Edisi Rabu 9 Oktober 2019 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 9 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 175 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dinas PUPR Prov NTB (Binamarga)

Bappenda Prov NTB

Dinas Perhubungan Prov NTB

Dinas PMPTSP Prov NTB

Dinas Kesehatan Prov NTB

Biro Bina APP dan LPBJP Prov NTB

(Suara NTB/ist)

Kepala BPS Provinsi NTB Suntono bersama Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim saat sosialisasi teknis pelaksanaan SPI.

(sumber : BPS NTB)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Enam OPD yang jadi objek penilaian SPI.

BPS Survei Integritas Enam OPD Lingkup Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) dilibatkan sebagai pelaksana dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov NTB. Survei untuk mengukur sejauhmana indeks per-

Belanja Pemprov Terganggu Mataram (Suara NTB) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk NTB masih seret. Seretnya, realisasi DAK Fisik dari pemerintah pusat akibat persyaratan pencairan yang belum dipenuhi Pemda. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola DAK Fisik diminta memacu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Agar mendesak para kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bersambung ke hal 15

sepsi korupsi yang jadi program penilaian setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian itu meliput enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu, Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PMPTSP), serta Biro Administrasi Pembangunan. Survei di NTB melibatkan 130 responden yang dibagi dalam tiga komponen. Diantaranya 60 responden internal atau Aparatur Sipil Negara

(ASN), 60 responden eksternal atau pengguna layanan, kemudian 10 responden expert atau ahli yang dipandang mengetahui integritas di pemda. Saat ini SPI masih berlangsung. Bersambung ke hal 15

Investigasi Balai Sertifikasi Benih

198 Ton Bibit Jagung Diduga Palsu Mataram (Suara NTB) Hasil investigasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi NTB, menemukan indikasi pemalsuan pada bibit jagung tahun 2017. Saat itu ditemukan 198 ton bibit diduga bermasalah dan direkomendasikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) agar ditarik. Data temuan itu sudah diserahkan sesuai permintaan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. Investigasi itu dibenarkan Kepala BPSB Provinsi NTB H. Wardi, SP dikonfirmasi Suara NTB Selasa (8/ 10) kemarin, terkait pemanggilannya sebagai saksi di gedung bundar Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Kepada penyidik, ia mengaku sudah menjelaskan kronologi temuan bibit diduga palsu. Penjelasannya pun sebatas tugas pokok dan

fungsi (Tupoksi) sebagai pengawasan dan perlindungan petani sebagai konsumen. Menurut Wardi, kasus bibit itu mencuat ketika Dinas Pertanian tingkat kabupaten melaporkan ada bibit Jagung lolos ke tangan petani. Dianggap janggal karena bibit masuk tanpa melalui uji

laboratorium. Tim diterjunkan, terdiri dari empat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama koordinator pengawasan benih BPSB. Dasar penelusuran karena sudah ada kecurigaan karena bibit tersebut tidak melalui pemeriksaan BPSB sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 992

tahun 2015 dan diperbarui tahun 2018. ‘’Seharusnya lapor dulu ke BPSB, setiap barang (bibit) dari luar, kewajiban dari penyedia sesuai SOP harus lapor ke kita. Supaya fungsi pengawasan kami itu bisa berjalan. Tapi itu kan sudah langsung ke petani. Setelah ditanam baru tahu ada masalah itu,’’ ungkap Wardi. Atas dasar informasi dan temuan itu, pihaknya kemudian melapor ke Kadistan TPH Provinsi NTB waktu itu, agar bibit dihentikan distribusinya dan ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan. Permintaan itu ditindaklanjuti Distan TPH dengan bersama sama menurunkan tim. ‘’Kita turunkan tim ke kabupaten sampai ke kelompok tani. Kita periksa satu per satu. Ditemukan ada 198 ton diindikasikan ada pemalsuan dan kami minta ditarik dari peredaran,’’ tegas Wardi. Volume 198 ton itu bukan hasil rekaan atau asumsinya. Bersambung ke hal 15

TO K O H

(Suara NTB/ist)

Seleksi Sekda NTB SULTAN Sumbawa, H.Muhammad Kaharuddin IV, memberikan sejumlah masukan dalam seleksi Sekda NTB yang kini tengah berproses. Tanpa melihat siapa figur yang pantas, Sultan memberikan beberapa kritera yang harus dimiliki oleh Sekda terpilih nantinya. ‘’Kalau ditanyakan bagaimana cara basis kerja kemampuan segala macamnya (lima calon Sekda NTB) saya tidak tahu. Saya tidak boleh menjust orang kalau saya tidak mengalaminya sendiri. Mungkin perlu kriteria, karena Sekda Provinsi NTB ini adalah tulang punggung daripada operasional dan H.Muhammad Kaharuddin Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Gaji P3K Ditanggung Pusat

H. Fathurrahman

TEKA teki mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kini sudah terjawab. Penggajian P3K tidak dibebankan kepada APBD Pemda provinsi dan kabupaten/kota. Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar. Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam salah satu item DAU 2020, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/uki)

GARAM - Tambak garam di Dusun Muku, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Sejumlah kalangan menyarankan Pemerintah Kabupaten Bima menerapkan industrialisasi garam sebagai solusi mengatasi anjloknya harga garam. Berita selengkapnya di halaman 7.

Pansel Tetapkan Lima Calon Sekda NTB Lulus Seleksi Administrasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon Sekda NTB oleh Pansel JPT Madya Pemprov NTB. Kelimanya adalah Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H.L. Gita Ariadi, M.Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan

Syah, MM, M.TP. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si yang dikonfirmasi Selasa (8/10) siang menjelaskan, ke lima peserta yang lulus seleksi administrasi tersebut sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan Pansel JPT Madya. Pansel telah mengumumkan ke lima peserta yang lulus seleksi administrasi sesuai pengumuman No.821.2-1/1472/BKD/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019.

Ke lima pejabat Pemprov NTB tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi tahap berikutnya. Fathurrahman mengatakan, pada Rabu (9/10) pagi, ke lima calon Sekda NTB tersebut akan menjalani tes kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba di RSUD Provinsi NTB. ‘’Mereka harus hadir di lokasi uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba pukul 08.00 Wita,’’ katanya. Kemudian, dua hari berikut-

nya, 10-12 Oktober, ke lima calon Sekda akan mengikuti tes uji kompetensi manajerial/ psikologi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB. Sesuai jadwal yang telah disusun Pansel, penulisan makalah pada 15 Oktober. Presentasi dan wawancara pada 16-17 Oktober. Selain itu, penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 - 17 Oktober. Dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober. Selanjutnya

penyampaian laporan Pansel kepada Gubernur NTB pada 19 Oktober 2019 Pansel JPT Madya Sekda NTB secara resmi menutup pendaftaran calon Sekda, Jumat (4/10) lalu. Dari tujuh pelamar yang mendaftar secara online, hanya lima orang yang melengkapi berkas persyaratan hingga Jumat (4/10) pukul 16.00 Wita. Dua orang pelamar gugur karena tidak melengkapi berkas persyaratan. Bersambung ke hal 15

Tuntas, Pemulangan 108 Warga NTB dari Papua Mataram (Suara NTB) Sebanyak 108 warga NTB telah dipulangkan dari Papua. Kloter terakhir pemulangan lima warga NTB dari Papua pada Selasa (8/10). Sehari sebelumnya, Senin (7/10), sebanyak 35 warga NTB asal Bima, Dompu dan Lombok Timur sudah dipulangkan ke daerah ini. ‘’Dengan pemulangan kloter terakhir maka tuntas sudah pemulangan pengungsi kerusuhan Wamena asal NTB sebanyak 108 orang dan dua orang petugas,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/10) siang. Warga NTB korban kerusuhan Wamena dipulangkan secara bertahap mulai Jumat (4/10) lalu. Sebanyak delapan orang warga NTB yang berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah, tiba di Bandara Internasional Lombok. Kemudian, pada Sabtu (5/10) malam, sebanyak empat orang warga

NTB asal Sumbawa, juga telah sampai di Bandara Internasional Lombok dan langsung diterima pihak keluarga. Selanjutnya, Minggu (6/10) pagi, sebanyak 50 warga NTB asal Kabupaten Bima sudah tiba di Bandara Sultan Salahudin Bima pukul 07.45 WITA. ‘’Dengan pemulangan kloter terakhir maka tuntas sudah pemulangan pengungsi kerusuhan Wamena asal NTB sebanyak 108 orang dan dua orang petugas,’’ katanya. Warga NTB korban kerusuhan Wamena dipulangkan secara bertahap mulai Jumat (4/10) lalu. Sebanyak delapan orang warga NTB yang berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah, tiba di Bandara Internasional Lombok. Kemudian, pada Sabtu (5/10) malam, sebanyak empat orang warga NTB asal Sumbawa, juga telah sampai di Bandara Internasional Lombok dan langsung diterima pihak keluarga. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/disosntb)

PEMULANGAN - Suasana pemulangan warga NTB korban kerusuhan Wamena.

Cegah Pelanggaran Pemilu PADA Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram tahun 2020 mendatang, semua warga, baik warga biasa dan aparatur sipil negara (ASN) di kecamatan Mataram dihimbau untuk selalu mentaati aturan untuk menyukseskan Pilkada mendatang. Dikonfirmasi Suara NTB, Camat Mataram, Zarkasyi telah mengimbau semua warganya, baik masyarakat biasa pada umumnya dan ASN di kecamatan dan semua kelurahan Kecamatan Mataram. Katanya, semua warga Mataram untuk se(Suara NTB/viq) lalu menaati aturan PilkaZarkasyi da 2020 nanti. Nanti, seluruh elemen harus ikut serta dalam menjaga kondusivitas sehingga tercipta Pilkada yang damai. “Untuk ASN, kan memang tidak boleh (berpolitik praktis). Kita sudah mengantisipasi itu. Kalau tugas kami di masyarakat memastikan proses-proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan lancar,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (8/10). Dalam mengontrol itu semua, lanjut Zarkasyi, tentunya dia memaksimalkan peran dari semua lini dan semua elemen di tengah masyarakat kecamatan Mataram. Beberapa elemen tersebut kata Zarkasyi, seperti beberapa forum yang ada di masyarakat yang dapat membantu menyukseskan Pilkada ini. “Kita kan mempunyai FKTM (forum komunikasi ta’mir masjid) yang berfungsi memberikan pencerahan di tengah masyarakat juga. Nanti kan juga ada kaling, lurah, dan simpul-simpul kegiatan yang lain untuk kita manfaatkan samasama menjaga kondisi (politik) hari ini,” ungkapnya. Pada perhelatan Pilkada nanti, Zarkasyi menilai, terkadang beda pilihan kerap membuat kita menjadi sedikit lebih sensitif. Kaitannya dengan pilihan yang berbeda kerap juga menjadikan kita terbelah. “Tapi mudahan tidak ada persoalan. Kita sering sosialisaskian ke semua kelurahan bahkan di setiap kesempatan, kita selalu sampaikan itu,” katanya. Zarkasyi menuturkan, pada Pilkada Mataram kali ini, hampir semua kecamatan di Mataram berpeluang terjadi pelanggaran pemilu. Potensi-potensi itu kata Zarkasyi, bagaimana tugas kita dalam menjaganya. “Kalau tidak dijaga, iya terjadi pelanggaran itu,” paparnya. “Kita harap saja melalui silaturrahim untuk menghindari pelanggaran pemilu kali ini. Kita juga turun ke masyarakat . Kita akan libatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda, untuk memberikan pengertian. Karena kan pemilu ini proses demokrasi. Berbeda pilihan itu hal yang wajar,” tutupnya. (viq)

Pariwisata Butuh Pengembangan ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Syamsul Bahri mengatakan pariwisata Kota Mataram sebetulnya cukup potensial. Hanya saja, penataannya belum maksimal. Potensi pariwisata Kota Mataram salah satunya adalah wisata pantai berikut kulinernya. Garis pantai Kota Mataram sepanjang sekitar 9 kilometer belum digarap secara maksimal. Dia mencontohkan potensi Pantai Gading, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. “Pantai Gading ini perlu dikembangkan sampai agak selatan (Suara NTB/fit) H. Syamsul Bahri sampai perbatasan antara Lombok Barat dengan Kota Mataram,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (8/10) kemarin. Pantai Gading, kata Syamsul perlu dibenahi agar mampu menarik minat wisatawan berkunjung ke sana. Tidak saja wisatawan lokal tapi juga wisatawan dari luar Mataram. Khusus di Pantai Gading, tingkat kebersihan objek wisata itu, sudah cukup baik. “Daerah ini saya rintis dari nol dan alhamdulillah ada peningkatan,” akunya. Hanya saja, peran pemerintah daerah belum terlalu terlihat. Padahal, Pantai Gading ini, lanjutnya, bisa menduplikasi apa yang sudah berkembang di pesisir Pantai Nipah Lombok Utara. Penataan pedagang ikan yang relatif baik di Lombok Utara, menjadi Pantai Nipah menjelma menjadi salah satu objek wisata kuliner incaran masyarakat. Hal ini seharusnya bisa dilakukan oleh Pemkot Mataram di sepanjang garis pantai Kota Mataram. Tidak saja di Pantai Gading, Mataram (Suara NTB) tapi juga di Ampenan. Apalagi, Sejumlah proyek fisik Didi bandingkan dengan Nipah, nas Pekerjaan Umum dan daya jangkau masyarakat berwisata kuliner di Pantai Gading dan Ampenan lebih memungkinkan. “Daya jangkau kita dekat, saya yakin harga juga lebih murah,” ujarnya. Pada bagian lain, politisi PKS ini juga menyoroti sampah di destinasi wisata. ‘’Saya lihat itu saja jadi pembahasan,’’ sesalnya. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk berpatisipasi menjaga kebersihan di destinasi wisata. Karena bagaimanapun, kebersihan sangat berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Pengunjung akan senang datang ke destinasi wisata yang bersih. Dengan bermunculannya potensi wisata kuliner di bagian selatan Kota Mataram ini harusnya dibarengi dengan penataan oleh OPD terkait. Sehingga keberadaan para pedagang jelas kontribusinya terMiftahurrahman hadap PAD Kota Mataram. (fit)

SUARA MATARAM

Penunggak Pajak akan Dipaksa Tutup Usaha Mataram (Suara NTB) Penunggak pajak di Kota Mataram yang ngeyel untuk tidak melunasi kewajibannya akan dipaksa tutup. Pemkot tidak akan main-main lagi menyikapi para penunggak pajak nakal tersebut. Kepala BKD Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi, Selasa (8/10) mengatakan, pemkot akan mendata berapa jumlah penunggak pajak sampai bulan Oktober tahun 2019 ini. ‘’Tetapi memang ada wajib pajak mulai memahami bahwa kita tidak main-main pada posisi ini,” kata Syakirin. Pada tahap pertama ini lanjut Syakirin, akan membicarakan kepada hotel dan wajib pajak lainnya terkait pembayaran tersebut. Nantinya

akan dibicarakan juga ke tahap lebih lanjut terkait mana datadata yang lebih menjadi prioritas dalam pencapaian target pajak di Mataram. “Apakah (penunggak) diberikan waktu 7 hari itu? Ini kan masih proses, tahap peringatan awal. Saya hanya menandatangani kaitannya tentang wajib pajak saja,” katanya. Syakirin menyebutkan, BKD Mataram sudah memiliki target yang akan ditarik Pemkot. “Itu sudah ada kok

besarannya,” ungkapnya. ‘’Untuk penunggak pajak, kita akan melakukan penyegelan tempat usaha terlebih dahulu. Kalau dia bayar, kita lepas segelnya itu. Kalau dia belum, kita akan tetap segel,” katanya. “Yang jelas semua wajib pajak sudah mengurus di beberapa ketetapan pajak yang sudah saya tandatangani. Tapi kalau jumlah (penunggak pajak) saya belum hafal. Ada yang sudah melunasi, sudah ada sekitar 5060 persenlah,” tandasnya.

Saat ini lanjut Syakirin, bagi penunggak pajak untuk segera melunasi tunggakannya. Lanjut dia, Pemkot akan berusaha mengembalikan dan memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD). “Yang jelas bahwa anda (wajib pajak) tidak bayar pajak, kami (Pemkot) akan tutup, itu saja,” tutupnya. (viq)

”

Kita akan melakukan penyegelan tempat usaha terlebih dahulu. Kalau dia bayar, kita lepas segelnya

H.M. Syakirin Hukmi

Dua Izin Pengusaha Reklame Dibekukan Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram cukup gerah dengan tak kooperatifnya pengusaha reklame. Sanksi moral berupa pemasangan stiker tak digubris sama sekali. Dua pengusaha reklame direkomendasikan dibekukan izinnya. Kepala Bidang Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin menyampaikan, empat titik pemasangan stiker sebagai sanksi sosial bagi pengusaha reklame telah dipasang pekan kemarin. Dua di antaranya langsung menindaklanjuti dengan membayar lunas tunggakan pajak. Namun, dua lainnya hingga pekan ini belum menindaklanjuti sama sekali. Tunggakan pajak mencapai belasan juta. “Begitu kita tempel ada yang langsung melunasi. Nah, dua ini sampai sekarang belum ada respon,” kata Amrin dikonfirmasi, Selasa (8/10). Sikap tak kooperatifnya pengusaha berimbas terhadap usaha mereka. Amrin mengaku, surat untuk membekukan izin usaha telah diajukan ke pimpinannya untuk

dikirim ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP akan menindaklanjuti tidak melayani perpanjangan izin bagi dua pengusaha tersebut. “Hari ini suratnya sudah dinaikkan ke meja pimpinan. Rekomendasinya membekukan izin dua pengusaha itu,” tegasnya. Rupanya satu pengusaha reklame memiliki lebih dari satu titik papan reklame. Detailnya tidak disebutkan total serta identitas pemilik reklame tersebut. Pembekuan izin otomatis berdampak terhadap titik reklame lainnya. Amrin akan melihat apakah titik –titiklainnyajugamenunggakatau telah membayar. Pasca diterbitkannya surat rekomendasi itu tidak ada lagi dispensasi apapun diberikan ke pengusaha. Pemerintah berulangkali menyurati pengusaha agar segera melunasi tunggakan pajak mereka. Tindakan tegas dengan membekukan izin dinilai sebagai efek jera ke pengusaha. “Reklame di perempatan Karang Jangkong sama di depan pintu masuk Mataram Mall itu,” sebutnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIBEKUKAN - Papan reklame di perempatan Karang Jangkong telah disegel. Meskipun demikian, pengusaha enggan melunasi tunggakan pajak mencapai belasan juta. BKD Kota Mataram merekomendasikan pembekuan dua izin usaha reklame tersebut.

Penerimaan DID Pemkot Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) – Penerimaan dana insentif daerah (DID) Pemkot Mataram di tahun 2020 meningkat 100 persen dari sebelumnya Rp32 miliar menjadi Rp 64 miliar lebih. Anggaran ini akan dioptimalkan untuk pelaksanaan program di organisasi perangkat daerah (OPD). Mesti mengalami peningkatan kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (8/10), di satu sisi dana alokasi khusus (DAK) untuk perbaikan jalan malah turun. Tahun 2020 mendatang mendapatkan Rp12 miliar dari sebelumnya Rp24 miliar. Demikian pula, anggaran irigasi naik hanya beberapa persen menjadi kurang dari Rp5 miliar. “Di satu sisi ada anggaran penerimaan yang naik. Ada juga yang turun,” kata Mahmuddin, Selasa (8/10). Anggaran diajukan ke pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas jalan mencapai Rp80 miliar lebih. Hanya saja, usulan itu tidak secara keseluruhan direalisasikan.

(Suara NTB/cem)

H. Mahmuddin Tura Padahal, kondisi jalan di Kota Mataram ada yang melebihi umur lima tahun, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya. Mahmuddin menjelaskan, meningkatnya penerimaan DID tidak terlepas dari prestasi diperoleh Pemkot Mataram. Penilaian utama adalah dari upaya mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP) serta prestasi lainnya. “Kota Ma-

taram banyak prestasi diterima terutama tingkat nasional,” tambahnya. Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana insentif daerah tersebut. Pengelolaannya diserahkan ke masing – masing OPD. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) saat ini, sedang melakukan pembahasan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara. Bahkan, telah mengarah pada pembahasan terhadap rencana kegunaan anggaran. “Saya tidak tahu detailnya yang jelas hari ini (kemarin, red) sedang dibahas,” jelasnya. Dana tambahan sambungnya, kemungkinan tidak dialokasikan untuk rumah sakit umum daerah (RSUD). Karena, RSUD telah meminjam dana Rp118 miliar ke PT. Sarana Multi Infrastruktur yang notabene adalah badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan. Akan tetapi, kebijakan sepenuhnya nanti tergantung kepala daerah untuk memploting anggaran tersebut. (cem)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Penataan Ruang (PUPR) yang Badan Keuangan Daerah den- en. “Fisik bangunan 50 – 60 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dikerjakan tahun ini dipasti- gan pagu Rp1,6 miliar, perbai- persen,” ucapnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kelangkaan semen belakan selesai tepat waktu. Mes- kan irigasi di Kelurahan Ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kangan ini diakui sempat ki kelangkaan semen mempen- tais senilai Rp 4,1 miliar. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 garuhi, rekanan didorong memSedangkan, proyek Kantor mengganggu progres peker12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 percepat pengerjaan. Lurah Sayang – sayang dengan jaan. Rekanan mencari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ‘’Kalau melihat laporan ke- nilai proyek Rp750 juta. Kan- sampai jauh dengan harga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 majuan pekerjaannya, kita op- tor Camat Ampenan, lanjutan yang tinggi. Meskipun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 timis akan selesai tepat wak- gedung kantor Badan Kepe- demikian, tidak ada pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tu, kata Kadis PUPR Kota Ma- gawaian dan Pengembangan rubahan harga. Nilai kon12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 taram, Miftahurrahman, Sela- Sumber Daya Manusia dan trak tidak ada perubahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sa (8/10). Proyek itu antara lain, Dinas Kepemudaan dan Olahr- dari sebelumnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Miftah optimis bahwa Monument Mataram Metro di aga masing – masing pagu ang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 proyek fisik akan selesai teJalan Lingkar Selatan senilai garan Rp1,5 miliar. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rp11 miliar, peningkatan kualPengerjaan bagian bawah pat waktu. Rata –rata pro12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 itas jalan senilai Rp24 miliar monument, kata Miftahur- gres pekerjaan sesuai tar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dipecah menjadi enam paket. rahman, rekanan memasang get. Khusus peningkatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Peningkatan jalan hotmix pa- sekaligus penguatan orna- jalan akan rampung akhir 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ket 1 ruas Jalan TGH. men seperti pemasangan Oktober, pembangunan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Izzuddin, Lingkungan pipa, struktur pondasi dan ko- Jembatan Repoq Bebek 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tembeloq dengan lom komposit serta plat orna- minggu ketiga bulan No12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nilai Rp10 miliar. men. Persentase pengerjaan vember akan selesai. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sedangkan, pengerjaan Rehab Kantor monumen hingga saat ini te12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 perkantoran dan monument Walikota senilai lah mencapai 35 persen. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rp1,5 miliar, Secara keseluruhan persen- sesuai kontrak berakhir bu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pembangunan tase pengerjaan proyek fisik di lan Desember mendatang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 jembatan Repoq PUPR belum dikalkulasi. Teta- “Insya Allah, bisa selesai te12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Bebek senilai pi untuk masing – masing pat waktu. Kalau melihat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rp1,1 miliar. bidang seperti peningkatan laporannya kita optimis kok,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rehab Kantor jalan kisarannya 80 – 90 pers- demikian kata dia. (cem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Proyek Fisik di Mataram Diyakini Selesai Tepat Waktu

(Suara NTB/dok)

Halaman 2

Pendaftaran JPTP Dibuka Pekan Depan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram, Rabu (9/ 10) hari ini, mengirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta rekomendasi melaksanakan seleksi tiga jabatan eselon II yang kosong. Pendaftaran calon peserta seleksi akan dibuka pekan depan. Pantauan Suara NTB, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Selasa (8/10) membawa map berwarna kuning kombinasi hitam dengan latar belakang Taman Sangkareang. Map itu diprediksi berisi surat permintaan rekomendasi bakal dikirim ke KASN untuk pelaksanaan pansel. Nelly mengaku, menunggu jadwal untuk bertemu dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, untuk meminta tandatangan surat yang bakal dikirim ke Jakarta. “Besok (hari ini, red) saya langsung ke Jakarta mengantar suratnya ke KASN. Sekarang ini nunggu waktu Pak Wali. Tadi dijadwalkan jam 10.00 Wita sama ajudan untuk ketemu beliau,” kata Nelly. Surat yang diteken pejabat pembina kepegawaian hanya sebatas meminta rekomendasi KASN seleksi terbuka tiga jabatan eselon yang lowong akibat pensiun dan pergeseran. Sementara, penetapan tim pansel yang berasal dari eksternal Pemkot Mataram menunggu kebijakan kepala daerah. Nelly belum berani memastikan apakah ada perubahan ataukah tim pansel yang sebelumnya ditetapkan. Tim pansel sebelumnya terdiri dari Sekterataris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, ekonom Univeritas Mataram Dr. Iwan Harsono, akademisi Universitas Islam Negeri Dr. M. Ali dan mantan birokrat Drs. H.

