan Dibongkar Mataram (Suara NTB) Tarik ulur penertiban banguan di Jalan Dakota, Mataram, belum juga ada titik temu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menunggu komitmen pemilik untuk membongkar bangunannya sendiri. Bangunan ruko di Kelurahan Rembiga itu diduga tidak mengantongi izin. Izin dimiliki sebelumnya telah kedaluwarsa setelah perubahan status jalan. Kadis PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (9/1) mengatakan, pemilik bangunan memiliki komitmen membongkar sendiri bangunan miliknya. Perjanjian ini sedikit terlambat dari komitmen sebelumnya, karena pemilik bangunan menunggu alat berat untuk membongkarnya. Pihaknya memberikan waktu satu sampai dua minggu. Apabila tidak ada pembongkaran, pihaknya akan membawa alat berat ke lapangan untuk merobohkan satu lokal ruko. “Ini sudah hampir seminggu setelah dia memberikan pernyataan melaksanakan dalam waktu dekat. Mereka tidak tenang karena tim akan menanyakan,” kata Mahmuddin. Mahmuddin menambahkan, pihaknya juga mempelajari mekanisme pembongkaran. Artinya, alat berat diturunkan tidak berimbas ke bangunan yang sesuai aturan. Ia juga khawatir justru pemilik lahan menuntut bila bangunan memenuhi syarat roi terkena imbas.
(Suara NTB/cem)
AKAN DIBONGKAR – Pengendara melintas di ruas jalan depan bangunan di Jalan Dakota. Bangunan ini diduga melanggar roi jalan dan tidak memiliki izin. Pemilik bangunan dalam waktu dekat akan membongkar sendiri bangunan miliknya. “ Yang melanggar saja dibongkar. Cuma masalahnya kita tidak punya alat menggunting beton itu,” ucapnya. Dikatakan, bangunan di Dakota merupakan bangunan lama. Pemiliknya berulangkali diberikan surat perintah penghentian pelaksanaan bangunan. Pemerintah memberikan toleransi waktu, sehingga pelan - pelan melakukan pendekatan. Selain bangunan di Jalan Dakota, PUPR juga memiliki banyak pekerjaan rumah terkait pelanggaran areal publik di Mataram. Terutama sejumlah ruko di wilayah Cakranegara, Sandubaya, Mataram dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar roi jalan tidak jadi masalah. Yang perlu ditindak-
lanjuti oleh pemilik toko adalah salurah ditutup. Kata dia, kedepan akan dibuat main hall di saluran mengingat dimensi kecil saluran. Konsekuensinya biaya dibutuhkan tinggi dibandingkan pengerjaan secara konvensional. “Butuh biaya besar karena ukurannya besar. Apalagi dengan sistem beton cetak dan biayanya tinggi. Dibandingkan dengan konvensional yang kadang pelaksanaan kurang maksimal dari mutu pondasi,” ujarnya. Tidak disebutkan total pelanggaran areal publik di Mataram. Sebab, ini warisan dari Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan dilimpahkan ke PUPR selaku instansi baru. Namun, ia akan menginventaris semua pelanggaran di sejumlah titik. (cem)
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
BTN Syariah Mataram Diresmikan Mataram (Suara NTB) Bank BTN membuka awal tahun 2018 dengan meresmikan operasional Kantor Cabang Bank BTN Syariah Mataram. Kehadiran bank dengan segmen khusus pembiayaan sektor properti dengan sistem bagi hasil ini otomatis menambah pilihan perbankan bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peresmian kantor Bank Syariah Cabang Mataram dilaksanakan Selasa (9/1) kemarin oleh Direktur Utama Bank BTN, Maryono, bersama Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Disaksikan oleh unsur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan stakeholder. Tercatat kantor cabang syariah Mataram ini menjadi cabang yang ke-24 yang diresmikan di Indonesia. Bank BTN membuka kantor cabang syariahnya di Mataram, berdasarkan banyak pertimbangan kata Maryono. Dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid, Lombok (NTB) memiliki kekhasan tersendiri di banding wilayah lain di Indonesia. Secara bisnis, potensi laju per-
tumbuhan ekonomi NTB dikemukakan tumbuh positif dan berada di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen menurutnya membuat NTB menjadi pasar yang potensial. Didukung penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan, terakhir berada pada angka 15,05 persen akan memberi dampak kepada perbankan. Harapan akan berkembangnya pembiayaan syariah di Provinsi NTB, dikemukakan oleh Maryono, mengingat NTB dengan penduduk mayoritas muslim, pariwisata syariah sebagai penopang ekonomi juga berkembang cukup baik. Itulah peluang yang kemudian coba ditangkap oleh Bank BTN. Potensi pasar lainnya, kekurangan perumahan (backlog) mencapai 13.000 di NTB. Sementara pengembang membangun sampai 5.000 unit pada tahun lalu. Inilah yang coba akan ditingkat oleh Bank BTN Syariah untuk memperkecil backlog tersebut. Hadirnya kantor Bank BTN Syariah Cabang Mataram ini, lanjut Maryono, memiliki komit-
men untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengen cepat tanpa birokrasi panjang. BTN Syariah Mataram ini selanjutnya mendapatkan tugas penuh bagaimana membantu masyarakat di wilayah ini untuk memiliki rumah melalui BTN iB. Secara umum, BTN Syariah secara nasional mencatatkan kinerja positif sampai dengan akhir Desember tahun 2017. Secara umum, kinerja UUS BTN diperkirakan akan berada diatas rata-rata industry. Asetnya diperkirakan akan tumbuh sekitar 29 persen, penghimpunan dana pihak ketiga juga diperkirakan tumbuh 24 persen, pembiayaan juga diperkiarakan tumbuh sekitar 26 persen. Dan laba UUS BTN juga diperkirakan tumbuh sekitar 28 persen. Kepala OJK NTB, Farid Faletehan juga mengapresiasi hadirnya Bank BTN Syariah Mataram yang ikut meramaikan pasar perbankan syariah di NTB. Pembukaan kantor cabang Mataram ini dalam pandangannya adalah pilihan yang sangat tepat. Dengan potensi komunitas muslim yang cukup besar di NTB. Perbankan syariah tumbuh
progresif di NTB. Asetnya tumbuh 30 persen, pembiayaan tumbuh 36 persen, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menurut catatan OJK juga tumbuh 14 persen. Rasio kredit macetnya juga berhasil ditekan, dari 4,5 persen, menjadi 2,9 persen. Prestasi perbankan syariah di NTB, mengalahkan rata-rata prestasi nasional. “Kami juga akan membantu perkembangan perbankan syariah di NTB,” ujarnya. Sementara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga memberikan apresiasi masuknya Bank BTN Syariah Mataram. Termasuk apresiasi atas kinerja Bank BTN secara keseluruhan. “Selamat kepada seluruh pencapaian Bank BTN. Terimakasih telah memfasilitasi keluarga di Indonesia umumnya, untuk memiliki rumah layak huni,” ujarnya. Sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan di NTB, hadirnya orang nomor satu di Bank BTN, sekaligus ia meminta porsi dukungan lebih kuat di NTB. Persoalannya, kebutuhan rumah di NTB mencapai ratusan ribu. Pemerintah daerah telah ambil
Gubernur NTB dan Dirut BTN menabuh gendang beleq tanda peresmian kantor baru. bagian dengan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tetapi, tetap membutuhkan dukungan kuat dari BTN sebagai
bank pelat merah yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan konstruksi. “Kita berharap kantor ca-
bang ini akan makin menghangatkan kompetisi bisnis perbankan di NTB,” demikian gubernur. (bul/*)
Ketua PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, didamping gubernur dan Dirut Bank BTN menggunting pita sebagai tanda peresmian kantor Gubernur NTB dan Dirut Bank BTN menandatangani prasasti peresmian kantor
Dirut Bank BTN, Maryono
Kepala OJK NTB, Farid Faletehan
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Gubernur NTB menerima cinderamata dari Foto bersama usai peresmian Kantor Bank BTN Dirut Bank BTN Syariah
Kontraktor Lokal Kalah Saing Akibat Minim Pengusaha Besar Mataram (Suara NTB) Kalah saing dengan kontraktor luar, akibat masih minimnya jumlah kontraktor besar di NTB. Karenanya, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta regulasi khusus pemerintah daerah, sembari dilakukan terus menerus peningkatan kualitas dan kapasitas kontraktor lokal. Ketua Gapensi Kota Mataram, H. Puji Raharjo memberikan pandangan tentang peran kontraktor lokal saat ini. Seperti diketahui, triliunan nilai proyek pemerintah di NTB menguap. Akibat rekanan lokal kalah saing dengan rekanan dari luar. Hal itu karena jumlah kontraktor besar di NTB yang sangat terbatas, kata Owner PT. Jaya Raya ini. Di NTB, jumlah kontraktor besar dihitung lima perusahaan, tak sampai 10.
Sehingga masih sangat wajar, kontraktor luar yang mendominasi proyek-proyek dengan nilai puluhan miliar. “Mataram ini, kontraktor besarnya hanya 5, 15 menengah, dan sisanya kecil. Dari 152 jumlah anggota,” katanya di kantornya, Selasa (9/1) kemarin. Mungkin karena Mataram masih tergolong kota kecil. Kontraktor besar, biasanya menangani proyek lebih dari Rp 20 miliar. Sistim di BUMN,
nilai proyeknya harus Rp 50 miliar ke atas. Untuk mengejar ketertinggalan agar tak kalah saing seterusnya, Gapensi kerap kali melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota untuk meningkatan kualitas dan kapasitasnya. Selain itu, setiap ada kebijakan baru pemerintah. Selalu didiskusikan bersama agar pengetahuan para kontraktor merata. Selanjutnya, untuk proyek-proyek dengan nilai
besar, kontraktor lokal disarankan bekerjasama dengan kontraktor besar dari luar, untuk melaksanakan proyek secara patungan. “Kita GO, atau KSO dengan kontraktor besar dari luar. Cuma itu yang bisa dilakukan sambil perlahan ditingkatkan kapasitasnya,” kata H. Puji. Hal ini juga berlaku bagi kontraktor-kontraktor kecil. untuk mendapat label kontraktor besar, paparnya, perusahaan harus memiliki syarat lengkap. Misalnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualifikasi, kelengkapan alat-alat yang dimiliki, serta rapor capaian prestasi perusahaan atas proyek-proyek yang
Royal Diharapkan Jadi Kiblat Pengembang Mataram (Suara NTB) Direktur Utama Bank BTN, Maryono memilih meninjau Bhayangkara Residence, proyek milik PT. Lombok Royal Property di Mambalan, Gunung Sari, Lombok Barat. Pengembang ternama lokal ini secara khusus mendapat apresiasi, bahkan diharapkan menjadi kiblat bagi pengembang lainnya. Maryono dan jajaran berkesempatan meninjau 580 unit perumahan subsidi yang sedang dalam proses pembangunan. Rumah subsidi rasa komersil, itulah yang menjadikan orang nomor satu Bank BTN ini cukup terkesan. Setelah melihat secara langsung, kualitas bangunan, bahan-bahan yang digunakan, lokasi dengan pemandangan utama Gunung Rinjani, asri. Jalan kawasan yang luas, penataan gerbang masuk. Rumah subsidi type 33 itu dalam komitmennya didukung penuh oleh BTN. Dukungan pembiayaan untuk konstruksinya, demikian juga dukungan penuh untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)-nya.
“Saya melihat perumahan yang dibangun pak Izzat (Direktur Utama PT. Lombok Royal Property) ini terus terang kualitasnya bagus sekali. Infrastrukturnya cukup bagus, konstruksinya cukup bagus, desain sangat baik. Saya fikir yang dibangun ini bukan rumah subsidi lagi. Ini rumah sudah lebih dari layak,” pujinya. “Ini rumah subsidi, tapi kualitasnya non subsidi,” imbuhnya. PT. Lombok Royal Property adalah nasabah prima Bank BTN, kata Maryono. Dilihat dari performance perusahaan. Karena itu, pengembang lain diharapkan meniru Royal, dan mencontoh kawasankawasan perumahan yang dibangunnnya. “Pak Izzat ini sudah 27 tahun menjadi nasabah kita. Makanya BTN support penuh. Makanya, saya minta pak Izzat tahun ini bangun 2.000 unit rumah subsidi. Terserah bagaimanapun caranya,” demikian mandat Maryono. Mendapat tugas membangun perumahan subsidi sebanyak itu, Direktur Utama PT. Lombok Royal Property, Drs.
(Suara NTB/bul)
FOTO BERSAMA - Maryono (tiga dari kanan) dan Izzat Husein (empat dari kanan) foto bersama usai meninjau rumah subsidi, Bhayangkara Residence di Mambalan, Gunung Sari, Lombok Barat kemarin. Izzat Husein, MM menyatakan sanggup. Apalagi rumah subsidi ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mengurangi angka backlog (kekurangan perumahan). Lokasi pembangunanya,
masih dirahasiakan. Yang pasti, kata Izzat, perusahaannya akan memberikan kejutan kepada masyarakat, untuk memiliki rumah layak huni dengan harga subsidi pemerintah. (bul/*)
telah dikerjakan. Karena itu, H. Puji Raharjo mengingatkan agar para kontraktor tak diam. Perkuat jaringan, dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki regulasi khusus yang memprioritaskan kontraktor lokal. “Karena lebih mudah komunikasi dan koordinasi, pertanggungjawaban saat masa pemeliharaan proyek. Kontraktor luar ini juga banyak yang rapornya merah. Alangkah lebih baik, selama masih bisa dikerjakan kontraktor lokal, diprioritas-
kan. Kita juga tak kalah saing sebenarnya,” demikian H. Puji raharjo. (bul)
H. Puji Raharjo (Suara NTB/bul)
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Dibatasi Akhir Februari
Maksimalkan Satgas Siskeudes KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan beberapa waktu lalu sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pembentukan satgas ini, salah satu hajatannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada desa, terutama menghindari konsultasi di luar jam kerja yang dilakukan oleh para bendahara desa. “Jadi jika ada praktik-praktik konsultasi di luar jam kantor kita hindari,” terang Kepala Di(Suara NTB/dok) nas Pemberdayaan MasyH. M. Juaini Taofik arakat dan Desa (PMD) Lotim, Drs. H. M. Juani Taofik, pada Suara NTB. Dengan keberadaan siskeudes ini, lanjut dia, maka segala urusan terkait dengan masalah keuangan dan yang berkaitan dengan itu semuanya diselesaikan pada jam kerja. Dengan begitu segala sesuatunya dapat terpantau. Mantan Asisten I Setdakab Lotim ini juga menegaskan, kepada seluruh jajarannya di Dinas PMD Lotim untuk tetap membuka ruang dan ikhlas dalam melayani segala urusan masyarakat karena tugas dar ASN adalah melayani dan bukan tugas lembur, melainkan melayani konsultasi desa. Ditegaskannya, pembentukan Satgas Siskeudes ini akan terus dimaksimalkan pada tahun 2018. Terlebih pasca dibentuk satgasnya, saat ini pemerintah sudah melengkapi sarana prasarana dan lainnya. “Intinya pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan, apakah saat itu ia tidak membawa persyaratan. Harus tetap dilayani,” tegasnya. (yon)
Sebagian Besar Anggota DPRD Belum Lapor LHKPN
Giri Menang (Suara NTB) Dari 45 anggota DPRD di Lombok Barat (Lobar), sebagian besar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Rendahnya jumlah wakil rakyat yang melaporkan LHKPN ini disebabkan “malas”. Padahal pihak Sekretariat DPRD sudah mengingatkan batas waktu penyerahan laporan akhir bulan depan. Sekretaris DPRD Lobar, H. Isnanto Karyawan yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/1), menyatakan dari sekian banyak dewan hanya beberapa yang sudah melaporkan LHKPN.”Batas waktunya sampai bulan Februari, sampai sekarang hanya
beberapa yang sudah kebanyakan belum laporkan (LHKPN red),” tegas Isnanto. Dikatakan, penyerahan LHKPN ada batas waktunya bulan Februari mendatang, permintaan dari KPK agar deadline waktu itu semua dewan harus sudah menyerahkan laporan.
Progresnya sampai saat ini, hanya beberapa orang yang sudah menyerahkan sebagian besar belum menyerahkan laporan. Pihaknya sudah membuatkan format laporan secara online, setiap angggota dibuatkan email dan nomor HP. Kemudian foto copy KTP
AKD DPRD KLU Direposisi Tanjung (Suara NTB) Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dapat dikatakan berhasil menguasai alat kelengkapan DPRD. Sebagian besar anggota Fraksi Hanura (Partai Hanura, PPP dan PKS) menempatkan anggota Fraksinya nyaris di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Lombok Utara. Reposisi AKD DPRD KLU telah berlangsung selama 2 hari terakhir, 8-9 Januari. Pada pembahasan hari pertama, tidak banyak suara sumbang yang mewarnai dinamika pergeseran 30 anggota DPRD KLU di AKD baik di Komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda). Sementara pada hari kedua, Selasa (9/1), rapat perombakan di ruang masing-masing AKD tidak berjalan alot sebagaimana diperkirakan sebelumnya. Di tingkat Komisi, hanya jabatan Pimpinan Komisi III yang beralih dari Nasrudin, S.HI., (Fraksi Merah Putih, Partai Gerindra) kepada anggota Komisi III sebelumnya, Narsudin, S.Sos (Fraksi Hanura, Partai PP). Narsudin dibantu oleh pimpinan AKD Komisi III yaitu Ikhwanudin, S.Ag., (FGolkar, Partai Golkar) dan Sekretaris, Drs. Sengrajib (FPKN, Partai Nasdem). Sementara di Komisi II, jabatan Ketua Komisi tetap dipegang oleh Tusen Lasima, SH (F-PKN, Partai PDIP). Ia dibantu oleh Wakil Ketua dijabat Arif Usman, S.Sos (Fraksi dan Partai Hanura), serta jabatan Sekretaris Komisi II dipegang Rinadi, SE (Fraksi dan Partai Demokrat). Di Komisi I, jabatan ketua tetap dipegang oleh Ketua Komisi I sebelumnya, Ardianto, SH (Fraksi dan Partai Hanura), Wakil Ketua dijabat Abdul Gani (Fraksi PKN, Partai KB) serta Sekretaris tetap diemban Putrawadi (Fraksi dan Partai Demokrat). Di level anggota komisi, hanya terjadi satu perubahan yang tidak mendasar. Di mana jumlah anggota Komisi III bertambah menjadi 7 orang dengan masuknya Abdul Gani sebagai Wakil Ketua Komisi. Gani meninggalkan posisi sebagai Anggota Komisi III sekaligus menanggalkan jabatan sebagai Ketua BK DPRD. Berlanjut ke BK DPRD, kembali F-Hanura tampil ke permukaan. Di mana Nurhardin S.Ag., sekaligus Anggota Komisi I menjadi Ketua BK menggantikan Abdul Gani. Nurhardin sekaligus “naik kelas” dari Wakil Ketua BK. Sedangkan Wakil Ketua BK dijabat oleh H. M. Arsan (FMerah Putih, Partai Amanat Nasional). Di Bapem Perda, jabatan Ketua diemban oleh Raden Nyakradi (Fraksi dan Partai Golkar) dan Wakil Ketua dipegang Kardi, A.Ma., (Partai dan Frakai Demokrat). Sedangkan jabatan Banmus tetap karena ex officio langsung oleh Ketua DPRD. “Selaku pimpinan fraksi saya senang dan puas, mendominasi 80 persen memegang pimpinan alat kelengkapan adalah sejarah. Tapi ini murni merupakan wujud kemampuan dan strategi politik yang kita bangun. Saya berharap mereka mampu membawa amanat jabatan pimpinan AKD yang diterima dan bisa bekerja dengan baik,” ujar Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH. Sementara, Ketua Fraksi MP yang juga Sekretaris Partai Gerindra Lombok Utara, Nasrudin, S.HI., mengaku tidak mempersoalkan hasil reposisi di AKD DPRD KLU. Walaupun MP tidak memegang salah satu jabatan di AKD, pihaknya bertekad untuk mengawal kinerja para pimpinan AKD baru. (ari)
kaitan dengan KPK pihaknya telah menindaklanjuti arahan lembaga antirasuah sesuai hasil pertemuan akhir tahun lalu di ruang sekda untuk pemasangan CCTV di empat ruangan. Pemasangan CCTV ini dilakukan APBD-P tahun lalu senilai Rp 10 juta di empat titik, masing-masing di ruang ragapim, ruang sidang dan ruang Fraksi. Hasil rekaman CCTV ini jelasnya setiap dua bulan akan diambil datanya oleh Inspektorat selanjutnya dikoordinasikan dengan KPK. (her)
Pasangan Harum Daftar Hari Ini
Mesin PAN, PKS dan Gerindra Siap Wujudkan Kemenangan
Distan Harapkan Jatah Pupuk Subsidi Lebih Besar Selong (Suara NTB) Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diharapkan mengalami penambahan atau melebihi dari kuota pupuk yang diterima tahun 2017 lalu. Penambahan diharapkan, karena tidak menutup kemungkinan adanya program unggulan lain. Termasuk jika melihat dari RDKK, Kabupaten Lotim masih mengalami kekurangan. Menurut Kasi Pupuk Pestisida dan Perlindungan Tanaman Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Lotim, Kamal Marsudi, kuota pupuk Lotim untuk tahun 2018 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2017 awal. Pada tahun 2017 Lotim mendapatkan kouta 29.269.02 ton sementara di tahun 2018 mendapat 29.145.42 ton atau mengalami penurunan sekitar 123 ton untuk pupuk jenis urea. Untuk pupuk jenis SP-36 pada tahun 2017 sebanyak 5.780.83 ton, sedangkan untuk tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 7.187.41 ton atau ada penambahan sebanyak 1.406.58 ton. Untuk pupuk jenis ZA untuk tahun ini terjadi penurunan, di mana pada tahun 2017, sebanyak 4.638.23 ton, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 4.582.88 ton mengalami penurunan sedikit yakni 55.35 ton. Sedangkan untuk pupuk NPK tahun 2017 sebanyak 8.113.90 ton, untuk 2018 sebanyak 8.776.53 ton atau terjadi penambahan sebanyak 662.63 ton. Selanjutnya untuk pupuk organik juga ada penambahan kuota. Tahun 2017, Lotim dijatah sebanyak 4.531.00 ton, sementara tahun 2018 naik menjadi 5.877.64 ton atau penambahan sebanyak 1.346.64 ton. “Ini untuk SK awal,”ujarnya. Namun kondisi di tahun 2017 ada realokasi antar provinsi, di Kabupaten Lotim mendapat tambahan urea sekitar 2.500 ton lebih dan realokasi provinsi sekitar 1.600 lebih dan realokasi pada bulan Desember antarkabupaten. Itu artinya, pada tahun 2018 berdasarkan SK awal di tahun 2017 Lotim mendapatkan sekitar 29 ribu ton untuk urea, namun hingga akhir tahun 2017 Lotim mendapatkan urea 33.527.78 sampai akhir 2017. “Jadi ada tiga kali alokasi,”jelasnya. Ditegaskannya, penambahan sangat diharapkan karena jika melihat dari RDKK, Kabupaten Lotim masih mengalami kekurangan. Adapun indikator terjadinya penambahan maupun pengurangan kuota pupuk, di antaranya luas tanam pada suatu daerah yang sudah ditetapkan luas target tanamnya per tahun. (yon)
anggota. Format inilah yang diisi oleh anggota dewan, dibantu oleh jajaran Setwan dari Bagian Keuangan untuk mengetik hasil laporan yang diserahkan dewan. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa memaksa anggota Dewan untuk mempercepat melaporkan LHKPN tersebut, namun jelasnya dewan seharusnya taat pada aturan dan segera melaporkan LHKPN. “Jawaban mereka belum-belum waktunya, karena masih bulan Februari,” imbuhnya. Ia menambahkan, masih
(Suara NTB/yon)
LAHAN - Salah satu lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Lotim yang masih subur. Dengan kondisi cuaca yang kian tidak menentu, petani diminta mewaspadai hama wereng coklat.