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati Djaswad. “Tergantung Pak Wali nanti apakah mau ditetapkan atau mengubah dari akademisinya,” tandasnya. Rekomendasi pelaksanaan pansel dipastikan segera keluar. Paling tidak sambungnya, pendaftaran JPTP untuk jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibuka pekan depan. “Kalau ndak ada halangan pekan depan sudah mulai kita buka pendaftaran untuk tiga jabatan kosong,” tandasnya. Sementara, tiga jabatan lainnya yakni Dinas Pariwisata, Staf Ahli dan Satuan Polisi Pamong Praja akan dipansel kembali di bulan November. Proses pansel akan berjalan hingga bulan Desember. Pengisian tiga jabatan akan diisi mulai Januari 2020 mendatang. Nelly belum bisa memastikan apakah ada perubahan atau tidak. Bisa saja kata dia, pejabat pembina kepegawaian melakukan pergeseran, sehingga jabatan yang dipansel berubah. “Semua tergantung dari hasil evaluasi pimpinan,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PHK Pascagempa Percepat Penyelesaian Polemik Semen KAMAR Dagang Indonesia (Kadin) meminta pemerintah daerah mempercepat mempercepat penanganan persoalan semen yang saat ini dihebohkan dengan kelangkaan. Semen dalam beberapa waktu terakhir mengalami keterbatasan pasokan. Namun dari pihak produsen tak memberlakukan kenaikan harga. Di lapangan, selain langka, harga semen juga mengalami kenaikan hingga Rp75.000/ zak. “Kita sudah menghubungi kantor produk(Suara NTB/bul) si di Jakarta dan SuRosidi lawesi. Dari sana tidak ada kenaikan harga semen,” kata Rosidi, Wakil Ketua Kadin Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya yang paling terganggu adalah penyelesaian pembangunan rumah tahan gempa. Seperti diketahui, Kadin telah dilibatkan mengawal pembangunan rumah tahan gempa di NTB. Sejak delapan bulan terakhir, Kadin membantu meminimalisir harga – harga material dengan menjaga suplainya. Agar tak terjadi kenaikan harga untuk menekan inflasi. Persoalan baru yang dihadapi adalah kelangkaan semen untuk menyelesaikan pembangunan rumah tahan gempa. Selain itu, harganya juga telatif mengalami kenaikan. Dari informasi yang berkembang, terjadinya kelangkaan semen salah satu merek akibat minimanya adanya perbaikan mesin produksi. “Tapi tetap tidak ada kenaikan. Tapi harga semen disini sudah ada yang sampai Rp80 ribu/zak,” ujarnya. Karena itu, pemerintah sebagai otoritas didorong oleh Kadin untuk mempercepat penyelesaiannya. “Kita suarakan kepada pemerintah supaya turun tangan sebagai pemegang pasar, pemerintah kan punya kewenangan. Banyak pembangunan yang terganggu karena semen,” imbuhnya. Sebelumnya, Tim Satgas Pangan intens melakukan pengawasan mata rantai pendistribusian semen. Dari pelabuhan, distributor, hingga pengecer diawasi langsung. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly juga telah menyerahkan polemik semen ditangani oleh aparat penegak hukum untuk menekan adanya oknum atau pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya saat semen langka seperti sekarang ini. Ada indikasi spekulasi untuk menaikkan harga oleh pihak-pihak tertentu. Selly menegaskan hal itu tidak boleh dilakukan. Semen dan pupuk adalah komoditas strategis yang harganya diatur oleh pemerintah, diatur oleh Undang-undang perdagangan. Distibutor tidak dibenarkan menaikkan harga. Saat ini telah memasuki akhir tahun, proyek-proyek yang direncanakan menjadi terganggu. Sehingga Kepolisian dipandang perlu menanganinya. Apalagi informasi yang diterima, ada permainan di bawah tangan menaikkan harga. (bul)

Tinggi, Minat Warga Jadi TKI

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB memperhatikan minat masyarakat menjadi TKI, atau terbaru dikenal dengan istilah pekerja migran mengalami peningkatan pascagempa setahun lalu. Salah satu dampak gempa adalah mandeknya perusahaan-perusahaan yang bekerja di sektor ikutan langsung pariwisata. Ditambah lagi kenaikan harga tiket pesawat yang berakibat pada minimnya kunjungan wisatawan telah memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Abdul Hadi, MM menerangkan, akibat gempa bumi yang terjadi setahun lalu. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tentu, mere-

ka yang masih memiliki semangat besar ingin merubah nasibnya. “Kena PHK pilihannya jadi ke luar negeri (menjadi TKI),” jelas Abdul Hadi. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/10) kemarin, Abdul Hadi mengatakan, untuk kebutuhan kerja di dalam daerah jumlahnya sangat terbatas. Belum lagi jumlah lulusan perguruan tinggi yang membludak setiap tahun. Kegiatan job fair atau bursa kerja yang dilakukan untuk memfasilitasi perusahaan yang membutuhan tenaga kerja dengan angkatan ker-

ja yang membutuhan lowongan kerja juga dilakukan sangat terbatas tahun ini. Karena itu, yang sangat memungkinkan pilihannya adalah menjadi TKI. Jika dipertimbangkan tidak menjadi tenaga kerja di sektor perkebunan di luar negeri (Malaysia), pemerintah menjembatani untuk bekerja di dalam negeri. Di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. “Untuk kerja antar daerah, dibutuhkan 11.000 tenaga. Sama seperti di Malaysia, kerja di perkebunan sawit. Jika dihitung-hitung, pendapatannya

pengguna yang mana status mereka saat ini adalah kaburan. Untuk mengetahui kondisi para pekerja migran asal NTB inilah, kata Abdul Hadi, pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi tempat pekerja migrant NTB bekerja. Terkait itu, Pemprov NTB juga berkoordinasi dengan KDEI di Taipei atau instansi terkait di Taiwan untuk lebih memahami kebijakan Taiwan tentang penanganan tenaga kerja asing yang melanggar peraturan negera setempat. “Karena tingginya minat masyarakat bekerja di Taiwan dan banyaknya tenaga kerja yang kabur, kita akan ke sana melakukan pengecekan untuk evaluasi,” demikian Abdul Hadi. (bul)

(Suara NTB/bul)

BONGKAR MUAT - Aktivitas bongkar muat barang dengan kontainer dilakukan 24 jam di pelabuhan milik Pelindo di Lembar. Akhir tahun ini aktivitas ini juga diperluas ke Pelabuhan Gili Mas.

Moratorium Pengiriman TKI ke Timur Tengah Dibuka Mataram (Suara NTB) Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran ke luar negeri ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi telah dibuka per 1 Oktober. Namun skema pengiriman TKI dilakukan berbeda dengan sebelumnya. Pengiriman TKI tidak bisa lagi dilakukan sembarangan oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja

sama. Dan tanpa harus urus paspor dan administrasi lainnya,” kata Abdul Hadi. Masih melihat tren peningkatan minat menjadi pekerja migran, Hongkong dan Taiwan juga menjadi pilihan. Untuk itu, dalam waktu dekat Pemprov NTB akan melakukan kunjungan kerja ke Taiwan. Berdasarkan data sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTLN) BNP2TKI, bahwa selama periode 2018 sampai dengan September 2019, terdapat 2.845 pekerja migran Indonesia asal asal NTB telah bekerja di Taiwan. Selain itu, Pemprov NTB juga telah menerima informasi dari BP3TKI Mataram maupun beberapa P3MI, bahwa masih kerap pekerja migran asal NTB melarikan diri dari

Indonesia Swasta (PPTKIS). Tapi dilakukan satu pintu, bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Arab Saudi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Abdul Hadi, MM. Lampu hijau pengiriman TKI setelah terbitnya Keputusan Menteri Ketenagaker-

jaan RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal. Pemerintah RI telah memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran pada di negara-negara timur tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Kepmen nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Negara Kerajaan Arab Saudi telah melakukan perbaikan kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja asing. Seperti dijelaskan Abdul Hadi, sistem penempatan satu kanal merupakan sistem penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia yang terintegrasi dengan Kerajaan Arab Saudi, dimulai dari informasi, pendaftaran dan seleksi, penempatan dan pemulangan yang berada di bawah kendali pemerintah RI. Sistem penempatan satu kanal dilaksanakan melalui hubungan kerja antara pekerja migran Indonesia dengan agensi penempatan di Kerajaan Arab Saudi (syarikah). Penempatan pekerja migran Indonesia untuk jabatan housekeeper, babysitter, family cook, elderly caretaker, family driver, dan shild care worker dilakukan secara bertahap sejak diluncurkannya Sistem Penempatan Satu Kanal dan disesuaikan dengan ketersediaan dan permintaan pekerja migran Indonesia untuk Riyadh, Jeddah, Madinah dan wilayah timur (Dammam, Dahran, dan Khobar). Dan tidak membebankan b i a y a dalam bent u k apapun

kepada pekerja migran Indonesia. “Syarikah ini seperti perusahaan outsorching. Dia yang menjembatani pihak yang membutuhkan tenaga kerja dan pihak yang menyediakan tenaga kerja. Tanggung jawab sepenuhnya di syarikah kalau terjadi apapun dengan buruh migran kita,” kata Abdul Hadi. Selama ini moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi persoalan tenaga kerja di luar negeri. Nyatanya, pekerja migran yang berangkat dengan cara-cara yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah (ilegal) justru tetap ada. Sebab selain penghasilan, salah satu yang diminati ke Timur Tengah adalah bekerja sambil beribadah (haji dan umrah). Sampai akhirnya diputuskan dibuka kembali oleh pemerintah, dengan skema yang berbeda. Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) yang berhubungan langsung dengan syarikah di Kerajaan Arab Saudi. Ada 55 PPTKIS di Indonesia yang menjadi mitra kerjasama syarikah. 10 diantaranya berkantor cabang di NTB. Diantaranya, PT. Alroyyan Cahaya Mandiri, PT. Amal Ichwan Arindo, PT. Binhasn Maju Sejahtera, PT. Harco Selaras Sentosa Jaya, PT. Inti Jaffarindo, PT. Millenium Muda Makmur, PT. Panca Banyu Ajisakti, PT. Qafco, PT. Sarco, dan PT. Timuraya Jaya Lestari. “Di Timur Tengah juga tak bisa lagi sembarangan nerima orang bekerja. Harus menerima melalui syarikah. Karena syarikah ini juga yang akan menerbitkan visa,” demikian Abdul Hadi. (bul)

Abdul Hadi

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

Halaman 4

Belanja Anggaran

BPKAD Akui Sering Terjadi Sistem ”Kebut”

Selong (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur (Lotim), H. M. Juaini Taofik, mengaku, menjelang triwulan terakhir tahun 2019 ini, total belanja masih lebih rendah dibandingkan pendapatan. Harapannya menjelang akhir tahun ini tidak lagi terjadi sistem kebut dalam pengeluaran anggaran. Dikonfirmasi Selasa (8/10), Juaini Taofik menyebut pengalaman tahun-tahun sebelumnya acap kali harus kerja lembur dalam laporan belanja. Hal ini harapnya tidak kembali terulang tahun 2019 dan tahun tahun mendatang. Pada sisa waktu ini semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digenjot untuk menun-

taskan belanjanya. Diakuinya, terkadang fisik sudah 80 persen, namun realisasi keuangan baru mencapai 40 persen. Kepada OPD yang masih rendah realisasinya diminta segera mengajukan anggaran pencairan dananya. Sesuai hasil laporan terakhir per 31 September 2019 lalu, realisasi belanja 58 per-

sen sedangkan pendapatan sudah mencapai 68 persen. Ada selisih 10 persen antara belanja dengan pendapatan. Di mana, pendapatan asli daerah (PAD) sudah bisa diperoleh sebesar Rp 191 miliar dari target Rp316 miliar, atau 60,38 persen. Dana perimbangan terealisasi Rp 1,2 triliun dari target Rp 1,8 triliun lebih

atau sudah mencapai 64 persen, lain-lain pendapatan yang sah Rp450 miliar lebih dari target Rp 542 miliar. Sedangkan dari belanja tidak langsung sebesar Rp1,05 triliun dari target Rp 1,6 triliun lebih atau 64,93 persen. Belanja langsung Rp 646 miliar atau 50,23 persen dari target Rp 1,2 triliun lebih. Diterangkan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lotim ini, dana sebesar Rp 290 miliar tersedia di kas daerah. Kapanpun diminta oleh OPD siap dicairkan BPKAD. “Kebut

dengan cepat itu kan beda, kalau mengebut kadang kurang memperhatikan aspek ketelitian,” imbuhnya. Menurut Juaini, perbedaan pendapatan dengan belanja di Lotim saat ini terbilang positif. Dimana pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Sehingga, berapapun diajukan permohonan pencairan siap dikeluarkan BPKAD. Sebagai penanggung jawab bidang keuangan, pihaknya berharap semua belanja ini bisa tuntas dilakukan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Tidak dita-

DPRD Sikapi Masalah RTG dan Tambak Udang

(Suara NTB/rus)

H. M Juaini Taofik

Dukcapil Perbaiki Data JKN-KIS PBI

Butuh Waktu 27 Tahun TERCATAT 35.236 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dari jumlah tersebut, pada tahun 2019 ini baru 1.294 yang bisa disentuh. Jika dibagi, maka Lotim butuh waktu sekitar 27 tahun mendatang baru bisa menuntaskan RTLH. Dikonfirmasi media, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lotim, Sahri mengatakan kalau pembagiannya dengan tercatat masingmasing dari bantuan anggaran pusat sebanyak 786 (Suara NTB/rus) unit, bantuan reguler 108 Sahri unit, Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 100 unit dan dari Dinas Perkim Lotim 300 unit, maka butuh waktu yang cukup lama. Akan tetapi, jika pembagiannya besar maka dalam waktu cepat Lotim bisa tuntas menangani rumah kumuh. Data RTLH yang ada saat ini dibagi rata-rata setahun 5 ribu unit rumah, maka dibutuhkan waktu tujuh tahun. Meski demikian, soal kepastian data RTLH ini saat ini sedang terus ditelusuri oleh Dinas Perkim Lotim, karena sedang dilakukan validasi dan verifikasi. Data keseluruhan yang bisa disentuh sesuai catatan Dinas Perkim ini belum termasuk data dari beberapa sumber lain. Seperti sumbersumber penganggaran pengentasan dari desa, bantuan sosial dari Dinas Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga belum terdata. Mengingat banyaknya RTLH ini, sambungnya, bupati sudah memerintahkan untuk agar Perkim fokus penanganan tahun 2020 mendatang. Diketahui, sudah ada juga perintah bupati mulai tahun 2020 akan coba dianggarkan perbaikan RTLH sebanyak 2.000 unit. Kepastian tersebut kata Sahri akan bisa ditetapkan setelah tertuang jelas nantinya pada dokumen penganggaran. Kabar dari pemerintah pusat juga sudah ada sekitar 500 unit tahun 2020. Itu belum termasuk nanti akan ada aspirasi dari para wakil rakyat. Disebut, masalah rumah kumuh adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Bersama dengan semua instansi terkait terus dibangun sinergisitas untuk pembangunan RTLH. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta pemerintah desa. (rus)

mpik, dari total keseluruhan APBD Lotim Rp 2,9 triliun tahun anggaran 2019 ini akan ada selisih lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 40 miliar yang selanjutnya bisa digunakan pada tahun anggaran 2020 mendatang. Adapun OPD yang terbilang paling rendah realisasi belanjanya adalah Dinas Pariwisata baru mencapai 40,66 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru mencapai 45,33 persen, Dinas Kesehatan baru 46,20 persen. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baru 47,08 persen. (rus)

(Suara NTB/yon)

PANEN CABAI - Lombok Timur memiliki potensi besar di bidang pertanian, khususnya di bagian utara. Di kawasan ini, berbagai macam jenis tanaman hortikultura atau palawija bisa tumbuh. Salah satunya, adalah tanaman cabai. Tampak sejumlah petani sedang memetik cabai yang siap dipanen belum lama ini.

Boikot Paripurna KUA PPAS RAPBD 2020

Langkah Politik Dewan Dianggap Tidak Elegan Tanjung (Suara NTB) Langkah boikot paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2020, dinilai sebagai langkah tidak elegan yang dilakukan DPRD. Terlebih lagi, rasionalisasi yang dilakukan TAPD di tengah keterbatasan anggaran dan beban anggaran dinilai sebagai hal wajar. Pendapat itu dilontarkan mantan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa (8/10). Menurut Ardianto, langkah Pemda sudah sesuai dan memenuhi syarat dari evaluasi yang pernah dilakukan oleh Komisi I DPRD periode sebelumnya. Sebaliknya, aksi boikot yang dilakukan 30 anggota DPRD pada Senin (7/10), dikarenakan sebagian besar anggota dewan tidak membaca tata tertib DPRD dengan seksama. “Seharusnya bukan memboikot karena mereka belum tahu isinya. Ideanya, KUA PPAS diparipurnakan dan dibahas, jika tidak sesuai baru di paripurna berikutnya mereka boikot atau walk out (WO),” ujar Ardianto. Rasionalisasi oleh TAPD sambung dia, sah-sah saja dilakukan termasuk dengan mengurangi anggaran Sekretariat Daerah. Setidaknya, ada tiga hal yang membuat rasionalisasi harus dilakukan. Pertama, terdapat kebijakan provinsi atau pusat yang harus

didanai oleh daerah. Berkaca dari itu, KLU setidaknya dibebankan anggaran untuk mendanai Pilkada 2020 dan pembiayaan fasilitator RTG. Kedua, rasionalisasi akibat dari nilai kegiatan yang setelah dievaluasi tidak terealisasi akibat nilai satuannya tidak sesuai alias kelebihan. Dicontohkannya, seperti biaya hotel, tiket dan lainnya. “Dan yang ketiga, terdapat kegiatan-kegiatan yang sering tidak terlaksana akibat perencanaan yang tidak sesuai sehingga menyumbang Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” sambungnya. Kendati demikian, Ardianto berharap agar rasionalisasi oleh TAPD tidak hanya menyasar perjalanan dinas pimpinan DPRD saja. Tetapi juga, OPD yang dinilai tidak mampu dalam melaksanakan program daerah diberi sanksi dengan mengurangi anggaran pada OPD tersebut. “Yang pasti rasionalisasi anggaran OPD bisa dilakukan setidaknya memenuhi 3 unsur tersebut. Jika tidak memenuhi 3 hal itu maka dewan bisa pertanyakan. Lagipula, kawankawan di DPRD banyak yang menjabat sebelumnya, jadi bukan pertama mereka kerja. Seharusnya tidak menunjukkan citra tidak baik pada rakyat yang diwakilinya,” tandas Ardianto. Sementara itu, Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., kepada wartawan mengklarifikasi, jika DPRD tidak memboikot pa-

Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya bersikap terkait progres rehab rekon Rumah Tahan Gempa (RTG) yang banyak disuarakan masyarakat. Selain RTG, dewan juga mengambil sikap atas keluhan warga menyangkut bau amis Tambak Udang Lengkukun, Desa Kayangan, serta galian C di kawasan wisata, Desa Malaka. Kepada wartawan, Selasa (8/10), Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., mengungkapkan legislatif secara kelembagaan akan menyikapi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. DPRD KLU sebelumnya telah menerima aspirasi masyarakat melalui hearing, antara lain menyangkut legalitas izin Terminal Khusus Medana Bay Marina dan temuan RTG. “Saya sudah panggil pimpinan alat kelengkapan DPRD. Badan Musyawarah kita minta jadwalkan rapat untuk membahas Pansus RTG,” ujarnya. Nasrudin menjelaskan, belum mengetahui apakah rapat dewan nanti akan menyepakati untuk membentuk Pansus RTG atau tidak. Yang jelas, laoran masyarakat terkait keluhan RTG menjadi prioritas pengawalan oleh DPRD. Senada RTG, Dewan KLU juga akan mengambil sikap menyangkut bau tambak udang yang dikeluhkan warga. Ia memandang, kenyamanan warga akibat investasi usaha berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. “Untuk bau amis tambak udang, saya sudah disposisikan kepada Komisi I dan Komisi III. Komisi I secara kelembagaan menyorot soal perizinan, sedangkan Komisi III dari aspek ekonominya,” jelas Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mencoba lepas dari masalah kekumuhan. politis Partai Gerindra ini. Tahun 2019 diidentifikasi dua kawasan kumuh, yakni pedesaan dan perkotaan Komisi I dan Komisi III, dipercaya untuk mengawal tamdengan luas keseluruhan mencapai 1.200 hektar (ha) kawasan kumuh. Mulai tahun bak udang secara maksimal. 2020 mendatang, Lotim mengusulkan bisa menerima bantuan Bank Dunia senilai Kedua Komisi diarahkan unRp 29 miliar yang akan ditujukan untuk pengentasan 38 ha perkotaan. tuk turun ke lapangan dan mengecek lokasi tambak di Dusun Lengkukun. Selain KEPADA Suara NTB di sela tal tapi memperbaiki yang ada, ditata dan coba dilepas dari ketambak Lengkukun, tambak acara lokakarya Program Kota karena sejauh ini tidak ada dana kumuhan. Kawasan lainnya pun lain di Amor-Amor (Guman- Tanpa Kumuh di Selong, Senin ganti untung. Dalam program ini, sudah mulai dibuatkan perentar), tambak Sukadana dan (7/10) lalu, Kepala Badan Per- masyarakat turut ambil bagian canaan secara simultan. Pentambak Sambil Elen, dapat encanaan Pembangunan Daer- memperbaiki lingkungannya se- gentasan kekumuhan tidak saja disasar, sehingga dapat dike- ah (Bappeda) Lotim, Achmad cara swadaya. secara kawasan, tapi juga secara tahui legalitas investasi sebe- Dewanto Hadi mengatakan, kaMasalah kekumuhan, tam- lingkungan. Skala lingkungan narnya dari para perusahaan. wasan pertama yang disentuh bahnya, tidak saja persoalan in- diorganisir oleh masyarakat “Aspek lingkungan tidak adalah Selong-Pancor. Bahkan, frastruktur, tapi juga masalah sendiri dan bersinergi aktif denbisa dipandang sebelah mata, Detail Enginering Design (DED) perilaku. Apalagi Selong-Pancor gan program pengentasan kekukenyamanan masyarakat dan dari program pengentasan keku- merupakan kawasan padat pen- muhan. “Ini kan skala kawasan sekitarnya harus terjamin,” muhan Selong-Pancor ini sudah duduk dengan kompleksitas meliputi beberapa administraimbuhnya. dibuat dengan pelaksanaan satu masalah lingkungan, sosial dan tif kelurahan, dan masing-masTerakhir, Nasrudin menye- tahun, yakni tuntas tahun 2020 ekonomi. Satu tahun pemban- ing kelurahan sudah ada perenbut aktivitas Galian C di mendatang. “Karena fisiknya gunan fisik tidak bisa akan men- canaan sendiri dan masing-maswilayah Dusun Pandanan, Desa akan mulai dibangun tahun gubah kekumuhan tanpa ada ing sudah bersinergi,” paparnya. Malaka, menjadi atensi serius depan,” ucapnya. dukungan dari masyarakat. Koordinator Kota (Korkot) DPRD. Galian C di Kecamatan Selain itu, ujarnya, pertim- “Mengubah wajah kekumuhan Kota Tampa Kumuh, H. AfiffudPemenang tidak hanya melang- bangan teknis dan sosial ke- menjadi tidak kumuh ini akan din menerangkan, dalam pelgar Perda Tata Ruang Wilayah, masyarakatan sudah dilakukan. menjadi kontra produktif jika aksanaan program Kotaku ini tetapi juga diduga ada oknum Dengan kondisi yang ada dan tidak didukung oleh masya- beberapa kegiatan secara yang terlibat, sehingga galian C coba meminimalisir dampak rakat,” ucapnya. lingkungan dan kawasan sudah dengan bebas beraktivitas di yang ada menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, ujarnya, tidak dilakukan. Ada tahapan yang Diupayakan tidak mengubah to- saja Selong-Pancor yang akan panjang sebelum memulai kegkawasan wisata. (ari)

ripurna melainkan menunda hingga adanya sinkronisasi mekanisme pembahasan. Mekanisme diklaim Nasrudin, agar sebelum KUA PPAS dilakukan DPRD diberikan draf KUA PPAS. Bahkan sebelum itu, DPRD disuguhkan RKA (rencana kerja anggaran) sebagaimana pernah diminta DPRD melalui rapat-rapat dewan. “Harus kita ketahui perangkat yang menjadi dasar pengurangan. Karena secara kelembagaan, DPRD sejajar dengan eksekutif yang diakui Undang-undang,” sebutnya. Nasrudin mengklaim, sejak ia berada di kursi legislatif eksekutif belum pernah memberikan RKA kepada DPRD. Sehingga ia khawatir, dalam draf KUA PPAS akan muncul alokasi anggaran yang notabene keluar dari Renstra. Sebagai solusi atas mandeknya paripurna, ia pada Selasa siang, mengumpulkan seluruh pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Dalam rapat gabungan pimpinan itu, ia mengarahkan agar Banmus menyusun ulang jadwal paripurna agar penetapan RAPBD 2020 tidak lewat dari ketentuan tanggal 31 November. “Saya sudah kumpulkan, kita Ragapim dan sudah disepakati untuk jadwalkan ulang. Intinya saya setuju rasionalisasi, dengan catatan tidak mengurangi kinerja OPD,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memperbaiki data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran. Perbaikan ini dilakukan setelah diketahui puluhan ribu peserta JKN KIS PBI ini salah Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga tak bisa digunakan untuk pengobatan. Akibatnya, kata Kepala Dinas Dukcapil Lotim, H. Sateriadi di Selong banyak pemegang JKN PBI ini tidak bisa mengklaim penggunaan kartu kesehatan tersebut. Untuk itu, menjadi tugas Dukcapil untuk memperbaiki sesuai dengan laporan data dari Disos Kabupaten Lotim. Dari data tersebut, dicek kembali, apakah masih ada pemegang kartunya atau tidak. Menurutnya, jika orang pemegang kartu masih ada, maka akan disesuaikan dengan NIK-nya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Ahmat sebelumnya mengutarakan, terungkap sebanyak 77 ribu Peserta JKN-KIS PBI di Kabupaten Lotim dinonaktifkan, karena kesalahan data. Data tersebut sudah diusulkan perbaikannya di Dukcapil. Meski terdapat 77 ribu yang non aktif, namun usulan penam-

bahan jumlah penerima JKN KIS PBI dari Lotim ini ada penambahan sebanyak 115 ribu. “Hilang 77 ribu tapi bertambah 115 ribu dinilai tidak ada masalah, tidak ada artinya kan lebih banyak penggantinya daripada pengurangannya,” paparnya. Terpisah, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Made Sukmayanti dikonfirmasi mengakui banyaknya kesalahan data JKN PBI tersebut. Segmen JKNKIS PBI ini diakui paling banyak tidak valid datanya. “Namanya salah, masih pakai nama Amaq dan Inaq di wilayah Lotim serta NIK kosong,” paparnya. Selain kesalahan data, ada juga yang sudah dikeluarkan dari kepesertaan, karena dianggap sudah tidak layak sebagai peserta JKN KIS PBI. Namanya tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial. Sesuai Skema JKN-KIS PBI dalam Surat keputusan Kementerian Sosial dan Peraturan Presiden, pemerintah daerah terus menerus mendaftarkan kepsesertaan berdasarkan BDT. Bagi BPJS, adanya perubahan tersebut menandakan semakin valid secara data. Data kepesertaan JKN-KIS PBI ini bisa lebih baik. Perbaikan data tersebut menjadi pertanda lebih valid. (rus)

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa di Lotim Cukup Baik Selong (Suara NTB) Pasca gempa yang merusak puluhan ribu rumah warga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) satu tahun lalu. Saat ini Lotim sudah hampir rampung dalam berbenah rumah warga, bahkan Lotim dianggap kabupaten yang paling cepat dalam membangun rumah warga. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, Selasa (8/10). Menurutnya, capaian tersebut merupakan keberhasilan bersama seluruh elemen yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Misalnya dari tim gabungan yang terlibat yang dibentuk Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM., seperti BPBD sebagai leading sektornya diikutsertakan juga Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Timsus serta pemerintah desa dan masyarakat setempat. Tim gabungan yang dibuat bupati ini menurut Purnama Hadi selama ini bekerja cukup baik, sehingga berbagai persoalan yang menjadi kendala di lapangan dapat diselesaikan

dengan cepat dan tepat waktu. Di mana pada awalnya penanganan dampak gempa Pemkab Lotim dihadapkan oleh persoalan data anomali dan itu penyebab terlambatnya turunnya penambahan uang yang dari pusat ke daerah , namun saat ini persoalan itu sudah diselesaikan. Keberhasilan ini menurutnya dinilai berdasarkan progres dan serapan bantuan dari data jumlah rusak berat (RB) untuk Lotim sebanyak 10.266 unit, saat ini sudah dikerjakan sejumlah 8.340 unit atau 81,13 %, yang sudah dikerjakan 100% sejumlah 5.621 unit dan yang sedang dikerjakan saat ini berjumlah 2.719 unit, sehingga tersisa yang belum dikerjakan sebanyak 1.926 unit. Purnama Hadi menambahkan, meski dianggap penanganan terbaik, namun masih saja ada persoalan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan. Penanganan masalah dengan cepat, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap amanah yang diberikan bupati kepada dirinya dalam menuntaskan persoalan warga yang terkena dampak gempa dan bencana alam lainnya. (yon)

Usulkan Bantuan ke Bank Dunia

Lotim Berupaya Bebas dari Kekumuhan iatan. “Ada siklus pertemuan dengan masyarakat,” tuturnya. Salah satu ouput yang dikejar dalam kegiatan program Kotaku ini adalah lahirnya komitmen membangun swadaya. Masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan dan operasional kegiatan yang sudah dibangun. Arah kebijakan Kotaku, sambungnya adalah perluasan penuntasan luasan kumuh. Berdasarkan SK Bupati 2016, luas kawasan kumuh di wilayah Lotim 1.200 ha secara perlahan akan dientaskan. Semua wilayah tersebut diakui belum bisa disentuh semua. Program Kotaku secara lingkungan ini sendiri baru bisa menyentuh enam kecamatan. Terara, Sikur, Masbagik, Selong, Sakra dan Labuhan Haji. Saat ini, ujarnya, yang menjadi kewajiban penuntasan kekumuhan seluas sekitar 247 ha. Itu ada di dalam kawasan di 16 desa kelurahan di 6 kecamatan itu. Hal ini juga berarti program Kotaku sempat terkendala, karena para tenaganya dipinjam oleh

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Achmad Dewanto Hadi

H. Afiffudin

pemerintah daerah mendampingi penanganan pascagempa. Namun, saat ini, semua sudah berjalan normal kembali. Khusus untuk sekala lingkungan, 15 desa kelurahan sudah dirampungkan perencanaanya dengan dukungan anggaran masing-masing Rp 1 miliar. Kedua pada skala kawasan, dijelaskan H. Afiffudin telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPKP), Selong Pancor, Selong Majidi, Selong Kelayu, kawasan Masbagik dan Rumbuk. Skala kawasan adalah, penanganan tidak saja dampaknya pada satu lingkungan, tapi berdampak di desa-desa lain. Seperti penanganan saluran Sangkon Pancor diketahui dampaknya tidak saja Pancor, tapi juga ke Selong, Sandubaya dan Sekarteja. (rus)