Kondisi Iklim Tak Menentu
Petani Diminta Waspadai Serangan Hama Wereng Coklat Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta para petani mewaspadai serangan hama terkait kondisi iklim yang kian tidak menentu terjadi akhirakhir ini. Pasalnya, dengan kondisi iklim yang demikian, hama yang patut diwaspadai yakni serangan hama wereng coklat. Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (9/1), Kasi Pupuk Pestisida dan Perlindungan Tanaman Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Distan Lotim, Kamal Marsudi, mengungkapkan terkait kondisi iklim saat ini yang kian tidak menentu. Diakuinya perkembangan populasi hama akan meningkat, terutama hama wereng coklat. Dari beberapa laporan peringatan bahaya yang diterima dari petugas POPT di lapangan, di mana petugas di lapangan sudah menemukan populasi, sehingga dari temuan populasi itu, pengamatan akan secara rutin terus dilaku-
kan. Apabila populasinya mencapai ambang ekonomi, maka harus dikendalikan dengan tindakan preventif maupun dilakukan pengendalian massal. “Jadi ketika populasinya meningkat, jadi ada peringatan dini. Kita adakan pengendalian oleh masyarakat maupun dari dinas melakukan pengendalian secara massal,” ujarnya. Iklim yang kian tidak menentu dengan terjadinya hujan dan panas, lanjutnya, biasanya yang berkembang hama wereng coklat. Sementara untuk penggerek batang terjadi di wilayah selatan, namun perkembangannya tidak terlalu. Kecuali wilayah yang tidak pernah terputus pola tanamnya, seperti di wilayah Aikmel dan Pringgabaya. Adapun usia tanam padi yang diserang oleh wereng coklat tidak mengenal usia dari tanaman itu. Melainkan apabila sudah terkena, maka 40 hari ke depan gejala dari serangan hama wereng coklat ini akan terlihat. “Untuk wereng coklat me-
mang sangat senang dengan iklim seperti ini, itulah temanteman di lapangan tetap memonitor perkembangan populasi. Apabila sudah mencapai ambang pengendalian, kita langsung melakukan pengendalian. Jadi bagaimana kita melakukan tindakan sebelum terjadinya serangan,” ujarnya. Kendati demikian, untuk saat ini di Kabupaten Lotim masih aman terkendali, meski beberapa kecamatan yang sudah diterima adanya serangan hama. Seperti di Kecamatan Pringgabaya, karena di lokasi itu terus menerus menanam padi, sehingga begitu menanam terjadi serangan penggerek batang. Bahkan ada yang mengganti tanaman, berarti terjadi gagal tanam. Tapi pihak Distan Lotim mengupayakan supaya petani yang bersangkutan mendapat pergantian dari Jasindo terutama yang masuk dalam anggota. “Yang masuk anggota Jasindo, kita akan upaya untuk mendapat biaya pergantian tanam,”jelasnya. (yon)
H. Haerul Warisin
tas partai, partai yang banyak berarti, partai harus bekerja dan tTidak bisa mengusung harus bergandengan. Diakuinya, syarat pencalonan sudah lengkap. Dalam hal ini, ujarnya, sebelum dilakukan verifikasi oleh KPU harus diverifikasi oleh tim terlebih dahulu. ‘’Jangan sampai akan terganggu waktunya. Kita tidak ingin ganggu orang salat. Kalau perlu, datang serahkan dan bisa langsung pulang,’’ ujarnya. Bicara soal linier, ujarnya, tiga partai sudah berkomitmen mendukung pasangan Harum bertarung di Pilkada Lotim. ‘’Tidak ada perintah linier. Menurut PKS, siapa yang di kabupaten dia yang dibela. Itu urusan partai. PAN di provinsi pasti bela Aman,’’ ujarnya. Soal keterwakilan utara selatan, tidak jadi soal. Elektabilitas berada di nomor tiga. Tidak serta merta. Berada bersama masyarakat bisa. Tidak khawatir dengan elektabilitas. Massa militan yang di luar Syamsul Luthfi dan Najamuddin Mustafa (Fiddin), H. Sukiman Azmi dan H. Rumaksi (Sukma) dan Ali - Habibi, ujarnya, tetap komit dukung Harum. Dalam hal ini, Harum tetap berada di kubu tengah, petani dan nelayan tidak khawatir dengan massa militan. Soal linier pasangan calon, ujarnya, ini persoalan ‘’perang’’ dan tidak bicara linier. Menurutnya, banyak partai tidak ada jaminan. ‘’Cukupkan saja, tidak perlu berlebihan dalam hidup,’’ terangnya. Sebagai calon, terangnya, harus berusaha santun dan sopan dalam politik. Empat pasangan calon yang diprediksi berlaga pada Pilkada 2018 ini dinilainya sangat bagus. Semakin banyak calon semakin baik dan bisa mengurangi fitnah politik. (rus/*)
(Suara NTB/rus)
Fiddin Siap Daftar
Syamsul Luthfi: Kita Tidak Mau Borong Partai Selong (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Bupati H M. Syamsul Luthfi dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim)H. Najamuddin (Fiddin) siap mendaftar ke KPU Lotim, Rabu (10/1) ini. Pasangan yang sudah punya tiket dari Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap dikawal sekitar 3.000 massa. Syamsul Luthfi saat berjumpa pers di Masbagik, Selasa (9/1), mengaku, kendaraan politik untuk menjemput ikhtiar menjadi Bupati Lotim sudah cukup. Dalam hal ini, pihaknya tidak ingin memborong partai politik. “Kami tidak pernah cari partai,” ungkapnya. Dalam hal ini, pihaknya ingin memberikan kesempatan yang lain ikut ambil bagian dalam proses demokrasi. Baginya, Partai Demokrat dan PKB dianggap cukup sebagai tiket untuk mendaftar hari terakhir. Diakuinya, fenomena memborong partai tidak populer lagi dalam sejarah perpolitikan Lotim. Sejarah mencatat, padan ilkada 2008 pasangan H. Moch. Ali Bin Dachlan dengan H. Lalu Gaffar Ismail atau yang kala itu mendapat dukungan banyak partai dikalahkan pasangan H.M. Sukiman Azmy dengan H. M. Syamsul Luthfi atau Sufi jilid I.
Selong (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Bupati H. Haerul Warisin dengan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Machsun Ridwainy (Harum) dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Rabu (10/1. KPU Lotim dijadwalkan menerima pasangan Harum pukul 16.00 Wita. ‘’Tiga partai politik pengusung PAN, PKS dan Gerindra siap dengan massa militannya mengantarkan prosesi pendaftaran dan mewujudkan kemenangan bagi pasangan Harum,’’ klaim H. Haerul Warisin saat dikonfirmasi wartawan di Sikur, Selasa (9/1). Saat pendaftaran, ujarnya, telah disiapkan membawa persyaratan lengkap dari parpol. Utamanya dokumen B1kwk dari tiga partai, yakni PAN, Gerindra dan PKS yang sudah memberikan dokumen syarat pencalonan. H. Iron, panggilan akrab H. Haerul Warisin yang saat ini masih menjabat Wakil Bupati Lotim akan daftar biasa saja. Pasangannya akan datang langsung ke KPU Lotim secara sederhana. Analisa efektivi-
(Suara NTB/rus)
TUNJUKKAN - Bakal Calon Bupati H. M. Syamsul Lutfhi dan Bakal Calon Wabup Lotim H. Najamuddin menunjukkan berkas dukungan partai yang akan diserahkan ke KPU Lotim saat mendaftar, Rabu (10/1). Pengalaman pun berulang pada Pilkada 2013, ujarnya, banyak partai pendukung Sufi Jilid II dengan tujuh partai kala itu kalah dari pasangan calon dari non partai, H. Moch Ali Bin Dachlan dengan H. Haerul Warisin atau Alkhaer. Menurutnya, praktik memborong partai biasanya dilakukan untuk jegal yang lain agar tidak mencalonkan diri. Bagi pasangan Fiddin yang komitmen tetap bersama dalam satu ini tidak mau borong partai, karena banyak cost politik yang harus dikeluarkan dan ada kewajiban memberikan pembinaan. Pada kesempatan ini, Syamsul Luthfi mencoba
klarifikasi dan menjernihkan permasalahan yang ada. Kabarnya, beredar informasi miring tentang pasangan Fiddin. Ada yang menggiring opini tidak bisa daftar. Dipastikan, setelah mengantongi dukungan Demokrat dan PKB memantapkan langkah Fiddin untuk menjemput takdirnya. Sementara Bakal Calon Wabup, H. Najamuddin menginginkan pilkada yang santun. Dalam menjemput takdir, ujarnya, harus dilakukan dengan sabar istiqomah, ikhlas dan memaafkan. Pihaknya tidak akan reaksi provokatif dalam proses pilkada. (rus)
2.000 KK Miskin Dapat Bantuan Meter PDAM Gratis Tanjung (Suara NTB) Kabar baik diperuntukkan bagi warga miskin di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pada tahun 2018 ini, sebanyak 2.000 KK berpenghasilan rendah akan memperoleh bantuan pemasangan meter PDAM secara cuma-cuma. Kepastian jumlah 2.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima meter gratis dipastikan Ketua Dewan Pengawas PDAM KLU, Drs. Simparudin, dan Direktur PDAM, Raden Waliadin, SE., Selasa (9/1). Data jumlah MBR penerima layanan air bersih PDAM telah diperoleh setelah PDAM menjemput program di Kementerian PUPR akhir tahun 2017 lalu. “Kita sudah dapat kepastian bahwa MBR penerima program meter PDAM gratis sebanyak 2.000 kepala keluarga (KK). Kita ke Kementerian PUPR penajaman dan angka pastinya sudah keluar,” ungkap Waliadin. 2.000 MBR penerima program akan langsung dilayani setelah PDAM memperoleh kepastian serah terima jaringan perpipaan Mursemalang. Program juga akan berjalan apabila PDAM telah memperoleh pencairan dana penyertaan modal PDAM pada APBD murni tahun 2018 ini. Dana penyertaan modal dari APBD sebesar Rp 4 miliar pada tahun 2018, sebut Direktur PDAM, akan digunakan untuk mendanai pemasangan Meter PDAM gratis. Selanjutnya, dana itu akan diganti oleh Kemente-
rian PUPR. Dasar penggantian dana dari kementerian akan diproses setelah masyarakat MBR penerima manfaat memiliki bukti sebagai pelanggan PDAM dibuktikan dengan setoran rekening PDAM. “Wilayah penerima MBR yang menjadi prioritas kita di wilayah Desa Salut dan Desa Selengen (Kecamatan Kayangan). Karena di sana ada penambahan air baku yang bisa melayani MBR,” sambungnya. Dewan Pengawas PDAM, Simparudin, menambahkan, kementerian mensyaratkan pelaksanaan MBR menggunakan APBD dengan alasan melihat sejauhmana keseriusan daerah (Pemda dan PDAM). Kementerian hanya akan mengganti dana MBR apabila masyarakat tercatat sebagai pelanggan dan telah memiliki rekening tagihan PDAM. “Untuk itu maka PDAM akan menggunakan dana penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar. Target kita 2.000 MBR sudah tuntas terpasang pada tahun 2018 ini,” ujar Simpar. Menyinggung kriteria penerima MBR, PDAM akan berkoordinasi dengan SKPD yang memiliko data warga miskin di 2 desa sasaran yang ada di Kecamatan Kayangan itu. Selanjutnya PDAM akan memverifikasi kelayakan penerima dengan berkoordinasi ke Pemdes masing-masing. “Yang jelas penghasilannya rendah dan di wilayah itu ada jaringan PDAMnya,” demikian Simpar. (ari)
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Pupuk Langka dan Mahal
Petani di Loteng Mengadu ke DPRD Praya (Suara NTB) Belasan petani asal Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya dan sekitarnya, mengadu ke anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng), Selasa (9/1).pengaduan ini terkait mulai langka dan mahalnya pupuk di tingkat petani. Padahal petani sedang sangat membutuhkan pupuk untuk kebutuhan tananam padinya. Ahmad Saikhu
Dibangun Tahun Ini DERMAGA rakyat di Dusun Tembowong Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong bakal dibangun tahun ini dengan anggaran mencapai Rp 9 miliar. Anggaran pembangunan dermaga yang sudah lama diusulkan ini dari DAK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT dan Transmigrasi) yang masuk ke program Dinas Perhubungan. Dinas terkait pun sudah melakukan persiapan awal dengan menyiapkan segala di lapangan. “Tahun ini dibangun dermaga rakyat Tembowong Sekotong Barat, itu dianggarkan dari DAK afirmasi Kemendes PDT dan Transmigrasi,” kata Kepala Dishub Lobar, Ahmad Saikhu, Selasa (9/1). Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak desa dan warga sekitar difasilitasi kecamatan untuk persiapan di lapangan. Pihaknya mengundang Kades Sekotong Barat, Gili Gede dan Pelangan untuk membahas rencana pembangunan dermaga tersebut. Semua kades pun, jelasnya, hadir. Sebelum pembangunan dimulai, pihaknya perlu mempersiapkan di lapangan, baik menyangkut lahan dan persiapan izin reklamasi di lokasi dermaga. Ditargetkan, pembangunan dimulai awal tahun ini setelah semua persiapan di lapangan selesai. Triwulan I, jelasnya dimulai proses tender di ULP, jika masalah aset, desain barulah tender diajukan langsung ke ULP. Menyangkut pembebasan lahan, jelasnya, pihak aset siap menuntaskan. Terkait izin reklamasi di lokasi, tetap dilalui proses tersebut. Meski sudah ada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp), pihaknya tetap mengurus izin. Pihaknya juga berkoordinasi dengan provinsi sebab perairan masuk kewenangan provinsi. “Tahun ini selesai dibangun, kalau ada kendala, di luar kekuasaan kami,” ujarnya. Terkait kapal yang beroperasi, jelasnya, setelah dermaga terbangun masih akan dilayani kapal tradisional. Namun pihaknya bisa mengajukan kapal feeder ke pusat. Sebab pemerintah pusat mendistribusikan kapal tersebut ke daerah kepulauan yang memiliki gili. (her)
Di hadapan Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, L. Iskandar di ruang Banmus DPRD Loteng, petani mengaku mulai kesulitan memperoleh pupuk. Terutama pupuk jenis urea dan SP 36. Petani mengaku sulit mendapatkan stok pupuk di tingkat pengecer. Kalaupun ada, ujarnya, harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan. Itupun harus sampai rebutan dengan petani lain. Padahal pemerintah sudah menjamin ketersediaan pupuk aman di tingkat petani. “Katanya sudah ada komitmen pemerintah dengan distributor soal harga pupuk harus sesuai HET. Tapi di lapangan kenyataan tidak seperti itu,” tegas perwakilan petani, L. Irawandar, SP. Untuk itu, para petani menuntut pemerintah daerah segera bertindak guna menyikapi persoalan yang dihadapi petani. Karena pihaknya menduga ada permainan dalam distribusi pupuk dan petani yang jadi korban. “Kami minta persoalan ini diselesaikan. Supaya pada musim tanam kedua nantinya tidak terjadi kembali persoalan yang sama,” harapnya. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dispertanak Loteng, L. Iskandar, mengaku secara umum stok pupuk pada posisi aman. Bahkan,
(Suara NTB/kir)
MENGADU - Petani dari Desa Darek Kecamatan Praya Barat mengadu ke DPRD Loteng soal pupuk yang langka dan mahal, Selasa (9/1). tahun ini kuota pupuk Loteng mencapai 76 ribu ton lebih. Ada kenaikan sekitar 2 ribu ton lebih dari kuota pupuk tahun lalu, sehingga dalam hal kuota pupuk, tidak ada persoalan. Namun demikian pihaknya berjanji akan segera melakukan tim pengawas lapangan untuk mencari tahu persoalan yang terjadi. Dari sanalah kemudian pihaknya bisa menentukan langkahlangkah penanganan lebih lanjut. Tapi sebelum itu, ujar Iskandar, pihaknya sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah penanganan awal. Misalnya, dengan melakukan re-
alokasi pupuk di tingkat desa hingga kecamatan. Di mana desa atau kecamatan yang kuota pupuknya lebih, dialihkan ke desa atau kecamatan yang kekurangan pupuk. Adapun masalah harga pupuk yang diatas HET, ia mengaku itu memungkinkan terjadi, karena faktor kondisi wilayah. Di mana bisa saja, karena lokasi yang jauh, sehingga ada penambahan biasa kirim. Sehingga harga jualnya lebih tinggi dari HET yang sudah ditentukan. “Kalau di tingkat distributor sudah tidak persoalan soal harga. Bisa dipastikan sudah sesuai HET.
Tapi ketika sampai di tingkat pengecer harga pupuk bisa lebih tinggi, karena ada tambahan biaya pengiriman di dalamnya,” terang Iskandar. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, berharap Dispertanak Loteng bisa lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi petani, terutama soal pupuk. Karena hampir setiap tahun, persoalan pupuk selalu muncul. “Kuncinya sebenarnya para koordinasi dengan pihak terkait. kalau itu baik, persoalan pasti bisa selesai,” ujar politisi asal Partai Demokrat ini. (kir)
Bahas Keamanan
Kapolres Loteng Kumpulkan Camat dan Kades Praya (Suara NTB) Para camat dan kepala desa (Kades) se-Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (9/1) dikumpulkan Kapolres Loteng AKBP Kholilur Rochman, S.H., SIK., MH., untuk membahas kondisi keamanan wilayah yang belakangan ini cenderung mulai meningkat tingkat gangguannya. Peningkatan gangguan keamanan ini terjadi di kawasan-kawasan wisata yang menjadi atensi aparat kepolisian selama ini. “Dalam tiga bulan terakhir ini, tingkat gangguan keamanan meningkat dari periode sebelumnya. Sehingga kita perlu duduk bersama dengan semua elemen. Terutama unsur pemerintah, seperti camat dan kades serta tokoh masyarakat, untuk mengambil langkah menyikapi persoalan ini,” terang Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, usai bertemu camat dan kades di ruang kerjanya. Pihaknya memandang perlu untuk mengumpulkan semua camat dan kades untuk menyatukan persepsi terkait penanganan keamanan di wilayah ini. Karena sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat bawah, kades memiliki peran vital dalam mendukung stabilitas keamanan, khususnya di wilayahnya sendiri. Tanpa dukungan dari kades dan unsur pemerintah desa lainnya,ujarnya, persoalan keamanan tidak akan bisa diselesaikan. “Dalam hal ini kita berharap unsur pengamanan di tingkat desa seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa serta kades bisa bersinergi. Dalam mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat desa. Karena kalau desa sudah aman, maka secara otomatis kecamatan hingga kabupaten juga bakal aman,” jelasnya. Pada kesempatan tersebut para camat dan kades juga sudah diberikan gambaran soal peta kerawanan keamanan di masing-masing kecamatan dan desa. Paling tidak, mereka memiliki gambaran untuk melakukan upaya-upaya pencegahan bersama-sama unsur pengamanan di wilayahnya masing-masing. Diakuinya, ada beberapa kecamatan yang crime indexnya cukup tinggi, seperti Kecamatan Praya Barat, Pujut serta Praya Timur, sehingga butuh penanganan yang lebih intens lagi ke depan. Penanganan bukan hanya melalui pendekatan operasional saja, seperti razia dan operasi kepolisian lainnya, tapi juga melalui pendekatan sosial ekonomi. ‘’Dan, peran itu menjadi domainnya pemerintah,’’ ujarnya. (kir)
Daftar di Hari Terakhir
F-One dan Zaitun akan Adu Kekuatan Massa Giri Menang (Suara NTB) Rabu (10/1) ini merupakan hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati di KPU Lombok Barat (Lobar). Semua bakal paslon pun memilih hari terakhir untuk mendaftar di KPU, baik H. Fauzan Khalid - Hj. Sumiatun (Zaitun) dan Nauvar F Farinduan – TGH. Muammar Arafat (F-One), serta salah satu di antara dua bakal paslon TGH. Hasanain Juaini - H. Sulhan Mukhlis ataukah H. M. Izzul Islam - TGH. Khudari Ibrahim (Zul - Khair) yang masih menunggu kepastian SK PKB. Tiga bakal paslon diperkirakan bakal mendaftar di hari terakhir dengan waktu berbeda. F-One yang dijadwalkan lebih dulu mendaftar bakal unjuk kekuatan massa dengan Zaitun. Dua paslon diperkirakan membawa ribuan massa saat mendaftar di KPU. Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri yang dikonfirmasi, mengungkapkan, sejauh ini baru dua bakal paslon yang meng-
informasikan bakal mendaftar di KPU yakni F-One pukul 11.00 Wita, disusul Zaitun pukul 16.00 Wita, sedangkan dari bakal paslon Hasan dan Zul-Khair belum memastikan waktu mendaftar ke KPU. Pihaknya pun sudah memasukkan draf nama bakal calon ke tim dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Di hari pertama dilaksanakan hari Kamis dijadwalkan F-One, karena paslon ini yang mendaftar pertama kali, kemudian Zaitun hari Sabtu serta bakal paslon antara dua bakal paslon Hasan ataukah Zul-Khair pada hari yang bersamaan. Informasi yang diterima dari tim penghubung FarinMuammar, Munawir Haris, pada saat mendaftar di KPU bakal membawa 20 ribu massa. Sementara dari tim Zaitun bakal membawa massa 10 ribu. Bagaimana dengan kubu Hasan dan Zul-Khair? Dikatakan, dari kubu Hasan belum ada informasi. Sedangkan dari pihak Zul-Khair telah datang ke KPU berkonsultasi,
bakal paslon ini bakal mendaftar pada jeda waktu setelah duet F-One mendaftar sekitar pukul 12.00-15.00. Terkait informasi bahwa Hasan bakal mendaftar bersamaan besok (hari ini, red), pihaknya belum mendapatkan informasi resmi. Menurutnya, dua paslon tersebut tetap yakin bakal mendaftar di KPU. Yang penting, katanya, pihak KPU siap menerima kapanpun bakal paslon datang yang penting tidak melewati pukul 24.00. Sementara itu, Petahana H Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait kenapa mendaftar di hari terakhir, karena memilih hari itu juga. Sebelum mendaftar, Zaitun bakal menggelar istigosah dirangkai dengan deklarasi di Lapangan Mareje Gerung. Setelah itu barulah mendaftar ke KPU dengan berjalan kaki. TGH Hasanain Juaini yang dikonfirmasi via telepon menyatakan ia bersama pasangannya H. Sulhan Muchlis akan mendaftar hari ini. Namun
Bupati Ajukan Cuti ke Gubernur
terkait waktunya, ia meminta agar memastikan ke parpol pendukung. “Insya Allah kita daftar besok (hari ini), waktu dan teknis silakan ke pengurus parpol pengusung,’’ ujarnya singkat. Sementara juru bicara paket Zul - Khair, H. Zahrul Maliki yang ditemui saat melakukan konsultasi dengan KPU Lobar, Selasa (9/1) menegaskan sedari awal Zul-Khair sudah berkomitmen akan menggunakan PDIP dan PKB dalam Pilkada Lobar. Terkait keruhnya suasana politik sejauh ini, tim Zul - Khair secara umum menganggap bahwa itu merupakan hal yang biasa. “Suasana kami biasa saja, walaupun ada dari pihak seberang yang mengklaim. Itu biasa dalam politik,” jelasnya. Dikonfirmasi terkait posisi SK dukungan dari PKB, Zahrul Maliki mengatakan bentuk dukungan untuk mendaftar ke KPU. Bahkan ia mengklaim SK dukungan sudah siap. Namun, karena diperintah untuk tidak meng-
eluarkan SK tersebut sebelum waktunya, tim Zul Khair pun masih menahan diri. “Karena kita oleh calon diminta tidak mengeluarkan itu dan tidak akan kita perlihatkan sampai pada saatnya. Akan dibawa saat mendaftar,” ujarnya penuh keyakinan. Pun terkait beredarnya SK dari DPP PKB yang menyatakan mendukung paket Hasan, Zahrul Maliki yang sempat menjadi Calon Bupati Lobar periode sebelumnya mengatakan itu merupakan dinamika. Menurut dia, SK yang beredar di media sosial itu bukanlah bentuk fisik SK dukungan dari DPP PKB. “Bisa saja orang membuat itu dengan target dan kepentingan tertentu. Itulah dinamika,” sambungnya. Dalam kesempatan itu, mantan anggota DPRD Lobar tiga periode itu menyatakan pihaknya akan merangkul semua pihak untuk menuju Pilkada Lobar. Tanpa terkecuali, Zahrul juga mengatakan akan merangkul paket Hasan. (her)
12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Giri Menang (Suara NTB) Menurut Fauzan ada banyak per12345678901234567890123456789012123456789012 Sudah hampir tiga pekan panitia timbangan mengapa dirinya memilih 12345678901234567890123456789012123456789012 seleksi (pansel) terbuka pengisian Ja- melakukan pelantikan di waktu itu. Di 12345678901234567890123456789012123456789012 batan Pimpinan Tinggi Pratama mana salah satunya terdapat pejabat 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 (JPTP) Lombok Barat (Lobar) mengu- yang akan memasuki masa pensiun12345678901234567890123456789012123456789012 mumkan tiga nama besar peserta yang nya di bulan Maret mendatang. “Ada 12345678901234567890123456789012123456789012 lolos. Namun ternyata Bupati Lombok dua yang akan pensiun, yaitu Asisten 12345678901234567890123456789012123456789012 Barat (Lobar) H Fauzan Khalid secara II dan Kepala BKD (Badan Kepegawa12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 resmi belum menerima nama peserta ian Daerah) yang pensiun satu Maret. 12345678901234567890123456789012123456789012 yang lolos tiga besar tersebut. Kalau kita melakukan (pengisian leb12345678901234567890123456789012123456789012 “Sudah keluar (pengumuman tiga ih awal), tidak elok,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012123456789012 nama besar ), tapi secara resmi belum,” Seperti diketahui segala tahapan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ujar Bupati Lobar H. Fauzan Khalid seleksi terbuka sudah dilaksanakan 12345678901234567890123456789012123456789012 yang ditemui selepas menghadiri acara sesuai dengan jadwal. Mulai dari 12345678901234567890123456789012123456789012 di Kantor Camat Gerung, Rabu (9/1). tahapan pendaftaran hingga pelak12345678901234567890123456789012123456789012 Kendati demikian menurut Fau- sanaan tes seleksi sudah dilalui para 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 zan, pelaksanaan pengisian atau pel- peserta sebelum akhirnya dikeluarkan 12345678901234567890123456789012123456789012 antikan nama yang dipilihnya dari tiga nama besar yang lolos. Berdasar12345678901234567890123456789012123456789012 tiga nama besar untuk mengisi jaba- kan Berita Acara Nomor : 19/Pansel/ 12345678901234567890123456789012123456789012 tan lowong di 6 JPTP akan dilaku- XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 kan pada minggu pertama Februari tentang penetapan nilai akhir, dan 12345678901234567890123456789012123456789012 2018 mendatang. “Insya Allah ming- penetapan 3 besar terbaik, Pansel 12345678901234567890123456789012123456789012 gu pertama Februari pelantikan,” Penerimaan Calon Pejabat Tinggi 12345678901234567890123456789012123456789012 ungkap mantan ketua KPU NTB ini. Pratama Kabupaten Lobar. (her) 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012
Bupati Bakal Gelar Mutasi Ketua DPRD Belum Usulkan Pengunduran Diri Awal Februari Giri Menang (Suara NTB) Sekretariat DPRD Lombok Barat (Lobar) belum menerima surat pengajuan pengunduran diri dari Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun dan Wakil Ketua H. Sulhan Muchlis Ibrahim yang bakal mendaftar untuk mencalonkan diri pada pilkada 2018. Surat pernyataan mundur dari dewan ini menjadi salah satu syarat calon yang harus dipenuhi oleh kandidat yang berasal dari kalangan DPRD jika ditetapkan menjadi calon. Sementara, H. Fauzan Khalid juga telah mengusulkan surat cuti ke gubernur. “Surat pengajuan pengunduran diri dari ibu ketua maupun wakil ketua, sampai sekarang belum kami terima, kami tengah menunggu ini,” kata Sekretaris DPRD Lobar, H. Isnanto Karyawan, Selasa (9/1). Isnanto, mengaku pihaknya masih menunggu surat usulan pengunduran diri, baik dari ket-
ua dan wakil ketua. Pihaknya terus berkoordinasi dengan tim pemenangan kedua belah pihak, guna memastikan surat tersebut sebelum berakhir masa pendaftaran Rabu ini. Menurutnya, sesuai ketentuan surat pernyataan pengunduran diri harus sudah diterima KPU paling lambat H-30 sebelum pencoblosan. Setelah penetapan menjadi calon, barulah proses pemberhentian (PAW) dilakukan atas usulan parpol ke Sekretaris DPRD barulah ke gubernur. Proses ini, jelasnya, belum dipikirkan sebab masih fokus pada surat permohonan untuk pengunduran diri sebagai syarat daftar di KPU. “Langsung kita proses supaya dikira tidak dihambat,” imbuhnya. Diakuinya, sejauh ini pihaknya hanya menerima surat tembusan terkait pengajuan cuti dari petahana dengan tujuan ke gubernur. Dalam surat cuti yang diajukan
bupati ke gubernur tersebut, disampaikan perihal permohonan cuti kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati. Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus menjalani cuti kampanye sesuai ketentuan Peraturan UU. Terkait itu dan mengacu Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilgub, dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2018, masa kampanye akan dilaksanakan mulai 15 Februari sampai 23 H. Isnanto Karyawan Juni 2018. (her)
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
Jemput Bola, Perlu Upaya Bersama Tuntaskan Perekaman E-KTP di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa dalam melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk- Elektronik (EKTP). Salah satunya dengan menggiatkan jemput bola hingga ke desa-desa. Namun, untuk menuntaskan perekaman tersebut tidak bisa hanya Disdukcapil saja, tetapi diperlukan upaya bersama. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli kepada Suara NTB menyampaikan, pihaknya (Suara NTB/ind) sudah melakukan persiaH. Zulqifli pan selama ini. Pertama data-data warga yang belum melakukan perekaman di kecamatan sudah diserahkan ke masing-masing kecamatan. Dengan harapan kecamatan dapat berkoordinasi dengan desa untuk menggerakkan masyarakat melakukan perekaman di lokasi yang sudah disepakati. Kemudian, pihaknya mengirim soft copy dalam bentuk CD warga yang belum merekam di masing-masing desa. Setelah melakukan koordinasi dan menentukan lokasi, pihaknya turun melakukan perekaman di masing-masing desa. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelayanan di Kantor Disdukcapil. Bahkan di pertengahan Desember lalu pihaknya sudah mendidik petugas registrasi desa sebagai administrator yang nantinya akan membantu dalam hal administrasi penduduk. “Dari upaya yang kami lakukan seharusnya perekaman sudah tuntas. Namun kembali lagi kepada partisipasi masyarakat untuk mau melakukan perekaman,” ujarnya, Selasa (9/1). Dijelaskannya, untuk menuntaskan perekaman E-KTP ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh Disdukcapil. Tetapi sangat penting kerja bersama semua pihak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pihaknya sudah menyiapkan peralatan dan SDM serta menerbitkan dokumen. Tugas dari camat dan kepala desa menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan perekaman ke lokasi yang sudah ditentukan. Begitupula instansi lainnya juga memiliki peran yang sangat penting. Jika semuanya bergerak secara secara simultan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, maka perekaman akan bisa dituntaskan. “Jadi harus ada pemahaman bahwa ini merupakan tugas bersama,” terang H. Zul. Pihaknya akan mengintensifkan pelayanan jemput bola ke desa-desa minimal empat bulan kedepan. Karena akhir Juni mendatang akan dilaksanakan Pilkada NTB. Sebelum itu, minimal masyarakat sudah melakukan perekaman sebagai dasar diterbitkannya E-KTP nantinya. Tentunya peran semua pihak sangatlah penting. Disisi lain, dijelaskannya, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa, pihaknya melaksanakan pelayanan ekstra di salah satu kelurahan terdekat selama sehari. Dalam hal ini melakukan pelayanan terkait administrasi kependudukan “Semedi” (Sehari Mesti Jadi). “Khusus hari ini (kemarin red) kita melaksanakan kegiatan pelayanan minduk “Semedi” di Kelurahan Lempeh. Jadi pelayanan sehari saja, kita coba selesaikan. Karena kelurahan Lempeh juga dekat dan mudah untuk memobilisasi tenaga. Hal ini dalam rangka menyambut HUT Sumbawa. Dalam rapat sebelumnya, ada permintaan kelurahan lain yanbg terdekat kita minta untuk digabung di Lempeh,” tambahnya. (ind)
Gandeng Pusat dan Swasta Genjot Fasilitas Samota Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar menyatakan fasilitas di Samota memang harus dipercepat. Tentu dengan menggandeng pemerintah pusat dan piha swasta (investor). Untuk membangun dermaga penyeberangan di Ai Bari. Kemudian memperbanyak sumber listrik dan lainnya. “Betapa pentingnya penyeberangan laut dari Ai Bari (Kecamatan Moyo Utara Sumbawa) sampai Jalabai (Dompu). Bisa menghemat waktu 7 jam perjalanan darat menjadi 2,3 jam melalui laut. Sekaligus bisa mengirit biaya pemeliharaan jalan ratusan kilomter dari Sumbawa ke Dompu. Didukung pada akhir 2017 lalu, Gunung Tambora sudah resmi menjadi Taman Nasional. Jadi, ekspektasi kedepannya sangat bagus. Atas dasar inilah kita akan mendorong pusat membangun dermaga di Ai Bari,” terang H. Iskandar. Kemudian menggandeng investor, mengingat pemilik lahan yang ada di sekitar Samota juga tidak akan bisa membuat investasi besar. Makanya butuh investor untuk menjadikan kawasan tersebut unggul dan strategis. Tentu saja pemerintah menyediakan syarat dasar untuk menarik investor, terutama sumber sumber listrik di Samota mesti diperbanyak. “Kita optimis dengan bantuan swasta karena dunia usahalah yang akan menentukan. Termasuk dalam pengembangan pariwisata,” tukasnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa, L. Suharmadji M.T, menambahkan, Samota yang dimulai tahun 2014 lalu hingga 2017 telah mengabiskan total dana Rp 227 Miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Kini tinggal menyelesaikan pekerjaan minor seperti trotoar. Serta membuka jalur cadangan di Ladang Arta Buana sepanjang 1,2 kilometer. Agar jalan tersebut bisa segera berfungsi. (arn)
Panwaslu Protes, KPU Minta Jangan Masuk Wilayah Teknis Sumbawa Besar (Suara NTB)Panwaslu Sumbawa mempertanyakan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang dilakukan KPU Sumbawa. Terutama dari hasil verifikasi salah satu Parpol yang berbeda dari data temuan Panwaslu hasil pengawasa di lapangan. Anggota Panwas Sumbawa, Agusti S.Pdi, menyatakan pihaknya telah bersurat ke KPU meminta jadwal verifikasi dua Parpol baru di Sumbawa. Serta nama nama tim verifikator Namun tidak dibalas. Waktu pelaksanaan verifikasi hanya diberitahu secara informal dan mendadak. Sehingga untuk verifikasi keanggotaan Partai Perindo yang telah berakhir 4 Januari lalu pun pihaknya terpaksa melakukan pengecekan langsung bersama Panwascam. “Tidak ada kejelasan tentang verifikasi, makanya kami dengan Panwascam turun mengecek sendiri di lapangan dan hasil temuan pengawasan kami, ada keanggotaan yang memenuhi syarat hasil verifikasi di KPU, setelah kami cek langsung ternyata tidak memenuhi syarat,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menegaskan surat Panwaslu tertanggal 2 Januari terhitung telat dikirimkan, karena verifikasi Perindo sudah rampung 4 Januari. Selain itu, lanjut Syukri, tidak ada kewajiban KPU melaporkan nama tim verifikator dan jadwal verifikasi kepada Panwaslu. Sebab jadwal verifikasi sudah jelas tercantum dalam setiap tahapan. Seharusnya, Panwaslu mengikuti saja tahapan yang ada dan bersama sama KPU turun ke lapangan. Syukri juga menegaskan, tidak bisa Panwaslu melakukan verifikasi, karena di luar kewenangan mereka dan itu menjadi tugas KPU. “Kami minta Panwaslu jangan masuk wilayah teknis yang menjadi tugas KPU,”katanya. Untuk hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo disebutkan Syukri sudah rampung dan tidak ada masalah dengan hasilnya. Sementara untuk Partai Berkarya verifikasi masih dilakukan hingga 12 Januari mendatang. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
6,05 Hektar Tanaman Padi Terdampak Banjir di Brang Rea Taliwang (Suara NTB) Banjir yang melanda sebagian wilayah kecamatan Brang Rea pada Minggu lalu turut merusak tanaman padi petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) luas tanaman padi yang terdampak akibat luapan air sungai yang dipicu tingginya curah hujan itu mencapai 6,05 hektar. “Kita sudah melakukan pendataan ke seluruh areal persawahan yang tergenang air saat banjir hari Minggu. Dan temuan lapangan kami kerusakan tanaman padi petani tidak terlalu banyak,” terang Kepala DPPP KSB, drh. Khairul kepada wartawan, Selasa (9/1). Ia menjelaskan, kerusakan tanaman padi petani itu tersebar di 4 desa di Brang Rea. Rinciannya di desa Tepas Sepakat sebanyak 3 hektar, Moteng 1,5 hektar, desa Sapugara Bree 40 are dan di desa Desa Beru sekitar 1,15 hektar. “Kalau luasan yang terendam memang banyak. Data ini yang terdam-
pak dan benar-benar mengalami kerusakan akibat tergenang air,” sebutnya. Untuk di Desa Tepas Sepakat dan Desa Beru, tanaman padi petani yang terdampak banjir sudah dalam kondisi berbulir dan siap berbuah. Akibat terendam air secara otomatis para petani pemilik tidak dapat menikmati hasilnya atau gagal panen. Sementara lahan padi di desa Sapugara Bree dan Moteng masih berdasarkan data dinas, bentuk kerusakan yang dialaminya berupa kerusakan benih. Di mana petani pemilik lahan baru melakukan penyemaian sekitar 2 minggu.
“Kalau yang di desa Sapugara Bree dan Moteng ini kondisinya gagal tanam. Sebab benih yang disiapkan untuk ditanami rusak atau hilang disapu air banjir,” papar Khairul. Terhadap petani yang mengalami kerugian akibat dampak banjir di kecamatan Brang Rea itu, Khariul menyatakan, pihaknya akan mengupayakan menyiapkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Adapun bentuk bantuan yang diupayakan DPPP KSB berupa pemberian benih kepada para petani untuk persiapan musim tanam berikutnya. “Bantuan bibit ini untuk me-
ringangkan beban petani kita karena yang jelas mereka merugi akibat banjir itu,” ujarnya. Sementara itu ditanya apakah para petani yang tanamannya mengalami rusak merupakan peserta asuransi usaha pertanian? Khairul mengungkapkan, berdasarkan data rata-rata dari mereka belum ada yang mengikuti program tersebut. Karenanya ia menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajak para petani ikut dalam kepesertaan asuransi jasa usaha pertanian yang terbukti mampu memberikan jaminan keamanan modal tanam petani. “Kami memang sudah bersiap kalau ada dari mereka yang ikut asuransi akan segera kami urus klaimnya. Tapi ternyata petani para pemilik lahan yang terdampak itu setelah kami tanya belum ada yang ikut. Makanya ke depan akan kami sarankan untuk ikut asuransi
itu,” sambung mantan sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) KSB ini. Selain di kecamatan Brang Rea, di kecamatan Taliwang juga ditemukan adanya areal persawahan yang tergenang akibat akibat banjir Brang Rea. Lokasinya di desa Saremong, di sini usia tanaman padi petani ratarata berkisar sekitar 2 minggu. Khairul mengatakan, pihaknya juga telah turun melakukan pengecekan namun tidak menemukan potensi akan terdampak atau rusak karena air yang menggenang mulai surut sehingga tanaman padi petani masih bisa diselamatkan. “Kami akan terus pantau kondisi tanaman padi petani yang sempat terendam banjir kemarin. Supaya kalau ada yang terjadi kerusakan gagal panen atau gagal tanam bisa kita segera data untuk persiapan pemberian bantuan,” imbuhnya. (bug)
(Suara NTB/ils)
PABRIK ES - Kondisi terkini pabrik es yang berada di desa Poto Tano Sumbawa Barat. Pabrik yang dibangun dari anggaran APBN sekitar Rp 5 Miliar tersebut, hingga saat belum bisa digunakan. Bahkan kondisi saat ini juga sangat memperihatinkan dan mulai terlihat retakan di dinding bangunan tersebut.
Pabrik Pupuk KSB Diupayakan Beroperasi Tahun Ini Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat terus berupaya memaksimalkan keberadaan pabrik pupuk yang ada di Desa Poto Tano. Pembangunan pabrik yang ditaksir menelan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar, melalui program hibah dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian RI hingga saat ini belum digunakan. Hal tersebut terjadi, karena mesin-mesin yang sudah terpasang mengalami kerusakan setelah bencana puting beliung disertai hujan di wilayah tersebut. “Kita akui memang keberadaan pabrik pupuk ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat (mangkrak). Untuk itu, diawal tahun 2018, kita akan segera mengirimkan proposal pergantiaan alat yang rusak ke Kementerian terkait supaya keberadaan pabrik ini memiliki manfaat dan bisa di-
gunakan di tahun 2018,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Sumbawa Barat Ir. Amin Sudiono MM kepada Suara NTB, Selasa (9/1). Dikatakannya, pengusulan proposal ke Kementerian terkait merupakan jalan tengah supaya pabrik ini bisa running (berfungsi). Hal tersebut terjadi karena aset yang ada di pabrik ini, belum diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan kerusakan yang terjadi terhadap mesin-mesin ini juga masih menjadi tanggung jawab Kementerian terkait. Sementara, hasil inventalisir kerusakan yang dilakukan dinas terkait terhadap pabrik pupuk ini, ditaksir berada pada angka miliaran rupiah. Karena sebagian besar mesin yang sudah terpasang di lokasi ini rusak tidak bersisa. “Kerugian akibat mesin rusak di pabrik ini, kita taksir bernilai miliaran rupiah dan itu semua sudah kita usulkan ke Pu-
sat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban dari Kementerian untuk memaksimalkan pabrik pupuk ini,” ungkapnya. Ia menambahkan, dalam proposal tersebut juga, pihaknya juga sudah melampirkan laporan terkini dan fakta-faka yang mengakibatkan mesin yang ada di pabrik pupuk ini rusak. Faktafakta yang digambarkan dalam proposal tersebut, diharapkan bisa menjadi alasan Pemkab untuk kembali memaksimalkan keberadaan pabrik pupuk ini. “Semua berkas proposal terkait pabrik sudah kita serahkan ke Kementerian, mudahmudahan proposal tersebut segera ditindak lanjuti supaya pabrik ini bisa running,” ungkapnya. Seraya menambahkan, ketika pabrik pupuk ini berfungsi secara maksimal, maka distribusi pupuk khususnya pupuk organik di KSB bisa dipenuhi secara maksimal. (ils)
BPBD Optimalkan TRC dan Kelompok Desa Tangguh Bencana Sumbawa Besar (Suara NTB)Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin akan mengoptimalkan peran Tim Reaksi Cepat (TRC) dan kelompok desa tangguh bencana yang sebelumnya sudah dibentuk. Agar setiap kejadian bencana yang terjadi dengan cepat disampaikan ke kabupaten. “Tahun ini akan kami coba kumpulkan teman-teman TRC yang telah kami berikan pelatihan, termasuk kelompok desa tangguh bencana. Sehingga setiap kejadian bencana yang ada di wilayah itu, cepat informasinya ke kabupaten. Begitupula juga kita akan menindaklanjutinya dengan cepat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/1). Dijelaskannya, pihaknya sudah membentuk sekitar delapan desa tangguh bencana di
(Suara NTB/ind)
Zainal Abidin daerah-daerah yang langganan banjir. Seperti di Desa Beru dan Desa Kalimango Kecamatan Alas pada tahun 2016 lalu. Dimana kelompok tersebut aktif memberikan informasi saat ter-
jadinya banjir di wilayah setempat akhir Desember 2016 lalu. Selain di kecamatan setempat juga dibentuk di Desa Berora dan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok. Kemudian di dua desa di Kecamatan Moyo Hilir, dua desa di Kecamatan Moyo Utara, satu desa di Kecamatan Moyo Hulu dan di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes. Ia menyebutkan, ada beberapa daerah yang rawan bencana, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS). Jika intensitas hujan besar di hulu, maka hilirnya akan terkena dampak. Dalam hal ini yang rawan di DAS Bendungan Mamak dan Batulanteh. Dilihat di tahun sebelumnya perkembangan cuaca terjadi pada bulan Desember. Dimana intensitas hujan cukup tinggi. “Alhamdulillah saat ini cuaca masih normal. Mudah-mudahan tetap normal, dan intensitas hujan tidak tinggi,” harapnya. (ind)
Bupati Minta OPD Saling Berkoordinasi Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc. minta kepada semua kepala perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa untuk bisa mengimplementasikan sembilan skala prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa dengan penuh keseriusan, kerja keras, dan kebersamaan. “Koordinasi dan sinkronisasi program antar instansi harus menjadi perhatian semua kepala OPD. Jangan ada perangkat daerah yang bekerja sendirisendiri,” tandas Bupati seraya menghimbau agar dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan bisa menghilangkan ego sektoral, sikap ingin menonjol sendiri, dan sikap-sikap ego lainnya. Menurut Bupati, kompetisi untuk mencapai prestasi itu perlu, tetapi tetap dalam konteks ”fastabiqul khoirot”, ber-
pacu dalam kebaikan, dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan dan regulasi, serta tata nilai atau norma yang berlaku. Bupati minta kepada semua kepala OPD agar lebih awal menyiapkan segala dokumen terkait agar nantinya berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih baik. Seluruh regulasi berkaitan dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat penatausahaan keuangan, panitia pemeriksa barang, pengelola teknis proyek dan lainnya harus rampung dalam minggu kedua Januari ini. Bagi kegiatan fisik yang belum memiliki dokumen perencanaan teknis harus mulai menyusun dokumen tersebut dari sekarang, sehingga dokumen pengadaannya dapat segera diselesaikan untuk disampaikan kepada unit pelayanan pengadaan untuk dilakukan pelelangan. (arn)
Satgas Saber Evaluasi Menyeluruh Penanganan Pungli di KSB Taliwang (Suara NTB)Satgas Saber pungli Sumbawa Barat berencana akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para kelompok kerja (Pokja) tim saber pungli di awal tahun 2018. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kembali peranan dan fungsi satgas dalam menekan kasus pungli. Evaluasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan garis kordinasi antar pokja yang dianggap belum bisa maksimal di tahun 2017. “Kita akan evaluasi secera menyeluruh Pokja satgas saber pungli yang sudah dibentuk selama dua tahun terakhir. Hal ini harus dilakukan untuk kembali mengefektifkan keberadan satgas yang kita anggap masih belum maksimal di tahun 2017. Evaluasi ini juga dilakukan untuk mengetahui
apa yang menjadi permasalahan sehingga di tahun 2017 lalu kita tidak bisa maksimal,” ungkap Ketua Satgas Saber Pungli Sumbawa Barat Kompol Ismudianto SH, MH kepada Suara NTB, Selasa (9/1). Dikatakannya, masalah yang paling ditekankan dalam evaluasi yang akan dilakukan nantinya yakni masalah garis kordinasi dan komunikasi. Untuk itu, di awal tahun 2018 ini, pihaknya mencoba untuk kembali membangun kordinasi dan konsolodisasi dalam penanganan pungli yang kiranya akan terjadi. “Masalah-masalah yang terjadi selama tahun 2017 kita akan perbaiki, sehingga di tahun 2018 kita akan lebih maksimal lagi untuk menekan upaya pungli yang kiranya akan dilakukan oleh oknumoknum tertentu,” ujarnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
Halaman 7
Tak Dapat Jatah Pupuk, Warga Sondosia Blokade Jalan Bima (Suara NTB) – Warga Desa Sondosia Kecamatan Bolo memblokade jalan Lintas Bima-Sumbawa atau tepatnya di desa setempat, Selasa (1/9) pagi. Mereka geram lantaran pupuk subsidi belum juga disalurkan. Warga yang kebanyakan ibu-ibu tersebut, memblokade jalan dengan memasukkan kayu dan batu di tengah jalan. Bahkan, warga juga menaruh tempat duduk dan duduk lesehan di tengah jalan. Aksi warga tersebut membuat arus lalu lintas terganggu dan macet mencapai satu kilometer lebih. Namun satu jam kemudian blokade jalan dapat dibuka kembali aparat desa dibantu aparat kepolisian Polsek Bolo. Warga setempat, Jumrah mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena warga sangat kesal. Sebab pupuk yang dijanjikan realisasi satu minggu yang lalu, belum juga disalurkan. “Sudah seminggu kami menunggu. Hingga saat ini belum juga disalurkan,” katanya. Menurutnya, warga mempertanyakan pupuk yang disalurkan oleh pemerintah dan distributor. Sebab tingkat pengecer stoknya kosong karena tingkat distributor juga mengalami serupa. “Warga hanya meminta pupuk. Karena kebutuhannya mendesak,” katanya. Sementara Sekretaris Desa
Sondosia, Salahuddin S.E mengatakan aksi warga memblokade jalan lantaran kecewa belum mendapat jatah atau stok pupuk. Mereka telah lama menunggu. “Sudah satu minggu warga menunggu dan masih bisa ditelorir,” katanya. Hanya saja, karena ada informasi bahwa pupuk yang diperuntukkan desa Sondosia telah diambil oleh desa lain. Sehingga membuat warga melampiaskan kekecewaan dengan cara memblokade jalan. “Kebutuhan pupuk sangat terdesak. Tapi yang jelas persoalan ini sudah kami sampaikan ke pihak terkait agar segera mencarikan solusi,” ujarnya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bima langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait permasalahan atau persoalan penyaluran dan penjarahan pupuk subsidi dari pengecer ke para petani. Rakor tersebut dipimpin
langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. M. Taufik HAK. M.Si bersama para Kepala bagian dan Kepala OPD teknis terkait, di ruang Sekda, Selasa (9/1). Dari rakor yang diisi juga dengan pembahasan krusial di Kabupaten itu. Menghasilkan beberapa keputusan, salahsatunya pemerintah akan memberikan tindakan tegas terhadap para pengecer pupuk yang nakal. “Diputuskan jika terbukti melanggar ketentuan. Maka izin pengecer akan dicabut,” kata Kasubag Informasi Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Ruslan S.Sos. Selain itu, pada kesempatan itu juga Sekda juga mengharapkan agar semua permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat dapat diselesaikan secepatnya. Terutama masalah pupuk yang sangat urgen. “OPD teknis terkait sudah diarahkan agar menyelesaikan secepatnya,” ujarnya. (uki)
BLOKADE JALAN - Warga memblokade jalan lintas Bima-Sumbawa atau tepatnya di desa Sondosia Kecamatan Bolo, Selasa (9/1) pagi, mendesak pupuk segera dicairkan.