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

(Suara NTB/her)

Soroti Lemahnya Sinergi KOMISI II DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti lemahnya sinergi dan koordinasi serta kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal penanganan beberapa persoalan di kawasan wisata, seperti halnya masalah sampah. Dalam penanganan sampah seolah-olah hanya dibebankan kepada dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun OPD lain yang bukan tugasnya seolah kurang peduli. ‘’Padahal semua OPD seharusnya berperan dalam penanganan sampah, baik Dinas Kesehatan, Dikbud, Dinas Pariwisata dan OPD lain. Ke depan sinergi antar-OPD dalam penanganan sampah ini harus diperkuat,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Lobar, H. Abdul Majid, Selasa (8/10). Menurutnya, semua OPD harus sinergi dan seirama dalam penanganan masalah di destinasi wisata. Seperti yang dilakukan di Bali dan Banyuwangi harus diikuti, ditiru dan dimodifikasi oleh Pemda Lobar. Semua OPD di daerah ini bersinergi dalam menangani persoalan di destinasi, sehingga memudahkan OPD lain bekerja. Misalnya, di destinasi wisata ada PJU mati, tidak hanya menjadi tugas Dinas Pariwisata, namun ada Dinas Perumahan dan Permukiman. Lalu menyangkut sampah ada Dinas LH. “Perlu lintas OPD ini melakukan sinergi dalam penanganan masalah di destinasi wisata, seperti halnya sampah. Sehingga pariwsiata bisa digenjot agar mampu memberikan PAD bagi pemda,”jelas dia. Bicara penanganan sampah harus kembali pada stakeholder yang terdiri dari akademisi, bisnis, community, government dan media (ABCGM). Di sini ada government dalam hal ini OPD harus bekerjasama dalam mengentaskan persoalan sampah. Misalnya Dikes harus kerjasama dengan Dinas LH untuk mensosialisasikan dampak sampah ini dari sisi kesehatan. Lalu Dinas LH juga turun sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya peduli terhadap sampah. Sebab ada sampah yang tidak bisa terurai, kalau dibuang ke sungai kemudian hilirnya ke laut lalu dimakan ikan. Lalu ikan dimakan manusia, maka dampaknya kembali ke manusia. (her) H. Abdul Majid

Dewan akan Tanya Rencana Pemda Berutang Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) akan menguliti rencana pemda untuk berutang Rp150 miliar di Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beberapa hal yang perlu dipertanyakan dewan terkait kemampuan pemda mengembalikan, dampak dari pinjaman ini baik secara langsung terhadap pelayanan publik di rumah sakit dan efek domino yang bisa diperoleh. Termasuk juga seberapa besar pengaruhnya terhadap PAD yang dihasilkan rumah sakit. Semua aspek ini akan dibahas bersama eksekutif Rabu (9/10) ini dalam rapat dengan semua anggota dewan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar, Indra Jaya Usman mengatakan rencana pinjaman yang ditandatangani bupati dan diajukan untuk dibahas dengan dewan sebesarRp150 miliar. “Kita lihat sih nanti, kan belum kita bahas ini. Banyak sih yang akan kita timbang-timbang, kemampuan bayar terutama, apa efeknya bagi daerah dan pelayanan di rumah sakit,” ujarnya, Selasa (8/10). Beberapa hal yang perlu ditanya, ujarnya, syarat-syarat pinjaman daerah, salah satunya DSCR (Debt Service Coverage Ratio) atau kemampuan bayar. Dalam DCSR ini ada rumus dan hitungan seberapa besar kemampuan daerah, di samping syaratnya ada persetujuan dewan. Semua syarat ini akan dibawa ke Kemenkeu. Selanjutnya Kemenkeu juga melihat hitungan pemda ini. “Kalau dia sesuai maka bisa (disetujui),”tegas dia. Dewan tidak hanya membahas DSCR saja, namun banyak hal, seperti peruntukan dana pinjaman hingga efek ke depan untuk daerah. Bagaimana efeknya domino terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, efek secara langsung terhadap pelayanan masyarakat. “Penekanannya untuk meningkatkan pelayanan publik,”jelas dia. Selain itu, bagaimana dampaknya terhadap PAD yang bisa diperoleh setelah persetujuan dari dana pinjaman ini. Karena itulah, kata dia, dewan perlu duduk bersama dengan eksekutif untuk membahas itu. Terkait jangka waktu pinjaman ini, menurut dia bisa 4 tahun hingga 10 tahun. Kemungkinan yang MAHRIP warga Medas diambil pemda adalah jangka Montong Sager Dusun Memenengah. das Bedugul Desa Taman Sementara itu, Direktur RuSari mengakui kondisi mah Sakit Umum Daerah sumur dan irigasi di (RSUD) Tripat, drg. Arbain wilayahnya kering dampak Ishak mengatakan pihaknya dari musim kemarau. “Wardari awal membuat masterplan ga mengeluh krisis air sejak untuk pengembangan rumah lima bulan lebih, setelah sakit yang masuk dalam visi gempa itu dah,” tuturnya. Bupati-Wabup bahwa Rumah Warga mengaku bingung sakit ini ditarget menjadi rusemejak gempa lalu kondisi mah sakit kelas B. Sedangkan sumur mengering, bahkan untuk saat ini tidak mengkin warga yang menggali sumur bisa naik ke kelas B, sebab unsendiri airnya keruh. Di tuk baik kelas B harus ada pewilayah itu, sekitar 600 KK rubahan baik dari fisik banatau 1.200 jiwa yang krisis gunan, SDM dan lain-lain. Unair. Warga hanya mengantuk naik kelas B, semua syarat dalkan air dari bantuan harus lengkap, terutama jumpemda, dan lembaga lain, lah tempat tidur. Saat ini baru seperti Dasi yang sudah emada 120 tempat tidur sedangpat kali mendistribusikan kan untuk kebutuhan kelas B air ke wilayah setempat. paling tidak 200 tempat tidur. Pendistribusian air ini diKarena itu, pihaknya menlakukan hampir tiap pekan. yambut baik rencana pinjaKetika tidak ada distribusi man daerah untuk pembanair warga terpaksa mengamgunan rumah sakit. Sebab renbil air ke daerah perbukitan cana pembangunan dari dana yang masih ada sumber air. pinjaman ini harus menyiapAda sebagian warga menkan tempat tidur bisa 300 unit gambil air menggunakan kensesuai dengan masterplan. Di daraan roda dua dan jalan mana bangunan yang rencana kaki hingga jarak berkilo-kidibangun, di antaranya banlometer. “Warga pergi ke bugunan A yang ada IGD, ruang kit, hutan sana baru bisa dabedah, ICU, NICU dan ruang pat air,” jelas dia. VIP dengan total biaya Rp 120 Dampak krisis air ini bemiliar. “Karena itu diarahkan gitu dirasakan masyarakat. pak bupati untuk pembanWarga kesulitan untuk kepgunan rumah sakit,” jelas dia. erluan konsumsi dan MCK. Pihaknya sudah diundang Untuk sekedar MCK, warga oleh SMI untuk mempresentamasih bisa mengandalkan sikan rencana pinjaman ini. Piair kali di daerah itu, meski haknya juga sudah menyerahairnya kotor akibat campukan dokumen-dokumen yang ran sampah dan kotoran. diperlukan untuk pengajuan “Airnya bau,” jelas dia. pinjaman, terakhir yang diminIa mengeluhkan pemdes ta berupa feasibility study (FS). yang kurang turun melihat “Kami sudah lengkapi semua warga yang krisis air. Warpersyaratan untuk pengajuan ga sangat berharap agar pinjaman ini ke bagian pemdibangunkan pipanisasi bangunan,” jelas dia. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Meningkat, Angka Kunjungan Wisatawan Lewat LIA Praya (Suara NTB) Angka kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang masuk melalui Lombok International Airport (LIA) mulai menunjukkan peningkatan. Kendati belum sepenuhnya normal seperti saat gempa bumi tahun 2018 lalu. Peningkatan paling mencolok terjadi dari wisatawan asal Australia yang naik lebih dari empat kali lipat jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Nugroho Jati, kepada wartawan saat coffee morning di kantor PT. AP I LIA, Selasa (8/10). Dikatakannya, saat ini ratarata jumlah penumpang di LIA per hari mencapai sekitar 8.500 orang penumpang. Jumlah tersebut memang masih di bawah sekitar 10 persen dari rata-rata penumpang pada periode Januari hingga September tahun sebelumnya. Tapi secara umum, jika melihat tren penumpang pascagempa, angka penumpang saat ini jauh lebih baik. “Sampai bulan September kemarin, penumpang di LIA sudah menembus angka 2 juta orang. Masih di bawah tahun sebelumnya. Tetapi jika melihat tren tahun ini, angka ini sudah cukup baik,” klaimnya. Dengan capaian yang ada sekarang, pihaknya menarget-

kan paling tidak tahun ini jumlah penumpang di LIA bisa menembus angka 2,5 juta dan berharap tembus hingga 3 juta orang. Namun yang paling penting sesungguhnya, penilaian wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terhadap Lombok pada khusus sudah aman, sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Pulau Lombok melalui LIA. Yang menarik sekarang, lanjut Jati ialah angka kunjungan wisatawan asal Australia. Yang naik empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya, karena adanya pembukaan flight langsung dari Lombok-Perth Australia oleh maskapai AirAsia pada pertengahan tahun ini. “Pembukaan penerbangan langsung Lombok-Perth Australia telah mampu mendorong peningkatan angka kunjungan wisatawan, khususnya dari

(Suara NTB/kir)

PENUMPANG - Penumpang sedang berada di ruang tunggu terminal LIA. Saat ini angka kunjungan wisatawan yang masuk melalui LIA sudah mulai meningkat pascamusibah gempa tahun 2018 lalu. Australia sampai 425 persen,” jelasnya. Hal itu membuat Australia masuk 10 besar negara dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok pada tahun ini dengan menduduki posisi ke tujuh. Tentunya, dengan semakin membaik dan kondusifnya situasi di Pulau Lombok, bisa terus memacu angka kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di daerah ini dan untuk bisa mewujudkan hal ini butuh dukungan semua elemen masyarakat di daerah ini. “Harapan kita, untuk bisa memacu kunjungan wisata-

Persiapan Rakernas MUI Dimatangkan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) terus mematangkan persiapan gelaran Rapar Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar tanggal 10 sampai 13 Oktober. Seluruh kesiapan di lapangan, Selasa (8/10) dicek dalam rapat evaluasi lengkap dipimpin langsung Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, S.H., di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Loteng. “Pada prinsipnya kita siap menjadi tuan rumah gelaran Rakernas MUI tahun ini,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., didampingi Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.Ip., Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., serta pejabat terkait lainnya. Ia menegaskan, dalam hal ini Pemkab Loteng hanya bertanggung jawab pada penyiapan penyambutan tamu, termasuk penyiapan lokasi kegiatan Rakernas MUI yang akan dipusatkan di Masjid Nurul Bilad KEK Mandalika. Sementara untuk teknis kegiatan dan lainnya, itu menjadi tanggung jawab MUI pusat bersama dengan pemerintah provinsi. Untuk pejabat pusat yang akan hadir, tambah Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi terpisah, informasi awal Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun kepastian kehadiran orang nomor dua di

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat persiapan Rakernas MUI dipimpin langsung Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, di kantor Bupati Loteng, Selasa (8/10). Indonesia tersebut masih akan dikonfirmasi sampai H-1 kegiatan, karena itu menjadi tanggung jawab panitia pusat. Hanya saja untuk kehadiran Wakil Presiden Terpilih, KH. Ma’ruf Amin, sudah bisa hampir dipastikan hadir, karena statusnya masih menjadi pengurus MUI Pusat. “Soal kesiapan pejabat negara yang hadir kita serahkan sepenuhnya kepada panitia pusat. Fokus kita hanya penyiapan lokasi dan penyambutan

tamu,” tegasnya. Nursiah menjelaskan, pada Rakernas MUI tahun ini semua pengurus MUI dari 34 provinsi dipastikan hadir. Selain menggelar pertemuan di masing-masing komisi yang ada di MUI, juga akan beberapa kegiatan tambahan, termasuk kegiatan yang disiapkan oleh panitia daerah. Seperti kegiatan seminar internasional, pameran produk lokal dan bazaar serta event-event pendukung lainnya. (kir)

wan ke Pulau Lombok eventevent MICE bisa diperbanyak. Baik itu yang skala nasional. Lebih-lebih lagi skala internasional,” tandasnya. Diakuinya, kalau hanya mengandalkan wisatawan yang memang bau berlibur agak berat, sehingga solusi

yang tepat ialah dengan memperbanyak event-event MICE yang bisa menarik wisatawan untuk datang. ‘’Walaupun target utamanya untuk ikuti pertemuan atau rapat-rapat. Tapi di Bali itu, bisa berwisata sekaligus,’’ ujarnya menggambarkan. (kir)

Dikritik karena Sampah, LIA Siap Berbenah Praya (Suara NTB) Jajaran manajemen PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) menegaskan komitmen untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa bandara. Berbagai kritik yang masuk pun bakal jadi pendorong semangat untuk terus lebih maju. Demikian ditegaskan General Manager PT. AP I LIA, Nugroho Jati, Selasa (8/10). Dalam beberapa hari terakhir, jajaran PT. AP I LIA memang menjadi sorotan, menyusul beredarnya video terkait kondisi terminal kedatangan yang dipenuhi sampah. Bahkan, manajemen PT. AP I LIA sempat mendapat teguran dari Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., terkait persoalan tersebut. Namun menurut Nugroho Jati, itu semua merupakan bagian dari kritik membangun bagi jajarannya. Ia pun memastikan, persoalan sampah yang ramai diperbincangkan tersebut sudah ditangani langsung pada saat itu juga. Dan, video sampah di terminal LIA kemungkinan diambil sebelum sampah dibersihkan oleh petugas kebersihan. “Kalau soal sampah, semua sudah ditangani. Karena memang, sampah di bandara khususnya di terminal bandara itu memang dibersihkan secara berkala setiap 15 menit,” ungkapnya.

Jati mengatakan, terkait penanganan sampah sudah SOP-nya. Kemungkinan oleh petugas, sampah tidak ditangani langsung, karena menunggu kondisi di area penjemputan sepi terlebih. Mengingat, saat itu penjemput sedang ramai-ramainya. “Sampah yang banyak ini di sekitar area penjemputan. Jadi petugas terkadang tidak langsung mengangkut sampah yang ada. Karena menunggu penjemput sepi terlebih dahulu,” terangnya. Pihaknya berharap, masyarakat juga diharapkan bisa membantu menjaga kebersihan area bandara dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena soal penanganan sampah, pihaknya sudah maksimal dan tinggal kesadaran masyarakat yang masih harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun keras upaya yang dilakukan pihaknya dalam menangani sampah, tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan masyarakat. “Bandara inikan milik kita bersama. Jadi mari kita jaga bersama pula. Termasuk soal kebersihannya,” harapnya. Pihaknya selama ini tidak pernah melarang masyarakat untuk datang ke bandara. Tapi masyarakat juga harus samasama peduli dengan turut menjaga kebersihan di area bandara, terutama di area terminal bandara yang menjadi wajah daerah. (kir)

Warga Taman Sari Menjerit Dilanda Krisis Air Dampak musim kemarau berkepanjangan kali ini mengakibatkan warga di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari susah mendapatkan air bersih. Bahkan warga setempat sudah mengalami krisis air sejak lima bulan lalu. Ribuan jiwa di desa itu bergantung pada distribusi air bersih dari pemda, Polres dan PMI. Akibat kondisi ini, warga pun terkendala untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan keperluan lainnya.

(Suara NTB/her)

JEJERAN – Jejeran bak milik warga Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari yang menunggu bantuan distribusi air bersih. Selama lima bulan ini, mereka dihadapkan krisis air bersih. dan sumur bor untuk warga.”Tapi semenjak kekermengatasi krisis air ini. Ia pun ingan ini, tidak ada air yang berharap agar ketua DPRD mengalir,” keluh dia. Sementara itu Kades yang berasal dari desa itu bisa turun tangan membantu Taman Sari, Ichsan mengaku warga. Sejauh ini warga men- warganya di Dusun Medas gandalkan air dari sumber Bedugul sudah lama mengalamata air yang dialirkan meng- mi krisis air bersih sejak sebugunakan pipa ke rumah lan terakhir. “Ada 300 KK di

Dusun Medas bedugul terkena krisis air bersih,” tutur Ichsan. Krisis air ini, disebabkan kemarau panjang yang melanda. Akibatnya, mata air yang menjadi sumber air konsumsi bagi masyarakat setempat mengalami penurunan yang drastis, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan warga. Jumlah KK yang terdampak di dusun ini mencapai 300 atau sekitar 900 jiwa bahkan hampir 1.000 jiwa. Sehari-hari biasanya warga setempat memanfaatkan air dari sumber air yang dialirkan melalui pipa sepanjang 7 kilometer yang dibangun desa dan dinas terkait. Air bersih yang dialirkan dari pipa ini bukan hanya untuk Dusun Bedugul saja Namun hampir dusun lainnya. Karena dusun - dusun ini berada di ujung dari sumber air, sehingga air pun tidak bisa terbagi secara merata. Pihaknya berencana mengusulkan pembangunan sumur bor, namun akibat kondisi daerah itu yang banyak bebatuan, sehingga tidak bisa dibangun. Namun pihaknya sudah mendapatkan program reservoir atau penampungan air senilai Rp 800 juta dari Dinas PUPR. Penampungan air ini dibangun di Medas Minawarah. Nantinya sumber mata air yang ada di daerah itu akan disambungkan menggunakan pipa besar ke reservoir tersebut. Air ini akan ditampung di reservoir tersebut, selanjutnya dialirkan secara merata ke semua secara merata. (her)

(Suara NTB/kir)

DIRATAKAN - Area kantor Bupati Loteng yang baru di Puyung mulai diratakan. Rencananya sebagai pusat perayaan puncak HUT Loteng ke 74 tahun ini.

HUT Loteng Dipusatkan di Kantor Bupati yang Baru Praya (Suara NTB) Perayaan HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke 74 tahun tahun 2019 ini bakal terasa spesial. Karena untuk pertama kalinya, puncak perayaan HUT Loteng bakal digelar di kantor Bupati Loteng baru yang pengerjaannya kini sudah mencapai 90 persen. Konsep perayaan HUT Loteng juga sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. “Kalau sebelum-sebelumnya kita rayakan dengan upacara bendera, tahun ini puncak perayaan HUT Loteng akan diisi dengan kegiatan syukuran. Dirangkai dengan kegiatantopping up pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat memimpin rapat persiapan HUT Loteng, di kantor Bupati Loteng, Selasa (8/10). Pihaknya tidak ingin perayaan HUT Loteng hanya sekedar seremoni belaka, tapi kegiatan relijius lebih diperbanyak, supaya bisa memberikan kesan dan pendidikan moral yang baik bagi masyarakat. Sekaligus se-

bagai bentuk rasa syukur terhadap karunia pembangunan yang diberikan kepada Loteng. “Kita ingin perayaan HUT Loteng tahun ini lebih berkesan. Tidak hanya sekedar jadi perayaan seremoni semata. Tetapi harus benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” imbuhnya. Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si., menambahkan, kegiatan perayaan HUT Loteng sudah mulai digelar sejak awal bulan kemarin. Ada puluhan kegiatan yang digelar, baik itu kegiatan yang ditangani langsung oleh Pemkab Loteng. Maupun kegiatan yang ditangani komunitas atau organisasi kemasyarakatan di daerah ini. Bentuk kegiatannya pun beragam. Mulai dari kegiatan olahraga hingga kegiatan religius, seperti Loteng Berzikir yang akan digelar pada tanggal 13 Oktober mendatang. Itu juga mengambil tempat di kantor Bupati Loteng dan ada pasar rakyat dan Loteng Gowes yang akan menempuh jarak sekitar 74 km. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

Halaman 6

(Suara NTB/ils)

TUTUP PAKSA - Nampak tim gabungan saat melakukan penutupan paksa salah satu toko modern yang ada di lingkungan tiang nam, Kelurahan Kuang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Izin Kedaluwarsa, Lima Toko Modern Ditutup Paksa Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, akhirnya melakukan penutupan secara paksa terhadap lima toko modern yang terindikasi mengantongi izin yang sudah kedaluwarsa. Proses penutupan terhadap lima toko ini dilakukan karena surat peringatan yang dilayangkan tidak direspon dengan baik oleh manajemen. Penutupan paksa ini juga tidak diketahui sampai kapan akan berakhir, karena manajemen belum juga memberikan respon terhadap teguran itu. “Sebelum kita tutup kita sudah kirim surat peringatan supaya bisa memperpanjang izin usaha toko modern yang sudah berakhir di tahun 2018 lalu. Tetapi faktanya mereka

tidak menggubris surat teguran yang kita layangkan. Maka dari itu, kita terpaksa menutup paksa dengan alasan mereka tidak taat aturan. Kami juga akan segera memanggil

Jadi Ketua DPRD

Putra Bupati Bima Janjikan Tetap Kritis Bima (Suara NTB) Penunjukkan Muhammad Putera Feryandi, S.IP, yang tidak lain putra sulung Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE sebagai Ketua DPRD sementara Kabupaten Bima memunculkan pro dan kontra. Pro dan kontra penunjukkan tersebut lantaran pria yang akrab disapa Dae Yandi ini dianggap masih belia memimpin lembaga Legislatif. Ia dikhawatirkan tidak akan professional mengawasi, mengawal dan mengkritisi kebijakan eksekutif. Menanggapi hal itu, pria yang berusia 24 tahun ini menegas(Suara NTB/Uki) Muhammad Putera Feryandi kan akan tetap bekerja secara professional. Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing berdasarkan ketentuan dan regulasi yang ada. “Saya tidak pungkiri fakta ini. Tapi kita dalam legislatif dan eksektutif kami berbeda. Ada tupoksinya masing-masing,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (8/10). Ia mengaku pro dan kontra yang dilontarkan masyarakat terkait penunjukkannya sebagai Ketua DPRD sementara sesutua hal yang biasa. Baginya hal itu akan menjadi masukan dan saran yang baik. Meskipun sebagai anak Bupati Bima, Ia mengaku akan tetap bekerja secara professional dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bekerja melayani masyarakat adalah yang akan diutamakan. “Tugas legislatif dan eksekutif ada porsinya masing-masing. Kami akan tetap bekerja dalam mengawal, mengkritisi dan mengawasi kebijakan eksekutif,” katanya. Tidak hanya itu, di lembaga legislatif ia tidak hanya sendirian, tapi ada 44 anggota DPRD lain dari kalangan partai politik yang berbeda. Yang bekerja secara kolektif dan kolegial. “Intinya kita legislatif akan tetap bekerjasama untuk mengawal dan mengawasi kinerja eksekutif,” katanya. Sebagai anggota DPRD yang paling muda, Dae Yandi mengaku akan tetap meminta pandangan, masukan, saran dan kritik dari anggota dewan lainnya. Terutama yang sudah senior di Lembaga setempat. “Ke depan tetap saya meminta pandangan, masukan dan kritik kepada 44 dewan lainnya. Saya juga tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya. Sebagai data tambahan, Dae Yandi merupakan anggota DPRD dari Dapil II, meliputi Kecamatan Bolo dan Madapangga. Pada Pileg lalu, ia memperoleh kurang lebih 4.788 suara. Kini, ia ditunjuk sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bima. Dae Yandi yang lahir pada tanggal 12 Desember 1995 lalu ini menjadi Ketua DPRD termuda pertama termuda di NTB bahkan se-Indonesia. Ia merupakan tamatan SDN 2 Bima tahun 2007. Melanjutkan di MTSn 1 Kota Bima (MTs Padolo) dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMA 1 Kota Bima dan tamat tahun 2013 serta melanjutkan studi di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung mengambil jurusan Ilmu Politik dan diwisuda tahun 2017. (uki)

manajemen toko modern untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan pengurusan Izin Usaha Toko Modern (IUTM),” ungkap Sekretaris Bappeda Mars Anugrainsyah

S.Hut., M. Si kepada Suara NTB, Selasa (8/10). Dikatakannya, tentu tidak hanya izin yang dipersoalkan Pemkab melainkan ada beberapa klausul perjanjian kerjasama yang masih tetap dilanggar oleh perusahaan. Salah satu klausul kerjasama yang dilanggar yakni tidak mengakomodir sejumlah produk lokal untuk masuk ke toko modern. Bahkan kelima titik toko modern yang ditutup ini tidak ada satupun

produk lokal KSB yang masuk untuk bisa diperjual belikan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena akan membunuh produk lokal itu sendiri karena tidak ada pangsa pasarnya. Untuk itu, pihaknya tetap akan mendesak manajemen perusahaan agar bisa menampung produk lokal di KSB, karena jika tidak maka sanksi penutupan paksa tetap akan diberlakukan. Tentu tujuan agar produk lokal ini masuk supaya hasil kreativitas

masyarakat bisa dikenal secara luas sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh toko modern ini tentu sangat disayangkan karena tidak kunjung memberikan ruang bagi produk lokal untuk bisa dikenal secara luas. Tapi pada prinsipnya Pemerintah meminta supaya tidak ada ketimpangan ekonomi baik itu antara produk lokal dan modern agar bisa berjalan seirama. Sehingga hasil keuntungan

yang didapatkan juga samasama menguntungkan tidak ada yang dirugikan. “Kami pada prinsipnya menginginkan supaya tidak ada penutupan toko modern karena manfaat yang dirasakan masyarakat sangat besar. Tetapi jika tidak kunjung mengakomodir produk lokal dan terjadi ketimpangan ekonomi yang cukup besar maka hal perlu kita evaluasi supaya tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya. (ils)

Penanganan Rabies dan Sumbawa Beef Jadi Prioritas Sumbawa Besar (Suara NTB) Saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, tengah fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan rabies. Terutama, di wilayah kecamatan Empang dan Tarano. Selain mempersiapkan grand desain program Sumbawa Beef yang rencananya mulai diterapkan 2020 mendatang. Demikian disampaikan Plt. Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Abdul Murad M.M, Selasa (10/8). Pengendalian rabies membutuhkan kerja keras. Sampai saat ini eliminasi dan vaksinasi terus dilakukan. Stok vaksin juga masih tersedia. “Vaksinasi itu tetap dan setiap tiga bulan kita ulang. Karena

vaksin yang kita pakai itu vaksin yang pengaruhnya memberikan kekebalan selama tiga bulan. Masih kita upayakan vaksin yang 6 bulan sampai setahun. Jadi yang ada vaksinnya itu yang rentannya tiga bulan. Bahkan kami sekarang melakukan pemberian insentif kepada masyarakat yang melakukan eliminasi terhadap anjing liar khusus di wilayah Tarano dan Empang,” terangnya. Skala prioritas lainnya, mendorong terlaksananya program Sumbawa Beef. Orientasinya bagaimana produk-produk hasil peternakan khususnya daging itu bisa keluar dengan brand Sumbawa Beef. “Kita lagi rancang polanya, grand desainnya bagaimana. Nanti 2020 kita batasi pengiriman

ternak terutama betina. Jadi betul-betul berorientasi pada daging. Jadi sektor-sektor ekonomi di pedesaan terutama penggemukan sapi untuk menyuplay kebutuhankebutuhan Sumbawa Beff akan keluar,” jelasnya lebih jauh. Sementara ini, pihaknya memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada, khususnya di Bangkong yang berstandar nasional. Sehingga dagingnya pun akan keluar dengan sertifikat halal sesuai standarisasi. Bahkan kini sedang dibangun komunikasi dengan investor Malaysia. “Nanti ekspor daging bisa ke Malaysia. Bisa daging segar maupun daging beku. Karena menurut informasi dari investor Malaysia itu, daging-daging yang