DPT Tidak Masuk Objek Sengketa Pilkades Dompu (Suara NTB) – Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah bahwa yang masuk dalam obyek sengketa Pilkades hanyalah tahapan penghitungan suara dan penetapan hasil. Sementara gugatan dari empat Desa yang bermasalah ratarata pada tahapan DPT, sehingga dipastikan tidak masuk pada obyek sengketa yang diselesaikan tim. Kalaupun masih merasa tidak puas dengan keputusan yang ada disarankan agar melayangkan gugatan ke PTUN atau Pengadilan Negeri. “Kalau memang tidak puas dengan keputusan itu silahkan saja digugat, kalau memang ada hal-hal yang menurut mereka tidak pas ya silahkan,” kata Asisten I sekaligus tim sengketa Pilkades, Drs. H. Sudirman Hamid, M. Si., kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/1). Dengan dilantiknya 33 kepala Desa terpilih setelah melalui proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil, maka berakhir pula tugas dan tanggung jawab tim penyelesaian sengketa. Tinggal para pihak yang keberatan menempuh jalur masing-masing untuk memperoleh keadilan. Dan tim sengketa tegas dia, tidak bisa menghalangi proses pelantikan. “Silahkan dia lewat jalur hukum karena penyelesaian tim sengketa tidak bisa menghalangi pelantikan,” jelasya. Sudirman Hamid menambahkan, ketika keputusan pengadilan nantinya memenangkan penggugat maka hasil pelantikan itu dapat dianulir. Dan pembahasan DPS ke DPT ini sebetulnya sudah melalui proses pembahasan panitia dengan masing-masing calon, rata-rata menyepakati jumlah DPT tersebut. Kalaupun ada penambahan saat proses pemilihan dianggapnya sah-sah saja karena keberadaan pemilih tidak bisa diprediksi. Namun tentunya dengan berpedoman pada aturan berlaku yang telah ditetapkan. “Kalau dikatakan kurang sosialisasi, sosialisasi apalagi. Tugas panitia kabupaten melakukan sosilisasi pada panitia desa dan kecamatan, sementara ke bawahnya itu kan tugas panitia desa, panitia kabupaten tidak mencampuri urusan itu,” pungkasnya. (jun)
Rehab Pendopo Wabup Terancam Gagal di 2018 Dompu (Suara NTB) Rumah Dinas Wakil Bupati Dompu yang berada di sekitar perkampungan warga lingkungan Sawete Bali 1 kondisinya cukup memprihatinkan. Kabarnya, pendopo Wabup ini sudah banyak yang bocor atapnya dan bangunan yang lebih rendah dari as jalan, sehingga bangunan ini terlihat sedikit kumuh. Rencana rehab tahun 2018 terancam gagal karena pemerintah daerah (Pemda) akan fokus pada pembangunan gedung klaster dua. Sekda Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB mengaku, tahun 2018 ini pihaknya akan kembali fokus pada rencana pembangunan klaster dua gedung perkantoran Pemda di jalan Bhayankara. Namun rehab rumah dinas wakil Bupati yang sudah lama tidak direhab akan tetap ditangani. “Tahun ini kita fokus untuk bangun klaster dua,” katanya. Plt Asisten 3 Setda Dompu, M Amin, S.Sos yang dikonfirmasi terpisah, mengaku telah menganggarkan dalam APBD 2018 sebesar Rp 750 juta. Tapi karena masih dalam tahap rasionalisasi pasca evaluasi oleh tim Gubernur, pihaknya belum mengetahui apakah anggaran ini masih tersedia atau tidak. Amin yang juga kepala Bagian Umum Setda Dompu ini mengakui, rumah dinas Wakil Bupati ini sudah lama tidak direhab dan sudah waktunya untuk direhab. Karenanya pada 2018 ini pihaknya menganggarkan rehab rumah dinas wakil. Rumah Dinas Wakil Bupati Dompu yang berada di lingkungan Sawete Bali 1 ini terlihat kumuh, karena bangunan yang cukup rendah dari as jalan di depannya. Apalagi saluran drainase di jalur ini kecil dan airnya sering meluap, sehingga beberapa titik mulai rusak. Rencana peningkatan jalan tahun 2017 lalu gagal karena diprioritaskan ke daerah lain. (ula)
(Suara NTB/ula)
PENDOPO - Kondisi Pendopo Wakil Bupati Dompu yang berada di lingkungan Sawete Bali 1 Dompu. Meski telah dianggarkan, namun rencana renovasi bangunan ini terancam gagal.
(Suara NTB/uki)
Disnakeswan Eliminasi Ratusan Anjing Liar Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 120 anjing liar di lima kelurahan dieliminasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) akhir 2017 kemarin. Upaya itu diambil guna mengantisipasi penyebaran penyakit rabies. Apalagi wilayah NTB diapit dua wilayah endemis penyakit menular dan mematikan tersebut. “Kita ini diapit oleh dua provinsi yang merupakan endemis rabies, yaitu NTT dan Bali,” kata Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Disnakeswan
Dompu, Drh. Mujahidin di ruang kerjanya, Selasa (9/1). Pembasmian anjing liar di Kelurahan Doro Tangga, Potu, Bali Satu, Karijawa dan Bada dilakukan dengan pemberian racun pada makanannya. Cara ini lebih efektif mengingat pihaknya tidak pernah melakukan vaksinasi masal. Penyakit rabies Jelas Mujahidin, merupakan penyakit yang menyerang dari susunan saraf otak manusia akibat dari gigitan anjing, kucing dan kera. Parahnya, penyakit menular tersebut
belum ditemukan obatnya. Ratarata penderita berakhir dengan kematian. “Kita fokusnya lima keluarahan dan kemarin populasi yang berhasil kita eliminasi itu 120 ekor,” ujarnya. Proes eliminasi dilakukan pihaknya bersama aparatur TNI, Polri dan kelurahan dengan memberikan racun pada makanan anjing liar, dipastikan tiga atau empat langkah setelah mengkonsumsi racun tersebut binatang ini akan tewas, sehingga mudah dideteksi titik kematiannya untuk ke-
Bandar Judi Togel Online Ditangkap Dompu (Suara NTB) – Terduga bandar judi togel online, IP (31) ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Dompu, Senin (8/1) Pukul 18.00 Wita. Pemuda asal Lingkungan Sambitangga Kelurahan Kandai I ini diamankan saat merekap dan menginput taruhan melalui ponselnya. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, penangkapan tersangka buah tindak lanjut laporan masyarakat dengan LP/A/12/1/2018. “Tim opsnal telah melakukan penangkapan terhadap bandar judi togel online berdasarkan LP/A/ 12/1/2018 Polres Dompu tanggal 8 Januari 2018,” kata dia. Atas laporan tersebut tim melakukan penyelidikan dan terjun ke TKP sekitar Pukul 17.00 Wita. Hingga didapati sopir transportasi umum tersebut tengah merekap taruhan para pemain di wilayah itu. Saat ditangkap IP tak memberi perlawanan berarti, ia hanya bisa pasrah melihat tim melakukan penyergapan. “Tidak ada perlawanan berarti dari pelaku, selanjutnya kita bawa ke Polres,” ujarnya. Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti penjualan togel online, berikut alat dan bukti transaksinya. Seperti 1 buah Hp, 1 buah buku rekening tabungan Bank BNI, 1 buah kartu ATM BNI, Uang pecahan Rp 100 ribu sebanyak 2 lembar, Rp 10 ribu 1 lembar, Rp 5 ribu 14 lembar, Rp 2 ribu sebanyak 10 lembar dan 4 lembar resi pengiriman uang ATM BNI. “Selain itu juga terdapat 5 lembar kertas rekapan ang-
(Suara NTB/jun)
DIRINGKUS - IP (31), terduga bandar judi togel online yang diringkus Tim Opsnal Satreskrim Polres Dompu, Selasa (9/1). ka, 1 satu buah buku rekapan dan 2 buah pensil,” ujarnya. Atas temuan barang buti di atas, lanjut Suhatta, IP langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, termasuk pengembangan kasus guna membongkar jaringan pemain judi online di wilayah itu.
Tindak pidana melanggar hukum tersebut dilaporkan masyaralat menyusul sudah sangat meresahkan, tiap hari kediaman IP ramai dikunjungi pemain untuk memasang togel online. “Masyarakat sudah sangat resah dengan aktivitas judi online ini, apalagi ini termasuk tindak pidana melawan hukum,” pungkasnya. (jun)
mudian diangkut dan dikubur. Pembunuhan anjing liar ini pun mendapat respon positif dari masyarakat. Mereka bahkan meminta untuk dilakukan eliminasi ulang. Hanya saja tambahnya, Disnakeswan masih terkendala anggaran pembelian racun yang harganya berkisar Rp 40 juta. “Mereka (masyarakat, red) juga tidak menginginkan adanya anjing liar itu karena merasa terganggu dan sudah sangat meresahkan,” jelasnya. Untuk memastikan eliminasi anjing liar maksimal di-
lakukan pihaknya menargetnya 150 ekor di 2018, terutama di desa-desa yang berada diluar wilayah perkotaan. Sementara, tindakan yang harus dilakukan terhadap mereka yang digigit binatang ini, lanjut Mujahidin, yakni sesegera mungkin mencuci luka gigitan dengan deterjen selama 5-10 menit, lalu dibilas air bersih dan alkohol 70 persen atau langsung membawanya ke puskesmas atau rumah sakit setempat untuk mendapat pertolongan. (jun)
Perbaikan Dukungan Dua Kali Lipat Beratkan Balon Perseorangan Kota Bima (Suara NTB) – Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bima jalur perseorangan atau independen, La Tofi Taufik dan Drs. H. Usman AK harus menyerahkan dukungan tambahan agar bisa lolos mengikuti Pilkada Kota Bima 2018. Sebelumnya, pasangan tersebut menyerahkan sebanyak 10.612 e-KTP. Baik berupa fotocopy dan softcopy e-KTP sebagai syarat dukungan kepada KPU Kota Bima. Namun setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kota Bima hanya mengantongi 6.472 dukungan. “Sementara sekitar 3 ribu lebih jumlah dukungannya error,” kata La Tofi saat menggelar Jumpa Pers di KPU Kota Bima, Senin (8/1). Meski diperbolehkan mendaftar sebagai pasangan balon walikota dan Wakil Walikota Bima, pihaknya juga diberikan kesempatan untuk menambah atau memperbaiki syarat dukungan yang kurang. Ia menyebutkan untuk memenuhi syarat dukungan se-
banyak 10.435 yang telah ditetapkan oleh KPU atau 10 persen dari pemilih tetap Kota Bima, pihaknya harus mengumpulkan dua kali lipat yang kurang itu. “Artinya jumlah dukungan yang harus dikumpulkan ada sekitar 6 ribu atau idealnya 7 ribu,” ujarnya. Diakuinya, dukungan dua kali lipat yang wajib diserahkan pada 18 hingga 20 Januari mendatang, sesuai dengan tahapan. Sangat memberatkan pasangan jalur perseorangan atau independen. “Jujur saja, bagi kami ini sangat berat. Karena informasinya ada dua pasangan lain yang juga mengikuti jalur perseorangan. Sehingga kami harus bekerja keras,” katanya. Meski begitu pihaknya tetap optimis dan percaya diri dapat melengkapi kekurangan tersebut. Serta bisa lolos sebagai salahsatu kontestastan Pilkada Kota Bima 2018 melalui jalur perseorangan. “Yang jelas jumlah kekurangan ini sudah kami siapkan. Kami yakin dapat diterima dan akan mewarnai pesta demokrasi inim,” pungkasnya. (uki)
Kejari Dalami LHP Inspektorat Kasus APBDes Doropeti Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti tahun 2015 – 2016 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) segera dituntaskan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang ditunggu selama ini sudah didapat dan sedang dipelajari sebelum dilakukan pemeriksaan saksi ahli. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH yang dikonfirmasi, Selasa (9/1),
membenarkan LHP Inspektorat terkait APBDes Doropeti tahun 2015 – 2016 telah diterima pihaknya. LHP tersebut sedang dipelajari sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. “LHP-nya sudah kami terima, tapi isinya ndak bisa kami sampaikan. Yang jelas ada ditemukan kerugian negara,” katanya. Diakui Deddi, dalam waktu yang tidak lama lagi pihaknya akan menggelar kasusnya sebelum penetapan tersangka. Sehingga direncanakan sekitar
Februari sudah ada tersangka dan berkasnya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Mataram. Kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti ini diduga merugikan keuangan negara ratusan juga. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan ada indikasi monopoli pengusaha untuk belanja APBDes. Bahkan proyeknya diduga melibatkan kontraktor luar, sehingga menimbulkan kecemburuan warga sekitar. (ula)
(Suara NTB/uki)
PERSEORANGAN - Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota bima jalur perseorangan, La Tofi (Kanan) dan Drs. H. Usman AK (kiri).
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Ali-Sakti Jalani Tes Kesehatan, Suhaili-Amin Klaim Bebas Narkoba Zul - Rohmi dan Ahyar - Mori akan Mendaftar Hari Ini Mataram (Suara NTB) Dari empat pasangan bakal calon kepala daerah yang akan tampil pilkada serentak NTB 2018, sepakat memanfaatkan hari pertama dan terakhir untuk mendaftar. Tercatat dua diantaranya sudah mendaftarkan diri di hari pertama. Sementara dua kandiat lainnya yakni, pasangan DR. Zulkieflimansyah - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi, kompak mengambil jadwal pendaftaran ke KPU di hari terakhir, Rabu (10/1) hari ini. Bakal calon Gubernur yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan PKS, Dr. Zulkiefllimansyah yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/1) kemarin, menyampaikan dirinya bersama pasangan wakilnya Dr. Sitti Rohmi Djalilah akan mendaftar ke KPU sore hari ini, pada pukul 16:00 Wita nanti. “Jam 16:00 kita ke KPU, untuk persiapan teknisnya, ini sedang kita matangkan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya kepada Suara NTB. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman menambahkan pendaftaran pasangan Zul-Rohmi ke KPU, sore hari akan diantar oleh ribuan massa pendukung yang berasal dari partai pendukung dan juga organisasi massa NW. “Ini kita sedang melakukan rapat teknis dengan partai koalisi, untuk pendaftaran besok sore (hari ini). Ribuan massa tentu akan mengantar pasangan ini ke KPU dengan semangat menuju NTB gemilang,” ujar Achiep, sapaan akrabnya kepada Suara NTB, Selasa kemarin. Lanjut disampaikan Achiep, bahwa Partai Demokrat akan mendaftarkan semua jagoaannya yang diturunkan bertarung di Pilkada serentak 2018, baik untuk provinsi dan kabupaten/kota, pada hari yang sama, Rabu hari ini. Ia juga memastikan semua pasangan bakal calon yang diusung oleh Demokrat sudah siap untuk didaftarkan. “Insya Allah seluruh pasangan yang diusung partai Demokrat dalam posisi on the track, kita akan sama-sama daftarkan mereka pada hari yang sama tapi dengan waktu yang berbeda,” jelasnya. Ditempat terpisah, pasangan Ahyar-Mori, yang juga sudah memastikan dirinya akan mendaftar ke KPU pada hari ini, pada pukul 10:30 Wita, juga sedang melakukan persiapan. Ahyar-Mori bersama partai koalisi dan juga tim pemenangannya, tengah melakukan rapat persiapan di markas pemenangannya, yakni rumah perjuangan Ahyar-Mori, di Jalan Langko, Mataram. Ketua Tim Media Ahyar-Mori, Suaeb Quri yang dikonfirmasi Suara NTB, menyampaikan, sedikitnya sekitar 10 ribu massa pendukung sudah disiapkan untuk mengantar pasangan yang didukung koalisi partai Gerindra, PPP, PAN dan PDI-P ini untuk mendaftar ke KPU, Rabu hari ini. “Sekitar 10 ribu massa kita siapkan, dan juga para puluhan tuan guru, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga hadir. Termasuk empat Ketua DPD/DPW partai pengusung juga katanya semua akan hadir,” ujar Suaeb Quri di sela-sela rapat persiapan teknis di Rumah Perjuangan Ahyar-Mori. Sementara itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori membenarkan bahwa dua kandidat pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan mendaftar ke KPU. Keduanya sudah melakukan konfirmasi ke KPU akan datang mendaftar ke KPU hari ini, pada waktu yang berbeda. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Setelah mencatatakan dirinya sebagai pendaftar pertama, pada hari pertama pendaftaran bakal calon kepala daerah NTB periode 2018-2023, Senin (8/1) lalu di KPU. Pasangan Ali BD-Gede Sakti, yang maju lewat jalur independen ini, juga mengambil jadwal pertama untuk melakukan tes kesehatan pada Selasa (9/1). Tes kesehatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dijalani oleh semua kandidat pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Hasil tes kesehatan ini, posisi sangat penting untuk menentukan pasangan bakal calon lolos atau tidak untuk ditetapkan sebagai peserta Pilkada serentak NTB 2018. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, mengampaikan, pasangan Ali-Sakti merupakan pasangan calon yang menjalani tes kesehatan pertama, yang digelar di RSUP NTB. “Sudah ada Ali-Sakti yang tes kesehatan hari ini. Untuk pemeriksaan kesehatan ini butuh waktu 8-10 jam, ujarnya, Selasa (9/1) kemarin. Setalah Ali-Sakti, pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan ke pasangan Suhaili-Amin pada hari ini Rabu (10/1). Selain itu, Aksar juga menyampaikan tanggal 11 dari Pilkada Lotim, pasangan-Rumaksi dan pasangan Sudirman-Syaeifudin akan melakukan tes kesehatan di RSUP juga. Lanjut pada tanggal 12, pasangan M. Lutfi- Feri Sofy-
an dan Taufik & Usman AK akan melakukan tes kesehatan. Sedangkan kandidat bakal calon lainnya akan melakukan tes kesehatan pada waktu berikutnya. Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan berbagai perlengkapan untuk melakukan tes kesehatan terhadap pasangan bakal calon kepala daerah, sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh KPU. “Hari ini ada satu pasangan calon yang melakukan tes kesehatan, pasangan Ali-Sakti. Kita sudah sampaikan pada calon untuk persiapkan diri sebelum pemeriksaan dimulai, dan beberapa petunjuk teknis lainnya,” jelasnya saat ditemui di RSUP, di sela-sela proses pemeriksaan berlangsung, Selasa (9/1) kemarin. Pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon kepala daerah ini, membutuhkan waktu 810 jam. Ada tiga item penting yang diperiksa dalam tes kesehatan yakni, tes fisik, psikolo-
gi dan bebas narkoba. “Pemeriksaan kesehatan ini memakan waktu 8-10 jam, yang paling memakan waktu lama itu tes psikologi. Hasilnya akan kita rekap dalam masa periode 8-15 Januari, kami nanti akan lakukan pleno dengan seluruh tim yang ada. Kita akan serahkan pada tanggal 15 Januari ke KPU,” ujarnya. Pada kesempatan itu, dr. Hamzi Fikri juga menegaskan, bahwa tim dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan akan bekerja secara profesional dan independen, sesuai dengan isi MoU bersama KPU NTB. Untuk itu, ia menjamin proses pemeriksaan kesehatan akan berlangsung objektif tanpa ada kepentingan apapun. “Tim yang memeriksa adalah organisasi independen, mereka berkeja secara objektif, sudah terikat sumpah, jadi sangat independen. Kalau kami (RSUP) hanya menyiapkan tempat dan sarana prasana saja. Kita sangat yakin sangat independen, apapun hasilnya pasti dilakukan secara objektif,” pungkasnya. Sementara itu, kandidat
(Suara NTB/why)
BAGIKAN KHK - Kapolsek Pagutan, Agus Rachman (kiri) membagikan Kartu Himbauan Kamtibmas kepada pedagang di Pasar Pagutan.
Jaga Kamtibmas, Polsek Pagutan Bagikan KHK Mataram (Suara NTB) – Polsek Pagutan mengantisipasi kerawanan keamanan dengan menyebar Kartu Himbauan Kamtibmas (KHK). Hal itu untuk menjadi pertahanan diri warga sebagai upaya preventif. “Wilayah Pagutan ada beberapa kerawanan. Kartu ini tujuannya menciptakan kamtibmas yang mantap,” ujar Kapolsek Pagutan, Ipda Agus Rachman, kemarin usai membagikan KHK ke sejumlah titik. Dia menerangkan, di dalam kartu tersebut dicantumkan nomor kontak serta alamat kantor kepolisian terdekat. Setiap kejadian yang memerlukan bantuan kepolisian dapat segera direspon. Selain, dalam kartu tersebut juga dicantumkan sejum-
lah himbaun yang dapat dipedomani agar masyarakat dapat terhindar dari tindak kriminal konvensional. Agus menyebutkan, sejumlah kerawanan di Polsek Pagutan antara lain yang cukup menonjol yakni pencurian kendaraan bermotor. “Curanmor cukup tinggi. Ada tindakan preventif yagn kita lakukan untuk mencegah, serta dipadukan dengan peran masyarakat,” jelasnya. Kemudian mengenai kerawanan konsumsi alkohol dan narkoba. Dia meminta para orang tua atau tokoh masyarakat mengingkatkan pemuda untuk menjauhi minuman keras atau pun penyalahgunaan narkoba. Untuk menghindari pencurian di perumahan, Kapolsek
mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan gembok atau mengunci rumah apabila sedang bepergian. Sementara mengenai kerawanan konflik sosial. Dia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi. “Waspadai adanya provokator. Apabila ada menemukan, silakan melapor untuk ditangani,” kata Agus. Dia juga berharap warga di dalam wilayah hukum Polsek Pagutan untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Caranya, yakni dengan menggunakan helm setiap berkendara. “Jangan karena alasannya jarah tempuh pendek lalu tidak pakai helm, jadi mari kita sama-sama menjadi pelopor keselamatan lalu lintas,” tutupnya. (why)
Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, sangat aktif mengawasi jalannya proses pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ke KPU yang berlangsung tanggal 8-10 hari ini. Bawaslu melakukan pengawasan dengan cukup ketat, untuk me-
mastikan proses pendaftaran pasangan calon berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Pantauan Suara NTB di lokasi pendaftaran, tiga komisioner Bawaslu tidak pernah jauh dari tempat pendaftaran. Mereka tampak sangat aktif mengamati jalannya proses pendaftaran Ali BD - Gede Sak-
ti dan Suhaili FT - Muh. Amin pada Senin (8/1). Selain itu, pegawai sekretariat Bawaslu juga cukup banyak yang diturunkan untuk ikut terlibat mengawasi jalannya peroses pendaftaran di hari pertama. “Hasil pengawasn kita kemarin, proses pendaftaran secara umum kami lihat ber-
PBB Belum Tentukan Sikap, Hanura Dukung Ali-Sakti di Pilkada NTB 2018, sudah ditutup KPU, hari ini juga. Ketua DPW PBB NTB, KH. Zulkifli Muhadli, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/ 1) kemarin, terkait sikap PBB di Pilkada NTB 2018, mengaku sudah menyerahkan keputusan terkait dukungan itu kepada DPP. Menjelang penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah, partai yang didirikan oleh Yusril Ihza Mahendra ini, tidak punya pilihan banyak, setelah dipastikan gagal membangun koalisi untuk mengusung Zulkifli Muhadli kembali tampil bertarung di Pilkada NTB 2018 ini. PBB akan ikut bertarung di Pilkada ini kecuali jika bergabung ke dalam salah satu
sumpah menurut agama, Wallahhi, Insya Allah, sudah jadi komitmen kami berdua, dalam kapasitas apapun. Baik jadi pemimpin atau tidak, akan terus berkomitmen dari sekarang sampai seterusnya, bukan menunggu menjadi Gubernur. Harus perangi narkoba, karena ini adalah penyakit masyarakat yang sangat berbahaya dan berdampak negatif,” tegasnya di KPU saat mendaftar. (ndi)
Mataram (Suara NTB) – Dua bandar besar sabu Lombok Timur ditangkap Polda NTB. Pelaku SA (23) dan RS (20) warga Jurit, Pringgasela, Lombok Timur diduga menyediakan sabu kepada bandar-bandar kecil sampai ke Pulau Sumbawa. Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra menerangkan, barang bukti yang disita dari dua tersangka yakni narkoba jenis sabu seberat 96,4 gram. “Ini mereka menjual partai besar. Paling sedikit menjual 50 gram. sistemnya menjual paket-paket besar,” ujarnya, Selasa (9/1). Dalam penggerebekan, pelaku tertangkap basah ditemukan saat sedang menimbang barang. Saat itu, Sabtu (6/1) pelaku sedang menyiapkan pesanan kepada pembeli. Dua pelaku yang sehariharinya menganggur sudah diintai sejak dua bulan lalu. informasi yang diperoleh dari
masyarakat, rumah pelaku sering dipakai untuk bertransaksi. “Sistemnya dia pembeli ini yang datang langsung ke rumahnya untuk mengambil barang. Dipesan sebelumnya lewat telepon,” sebut Satra. Dari interogasi sementara, pelaku RS mengklaim sabu itu milik kakaknya yang sudah masuk penjara di Batam, Kepulauan Riau. Dia menjembatani penjualan sabu untuk bandar-bandar kecil. Wilayahnya bahkan sampai ke Pulau Sumbawa. Pelaku RS tak asing dengan barang haram narkoba. Dia mulai mengonsumsi sabu sejak duduk di bangku kelas XII SMA. “Dia sudah pakai sabu sejak sekitar lima tahun lalu,” ungkap Satra. Dua pelaku dikenai pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. (why)
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, I Komang Satra, Selasa (9/1) menunjukkan barang bukti sabu yang diamankan dari bandar Lombok Timur.