2019, KSB Hanya Dijatah 378 CPNS Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, hanya diberikan jatah 378 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari usulan awal sekitar 578 formasi di tahun 2019. Jumlah ini tentu sangat minim jika dibandingkan dengan total kebutuhan pegawai PNS di KSB mencapai angka 4000 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB Drs. Tajudin M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (8/10) mengatakan, memang jika mengacu hasil anasilis beban kerja (ABK) Bagian Organisasi maka optimalnya suatu daerah harus memiliki 8000 orang pegawai PNS. Sedangkan yang tersedia baru sekitar 3.213 orang saja termasuk dengan tambahan PNS di penerimaan tahun 2018. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pihaknya terpaksa harus mengangkat tenaga honor, sukarela, dan tenaga dengan SK kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata demi keberlangsungan suatu organisasi Pemerintahan yang ada di daerah. Karena jika menunggu sampai tenaga PNS terpenuhi, maka roda Pemerintahan tidak bisa berjalan maksimal. Keterbatasan tenaga PNS ini juga sudah sering disuarakan, tapi faktanya justru penerimaan di tahun 2018 kemarin tidak maksimal bahkan di tahun 2019 juga masih tetap sama. “Kami sudah sering menyuarakan masalah keterbatasan tenaga PNS sekitar 4000 orang pegawai. Kami juga tidak bisa memaksakan kehendak

karena untuk proses penerimaan PNS ini berlaku secara nasional tidak hanya KSB,” ungkapnya. Disebutkannya, saat ini jumlah PNS yang ada di KSB sekitar 3.213 orang pegawai. Jumlah tersebut sudah juga berkurang seiring dengan terbitnya SK tiga Kementerian terhadap PNS yang terlibat masalah hukum. Sementara total pegawai yang berada di lingkup Pemkab Sumbawa Barat, baik itu PNS maupun non PNS secara keseluruhan berjumlah sekitar 6000 orang. Terkait kekurangan jumlah PNS itu, pihaknya tidak bisa mengintervensi, mengingat formasi dan kebijakannya berada di pemerintah pusat. Daerah hanya menerima dan mengusulkan tenaga yang dibutuhkan sesuai ABK yang sudah dipetakan. Bahkan yang paling minim ketersediaan PNSnya di sektor pendidikan lantaran banyak pegawai kategori dua (K2) yang tidak ikut berpartisipasi di tahun 2018 lalu. Nantinya ketika diminta maka akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang meminta tenaga tersebut. Baik itu untuk analis kepegawaian atupun tenaga ahli lain sesuai dengan usulan daerah. “Kebijakan perekrutan PNS ini berada di pusat bukan di pemerintah daerah. Kita tinggal menunggu saja formasi yang diberikan oleh pemerintah baik itu jadwal pelaksanaan maupun petunjuk pelaksanaan nantinya,” tandasnya. (ils)

diimpor itu umurnya 12 tahun dari India. Jadi mereka beharap juga dari Sumbawa,” tukasnya. Saat ini, dalam tahap pengkajian terhadap ternak yang dikembangkan. Terutama dalam bentuk penggemukan. “Jadi dikaji nanti berdasarkan pola pemberian pakan, mana yang lebih memberikan peningkatan yang lebih cepat dengan pola-pola pemberian pakan itu. Itu yang akan diterapkan. Misalnya apakah lantoro saja ataukan ada perpaduan dengan pakan lain. itu lagi kita kaji mana yang lebih cepat pertumbuhannya dengan pola pakan itu. Sehingga nanti dengan adanya pola penggemukan ini sistem pemeliharaan penggemukan ini bisa

(Suara NTB/ist)

A. Murad menyuplay kebutuhan daging itu sendiri,” urainya. (arn/*)

Masih Berpolemik, DD Tahap Kedua Desa Mantun Ditahan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, masih menunda proses pencairan Dana Desa (DD) tahap kedua untuk Desa Mantun, Kecamatan Maluk. Proses penundaan ini, terpaksa dilakukan karena sampai saat ini SPJ penggunaan anggaran desa belum ditandatangani baik itu oleh Kepala Desa (Kades) maupun BPD lantaran masih berpolemik. Hal ini sangat disayangkan terjadi karena akan mengganggu proses pencairan DD tahap terakhir dan juga akan berdampak pada pelaksanaan programnya. “Sebelumnya kita sudah menunda pengajaran DD tahap kedua di tiga desa yakni, Desa Belo, Dasan Anyar, dan Mantun. Hanya saja yang masih tersisa saat ini tinggal Mantun saja karena tidak juga memberikan hasil yang maksimal setelah dipanggil. Tentu kami sangat menyayangkan kondisi ini terjadi karena akan berdampak pada pelaksanaan program. Apalagi batas pencairan tahap ketiga juga sudah semakin mepet, jika tahap kedua tidak dicairkan maka anggaran tahap kedua juga akan hangus,” ungkap Kepala Dinas PMD kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes, Syaifullah S. STp, kepada Suara NTB, Selasa (8/10). Dikatakannya, salah satu alasan sehingga sampai dengan saat ini anggatan tahap kedua masih ditunda karena polemik

antara BPD dan Kades. Selain masalah tersebut, ada beberapa program yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaan anggaran dan juga banyaknya proyek yang tidak sesuai spesifikasinya. Bisa jadi pelaksanaan proyek dimaksud tidak melibatkan BPD, sehingga mereka menolak menandatangani SPJ penggunaan anggarannya. Kendati demikian, kedua belah pihak sudah dipanggil untuk bisa memberikan penjelasan dan tidak berpolemik lagi, tetapi sampai saat ini belum ada progres yang baik. Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil kembali perangkat kerja yang ada di desa Mantun supaya pencairan DD tahap kedua ini bisa segara dicairkan. Jika tetap saja molor, dikhawatirkan anggaran ini akan hangus begitu saja tanpa memberikan manfaat secara maksimal. Apalagi batas akhir pengajuan anggaran ke Pusat paling lambat akhir bulan Oktober, jika tidak segera maka akan ada konsekuensi berupa sanksi. Untuk itu, pihaknya berharap supaya seluruh perangkat desa bisa memahami aturan tersebut dengan baik, sehingga yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. “Kami tetap akan memanggil perangkat desa dimaksud untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai dengan alasan mereka tidak mencairkan justru akan menghambat desa yang lain kan itu tidak bagus,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecamatan Lantung menggelar sejumlah sejumlah kegiatan, Selasa (8/10), di desa Ai Mual. Mulai dari pelatihan pengelolaan homestay hingga pengelolaan sampah. Untuk menggenjot sektor pariwisatan-

ya dan pengelolaan sampah di wilayah setempat. Bupati yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, menyatakan sektor pariwisata merupakan sektor unggulan, yang mampu memberikan

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, H. Muhammad Ikhsan bersama Camat Lantung, Muhammad Nur dalam pelatihan pengelolaan homestay hingga pengelolaan sampah di desa Ai Mual, Selasa (8/10).

kontribusi besar dalam pembangunan serta percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada akhirnya akan berdampak positif, bukan hanya bagi peningkatan PAD, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk itu, Bupati mengparesiasi pelatihan Pengelolaan Homestay, Pengolahan Bahan Baku Pangan Lokal, Pembuatan Kompos Organik, Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, di Lantung ini. Sebagai ikhtiar pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya masyarakat dan aparatur desa. Dalam mendukung keberlanjutan kampung argowisata dan inovasi Pariri Si Desa di Kecamatan Lantung. Sementara Camat Lantung, Muhammad Nur, S.STP, dalam laporannya menyampaikan, pelatihan tersebut merupakan keberlanjutan dari inovasi Pariri Si Desa dan Agrowisata kecamatan Lantung, yang telah meraih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Tujuannya, meningkatkan skill pemilik homestay, para pemandu wisata, kemampuan pengolahan bahan baku pangan lokal, pembuatan kompos organik dan pemilahan sampah, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa sebagai garda terdepan pelayanan Pariri Si Desa. Pelatihan berlangsung 8 - 9 Oktober 2019, diikuti 320 peserta dari desa se kecamatan Lantung. (arn)

(Suara NTB/ist)

Kecamatan Lantung Genjot Sektor Pariwisata Harus Bergerak Bersama Atasi Sampah dan Pengelolaan Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos, menyatakan, perlunya bergerak bersama seluruh elemen dalam mengatasi masalah persampahan. Baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat secara umum. “Salah satu solusi mengatasi sampah, jika jika semua stake holder bergerak, baik unsur pemerintah, swasta, masyarakat. Harus bergerak semua,” kata Haris. Mengingat sampah adalah masalah bersama. Semangat Dinas LH Sumbawa pun tak pernah kendor meski mengalami keterbatasan dari sisi sarana maupun anggaran. Bel u m lama ini Abdul Haris

juga, Dinas LH mendapat bantuan armada satu unit truk pengangkut sampah dari dana DAK. Mski demikian, armada yang dimiliki Dinas LH saat ini masih jauh dari harapan dengan luas layanan 24 Kecamatan di Sumbawa. Armada truk yang ada saat ini, hanya 15 unit dan tidak semuanya dalam kondisi baik. Armada truk arm roll yang tersedia sekitar 6 unit – 7 unit. Kedepan, pihaknya berharap adanya keterlibatan sektor swasta melalui perusahaan yang ada di Sumbawa untuk dapat membantu dukungan sarana. Dinas LH juga membangun kerjasama dengan pihak desa. Agar bisa mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan lokasi TPS di desa. Termasuk pengadaan sarana pendukungnya. “Apakah nanti dalam bentuknya roda tiga dan lain sebagainya untuk menjemput sampah-sampah dari produksi sampah atau dari rumah tangga atau dari kel-

ompok-kelompok usaha yang ada di wilayah Desa menuju ke TPS yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, petugas Dinas LH akan menuju ke bank sampah sesuai dengan zonanya,” jelas Haris. Selain itu, sambung Haris, Kepala desa dapat membentuk komunitas-komunitas Bank Sampah atau dalam bentuk lainnya. Yang akan mensortir sampah dari rumah tangga ini sebelum menuju TPS. Sebagai salah satu solusi mengurangi timbunan sampah. “Kalau pengangkutan itu istilahnya pelayanan persampahan tetapi bukan pengurangan. Kalau pengurangan itu dari rumah tangga atau dari pusat produksi sampah yang sudah terpilih atau dipisahkan sehingga tidak semua sampah ini bergerak di TPS,” sebutnya. (arn)

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Masa Tunggu di Pelabuhan Badas (2-Habis)

Pemerintah Rintis Solusi Bangun Pelabuhan di Teluk Santong Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc juga mengakui kerap mendapatkan keluhan terkait dwelling time atau masa tunggu bongkar muat di Pelabuhan Badas. Terutama saat musim panen jagung, antrean bisa mencapai dua minggu untuk satu kapal. Kondisi ini terjadi karena banyaknya kapal yang datang. Sementara, kapasitas dermaga tidak memungkinkan untuk menampung banyak kapal sekaligus. “YANG namanya dwelling time atau masa tunggu kapal yang berlayar sambil menunggu bongkar muat itu luar biasa. Cacian makian sudah biasa kita dengar khususnya musim jagung. Penyebabnya yang pertama memang dermaganya hanya satu. Kemudian kapal yang datang terus menerus. Otomatis ada kapal yang menunggu sepuluh sampai dua puluh buah. Sehingga mereka antre untuk masuk ke Pelabuhan. Itu sampai dua minggu satu kapal,” sebutnya. Keluhan ini, kata Bupati, tentunya menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan, sebelumnya pihaknya sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk diwujudkannya pelabuhan baru, yakni di Teluk Santong.

Menurut informasi, progresnya dalam tahapan hampir menjelang dibangun. “Saya sebelum ini terjadi sudah meminta kepada pemerintah pusat. Saya bahkan datang langsung ke Pak Wapres membawa investor dari Korea Selatan waktu itu datang meminta. Karena Badas ini sudah sempit tergolong pelabuhan kecil, sementara ekonomi kita semakin meningkat dan maju pesat, mohon kami diberikan pelabuhan baru. Kita usulkanlah di Teluk Santong. Mari kita semua berdoa bersama-sama mudah-mudahan pemerintah pusat atau presiden mendengar apa yang saya harapan dan minta. Itu untuk kepentingan rakyat Sumbawa,” terang Bupati. Adapun keluhan di Pelabuhan Badas, lanjut Bupati, juga

Syamsudin, Tukang Ojek dan Kuli Panggul Jadi Anggota DPRD Kota Bima (Suara NTB) – Salah seorang dari 25 anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 yang dilantik belum lama ini, ternyata pernah menjalani profesi sebagai tukang ojek dan kuli panggul semen di Pelabuhan Bima selama puluhan tahun. Dia adalah Syamsudin, warga lingkungan Pali Kelurahan Melayau Kecamatan Asakota yang hanya tamatan SLTA. Pada Pileg April 2019 lalu, Ia meraih satu dari jatah lima kursi di Dapil III, yang meliputi Kecamatan Asakota dengan perolehan (Suara NTB/Uki) sebanyak 940 suara. Syamsudin Duta PAN ini mengaku, sebelum terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024, banyak kisah pahit yang dilaluinya. Seperti menjadi kuli panggul di Pelabuhan Bima selama 20 tahun. “Setelah itu jadi tukang ojek 12 tahun dan bekerja kasar lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (8/10). Setelah lama menjalani profesi tersebut, kemudian Syamsudin mengabdikan diri untuk masyarakat dan Kelurahan Melayu. Pertama diangkat Ketua RT, kemudian menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). “Serta yang terakhir menjadi Ketua Badan Keswadaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Melayu,” katanya. Selain itu, Syamsudin mengaku juga kerap diminta oleh masyarakat, khususnya di lingkungan Pali sebagai pembawa acara (MC.red) dan memberikan sambutan dalam kegiatan sosial, seperti Baksos, sunatan dan pernikahan. Sampai pada Pileg 2019, Ia didorong oleh masyarakat untuk maju sebagai calon anggota DPRD. Dorongan itu sempat menjadi beban pikirannya karena tidak memiliki anggaran biaya politik (cost politik). “Awalnya sempat jadi beban, karena tidak ada biaya politik. Tapi karena terus didorong saya memantapkan hati untuk maju. Modal saat itu hanya semangat saja,” katanya. Bahkan masyarakat tidak sekedar mendorongnya untuk maju, tapi juga banyak membantu. Bantuan yang diberikan cukup beragam, seperti uang untuk tambahan biaya politik, beras dan lainnya. “Bantuan terus berdatangan. Bantuan yang diberikan hasil patungan. Ada yang memberikan amplop berisi uang dan ada juga beras,” katanya. Diakuinya, masyarakat yang memberikan bantuan tersebut hanya menitipkan harapan agar setelah terpilih nanti bisa memperjuangkan nasib mereka. Tidak berhenti silahturami ataupun menemui masyarakat, seperti yang dilakukan sebelumnya. “Saya menyadari ketentuan Tuhan dan spirit kebersamaan masyarakat inilah membuat saya berada disini. Saya telah membuktikan bahwa kebaikan dan ketulusan tidak mampu dikalahkan dengan apapun termasuk uang banyak,” katanya. Setelah terpilih apa aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan ? Syamsudin menegaskan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama menjadikan Kecamatan Asakota sebagai destinasi wisata di Kota Bima. “Selain itu, memperjuangkan aspirasi para petani, pemuda dan nelayan. Saya ingin Asakota jadi Kecamatan yang tidak lagi dipandang sebelah mata di Kota Bima,” katanya. Dalam memperjuangkan aspirasi tersebut, bahkan Syamsuduin telah meminta kepada pimpinan partainya, agar ia dimasukkan ke Komisi II. Komisi yang strategis dengan karakter dan kondisi di Dapilnya. “Sudah saya minta dan sudah diberikan sinyal,” pungkasnya. (uki)

Piutang Lancar Pelanggan PDAM Dompu Rp8 Miliar Dompu (Suara NTB) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, mencatat sekitar Rp19 miliar piutang pelanggannya sejak tahun 1982 silam. Dari jumlah tersebut, hanya Rp8 miliar yang masuk kategori piutang lancar atau masih ada harapan untuk ditagih. Sementara sisanya tercatat sebagai piutang ragu-ragu dan tidak tertagih yang menunggu proses pemutihan. Demikian diungkapkan Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE, kepada Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, dari total ribuan pelanggan ai bersih di wilayah ini hanya tunggakan beban pemakaian dari tahun 2013 ke atas yang masih diupayakan penagihan. “Sedangkan mulai tahun 2012 ke bawah itu sudah masuk piutang ragu-ragu dan tidak tertagih, sehingga kita harapkan untuk dilakukan pemutihan,” kata dia. Munculnya piutang atas beban pemakaian air bersih ini tidak lain karena tingkat kesadaran pelanggan untuk membayar masih sangat lemah. Bahkan ada yang sengaja dengan alasan tidak pernah menerima pasokan air selama beberapa bulan atau bertahun-tahun. Padahal, lanjut dia, penghitungan beban yang dilakukan tetap mengacu pada angka yang tertera di incometer masing-masing. “Kalau ndak ada air ndak mungkin muter meteran itu. Kalau yang potensinya karena angin itu palingan ketika dia mati kemudian dia datang air yang pertama itu saja,” jelasnya. Jika melihat total beban piutang pelanggan yang cukup besar ini, Agus berharap adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pemutihan. Terutama piutang kategori raguragu dan tidak tertagih dari tahun 2012 ke bawah. Sedangkan piutang lancar terus digenjotnya agar masyarakat mau tetap menunaikan kewajiban mereka sebagai pelanggan PDAM. “Untuk 2012 ke bawah kita tidak tagih sekarang sambil menunggu proses penghapusan piutang. Selain itu tetap kita tagih karena masih tercatat sebagai piutang lancar. Kalau 2025 tidak juga dipenuhi mungkin baru bisa kita upayakan untuk pemutihan,” pungkasnya. (jun)

sudah pernah disampaikan kepada Gubernur NTB. Dengan kepedulian yang besar dari Gubernur, sehingga dihadirkanlah sebuah kapal pelayaran langsung dari Badas ke Surabaya. Kapal ini adalah betul-betul untuk kepentingan semua. Untuk itu Bupati mengajak semua pihak agar menjaga keberlangsungan keberadaan kapal ini. Kemudian dapat mempertahankan pelayaran langsung ini yang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian kedepannya. “Kapal ini betul-betul untuk kepentingan kita semua. Saya minta mari kita jaga keberlangsungan keberadaan kapal ini. Kedua bagaimana cara untuk mempertahankan pelayaran langsung ini,” ajaknya. Dengan hadirnya kapal pe-

layaran langsung ini, tentunya menambah kepadatan di Pelabuhan Badas. Bahkan informasinya saat kapal tersebut memasuki pelabuhan, maka tiga kapal harus keluar dulu dari dermaga. Sehingga solusinya harus dilakukan penambahan fasilitas pelabuhan diantaranya perpanjangan dermaga. Menanggapi hal ini, Bupati siap berdiskusi dengan pihak pelabuhan terkait hal tersebut. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian kedepannya. “Nanti ketika andaikata Pelabuhan Badas menginginkan pelebaran, saya kira ini juga akan kita coba diskusi dengan Pelabuhan Badas. Itu akan kita datang. Saya siap didepan kalau itu keluhannya, ketimbang kapal ini tidak jalan. Jangan Sampai kita sudah bahagia terus terganggu dengan hanya pendeknya pelabuhan. Kemudian ada terganggu kapal lain, kita tidak ingin terganggu. Kita ingin tetap jalan secara rutin. Itu juga menjadi perhatian kita,” tegasnya

Ketua DPRD Sumbawa, A. Rafiq, menyatakan, disatu sisi masarakat Sumbawa bersyukur dengan adanya kapal penumpang yang melayani rute Badas Surabaya. Yang banyak melahirkan keuntungan secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Namun, menurutnya, di sisi lain perlu juga dipikirkan kaitan dengan dwelling time yang lama yang menyebabkan terjadinya antrean panjang kapal di Pelabuhan Badas. Termasuk pengaruhnya dengan telah beroperasinya kapal penumpang tersebut. “Ketika kapal penumpang yang baru ini masuk nyandar, maka tentu kapal lain akan minggir dan sabar menunggu. Sehingga tak heran, kalau masa tunggu sampai belasan hari,” cetusnya. Untuk itu, perlu segara dipikirkan solusinya. Apakah dermaga diperpanjang atau diambil solusi lainnya secara teknis. Untuk bisa mengurai antrean panjang kapal di Badas. “Pemkab nanti bersama

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

H. M. Husni Djibril

A. Rafiq

DPRD akan berkoordinasi dengan Pelindo. Untuk membicarakan hal ini termasuk solusi apa yang mesti segara diambil,” tukas Ketua DPC PDI P Sumbawa ini. Anggota DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi dari Fraksi PAN, Senin (7/10) kemarin, juga menyoroti persoalan ini. Yang sudah cukup lama mendengar adanya persoalan dwelling

time. Sehingga perlu duduk bersama Pemkab dengan Pelindo sebagai pemilik kewenangan di Pelabuhan Badas dalam mencari solusi terbaik. Menurutnya, sistem bongkar muat juga perlu diawasi secara bersama sama, agar tidak ada pihak yang dikorbankan. Apalagi dengan hadirnya kapal penumpang baru rute Surabaya Badas. (ind/arn)

Sulit, Pantau Politik Uang di Pilkades Serentak Dompu (Suara NTB) – Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Dompu, H. Sudirman Hamid menegaskan, praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkades serentak tidak dibenarkan. Bahkan ini menjadi salah satu objek sengketa yang jika terbukti bisa langsung membatalkan hasil dari pesta demokrasi tersebut. Namun demikian, sulit memantau praktik semacam ini di lapangan meski sudah menjadi rahasia umum. “Untuk memantau itu sulit bagi kita karena tidak segampang itu mengetahuinya,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/10). Dalam aturan, terdapat beberapa objek yang dapat disengketakan masyarakat atau pihak-pi-

hak lain yang tidak puas akan hasil yang diperoleh. Diantaranya, penyalahgunaan wewenang, politik uang dan penggelembungan suara. Namun permasalahannya beberapa hal itu tidak cukup dengan membangun argumentasi semata, melainkan harus bisa

dibuktikan secara hukum. Bukti surat, misalnya bisa berupa perjanjian yang sudah disepakati bersama, kemudian diperkuat bukti saksi dalam bentuk dokumentasi gambar, video dan sebagainya yang dapat memastikan adanya pelanggaran dimaksud.

“Memang rumit terutama bagaimana jalannya politik uang ini. Satu sisi orang yang mau melapor kadang-kadang hanya melihat tidak mau menyampaikan. Kemudian ada juga semacam menjebak dengan memanfaat orang suruhan untuk merusak calon lain,” kata dia. Kendati prakti politik uang sudah menjadi rahasia umum, pihaknya terus berupaya meminimalisir dengan meperkuat sosialisasi dan pembinaan khususnya bagi panitia penyelenggara.

Sementara terhadap warga di 23 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak November mendatang. Sudirman Hamid menekankan agar tetap menjaga stabilitas wilayah, kemudian tidak tergiur politik uang guna memastikan pemimpin yang dihasilkan nantinya betulbetu mampu menjalankan roda pemerintahan desa. “Jadi jangan memilih karena uang. Kalau terima uang tapi tidak memilih orangnya itu kan terlalu berani. Lebih berbahaya lagi,” pungkasnya. (jun)

Sejumlah Pangkalan Diduga Gelembungkan Harga Elpiji

(Suara NTB/Humas Dompu)

PENGUNGSI WAMENA - Kepala Dinas Sosial Dompu, H. Tajuddin HIR bersama pengungsi Wamena yang tiba di bandara Salahuddin Bima, Senin (7/10).

Warga Dompu di Wamena Akhirnya Ikut Dipulangkan Dompu (Suara NTB) Warga NTB yang ikut merantau ke Wamena, Papua akhirnya diungsikan ke kampung halamannya, termasuk lima warga Dompu. Dari lima warga Dompu, baru empat orang yang tiba di Dompu dan mereka kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, H. Tajuddin HIR, SH, MSI kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (8/10) malam mengungkapkan, keempat warga Dompu yang sudah diantar ke keluarga di Desa Oo yaitu Irwansyah, Kasmin, Sukrin, dan Hasan. “Mereka nyampe tadi bersama 27 orang warga Bima. Kita langsung antar ke keluarganya. Keluarganya sangat bersyukur karena bisa berkumpul dengan keluarganya,” ungkap H. Tajuddin HIR. Warga korban kerusuhan

Wamena Papua, kata Tajuddin, dijadikan sebagai pengungsi. Selama menjadi pengungsi akan diberi biaya hidup, tapi belum diketahui jumlahnya karena menjadi tanggungjawab pusat. Kepulangan warga juga ditanggung pemerintah pusat dan dikoordinir pemerintah Provinsi NTB yang langsung ke Papua. “Kita akan berkoordinasi dengan pusat. Kami bersama Kabupaten Bima akan berkoordinasi dengan Dirjen. Terkait dengan biaya hidup selama di (Dompu) sini,” ungkapnya. Kelima warga Dompu yang ke Wamena Papua, dikatakan H. Tajuddin, untuk mencari nafkah. Selama di Wamena, empat orang berdagang dengan jualan HP dan lainnya. Sehingga keluarganya masih berada di Dompu. Sementara satu orang lagi bernama Irwansyah

bekerja sebagai karyawan perusahaan. Ia ke Wamena semula untuk ikut tes polisi, tapi gagal. “Saat saya tanya, apakah ada niat kembali ke Papua setelah kondisi kondusif? Mereka rata – rata menjawab untuk berpikir dulu,” kata H. Tajuddin. Berdasarkan pengakuan para pengungsi asal Dompu, dikatakan H. Tajuddin, kerusuhan itu terjadi secara tiba – tiba. Bahkan diantara pengungsi tidak menyangkanya, sehingga barang – barang sebagian besar tidak bisa diselamatkan karena dibakar massa. Yang berhasil diselamatkan hanya barang di toko jualan, itupun jumlahnya tidak banyak. “Mereka ndak sempat selamatkan karena kejadiannya tiba – tiba, ndak ada tanda akan ada kerusuhan. Mereka sendiri kaget bisa terjadi kerusuhan,” ungkap Tajuddin. (ula)

Dompu (Suara NTB) Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kg ditetapkan pemerintah untuk pengecer Rp16.500,- per tabung. Faktanya, Elpiji yang disubsidi pemerintah ini justru dijual pengecer Rp18 ribu hingga Rp55 ribu per tabung. Tingginya harga jual Elpiji 3 kg diduga akibat permainan pengecer yang selama ini mendapat keuntungan dari penjualan minyak tanah serta kurangnya pengawasan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (8/10) mengakui, penjualan Elpiji isi 3 kg yang disubsidi pemerintah jauh di atas HET. Laporan masyarakat yang diterima pihaknya di tingkat pangakalan dan pengecer resmi berkisar Rp18 ribu hingga Rp55 ribu per tabung. Menyikapi ini, akan digelar rapat dan akan diikuti dengan pengawasan di lapangan. “Kebetulan besok kami akan menggelar rapat. Usai rapat, kita akan langsung turun ke lapangan,” ungkapnya. Harga Elpiji tabung isi 3 kg yang tinggi, kata Hj Sri Suzana, diduga akibat adanya pasokan Elpiji tabung isi 3 kg dari daerah lain yang didatangkan secara illegal. Sehingga pengawasan tidak hanya terkait harga jual Elpiji, tapi juga terkait ijin pengecernya. “Untuk pengecer minyak tanah kemarin, kita langsung prioritaskan menjual gas Elpiji isi 3 kg,” katanya. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang dihubungi terpisah mengaku, telah melakukan pengecekan terkait tingginya harga Elpiji isi 3 kg di lapangan. Pada agen Elpiji, harga masih normal sesuai HET. Tapi harga tinggi terjadi di

Hj. Sri Suzana tingkat pengecer dari HET sebesar Rp16.500 per tabung menjadi rata – rata di atas Rp20 ribu. “Kita sudah cek. Harga Elpiji ini di tetapkan sesuai tingkatan. Di agen ke pangkalan harganya masih normal Rp14 ribu – Rp15 ribu. Tapi di pangkalan, rata – rata di atas 20 ribu dijual,” katanya. Soekarno pun mengaku, pihaknya akan menyurati Perdagangan Kabupaten Dompu untuk memantau di lapangan. Data lapangan dikombinasikan dengan data dan harga di agen. ”Kalau memang ada pengecer yang jual di atas HET, kita cabut saja ijinnya,” ungkapnya. Kendati Elpiji tabung isi 3 kg sudah mulai dipasarkan dengan harga subsidi pemerintah, Soekarno mengaku, minyak tanah juga masih dipasarkan. Minyak tanah belum diganggu karena masih menunggu penyerapan Elpiji tabung isi 3 kg. “Kalau sudah terserap (Elpiji tabung isi 3 kg), nanti minyak tanah tidak 100 persen ditarik. Kalau minyak tanah subsidi, akan ditarik, tapi akan ada yang non subsidi,” terangnya. (ula)

Industrialisasi, Solusi Anjloknya Harga Garam Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima disarankan untuk menerapkan industrialisasi garam sebagai upaya jalan keluar atau solusi dalam mengatasi harga garam Bima yang kian hari semakin anjlok. Permintaan dan saran itu disampaikan Pembina Yayasan Pendidikan SMK Taman Madya Baiturahman Bima, yang juga alumnus Teknik Industri salah satu Kampus ternama di Makassar, Muhammad Daud Akbar ST, kepada Suara NTB, Selasa (8/10). Menurutnya industrialisasi

merupakan proses yang mengubah garam dasar hasil produksi, baik secara mekanis atau kimia sehingga menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. “Dalam kegiatan produksinya garam diorientasikan di dua kategori. Yakni untuk kebutuhan industri dan garam konsumsi,” katanya. Diakuinya kategori garam industri dan konsumsi secara umum memiliki spesifikasi dengan kandungan Natrium Chlorida (Nacl) yang berbada. Hanya saja apakah garam Bima yang diproduksi selama ini, untuk kebutuhan industri atau konsumsi.