Bawaslu NTB Awasi Proses Pendaftaran Balon Gubernur
Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU, Rabu (10/1) hari ini, dua partai politik yang memiliki kursi di DPRD NTB, masih belum menentukan arah dukungannya kepada salah satu kandiat bakal calon dari tiga kandidat bakal calon yang maju dari jalur partai politik. Dua partai itu yakni Hanura dan PBB. Jika sampai hari ini, kedua partai belum menentukan sikap arah dukungannya, maka dipastikan kedua partai akan ketinggalan kereta, untuk ikut sebagai partai pendukung. Sebab pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah
bakal calon Gubernur NTB, M. Suhaili FT, sebelum melakukan tes kesehatan yang akan dijalaninya hari ini, Rabu (10/1). Terlebih dahulu ia menyampaikan pada publik bahwa sejauh ini ia tidak memiliki keluhan terkait kesehatan. Bahkan ia menepis terkait isu miring yang dialamatkan pada dirinya, bahwa Suhaili sudah mengkonsumsi narkoba. “Soal narkoba, saya banyak dicurigai, tapi saya sudah ber-
Bandar Sabu Lotim Ditangkap
Polda NTB Naikkan Target Penanganan Korupsi Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menaikkan target penanganan korupsi di tahun 2018 ini. Naikknya target seiring dengan meningkatnya dukungan anggaran yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menyebutkan, Polda NTB dan Polres jajarannya ditarget untuk menangani 36 berkas perkara dengan anggaran masing-masing perkara sebesar Rp 200 juta. “Tiap Polres tiga perkara, satu Polres dua perkara. Di Polda itu diberikan sebanyak tujuh perkara tindak pidana ko(Suara NTB/why) rupsi,” ujarnya, Selasa (9/1) Firli usai menyambut kedatangan Satgas Amole di Mako Brimob Polda NTB. Satu polres dengan target dua kasus yakni Polres Lombok Utara yang baru definitif 2016 lalu. Polres lainnya diberi target penanganan tiga kasus korupsi. Sementara untuk anggaran penanganan setiap kasus tidak ada peningkatan dari tahun 2017. “Satu perkara 200 juta biaya penyelidikan dan penyidikan, tidak ada peningkatan. Cuma target meningkat,” kata Firli. Dia menjelaskan, dalam penyusunan anggaran ada pertimbangan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menurutnya, kemampuan Polda NTB menuntaskan kasus diganjar dengan target yang lebih tinggi. Penanganan kasus korupsi, sambung Firli, memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sebab menurutnya pembuktian pidana korupsi memerlukanketeranganahliyangmanamembutuhkananggaranyang tidak sedikit. “Memang ada pengaruh. Tipikor itu kan tidak semua ada di tangan polisi. kita butuh ahli pidana, ahli bahasa, ahli kerugian negara, ahli pengadaan LKPP, ahli kepegawaian, itu kan semua kita tanya. Itu ongkosnya ada. Gak ada yang gratis, bos,” jelas dia. Kapolda mengevaluasi, pada tahun 2017 Polda NTB termasuk Polres jajarannya yang ada dibawahnya menuntaskan 50 berkas kasus korupsi dari target sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2016 dituntaskan 26 kasus. “Artinya kalau dilihat kualitas dan kuantitas itu meningkat. Walaupun kita akui ada beberapa berkas yang belum selesai,” paparnya. “Itu itu bukan berarti tidak selesai. Itu akan dikerjakan terus. Mau unjuk rasa, silakan. Mau bakar ban, silakan. Itu tidak akan mempengaruhi penyidikan kita, kita akan melakukan penyidikan sampai tuntas,” pungkas Kapolda. (why)
(Suara NTB/ndi)
KETERANGAN - Direktur RSUP, Lalu Hamzi Fikri memberikan keterangan terkaitnya persiapan dan teknis pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon kepala daerah Pilkada serentak NTB 2018.
gerbong koalisi yang sudah terbangun mengusung tiga pasangan, atau tidak ikut bergabung sama sekali dan hanya menjadi penonton? Ditanyakan terkait hal itu, tak ada jawaban dari Zulkifli, ia hanya membaca pertanyaan yang diajukan Suara NTB, tanpa memberikan jawaban apapun. Dihubungi terpisah, anggota Fraksi PBB di DPRD NTB, H. Burhanuddin, juga mengaku belum bisa memberikan jawaban, karena sampai saat ini belum ada instruksi dari partainya terkait arah politik PBB di Pilkada NTB. Ia malah melemparnya kembali ke Ketua DPW PBB. Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Hanura NTB, Mudahan Hazdie, yang dikon-
firmasi Suara NTB terkait arah dukungannya, menjawab bahwa partainya tidak ikut bergabung dalam salah satu gerbong koalisi parpol untuk mendukung kandidat pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur parpol. Melainkan Hanura mengambil keputusan yang berbeda, yakni tetap istiqomah pada pendirian awalnya mendukung pasangan bakal calon dari jalur independen, yakni pasangan Ali-Sakti. “Seperti yang sudah dulu kami sampaikan kita mengarah ke Ali-Sakti. Jadi kalau bergabung dengan (partai) yang lain sudah nggak. Tapi SK-nya belum terbit dari DPP, kalau kita tidak muncul sampai (batas pendaftaran)besok (hari ini), ya betul kita men-
dukung calon independen saja,” ujar Mudahan, yang mengaku tengah berada di Jakarta, di DPP Hanura, saat dihubungi via telepon. Meskipun tidak bergabung bersama rekan-rekan parpol lainnya untuk mendukung salah satu kandidat pasangan calon kepala daerah NTB yang maju dari jalur parpol. Namun untuk Pilkada Kabupaten/Kota, Hanura tetap mendukung calon dari jalur partai. Untuk Lombok Barat, Hanura berkoalisi dengan Gerindra dan PKPI mendukung pasangan Nauvar Farinduan-Muamaar Arafat. Sedangan di Lombok Timur, Hanura mendukung pasangan SukimanRumaksi. (ndi)
jalan dengan cukup lancar. Berdasarkan penilaian kami, KPU sudah sangat siap melakukan proses penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon,” ujar Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/1) kemarin. “Tetapi kalau soal berkas persyaratan pendaftaran, kami belum terima dari KPU dan kami belum cek salinannya dari KPU terkait persyaratan itu,” tambahnya. Namun demikian, meskipun proses pendaftaran pada hari pertama kemarin berjalan cukup aman tertib. Dari hasil pengawasannya, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, yakni banyaknya anakanak yang dibawa ikut dalam proses pendaftaran tersebut. Temuan tersebut akan dikaji oleh Bawaslu terlebih dahulu sebelum mengelurkan rekomendasi. “Kalau soal anak di bawah umur, dalam peraturan Pilkada sudah diatur dalam tahap kampanye. Kita di tahap ini (pendaftaran) masih melihat dari sisi undang-undang perlindungan anak. Nanti kita akan kaji lebih dalam apakah (Anakanak) sengaja dilibatkan dan seterusnya, atau tidak. Tetapi yang pasti kita imbau pada bakal calon, pada saat pendaftaran tidak melibatkan anak di
bawah umur dan juga ASN, sehingga seluruh proses ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya. Sementara itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menyampaikan permaklumannya jika dalam pelayanan proses pendaftaran pada hari pertama kemarin, ada pihak-pihak yang dirasakan kurang dilayani dengan maksimal. Yang jelas menurut Aksar, pihaknya sudah mengatur jalannya proses pendaftaran protap dan teknis yang sudah diatur dalam peraturan KPU. Bahkan pihaknya terlebih dahulu sudah melakukan simulasi persiapan penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon. “Kami sudah mengatur semua proses dan protaf terkait dengan teknis, tetapi tentu selebihnya (keamanan) ada pihak kepolisian yang mengaturnya. Tetapi kami tentu melakukan kordinasi dengan pihak lain untuk memastikan kelancarannya. Ya kami memilih out door, selain juga mangantisipasi tidak memungkinkannya ruangan kami di dalam, tetapi semangatnya keterbukaan,” jelasnya. Dua pasangan yang sudah mendaftar pada hari pertama, masing-masing membawa massa pendukung dalam jumlah besar, bahkan para pendukung kedua bakal calon samasama membawa gendang belek untuk memeriahkan proses pendaftaran mereka. (ndi)
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Wisatawan Keluhkan Minimnya Transportasi Umum ke Destinasi Mataram (Suara NTB) -
Transportasi sangat dibutuhkan untuk bisa sampai pada tujuan destinasi wisata. Namun di NTB transportasi umum yang beroperasi ke destinasi wisata masih sangat minim. Hal ini sangat menyulitkan wisatawan mandiri yang berkunjung tanpa menggunakan jasa biro perjalanan wisata. Pada umumnya wisatawan sangat membutuhkan informasi terkait transportasi umum menuju destinasi wisata yang sudah terkenal di NTB. Namun bukan hanya tidak ada informasi, tapi memang
tidak ada transportasi yang beroperasi ke sana. Hal ini sangat disesalkan karena transportasi umum sangat diperlukan oleh wisatawan mandiri yang tidak suka berwisata menggunakan biro per-
Dispar KSB Latih Puluhan Pemandu Wisata Mataram (Suara NTB) Setidaknya ada 30 orang pemandu wisata yang sudah ditetapkan dan saat ini tengah dilatih untuk bisa melayani wisatawan dengan baik. Semuanya juga sudah dilantik oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB. Pemkab Sumbawa Barat saat ini tengah menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai untuk membuat tamu merasa lebih nyaman. “Kendala saat ini memang pada SDM, kalau destinasi kita saya rasa sudah sangat siap. Mantar dalam tahap perbaikan jalan, Sekongkang juga sudah siap. Begitu juga dengan destinasi lain yang ada di KSB,” kata Kepala Dinas Pariwisata KSB IGB Sumbawanto, di Mataram, Selasa (9/1). Diketahui bahwa KSB akan menjalin kerjasama dengan Pemkab Lombok Utara yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan. Para pelaku pariwisata di KLU dianjurkan untuk membuat paket wisata Gili-KSB. Dimana wisatawan yang berkunjung ke gili, juga diajak untuk berkunjung ke KSB. “Itulah mengapa kita butuh SDM yang lancar berbahasa Inggris. Karena wisatawan di gili itu kan banyak juga tamu asing, sehingga kalau mereka berkunjung ke KSB kita sudah siap. Jangan sampai, orang datang malah bingung karena tidak ada penerjemah,” ujarnya. Pihaknya juga masih memikirkan solusi yang tepat untuk membuat tamu yang berkunjung ke KSB merasa nyaman. Pemkab Lombok Utara juga sudah bersedia untuk menyediakan tempat bagi KSB mempromosikan destinasi wisata yang dimilikinya. “Karena kita kekurangan SDM, apakah nanti penerjemah kita datangkan dari KLU atau kita siapkan di sini nanti kita bahas lagi. Karena soal bahasa ini sangat penting, kalau tidak mengerti bahasa wisatawan, malah nanti sama-sama bingung,” ujarnya. Ia mengatakan dari 30 pemandu wisata yang dilatih, hampir setengahnya sudah bisa berbahasa Inggris meskipun belum terlalu fasih. Namun itu bisa dijadikan sebagai modal awal untuk sekadar menyambut wisatawan yang datang. “Hampir setengahnya sudah bisa berbahasa Inggris. Kita akan terus berikan pelatihan agar banyak masyarakat yang bisa berbahasa Inggris. Kita agak kesulitan di SDM, karena masyarakat masih berpikir bahwa bekerja di bidang pariwisata kurang menghasilkan. Sekarang kita harus buktikan bahwa pariwisata bisa memberikan nilai tambah bagi mereka,” ujarnya. (lin)
jalanan wisata. “Kalau di Pulau Jawa kita bisa berkunjung ke destinasi tertentu menggunakan kendaraan umum. Kalau di Lombok sulit sekali menemukan transportasi umum, bahkan tidak ada.
Karena sekarang wisatawan itu sudah beda, banyak yang tidak suka menggunakan agen travel, lebih suka berwisata sendiri,” kata wisatawan asal Bandung Fika Indriani, di Mataram, Selasa (9/1). Saat ini belum ada transportasi umum yang melayani wisatawan ke Mandalika atau ke kawasan gili. Apalagi NTB memiliki banyak destinasi wisata yang harusnya dapat dijangkau oleh
wisatawan mandiri menggunakan transportasi umum. “Bisa saja menggunakan kendaraan sewaan, tapi saya sendiri atau mungkin wisatawan lainnya merasa lebih aman kalau pakai transportasi umum. Kita juga bisa tanyatanya ke sopirnya tentang Lombok dan sekitarnya,” ujarnya. Ia berharap di masa mendatang Pemda bisa membuka transportasi umum ke destinasi wisata. Paling tidak ke
Mataram (Suara NTB) Pantai So Numbe merupakan salah satu destinasi wisata di Bima yang belakangan banyak dikunjungi wisatawan lokal. Lokasinya berada di ujung teluk Bima, sekitar dua kilometer dari Pantai So Ati. Tepatnya di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Jaraknya yang terbilang jauh membuat wisatawan dari luar tidak terlalu ingin berkunjung. Sehingga sangat cocok bagi wisatawan yang tidak terlalu menyukai destinasi wisata yang ramai. Pantai ini memberikan sensasi berlibur yang berbeda. Karena selain tidak ramai, pantainya juga sangat indah. “Dari pantai ini juga terlihat dataran tinggi Donggo di sebelah barat, sedangkan sisi lainnya itu tebing-tebing. Jadi pemandangannya sangat indah, seperti di pantai-pantai yang ada di Thailand,” kata Traveller asal Bima Indra Mauluddin, Selasa (9/1). Pantai ini dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya karena ditumbuhi oleh terumbu karang sebagai tempat tinggal aneka jenis ikan hias. Ini terjadi karena bentuk Teluk Bima sehingga dengan kondisi ombak yang sangat kecil sangat membantu untuk pertumbuhan karang. “Wisatawan juga bisa menyelam atau mandi di pinggir pantai, karena ombaknya yang tidak besar, jadi sangat aman kalau mau mandi di pinggir pantai atau main air,” ujarnya. Sayangnya, pantai ini belum dikelola secara maksimal. Sehingga masih minim fasilitas umum. Padahal pantainya sangat indah dan
tidak terlalu ramai, pasti wisatawan suka ke sana,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Utara Dino, di Mataram, Selasa (9/1). Ia mengatakan bahwa ini merupakan kerjasama yang baik antardaerah. Apalagi dengan dibukanya akses dari KLU menuju KSB dinilai akan memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke KSB. Apalagi saat ini banyak wisatawan yang memilih untuk berkunjung ke destinasi yang tidak terlalu ramai pengunjung. Sehingga KSB akan sangat direkomendasikan oleh para pelaku usaha pariwisata. “Kalau ada akses ke KSB dari gili kan bagus. Jadi tidak perlu perjalanan darat ke Lotim lagi le-
(Suara NTB/ist)
PANTAI SO NUMBE - Keindahan Pantai So Numbe yang ada di Kota Bima. bisa saja mendatangkan banyak wisatawan. Terutama bagi wisatawan pencinta keindahan bawah laut. Jalan menuju pantai ini juga terbilang tidak bagus. Jalanannya berdebu saat musim kemarau dan licin saat musim hujan. Sehingga sangat disarankan untuk berkunjung menggunakan kendaraan roda empat demi kenyamanan wisatawan. “Tapi kalau sudah sampai di pantainya, semua penat akan hilang. Airnya jernih, kita bisa lihat ikan-ikan berenang di pinggir pantai. Pemandangannya juga bagus,” ujarnya. Indra berharap kedepannya pantai ini dapat dikelola secara profesional. Sehingga fasilitas dapat disediakan dan jalan menuju pantai ini dapat diperbaiki demi kenyamanan wisatawan. Ia juga berharap keberadaan pantai ini dapat memberikan nilai lebih bagi perekonomian masyarakat sekitar. (lin)
wat Selat Alas. Ini akan sangat memudahkan wisatawan untuk menjangkau Sumbawa,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan pelaku usaha pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra. Menurutnya ini merupakan rencana yang sangat bagus dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSB. Selain itu, ia juga bisa membuat satu lagi paket wisata yang dapat menjadi pilihan calon wisatawan. Hal ini akan memberikan warna baru bagi pariwisata di NTB. “Sebelumnya kan paket wisata empat hari tiga malam itu hanya keliling di Lombok saja, sekarang sudah bisa ke Sumba-
(Suara NTB/ist)
Ayam Bakar Mbe di Hotel Santika Mataram.
Lezatnya Ayam Bakar Mbe di Hotel Santika Mataram Mataram (Suara NTB) Hotel Santika Mataram setiap bulannya menyajikan menu makanan baru yang dikreasikan dengan mengusung konsep lokal atau tradisional. Januari ini, Hotel Santika Mataram membuat menu baru berupa Ayam Bakar Mbe. Yang membuat ayam bakar ini berbeda karena terdapat bawang goreng yang dalam Bahasa Lombok berarti bawang goreng. “Olahan ayam diolah dengan cara dipanggang disajikan dengan taburan sambal mbe atau bawang dan terong bakar disajikan dengan nasi putih hangat, tahu dan tempe goreng menja,” kata Executive Chef Hotel Santika Mataram, Yasa, di Mataram, Selasa (9/1). Ada pula jenis minuman baru yang dibuat oleh Hotel
Santika Mataram yaitu Fresh Gingger Shake Water. Minuman ini merupakan minuman yang segar dan kaya manfaat. Kesegarannya didapat dari campuran daun mint, jahe dan madu serta tambahan soda water. Ini memiliki khasiat detox yang baik bagi tubuh. “Semua bahannya dicampur dan dikocok kemudian ditambahkan es ke dalamnya, kemudian terakhir campurkan air soda untuk membuatnya menjadi lebih segar,” kata selaku Asst. Restaurant &Banuqet Manager Hotel Santika Mataram, Winda, di Mataram, Selasa (9/1). Sedangkan untuk minuman hangat ada Wedang Lombok. Ini menggunakan bahan lokal seperti kopi lombok, madu , serta jahe. Keunikan dari minuman ini terdapat 3
dibahas secara serius oleh Pemda NTB. Sebab Pemda masih terfokus pada pembenahan dan promosi destinasi wisata. Namun saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang tahu tentang Lombok pada khususnya. Sehingga dirasa sangat perlu untuk memikirkan soal transportasi umum yang dapat digunakan wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata tertentu. (lin)
Menikmati Keindahan Pantai So Numbe
Pelaku Pariwisata Sambut Baik Kerjasama KLU - KSB Mataram (Suara NTB) Para pelaku usaha pariwisata menyambut dengan baik kerjasama antara Pemkab Lombok Utara dengan Pemkab Sumbawa Barat. Hal ini dinilai akan memberikan suasana yang baru bagi wisatawan yang berlibur ke Lombok. Sebab karakter destinasi wisata di kedua pulau ini memiliki kesamaan, namun dengan suasana yang berbeda. “Saya sangat mendukung apabila kerjasama itu benar-benar akan terjadi. Nanti saya bisa buat paket Lombok KSB, tentu saja ini akan memberikan pengalaman yang bebeda bagi wisatawan. Apalagi destinasi wisata di Pulau Sumbawa itu
destinasi wisata yang sudah terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan pada umumnya. Misalnya kawasan Mandalika dan kawasan gili. “Selain aman, transportasi umum juga bisa membuat kita hemat. Jadi uangnya bisa dipakai makan yang banyak dan beli oleh-oleh yang banyak buat keluarga,” ujarnya. Soal transportasi umum ke destinasi ini memang sebelumnya belum pernah
lapisan warna yang berbeda. Sangat direkomendasikan bagi pencinta kopi untuk suguhan yang berbeda. “Pertama masukkan madu ke dalam gelas, kemudian susu kental manis, yang diikuti dengan kopi hitam asli Lombok. Ini akan memberikan sensasi minum kopi yang berbeda. Ini bisa dijadikan hangat atau dingin. Tapi saya rekomendasikan agar disajikan hangat,” ujarnya. Sedangkan untuk hidangan penutup, ada cendol ketan hitam. Cedol mungkin menjadi salah satu menu yang banyak ditemukan pada pedagang kudapan di Lombok. Hanya saja, Hotel Santika Mataram menghadirkan cendol ketan hitam dengan cita rasa yang nikmat dan tentu saja dengan penyajian yang higienis. (lin)
wa. Dengan fasilitas yang ada saya pikir ini akan menyenangkan bagi wisatawan,” ujarnya. Menurutnya ini akan menjadi paket wisata yang bagus di awal tahun ini. Ia juga tidak sabar menunggu kerjasama itu benar-benar direalisasikan. Sehingga ia dapat mempromosikan paket wisata Lombok KSB ke calon tamunya. “Pertama-tama, pasti saya akan survei dulu. Bagaimana hotel di KSB dan destinasinya. Setelah semua cocok dan sesuai dengan karakter destinasi yang disukai, baru saya bisa promosikan ke wisatawan tertentu yang kirakira memang menyukai suasana demikian,” ujarnya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
Halaman 10
UNBK Secara Mandiri SMA Saraswati Mataram akan melaksanakan UNBK secara mandiri di tahun 2018 ini. Di tahun lalu, SMA Saraswati menumpang pelaksanaan UNBK di SMA Al-Ma’arif. Karena di tahun ini mendapatkan bantuan unit komputer, maka SMA Saraswati memutuskan melaksanakan UNBK secara mandiri. Kepala SMA Saraswati, Dra. Ni Komang Sukertiasih, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/1), mengatakan, pihaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi sebanyak 16 unit komputer. “Di tahun 2018, kita sudah punya laboratorium sendiri, fasilitas sendiri, kita melaksanakan UNBK sendiri,” katanya. Nantinya akan ada penambahan siswa dari luar SMA Saraswati untuk melaksanakan UNBK di SMA Saraswati. Sementara dari SMA Saraswati, ujarnya, hanya ada 10 siswa kelas XII yang akan ikut UNBK. Sementara itu terkait persiapan siswa, dilaksakana pembelajaran secara intensif. Siswa juga diarahkan menjawab soal-soal latihan UNBK, termasuk latihan menggunakan komputer untuk UNBK. “Anak-anak belum pernah alami UNBK, jadi otomatis harus latihan,” ujar Komang. Ia berharap pelaksanaan UNBK pertama kali di SMA Saraswati dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak juga bisa lulus dengan nilai yang baik. Pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar siswa bisa lulus dengan memenuhi standar. Disebutkannya, rata-rata siswa SMA Saraswati cenderung setelah lulus langsung mencari kerja. Melalui pelaksanaan UNBK dan melatih kedisiplinan, sekaligus bisa melatih siswa dalam menerapkan komputer dan menyiapkan siswa lebih disiplin. “Dunia usaha tidak mau menerima anak yang tidak disiplin,” pungkas Komang. (ron)
(Suara NTB/dys)
MEMBACA - Anggota komunitas membaca buku bersama. Cara seperti ini sebagai stimulus meningkatkan minat baca pada anggota komunitas lainnya.
Komunitas Literasi Madani Tularkan Semangat Membaca Pelajar
Ni Komang Sukertiasih (Suara NTB/ron)
Mataram (Suara NTB) Kemampuan membaca di tengah masyarakat masih tergolong rendah. Sebagai contoh belum semua orang tua sadar betapa pentingnya membaca. Baik baca buku, koran, dan majalah. Pendiri Komunitas Literasi Madani Lobar, Muhammad Tahrir, S.Pd., mengaku kemampuan membaca sangat
dibutuhkan masyarakat. Utamanya pelajar yang menjadi pelanjut generasi berikutnya. Menurutnya, orang tua tak dapat serta merta menyerahkan anak mereka begitu saja ke sekolah. Melainkan juga harus memberikan contoh. Misalnya memberikan contoh membaca buku jika ingin melihat anaknya mau membaca. Kesadaran seperti itu belum
terlihat saat sekarang ini. Karena itulah, Komunitas Literasi Madani sejak beberapa waktu lalu pasca berdiri mulai perlahan membangun kesadaran membaca ke tengah pelajar. Bahkan semua aktivitas komunitas bertumpu pada tujuan besar ingin membangun budaya literasi bagi anggota komunitasnya. Sementara mengatasi ben-
Tingkatkan Pendidikan USBN Semua Mapel Batal Karakter Melalui Mapel
buah metode untuk mengumpulkan bahan literasi, baik buku, majalah, jurnal maupun buletin, agar dapat dimanfaatkan lebih luas secara bersama-sama. Pada kesempatan ini, setiap anggota komunitas dapat memilih membaca beraneka ragam buku. Dengan cara demikian akan ada stimulus dalam meningkatkan minat baca pada anggota komunitas. (dys)
Pusat Harus Perhatikan Daerah Sebelum Keluarkan Kebijakan
Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meningkatkan pendidikan karakter dengan cara memasukkannya dalam mata pelajaran. Dengan begitu siswa tidak hanya belajar, tapi bisa mengimplementasikan pendidikan karakter. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari belum lama ini. Menurutnya, pihaknya akan memperbaiki apa saja yang sudah berjalan selama setahun yang lalu, setelah SMA dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, juga akan meningkatkan pendidikan karakter bagi siswa. “Kita lebih meningkatkan pendidikan karakter. Anak-anak tidak hanya belajar, tapi juga bisa mengimplementasikan apa yang dipelajari,” katanya. Seperti dalam pelajaran Agama, siswa bisa menerapkan apa saja yang tertuang di pelajaran yang diterima setiap harinya. Contoh lainnya, jika di pelajaran olahraga digabungkan dengan penguatan pendidikan karakter, siswa bisa semakin menjunjung sportivitas. Disinggung terkait dengan kesulitan penilaian dalam program penguatan pendidikan karakter. Surya menekankan penilaiannya tidak sulit. “Jadi tidak sulit, kalau mata pelajaran agama dikolaborasikan dengan pendidikan karakter, itu mudah penilaiannya. Tinggal inovasi dari beberapa guru,” ujarnya. Dengan masuknya pendidikan karakter, juga bisa menguatkan karakter kebangsaan siswa. Dicontohkannya, ketika siswa belajar Bahasa Inggris, ia tidak menjadi seperti orang Inggris. “Jangan sampai sekarang dia belajar Bahasa Inggris, sudah kayak orang Inggris,” sindirnya. Munculnya penguatan pendidikan karakter dimulai dari adanya pro kontra Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah. Pro kontra itu diakhiri oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). (ron)
Mataram (Suara NTB) – Rencana Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk semua mata pelajaran (Mapel) di SD dipastikan batal. Pada USBN 2018 ini, tetap mengujikan tiga mata ujian. Dengan kenyataan ini, pemerintah pusat diminta memperhatikan kondisi pendidikan daerah sebelum mengeluarkan kebijakan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Selasa (9/1), bersyukur dengan dibatalkannya USBN di semua mapel SD, karena tidak perlu membebani murid. “Kita semua bersyukur, karena tidak
perlu sosialisasi, tidak membebani murid. Persiapan bisa lebih efektif lagi seperti tahun lalu,” kata Sidik. Sidik menekankan, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi pendidikan di daerah. Seringkali, rencana kebijakan yang dikeluarkan hanya melakukan kajian di tingkat
atas. “Kajian di lapangan masih kurang, kami di lapangan yang jadi kalang kabut. Seperti yang saya sering katakan, coba mengkaji kembali (rencana USBN semua mapel), supaya tahun depan bertahap, atau sosialisasi lebih awal dari pemerintah,” katanya. Pada Ujian Sekolah (US)
SD di tahun sebelumnya, hanya diujikan tiga mata ujian, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Di tahun 2018 direncanakan USBN untuk delapan mata pelajaran. Sebelumnya, Sidik menegaskan, kebijakan ini sangat memberatkan siswa. Ia menyayangkan rencana itu tidak dilaksanakan sejak awal tahun ajaran. “Memang ujungnya sih sangat memberatkan anak-anak. Kenapa tidak sejak awal? Sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatu ter-
kait itu,” sesalnya. Menurutnya, US yang sebelumnya pun masih belum maksimal. Sebaiknya dilakukan penambahan mata ujian USBN secara bertahap. Ketika sudah dilihat hasil evaluasi, barulah ditambah mata ujian USBN bagi SD itu. “Yang kemarin kan belum maksimal, sebaiknya bertahap, dari tiga jadi lima. Nanti kalau sudah dilihat hasilnya, baru ditambah, jangan mendadak jadi delapan,” ujar mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini. (ron)
Masjid akan Difungsikan sebagai Pusat Belajar
Masih Moratorium
(Suara NTB/dok)
Pembentukan Politeknik Sulit Terwujud Mataram (Suara NTB) Pembentukan Politeknik Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Bima masih sulit terwujud lantaran pemerintah hingga kini masih melakukan moratorium pembukaan perguruan tinggi baru, dan program studi baru. Moratorium yang dikeluarkan melalui surat edaran Menristekdikti Nomor 2/M/ SE/IX/2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yang mulai diberlakukan se- H. Lalu Wirasapta Karyadi jak tanggal 1 Januari 2017 lalu dilakukan agar perguruan tinggi dan Prodi yang ada saat ini dapat ditingkatkan mutunya. Karenanya, pembentukan Politeknik KLU dinilai sulit terwujud. Wakil Rektor I Universitas Mataram (Unram) Prof. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, menegaskan perubahan status program vokasi atau program pendidikan di luar domisili (PDD) di dua tempat yakni KLU dan Bima di bawah binaan Unram akan mengalami proses amat panjang untuk berubah menjadi Politeknik. Hal tersebut lantaran masih ada moratorium dari pemerintah. “Itu pun akan memungkinkan kalau ada kebijakan lagi untuk membentuk perguruan tinggi,” ujar Karyadi. Menurutnya, moratorium yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya bersifat on off. Hal itu berarti tergantung dari situasi yang memungkinkan moratorium dicabut dan diberlakukan kembali. “Moratorium itu ada, tapi itu kan on off tergantung dari situasi,” urai salah satu calon Rektor Unram ini. Melihat moratorium masih bersifat on off, pihak Unram pun optomis kampus vokasi baik untuk di Bima dan KLU dapat berubah status menjadi politeknik. Mengingat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan akan dikembangkannya program-program vokasi. Sementara kaitannya dengan penyiapan SDM melibatkan dosen-dosen yang sesuai dengan kelompok bidang ilmunya baik di KLU dan Bima, masih terus dipersiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Karena syarat pendirian harus memiliki dosen tetap. “Dosen home base minimal enam orang di masing-masing prodi. Tapi tidak banyak itu, atau pegawai SKPD dilinierkan. Bila perlu rekrutmen tenaga di pemda itu dalam rangka penyiapan dosen-dosen,” tambahnya. Sedangkan dosen yang berasal dari Unram, mereka sifatnya dosen yang melaksanakan tugas. “Bisa saja mereka jadi dosen tetap disana (jika ada permintaan) akan kita berikan. Dalam rangka penyiapan ini,” tukasnya. (dys)
trok jadwal belajar di sekolah dan komunitas, komunitas ini memilih belajar bersama pada sore hari. Materi belajar sebagai penunjang pengembangan diri setiap anggota. Mulai dari Bahasa Inggris, dan mata pelajaran lainnya. Adapun kegiatan lainnya ialah membaca buku bersama melalui kegiatan gelar buku dengan cara sharing buku, se-
Praya (Suara NTB) Keberadaan masjid selama ini belum optimal difungsikan masyarakat. Masjid hanya digunakan sebagai tempat beribadah, padahal di luar itu masjid dapat juga difungsikan sebagai tempat belajar, pusat ekonomi, tempat rekreasi dan lain sebagainya. Meski saat ini sudah ada terobosan di beberapa masjid yang mulai memfungsikan masjid sebagai pusat belajar, namum hal itu masih sangat minim. Pengurus Dewan Masjid Agung Praya, Loteng, Suhaibi Aljadoti, QH., mengemukakan berdasarkan hasil rapat pengurus dewan masjid beberapa waktu lalu, disepakati ke depan fungsi masjid akan diperluas tidak saja menjadi tempat beribadah semata, melainkan juga sebagai pusat belajar. Selama ini, ujarnya, terbangun kesan jika penggunaan masjid hanya dapat digunakan sebagai tempat salat dan ceramah. Kesan itu harus diubah lantaran masjid tak saja berfungsi seperti itu. Dewan masjid meyakini perluasan fungsi masjid men-
jadi pusat belajar akan mampu mendekatkan masyarakat dengam masjid. Misalnya saja sebagai langkah teknis akan dibangun PAUD dan tempat penitipan anak di masjid. Dengan demikian, maka anak-anak sebagai pewaris bangsa ini ke depan dapat tumbuh dengan karakter keagamaan yang kuat. Di samping itu, dengan akan dijadikannya masjid sebagai pusat belajar, juga sebagai cara menerjemahkan visi universal Islam yang mampu tumbuh di semua ruang dan tempat. “Jadi masjid bukan untuk tempat solat saja, tapi anak-anak dapat belajar disitu,” urainya. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Masjid NTB Dr. Mashur mengungkapkan jika pihaknya akam merevitalisasi fungsi masjid. Masjid dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan umat dan pusat belajar mengajar. Apalagi banyak bagian bangunan masjid selama ini tak difungsikan, maka ke depan bagian bangunan masjid yang terfungsikan dapat digunakan untuk membuka tempat belajar baik TK, PAUD dan lainnya. (dys)
(Suara NTB/dok)
MASJID - Keberadaan masjid selama ini masih dijadikan sebagai tempat salat. Ke depan, masjid akan dijadikan sebagai tempat belajar.
(Suara NTB/ron)
AMBIL UNDANGAN - Sejumlah kepala sekolah berbincang seusai mengambil undangan pelantikan Kepala SMA/SMK di Kantor Dinas Dikbud NTB, Selasa (9/1).
Hari Ini, Kepala SMA/SMK Dijadwalkan Dilantik Mataram (Suara NTB) – Pelantikan Kepala SMA/ SMK Negeri di NTB, hasil dari promosi guru menjadi kepala sekolah, kepala sekolah menjadi guru biasa, dan mutasi kepala sekolah dijadwalkan digelar di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (9/1). Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji kepada Suara NTB saat dikonfirmasi Selasa (9/1). Suruji merincikan, ada sebanyak 65 kepala sekolah yang dijadikan guru. Sementara guru yang promosi menjadi kepala sekolah sebanyak 94 orang. Sedangkan kepala sekolah yang hanya mutasi tempat tugas sebanyak 59 orang. Sebelumnya, direncanakan akhir tahun 2017 lalu bakal dilaksanakan pengisian kepala sekolah itu. Penataan pendidikan itu direncanakan
diawali dari penataan kepala sekolah, barulah ke penataan atau distribusi ulang guru. Seperti diketahui sebanyak 27 SMA/SMK di NTB dijabat pelaksana tugas kepala sekolah. Ia menegaskan, pertimbangan integritas menjadi faktor utama dari terpilihnya kepala sekolah itu. Oleh karena itu, ketika pemilihan calon kepala sekolah yang lalu, mereka dites psikometri di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Jika dalam tes itu, calon kepala sekolah berhasil dan tesnya mulus, maka dia akan masuk ke ring satu dan berpotensi untuk dipilih. Namun, meski calon kepala sekolah itu layak secara akademis, tapi belum tentu secara non akademis dia layak. Karena itu, jika di tes psikometri tidak mendapatkan hasil yang baik, maka dia tidak bisa menjadi kepala sekolah. Suruji menegaskan, kepala
sekolah atau pimpinan itu harus sejuk, harus bisa mengembangkan dirinya. Potensi pengembangan dirinya harus bagus. Selain itu, calon kepala sekolah itu juga harus punya potensi pengembangan lingkungan, sehingga orang yang dipimpinnya memiliki peluang untuk berkembang. Sementara itu, dari pantauan Suara NTB di Kantor Dinas Dikbud NTB, sejumlah kepala sekolah mendatangi kantor UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram. Kedatangan mereka untuk mengambil surat undangan pelantikan kepala sekolah. “Iya kami mengambil surat undangan pelantikan. Pelantikan besok pukul 10.00,” ujar salah satu kepala SMA yang tidak ingin namanya dicantumkan. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
Wibowo : Belum Ada Penambahan Atlet Mataram (Suara NTB) Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budi Santoso mengatakan bahwa sejauh ini belum ada penambahan atlet Pelatda di tahun 2018. Pasalnya, sejauh ini belum ada usulan cabor untuk menambah atlet Pelatda tahun 2018. “Sejauh ini belum ada penambahan atlet Pelatda Mayung 2018. Karena belum ada usulan dari masingmasing cabor,” ucapnya. Dikatakan Wibowo, penambahan jumlah atlet Pel(Suara NTB/ fan) atda Mayung 2018 tidak seWibowo Budi Santoso mudah membalik telapak tangan. Dalam hal ini untuk penambahan jumlah atlet di Pelatda harus ada usulan resmi dari masing-masing cabor yang memiliki atlet di Pelatda. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pun satu cabor yang mengusulkan penambahan jumlah atlet yang masuk dalam Pelatda Mayung 2018. Sehingga jumlah atlet yang mengikuti Pelatda Mayung 2018 sejauh ini belum ada perubahan. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Wibowo terkait ada informasi rencana penambahan jumlah atlet Pelatda oleh masing-masing cabor. Sebagaimana informasi yang diterima Suara NTB belum lama ini bahwa cabor pencak silat dan tarung derajat akan mengusulkan penambahan atlet di Pelatda 2018. Pencak silat yang sebelumnya memiliki dua atlet di Pelatda bertekad mengusulkan penambahan tiga atlet lagi, yakni Nur Haedah, Milasari dan I Ketut Suwartini. Sementara tarung derajat masih merahasiakan nama-nama atlet yang diusulkan di Pelatda 2018. (fan)
Jelang Musprov PASI NTB, Empat Kandidat Telah Muncul Mataram (Suara NTB) Menjelang berakhirnya periodesasi kepengurusan cabor atletik, 17 Maret 2018, telah muncul beberapa nama figur yang digadang-gadang diusulkan dalam Musprov PASI NTB. Berhembus kabar bahwa ada empat figur yang diwacanakan menjadi bakal calon ketua PASI NTB 2018-2022. Informasi yang diterima Suara NTB di lapangan menjelaskan empat figur yang digadang-gadang jadi calon ketua Pengprov PSSI NTB itu adalah, Johan Rosihan, H. MNS. Kasdiono, Supiati dan H. Suhaimi, SH. Keempat figur yang bakal menjadi kontestan di pencalonan Ketua PASI itu sudah terekspose di beberapa media mas-
sa regional NTB. Namun, dari hasil konfirmasi Suara NTB diantara empat figur yang digadang-gadang akan maju sebagai calon ketua Pengprov PASI NTB itu masih malu-malu dan mengatakan belum siap. Dan sebagian calon ada yang masih menunggu hasil rapat internal cabor. Kasdiono misalnya, saat
dikonfirnasi lebih awal mengatakan tidak siap maju sebagai ketua PASI NTB. Sementara itu Supiati mengatakan belum siap maju dengan alasan masih muda dan belum berpengalaman menjadi pengurus atletik. Namun demikian Supiati mendapat dukungan dari sejumlah atlet dan didukung penuh oleh suaminya. “Kalau saya pribadi belum
(Suara NTB/ist)
ZOHRI - Atlet Atletik, L. Moh. Zohri (kanan) berpose dengan Ketua Umum KONI NTB, H.Andy Hadianto usai meraih medali di Popnas 2017.
Persiapan Wakili Indonesia, Zohri Ikut Pelatnas Jangka Panjang Mataram (Suara NTB) Regenerasi atlet lari jarak pendek cabor atletik seakan tak pernah putus. Setelah, Fadlin, Iswandi dan Sudirman Hadi, kini lahir bakat atlet muda NTB, Lalu Muhammad Zohri. Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini telah menjuarai beberapa event atletik remaja. Terakhir, dia meraih dua medali emas di nomor 100 meter dan 200 meter di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017. Tak heran bila dipanggil oleh PB PASI untuk pelatnas persiapan mewakili Indonesia di level internasional.
Sekretaris PASI NTB, Akrin Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (9/1) kemarin membenarkan bila Lalu Moh. Zohri dipanggil masuk Pelatnas jangka panjang. Keikutsertaan Zohri di Pelatnas sudah berlangsung sejak 1 Januari 2018. “Zohri sudah masuk Pelatnas sejak awal bulan Januari. Dia dipanggil untuk mengikuti Pelatnas jangka panjang,” ucapnya. Keikutsertaan Zohri di Pelatnas jangka panjang tidak terlepas dari prestasi Zohri di level na-
Real Madrid Kesulitan Jelaskan Penyebab Kemerosotannya Madrid Real Madrid terus mengalami kemerosotan dan mereka tidak tahu apa yang dapat dilakukan. Sang juara bertahan Spanyol dan Eropa, kini tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Liga Spanyol Barcelona setelah bermain imbang 2-2 di markas Celta Vigo pada Minggu, berada di ambang krisis. Menghuni peringkat keempat di klasemen dan dipermalukan 0-3 oleh rival abadi Barca sebelum Natal, Real secara virtual tidak memiliki peluang untuk mempertahankan gelar liga dan masih menghadapi banyak masalah. Laju Real untuk menjuarai Liga Champions untuk musim ketiga secara beruntun bergantung pada hasil pertandingan mereka melawan Paris St Germain (PSG) di putaran 16 besar, laga yang cukup sulit bagi tim yang bermain seburuk pasukan Zinedine Zidane. Sementara itu, Barcelona telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Philippe Coutinho dari Liverpool, sedangkan Atletico telah merekrut kembali penyerang Chelsea Diego Costa dan mendatangkan pemain Sevilla Vitolo ke tim mereka. Pemain bertahan Marcelo meyakini Real telah melakukan semua yang mereka bisa untuk memperbaiki peruntungannya. “Kami memulai pertandingan (melawan Celta Vigo) dengan berlari dan bertarung, namun itulah sepak bola. Kami tidak dapat melakukan lebih dari itu,” ucapnya kepada para pewarta. “Kami melakukan apa yang kami mampu, berusaha memainkan sepak bola yang bagus, mencetak gol-gol, namun itu tidak berhasil. Kami harus menghadapi hal ini, keluar sana dan berlari. Tidak ada cara lain.” Zidane menyadari timnya sedang
(Suara NTB/ist)
Penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. berada dalam masalah namun tidak tung dapat membawa pulang satu poin. Berdasarkan penampilan-pedapat menentukan penyebabnya. “Saya telah mendeteksi masalah kare- nampilan di sana terdapat argumen unna saya bertanggung jawab,” kata pel- tukpendekatantaktikRealyangterstrukatih asal Prancis ini. “Dan saya akan tur di sekitar Bale, namun Zidane tidak dapatmengandalkanpemainsayapyang berusaha dan kami akan berusaha.” Tidak biasanya bagi tim dengan rawan cedera itu untuk tetap bugar. Skuad Real diperlemah pada kekayaan di lini serang, raihan gol telah menjadi masalah utama musim musim panas dengan hengkangnya ini dan tidak ada pemain yang men- penyerang Alvaro Morata ke Chelsea goleksi lebih dari empat gol di Liga dan gelandang James Rodriguez ke Spanyol. Cristiano Ronaldo telah Bayern Munich, sementara para pemencatatkan 15 gol di semua ko- main yang didatangkan belum memmpetisi, namun ia kini menjadi bay- perlihatkan penampilan meyakinkan. Theo Hernandez dan Dani Cebalang-bayang dari dirinya sendiri. Tim Real bergerak di sekitar peny- los merupakan dua pemain muda erang Portugal itu untuk memberin- paling menjanjikan di Liga Spanyol, ya peluang demi peluang, namun di namun Zidane kelihatannya belum Liga Spanyol ia hanya mengemas em- akan mengandalkan keduanya, dan lebih memilih untuk bertahan pada pat gol dari 13 penampilan. Gareth Bale memiliki koleksi gol apa yang telah diusahakan dan diyayang sama dari tujuh pertandingan dan kininya. Malangnya bagi sang pelpemain asal Wales ini mengemas ked- atih, tim yang sarat pengalaman ua gol Real saat melawan Celta Vigo pada musim lalu ini kini terlihat “kepada malam yang pahit bagi sang jua- habisan bensin,” demikian dilansir ra bertahan, di mana mereka berun- Reuters. (ant/bali post)
Piala Presiden Dibuka 16 Januari di Bandung Jakarta (Suara NTB) Turnamen pra-musim Piala Presiden 2018 akan dibuka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, pada Selasa (16/1), kata anggota panitia pelaksana Piala Presiden 2018 Risha Adi Widjaya. “Rangkaian acara pembukaan digelar mulai pukul 15.00 WIB. Seperti tahun lalu, acara ini rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Risha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Pria yang juga direktur di operator liga PT Liga Indonesia Baru (LIB) itu melanjutkan, selesai pembukaan akan ada laga Grup A, Persib Bandung versus Sriwijaya FC
Namun demikian dia membenarkan bila periodesasi kepengurusan PASI NTB akan berakhir 17 Maret 2018. “Soal Musprov PASI NTB akan kita rapatkan di internal pengurus atletik. Kalau ada desakan dari KONI NTB untuk segera dilaksanakan tepat waktu, kita akan segera menggelar Musprov PASI NTB mulai Maret,” jelasnya. Ditanya soal pencalonan sebagai ketua PASI NTB, Suhaimi belum ingin berkomentar. Dalam hal ini dia akan menyerahkan sepenuhnya ke pengurus cabor. (fan)
Debut Coutinho di Barcelona Tertunda Setidaknya Tiga Pekan
Atlet Dorong Supiati Jadi Calon Ketua PASI NTB Mataram (Suara NTB) Karena H. MNS. Kasdiono menolak mencalonkan diri jadi ketua umum PASI NTB, para atlet dan pelatih akhirnya menyampaikan sikap dukungannya kepada Supiati untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Pengprov PASI NTB 2018-2022. Supiati yang merupakan mantan atlet peraih medali perak di PON 2008 itu digadang-gadang untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua cabor atletik di Musprov PASI NTB bulan Maret 2018. “Kami mendukung Kak Supiati untuk menjadi Ketua Umum Pengprov PASI NTB,” teriak sejumkah atlet Pelatda Mayung di GOR 17 Desember Turide Mataram, (9/1). Pernyataan sikap puluhan atlet itu di video-kan oleh atlet dengan durasi waktu satu menit. Sekitar lebih kurang 40 atlet meminta Supiati untuk mencalonkan diri menjadi ketua PASI NTB. Puluhan atlet itu merupakan atlet Pelatnas Asian Games 2018, selain itu ada atlet dari klub atletik Lombok Barat, Klub Mayung Bulaeng, Pelatda Mayung, Klub Kuda Terbang dan Kinjang Tambora. Para atlet meminta Supiati untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua PASI NTB karena melihat kiprah Supiati yang telah memberikan kontribusi nyata untuk pembinaan olahraga atletik di NTB. Supiati dianggap orang yang layak memimpin PASI NTB lantaran telah memberikan kontribusi nyata untuk pembinaan atlet atletik di NTB. Selain mantan atlet nasional, Supiati juga telah membentuk sebuah klub atletik yang bernama Mayung Bulaeng. Dari klub atletik yang dibina olah Supiati telah muncul sejumlah atlet muda nasional. Selain itu Supiati juga selalu menggelar beberapan event Kejurda atletik di NTB, terkahir Supiati menggelar Kejurda Mayung Bulaeng di Sumbawa tahun 2018. Selain mendapat dukungan dari atlet, Supiati juga didukung oleh Suaminya, Greg Willson, Konsultan Olahraga Menpora dan saat ini dikontrak Jawa Timur sebagai Pelatih Jatim. (fan)
siap. Saya rasa masih ada orang yang lebih baik dari saya untuk memimpin PASI NTB,” ucap Supiati kepada Suara NTB, Selasa (9/1). Sementara itu Johan Rosihan belum sempat dikonfirmasi, namun demikian nama Johan Rosihan sudah mulai hangat diperbincangkan oleh pelaku olahraga. Sementara itu Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi SH yang ditanya terkait agenda Musprov Pengprov PASI NTB mengatakan masih akan dibicarakan di internal pengurus PASI NTB.