“Kadar kandungan garam yang diproduksi perlu diuji atau diteliti secara ilmiah. Berapa besar kandungan Naclnya. Apakah layak untuk konsumsi atau untuk kebutuhan industri,” katanya mempertanyakan. Karena Daud khawatir, anjlokya harga garam yang terjadi ada dugaan monopoli pasar. Ditambah lagi, garam Bima yang diproduksi selama ini kesannya tidak berkualitas jika dibandingkan daerah lain. “Saya kira ini penting untuk dibuka agar tidak melahirkan kegaduhan. Karena seberapa banyak produksi garam Bima

tetap saja laku di pasar tapi harganya tidak wajar,” ujarnya. Sementara, Kepala Dinas KelautandanPerikanan(DKP)Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma menegaskan, pihaknya tengah berupaya menstabilkan harga garam. Salah satunya dengan menerbitkan Perda standarisasi harga garam. “Perdanya saat ini masih diproses. Kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” katanya. Selain itu lanjutnya juga berupaya menghadirkan investor garam dalam jumlah banyak. Bahkan sampai saat ini susah ada empat perusahan garam yang masuk ke wilayah Kabu-

paten Bima. “Bukan hanya empat, tapi rencananya ada enam investor yang masuk. Tujuannya menyerap garam dengan harga sesuai ketentuan,” katanya. Untuk itu, Nurma berharap kepada masyarakat khususnya para petani garam di Kabupaten Bima agar tetap mempercayakan kepada Pemerintah dalam mengatasi harga garam. Bahkan Ia siap dicopot jadi Kepala DKP jika kedepan tidak mampu stabilkan harga garam. “Intinya kita terus berupaya agar harga garam Bima bisa stabil. Kalaupun tidak, saya siap dicopot sebagai Kepala DKP,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

Halaman 8

Gerindra Dorong Figur Muda Tampil di Pilkada Mataram

Mataram (Suara NTB) Dengan modal enam kursi di DPRD Kota Mataram, Partai Gerindra cukup percaya diri untuk menghadapi kontestasi Pilwakot Mataram 2020. Parpol besutan Prabowo Subianto itu sudah mengantongi sejumlah nama figur bakal calon yang akan diusung. Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi mengatakan bahwa Gerindra mendorong figur muda untuk tampil bertarung di Pilkada Mataram. “Gerindra ingin jagokan figur muda,” ujar Ridwan, kepada wartawan, Selasa (8/10) kemarin.

Dia menegaskan, figur muda berpeluang diusung Gerindra di Pilkada Kota Mataram bisa berasal dari unsur kader maupun unsur simpatisan Partai Gerindra. Atas dasar itu. Dia memastikan Partai Gerindra akan mengusung paslon dan bertarung

habis-habisan dalam memenangkan kontestasi di Pilkada kota Mataram 2020 nanti. “Pilkada kota Mataram kita pasti usung calon terbaik,” tegasnya. Ketika ditanya lebih jauh, figur muda yang disebut Gerindra tersebut apakah mengarah

pada nama Badruttaman Ahda atau Husein Hizam. Ridwan tak menampiknya, jika dua tokoh muda itu juga masuk dalam pengamatan Partai Gerindra untuk berpeluang diusung. “Kedua tokoh muda itu masuk radar Gerindra di Pilkada kota Mataram,” ujarnya. Meski demikian, Gerindra tetap akan membuka penjaringan di Pilkada Kota Mataram. Hanya saja, saat ini DPC kabupaten/kota sedang mempersiapkan dan finalisasi bagi persiapan pembukaan

penjaringan bagi calon kepala daerah diusung Partai Gerindra di Pilkada Kota Mataram. “Persiapan penjaringan sedang difinalisasi di DPC kabupaten/kota,” katanya. Sementara itu, politisi muda Partai Gerindra, Husein Hizam memastikan tetap akan maju bertarung di Pilkada Kota Mataram. Dia membantah rumor dia bakal mundur dalam bursa pencalonan. “Saya tetap maju di Pilkada Kota Mataram,” tegasnya. Baginya, dinamika dan situ-

asi politik dihadapi saat pencalonan sebagai tantangan harus siap dijalani. Pada akhirnya, ia tetap akan menyerahkan sepenuhnya apapun ikhtiar sudah dilakoni tersebut dalam pencalonan. Sebab itu, Ia memastikan tetap berupaya dan bekerja keras untuk meraih dukungan parpol di Pilkada Kota Mataram. “Prinsipnya, selama peluang itu masih terbuka, saya tetap berjuang meraih dukungan parpol,” pungkasnya. (ndi) H. Ridwan Hidayat (Suara NTB/dok)

Tunggu Aspidsus Baru KASUS dugaan korupsi pengadaan lahan relokasi korban banjir Kota Bima masih bertahan di tahap penyelidikan. keterangan saksi dan bukti dokumen yang didapat belum meyakinkan jaksa untuk naik ke tahap penyidikan. “(Kasus) relokasi banjir itu belum disentuh. Saya tunggu Aspidsus baru nanti,” ungkap Kepala Kejati NTB Arif dikonfirmasi di kantornya, kemarin. Dalam bulan ini, Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap bakal digeser ke jabatan baru di Kejati Sumatera Selatan. Sampai saat ini, penanganan kasus itu masih di tahap penyelidikan. Meski demikian sejumlah saksi sudah dimintai keterangan sejak awal tahun ini. Diantaranya pemilik lahan. Kasus masih dalam tahap penyelidikan. “Yang relokasi itu masih belum (naik ke penyidikan),” tegas Arif. Kasus itu awalnya ditangani karena ada indikasi markup pembelian lahan. Salah satu pemilik lahan di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima akhirnya sepakat menjual tanah per are-nya Rp7 juta. Meski penawaran pertama seharga Rp25 juta. Namun pemerintah daerah diduga membayar Rp11,5 juta. Kejati NTB pun turun tangan menyelidiki. Jaksa penyelidik pun sudah turun cek lapangan ke lokasi lahan pada Juni lalu. Kemudian klarifikasi saksi-saksi yang terkait dengan proses jual beli lahan. Mereka antara lain Camat Rasanae Barat dan Lurah Sambinae sebagai bagian dari panitia pembebasan lahan. Kepala Dinas Permukiman Kota Bima Ir. Hamdan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Sekretaris Dinas Perkim Kota Bima selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lahan yang dibeli Pemkot Bima itu seluas Rp4,2 hektare. Lahan yang sebagiannya berkontur miring itu rencananya dibangun untuk relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Arif (why) (Suara NTB/dok)

Bawaslu Mataram Tekankan Upaya Pencegahan Mataram (Suara NTB) Setelah ada kepastian soal pembiayaan untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kota Mataram. Bawaslu langsung mulai bekerja melaksanakan tahapan pengawasan jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut, yakni dengan membentuk badan adhoc untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam kegiatan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020. Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri yang dikonfirmasi mengatakan badan adhoc yang akan dibentuk tersebut adalah panitia pengawas kecamatan (panwascam) di enam kecamatan Kota Mataram. Panwascam yang akan direkrut tersebut berjumlah 18 orang, yang terdiri tiga orang untuk masing-masing kecamatan. “Kita akan segera melakukan persiapan untuk melakukan perekrutan badan adhoc ini,” kata Hasan. Disampaikan Hasan, dalam proses pengawasan Pilwakot Mataram, pihaknya akan lebih mengedepankan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Karena itu, upaya sosialisasi akan lebih dimasifkan di masyarakat. Dengan harapan, terbangun kesadaran masyarakat terkait dengan proses Pemilu yang bersih dan jujur. “Pertama kita akan sosialisasikan untuk sanksi dan larangan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada. Hal Itu dilakukan karena Bawaslu ingin mengedepankan pencegahan. Karena dalam tugas pokok Bawaslu, punya fungsi pencegahan pengawasan dan penindakan. Jadi Bawaslu akan lebih banyak melakukan tindakan preventif,” ujarnya. Hasan meyakini, jika kesadaran berdemokrasi masyarakat sudah tinggi, maka tentu masyarakat tidak akan mudah menukar kedaulatan yang dimilikinya dengan iming-iming janji politik uang dan sebagainya. Namun menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang rasional, berdasarkan kebutuhan kepemimpinan daerah. “Kalau masyarakat sudah cerdas, maka mereka tidak akan memilih karena iming-iming uang, atau oleh suku, ras, golongan dan agama,” jelasnya. Lebih lanjut disampaikan Hasan, dalam tahap pertama pencairan anggaran pengawasan sebanyak Rp500 juta dari total anggaran pengawasan sebesar Rp8,5 miliar. Bawaslu akan membentuk kampung pengawasan. Dengan kampung pengawasan ini, pihaknya berharap masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk ikut memberikan pengawasan terhadap jalannya proses pelaksanaan tahapan Pilwakot Mataram 2020. “Kami juga telah mengusulkan review UU nomor 10 tahun 2016 tentang perlindungan pelapor terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu,” ujarnya. Disampaikan Hasan, adapun potensi kerawanan pelanggaran pemilu di Mataram yang menjadi atensi Bawaslu yakni pertama soal politik uang, kemudian daftar pemilih dan netralitas ASN. Khusus untuk ASN, Bawaslu tidak akan memberikan toleransi jika ada indikasi oknum ASN yang melakukan pelanggaran. Pihaknya akan langsung menindaknya dengan tegas sesuai dengan peraturan. (ndi)

(Suara NTB/why)

LAPAS - Suasana di Lapas Mataram. Salah satu napi, Dorfin Felix mencoba membobol sel pekan lalu namun gagal kabur.

Timang Opsi Pindah Dorfin Felix ke Nusakambangan Mataram (Suara NTB) Ulah narapidana WNA Perancis, Dorfin Felix membobol tembok sel membuat Lapas Mataram tak mau kecolongan. Demi pengamanan super ekstra, napi narkoba itu dipertimbangkan untuk pindah ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. “Untuk itu kita akan ajukan pemindahannya dia ke Lapas dengan kategori super maximum security,” tegas Kepala Lapas Mataram Tri Saptono Sambudji dikonfirmasi Selasa (8/10) kemarin.

Pilihan pertamanya jatuh ke Lapas di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Di pulau terluar Indonesia sebelah selatan itu, terdapat tiga Lapas yakni Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Karanganyar. “Pertimbangannya dia (Dorfin) warga binaan high risk. Kemarin kan dia mencoba kabur dengan menjebol tembok sel,” bebernya menjelaskan alasan pemindahan napi yang divonis 19 tahun penjara itu. Meski demikian, Dorfin

tidak bisa langsung bisa dipindah begitu saja. Tri mengatakan pemindahan penahanan napi perlu hasil kajian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim ini menguji penilaian sikap dan kepribadian seorang warga binaan Lapas. Paling lambat, kata dia, hasilnya keluar dalam waktu dua bulan. “Jadi bentuknya dari kami ini rekomendasi yang akan dibawa ke dalam sidang TPP itu. Hasilnya nanti yang kemudian akan kita sampaikan ke Direkto-

Selly Tak Mendaftar Lewat DPC PDI-P Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB. DPC PDI-P Kota Mataram telah menut“Dua atau tiga hari ke depan, berkas up masa perpanjangan pendaftaran bakal pendaftaran ketiga bakal calon itu kita calon Walikota dan Wakil Walikota pada sampaikan ke PDIP NTB. Selanjutnya Senin (7/10) malam. Dalam masa perpan- dikirim ke DPP,” tandasnya. Dia memasjangan tersebut, tiga bakal calon resmi tikan pihaknya hanya berwenang memmendaftarkan diri ke parpol berlambang buka bursa penjaringan. Proses uji kelaymoncong putih tersebut untuk menjadi ken- akan dan kepatutan bagi para bakal cadaraan politiknya bertarung di Pilwakot Ma- lon yang daftar menjadi kewenangan dan taram 2020. otoritas dari DPP. “Ya, sampai penutupan masa perpanjanKetika ditanya terkait Kepala Dinas Pergan, ada tiga kandidat resmi daftar,” ujar dagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Anketua tim penjaringan DPC PDIP Kota Ma- dayani yang tidak ikut mendaftar Wiska taram, I Gede Wiska, yang dikonfirmasi menjawab, bahwa pihaknya tidak mengewartawan, Selasa (8/10) kemarin. tahui penyebab pasti Selly Andayani tidak Tiga kandidat yang sudah mendaftar itu, mendaftarkan diri DPC PDIP kota Mataram. mereka adalah Ketua DPW PAN NTB, H. “Ibu Selly hingga penutupan tidak ada Muazzim Akbar, yang mendaftarkan diri se- mendaftar,” ujar anggota DPRD kota Matbagai bakal calon Walikota atau aram tersebut. bakal calon Wakil Walikota. KeNamun demikian, ia tak memudian Hidayatullah nampik, meskipun Selly tak mendaftar menjadi bakal camendaftar ke DPC, sangat mulon Walikota, dan Haifa Akngkin Selly bakal daftar langbar mendaftar sebagai bakal sung melalui DPD PDIP NTB calon Walikota. Dipastikan atau DPP PDIP. Pasalnya, sehanya tiga kandidat itu resmi lain pendaftaran dibuka dimasmendaftarkan diri dalam buring-masing DPC, kandidat juga sa penjaringan dilakukan DPC diperbolehkan mendaftar melaPDIP Kota Mataram. lui DPD PDIP Provinsi maupun Selanjutnya, kata dia, tim DPP. penjaringan saat ini sedang Namun tentu dengan bermelakukan proses veribagai pertimbangan fikasi dan kelengkadan telaah disampaipan berkas adminkan DPC PDIP. Sehistrasi para balon ingga yang berkada tersebut. sangkutan tidak Jika berkas admemungkinkan ministrasi daftar di bursa sudah dinyatapenjaringan DPC kan lengkap, pikabupaten kota. haknya akan “Bisa saja beliau meneruskan (Selly) daftar tiga berkas melalui PDIP pendaftaran baNTB maupun lon kada itu keDPP,” pungkaspada DPD PDIP nya. (ndi) I Gede Wiska (Suara NTB/dok)

rat Jenderal Pemasyarakatan,” jelasnya. Tri menambahkan pihaknya pun berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Perancis perihal pemindahan Dorfin. Kedutaan mendukung langkah Lapas. “Tidak keberatan untuk rencana pemindahannya,” sebut Tri. Dorfin mencoba kabur dari Lapas Mataram, Minggu (29/ 9) lalu. Dia menggunakan besi bekas tutup got dan batu. Sebuah lubang berhasil dia buat di tembok setelah berupaya selama satu bulan.

Dorfin menjadi terpidana karena sudah terbukti mengimpor narkoba berbagai jenis seberat 2,98 kg masuk ke Lombok. Dorfin tertangkap di Lombok International Airport Praya, Lombok Tengah September 2018 lalu. Terpidana ini mendapat hukuman penjara selama 19 tahun dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun penjara. Pengadilan Tinggi NTB meringankan hukuman Dorfin. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Vonis mati. (why)

Penunggak Pajak Hotel Restoran dan Parkir Masih Bandel Mataram (Suara NTB) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masih menunggak penerimaan pajak hotel dan restoran. Kumulatif, sebesar Rp6,89 miliar diserahkan penagihannya melalui Kejari Mataram. Penunggak pajak pembangunan daerah itu masih membandel. Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha menyebutkan bahwa penagihan itu sesuai dengan surat kuasa khusus yang diterima. “Hasil mediasinya sudah ada. Kita coba usulkan ke BKD,” ujarnya, Selasa (8/10) kemarin. Pajak parkir RSUD Kota Mataram baru terbayar Rp30 juta dari total tunggakan Rp664,73 juta. Penagihannya masih berjalan. Skema yang dipertimbangkan yakni cicilan setiap bulan. “Selama 10 bulan itu per bulannya Rp60 juta. Itu hasil mediasi dengan penunggak yang kita tagih. Kita coba usulkan ke BKD (Kota Mataram). Apakah setuju atau bagaimana,” jelas Ary. Sementara untuk tunggakan pajak hotel restoran, yang tertagih sebesar Rp1,136 miliar dari total Rp2,340 miliar. Penyumbang terbesar tunggakan pajak dari salah satu hotel di Cakranegara sebesar Rp2,031 miliar. Kemudian untuk

Kabupaten Lombok Barat, tagihan tunggakan pajak hotel restoran sebesar 4,55 miliar sudah pulih tahun 2018. Total tunggakan sebesar Rp7,544 miliar. “Untuk tahun ini setorannya Rp250 juta. Masih kita upayakan lagi penagihannya dengan cara persuasif,” ungkap Ary. Kejari Mataram menerima surat kuasa khusus dari Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat. Dari kota Mataram untuk penagihan tunggakan retribusi parkir dan pajak hotel dan restoran, serta dari Lombok Barat untuk pajak hotel d a n restoran. (why)

I Putu Agus Ary Artha (Suara NTB/why)

SUARA NTB

Rabu, 9 Oktober 2019

Halaman 9

Proyek RSUD Dompu

Fisik Gedung Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

Mataram (Suara NTB) Permintaan penyidik soal audit investigasi proyek pembangunan gedung RSUD Dompu ditanggapi. BPKP Perwakilan NTB turun mengaudit proyek senilai Rp9,4 miliar tersebut. Audit itu sebagai tindak lanjut cek fisik ahli konstruksi. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, Selasa (8/10) menjelaskan, bahwa hasil cek fisik menunjukkan adanya indikasi penyimpangan. “Ada beberapa ruangan yang tidak sesuai spesifikasi,” bebernya. Sejumlah bangunan yang diduga bermasalah itu diantaranya instalasi gawat darurat, instalasi rawat

jalan, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, ruang loundry, dan ruang isolasi. Indikasi itu, sambung dia, ditelaah lagi oleh penyidik. Selanjutnya, menggandeng pihak auditor untuk mencari indikasi timbulnya kerugian negara dari dugaan tidak sesuai spesifikasinya bangunan. “Jika proyek dikerjakan tidak se-

(Suara NTB/dok)

RSUD DOMPU - Tampak depan Gedung RSUD Dompu di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Proyek pembangunan rumah sakit ini sedang dalam penyelidikan Polda NTB.

suai dengan perencanaan awal, pasti ada muncul kerugian negara. Kita sudah bersurat ke BPKP untuk minta turun bersama mengecek,” terang Syarif. Proyek pembangunan gedung RSUD Dompu menelan anggaran Rp9,4 miliar. Berdasarkan hasil cek fisik dan hasil audit investigasi, nantinya penyidik akan mengklarifikasinya sejumlah saksi. Beberapa saksi yang akan dimintai keterangan diantaranya kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat unit layanan pengadaan, rekanan pelaksana proyek, serta konsultan pengawas. Proyek yang dikerjakan kontraktor pelaksana, PT Telaga Pasir Kuta itu sebelumnya molor. Bahkan, proyek yang telat itu diserahkan ke kontraktor lain untuk penyelesaiannya. Proyek RSUD Dompu ditender di tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp10,10 miliar. Pokja RSUD Dompu menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) sejumlah Rp10,08 miliar. Sebanyak 58 kontraktor bersaing memperebutkan proyek yang dibiayai APBD Dompu tahun 2016 itu. Tender dimenangi PT Telaga Pasir Kuta yang menawar dengan harga Rp9,46 miliar. Pekerjaan tidak selesai meski sudah lewat batas waktu 27 Desember 2016 . Proyek itu didampingi TP4D Kejari Dompu. (why)

Duet Humaidi - Pelita Menguat di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Ketua DPC PKB Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra sangat santer disebut-sebut akan digandeng menjadi bakal calon Wakil Bupati oleh Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Tengah, H. Humaidi. Pasalnya, paket Humaidi-Pelita ini dinilai cukup ideal dalam peta pertarungan pada Pilkada Lombok Tengah 2020 mendatang. Pelita Putra yang dikonfirmasi terkait hal Itu tidak menampiknya. Komunikasi dirinya dengan Humaidi juga selama ini berjalan lancar. Meskipun belum sampai tahap final, mengingat masih ada proses politik di masing-masing partai politik mereka. Baik di PKB maupun Golkar. “Dengan siapapun kalau kita nyaman, kita akan gandeng, politik itu cair. Soal paket, Humaidi-Pelita, sahsah saja, karena kita bangun komunikasi dengan semua. Bahkan ada juga yang sudah datang melamar jadi wakil,” kata Pelita. Disampaikan Pelita, saat ini konstelasi politik masih berlangsung cair. Semua partai politik tengah melakukan komunikasi penjajakan untuk membangun koalisi. Pasalnya di Lombok Tengah tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri, sehingga harus berkoalisi. PKB berencana membangun koal-

isi besar di Pilkada Loteng. Namun demikian, untuk komunikasi dengan partai-partai dalam rangka penjajakan peluang membangun koalisi masih belum terlalu serius, karena fokus untuk mejaring figur yang akan diusung. Setelah menemukan figur bakal calon yang akan diusung, baru kemudian akan dimulai secara intensif penjajakan koalisi. “Pembicaraan belum terlalu jauh, kita baru diskusi-diskusi saja dengan teman-teman Parpol yang lain. Sedapat mungkin kita akan upayakan untuk membangun koalisi sebanyak-banyak partai. Karana kami sadar bahwa kita hanya 6 kursi, sementara dibutuhkan 10 kursi untuk bisa mengusung,” ujarnya. PKB Kabupaten Lombok Tengah, kata Pelita, saat ini sedang mempersiapkan proses internal untuk menghadapi Pilkada serentak 2020. Dibulan Oktober ini, PKB akan membentuk tim desk Pilkada yang akan bekerja untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung. “Insya Allah Oktober ini semua sudah rampung, tim desk Pilkada kita terbentuk dan baru kemudian bekerja untuk melakukan penjaringan, kita buka pendaftaran,” ujarnya. Dengan dibentuknya tim deks Pilka-

da ini, maka PKB tidak menutup diri hanya untuk kader Internal saja. PKB juga membuka diri terhadap figur-figur yang berasal dari luar kader, yang ingin maju di Pilkada. PKB menjamin akan memperlakukan sama semua kandidat yang mendaftar, baik kader maupun non kader. “Intinya siapapun dia, baik kader dan dari luar kader, dia harus tetap mengikuti proses penjaringan internal partai. Siapapun yang mendaftar di PKB, semua punya peluang yang sama untuk diusung,” tegasnya. Dijelaskan Pelita, dalam penentuan siapa pada akhirnya yang akan diputuskan untuk diusung PKB. Dalam proses penjaringan tersebutlah akan ditentukan. Semua figur yang mendaftar akan digodok. Sehingga sampai ditemukan sosok figur yang dinilai memenuhi kreteria untuk diusung. “Sementara memang kita konsen di internal. Belum ada komunikasi yang serius. Siapa yang mendaftar, akan kita uji, dan akan kita tes kualitasnya dengan instrumen yang kita miliki. Saya sendiri juga tinggal menunggu restu ibu. Karena langkah politik saya di jalan restu ibu, saya tidak pernah takut meskipun melawan musuh kuat sekalipun, tapi selemah apapun musuh, saya tidak akan maju kalau tidak ada restu ibu,” pungkasnya. (ndi)

Pembebasan Ruas Jalan Nasional Area Tanjung Belum Rampung Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara belum sepenuhnya menyelesaikan pembebasan lahan ruas jalan nasional di wilayah Kecamatan Tanjung. Mulai dari titik nol - sebelah timur Jembatan Sokong hingga Universitas NW Lombok Utara Desa Jenggala, Pemkab baru bisa merampungkan ruas jalan sepanjang 50 meter dari timur Jembatan ke perempatan depan SDN 2 Tanjung. Hal itu mencuat dalam sosialisasi pembebasan lahan kedua kepada pemilik lahan, Selasa (8/10). Dalam sosialisasi yang dilakukan Dinas PUPR Lombok Utara itu, diketahui besaran anggaran yang dihabiskan untuk ruas sepanjang 50 meter tersebut senilai Rp 4,5 miliar. “Ini baru tahap sosialisasi, belum ada pembahasan harga ganti rugi. Yang sudah clear dan sudah dibayarkan, dari timur jembatan ke pe-

rempatan pertokoan senilai Rp 4,5 miliar,” ujar Kepala Bidang Pertanahan, Dinas PUPR KLU, Pancoriadi. Menurut dia, pembebasan lahan ruas jalan Nasional di KLU dibebankan kepada daerah. Adapun ruas jalan ini dari Pemenang hingga Bayan sepanjang 58,62 km. Untuk mencapai pembebasan secara keseluruhan, butuh waktu bertahun-tahun. Pada tahap awal, Pemda KLU memprioritaskan pelebaran ruas jalan di wilayah ibukota Tanjung. Ruas jalan yang dibebaskan sepanjang 1,6 km dari jembatan Sokong ke UNW. Pada APBD 2019 ini, Pemda KLU mengalokasikan sekitar Rp9 miliar dari jembatan hingga ke perempatan Bank NTB. Dengan terpakainya Rp4,5 miliar, maka masih ada sisa dana Rp4 miliar lebih. Selanjutnya pada tahun 2020 mendatang, Pemda berencana mengalokasikan Rp8 miliar untuk mem-

bebaskan tambahan ruas dari titik jalan depan Bank NTB hingga SMP 1 Tanjung. Dan pada 2021, akan dialokasikan tambahan anggaran untuk ruas dari SMP 1 Tanjung hingga UNW. “Ada sekitar 120 warga yang memiliki lahan yang akan dibebaskan sepanjang satu kilometer, mulai dari depan PDAM Tanjung hingga Universitas NW Lombok Utara,” imbuhnya. Pancoriadi berharap, Dinas PU secara kelembagaan dapat menyelesaikan pembebasan sepanjang 1,6 km tersebut melalui pendekatan kekeluargaan. Dinas tidak menginginkan adanya langkah konsinyasi atau pembayaran biaya pembebasan lahan melalui lembaga Pengadilan. “Kita akan lakukan pendekatan berbeda. Nanti kita datangi door to door agar ini tuntas. Pak Kadis tidak ingin pakai cara titip di pengadilan,” pungkasnya. (ari)

Menyepi di Tengah Keindahan Alam Lunggu Dusun Lunggu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) NTB ini menjadi satu dari sekian banyak alternatif yang bisa dipilih wisatawan. Dari daratan Lunggu, terpampang keindahan alam yang memukau. Hamparan sawah yang luas dengan tanaman padi menghijau. Bukit dan pemandangan gunung Rinjani yang menjulang tinggi. Hembusan udara Lunggu pun sangat sejuk. SEBAGAI salah satu desa wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, Lunggu pun menyambut membangun homestay. Lotim memang menjadi kabupaten homestay. Meski tidak ada hotel berbintang dan berkelas, namun wisatawan tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat menginap yang layak. Homestay ini pun menjadi tempat favorit bagi sebagian wisatawan. Meski dengan tampilan sederhana beratapkan ilalang, namun bisa dirasakan kenikmatan tersendiri dalam berwisata. Hal inlah yang dirasakan Mr. Hugo, wisatawan asal Paris Prancis yang tengah berlibur

ke Lombok. Lunggu Homestay, menjadi pilihan Hugo selama tiga hari terakhir. Penuturannya kepada Suara NTB, Lunggu Desa Pesanggrahan ini memberikan pegalaman berlibur yang mengesankan. Menurutnya, dengan menginap di rumah-rumah penduduk ia langsung bisa membaur dengan masyarakat sekitar. Bisa makan nasi goreng dan soto yang dijual oleh masyarakat kampung. “I like nasi goreng and soto,” akunya. Selain bisa menikmati keindahan alam Lunggu, homestay tempat menginap Hugo yang tak jauh dari permukiman warga ini kerap

berinteraksi langsung dengan warga. Wisatawan yang mencoba belajar Bahasa Indonesia ini pun mengagumi masyarakat Sasak Muslim yang dianggapnya sangat ramah dan menyenangkan. Mengenai obyek wisata Lotim, Hugo mengaku sudah mengunjungi beberapa tempat. Selain objek wisata Otak Kokok Joben dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang lokasinya tidak jauh dari Homestay Lunggu, Hugo juga sudah berkeliling ke sejumlah pantai. “Sudah ke Pantai Pink,” tuturnya. Sementara itu, Pengelola Lunggu Homestay, Pratiwi mengatakan homestay telah menjadi daya tarik luar biasa bagi wisawatan. Homestay di Lotim ini terus bermunculan. Hal ini tampak berbanding lurus dengan angka kunjungan wisatawan yang terus meningkat ke Kabupaten Lotim. Homestay menjadi pilihan wisatawan karena menawarkan konsep berwisata yang berbeda. Wisatawan yang menginap di homestay diyakini akan memiliki pengalaman yang lebih menyenangkan. Dimana, ada sederetan paket wisata menarik yang ditawarkan para pelaku wisata. Bisa membaur dengan masyarakat dan mengenal langsung budaya masyarakat sekitar. Ditambahkan, Homestay Lunggu dibangun dengan market wisatawan yang ingin ketenangan. Lunggu sebagai satu tempat menarik, selain menyepi namun bisa menikmati keindahan alam dan kesejukan. (rus)

(Suara NTB/ist_Penrem)

AKRAB - Suasana keakraban antara TNI dengan masyarakat dalam kegiatan TMMD Loteng.