yang menjadi pertandingan pembuka Piala Presiden 2018. Sekitar empat jam setelah partai tersebut, di lokasi yang sama juga dilangsungkan pertandingan PSM Makassar kontra PSMS Medan. Sebagai informasi, Piala Presiden 2018 diikuti oleh 20 tim yang dibagi dalam lima grup. Grup A, yang dilangsungkan di Bandung, beranggotakan Persib, Sriwijaya FC, PSM Makassar dan PSMS. Kemudian di Grup B, digelar di Balikpapan, ada Mitra Kukar, Persipura Jayapura, Martapura FC dan Barito Putera. Persebaya Surabaya, Madura United, Perseru Serui dan PS TNI mengisi Grup C dan
akan dilaksanakan di Surabaya. Grup D mempertandingkan Persija Jakarta, PSPS Pekanbaru, Borneo FC dan Bali United. Semua laga grup ini digelar di Bali. Terakhir di Grup E, yang bertanding di Malang, Jawa Timur, ada Arema FC, Bhayangkara FC, PSIS Semarang dan Persela Lamongan. Terkait pembagian grup, pihak panitia pelaksana Piala Presiden 2018 ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. “Pertama jelas berdasarkan tuan rumah. Pertimbangan kami berikutnya berdasarkan peringkat tim pada kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 2017, faktor geografis dan kepentingan komersial,” tutur Risha. (ant/bali post)
sional. Pasalnya selain menjuarai event remaja nasional, Zohri juga berhasil meraih medali emas di Kejuaraan Atletik Piala Panglima TNI di Jawa Timur (Jatim) November 2018. Prestasi Zohri di level nasional pun mendapat simpati PB PASI, sehingga pengurus besar atletik pun ikut mendukung program latihan atlet asal KLU itu dengan memasukan Zohri di Pelatnas jangka panjang. Targetnya agar prestasi Zohri bisa ditingkatkan di level internasional. (fan)
Barcelona RekrutananyarBarcelonayang didatangkan dari Liverpool dengan harga mentereng, Philippe Coutinho, harus bersabar untuk melakoni debutnya bersama Las Blaugranas selama setidaknya tiga pekan mendatang. Pasalnya, Coutinho didiagnosa masih menderita cedera otot paha yang dialaminya kala masih membela klub penjualnya, Liverpool. Gelandang kreatif asal Brazil itu menjalani pemeriksaan medis pada Senin dan menurut analisis timkesehatanBarcelona,cederaitu dialami Coutinho saat ia membawa Liverpool mengalahkan Burnley 2-1 pada awal Januari lalu. “Coutinho menderita cedera di otot paha kanan, dia akan absen bermain selama 20 hari,” kata Barcelonadalamsebuahpernyataan,dan artinya dia baru bisa membuat debut di derby Catalan melawan Espanyol pada 4 Februari. Barcelona setuju merekrut pemain itu dengan nilai 142 juta pound (192 juta dolar AS) dengan Liverpoool pada Sabtu (6/1) untuk membeli Coutinho, yang menjadi rekor nilai transfer termahal kedua raksasa Spanyol tersebut. Pelatih Ernesto Valverde menilai, Philippe Coutinho yang serba bisa membuatnya menjadi imbuhan hebat untuk Barcelona Hal itu disampaikannya ketika pemain Brasil itu tampil perdana di depan publik Nou Camp menyusul kepindahannya dalam
banderol 142 juta pound dari Liverpool. “Menurut saya ia akan memberi banyak hal kepada kami, ia memiliki catatan gol, ia memberikan assist, ia akan banyak membantu kami saat menyerang dan dapat bermain di tengah atau di sayap,” kata Valverde. Sang pelatih belum memutuskan posisi mana yang sesuai untuk sang rekrutan baru untuk tim yang tidak terkalahkan di Liga Spanyol dan Liga Champions ini. “Ia serba bisa dan kami akan memaksimalkannya. Kita lihat saja bagaimana ia berlatih untuk pertama kalinya dan kemudian kami tentukan,” tutur Valverde seperti dikutip Reuters. Coutinho, yang akan meneken kontrak lima tahunnya dengan Barca dan diperkenalkan secara resmi ke media pada Senin, merupakan pemain termahal ketiga di dunia setelah Neymar Jr. dan Kylian Mbappe yang keduanya bermain untuk Paris St Germain. Gelandang Barcelona Ivan Rakitic mengaku tidak sabar melihat Coutinho bermain di klub. “Kami akan menyambut dia lebih sebagai anggota keluarga. Kami semua tahu dia dan kami akan benar-benar menikmati permainannya.” Coutinho juga disambut mantan rekan setimnya di Liverpool, Luis Suarez. “Saya sangat bahagia sebagai rekan setim dan temannya, menurut saya ia akan banyak berkontribusi kepada tim,” kata Suarez. (ant/bali post)
SUARA NTB
Rabu, 10 Januari 2018
Loteng Usulkan Program Cetak Sawah Baru Praya (Suara NTB) Laju alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih sulit dibendung. Meski belum pada taraf yang mengkhawatirkan, namun langkah-langkah antisipasi penting untuk dilakukan sejak dini. Jangan sampai, alih fungsi lahan semakin tidak terkendali di masa yang akan datang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Lalu Iskandar, kepada wartawan, Selasa (9/1). Terlebih dengan laju pembangunan di Loteng yang begitu pesat saat ini, alih fungsi lahan pertanian jadi momok tersendiri. “Dampak dari sebuah pembangunan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Sehingga harus ada langkah antisipasi,” tegasnya. Salah satu yang tengah diupayakan pihaknya saat ini ialah dengan mengusulkan program cetak sawah baru ke pemerintah pusat. Dengan mengusulkan lahan-lahan perke-
bunan milik masyarakat, terutama di wilayah Loteng bagian utara untuk dijadikan area persawahan yang baru. “Potensi lahan untuk sawah baru kita cukup luas. Tinggal sekarang keputusan dari pemerintah pusat, apakah disetujui atau tidak untuk masuk dalam program cetak sawah baru di daerah ini nantinya,” ujarnya. Selama program cetak sawah baru berjalan, Loteng memang belum pernah mendapat program tersebut. Lantaran dinilai tidak punya potensi lahan untuk dijadikan area persawahan yang baru. Namun setelah pihaknya
melakukan inventarisasi dan pendataan, potensi yang ada cukup luas. Terutama di wilayah Loteng bagian utara. Banyak lahan perkebunan yang berpotensi dijadikan area persawahan baru. Selain didukung dengan ketersedian air baku yang memadai. Sistem irigasi diarea tersebut juga sudah ada. Tinggal dikembangkan melalui program cetak sawah baru itu nantinya. Disinggung apakah laju alih fungsi lahan berpengaruh pada target produksi pertanian, Iskandar mengaku belum begitu berdampak. Pasalnya, penyempitan luas pertanian mampu
diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Sehingga walaupun luas lahan pertanian berkurang, produksi pertanian tetap tinggi. “Tapi apapun itu, alih fungsi lahan tetap harus diantisipasi,” imbuhnya. Sehingga selain melalui program cetak sawah baru, pihaknya juga tengah mengupayakan untuk terbentuknya peraturan daerah (Perda) tentang lahan pertanian berkelanjutan. Yang didalamnya mengatur soal ketersedian lahan pertanian abadi. Ia mengakui, draf Raperda tersebut memang sudah cukup lama disusun. Namun belum bisa terwujud, lantaran terkendala pembahasan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kedepan regulasi itu akan coba kita dorong. Supaya bisa terwujud. Sehingga ada kepastian soal ketersedian lahan pertanian di daerah ini nantinya,” pungkas Iskandar. (kir)
Tersangka Curanmor Tersandung Kasus Narkoba Praya (Suara NTB) Salah seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor), SB alias Betet, yang merupakan bagian dari sindikat curanmor Desa Beleke, Praya Timur, yang digerebek aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) akhir pekan kemarin, kini harus menghadapi dua tuntutan hukum sekaligus. Selain tersangkut kasus curanmor, pelaku juga tersangkut kasus narkoba. Setelah aparat kepolisian menemukan tiga paket sabu dari tangan pelaku. “Kasusnya masih kita kembangkan. Apakah pelaku hanya sebagai pengguna atau juga sebagai pengedar,” kata Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Muhaimin, SIK., seizin Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (9/1). Ia menjelaskan, dari hasil ter urine yang dilakukan pihaknya, pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba
jenis sabu-sabu. Bahkan saat ditangkap Sabtu kemarin, pelaku masih di bawah pengaruh narkoba. “Jadi untuk kasus curanmor itu ditangani Satreskrim. Sedangkan untuk kasus narkoba, kita yang tangani,” timpalnya. Muhaimin menjelaskan, pelaku ditangkap bersama beberapa tersangka pelaku curanmor oleh tim Opsnal Polres Loteng. Pelaku sendiri merupakan bagian dari sindikat pelaku curanmor lintas kabupaten. Dengan daerah operasi selain Loteng, juga Kota Mataram, Lombok Barat (Lobar) maupun Lombok Timur (Lotim). Pada saat penggerebekan oleh aparat Polres Loteng tersebut, total ada 21 sepeda motor yang berhasil diamankan. “Saat penggerebekan itu,
HILANG HILANG STNK R2 HONDADR2682CI NOKA/NOSIN: MH1JFK113EK061726/ JFK1E-1061317 AN. I GEDE SUPURNO HLG DSKTR JL. RAYA KAPAL HILANG BPKB R2 HONDA DR5812BN NOKA/NOSIN : MH1JF22159KO67323/ JF22E-1059930 AN. SUPARDAN HLG DSKTR JL.LANGKO MATARAM HILANG BPKB R2 YAMAHA DR3918HP NOKA/NOSIN : MH31KP00BDJ646413/1KP646435 AN. FATHURRAHMAN HLG DSKTR HG DSKTR JL.LANGKO MATARAM
dari tangan pelaku kita temukan paket sabu serta alat hisap dan beberapa barang bukti lainnya,” jelasnya. Sehingga pelaku juga dijerat dengan kasus narkoba. Sementara teman-teman pelaku lainnya, tidak terkait kasus narkoba. Lantaran tidak ada alat bukti yang menguatkan. Walaupun dari hasil tes urine, hampir semua pelaku dinyatanya positif menggunakan narkoba. “Saat penggerebekan, para pelaku memang baru selesai menggelar pesta narkoba,” tandasnya. Semua barang
RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
bukti narkoba saat ini sudah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Adapun sumber narkoba milik pelaku saat ini masih dikejar. Pasalnya, pelaku mengaku kalau narkoba tersebut dibeli dari salah seorang warga. (kir)
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
Halaman 12
Libur Nataru, Prediksi Penumpang di LIA Meleset Praya (Suara NTB) Jumlah penumpang pesawat selama masa libur Natal dan tahun baru 2018 di Lombok International Airport (LIA) tahun ini turun tipis jika dibandingkan dengan dengan jumlah penumpang pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sebelumnya, AP I memperkirakan akan ada kenaikan jumlah penumpang sekitar 10 persen disbanding tahun sebelumnya. “Memang ada penurunan jumlah penumpang pada libur natal dan tahun baru tahun ini. Tapi tipis, hanya sekitar 5 persen,” ungkap General Manager (GM) PT. AP I LIA I Gusti Ngurah Ardita, saat penutupan Posko Terpadu Libur Natal dan Tahun Baru di Terminal LIA, Selasa (9/1). Ia menjelaskan, selama libur Natal dan tahun baru kali ini total jumlah penumpang di LIA mencapai 232.818 penumpang. Sementara tahun sebelumnya, jumlah penumpang mencapai 245.144 orang. Namun dari sisi jumlah penumpang untuk kargo justru naik 5 persen dari 1.041.593 kg tahun sebelumnya menjadi 1.093.374 kg pada tahun ini. Kendati mengalami penurunan dari sisi jumlah penumpang, namun secara arus penumpang pada musim libur natal dan tahun baru kali ini
LOWONGAN DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298 DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
(Suara NTB/kir)
TUTUP POSKO - Danlanud Rembiga Dodi Fernando berbagai nasi tumpeng usai penutupan posko libur Nataru di LIA, Selasa (9/1). berjalan aman dan lancar. Hampir tidak ditemukan ada kendala selama libur natal dan tahun baru dari sisi penebangan. Penumpang juga cukup nyaman dengan kondisi bandara kali ini. Ke depan, PT. AP I LIA berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan di kawasan bandara. Terutama di area terminal bandara demi
LOWONGAN DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAITER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298 MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jasa penerbangan, terutama para penumpang pesawat. “Ini sudah jadi komitmen kita, untuk terus berbenah ke depan,” ujarnya. Di tempat yang sama, Danlanud Rembiga Kol. Pnb Dodi Fernando, mengaku lancar dan amannya penerbangan selama libur natal dan tahun baru kali ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak yang terkait, sehingga ke depan sinergisitas semua unsur harus terus ditingkatkan. (kir)
SALON SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 10 Januari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
OPINI
Halaman 14
Ekonomi NTB di Tahun Politik Anjal Ganggu Citra Kota Mataram KERJA Satgas Anjal Kota Mataram patut dipertanyakan. Beberapa waktu terakhir ini, pemandangan gepeng dan anjal, dijumpai di beberapa sudut jalan di mataram. Ini tentu sangat kontras dengan komitmen Pemkot Mataram yang mengklaim diri sebagai kota bebas anjal dan pengemis. Komitmen itu diklaim telah terwujud pada tahun 2016 lalu. Nyatanya sekarang tidak sulit menemukan keberadaan gepeng dan anjal. Banyak faktor yang membuat Mataram kembali direcoki dengan munculnya gepeng dan anjal di sejumlah titik di Mataram. Biasanya mereka muncul di simpang jalan yang ada traffic light. Dengan bermodalkan alat musik seadanya, mereka berlagak menghibur pengguna kendaraan yang kebetulan berhenti di lampu merah. Ada pula yang tidak membawa alat musik sama sekali. Mereka menghibur pengguna jalan dengan tepukan tangan. Targetnya satu, meminta uang kepada pengguna kendaraan. Ada juga kumpulan anak punk mewarnai jalanan ibukota. Keberadaan gepeng dan anjal membuat pengguna kendaraan, dilematis. Disatu sisi tidak sedikit pengguna kendaraan yang mengulurkan tangan mereka memberikan uang kepada gepeng dan anjal. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mereka cukup mengganggu. Meski sudah ada larangan dari Pemkot Mataram agar pengguna kendaraan tidak memberikan uang di jalan, namun banyak pengguna kendaraan yang merasa kasihan melihat mereka. Pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat beranggapan bahwa memberi uang kepada gepeng dan anjal hanya akan membuat mereka betah berada di jalan. Tidak mudah memang membuat mereka tidak lagi berada di jalan. Terlebih, itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Sulitnya mengatasi gepeng dan anjal, melatarbelakangi pembentukan satgas (satuan tugas) pemberantasan gepeng dan anjal. Awal-awal pembentukan satgas yang berada di bawah pimpinan Dinas Sosial Kota Mataram ini, kegiatan mereka begitu intens. Sehingga tidak butuh waktu lama, Kota Mataram pada tahun 2016 lalu sempat terlihat bebas gepeng dan anjal. Tidak terlihat gepeng maupun anjal yang menghiasi perempatan jalan. Namun kondisi itu tidak bertahan lama. Pada tahun 2017, gepeng dan anjal mulai bermunculan. Awalnya muncul sebagai penjual kacang, kerupuk maupun pisang rebus. Kehadiran pedagang-pedagang ini mulai diikuti dengan kemunculan gepeng, anjal bahkan anak punk. Masyarakat menilai, munculnya gepeng dan anjal karena aparat lengah. Selain itu, saat jumlah mereka baru satu dua orang, terkesan ada pembiaran, sehingga semakin sulit di atasi. Seharusnya, Pemkot Mataram tidak perlu menunggu jumlah mereka semakin banyak, baru mengambil tindakan. Alangkah baiknya dilakukan upaya-upaya pencegahan. Seperti melakukan patroli rutin. Saat ditemukan, harus dilakukan pendataan terhadap mereka. Ini dimaksudkan supaya Pemkot Mataram memiliki data yang akurat mengenai berapa dan siapa yang menjadi gepeng dan anjal di perempatan-perempatan. Selama ini, baik eksekutif maupun legislatif kerap menuding mereka yang menjadi gepeng dan anjal, bukan warga Mataram, melainkan warga dari luar daerah. Dengan pendataan yang akurat, paling tidak Pemkot Mataram memiliki data saku siapa yang menjadi gepeng dan anjal. Sehingga bias diambil solusi yang tepat atas keberadaan mereka. Komitmen Kota Mataram menjadi kota bebas anjal seyogiyanya, tidak hanya setahun dua tahun tetapi seterusnya. Karena, keberadaan gepeng dan anjal juga akan mempengaruhi citra Kota Mataram sebagai kota MICE. (*)
OMENTUM pergantian tahun penting dioptimalkan untuk refleksi dan merancang strategi. Perekenomian menjadi sektor mendasar yang penting ditakar dan disasar. Salah satu potensi perekenomian yang belum tergarap optimal di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah bisnis berbasis kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan tulang punggung perekonomian (the backbone of economy) atau pengendali perekonomian bangsa, termasuk di NTB. Kondisi ini membawa pengembangan sektor kewirausahaan sebagai suatu peluang dan tantangan. Tahun 2018 merupakan tahun politik terkait Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 penting dioptimalkan agar regulasi dan kebijakan pengembangan bisnis kewirausahaan menjadi prioritas politik kepemimpinan sekaligus menggali visi dan misi calon pemimpin. Urgensi dan Potensi Kewirausahaan mendapatkan tempat yang istimewa bahkan dalam percaturan ekonomi global. Bank Dunia (2009) menyatakan urgensi kewirausahaan sebagai mesin yang efisien untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan jangka panjang. Urgensi yang kuat di atas membuat Amerika Serikat sangat getol mengembangkan sektor kewirausahaan. Kondisi disana disebut sebagai beacon of entrepreneurialism. Setiap bulan tercipta rata-rata 550 ribu bisnis. Kondisi kontras dan jauh tertinggal ada di negeri ini. Rasio wirausaha Indonesia hingga akhir 2016 mencapai 3,1 persen. Capaian ini memang telah melampaui 2 persen dari populasi penduduk, sebagai syarat minimal suatu masyarakat akan sejahtera. Namun demikian rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen dan AS 12 persen. Potensi pengembangan kewirausahaan semakin terbuka lebar seiring dengan berlakunya MEA dan pesat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Tantangan terberat adanya MEA bagi Indonesia adalah di bidang pasar bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor). Sektor ekonomi kreatif membuka lebar potensi berkembangnya
Oleh : Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
Pengembangan kewirausahaan telah menjadi keniscayaan bagi perekonomian. Kewirausahaan terbukti paling tahan banting terhadap resesi ekonomi. Saatnya pemerintah memberikan perhatian besar sejajar dengan sektor infrastuktur yang kini tampak lebih digenjot kewirausahaan. PDB ekonomi kreatif tumbuh 4,35 persen dari Rp784,82 triliun pada 2014 menjadi Rp. 852,24 triliun pada 2015. Kontribusi terhadap PDB naik dari 7,1 persen pada 2014 menjadi 7,34 persen pada tahun 2015. Penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif juga bertambah dari sebelumnya 15,17 juta orang menjadi 15,96 juta (Bekraf, 2017). Selanjutnya ekonomi digital kini juga sedang menjadi tren dan menguasai pasar. Indonesia memang baru menempati urutan 65 dari 70 negara dalam hal perkembangan ekonomi digital (Economist Intelligence Unit, 2017). Meskipun demikian tren perbaikan posisi Indonesia diprediksikan terus melejit. Potensi ekonomi digital telah dijawab pemerintah melalui pencanangan Visi Ekonomi Digital Indonesia 2020. Pemerintahan Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020. Proyeksinya nilai transaksi ecommerce mencapai 130 juta US Dollar pada tahun 2020. Target lain adalah menciptakan 1.000 technopreneurs baru pada tahun 2020 dengan valuasi bisnis USD 10 miliar. Nilai bisnis ecommerce tanah air pada akhir tahun 2015, diprediksi sekitar USD 18 miliar. Sedangkan prediksi pada tahun 2020, akan mencapai USD 130 miliar dengan angka pertumbuhan sekitar 50 persen per tahun. Angka ini diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Domestik Bruto sebesar 22 persen. Akselerasi Pengembangan Mendasarkan ketertinggalan
RADIO
perkembangan, dukungan kebijakan, dan tren ke depan, maka mendesak dilakukan akselerasi pengembangan kewirausahaan. Selain menuntut percepatan ditetapkannya UU Kewurausahaan nasional, banyak upaya dapat dioptimalkan. Pertama, adalah perlunya mendidik jiwa wirausaha sejak dini. Berbagai pihak yang dapat berperan antara lain pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, keluarga, dan lainnya. Jiwa kewirausahaan penting ditanamkan sejak anak usia dini. Kurikulum formal hingga kreasi non formal dapat dikembangkan. Kedua adalah fasilitasi program pemberdayaan. Pemerintah dan swasta menjadi pihak yang dapat dituntut perannya. Pemerintah dapat memberikan jaminan regulasi yang berpihak serta fasilitasi program pemberdayaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan swasta dapat mengembangkan CSR yang menumbuhkan kewirausahaan. Ketiga dengan membuka akses kemudahan permodalan. Modal menjadi salah satu syarat penting dalam mengelola kewirausahaan. Peran lembaga keuangan mulai mikro hingga perbankan penting dioptimalkan. Pengajuan akses mesti dipermudah dan difasilitasi pemerintah. Keempat adalah menjamin kemudahan perizinan. Birokrasi yang bertingkat, ruwet, dan memakan waktu lama saatnya di pangkas. Apresiasi layak diberikan kepada pemerintah yang telah menghapu kewajiban izin gangguan bagi pelaku usaha. Perizinan mestinya dapat dipersingkat dan disederhana-
kan tanpa mengurangi substansi yang dibutuhkan. Proses online di era digital mendesak untuk dikembangkan. Standar layanannya pun mesti ditingkatkan. Kelima adalah membuka ruang kontribusi perempuan. Kewirausahaan mesti tidak bias gender. Sektor ini sangat fleksibel bahkan bisa dikembangkan di rumah. Perempuan memiliki jumlah signifikan dan potensial secara kualitas. Prospek womenpreneur mesti digarap serius dan fokus agar lebih baik dan berkelanjutan. Keenam adalah menyasar generasi milenial. Bonus demografi mesti diisi oleh sektor produktif. Generasi milenial yang kini mendominasi mesti mendapatkan tempat agar tidak menjadi beban. Sektor kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif dan digital sangat sesuai untuk generasi ini. Pengembangan kewirausahaan telah menjadi keniscayaan bagi perekonomian. Kewirausahaan terbukti paling tahan banting terhadap resesi ekonomi. Saatnya pemerintah memberikan perhatian besar sejajar dengan sektor infrastuktur yang kini tampak lebih digenjot.
Penyaluran KUR dominan tersedot di sektor perdagangan besar UMKM akan tetap tak berkembang
***
Investasi Rp 1,6 triliun di Loang Baloq terancam batal Cari pola yang tak melabrak aturan
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 10 Januari 2018
Pemprov Tak Lagi Direpotkan Gugatan Pajak Newmont Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku tak lagi direpotkan dengan gugatan pajak dari PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang sekarang berubah menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pascakemenangan atas 436 gugatan pada 2016 lalu dan beralihnya kepemilikan saham perusahaan pertambangan emas dan tembaga tersebut, tidak ada lagi gugatan yang dilayangkan ke Pemprov NTB. ‘’Sejak 2017 sudah tidak ada gugatan pajak dari Newmont. Pada 2016 kita menangkan se(Suara NTB/nas) mua 436 gugatan pada empat Ruslan Abdul Gani majelis. Bisa jadi karena perubahan kepemilikan Newmont,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/1) siang. Ruslan mengatakan, dalam putusannya hakim sudah menyarankan kepada PTNNT pada waktu itu bahwa ada judicial review terhadap peraturan yang ada. Newmont mempermasalahkan pengenaan pajak alat berat yang beroperasi di Batu Hijau Sumbawa Barat, karena alat itu mereka sendiri yang mendatangkan. Sehingga mereka menganggap tak perlu dikenakan pajak alat berat. Namun, karena alat berat itu beroperasi di wilayah NTB maka bisa dikenakan pajak alat berat. Alasan-alasan yang disampaikandapat dimentahkan dalam pengadilan pajak di Jakarta. Sehingga Pemprov dimenangkan dalam perkara tersebut. ‘’Karena pembayaran pajak itu sesuai UU No. 28 Tahun 2009. Kalau dulu sangat-sangat menguras tenaga gugatan pajak ini. Setiap minggu kita harus ke Jakarta menghadiri sidang empat majelis. Banyak biaya dan segala macam,’’ ucapnya. Seperti diketahui pada 2016, Pemprov NTB memenangkan 436 gugatan yang dilayangkan PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) atas pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2015. Pengadilan Pajak Jakarta yang menyidangkan gugatan senilai Rp 34,4 miliar lebih itu telah mengeluarkan putusan pada November dan Oktober lalu. Gugatan itu ditangani empat majelis yakni 15 A, 15 B, 18 A dan 18 B. Putusan majelis 15 A dan majelis 15 B keluar pada 30 November 2016. Sedangkan putusan majelis 18 a dan majelis 18 B keluar pada 20 Oktober 2016. Ruslan menyebutkan, majelis 15 A menangani sebanyak 108 gugatan PKB, sedangkan majelis 15 B menangani 400 lebih gugatan PKB jenis alat besar. Sedangkan majelis 18 A dan menjelis 18 B menangani gugatan masing-masing 108 gugatan dan 107 gugatan. Pemprov digugat oleh Newmont pada 2015 lalu. Sedangkan persidangannya dilakukan tahun 2016, yakni Juni-Desember di Pengadilan Pajak Jakarta. Total nilai gugatannya Rp 34,4 miliar lebih. Alasan Newmont menggugat pengenaan pajak setiap tahun pada waktu itu yakni mereka berpedoman pada pasal 13 kontrak karya. Kemudian UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Serta UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan. Selain itu, UU Darurat No 11 tahun 1957. (nas)
Halaman 15
Kejari Minta Audit Kerugian Negara Kasus PT APC
Mataram (Suara NTB) Jaksa Kejari Lombok Timur meminta penghitungan kerugian negara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam kasus dugaan penyalahgunaan kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Kepala Kejari Lotim, Tri Cahyo Hananto, menerangkan, audit kerugian negara untuk kasus dengan tersangka PT Autore Pearl Culture sampai saat ini belum diterima. “Masih menunggu hasil audit dari kementerian,” ujarnya Selasa (9/1) di sela rapat kerja di kantor Kejari Mataram. Tim dari Kemen LHK sudah turun pada September 2017 ke lapangan ke titik loka-
si keberadaan bangunan milik PT APC di kawasan Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur. Tim yang datang melakukan penelitian dengan metode untuk menghitung kerugian negara dalam kasus yang sudah menjerat dua tersangka tersebut. Sementara sambil menunggu hasil audit, Cahyo mengatakan jaksa penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait.
“Tersangka mantan Kadis Kehutanan dan PT APC. Sekarang masih periksa saksi-saksi,” jelasnya. Dia menyebutkan, sejumlah saksi dimaksud antara lain pejabat Pemda Lombok Timur. “Saya tidak hafal siapa saja. Jumlah saksinya juga saya tidak hafal,” kata Cahyo. Kejari Lotim menetapkan PT Autore Pearl Culture (APC) sebagai tersangka korupsi korporasi dugaan pemanfaatan lahan hutan lind-
ung Sekaroh. Perusahaan penanam modal asing asal Italia itu disangkakan pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 13 dan atau pasal 15 dan atau pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. PT APC memulai investasi budidaya mutiara di NTB tahun 2005. Lokasi budidaya meliputi perairan di KLU, Lombok Timur, dan Sumbawa. Kemudian pada tahun 2007, PT APC memperoleh izin perluasan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, diantaranya di perairan Dusun Su-
nut, Dusun Temeak, dan Dusun Telone, Desa Pamongkong, Kecamatan Jerowaru. Konsesi lima titik di Jerowaru memerlukan lokasi strategis untuk mendukung kegiatan perusahaan. Lokasi terdekat dengan sejumlah titik konsesi yakni Hutan lindung Sekaroh RTK 15. Base camp PT APC berdiri di lahan seluas 1 hektare diduga masuk kawasan hutan lindung Sekaroh. Dalam pemerolehan izin tersebut diduga ada korupsi yang juga melibatkan mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTB, berinisial AP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. (why)
Turunkan Suku Bunga KPR Dari Hal. 1 Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB juga telah menyuarakannya ke REI pusat, agar membangun komunikasi langsung dengan Bank BTN. Harapannya sama agar suku bunga KPR diturunkan. Pemprov NTB, kata gubernur, meminta agar bank pelat merah dengan pasar utama perumahan ini dapat menurunkan suku bunga KPR dalam batas maksimal. ‘’Kita provinsi minta maksimal diturunkan, ya Pak Maryono,’’ Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TBG) ini, kembali menyampaikan ini langsung kepada orang nomor satu Bank BTN. Maryono menanggapi bahwa penurunan suku bunga KPR sudah dilakukan. Apalagi KPR subsidi saat ini sudah menyentuh 5 persen. Dengan
uang muka satu persen. Sementara yang non subsidi, suku bunga KPR nya sudah 10 persen dan sudah mulai diberlakukan. Suku bunga KPR diklaim sudah nyentuh angka satu digit, mengakselerasi suku bunga acuan dari Bank Indonesia sebesar 4,25 persen. Untuk pembiayaan konstruksi kepada pengembang, Maryono menyatakan akan menurunkannya tahun ini. Dari suku bunga konstruksi perumahan sebesar 12,5 persen, akan menjadi 10an persen. Dengan demikian, diharapkan harga rumah akan jauh lebih terjangkau. Maryono juga menyampaikan bahwa telah berkomunikasi dengan gubernur, agar pegawai-pegawai yang belum memiliki rumah dapat difasilitasi. (bul)
Bentuk Desk Pilkada Dari Hal. 1 Dalam Desk Pilkada ini, kata Sekda, pihaknya akan meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menugaskan orang-orangnya dalam berbagai kesempatan untuk memantau ASN lingkup Pemprov NTB. Para ASN yang masuk dalam Desk Pilkada ini akan memiliki tanda khusus yang membedakannya dengan ASN yang lain. Pasalnya, mereka akan turun mengawasi ASN yang terlibat politik praktis baik dalam kegiatan deklarasi, pendaftaran bakal calon maupun kampanye bakal calon. ‘’Misalnya saya sebagai Ketua Desk Pilkada, boleh saja muncul di arena kampanye. Tapi ada tanda khusus yang saya pakai. Begitu juga kawankawan yang lain,’’ jelasnya. Semua anggota dalam Desk Pilkada, lanjut Sekda akan dilaporkan ke Bawaslu. Tugas Desk Pilkada adalah memastikan pesta demokrasi lima tahunan ini dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kesantunan. ‘’Segera kami akan umumkan nomor kontak Desk Pilkada provinsi. Di samping yang sudah ada di Bawaslu yang sudah membuka aduan. Kami juga akan membuat pusat informasi dan menerima aduan,’’ ucapnya. Sehingga, siapa saja dapat memberikan informasi dan laporan mengenai adanya ASN yang terlibat politik praktis. Keberadaan Desk Pilkada ini, lanjut komandan birokrasi Pemprov NTB ini untuk
menjaga netralitas ASN dalam ajang Pilkada 2018. Rosiady meminta seluruh ASN lingkup Pemprov NTB maupun ASN kabupaten/kota melaksanakan ketentuan secara konsisten. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sudah memberikan arahan supaya ASN benar-benar menjaga netralitasnya dalam Pilkada ini. Jangan sampai ada ASN yang tertangkap oleh Bawaslu tidak netral, muncul di pertemuan atau di kegiatan-kegiatan politik pasangan calon tertentu. ‘’Ini yang diharapkan supaya betul-betul ASN jajaran Pemprov khususnya menjaga netralitas. Sehingga Pilkada kita tidak tercederai oleh hal-hal yang tidak perlu,’’ ucapnya. Bagi ASN yang tidak netral dalam Pilkada, sesuai surat edaran Menteri PANRB sudah ada sanksi yang akan diberikan. Mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran tertulis. Sedangkan sanksi berat dapat berupa skorsing. Meskipun gubernur punya calon yang didukung dalam Pilkada mendatang, kata Sekda, bukan berarti seluruh ASN di lingkup Pemprov NTB ikut gubernur dan mengungkapkannya secara demonstratif. ‘’Kalaupun secara pribadi ada yang mendukung, memberikan bantuan itu sifatnya pribadi. Dan tentu tidak boleh demonstratif,’’ pungkasnya. (nas)
(Suara NTB/ist)
JANJI - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menandatangani janji kinerja 2018.
Imigrasi Mataram Deklarasi Janji Kinerja 2018 Mataram (Suara NTB) Imigrasi Kelas I Mataram mengikrarkan janji kinerja tahun 2018. Janji kinerja tersebut menegaskan komitmen pelayanan publik yang berkualitas. Sejumlah poin janji kinerja tersebut antara lain, menerapkan kode etik dan kode perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi seharihari. Bekerja dan berkinerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI).
Memaksimalkan pemanfaatan e-government melalui tata kelola pemerintahan efektif, efisien, untuk good governance. Melayani publik dengan sepenuh hati dan siap mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Poin terakhir, menjaga stabilitas politik, dan keamanan NKRI serta perekat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Janji kinerja tersebut diucapkan dalam apel yang dipimpin Kepala Kantor Imigra-
si Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, Senin (8/1) kemarin. Komitmen penting lainnya seperti disinggung Menkumham RI, Yasonna H Laoly dalam sambutan, antara lain menjaga netralitas dalam Pilkada serentak, persiapan pertemuan tahunan IMFWorld Bank, serta mengikis budaya pungutan liar. Dudi mengingatkan jajarannya untuk bekerja cepat dalam melaksanakan target tahun 2018. Namun tetap mengandalkan kinerja yang tuntas dan berkualitas.
Penyaluran KUR Dominan Tersedot di Sektor Perdagangan Besar Dari Hal. 1 Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H. Saswadi menyebutkan, penyaluran KUR untuk retail dan UMKM jumlahnya cukup besar. Mencapai 35.000 debitur berdasarkan data sampai Oktober 2017. Jika dilihat dari jumlah UMKM yang ada di NTB, sebanyak 500 ribu UMKM,
masih banyak yang belum mendapatkan akses KUR. ‘’Apakah pengusaha atau teman-teman UMKM yang belum mengajukan padahal peluang sangat banyak. Atau mereka tak mengambil KUR,’’ kata Saswadi ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (9/1) siang. Saswadi mengaku heran masih ada UMKM yang be-
lum memanfaatkan akses permodalan yang diberikan pemerintah. Ia mencontohkan, Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) telah menyiapkan dana sebesar Rp 200 miliar di Bank NTB. ‘’Kita harapkan peluang ini jangan sampai tak diambil,’’ katanya mengingatkan. (nas)
Kejari Bima Bidik Kasus Korupsi Baru Dari Hal. 1 Dari gambaran proses puldata dan pulbaket yang sedang berlangsung, ia berharap bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. ‘’Kami harus matangkan proses puldata dan penyelidikannya dulu. Kalau sudah matang, kita naikkan ke penyidikan,’’ katanya. Ditanya soal kemungkinan yang dibidik itu terkait sengkarut pengadaan bibit di Bima? Seperti diketahui, gejolak sempat terjadi akibat protes petani karena pengadaan bibit yang gagal. Berturut turut masalah mencuat, mu-
lai dari pengadaan bibit bawang 2015, pengadaan bibit kedelai 2017 dan pengadaan bibit jagung tahun yang sama. Kajari menjelaskan, kasus tersebut menjadi temuan pihaknya dan didukung juga informasi dari masyarakat. “Tapi nanti lah, setelah penyidikan akan disampaikan. Sekarang keep dulu,” jelasnya. Itu menjadi bagian dari program bidang penindakan di tahun 2018. Sementara tahun lalu, pihaknya sudah meningkatkan beberapa kasus ke tingkat penyidikan. Dua diantaranya kasus Sat-
pol PP Bima dan kasus kebun kopi Tambora. Dari kasus itu, timnya di Pidsus sudah melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dari kasus ini, Kejari Bima berhasil menyita kerugian negara. “Untuk kasus Sat Pol PP, kami menerima pengembalian kerugian negara Rp 80 juta dari tersangka Edi Darmawan. Satu lagi dari tersangka kasus kebun kopi Rp 30 juta. Ada kasus lainnya, pelimpahan dari Polres, pengembalian Rp 80 juta. Saya lupa selebihnya, tapi totalnya sekitar Rp 212 juta sudah kita setorkan ke kas negara,” ujarnya. (ars)
DD Rp 983 Miliar di NTB Gunakan Mekanisme Padat Karya Dari Hal. 1 Seperti Kabupaten Bima, dari Rp 155,2 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 156,5 miliar pada 2018. Kabupaten Dompu, dari Rp 61,1 miliar pada a2017 meningkat men-
jadi Rp 63,1 miliar pada 2018. Kemudian Lombok Barat, dari Rp 108,7 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 128,6 miliar pada 2018. Lombok Tengah, dari Rp 118,5 miliar meningkat menjadi Rp 155,4 miliar. Lombok Timur, dari Rp 209,3 miliar men-
jadi Rp 253,3 miliar pada 2018. Kabupaten Sumbawa Barat, dari Rp 47,7 miliar pada 2017 menjadi Rp 52,3 miliar pada 2018. Serta Lombok Utara, dari Rp 34,8 miliar pada 2017, menjadi Rp 49,8 miliar pada 2018. (nas)
Dia menambahkan, tahun 2018 ini merupakan tahun politik sehingga para ASN diingatkan tentang netralitas bebas dari paham politik manapun sesuai UU ASN No 5/2014. Kemudian dia meminta jajaran imigrasi untuk bersiap menghadapi dua agenda besar seperti Asian Games 2018 dan IMF-World Bank Annual Meetings 2018. “Mengingat tamu dan pesertanya adalah warga nega-
ra asing, saya minta agar pro aktif berkoordinasi dengan pemda setempat untuk mendukung suksesnya kegiatan tersebut,” pungkasnya. Catatan lainnya yakni mempertahankan tren perbaikan pelayanan publik. Imigrasi Mataram telah menelurkan berbagai inovasi pelayanan publik diantaranya, pelayanan antrian paspor online berbasis aplikasi android serta layanan antar paspor. (why)
Bidik Dugaan Pencucian Uang, Jaksa Panggil PPATK Dari Hal. 1 Akan tetapi, karena ada indikasi tindak pidana pencucian uang, sehingga keterangan dari pihak PPATK sangat dibutuhkan. Keterangan dari saksi ahli PPATK itu dipastikan yang terakhir, sebelum berkas perkara ketiga tersangka dil-
impahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. “Saat ini berkas perkara tersangka belum bisa kita limpahkan. Lantaran belum ada keterangan dari saksi ahli PPATK. Jadi kalau minggu ini keterangan saksi ahli PPATK sudah kita peroleh, maka berkas perkara PT. LTB tersebut sudah bisa dilimpahkan,” tutupnya. (ars)
Mantan Kadisbun Bima Segera Diadili Dari Hal. 1 Dana yang diambil tersangka itu menjadi bagian dari kerugian negara Rp 218 juta. Dua tersangka sebelumnya sudah diadili, Suparno dan Syafrudin. Mereka yang diberi tanggung jawab mengelola kebun kopi Tambora itu divonis berbeda. Suparno divonis 2 tahun 10 bulan penjara dan Syafruddin penjara 1 tahun 7 bulan. Mereka dikenakan denda Rp 50 juta, subsider dua bulan kurungan. Sementara berkas yang sudah masuk dan mulai disidangkan, untuk kasus Sat Pol PP Bima. Mantan Kasat Pol PP Bima, Edy Darmawan yang sudah berganti statusnya menjadi terdakwa. Edy satusatunya tersangka yang berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipkor Mataram. Edy dalam proses penyidikan mengembalikan anggaran Rp 80 juta yang diakui ditilep. Menurut Yoga, pengembalian itu bisa saja jadi pertimbangan pihaknya untuk
meringankan tuntutan sekaligus jadi pertimbangan hakim. Berkas terdakwa sudah teregister dengan nomor 01/ Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair , perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) ke1 KUHPidana. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 10 Januari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom (Suara NTB/Ist)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Lotim Siap Serahkan Aset Provinsi Senilai Rp 122,6 Miliar Selong (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur siap menyerahkan aset ke pemerintah provinsi senilai Rp 122 miliar. Aset tersebut berupa gedung SMK 11 unit dan SMA sebanyak 23 unit. Penyerahan ini sesuai perintah Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan. “Jadi Bupati bukannya tidak mau menyerahkan,” ungkap Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/1), Iswan menegaskan, Pemkab Lotim perlu melakukan pendataan dan validasi data aset sehingga tidak salah. Menurut Iswan, diperlukan proses untuk mencari dan mencatat data aset yang harus diserahkan. “Kita butuh waktu untuk serahkan data,” paparnya. Diketahui terkait
(Suara NTB/rus)
DISERAHKAN - Gedung SMAN 2 Selong sebagai salah satu aset sebelumnya menjadi kewenangan Pemkab Lotim, sudah diserahkan ke Pemprov NTB. masalah aset ini, membuat pemerintah provinsi berang terhadap pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur. Menjawab permintaan pemerintah provinsi tersebut, Pemkab Lotim di bawah komando Bupati Lotim, kata
Iswan Rakhmadi, bukannya menolak. Tapi melakukan analisa dulu mengenai asetaset yang dilimpahkan sebagai dampak dari pelimpahan sebagian kewenangan dari pemda Kabupaten ke Pemerintah Provinsi. (rus)
Polisi Bekuk Tersangka Curanmor
TANAM PISANG - Masyarakat menanam pohon pisang di ruas jalan jalur Kota Tanjung, KLU.
Jalan Berlubang
Warga Tanam Pisang di Ruas Jalan Tanjung (Suara NTB) Aksi tanam pisang di ruas jalan raya kembali dilakukan warga. Kali ini, oknum warga menanam pisang di lingkungan ibu kota. Tepatnya di jalur satu arah Dusun Karang Bayan dan Dusun Karang Raden, dl Desa Tanjung. Meski aksi tampak terkesan sembunyi-sembunyi karena dilakukan malam hari, namun hingga Selasa pagi (9/1), pohon pisang yang ditanam warga masih terlihat. Sebuah pohon pisang menancap tepat di jalan berlubang yang berada persis di depan Kantor Sekretariat DPC Partai Nasdem KLU dan Kantor DPC PKPI KLU. Kepala Desa Tanjung, Budiawan, SE., yang dikonfirmasi wartawan mengenai hal itu mengaku tidak mengetahui siapa oknum yang menanam pisang itu. Kendati demikian ia juga tak menyangkal bah-
wa jalan berlubang itu sudah banyak dikeluhkan karena jalan satu arah ini berada di wilayah perkotaan. “Kita pernah perbaiki secara swadaya tahun lalu. Pada Mei 2017 kita juga bersurat ke Dinas PUPR KLU meminta diperbaiki, tapi sampai sekarang belum pernah diperbaiki,” ujar Budiawan. Ruas jalan yang berlubang di jalur ini sudah beberapa kali diperbaiki, termasuk melalui sokongan dana pribadi salah satu anggota DPRD yang kediamannya berada di jalur tersebut. Namun eksisting jalan
berlubang tidak bisa bertahan lama akibat sering dilalui oleh beragam jenis kendaraan. “Ada gorong-gorong saluran air hujan di bawahnya, begitu ditindih kendaraan bertonase besar, jalan itu kembali berlubang,” sambungnya berharap ada penanganan segera dari Kabupaten. Terpisah, Anggota DPRD KLU, Zarkasi Haq, S.Ag. M.Si. yang bermukim di ruas jalur itu mengamini adanya tambal sulam di titik itu. Hematnya lubang tersebut sudah tidak bisa ditambal dengan semen terkecuali dilakukan rekonstruksi gorong-gorong secara permanen.
“Memperbaiki itu, saya sudah usulkan sejak dua tahun lalu, tapi tidak ada respon TAPD. Kalau ada warga tanam pisang, ya wajar karena mereka kecewa,” sebutnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian, ST. MT., melalui Kabid Bina Marga, Idris, ST., mengklaim telah mengecek kondisi real di lapangan. Disebutkan bahwa jalur yang ditanami pisang itu adalah ruas jalan Provinsi. Sedangkan jalan Kabupaten berawal dari titik pertigaan Dusun Karang Nangka ke pedalaman. “Kita sudah cek dan akan kita perbaiki besok (hari ini). Lubang tidak akan dibongkar, karena besi masih bagus,” demikian Idris. (ari)
Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, kembali membekuk dua orang pelaku Curanmor yang beraksi wilayah Kecamatan Selong beberapa waktu lalu. Kedua pelaku yakni Opin Solihin alias Imong (19) dan Ima Sehakki alias Izam (17). Kedua pelaku merupakan warga Jerowaru, Lotim. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, Selasa (9/1) mengungkapkan penangkapan terhadap kedua pelaku setelah sebelumnya petugas terlebih dahulu menangkap Hilman Hari Wijaya (19), seorang pelajar asal Dusun Orong Bukal, Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru. Para pelaku yang masih duduk di bangku sekolah itu menjalankan aksinya pada malam hari. Penangkapan terhadap pelaku Hilman Hari Jaya ,sebelumnya diilakukan oleh tim Buser Satreskrim Polres Lotim sekitar pukil 05:00 wita, Sabtu (6/1). Pelajar tersebut ditangkap lantaran terlibat kasus Curanmor di Lingkungan Bermis Kelurahan Selong beberapa waktu lalu. Dalam menjalankan aksinya, modus yang digunakan oleh pelaku yakni, pelaku melakukan aksinya pada malam hari bersama satu orang rekannya yang
(Suara NTB/ist)
CURANMOR - Dua orang pelajar tersangka pelaku Curanmor saat diamankan di Mapolres Lotim, Selasa (9/1). berinisial I dengan cara merusak bukti serta keterangan warga, kunci kontak sepeda motor kor- pelaku kemudian ditangkap ban menggunakan kunci leter T, tanpa adanya perlawanan di rudi mana sepeda motor korban mahnya. Kemudian dari terparkir di halaman rumah kor- pengembangan, kedua pelaku ban dalam keadaan stang lainnya turun diamankan. Dari tangan pelaku, petugas terkunci. Selanjutnya sepeda motor curian tersebut disembu- juga mengamankan satu unit nyikan oleh pelaku dirumahnya sepeda motor Kawasaki Dtrackdi Dusun Orong Bukal, Desa Se- er dengan Noka : MH4LX150DDKP22130, Nosin : LX1papan, Kecamatan Jerowaru. Tim Buser yang mendapat- 50CEPD4086. Saat ini pelaku kan informasi sesaat setelah dan barang bukti sudah diakejadian langsung mendatangi mankan di Polres Lombok rumah pelaku dan menemukan Timur untuk dilakukan kendaraan tersebut di rumah pengembangan dan proses hupelaku. Dari adanya barang kum lebih lanjut. (yon)
RDTR Kota Gerung Belum Tuntas
(Suara NTB/ist)
DILANTIK - Bupati bersama Kaling Dasan Geres yang dilantik, kemarin. memang tidak mencakup seluGiri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), ruh Kecamatan Gerung, namun H. Fauzan Khalid mengatakan hanya mencakup tiga kelurahan Kecamatan Gerung sebagai ibu dan tiga desa saja. Fauzan menegaskan, RDTR kota kabupaten kedepannya harus lebih baik lagi, baik pena- yang diajukan meliputi tiga ketaan kawasan, masyarakat mau- lurahan dan tiga desa, bukan unpun aparaturnya. Pemkab Lom- tuk mengubah tiga desa menjabok Barat telah menyerahkan di tiga kelurahan, melainkan Rencana Detail Tata Ruang menjadikan ketiga desa tersebut (RDTR) Kota Gerung ke Kement- sebagai kawasan ibu kota kabupaten. “Hal ini sering ditafsirkan erian Dalam Negeri. “Kalau RDTR ini sudah dis- berbeda oleh orang. Saya menahkan oleh Kemendagri, kita dengar kalau saya sudah menakan banyak mendapatkan keis- gajukan tiga desa itu menjadi ketimewaan dari Pemerintah Pu- lurahan, padahal tidak ada sat,” jelas Fauzan saat mengha- hubungannya,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Faudiri pelantikan 16 Kaling Dasan Geres hasil pilkaling akhir tahun zan mengingatkan kepada kepalalu di kantor kecamatan Gerung. la lingkungan agar memberikan Fauzan menjelaskan, RDTR ini pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Disamping itu, Kaling harus tetap menjaga kebersamaan. Dikatakannya, menjadi seorang pejabat pada hakikatnya memiliki dua sisi, yaitu tanggung jawab dan juga suatu penghormatan kepada diri selaku pejabat. “Kedua hal tersebut meniscayakan kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi jabatan itu kita mau anggap menjadi beban ataupun penghormatan, konsekuensi yang diharapkan adalah sama, yaitu memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” katanya dihadapan kepala lingkungan yang dilantik oleh Camat Gerung, H. Mulyadi. Sementara itu, Kepala Lingkungan Perumahan Pemda (Perumda) Selatan, Fathurrahman berharap, dengan sudah diajukannya RDTR oleh bupati, akan membawa percepatan pembangunan baik itu dari segi infrastruktur yang nantinya juga tentu akan dibarengi dengan pola pikir dan paradigma masyarakat, yaitu harus bisa mengimbangi baik itu dari segi kebersihan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik lainnya. “Karena kepala lingkungan adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya koordinasi dengan Pemerintah Daerah jangan sampai terputus untuk terus bisa mensosialisasikan program-program dari Pemerintah Daerah sendiri,” ujarnya. (her)