Potret Kebersamaan TNI-Rakyat dalam TMMD Loteng Praya (Suara NTB) Para Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 106 terlihat sangat guyub dengan masyarakat. Potret kebersamaan TNI – Rakyat itu tergambar dalam kegiatan gotong royong di Dusun Bangka Desa Durian Kecamatan Janapria Lombok Tengah. Sejak pagi kegiatan gotong royong dilaksanakan berupa pembangunan rumah tidak layak huni dengan ukuran 5 x 6 meter milik Inaq Sutawang dan rehab Musala Al Ikhlas dengan ukuran 7 x 6 meter. Setelah itu, anggota Satgas bersama masyarakat makan siang bersama di rumah Inaq Lalu Sukian

Hadi, warga setempat. Komandan Kodim 1620/Loteng Letnan Kolonel Czi Prastiwanto, SE. M.I.Pol mengatakan, program TMMD merupakan bagian dari kegiatan pembinaan teritorial satuan kewilayahan. Prajurit terjun langsung ke masyarakat dan bekerjasama dalam pembuatan sarana maupun fasilitas umum. Dijelaskannya, selama pelaksanaan TMMD, anggota Satgas akan berbaur dan hidup bersama masyarakat bahkan layaknya seperti keluarga. “Mereka bahkan akan makan dan minum bersama masyarakat layaknya keluarga,” ujar Dansatgas. Selaku Dansatgas TMMD ke

106 Kodim Loteng, Prastiwanto berharap agar seluruh anggota berbaur dan melaksanakan komunikasi sosial yang intensif dengan masyarakat sekitar. Sehingga terjalin keakraban, kebersamaan dan kekompakan. Ini menurutnya dapat mendukung terwujudnya pembinaan teritorial secara berkesinambungan dan kemanunggalan TNI Rakyat secara secara natural. “Insha Allah, semoga kegiatan TMMD ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah dan TNI,” pungkas Alumni Akmil 2001 tersebut. (ars/*)

Tingkatkan Kapasitas SDM

Dispar Lobar Beri Pelatihan Pemandu Wisata Diving dan Snorkling di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme para pemandu wisata, baik itu pemandu wisata diving dan snorkeling di daerah Lombok Barat khususnya di kawasan wisata Sekotong, Pemda melalui Dinas Parwisata kembali memberikan pelatihan dua angkatan bagi pemandu wisata diving dan snorkeling. Sebanyak 60 orang dilatih dalam pelatihan yang digelar di Hotel Sundancer Sekotong tersebut. Sebelumnya Dispar melakukan tiga kali pelatihan. Diantaranya pelatihan bagi pemandu wisata destinasi, pemandu wisata homestay dan pemandu wisata budaya sejarah. Kegiatan pelatihan yang dibuka oleh Kabid Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Dispar Lobar, L Imam Safi’I ini dihadiri oleh anggota Dewan Dapil Sekotong – Lembar, H. Abdul Majid. Ketua DPD HPI NTB, Dr. Ainuddin dan dari pihak Padi serta jajaran Dinas terkait. Safi’i mengatakan kegiatan pelatian ini bersumber dari DAK non fisik untuk pengembangan SDM. “Ini kegiatan pelatihan yang kita adakan bagi pemandu wisata alam selam (diving) dan snorkeling ini ada 60 orang yang dilatih,” jelas dia. Kegiatan kali ini sebagai tindaklanjut dari pelatihan yang dilakukan sebelumnya di Senggigi. Tidak sampai di sini, ada dua pelatihan lagi yang nanti diadakan di Narmada. Melalui pelatihan ini, pihaknya ingin meningkatkan SDM dan profesionalisme dalam bidang wisata. Jangan sampai para pemandu wisata asal-asalan dalam melayani wisatawan. Sebab menurut informasi, baru menjadi pemandu wisata saja pakaian urak-urakan. Hal inilah kata dia yang perlu diperbaiki. Menurut dia, boleh seorang pemandu wisata rambut gondrong asalkan rapi dan bersih. Sehingga para tamu yang dipandu oleh mereka merasa nyaman. “Begitu pula dalam diving dan snorkeling ini, teknik-teknik dalam selam dan snorkeling diajarkan dalam pelatiuhan ini, karena itu kami libatkan HPI dan PADI,” jelasnya. Para peserta diajarkan terkait bagaimana cara menyelam, pasang alat dan teknik lainnya. Hal ini penting karena men-

yangkut keselamatan tamu. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri sehingga harus bekerjasama dengan stakeholder yang ahli di bidangnya. Nilai lebih bagi peserta pelatian ini kata dia. Kalau sudah terdaftar maka mereka akan mendapatkan kartu anggota HPI. Mereka nantinya akan terkoordinir sehingga dalam pelaksanaan pemandu mereka bisa lebih profesional. Ia menambahkan, selain pelatihan pihaknya melalui FTKP juga rutin melakukan pertemuan dengan semua stakeholder terkait untuk memahas pengembangan pariwisata berkelajutan. Anggota Dewan Komisi II menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah konkret dan real yang dilakukan oleh Pemda melalui Dispar untuk meningkatkan SDM dibidang kepariwisataan.

Sebab, kata dia, SDA yang indah dan menarik dimiliki kawasan Lobar khususnya sekotong tidak akan memiliki daya tarik kalau tidak terkelola dengan baik oleh SDM. “Kami apresiasi langkah konkret yang dilaakukan Pemda melalui Dispar. Termasuk yang dilakukan hari ini pelatihan bagi pemandu wisata alam baik diving dan snorkeling,” katanya. Menurut dia, pelatihan ini penting karena gugusan pulaupulau yang ada di Kecamatan Sekotong banyak. Komisi II, kata dia, mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan penthahelix of tourism yang tergabung dalam ABCGM. Kolaborasi yang apik ini diharapkan akan bisa membuat destinasi wisata lebih maju ke depan. Ia menambahkan, ke depan kalau ingin maju pariwisata maka penambahan tidak bisa dielakkan. (her/*)

(Suara NTB/her)

Kabid Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Dispar L Imam Safi’i bersama anggota dewan dan Ketua DPD HPI NTB saat menyelenggarakan pelatihan pemandu wisata diving dan snorkeling di hotel Sundancer Sekotong

(Suara NTB/her)

Pelatihan yang diadakan Dispar Lobar bagi 60 orang pemandu wisata Diving dan snorkeling di daerah Sekotong

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

Halaman 10

Direkom Tiga Kabupaten KONFERENSI XXII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB akan digelar 12-13 Oktober SabtuMinggu besok. Konferensi dengan agenda memilih Ketua PGRI NTB itu merupakan agenda lima tahunan. Sejumlah nama-nama calon Ketua PGRI NTB beredar. Salah satunya ialah Sekretaris PGRI NTB saat ini yakni Muhammad Yusuf. Ditemui kemarin, Muhammad Yusuf mengaku siap menggantikan posisi H. Ali (Suara NTB/dys) Arahim sebagai Ketua PGRI Muhammad Yusuf NTB periode 2013 -2018. Yusuf yang menjabat Sekretaris PGRI NTB ini optimis bakal keluar sebagai pemenang. Pasalnya dia mengklaim telah mengantongi tiga rekomendasi dari pengurus PGRI Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa. Dikatakan Yusuf bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI, kabupaten dan kota bisa mengajukan lebih dari satu nama untuk dicalonkan menjadi Ketua PGRI. Nantinya, nama-nama yang lulus verifikasi akan mengerucut menjadi empat atau lima besar. “Calon ini kan menurut anggaran dasar semua kabupaten/ kota boleh mengajukan nama-nama, mencalonkan siapa calonnya. Pada tanggal 12 Oktober bakal ada tim yang akan memverifikasi bakal calon menjadi calon,” ungkapnya. Di samping memilih Ketua PGRI, konferensi juga mengagendakan membahas program kerja PGRI untuk lima tahun ke depan. Yusuf bertekad akan menjadikan PGRI NTB sebagai organisasi yang profesional bagi guru-guru di NTB. Mengingat kata pria asal Loteng ini, banyak persoalan yang dihadapi para guru saat ini, sehingga tugas pengurus PGRI ke depan tentu sangat berat. “Kita fokus pada organisasi profesi, bagaimana mengubah mindset guru,” ujarnya. Pelaksanaan konferensi dengan agenda memilih Ketua PGRI akan dilakukan dengan model pemungutan suara secara langsung yang diikuti oleh seluruh pengurus PGRI di sepuluh Kabupaten/Kota di NTB. Pada konferensi tahun 2013 silam, ada 310 pengurus yang berhak memberikan suara dalam konferensi. Ali Rahim meraih kemenangan dengan berhasil mengalahkan tiga calon Ketua yang lain, di antaranya H. Mahmud, H. Radana dan Hairil Anwar. Ali Rahim selaku calon incumbent mendapatkan suara sebanyak 216 suara. Sedangkan lawannya, yakni H. Mahmud mendapatkan 89 suara, H. Radana meraih 4 suara dan Hairil Anwar hanya mendapatkan 1 suara. (dys)

Gelar UNBK

Banyak Sekolah di NTB Kekurangan Komputer Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakui banyak sekolah yang masih kekurangan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020. Dikbud NTB mengupayakan akan mengupayakan bantuan komputer bagi sekolah. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., belum lama ini, mengatakan, saat ini tidak semua sekolah tercukupi kebutuhan komputer untuk pelaksanaan UNBK. Ia juga mengakui banyak kepala sekolahyangharusmeminjamlaptopataukomputeruntukmemenuhi kekurangan tersebut. Padahal dengan meminjam, ada risiko yang harus ditanggung oleh pihak sekolah. “Ini masih banyak sekolah yang belum lengkap, ke depan akan jadi konsentrasi kami,” ujarnya. Saat ini, kata Rusman, pihaknya dan kantor cabang Dikbud di kabupaten dan kota tengah mendata jumlah sekolah yang memiliki komputer dan kekurangan komputer. Ia berharap selain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), diharapkan ada juga dana dari APBD untuk membantu sekolah. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat tercukupi dan keluhan kepala sekolah yang minjam, data segera kami dapatkan dan menentukan kembali perencanaan ke depan. Saya berharap tidak ada lagi yang mengeluh tidak punya komputer,” ujarnya. Menurutnya pelaksanaan UNBK menjadi penting, karena mendapatkan nilai ujian bisa lebih cepat, juga menjaga integritas, karena menyulitkan siswa mencontek. Selain itu, meski pun tidak menjadi syarat utama kelulusan, Rusman meminta kepala sekolah, orang tua siswa, dan siswa untuk tetap mempersiapkan diri dengan maksimal. “Mengejar nilai UN yang baik, walau pun bukan syarat kelulusan, bagaimana kami bisa menguji kepala sekolah dan guru, kalau tidak ada parameter, salah satu paramternya adalah nilai UN yang baik,” katanya. Dari data yang diperoleh di Panitia UN Provinsi NTB, bahwa untuk nilai rata-rata UN SMA tahun 2019 di Provinsi NTB sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Sementara untuk rata-rata UNBK SMK tahun 2019 sebesar 40,38. Rusman menekankan, pihaknya akan membuat semacam kontrak kerja kepada sekolah untuk meningkatkan nilai UNBK. Selain itu, konsolidasi di internal Dinas Dikbud NTB dan eksternal ke sekolah juga sudah dilakukan pihaknya. Termasuk persiapan komputer dan sarana penunjangnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memberikan bantuan ke sekolah, tapi diakui Rusman, masih belum bisa masif. Sementara bantuan dari Dinas Dikbud NTB juga masih diupayakan. “Kami ikhtiarkan ada peluang di tahun 2020,” ujarnya. Sejumlah SMA masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung UNBK, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan sebelumnya sarana masih sangat kurang. Pihaknya sedang mengupayakan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada UNBK yang lalu, SMAN 8 Mataram melengkapi kebutuhan sarana dengan cara meminjam laptop milik siswa. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah sekolah lainnya. (ron)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

BERTEMU - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah didampingi Penjabat Sekda NTB H. Iswandi bertemu Menteri Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Northern Territory (NT) Australia, Hon Selena Uibo MLA dan jajaran di Hotel Santika, Senin (7/10) malam.

Pelajar dan Guru NTB Punya Kesempatan Belajar di Australia Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Dr. H. Iswandi menggelar pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Northern Territory (NT) Australia, Hon Selena Uibo MLA di Hotel Santika, Senin (7/10) malam. Selain Menteri Pendidikan dan Pelatihan Tenaga kerja, hadir juga Cathy White dari Business and Workforce NT dan Rachael Shanahan dari Study NT serta perwakilan dari Charles Darwin University Group Training Northern Territory, Alana Kaye College dan International College of Advance Education. Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul mengatakan para pelajar, guru, ustadz dan ustadzah, baik di sekolah umum maupun di pondok pesantren, memiliki kesempatan untuk belajar di NT Australia.

“Anda bisa bayangkan, jika kita bisa mengirim 300 atau 500 pelajar dari tingkat SMA, perguruan tinggi, guru ke North Territory, untuk mengikuti program singkat, dua atau tiga minggu, akan memiliki dampak besar bagi masyarakat NTB untuk melihat dunia di masa yang akan datang,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (8/10). Bang Zul menjelaskan saat ini masyarakat hidup di tengah era ekonomi yang cukup terbuka. Salah satu tandanya adalah persaingan di bidang in-

Dosen Didorong Lakukan Kolaborasi Riset Internasional Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) terus melakukan ikhtiar mendorong percepatan guru besar di semua fakultas. Sejumlah upaya dilakukan pihak Unram antara lain mendorong kolaborasi riset internasional dengan dosen luar. “Di samping memberikan bantuan penelitian bagi calon profesor,” demikian disampaikan Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M. Hum., belum lama ini. Menurutnya, setiap dosen harus menghasilkan jurnal jurnal internasional, karena ini salah satu ukuran yang dipergunakan untuk menilai kinerja dari sebuah perguruan tinggi. Upaya mendorong dosendosen Unram meraih guru besar seiri n g den-

H. Lalu Husni

gan target kampus go international tahun 2025. “Berbagai upaya terus kita dorong teman teman dosen untuk hasilkan publikasi internasional misalnya dengan mendatangkan reviewer asing memberikan klinik di sini ada juga yang akan kita kirim ke Ujung Pandang ada pendamping jurnal,” jelasnya. Secara khusus, jelasnya, bagi calon guru besar telah mengganggarkan bantuan skim riset dengan nominal Rp40 juta per dosen. “Untuk guru besar bagi dosen-dosen yang sudah lektor kepala jabatan fungsionalnya itu, kita punya skim riset sendiri nilainya sekitar Rp40 juta per dosen,” sambungnya. Nantinya, para calon profesor ini kita harapkan untuk melakukan riset bersama yang hasilnya dimuat di jurnal internasional untuk mempercepat menjadi guru besar. “ Itu ikhtiar yang kita lalukan. Selain teman teman mampu memasukkan ke jurnal bereputasi internasional kita juga berikan insentif berupa dana yang bervariasi mulai Q1 15, Q2 12,5, Q3 10. Yang sulit kan memasukkan hasil penelitian ini ke jurnal internasional artinya harus sabar telaten mendengar saran reviewer,” Kata Husni. (dys)

(Suara NTB/dok)

Tingkatkan Kepemimpinan Siswa Lewat Latihan Dasar Kepimpinan Mataram (Suara NTB) SMAN 8 Mataram melaksanakan Latihan Dasar Kepemimpinan bagi siswa yang tergabung di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) bertempat di SMAN 8 Mataram. Kegiatan itu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja OSIS, juga melatih siswa untuk memiliki karakter kepemimpinan yang baik. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., pada pekan lalu mengatakan pihaknya melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan bagi siswa untuk meningkatkan kinerja OSIS. “Melalui kegiatan ini juga melatih mereka untuk menjadi pemimpin yang amanah,” ujarnya. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyusunan program kerja OSIS dan Ekskul. Materi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan kepemimpinan dan kerja sama, public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum, dan kedisiplinan dan kepercayaan diri.

Suprapti menekankan, siswa memang perlu dibekali dengan kemampuan kepemimnan dan kerja sama di antara mereka. Karena organisasi bisa berjalan dengan baik jika adanya kerja sama yang baik ant-

ara anggota organisasi tersebut. Kemampua berbicara di depan umum juga penting bagi siswa untuk bekalnya di masa depan. Tak kalah pentingnya siswa juga perlu memiliki kedisiplinan dan kepercayaan diri.

(Suara NTB/ist)

PEMBEKALAN - Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, saat memberikan pembekalan di hadapan siswa dalam kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan.

“Karakter mereka akan terbentuk ke depannya,” katanya. Ekstrakurikuler juga dikembangkan oleh SMAN 8 Mataram. Cara itu sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengasah keterampilan dan kemampuan siswa di berbagai bidang. Penyusunan program kerja dilaksanakan dalam kesempatan tersebut. Selain itu untuk meningkatkan karakter siswa, SMAN 8 Mataram bekerjasama dengan Japan Foundation. Suprapti mengatakan, kerja sama itu untuk pengembangan pembelajaran bahasa Jepang di SMAN 8 Mataram. Menurutnya, penguasaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sangat penting saat ini. Penguasaan bahasa asing itu untuk menambah wawasan dan membuat siswa bisa berkomunikasi dengan pihak asing. Suprapti juga menekankan, kerja sama itu sebagai bentuk kerja sama internasional. “Banyak program dari Jepang yang nantinya dikembangkan melalui kegiatan ini,” katanya. (ron)

dustri teknologi. Persaingan industri ini, lanjutnya, adalah kemampuan sebuah negara untuk menghasilkan barang dan layanan sesuai dengan standar pasar internasional. “Untuk menghasilkan barang dan layanan sesuai dengan standar internasional, kita memerlukan inovasi, kita memerlukan teknologi. Karena, untuk bisa bersaing, kita harus memiliki produk, cara baru untuk melakukan sesuatu dan itu memerlukan teknologi,” ungkap orang nomor satu di NTB tersebut. Ia menegaskan, pengiriman

para pelajar dan mahasiswa ke luar negeri, tidak hanya untuk meraih gelar, atau hanya sekedar untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia. Namun yang lebih penting adalah mengubah cara pandang terhadap dunia. Karena itu, Bang Zul berharap agar program kerjasama dengan NT terkait Short Course dapat segera didetailkan. Sebab, tidak hanya memberikan manfaat bagi NTB, namun juga bagi Australia. “Malam ini adalah malam bersejarah, jika kita bisa mempercepat proses pengiriman para pelajar ke NT,” katanya. Sementara itu, Hon Selena Uibo MLA menjelaskan Indonesia dan NT sejak lama telah menjalin kerjasama di bidang perdagangan. Namun,

saat ini tidak hanya pedagangan. Indonesia dan NT lanjutnya telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, industri dan teknologi. “Kerjasama pendidikan, termasuk para pelajar yang belajar di NT dan program pendidikan di NT menyediakan program pendidikan berkualitas bagi masyarakat NTB atau bahkan Indonesia,” katanya. Saat ini juga, katanya, masih banyak anak anak Indonesia yang belajar dan menjalankan program training di NT. Ia berharap dengan pendidikan yang berkualitas di NT, akan banyak anak NTB yang belajar di sana. Pada pertemuan itu juga, diserahkan sertifikat bagi PNS NTB yang telah menjalani program short course di NT. (r)

Pendaftar Seleksi Calon Kepsek Harus Patuhi Persyaratan Umum Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membuka pendaftaran dan penerimaan berkas Seleksi Calon Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK/SLB pada Kamis (3/10) lalu dan akan berakhir pada Kamis (10/10) besok. Pendaftar harus mematuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus agar bisa lulus seleksi administrasi, yang selanjutnya akan mengikuti seleksi substansi. Setelah itu barulah akan dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) calon kepala sekolah. Pendaftaran dilakukan di kantor Cabang Dinas Dikbud setiap daerah yang dahulu bernama UPT Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK). Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat (Lobar)-Mataram, Abdurrosyidin R., pada Selasa (8/ 10) mengatakan berkas pendaftaran calon kepala sekolah masih diterima sampai Kamis (10/10).

“Cabang Dinas Dikbud hanya memverifikasi berkas,” katanya. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., mengatakan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar yaitu berkaitan dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang tertuang di surat Dinas Dikbud NTB nomor 424/3131.PK/DIKBUD mengenai Seleksi Calon Kepala SMA/SMK/SLB. Persyaratan umum itu antara lain merupakan guru SMA/ SMK/SLB dan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B. Pendaftar juga harus memiliki sertifikat pendidik. Pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/C. Pengalaman mengajar juga paling singkat enam tahun. Pendaftar seleksi memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah,

baik selama dua tahun terakhir. Juga memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat dua tahun. Serta sejumlah persyaratan lainnya. Aidy mengatakan, pada tahun 2019 ini pihaknya merencanakan melakukan Diklat untuk 75 orang, tapi jumlah pendaftar bebas. Nantinya semua pendaftar akan diseleksi secara administrasi. Pendaftar yang lulus administrasi berhak mengikuti seleksi substansi. “Seleksi administrasi ini dilakukan oleh Dikbud NTB, kita umumkan hasil seleksi administrasi. Peserta yang lulus seleksi administrasi berhak ikut seleksi substansi,” kata Aidy. Seleksi substansi akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). LPMP dan LPPKS nantinya yang berwenang untuk melaksanakan Diklat. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 9 Oktober 2019

Halaman 11

Fraksi PKS Komit Kawal Aspirasi Rakyat di DPRD KSB Taliwang (Suara NTB) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mengawal seluruh aspirasi rakyat di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sebagai salah satu fraksi utuh, partai ini juga memiliki keinginan agar wajah lembaga perwakilan rakyat itu menjadi lebih baik lagi. “Ini komitmen kami ya. Pertama mengawal aspirasi rakyat dan kedua ingin membuat DPRD KSB ini secara kelembagaan lebih baik lagi ke depannya,” cetus ketua Fraksi PKS DPRD KSB, Taufiqurrahman saat menggelar silaturrahmi dengan sejumlah wartawan, Selasa (8/10). Ia menjelaskan, kiprah fraksi di lembaga DPRD sebenarnya memiliki fungsi sangat stategis. Sebab lewat fraksilah aspirasi masyarakat dita-

mpung dan selanjutnya diidstribusi dalam agenda-agenda kerja kelembagaan. “Jadi kalau ada masyarakat yang datang mengadukan masalahnya bisa lewat fraksi tidak mesti langsung ke komisi. Dan kami di PKS khususnya, siap menampung apapun aspirasi masyarakat itu,” katanya. Selain mengawal aspirasi rakyat, Taufiq menyampaikan, pihaknya akan berupaya mengelola berbagai persoalan di tengah masyarakat sehingga

menjadi atensi lembaga. Di mana sejumlah persoalan saat ini telah Fraksi PKS invetarisir dan akan mulai disuarakan agar DPRD KSB secara kelembagaan mulai mengatensinhya. “Kan sekarang ada banyak isu di masyarakat. Seperti soal smelter, ketenagakerjaan, kekeringan dan soal Pilkades yang sedang hangat. Nah, lewat anggota kami di komisi akan suarakan isu-isu itu,” timpal politisi asal kecamatan Seteluk itu.

Senada dengan Taufiq, anggota Fraksi PKS, Abidin Nasar, SP., MP menambahkan, pihaknya ingin memberi warna baru pada lembaga DPRD KSB. Sebab sejatinya fraksi adalah ruang bagi setiap partai berkontribusi terhadap kinerja-kinerja lembaga dalam mengawal aspirasi rakyat. “Komisi itu kan unit kerja lembaga, tapi dialog-dialog politik menanggapi isu di masyarakat itu ruangnya di fraksi,” sebutnya. Abidin yang juga menjabat wakil ketua DPRD KSB ini menambahkan, sebagai pimpinan lembaga, semangat fraksinya tersebut akan juga ditularkan ke fraksi lainnya. Dengan begitu instrumen lem-

baga bisa semakin dinamis dan peka dalam mengawal setiap persoalan di masyarakat. “Saya sebagai wakil ketua dan unsur pimpinan lainnya sudah membicarakan hal ini. Dan kami sepakat membawa dewan ini lebih baik lagi dari periode-periode sebelummya,” janjinya. Untuk diketahui Fraksi PKS di DPRD KSB beranggotakan 3 orang dan menjadi fraksi utuh tanpa bergabung dengan partai lainnya. Meski begitu, PKS yang tercatat sebagai pemenang kedua Pemilu 17 April lalu mampu menempatkan wakilnya, Abdin Nasar menduduki unsur pimpinan DPRD KSB peiode 2019-2024 sebagai wakil ketua satu. (bug)

Musyafirin Minta Parpol Ubah Paradigma

Proyek Stadion Indoor di Dompu Bisa Hidupkan Aneka Cabor Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu mendapat anggaran sebesar Rp 14 Miliar untuk pembangunan sarana olahraga indoor. Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan stadion indoor yang berkapasitas kurang lebih 3.000 penonton di GOR Ginte Dompu tahun 2020. Jika terealisasi, stadion indoor ini bisa menghidupkan aneka cabang olahraga (Cabor). Kabid Olahraga Dikpora Dompu, Hikmah yang dikonfirmasi Suara NTB diruang kerjanya belum lama ini mengatakan ang(Suara NTB/fan) garan sebesar Rp14 Miliar Hikmah itu merupakan bantuan yang dialokasikan secara khusus oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di tahun 2020. Rencananya, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk bangun sport hall atau stadion indoor yang diperuntukkan olahraga voli indoor, futsal, bulutangkis, sepak takraw dan lainnya. “Tahun 2020 nanti kita akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp14 Miliar lebih dari Kemenpora. Anggaran itu untuk pembangunan GOR Indoor,” ucapnya. Pembangunan stadion indoor di Dompu itu, kata Hikmah, akan dimulai awal 2020. Rencananya, lapangan indoor itu akan dibuat seperti sport hall GOR 17 Desember Turida Mataram yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga voli indoor, futsal, bulutangkis dan sepak takraw. “Konsep lapangan indoor yang kami buat nanti seperti sport hall di GOR 17 Desember Turide Mataram. Kapasitasnya kurang lebih 3.000 orang,” ucapnya. Terkait pembangunan lapangan indoor itu pihak Dikpora Dompu telah menyiapkan lahan di GOR Ginte Dompu. Luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan lapangan indoor itu sekitar 1 hektar lebih, namun untuk luas lapangan dibangun di lahan seluar kurang lebih tiga are. (fan)

(Suara NTB/ist)

Ketua Fraksi PKS, Taufiqurrahman dan Abidin Nasar, anggota fraksi sekaligus Wakil Ketua DPRD KSB.

(Suara NTB/fan)

DAPAT IZIN - Sempat meninggalkan Pelatda Mayung NTB karena bertugas sebagai Anggota TNI/AD di Bandung Jawa Barat (Jabar), Atlet tarung derajat NTB, Kurniawan (kiri) telah kembali berlatih. Selasa (8/10), peraih medali emas PON 2016 itu sudah kembali latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, setelah mendapat izin dari kesatuan TNI/AD Jabar.

NTB Siap Kirim Atlet di Peparpenas

(Suara NTB/dok)

Hj. Husnanidiaty Nurdin

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB siap menurunkan atlet di Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) yang akan berlangsung di Jakarta, 7-13 November 2019. Rencananya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB akan menurunkan 17 atlet yang akan berlaga di enam cabang olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dihubungi Suara NTB kantornya, Selasa (9/10) kemarin menyebutkan sebanyak 17 atlet yang akan memperkuat kontingen NTB di ajang olahraga penyandang distabilitas itu adalah Muhammad Alwi Rahman (SLB A YPTN Mataram), Lailatul Imtihani (SLBN 1 Mataram), Afriadi Nurfirmansyah (SLBN 1 Mataram), I Gede Suarjana (SLBN 1 Lombok Barat), Abdul Halid (SLB A YPTN Mataram), Muhammad Fadliansyah Putra (SLBN 1 Dompu) dan Meri Anggriani (SLBN 1 Kota Bima). Kemudian Muhammad Suardin (SLBN 1 Dompu), Lailatul Hasanah (SLBN 2 Mataram), Muhammad Irvan Oktavia (SLBN 1 Dompu), M Lailul Sabni (SLBN 1 Lombok Barat), Lucky Firmansyah (SLBN 1 Mat a r a m ) , Aditya Affandi (SLBA A YPTN Mataram), Syahredi Izwan (SLBN 2 Mataram), Ananda Rizky (SLBN 2 Mataram), Afifah Syaikhah (SLBN 1 Praya) dan Muhammad Atifzul Azhari (SLB A YPTN Mataram). “Belasan atlet ini akan mengikuti pertandingan di enam cabang olahraga, yakni atletik, bulutangkis, catur,

boccia, renang dan tenis meja”jelasnya. Keikutsertaan 17 atlet di ajang multi event olahraga pelajar penyandang distabilitas sudah pasti. Pasalnya pihak Dispora NTB sudah menetapkan Surat Keputusan (SK) terkait nama-nama atlet yang akan mewakili NTB di Peparpenas 2019. Sejumlah atlet yang akan mewakili NTB di event itu berdasarkan hasil seleksi tim pemantau bakat Dispora NTB dengan melibatkan pengurus cabor dan pengurus National Paralympic Committe (NPC) NTB. Masing-masing atlet merupakan atlet perwakilan pelajar dari kabupaten/kota di NTB. Pihak Dispora NTB tidak memasang target medali di event itu, mereka berharap atlet NTB bisa tampil maksimal tanpa beban. Rencananya belasan atlet ini akan bertandang ke lokasi pertandingan mulai 6 November 2019. Keberangkatan atlet paralimpik pelajar akan didampingi pelatih dan tim Ofisial yang telah dibentuk Dispora NTB. Namun sebelum berangkat para atlet akan menjalani pemusatan latihan selama satu Minggu di Mataram. Pemusatan latihan atlet Peparpenas akan dimulai tanggal 1 November di Mataram. (fan)

Taliwang (Suara NTB) lon itu dan kemudian Bakal calon bupati petaha- menawarkan minatnya menna di Pilkada KSB 2020 men- gusung calon bersangkutan,” datang, Dr. Ir. H. W. Musyafi- paparnya. rin, MM mengkritik pola yang Sebagai bakal calon petahumumnya dijalankan Parpol ana, Musyafirin mengungkapdalam menjaring calon figur kan, ada beberapa Parpol yang yang akan diusungnya di telah mendatangi dirinya siap Pilkada selama ini. memberikan dukungan. MesMenurutnya, pola-pola yang ki dalam prosesinya semua diterapkan Parpol itu terlalu tahapan formal yang berlaku formal dan tidak pernah ada di internal partai tersebut inovasi. “Saya kira mereka tetap dijalankan. buka pendaftaran itu sudah hal “Saya salut dengan partaibiasa. Cova berinovasi sedi- partai seperti itu. Mereka dakit,” cetusnya kepada war- tang ke saya dan siap mendukutawan, Selasa (8/10). ng. Tapi saya tidak usah ungkap Dikatakan Musyafirin, un- partai yang mana,” elak politituk menjaring calon-calon po- si PDI Perjuangan ini. tensial seharusnya ParDisinggung soal perpol menerapkan sistem siapan pencalonannya jemput bola. Caranya di Pilkada nanti, mendatangi langsung Muayafirin menyebakal calon yang akan butkan, pihaknya diusungnya tersebut. sudah menyiapkanTentu setelah sebelan seluruhnya. Terumnya partai melimasuk dukungan hat potensi bakal capartai dan bakal penlon bersangkutam dampingnya di pencadari berbagai sisi. lonan keduanya nan“Coba mereka ti. “Itu sudah semua. yang datang Kita kan juga ke calon. sudah ambil Memaformulir di parkan partai faktalain,” tufakta pokasnya. tensi ca(bug) H. W. Musyafirin (Suara NTB/bug)

SUARA NTB

Rabu, 9 Oktober 2019

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 1234567890123456789012345678901212 Kerja (P3K) Oktober tahun 2019 ini dimungkinkan akan 1234567890123456789012345678901212 batal. Hal itu dikarenakan jadwal perekrutan calon pe1234567890123456789012345678901212 gawai negeri sipil diundur. 1234567890123456789012345678901212 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sum1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nel1234567890123456789012345678901212 ly Kusumawati mengatakan, batalnya perekrutan P3K 1234567890123456789012345678901212 Kota Mataram karena mundurnya jadwal rekrutmen 1234567890123456789012345678901212 CPNS. “Memang rencananya perekrutan P3K setelah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 CPNS ini selesai. Sementara CPNS saja tidak sampai 1234567890123456789012345678901212 selesai. Jadi P3K batal,” katanya, Selasa (8/10). 1234567890123456789012345678901212 Nelly menerangkan, pendaftaran CPNS tahun 2019 tetap 1234567890123456789012345678901212 dilaksanakan. Akan tetapi, untuk tes CPNS tersebut diun1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dur ke tahun 2020. Secara otomatis lanjut Nelly, perekrutan 1234567890123456789012345678901212 P3K di Mataram mengikuti jadwal tes CPNS di tahun 2020 1234567890123456789012345678901212 nanti. “Otomatis tahun depan. Jadi jatah tahun ini tidak 1234567890123456789012345678901212 ada, hanya yang kemarin itu saja,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dari pembatalan P3K itu lanjut Nelly, memang pendaft1234567890123456789012345678901212 aran CPNS akan tetap dilakukan. Karena, pusat telah men1234567890123456789012345678901212 jadwalkan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 1234567890123456789012345678901212 pendaftaran itu, Pemkot Mataram belum menerima jum1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lah formasi CPNS untuk perekrutan 2020 ini. “Tapi untuk 1234567890123456789012345678901212 biaya proses tahap pendaftarannya itu sekitar Rp500 juta. 1234567890123456789012345678901212 Jadi dana dari pusat tidak ada. Tapi pusat hanya memper1234567890123456789012345678901212 siapkan server saja,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 Dana Rp500 juta itu kata Nelly, diperuntukkan untuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mendukung pelaksanaan pendaftaran CPNS mendatang. 1234567890123456789012345678901212 Pemkot dalam hal ini, hanya menjalani sebagaimana yang 1234567890123456789012345678901212 diinstruksaikan dari pusat. “Iya kita tinggal jalanin saja 1234567890123456789012345678901212 kan,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Untuk formasinya, kata Nelly, Pemkot belum dapat men1234567890123456789012345678901212 gumumkan ke publik. Karena dari pusat sampai saat ini 1234567890123456789012345678901212 belum memetakannya. “Itu yang kita tunggu, sudah turun 1234567890123456789012345678901212 baru kita buka pengumuman, kita buka formasi yang sudah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ditetapkan dari pusat. Agar pemberkasan untuk pelamar 1234567890123456789012345678901212 sudah siap,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 “Karena dari tren yang kemarin itu, pelamar kita (Kota 1234567890123456789012345678901212 Mataram) melebihi dari pelamar Provinsi. Jadi, agar para 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pelamar dapat menyiapkan beberapa berkasnya, kita 1234567890123456789012345678901212 harap segera,” katanya. (viq) 1234567890123456789012345678901212

Rekrutmen P3K Tahun Ini Batal

Halaman 12

HILANG

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 SUZUKI DR.3009 BS NOKA : MH8BF45DAAJ-30654/ NOSIN : F496-1D-380772 AN.BADRAEN HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA AMPENAN

HLG STNK R4 TOYOTA DR.1439 NOKA : MHF11KF8000027364/NOSIN : 7K0178523 AN. DEPARTEMEN AGAMA RI STAIN MATARAM HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO

HLG STNK R2 HONDA DR.4886 EB NOKA : MHIJFZ1123JK869974/NOSIN : JFZ1E-2879041 AN.DE ARI ADNYANA HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK MATARAM

DIJUAL TANAH

HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4156 CY NOKA : MHIKF1127JK527546/ NOSIN : KF11E-2521149 AN.ZULKARNAEN,SH HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

HLG STNK R2 HONDA DR.6861 NOKA : MH1HB41186K225088/ NOSIN : HB41E1226726 AN.UAIN MATARAM HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 9 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

Selesaikan Tunggakan Pajak LANGKAH Pemkot Mataram melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram yang akan menutup paksa usaha oknum penunggak pajak, merupakan langkah tegas. Seharusnya upaya ini dilakukan sejak lama. Karena, kabar pajak tertunggak, bukan kali ini saja terjadi. Beberapa pengusaha hotel dan restoran di Kota Mataram diketahui menunggak pajak sejak lama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkot Mataram, segera menyelesaikan tunggakan pajak hotel dan restoran. Mekanisme penagihan pajak dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah pertemuan dengan KPK dan para pengusaha hotel, restoran dan hiburan pada destiminasi optimalisasi pendapatan asli daerah BKD kembali menggelar pertemuan dengan Korsupgah KPK di Pemprov NTB. Mekanisme penagihan PBI bagi pengusaha yang menunggak berubah. Data penunggak pajak mesti dilaporkan terlebih dahulu ke Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi NTB. Asdatun nanti akan menindaklanjuti. Arahan dari KPK ditindaklanjuti dengan menyerahkan data ke Kejati. Satu hotel mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan pengurangan sanksi administrasi. Para pengusaha sebelumnya berdalih menunggak pajak akibat force majeure atau bencana gempa bumi. Sehingga berpengaruh terhadap operasional mereka. Seperti diketahui, gempa di daerah ini terjadi pada akhir tahun 2018. Sementara ada salah satu hotel di Jalan Sriwijaya menunggak pajak sekitar Rp200 juta sejak tahun 2016 lalu. Tunggakan ini sudah diklarifikasi. Pajak yang dititipkan oleh konsumen untuk disetor ke pemerintah ternyata dipergunakan. Penunggak pajak berdalih menunggak pajak karena gempa bumi, hanya memanfaatkan momen saja. Penagihan tunggakan PB1 terus dilakukan melibatkan Kejaksaan. Pelibatan aparat penegak hukum dalam penagihan pajak cukup efektif. Pascadesiminasi bersama KPK terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengusaha hotel mulai membayar tunggakan pajak. Sikap kooperatif ini ditunjukan oleh managemen Hotel LR. Setelah disebut oleh Komisi Antirasuah sebagai salah satu penunggak pajak. Mereka langsung melunasi tunggakan sekitar Rp 200 juta lebih. Namun disatu sisi ada juga hotel yang hingga kini belum ada progres pembayaran tunggakan. Pihaknya berupaya menagih agar pemilik hotel melunasi tunggakan pajak. BKD mulai mengambil sikap tegas. Selasa (1/10) lalu, BKD telah mengirim surat peringatan kembali ke para penunggak pajak. Jika tak direspon, izin usaha wajib pajak terancam dibekukan. Pemkot Mataram tidak segan – segan akan menempuh jalur hukum bagi para penunggak pajak. Tindakan tegas ini sebagai efek jera bagi para wajib kena pajak. Namun demikian proses hukum adalah alternatif terakhir bilamana pendekatan persuasif tidak direspon oleh para pengusaha. Penyelesaian pembayaran tunggakan sedang dimediasi oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pajak yang mesti disetor oleh pengusaha hotel maupun restoran adalah uang yang dititipkan oleh konsumen ke pemerintah. Artinya, pengusaha tidak memiliki alasan untuk tidak menyerahkan ke pemerintah. Persoalan apakah akibat bencana gempa bumi sehingga tidak menyetorkannya ke pemerintah perlu dibedah. Apapun alasan pengusaha tidak boleh melakukan hal itu. Penyelesaian tunggakan pajak telah difasilitasi oleh Kejaksaan. BKD terlihat mulai gerah dengan para penunggak pajak. Tindakan tegas dimulai dengan memasang stiker ke pengusaha jasa reklame. Tidak menutup kemungkinan sanksi sosial menjadi langkah awal sebelum mengarah ke proses penegakan hukum dilaksanakan jika penunggakan pajak pajak hotel dan restoran tidak kooperatif menindaklanjuti teguran dari pemerintah. Pascapenempelan stiker reklame penunggak pajak pekan kemarin, Wajib pajak mulai datang mengurus. Tetapi, tidak serta merta pemberian sanksi dicabut. Pengusaha reklame harus membayar seluruh tunggakan pajak mereka mereka. Jika tidak penempelan stiker terus dilakukan di sejumlah titik yang menjadi milik pengusaha reklame. (*)

OPINI

Halaman 14

Penyuluh Pertanian Membentuk Generasi Muda sebagai Roda Pembangunan Pertanian Oleh: Fanni Shafiani, SP, M.AP * ADA tanggal 23-27 September 2019 di Yogyakarta Kementrian Pertanian mengadakan pelatihan penyuluh pertanian dari negara-negara ASEAN, dan salah satunya adalah berasal dari NTB diwakili olah Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini bertajuk Workshop on the Role of Agricultural Extension in Strengthening Agricultural Innovation System. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen dalam sidang ASEAN Working Group Agriculture Training and Extension (AWGATE). Di buka oleh DR. Ir. Siti Munifa, M. Si Sekertaris Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMMP) Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Workshop berguna untuk berbagi pengalaman antara Penyuluh Pertanian di Kawasan ASEAN dengan sistem inovasi pertanian. Penyuluhan Pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian, perubahan paradigma pembangunan pertanian yang lebih dekat dengan penyebaran informasi yang cepat harus direspon oleh penyuluh pertanian, bukan hanya memberikan penyuluhan akan tetapi berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan agribisnis pendapatan dan kesejahteraan petani. Era revolusi Industri 4.0 penyuluh pertanian harus mampu memberikan layanan penyuluhan dan pengembangan mekanisme dan implementasi sistem inovasi pertanian dan menghasilkan generasi petani sebagai agrientreneurs. Pembangunan pertanian era revolusi Industri 4.0 harus memiliki sistem menghubungkan semua komponen yang saling terkait agar dapat beroperasi dengan baik. Karena pembangunan ini tidak dapat dilaksanakan sendirian, banyak yang berperan agar roda pembangunan dapat bergerak cepat. Pengembangan kapasitas merupakan tantangan dalam percepatan pembangunan pertanian abad 21, jaringan antara pelaku utama dengan (individu, organisasi dan perusahaan) bekerjasama dalam mendukung dan kebijakan sektor pertanian untuk

(PPL Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa)

�

Agribisnis pertanian menjadi peluang usaha dengan mengelola pertanian lebih dekat dengan permintaan pasar (market demand) dan berdaya saing. Perlu adanya optimalisasi antara pengetahuan dan teknologi, sumber daya yang mampu mengakselerasi produktivitas dan kebutuhan.

membentuk produk baru memberikan kegunaan secara sosial dan ekonomi. Agricultural Innovation System (AIS) atau Sistem Inovasi Pertanian merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak dari pelaku utama dan faktor berbeda, yang saling terkait dan memberikan pengaruh, bagaimana pelaku utama memenuhi permintaan dari faktor lainnya. Adapun komponen utama dari sitem inovasi pertanian adalah: penelitian dan pendidikan; usaha dan pengelola usaha; Institusi yang menjembatani; lingkungan. Institusi yang menjembati merupakan pengejawatahan dari penyuluh pertanian yang merupakan agent perubahan memfasilitasi pelaku utama dan pelaku pasar. Paradigma memenuhi kebutuhan keluarga berubah menjadi memenuhi kebutuhan pasar, mendekatkan pasar pada pelaku utama. Penyuluh pertanian sebagai agent harus mampu memberikan kemudahan akses pelaku utama dengan pelaku usaha dengan sumber informasi, teknologi dan sumber lainnya dapat memudahkan dan mengembangakan usahanya. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan pelaku utama dalam tata kelola managerial dan kemampuan eutrepreneurial pelaku utama dengan pelaku usaha, juga membantu pelaku utama mengembangkan

RADIO

dirinya menjadi pelaku bisnis yang mampu berdaya saing, produktif, dan keberlanjutan usaha. Pengembangan pertanian berdasarkan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Sistem inovasi pertanian membidik generasi muda sebagai penggerak roda pembangunan pertanian, tidak lagi berpikir pertanian adalah pekerjaan kotor, berat dan tidak memiliki masa depan yang baik. Sistem inovasi pertanian mengedepankan sifat kepemimpinan, entrepreneurship, pengelolaan lahan pertanian dan pelaku usaha, mampu memfasilitasi layanan terkait dengan usaha pertanian, menjadi konsultan, pelatihan untuk petani lainnya. Bahwa generasi mudalah merupakan generasi milenial, akrab dengan media merupakan akses informasi tercepat dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan usaha agribisnis pertanian. Sifat-sifat ini lah ingin dibentuk dalam pembangunan pertanian, mampu berinovasi, menghasilkan sesuatu yang baru dan mampu mengikuti perubahan jaman dan penyuluh pertanian merupakan institusi harus mampu menjembatani perubahan paradigma pembangunan pertanian khususnya dalam membentuk peluang di bidang agribisnis. Agribisnis pertanian menjadi peluang usaha dengan mengelola perta-

nian lebih dekat dengan permintaan pasar (market demand) dan berdaya saing, perlu adanya optimalisasi antara pengetahuan dan teknologi, sumber daya yang mampu mengakselerasi produktivitas dan kebutuhan. Pertanian bukan lagi hanya di sawah, melainkan lahan bisnis yang menjanjikan, dan penyuluh pertanian harus mampu membentuk generasigenerasi melianial dalam menggerakan roda pembangunan pertanian berkelanjutan. Ddalam jangka panjang mampu mencapai sumbaer daya manusia profesional, dan kompetitif dibidang pertanian. Pertanian Indonesia mandiri adil dan sejahtera menjadi lumbung pangan dunia 2045 . Apapun programnya penyuluh kuncinya!!!

POJOK Investigasi Balai Sertifikasi Benih, 198 ton bibit jagung diduga palsu Petani sering menjadi korban

*** Penunggak pajak akan dipaksa tutup usaha Semoga tak sekadar gertak sambal

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 9 Oktober 2019

Halaman 15

RSUD NTB Susun Konsep Pengembangan Wisata Medis Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB menggelar diskusi terbatas dalam rangka penyusunan konsep pengembangan wisata medis yang akan segera diterapkan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pengembangan layanan di fasilitas kesehatan agar dapat terintegrasi dengan sektor lainnya, seperti pariwisata. Direktur RSUD NTB, dr H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS menerangkan bahwa pengembangan wisata medis sampai saat ini belum menjadi potensi yang dikelola dengan serius. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kualitas tenaga medis dan fasilitas yang dimiliki tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. “Kuncinya hanya di servis. Kalau dari sisi kemampuan kita berani adu karena standar yang kita lakukan sudah sama,” ujar

pasar, merapikan standar, dan memperkuat regulasi,” ujarnya. Fasilitas yang menjadi unggulan dalam penerapan wisata medis di RSUD NTB sendiri adalah Pusat Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah Terpadu dan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah memberikan dukungan kepada RSUD NTB dengan memasukkan fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan nomor satu di NTB tersebut ke dalam e-katalog. Selanjutnya, dukungan tersebut didorong dapat terealisasi dalam bentuk Permenkes sebagai acuan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. “Seluruh produk layanan yang (kita punya) perlu kita kemas lebih cantik lagi supaya lebih laku untuk dijual. Potensi peluangnya cukup besar untuk perkembangan pariwisata,” ujar Hamzi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan standar pelayanan pasien yang akan diberlakukan di RSUD NTB. Dalam penerapannya, Hamzi mengaku pihaknya memerlukan sinergi dengan pelaku pariwisata seperti pihak perhotelan, agen perjalanan, maupun stakeholder terkait yang menaungi sektor pariwisata. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki RSUD NTB terus diberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan dan kemampuan berbahasa asing. Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Analisis Lingkungan Strategis Pusat Analisis Determinan Kemenkes RI, dr. H.

Hamzi ketika dikonfirmasi, Selasa (8/10). Untuk itu, RSUD NTB menjadi rumah sakit umum pemerintah pertama di Indonesia yang mencanangkan penerapan konsep wisata medis, terlebih untuk mengejar momen gelaran MotoGP yang akan diadakan 2021 mendatang. “Ini akan jadi peluang yang cukup besar,” sambungnya. Diterangkan Hamzi, pangsa pasar untuk wisata medis saat ini cukup besar. Dicontohkannya seperti pelayanan Radioterapi di RSUD NTB yang saat ini menjadi unggulan dan pernah memfasilitasi pengobatan seorang pasien asal Malaysia yang menderita kanker stadium empat dan mendapat fasilitas perjalanan wisata karena pasien tersebut meminta dibawa ke Senggigi. “Kami sudah pernah melayani. Sudah kita lakukan. Jadi kenapa tidak kita perluas pangsa

Dari Hal. 1 tentu juga orang yang akan memberikan masukan kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Harus ada suatu kemampuan untuk memberikan saran-saran ataupun menerima saran gubernur,’’ terangnya, saat dihubungi Suara NTB, Selasa (8/10), via telepon seluler, terkait seleksi calon Sekda NTB saat ini. Sultan pernah menyarankan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc saat dilantik, agar dalam memilih Sekda harus melihat kepentingan NTB secara keseluruhan. Bagaimana ke depan NTB harus berkembang. Sekda terpilih harus mencerminkan sikap ke-NTB-an. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya harus mempunyai pengalaman tentang bagaimana organisasi pemerintahan di NTB ini. ‘’Jadi itu penting. Sebaiknya orang yang sudah punya pengalaman juga di situ. Ke tiga sikap orangnya adalah orang yang terbuka. Jadi tidak hanya berdasarkan peraturanperaturan saja, tetapi dia mau mendengarkan sinyal-sinyal hasrat masyarakat NTB. Apalagi yang sinyal yang sifatnya untuk kesejahteraan di masa depan,’’ jelasnya. Sekda terpilih nantinya, juga harus bisa mengartikulasikan aspirasi dan harapan masyarakat. Untuk kemudian dibicarakan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai dasar pertimbangan dalam melaksanakan pemerintahan di daerah ini. “Sekda itu perlu juga mempunyai wawasan yang cukup

luas melihat konteks NTB. Baik mengenai lokasi NTB sebagai bagian dari Republik Indonesia. Juga perkembangan-perkembangan regional dan nasional di Indonesia. Dan juga tidak boleh dilupakan bagaimana tren perkembangan internasional. Ini penting sekali,’’ tegas Sultan. Selain itu, Sekda terpilih menurutnya juga mesti memahami pelaksanaan atau hukum-hukum kerjasama antar negara di dunia ini secara wajar. Sekda baru nantinya selain harus bisa meneruskan masukan bawahannya kepada atasan, juga bisa memberian sumbangsih pemikiran kepada atasan (Gubernur/Wakil Gubernur) secara benar dan adil. Baik itu terkait persoalan internal NTB (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) juga perkembangan nasional dan internasional. Sebagai orang di luar pemerintahan, Sultan tentu tidak mengetahui seperti apa kinerja kelima calon Sekda NTB itu. Sultan hanya bisa memberikan masukan dari sisi kriteria dan kemampuan yang meski dimilki oleh seorang Sekda. ‘’Yang penting yang saya harapkan, orang yang akan menjadi Sekda NTB itu harus tidak lagi bicara dia dari mana berasal. Tapi dia menjadi orang NTB berbicara NTB dan bertindak sebagai orang NTB dengan dasar kejujuran, kebenaran dan keadilan,’’ pungkas Sultan. (arn)

Gaji P3K Ditanggung Pusat Dari Hal. 1 ada bantuan pendanaan untuk penggajian P3K di seluruh Pemda di Indonesia, termasuk NTB. Khusus untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota, total anggaran yang dialokasikan untuk penggajian P3K sebesar Rp116,32 miliar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/10) siang membenarkan adanya informasi bahwa pusat menanggung penggajian P3K yang merupakan hasil rekrutmen tahap I. Ia menjelaskan, usulan penggajian P3K oleh Pemerintah Pusat merupakan usulan BKD seluruh Indonesia dan BKDPSDM Kabupaten/ Kota, agar Pusat memploting anggaran dari APBN untuk penggajian P3K yang sudah lulus dalam rekrutmen tahap I. ‘’Artinya, kita sudah diakomodir keinginan seluruh BKD Provinsi dan BKDPSDM kabupaten/kota yang disampaikan dalam Rakornas maupun rakor-rakor dengan Kementerian PANRB yang kita laksanakan,’’ kata Fathurrahman. Dengan diakomodirnya penggajian untuk P3K tahun 2020 mendatang, maka Pemda sekarang sudah tak perlu khawatir. Karena penggajian P3K sudah masuk dalam salah satu komponen belanja DAU 2020. ‘’Sudah terakomodir dalam salah satu komponen DAU dan sudah diperjelas ada itemnya,’’ katanya. Ia menjelaskan, sebelum gaji P3K diakomodir dalam APBN 2020. Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah menyampaikan data eks honorer K2 yang lulus dalam rekrutmen P3K beberapa waktu lalu. Artinya, besaran anggaran yang diterima untuk penggajian P3K sesuai dengan eks honorer K2 yang lulus seleksi. Dengan jelasnya penggajian P3K ini, Fathurrahman berharap Badan Kepegawaian Negara (BKN) secepatnya menyelesaikan terkait dengan pemberkasan P3K. SK pengangkatan P3K dikeluarkan oleh BKN. ‘’Diharapkan, penyelesaian mereka yang sudah lulus. Tinggal menunggu keputusan dari BKN,’’ tandasnya. Berdasarkan data Direktor-

at Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, total DAU yang diterima Pemprov NTB tahun 2020 sebesar Rp1,641 triliun lebih. Terdiri dari DAU Formula sebesar Rp1,623 triliun dan DAU Tambahan, dalam item bantuan pendanaan penggajian P3K sebesar Rp17,255 miliar. Khusus untuk bantuan penggajian P3K seluruh NTB dialokasikan sebesar Rp116,32 miliar. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar, Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar, Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar. Diketahui, sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB dinyatakan lulus menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K Pemprov NTB. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus menjadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang. Dalam rekrutmen P3K tahap I beberapa waktu lalu, ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB. Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 24 Februari 2019. Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang. (nas)

Kemenkes RI sendiri mendorong RSUD NTB untuk memaksimalkan ataupun mengadakan fasilitas trauma center. “Karena ada MotoGP, sebagai rujukan utama provinsi, itu perlu dikembangkan,” ujar Mukti. Selain itu pelayanan ortopedi dan bedah secara umum juga perlu ditingkatkan. Dalam waktu dekat RSUD NTB juga diminta untuk menyusun tim gugus yang bertugas untuk menyukseskan pelaksanaan wisata medis. “Yang paling tahu NTB adalah anggota tim gugus itu. Mereka akan mengolaborasi local wisdom (kearifan lokal), luxurious (kemewahan), dan modernitas yang bisa dikembangkan menjadi layanan unggulan,” pungkas Mukti. Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si yang hadir membuka kegiatan tersebut menerangkan bahwa rencana pengembangan wisata medis di RSUD NTB merupakan inovasi yang pasti mendapat dukungan dari Pemprov NTB. “Ini sangat strategis dan penting. Kita sudah lama mengurus pariwisata dan sudah banyak kita saksikan penyelenggaraan event pariwisata dari yang kelas desa sampai internasional sudah banyak kita lakukan. Tapi mengintegrasikan layanan kesehatan dengan pariwisata ini menjadi hal yang baru,” ujarnya. Diterangkan Iswandi pengembangan tersebut telah sejalan dengan keinginan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc untuk menghadirkan banyak pengembangan yang punya kebaruan ide. “Cara kerja yang seperti ini yang digalakkan oleh Pak Gubernur. Bagaimana kita mem-

(Suara NTB/bay)

Seleksi Sekda NTB

Mukti Rahardian, MARS, MPH., menerangkan bahwa pengembangan RSUD NTB menjadi destinasi wisata salah satunya adalah sebagai inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor non-pajak. Untuk itu, seluruh pihak disebut perlu mendukung rencana tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu keuntungan yang dapat diterima oleh RSUD NTB dalam pengembangan wisata medis adalah belum banyaknya fasilitas kesehatan yang menerapkan hal tersebut di Indonesia. “Wisata medis sampai saat ini belum dikembangkan secara masif di Indonesia. Warga negara Indonesia yang menengah ke bawah lebih sering lari ke Malaysia, dan menengah ke atas lari ke Singapura,” ujar Mukti. Selain itu, dipilihnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu destinasi prioritas juga disebut sebagai keunggulan tersendiri. Terlebih dengan adanya gelaran MotoGP pada 2021 yang menjadi destinasi super prioritas bagi pemerintah pusat. Diterangkan Mukti pengembangan sektor wisata telah masuk menjadi program prioritas dalam RPJMN 2019-2024. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggara kepariwisataan, Kemenkes RI dan Kementrian Pariwisata (Kemenpar) RI saat ini disebut Mukti telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan pengembangan wisata medis. Dalam pengembangannya,

Foto bersama pembicara dan undangan dalam diskusi terbatas penyusunan konsep wisata medis di RSUD NTB, Selasa (8/10)

BPS Survei Integritas Enam OPD Lingkup Pemprov NTB Dari Hal. 1 Menurut Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB Arrief Chandra, pertanyaan beragam disampaikan kepada responden sampel. Untuk sampel internal, diawali dengan pedataan karakteristrik responden. Titik tekan survei pada persepesi tentang integritas kerja pegawai. ‘’Kita melakukan survei tentang bagaimana budaya intergritas, sistem antikorupsinya, budaya organsasinya, serta penilaian PNS terhadap internal di unit kerja tersebut,’’ papar Arrief Chandra. Sementara untuk eksternal, survei terkait karakteristrik respoden. “Penekanannya pada transparansi dan akuntabilitas layanan pada OPD, termasuk akuntabilitas pegawai di OPD itu,’’ sebutnya. Akuntabilitas berkaitan dengan respons dan proses penanganan laporan indikasi tindak pidana korupsi di internal OPD tersebut. Dicontohkan, ketika ada pengaduan tentang pungutan liar dan modus korupsi lainnya, ketersediaan kanal laporan baik secara

manual maupun sistem online. ‘’Apakah ada whistle blower system. Menurut penilaian eksternal itu ada tidak aksesnya,’’ jelas dia. Sementara dari kalangan expert, menanyakan bagaimana persepsi individu terhadap pelayanan OPD. Bagaimana pandangan individu yang ditunjuk tersebut terhadap pelayanan di enam OPD, bahkan ditanyakan berdasarkan pengalaman responden. ‘’Tidak saja sistem kerjanya, tapi juga pengalaman responden terkait kinerja petugasnya,’’ tandasnya. Sementara menurut Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, bahwa SPI akan menjadi bahan refleksi dan perbaikan perangkat antikorupsi di sejumlah sektor pelayanan publik. Ia terus mendorong agar OPD beradaptasi dengan sistem teknologi informasi demi transaparansi. Seperti dalam manajemen pengelolaan pemerintah dengan e-planning dan ebudgeting. Selain itu di sektor lain, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dan perizinan yang berbasis online, termasuk pajak online, sistem pengaduan secara online,

juga whistle blower system. Selama ini, upaya pendampingan untuk penerapan Zona Integritas (ZI) diikuti dengan kepatuhan tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang ditetapkan sebagai percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona itu dibagi bagi dan dilakukan pendampingan oleh masing masing Inspektur Bantuan (Irban). Memperkuat itu, sektor pelayanan publik terus dilakukan perbaikan pelayanan, mencegah peluang pungli dan praktik percaloan. Inspektur berharap rekomendasi perbaikan dalam catatan SPI KPK tahun 2018 jadi rujukan OPD untuk optimalisasi. Apalagi penilaian ini dilakukan secara ketat, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas rekomendasi KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mengenai penilaian SPI KPK tahun 2019 yang sedang berlangsung, ia optimis akan terus meningkat, seiring dengan perbaikan layanan di pemerintahan. (ars/*)

Pansel Tetapkan Lima Calon Sekda NTB Lulus Seleksi Administrasi Dari Hal. 1 Sedangkan lima pelamar calon Sekda NTB akan melaju ke tahap seleksi administrasi. Tujuh pejabat yang sudah mendaftar secara online. Mereka adalah Kepala Bappenda yang sekarang menjadi Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si. Kemudian H. Akhmad Helmi Hidayatullah, S. Sos.I yang berasal dari instansi Pemprov NTB. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Inspektur Inspek-

torat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si. Selain itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP. Dua pelamar lainnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si. Dari tujuh pelamar yang sudah mendaftar, kata Fathurrahman, hanya lima orang yang melengkapi berkas persyaratan

sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Mereka adalah H. Iswandi, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, H. Husnul Fauzi, H. Ridwan Syah, dan H. L. Gita Ariadi. Sedangkan dua pelamar yang tidak melengkapi berkas adalah H. Akhmad Helmi Hidayatullah dan Ibnu Salim. Karena tak melengkapi berkas persyaratan, maka otomatis dua pelamar ini dinyatakan gugur. Pansel juga telah membeberkan profil atau sepak terjang lima pelamar calon Sekda yang lulus seleksi administrasi. (nas)

Tuntas, Pemulangan 108 Warga NTB dari Papua Dari Hal. 1 Selanjutnya, Minggu (6/10) pagi, sebanyak 50 warga NTB asal Kabupaten Bima sudah tiba di Bandara Sultan Salahudin Bima pukul 07.45 Wita. Rombongan pengungsi asal NTB tujuan Bima dipulangkan menggunakan pesawat komersil Lion Air dengan nomor penerbangan JT 795. Rombongan besar pada pemulangan pengungsi ke NTB kali ini berjumlah 50 orang, seluruhnya berasal dari Kabupaten Bima. Kemudian pada Senin (7/ 10), sebanyak 35 warga NTB asal Kabupaten Bima, Dompu dan Lombok Timur kemba-

li dipulangkan. Rombongan pengungsi kerusuhan Wamena asal NTB ini sebanyak 27 orang dari Kabupaten Bima. Kemudian tiga orang berasal dari Dompu diberangkatkan pukul 07.45 dengan pesawat Lion Air tujuan Bima via Makassar. Dan dari Lombok Timur tiga orang berangkat pukul 11.55 dengan Garuda tujuan Lombok via Makassar - Jakarta tiba di Lombok, 8 Oktober 2019. ‘’Hari ini (kemarin), Selasa 8 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi NTB melakukan pemulangan terakhir warga NTB korban kerusuhan Wamena,’’ terang Wismaningsih. Pemulangan 5 orang pe-

ngungsi asal NTB itu menggunakan pesawat komersial Lion Air JT 794 berangkat jam 07.45 WIT melalui Bandara Sentani, Jayapura tujuan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima transit di Bandara Sultan Muhammad Hasanuddin Makassar. Pengungsi yang tergabung dalam kloter terakhir ini masing-masing berasal dari Kota Bima dua orang atas nama Erni Suryani (33 tahun), Chandani Deby Khalisa (bayi 8 bulan), Kabupaten Bima dua orang atas nama Megawati ( 33 tahun) dan Dita Hasrianti Putri Bintari (1 tahun 11 bulan), dan dari Dompu atas nama Oding Muliadin (29 tahun). (nas)

perluas pembangunan pariwisata ini tidak hanya soal destinasi, tapi ada juga layanan pariwisata dari bidang kesehatan. Ini inisiasi yang membanggakan,” ujarnya. Iswandi sendiri menekankan pentingnya sinergi dan penyiapan SDM untuk menyukseskan rencana tersebut. Selain itu, faktor kebersihan juga disebut menjadi hal yang kerusial untuk terus diperhatikan. Mengingat kegiatan pariwisata tidak terlebih dari lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman untuk meningkatkan modal promosi.

“Dari seluruh kantor pemerintah provinsi, yang keliatan paling nyaman adalah di RSUD NTB. Itu harus dipertahankan dan dikembangkan,” ujar Iswandi. Selain itu, diharapkan juga adanya kolaborasi dengan pelaku pariwisata seperti pihak perhotelan untuk menghadirkan standar yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Artinya, seluruh fasilitas yang dimiliki oleh RSUD NTB bukan lagi sebatas menangani pelayanan kesehatan namun dapat juga dimanfaatkan untuk berwisata. (bay)

198 Ton Bibit Jagung Diduga Palsu Dari Hal. 1 Melainkan berdasarkan pendataan dan laporan dari tingkat penyuluh lapangan dan diteruskan kepala bidang masing masing Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten. Fakta sesuai temuan lapangan, kondisi bibit ditemukan busuk dan berjamur. Puluhan ton bibit lainnya yang belum diedarkan diminta dihentikan. Hasil klarifikasi ke petani dan pengecekan lapangan, ternyata bibit tumbuh jauh di bawah standar, tidak sesuai dengan label benih Jagung Hibrida. ‘’Ada yang tumbuhnya nol persen, sampai maksimal 20 persen. Berjamur karena kadar airnya tinggi dan banyak kotoran,’’ katanya. Setelah cukup cek lapangan, Balai Benih menindaklanjuti dengan uji laboratorium. Berdasarkan ciri-ciri bibit, jika sinar terkena sinar ultraviolet (UV) sampel akan menyala. Dari hasil pemeriksaan, ada label yang menyala dan ada yang redup. ‘’Nah yang tidak nyala ini banyak. Ini yang saya indikasikan pemalsuan bibit,’’ sebutnya. Distan TPH melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun menindaklanjuti temuan dengan menarik bibit bantuan dan diganti dengan yang memenuhi syarat. Volume yang diganti 198 ton sesuai jumlah yang diduga palsu. Dalam proses penggantian bibit ini, pihak penyedia melibatkan PT.WBS sebagai rekanan. Mekanisme pun dijalankan dengan diawali uji laboratorium pada bibit. Setelah lulus uji, didistribusi-

kan kembali ke kelompok tani penerima bantuan. Dengan dasar temuan itu, pihaknya kemudian menyusun laporan untuk diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jendral (Dirjen) Pertanian RI. Belakangan rupanya penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung mengusut dugaan bibit palsu tersebut, pihaknya dipanggil sebagai saksi. Minta Dilakukan Perbaikan Intinya pihaknya kooperatif dengan kebutuhan penyidik Kejaksaan Agung terkait data dan informasi, sepanjang sesuai dengan Tupoksinya. Wardi mengaku diperiksa bersama koordinator bidang pengawasan. Sesuai tupoksinya, ia pun menjelaskan sesuai fakta dan temuan lapangan. ‘’Tidak saya kurangi tidak saya lebihkan. Itulah yang saya sampaikan ke penyidik. Seperti itu lah tupoksi kami,’’ tandasnya. Belajar dari pengalaman kasus itu, Wardi sangat berharap rekanan penyedia bibit, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan (dulu Dinas Pertanian dan TPH) untuk melakukan pengawasan ketat dan menata regulasi distribusi bibit dari luar daerah. Sesuai prosedur, harus melalui pengecekan laboratorium sebelum diiedarkan ke petani. Pada intinya, tugas pihaknya tetap akan menjalankan sesuai kewenangan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman demi melindungi petani sebagai konsumen dan rekanan sebagai produsen. (ars)

Belanja Pemprov Terganggu Dari Hal. 1 Supaya dapat segera diusulkan pencairan DAK Fisik ke pemerintah pusat. ‘’OPD-nya yang harus memacu PPK-nya supaya dipercepat. Supaya ndak mengganggu (kegiatan) yang lain,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT dikonfirmasi di Mataram, Selasa (8/10) siang. Ia menjelaskan, transfer DAK akan dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) apabila pekerjaan selesai. Pekerjaan selesai harus dibuktikan dengan berita acara seraj terima pekerjaan. Karena belum ada pekerjaan proyek DAK Fisik yang serah terima. Maka sekarang dibayar menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara PAD yang dimiliki Pemprov kecil. Sehingga, Pemprov terbebani Rp70 miliar untuk membayar pekerjaan DAK Fisik. ‘’Mau bayar kegiatan yang lain nunggu ada uang masuk dulu,’’ jelasnya. Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, hingga 30 September 2019, pemerintah pusat sudah mencairkan DAK Fisik untuk Pemprov NTB sebesar 22,33 persen atau Rp102,03 miliar dari pagu Rp457,02 miliar. Namun dana yang dikeluarkan dari APBD NTB untuk pembayaran proyek DAK Fisik sudah mencapai Rp170 miliar. Artinya, Pemprov menggunakan dana yang bersumber dari PAD sekitar Rp70 miliar untuk membayar pekerjaan DAK Fisik sembari menunggu pencairan dari Kemenkeu. Terkait dengan realisasi pekerjaan proyek DAK Fisik untuk Pemprov NTB, Sadimin mengatakan datanya berada di masing-masing OPD. Paket proyek DAK Fisik untuk Pemprov NTB tahun 2019 tersebar di sejumlah OPD. Antara lain belanja modal peralatan dan mesin alat kedokteran/kesehatan di RSUP NTB dengan pagu Rp2,5 miliar lebih dan belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran/ kesehatan Rp10,6 miliar. Kemudian di Dinas Kesehatan, yakni pengadaan bangunan gedung Kantor Bidang SDK dengan pagu Rp1,9 miliar lebih dan Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK (DAK penugasan) dengan pagu Rp7,1 miliar. Kemudian belanja pengadaan alat laboratorium IPA lainnya di Dinas Dikbud dengan pagu Rp10,3 miliar lebih. Dan pembangunan jalan setapak/ jalur sepeda desa wisata Sembalun Lombok Timur dengan pagu Rp400 juta.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan empat paket proyek. Yakni Tambat perahu di Pulau-Pulau Kecil Kawasan Sumbawa-Sumbawa Barat senilai Rp815 juta, Turap PPI Sape Rp400 juta, Pembangunan Talud PP Labuhan Lombok Rp400 juta dan perlengkapan pengawas dengan pagu Rp1,1 miliar. Selanjutnya paket proyek DAK Fisik Dinas PUPR NTB, yakni Rehabilitasi jaringan irigasi Kalimantong I Rp3 miliar, Pembangunan jalan Huu - Parado Rp19,1 miliar lebih, Pembangunan jalan Bajo-Sampungu Rp13 miliar, pembangunan jalan Kiwu-Sampungu Rp13 miliar lebih, Pembangunan/peningkatan jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno Hatta Gerung Rp9 miliar. Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa II Rp300 juta, rehabilitasi saluran irigasi DI Santong Rp7,1 miliar, rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting Rp3 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp4,8 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks Rp5,6 miliar lebih. Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa III dengan pagu Rp300 juta, Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa I dengan pagu Rp500 juta, Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Lombok dengan pagu Rp300 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Santong dengan pagu Rp270 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting dengan pagu Rp150 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp200 juta dan Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks dengan pagu Rp220 juta. Kemudian Dinas Pariwisata, yakni penataan lansekap Sarae Nduha Desa Doropeti Kecamatan Pekat Dompu Rp2 miliar, Pembangunan hiker’s shelter Desa Sembalun Rp1 miliar. RSJ Mutiara Sukma satu paket, yakni renovasi gedung instalasi rawat jalan/poliklinik dewasa dan anak Rp8,6 miliar. Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar. Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 9 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelaku Pariwisata Sambut Rencana Pengadaan Kereta Gantung Mataram (Suara NTB) – Rencana pengadaan wahana kereta gantung mendapat sambutan positif dari pelaku pariwisata. Fasilitas tersebut dinilai akan mendatangkan tawaran-tawaran baru untuk meningkatkan geliat pariwisata sekaligus membuka lapangan kerja. Ketua Himpunan Pramuwista Indonesia (HPI) NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, menerangkan bahwa pengembangan pembangunan yang dilakukan Pemprov NTB sampai saat ini cukup menunjukkan dampak positif bagi pelaku pariwisata. Mengingat kemajuan

merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan sektor tersebut. Menanggapi kekhawatiran yang sempat muncul terkait pengadaan kereta gantung tersebut akan membuat beberapa profesi seperti porter dan pemandu wisata ke-

hilangan kesempatan bersaing, Ainuddin menerangkan pikiran tersebut tidak beralasan sama sekali. “Kereta gantung itu juga membutuhkan orang untuk bekerja,” ujarnya ketika dihubungi Suara NTB, Selasa (8/10). Selain itu, dicontohkan

Ainuddin dari segi kesehatan kereta gantung telah sukses mendatangkan puluhan ribu wisatawan di berbagai belahan dunia. Terlebih untuk orang-orang yang mengalami masalah jantung atau terhalang faktor usia untuk melakukan kegiatan pendakian dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. “Di Malaysia itu ada ribuan wisatawan per hari yang mengunjungi itu (kereta gantung) saja. Masyarakatnya ikut terlibat, PAD semakin tinggi,” ujar

Ainuddin. Menurutnya salah satu yang perlu dipersiapkan adalah peningkatan kualitas SDM untuk memiliki kemampuan dan standar yang memadai dalam menyambut pengembangan yang dilakukan pemerintah. “”Kita (kadang) takut kehilangan pekerjaan. Padahal itu membuka peluang dan lapangan kerja baru,” sambungnya. Sebelumnya beberapa investor disebut telah melakukan pendekatan dengan Pemprov NTB terkait rencana pen-

gadaan wahana kereta gantung di jalur trekking Rinjani. Setelah mendapat lampu hijau dari Pemerintah Pusat, target investasi tersebut tengah dalam tahap diskusi untuk feasibility study atau uji kelayakan. Sampai saat ini setidaknya ada empat lokasi yang dilirik investor, yaitu wilayah padang rumput dan punggungpunggung bukit Sembalun di Lombok Timur, wilayah Desa Karang Sidemen di Lombok

Tengah, dan wilayah Senggigi di Lombok Barat menuju perbatasan pusuk Lombok Utara hingga ke Rinjani. Selain itu, dengan adanya gelaran MotoGP di Lombok, kawasan KEK Mandalika juga menjadi titik tersendiri yang diminati oleh investor. Yaitu rencana pembangunan jalur kereta gantung dari KEK Mandalika menuju Gunung Prabu dan menyusuri pesisir pantai seperti Mawun dan Selong Belanak. (bay)

Korem 162/WB Apresiasi Media Peduli Teritorial

(Suara NTB/her)

SAMPAI PANTAI - Para pedagang di pasar sementara di Kantor Desa Sekotong Barat meluber hingga berjualan ke pinggir pantai. Kondisi yang semrawut membuat pengunjung tidak nyaman.

Pasar Sementara di Tawun Sekotong Kian Semrawut Giri Menang (Suara NTB) – Kondisi pasar sementara yang berlokasi di Kantor Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) kian memprihatinkan. Para pedagang berjualan di halaman kantor desa meluber ke jalan raya hingga kawasan pantai dekat dengan Dermaga Tawun. Pedagang memasang lapak di pinggir pantai sehingga mengotori pemandangan di kawasan wisata tersebut. Seorang pedagang, Hj Saibah mengaku akibat lahan dieksekusi para pedagang pun terpaksa pindah jualan ke lahan halaman kantor desa. “Nasib kami di sini tidak jelas, pindah ke mana-mana. Kami berharap ke Pemda agar siapkan lahan untuk pasar sementara,” tutur Hj Saibah. Akibat kondisi ini hasil berjualan pun menurun drastis. Ketika jualan di pasar lama penghasilan pedagang bisa mencapai Rp300 ribu sehari. Para pedagang sangat berharap agar Pemda segera mengambil langkah real, sebab jika tidak maka ratusan pedagang yang biasa berjualan di sana terancam mata pencahariannya. Para pedagang berasal hampir dari semua desa di kecamatan Sekotong, seperti batu Kijuk, Medang, Gili Gede, Kedaro, Batu Kumbu. Bahkan jika pasaran hari Selasa para pedagang dari luar kecamatan ikut berjualan di sini. Sementara itu, Sahnil, seorang warga setempat mengaku sangat menyayangkan Pemda tidak responsif. “Pemda kok membiarkan, tidak ada solusi. Pemda tidak siapkan lahan sementara untuk pasar,” kata Sahnil. Akibat tak ada tempat berjualan, warga terpaksa kocar - kacir jualan di lahan kantor desa. Mirisnya nanti ketika pasar hari Selasa, ribuan warga berjubel berjualan sehingga kemungkinan tidak cukup lahan yang ada. Sementara itu, Pemda Lobar melalui Camat Sekotong, Lalu Pardita Utama menegaskan Pemda bukan diam dalam mencari solusi persoalan pasar Tawun tersebut. Akan tetapi pihaknya masih mencarikan lahan untuk relokasi pasar untuk para pedagang. Sebab kondisi saat ini kondisi pasar di kantor desa sangat semerawut. Sejauh ini sudah ada calon lahan di Kembul belakang pasar lama namun warga tidak mau karena posisi dinilai kurang strategis. “Kami upayakan lahan untuk pasar permanen kedepan seluas 25 are saja,” jelas dia. Pihaknya juga sudah koordinasi dengan kades terkait lahan tersebut. Bagaimana koodinasi dengan Pemda dalam hal ini BPKAD?,pihaknya sudah koordinasi langsung ke BPKAD. Pihak aset meminta agar camat dan desa membantu mencari lahan. (her)

Mataram (Suara NTB) Pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Korem 162/ Wira Bhakti memberi penghargaan kepada sejumlah media, salah satunya harian Suara NTB. pertimbangan penghargaan itu, Suara NTB dinilai salah satu media yang konsisten mewartakan penguatan teritorial daerah. Penyerahan penghargaan itu diberikan Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.,S.Han melalui Dandim 1606/Lombok Barat, Kolonel Czi. Efrijon Scroll, S.IP., M.M. Penghargaan berupa piala dan piagam sebagai media terbaik setelah melalui proses trekking dan penilaian melibatkan Seksi Penerangan Korem. Menurut Danrem, Suara NTB terlibat melalui pemberitaan tentang upaya Korem jajaran mejaga keutuhan NKRI dengan memperkuat soliditas dengan rakyat. Salah satunya melalui beragam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang terus berjalan setiap tahun. “Suara NTB konsisten terus mengawal kegiatan TMMD agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sasaran fisik dan non fisik dalam TMMD,” kata Danrem melalui Kapenrem 162/WB Mayor Inf. Dahlan, S.Sos. Selain itu, Suara NTB juga diamatinya terus memantau dan mengawal kinerja TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dalam proses penanganan bencana di NTB, sejak banjir bandang hingga penanganan gempa. Bahkan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascagempa, Suara NTB menurutnya tetap mengawal untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Informasi yang di lapangan masalah terkait rehab rekon, misal ada aplikator tidak bertanggungjawab, itu jadi referensi kami untuk melakukan proses penelusuran dan penindakan bersama aparat kepolisian,” ujarnya.

Penunggak Kerugian Negara di Lobar Masih Diberi Kelonggaran Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan hasil sidang majelis Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Lombok Barat (Lobar), tenggat waktu pengembalian kerugian negara berakhir tanggal 3 Oktober lalu. Namun masih banyak kerugian yang belum tertagih, jumlahnya mencapai Rp541,8 juta lebih. Temuan kerugian yang masih belum tertagih ini akumulasi dari tahun 2016,2017 dan 2018. Plt Inspektorat Lobar, Ilham mengatakan temuan kerugian yang masih belum tertagih di antaranya tahun 2016 sebanyak Rp117 juta lebih, tahun 2017 masih tersisa Rp422 juta lebih dan temuan tahun 2018 tersisa hanya Rp2,3 juta. “Jadi total kerugian yang belum dikembalikan sampai saat ini Rp541,8 lebih. Ini akumulasi tiga tahun terakhir (2016,2017 dan 2018),” terang Iham. Hasil sidang TPTGR kata dia, seharusnya kerugian selesai dikembalikan per tanggal 3 Oktober. Namun masih ada sisa yang belum tertagih. Sisa kerugian negara ini semua ada di Dewan dan mantan anggota DPRD. Terhadap para pihak yang belum mengembalikan kerugian ini, nantinya pihaknya lebih dulu melaporkan kepada Bupati selaku Pejabat penyelesaian kerugian daerah (PPKD). Majelis TPTGR akan menyerahkan laporan progres pengembalian ini. Selanjutnya Bupati yang me-

nentukan langkah apa yang akan diambil. Sesuai ketentuan kata dia, tahapan selanjutnya Bupati akan memberikan waktu lagi selama 30 hari kepada penunggak kerugian untuk mengembalikan kerugian negara. Barulah jika dalam tenggat waktu 30 hari, mereka tidak juga menyelesaikan, maka Bupati menyerahkan ke KPKNL untuk melakukan penagihan. Namun demikian terkait langkah selanjutnya ini, diserahkan ke Bupati. “Kita minta petunjuk pak Bupati soal langkah selanjutnya,” jelas dia. Terkait statemen tegas Bupati akan menyerahkan kerugian ini APH, menurut Ilham tahapan penanganan kerugian ini diserahkan ke KPKNL. Kalaupun mentok kata dia, tentu tahapan selanjutnya akan dilaksanakan setelah semua jalan dilakukan oleh tim, termasuk sidang majelis TPTGR. Pada saat sidang kata dia, banyak di antara penunggak kerugian ini memiliki keinginan mengembalikan. Namun karena sempitnya waktu untuk mengembalikan, sehingga banyak meminta kelonggaran waktu. Hanya saja tim tetap memberi batas waktu sampai tanggal 3 Oktober. Ia menambahkan, kendala dalam penagihan kerugian ini, ada yang sudah meninggal. Sejauh ini belum ada regulasi yang memungkinkan pemda menghapus temuan ini. Sehingga kata dia, temuan kerugian

ini tetap masuk dalam temuan BPK. (her)

Selain program reguler TMMD dan kegiatan kemanusiaan dalam penanganan gempa, TNI juga aktif dalam membantu menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dalam upaya membantu kepolisian. Pihaknya melihat Suara NTB juga aktif mendukung dengan materi publikasi tentang pengamanan oleh TNI/Polri. Terlebih NTB menjadikan sektor pariwisata sebagai program unggulan, keamanan menjadi faktor utama kepercayaan wisatawan. “Kami melihat Suara NTB mengambil peran di sana. Materi - materi yang jadi bahan pemberitaan, lebih pada upaya mendukung Kamtibmas,” paparnya. Pada kesempatan itu, Korem juga memberikan penghargaan kepada sejumlah media lainnya. Penghargaan diberikan kepada tiga media cetak terbaik, tiga media online dan tiga televisi terbaik yang dianggap punya kontribusi besar mendukung kegiatan kegiatan TNI. Kapenrem berharap kedepan media media di NTB terus memperkuat kemitraan dengan TNI, namun tanpa harus menghilangkan independensi dalam rangka kontrol sosial sesuai diamanatkan Undang Undang 40 Tahun 1999 tentang pers. Mengutip pesan Danrem, media juga diharapkan terus memberikan informasi yang benar kepada publik demi meminimalisir penyebaran informasi hoax. (ars)

(Suara NTB/penrem)

PENGHARGAAN - Jurnalis Suara NTB, Haris Mahtul mewakili jajaran redaksi dan karyawan saat menerima penghargaan “media terbaik” dari Korem 162/WB, Sabtu (5/10).